Warga Pemilik Bengkel di Tanah Verponding Diadili Korupsi TKD Rp1.2 M

<div style="text-align: justify;"><h3><span style="font-size: large;"><u>Terdakwa Moch. Romli:</u> <span style="font-weight: normal;">“Saya diintimidasi di Rutan dengan memaksa saya untuk menandatangani surat kuasa kepada pengacara Wiwik yang dipilih Jaksa, padahal saya sejak awal sudah didampingi pengacara”</span></span></h3><h3><span style="color: red;"></span></h3><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg59JQpsgrQw6GJmb9ZkTNg5aNU5CP8FGGzC51tizrpOLqhCqBWV_3HAMujxVYRgyoaG1UJAq5HXyzzahRoXxSeiHWA4gMvyS5ncupp7u4IUod4HNR5bWOLbTxAUxVy_VVoNUNoAFAtcm8rWivOWTcQtlfj3PRQJN1pmRBouSxV1UD2S478Tkd4kurA/s1280/lapangan%20warungdowo....jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="604" data-original-width="1280" height="302" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg59JQpsgrQw6GJmb9ZkTNg5aNU5CP8FGGzC51tizrpOLqhCqBWV_3HAMujxVYRgyoaG1UJAq5HXyzzahRoXxSeiHWA4gMvyS5ncupp7u4IUod4HNR5bWOLbTxAUxVy_VVoNUNoAFAtcm8rWivOWTcQtlfj3PRQJN1pmRBouSxV1UD2S478Tkd4kurA/w640-h302/lapangan%20warungdowo....jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Tanah negara bekas RVO (Recht van Opstal) yang menjadi Tanah Kas Desa  (foto penelusuran google)</span></span><br /></td></tr></tbody></table></span></span><h3><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">“Apakah kasus dugaan Korupsi TKD yang dilaporkan oleh Kepala Desa untuk menutupi kasus dugaan Korupsi PTLS tahun 2020 yang menarik biaya Rp4 juta per orang yang dikabarkan bawa tanah tersbut adalah milik PT KAI Daop IX?”</span></span></h3><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</span></b><br />Jakarta baru-baru ini dihebohkan dengan “Drama polisi tembak polisi CCTV hilang”. Di Jawa Timur, tepatnya di Desa Warungdowo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan, ada “Drama” seorang warga diadili sebagai Terdakwa Korupsi Tanah Kas Desa (TKD) karena membuka usaha bengkel di tanah Verponding<br /><br />Kedua kasus tersebut diatas, mungkin untuk pertama kalinya terjadi dalam sejarah Indonesia sejak merdeka tahun 1945 silam yang tak lama lagi merayakan usia ke- 77 tahun. Terlebih sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tanah negara bekas Hak Opstal Verponding berubah menjadi Tanah Kas Desa (TKD) <br /><br />Pada awal tahun 2022, Moch. Romli, warga Desa Warungdowo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan, dilaporkan oleh M. Muslik selaku Kepala Desa ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Pasuruan karena membuka bengkel di tanah negara bekas Hak Opstal Verponding Nomor 1251 atas Nama N.V. Pasoeroean Stroomtram Meij Teis Gravenhage yang terletak di Desa Warungdowo yang oleh warga sekitar dikenal dengan lapangan olah raga Desa Warungdowo<br /><br />Hasilnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang juga Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Kabupaten Pasuruan menyeret Moch. Romli ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya untuk diadili sebgai Terdakwa dugaan Tindak Pidana Korupsi TKD yang merugikan keuangan negara sebesar Rp1.2 miliar karena Terdakwa tidak menyetorkan hasil usaha bengkel ke Kas Desa. <br /><br />Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah dan / atau sejak kapan tanah negara bekas Hak Opstal Verponding Nomor 1251 atas Nama N.V. Pasoeroean Stroomtram Meij Teis Gravenhage yang terletak di Desa Warungdowo menjadi milik Desa atau Tanah Kas Desa?<br /><br />Apakah letter C Desa Warungdowo dengan Nomor Persil 76 Kelas Desa d.II dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dengan Nomor Objek Pajak 35.14.180.002.000-2471.7 yang terdaftar di Desa Warungdowo adalah sebagai bukti kepemilikan bahwa tanah negara bekas RVO (Recht van Opstal) Nomor 1251 atas Nama N.V. Pasoeroean Stroomtram Meij Teis Gravenhage sebagai Tanah Kas Desa?<br /><br />Kalau memang tanah negara bekas RVO (Recht van Opstal) Nomor 1251 atas Nama N.V. Pasoeroean Stroomtram Meij Teis Gravenhage tersebut adalah Tanah Kas Desa, mengapa tidak dikuasai atau dimanfaatkan oleh Kepala Desa Warungdowo sejak dulu? Bukankah TKD salah satu sumber penghasilan dan menjadi “rebutan” para Kepala Desa?<br /><table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj1XcBWJd0wyMAad99gYdLRaEhxZbn1RZq_Zszz983kvVoNErspGq66iCG1LBS71aT5ZE7uucWL4dx9S7sR_K4HaPnOIjIN6x1ZcGtvXKs5SdThmRlqiKPV_ESjNkBwlTmMDPfANITTISq0ixKLiL5hBvVvkLNdOASF58mBzTuylFe3oOr7n5P3sW3u/s1600/SK-%20Kades.jpg" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1600" data-original-width="1200" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj1XcBWJd0wyMAad99gYdLRaEhxZbn1RZq_Zszz983kvVoNErspGq66iCG1LBS71aT5ZE7uucWL4dx9S7sR_K4HaPnOIjIN6x1ZcGtvXKs5SdThmRlqiKPV_ESjNkBwlTmMDPfANITTISq0ixKLiL5hBvVvkLNdOASF58mBzTuylFe3oOr7n5P3sW3u/w480-h640/SK-%20Kades.jpg" width="480" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Surat Keterangan Ijin Usaha</span></span><br /></td></tr></tbody></table>Kalau memang tanah negara bekas RVO (Recht van Opstal) Nomor 1251 atas Nama N.V. Pasoeroean Stroomtram Meij Teis Gravenhage tersebut adalah Tanah Kas Desa, mengapa pada tahun 2013, Kepala Desa Warungdowo M. Muslik mengeluarkan Surat Keterangan Usaha bengkel kepada Moch. Romli? Bukankah Kepala Desa dan Moch. Romli membuat surat keterangan sewa menyewa pengelolaan Tanah Kas Desa?. Aneh bukan?<br /><br />Atau laporan ini dibuat oleh Kepala Desa Warungdowo M. Muslik untuk menutupi kasus dugaan Korupsi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2020 yang menarik biaya sebesar 4 juta rupiah per orang? Dimana tanah tersebut dikabarkan adalah tanah milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop IX?<br /><br />Hal inilah yang disampaikan oleh Terdakwa Moch. Romli kepada beritakorupsi.co melalui sambungan telepon seluler dari Rutan (rumah tahanan negara) Kelas II B Bangil dengan meminjam Handphone (HP) petugas Rutan<br /><br />Moch. Romli menjelaskan, pada tahun 1970, tanah negara bekas RVO (Recht van Opstal) Nomor 1251 atas Nama N.V. Pasoeroean Stroomtram Meij Teis Gravenhage ditempati oleh orang tuanya, M. Soleh. Dan setelah M. Soleh meninggal dunia pada tahun 1986, tanah tersebut kosong. dan kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat menjadi tempat kegiatan seperti olah raga, pameran dan lain-lain secara gratis<br /><br />“Tahun 1970 tanah itu ditempati oleh Bapak saya, M. Soleh. Pada tahun 1986, Bapak saya meninggal sehingga tanah itu sempat kosong dan kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kegiatan. Makanya dikenal dengan lapangan  GOR Desa Warungdowo,” kata Romli dari ujung teleponnya.<br /><br />Romli menjelaskan, pada tahun 2013, tanah itu dipergunakan sebagai tempat usaha dengan membuka bengkel bus truk body dan repair, sesuai dengan surat keterangan usaha Nomor. Reg. 471/128//424.217.2.02/2013 tanggal 15 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Warungdowo yang ditandatangani M. Muslik selaku Kepala Desa<br /><br />“Tahun 2013 tanah itu saya pakai untuk buka bengkel, dan saya mengurus surat ijin usaha ke Kepala Desa,” imbuhnya<br /><br />Moch. Romli menuturkan, pada tahun 2019, Kepala Desa Warungdowo M. Muslik mendatanginya dan meminta agar memindahkan bengkelnya dari Timur ke sisi Barat dengan alasan mengganggu kantor PBNU. Padahal, lanjut Moch. Romli, pengurus PBNU tidak pernah menegur atau keberatan. <br /><br />“Tahun 2013 samapi tahun 2015, bengkel itu masih sepi tapi saya mempekerjakan 2 oarng. Tahun 2016 baru mulai ramai dan saya mempekerjakan 6 orang. Tahun 2019, saya didatangi Kepala Desa dan menyuruh saya untuk memindahkan bengkel dari Timur ke Barat alasannya mengganggu kantor PBNU,” kata Romli<br /><br />Moch. Romli pun menceritakan awal mula timbulnya masalah antara dirinya dengan Kepala Desa Warungdowo M. Muslik, yaitu pada sekitar bulan Mei 2021, dimana dirinya menerima surat somasi dari Kepala Desa hingga berujung laporan ke Kejari Kabupaten Pasuruan<br /><br />“Pada sekitar bulan Mei sehabis Idul Fitri 2021, saya disomasi oleh Kepala Desa. Saya diminta mengosongkan lahan dalam waktu 7 hari. Seminggu kemudian somasi kedua, saya diminta mengosongkan dalam waktu 3 hari, kalau saya tidak mengosongkan akan di laporkan ke aparat pengegak hukum,” ucap Moch. Romli.<br /><br />Merasa tak bersalah, Moch. Romli pun melaporkan surat somasi dari Kepala Desa ke Polres Pasuruan Kota, karena letak usaha bengkel miliknya masuk dalam wilayah hukum Polres Pasuruan Kota. Namun laporan itu di SP3 kan alias dihentikan dengan alasan tidak cukup bukti<br /><br />“Saat itu juga saya melaporkan ke Polres Pasuruan Kota tapi dua bulan kemudian di SP3 alasannya tidak cukup bukti,”<br /><br />Moch. Romli menuturkan, pada tanggal 13 Januari 2022, dirinya mengetahui kalau Kepala Desa melaporkannya ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan. Hal itu diketahuinya dari pemberitaan di media masa. Dan pada tanggal 26 Januari 2022, Moch. Romli menerima surat klarifikasi dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan. <br /><br />“Tanggal 13 Januari 2022 saya dilaporkan, saya mengetahui dari media masa. Tanggal 26 Januari 2022, saya menerima surat klarifikasi dari Kejari. Saya ditanyai tentang tanah tempat bengkel. Ya saya jelaskan kalau tanah itu adalah RVO (Recht van Opstal),” katanya<br /><br />Pada tanggal 10 Februari 2022, Moch. Romli menerima surat panggilan dari Kejari Kabupaten Pasurusan, dan sekitar 10 menit kemudian dijadikan Tersangka dan ditahan dengan pengawalan dari Polisi dan TNI<br /><br />“Tanggal 10 Pebruari 2022, saya menerima surat panggilan dari Kejari. Sekitar 10 menit saya ditanyain langsung dijadikan Tersangka. Disitu sudah banyak Wartawan, polisi saya seperti teroris. Saya diantar ke rutan menggunakan bis dikawal TNI,” ucap Moch. Romli<br /><br />Moch. Romli mengatakan, beberapa hari setelah di tahan di Rutan, ada pencara dan beberapa Jaksa dari Kejari Kabupaten Pasuruan mendatanganinya dan meminta untuk menandatangani surat kuasa, namun ditolaknya<br /><br />“Beberapa hari setelah saya ditahan, ada pengacara namanya Wiwik di temani 4 orang Jaksa yang saya ingat namanya Taufik dan Dimas Rangga. Waktu Wiwik menemi saya mereka diluar. Wiwik meminta saya untuk menandatangani surat kuasa tapi saya tolak. Setelah itu masuklah Jaksa. Jaksa marah dan memukul meja karena saya menolak menandatangani surat kuasa karena saya sudah ada pengacara. ,” kata Moch. Romli</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Sementara, saat beritakorupsi.oc menanyakan terkait status tanah negara bekas RVO (Recht van Opstal) Nomor 1251 atas Nama N.V. Pasoeroean Stroomtram Meij Teis Gravenhage yang dilaporkan sebagai TKD dan dugaan penarikan biaya PTSL, ke Kepala Desa melalui pesan WhastApp pada, Jumat, 12 Agustus 2022, tak ada tanggapan walau pesan tersebut sudah dibaca dengan tanda centaang biru 2</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sealin itu, hingga berita ini ditayangkan di laman beritakorupsi,co terkait apa yang disampaikan Terdakwa, belum ada tanggapan darri pihak Kejari Kabupaten Probolinggo<br /></div><div style="text-align: justify;"><br />Merasa dikriminalisasi, Moch. Romli melalui pengacaranyapun mengajukan permohonan gugatan ke Pengadilan Negeri Bangil dengan Nomor Perkara 20/Pdt.G/2022/PN.Bil taggal 04 April 2022 yang hingga saat ini masih proses persidangan<br /><br />Penasehat Hukum Penggugat dalam surat gugatannya menjelsakan, bahwa sejak sekitar tahun 1970-an, orang tua pemohon telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Dusun Warungdowo Utara, Desa Warungdowo, Kecamatan Pohjentrek,  Kabupaten Pasuruan yang lebih dikenal dengan lapangan Desa Warungdowo. Setelah orang tua penggugat meninggal dunia kemudian penguasaan atas tanah tersebut diteruskan oleh pemohon dengan cara mendirikan bangunan semi permanen di atas sebidang tanah tersebut untuk keperluan usaha hingga saat ini<br /><br />Berdasarkan data dan informasi, diketahui jika sebidang tanah tersebut adalah tanah bekas RVO (Recht van Opstal) Nomor 1251 ditulis juga SVN dan gambar situasi Nomor 1719/198 atas nama N.V. Pasoeroean Stroomtram Meij Teis Gravenhage <br /><br />Namun kemudian, pemohon disomasi oleh Kepala Desa Warungdowo sebagaimana surat somasinya masing-masing Nomor 470/557/424.313.2.02/2021 tanggal 6 Agustus 2021 junto somasi Nomor 470/557/424.313.2.02/2021 tanggal 31 Juli 2021. <br /><br />Somasi tersebut pada pokoknya meminta agar pemohon membongkar bangunan milik pemohon dan menyerahkan tanah Aqua kepada Kepala Desa Warungdowo dengan dalil bahwa tanah Aqua diklaim sebagai Tanah Kas Desa yang selanjutnya disingkat TKD dan akan difungsikan untuk fasilitas umum yang didasarkan kepada Peraturan Desa Warungdowo<br /><br />Keanehannya adalah terhadap tanah bekas hak barat tersebut telah diterbitkan letter C oleh Kepala Desa Warungdowo yaitu letter C nomor 2069 Persil Nomor 76. Padahal yang menunjukkan bahwa tanah aquo adalah tanah bekas RVO/tanah yang dikuasai langsung oleh negara (bukti terlampir)<br /><br />Selain bukti sebagaimana lampiran 2 tersebut di atas, hal itu juga didasarkan kepada Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur beserta lampirannya nomor 1238/520.1/35/1991 tertanggal 4 September 1991 tentang pelepasan hak atas sebagian tanah aquo kepada 53 orang/masyarakat menjadi hak milik. Dan surat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasuruan nomor 996/8-35.14.100/IV/2022 tanggal 19 April 2022 tentang surat balasan informasi atas sebidang tanah (bukti terlanpir)<br /><br />Nah, sementara Pengacara Negara dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan mewakili Kepala Desa selaku Termohon/Tergugat mengakui bahwa tanah tersebut adalah tanah tanah bekas RVO (Recht van Opstal) bukan tanah TKD<br /><br />Dalam surat jawaban Termohon/Tergugat menjelaskan,kalau tanah yang di sebut sebagai TKD adalah tanah bekas RVO (Recht van Opstal) atau tertulis SVN Nomor 1251 ditulis juga SVN dan gambar situasi Nomor 1719/198 atas nama N.V. Pasoeroean Stroomtram Meij Teis Gravenhage adalah milik penggugat. Justru didalam gugatan disebutkan dengan terang benderang jika sebidang tanah tersebut adalah tanah bekas RVO (Recht van Opstal) Nomor 1251 ditulis juga SVN dan gambar situasi Nomor 1719/198 <br /><br />Termohon/Tergugat melalui Pengacara Negara dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan menyatakan, bahwa uraian tentang waktu penguasaan oleh tergugat atas tanah bekas RVO nomor 1251 dan gambar situasi nomor 1719/1981 tersebut hanyalah merupakan uraian kronologis peristiwa untuk dirumuskan ke dalam suatu peristiwa hukum tentang adanya suatu hak penguasaan dan hak kebendaan. Sehingga terdapat korelasi antara peristiwa hukum dengan dasar hukum suatu gugatan oleh karena itu perlu kiranya dipahami tentang perbedaan antara hak atas tanah dan hak penguasaan atas tanah<br /><br />Anehnya dalah terkait dakwaan JPU terhadap Terdakwa Moch. Romli yang mengatakan, perbuatan Terdakwa Moch. Romli telah dengan secara sengaja tidak memenuhi kewajibannya untuk menyetorkan ke kas desa maupun kas daerah dan tetap menjalankan usaha bengkelnya sedangkan diketahui dan disadari sepenuhnya oleh mereka bahwa Tanah tersebut masih berstatus sebagai Tanah Kas Desa atau setidak-tidaknya merupakan kekayaan milik daerah / desa tidak sesuai dengan  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan itu, dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku <br /><br />JPU mengatakan, akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa Moch. Romli  dengan tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar ke kas desa Warungdowo maupun ke Kas Daerah dengan menguntungkan diri terdakwa sendiri, serta tindakannya yang secara terang-terangan dan secara fisik juga menghalang-halangi program Pemerintah Desa Warungdowo Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.233.969.000, <br /><br />Total biaya yang seharusnya dikenakan atas penggunaan lapangan GOR Desa Warungdowo yang digunakan aktivitas bengkel oleh Sdr. M. Romli mulai  tahun 2016    sampai dengan 2021 adalah sebesar Rp1.225.816.000 + Rp 8.113.000 = Rp1.233.969.000,00. Sehingga total kerugian keuangan negara yang ditimbulkan oleh Terdakwa Moch. Romli  adalah sebesar Rp1.233.969.000 <br /><br />Yang lebih anehnya lagi adalah, JPU menyebutkan bahwa perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan itu, dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku<br /><br />Apakah masyarakat dapat dikenakaan sangsi atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, atau hal itu dikenakan kepada penyelenggara /PNS ?<br /><br />Tak kalah anehnya adalah, JPU dapat membuat hitung-hitungan tentang kerugian keuangan negara sebesar Rp1.233.969.000 akibat terdakwa tidak menyetorkan hasil usaha bengkelnya sejak tahun 2016 hingga 2021. Padahal terdakwa membuka usaha bengkel sudah sejak tahun 2013 sesuai dengan surat keterangan usaha Nomor. Reg. 471/128//424.217.2.02/2013 tanggal 15 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Warungdowo yang ditandatangani M. Muslik selaku Kepala Desa<br /><br />Pertanyaannya adalah, mengapa JPU tidak menyebutkan dasar hukum atas pengelolaan TKD yang dimasud? Apakah ada surat keterangan atau pernyataan sewa menyewa atas TDK yang dimaksud? Apakah Kepala Desa lupa atas surat keterangan usaha yang dikeluarkannya pada tahun 2013?<br /><br />Mengapa Kepala Desa mengeluarkan Surat Keterangan Usaha, bukan surat keterangan atau surat kernyataan sewa menyewa dengan menyebutkan nilai nominal yang harus dibayar oleh Terdakwa?<br /><br />Mengapa JPU hanya menyebutkan, berdasarkan fakta lapangan yang dilakukan pemeriksaan Bersama Tim Penyidik, Tim dari Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan serta tim Auditor Inspektorat diketahui bahwa sebagian Lapangan Warungdowo digunakan sebagai bengkel oleh Sdr. Romli<br /><br />Sehingga lapangan GOR Warungdowo tidak dapat dimanfaatkan atau digunakan untuk kepentingan desa dan apabila dilihat dari sisi pemanfaatan dapat disimpulkan bahwa Sdr. Romli menggunakan/ memanfaatkan keseluruhan luasan area Lapangan GOR Desa Warungdowo dikarenakan banyaknya barang- barang sisa yang berserakan di Lapangan GOR Warungdowo sebagai akibat dari aktivitas bengkel yang dilakukan oleh Sdr. ROMLI. Sehingga penghitungan biaya<br /><br />Ironisnya, Majelis Hakimpun menolak Eksepsi atau keberatan Terdakwa melalui Penasehat Hukum-nya atas surat dakwaan JPU. Apakah Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya sependapat dengan JPU bahwa tanah negara bekas RVO (Recht van Opstal) Nomor 1251 atas Nama N.V. Pasoeroean Stroomtram Meij Teis Gravenhage tersebut adalah Tanah Kas Desa?.<br /><br />Dalam surat dakwaan JPU dijelaskan, bahwa ia terdakwa MOCH ROMLI, pada hari, tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2021 bertempat di Lapangan Warungdowo Desa Warungdowo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur <br /><br />Atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, <br /><br />Dengan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :<br /><br />Bermula pada Tahun 2014, Terdakwa Moch ROMLI mendirikan bangunan semi permanen dengan membuat pondasi-pondasi serta pengecoran lantai guna membuka usaha bengkel mobil tanpa dilengkapi suatu perijinan yang dilakukan diatas tanah kas desa yang berlokasi pada lapangan atau GOR warungdowo desa warungdowo Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan, <br /><br />Dan tanah tersebut tercatat pada Buku Letter C Desa Warungdowo dengan nomor Persil 76 kelas desa d.II luas 9.000 m2 dan belum sama sekali ada perubahan serta berdasarkan nomenklatur pada SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) Tahun 2021 dengan Nomor Objek Pajak : 35.14.180.002.000-2471.7 Nama Alamat Objek Pajak GOR Warungdowo Desa Warungdsowo Kabupaten Pasuruan dengan Luas 9.000 m2. (Sembilan ribu meter persegi). <br /><br />Dan pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 seiring berkembangnya usaha bengkel milik Terdakwa Moch ROMLI semakin banyak menempati lahan pada Lapangan / Gor Warungdowo  yang digunakan sebagai tempat parkir mobil-mobil, maupun truck yang menjadi pelanggan bengkel tersebut. <br /><br />Berdasarkan Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2014 Tanggal 6 Agustus 2014 Tentang Pembangunan Pasar Desa Warungdowo, maka lapangan/gor warungdowo difungsikan sebagai pasar desa yang direncanakan akan dibangun lapak sebanyak 347 (tiga ratus empat puluh tujuh) buah dengan ukuran luas setiap lapaknya adalah 12 meter2 (3 x 4 meter2).<br /><br />Pada Tahun 2015 dimulai pembangunan beberapa lapak di Lapangan/gor warungdowo dengan dasar Peraturan Desa Warungdowo Nomor : 1 Tahun 2015 Tentang Pembangunan dan Pengelolaan Lapak Depan Lapangan Desa Warungdowo Tanggal 09 Januari 2015 yang dimana pada tahap awal ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian warga masyarakat sekitar. <br /><br />Adapun kewajiban yang harus dipenuhi adalah membayar sewa lapak untuk maksimal 18 Tahun sejak tahun 2015 sampai dengan 2033 senilai Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang dapat dibayar secara tunai maupun cicilan/angsuran. Dan berdasarkan Peraturan Desa Warungdowo Nomor : 3 Tahun 2015 Tanggal 07 September 2015 Tentang Pengelolaan dan Retribusi Pasar Desa dan Sewa Lahan Lapak Depan Lapangan Desa Warungdowo dengan kewajiban bagi penyewa membayar retribusi harian lapak senilai Rp2.000 (dua ribu rupiah) dan biaya sewa lahan pasar desa tahunan senilai Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah). <br /><br />Dan pengelolaan lapak pada pasar desa tersebut dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa Warung dowo untuk dimanfaatkan sepenuhnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan dan pelayanan masyarakat desa.<br /><br />Pada Tahun 2016 Terdakwa Moch. ROMLI menghalangi kegiatan Upacara 17 Agustus dengan melawan pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Pohjentrek karena tidak mau ditertibkan dan tidak mau memindahkan barang-barang serta mobil-mobil milik pelanggannya yang terparkir dan menguasai secara dominan di lapangan/gor warungdowo dan pada akhirnya kegiatan Upacara 17 Agustus tersebut berpindah ke tempat lain. <br /><br />Sehingga dengan adanya pemakaian lahan lapangan / gor warungdowo secara dominan oleh Terdakwa MOCH. ROMLI juga menghambat kegiatan olahraga siswa-siswi SD Negeri Warungdowo pada masa sebelum pandemi covid-19 yang pada akhirnya juga dialihkan ke tempat lain.  <br /><br />Pada Tahun 2017 Terdakwa Moch. Romli tidak mentaati adanya aturan baru dalam pemanfaatan tanah kas desa sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Desa Warungdowo Nomor : 1 Tahun 2017 Tanggal 02 Januari 2017 Tentang pemanfaatan tanah kas desa yang di dalamnya diatur terkait besaran harga sewa tanah kas desa yakni Rp1.000 (seribu rupiah) per meter2.  <br /><br />Pada Tahun 2020 dengan dikeluarkannya Peraturan Desa Warungdowo Nomor : 6 Tahun 2020 Tanggal 26 Oktober 2020 Tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa Warungdowo yang di dalamnya diatur terkait penggunaan tanah kas desa yang digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana serta kepentingan umum yaitu pada lapangan/gor warungdowo. <br /><br />Dan pada akhirnya program desa pada Tahun 2020 tersebut tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya karena mendapatkan perlawanan secara fisik dari Terdakwa Moch. ROMLI yang menempati mayoritas luas lahan lapangan/gor warungdowo.<br /><br />Kegiatan bengkel milik Terdakwa Moch. Romli sejak mulai awal berdiri kurang lebih pada tahun 2014 hingga pada tahun 2021 tidak memiliki ijin maupun sama sekali serta tidak ada pemasukkan ke kas desa maupun (BUMDes) Badan Usaha Milik Desa warungdowo dalam bentuk apapun dan tidak ada pendapatan yang masuk ke kas daerah. <br /><br />Sementara masyarakat lainnya apabila akan melakukan aktivitas berdagang menggunakan lahan tanah kas desa pada lapangan/gor warungdowo harus memenuhi persyaratan dengan membayar sewa, retribusi, dan kewajiban mengikat lainnya kepada Badan Usaha Milik Desa Selaku pihak yang mengelola lapangan/gor warungdowo sebagai pasar desa warungdowo. Dan. <br /><br />Kegiatan bengkel milik Terdakwa Moch. ROMLI selama ini sangat sulit untuk ditertibkan dan selalu mendapatkan perlawanan secara fisik dari Terdakwa Moch. ROMLI sehingga Pemerintah Desa Warungdowo mengalami kendala untuk kemudian melaksanakan program-program Desa Warungdowo.<br /><br />Perbuatan Terdakwa Moch. Romli telah dengan secara sengaja tidak memenuhi kewajibannya untuk menyetorkan ke kas desa maupun kas daerah dan tetap menjalankan usaha bengkelnya sedangkan diketahui dan disadari sepenuhnya oleh mereka bahwa Tanah tersebut masih berstatus sebagai Tanah Kas Desa atau setidak-tidaknya merupakan kekayaan milik daerah / desa tidak sesuai dengan  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan itu, <br /><br />Dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku adalah sebagai berikut :<br />• Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang pada pokoknya menyatakan “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”;<br /><br />• Pasal 77 ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yang pada pokoknya menyatakan “Pengelolaan kekayaan milik desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi dan dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan desa”;<br /><br />• Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menyatakan “Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”;<br /><br />• Pasal 14 ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa, yang pada pokoknya menyatakan “hasil pemanfaatan kekayaan desa (termasuk didalamnya tanah kas desa) yang dimaksud dalam pasal 8, pasal 9 ,Pasal  10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 merupakan penerimaan/pendapatan desa dan pendapatan desa tersebut wajib seluruhnya disetorkan pada Rekening Kas Desa”;<br /><br />• Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa Jo. Pasal 18 Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Aset Desa, yang pada pokoknya menyatakan “hasil pemanfaatan (termasuk didalamnya tanah kas desa) sebagaimana dalam pasal 12, pasal 14, dan Pasal  15 merupakan pendapatan desa dan wajib masuk ke Rekening Kas Desa”.<br /><br />• Peraturan Desa Warungdowo Nomor : 5. Tahun 2014 Tanggal 06 Agustus 2014 Tentang Pembangunan Pasar Desa Warungdowo.<br />• Peraturan Desa Warungdowo Nomor : 1 Tahun 2015 Tanggal 09 Januari 2015. Tentang Pembangunan dan Pengelolaan Lapak Depan Lapangan Desa Warungdowo.<br /><br />• Peraturan Desa Warungdowo Nomor : 3 Tahun 2015 Tanggal 07 September 2015 Tentang Pengelolaan dan Retribusi Pasar Desa dan Sewa Lahan Lapak Depan Lapangan Desa Warungdowo.<br /><br />• Peraturan Desa Warungdowo Nomor : 1 Tahun 2017 Tanggal 02 Januari 2017 Tentang pemanfaatan tanah kas desa yang di dalamnya diatur terkait besaran harga sewa tanah kas desa yakni Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per meter2.<br /><br />• Peraturan Desa Warungdowo Nomor : 6 Tahun 2020 Tanggal 26 Oktober 2020 Tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa Warungdowo yang di dalamnya diatur terkait penggunaan tanah kas desa yang digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana serta kepentingan umum.<br /><br />Bahwa Keuangan Negara berdasarkan Pasal 2 Undang-undang No. 17 Tahun 2003 dijelaskan sebagai berikut :<br />a. Hak Negara untuk memungut Pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman.<br />b. Kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga.<br />c. Penerimaan Negara.<br />d. Pengeluaran Negara.<br />e. Penerimaan Daerah.<br />f. Pengeluaran Daerah.<br />g. Kekayaan Negara/Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah.<br /><br />h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum.<br /><br />Berdasarkan hasil audit investigatif Bersama antara Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dengan Tim Auditor Inspektorat Kabupaten Pasuruan selaku APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) yang kemudian ditindaklanjuti dengan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dituangkan pada Laporan Hasil Perhitungan (LHP) Nomor : x.700/ A.I.V/ 06.01/ 424.060/2022  Tanggal 15 Juni 2022 dengan perhitungan adalah sebagai berikut :  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiieBakQ5lDeDPRzy_lnNPegWU0vUijS2-i1ExeFSg0rbji50uAI-V2438H7wcglPKmELshgEgO1kDv-YnwdByxlf6oDBO05puEC69X4a_gmg_DlhJOsHpyyuEx0sI_GsWQwzH1gPfOsdlixmnH25ssefcvif7PpU_1j7KyEImi4Xw7u8Zay5AMf8UU/s3384/GAMABR%201.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1272" data-original-width="3384" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiieBakQ5lDeDPRzy_lnNPegWU0vUijS2-i1ExeFSg0rbji50uAI-V2438H7wcglPKmELshgEgO1kDv-YnwdByxlf6oDBO05puEC69X4a_gmg_DlhJOsHpyyuEx0sI_GsWQwzH1gPfOsdlixmnH25ssefcvif7PpU_1j7KyEImi4Xw7u8Zay5AMf8UU/w640-h240/GAMABR%201.jpg" width="640" /></a></div>Berdasarkan fakta lapangan yang dilakukan pemeriksaan Bersama Tim Penyidik, Tim dari Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan serta tim Auditor Inspektorat diketahui bahwa sebagian Lapangan Warungdowo digunakan sebagai bengkel oleh Sdr. ROMLI sehingga lapangan GOR Warungdowo tidak dapat dimanfaatkan atau digunakan untuk kepentingan desa <br /><br />Dan apabila dilihat dari sisi pemanfaatan dapat disimpulkan bahwa Sdr. Romli menggunakan/ memanfaatkan keseluruhan luasan area Lapangan GOR Desa Warungdowo dikarenakan banyaknya barang- barang sisa yang berserakan di Lapangan GOR Warungdowo sebagai akibat dari aktivitas bengkel yang dilakukan oleh Sdr. ROMLI. Sehingga penghitungan biaya yang seharusnya dikenakan sebagai pendapatan asli desa mulai tahun 2016 sampai dengan 2020 adalah sebesar Rp1.225.816.000,00 dengan perhitungan sebagai berikut :<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjeGtOG0m1O4Dt-LMVcLKUgkiPRW3mPLof1QjAossraf4U90hw9lOx-pOuYP67VVDmuarbr6hAK8vbBwcW3MT-78kT50RMmhwF8EKDBzlbexsutlxfotI-S218GxcyWLPE4u0gQzTeyRChCwgmBe-6lPHKgKGouapfPouXm6sy8P1mQ5vYY9D9LYT7m/s2482/GAMBAR%202.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="554" data-original-width="2482" height="142" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjeGtOG0m1O4Dt-LMVcLKUgkiPRW3mPLof1QjAossraf4U90hw9lOx-pOuYP67VVDmuarbr6hAK8vbBwcW3MT-78kT50RMmhwF8EKDBzlbexsutlxfotI-S218GxcyWLPE4u0gQzTeyRChCwgmBe-6lPHKgKGouapfPouXm6sy8P1mQ5vYY9D9LYT7m/w640-h142/GAMBAR%202.jpg" width="640" /></a></div>Total biaya yang seharusnya dikenakan atas penggunaan lapangan GOR Desa Warungdowo yang digunakan aktivitas bengkel oleh Sdr. M. Romli mulai tahun 2016 sampai dengan 2021 adalah sebesar: Rp1.225.816.000 + Rp 8.113.000 = Rp1.233.969.000<br /><br />Sehingga total kerugian keuangan negara yang ditimbulkan oleh Terdakwa MOCH ROMLI adalah sebesar Rp. 1.233.969.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh tiga juta Sembilan ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah).<br /><br />Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka hasil pengelolaan Bengkel oleh Terdakwa MOCH. ROMLI yang berdiri diatas Tanah Kas Desa / tanah kekayaan milik desa yang seharusnya masuk ke dalam kas negara, kas daerah, atau kas desa termasuk dalam ruang lingkup Keuangan Negara.  <br /><br />Sehingga jika kewajiban membayar segala biaya resmi yang timbul sesuai peraturan yang berlaku dan mengikat tersebut ternyata tidak masuk dalam kas negara, kas daerah, atau kas desa dinilai sebagai kerugian keuangan negara<br /><br />Akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa MOCH. ROMLI dengan tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar ke kas desa Warungdowo maupun ke Kas Daerah dengan menguntungkan diri terdakwa sendiri, serta tindakannya yang secara terang-terangan dan secara fisik juga menghalang-halangi program Pemerintah Desa Warungdowo Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.233.969.000 (satu milyar dua ratus tiga puluh tiga juta Sembilan ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah). <br /><br />Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (jnt) <br /></div>

News Tipikor Warga Pemilik Bengkel di Tanah Verponding Diadili Korupsi TKD Rp1.2 M

Terdakwa Moch. Romli: “Saya diintimidasi di Rutan dengan memaksa saya untuk menandatangani surat kuasa kepada pengacara Wiwik yang dipilih ...

»

Tigor Prakasa, Penyuap Bupati Syahri Mulyo Sebesar Rp14.4 M di Vonis 3.6 Tahun Penjara

<div style="text-align: justify;"><h3><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Tak lama lagi, KPK akan menyidangkan 3 Tersangka Korupsi Suap “uang ketuk palu” APBD Kab. Tulungagung dan ‘menyeret’ Tersangka Baru Kasus dugaan Korupsi Dana Bantuan Keuangan (BK) APBD Jatim ke Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Lainnya. Lalu bagaimana nasib Suharminto, anggota DPRD Tulungagung dari Farkasi PDIP yang menerima aliran uang Rp1.2 M? Apakah KPK akan jadi Tersangka?#</span></span> <br /></h3><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhAi6BbcKVogcOJt1X4V98NHqGdA-57EXAWt2rzviMTjGYp-Se5Lptlfex24sadr2NpmSyqye6vvobrLXFJMspki58cUISpyr7XHBtsGgy4aFrgML9L-abLLPTO4fBgaalVNlObmJxha8GIoHPa3ZQcm0i3PF014qRxgcRsKaGxekQYsE0Moeiz-aOe/s923/HAKIM.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="923" height="324" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhAi6BbcKVogcOJt1X4V98NHqGdA-57EXAWt2rzviMTjGYp-Se5Lptlfex24sadr2NpmSyqye6vvobrLXFJMspki58cUISpyr7XHBtsGgy4aFrgML9L-abLLPTO4fBgaalVNlObmJxha8GIoHPa3ZQcm0i3PF014qRxgcRsKaGxekQYsE0Moeiz-aOe/w640-h324/HAKIM.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Terdakwa Tigor Prakasa (foto dalam layar monitor)<br /></span></span></td></tr></tbody></table><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</b></span><br />Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya , Rabu, 10 Agustus 2022 menghukum Terdakwa Tigor Prakasa (35 thn), Pengusaha muda warga Medang Kamulan Rt.032 / Rw.008 No 33 Kelurahan Balowerto, Kecamatan Kota, Kota Kediri, Jawa Timur dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan denda sebesar Rp200 juta subsider pidana kurungan selama 2 bulan karena terbuti melakukan Tindak Pidana Korupsi Suap Fee Proyek APBD Tahun Anggaran (TA) 2016, 2017 dan 2018 sebesar Rp14.414.829.000 terhadap Bupati (mantan) Tulungagung Syahri Mulyo (Terpidana 8 tahun penjara)<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b><span style="color: red;">Baca juga:</span></b> <span style="font-size: small;"><b>Tigor Prakasa, Penyuap Bupati Syahri Mulyo Sebesar Rp14.4 M Dituntut 3.6 Tahun Penjara - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/07/tigor-prakasa-penyuap-bupati-syahri.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/07/tigor-prakasa-penyuap-bupati-syahri.html</a></b></span><br /><br /><b><span style="color: red;">Baca juga:</span></b> <span style="font-size: small;"><b>KPK Mencegah BS (Dr. Ir. Budi Setiawan, M.MT) Mantan Kepala Bapeda Jatim - <span style="color: red;"><a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/08/kpk-mencegah-bs-dr-ir-budi-setiawan-mmt.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/08/kpk-mencegah-bs-dr-ir-budi-setiawan-mmt.html</a></span></b></span></span><br /><br />Kasus yang menyeret Terdakwa Tigor Prakasa, berawal pada tanggal 6 Juni 2018 lalu. Saat itu, KPK menangkap Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, Kepala Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) Kabupaten Tulungagung Sutrisno (Terpidana 8 tahun penjara), Agung Prayitno (orang dekat Bupati Syahri Mulyo,Terpidana 5 tahun penjara) dan Susilo Prabowo atau Embun (mantan Terpidana), pengusaha Kontraktor di Tulungagung dan Blitar yang memiliki 5 perusahaan yang bergerak dibidang Konstruksi<br /> <br />Syahri Mulyo menjabat sebagai Bupati Tulungagung sejak 2012 - 2017 untuk periode pertama. Dan kemudian terlipilih lagi untuk periode kedua 2018 - 2023. Diakhir jabatan peride pertama, Syahri Mulyo Tertangkap Tangan KPK karena saat itu diduga menerima sejumlah duit suap dari beberapa Kontraktor sebagai fee proyek APBD Kabupaten Tulungagung.    <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZnmthyNqjEbGAuz2c-7pl_TSEUar50rdtnWUNu2mfQ5ghDq0HhthHnZ-UEIHx19HmYKiLHYgqdPyldY4bAUmF8tf5ACq8mZvHTvkmbzQ7H04CvDzqDgHBZm7M258DDNodd80SpL5Ln-zjC2ntvbXKGbO7UcWJZzC1L0-R8w2_reAujIgeqOU6cnhu/s1040/JPU.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZnmthyNqjEbGAuz2c-7pl_TSEUar50rdtnWUNu2mfQ5ghDq0HhthHnZ-UEIHx19HmYKiLHYgqdPyldY4bAUmF8tf5ACq8mZvHTvkmbzQ7H04CvDzqDgHBZm7M258DDNodd80SpL5Ln-zjC2ntvbXKGbO7UcWJZzC1L0-R8w2_reAujIgeqOU6cnhu/w640-h288/JPU.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Foto dalalam layar monitor, Terpidana Syahri Mulyo</span></span><br /></td></tr></tbody></table>Anehnya, sekalipun Syahri Mulyo saat itu sudah meringkuk di Tahanan KPK, masyarakat Tulungagung masih memilih Syahri Mulyo sebagai Bupatinya. Namun di periode ke 2, Syahri Mulyo menjabat sebagai Bupati Tulungagung hanya 5 menit saja karena karena harus menjalani proses hukum<br /><br /> Nah! Dari fakta hukum yang terungkap di persidangan saat Si Syahri Mulyo, Sutrisno dan Si Agung Prayitno di adili, bahwa total duit suap yang diterima Syahri Mulyo selaku Bupati Tulungagung sejak 2012 - 2018 maupun melalui Sutrisno selaku Kepala Dinas PUPR Kab. Tulungagung adalah sebesar Rp138.434.647.619.<br /><br />Duit suap sebesar Rp138.434.647.619 itu adalah berasal dari pengusaha Susilo Prabowo alias Embun (mantan Terpidana) sebesar Rp38.331.136.616 dan dari Tigor Prakoso sebesar Rp14.414.829.000 termasuk dari sejumlah Ketua Assosiasi Konstruksi yang ada di Kabupaten Tulungagung yang masing-masing memberikan fee sebesar 15 persen dari nilai anggaran proyek APBD Kab. Tulungagung TA 2016, 2017 dan 2018<br /><br />Pengurus Assosiasi Kontruksi yang terlibat pemberian fee proyek sebesar 15 persen dari nilai anggaran proyek itu diantaranya; 1.Abror, pengurus Gapeksindo (Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia) Kabupaten Tulungagung; 2. Anjar Handriyanto, pengurus Gapensi (Gabungan Pelaksana Konstruksi Seluruh Indonesia) Kabupaten Tulungagung; 3. Santoso, pengurus Apaksindo (Asosiasi Pengusaha Kontraktor Seluruh Indonesia) Kabupaten Tulungagung; 4. Rohmat (pengurus Gapeknas) Kabupaten Tulungagung; 5. Hendro Basuki (pengurus Gapensinas) Kabupaten Tulungagung dan 6. Ari Kusumawati selaku Ketua Apeksindo (Asosiasi pengusaha Konstruksi Indonesia)<br /><br />Sedikit menarik tentang wanita cantik Ari Kusumawati. Menariknya, saat ini Ari Kusumawati berstatus Tersangka dalam kasus dugaan Korupsi Proyek APBD Kab. Tulungagung yang sejak awal penetapan Tersangka tidak ditahan oleh penyidik Kejari Tulungagung, dan akhirnya  menambah pekerjaan Kejaksaan untuk mencari keberadaan wanita cantik tersebut yang masuk dalam daftar DPO (Daftar Pencarian Orang)<br /><table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: right; margin-left: 1em; text-align: right;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhxo_LMx64Pcg8HbpNUCLZ3LBvCY1HmeuGR8Cg3tj2M86OoFLCFFbIDxrDuSKX9gd6x1aObSRmHrY7FBne6jvFGbUwabBm66J-zNKgjqb9EInlY8Yjx_QFuNVdnDmLzyYTxfwnSmGK4XuLzVQr-an0unB5qw8Xmrkjn2C8X2_MFXKgduWMQIhRRbqNQ/s640/IMG20181115132624.jpg" style="clear: right; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="361" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhxo_LMx64Pcg8HbpNUCLZ3LBvCY1HmeuGR8Cg3tj2M86OoFLCFFbIDxrDuSKX9gd6x1aObSRmHrY7FBne6jvFGbUwabBm66J-zNKgjqb9EInlY8Yjx_QFuNVdnDmLzyYTxfwnSmGK4XuLzVQr-an0unB5qw8Xmrkjn2C8X2_MFXKgduWMQIhRRbqNQ/w346-h640/IMG20181115132624.jpg" width="346" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Ari Kusumawati</span></span><br /></td></tr></tbody></table><br /><b><span style="font-size: medium;">Kita kembali ke si Syahri Mulyo dan si Tigor Prakasa.  </span></b><br />Uang haram ternyata tidak hanya dinikmati oleh Syahri Mulyo dan Sutrisno, melainkan mengalir juga ke sejumlah pejabat lainnya diantaranya Ketua DPRD Kab. Tulungungagun Supriono dari F-PDIP sebesar Rp4.8 miliar,; Sekda Kab. Tulungagung Indra Fauzi 2 miliar rupiah,; Kepala BPAKD Tulungagung  Hendry Setiyawan Rp2.985 milliar,; Budi Juniarto selaku Kepala Bidang Fisik Prasarana Bappeda Provinsi Jawa Timur sejumlah Rp8.025 milliar,; Budi Setiyawan selaku Kepala Keuangan Provinsi Jawa Timur sebesar Rp3.750.000 milliar,; Tony Indrayanto selaku Kepala Bidang Fisik Prasarana Provinsi Jawa Timur Rp6.750 milliar,; Chusainuddin Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2014 - 2019 sebesar Rp1 milliar dan  Ahmad Riski Sadiq anggota DPR RI periode 2014 - 2019  sebesar Rp2.931 milliar<br /><br />Dalam putusan Majelis Hakim saat menjatuhkan hukuman terhadap Syahri Mulyo, Sutrisno dan Agung Prayitno mengatakan, bahwa dari total duit suap yang diterima Syahri Mulyo selaku Bupati Tulungagung sejak 2012 hingga 2018 melalui Sutrisno selaku Kepala Dinas PUPR sebesar Rp138.434.647.619 masih ada uang suap sebesar Rp41 miliar yang dapat dilakukan penuntutan oleh KPK<br /><br />Nah! Itulah sebabnya KPK melakukan pengembangan pada tahun 2020 dan menyeret Supriyono selaku Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung dari F-PDIP periode 2014 - 2019 ke Pengadilan Tipikor untuk diadili, dan saat ini Supriyono pun sudah berstatus terpidana selama  8 tahun penjara.<br /><br />Namun duit haram itu tidak hanya dinikmati oleh Supriyono selaku Ketua DPRD “sekaligus sebagai “Powerful alias orang yang paling berkuasa” di Kabupaten Tulungagung. Namun hampir seluruh anggota Legislator Kabupaten Tulungagung periode 2014 - 2019 (tak jauh beda dengan kasus DPRD Kota Malang periode yang sama) yang menerima “Uang Ketuk Palu” dan fee Pikor (pkok-pokok Pikiran), yaitu; 1. Heru Santoso Rp 75 juta ; 2. Nurhamim Rp 46 juta ; 3. Choirurrohim Rp 135 juta ; 4. Muti'iin Rp 55 juta ; 5. Mashud Rp 14.5 juta ; 6. Subani Sirab 70.5 jut ; 7.  Sunarko Rp 35 juta ; 8. Riyanah Rp 60 juta ; 9. Asrori Rp 60 juta ; 10. Adrianto Rp 25 juta ; 11. Gunawan Rp 25 jut ; 12. Faruq TriFauzi Rp 30 juta ; 13. Widodo Prasetyo Rp150 juta ; 14. Fendy Yuniar Rp 85 juta ; 15. Imam Koirodin Rp 80 juta ; 16. SaifulAnwar Rp 50 juta ; 17. Basroni Rp 95 juta ; 18. Adib Makarim Rp 230 juta ; 19.  Susilowati Rp 34 juta ; 20.  Sutomo Rp 55 juta ; 21.  Imam Kembali Rp 130 juta ; 22.  Agus Budiarto Rp 270 juta ; 23. Ahmad Baharudin Rp 100 juta ; 24.   Joko Tri Asmoro Rp 60 juta ; 25.  Wiwik Triasmoro Rp 5 juta ; 26.  Amag Armanto Anggito Rp 20 juta ; 27.  Suprapto Rp 117 juta ; 28.  Imam Ngakoib Rp 57 juta ; 29.  Makin Rp 35 juta ; 30.  Marikan Al Gatot Susanto Rp 20 juta ; 31.  SamsuI Huda Rp 110 juta ; 32.  Sumarno Rp 80 juta ; 33.  Agung Darmanto Rp 40 juta ; 34.  Indra Fauzi (Sekda) Rp 97 juta dan 35.  Michael Utomo Rp 5 juta  <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhfzb5KKmyvdysaz5GNLhhoanVNhgRILRfvYje2mVX8gygUvbrO249CDjU4raE6pvs_LY-ojC40JyXh4O04sF3cDVLY_OGvOBMhmH37fMF0rj8eZI1EzcADaTeSC7MrhEmrkvHpmSrseJJHDCzd9d4yxdVd8AnNNsqqH4qwMAJP1Iv6CdHRAXNolW5O/s640/4..jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhfzb5KKmyvdysaz5GNLhhoanVNhgRILRfvYje2mVX8gygUvbrO249CDjU4raE6pvs_LY-ojC40JyXh4O04sF3cDVLY_OGvOBMhmH37fMF0rj8eZI1EzcADaTeSC7MrhEmrkvHpmSrseJJHDCzd9d4yxdVd8AnNNsqqH4qwMAJP1Iv6CdHRAXNolW5O/w640-h360/4..jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">saksi para anggota DPRD Tulungagung periode 2014 - 2019</span></span><br /></td></tr></tbody></table><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;"><b>Baca juga:</b></span></span> <b>KPK Tahan Wakil Ketua DPRD Tulungagung Terkait Dugaan Korupsi Suap - http://www.beritakorupsi.co/2022/08/kpk-tahan-wakil-ketua-dprd-tulungagung.html</b><br /><br />Kemudian pada tahun 2021, KPK kembali melakukan pengembangan dan hasilnya menetapkan Tigor Prakasa sebagai Tersangka Tindak Pidana Korupsi pemberian suap kepada Bupati Tulungagung Syahri Mulyo sebesar Rp14.414.829.000. tulah sebabnya si Tigor Prakasa diadili<br /><br />Ternyata tidak berhenti disini. Pada tahun 2022, KPK kembali melakukan pengembangan kasus dua Korupsi di Tulungagung, yaitu yang pertama terkait kasus Korupsi “uang ketuk palu” pembahasan Perubahan APBD kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2015 dengan menetapkan Tiga Tersangka selaku anggota DPRD Tulungagung periode 2014 - 2019 dan menahannya di gedung merah putih KPK, yakni Adib Makarim dari Fraksi PKB saat ini menjabat Wakil Ketua DPRD Tulungagung, Agus Budiarto dari Fraksi GERINDRA dan Imam Kambali dari Fraksi HANURA saat sebagai anggota DPRD Tulungagung <br /><br />Anenya, kasus ini masih meninggalkan ‘duri yang belum dicabut’ oleh KPK terkait nama Suharminto selaku anggota DPRD Tulungagung sejak 2014 hingga sekarang dari Fraksi PDIP. Fakta hukum yang terungkap dalam persidangan adalah, adanya aliran uang suap ke Suharminto sebesar Rp1.2 miliar yang belum dikembalikan. <br /><br />Suharminto adalah adik kandung Terpidana Supriono (mantan Ketua DPRD Tulungagung periode 2014 - 2019). Kedua kakak beradik ini dijuluki sebagai “Powerful alias orang paling berkuasa” di kabupaten Tulungagung. Dan itu terbukti, ketika Suharminto bersama satu orang temannya membuat keributan di Pendopo Kabupaten Tulungungung karena tidak bertemu dengan Bupati, Kapolres dan Kajari Tulungagung “takut” menyeret Suharmonto ke Pengadilan. Yang diseret ke Pengadilan adalah temannya Suharminto<br /><br />Lalu pertanyaannya adalah, apakah KPK akan menyeret Suharminto untuk menyusul kakandanya di Hotel Prodoe alias penjara? Atau Suharminto akan tetap menjadi “Powerful alias berkuasa” di Kabupaten Tulungagung?.<br /><br />Kasus kedua di Tulungagung yang ditangani KPK adalah dugaan Korupsi Suap Dana BK (Bantuan Keuangan), DAU (dana alokasi Umum) dan DAK (dana alokasi khusus) ke Kabupaten Tulungagung dan beberapa Kabupaten/Kota lainnya yang ada di Jawa Timur tahun 2014 hingga 2018 <br /><br />Dalam kasus ini, KPK telah mencegah Dr. Ir. Budi Setiawan, MMT selaku Kepala Bapeda Jatim (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jawa Timur) tahun 2016 - 2019 untuk bepergian ke Luar Negeri selama 6 bulan kedepan hingga Desember 2022. Sedangkan Budi Jiniarto selaku Kabid (Kepala Bidang) Fisik dan Prasarana Bapeda Jawa Timur sudah ditetapkan sebagai tersangka pada tahun lalu namun Budi Juniarto dikabarkan telah meninggal<br /><br />Pintu Masuk KPK untuk mengungkap Korupsi yang jauh lebih besar<br />Perkara Korupsi Suap Bupati (mantan) Tulungagung Syahri Mulyo ini ibarat pintu masuk bagi  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengungkap kasus Korupsi yang jauh lebih besar, yaitu terkait kasus dugaan Korupsi dana BK atau Bantuan Keuangan dan DAU (dana alokasi Umum) dari APBD Provinsi Jawa Timur serta DAK (dana alokasi khusus) dari APBN ke Kabupaten Tulungagung dan beberapa Kabupaten/Kota lainnya yang ada di Jawa Timur yang sudah masuk dalam tahap penyidikan dan bahkan penyidik KPK telah menetapkan beberapa Tersangka baik dari pejabat Tulungagung maupun dari Provinsi Jawa Timur. Siapa mereka?<br /><br />Baca juga: KPK Tetapkan Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Suap Dana BK Pemprov Jatim Ke Kaab. Tulungagung - http://www.beritakorupsi.co/2022/06/kpk-tetapkan-tersangka-kasus-dugaan.html<br /><br />Berdasarkan data beritakorupsi.co maupun fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah, pada tahun 2014 - 2018, Pemerintah Kabupubaten (Pemkab) Tulungagung menerima kucuran dana BK (Bantuan Keuangan) dan DAU (Dana Alokasi Umum) yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) pemerintah pusat yang bersumber dari APBN  <br /> <br />Cairnya dana BK, DAK dan DAU ini berawal dari terpilihnya Syahri Mulyo sebagai Bupati periode 2013 - 2018. Dan pada tanggal 24 April 2013, Bupati Syahri Mulyo mengajak Kepala Dinas PUPR Sutrisno, Sudigdo Prasetyo selaku Kepala Bappeda Kabupaten Tulungagung dan Hendry Setyawan selaku Kepala BPKAD Kabupaten Tulungagung untuk menemui Kepala Bapeda Provinsi Jawa Timur Fatayasin (saat ini menjabat sebagai Wakil Bupati Pamekasan, Madura, Jawa Timur) dan kemudian Budi Setiwan guna mendapatkan dukungan pembangunan di Kabupaten Tulungagung.<br /><br />Kemudian Bupati Syahri Mulyo memerintahkan Kordinator Asosiasi Kontroksi yaitu  Santoso, Endro Basuki, Anjar Handriyanto dan Wawan untuk mengurus Dana DAU, DAK dan BK Prov Jatim ke Kabupaten Tulungung<br /><br />“Saya menemui Fatayasin dan Budi Setiawan untuk mengurus dan bantuan,” kata Syahri Mulyo, (06 Juli 2022)<br /> <br />Sementara Sutrisno saat memberikan keterangan sebagai Terdakwa maupun sebagai saksi untuk Terdakwa/Terpidana Syahri Mulyo dan Terdakwa/Terpidana Supriyono maupun sebagai saksi untuk Terdakwa Tigor Prakasa menjelaskan, bahwa untuk memperoleh dana BK, DAU dan DAK tidak cair begitu saja ke Pemkab Tulungagun, tetapi ada istilah ‘mahar’ yang besarnya adalah 7.5 persen sedangkan untuk DAK sebesar 6.5 persen.<br /><br />“Untuk pengurusan Bantuan Propinsi, ada peran yang besar oleh kordinator Asosiasi yaitu  Santoso, Endro Basuki, Anjar Handriyanto dan Wawan. Merekalah yang berperan mengurus anggaran Ban Prop (Bantuan Provinsi) kepada Budi Juniarto. Hubungan mereka sangat dekat  karena Santoso dan Wawan  masih mempunyai hubungan Keluarga dengan mantan Kabid (Kepala Bidang) Fisik sebelum Budi Juniarto. Sehingga mulai tahun 2014, 2015 dan tahun 2016, Empat orang inilah yang berperan  melakukan pungutan unduhan kepada anggota Asosiasi yang lain  sebesar 10 % dan menyetorkan  unduhan ke Kabid Fisik sebesar  7,5 %,” kata Sutrisno kepada Majelis Hakim dalam persidangan, Kamis, 3 Januari 2019 dan keterangan Sutrisno ini kembali disampaikan pada persidangan tanggal 06 Juli 2022<br /><br />“Ada maharnya. Tidak mungkin cair dana bantuan ke setiap Kabupatena Kota di Jawa Timur kalau tidak ada mahar. Untuk dana BK maharnya tujuh setengah persen dan untuk DAK sebesar 6 setengah persen dibayar didepan. Untuk DAK ke Chusainuddin Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dan DAK ke Ahmad Riski Sadiq anggota DPR RI,” lanjut Sutrisno saat itu (Kamis, 3 Januari 2019) dan keterangan Sutrisno ini kembali disampaikan pada persidangan tanggal 06 Juli 2022   <br /><br />1. Tahun 2014, dana BK Jatim ke Kab. Tulungagung yaitu DAU sebesar Rp3.807 miliar, Unduhan (istilah untuk mendapatkan) DAK sebesar Rp1.4 miliar, dana BK Prov sebesar Rp3.760 miliar, dan di akhir pekerjaan Rp1.368 miliyar. Total sebesar Rp10.335 miliyar.<br /><br />2. Tahun 2015, DAU Rp5.605 miliyar, Unduhan DAK Rp2.300 miliar, BK Prov Rp4.000 miliar, di akhir pekerjaan Rp1.278 miliyar. Total Rp13.183 miliyar.<br /><br />3. Tahun 2016, DAU Rp6.381 miliar, Unduhan DAK Rp12.965 miliar, BK Prov Rp2.400 miliar, akhir pekerjaan Rp3.365 miliar. Total Rp25.111 miliyar.<br /><br />4. Tahun 2017, DAU Rp7.046 miliar, Unduhan DAK Rp4.600 miliar, BK Prov Rp4.000 miliar, akhir pekerjaan Rp1.764 miliar. Total Rp17.410 miliar.<br /><br />5. Tahun 2018, DAU Rp4.000 miliar, Unduhan DAK Rp7.600 miliar, BK Prov Rp6.000 miliar. Total Rp17.600 miliyar<br /><br />Sebagai Terdakwa mapun sebagai saksi, Sutrisno pun membeberkan aliran duit haram kesejumlah pejabat sejak tahun 2014 hingga 2018, yaitut;  <br /><br />1. Tahun 2014, Budi Juniarto selaku Kabid Fisik Prasarana Bapeda Jatim sebesar Rp3.25 M, Supriyono (Terpidana), Ketua DPRD Tulungagung sebesarRp150 juta, Komisi D sebesar R180 juta, untuk operasional Bupati Syahri Mulyo sebesar Ro3.25 M, Kepala DPPKAD sebesar Rp2.507 M, Operasional Dinas 100 juta, untuk Bina Lingkungan sebesar Rp273 juta;<br /><br />2. Tahun 2015 Budi Setiawan, Kepalada Bapeda Jatim sebesar Rp3.750 M, Supriyono selaku Ketua DPRD Rp150 juta, Komisi D Rp180 juta, Operasional Bupati Syahri Mulyo sebesar Rp4 M, Kepala DPPKD Rp4.405 M, Operasional Dinas Rp125 juta, Bina Lingkungan Rp173 juta;<br /><br />3. Tahun 2016 Riski Sadig (anggota DPR RI dari PAN) Rp10.530 M, Budi Juniarto Rp2.250 M, Ketua DPRD Rp150 juta, Komisi D Rp180 juta, Operasional Bupati Rp3.850 M, DPPKD Rp5.381 M, Operasional Dinas Rp150 juta, Bina Lingkungan Rp915 juta;<br /><br />5. Tahun 2017, Riski Sadig (anggota DPR RI dari PAN) Rp2.990 M, Toni Indrayanto Rp2.250 M, Ketua Dewan Rp150 juta, Komis D Rp180 juta, Operasional Bupati Rp2.256 M, Kepala DPPKD Rp6.740 M, Kusainudin (anggota DPRD Jatim) Rp1 M, Operasional Dinas Rp150 juta, Bina Lingkungan Rp754 juta<br /><br />5. Tahun 2018, Riski Sadig (anggota DPR RI dari PAN) Rp4.940 M, Toni Indrayanto Rp4.500 M, Ketua Dewan Rp150  juta, Komisi D Rp175 juta, Kepala DPPKAD Rp3.500 M, Renovasi rumah Dinas dan Kantor Sentra Polres Rp500 juta, Operasional Bupati Syahri Mulyo Rp2.500 M, Operasional Dinas Rp100 juta, Bina Lingkung Rp85 juta.<br /><br />Pengakuan Budi Setiyawan selaku Kepala Bapeda Provinsi Jawa Timur dan Budi Juniarto selaku Kepala Bidang Fisik Sarana dan  Prasarana Bapeda Provinsi Jawa Timur  <br />Pada Selasa, 9 Juni 2020, Budi Juniarto selaku Kepala Bidang Fisik Sarana dan  Prasarana Provinsi Jawa Timur yang pensiun dini, dan Budi Setiyawan selaku Kepala Bapeda Provinsi Jawa Timur yang kemudian menjabat sebagai Komisaris Bank Jatim memberikan keterangan dipersidangan dihadapan Majelis Hakim sebagai saksi untuk Terdakwa Supriyono selaku Ketua DPRD Kab. Tulungaung saat diadili dalam perkara Korupsi penerima suap sebesar Rp3.8 miliar<br /><br />Saat itu (Selasa, 9 Juni 2020), kepada Majelis Hakim, Budi Juniarto dan Budi Setiyawan mengakui menerima duit, namun berapa jumlahnya, keduanya sama-sama menjawab lupa. Menurut Budi Juniarto, bahwa besaran uang yang ditermima terkait Ban Prov(Bantuan Provinsi)  adalah 7 persen dari jumlah anggaran yang dicairkan. Dana BanProv yang dicairkan adalah ke 25 Kabupaten Kota di Jawa Timur<br /><br />“Kepala Bapeda Ir. Zaenal Abidin, kemudian  digantikan Fatayasin dan  Fatayasin digantikan Budi Setyawan. Bantuan Keuangan Pemprov atas usulan Kabupaten. Terima, saya lupa,” kata saksi Budi Juniarto kepada Majelis Hakim.<br /><br />Pada tahun 2020, KPK telah menetapkan Budi Juniarto sebagai Tersangka. Namun kabar yang diterima beritakorupsi.co dari sumber terpecaya, bahwa Budi Juniarto telah meninggal dunia tahun lalu<br /><br />Sementara Budi Setyawan hanya menyebutkan jumlah uang haram yang diterimanya dari Sutrisno selaku Kepala Dinas PU Kabupaten Tulungagung yaitu sebesar Rp2.5 milliar.<br /><br />“Lupa. Dua setengah miliar, saya terima dari Sutrisno. Saya tidak menerima tapi hanya partisipasi, sukarela,” jawab saksi Budi Setiawan enteng<br /><br />Mendengar jawaban pejabat Pemprov Jatim ini yang tidak jujur dan mengatakan lupa berapa jumlah uang ‘haram’ yang diterimanya, anggota Majelis Hakim Kusdarwanto pun saat itu marah<br /><br />“Lupa karena terlalu banyak ya ?. Dari setiap Kabupaten, berapa yang saudara terima. Di Jawa Timur ada 38 Kabupaten Kota,” tanya Anggota Majelis Hakim saat itu, yang dijawab Budi Setiawan, “menerima dari 5 Kabupaten yang mengajukan dana Banprov”.<br /><br />Baca juga: Jubir KPK Ali Fikri : KPK Memastikan Akan Melakukan Pengembangan Kasus Suap Ketua DPRD Tulungagung - http://www.beritakorupsi.co/2020/06/jubir-kpk-ali-fikri-kpk-memastikan-akan.html?m=1 <br /><br />Lalu pada Jumat, 12 Juni 2020, Jubir KPK Ali Fikri kepada beritakorupsi mengatakan, “Bahwa fakta-fakta hukum dalam persidangan tentu sudah dicatat dengan baik oleh JPU dan akan menjadi bahan analisa yuridis. KPK memastikan akan melakukan pengembangan dengan menetapkan pihak lain sebagai tersangka setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup sebagaimana ketentuan UU. Perkembangannya tentu nanti KPK akan sampaikan kepada masyarakat dan rekan-rekan media”.  <br /><br />Sementara dalam persidangan yang berlangsung secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur pada Rabu, 10 Agustus 2022 adalah agenda pembacaan putusan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa Tigor Prakasa dengan Ketua Majelis Hakim Marper Pandiangan, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai anggota yaitu Poster Sitorus, SH., MH dan Manambus Pasaribu, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Sujarwati, SH yang dihadiri Tim JPU Andy Bernard Desman Simanjuntak dkk dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun Penasehat Hukum Terdakwa, Budi Mustika Nugraha dkk dan dihadiri pula oleh Terdakwa secara Teleconference (Zoom) dari Rutan (rumah tahanan negera) gedung Merah Putih KPK karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019) <br /><br />Dalam putusannya Majelis Hakim mengatakan, bahwa total uang suap dari fee proyek yang diberikan Terdakwa terhadap Bupati Syahri Mulyo melalui Sutrisno selaku Kepada Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung sejak tahun 2016, 2017 dan 2018 adalah sebesar Rp14.414.829.000<br /><br />Majelis Hakim mengatakan, terkait pemberian uang kepada Bupati Syahri Mulyo yang tidak diakui oleh Terdakwa haruslah dikesampingkan keran berdasarkan alat bukti, surat, keterangan Sutrisno telah berkesesuaian<br /><br />Majelis Hakim mengatakan, bahwa perbuatan Terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Kesatu melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan kesatu<br /><br />“MENGADILI: 1. Menyatakan Terdakwa Tigor Prakasa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara berlanjut sebagaimana dakwaan Kesatu melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana<br /><br />2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Tigor Prakasa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersbut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan<br /><br />3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan,” ucap Ketua Majelis Hakim Marper Pandiangan, SH., MH<br /><br />Diakhir putusan, Ketua Majelis Hakim Marper Pandiangan, SH., MH menyebutkan, beberapa barang bukti dikembalikan kepada penyidik untuk perkara lain.<br /><br />Atas putusan tersebut, Terdakwa Tigor Prakasa langsung mengatakan banding. Sedangkan JPU KPK masih pikir-pikir. (jnt) <br /></div>

News Tipikor Tigor Prakasa, Penyuap Bupati Syahri Mulyo Sebesar Rp14.4 M di Vonis 3.6 Tahun Penjara

#Tak lama lagi, KPK akan menyidangkan 3 Tersangka Korupsi Suap “uang ketuk palu” APBD Kab. Tulungagung dan ‘menyeret’ Tersangka Baru Kasus d...

»

KPK Tahan Tiga Tersangka Dugaan Korupsi Suap Restitusi Pajak di KPP Pare, Jatim

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiEcX76mU8oDdw5grN8uLrp8jo3AUeWHtbjxnrTK2HPfduBTWdJvalixr_SLl0DgOce2Iq_jLRS58MP1XWbMKzTLph-3duTDqUn_dHPeOHcCPwxfcxN5h9IDvh4JX5YVZHm0OGBjoS8cjKDKtUodlnhDQ05arb7QVqdLWD_91QxwXqE4i2pw7ooUGL7/s834/A..jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="834" data-original-width="720" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiEcX76mU8oDdw5grN8uLrp8jo3AUeWHtbjxnrTK2HPfduBTWdJvalixr_SLl0DgOce2Iq_jLRS58MP1XWbMKzTLph-3duTDqUn_dHPeOHcCPwxfcxN5h9IDvh4JX5YVZHm0OGBjoS8cjKDKtUodlnhDQ05arb7QVqdLWD_91QxwXqE4i2pw7ooUGL7/w345-h400/A..jpg" width="345" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</b></span><br />Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dan menahan Tiga Tersangka kasus dugaan Korupsi Suap Pengurusan Restitusi Pajak Proyek Pembangunan Jalan Tol Solo Kertosono di Kantor Pajak Pratama  Pare, Jawa Timur. Hal ini disampaikan (Plt) Juru Bicara (Jubir) KPK Ali Fikri  kepada beritakorupsi.co, Jumat, 5 Agustus 2022<br /><br />“Atas hasil pengumpulan informasi dan data dari berbagai sumber terkait dugaan tindak pidana korupsi dimaksud. KPK melakukan penyelidikan dan ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup dan berikutnya KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan mengumumkan tersangka” ucap Ali<br /><br />Ketiga Tersangka ialah;<br />Pihak pemberi:<br />1. TA (Tri Atmoko), Swasta selaku Kuasa Joint Operation CRBC (China Road and Bridge Corporation), PT WIKA (Wijaya Karya) dan PT PP (Pembangunan Perumahan).<br /><br />Pihak penerima:<br />2. AR (Abdul Rachman), Supervisor Tim Pemeriksa Pajak pada KPP Pare.<br />3. SHR (Suheri, tidak dibacakan), Swasta<br /><br />Ali menjelaskan, untuk kebutuhan proses penyidikan, Tim Penyidik melakukan upaya paksa penahanan terhadap para Tersangka untuk 20 hari pertama, terhitung mulai tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan 24 Agustus 2022<br /><br />Tersangka Tri Atmoko ditahan di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur. Sedangkan Tersangka Abdul Rachman ditahan di Rutan KPK pada Kavling C1. Dan Tersangka Suheri ditahan di Rutan KPK pada gedung Merah Putih<br /><br />Konstruksi perkara, diduga telah terjadi:<br />• Joint Operation (JO) antara CRBC (China Road and Bridge Corporation, tidak dibacakan), PT WIKA persero (Wijaya Karya, tidak dibacakan), dan PT PP Persero (Pembangunan Perumahan, tidak dibacakan) sebagai pelaksana pembangunan Jalan Tol Solo Kertosono terdaftar sebagai salah satu wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Pare, Jawa Timur.<br /><br />• Sekitar Januari 2017, JO CRBC-PT WIKA-PT PP mengajukan adanya restitusi pajak (pengembalian atas kelebihan pembayaran) untuk tahun 2016 ke KPP Pare.<br /><br />• AR selanjutnya di tunjuk sebagai salah satu dari Tim Pemeriksa dengan posisi Supervisor untuk melakukan pemeriksaan restitusi pajak dari JO CRBC, PT WIKA, PT PP dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.<br /><br />• Kemudian sekitar Agustus 2017, KPP Pare menerbitkan surat pemberitahuan pada JO CRBC, PT WIKA, PT PP untuk dilakukan pemeriksaan lapangan oleh Tim Pemeriksa Pajak.<br /><br />• Merespon surat pemberitahuan tersebut, Wen Yuegang selaku Chairman Board of Management JO CRBC, PT WIKA, PT PP menunjuk TA sebagai kuasa untuk mengurus restitusi pajak JO CRBC, PT WIKA, PT PP di KPP Pare.<br /><br />• Dari keseluruhan restitusi pajak senilai Rp13,2 Miliar yang diajukan diduga ada inisiatif TA<br />untuk memberikan sejumlah uang pada AR dan Tim agar pengajuan restitusi dapat disetujui.<br /><br />• AR kemudian menyetujui keinginan TA dengan kesepakatan imbalan berupa permintaan<br />fee 10 % atau setidaknya Rp1 Miliar.<br /><br />• Terkait pemberian uang, AR kemudian memperkenalkan SHR selaku orang kepercayaannya<br />pada TA dan meminta TA agar nantinya penyerahan uang melalui perantaraan SHR dan tempat penyerahan dilaksanakan di Jakarta.<br /><br />• Selanjutnya sekitar Mei 2018, TA menghubungi AR untuk membicarakan kelanjutan penyerahan uang dengan dengan istilah “apelnya kroak” dimana dari total permintaan Rp1 Miliar oleh AR, TA baru bisa menyanggupi senilai Rp895 juta.<br /><br />• AR sempat meminta dan mengarahkan TA agar penyerahan uang Rp895 juta melalui SHR dilakukan di kantor Pusat Dirjen Pajak, Jakarta namun kemudian berpindah ke salah satu tepi jalan yang berdekatan dengan kantor aparat penegak hukum di wilayah Blok M, Jakarta Selatan dan uang tersebut kemudian diterima AR melalui SHR.<br /><br />Ali menguraikan, atas perbuatan Tersang Tri Atmoko selaku pemberi suap sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.<br /><br />Sedangkan Terangka Abdul Rachman dan Suheri selaku penerima, melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<br /><br />Ali mengatakan, KPK mengapresiasi kerja samanya dengan Tim Direktorat Jenderal Pajak dalam penanganan perkara ini. Kolaborasi ini sebagai komitmen bersama dalam mendorong perbaikan pengelolaan pajak sebagai sumber penerimaan negara terbesar yang seharusnya dikelola secara profesional sebagai pembiayaan utama pembangunan nasional.<br /><br />“KPK berpesan kepada petugas pajak yang diberi amanah, tidak menyalahgunakan kewenangan tugasnya melalui modus-modus korupsi dengan mengambil hak negara ataupun Wajib Pajak yang telah memberikan kontribusinya kepada negara,” ujar Ali<br /><br />KPK perpesan, Reformasi sistem perpajakan harus diikuti dengan peningkatan integritas para pegawainya, agar tujuan perbaikan tata kelola perpajakan dapat terselenggara dengan baik, bersih dari korupsi, dan memberikan kontibusi optimal bagi penerimaan Negara. (jnt)<br /></div>

News Tipikor KPK Tahan Tiga Tersangka Dugaan Korupsi Suap Restitusi Pajak di KPP Pare, Jatim

BERITA KORUPSI .CO - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dan menahan Tiga Tersangka kasus dugaan Korupsi Suap Pengurusan Restitusi...

»

KPK Sidik Perkara Dugaan Korupsi Pajak di KPP Pare, Jatim

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgYxSzFv6ihHGPmz-zcmuG6x-SFaN853iaIPbNy_ed_sQUMn2CjPoTqFByXsZ4MKuTqAMXd0ePUhKXtl9FfblfsJxx5qKb5UAkuVqYAe8jqElmp0nfmb1QsqkS3ZYg-rvHzm6vcsO3VI1fllvA51z5cEJs7YK00zJSaxna2CagzJ9UYMdIOX5RXOQNm/s834/A..jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="834" data-original-width="720" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgYxSzFv6ihHGPmz-zcmuG6x-SFaN853iaIPbNy_ed_sQUMn2CjPoTqFByXsZ4MKuTqAMXd0ePUhKXtl9FfblfsJxx5qKb5UAkuVqYAe8jqElmp0nfmb1QsqkS3ZYg-rvHzm6vcsO3VI1fllvA51z5cEJs7YK00zJSaxna2CagzJ9UYMdIOX5RXOQNm/w345-h400/A..jpg" width="345" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</b></span><br />Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang melakukan penyidikan kasus dugaan Korupsi Suap Pengurusan Restitusi Pajak Proyek PembangunanJalan Tol Solo Kertosono di Kantor Pajak Pratama  Pare, Jawa Timur. Hal ini disampaikan (Plt) Juru Bicara (Jubir) KPK Ali Fikri  kepda beritakorupsi.co, Kamis, 4 Agustus 2022<br /><br />Ali menjelaskan, berdasarkan hasil penyelidikan yang kemudian ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup, KPK melakukan penyidikan dalam kasus dugaan Korupsi Suap Pengurusan Restitusi Pajak Proyek PembangunanJalan Tol Solo Kertosono di Kantor Pajak Pratama  Pare, Jawa Timur<br /><br />“KPK tentu akan menyampaikan rilis resmi terkait pihak-pihak yang ditetapkan sebagai Tersangka, kronologi dugaan perbuatan pidananya termasuk pasal-pasal pidana yang disangkakan saat dilakukan upaya paksa penangkapan dan penahanan,” ucap Ali<br /><br />Proses penyidikan, lanjut Ali, perkara ini pun telah dilakukan pengumpulan alat bukti oleh Tim Penyidik, diantaranya pemeriksaan berbagai saksi yang dapat menerangkan dugaan perbuatan pidana dimaksud. <br /><br />“KPK akan selalu menyampaikan perkembangan dari penyidikan perkara ini agar masyarakat juga dapat turut mengawasi,” ujar Ali. (jnt) <br /></div>

News Tipikor KPK Sidik Perkara Dugaan Korupsi Pajak di KPP Pare, Jatim

BERITA KORUPSI .CO - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang melakukan penyidikan kasus dugaan Korupsi Suap Pengurusan Restitusi Pajak Pro...

»

Mustofa Kamal Pasa (Bupati Mojokerto) Dituntut 6 Tahun Penjara Dalam Perkara Korupsi dan TPPU Rp46.1 M

<div style="text-align: justify;"><h3><span style="color: red;"><span style="font-weight: normal;"><span style="font-size: large;">#Setelah Mustofa Kamal Pasa atau MPK diadili dalam 3 Perkara (Korupsi Suap, Gratifikasi dan TPPU), giliran Nano Santoso Hudiarti alias Nono mantan Kades itu menunggu waktu saja#   <br /></span></span></span></h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgj7vR88gj6dQvPO_n0gGtLEEmucGjhykc-IXdDc5rsCg_o-3M0MYdIpb2NFrTGRd_4_MXLy027s9CnxXnFJCQeTRK6d5GmiE1MMimZnkfZIeL2nn4mk9ESD3lG93VkvGcg4I8ziUNsZZV6B-ptKyTt2EJRDXefDdWFohvq530zbSaYryX6L6IvwGqD/s1040/jpu%20dan%20hakim.-.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="469" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgj7vR88gj6dQvPO_n0gGtLEEmucGjhykc-IXdDc5rsCg_o-3M0MYdIpb2NFrTGRd_4_MXLy027s9CnxXnFJCQeTRK6d5GmiE1MMimZnkfZIeL2nn4mk9ESD3lG93VkvGcg4I8ziUNsZZV6B-ptKyTt2EJRDXefDdWFohvq530zbSaYryX6L6IvwGqD/w640-h288/jpu%20dan%20hakim.-.jpg" width="640" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEilJ7pwcgJGapZixX-myQ8BlOTW7wNamj57yrVj-r0r4fFGFe7TNWA1wiuqlSAK_thgGI51MkOsx91u0bOuSsFL7aSDdyVvYbio1hyXTylA1mpDAP44IERaZeeWQ1YKlUQymhfx7za88rVqJb1OMyIAUjFlxgXnGRuJ6BxxZ6tROsUCeeUR0_4nN5Tp/s809/PUISI..jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="809" data-original-width="420" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEilJ7pwcgJGapZixX-myQ8BlOTW7wNamj57yrVj-r0r4fFGFe7TNWA1wiuqlSAK_thgGI51MkOsx91u0bOuSsFL7aSDdyVvYbio1hyXTylA1mpDAP44IERaZeeWQ1YKlUQymhfx7za88rVqJb1OMyIAUjFlxgXnGRuJ6BxxZ6tROsUCeeUR0_4nN5Tp/w339-h640/PUISI..jpg" width="339" /></a></div><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</span></b> Kalimat disamping adalah sebuah puisi yang berjudul “Nikmat Membawa Sengsara”, oleh Jentar (Wartawan senior)”. Dan barangkali seperti puisi inilah yang ada dibenak para Koruptor di negeri ini, salah satunya  Mustofa Kamal Pasa atau yang akrab disapa MPK selaku Bupati Mojokerto sejak tahun 2010 - 2015 dan 2016 - 2021<br /><br />Banyangkan. Sebelum MKP menjabat sebagai Bupati, hidupnya sudah bergelimang harta karena sebagai pengusaha mengelola perusahaan keluarga yang didirikan orang tuanya sejak tahun 1980 an, yaitu CV Musika yang diambila dari nama Mustofa dan Ika (Ika Puspitasari), adik kandung MKP yang saat ini menjabat Wali Kota Mojokerto, sedangkan istrinya, dr. Ikfina Fahmawati, M.Si adalah Bupati Mojoketo, ibarat wilayah kerajaan pula<br /><br /><b><span style="font-size: medium;"><span style="color: red;">Baca juga:</span> MKP (Ex. Bupati Mojokerto) Kembali Diadili Dalam Perkara Korupsi Gratifikasi dan TPPU Rp48.1 M - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/01/mkp-ex-bupati-mojokerto-kembali-diadili.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/01/mkp-ex-bupati-mojokerto-kembali-diadili.html</a><br /><br /><span style="color: red;">Berita yang sama:</span> Lanjutan..... MKP (Ex. Buapti Mojokerti) Kembali Diadili, Wali Kota Mojokerto Jadi Saksi - http://www.beritakorupsi.co/2022/01/lanjutan-mkp-ex-buapti-mojokerti.html</span></b><br /><br />Namun perjalanan MKP menjadi Bupati di Mojokerto sejak tahun 2010 hingga 2015, dan 2015 - 2021, ternyata tidak senikmat hidupnya sebagai pengusaha yang terkenal dan disegani di Mojokerto, karena ditengah perjalannya sebagai Bupati Mojokerto untuk periode kedua yaitu tahun 2016 - 2021, MKP masuk ke “kubagan lumpur kotor” alias Korupsi <br /><br />Sekalipun MKP saat ini sudah meringkuk di Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) Porong sebagai keluarga Koruptor sejak tahun 2018, MKP mungkin masih “punya kuasa” di Mojokerto karena istrinya, dr. Ikfina Fahmawati, M.Si menjabat sebagai Bupati, dan adik kandungnya, Ika Puspitasari sebagai Walikota Mojokerto. <br /><br />Suami Bupati Mojokerto dr. Ikfina Fahmawati, M.Si, Mustofa Kamal Pasa terseret dalam 4 kasus Korupsi, yaitu 3 ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan 1 ditangani Polda Jatim. <br /><br />Kasus yang menyeret Mustofa Kamal Pasa berawal pada pertemgahan 2018 lalu, dimana MKP diseret KPK ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya untuk diadili dalam perkara Korupsi yang I (pertama), yaitu kasus Perkara Tindak Korupsi suap sebesar Rp2.250 miliar dari dari Onggo Wijaya terkait pemberia 11 ijin Prinsip Pemanfataan Ruang (IPPR) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 11 Tower Telekomunikasi milik PT Tower Bersama Infrastructure/Tower Bersama Grup (TBG), dan PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) di wilayah Kabupaten Mojokerto pada tahun 2015.<br /><br />Ibarat barang promo, beli satu dapat dua. Karena pada saat MKP diadili di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya sebagai Terdakwa kasus Korupsi Suap pemberian 11 ijin IPPR dan 11 ijin IMB tahun 2015 sebesar Rp2.250 miliar, terungkap bahwa ternyata uang haram yang diterima MKP bukan hanya dari pemberian 11 ijin IPPR dan 11 ijin IMB kepada pengusaha Onggo Wijaya, melainkan dari berbagai pihak, baik “bisnis jual beli jabatan” maupun dari pihak lain <br /><br />Itulah sebabnya KPK melakukan pengembangan sejak tahun 2019, dan hasilnya KPK kembali  menetapakan MKP sebagai Tersangka kasus Korupsi Gratifikasi penerimaan hadiah berupa uang yang dianggap Suap sebesar Rp46.192.714.586 sejak MKP menjabat sebagai Bupati Mojokerto<br /><br />Merasa bergelimang uang, MKP membeli puluhan ribuan meter lahan atau tanah, tanah dan bangunan yang terdiri dari 12 SHM (sertifikat hak milik atas nama Fatimah, ibunda MKP) dan 19 lokasai berada di Jawa Tengah serta 1 di Sumatra Barat. Selain tanah dan bangunan, MKP membeli sebanyak 50 mobil dari berbagai merek, 3 sepeda motor, 1 Fotokopi dan 8 Jet sky. Dan semuanya disita oleh KPK pada saat dilakukannya penyidikan sejak tahun 2019 hingga 2021<br /><br />MKP tidak beraksi sendiri, melainkan melibatkan beberapa pihak baik ajudannya si Mifta, terutama sahabat karibnya yaitu Nano Santoso Hudiarti alias Nono mantan Kades yang juga sebagai Tim Sukses MKP pada saat mencalonkan diri sebagai Bupati<br /><br />Dalam perkara yang Pertama, yaitu kasus Korupsi Suap pemberian 11 ijin IPPR dan 11 ijin IMB tahun 2015 sebesar Rp2.250 miliar, MKP di Vonis pidana penjara selama 8 tahun dari 12 tahun tuntutan KPK (sidang pada Jum'at, 28 Desember 2018), denda sebesar Rp500 juta subsider 4 bulan kurungan dan membayar uang pengganti sejumlah Rp2.250.000.000 subsider pidana penjara selama satu  (1) tahun serta pencabutan hak politik selama 5 tahun (Sidang pada Senin, 21 Januari 2019)<br /><br />MKP dinyatakan terbukti melanggar Pasal 12 huruf a  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagalmana telah dlubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tlndak Pidana Korupsl juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana <br /><br />Pada saat KPK masih melakukan penyidikan dalam kasus Korupsi Gratifikasi dan TPPU, Polda Jawa Timur bersama Kejaksaan menyeret MKP ke Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya (Desember 2020) untuk diadili sebagai Terdakwa kasus Korupsi Penerimaan Daerah dari hasil Normalisasi Sungai Landaian dan Sungai Jurang Cetot di Kecamatan Jatirejo dan Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto pada tahun 2016 - 2017 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp1.030.135.995 <br /><br />Dalam perkara ini, MKP di Vonis pidana penjara selama 1 tahun dan 4 bulan denda sebesar Rp50 juta subsider 1 bulan kurungan (Rabu, 19 Januari 2022). Sedangkan tuntutan KPK adalah pidana penjara selama 2 tahun denda sebesar Rp100 juta subsider 3 bulan kuruan. Untuk kerugian keuangan negara sebesar Rp1.030.135.995 sudah ditanggung oleh Ir. Didik Pancaning Argo, M.Si, selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pengairan (DPUP) Kabupaten Mojokerto yang sudah di Vonis terlebih (Kamis, 10 Desember 2020)<br /><br />MKP dinyatakan terbukti melanggar Pasal 11  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagalmana telah dlubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tlndak Pidana Korupsl juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP <br /><br />Kedua perkara inipun sudah berkuatan hukum tetap. Hukuman pidana penjara yang sedang dijalani Mustofa Kamal Pasa di Lapas Porong Sidoarjo, Jawa Timur adalah selama 9 tahun dan 4 bulan. <br /><br />Sedangkan perkara ke 3 dan 4 yaitu perkara Korupsi Gratifikasi dan TPPU, tinggal menunggu ‘suara Palu’ alias Vonis dari Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, karena Penuntut Umum dari KPK sudah membacakan tuntutannya pada Kamis, 4 Agustus 2022 terhada MKP yaitu dengan pidana penjara selama 6 tahun denda sebesar 5 mliar rupiah subsider pidana kurungan selama 1 tahun dan 4 bulan dan membayar uang pengganti sebesar Rp17.126.162.000 subsider pidana penjara selama 4 tahun<br /><br />Nah, setelah Mustofa Kamal Pasa atau MPK diadili dalam 3 Perkara (Korupsi Suap, Gratifikasi dan TPPU), giliran Nano Santoso Hudiarti alias Nono mantan Kades itu tinggal menunggu waktu saja. Karena dalam perkara yang Pertama, yaitu Tindak Pidana Korupsi Korupsi Suap Pemberia 11 ijin Prinsip Pemanfataan Ruang (IPPR) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 11 Tower Telekomunikasi milik PT Tower Bersama Infrastructure/Tower Bersama Grup (TBG), dan PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) di wilayah Kabupaten Mojokerto pada tahun 2015 sebesar Rp2.250 miliar disebutkan bahwa Mustofa Kamal Pasa bersama-sama dengan Nano Santoso Hudiarti alias Nono<br /><br />Hal ini disampaikan JPU KPK Arif Suhermanto seusai persidangan (Kamis, 4 Agustus 2022) menjawab pertanyaan beritakorupsi.co terkait peran mantan Kades itu dalam kasus yang menyeret MKPK sangat berperan penting<br /><br />“Nama Nano Santoso Hudiarti alias Nono kan sudah disebutkan dalam perkara sebelumnya bahwa MKP bersama-sama dengan Nano Santoso Hudiarti alias Nono,” ucap JPU KPK Arif Suhermanto<br /><br />Saat dintanya tentang pertimbangan apa KPK menuntut MKP selama 6 tahun penjara bila dibandingkan dengan perkara sebelumnya yang dituntut pidana penjara selama 12 tahun, dan juga terkait uang pengganti yang wajib dibayar oleh Terdakwa yang juga Terpidana Koruptor Mustofa Kamal Pasa<br /><br />Menanngapi hal itu, JPU KPK Arif Suhermanto menjelaskan bahwa perkara ini adalah bagian dari perkara sebelumnya, dan pertimbangan lainnya Terdakwa MKP mengakui perbuatannya. Sedangkan barang bukti berupa SHM maupun kendaraan dalam tuntutan agar dirampas untuk negara<br /><br />“Ini kan bagian dari perkara sebelumnya. Terdakwa Kooperatif dan mengakui perbuatannya. Kalau barang bukti berupa SHM sebanyak 17, hanya 12 SHM atas nama Fatima dirampas untuk negara sedangkan yang 5 SHM kita kembalikan dari mana disita karena pembelian itu sebelum MKP jadi bupati,” kata JPU KPK Arif Suhermanto<br /><br />Terkait uang pengganti lanjut JPU KPK Arif Suhermanto, “Uang pengganti sebesar Rp17.126.162.000 4 tahun. Karena yang sudah disita untuk diperhitungkan sebagai uang pengganti adalah sebesar Rp29.066.552.586 yang terdiri dari Rp25 miliar berupa tanah dan bangunan sebanyak 12 SHM atas nama Fatima, 19 lokasi di Jawa Tengah dan 1 di Sumatra Selatan, 50 mobil, 3 Sepada Motor, 1 Foto Copi dan 8 Jet sky ditambah uang sebesar 4 miliar yang disita dari orang tua MKP. Jadi totalnya adalah 25 miliar”. (jnt) <br /></div>

News Tipikor Mustofa Kamal Pasa (Bupati Mojokerto) Dituntut 6 Tahun Penjara Dalam Perkara Korupsi dan TPPU Rp46.1 M

#Setelah Mustofa Kamal Pasa atau MPK diadili dalam 3 Perkara (Korupsi Suap, Gratifikasi dan TPPU), giliran Nano Santoso Hudiarti alias Nono ...

»