Tersangka OTT Kadis Pertanian Provinsi Jatim Korban Pemerasan ?

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span id="goog_915870078"></span><span id="goog_915870079"></span></div> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4A4Ym-mK1JRCuNLXH5ISVMBMsQ8RdrvNDn-vAhKQVnULLgINcU_Msz0XRDRuFcDII9bOmKAGTBgsCFxgLf_H1zRo2p-0s7aEAae_9UgKFlwHVLNkhcH50NMVX3JTRwdVxjiAmw4d3x3I/s1600/Dari+Kiri.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="404" data-original-width="404" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4A4Ym-mK1JRCuNLXH5ISVMBMsQ8RdrvNDn-vAhKQVnULLgINcU_Msz0XRDRuFcDII9bOmKAGTBgsCFxgLf_H1zRo2p-0s7aEAae_9UgKFlwHVLNkhcH50NMVX3JTRwdVxjiAmw4d3x3I/s640/Dari+Kiri.jpg" width="640" /></a><b>beritakorupsi.co –</b> Kasus Korupsi maupun OTT (Operasi Tangkap Tangan) di Jawa Timur yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum (APH), yang semakin tahun semakin bertambah, harusnya menjadi “pukulan telak” bagi Pemerintah Daerah Jawa Timur, yang meraih berbagai penghargaan dari Pemerintah Pusat.<br /> <br /> Belum lama ini, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) berhasil melakukan Operasi Tangkap Tangan terhadap Dua Pejabat Pemprov. Jatim bersama 1 orang Stafnya dan salah seorang anggota Dewan yang terhormat bersama 3 Stafnya. Dalam OTT tersebut, penyidik KPK mengamankan uang ratusan juta rupiah.<br /> <br /> Para tersangka dalam kasus OTT tersebut diantaranya, Kepala Dinas (Kadis) Pertanian Jatim Bambang Heryanto bersama Stafnya Anang Basuki Rahmat, Rohayati (Kadis Peternakan Jatim), Dua Staf DPRD Komisi B yakni, Rahman Agung dan Santoso serta Mochamad Basuki, selaku  Ketua Komisi B DPRD Jatim dari Fraksi Partai Gerindra.<br /> <br /> Sebelumnya. Pada tahun 2002 lalu, Mochamad Basuki sudah pernah terjerat kasus Korupsi dan Dia pun dinyatakan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi. Dirinya pun dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 tahun dan baru bebas pada tahun 2003.<br /> <br /> Ternyata, pengalaman tidur dibalik jeruji besi tidak membuat Basuki jera. Buktinya, wakil rakyat itu kembali mendekam dibalik jeruji besi “milik” KPK karena dugaan menerima “upeti” dari Bambang Heryanto, selaku Kadis Pertanian Jatim.<br /> <br /> Uang yang diterima anggota Dewan yang terhormat itu, diduga erat kaitannya dengan pelaksanaan tugas pengawasan dan pemantauan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jatim tentang penggunaan anggaran tahun 2017.<br /> <br /> Namun hal itu dibantah oleh Penasehat Hukum (PH) tersangka Bambang Heryanto, Suryono Pane, saat dihubungi Wartawan Media ini melalui telepon seluler (HP)-nya, Selasa, 13 Juni 2017. <br /> <br /> Menurut Pane, tersangka Bambang Heryanto, yang menjabat sebagai Kadis Pertanian pada Januari tahun ini, adalah korban pemerasan. <br /> <br /> “Itu tidak ada kaitannya dengan anggaran. Karena Dia (Bambang Heryanto) baru menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian pada Januari 2017 yang seharusnya sudah pensiun, namun diperpanjang. Kalau boleh dibilang, Dia adalah korban pemerasan,” kata Pane, yang juga mantan PH Tiga terdakwa kasus Korupsi Bawaslu Jatim yang divonis bebas.<br /> <br /> Pane melanjutkan, uang yang diserahkan Kepala Dinas Pertanian kepada Ketua Komis B adalah uang pribadinya sebesar Rp 150 juta dan uang pinjaman dari Stafnya sebesar 150 juta sekaligus menghantarnya ke “Hotel Prodeo”.<br /> <br /> “Ini kan sudah tradisi. Dia belum diperiksa sebagai tersangka. Dia ditekan agar kinerjanya boleh dibilang bagus. Uang itu tidak ada kaitannya dari anggaran. Uang itu adalah uang pribadinya sebesar Rp 150 juta dan uang pinjaman dari Stafnya itu 150 juta,” ujar Pane. <br /> <br /> <br /> Apa yang dijelaskan Pane, menjadi pertanyaan. Kalau benar, Kepala Dinas Pertanian ada sebagai korban pemerasan oleh Ketua Komis B DPRD Jatim, mengapa tidak melapokan hal itu kepada Tim Saber Punli Jatim atau ke Aparat Penegak Hukum ?  (Redaksi)

News Tipikor Tersangka OTT Kadis Pertanian Provinsi Jatim Korban Pemerasan ?

beritakorupsi.co – Kasus Korupsi maupun OTT (Operasi Tangkap Tangan) di Jawa Timur yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum (APH), yang s...

»

Kasus Korupsi Bawaslu Jatim “Ibarat Nasi Sudah Jadi Bubur”

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpBeJ4n5r40Msc1afeDUBO-cAIDEraEyxEUpQfU7LzJbEb53WvqYeMnJx3mzkgzwQoZ3SrRqaxRnrTDSsUjjkfpr_PUdhRcTeFJxaAmc2D-t8QMoCbRLb8R-gBesiagtFjT8PFIEJZy_g/s1600/Amru.png" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1024" data-original-width="1024" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpBeJ4n5r40Msc1afeDUBO-cAIDEraEyxEUpQfU7LzJbEb53WvqYeMnJx3mzkgzwQoZ3SrRqaxRnrTDSsUjjkfpr_PUdhRcTeFJxaAmc2D-t8QMoCbRLb8R-gBesiagtFjT8PFIEJZy_g/s640/Amru.png" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Amru menunjukkan barang bukti dalam persidangan Jilid IV</td></tr> </tbody></table> <b>beritakorupsi.co –</b> “Ibarat nasi sudah jadi bubur!”. Inilah yang terajdi dalam kasus Korupsi dana Pilgub Jatim yang menyeret 14 orang terdakwa, dan 10 dantaranya sudah di Vonis terlebih dahulu oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor. Karena perkara ini dibagi menjadi 4 “jilid”, sejak 2015, walau penyidikan dan penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik Polda Jatim bersamaan pada tahun 2015 lalu.<br /> <br /> Andaikan ke 14 terdakwa disidangkan bersamaan, dengan JPU dan Majelis Hakim yang sama, bisa jadi, kasus yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 5,3 milliar akan lebih jelas dan terang benderang untuk diketahui masyarakat. Namun faktanya, para terdakwa ini yang dibagi dalam 4 Jilid, disidangkan dalam waktu 3 tahun sejak 2015 hingga 2017, dengan JPU dan Majelis Hakim yang berbeda. Pada hal, saksi dan barang/alat bukti (BB), boleh diaktakan hamper sama. <br /> <br /> Lalu, mengapa penyidik Polda Jatim dan Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur (Kejati Jatim) “mengulur” hingga 3 tahun ?. Berbeda dengan kasus Korupsi dana Pilpres 2014 sebesar Rp 12 M di KPU Jatim, yang menyeret 10 terdakwa, kasus Korupsi KUR (Kredit Usaha Rakyat) Bank Jatim Jombang tahun 2011 sebesar Rp 50 M, yang menyeret 13 terdakwa, dapat disidangkan dengan waktu yang hampir sama ? <br /> <br /> Dalam kasus ini, terdakwa utama (Jilid I tahun 2015) adalah Amru, selaku Sekretaris Bawaslu Jatim sekaligus selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), Gatot Sugeng Widodo (Bendahara Bawaslau), Anang Kuswaini (Calo yang juga rekanan), Endriyono (Rekanan/Pimpnan CV Canopus). Keempatnya divonis bersalah.<br /> <br /> Jilid II, Dr. Sufyanto, (Ketua Bawaslu) serta dua komisioner, Andreas Pardede dan Sri Sugeng, Ketiganya di Vonis bebas. Dan III, Rochmat Budi Utomo, Firdaus dan Ali Sodikin (Ketiganya rekanan dan divonis bersalah). <br /> <br /> Sementara Jilid IV ini yakni, Arif Rasmadin, Imam Widodo, Darmini Binti Jumiati dan Samudji Hendrik Susilo Bali atau Hendrik (perkara tersendiri), selaku Pejabat Pengadaan sekaligus sebagai pelapor kasus ini ke Penyidik Polda Jatim. Hendrik pun beruntung. Walau berstatus tersangka/terdakwa, dirinya mendapat perlindungan dari LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban).<br /> <br /> Sebagai saksi kunci dalam perkara ini adalah Sapto (Staf Hendrik) dan Pasaru Palembangan (Kordiantor Keuangan).<br /> <br /> Dugaan Korupsi Korupsi adalah pengadaan fiktif dan dana THR (Tunjangan Hari Raya) dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2013 lalu, dengan anggaran bersumber dari dana hibah APBD dalam bentuk NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah), antara Ketua Bawaslu dengan Gubernur Jawa-Timur, sebesar Rp 142 M.<br /> <br /> Kasus ini terjadi pada tahun 2013 lalu sekaligus untuk pertama kalinya, Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Jatim, menerima dana Hibah dari APBD dalam bentuk NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) untuk pelaksanaan Pilgub Jatim 2013 sebesar Rp 142 milliar, dan 11 milliar rupiah, dipergunakan oleh Bawaslu Jatim untuk pelaksanaan tahapan Pilgub, dan sisanya dipergunakan oleh 38 Panwaslu (Panitia Badan Pengawas Pemilu) Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. <br /> <br /> Dana sebesar Rp 11 M yang dipergunakan Bawaslu Jatim untuk pengadaan barang dan jasa diantaranya, mencetak Spanduk sebanyak 2.400.000 dengan 5 tahapan, mencetak buku panduan dan kaus sebanyak 8600 potong termasuk dana untuk perjalanan dinas oleh Bawaslu Jatim. Dana tersebut baru dicairkan sekitar Maret 2013, sementara Bawaslu sudah mulai melaksanakan tahapan Pilgub pada Januari 2013. Selama pelaksanaan tahapan pilgub, Bawaslu menggunakan uang pribadi dan dana pinjaman. Penggantian dana tersebut baru dibayarkan menjelang hari Raya Idul Fitri 2014. <br /> <br /> Untuk pengadaan barang dan jasa di Bawaslu Jatim, Amru, selaku Sekretaris yang juga menjabat sebagai KPA, menunjuk CV Canopus untuk mengerjakan 2.400 Spanduk untuk 5 tahapan yang nilanya masing-masing tahapan dibawah 200 juta rupiah, termasuk untuk mencetak buku panduan juga nilanya dibawah 200 juta. Menurut Amru, penunjukan CV Canopus karena Pejabat Pengadaan belum membuat persiapan, sementara waktu pelaksanaan Pilgub semakin dekat.<br /> <br /> Ternyata dalam pelaksanaan, ada 4 profil CV (rekanan) yang dipinjam Pasaru Palembangan dan Anang Kusaeni atas perintah Hendrik. Ke 4 CV tersebut semula hanya sebagai pembanding untuk mengerjakan pengadaan 8600 potong kaus. Karena yang mengerjakan adalah rekanan dari Jakarta. Namun faktanya, ke 4 CV tersebut justru mengerjakan semua pekerjaan dalam pengadaan di Bawaslu. <br /> <br /> Pada hal, Hendrik mengetahui, kalau CV Canopus telah mengerjakan Spanduk dan buku. Pembayaran sudah dilakukan di Kantor Bawaslu. Hal ini terungkap dalam persidangan Jilid I. untuk mengerjakan dokumen-dokumen pengadaan ke 4 CV tersebut dikerjakan oleh Sapto atas perintah Hendrik.<br /> <br /> Ada yang Aneh dalam perkara ini. Dokumen CV Canopus selaku rekanan yang ditunjuk oleh Amru termasuk hasil audit BPKP atas permintaan Sekretaris Bawaslu, tidak dijadikan menjadi bukti dalam perkara ini. yang lebih anehnya lagi, Pegawai BPKP Jatim yang menjadi Ahli dalam kasus Jilid II, membuat keterangan palsu dalam persidangan jilid II. Bahkan ahli dari BPKP itu sempat diancam akan dilaporkan ke Polisi oleh Suryono Pane selaku Penasehat Hukukum terdakwa.<br /> <br /> Tidak hanya itu. Beberapa saksi dari Panwaslu Kabupaten/Kota yang dihadirkan di persidagan Jilid II mengakui di hadapan Majelis Hakim bahwa, dana yang semula adalah dana perjalanan dinas, yang dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dikatakan menjadi dana THR (Tunjangan Hari Raya) adalah, karena para saksi mendapat tekanan dari penyidik Polda Jatim. Dan masing-masing saksi diminta mengembalikan dana tersebut ke penyidik. Kalau para saksi tidak mau mengembalikan, diancam akan disalahkan.<br /> <br /> Belum lagi keterangan saksi dari salah seorang Manager Hotel di Malang yang dipakai Bawaslu Jatim dalam tahapan Pilgub yang mengatakan kepada Majelis Hakim bahwa, sisa anggaran sebesar Rp 160 juta dikembalikan kepada Hednrik dalam dua tahap.<br /> <br /> Dalam persidangan (Jumat, 12 Pebruari 2013) juga terrungkap atas keterangan saksi yang juga terdakwa, Ahmad Khusaini, mengatakan bahwa, yang meminjam profil CV adalah dirinya atas perintah Samudji Hendrik Susilo Bali dan Pasaru Palembangan dengan imbalan uang sebesar 300 ribu rupiah.<br /> <br /> Pada Senin, 11 Juni 2017, hal ini terungkap lagi dalam persidangan Jilid IV, oleh Amru yang dihadirkan oleh JPU dalam persidangan yang di Ketuai Hakim Rochmad. Dihadapan Majelis Hakim, Amru menjelaskan secara jelas mulai dari asal anggaran hingga penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik Polda Jatim. <br /> <br /> Amru menjelaskan, kalau dirinya pernah membuat surat pembatalan kontrak atas 4 CV setelh diketahui ada kejanggalan, namun dokumen itu hilang. Setelah hilangnya dokumen itu, hingga amru membuat nota Dinas karena selama 8 bulan, Bendahara belum juga membuat laporan pengeluaran. Kemudian menurut Amru, dirinya pernah diminta menandatangani surat berupa LPJ yang dibuat oleh Ketua Bawaslu Jatim kepada Gubernur. Namun Amru menandatangani dengan membuat catatan dibawah surat yang intinya, bahwa surat tersebut tidak dapat dipergunakan. Namun faktanya, surat tersebut menurut Amru, dikirimkan ke Gubernur Jatim.<br /> <br /> Tidak hanya disitu. Kepada Majelis, Amru mengatakan, kalau dirinya sudah pernah melaporkan ke Gubernur termasuk meminta BPKP untuk melakukan audit di Bawaslu dengan Nomor : 966/PW13/2/2014 tanggal 25 Juli 2014. Dari hasil audit tersebut ditemukan adanya penyimpangan sebesar Rp 3.702.084.546. dan sebagai petunjuk BPKP, meminta kepada Ketua Bawaslu untuk memerintahkan Sekretaris Bawaslu melaporkan ke Gubernur dan kepada Aparat Penegak Hukum.<br /> <br /> “Saya sudah melaporkan ke Gubernur. Saya juga sudah pernah meminta BPKP untuk melakukan audit, ada kerugian negara sebesar Rp 3.702.084.546. Ini ada dokumen yang baru saya temukan, yang tidak pernah diperiksa penyidik,” kata Amru. <br /> <br /> “Ini kan tanggung jawab saudara selaku KPA. Harusnya melaporkannya ke Gubernur. Kalau tidak mampu, kenapa nggak menolak,” ucap Ketua Majelis Hakim yang “sedikit ceramah” dan tidak mempertimbangkan keterangan amru. Karena Amru dianggap bersalah dan bertanggung jawab mengenai dana hibah Pemprov Jatim.<br /> <br /> Apapun yang dijelaskan Amru, sejujur apapun Amru, bersumpah apapun Amru, semuanya sudah tidak berarti. “Nasi sudah jadi bubur”, dirinya pun sudah divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor dan dinyatakan bersalah yang saat ini menunggu putusan Mahkamah Agung RI dan putusan PK. Akankah yang “Hitam” menjadi “Putih” ?. Amru pun hanya berharap ada “Malaikat” untuk membuka “tabir” kasus Korupsi yang menyeret dirinya.  (Redaksi)<br /> <br />

News Tipikor Kasus Korupsi Bawaslu Jatim “Ibarat Nasi Sudah Jadi Bubur”

Terdakwa Amru menunjukkan barang bukti dalam persidangan Jilid IV beritakorupsi.co – “Ibarat nasi sudah jadi bubur!”. Inilah yang teraj...

»

DPP PJI Bagi-Bagi Takjil Menjelang Buka Puasa

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBbUHBajfDznqVvRmy2OOK5xr3dk8Cfo_jNXoK9yAYQ222OTprASF2XSC1earoTJx6c7oKbzEey3Gy0RC-X1ecwjazHVU7QEqlv0BLZklYFeXkJQ4dwZoDeYSrtzoVxUT66tdos6NBK0c/s1600/DPP+PJI.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBbUHBajfDznqVvRmy2OOK5xr3dk8Cfo_jNXoK9yAYQ222OTprASF2XSC1earoTJx6c7oKbzEey3Gy0RC-X1ecwjazHVU7QEqlv0BLZklYFeXkJQ4dwZoDeYSrtzoVxUT66tdos6NBK0c/s640/DPP+PJI.jpg" width="640" /></a></div> <b>beritakorupsi.co – </b>Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Jurnalis Indonsesi (DPP PJI), melaksanakan safari Ramadhan dengan membagi-bagikan takjil kepada masyarakat pengguna Jalan frontage A.Yani, pada Sabtu, 11 Juni 2017. <br /><br />Ketua Umum Hartanto Bukhori, Jentar Sitinjak (Humas), Subagiyo (Sekjen) dan pengurus DPP PJI lainnya bersama puluhan anggota PJI, membagikan takjil kepada ratusan pengguna jalan yang sedang melintas di depen gedung JX (Jatim Expo) International menjelang buka puasa.<br /><br />Ketua Umum PJI Hartanto Bukhori mengatakan, pembagian takjil yang dilakukan PJI adalah, sebagai rasa kepedulian bagi sesama, terutama bagi mereka yang sedang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadhan ini.<br /><br />“Kita melakukan ini sebagai rasa kepedulian PJI kepada sesama, terutama bagi saudara-saudara kita yang sedang menjalankan ibadah puasa. Kegiatan ini adalah salah satu program DPP PJI. Pembagian takjil yang kita lakukan saat ini adalah sikap kebersamaan pengurus dan anggota PJI,” kata Buchori.<br /><br />Humas DPP PJI menambahkan, lebih dari 750 kotak yang berisi makanan berupa roti dan minuman ringan adalah bantuan dari semua anggota dan pengurus PJI. Jentar juga menambahkan, selain bagi-bagi takjil, DPP PJI akan mengadakan acara Halal Bihalal bersama dengan Pimpinan Redaksi Media lainnya, sebelum menjelang HUT (Hari Ulang Tahun) PJI yang ke-19 pada Agustus mendatang,<br /><br />“Ada sekita 750 kotak lebih takjil yang kita bagikan hari ini, dan semuanya adalah partisipasi dari anggota dan pengurus PJI. Selain kegiatan ini, DPP PJI akan mengadakan acara Halal Bihalal bersama dengan Pimpinan Redaksi Media lainnya, sebelum menjelang HUT (Hari Ulang Tahun) PJI yang ke-19 pada Agustus mendatang,” lanjut Humas DPP PJI ini.  (Redaksi)<br />

Regional DPP PJI Bagi-Bagi Takjil Menjelang Buka Puasa

beritakorupsi.co – Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Jurnalis Indonsesi (DPP PJI), melaksanakan safari Ramadhan dengan membagi-bagikan takjil...

»

Saksi Kunci Kasus Korupsi Bawaslu, Mengaku Diperintah Terdakwa

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEih-Rno1KnGcuO04eSjNSUWeYdEU3V1TEIfa0_nH3vNQIxZRYrlemyOloUhhKsmASDkOPdsIpy3wLG2ckny1Gfqhzi-5fd3CdclqIEhfMhl9bD01Y9e0AzHJhrHUMDfAYorptEL6x9JX-A/s1600/page.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEih-Rno1KnGcuO04eSjNSUWeYdEU3V1TEIfa0_nH3vNQIxZRYrlemyOloUhhKsmASDkOPdsIpy3wLG2ckny1Gfqhzi-5fd3CdclqIEhfMhl9bD01Y9e0AzHJhrHUMDfAYorptEL6x9JX-A/s640/page.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto atas, saksi Sapto(baju batik) bersama terdakwa Hendrik saat dihadapan Majelis melihat Bukti dari JPU dan foto bawah, saksi Pasaru Palembangan</td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><br /></td></tr> </tbody></table> <br /> <b>beritakorupsi.co –</b> Pada Jumat, 9 Juni 2017, JPU (Jaksa Penuntut Umum) dari Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur (Kejati Jatim), menghadirkan saksi kunci di persidangan dalam kasus perkara Korupsi dana Hibah Pilgub Jatim tahun 2013 lalu, yang merugikan keuangan negara sejumlah Rp 5,3 milliar dari total anggaran sebesar Rp 11 milliar yang bersumber dari dana NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) APBD Jatim, Khusus untuk dipergunakan oleh Bawaslu Jatim dalam tahapan pelaksanaan Pilkada.<br /> <br /> Sapto, adalah saksi kunci dalam perkara Korupsi dana Pilgub Jatim yang menyeret 14 orang terdakwa, dan 10 dantaranya sudah di Vonis terlebih dahulu oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor. Karena perkara ini dibagi menjadi 4 “jilid”, walau penyidikan dan penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik Polda Jatim bersamaan pada tahun 2015 lalu.<br /> <br /> Andaikan 14 terdakwa dalam perkara Korupsi Bawaslu Jatim ini disidangkan bersama-sama,  seperti kasus Korupsi dana Pilpres (pemilihan Presiden) tahun 2014, yang merugikan keuangan negara sejumlah Rp 12 milliar di KPU (Komisi Pemilihan Umum) Jatim yang menyeret 10 orang terdakwa, bisa jadi akan lebih “terang benderang”.<br /> <br /> Memang, dalam kasus Korupsi Bawaslu Jatim ini ada dua hal, yang pertama mengenai pengadaan fiktif berupa pembuatan Spanduk sebanyak 2400 pcs, pengadaan buku panduan, pengadaan kaos, yang menyeret 4 rekanan, 1 calo dan 6 dari Bawaslu serta kasus kedua adalah perjalanan dinas yang menyeret pejabat-pejabat Bawaslu termasuk Ketua Bawaslu Jatim Dr. Sufiyanto yang divonis bebas.<br /> <br /> Dalam kasus ini terjadi pada tahun 2013 lalu. Untuk pertama kalinya, Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) menerima dana Hibah dari APBD Pemrov. Jatim dalam bentuk NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) untuk pelaksanaan Pilgub Jatim 2013 sebesar Rp 142 milliar, dan 11 milliar rupiah dipergunakan oleh Bawaslu Jatim untuk pelaksanaan tahapan Pilgub, dan sisanya dipergunakan oleh 38 Panwaslu (Panitia Badan Pengawas Pemilu) Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. Dan tahun yang sama, Bawaslu juga menerima dana APBN untuk pelaksanaan Pilpres sekitar awal tahun 2014. <br /> <br /> Dana sebesar Rp 11 M yang dipergunakan Bawaslu Jatim untuk pengadaan barang dan jasa diantaranya, mencetak Spanduk sebanyak 2.400.000 dengan 5 tahapan, mencetak buku panduan dan kaus sebanyak 900 potonng termasuk untuk perjalanan dinas oleh Bawaslu Jatim. Dana tersebut baru dicairkan sekitar Maret 2013, sementara Bawaslu sudah mulai melaksanakan tahapan Pilgub pada Januari 2013. <br /> <br /> Untuk pengadaan barang dan jasa di Bawaslu Jatim, Amru, selaku Sekretaris yang juga menjabat sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), menunjuk CV Canopus untuk mengerjakan 2.400 Spanduk untuk 5 tahapan yang nilanya masing-masing tahapan dibawah 200 juta rupiah, termasuk untuk mencetak buku panduan juga nilanya dibawah 200 juta rupiah. Sehingga PL (Penunjukkan Langsung) CV Canopus oleh KPA dianggap tidak menyalahi Peraturan Presiden (Perpres) No 54/2010 dan perubahan Perpres No 70/2012 tentang pengadaan Barang dan Jasa.<br /> <br /> Ternyata dalam pelaksanaan, ada 4 profil CV (rekanan) yang dipinjam Pasaru Palembangan dan Anang Kusaeni atas perintah Hendrik tanpa sepengetahuan Amru. Kemudian profil CV tersebut diserahkan kepada Samudji Hendrik Susilo Bali (Hendrik). Hendrik menyuruh Sapto selaku stafnya, untuk mengerjakan dokumen-dokumen pengadaan tersebut dengan mencontoh File yang diberikan Hendrik. Pada hal, Hendrik mengetahui, kalau CV Canopus telah mengerjakan Spanduk dan buku dan sudah dilakukan pembayaran di Kantor Bawaslu. Hal ini terungkap dalam persidangan Jilid I. Disinilah menjadi “biang kerok” terjadinya kasus yang menyeret 14 orang terdakwa mulai dari Jilid I hingga Jilid IV ini. <br /> <br /> Dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Rochmad, saksi Sapto mengatkan bahwa, dirinyalah yang mengerjakan dokumen-dokumen pengadaan atas perintah Hendrik. Dia (Sapto) mengakui, dirinya hanya mengerkan sesuai nilai anggaran dalam kontrak yang diterimanya dari Hendrik.<br /> <br /> “Saya yang mengerjakan dokumen kontrak atas perintah Hendrik. Filnya sudah ada, jadi hanya mengerjakan. Saya tidak membuat nilainya karena sudah ada nilai anggarannya. Saat mengerjakan, awalnya saya diawasi oleh Hendrik. Tapi selanjutnya tidak. Kata Hendrik, ini sesuai perintah atasan,” kata Sapto menjelaskan kepada Majelis Hakim.<br /> <br /> Apa yang dijelaskan Sapto dalam jilid IV ini, sama dengan keterangannya pada saat jilid I dengan terdakwa Amru. <br /> <br /> Selain Sapto, JPU juga menghadirkan saksi Pasaru Palembangan selaku Konsultan Keuangan. Kepada Majelis Hakim, Pasaru menjelaskan terkait dokumen kontrak, bahwa yang membuat adalah Hendrik. Apa yang dilakukan Hendirik, menurut saksi adalah atas perintah atasan. Saat ditanya JPU atasan yang dimaksud dalam hal pengadaan, saksi menyebut nama Amru.<br /> <br /> “Hendrik mengatakan kalau itu atas perintah atasan. Kalau atasannya adalah Pak Amru,” kata Pasaru.<br /> <br /> Ada yang Aneh dalam perkara ini. Dokumen CV Canopus selaku rekanan yang ditunjuk oleh Amru termasuk hasil audit BPKP atas permintaan Sekretaris Bawaslu, tidak dijadikan menjadi bukti dalam perkara ini. yang lebih anehnya lagi, Pegawai BPKP Jatim yang menjadi Ahli dalam kasus Jilid II, membuat keterangan palsu dalam persidangan jilid II. Bahkan ahli dari BPKP itu sempat diancam akan dilaporkan ke Polisi oleh Suryono Pane selaku Penasehat Hukukum terdakwa.<br /> <br /> Tidak hanya itu. Beberapa saksi dari Panwaslu Kabupaten/Kota yang dihadirkan di persidagan Jilid II mengakui di hadapan Majelis Hakim bahwa, dana yang semula adalah dana perjalanan dinas, yang dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dikatakan menjadi dana THR (Tunjangan Hari Raya) adalah, karena para saksi mendapat tekanan dari penyidik Polda Jatim. Dan masing-masing saksi diminta mengembalikan dana tersebut ke penyidik. Kalau para saksi tidak mau mengembalikan, diancam akan disalahkan.<br /> <br /> Belum lagi keterangan saksi dari salah seorang Manager Hotel di Malang yang dipakai Bawaslu Jatim dalam tahapan Pilgub yang mengatakan kepada Majelis Hakim bahwa, sisa anggaran sebesar Rp 160 juta dikembalikan kepada Hednrik dalam dua tahap.<br /> <br /> Dalam persidangan (Jumat, 12 Pebruari 2013) juga terrungkap atas keterangan saksi yang juga terdakwa, Ahmad Khusaini, mengatakan bahwa, yang meminjam profil CV adalah dirinya atas perintah Samudji Hendrik Susilo Bali dan Pasaru Palembangan dengan imbalan uang sebesar 300 ribu rupiah.<br /> <br /> “Yang meminjam profil itu saya atas perintah pak Hendrik dan pak Saru (Pasaru Palembangan). Saya dikasih uang 300 ribu oleh pak Hendrik. Saya kenal pak Hendrik dari pak Saru. Saya sudah kenal lama dengan Pasaru,” kata Khusaini kepada Majelis Hakim saat itu.<br /> <br /> Namun ada yang menjadi “teka teki” dalam keterangan saksi/terdakwa Khusaini dan Gatot (selaku Bendahara) yakni, tentang pelunasan kepada rekanan sebesar Rp 669.810.000. Pembayaran atau pelunasan sebesar Rp 669.810.000 itu sesuai kontrak yang ada atas nama CV Singgasana Putih dan CV Jatayu Era Global adalah, CV yang dipinjam Khusaini.<br /> <br /> Sementara nilai kontrak yang sah atas nama CV Canopus, adalah sebesar Rp 221.426.000 dibayarkan langsung oleh bendahara. Keterangan Khusaini dan Gatot dalam persidangan, bahwa uang sejumlah Rp 669.810.000 dimasukkan kedalam plastik kresek oleh Gatot, kemudian diletakkan diatas meja kerja Amru, setelah terdakwa Khusaini menandatangani kwitansi atas permintaan Amru. <br /> <br /> Mengapa pembayaran dan penandatanganan kwitansi kontrak sebesar Rp 669 juta lebih, kepada Khusaini, sementara kehadiran terdakwa Khusaini di Bawaslu adalah selaku “calo” peminjam profil CV atas perintah Hendrik dan Pasaru.<br /> <br /> Pada hal, sebelumnya sudah ada pembayaran yang dilakukan oleh terdakwa Gatot selaku Bendahara kepada terdakwa Khusaini sebesar Rp 49 juta, yang menurut terdakwa Khusaini, bahwa uang tersebut diberikan kepada Hendrik. Terdakwa Khusaini hanya menerima imbalan sebesar 300 ribu puiah. Faktanya, keterangan terdakwa Khusaini sudah ada perubahan saat di penyidikan.<br /> <br /> Berdasar informasi, terdakwa Amru akan dihadirkan sebagai saksi pada persidangan, Senin, 12 Juni 2017.  (Redaksi)

News Tipikor Saksi Kunci Kasus Korupsi Bawaslu, Mengaku Diperintah Terdakwa

Foto atas, saksi Sapto(baju batik) bersama terdakwa Hendrik saat dihadapan Majelis melihat Bukti dari JPU dan foto bawah, saksi Pasaru Pal...

»

“Raja, Ratu Dan Putra Mahkota” Madiun Di Pengadilan Korupsi

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjiqJk09xG4NSAhXl_62fdkZOR6AHRgEUm96_JUlqp3SQ116k-oUR4RceqpvmIMsh-tEJobj2M5KEtYvh_9yhuTExKPKKPctgea6ekRzL4gfkyYaAVd5ZIgHiod8IfvyD2vpeWAhTCLc30/s1600/Endang+S.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="1362" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjiqJk09xG4NSAhXl_62fdkZOR6AHRgEUm96_JUlqp3SQ116k-oUR4RceqpvmIMsh-tEJobj2M5KEtYvh_9yhuTExKPKKPctgea6ekRzL4gfkyYaAVd5ZIgHiod8IfvyD2vpeWAhTCLc30/s640/Endang+S.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Endang Suliestyawati, istri terdakwa Bambang Irianto </td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: large;"><b>#Akankah “Raja” Madiun “Menyeret Ratu Dan Putra Mahkotanya” Dalam Kasus TPPU Ke Pengadilan Tipikor ?#</b></span><br /> <br /> <br /> <br /> <br />  beritakorupsi.co – Terdakwa Bambang Irianto, semasa aktif menjadi Wali Kota Madiun sejak 2009 - 2016, sebelum ditetapkan menjadi tersangka pada Desember 2016 oleh  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam kasus Korupsi pembangunan Pasar Besar Madiun (PBM) tahun 2009 lalu, Dia diibaratkan sebagai Raja yang berkuasa dan tak “tersentuh” oleh siapapun termasuk aparat penegak hokum.<br /> <br /> Sebab, sebelum ditangani KPK, kasus pembangunan PBM sudah ditangani oleh Kejaksaan Negeri Madiun dan kemudian diambil alih oleh Kejaksaan Tinggi - Jawa Timur, namun entah mengapa, kasus itu “hilang bagaikan ditiup angin puting beliung” dalam perjalanan antara Madiun dengan Surabaya (Kantor Kejati).<br /> <br /> Penetapan tersangka terhadap Bambang Irianto oleh penyidik KPK, ternyata tidak hanya dalam kasus pembangunan PBM, melainkan bertambah ke kasus TPPU (Tindak Pidana Pencucuian Uang).  Sebab, uang sekitar 57 milliar yang dimiliki Bambang Irianto, selain dari pembangunan proyek Pasar Besar Madiun juga berasal dari 33 SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Kepala Dinas), Camat dan Lurah serta para rekanan/kontraktor di lingkungan Pemkot (Pemerintah Kota) Madiun, yang tidak ada dasar hukumnya serta bertentangan dengan jabatannya sesuai dengan UU Korupsi salah satunya.<br /> <br /> Sebahagian dari uang yang diperoleh  Bambang Irianto selaku Wali Kota Madiun ini, selain “mengalir” ke Istri dan anak terdakwa, ternyata “mengalir” juga kepada para pejabat Forpimda (Forum Pimpinan Daerah) Madiun termasuk ke salah seorang wanita yang berprofesi sebagai Dosen  yakni, “Lilana” yang kabarnya adalah istri sah salah seorang “ulama” di Jombang. <br /> <br /> Selain itu, terdakwa Bambang Irianto juga “mengalirkan” sebahagian uang yang diperolehnya keseorang wanita “teman akrabnya” yang berprofesi sebagai Dosen dan kabarnya, bahwa “Liliana” juga istri sah salah seorang “ulama” di Jombang. <br /> <br /> Namun apakah para pejabat Forpimda itu akan diperiksa sabagai tanggung jawab dalam hukum atau akan dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi ????? <br /> <br /> Dan untuk yang pertama kalinya, sejak Bambang Irianto dijebloskan ketahanan KPK di Jakarta dan kemudian dipindahkan ke Rutan Medaeng, saat ini diadili di Pengadilan Tipikor, “Raja” Madiun ini dapat berkumpul bersama “sang ratu” istrinya,   Endang Suliestyawati dan “Putra Mahkotanya” Bonnie Laksamana.<br /> <br /> Kehairan Endang Suliestyawati, Bonnie Laksamana dan Liliana ke Pengadilan Tipikor yang dihadirkan oleh JPU dari KPK, bukan untuk melepas rindu, melainkan untuk memberikan penjelasan kepada Majelis Hakim terkait kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menyeret orang yang dicintainya. Sayangnya, wanita teman akrab terdakwa tidak hadiri denga alasan yang tidak jelas.<br /> <br /> Dihadapan Majelis Hakim yang di Ketuai Hakim H.R. Unggul Warso Mukti, Endang Suliestyawati mengatakan, kalau pria yang dicintainya (terdakwa) adalah seorang pengusaha minyak sejak 1972 sebelum menikah dengannya. Menjawab pertanyaan JPU KPK terkait Emas seberat 25 kg, Endang mengatakan dibeli saat melaksanakan perjanan umroh.<br /> <br /> “Pengusaha minyak sejak 1972 sebelum menikah. Sekarang ada 10 SPBU itu adalah perusahaan keluarga. Saya mengambil uang kapan aja sesuai kemauan. Emas dibeli saat umroh,” kata Endang.<br /> <br /> Sementara Boni mengatakan dihadapan Majelis Hakim, kalau dirinya sudah menjadi poengusaha sejak sekolah. Terkait pembangunan Pasar Besar Madiun, Dia (Boni) membantah kalau dirinya yang memasok matrila. Pada hal, keterangan beberapa saksi sebelumnya menyebutkan bahwa perushaan Bonilah yang memasiok matrial untuk pembangunan Pasar Madiun yang menyeret Bapaknya menjadi terdakwa saat ini.<br /> <br /> Keterangan Boni ini ternyata belum cukup, sehingga dirinya akan dihadirkan pada persidangan berikutnya bersama Liliana dan saksi lainnya.<br /> <br /> Usai persidangan, terkait keternagan istri terdakwa, JPU KPK Fitroh mengatakan, bahwa apa yang dikatakan saksi tidak masuk akal. Alasannya, karena suatu perusahaan harus jelas dalam pengeluaran keuangan.<br /> <br /> “Ia wajarlah keterangan istri terdakwa pasti bela terdakwa. Tapi kita akan melihat, apa yang dijelaskan itu didukung oleh bukti-bukti. Ada uang yang masuk kerekeningnya. Nyambung nggak dengan apa yang dijelaskan. Masuk akal nggak, uang perusahaan yang sudah diambil kemudian diserahkan ke Bambang lalu disetorkan kembali. Dan tidak masuk akal kalau mengambil uang dari perusahaan (SPBU) semaunya sendiri. Ini kan perusahaan, dikelola.semua aka nada catatannya,” ujar JPU KPK Fitroh.  (Redaksi)<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_Wy38s9RfRokiM6B5mTSinCGXx2ASwRMbTEW1z7SIyAIhWyvMX8zS8FT6pUXK7wcqeJ-2Vxiek_XQWmPSEFpAbS50t84GtbnsA7ZEzq2p8RWkacBqXdGbnvBQp1D2vDd8oF3qp5vpA3g/s1600/Endang+dan+Boni.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="768" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_Wy38s9RfRokiM6B5mTSinCGXx2ASwRMbTEW1z7SIyAIhWyvMX8zS8FT6pUXK7wcqeJ-2Vxiek_XQWmPSEFpAbS50t84GtbnsA7ZEzq2p8RWkacBqXdGbnvBQp1D2vDd8oF3qp5vpA3g/s640/Endang+dan+Boni.jpg" width="640" /></a></div>

News Tipikor “Raja, Ratu Dan Putra Mahkota” Madiun Di Pengadilan Korupsi

Endang Suliestyawati, istri terdakwa Bambang Irianto #Akankah “Raja” Madiun “Menyeret Ratu Dan Putra Mahkotanya” Dalam Kasus TPPU Ke Pen...

»