Kajari Surabaya Tuntut Ringan Terdakwa Korupsi Pajak

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEigx9c-b48SXJIB_OwQzKMIfBbzg9Jr9Wi8l1etOdY52YDl4LEjR5j7vMPEdFm6Fqrd_TGIn7KqGc4jTjNxokFVzDhIUz20AHmacEwQu2oEkvAa6tbcbe0M4eLZsfNvNCSQDTocHzRDyx8/s1600/Screenshot_20161025_130754.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEigx9c-b48SXJIB_OwQzKMIfBbzg9Jr9Wi8l1etOdY52YDl4LEjR5j7vMPEdFm6Fqrd_TGIn7KqGc4jTjNxokFVzDhIUz20AHmacEwQu2oEkvAa6tbcbe0M4eLZsfNvNCSQDTocHzRDyx8/s1600/Screenshot_20161025_130754.png" /></a></div> <b>beritakorupsi.co –</b> Kejaksaan Negeri Surabaya dibahwa kepemimpinan Didik Farkhan, boleh dibilang sangat menghargai Hak Azasi Manusia (HAM) seseorang termasuk terdakwa dalam kasus Korupsi.<br /> <br /> Sebab, beberapa terdakwa dalam kasus Tindak Pidana Korupsi yang ditangani Kejari Surabaya dituntut di bawah Dua tahun diantaranya, 5 terdakwa Korupsi MERR (Middle East Ring Road) II-C Surabaya (3 warga dan 2 PPKm dari Dinas PU Kota Surabaya), kasus Korupsi Prona Lurah Penjaringan Sari Kecamatan Rungkut dan kasus Korupsi Prona Lurah Dukuh Setro, Kecamatan Tambaksari yang melibatkan beberapa LSM dan Wartawan namun “selamat”.<br /> <br /> Dan saat ini Kejari Surabaya kembali memberikan hukuman ringan terhadap Dua terdakwa kasus Korupsi Pajak penghasilan (PPh 21) di Bappeko (Badan Perencanaan Pembangunan) Kota Surabaya, senilai Rp 999.973.919, yakni, Hj. Ummi Chasanah, mantan Bendahara Pengeluaran Bappeko dan Achmat Ali Fahmi, kurir di Bapeko.<br /> <br /> Terdakwa Hj. Ummi Chasanah, adalah Bendahara pengeluaranyang juga sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya terhadap pegawai Bapeko Surabaya. Dari pajak PPh pegawai tersebut, terdakwa wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara, yang sudah ditentukan oleh Menteri keuangan. <br /> <br /> Namun pemotongan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 sebesar 15% terhadap pegawai/non pegawai di lingkungan Bapeko, dan setelah menandatangani surat setoran pajak (SSP), bukannya menyetorkan langsung melainkan menyerahkannya kepada terdakwa Achmat Ali Fahmi, selaku kurir untuk disetorkan ke Bank. Sementara terdakwa Achmat Ali Fahmi, menyerahkannya kepada pihak lain dan kemudian “membagi-bagi” uang tersebut.<br /> <br /> <br /> <br /> Pada Jumat, 10 Pebruari 2017, Hj. Ummi Chasanah dan Achmat Ali Fahmi (perkara terpisah), dituntut pidana penjara masing-masin 1 (Satu) tahun dan 6 bulan denda masing-masing sebesar Rp 50 juta subsidair 2 bulan kurungan. Keduanya di jerat pasal 3 jo pasal 18 UU Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.<br /> <br /> “Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hajjah Ummi Chasanah dan terdakwa Achmat Ali Fahmi, masing-masing pidana penjara selama Satu tahun dan 6 bulan denda masing-masing sebesar Rp 50 juta subsidair 2 bulan kurungan,” ucap JPU Endro dalam surat tuntutannya.<br /> <br /> Tuntutan itu dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Endro dari Kejari Surabaya, dalam persidangan yang diketuai Majelis Hakim H.R.Unggul Warso Mukti. Atas surat tuntutan JPU, Majelis Hakim memberikan waktu Satu minggu untuk menyampaikan pembelaannya.<br /> <br /> Usai persidangan. Terkait tuntutan ringan yang diberikan kepada Kedua terdakwa, JPU Endro mengatakan bahwa, kedua terdakwa tidak ada menkmati uang melainkan tersangka lain, yang saat ini masih tahap penyidikan di Polrestabes Surabaya.<br /> <br /> “Nggak ada kerugian negara yang dinikmati terdakwa melainkan tesangka lain. Perkaranya belum dilimpahkan masih tahap Dua,” kata JPU.  (Redaksi)<br /> ak Azasi Manusia (HAM) seseorang termasuk terdakwa dalam kasus pida Korupsi. Dan bisa jadi, itu salah satu pertimbangannya ketika memberikan tuntutan pidana terhadap terdakwa Korupsi. 

News Tipikor Kajari Surabaya Tuntut Ringan Terdakwa Korupsi Pajak

beritakorupsi.co – Kejaksaan Negeri Surabaya dibahwa kepemimpinan Didik Farkhan, boleh dibilang sangat menghargai Hak Azasi Manusia (HAM)...

»

Menanti “Matinya” Pers Nasional Di Era Roformasi

<br /> <b><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEicNsurWx8atmf4R01nrSVfmMUmuK-XrxBVoEbqQa0tf6fb77OyV4qyQsN9DBII4WPfmg57_zkG8WjRRNU0A-C7K1FJ3KdCjNMEIfqHSpQ1HPIPQ2v1kUPk780jGngzzr7hPI48R7JVUQ0/s1600/Ketua+Umum+DPP+KWRI+Ozzy+solaiman+sudiro+SH%252C+MSc.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="484" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEicNsurWx8atmf4R01nrSVfmMUmuK-XrxBVoEbqQa0tf6fb77OyV4qyQsN9DBII4WPfmg57_zkG8WjRRNU0A-C7K1FJ3KdCjNMEIfqHSpQ1HPIPQ2v1kUPk780jGngzzr7hPI48R7JVUQ0/s640/Ketua+Umum+DPP+KWRI+Ozzy+solaiman+sudiro+SH%252C+MSc.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Ketua Umum DPP KWRI, Ozzy Solaiman Sudiro, SH., M.Sc</b></td></tr> </tbody></table> </b><br /> <br /> <b><span style="font-size: large;"><b> Ketua Umum KWRI : Dewan Pers Bukan Lembaga Verivikasi</b></span> </b><br /> <br /> <br /> <br /> <b>beritakorupsi.co</b> – <i>Innalilahi Wa Innailahi Rojiun</i>. Kalimat inilah yang bisa jadi ditujukan kepada berbagai Media Cetak maupun Online yang ada di tanah air tercinta ini, atas kebijakan yang dikeluarkan oleh Dewan Pers, terkait Verivikasi kepada Media yang dianggap menghawatirkan pemerintah.<br /> <br /> Pada tanggal 3 Pebruari 2017, Dewan Pers mengeluarkan Surat Edaran (SE) yang ditujukan kepada seluruh jajaran pemerintah, TNI dan POLRI hanya untuk melayani media-media yang terdaftar (terverivikasi) di Dewan Pers dengan memberikan kode tertentu.<br /> <br /> Akankah keberadaan Pers dan media sebagai Pilar Demokrasi bangsa, akan mati begitu saja di era Presiden Jokowi, yang mencanangkan revolusi mental ?. Inikah cara Dewan Pers mengembangkan dan membesarkan atas lahirnya Kemerdekaan Pers ? Atau Pers akan selalu dibayangi rasa "ketakutan" dari aturan dan peraturan Dewan Pers ? <br /> <br /> Kebijakan Ketua Dewan Pers, sepertinya akan mengembalikan keberadaan Pers ke jaman Orde Baru, termasuk Organisasi Pers sendiri. Dewan Pers saat ini sepertinya bukan sebagai orang tua kandung yang mengayomi, membina, membesarkan, melindungi serta mendidik lahirnya media dan Pers di Ibu Pertiwi. Melainkan, Dewan Pers ibarat sebagai orang tua tiri/angkat yang dengan berbagai aturan dan peraturan masuk ke "dapur" media itu sendiri untuk secara pelan-pelan “mempreteli”nya, karena keberadaan Pers terutama media saat ini dianggap meresahkan pemerintah.<br /> <i><br />Pasal 15 UU No 40 Tahun 1999, ayat (1) Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen. (2) Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut : a. Melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain; b. Melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers; c. Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik; d. Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers; e. Mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah; f. Memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan dan g. Mendata perusahaan pers.<br /><br />Sementara pada pasal 20  UU No 40 Tahun 1999; Pada saat undang-undang ini mulai berlaku : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2815) yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia); <br /><br />2. Undang-undang Nomor 4 PNPS Tahun 1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2533), Pasal 2 ayat (3) sepanjang menyangkut ketentuan mengenai buletin-buletin, surat-surat kabar harian, majalah-majalah, dan penerbitan-penerbitan berkala; Dinyatakan tidak berlaku.</i><br /> <br /> Menanggapi hal itu, Ketua Umum DPP KWRI yang juga salah seorang perumus lahirnya UU Pers No 40 Tahun 1999, Ozzy Solaiman Sudiro, SH., MSc mengatakan, bahwa Dewan Pers bukanlah sebagai lembaga perivikasi.<br /> <br /> “Merujuk amanah UU No 40 tahun 1999 tentang Pers, bahwa kewenangan Dewan Pers bukanlah lembaga verifikasi atau penentu lain sebagai organisai. Sejak 1998 dan lahirnya UU Pers. KWRI sebagai Stakeholder Relation dan team perumus RUU (Rancangan Undangundang) Pers dan Kode Etik Jurnalis bersama 28 organisasi wartawan terhadap Dewan Pers. Dan saya salah satu yang ikut sebagai perumus lahirnya UU Pers,” katanya saat dihubungi media ini melalui telepon selulernya.<br /> <br /> Menanggapi pertanyaan media ini terkait kebijakan Dewan Pers, yang secara langsung maupun tidak, akan mengembalikan keberadaan media dan Pers kejaman Orde Baru, Ozzi juga tidak menapiknya.<br /> <br /> “Bisa jadi akan kembali kesana, karena adanya rasa ketakutan pemerintah terhadap keberadaan media dan Pers saat ini,” tambahnya.<br /> <br /> Pada hal, media dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers adalah; <u><b>Sebagai lembaga sosial dan wahana komunikasi massa</b></u> yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia (pasal 1 ayat (1) UU No. 40/1999 (Redaksi)

News Regional Menanti “Matinya” Pers Nasional Di Era Roformasi

Ketua Umum DPP KWRI, Ozzy Solaiman Sudiro, SH., M.Sc  Ketua Umum KWRI : Dewan Pers Bukan Lembaga Verivikasi beritakorupsi.co – ...

»

Suami Terdakwa Chin Chin Bersaksi Di PN Surabaya

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjCBwPjxxRZUZE1IyNki3YiBIFHK361C4Fd7fbaJfOhqy76asuueO534MV-G2pHoLLbX1gXykSF3mlVoGBrDtHOoDZTBwVys5UX04RmXWwQkNjYFjmVTW0LCnqZjA5GTWgmrm6hZyZpreQ/s1600/IMG-20170208-WA0008.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjCBwPjxxRZUZE1IyNki3YiBIFHK361C4Fd7fbaJfOhqy76asuueO534MV-G2pHoLLbX1gXykSF3mlVoGBrDtHOoDZTBwVys5UX04RmXWwQkNjYFjmVTW0LCnqZjA5GTWgmrm6hZyZpreQ/s640/IMG-20170208-WA0008.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Chin Chin (kanan) didampingi PH-nya Hotman Paris Hutapea (kiri) usai Persidangan</td></tr> </tbody></table> <br /> <b>beritakorupsi.co</b> – Chin Chin dan Gunawan Angka Widjaya, awalnya adalah sebagai suami istri, yang kabarnya sudah “pisah ranjang”, namun saat ini keduanya kembali bertemu di Pengadilan Negeri (PN) Suarabaya, pada Rabu, 8 Pebruari 2017.<br /><br />Pertemuan pemilik PT Blauran Cahaya Mulya (BCM) atau yang lebih dikenal Hotel Empire Palace ini, bukan masalah rumah tangga, melainkan masalah perusahaan yang berujung dalam proses hukum.<br /><br />Memang, dalam urusan rumah tangga berstatus sebagai suami istri, namun dalam sebuah bisnis atau perusahaan, tidak mengenal istilah itu melainkan sebagai pegawai atau Direksi.<br /><br />Gunawan Angka Widjaya pun melaporkan Chin Chin kepada pihak berwajib, atas dugaan penggelapan dokumen perusahaan PT BCM. Kemudian, penyidik Kepolisian pun menetapkannya sebagai tersangka dan saat ini di adili di PN Surabaya.<br />Tak tangung-tangung, untuk mendampinginya dalam proses hukum, Chin Chin, mempercayakan kepada pengacara terkenal dari Jakarta, yakni Hotman Paris Hutapea, bersama beberapa pencara Surabaya.<br /><br />Pada Rabu, 8 Pebruari 2017, Sidang perkara dugaan penggelapan dokumen PT BCM ini pun, kembali di gelar di PN Surabaya yang dipimpin Ketua Majelis Hakim H.R Unggul Warso Mukti,  dengan agenda mendengarkan keterangan saksi pelapor yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Soemantri dan Ali, dari Kajaksaan Negeri (Kejari) Surabaya. Sementara terdakwa Chin Chin didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya Hotman Paris Hutapea, dkk.<br /><br />Dalam persidangan, dihadapan Majelis Hakim, saksi Gunawan dicerca beberapa pertanyaan oleh PH terdakwa Chin Chin, Hotman Paris Hutapea. Namun entah mengapa, saksi lebih banyak menjawab tidak tahu.<br /><br />Jawaban tidak tahu dari saksi bukan hanya menjawab pertanyaan PH terdakwa, melainkan juga atsa pertanyaan Majelis Hakim. Anehnya lagi, ketika salah seorang anggota Majelis Hakim menanyakkan terkait, keberadaan anak saksi bersama terdakwa, Gunawan pun menjab tidak tahu.<br /><br />“Tidak tahu tapi ada di Empire Palace,” jawab Gunawan.<br /><br />PH terdakwa tampak geram dan “naik pitam” saat mengajukan beberapa pertanyaan kepada saksi karena selalu dijawab tidak tahu. PH terdakwa menuding kalau saksi telah memberikan keterangan palsu dan dianggap sebagai saksi palsu pula.<br /><br />“Kami akan laporkan ke pihak kepolisian karena memberikan keterangan palsu dan sebagai saksi palsu,” kata Hotman<br /><br />Jalannya persidangan yang menarik perhatian puluhan wartawan Suarabaya ini mengundang pertanyaan. Sebab, Ketua Majelis Hakim sempat menskors (break) dan kemudian dilanjutkan sekitar pukul 17.00 wib. <br /><br />Usai persidangan, Hotman Paris Hutapea, kepada awak media mengatakan, bahwa terdakwa harus bebas murni. “Terdakwa harus dinyatakan bebas murni, karena ini adalah murni perkara perdata,” ujarnya.  <br /> <br /> <br /> <br />Reporter : Apr  <br />Editor      : Redaksi

Pidana Suami Terdakwa Chin Chin Bersaksi Di PN Surabaya

Terdakwa Chin Chin (kanan) didampingi PH-nya Hotman Paris Hutapea (kiri) usai Persidangan beritakorupsi.co – Chin Chin dan Gunawan Ang...

»

Dahlan Iskan Masuk Rumah Sakit, Sidang Korupsi Tertunda

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjTDdAQwUu4Lz5XrmyZ7l3sC6zFts6aV3x1hJJpJDgQdGqqk5ssgoLE9-JP7_32x9siisLpWUCQl-kIw6wICi0g76Opc9IEtW3bzEpVylGMsap6rqCWv9scAdFXzAzkfpsJZIiS5cbQKZs/s1600/page.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjTDdAQwUu4Lz5XrmyZ7l3sC6zFts6aV3x1hJJpJDgQdGqqk5ssgoLE9-JP7_32x9siisLpWUCQl-kIw6wICi0g76Opc9IEtW3bzEpVylGMsap6rqCWv9scAdFXzAzkfpsJZIiS5cbQKZs/s640/page.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Ket.Foto dari Kanan. Ali Markus, Abdul Gafar Syukur, Achmat Jaelani dan Sofian Lesmanto. Inzet Sekwan</td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><br /></td></tr> </tbody></table> <br /> <b><span style="font-size: large;"><i> Ke Empat Saksi Dilanjutkan Untuk Terdakwa Wishnu Wardhana</i></span></b><br /> <br /> <br /> <b>beritakorupsi.co –</b> Pada Senin, 7 Pebruari 2017, sidang perkara Korupsi pelepasan asset Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim), dengan terdakwa mantan Direktur Utama PT Panca wira Usaha (Dirut PT PWU) yang juga mantan Menteri BUMN, Dahlan Iskan, tertunda.<br /> <br /> , terdakwa kasus dugaan Korupsi dikabarkan sedang dirawat, sehingga sidang perkaranya pun harus tertunda, pada Selasa, 7 Pebruari 2017.<br /> <br /> Tertundanya sidang perkara Korupsi pelepasan asset dengan terdakwa yang juga berstatus tersangka dalam kasus dugaan Korupsi pengadaan Mobil Listri itu, karena saat ini, Dahlan Iskan, sedang dirawat di RSUD Dr. Soetomo, Surabaya. seperti yang disampaikan Agus Dwi, salah satu Tim Penasehat Hukum (PH) terdakwa dalam persidangan. <br /> <br /> “Karena terdakwa saat sedang dirawat di Rumah Sakit, ini ada surat keterangan dokter, dan peril istrahat selama 6 hari, maka sidang kita tunda, sampai tanggal 14 Pebruari,” kata Ketua Majelis Hakim Tahsin, sambil memegang surat yang disampaikan PH terdakwa.<br /> <br /> Sidang perkara yang seyogyanya di gelar hari ini adalah dengan agenda mendengarkan keterangan beberapa orang saksi yang dihadirkan Tim JPU dari Kejati Jatim diantaranya, Sofian Lesmanto (perta lelang), Ahmad Jaelani (Sekretaris DPRD Jatim) dan dua mantan Komisiaris PT PWU, Abdul Gaffar Syukur, Ali Markus (Big Bos PT Maspion Group). <br /> Sementara mantan Gubernur Jatim, Imam Utomo dan salah satu saksi kunci yakni, Sam Santoso (Direktur PT Sempulur Adi Mandiri, pembeli aseet) serta Basanto (Dirut PT PWU) tidak hadir dalam persidangan.<br /> <br /> Namun ke Empat saksi tersebut didengar keterangannya dalam persidangan, untuk terdakwa Wishnu Wardhana selaku Kepala Biro Aset dengan perkara yang sama (perkara terpisah) dihadapan Majelis Hakim yang sama pula.<br /> <br /> Sofian Lesmanto, warga Dukuh Kupang XIII ini, adalah salah Satu dari Tiga peserta lelang dalam pelepasan asset yang di lakukan oleh PT PWU. Dalam persidangan, saksi ini  beberapa kali diingatkan oleh JPU maupun Ketua Majelis Hakim. Karena keterangannya dalam BAP (Beriata Acara Pemeriksaan), jauh berbeda dengan keterangannya dalam persidangan.<br /> <br /> Dalam BAP, saksi mengatakan bahwa dirinya hanya diminta Sam Santoso yang juga teman kuliahnya untuk membantu Sam Oepuyo membuat penawaran dan kemudian menandatangani serta menyeragkannya ke San Santoso. Namun dalam persidangan hal itu dibantahnya. <br /> <br /> “Saya sudah lupa. Awalnya saya tidak berniat, akhirnya saya coba. Saat saya pulang dari kantor Pak San Santoso di jalan Diponigoro Suarabaya, saya buat kemudian besoknya diantar supir ke Kantor PT PWU Basuki Rachmat. saya tidak melihat lokasi. Peanawaran saya 750 juta,” kata saksi.<br /> <br /> “Panitia tidak pernah menerima penawaran dari saudara. Apakah ada tekanan atau paksaan sehingga keterangan saudara berbeda dengan BAP ?,” tanya Ketua Majelis Hakim.<br /> <br /> “Itu sudah lama, saya lupa. Awalnya saya tidak berniat,” kata saksi kemuadian, yang lebih sering menjawab lupa.<br /> <br /> Sementara saksi Abdul Gaffar Syukur, mantan Komisiaris PT PWU mengatakan bahwa yang menjual asset PT PWU adalah Direksi, terdakwa Wishnu tidak termasuk dalam daftar direksi melainkan sebagai Kepala Biro Aset. Saksi juga sering menjawab lupa.<br /> “Tugas Komisiaris pengawasan, tetapi saya tidak berhubungan dengan Dirut itu Komisiaris Utama. Saya hanya berhubungan dengan Direktur Keuangan. Yang menjual Dereksi. Setahu saya, Wishnu sebagai Kepala Biro Aset,” jawab saksi kepada Majelis Hakim.<br /> <br /> Berbeda pula keterangan Bos PT Maspion Group yang juga sebagai Komisiaris di PT PWU. Ali Markus mengatakan bahwa dirinya hanya ditunjuk sebagai Komisiaris tetapi tidak pernah mengukiti rapat.<br /> <br /> “Saya hanya ditunjuk sebagai Komisiaris, saya tidak pernah mengikuti rapat,” kata pengusa ini. Big Bos PT Maspion Group ini juga terkena “penyakit lupa”. <br /> <br /> Ada yang aneh dalam persidangan. Sepertinya, Ali Markus sengaja mengalihkan persidangan. Beberapa kali sang pemilik PT Maspion itu meminta ijin kepada Majelis Hakim untuk meninggalkan persidangan terlebih dahulu. Karen tidak dijinkan, kemudian Ali Markus mengangkat Hand Phonya dari saku celana sambil asik menempelkan di telinga sebelah kiri. <br /> <br /> Tindakannya itu membuat Ketua Majelis Hakim menegurnya. Ali Markus sang pengusaha itu, apakah memang tidak tahu aturan dalam persidangan ? atau memang sengaja dia lakukan agar pertanyaan tidak lagi muncul dari JPU maupun Majelis ?  <br /> <br /> Sementara saksi Achmat Jaelani, Sekretaris DPRD Jawa Timu ini mengatakan, bahwa sesuai dokumen yang ada di DPRD Jatim, ada surat dari PT PWU. Kemudian Ketua DPRD membuat surat ke Gubernur. Jaelani menjelakan, surat berbeda dengan keputusan.<br /> <br /> “Ada surat Ketua DPRD ke Gubernur mengenai pelepasan aset. Menurut saya surat bukan keputusan. Kalau surat ditanda tangani Ketua Dewan. Kalau keputusan, ditanda tangani Ketua Deawan dengan Gubernur,” <br /> <br /> Uasi persidangan, Jaelani mengatakan kepada media ini, bahwa surat yang dikirimkan Ketua DPRD Jatim ke Gubernur berbeda dengan keputusan. “Surat dengan keputusan berbeda. Ini kan surat bukan keputusan,” kata Jaelani, sambil menjukkan surat yang dimaksud.  (Redaksi)

News Tipikor Dahlan Iskan Masuk Rumah Sakit, Sidang Korupsi Tertunda

Ket.Foto dari Kanan. Ali Markus, Abdul Gafar Syukur, Achmat Jaelani dan Sofian Lesmanto. Inzet Sekwan  Ke Empat Saksi Dilanjutkan Untuk...

»

Kasus Korupsi Gedung Dewan “Meninggalkan Kabut”

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgBMIM6HTPVuL0LG-wkQ2GQ8BxHVlmH6FE5ZAxN6EPlXNsq7W2P_RW37_V9JW28ODEfShLsMmpbty4_ejTcubB9PV04h6BgtG68g3rHi9iE7VqywcUxU1qVr8BEl1lf6TvNihow1dp2aMs/s1600/IMG_20170206_152305.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgBMIM6HTPVuL0LG-wkQ2GQ8BxHVlmH6FE5ZAxN6EPlXNsq7W2P_RW37_V9JW28ODEfShLsMmpbty4_ejTcubB9PV04h6BgtG68g3rHi9iE7VqywcUxU1qVr8BEl1lf6TvNihow1dp2aMs/s1600/IMG_20170206_152305.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Sumanto, Direktur Manajemen Kontruksi (MK) PT Parigraha Konsultan</td></tr> </tbody></table> <b>beritakorupsi.co -</b> Menjelang tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) kepada para terdakwa dalam Kasus perkara Korupsi proyek pembangunan gedung Dewan Kota Madiun tahun 2015, yang menghabiskan anggaran sebesar Rp 29 milliar, akan tetap “meninggalkan kabut”.<br /><br />Sebab dalam kasus ini, penyidik Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur (Kejati Jatim) menetapkan Delapan orang tesangka, namun dua diantanranya yakni Kaiseng dan Shonaji adalah sebagai pelaku utama yang mengerjakan proyek pembangunan gedung DPRD Kota Madiun, yang hingga saat ini tidak diketahui keberadaanya. <br /><br />Ada dugaan, hilangnya kedua orang tersebut agar kasus proyek pembangunan gedung Dewan itu, yang diduga melibatkan salah satu anggota Dewan yakni Panji (Bondan Panji Saputra), anggota DPRD Madiun yang juga adik kandung tersangka Korupsi pembangunan Pasar Besar Wali Kota Madiun, Bambang Irianto, tidak terungkap yang sebenarnya. Akibatnya, kasus ini pun tetap “berkabut” dan kesempatan bagi para terdakwa untuk saling membenarkan diri serta mencari kambing putih untuk dikorbankan demi menyelamatkan kambing hitam.<br /><br />Tidak hanya itu. JPU juga terkesan sengaja tidak transparan dalam persidangan. Diantarnya, tidak menghadirkan Ahli dari BPKP yang biasa dilibatkan oleh Kejaksaan maupun Kepolisian dalam menghitung kerugian negara, tapi justru yang di hadirkan JPU adalah Ahli Teknik Spil dari Politeknik Bandung yang menghitungnya, sekali pun dalam UU No 15 tahun 2004 tentang Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara dilakukan oleh BPK RI. <br /><br />Tidak disitu saja. Salah satu bukti yang ditunjukkan JPU dalam persidangan tidak pernah ditunjukkan pada saat penyidikan, apa lagi  Ahli yang juga tercantum dalam BAP saat di penyidikan Yakni Dr. Immanuel, juga tidak dihadirkan oleh JPU. Sehingga Majelis Hakim mengatakan kepada Penasehat Hukum terdakwa Sumanto, tidak akan dipertimbangkan dalam putusan. Mengapa JPU tiba-tiba memunculkan bukti baru dalam persidangan serta, ada apa dengan JPU tidak menghadirkan Ahli dalam BAP ? bukankah ada anggaran saat pemanggilan Ahli ? Mengapa pula JPU tidak menghadirkan Panji dalam persidangan ?<br /><br />Sementara ke Enam orang terdakwa yaitu; Agus Sugijanto, PPKm selaku PA (pengguna Anggaran) yang menjabat Sekretaris Dewan (Sekwan); Widi Santoso, PPTK (pejabat pelaksana teknik kegiatan) yang menjabat selaku Kasubag Sekwan; Aditya Nerviadi (Project Manager) PT Aneka Jasa Pembangunan; Iwan Suwasana (Iwan), wakil Manager PT Parigraha Konsultan yang masih saudara dengan terdakwa Sumanto, Direktur Manajemen Kontruksi (MK) PT Parigraha Konsultan dan Hedi Karnowo, Direktur PT Aneka Jasa Pembangunan (AJP) yang juga sebagai JC (Jastice Collabolator), saat ini sedang menunggu tuntutan JPU.<br /><br />Munculnya nama Panji, Anggota DPRD Kota Madiun itu adalah dari keterangan terdakwa Iwan dalam persidangan beberapa waktu lalu. Menurut Iwan, Ia diperintahkan terdakwa Sumanto untuk mencari bendera (kontraktor) untuk mengerjakan proyek gedung Dewan. Sebab menurut Sumanto saat itu kepada Iwan, bahwa proyek tersebut dari Panji.<br /><br />Tidak hanya dalam persidangan Iwan menyebut nama Panji. Melainkan dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) saat di penyidik Kejati juga sudah menjelaskan. Namun entah mengapa, anggota Dewan yang terhormat itu tdiak dihadirkan JPU dalam persidangan. Keterangan Iwan, dibantah Sumanto.<br /><br />Tidak hanya keterangan Iwan yang dibantah terdakwa Sumanto, melainkan aliran dana yang diterimanya sebesar Rp 837 juta, yang di transfer oleh Hedi Karnowo, atas perintah Kaiseng dan Shonaji, selaku pelaksana Proyek berdasarkan surat kuasa Khusus dari Hedi ke Kaiseng yang dibuat dihadapan Notaris. <br /><br />Pada Senin, 6 Pebuari 2017, dalam sidang lanjutan perkara ini dengan agenda pemeriksaan terdakwa Sumanto, yang di Ketua Majelis Hakim Mateus Samiaji, juga terungkap bahwa masa kontrak antara PPKm dengan Sumanto, selaku Konsultan pengawas berakhir pada 16 Novemper 2015. Namun kenyataannya, hingga perpanjangan waktu selama 50 hari (19 Pebruari 2016), Sumanto masih tetap ikut mengerjakan proyek yang mengantarkannya ke kursi pesakitan Pengadilan Tipikor. Dalam persidangan, terdakwa Sumanto beberapa kali menghela nafas dan sesaat berfikir sebelum menjawab pertanyaan Majelis Hakim dan terkesan berbelit-belit.<br /><br />“Kaiseng dan Shonaji saya kenal sudah lama. Saya tidak tahu punya bendera. Iwan masih saudara sepupuh. Dia hanya free line tetapi dapat gaji. Karena masih saudara jadi tetap saya pakai. Tugasnya sebagai pengawas,” kata terdakwa Sumanto kepada Majelis. Sebelumnya terdakwa Iwan mengaku bahwa dia (Iwan) adalah sebagai wakil Manager di PT milik terdakwa Sumanto.<br /><br />“Saya belum dibayar lunas. Dibayar baru 600 jutaan dari nilai kontrak 700 jutaan. Saya pernah meminjamkan uang 525 juta ke Keiseng untuk membeli matrial. Tetapi karena Kaiseng sudah tidak ada, saya menagih ke Hedi Karno,” jawab terdakwa. Pada hal dalam kwitansi tertulis bahwa unag sebesar 837 juta adalah sebagai operasional proyek. Tanda terima tersebut ditanda tangani Inung, pegawai Sumanto.<br /><br />Saat Majelis Hakim menanyakkan kepada terdakwa, mengapa menagih kepada Hedi Karnowo, sementara yang meminjam ada Kaiseng. “Dan uang yang anda pinjamkan hanya 525 juta tetap yang di transfer 837 juta. Kenapa anda tidak mengembalikan ke Hedi, tetapi kenapa ke Jaksa ?,” Tanya Majelis Hakim.<br /><br />Namun terdakwa mengatakan tidak tahu mengapa yang ditrnasfer sebesar itu. “Saya juga tidak tahu mengapa yang di transfer 837 juta. Saya hanya mempergunakan 525 juta. Karena saya piker akan dimnta suatu saat. Saya kembalikan ke Jaksa karena sudah pemeriksaan,” kata terdakwa.<br /><br />Keteranga terdakwa terkesan dibuat-buat. Sebab, semula terdakwa mengatakan bahwa dirinya tidak mengetahui Shonaji dan Kaiseng bekerja di perusahaan mana. Namun kemudian, kepada Majelis Hakim, terdakwa mengatakan kalau Kaiseng dan Shonaji adalah pegawai PT AJP. dia juga tidak tau, kalau bendera (Dokumen) PT AJP dipinjam oleh Kasieng untuk mengerjakan proyek gedung Dewan.<br /><br />Yang mengejutkan dalam persidangan adalah, penawaran yang dibuatnya dalam keiuktsertaanya dalam lelang proyek pembangunan gedung dewan ternya bukan milik perusahannya, melainkan milik CV Panorama. Hal itu terungkap saat anggota Majelis meminta dokumen kontrak kepada terdakwa.  (Redaksi)<br /> <br />

News Tipikor Kasus Korupsi Gedung Dewan “Meninggalkan Kabut”

Terdakwa Sumanto, Direktur Manajemen Kontruksi (MK) PT Parigraha Konsultan beritakorupsi.co - Menjelang tuntutan Jaksa Penuntut Umum (J...

»

Dahlan Iskan “Kesetrum” Mobil Listrik

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhj68WvVxNbL1z27qHtHWW4aE6pgagRNATmW9fnWbu2IU6cpmoQppL5OTwd6Y-dR17b5pdZFyi59ryeVomD8gmn4Z24vugV_Bq9GHdJIQB-FqLY-nxa2pqcQUKYd9I2Ek6kJJdHdday1Sg/s1600/DSCF9857.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhj68WvVxNbL1z27qHtHWW4aE6pgagRNATmW9fnWbu2IU6cpmoQppL5OTwd6Y-dR17b5pdZFyi59ryeVomD8gmn4Z24vugV_Bq9GHdJIQB-FqLY-nxa2pqcQUKYd9I2Ek6kJJdHdday1Sg/s640/DSCF9857.JPG" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Dahlan Iskan saat di datangi tokoh Nasiona di Pengadilan Tipikor Surabay (Dok.beritakorupsi.co)</td></tr> </tbody></table> <br /> <b>beritakorupsi.co</b> – Nama Dahlan Iskan, tak asing lagi bagi masyarakat, Wartawan maupun pejabat di Jawa Timur Khususnya, Indonesia pada umumnya. Kariernya begitu cepat menanjak. Selain mantan wartawan senior sekaligus menjadi Bos Jawa Pos Group, mantan Direktur Utama PT Panca Wira Usaha (BUMD), mantan Dirut PT Perusahaan Listrik Negra dan mantan Menteri BUMN di era Presiden SBY serta tokoh PERS Nasional.<br /> <br /> Sebgai tokoh PERS Nasional, Dahlan Iskan juga mendapat kunjungan dari pejabat Dewan PERS di Jakarta pada sidang Jumat, 3 Januari 2017, yang sebelumnya, menerima kunjungan dari mantan Ketua KPK, Abraham Samat dan tokoh Nasional lainnya pada Desember lalu.<br /> <br /> Disaat Dahlan Iskan menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), negara Asia bahkan Dunia sempat “tercengang” dengan program Mobil Elektrik jenis Mikrobus dan Bus Eksekutif dengan anggaran senilai Rap 32 milliar. Mobil tersebut rencanya akan dipamerkan sekaligus dijadikan sebagai kendaraan resmi delegasi dalam acara Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Pasific Economic Cooperation (APEC) ke - XXI tahun 2013 di Bali.<br /> <br /> Dalam pelaksanaan proyek pengadaan mobil tersebut, Dasep Ahmadi selaku Direktur Utama PT Sarimas Ahmadi Pratama, dipercaya untuk mengerjakan. Sementara Agus Suherman, adalah Direktur Utama Perum Perikanan Indonesia, yang pada saat itu, salah satu pejabat di BUMN. Anggaran yang digunakan untuk pengerjaan proyek tersebut melibatkan beberapa BUMN pula diantaranya, PT BRI (Bank Rakyat Indonesai), PT PGN (Perusahaan Gas Negara) dan PT Pertamina.<br /> <br /> Ibarat peribahasa, “Apa daya tangan tak smapai”. Mobil-mobil itu pun tak sesuai rencana, melainkan dihibahkan kepada enam Perguruan Tinggi Negeri, yakni UI (Universitas Indonesia), ITB (Institut Teknologi Bandung), UGM (Universitas Gajah Mada), Unibraw (Universitas Brawijaya) dan Universitas Riau. Padahal dalam perjanjian kerja, PTN tersebut tidak diikutkan.<br /> <br /> Pada tahun 2015, Kejagung mulai melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait proyek pengadaan mobil listrik tersebut. Kejagung pun menetapkan Dasep Ahmadi, Direktur PT Sarimas Ahmadi Pratama sebagai tersangka, dan kemudian diadili di Pengadilan Tipikor Jakarta.<br /> Kejagung RI tak puas dengan Vonis pidana penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tipior Jakrta kepada terdakwa Dasep Ahmadi selama 7 tahun denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan. Dan pidana tambahan berupa pengembalian kerugian negara sebesar Rp 17,1 miliar atau pidana penjara Dua tahun, akhirnya melakukan upaya hingga di tingkat Kasasi atau ke Mahkamah Agung RI.<br /> <br /> Menurut Kejagung, putusan Hakim Agung, Mahkamah Agung RI memperberat hukuman Dasep menjadi 9 tahun pidana penjara denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan Dan pidana tambahan berupa pengembalian kerugian negara sebesar Rp 17,1 miliar atau pidana penjara tiga tahun. Dalam Vonis inilah menurut Kejagung, nama Dahlan Iskan disebut.<br /> <br /> Pada Kamis, 26 Januari 2017, Dahlan Iskan ibarat “kesetrum” mobil listrik. Sebab, Kejagung telah menetapkan mantan Menteri BUMN itu sebagai tersangka. Dan pada tanggal 31 Januari 2017, Kejaksaan Tinggi, menyampaikan surat pemberitahuan ke alamat rumah Dahlan Iskan.<br /> <br /> “Ia, sudah kita sudah sampaikan ke alamat rumah DI, tanggal 31 Januari 2017,” ujat Kasi Penkum. <br /> <br /> Pada Jumat, 3 Pebruari 2017, usai Dahlan Iskan menjalani persidangan sebagai terdakwa kasus dugaan Korupsi pelepasan aseet daerah di Pengadilan Tipikor Surabaya, Dia mnegatakan bahwa Kejagung ingin mendapat hadiah MURI (Museum Rekor-Dunia Indonesia) dengan menetapkan sebagai tersangka.<br /> <br /> “Pingin mendapatkan hadiah MURI, karena bisa menjadikan seorang Dahlan Iskan, mantan Menteri BUMN dan tokoh PERS Indonesia menjadi tersangka Tiga kali. Mungkin beliau pingin mendapatkan penghargaan dari MURI, karena Tiga-tiganya itu tidak ada kaitan dengan suap tidak ada kaitan dengan sogok menyogok tidak ada kaitan dengan aliran dana tidak ada kaitan pemberian uang tidak ada kaitan dengan mendapatkan atau mengambil uang. Jadi saya bersangka baik, mungkin beliau pingin mendapatkan penghargaan dari MURI,” kata Dahlan Iskan dengan mengulang-ulang kata MURI.  (Redaksi)

News Tipikor Dahlan Iskan “Kesetrum” Mobil Listrik

Dahlan Iskan saat di datangi tokoh Nasiona di Pengadilan Tipikor Surabay (Dok.beritakorupsi.co) beritakorupsi.co – Nama Dahlan Iskan, ...

»

Dahlan Iskan, Mantan Menteri BUMN Jadi Tersangka Proyek Mobil Listrik

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEitNYC5ebZlhpyWF63GqLmd50Y9KYFvDXTQ7l3_6VzgwQMgB-bTvjg3N7P8Vi1AzuQRVgBy7cFIRCqwhaK5JV48GAeyJ-LxDimhE-1N7OjzxZtnn_Y0zfQOGzvprwZtBmMWOtzycWpr_yA/s1600/DSCF9887.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEitNYC5ebZlhpyWF63GqLmd50Y9KYFvDXTQ7l3_6VzgwQMgB-bTvjg3N7P8Vi1AzuQRVgBy7cFIRCqwhaK5JV48GAeyJ-LxDimhE-1N7OjzxZtnn_Y0zfQOGzvprwZtBmMWOtzycWpr_yA/s640/DSCF9887.JPG" width="640" /></a></div> <b>beritakorupsi.co</b> – Dahlan Iskan, nama ini sudah tak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia, Khusunya Jawa Timur. Sebab, sebelum menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di era Presiden Sby, Dia dalah mantan Wartawan dan kemudian Pimpinan Jawa Pos Group, salah Satu Koran Harian terkenal dan “ditakuti” di Jawa Timur.<br /> <br /> Namun, disaat dirinya tidak lagi sebagai “penguasa” di pemerintahan era Presiden Jokowi saat ini, Dahlan Iskan ibarat jatuh tertimpa tangga. Satu per Satu, kasus dugaan Korupsi mulai “melilitnya” diantaranya, kasus dugaan Korupsi pembangunan 21 gardu listrik induk Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Barat (NTB) pada tahun 2011, senilai Rp 1triliun lebih. Dalam kasus ini, Dahlan Iskan bebas, setelah melakukan upaya hukum Pra Peradilan atas penetapannya menjadi tersangka oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.<br /> <br /> Setelah Dahlan Iskan bebas dari kasus dugaan Korupsi gardu Listrik, dirinya kembali diperiksa dalam kasus dugaan Korupsi proyek pengadaan lahan sawah di di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat tahun 2012 hingga 2014 dengan anggaran puluhan milliar rupiah. Dalam kasus ini, pemeriksaan yang di lakukan oleh Mabes Polri belum berakhir dan status Dahlan Iskan memang belum jelas.<br /> <br /> Belum selesai pemeriksaan kasus dugaan Korupsi proyek pengadaan lahan sawah, Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur, dibawah Kepemimpinan Maruli Hutagalung, melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus dugaan Korupsi pelepasan asset Pemrov Jatim pada tahun 2003, yang dilakukan oleh PT Panca Wira Usaha (PT PWU). Maruli pun mendapat berbagai tudingan karena keberaniannya mengusik Bos Jawa Pos Group itu.<br /> <br /> Dalam kasus ini, Dahlan Iskan, selaku mantan Direktur Utama (Dirut PT PWU) ditetapkan sebagai tersangka, bersama Wishnu Wardhana, selaku General Magaer (GM) yang juga Ketua Tim Asset. Walau Dahlan Iskan, melakukan upaya hukum Pra Peradilan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, usahanya tidak sebaik saat dirinya bersama Kuasa Hukumnya, mempraperadilkan Kejati DKI Jakarta. Dan saat ini, Keduanya (Dahlan Iskan bersama Wishnu Wardhana) berstatus sebagai terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya. <br /> <br /> Perkara kasus dugaan Korupsi pelepasan asset daerah yang dilakukan oleh PT PWU masih dalam proses hukum di Pengadilan Tipikor Surabaya, Kejaksaan Agung (Kejagung) RI menetapkan mantan Menteri BUMN itu sebagai tersangka pada 26 Januari 2017. <br /> <br /> “Ia, kita sudah sampaikan surat pemberitahuannya pada tanggal 31 Januari 2017,” kata Kasi Penkum Kejati Jatim.<br /> <br /> Pada Jumat, 3 Pebruari 2017, usai Dahlan Iskan menjalani persidangan sebagai terdakwa kasus dugaan Korupsi pelepasan aseet daerah di Pengadilan Tipikor Surabaya, Dia mnegatakan bahwa Kejagung ingin mendapat hadiah MURI (Museum Rekor-Dunia Indonesia) dengan menetapkan sebagai tersangka.<br /> <br /> “Pingin mendapatkan hadiah MURI, karena bisa menjadikan seorang Dahlan Iskan, mantan Menteri BUMN dan tokoh PERS Indonesia menjadi tersangka Tiga kali. Mungkin beliau pingin mendapatkan penghargaan dari MURI, karena Tiga-tiganya itu tidak ada kaitan dengan suap tidak ada kaitan dengan sogok menyogok tidak ada kaitan dengan aliran dana tidak ada kaitan pemberian uang tidak ada kaitan dengan mendapatkan atau mengambil uang. Jadi saya bersangka baik, mungkin beliau pingin mendapatkan penghargaan dari MURI,” kata Dahlan Iskan dengan mengulang-ulang kata MURI.  (Redaksi)<br /> <br /> <br />

News Tipikor Dahlan Iskan, Mantan Menteri BUMN Jadi Tersangka Proyek Mobil Listrik

beritakorupsi.co – Dahlan Iskan, nama ini sudah tak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia, Khusunya Jawa Timur. Sebab, sebelum menja...

»