Jalan Desa Rusak Parah, Bupati Samosir “Tutup Mata”

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhnA5FhH-SmiwZmc-h1vADJrwNl9d8ArzBID5SnOQH3e-e-mG84VmQriWnAYU_cLRmEo0szkpdKjsB1Cew7Z-9-sQEk85xLn-fCLHBjcEWbyH4_CYOvFPH5YV4HLmQING8MHglf6bVsROs/s1600/Jalan+rusak+parah+di+Desa+Tangga+Bosi+Kecamatan+Onanrunggu%252C+Kabupaten+Samosir%252C+Sumatra+Utara.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1024" data-original-width="1024" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhnA5FhH-SmiwZmc-h1vADJrwNl9d8ArzBID5SnOQH3e-e-mG84VmQriWnAYU_cLRmEo0szkpdKjsB1Cew7Z-9-sQEk85xLn-fCLHBjcEWbyH4_CYOvFPH5YV4HLmQING8MHglf6bVsROs/s640/Jalan+rusak+parah+di+Desa+Tangga+Bosi+Kecamatan+Onanrunggu%252C+Kabupaten+Samosir%252C+Sumatra+Utara.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> “Oh…Masih banyak lagi yang rusak lebih parah dari ini banyak…iya itulah…kemampuan keuangan kita sangat terbatas…,”.<br /><br />Kalimat diatas adalah jawaban dari Bupati Samosir Rapidin Simbolon melalui pesan WhatsApp saat dihubungi Redaksi beritakorupsi, terkait kondisi Jalan yang rusak para di Desa Tangga Bosi, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir, Sumatra Utara, Kamis, 3 Mei 2018.<br /><br />Saat ditanya lebih lanjut, apakah anggaran tahun 2018 tidak ada untuk perbaikan Jalan ?. Namun menurut orang nomor satu di Kabupaten Samosir ini harus melihatnya dulu.<br /><br />“Oh….nanti kita cek dulu,” jawabnya singkat.<br /><br />Kondisi jalan yang rusak parah di Desa Tangga Bosi, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir ini menjadi viral diperbncangkan oleh masyarakat di media sosial sejak setahun lalu. Hal itu diakui salah satu warga saat menghubungi Redaksi beritakorupsi.co melalui telepon seluler, Kamis, 3 Mei 2018.<br /><br />“Itu memang sudah setahun lalu, tapi sampai sekarang tidak ada realisasi dari Pemerintah Samosir,” kata P. Silitonga.<br /><br />Anehnya, Bupati Samosir mengakui namun tidak ada upaya untuk memperbaikinya, bahkan sepertinya “menutup mata” melihat kondisi jalan tersebut. Alasannya karena keterbatasan anggaran. Lalu Dana Desa kemana ?<br /><br />Yang lebih anehnya lagi, Rapidin Simbolon justru pada awal tahun 2018 mengirimkan pesan melalui WhatsApp ke Redaksi beritakorupsi.co terkait Pendapatan Asli Derah (PAD) tahun 2017 yang meningkat bila dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 81 persen. Disisi lalin, Pemda Samosir lebih mengutamakan pengadaan Bus (Moda transportasi khusus) dari Samosir ke Bandara Udara Silangit, Siborong-borong. <br /><br />Pemda Samosir sepertinya lebih mengutakan pembangunan pariwisata tanpa “memperdulikan” pembangunan infrastruktur seperti perbaikan jalan, yang diakuinya banyak jalan yang rusak parah, namun tak punya anggaran. (Redaksi)

Pemerintahan Regional Jalan Desa Rusak Parah, Bupati Samosir “Tutup Mata”

berita korupsi .co – “Oh…Masih banyak lagi yang rusak lebih parah dari ini banyak…iya itulah…kemampuan keuangan kita sangat terbatas…,”. ...

»

Kasus Suap OTT Bupati Ngada Disidangkan Di Pengadilan Tipikor Surabaya

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEixSvWVmecydtzb-CBrIzU14h-WEsZ4UswNMwi48HpP4f7QE7VmKh5gdKiFxQMryLM4fca0uDlo_q02w6PcsdN8IrW_6wcUj4p0Q6nR8HyXYmFT3w-41S1hGBg0A3tk6q_iK0cv8w7hTG4/s1600/IMG20171229110957.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="350" data-original-width="568" height="394" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEixSvWVmecydtzb-CBrIzU14h-WEsZ4UswNMwi48HpP4f7QE7VmKh5gdKiFxQMryLM4fca0uDlo_q02w6PcsdN8IrW_6wcUj4p0Q6nR8HyXYmFT3w-41S1hGBg0A3tk6q_iK0cv8w7hTG4/s640/IMG20171229110957.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Jumat (hari ini), 4 Mei 2018, untuk yang Keduakalinya, Majelis Hakim Pengailan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Khusus Surabaya, akan mengadili terdakwa kasus Korupsi dari luar Pulau.<br /><br />Sebelumnya pada Senin, 3 April 2017, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor juga telah mengadili Marthen Luter Dira Tome selaku Bupati (non aktif) Sabu-Raijua, Provinsi Nuasa Tengara Timur (NTT) dan saat ini dalam proses hukum tingkat kasasi di MA RI, sebagai terdakwa dalam kasus dugaan Korupsi dana Dekonsentrasi Derektorat Jenderal (Dirjen) PLS pada tahun 2007, semasa dirinya menjabat sebagai Kepala Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, sekaligus sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yang juga ditangani oleh KPK.<br /><br />Kali ini yang akan disidangkan juga dari NTT, yakni kasus Korupsi suap sebesar Rp 3,5 M oleh Wilhelmus Iwan Ulumbu selaku Direktur Utama (Dirut) PT Sinar 99 Permai terhadap Bupati Ngada Marianus yang terjaring  dalam Operasi Tangkap Tangan KPK di sebuah Hotel di Surabaya, pada tanggal 11 Februari 2018 sekira pukul 10.00 WIB.<br /><br />Kepastian sidang perkara kasus suap OTT Bupati Ngada dengan tersangka/terdakwa Wilhelmus Iwan Ulumbu diperoleh wartawan media ini dari Herry selaku staf Administrasi maupun Panmud Pengadilan Tipikor Surabaya Akhmad Nur, pada Kamis, 3 Mei 2018.<br /><br />“Perkara Bupati Ngada yang ditangani KPK, besok disidangkan, terdakwanya Wilhelmus Iwan Ulumbu atau Baba Miming. Ketua Majelisnya Pak Unggul,” kata A. Nur saat ditemui diruang kerjanya, Kamis, 3 Mei 2018.<br /><br />Terakit disidangkannya kasus suap OTT Bupati Ngada di Pengadilan Tipikor Suarabaya, menurut JPU KPK Ronlad F Worotikan mengatakan, hal itu demi menjaga keamanan dan ketertiban berdasarkan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI.<br /><br />“Disidangkan di Pengadilan Tipikor Surabaya berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI,” kata Ronal seusai sidang putusan terdakwa kasus suap OTT Wali Kota Batu Eddy Rumpoko.<br /><br />Kasus OTT ini berawal pada Minggu, tanggal 11 Februari 2018. Penyidik KPK mengamankan sebanyak 5 orang di 3 lokasi, yaitu  Surabaya, Kupang dan Bajawa. Di Surabaya, KPK menangkap Marianus Sae, Bupati Ngada bersama Ambrosia Tirta Santi selaku Ketua Tim Penguji Psikotes Calon Gubernur NTT disebuah Hotel sekitar pukul 10.00 WIB. Saat itu penyidik KPK mengamankan sebuah kartu ATM BNI dan beberapa struk bukti transaksi keuangan. <br /><br />Kemudian sekitar 11.30 WITA dihari yang sama, tim penyidik KPK lainnya juga mengamankan Dionesisu Kila (ajudan Bupati) di Kupang atau di Posko Pemenangan Calon Gubernur NTT dan Petrus Pedulewari (pegawani BNI). Sementara  Wilhelmus Iwan Ulumbu selaku Dirut PT Sinar 99 Permai ditangkap di rumahnya di Bajawa, Kabupaten Ngada sekira pukul 11.45 WITA. <br /><br />Namun kemudian, yang ditetapkan menjadi tersangka untuk sementara baru 2 orang, yaitu Marianius Sae yang juga calon kuat Bupati NTT dan Wilhelmus Iwan Ulumbu selaku Dirut PT Sinar 99 Permai. (Redaksi)

News Tipikor Kasus Suap OTT Bupati Ngada Disidangkan Di Pengadilan Tipikor Surabaya

berita korupsi .co – Jumat (hari ini), 4 Mei 2018, untuk yang Keduakalinya, Majelis Hakim Pengailan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada ...

»

Bupati Mojokerto Ditahan KPK

<span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;"><b><i>#Diduga berkaitan dengan kasus Korupsi Bank Jatim Cabang HR Muhamad Sebesar Rp 52,3 M#</i></b></span> </span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgwFXX6QyZjEzaH2iIy2ViaemCVhsMwVklInQz8_kKiV4yRBizgoT776ppqD3sqqqN5mQH_Dg7g4RNpV44Al-smT_ugXFzCjlfnzFbN-E-t-cB3fVypYlFziv-b3kTO8C6Q6FLpCXlpea8/s1600/ilustrasi....jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="330" data-original-width="620" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgwFXX6QyZjEzaH2iIy2ViaemCVhsMwVklInQz8_kKiV4yRBizgoT776ppqD3sqqqN5mQH_Dg7g4RNpV44Al-smT_ugXFzCjlfnzFbN-E-t-cB3fVypYlFziv-b3kTO8C6Q6FLpCXlpea8/s1600/ilustrasi....jpg" /></a></div> <span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> “Mati Satu tumbuh Seribu”. Sepertinya peribahas ini tepat dalam kasus Korupsi yang melibatkan Kepala Daerah, maupun pejabat lainnya di Jawa Timur, yang sedang ditangai oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak Maret 2017.<br /><br />Sebab, sebelum KPK menetapkan Bupati Mojokerto Mustafa Kamal Pasa sebagai tersangka dan kemudian ditahan dalam kasus dugaan Korupsi, ada beberapa kasus Korupsi suap yang terjaring OTT yang dilakukan oleh KPK diantaranya; 1. Kasus suap OTT terhadap 3 Direksi PT PAL (BUMN) dan 1 swasta (pada akhir Maret 2017),; 2. Kasus OTT  terhadap Ketua dan Wakil Ketua Komis B DPRD Jatim, 2 Kepala Dinas dan 3 Staf selalku PNS (pada Juni 2017),; 3. Kasus OTT terhadap Ketua bersama 2 Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto dan 1 Kepala Dinas (juga pada Juni 2017) kemudian berlanjut dengan ditetapkannya  Wali Kota Mojokerto jadi tersangka namun belum dilakukan penahanan, 4. Kasus OTT Bupati dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pamekasan bersama Kepala Inspektorat bersama bawahannya dan Kepala Desa Dasuk (pada Agustus 2017), 5. Kasus OTT Wali Kota Batu, Malang Jawa – Timur dan Kabag ULP bersama 1 pengusaha (pada September 2017), 6. Kasus OTT terhadap Bupati Nganjuk bersama 2 Kepala Dinas, 1 pejabat RSUD dan 1 Kepala Sekolah SMPN (September 2017) dan 7. Kasus OTT Bupati Jombang bersama Plt. Kepala Dinas Kesehatan (3 Februari 2018.<br /><br />Selain OTT, ada 2 perkara Korupsi penyidikan yang juga ditangani KPK di Jatim, yakni kasus Korupsi gratifikasi dan TPPU dengan terpidana 6 tahun penjara, mantan Wali Kota Madiun Bambang Irianto, dan kasus Korupsi “suap” APBD Kota Malang tahun 2015 yang saat ini sudah mulai disidangkan dengan beberapa tersangka/terdakwa, diantaranya Jarot Edi Selistiyono selaku Kepala Dinas PUPR (sudah divonis), Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arif Wicaksono,  Hendarwan selaku Komisiaris PT ENK (keduanya dalam proses sidang) dan Wali Kota Malang Moch. Anton bersama 18 anggota DPRD Kota Malang (masih proses dipenyidikan dan ditahan oleh KPK).<br /><br />Anehnya, belum tuntas sidang perkara kasus Korupsi tersebut diataas, kini bertambah lagi dengan ditetapkannya  Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa dalam kasus dugaan Korupsi gratifikasi, dan kemudian ditahan oleh KPK, pada Senin, 30 April 2018.<br /><br />“Ditahan di rumah tahanan KPK untuk 20 hari kedepan,” kata juru bicara KPK Febri Diansyah Senin 30 April 2018, seperti yang dikutip dari TEMPO.CO<br /><br />Yang lebih anehnya lagi, 3 kasus penyidikan yang dilakukan oleh KPK di Jawa Timur (Pemkot Madiun, Pemkot Malang dan Kabupaten Mojokerto) sepertinya menandakan lemahnya penegakan hukum yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum di Jawa Timur yang melibatkan Kepala Daerah. Belum lagi kasus pelepasan asset daerah Kab. Blitar yang hingga saat ini, mantan Bupati tak tersentuh hukum termasuk Kepala Kantot PT WUS Jakarta yang saat ini menjabat sebagai Wakil Bupati Sumenep.<br /><br />Sebelum KPK melakukan penahanan terhadap tersangka Mustofa Kamal Pasa yang disebut-sebut diduga menerima aliran dana dari Yudi Setiawan melalui pihak lain sebesar Rp 5 M dalam kasus Korupsi Bank Jatim Cabang HR. Muhammat tahun 2011 lalu dan  merugikan keuangan negara sebesar Rp 52,3 milliaran dengan terdakwa Yudi Setiawan yang saat ini mendekam di Lapas Porong Sidoarjo, KPK terlebih dahulu melakukan penggeledahan di Kantor Pemkab Mojokerto termasuk ruang kerja dan rumah dinas Bupati yang berada satu komplek dengan kantor Pemkab,  kantor Sekretariat Daerah (Sekda). <br /><br />Kemudian, Tim penyidik KPK juga melakukan penggeledahan di kantor OPD (Organisasi Pemerintah Daerah) Mojokerto, diantaranya Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Kantor Sat Pol PP (Satuan Polisi Pamong Praja), Ddinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA), dengan menyita dokumen kegiatan.<br /><br />Tidak hanya itu. KPK juga melakukan menggeledah di  dua rumah milik Mustofa yang terletak di Desa Tampungrejo, Kecamatan Puri, Mojokerto. Dari situ, penyidik lembaga super body  itu pun menyita 5 Jet Ski, 6 unit mobil diantaranya Toyota Innova, Subaru, Honda CRV, Range Rover, pick up dan dua sepeda motor milik Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa.<br /><br />Sementara, berdasarkan data yang dimilik media ini pada saat Yudi Setiawan selaku Direktur PT <br />PT Cipta Inti Parmindo di sidangkan di Pemgadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya pada tahun 2014 lalu, dalam kasus Korupsi kredit Bank Jatim Cabang HR. Muhammat yang merugikan  keuangan negara sebesar Rp 52,3.<br /><br />Dalam kasus kredit Bank Jatim ini bermula pada tahun 2005 lalu, Yudi Setiawan selaku Direktur PT Cipta Inti Parmindo sesuai akta No 17 tanggal 16 Maret 2005 yang dibuat oleh Notaries Fikry Said, mengajukan permohonan kredit kepaada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank Jatim) Cabang HR Muhammad.<br /><br />Permohonan pengajuan kredit ke Bank Jatim oleh Yudi Setiawan, selain membawa nama PT Cipta Inti Parmindo, juga menggunakan sebanyak 7 nama perusahaan lain yang didirikan Yudi Setiawan sendiri dan dipipim oleh karyawan-karyawannya yang bekerja diperusahaan tersebut.<br /><br />Ketujuh perusaaan yang dimaksud, yakni CV Aneka Karya Prestasi, CV Aneka Pustaka Ilmu, CV Bangun jaya, CV Cipta Pustaka Ilmu, CV Kharisma Pembina Ilmu, CV Media Sarana Pustaka, CV Visi Nara Utama. Dana yang dicairkan ke 8 perusahaan termasuk PT Cipta Inti Parmindo sebesar Rp 52.300.000.000 rupiah.<br /><br />Pengajuan kredit yang dilakukan oleh Yudi Setiawan dan kelompok usahanya tersebut sebanyak 28 permohonan, adalah kredit jenis Kepres dengan jaminan berupa proyek yang sedang ditangani oleh perusahaan milik Yudi Setiawan yang beasal dari pemerintah pusat dan daerah, yang pembiayaannya bersumber dari APBN/APBD maupun blockgrant (hibah) untuk proyek pengadaan alat-alat penunjang pendidikan pada tiap-tiap sekolah yang terdiri dari beberapa Kabupaten/Kota se-Jawa timur, antara lain Situbondo, Pamekasan, lamongan dan Mojokerto.<br /><br />Kredit dengan jenis Kepres adalah salah satu jenis Kredit umum terhadap debitur yang bersifat temporary (pengembalian pembayaran melalui sistim termin) untuk pembiayaan proyek pemerintah maupun swasta, dan dalam pelaksanaan proses pemberian kredit menggunkan standar opeasional prosedur (SOP) kredit umum. Prosedur yang berlaku dalam pemberian kredit modal kerja pola Kepres (SOP) adalah sesuai surat keputusan Direksi Bank Jatim No 043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Pembruari 2005.<br /><br />Dalam kasus kredit Bank Jatim ini, Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa yang mejabat sejak tahun 2010 – 2015 dan terpilih lagi untuk periode ke dua 2015 – 2020 diduga menerima aliran dana sebesar Rp 5 milliar, yang dicairkan dalam 5 kali, yakni tanggal 17 Januari 2011 sebesar Rp 1.500.000.000, lalu tanggal 18 Januari 2011 sebesar Rp 1.000.000.000, kemudian tanggal 20 Januari 2011 Rp 1.000.000.000, serta tanggal 14 Februari 2011 Rp 500.000.000 dan tanggal 3 Maret 2011 sebesar Rp 1.000.000.000.<br /><br />Sementara Yudi Setiawan telah divonis pida penjara yang kurang lebih ‘41’ tahun termasuk subsider pidana tambahan berupa pengembalian uang pengganti  dalam beberapa kasus Korupsi, diantaranya Bank Jatim HR. Muhammat (17 tahun), Bank Banten Jawa Barat Cabang Surabaya (15 thn), Kasus Korupsi pengadaan Buku untuk SD di Kabupaten Pamekasan (4 tahun) dan kasus Korupsi di Kalimantan 5 tahun.<br /><br />Dan saat ini dikabarkan, bahwa kasus perkara Yudi setiawan masih dalam proses hukum Kasasi ke Mahkamah Agung RI. <br /><br />Sementara Kepala Cabang Bank Jatim HR. Muhammat Surabaya Bagus Pragoyoga divonis pidana penjara selama 13 tahun, Carolina Gunadi (istri Yudi Setiawan divonis 6 tahun dan 6 Direktur CV abal-abal milik terdakwa Yudi Setiawan divonis masing-masing 1 tahun, sedangkan  4 analisis divonis bebas, namun saat ini masih proses hukum kasasi di MA RI. (Redaksi)</span>

Tipikor Bupati Mojokerto Ditahan KPK

#Diduga berkaitan dengan kasus Korupsi Bank Jatim Cabang HR Muhamad Sebesar Rp 52,3 M# berita korupsi .co – “Mati Satu tumbuh Seribu”. ...

»

Kasus Suap OTT Bupati Jombang Rp 1,080 M, Kadinkes Diadili

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi3-qoBxmQ2HCKgAauFbNMun9A8PJXldlWTPP-izL90XX67FZVaAs7vAU12bAFf-4IZWWlBW4YvxuhkK3l83Sz3tQjt66jkCgGEuPN3_rNvXgkFD6ZWJHzQfCC1Vgo0ZzShDjMSuUorRNU/s1600/IMG20180427095944.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="532" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi3-qoBxmQ2HCKgAauFbNMun9A8PJXldlWTPP-izL90XX67FZVaAs7vAU12bAFf-4IZWWlBW4YvxuhkK3l83Sz3tQjt66jkCgGEuPN3_rNvXgkFD6ZWJHzQfCC1Vgo0ZzShDjMSuUorRNU/s640/IMG20180427095944.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"> Inna Silestyowati saa menjalani sidang pertamanya sebagai terdakwa</td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Jumat, 27 April 2018, JPU KPK Dodi Soekmono, Mayhardy Indra Putra,  Yadin dan Agus Satrio Wibowo, “menyeret” Inna Silestyowati yang terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan oleh KPK, pada Sabtu, 3 Februari 2018 untuk diadili dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.<br /><br />Inna Silestyowati selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kebupaten Jombang, ditangkap tim KPK bersama 2 anggota keluarganya di sebuah apartemen miliknya di Surabaya pada tanggal 3 Februari 2018. Sebelumnya di hari yang sama sekira pukul 17.00 WIB, KPK menangkap Bupati Jombang dan ajudannya Misbahul Munir di Stasiun Balapan Solo, dengan barang bukti berupa uang sebanyak Rp 25.550.000 dan USD 9.500. Sementara dua orang di Jombang sekitar pukul 09.00 WIB, KPK juga berhasil mengamankan OST dan DR. Dari tangan OST, KPK menyita  barang bukti berupa catatan keuangan yang diduga dari hasil kutipan atau penarikan, dan pungli izin serta buku tabungannya yang diduga tempat menampung dana tersebut. Sehingga KPK saat itu mengamankan sebanyak 7 orang, namun yang dijadikan sebagai tersangka saat ini baru dua orang.<br /><br />Penangkapan yang dilakukan oleh KPK terhadap “Innyo” alias Inna dan Nyono, terkait dengan pengurusan izin operasional RSIA Mitra Bunda milik dr.Subur Suprojo, dan pengurusan penempatan jabatan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang. Total uang suap yang diberikan Inna ke Nyono sejak 2016 hingga Februari 2018 sebanyak Rp 1.080.000.000 termasuk uang yang disita sebanyak Rp 25.550.000 dan USD 9.500 atau setara dengan nilai rupiah kurang lebih sebesar Rp 123.500.000. <br /><br />Hal itu seperti yang terperinci dalam surat dakwaan JPU KPK terhadap terdakwa Inna Silestyowati, yang dibacakan dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang diketuai H.R.Unggul Warso Mukti.<br /><br />Dalam surat dakwaa JPU KPK menyatakan, bahwa terdakwa Inna Silestyowati pada tanggal 1 Februari 2018 bertempat di rumah tamu suka Swagata pendopo Kabupaten Jombang yang masih masuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, memberi atau menjanjikan sesuatu yaitu memberi uang sejumlah Rp 75 juta Kepada Nyono Huharli Wihandoko Bupati Jombang periode 2013-2018 perkara terpisah, supaya Bupati Jombang menerbitkan Izin operasional Rumah Sakit Ibu Anak (RSIA) Mitra Bunda Jombang yang bertentangan dengan kewajiban Nyono Suharli Wihandoko selaku Bupati Jombang sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 angka 4 dan 6 UU RI Nomor 28 Tahun 2000 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme, pasal 76 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan UU RI Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;<br /><br />Pada bulan Oktober 2017, dr. Siti Djannah Djayadi selaku Direktur RSIA Mitra Bunda milik dr. Subur Suprojo, mengajukan permohonan izin operasional Rumah Sakit dengan surat Nomor 001/RSIAMB/X/2017 tanggal 2000 tanggal 16 Oktober 2017 Kepada Bupati Jombang melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Jombang.<br /><br />Setelah surat permohonan diterima oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Joko Muji Subagio  selaku Kepala Bidang (Kabid) Pelayanan Perijinan melalui seleksi administrasi perijinan melakukan verifikasi terhadap surat permohonan dan kelengkapan berkasnya dan dinyatakan memenuhi persyaratan dan izin. Kemudian Dinas Penanaman Modal dan PTSP membuat surat pengantar Nomor 440/2460415.35/2017 tanggal 23 oktober 2017 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang untuk meminta rekomendasi permohonan izin operasional dimaksud.<br /><br />Pada tanggal 2 November 2017, Dinas Kesehatan menerima berkas permohonan izin dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP, selanjutnya terdakwa Inna Silestyowati yang menjabat sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan merangkap sebagai pejabat pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan menurunkan surat tersebut kepada Bambang Irawan selaku kepala seksi pelayanan kesehatan pada bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan (PSDK) untuk diproses lebih lanjut yaitu dilakukan verifikasi atau kunjungan lapangan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Jawa Timur.<br /><br />Sebelum dilakukan visitasi terlebih dahulu pihak manajemen RSIA Mitra Bunda memaparkan profil RSIA Mitra bunda di hadapan pejabat Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang pada tanggal 22 November 2017. Dinas Kesehatan memberikan saran untuk dilakukan penambahan jumlah tenaga medis dan paramedic, sarana dan prasarana, pemenuhan peralatan laboratorium dan Instalasi Gizi, pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL), dan apabila tidak dapat memenuhi maka manajemen RSIA disarankan menjadi Klinik Utama.<br /><br />Pada tanggal 4 Januari 2018, Tim Kesehatan Kabupaten Jombang dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur melakukan visitasi ke RSIA Mitra Bunda, sedangkan tim dari PERSI Jatim melakukan visitasi pada tanggal 8 Januari 2018. Dari kegiatan Visitasi tersebut disimpulkan bahwa RSIA Mitra Bunda belum memenuhi syarat untuk diberikan rekomondasi izin operasional rumah sakit. <br /><br />Pada bulan Januari 2018, pada saat kegiatan pembinaan para kepala Dinas oleh Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko, bertemu Kepala Dinas penanaman modal dan PTSP Abdul Kudus, saat itu terdakwa Inna Silestyowati menanyakan kepada Abdul Kudus berapa kontribusi penerbitan izin operasional RSIA Mitra Bunda milik dr. Subur Suprojo yang ditandatangani Bupati, dan dijawab sebesar Rp 75 juta.<br /><br />Selanjutnya, berdasarkan hasil visitasi seksi pelayanan kesehatan pada bidang PSDK Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang membuat surat pengembalian berkas RSIA Mitra Bunda kepada Dinas Penanaman Modal dan PTSP, bahwa RSIA belum layak diberikan rekomendasi. Surat tersebut diajukan kepada terdakwa Inna Silestyowati selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan untuk ditandatangani, akan tetapi terdakwa tidak bersedia menandatangani surat pengembalian berkas dimaksud,  karena terdakwa tidak setuju apabila RSIA Mitra Bunda tidak memberikan rekomendasi izin operasional. Setelah itu terdakwa memerintahkan drg. Novi Hayatie selaku Kepala Bidang PSDK untuk membuat konsep surat rekomendasi RSIA Mitra Bunda.<br /><br />Pada tanggal 29 Januari 2018, terdakwa INNA Silestyowati menandatangani surat rekomondasi izin operasional RSIA Mitra Bunda untuk selanjutnya diproses dalam bentuk surat keputusan yang ditandatangani oleh Bupati Nyono Suharli Wihandoko.<br /><br />Pada akhir bulan Januari  2018, terdakwa INNA Silestyowati bertemu dengan Bupati Nyono Suharli Wihandoko di rumah tamu swagata Pendopo Kabupaten Jombang. Saat itu Bupati menyampaikan keinginannya untuk rapat dengan para kepala Puskesmas dan meminta terdakwa untuk koordinasi dengan bagian umum.  Pada kesempatan itu, Bupati menanyakan kepada terdakwa apakah memiliki dana dan terdakwa menjawab ada, karena terdakwa akan mengeluarkan rekomendasi izin operasional Rumah Sakit sebagai dasar penerbitan surat keputusan Bupati nantinya.<br /><br />Pada tanggal 1 Februari 2019 sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa Inna Silestyowati  memanggil dr. Subur Suprojo selaku pemilik RSIA Mitra Bunda untuk menemui terdakwa di ruang kerjanya. Dalam pertemuan tersebut, terdakwa menyampaikan hasil visitasi bahwa RSIA Mitra Bunda masih banyak kekurangan persyaratan, diantaranya masalah tempat pembuangan limbah tetapi dr. Subur Suprojo menjawab bahwa hal itu sudah dibangun. Kemudian terdakwa mengatakan "Oke nanti akan saya salurkan rekomendasi tapi ada kontribusinya. Saya tanyakan pada Kudus dulu kontribusinya berapa". Selanjutnya terdakwa menelepon Abdul Kuddus selaku kepala DPM dan PTSP dengan diloudsfeker sehingga dr. Subur Suprojo bisa mendengar pembicaraan tersebut, dan diberi tahu bahwa kontribusinya sebesar Rp 75 juta, selanjutnya dr. Subur Suprojo menjanjikan akan dibayar pada hari Senin.<br /><br />Setelah ada kepastian dr. Subur Suprojo akan membayar kontribusi meskipun dijanjikan hari Senin dan Bupati sedang membutuhkan dana, maka terdakwa bersedia menggunakan uangnya terlebih dahulu sebesar Rp 75 juta. Kemudian terdakwa mengambil uangnya di Bank Jatim Cabang Jombang sejumlah Rp 35 juta, dan untuk menggenapi terdakwa pulang ke rumahnya mengambil uang kontan sejumlah Rp 40 juta dan kemudian disatukan ke dalam tas plastik menjadi sejumlah Rp 75 juta yang akan diserahkan kepada Bupati.<br /><br />Masih pada tanggal yang sama, sekira pukul 18.30 WIB, terdakwa Inna Silestyowati diantar Mohammad Afandi Badar anaknya menggunakan mobil Pajero Sport warna putih Nomor Polisi L 1926 MH dengan membawa uang sejumlah Rp 75 juta yang dibungkus dalam tas plastik menuju Pendopo Kabupaten untuk menyerahkan uang kepada Bupati Nyono Suharli Wihandoko, agar mengeluarkan izin operasional RSIA Mitra Bunda. Sesampai di Pendopo Kabupaten, terdakwa menunggu Bupati dan baru ditemui pada pukul 20.00 WIB.  Pada saat Bupati dan Misbahul Munir ajudannya keluar dari rumah dinas, kemudian terdakwa menghampiri Bupati dan menyampaikan, “Pak, saya bawa uang Rp 75 juta”. Bupati menjawab, “Ayo ke situ ke Swagata”. Selanjutnya terdakwa, Bupati dan Misbahul Munir berjalan menuju rumah tamu Swagata di sebelah Pendopo Kabupaten, dan pada saat itu Bupati menyampaikan agar terdakwa menyerahkan uangnya ke ajudan saja. Kemudian terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Misbahul Munir di hadapan Bupati dan terdakwa mengatakan, “Sudah ya Pak”. Dan dijawab Bupati, “Ya”, selanjutnya terdakwa pamit pulang.<br /><br />“Bahwa perbuatan terdakwa memberi sesuatu berupa uang sejumlah Rp 75 juta kepada Nyono Suharli Wihandoko selaku Bupati Jombang supaya mendapatkan izin operasional Rumah Sakit Ibu Anak Mitra Bunda Jombang padahal tidak memenuhi syarat, sehingga bertentangan dengan kewajiban Nyono Suharli Wihandoko selaku Bupati Jombang sebagaimana dimaksud dalam UU RI Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme, dalam pasal 5 angka 4 yang menyatakan; setiap penyelenggaraan negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan Korupsi Kolusi dan Nepotisme, dan angka 6 yang menyatakan; setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela tanpa pamrih, baik untuk kepentingan pribadi,  keluarga, kroni maupun kelompok dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ucap JPU KPK<br /><br />Dalam surat dakwaa JPU KPK, terdakwa dijerat dengan pasal berlapis sebagai pemberi suap terhadap Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko yang jumlahnya sebesar Rp 1.080 milliar sejak tahun 2016 hingga Februari 2018, saat terdakwa menjabat sebagai Kepala Puskemas Gambiran Jombang, dan kemudian Plt. Kepala Dinas Kesehatan menggantikan Heri Wibowo yang mengundurkan diri karena sakit.<br /><br />“Bahwa perbuatan terdakwa Inna Silestyowati sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 5 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 65 ayat (1) KUHAPidana,” ucap JPU KPK.<br /><br />Usai persidangan, saat ditanya jumlah tersangka maupun yang akan menjadi tersangka baru dalam kasus suap Bupati Jombang, JPU KPK kepada media ini mengatakan masih 2 orang, dan akan melihat perkembangan dalam persidangan selanjutnya.<br /><br />“Tersangka ada 2 orang. Nanti kita lihat dalam perkembangan persidangan selanjutnya,” kata JPU KPK Dodi Soekmono.  (Redaksi)

News Tipikor Kasus Suap OTT Bupati Jombang Rp 1,080 M, Kadinkes Diadili

 Inna Silestyowati saa menjalani sidang pertamanya sebagai terdakwa berita korupsi .co - Jumat, 27 April 2018, JPU KPK Dodi Soekmono, M...

»

Terdakwa Suap OTT Bupati Jombang “Kelabui” Majelis Hakim

<i><span style="font-size: large;"><b>#Ketua Majelis Hakim menolak permohonan terdakwa Inna Silestyowati untuk didampingi Penasehat Hukum Prodeo karena jumlah uang yang disetorkan ke Bupati Jombang Rp 1,080 M#</b></span></i><br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhfJv-T3w1NmOZyU0NxUUSdiWciegwffXrXBwqSdWEDTbJ5FabhdgXaYvnRAsHpwXVloxY5Q-ue9DW_umHxAI2PizLDp5qHginFO9WtxoHerM_bZ-QE3IStyauJDjFIrmyJx6pdK9T21Ao/s1600/IMG20180427095954_1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="532" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhfJv-T3w1NmOZyU0NxUUSdiWciegwffXrXBwqSdWEDTbJ5FabhdgXaYvnRAsHpwXVloxY5Q-ue9DW_umHxAI2PizLDp5qHginFO9WtxoHerM_bZ-QE3IStyauJDjFIrmyJx6pdK9T21Ao/s640/IMG20180427095954_1.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Inna Silestyowati, Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Jombang</td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Untuk yang pertama kalinya, seorang tersangka kasus suap Kepala Daerah yang terjaring Operasi Tangkap Tangan oleh KPK di Jawa Timur, “mengalabui” Majelis Hakim agar menunjuk pengacara prodeo alias gratis untuk mendampinginya selama dalam proses persidangan karena alasan “melarat” alias tak mampu.<br /><br />Hal itu seperti yang dilakukan oleh Inna Silestyowati, saat dirinya diseret oleh JPU KPK ke Persidangan untuk diadili dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, dalam kasus Korupsi suap terhadap Bupati Jombang Nyono Huharli Wihandou yang terjaring OTT oleh KPK pada, Sabtu, 3 Februari 2018.<br /><br />Saat itu (3 Februari 2018) KPK mengamankan sebanyak 7 orang di 3 lokasi yaitu Inna Silestyowati dan 2 keluarganya ditangkap di sebauh apertemennya di  Surabaya. Sedangkan OST dan DR ditangkap di Jombang dengan barang bukti yang disita dari tangan OST berupa catatan keuangan yang diduga dari hasil kutipan atau penarikan, dan pungli izin serta buku tabungannya yang diduga tempat menampung dana tersebut. Sementara Bupati Jombang Nyono Huharli Wihandoko dan ajudannya Misbahul Munir ditangkap di Stasiun Balapan Solo sekira pukul 17.00 WIB, dengan barang bukti berupa uang sebanyak Rp 25.550.000 dan USD 9.500.<br /><br />Penangkapan yang dilakukan oleh KPK terhadap “Innyo” alias Inna dan Nyono, terkait dengan perizinan operasional RSIA Mitra Bunda milik Subur Suprojo, dan pengurusan penempatan jabatan definitif menjadi fungsional Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang. Total uang suap yang diberikan Inna ke Nyono sebanyak Rp 1.080.000.000 termasuk uang yang disita sebanyak Rp 25.550.000 dan USD 9.500 atau setara dengan nilai rupiah kurang lebih sebesar Rp 123.500.000. Hal itu seperti yang terperinci dalam surat dakwaan JPU KPK.<br /><br />Jumat, 27 April 2018, adalah sidang pertama bagi Inna sebagai terdakwa kasus Korupsi suap. Sebelum JPU KPK Dodi Soekmono, Mayhardy Indra Puyra,  Yadin dan Agus Satrio Wibowo membacakan surat dakwaannya, Ketua Majelis Hakim H.R. Unggul Warso Mukti menunjuk Yuliana dari LBH YLKI untuk mendampingi terdakwa secara cuma-cuma alias gratis selama dalam proses persidangan, karena terdakwa belum ada pengacaranya. <br /><br />Namun setelah selesai JPU KPK membacakan surat dakwaannya, permohonan terdakwa untuk didampingi pengacara Prodeo atas penunjukan Majelis Hakim pun batal. Alasan Majelis Hakim, karena terdakwa dipandang mampu untuk membayar pengacara yang akan mendampinginya selama proses persidangan, mengingat terdakwa dapat menyetorkan uang ke Bupati yang nilainya milliaran rupiah.<br /><br />“Saudara terdakwa, melihat surat dakwaan ini silahkan saudara menunjuk pencara sendiri, saudara mampu untuk membayar,” perintah Ketua Majelis Hakim H.R Unggul Warso Mukti.<br /><br />Sementara dalam surat dakwaan JPU KPK, terdakwa Inna dijerat dengan pasal berlapis selaku pemberi suap, yakni pasal 5 ayat (1) huruf a atau b dan atau pasal 13 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 65 ayat (1) KUHAPidana.<br /><br />Usai persidangan, saat ditanya jumlah tersangka maupun yang akan menjadi tersangka baru dalam kasus suap Bupati Jombang, JPU KPK kepada media ini mengatakan masih 2 orang, dan akan melihat perkembangan dalam persidangan selanjutnya.<br /><br />“Tersangka ada 2 orang. Nanti kita lihat dalam perkembangan persidangan selanjutnya,” kata JPU KPK Dodi Soekmono.  (Redaksi)</span><br />

News Tipikor Terdakwa Suap OTT Bupati Jombang “Kelabui” Majelis Hakim

#Ketua Majelis Hakim menolak permohonan terdakwa Inna Silestyowati untuk didampingi Penasehat Hukum Prodeo karena jumlah uang yang disetorka...

»