Kasus Suap OTT Wali Kota Batu, Eddy Rumpoko dan Edy Setiawan Segera Di Adili

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8__3msSb4BobXqsbsip9eGlJeVME7uGMJaBYstycbN2rzEVyYTDVOTb7xfSRoah602Eq7-2_vMDZNkOk8r2hqtrsSihNZe7AENBdBLHE7h1-0R1NlQ09nbG2J8nMXTsxNNhT6iuMshd0/s1600/IMG20171010143417.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8__3msSb4BobXqsbsip9eGlJeVME7uGMJaBYstycbN2rzEVyYTDVOTb7xfSRoah602Eq7-2_vMDZNkOk8r2hqtrsSihNZe7AENBdBLHE7h1-0R1NlQ09nbG2J8nMXTsxNNhT6iuMshd0/s640/IMG20171010143417.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Panmud Pengadilan Tipikor Surabaya A. Nur</b></td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj67pbxnBSXzIleKE1bLdKE6JHfpsKiHTf3XPJUxnmqre768Im7B7-zng6E7rY17gt89ScYUMqTNq7DTAJChgxQK4QroT7Ocvhd6WSq6c0aGuq_ISvegLu1ivfoV0NEKE8d1C4VSVCevQ0/s1600/page.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="1124" height="437" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj67pbxnBSXzIleKE1bLdKE6JHfpsKiHTf3XPJUxnmqre768Im7B7-zng6E7rY17gt89ScYUMqTNq7DTAJChgxQK4QroT7Ocvhd6WSq6c0aGuq_ISvegLu1ivfoV0NEKE8d1C4VSVCevQ0/s640/page.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Edy Setiawan (kiri) dan Eddy Rumpoko saat menjadi saksi di Pengadilan Tipikor untuk terdakwa Filipus Djab (Dok. BK)</td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Tinggal menunggu hari saja, Eddy Rumpoko mantan Wali Kota Batu, dan Edy Setiawan Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan (Kabag ULP) Pemerintah Kota (Pekot) Batu, Malang Jawa Timur akan diadili di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.<br /> <br /> Sebab JPU KPK telah melimpahkan perkara Kedua tersangka kasus Korupsi menerima uang suap ratusan juta rupiah dari pengusaha Filipus Djab (sudah divonis 2 tahun), pada Rabu, 24 Januari 2018.<br /> <br /> Hal itu disampaikan Panmud Pengadilan Tipikor Surabaya A. Nur, saat ditemui diruang kerjanya, beberapa saat setelah JPU KPK meninggalkan gedung pengadil para koruptor itu.<br /> <br /> “Ia, ini baru saja KPK melimpahkan Dua perkara Korupsi atas nama terdakwa Eddy Rumpoko dan Edy Setiawan. Untuk jadwal sidang dan Majelis Hakim yang akan menagani perkara ini, menunggu penetapan dari Ketua PN,” ucap Nur.<br /> <br /> Kasus ini bermula pada tanggal 16 September 2017 lalu, saat tim KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kota Batu, Malang Jawa Timur terhadap Edy Setiawan (Kepala ULP Pemkot Batu), Eddy Rumpoko (Wali Kota Batu) dan Filipus Djab (Pengusaha)<br /> <br /> Penagkapan yang dilakukan oleh KPK terhadap ketiganya, terkait pemberian uang suap dari Direktur PT Dailbana Prima yang juga pemilik Amarta Hills Hotel, Filipus Djap terhadap Edy Setiawan sebesar Rp 100 juta dan ke Eddy Rumpoko, Rp 200 juta<br /> <br /> Penyerahan uang oleh Filipus Djab terhadap Edy Setiawan dilakukan saat Keduanya mengadakan pertemuan di sekitar Hotel milik Filipus Djab, pada tanggal 16 September 2017 sekitar pukul 12.30 WIB.<br /> <br /> Beberapa saat setelah Filipus Djab menyerahkan uang terhadap Edy Setiawan, selanjutnya Filipus Djab menuju rumah dinas Wali Kota Batu Eddy Rumpoko. Duit sebesar Rp 200 juta dalam bentuk pecahan kertas Rp 50 juta, sudah dimasukkan dalam paper bag.<br /> <br /> Namun sial bagi keduanya, kerena tim KPK yang sudah membuntuti perjalanan Filipus Djab, langsung melakukan penangkapan dengan barang bukti berupa uang pecahan Rp 50 ribu yang jumlahnya Rp 200 juta. Sementara Edy Setiawan sudah terlebih dahulu diamankan tim KPK dengan barang bukti berupa uang kertas Rp 50 ribu senilai Rp 100 juta.<br /> <br /> Duit haram yang diserahkan pengusaha itu terhadap Wali Kota dan Kabag ULP Kota Batu itu, diduga sebagai fee terhadap Wali Kota sebesar 10 persen dari anggaran proyek belanja modal dan mesin pengadaan meubelair di Pemkot Batu Tahun Anggaran 2017 sebesarb Rp 5,26 milliar yang dimenangkan oleh PT PT Dailbana Prima.<br /> <br /> Uang fee proyek yang akan diterima Eddy Rumpoko sekitar Rp 500 juta, sementara duit sebesar Rp 300 juta sudah dipergunakan Filipus Djab sebagai uang muka (DP) untuk pembelian sebuah mobil mewah merek Toyota Alphard. Dan sisa Rp 200 juta itulah yang diserahkan Filipus Djab terhadap Eddy Rumpoko. Sementara mobil mewah merek Toyota Alphard juga untuk sang Wali Kota.<br /> <br /> Terkait pembelian mobil mewah merek Toyota Alphard senilai Rp 1,6 milliar oleh Filipus Djab,  atas permintaan Eddy Rumpoko. Sekitar awal 2017, Eddy Rumpoko memanggil Filipus Djab ke kantor Wali Kota. Dalam pertemuan itu, Eddy Rumpoko menyampaikan keinginannya untuk bisa memiliki mobil mewah dari Filipus Djab, dengan imbalan beberapa proyek yang nilainya milliaran. Dijanjikan proyek yang nilainya milliaran oleh orang nomor Satu di Kta Batu, Filipus Djab pun menyangganggupinya. <br /> <br /> Atas perbuatannya, Eddy Rumpoko dan Edy Setiawan dijerat sebagai penerima uang suap sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf  B atau pasal 11 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto pasal 64 ayat (1) KUHPidana, dengan hukuman pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. <br /> <br /> Sementara Filipus Djab, yang sudah terlebih dahulu divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor, dijerat sebagai pemberid engan pasal 5 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto pasal 64 ayat (1) KUHPidana.  (Redaksi)

News Regional Tipikor Kasus Suap OTT Wali Kota Batu, Eddy Rumpoko dan Edy Setiawan Segera Di Adili

Panmud Pengadilan Tipikor Surabaya A. Nur Edy Setiawan (kiri) dan Eddy Rumpoko saat menjadi saksi di Pengadilan Tipikor untuk ter...

»

Terpidana Kasus Korupsi Suap OTT Bakal Jadi Tersangka Lagi ?

<i><span style="font-size: large;"><b>#Terkait Dugaan Penyimpangan DD dan ADD  di Desa Dasok Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Sebesar Rp 1,1 M#</b></span></i><br /> <i><span style="font-size: large;"><b></b></span></i><br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_S1eSGnKVlAjY6DhsegOd6G4UwVvy3OZOIVqb_WFKNI6MVYy-fJEUkr-q7rNTJa8kK6o526dsaR9WVyp3_kTOS2oO8wMRrVlkudR6IC_2WRBrVdaIbvgYPMyhsuDtR89mySYT3KH8vds/s1600/IMG20171124135408.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_S1eSGnKVlAjY6DhsegOd6G4UwVvy3OZOIVqb_WFKNI6MVYy-fJEUkr-q7rNTJa8kK6o526dsaR9WVyp3_kTOS2oO8wMRrVlkudR6IC_2WRBrVdaIbvgYPMyhsuDtR89mySYT3KH8vds/s640/IMG20171124135408.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terpidana kasus SupaAgus Mulyno</td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co – </b><b>K</b></span>ejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan kini kembali mengusut tuntas kasus dugaan Korupsi penyimpangan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Desa Dasok, Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan tahun 2016 lalu, yang menelan anggaran sebesar Rp 1.144.487.378.<br /> <br /> Kasus dugaan penyimpangan DD  sebesar Rp 645.155.378 yang bersumber dari APBN dan ADD sebesar Rp 499.332.000 dari APBD yang totalnya totalnya Rp1.144.487.378 ini menjadi “biang kerok”, karena sempat berhenti dan berujung ke kasus suap Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK terhadap Kekapa Kejaksaan Negeri Rundi Indra Prasetya, Achmad Syafi’i (Bupati Pamekasan), Sutjipto Utomo (Kepala Inspektorat Kabupaten Pamekasan), Noer Solahuddin (Kasubbag Umum dan Kepegawaian Inspektorat Kab. Pamekasan) dan Agus Mulayadi selaku Kepala Desa Dassok, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan (kini ke- 5 pejabat itu berstatus terpidana), pada tangal, 2 Agustus 2018.<br /> <br /> Walau kasus ini sempat mencoreng nama baik Kejari Pamekasan, namu kali ini tak dibiarkan begitu saja, melainkan akan diusut tuntas bagaimana raibnya uang negara. Tidak hanya itu, melainkan Kejari Pamekasan akan mengusut juga bagamana pencairan uang miliaran itu sementara pekerjaan di Desa Dasok disuga fiktif.<br /> <br /> Hal itu disampaikan oleh Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Pameksan, Hermawan saat ditemui wartawan di Pengadilan Tipikor, Selasa, 23 Januari 2018.<br /> <br /> Hermawan menjelaskan, saat ini pihaknya telah menaikan kasus ini dari penyelidikan ke penyeidikan, dan dalam waktu dekat akan memeriksa beberapa saksi yang berkaian dengan penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD maupun dari APBN.<br /> <br /> “Sudah tahap penyidikan, namun belum kita tetapkan siapa terangkanya. Minggu depan kita akan memanggil beberapa saksi, karena kita akan memeriksa juga bagaimana pencairan dana itu sementara pekerjaannya fikif, bagaimana pengawasan dari Kecamatan” kata Hermawan.<br /> <br /> Saat ditanya mengenai bukti-bukti yang sempat disita KPK, Hermawan menjelaskan bahwa semua data yang disita KPK telah dikembalikan KPK ke Kejari Pamekasa. <br /> <br /> “Semua data-data yang disita KPK telah dikembalikan. Kita tinggal memanggil saksi-saksi dulu baru bisa kita tetapkan tersangkanya,” tambahnya.<br /> <br /> Apakah Mantan Kepala Desa Dasok yang kini mendekam dipenjara akan menjadi tersangka ? Hermawan tidak menapiknya. Karena memang dalam fakta persidangan terkait dugaan penyimpangan DD dan ADD di Desa Dasok sudah jelas terungkap.<br /> <br /> Kasus ini berawal pada tahun 2016, dimana Desa Dasok mendapatkan DD  sebesar Rp 645.155.378 yang bersumber dari APBN, dan ADD sebesar Rp 499.332.000 yang bersumber dari APBD, sehingga totalnya Rp1.144.487.378.<br /> <br /> Pada tanggal 17 November 2016, Sucipto Utomo menerbitkan surat perintah tugas Nomor. 700/009/432.401/2016 untuk melaksanakan pemeriksaan DD dan ADD pada Desa se-Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2016, dengan waktu pelaksanaan pemeriksaan sejak tanggal 21 November sampai dengan 20 Desember 2016, termasuk didalamnya melaksanakan pemeriksaan DD dan ADD di Desa Dasok.<br /> <br /> Pada tanggal 14 Desember 2016, Inspektorat melaksanakan pemeriksaan DD dan ADD di Desa Dasok, dan menemukan adanya penyimpangan, antara lain kekurangan bukti pendukung realisasi belanja penggunaan DD yang telah diambil dari kas Desa sebesar Rp 645.155.378. <br /> <br /> Selain itu, Inspektorat juga menemukan realisasi pekerjaan fisik yang tidak sesuai dengan rencana anggaran biaya (RAB) dan gambar rencana pekerjaan saluran air (Drainase) di Dusun Brigeh, dengan anggaran sebesar Rp 441.000.000, dengan volume pekerjaan sesuai dengan RAB 800 meter, sedangkan realisasi pekerjaan 434,4 M atau 54% dimana saluran Sisi kiri belum dikerjakan.<br /> <br /> Tidak hanya itu. Pekerjaan tebing penahan tanah di Desa Lubuk, dengan anggaran sebesar Rp 35.155.378, volume pekerjaan sesuai RAB 125 meter,  sedangkan realisasi progres pekerjaan fisik 81,3 M atau 65%, pekerjaan pembangunan pagar kantor Desa di Dusun Barat dengan anggaran Rp 100 juta,  progres pekerjaan fisik 0%, pekerjaan pembangunan pavingisasi di Dusun Barat Rp 60 juta, progres pekerjaan fisik 0% dan pekerjaan prasasti yang ternyata belum dipasang.<br /> <br /> Pada tanggal 23 mei 2017, Agus Mulyono menerima hasil pemeriksaan tersebut dari Sucipto Utomo melalui surat Nomor X-900/13.1/432.20/2017 tertanggal 8 April 2017 perihal, Laporan hasil pemeriksaan DD dan ADD Tahun Anggaran 2016 di Desa Dasok, Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.<br /> <br /> Pada Juni 2017, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri (Kasi Intel Kejari) Pamekasan Sugeng Prakoso, memperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan penyelewengan DD dan ADD Tahun Anggaran 2016 di Desa Dasok, Kecamatan Pademawu, yang dilakukan oleh Kepala Desa Dasok yaitu Agus Mulyadi.<br /> <br /> Kemudian, pada tanggal 17 Juni 2017, Sugeng Prakoso melakukan Pulbaket (pengumpulan bahan keterangan dan data serta melakukan pengecekan fisik di lapangan secara Informal. Hailnya, ternyata tidak ada pembangunan pavingisasi dan pembangunan pagar di Kantor Desa Dasok.  (Redaksi)

Regional Tipikor Terpidana Kasus Korupsi Suap OTT Bakal Jadi Tersangka Lagi ?

#Terkait Dugaan Penyimpangan DD dan ADD  di Desa Dasok Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Sebesar Rp 1,1 M# Terpidana kasus SupaAgus Mulyno ...

»

12 Terpidana Kasus Korupsi Belum Dieksekusi, Kasi Pidsus Kejari Sidoarjo Tak Mau Menanggapi

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhfVS1PGuOKZdoAh2iR1xydlRrD2iatCjlXOhkieBVfJVboxiPIcPEWva_Bjv-NqhhyphenhyphenWYRVdnTVQcO_TJgy-i7CFFZOxkRhdku7J58SEnV5VOOn_rP0ke7AZpH7d6ZVviq1MsQ0hbZS7Cs/s1600/Korupsi+Prona+Desa+Ploso+Sidoarjo.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="361" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhfVS1PGuOKZdoAh2iR1xydlRrD2iatCjlXOhkieBVfJVboxiPIcPEWva_Bjv-NqhhyphenhyphenWYRVdnTVQcO_TJgy-i7CFFZOxkRhdku7J58SEnV5VOOn_rP0ke7AZpH7d6ZVviq1MsQ0hbZS7Cs/s640/Korupsi+Prona+Desa+Ploso+Sidoarjo.jpg" width="640" /></a><b><span style="font-size: large;">beritako<span style="color: red;">rupsi</span>.co – </span></b>Kejaksaan bertindak atas nama Negara Rebuplik Indonesia selaku eksekutor atas putusan Majelsi Hakim terhadap terpidana kasus pidana Khusunya kasus Korupsi yang diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang sudah berkeuatan hukum tetap (Incrah).<br /> <br /> Namun aneh, bila putusan yang sudah bekekuatan hukum tetap karena Jaksa Penuntut Umum (JPU), mapun pihak terdakwa/terpidana tidak melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Timggi mapun kasasi ke Mahkamah Agung RI, namun pelaksanaan putusan itu belum juga dilaksanakan.<br /> <br /> Seperti kasus Korupsi Prona (Proyek Operasional Nasional Agraria) dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Sertifikat gratis untuk sebanyak 800 KK (Kepala Keluarga atau pemohomo Prona) di Desa Ploso, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur , yang menyeret 8 tersangka/terdakwa/terpidana yang terjaring OTT oleh Polresta Sidoarjo, pada September 2017 lalu.<br /> <br /> Ke- 8 terdakwa/terpidana itu adalah Saiful Efendi selaku Kepala Desa Ploso, Kecamatan Krembung, Abdul Rofiq (Sekdes Ploso) dan 6 perangkat Desa yang menjadi panitia Prona PTSL adalah Moch Ali Imron, Basuki, Muhammad Fuadz Rosyadi, Mochammad Ja’far, Samsul, sera Siti Rosyidah.<br /> <br /> Pada tanggal 24 Nopember 2017, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang diketuai Hakim I Wayan Soesiawan dan dibantu  2 Hakim Ad Hock yakni Hakim Moch. Mahin dan Hakim Sudariwanto,<br /> <br /> Dari putusan itu, Majelis Hakim menyatakan, bahwa para terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi dan menjatuhkan hukuman pidana penjara masing-masing selama 1 tahun.<br /> <br /> Anehnya, hingga saat ini Ke- 8 terpidana itu belum juga dieksekusi oleh Kejari Sidoarjo. Nasib hukum terhadap para terpidana/terdakwa selaku mantan pejabat Desa Ploso yang terjaring OTT itu pun tak jelas. Apakah dipenjara, kurungan, tahanan kota, tahanan rumah atau “bebas”.<br /> <br /> Selain 8 terpidana kasus Korupsi Prona yang belum di ekeskusi, ternyata masih ada 4 terpidana yang sudah inchrah dan belum dieksekusi. Dan ke- 4 terpidana itu sudah divonis beberapa bulan sebalum kasus ke – 8 terpidana ini disidangkan. <br /> <br /> Ke- 4 terpidana itu adalah Amir dan Andriyani (kasus Korupsi PDAM Sidoarjo di Vonis awal 2017), Sudarmi terjerat dalam kasus penggelapan dana Kompensasi tukar guling dan kasus korupsi TKD dan Sri Utama. Kedau wanita ini saat ini berstatus DPO (Daftar Pencaharian Orang)<br /> <br /> Sementara menurut Humas Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya Dr. Lufsaina mengatakan, bahwa pengadilan tidak berwenang untuk melakukan eksekusi karena itu adalah kewenangan Jaksa mewakili negara.<br /> <br /> Menur Dr. Lufsiana, Jaksa dapat melaksanakan eksekusi terhadap terpidana kalau putusan itu sudah berkekuatan hukum tetap, dan itu tergantung Jaksa. Dan Jaksa dapat meminta salinan putusan kapan saja tanpa harus mengirim surat permohonan untuk memperoleh salinan putusan Majelis Hakim, serta pengadilan tidak ada kewajiban untuk mengirim putusan itu ke Kejaksaan.<br /> <br /> “Itu kewenangan Jaksa yang mewakili negara, kita hanya menyidangkan. Pengadilan tidak ada kewajiban untuk mengirim salinan putusan ditingkat pertama. Jaksa dapat kapan saja mengambil salinan putusan itu. Begeitu selesai sidang pembacaan putusan, Jaksa sudah dapat mengambilnya,” kata Dr. Lufsaiana, Selasa, 23 Januari 2018.<br /> <br /> Saat ditanya, apakah Pengadilan Tipikor pernah menerima surat yang berkaitan dengan salinan putusan terhadap 8 terdakwa/terpidana kasus OTT Prona ?. Dr. Lufsiana mengatakan tidak pernah menerima suarat dari Kejari Sidoarjo yang kaitannya dengan putusan itu.<br /> <br /> Lebih lanjut Dr. Lufsiana menjelaskan, terkait Majelis Hakin yang tidak mengeluarkan surat penetapan penahanan terhadap terdakwa pada saat sidang putusan, dilihat dari koopratifnya terdakwa dan tidak dilakukan penahanan sejak penyidikan.<br /> <br /> Dr. Lufsiana mejelaskan, bila terdakwa beretikad baik dan koopratif apalagi tidak dilakukan penahanan sejak penyidikan, Majelis Hakimboleh tidak mengeluarkan surat penetapan.<br /> <br /> “Kalau sejak awal penyidikan tidak ditahan dan terdakwa selalu koopratif tetapi Majelis mengeluarkan surat penahanan, ini akan menjadi pertanyaan banyak pihak. Hakim akan dituding macem-macem,” lanjut Dr. Lufsiana.<br /> <br /> Sementara menurut JPU Wahid saat ditemui di Pengadilan Tipikor mengatakan, bahwa dirinya sudah mengajukan surat pemanggilan terhadap terdakwa. Namun JPU Wahid menjelaskan, apakah surat itu sudah ditanda tangani atau belum, menurutnya bukan lagi kewenangannya melainkan atasannya.<br /> <br /> “Sebenarnya ini bukan kewenangan saya, tapi Kasi Intel atau Kasi Pidsus. Saya sudah megajukan surat, tapi apakah sudah ditanda tangani atau belum bukan kewenangan saya karena jabatan struktural. Tapi saya sudah berkordinasi dengan pengacaranya. Kalau surat itu sudah dikirim, kita tunggu selama Tiga hari sesuai aturan, dan kalau tidak datang langsung kita ekesekusi.,” kata JPU Wahid.<br /> <br /> JPU Wahid menjelaskan menjelaskan terkait 4 terpidana kasus Korupsi yang masih “berkeliaran”, menjelaskan, bahwa ada dua yang berstatus DPO.<br /> <br /> “Amir dan Andriyani kasus Korupsi PDAM, Sudarmi dalam dua kasus yaitu penggelapan dana kompensasi tukar guling dan TKD, kemudian  Sri Utama. Kalau Sri Utama saya kurang tahu karena bukan saya,: ungkap JPU Wahid<br /> <br />  Saat wartawan menghubungi Kasi Pidsus Kejari Sidoarjo melalui pesan WhastApp, terkait belum dieksekusinya 14 terpidana kasus Korupsi hingga saat ini, Hadi Harsanto tak mau menanggapi. <i>Apakah karena nasib hukum ke- 14 terpidana itu dianggap tak penting ? </i><br /> <br /> Kasus ini berawal, pada saat Desa Ploso, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur, mendapat kucuran dana dari APBN melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sidoarjo untuk memberikan sertifikat gratis bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah melalui program Prona PTSL (Proyek Operasional Nasional Agraria  dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) tahun 2017.<br /> <br /> Untuk program Prona PTSL tersebut, sebanyak 800 KK di Desa Ploso terdaftar sebagai peserta atau pemohon untuk mendapatkan sertifikat gratis melalui panitia yang sudah dibentuk, antara lain Moch Ali Imron, Basuki, Muhammad Fuadz Rosyadi, Mochammad Ja’far, Samsul, serta Siti Rosyidah<br /> <br /> Memang proses sertifikat tidak seluruhnya grais, sebab ada beberapa aitem yang ditanggung oleh pemohon, antara lain Materai, pembelian Patok batas tanah dan biaya foto kopy dokumen termasuk biaya pemisahan satu pidang tanah yang dimiliki oleh 2 orang.<br /> <br /> Namun ternyata dalam pelaksanaan program Prona di Desa Ploso, para pejabat Desa Ploso memanfaatkan pelaksanaan program Prona untuk menambah “pundi-pundi” pribadinya dari 800 KK tersebut, dengan cara menarik biaya sebesar Rp 500 ribu per KK. <br /> <br /> Penarikan biaya oleh pejabat Desa dan panitia Prona itu tak ada aturannya, sehingga bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk sumpah jabatan, apalabgi melanggar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 5, pasal 11, pasal 13 (bagi si pemberi janji atau hadiah) dan pasal 12.<br /> <br /> Pada hal, sebagai pejabat pemerintah, mereka sudah digaji dari APBD dan juga ada biaya bagi panitia dalam pelaksanaan Prona, yang sudah tentu anggaran tersebut berasal dari masyarakat pula. Sebab APBD/APBN juga berasal dari masyarakat. <br /> <br /> Akibat dari “ulah nakal” para pejabat Desa Ploso ini, masyarakat yang tidak mengerti hukum apalagi peraturan mengenai pelaksanaan Prona karena kurangnya informasi dari pejabat terkait, akhirnya menajdi korban. Yang mereka pikirkan adalah, memperoleh sertifikat dengan biaya yang sangat murah bila dibandingkan mengurus sendiri.<br /> <br /> Duit yang terkumpul dari 800 pemohon Prona sekitar 500 juta rupiah, dan sebahagian sudah dipergunakan oleh pejabat “nakal” itu untuk biaya jalan-jalan ke luar kota. Dan setelah Polres Sidoarjo memperoleh informasi adanya penarikan biaya diluar kentuan, kemudian penyidik Polresta Sidaorjo melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada September 2017.<br /> <br /> Agar pelayanan masyarakat di kantor Desa Ploso tidak “lumpuh” karena seluruh pejabatnya ditetapkan menjadi tersangka, Polresta Sidoarjo maupun Kejaksaan Negeri Sidaorjo tidak melakukan penahanan Rutan (rumah tahanan negara) alias penjara.<br /> <br /> Tindakan penyidik Polresta Sidoarjo dan JPU Kejari Sidaorjo yang tidak melakukan panahanan terhadap para tersangka/terdakwa/terpidana, menjadi pertanyaan kalangan pemerhati anti Korupsi. (Redaksi)

Regional Tipikor 12 Terpidana Kasus Korupsi Belum Dieksekusi, Kasi Pidsus Kejari Sidoarjo Tak Mau Menanggapi

beritako rupsi .co – Kejaksaan bertindak atas nama Negara Rebuplik Indonesia selaku eksekutor atas putusan Majelsi Hakim terhadap terpidan...

»

Dirut RSUD Nganjuk “Terlibat” Pemberian Uang Suap Rp 150 juta Ke Bupati Taufiqurrahman

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjLKYY0AUaPA1IaIH9WAve_d_OUhkVbR3oy6zfAy1TBfuonzhHV_gVNkIa8S3zvHmSHtuivUUpShovdJunRAZbqfmhBSPnMUdhRMEFiCN1LtFgfVlTSjnAS92N4HUkyFmos11C7InYfeRM/s1600/Nganjuk.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="450" data-original-width="563" height="511" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjLKYY0AUaPA1IaIH9WAve_d_OUhkVbR3oy6zfAy1TBfuonzhHV_gVNkIa8S3zvHmSHtuivUUpShovdJunRAZbqfmhBSPnMUdhRMEFiCN1LtFgfVlTSjnAS92N4HUkyFmos11C7InYfeRM/s640/Nganjuk.jpg" width="640" /></a></div> <b><span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</span> </b>Andai saja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak melakukan OTT (Operai Tangkap Tangan) terhadap para pejabat Khusunya di Jawa Timur selama tahun 2017, bisa jadi perilaku “kotor” para pejabat itu pun tidak akan terkuak.<br /><br />Dari kasus OTT itu pun, ternyata tidak hanya perbuatan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang terkuak melainkan kata istilah atau kata sandi yang biasa dipergunakan para pejabat dan pengusaha untuk menggorogoti uang rakyat melalui APBN atapun APBD juga terbongkar.<br /><br />Kata istilah atau sandi yang dipakai para pejabat “nakal” terkuak dipersidangan, diantaranya Dana Komando (DK)  dan Chas Beck dalam kasus OTT PT PAL Indonesia (Persero), Komitmen fee, Triwulan dan uang lelah tujuh sumur dalam kasus suap OTT Ketua dan 2 Wakil Ketua DPRD bersama Kepala Dinas PUPR Mojokerto serat Wali Kota Mojokerto.<br /><br />Sementara dalam kasus suap OTT Ketua Komis B DPRD Tk I Jawa Timur dengan 10 Kepala SKPK (Satuan Kerja Perangkat Daerah) atau OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Pemrov. Jatim menggunakan istilah Komitmen fee, Triwulan serat undangan.<br /><br />Berbeda dengan kasus suap OTT Wali Kota Batu Eddy Rumpoko bersama Filipus Djab (pengusaha) dan Edi Setiyawan selaku Pejabat Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Batu dengan istilah si Hitam, untuk sebutan mobil mewah merek Alphard yang harganya sekitar Rp 1,6 M.<br /><br />Sementara kata istilah uang syukuran dan Satu setengah meter, digunakan para pejabat yang terjaring kasus suap OTT  Bupati Nganjuk Taufiqurrahman, bersama 4 pejabat bawahannya yakni M. Bisri Kepala Bagian (Kabag) Umum RSUD Kertosono Nganjuk, Harjanto selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk, Ibnu Hajar, yang menjabat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk, dan Suwandi yang menjabat sebagai Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 3 Ngronggot, Kabupaten Nganjuk.<br /><br />Dan mungkin masih banyak lagi kata sandi atau istilah yang dipakai pejabat “nakal” lainnya, namun belum terungkap karena belum terjaring OTT oleh lembaga anti rasuah itu.<br /><br />Istilah setengah meter yang digunakan sebagai kata sandi dalam kasus suap OTT Bupati NganjukTaufiqurrahman, terungkap dari keterangan saksi yang dihadirkan JPU KPK dalam persidangan, pada Senin, 22 Januari 2018.<br /><br />JPU KPK Fitroh Rohcahyanto,  Ahmad Burhanudin, Hery BS Ratna Putra,  Arif Suhermanto, Joko Hermawan, Andhi Kurniawan dan NN Gina Saraswati menghadirkan 3 saksi, diantaranya  Tien Firdayani selaku Dirut RSUD Kertosono  Nganjuk, Nur Rozid Hidayat dan Joni keduanya merupakan ajudan Bupati, untuk terdakwa M. Bisri dan Harjanto yang digelar dalam  2 session.<br /><br />Kepada Majelis Hakim yang di ketuai Hakim I Wayan Sosisawan, saksi Tien  Firdayani selaku Dirut RSUD Kertosono  Mganjuk ini mangakui, bahwa dirinya pernah menyerahkan sejumlah uang Ke Bupati melalui Cholis sebesar Rp 100 juta, dan yang kedua ke- 2 sebesar Rp 30 juta. Tien  Firdayani mengungkapkan, bahwa dirinya sebenayan keberatan untuk menyerahkan uang sebesar 100 juta rupiah, tetapi rela untuk menyerahkan yang 30 juta. <br />. <br />“Saya keberatan yang 100 juta, kalau yang 30 juta saya rela. Uang itu saya sisihkan sebagai jasa pelayanan, tergantung dari pendapatan Rumah Sakit. Penghasilan saya sebagai Kepala Puskemas jauh lebih besar sebagai Direktur. Rumah sakit itu kan milik Bupati, ya saya sisihkan dari jasa itu. Saya mengikuti yang dilakukan sebelumnya,” kata orang nomor satu di RSUD Nganjuk ini, yang sempat turut diamnankan KPK pada saat OTT.<br /><br />“Saya pernah dipanggil oleh beliau, dan saya diminta komitmen fee. Saya tanya, saya ambil uang dari mana. Kata beliau, ada anggaran sebesar 2 milliar, sisihkan 5 persen dari situ,” lanjut doter Tien.<br /><br />Saat Majelis Hakim menanyakkan, siapa yang mempromosikannya menjadi Dirut RS dan apakah diminta uang ?. Tien mengatakan tidak ada yang mempromosikannya, dan bahkan menurutnya tidak pernah memberiakn uang sejak menjadi Kepala Puskesmas hingga diangkat menjadi Direktur.<br /><br />“Pas Pelantikan, secara langsung tidak pernah minta uang, tapi minta komitmen kepada saya. Saya bilang, saya komitmen untuk membangung rumah sakit. Setelah Dua minggu, saya ketemu Pak Sudrajat. Saya ditanya, apakah ada titipan uang komitmen. Saya katakan, komitmen saya membangun rumah sakit. Saya merasa seperyi ditagih hutang,” kaya dokter ini agak berbelit-belit<br /><br />JPU KPK juga menanyakkan, terkait Hand Phon yang diberikan Bupati terhadap Direktur RSUD ini melalui orang kepercayaan Taufiqurrahman. Menurutnya, HP itu tidak boleh dipergunakan untuk menelepon atau SMS, cukup miscoll nantinya akan dihubungi balik.<br /><br />“Katanya HP itu tidak boleh digunakan telepon atau SMS cukup miscoll, nanti akan ditelepon balik,” jawab saksi Tien.<br /><br />selain itu. ada juga aliran uang sebayak Rp 200 juta untuk pejabat lainnya di Kabupaten Nganjuk atas perintah Buati Nganjuk Taufiqurrahman. Uang Rp 200 juta itu dari Tien Firdayani selaku Direktur RSUD melalui Sekpri Bupati Taufiqurrahaman. Namun hal itu dibantah Aspri selaku orang dekat Bupati. Menurutnya, uang dalam amplop itu sebesar Rp 100 juta.<br /><br />Kasus ini bermula pada bulan Mei 2017 sampai dengan Oktober 2017, bertempat di Jalan Semeru Gang I RT 30 RW 01 Desa Tanjungrejo, Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk, di Hotel Luminor Surabaya di Jalan Jemursari Nomor 206 Kota Surabaya dan di RSUD Nganjuk Jalan Dr Soetomo 62 Kabupaten Nganjuk, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sebagai perbuatan berlanjut, memberikan sesuatu berupa uang sebesar Rp 400 juta kepada Taufiqurrahman selaku Bupati Nganjuk periode 2013-2018, melalui Joni Tri Wahyudi dan Suwandi, yang bertentangan dengan jabatannya.<br /><br />JPU KPK mengungkapkan, pemebrian uang itu berhubungan dengan promosi dan mutasi jabatan eselon III dan IV di lingkungan RSUD Nganjuk, yang bertentangan dengan kewajiban Taufiqurrahman selaku  Bupati Nganjuk, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang RI Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme, pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut.<br /><br />Pada awal bulan Mei 2017, saat Bupati Nganjuk Taufiqurrahman memutasi terdakwa M. Bisri yang menjabat sebagai Kepala Bidang (Kabid) perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk, menjadi Kepala Bagian (Kabag) Umum RSUD Nganjuk, sekaligus mau minta terdakwa untuk mengkoordinir para pegawai yang berkeinginan menduduki jabatan Eselon III dan IV, baik pada RSUD Nganjuk dan RSUD Kertosono, dengan syarat bersedia memberikan sejumlah uang sebagai imbalannya yang diistilahkan sebagai uang syukuran dimana terdakwah menyanggupinya.<br /><br />Beberapa hari setelah pertemuan itu, terdakwa M. Bisri mengkoordinir beberapa pegawai untuk dipromosikan maupun mutasi di RSUD Nganjuk dan RSUD Kertosono. Lalu terdakwa M. Bisri membuat daftar nama dan promosi jabatan yang diinginkan. Daftar nama tersebut kemudian diserahkan terdakwa kepada Taufiqurrahman sambil menyampaikan, bahwa para pegawai sanggup untuk memberikan uang syukuran.<br /><br />Daftar nama yang dibuat terdakwa M. Bisri untuk promosi jabatan maupun untuk mutasi adalah, diantaranya Hardi Jono, Waskito Rini, Sofianti Wahyu Setyaningsih, Sri Mumpuni, Yuliana, Anang Agus Susilo, Sri Nuryati, Agustin Rahmawati, Muhammad Yudi Arifin dan Lilik supriyadi.<br /><br />Kemudian pada tanggal 24 Mei 2017, lanjut JPU KPK, Bupati Nganjuk menerbitkan surat keputusan (SK) Nomor 82/86/411.404/2017 tentang pengangkatan dalam jabatan struktural yang mengangkat terdakwa dari jabatan Kepala Bidang Perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk Eselon III/B menjadi Kepala Bagian Umum RSUD Nganjuk Eselon III/B, serta mengangkat para pegawai sebagaimana informasi yang diajukan terdakwa.<br /><br />Setelah pengangkatan terdakwa sebagai Kepala Bagian Umum RSUD Nganjuk dan pengangkatan para pegawai dimaksud, maka untuk merealisasikan uang syukuran yang akan diberikan kepada Taufiqurrahman, terdakwa M. Bisri kemudian menyiapkan uang sebesar Rp 400 juta, yang terdiri dari  100 juta rupiah merupakan uang pribadi terdakwa dan Rp 300 juta uang yang dikumpulkan oleh terdakwa dari para pegawai yang telah berhasil dipromosikan dan dimutasikan. Uang tersebut diterima terdakwa secara bertahap baik secara langsung maupun melalui Tien Farida Yani.<br /><br />Masih menurut JPU KPK dalam surat dakwaannya, sebagai kompensasi atas pelantikan diri terdakwa sebagai Kepala Bagian Umum RSUD Nganjuk dan para pegawai yang diusulkan oleh terdakwa, kemudian memberikan uang yang terkumpul itu kepada Taufiqurrahman melalui Joni Tri Wahyudi, Kepala SMP Negeri 3 Ngeronggot, yakni pada sekitar bulan Juli - Agustus 2017,  bertempat di rumah terdakwa di Jalan Semeru Gang I Rt 03 Rw 01 Desa Tanjungrejo, Kabupaten Loceret Kabupaten Nganjuk, diserahkan kepada Taufiqurrahman melalui Wahyudi sebesar Rp 200 juta. Kemudian oleh Joni Tri Wahyudi, diserahkan kepada Taufiqurrahman di Pendopo Kantor Bupati Nganjuk.<br /><br />“Pada tanggal 12 Oktober 2017, bertempat di Hotel Luminor Surabaya di Jalan Jemursari Nomor 206 Kota Surabaya, diarahkan kepada Taufiqurrahman melalui Suwandi sebesar Rp 100 juta. Pada tanggal 15 Oktober 2017, bertempat di rumah terdakwa diserahkan kepada Taufiqurrahman melalui Suandi sebesar 50 juta. <br /><br />Dan pada tanggal 17 Oktober 2017 bertempat di RSUD Nganjuk diserahkan kepada kepada Taufiqurrahman senilai Rp 50 juta. Bahwa uang sebesar Rp 200 juta yang diterima Suwandi, kemudian diserahkan kepada Taufiqurrahman melalui Rosid Husein Hidayat selaku ajudan Bupati Nganjuk di sebuah rumah makan di Surabaya,” beber JPU KPK Fitroh dalam surat dakwaannya.<br /><br />Pemberian uang sebesar Rp 400 juta kepada Taufiqurrahman selaku Bupati Nganjuk melalui Joni Tri Wahyudi dan Suandi, karena Taufiqurrahman telah mengangkat dirinya sebagai Kepala Bagian Umum RSUD Nganjuk, dan para pegawai lainnya sesuai usulan terdakwa atau pemberian itu berhubungan dengan promosi dan mutasi jabatan di lingkungan RSUD Nganjuk yang bertentangan dengan kewajiban Taufiqurrahman selaku Bupati Nganjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010.<br /><br />Sementara Harjanto, memberikan uang sebesar Rp 500 juta terhadap Buapti Nganjuk, terkait pengankatannya sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk. Pemberian uang tersebut oleh terdakwa diberikan dalam beberapa tahap. <br /><br />Pada sekitar bulan April 2017, terdakwa dihubungi Ibnu Hajar Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk yang merupakan orang kepercayaan Taufiqurrahman, agar menyiapkan uang sebesar Rp 100 juta untuk keperluan Taufiqurrahman yang sedang ada acara di Yogyakarta. Atas permintaan itu, terdakwa meminta Wisnu Anang Wibowo agar menyiapkan uang sebesar Rp 100 juta, tetapi yang sanggup disediakan Wisnu Anak Wibowo hanya sebesar Rp 80 juta. <br /><br />Setelah terdakwa menerima uang sebesar 80 juta itu, terdakwa kemudian menghubungi Ibnu Hajar dan menyampaikan bahwa uang sudah dapat diambil di rumahnya tetapi hanya Rp 80 juta. Ibnu Hajar Kemudian datang ke rumah terdakwa terletak di Desa Kwagean, Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk, lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar 80 juta tersebut kepada Ibnu Hajar. Kemudian Ibnu Hajar menyerahkan uang tersebut kepada Taufiqurrahman yang masih berada di Yogyakarta.<br /><br />Atas perbuatannya, M. Bisri pun dijerat dengan pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 64 ayat 1 KUHAP.  (Redaksi)

News Regional Tipikor Dirut RSUD Nganjuk “Terlibat” Pemberian Uang Suap Rp 150 juta Ke Bupati Taufiqurrahman

berita korupsi .co – Andai saja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak melakukan OTT (Operai Tangkap Tangan) terhadap para pejabat Khus...

»

Kasus Suap OTT Wali Kota Batu, Filipus Divonis 2 Tahun Penjara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh52NchN3L6rJj4yG5Quvyxpcoc8WPUHPqoqxlnNRg530mM-aV5Tp8k9JkQipdQikDB6KuPtj8_lA2gatinQFegQ0CRSyQIYKhbYaeSGnbgiQX5lIxZrlZ4ao7sxQmIPL1Z9Ci-l8M7KLc/s1600/OTT+Batu.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="500" data-original-width="500" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh52NchN3L6rJj4yG5Quvyxpcoc8WPUHPqoqxlnNRg530mM-aV5Tp8k9JkQipdQikDB6KuPtj8_lA2gatinQFegQ0CRSyQIYKhbYaeSGnbgiQX5lIxZrlZ4ao7sxQmIPL1Z9Ci-l8M7KLc/s640/OTT+Batu.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co – </b></span>Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang diketua Hakim Rochmat menyatakan, bahwa terdakwa Filipus Djap terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi Suap kepada Wali Kota Batu Eddy Rumpoko secara berlanjut, dan divonis pidana penjara selama 2 tahun, pada Senin, 22 Januari 2018.<br /><br />Majelis Hakim menjatuhkan hukum pidana penjara terhadap Direktur PT Dailbana Prima ini, sama dengan tuntutan JPU KPK. Sekalipun tertangkap tangan saat menyuap Wali Kota Batu, Pengusaha asal Kota Batu, Malang Jawa Timur ini masih diberi hukuman ringan oleh KPK maupun Majelis Hakim dengan mengabulkan sebagai JC (Jastice Collabolator).<br /><br />Aneh tapi nyata memang. Terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan kerana menyuap, lalu mengajukan sebagai JC, dengan alasan akan membantu penyidik KPK untuk mengungkap kasus yang terdakwa perbuat bersama sang Wali Kota dan Edi Setiawan selaku pejabat pengadaan.<br /><br />Andai saja terdakwa Filipus Djab, Eddy Rumpoko dan Edy Setiawan tidak terjaring OTT oleh KPK pada 16 September 2017 lalu, bisa jadi kasus suap di Kota Batu akan tetap “tumbuh ibarat pohon anggur ditanah yang subur” Kota Batu, Malang Jawa Timur. <br /><br />Dalam amar putusan Majelis Hakim menyatakan, bahwa Eddy Rumpoko selaku Wali Kota Batu, ingin memiliki mobil mewah merek Toyota Alphard yang harganya sekitar Rp 1,6 M. Kemudian Eddy Rumpoko memanggil Filipus Djab ke kantornya dan menyampaikan permintaan itu dengan imbalan beberapa proyek yang nilainya milliaran rupiah yang bersumber dari APBD Kota Batu, dan permintaan itupun dipenuhi oleh terdakwa.<br /><br />Kemudian pada tanggal 16 September 2017 lalu, Direktur PT Dailbana Prima salah satu rekana di Pemkot Batu ini mengadakan pertemuan dengan Edi Setyawan selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota (pemkot) Pemkot Batu di sebuah restoran milik Filipus di Kota Batu, untuk menyerahkan sejumlah uang sebagai fee sebesar Rp 100 juta.<br /><br />Beberapa menit kemudian setelah pertemuan keduanya, Filipus menuju rumah dinas Wali Kota Batu Eddy Rumpoko, untuk menyerahkan uang sebesar Rp 200 juta dalam pecahan Rp 50 ribu. Uang tersebut dimasukkan dalam kantong kertas atau paper bag dan selanjutnya tertangkap KPK.<br /><br />Atas perbuatanya, maka terdakwa pantaslah dijatuhui hukuman yang setimpal. Majelis Hakim juga mempertimbangkan, bahwa terdakwa sebagai Jastice Collabolator (JC) sebagai hukuman yang meringankan terdakwa, karena turut membantu penyidik KPK mengungkap kasus suap yang menyeretnya ke penjatra.<br /><br />Majleis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa Filipus Djab, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Suap yang berkelanjutan, sebagaimana diatur dan dan diancam dalam pasal 5 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto pasal 64 ayat (1) KUHPidana.<br /><br />“Mengadili; Menyatakan terdakwa Filipus Djab terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Suap yang berkelanjutan sebagaimana diatur dalam pasal pirmer. Menjatuhkan hukuman pidanapenjara selama 2 tahun dan denda sebesar Rp 50 juta subside 2 bulan kurungan,” ucap Hakim Rochmat.<br /><br />“Atas putusan ini, saudara berhak menyatakan menerima, menolak atau pikir-pikir dalm waktu 7 hari,” lanjut Hakim Rochmat.<br /><br />Penasehat Hukum terdakwa Filipus Djab, Luhut Simanjuntak pengacara asal Jakarta ini mengatakan pikir-pikir. “Kami menerima semua atas pertimbangan Majelis Hakim, tapi kami masih pikir-pikir,” kata Luhut. Hal yang sama juga diampaikan JPU KPK.<br /><br />Usai persidangan, Luhut Simanjutak selaku PH terdakwa Filipus Djab mengakatan, bahwa apa yang disampaikan Majelis Hakim dalam pertimbangannya adalah berdasarkan fakta. Namun saat ditanya alasan pikir-pikir, Luhut hanya mengatakan masih ada waktu 7 hari untuk pikir-pikir, apakah menerima atau banding.<br /><br />“Kita pikir-pikir dulu selama 7 hari. Kalau mengenai pertimbangan Majelis Hakim tadi, sudah sesuai dengan fakta persidangan,” kata Luhut.<br /><br />Sementara JPU KPK juga mengatakan hal yang sama. Namun saat ditanya mengenai tersangka Eddy Rumpoko yang saat terjaring OTT menjabat sebagai Wali Kota Batu, JPU KPK mengatakan, belum di limpahkan ke Pengadilan Tipikor karena masih menata berkas-berkasnya.<br /><br />“Belum dilimpahkan, nanti sekitar Pebruaruilah, kan banyak berkas-berkasnya yang harus ditata,” jawab JPU KPK.  (Redaksi)

News Regional Tipikor Kasus Suap OTT Wali Kota Batu, Filipus Divonis 2 Tahun Penjara

berita korupsi .co – Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang diketua Hakim Rochmat menyatakan, bahwa terdak...

»