BERITAKORUPSI.CO

Tertangkap OTT, Ketua DPRD Kota Mojokerti Diadili

#Seluruh anggota DPRD Kota Mojokerto menerima dan menikmati uang “Haram”# 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjRdJ0G8UYzLWkXMGZxoNrTJ8NPMi9nS_7jY-ZDYUH5JerWjs_YX47a5ttRUaSB5awpv0s7tqtmdfKEdIkWXYzp_hsKxQG6nh7sAxZ87Y_5gXY4MKEEY6I0u20zWitBattxgoMDuuiZ4FM/s1600/Mojokerto.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="775" data-original-width="603" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjRdJ0G8UYzLWkXMGZxoNrTJ8NPMi9nS_7jY-ZDYUH5JerWjs_YX47a5ttRUaSB5awpv0s7tqtmdfKEdIkWXYzp_hsKxQG6nh7sAxZ87Y_5gXY4MKEEY6I0u20zWitBattxgoMDuuiZ4FM/s1600/Mojokerto.jpg" /></a></div>
 
 
beritakorupsi.co – Tak heran, bila janji “manis” selalu “berkumandang” dari seseorang yang mencalonkan diri pada Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) maupun calon legislatif (DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) disaat kampanye berlangsung. Tak hanya janji “manis”, waktunyapun mudah ditemui atau menemui, karena butuh suara rakyat, karena 1 orang saja bisa menentukannya terpilih atau tidak. Anehnya, janji kampanye ternyata ibarat syair lagu “…tapi janji tinggal janji di bibirmu..” yang dinyanyikan artis Ibu Kota Hetty Hetty Koes Endang, dari beberapa Kepala Daerah, seperti Gubernur, Bupati/Wali Kota maupun anggota Legis Latif. Karena, sudah banyak Kepala Daerah maupun anggota DPR, DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten/Kota masuk penjara sebelum dan sesudah masa jabatannya berakhir, disebabkan kasus Korupsi. Seperti kasus yang menyeret Ketua dan 2 Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto, yang ditangkap KPK bersama Kepala Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) dalam Operasi Tangan Tangan (OTT), pada Jumat, 16 Juni 2017. Pada Jumat, 6 Oktober 2017, dalam persidangan yang di Ketuai Majelis Hakim H.R Unggul Warso Mukti, JPU KPK Lie Putra Setiawan, Heradian Salipi membacakan surat dakwaannya terhadap terdakwa Purnomo (Ketua DPRD Kota Mojokerto), terdakwa Umar Faruq (Wakil Ketua Kota Mojokerto) dan terdakwa Abdullah Fanani (Wakil Ketua Kota Mojokerto) dengan perkara masing-masing terpisah, dengan didampingi Penasehat Hukum (PH) para terdakwa, diantanya Setiyono dari LBH Trisakti Jakarta. Dalam surat dakwaannya, JPU KPK membeberkan kronoligis terjadinya “penyuapan” antara para terdakwa selaku pimpinan DPRD dengan terdakwa Wiwiet Febriyanto (sudah disidangkan terlebih dahulu). JPU KPK mnyatakan bahwa, terdakwa terdakwa telah menerima sejumlah uang Rp 450 juta yang diperuntukkan bagi para Pimpinan dan anggota DPRD kota Mojokerto periode 2014-2019, dari Mas’ud Yunus selaku Wali Kota Mojokerto dan Wiwid Febrianto,  Kepala Dinas PUPR Kota Mojokerto.   
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-KmdzU6Kq7DaOiGKNg2ZQ8DvWrHeHXOfzDXjcG3NOasanEGQmcF1GFzYOHfZqdQneAbJL158FepcO83cVQxWdJhE9NBuqdOihokciy6gvK_Mz5M3xDFi-OkYIb-eKoohUmB6geCxH1Eg/s1600/IMG20171006100819.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="493" data-original-width="875" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-KmdzU6Kq7DaOiGKNg2ZQ8DvWrHeHXOfzDXjcG3NOasanEGQmcF1GFzYOHfZqdQneAbJL158FepcO83cVQxWdJhE9NBuqdOihokciy6gvK_Mz5M3xDFi-OkYIb-eKoohUmB6geCxH1Eg/s640/IMG20171006100819.jpg" width="640" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
 </div>
Pemberian uang tersebut, agar Ketua, wakil Ketua serta Ketua Fraksi maupun anggota DPRD Mojokerto lainnya, tidak mempersulit pembahasan perubahan anggaran pendapatan belanja daerah (APBDP) tahun 2017 maupun RAPBD Tahun Anggaran 2018. Perbuatan para terdakwa, lanjut JPU KPK, bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana diatur dalam UU RI Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, sebagamaina telah diubah dengan UU RI Nomor 42 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang RI Nomor 17 tahun 2014 dan UU RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Peraturan DPRD Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2014 tentang tata tertib Dewan. JPU KPK memeberkan pula, Pada sekitar akhir tahun 2016,  dibuat kesepakatan antara Mas’ud Yunus dengan pimpinan DPRD Kota Mojokerto, dimana Mas’ud Yunus akan memberikan komitmen kepada para Pimpinan dan anggota DPRD Kota Mojokerto, yang bersumber dari persentase atas pelaksanaan anggaran di Dinas PUPR pada program pembangunan infrastruktur pedesaan dengan nama kegiatan penataan lingkungan pemukiman penduduk pedesaan atau Penling, atau yang dikenal dengan istilah program jaring aspirasi masyarakat atau (Jasmas) sejumlah Rp 26 millyar, serta tambahan fee sebesar Rp 65 juta pertahun untuk masing-masing anggota DPRD kota Mojokerto, sebagai uang lelah dalam membahas anggaran yang rencananya diberikan per triwulan di tahun 2017. Pada sekitar bulan Februari 2017, bertempat di ruang kerja Ketua DPRD Kota Mojokerto, terdakwa Purnoma, Umar Farooq dan Abdullah Fanani serta beberapa Ketua Fraksi mengadakan pertemuan dengan Wiwid Febrianto membahas pekerjaan terkait Jasmas, serta tidak lanjut komitmen fee. “Pada kesempatan tersebut, Wiwiet Febrianto menyanggupi untuk memenuhi komitmen fee sebesar 8% dari nilai anggaran Jasmas,” ,” ucap JPU KPK. Ternyata, hingga bulan Mei 2017, komitmen fee kepada para Pimpinan dan anggota DPRD belum dilakukan. Pada hal ada permasalahan, terkait pelaksanaan anggaran Dinas PUPR pada APBD Tahun Anggaran 2017, yang mungkin akan dipermasalahkan oleh DPRD yang bisa jadi akan berpengaruh terhadap pengajuan perubahan APBD tahun 2017 dan APBD tahun 2018, diantaranya Dinas PUPR Kota Mojokerto tahun 2016, dengan persetujuan Mas’ud Yunus telah menggunakan dana talangan yang bersumber dari Kas Daerah (Kasda) untuk membiayai kekurangan pembayaran atas pekerjaan yang bersumber dari DAK fisik bidang transportasi daerah sejumlah Rp 13.284.905.600 dan fisik bidang infrastruktur perumahan air minum dan sanitasi sejumlah Rp 67.359.000, yang total keseluruhan sejumlah Rp 13.352.264.600 sebagai akibat tidak terealisasinya transfer DAK tahun 2016 dari Kementerian Keuangan Kepada Pemerintah Kota Mojokerto, karena keterlambatan pelaporan pekerjaan DAK fisik oleh dinas PUPR. JPU KPK mengungkapkan, pada Selasa, 5 Juni 2017, terdakwa Purnomo, Umar Faruq dan Abdullah Fanani menemui Mas’ud Yunus di rumah dinasnya, guna menanyakan tindak lanjut pemberian komitmen fee. Menindaklanjuti pertemuan tersebut, Mas’ud Yunus kemudian meminta Wiwid Febrianto untuk merealisasikan komitmen fee dan menyampaikan kepada para pimpinan DPRD, agar tidak mempersulit pembahasan APBD perubahan tahun 2017 maupun APBD tahun 2018.  <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgqnK58CnzQOqVQ_qX8uDDX-Ll415EInQ1FoYBdCT9sles1BwftTFg1KU9wxRYZIy7qQ4YdIOZWjXEq5KCh4wxpdSmGPcVeXDz1lbpAdKchHndIwDMyIpNbtNPtfmRk7qQUI63ij5Sz_WE/s1600/IMG20171003113607.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="493" data-original-width="875" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgqnK58CnzQOqVQ_qX8uDDX-Ll415EInQ1FoYBdCT9sles1BwftTFg1KU9wxRYZIy7qQ4YdIOZWjXEq5KCh4wxpdSmGPcVeXDz1lbpAdKchHndIwDMyIpNbtNPtfmRk7qQUI63ij5Sz_WE/s640/IMG20171003113607.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Wali Kota Mojokerto Mas'ud Yunus (foto BK, Dok)</td></tr>
</tbody></table>
 
Setelah pertemuan di rumah dinas Wali Kota, kemudian dilanjutkan pertemuan di Kantor DPRD Kota Mojokerto keesokan harinya. Terdakwa Purnomo dan Abdullah Fanani, meminta Wiwid Febrianto agar segera merealisasikan komitmen fee sejumlah Rp 395 juta per triwulan, dan tahap pertama dari 8% dana program Jasmas sebesar Rp 500 juta, dan Wiwid Febrianto pun menyanggupinya. Untuk memenuhi permintaan Dewan itu, pada tanggal 6 Juni 2017, terdakwa Wiwiet Febriyanto bertemu dengan 2 rekanan (Kontraktor) PUPR yakni, Direktur CV Benteng Persaada, Irfan Dwi Cahyono alias Ipang dan Direktur Operasional PT Agrindo Jaya Sejahtera, Dodi Setiawan, di Restoran Bon Cafe Pakuwon Trade Center Surabaya. Dalam pertemuan tersebut, terdakwa Wiwiet Febriyanto meminta uang sejumlah Rp 930 juta, dengan imbalan, pekerjaan yang akan dianggarkan pada APBD perubahan tahun 2017. Permintaan itu pun langsung disanggupi kedua kontraktor itu. Dari Irfan Dwi Cahyanto alias Ipank sebesar Rp 200 juta dan Dodi Setiawan Rp 730 juta, yang akan diberikan dalam 2 tahap yakni, tahap pertama Rp 430 juta dan tahap kedua sejumlah Rp 500.000.000. Pada tanggal 10 Juni 2017 dini hari, terdakwa Wiwiet Febriyanto menerima uang sebesar Rp 380 juta, yang berasal dari Ipang 150 juta rupiah dan dari Dodi sebesar Rp 230 juta, diserahkan di parkiran KFC Jalan Adityawarman depan Surabaya Town Square. Kemudian, sekitar pukul 10.00 WIB, terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 150 juta kepada Purnomo, di parkiran Restoran Mc Donald, Jalan Sepanjang Geluran Sidoarjo. Uang tersebut sebagai realisasi komitmen fee dan mengatakan bahwa, sisanya sejumlah Rp 350.000.000 akan diserahkan pada pertengahan bulan Juni 2017. Kemudan, Purnomo pun membagi-bagikan uang tersebut kepada 22 anggota DPRD Kota Mojokerto yang masing-masing sejumlah Rp 5 juta, Umar Faruq dan Abdulah Fanani masing-masing Rp 12.500.000, Purnomo kebagian Rp 15 juta. 
 
JPU KPK dalam surat dakwaannya merinci, pada tanggal 10 Juni 2017, sekitar pukul 12.00, di alun-alun Kota Mojokerto, Purnomo memberikan uang Rp 57.500.000 kepada Umar faroq, selanjutnya Umar Faruq menyerahkan uang tersebut kepada Gunawan sejumlah Rp 30 juta untuk dibagikan kepada 6 anggota Fraksi gabungan masing-masing Rp 5 juta yakni, Dedi Novianto (Partai Demokrat), Uji Pramono (Partai Demokrat), Kholid Firdaus Waji (Partai Keadilan Sejahtera), Edy Prayitno (PKS), Raihan Mustafa (PPP) dan Gunawan (PPP). Selain itu, Umar Faruq juga memberitahukan kepada masing-masing anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) yakni, Yuli Veronica, Maschur, Suryono dan Aris Satrio Budi, bahwa masing-masing mendapat bagian uang Rp 5 juta, yang disepakati dipergunakan untuk membeli parcel. Sekitar pukul 1730 WIB, Purnomo menemui Abdulah Fanani  di  rumahnya di Jalan Surodinawan Mojokerto dan menyerahkan uang sebesar Rp 37.500.000. Kemudian, Abdullah Fanani menyerahkan uang Rp 10 juta kepada Junaidi Malik (Ketua Fraksi PKB) dan Choiroiyah, sebagai bagiannya. Dan Rp 15 juta untuk Sony Basuki Rahardjo (Ketua Fraksi Golkar), Hardi Ashanty dan Anang Wahyudi. Sedangkan sisanya, dibagikan kepada anggota Fraksi PDIP masing-masing  Rp 5 juta yakni, Darwanto, Yunus Suprayitno, Febriana Meldiyawati, Suliat dan Gusti Fatmawati. Selain itu, Purnomo juga menyerahkan uang sejumlah Rp 15 juta kepada Dwi Edwin Indrapraja (Ketua Fraksi Gerindra), Moh. Harun dan Ita Primaria Lestari, masing-masing Rp 5 juta. Sementara sisa uang sebesar Rp 280 juta yang diterima terdakwa Wiwiet Febriyanto dari Irfan Dwi Cahyanto alias Ipank, pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2017 di Komplek Ruko Citra Harmoni Sidoarjo, dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa sendiri sebesar Rp 180 juta, dan yang Rp 100 juta, sebagai cicilan pertama atas temuan audit BPK RI dalam proyek Graha Mojokerto Service City (GMSC). Pada tanggal 16 juni 2017 sekitar 15.00 14.00 WIB, terdakwa Wiiwet Febriyanto menghubungi Umar Faruq, membicarakan rencana penyerahan uang komitmen tahap kedua sejumlah Rp 300 juta, yang kemudian disepakati uang tersebut akan diserahkan melalui Hanif Mashudi, selaku orang kepercayaan Umar Faruq. Sekita pkl 15.40 WIB, terdakwa bertemu dengan Hanif Mashudi di kantor PUPR dan mengatakan, agar nanti malam, Hanif Mashudi menemui Taufik Fajar guna menerima uang komitmen tahap kedua sebesar Rp 300 juta dari terdakwa, untuk diserahkan kepada anggota DPRD kota Mojokerto melalui Umar Faruq. <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgziS0ySBW8Qey4WH03djmgs9WzQ1ORTa5EmGaRfU_gWTaMdVNmFZ3LX-TsUWErQ_W72Gb_G67pfTfazNP0F7bxtwlk56114xYnQwCkAqS4vS0YatcvGBLXbc7KRt6WAjjTxBMpAvg-qDU/s1600/Ipang+dkk.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgziS0ySBW8Qey4WH03djmgs9WzQ1ORTa5EmGaRfU_gWTaMdVNmFZ3LX-TsUWErQ_W72Gb_G67pfTfazNP0F7bxtwlk56114xYnQwCkAqS4vS0YatcvGBLXbc7KRt6WAjjTxBMpAvg-qDU/s640/Ipang+dkk.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto dari kiri, Irfan Dwi Cahyanto alias Ipang, Agung Hariyanto dan 
Dodi Setiawan</td></tr>
</tbody></table>
 
Sekitar pukul 23.00 pagi, terdakwa Wiwiet Febriyanto bertemu dengan Irfan Dwi Cahyanto alias Ipang dan Dodi Setiawan, di kantor Dinas PUPR Mojokerto, yang akan menyerahkan uang sebesar Rp 500.000.000. Uang tersebut adalah kekurangan dari kesepakatan sebesar Rp 930 juta, yang berasal dari patungan Irfan Dwi Cahyanto alias Ipang Rp 100 juta dan Dodi Setiawan Rp 400.000.000. Namun terdakwa meminta, agar uang tersebut diserahkan melalui Taufik Fajar alias Kaji. Kemudian Irfan Dwi Cahyanto alias Ipang, memerintahkan Agung Hariyanto untuk mengantarkan uang tersebut kepada terdakwa melalui Taufik Fajar alias Kaji. Kemudian terdakwa menghubungi Taufik Fajar untuk menerima penyerahan uang dari Agung Hariyanto dan melaporkan kepada terdakwa, dan terdakwa meminta Taufik Fajar alias Kaji, agar menyisihkan uang sejumlah Rp 300 juta, untuk diserahkan kepada Hanif Mashudi, dan Rp 30 juta diminta untuk disimpan. Sisa sebsar Rp 170 juta, diminta untuk diserahkan kepada terdakwa. Sekitar pukul 21.00 WIB, Taufik Fajar menyerahkan uang sebesar Rp 300 juta kepada Hanif Mashudi di depan ruahnya. Sementara terdakwa Wiwiet Febriyanto, sekitar pukul 20.00 WIb,  menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) sebagai permulaan, dilakukannya pembahasan rencana perubahan APBD tahun 2017, terkait permasalahan penganggaran PENS yang sekaligus tindak lanjut atas hasil konsolidasi dengan Kementerian Dalam Negeri. RDP tersebut, juga dihadiri oleh Purnomo, Umar Faruq dan Abdullah Fanani beserta anggota Komisi III DPRD Kota Mojokerto serta dihadiri juga oleh Kepala Dinas Pendidikan, Novi Raharjo, Subektiarso (Kepala Bidang Anggaran BPPKA), Ani Wijaya (Kepala Bidang Aset DPPKA) juga Helmi (Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur, SDA dan Ekonomi BAPEKO). Pada saat berlangsungnya RDP, Umar Faruq menerima telepon dari Hanif Mashudi, yang menyampaikan bahwa, telah menerima uang Rp 300 juta dari terdakwa Wiwiet Febriyanto melalui Taufik Fajar alais Kaji. Dari telepon tersebut, Umar Faruq menemui Hanif Mashudi di kantornya di Jalan Surodinawan Mojokerto, untuk memastikan uang yang diberikan oleh terdakwa yang diterima Hanif Masudi.  Sekitar pukul 23.00 WIB setelah selesai RDP, terdakwa menemui Purnomo diruang kerjanya, dan menyampaikan bahwa uang komitmen tahap pertama program Jasmas yang dapat direalisasikan oleh terdakwa adalah sejumlah Rp 300.000.000 dan telah diserahkan melalui Umar Faruq. Sedangkan sisanya, akan direalisasikan kemudian hari. Terdakwa Wiwiet Febriyanto lalu mengambil uang Rp 170 juta dari Taufik Fajar untuk dipergunakan membayar cicilan rumah sejumlah Rp 30 juta, dan sisanya Rp 140 juta sebahai tambahan uang triwulan anggota DPRD Kota Mojokerto. Pada dini hari, 16 Juni 2017, setelah selesai RDP, Purnomo menemui Umar Faruq di rumah PAN. Tidak lama kemudian, Umar Faruq menghubungi Hanif Mshudi, supaya datang ke rumah PAN membawa uang Rp 300 juta dari terdakwa, yang disimpan dalam tas ransel berwarna hitam merk ECCE. Tak lama kemudian, merekapun di tangkap KPK.   
“Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam pasal 12 huruf a atau pasal 11 jo pasal 18 UU RI   No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 1999 pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana,” ucap JPU diakhir dakwaannya. Usai persidangan, salah seorang PH terdakwa Purnomo, Setiyono menyatakan tidak akan menyampaikan Pledoi. “Kita tidak akan mengajukan Pledoi atau keberatan. Sidang rencananya akan berlangsung 2 kali seminggu,” kata Setiyono.  (Redaksi)

News Tipikor Tertangkap OTT, Ketua DPRD Kota Mojokerti Diadili

#Seluruh anggota DPRD Kota Mojokerto menerima dan menikmati uang “Haram”# berita korupsi .co – Tak heran, bila janji “manis” s...

Terdakwa Tunggal Kasus Korupsi OTT Dituntut 1,6 Tahun Penjara

08.07 beritakorupsi 0

#Terdakwa mengaku merasa dijebak, karena terdakwa dianggap menggalkan modus oknum Polisi yang akan meminta uang 10% dari sangsi UU No. 32/2009, terhadap Perusahaan yang dianggap tidak mengolah Limbah B3 di Sidoarjo# 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg076Ky8-ahFjgv6MskisOFSnfX_tvfjVCGpEVWP0XcnB1ZRRfefB1lfmsvFyUJWzP3vD6m_FkAmVJ5x-MQQ4zrsooZRAeWo7bOk64ezisYtKHwWDJhWgcwT3Al2dLaxZT2Vz_JPTCs63E/s1600/IMG2017100610403.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="493" data-original-width="875" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg076Ky8-ahFjgv6MskisOFSnfX_tvfjVCGpEVWP0XcnB1ZRRfefB1lfmsvFyUJWzP3vD6m_FkAmVJ5x-MQQ4zrsooZRAeWo7bOk64ezisYtKHwWDJhWgcwT3Al2dLaxZT2Vz_JPTCs63E/s1600/IMG2017100610403.jpg" /></a></div>
 
beritakorupsi.co – Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Satgas Saber Pungli berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli), pada 20 Oktober 2016, sepertinya “bisa dijadikan permainan hukum”, seperti yang terjadi di Surabaya apada Maret lalu. Sebab, bila Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan Tim Satgas Saber Pungli hanya terhadap 1 (Satu) orang saja, yang diduga sebagai penerima uang “suap” atau sebagai uang pungutan liar, karena si penerima adalah pegawai negeri spil (PNS). Ini tak ubahnya, kasus narkoba (Narkotik dan Obat-batan, UU RI No. 35/2009) jenis Sabu-sabu atau pelaku judi togel (toto gelap) maupun judi online. Seperti yang dilakukan Tim Satgas Saber Pungli Polrestabes Surabaya dalam Operasi Tangkap Tangan terhadap Dina Karandina, staf pengawasan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Pemkab Sidoarjo, Jawa Timur di Hotel JW Mariot, Jalan Embongmalang Surabaya, pada Kamis, 23 Maret 2017. Saat itu, petugs Tim Saber Pungli Polrestabes Surabaya hanya menangkap Dina Karandin dengan barang bukti berupa uang sebesar Rp 25 juta. Ia pun dijerat dengan pasal 12 huruf e Undang-Undang RI   No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 1999 pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 4 (Empat) tahun. Pasal 12; Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Huruf e; pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan  maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri; Masyarakat pun bertanya-tanya ingin tahu, dari siapa Dina Karandina menerima uang tersebut ? Mengapa petugas Saber Pungli Polrestabes Surabaya tidak turut menangkap oknum sipemberi uang ? Apakah pertemuan Dina Karandina dengan si pemberi uang di Hotel bintang 5 itu hanya sekedar pertemuan biasa untuk penyerahan uang ?. Atau, mengapa hingga hari ini, petugas Satgas Saber Pungli Polrestabes Surabaya dan Jaksa Penuntut Umum dari Kejari Surabaya, tidak dapat mengadirkan oknum sipemberi uang sebagai saksi di persidangan, agar kasus yang menjerat wanita berkerudung ini jelas serta terang benderang. Anehnya, oknum si pemberi uang pun hingga saat ini menjadi “misterius”. Ironisnya, media pun sepertinya turut “terhipnotis” saat kasus OTT ini mencuat kepublik. Sebab, “tak satu pun media” yang mempublikasikan siapa nama pemberi uang dan bagaimana statusnya ?. Pemberitaan yang ada, bahwa uang yang diterima terdakwa adalah untuk biaya pengurusan ijin UKL, UPL dan IMB dari sipemohon. Namun entah siapa dan perushaan mana yang memohon ijin dimaksud, juga “tak jelas”. Tak heran memang, sebelum kasus ini dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Surabaya oleh JPU, Kajari Surabaya sempat mengembalikan berkas perkaranya sebanyak Dua kali kepada penyidik Polrestabes Surabaya. Yang lebih anehnya, “ibarat ucapan, malu-malu tapi mau”. Sebab Kejari Surabaya akhirnya menerima juga pelimpahan perkara kasus OTT ini dari penyidik Polrestabes Surabaya dengan tersangka TUNGGAL, yakni Dina Karandina. Saat ini, setelah menjalani proses persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya, terdakwa tunggal kasus OTT Dina Karandina, dituntut pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan. JPU menjeratnya dengan pasal 11 Undang-Undang RI   No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 1999 pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 1 tahun Pasal 11; Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya. Usai persidanagan, terdakwa Dina Karandina pun bercerita kepada wartawan media ini dari balik jeruji besi ruang tahanan Pengadilan Tipikor Surabaya, terkait tuntutan Jaksa atas kasus yang menimpa dirinya. Menurut terdakwa, dirinya merasa dijebak jauh sebelum terjadi penangkapan. Dina Karandina  pun heran, sebab hingga saat ini “Andi Pramono”, sipemberi uang tak pernah dihadirkan dipersidangan. Pada hal, saat petugas Satgas Saber Pungli Polrestabes Surabaya menangkap dirinya, pada Kamis, 23 Maret 2017 sekitar pukul 12.00 WIB, 5 menit setelah menerima uang dari “Andi Pramono” sebesar Rp 25 juta di Hotel JW Mariot Suarabaya. “Saya dituntut satu tahun enam bulan. Tapi Andi Pramono tidak pernah dihadirkan kepersidangan,” ucap Dina Karandina atau yang akrab disapa Dina. Kecurigaan terdakwa, adalah sejak dirinya menerima disposisi dari atasannya selaku Kepala Bidang (Kabid) di Dinas Lingkungan Hidup. Yang menurut terdakwa selama menjadi PNS, belum pernah seorang bawahan menerima disposisi langsung jauh sebelum jadwal waktu pelatihan, mengingat erat kaitannya dengan SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas). “Saya juga sudah merasa curiga dan heran sebelumnya. Saya merasa dijebak. Saya ke Hotel JW Mariot tanggal 23 (23 Maret 2017) mengikuti pelatihan. Tapi saya heran, karena sebelum mengikuti kegaiatan, saya sudah menerima disposisi jauh-jauh hari, yaitu tanggal 3 Maret. Saya sejak awal jadi PNS sudah di Dinas Lingkungan Hidup. Menurut hemat saya, bawahan itu belum pernah di disposisi jauh-jauh hari sama pimpinan yaitu Bu Endang, selaku Kepala Bidang. Kalu yang dulu sudah pindah,” beber Dina dengan rasa takut. “Yang lucunya lagi, siapapun atasan, kalau SPPD biasanya kalau untuk staf seperti saya bawahan misalnya mau keluar kota atau ke Jakarta, itu akan diturunkan didetik-detik terakhir, nggak mungkin langsung pertama karena erat kaitannya ada SPPD. Sampai saya tanya tiga kali Kabid saya. “Bu, benar ta saya yang berangkat”. Karena saya pernah dapat info dari Sucofindo, tentang kita mau ada program untuk tanggap darurat Limbah B3, saya yang mengidekan waktu itu. Perkiraan Sucofindo itu saya yang hadir. Tapi karena atasan itu ngerti dengan perjalanan dinas, dibudali (berangkat) sama mereka. Mereka kaya curiga. Saya ditanya, “Dek, kog nggak mudun nang aku, pingin budal dewe ta (Dek..kenapa nggak diturunkan ke saya, mau berangkat sendiri ya), ya saya jawab nggak Bu, monggo kalau Bu Endang mau berangkat (nggak Bu, silahkan kalau Bu Enang mau brerangkat). Kog bisa seperti itu, tapi ini nggak. Nah disitu saya mulai curiganya,” lanjut Dina. Dina pun merasa kalau kasus yang menimpanya erat kaitannya dengan kegagalan oknum polisi yang hendak meminta uang dari perushaan yang dianggap tidak mengolah limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) sesuai UU No. 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup dan PP (Peraturan Pemerintah) RI No. 101 Tahun 2014 tentang pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang sangsi dendanya paling banyak sebesar Rp 3 millyar. “Saya merasa ini dendam, karena saya sering menggalkan oknum polisi yang akan meminta uang dari perusahaan yang dianggap melanggar PP tentang limbah B3. Saya sering melakukan pengawasan dan memberikan penyuluhan terhadap perusahaan. Dan mereka pernah menyampaikan," ujar Dina   
"Kalau mereka ditarik sepuluh persen dari sanksi PP tentang B3. Sangsi dalam PP tentang limbah B3 kan tiga miliyar, kalau sepuluh persennya tigaratus juta. Saya dianggap menggagalkan aksi mereka. Saya kan orang teknis, saya hanya benar-benar bekerja memberikan penyuluhan. Saya memang staf tapi pengawas. Disana itu ada perusahaan yang kena modus polisi, kalau ada perusahaan yag tidak mengolah limbah B3. Bukan mereka melalaikan tetapi karena mereka tidak mengerti. Sebagai pengawasan, saya memberikan penyuluhan agar mereka mau mengurus tetapi lewat teman, saya hanya murni untuk memberikan masukan, tapi bukan saya yang mengerjakan tapi saya kasih ke orang lain. Ada satu oknum polisi dari Polres Sidoarjo, yang sering menemui perusahaan yang dianggap tidak mengolah limbah B3, kalau nggak benar biasanya dimintai sepuluh persen dari Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2009 tentang lingkungan hidup. Kalau ada perusahaan yang tidak mengolah limba B3 dendanya kan tiga miliyar, sepuluh persennya berapa, tiga ratus juta kan,” kata Dina mengungkapkan. Saat ditanya nama oknum dan perusahaan tersebut, Dina tak menjawab. Dengan raut wajah ketakutan, tidak bersedia menyebut nama perusahaan yang dimaksud.  
 
”Ndak…. Perusahannya nggak ngomong, tapi banyak perusahaan yang gitu,” ucap Dina dengan rasa takut. Saat ditanya, apakah pejabat Dinas Lingkungan Hidup pernah menerima sesuatu dari perusahaan yang diduga tidak mengelolah limba B3 ?. Menurut terdakwa pernah. “Filling saya pernah, saya staff tapi pengawas, waktu itu kabitnya yang lama sudah pindah ke dinas kelautan, saya takut kena karma,” kata terdakwa dengan rasa takut untuk menyebutkan nama-nama yang diduga bermain dibelakangnya, terkait perusahaan yang tidak mengolah limbah B3, hingga dirinya terjerat dalam operasi tangkap tangan. Terkait nama “Andi Pramono”, menurut terdakwa tidak dikenalnya sama sekali. Terdakwa mengaku mendapat telefon dari Andi Pramono. Menurut “Andi Pramono”, Nomer handphone terdakwa diperoleh dari seorang customer service di Sidoarjo, untuk mencari pelanggan. Padahal menurut terdakwa, dirinya tidak pernah memberikan Nomor HP=nya ke orang yang tidak dienalnya apalgai bercerita. “Saya tidak kenal sama sekali. Saya ditelefon Andi Pramono, katanya Nomor saya dia dapat dari cutomer service di Sidoarjo. Padahal saya tidak pernah ngomong dengan siapapun. Andi Pramono menghubungi saya untuk memberikan pekerjaan. Pernah bertemu di Sutos tapi saya menolak karena data yang diberikannya tidak lengkap. Saya pernah dipaksa diberikan uang, tapi saya menolak karena itu, karena datanya kurang lengkap. Terus, dia kembali menelefon saya  dan bertemu di MC. Donals Surya Purya Jaya di sidoarjo saat malam hari, untuk memberikan pekerjaan di daerah Gersik, tapi bukan saya yang akan mengerjakan tapi akan saya kasih ke teman, saya hanya memberikan masukan. Karena untuk industry atau sebuah gudang, sehingga saya mau. Nah, pada hari seninnya (27 Maret 2-17) mau saya surve. Kamisnya (23 Maret 2017) Dia (Andi Pramono) memaksa saya, dia beriakn uang DP, saya gak mau tapi saya dipaksa. Pas jam istirahat, dia menemui saya di Hotel JW. Mariot, dengan memaksa diberikan uang sebesar Rp 25 juta. Lima menit setelah Andi Pramono memberikan uang itu, saat saya naik untu mengikuti pelatihan lagi, saya dipepet oleh petugas terus ditangkap,” kenag Dina. Dari apa yang diceritakan terdakwa, apakah “Andi Pramono” adalah seorang oknum atau suruhan ? Sehingga, sosok Andi Pramono menjadi misterius, ibarat sebuah “Film Horror”. Menurut Penasehat Hukum terdakwa Yuliana, nama Andi Pramono tidak masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) apalagi tidak dihadirkan sebagai saksi si pemberi uang di Persidangan, seperti kasus-kasus OTT yang saat ini sedang di sidangkan di Pengadilan Tipikor Surabaya, diantaranya OTT Dinas Disperindag Kabupatena Jember, OTT BPN Kota Batu, Malang, OTT PT PAL, OTT Dnias Pertanian dan Ketahanan Pangan dan Dinas Peternakan Jatim dengan Ketua Komisi B DPRD Jatim, OTT Dinas PUPR Kota Mojokerto dengan Ketua DPRD Kota Mojokerto, OTT BPN Surabaya II. Dimana si penerima maupun sipemberi, sangat jelas “tubuhnya” duduk di kursi panas Pengadilan Tipikor Surabaya.   
 
"Pembelaan minggu depan. Tidak masuk dalam daftar DPO," ucap Yuli. (Redaksi)

News Tipikor Terdakwa Tunggal Kasus Korupsi OTT Dituntut 1,6 Tahun Penjara

#Terdakwa mengaku merasa dijebak, karena terdakwa dianggap menggalkan modus oknum Polisi yang akan meminta uang 10% dari sangsi UU No. 32/20...

2 Terdakwa Suap OTT DPRD Jatim Dituntut Berbeda

07.54 beritakorupsi 0

#Permohonan terdakwa menjadi JC dikabulkan KPK, karena terdakwa membeberkan para tersangka lain dan memberikan bukti signifiakan termasuk mengungkap dalam persidangan terkait pemberian uang Rp 600 juta terhadap oknum untuk biaya pemeriksaaan di Surabaya# 
 
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCTPLQHY6Z80FGH0cCJsUMMM2mgDxD6mkBjhEIoZ6rhjEIYQzhLiMjr0LgBqAnzmiHfY_tjj_kOeEWdiqwMvz3TqxAm3aAUh83M3VaIg8xIhge48vebW_9FWrQKiIRvbg3_fv8php-vWE/s1600/2017-08-28.png" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="231" data-original-width="640" height="231" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCTPLQHY6Z80FGH0cCJsUMMM2mgDxD6mkBjhEIoZ6rhjEIYQzhLiMjr0LgBqAnzmiHfY_tjj_kOeEWdiqwMvz3TqxAm3aAUh83M3VaIg8xIhge48vebW_9FWrQKiIRvbg3_fv8php-vWE/s640/2017-08-28.png" width="640" /></a> 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
 
beritakorupsi.co – Pada Jumat, 6 Oktober 2017, Sidang perkara Korupsi suap terhadap Ketua Komis B DPRD Jatim, yang terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap terdakwa I Bambang Heriyanto, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jawa Timur bersama ajudannya Anang Basuki Rahmat selaku terdakwa II, kembali digelar dengan agenda pembacaan suart tuntutan oleh JPU KPK. Dalam surat tuntutannya, JPU KPK menyatakan Dihadapan Majelis Hakim yang di Ketuai Hakim Rochmat, bahwa terdakwa I dan terdakwa II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 5 ayat (1) huruf a UU RI   No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 1999 pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Keduanya pun dituntut berbeda. Pertimbangan JPU KPK, karena permohonan terdakwa sejak ditangkap KPK telah mengajukan menjadi JC (Justice Collabolator). Menurut JPU KPK, terdakwa II bukan sebagai pelaku utama, sementara terdakwa I telah membuka atau membeberkan peran tersangka lain dengan memberikan bukti-bukti serta mengakui perbuatnnya. Memang dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim, terdakwa mengakui telah memberikan uang sebesar Rp 600 juta terhadap “Agus” oknum yang menagku dari “ICW” disalah satu Hotel. Pemberian uang itu menurut terdakwa, bila terdakwa diperiksa di Surabaya. Sementara bila diperiksa di Jakrta tidak ada biaya alias gratis. Dan saat pemeriksaan dirinya pun, oknum yang menerima uang tersebut ada sekitarnya. Dalam persidangan yang di Ketuai Majelis Hakim Rochmat, JPU KPK Budi Nugraha, Atti Novianti, Muhammad Ridwan Dandito  dan Jaelani dalam surat tuntutannya,  meminta kepada Majelis untuk menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 2 tahun terhadap terdakwa I Bambang Heriyanto dan 1 tahun 6 bulan terhadap terdakwa II. “Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Bambang Heriyanto berupa pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan terdakwa II Anang Basuki Rahmat, berupa pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan serta pdana denda sebesar Rp 50 juta subsiadair 3 bulan kurungan dikuranagi sleama masa tahanan yang dijalani terdakwa I dan II,” ucap JPU KP Dalam tuntutan JPU KPK ada yang menggelitik, yakni mengenai denda. Dalam surat tuntutan, JPU KPK tidak mencantumkan pasal 18 UU No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenai denda. Anehnya, Kedua terdakwa dipidana denda sebesar Rp 50 juta atau dikurung selama 3 bulan bila tidak dibayar. 
Usai persidangan, Suryono Pane selaku Penasehat Hukum Kedua terdakwa mengatakan, pertimbangan JPU karena permohonan terdakwa jadi JC dikabulkan. “Permohonan jadi JC diakabulkan. Tuntutannya 2 tahun untuk Bambang dan 1 tahun 6 bulan untuk Anang,” ucap Pane. Kedua terdakwa ini ditangkap KPK pada Juni lalu, seusai memberikan uang suap terhadap Ketua Komis B DPRD Jatim Mohammat Basuki (mantan terpidana 1 tahun penjara dalam kasus Koruspi), atas pengawasan anggaran dan revisi Perda yang dilakukan oleh DPRD Komisi B terhadap 10 SKPD (Dinas) Provinis Jawa Timur Tahun Anggaran (TA) anggaran tahun 2017, dengan memberikan sejumlah uang “haram” sebagai pelicin agar kinerja para Kepala Dinas dianggap beres. Pemberian uang “haram” untuk Dewan yang terhormat ini ternyaa sudah berlangsung bertahun-tahun. Untuk tahun 2017, Komisi B DPRD Jatim diperkirakan akan menerima uang “haram” sebesar Rp 3,07 milliar dari 10 SKPD andaikan tidak tertangkap KPK. Tetapi, ibarat Peribahasa berbunyi, “sepandai-panadainya orang menyembunyikan yang busuk, akan tercium juga” Andaikan hal ini tidak terungkap atau tertangkap oleh KPK, 2 terdakwa dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Pemprov Jatim ini pun tidak akan duduk di kursi pesakitan sebagai terdakwa untuk diadili di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dan pemberian uang “haram” alias komitmen fee dan triwulan, yang tidak ada aturannya pun akan tetap berjalan mulus sebagai tambahan “pindi-pundi” bagi Komis B DPRD Jatim. Pada hal, pengasilan setiap anggota Dewan Rp 50 juta per bulan termasuk untuk sewa rumah sebesar Rp 25 juta perbulan. Sementara Gubernur Jatim Sukarwo, dengan keras dan tegas membantah kasus yang menimpa 2 anak buahnya (Kepala Dinas Pertanian dan Kepala Dinas Peternakan) dengan Ketua dan Wakil Ketua Komis B DPRD Jatim ditangkap KPK terkait, pengawasan anggaran dan revisi Perda. Lalu, saiapakah yang benar ? apakah pernyataan Gubernur Jatim kepada media ini pada 23 Juni 2017, atau surat dakwaan JPU KPK serta pengakuan para terdakwa ???? Dalam surat dakwaan JPU KPK memberkan, kronoligis terjadinya “penyuapan” antara terdakwa dengan Ketua dan Wakil Ketua Komis B DPRD Jatim. JPU KPK mnyatakan, bahwa terdakwa 1 Bambang Heriyanto, selaku Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim, sebelumnya sudah mengetahui, adanya kesepakatan antara Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim dengan komisi B DPRD Jatim, mengenai adanya iuran sebagai kewajiban, yang harus dipenuhi selama 1 tahun anggaran, oleh Dinas-Dinas yang bekerja sama dengan komisi B DPRD Jatim, yang salah satunya adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. JPU KPK menyebutkan, pada sekitar bulan Pebruari 2017, bertempat di Kantor DPRD Jatim, diadakan rapat dengar pendapat (Hearing) antara terdakwa Bambang Heriyanto dengan komisi B DPRD. Setelah selesai, terdakwa Bambang Heriyanto, bertemu dengan  Moh. Ka’bil Mubarok. Dalam pertemuan tersebut, Moh. Ka’bil Mubarok menyampaikan kepada terdakwa Bambang Heriyanto, mengenai pemberian uang yang bersumber dari iuran Dinas-Dinas yang bermitra dengan komisi B Provinsi Jatim akan berubah menjadi Triwulan, sehingga pemberiannya dilakukan 3 bulan sekali. Pemberian uang Triwulan kepada komisi B DPRD Jatim tersebut, agar komisi B DPRD Jatim dalam rangka melakukan evaluasi Triwulan, tidak mempersulit Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim, terhadap pelaksanaan anggaran APBD 2017 dan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, sehingga tidak berdampak pada alokasi anggaran Dinas tahun berikutnya Terdakwa Bambang Heriyanto, menyetujui perubahan yang disampaikan oleh Moh. Ka’bil Mubarok tersebut, dengan nominal sebagaimana yang telah disepakati antara Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim dengan komisi B DPRD Jatim yaitu, 1 tahun anggaran sebesar Rp 600.000.000, sehingga dibagi Triwulan menjadi Rp 150 juta. Sekitar bulan Maret 2017, terdakwa 2 yakni, Anang Basuki Rahmat, sebagai ajudan dari terdakwa 1, menerima telepon dari Moh. Ka’bil Mubarok, untuk bertemu di ruas jalan Perumahan Central Park Ketintang Surabaya, kemudian dilakukan pertemuan dan pembicaraan di dalam mobil Fortuner milik Moh. Ka’bil Mubarok, yang membicarakan agar terdakwa 2 menyampaikan kepada terdakwa 1 untuk segera menyetorkan uang sebesar Rp 150 juta, sebagai komitmen Triwulan pertama pada Moh. Ka’bil Mubarok. Setelah pertemuan tersebut, terdakwa 2 melaporkan kepada terdakwa 1, mengenai adanya permintaan uang sebesar Rp 150 juta, sebagai komitmen Triwulan pertama. Kemudian, terdakwa 2, menawarkan bantuan dengan cara meminjamkan uangnya kepada terdakwa 1, dan terdakwa 1 pun menyetujuinya, lalu terdakwa 1, menyiapkan uangnya sebesar Rp 150 juta. Masih pada bulan yang sama, terdakwa 2, menghubungimu Moh. Ka’bil Mubarok melalui telepon menyampaikan bahwa, uang sebesar Rp 150 juta telah siap untuk diserahkan. Kemudian Moh. Ka’bil Mubarok, mengajak terdakwa 2 untuk bertemu kembali di ruas Jalan Perumahan Central Park Ketintang Surabaya. Setelah disepakati tempat pertemuan, terdakwa 2 pun langsung menghampiri mobil Fortuner milik Moh. Ka’bil Mubarok, sambil membawa Paper Bag yang berisi uang sebesar Rp 150 juta dan menyerahkannya kepada Moh. Ka’bil Mubarok. Dalam perjalanan pulang, terdakwa 2, melaporkan kepada terdakwa 1 melalui SMS yang berisi, “proposal” sudah diterima oleh komisi B, yang dijawab oleh terdakwa satu “Oh ya terima kasih”. Setelah menerima uang komitmen Triwulan pertama tersebut, Moh. Ka’bil Mubarok, membagikan kepada pimpinan, anggota dan staf dari komisi B DPRD Jatim. Sekitar Mei 2017, terjadi pergantian wakil ketua komisi B DPRD Jatim, dari Moh. Ka’bil Mubarok kepada Anis Maslachah.  Sedangkan untuk ketua komisi B, Masih dijabat oleh Muhammad Basuki, sebagaimana keputusan pimpinan DPRD. Masih bulan yang sama, dilakukan hearing kembali antara terdakwa 1 Ahmad Nurfalaki, yang mewakili Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim dengan komisi B, untuk membahas kebutuhan pokok menjelang bulan Ramadhan. Sebelum dilakukan hearing, terdakwa 1 dipanggil oleh Muhammad Basuki keruangannya, dan menanyakan perihal, komitmen Triwulan 2 sebesar Rp 150 juta, yang belum dipenuhi terdakwa 1, sambil mengatakan “iuran sekarang saya yang pegang, karena Pak Ka’bil pindah ke Komisi E, nanti untuk evaluasi Triwulan ke II ditiadakan”. Dan terdakwa 1 menjawab akan mengusahakan secepatnya. Dalam surat dakwaan JPU KPK terungkap bahwa, atas permintaan Mochammad Basuki, terdakwa 1 mengumpulkan pejabat Eselon III berjumlah 13 orang yang terdiri dari, Kabid dan kepala UPTD. Pada pertemuan tersebut, terdakwa 1 menyampaikan, adanya kebutuhan uang sebesar Rp 150 juta, terkait komitmen Triwulan ke II kepada komisi B DPRD Jatim, untuk evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017, dan kemudian hal itu disepakati oleh masing-masing Eslon III, akan mendapat tanggung jawab sebesar Rp 17. 500.000, yang nantinya uang tersebut dikumpulkan melalui Sri Wilujeng, selaku staf keuangan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim. Pada tanggal 2 Juni 2017, Mochammad Basuki melalui telepon, terkait belum adanya kepastian mengenai pemberian komitmen Triwulan ke II, diterima sebelum tanggal 15 Juli 2017. Terdakwa 1 menyatakan kesiapannya, untuk menyerahkan komitmen perubahan kedua Paling lambat hari Senin, tanggal 5 Juni 2017, yang akan diserahkan terdakwa 1 kepada staf Mochammad Basuki di kantor DPRD Provinsi Jatim Beberapa hari kemudian, terdakwa 1 memanggil Sri Wilujeng dan menanyakan mengenai pengumpulan uang pemenuhan komitmen Triwulan ke II kepada komisi B. Saat itu, Sri Wilujeng mengatakan, uangnya sudah terkumpul sebesar Rp 150 juta. Dan kemudian, uang tersebut diserahkan kepada terdakwa 1. Setelah menerima uang tersebut, terdakwa 1 mendatangi terdakwa 2 di ruangannya, sambil membawa Paper Bag yang berisi uang sebesar Rp 150 juta, untuk diserahkan kepada Mochammad Dasuki sambil mengatakan, disampaikan ke komisi B. Uang sebesar Rp 150 juta diamasukkan ke dalam Paper Bag motif batik, dan terdakwa 2 menghubungi Rahmat Agung, staf komisi B DPRD Jatim melalui telepon dan meminta nomor handphone Mochammad Basuki, lalu Rahman Agung,  mengirimkan nomor handphone Mochammad Basuki kepada terdakwa melalui pesan pendek (SMS). Terdakwa 2 kemudian menghubungi Mochammad Basuki melalui telepon, minta arahan mengenai penyerahan uang Triwulan ke II dari terdakwa 1, dengan istilah “proposal” akan diserahkan langsung kepada Mochammad Basuki, atau melalui Rahman Agung, dan dijawab oleh Mochammad Basuki, agar diserahkan kepada Rahman Agung. Selanjutnya, terdakwa 2 menghubungi Rahman Agung melalui telepon, terdakwa 2 akan berangkat menuju kantor DPRD, untuk menyerahkan uang Triwulan ke II dengan didampingi oleh supir kantor yaitu, Mulyono. Sesampainya dikantor DPRD Provinsi Jawa Timur, terdakwa 2 langsung menuju ruang komisi B sambil membawa Paper Bag motif batik yang berisi uang sebesar Rp 150 juta, dan bertemu dengan Santoso yang juga staf komisi B. Kemudian terdakwa 2 menanyakan kepada Santoso, mengenai keberadaan Rahmat Agung, namun ternyata Rahman Agung tidak berada ditempat, sehingga terdakwa 2 menyerahkan Paper Bag motif batik yang berisi uang tersebut kepada Santoso, dan mengatakan, untuk “Pak Basuki”. Setelah itu, terdakwa 2 menyerahkan uang sebesar Rp 500.000 sebagai tanda pertemanan antara terdakwa 2 dengan Santoso. Tak lama kemudian, setelah uang tersebut diserahkan terdakwa 2 kepada Santoso, keduanya pun langsung diringkus Tim KPK untuk dip roses hokum.  Perbuatan para terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban Moh. Ka’bil Mubarok dan Mochammad Basuki selaku penyelenggara negara yaitu sebagai, anggota DPRD Provinsi Jatim yang juga menjabat sebagai pimpinan komisi B DPRD. Perbuatan terdakwa merupakan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 13 Undang-Undang RI   No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 1999 pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.  (Redasksi).

News Tipikor 2 Terdakwa Suap OTT DPRD Jatim Dituntut Berbeda

#Permohonan terdakwa menjadi JC dikabulkan KPK, karena terdakwa membeberkan para tersangka lain dan memberikan bukti signifiakan termasuk me...

Eksepsi Terpidana Ditolak, Jaksa “Siperantara Suap Aman"

01.00 beritakorupsi 0

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhLVIXkkILqj9F7_Lo9Egl1Ey5F1ZtxqvzeIldRDxXUl0FCBAshEq7yvY8CZPZ_PGKrcO2B6Fq5SneLuOwl3wJNfac4NT3rMG6cWbSxon0wQr-Gr4dsBGGPha8gl5-9I-8qsgMKtSqpDjU/s1600/Abdul+Manaf.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="479" data-original-width="850" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhLVIXkkILqj9F7_Lo9Egl1Ey5F1ZtxqvzeIldRDxXUl0FCBAshEq7yvY8CZPZ_PGKrcO2B6Fq5SneLuOwl3wJNfac4NT3rMG6cWbSxon0wQr-Gr4dsBGGPha8gl5-9I-8qsgMKtSqpDjU/s640/Abdul+Manaf.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa/terpidana Abdul Manaf (kiri) saat diruang tahanan Pengadilan Tipikor </td></tr>
</tbody></table>
 
beritakorupsi.co – “Mungkin karena saya menyebut Abdulla. Apa yang disampaikan Ahmad Fauzi ke saya, melalui Abdullah. (….Abdulla selalu menjadi perantara anda dengan Ahmad Fauzi ?, tanya wartaan media ini…). Ia, apa yang saya sampaikan ke Ahmad Fauzi, melalui Abdulla. Gampangnya ya. Uang saya nggak dikembalikan, dirampas untuk negara.,”. Kalimat diatas, diucapkan terdakwa yang juga terpidana 3 tahuan Abdul Manaf, dengan rasa kecewa dari balik jeruji besi ruang tahanan Pengadilan Tipikor Surabaya, usai disidangkan dalam perkara Korupsi “suap” jilid II, pada Kamis, 5 Oktober 2017. Sidang yang berlangsung, adalah pembacaan putusan Sela oleh Majelis Hakim, terhadap Eksepesi (keberatan) terdakwa, melalui Penasehat Hukum (PH)-nya Totok Prastowo dkk, atas surat dakwaan JPU, yang menjerat terdakwa dengan pasal 5 ayat (2) atau pasal 5 ayat (1) huruf a jo pasal 18 UU Korupsi. Dakwaan ini, hamper sama dengan dengan dakwaan pada jilid I, yakni pasal 5 ayat (2) atau pasal 5 ayat (1) huruf a jo pasal 18 UU Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Rasa kecewa Abdul manaf bukan tidak beralasan. Sebab Abdulla, salah satu staf tata usaha bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim), adalah sebagai perantara suap antara dirinya dengan salah seorang penyik Kejati Jatim, Ahmad Fazi (sudah divonis 4 tahun dari tuntutan JPU 2 tahnun penjara), hingga tercapai nilai sebesar Rp 1,5 milliar, yang kemudian diserahkan langsung oleh Abdul Manaf ke Ahmad Fazi, sebelum Ahmad Faizi mengikuti persidangan Praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, pada Rabu, 23 November 2017, pagi. Anehnya, Abdullah yang menjadi perantara suap seperti yang disampaikan Abdul Manaf, hingga saat ini “menikmati udara segar dan cahaya mata hari serta tidur nyenyak, serta dapat melaksanakan tugas sehari-harinya di Kejati Jatim”. “Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana, dipidana sebagai pelaku tindak pidana” Dalam putusan Sela, Majelis Hakim menolak Eksepsi PH terdakwa. Pertimbangan Majelis Hakim, karena locus deliktnya berbeda, dia ditangkap di Surabaya dan penyuapan terhadap pegawai BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, yaitu Wahyu Sudjoko (sudah divonis). “Eksepsi ditolak. Pertimbangannya, locus deliktinya berbeda dan penyuapan terhadap oknum BPN,” kata Totok singkat. 
Pada hal, dalam fakta persidangan, Abdul Manaf “bukan” ditangkap di Surabaya, melainkan “dipanggil/dijemput” ke Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur, setelah terlebih dahulu Tim Saber Pungli Kejati Jatim menangkap Ahmad Fauzi, pada Rabu 23 November 2016 sekitar pukul 15.00 WIB, seuai mengikuti sidang Praperadilan yang dimohonkan Dahlan Iskan dalam kasus dugaan Korupsi penjualan asset daerah PT PWU, mewakili Kejaksaan. Kasus ini bermula, pada saat Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep dan Kejati Jatim melakukan penyidikan atas kasus dugaan Korupsi penyelewengan dalam pemberian hak atas tanah di BPN Kabupaten Sumenep, dengan tersangka, Kepala Desa (Kades) Kalimook Kabupaten Sumenep, Murhaimin dan Wahyu Sudjoko (Keduanya sudah divonis), kepala seksi pengukuran Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumenep. Dalam penyidikan, penyidik memiliki bukti berupa transfer uang kurang lebih Rp 100 juta, dari Abdul Manaf ke kerekening oknum BPN. Dalam fakta persidangan, tanah itu dijual oleh Kades Kalimook ke Abdul Manaf, saat proses pengurusan sertifikat berlangsung, dan biaya pengurusannya ditanggung oleh Abdul Manaf. Perkenalan Abdul Manaf ke oknum BPN melalui Kades Kalimook. Sementara, Kades Kalimook meminjam 14 KTP milik warga yang “menguasai” tanah tersebut yang kemudian dijadikan untuk mengurus sertifikat hak milik (SHM) dan kemuidan menawarkan ke Abdul Manaf.  Karena takut dijadikan tersangka, Abdul Manaf kemudian meminta bantuan kepada Abdullah, salah satu staf tata usaha bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) sebagai perantara ke Ahmad Fauzi, selaku penyidik. Abdul Manaf menyatakan kepada Abdullah, siap memberikan uang Rp 750 juta. Tapi  yang diminta Jakasa Nakal itu justru senilai Rp 2 milliar yang disampaikannya melalui Abdullah. Namun Abdul Manaf hanya mampu memenuhi setengahnya sebesar Rp 1,5 miliar. Lalu uang itu pun diantarkan Ambul Manaf ke Kejati dan menaruhnya di mobil Ahmad Fauzi. Keterangan tersebut diucapkan Abdul Manaf di persidangan saat pemeriksaan dirinya sebagai terdakwa, pada Selasa, 11 Januari 2017. Terkait ucapan Abdul Manaf tentang Abdullah, Kepala Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur Maruli Hutagalung, tak memberikan komentar saat dihubungi media ini dengan mengirim pesan singakat (SMS) ke nomor Handphonnya, Kamis, 5 Oktober 2017.  (Redaksi).

Tipikor Eksepsi Terpidana Ditolak, Jaksa “Siperantara Suap Aman"

Terdakwa/terpidana Abdul Manaf (kiri) saat diruang tahanan Pengadilan Tipikor berita korupsi .co – “Mungkin karena saya menyebut Abdul...

Si Terpidana Korupsi Dana Hibah Kadin, Menghadapi Vonis Kembali

02.10 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5A89T4zuC6_KfNjM_w7dLsXcy0stZ2AN7Nl3_jOrYv3jdoeEe1YBA7wJLahWKMyRrcDagb-5dJteYsOnkEWwzZUi2nj74poyHb7ZOFjc0sUlXj0ntT-jbiApBOX1KbU-gAXSlrm28xHw/s1600/IMG20171003155930.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5A89T4zuC6_KfNjM_w7dLsXcy0stZ2AN7Nl3_jOrYv3jdoeEe1YBA7wJLahWKMyRrcDagb-5dJteYsOnkEWwzZUi2nj74poyHb7ZOFjc0sUlXj0ntT-jbiApBOX1KbU-gAXSlrm28xHw/s640/IMG20171003155930.jpg" width="640" /></a></div>
 
<div style="text-align: justify;">
beritakorupsi.co – “Bisa 2 kali mengapa harus sekali ?”. Barangkali inilah yang dilakukan penyidik Kejati Jatim dalam kasus Korupsi dana hibah Kadin tahun 2011 hingga 2014 lalu sebesar Rp 48 milliar, yang merugikan negara senilai Rp 26 milliar. 
 
Sebab, dalam kasus Korupsi dana hibah Kadin yang dikucurkan Pemprov Jatim sejak 2011 hingga 2103 lalu yang totalnya Rp 48 milliar, dengan kerugian negara termasuk diantaranya untuk pembelian saham IPO (Initial Public Offering) Bank Jatim tahun 2012 oleh Ketua Kadin Lanyyala Mattalitti, sebesar Rp 5,3 milliar dan sebahagian dana ke Persebaya, sudah diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya, pada tahun 2015. 
 
Dalam kasus ini, di tahun 2015, Kejati Jatim sudah menyeret 2 pejabat Kadin (Kamar Dagang dan Indistri) Jatim, yaitu Nelson Sembiring, mantan Wakil Ketua Bidang SDM (Sumber Daya Miniral, pertambangan dan Logam) dan Wakil Ketua, Diar Kusuma Putra untuk diadili dan dijatuhui hukuman pidana penjara di Pengadilan Tipikor Surabaya oleh Majelis Hakim yang di Ketuai Martua Rambe, pada 18 Desember 2015. 
 
Dari total kerugian negara sebesar Rp 26 M, berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan Jatim, Rp 9 milliar dibebankan terhadap Diar Kusuma Putra, dan pidana penjara selama 1,2 tahun (saat ini sudah berstatus manatan terpidana). 
 
Sementara untuk Nelson Sembiring, dihukum pidana penjara selama 5 tahun dan 8 bulan, serta pidana tambahan dengan mengembalikan kerugian negara sejumlah Rp 17 M. Sehingga, total kerugian negara dalam Vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap keduanya, sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dan Vonis itu pun sudah berkekuatan hukum (Incrah). 
 
Anehnya, seiring pergantian orang Nomor 1 di lembaga Adiyaksa Jawa Timur pada akhir Desember 2015, beberapa bulan setelah La Nyalla Mattalitti terpilih menjadi Ketua Umum PSSI, kasus dana hibah Kadin pun kembali "diusik". 
 
Kali ini, yang disoal bukan lagi kasus Korupsi berdasarkan UU Korupsi, melainkan Tindak Pidana Pencucuian Uang (TPPU) sesuai UU No. 8 tahun 2010. Kejati berusaha menyeret La Nyalla Mattalitti menjadi tersangka dan diadili di Pengadilan Tipikor Jakarta Selatan, namun dibebaskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Selatan dan dikuatkan oleh Majelis Hakim Agung, Mahkamah Agung RI. 
 
Ibarat Peribahasa, “sudah jatuh, tertimpa tangga, terinjak pula”, itulah yang dialami Nelson Sembiring, pemilik hak paten pemanfaatan air laut untuk pembuatan tahu tanpa cuka, pemutih dan pengawet dan penemu air laut yang menghasilkan sari laut. Selain itu, Nelson Sembiring juga sebagai Ketua single Windows Servisce bagi 65 perusahaan Jepang yang berpotensi di Jatim, yang tergabung dalam East Java Japan Club, sebagai tim ahli JICA, JETRO dan lembaga asing, tim ahli dalam kerja sama pemerintah Belanda (Plan), sebagai peneliti Balitbang pengembangan energy alternative seperti Biogas dari kotoran sapi, pembangkit listrik tenaga Mikrohydro dan pembangkit tenaga Surya, Wakil Ketua Umum Aklindo (Asosaisi Kelistrikan Indonesai, Dewan Investasi Daerah Jawa Timur dan mantan juri dalam penelitian Investement Award Badan Penanaman Modal Jawa Timur serta lainnya. 
 
Sebab, beberapa bulan lalu, Kejati Jatim menetapkan Nelson Sembiring, menjadi tersangka tunggal dan saat ini diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya (menunggu Vonis), dalam kasus Tindak Pidana Pencucuaian Uang dana hibah Kadin tahun 2011 hingga 2013 sebesar Rp 48 milliar, yang merugikan negara sejumlah Rp 26 M berdasarkan hasil audit BPKP Jatim. 
 
Dalam TPPU ini, berdasarkan hasil audit BPKP Jatim, ditemukan adanya penyimpangan sejumlah Rp 4 milliar lebih dari dana hibah Kadin tersebut. 
 
Timbul pertanyaan, mengapa setelah kasus perkara Korupsi dana hibah Kadin divonis dan telah berkekuatan hukum tetap (Inckrah), penyidik Kejati Jatim kembali melakukan penyidikan dan adanya temuan BPKP terkait adanya penyimpangan sejumlah Rp 14 M ? 
 
Mengapa Kejati Jatim tidak menerapkan 2 UU, yakni  UU Korupsi dan UU TPPU sekaligus untuk menjerat terdakwa dalam perkara Koruspi dana hibah Kadin, seperti kasus Korupsi MERR II C Surabaya tahun 2014 dan kasus gratifikasi BIR alias Bambang Irianto, selaku Wali Kota Madiun, yang dijerat oleh JPU KPK. 
 
Ironisnya, Nelson Sembiring dijerat dengan pasal 3 UU No. 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencuian Uang dan dituntut pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan denda sebesar Rp 200 juta, oleh JPU dalam persidangan yang diketuai H.R. Unggul Warso Mukti, minggu lalu. 
 
Dari pengamatan wartawan media ini dalam persidangan sebelumnya, dengan agenda pemeriksaan terdakwa, apapun yang disampaikan oleh Nelson Sembiring, sepertinya dianggap megada-ada. Hal itu terlihat dari “senyum tipis” oleh JPU maupun Majelis Hakim. 
 
Saat itu Nelson Sembiring menjelaskan, bahwa sebelum dana hibah Kadin turun, dirinya telah memiliki harta berupa uang deposito maupun tabungan biasa sejumlah Rp 5.979.713.173 yang diperoleh dari hasil penjualan Nigarin Sari Air Laut (Rp 155 juta), Penelitian untuk Peneliti Balitbang (Rp 70,285 juta), Penelitian Nagarin bersama ITS (Rp 260 juta), Penelitian Nagarin untuk Suplemen (Rp 53,086 juta), hasil sewa rumah di Rungkut sejak 2005 (Rp 270 juta), gaji bulanan sebagai PNS (Rp 945.543.455), peneliti bersama Dinas?Instansi lain (Rp 1.975.000.000),  penjualan Nigarin Sari Air Laut ke PT Kanematsu, Jepang (Rp 86,2 juta), penjualan Sari Air Laut untuk kosmetik BIOSEA (Rp 29,3 juta), rekapitulasi dari Bank BNI sejak 2004 – 2011 (Rp 1.850.780.309), penerimaan intensive PLAN - LSM Belanda tahun 2013  (Rp 72.485.000), kerjasama penelitian LPPM – ITATS –  Widya Mandala dan penjualan Nigarin (Rp 208.980.909) 
 
“Senyum tipis” JPU sangat terlihat jelas, saat Nelson Sembiring membeberkan dihadapan Majelis Hakim terkait 10 kios di Pasar Turi Bari Lt III, yang diperolehnya dari La Nyalla Mattaliti melalui Diar Kusuma Putra, untuk membantu Nelson dalam hal pengembalian kerugian negara sebesar Rp 17 M namun ditolak dalam persidangan. 
 
Yang lebih sialnya lagi, ternyata 10 kios tersebut tak laku dijual bahkan disewakan. Hingga saat ini, ke 10 kios tersebut hanya “dilewati lalat dan persinggahan debu”. 
 
Dalam pembelaannya, Selasa, 3 Oktober 2017, terdakwa yang juga terpidana kasus dana hibah Kadin ini juga memberkan hal itu dihadapan Majelis Hakim. 
 
“Saya masih mempunyai niat baik untuk mengganti kerugian negara yang ditetapkan, dan aya sudah membayar uang awal Rp 3,750 milliar yang berasal dari La Nyalla Mattalitti, yang diambil dari kantor Kadin Jatim ketika itu dan penyitaan satu buah SHM tanah di Gresik, yang saya peroleh sebelum dana hibah Kadin. Sisa uang ganti kerugian sedang diupayakan dengan menjual Kios di Pasar Turi Baru yang diberikan oleh Bapak La Nyalla Mattalitti, sebanyak 10 buah. Majelis Hakim menolak pembayaran ganti rugi dalam bentuk kios pada saat persidangan tahun 2015. Saya disuruh untu menjual sendiri,” ucap Nelson dalam pembelaannya yang didampingi Penasehat Hukumnya, Yuliana Heriyanti Ningsih. SH., MH dkk.  
 
Nelson Sembiring juga mengungkapkan fakta persidangan, yang dianggap tidak sesuai dengan surat dakwaan maupun tuntutan JPU dalam kassu Koruspsi dana hibah Kadin, terkait aliran dana yang diterimanya. Dalam surat dakwaan JPU menyatakan, bahwa jumlah dana yang diterima Nelson sebesar Rp 25,5 milliar. 
 
Sementar dalam fakta persidangan sesuai keterangan 2 orang saksi yaitu Edy, pegawai Bank BTPN dan Ajeng Putri Wijayanti dari Bank Jatim. 
 
“Dari fakta persidangan ditemukan, bahwa jumlah penerimaan dana hibah sebesar Rp 8.130.000.000. sementara berdasarkan audit BPKP Jatim tahun 2015, jumlah penggunaan dana hibah Kadin sebesar Rp 8.483.422.606. sehingga terlihat jelas, bahwa ada pemakaian dana pribadi sebesar Rp 353.422.606. analisa berdasarkan penerimaan dana hibah adalah paling cepat bulan Juli 2012, April 2013, April 2014. Pada hal, waktu pelaksanaan sudah diumulai pada bulan Januari setiap tahunnya. Dana yang yang dipergunakan sejak Januari hingga pencairan dana hibah adalah, berasal dari dana pribadi. Sehingga, pada saat pencairan dana hibah adalah merupakan pembayaran/penggantian dana dari pelaksanaan kegiatan sebelumnya,” beber Nelson. 
 
Namun, apapun yang disampiakan Nelson Sembiring dalam persidangan di hadapan Majelis Hakim, sepertinya tak ada gunanya !?. (Redaksi)</div>

Tipikor Si Terpidana Korupsi Dana Hibah Kadin, Menghadapi Vonis Kembali

berita korupsi .co – “Bisa 2 kali mengapa harus sekali ?”. Barangkali inilah yang dilakukan penyidik Kejati Jatim dalam kasus Korupsi d...

Sidang Korupsi Suap OTT DPRD Terungkap, Wali Kota Perintahkan Terdakwa Meneui Ketua Dewan

03.39 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgORBOGguoa29-zQvuNr3SnDR0yGB_7BXEOoq-DJp38fQFVR0h4OD5uFs3Fvttsvfccfo1k16vqilwagfpdP0sBdiqS2cxQLUZFM2Ku1vjax2xXdCpYwD2V0y-DIkDsHkVSlDEYrCQFULs/s1600/IMG20171003113139_1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="479" data-original-width="850" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgORBOGguoa29-zQvuNr3SnDR0yGB_7BXEOoq-DJp38fQFVR0h4OD5uFs3Fvttsvfccfo1k16vqilwagfpdP0sBdiqS2cxQLUZFM2Ku1vjax2xXdCpYwD2V0y-DIkDsHkVSlDEYrCQFULs/s1600/IMG20171003113139_1.jpg" /></a></div>
 
beritakorupsi.co – Selasa, 3 Oktober 2017, Wali Kota Mojokerto Mas’ud Yunus, menjadi saksi dalam sidang Korupsi suap Operasi Tangkap Tangan (OTT) DPRD Mojokerto dengan terdakwa, Wiwit Febriayanto, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Perumahan (PUPR). Dalam persidangan yang diketuai Majelis Hakim H.R. Unggul Warso Mukti, terungkap, bahwa orang nomor 1 di Kota Mojokerto ini memerintahkan terdakwa untuk menemui Ketua DPRD Mojokerto Purnomo. Namun tak menjelaskan tentanga angka 390 dan 395. Justru Mas’ud Yunus ibarat “lempar batu sembunyi tangan”. Sebab, angka tersebut menurutnya hanya terdakwa yang tahu. Pada hal, dalam BAP, angka tersebut sepertinyasudah sama-sama mereka ketahui. Hal itu dijelaskannya kepada Majelis menjawab pertayaan PH terdakwa, Suryono Pane. “Ia saya menyuruh untuk menemui pimpinan. Kalau itu terdakwa yang tau,” kata Mas’ud Yunus. Pada hal, dalam surat dakwaan JPU KPK  terkait angka 390 dan 395 disebutkan, bahwa pada Selasa, 5 Juni 2017, dirumah dinas Wali Kota Mojokerto, Mas’ud Yunus, bertemu dengan Ketua DPRD (Purnomo) dan 2 wakil Ketua DPRD Mojokerto (Abdullah Fanani dan Umar Faruq), bermaksud menanyakan tentang realisasi uang komitmen fee program Jasmas sejumlah 12 persen dan uang triwulan. Setelah pertemuan tersebut, Mas;ud Yunus memanggil terdakwa Wiwiet Febriyanto, untuk merealisasikan janji pemberian uang komitmen program Jasmas dan triwulan, serta meminta terdakwa Wiwiet Febriyanto untuk membicarakan hal tersebut dengan pimpinan DPRD, agar Pimpinan dan anggota DPRD memperlancar pembahasan APBD-P 2017 maupun APBD tahun 2018 Dan pada tanggal 6 Juni 2017, terdakwa Wiwiet Febriyanto, menemui Purnomo dan Abdullah Fanani di kantor DPRD, untuk membicarakan mengenai rencana realisasi uang triwulan serta uang komite program Jasmas. Purnomo dan Abdullah Fanani, meminta agar terdakwa Wiwiet Febriyanto segera merealisasikan komitmen fee  triwulan sebesar Rp 395.000.000 per triwulan, dan tahap pertama dari 8 persen uang komitmen fee program Jasmas sejumlah Rp 500.000.000, yang disanggupi oleh terdakwa Wiwiet Febriyanto. Untuk memenuhi permintaan Dewan itu, Pada tanggal 6 Juni 2017, terdakwa Wiwiet Febriyanto bertemu dengan 2 rekanan (Kontraktor) PUPR yakni, Direktur CV Benteng Persaada, Irfan Dwi Cahyono alias Ipang dan Direktur Operasional PT Agrindo Jaya Sejahtera, Dodi Setiawan, di Restoran Bon Cafe Pakuwon Trade Center Surabaya. Dalam pertemuan tersebut, terdakwa Wiwiet Febriyanto meminta uang sejumlah Rp 930 juta, dengan imbalan, pekerjaan yang akan dianggarkan pada APBD perubahan tahun 2017. Sementara, ketika Majelis Hakim menanyakkan terntang komitmen fee kepada Dewan atas pembahasan anggaran 2017, anggaran Penling (penataan lingkungan) dan PENS (Politeknik Elektronika Negeri Surabaya) dan Jasmas (Jaringan Masyarakat), Wali Kota 2 periode itu, sepertinya mencoba menutupi fakta yang sebenarnya. Majelis Hakim juga menanyakkan terkait rincian Jasmas yang dimasukan dalam anggara 2017 yang sudah dibahas tahun 2016. Dalam surat dakwaa JPU KPK disebutkan, Dinas PUPR Kota Mojokerto tahun 2016, dengan persetujuan Mas’ud Yunus, telah menggunakan dana talangan yang bersumber dari Kas Daerah (Kasda), untuk membiayai kekurangan pembayaran atas pekerjaan, terkait DAK fisik bidang transportasi daerah sebesar Rp 13.284.905.600 dan DAK fisik bidang infrastruktur perumahan norma air minum dan sanitasi senilai Rp 67.359.000. Sehingga, total kekurangannya seluruhnya sejumlah Rp 13.352.264.600, akibat tidak direalisasikannya transfer DAK TA 2015 dari Kementerian Keuangan, kepada pemerintah Kota Mojokerto karena, keterlambatan pelaporan pekerjaan DAK fisik oleh Dinas PUPR. Terdakwa Wiwiet Febriyanto, lanjut JPU KPK dalm dakwaannya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, terdakwa menyetujui penundaan sebagian kegiatan Dinas PUPR 2017, pada kegiatan penting yang nilainya sekitar Rp13 M. Sehingga mengakibatkan berkurangnya anggaran kegiatan penting dari Rp 38.568.000.000 menjadi Rp  25.568.000.000, yang berakibat berkurangnya jatah program Jasmas anggota DPRD Kota Mojokerto. Selain itu, Wali Kota Mojokerto, Mas’ud Yunus, memprioritaskan pembangunan gedung Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) di Mojokerto, yang telah dianggarkan dalam anggaran dinas PUPR tahun 2017 sejumlah Rp 13.096.913.000. Namun, penganggaran Dinas PUPR tersebut, ternyata terdapat kekeliruan, karena dicantumkan dalam mata anggaran belanja modal. Padahal, supaya gedung PENS dapat dihibahkan, seharusnya penganggarannya dicantumkan dalam mata anggaran belanja barang dan jasa. Untuk menyelesaikan maslah tersbut, terdakwa Wiwiet dan Mas’ud Yunus, ingin menyelesaikannya dengan mengerjakannya dalam rencana perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 yaitu, mengusulkan penambahan anggaran PENLING, apabila upaya menagih kekurangan DAK Tahun Anggaran 2016, tidak dibayarkan oleh Kementerian Keuangan, dan merencanakan perubahan penganggaran PENS, dari mata anggaran belanja modal menjadi belanja barang dan jasa dalam APBD perubahan tahun 2017, APBD tahun 2018 atau kemungkinan mengalihkan anggaran PENS dalam APBD perubahan tahun 2017 untuk mengganti kekurangan anggaran PENLING. Dalam surat dakwaan JPU KPK diungkapkan pula, bahwa  pada Selasa, 5 Juni 2017, dirumah dinasnya, Wali Kota 
Mojokerto, Mas’ud Yunus, bertemu dengan Ketua DPRD (Purnomo) dan 2 wakil Ketua DPRD Mojokerto (Abdullah Fanani dan Umar Faruq), bermaksud menanyakan tentang realisasi uang komitmen fee program Jasmas sejumlah 12 persen dan uang triwulan. Setelah pertemuan tersebut, Mas;ud Yunus memanggil terdakwa Wiwiet Febriyanto, untuk merealisasikan janji pemberian uang komitmen program Jasmas dan triwulan, serta meminta terdakwa Wiwiet Febriyanto untuk membicarakan hal tersebut dengan pimpinan DPRD, agar Pimpinan dan anggota DPRD memperlancar pembahasan APBD-P 2017 maupun APBD tahun 2018.  (Redaksi)

Tipikor Sidang Korupsi Suap OTT DPRD Terungkap, Wali Kota Perintahkan Terdakwa Meneui Ketua Dewan

berita korupsi .co – Selasa, 3 Oktober 2017, Wali Kota Mojokerto Mas’ud Yunus, menjadi saksi dalam sidang Korupsi suap Operasi Tangkap T...

Kasus Korupsi PT PWU, Dirut PT SAM Terancam 20 Tahun Penajara

03.36 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgFx_oligXB5kGySeXWdN1Rr0gWFewjOjtYm6kG_h5yFMq4ViOAStzIny7ocrvKNhPLgn1yMgR1T2R7_huUbhCFoXHo2CFbN01nJZsq_wNRI0h1Sa7TF0gF26UObAvdi0kNiqfBYalbKWk/s1600/Terdakwa+Oepoyo+Sarjono+dengan+santai+membaca+surati+dakwaan.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgFx_oligXB5kGySeXWdN1Rr0gWFewjOjtYm6kG_h5yFMq4ViOAStzIny7ocrvKNhPLgn1yMgR1T2R7_huUbhCFoXHo2CFbN01nJZsq_wNRI0h1Sa7TF0gF26UObAvdi0kNiqfBYalbKWk/s640/Terdakwa+Oepoyo+Sarjono+dengan+santai+membaca+surati+dakwaan.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Oepoyo Sarjono dengan santai membaca surat dakwaa</td></tr>
</tbody></table>
beritakorupsi.co – Pada Selasa, 3 Oktober 2017, Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) “menyeret” Oepoyo Sarjono, Direktur Utama PT Sempulur Adi Mandiri (PT SAM), untuk diadili di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Suarabaya, dan terancam 20 tahun penjara. 
 
Sementara tersangka Sam Santoso (Direktur PT SAM), hingga saat ini belum dilimpahkan ke Pengadilan untuk diadili bersama koleganya, karena kondisi sakit. 
 
Oepojo Sardjono, dan Sam Santoso (Direktur PT SAM) adalah selaku pembeli Dua asset milik Pemprov. Jatim yang terletak di Kediri dan Tulungagung, yang di kelola dan dijual oleh PT Panca Wira Usaha (PT PWU) dibawah kepemimpinan terdakwa Dahlan Iskan, selaku Direktur Utama (di Vonis 2 Tahun Penjara di Pengadilan Tipikor Suarabaya, lalu dibebaskan Hakim Penadilan Tinggi Jatim dan saat ini Jaksa upaya Kasasi) dan Wishnu Wardana, selaku Ketua Tim penjualan asset, (di Vonis 3 tahun penjara di Pengadilan Tipikor Suarabaya maupun di PT). 
 
Terdakwa Oepoyo Sarjono, yang duduk dikursi “panas” pengadilan Tipikor Surabaya untuk mendengarkan surat dakwaan JPU terhadap dirinya dengan sikap gelisah. Bahkan terkesan tidak menghormati Majelis Hakim Yang Mulia. Cara duduk pengusaha yang kini menyandang gelar terdakwa ini ibarat duduk di sebuah warung Kopi sambil membaca Koran. Namun Majelis Hakim sepertinya memakluminya sehingga tidak menegur. 
 
Dalam persidangan yang diketuai Majelis Hakim H.R. Unggul Warso Mukti, dengan agenda pembacaan surat dakwaan JPU, yang menyatakan bahwa, penjualan asset PT PWU tidak sesuai dengan prosedur, sehingga menguntungkan pihak pembeli. 
 
Hal inipun sesuai dengan putusan Majelis Hakim pada persidangan dengan terdakwa Dahlan Isakan. Majelis Hakim menyatakan, seharusnya nilai penjualan untuk asset berupa tanah dan bangunan yang terletak di Tulungagung, seluas 24 ribu meter lebih sebesar Rp 10.086.848.000, namun dijual dengan harga Rp 8.750.000.000. Sementara asset di Kediri, berupa tanah dan bangunan seluas 32.492 meter dijual dengan harga Rp 17 milliar lebih, yang seharusnya dijual berdasarkan harga NJPO sebesar Rp 24 milliar lebih. Sehingga terjadi selisih harga senilai Rp 11.071.914.000 yang menguntungkan Oepoyo Sarjono dan Sam Santoso selaku pribadi. Sebab PT Sempulur Adi Mandiri pada saat terjadinya transaksi, belum mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. 
 
JPU pun menjerat terdakwa Oepoyo sanrjono, dengan pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 jo pasal 18 UU Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 
 
“Perbuatan terdakwa Oepoyo Sarjono diatur dan diancam sebagaimana dalam pasal2 ayat (1) atau pasal 3 jo pasal 18 UU Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” ucap JPU Linda. 
 
Usai JPU membacakan surat dakwaannya, Penasehat Hukum (PH) terdakwa, Samsul Huda Yuda menyatakan akan mengajukan Eksepsi atas surat dakwaan JPU sekaligus menyampaikan surat permohonan penangguhan penahanan terdakwa kepada Majelis Hakim dengan alasan sakit. 
 
Terdakwa Oepoyo Sarjono pun menyampiakan kepada Majelis tentang sakit yang dideritanya, yaitu jantung, yang sudah pernah berobat ke Singapur. Akankah Majelis Hakim mengabulkan permohonan penangguhan tahan terdakwa tanpa meminta keterangan dari dokter yang menyatakan tentang penyakit terdakwa ? 
 
Alasan PH terdakwa untuk menyampaikan Eksepsi atas surat dakwaan JPU karena dianggap, bahwa proses penjualan asset Daerah yang dijual PT PWU tanpa prosedur, bukanlah kesalahan terdakwa. Bahkan, terkait aksi yang dilakukan terdakwa “mengembalikan” uang sebesar Rp 2 milliar saat di penyidikan, menurut Samsul, bahwa itu adalah etikat baik terdakwa tetapi harus dibuktikan telebih dahulu. Menurutnya, apabila kemudian terdakwa tidak bersalah, maka uang yang dititipkan terdakwa harus dikembalikan. 
 
“Ada Tiga catatan yang pertama, ialah perusahaan PT PWU itukan PT bentuknya bukan perusahaan daerah. Otomatis kalau PT maka belum ada Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007. Kalau kemudian pelepasan asset yang dianggap tidak produktif sudah memalui forum RUPS, itu sudah sesuai dengan mekanisme. Yang Kedua, kita ini kan sebagai pembeli yang beretikat baik, mengikuti semua persyaratan yang ada. Terkait ketidak absahan, apakah harus mengikuti aturan PT, Pergub atau aturan yang lain, ini kan perbedaan pendapat dan menjadi domain PT PWU bukan perusahaan dan kami. Yang ketiga adalah, dalam surat dakwaan penuntut umum sama sekali tidak punya peran didalm unsur kedau perbuatan melawan hokum,” kata Samsul. 
 
Saat ditanya, terkait pembelian aseet PT PWU oleh terdakwa dan tersangka Sam Santoso selaku pribadi dan bukan sebagai PT Sempulur Adi Mandiri (PT SAM), karena PT SAM belum mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. Namun menurut Samsul, pengacara asal Jakarta ini menanggapi, bahwa PT yang didirikan walau belum mendapat pengesahan dari pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Hukum dan HAM, adalah sah-sah aja. Pada hal, memeliki dengan masih dalam proses jelas berbeda. 
 
“Perhatikan ia, kapan sebuah PT dianggap berbadan Hukum. Apakah ketika sudah ada Akte pendirian atau setelah ada SK, biar hokum pidana yang menjawab. Menurut kami, ketika PT sudah didirikan secara notaril, saat itu adalah dalam proses unntuk mendapatkan SK tersebut. Itu kan beda pendapat kalau itu diangap tidak sah,” jelasnya. 
 
Fakta Persidangan 
 
Dalam BAP Sam Santoso yang dibacakan dalam persidangan menjelaskan, bahwa dirinya bertemu dengan Dahlan Iskan, selaku Direktur Utama PT PWU, di Graha Pena, Jalan A. Yani yang saat ini menjadi kantor Jawa Pos, untuk menanyakkan terkait informasi penjulan sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kabupaten Kediri dan Tulungagung. 
 
Beberapa hari kemudian, Sam Santoso menemui Dahlan Iskan di Gra Pena untuk menyampaikan penawarannya untuk dua asset PT PWU yang hendak dijual di Kediri, senilai Rp 17 milliar dan di Tulungagung senilai Rp 8,750 milliar. Dari penawaran Sam Santoso, Dahlan Iskan tidak langsung menyetuji saat itu juga, melainkan menunggu beberapa hari kemudian. 
 
Pertemuan antara Sam Santoso, Dahlan Iskan dan Wishnu Wardhana, yang menghasilkan kesepakatan nilai asset PT PWU di Kediri dan Tulangagung, diperkirakan sekitar awal Mei 2003, yang merujuk pada pembayaran aset di Kediri senilai Rp 17 miliar pada 3 Juni 2003. 
 
Sementara itu, Sam Santoso baru melakukan pembayaran aset di Tulungagung senilai Rp 8,75 miliar pada tanggal 30 Agustus 2003, sedangkan penawaran untuk aset di Tulungagung baru dibuka sekitar taggal 8 September 2003. Dari keterangan Sam Santoso di BAP, bahwa kesepakatan jual-beli aset telah dilakukan jauh sebelum penawaran dibuka. 
 
Selain keterangan Sam Santoso yang dibacakan JPU, juga membacakan keterangan saksi Imam Utomo, mantan Gubernur Jawa Timur, karena tidak bisa hadir dalam persidangan dengan alasan sakit. 
 
Imam Utomo mengakui dalam BAP-nya, ada surat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditujukan ke Dirut PT PWU. Dan Dia (Imam Utomo) menjelaskan dalam BPA yang dibacakan, tidak pernah mengeluarkan Surat Keputusan tentang persetujuan pelepasan asset PT PWU Jatim. Surat yang pernah dikeluarkan Imam Utomo, menindaklanjuti surat dari Ketua DPRD Jatim. 
 
Kasus ini pun menimbulkan pertanyaan. Apakah penyidik Kejati Jatim hanya menyeret 4 tersangka/terdakwa (Wishnu Wardana, Dahlan Iskan, Oepojo Sarjono dan Sam Santoso) dalam pelepasan asset milik Pemprov Jatim ini ? Lalu bagaimana dengan panitia lelang yang menerima honor namun tidak melaksanakan tugasnya ?. (Redaksi)

News Tipikor Kasus Korupsi PT PWU, Dirut PT SAM Terancam 20 Tahun Penajara

Terdakwa Oepoyo Sarjono dengan santai membaca surat dakwaa berita korupsi .co – Pada Selasa, 3 Oktober 2017, Tim Jaksa Penuntut Umum (...

PT Bank Kesejahteraan Ekonomi Digugat di PN Jakarta Pusat

22.16 beritakorupsi 1

#Digugat karena Pimpinan Cabang Pembantu Bank Kesejahteraan Ekonomi tak memeberikan informasi Rekening ke Ahli Waris Almarhum# 
 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjKhqQtw-m4wUPoKu56ysMPR8hj1aC3GwqEvIA9HmVk34n_M9VXUIRmLeLshcRlm9s6KWw2PmQkmsYapnu_qHua78QadvrdEju_cC9a6wDlS8wUdAp6ZlV-380eSTavvlxsDeR0MwjYyZE/s1600/IMG-20171003-WA0028.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="916" data-original-width="864" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjKhqQtw-m4wUPoKu56ysMPR8hj1aC3GwqEvIA9HmVk34n_M9VXUIRmLeLshcRlm9s6KWw2PmQkmsYapnu_qHua78QadvrdEju_cC9a6wDlS8wUdAp6ZlV-380eSTavvlxsDeR0MwjYyZE/s640/IMG-20171003-WA0028.jpg" width="602" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Edy Winjaya. SH</td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
beritakorupsi.co – Bila pihak Bank tak memberikan pelayanan sesuai SOP dan Undang-Undang Perbankan terhadap ahli waris yang menjadi nasabah Bank itu sendiri, lalu bagaimana masyarakat akan mempercayainya ? Harapannya hanya ada di Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri setempat sebagai “marwah Tuhan”.  </div>
<div style="text-align: justify;">
Itulah yang dilakukan Sri Dewi Kartika, warga Perum Citra Grand, Cibubur, Kota Bekasi, istri almarhum Rahman Rahim Salam, salah satu nasabah Bank Kesejahteraan Ekonomi Cabang Pembantu Kemayoran untuk menggungat melalui Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Sri Dewi Kartika, melalui Kuasa Hukumnya RBS dan Fartners, malayangkan terhadap PT. Bank Kesejahteraan Ekonomi, di Gedung IKP RI, Jalan RP. Suroso No. 21. Cikini, Menteng, Jakarta Pusat seaku tergugat I, Bank Kesejahteraan Ekonomi, Kantor Cabang Pembantu Kemayoran, di Wisma Iskandarsyah,  Jalan Iskandarsyah Kav 12 - 14. Blok. B No 10 Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan sebagai tergugat  II, Lusi Lusmiati (Kepala Kesejahteraan Ekonomi Cabang Pembantu Kemayoran), warga Komplek Walikota, Jalan Nuri Blok. A2/19 RT 001/RW 006 Kel. Sukapura, Kec. Cilincing Jakarta Utara, sebagai tergugat III, Elvira Emilia Salam (adik kandung almarhum Rahman Rahim Salam) warga Jl. Asem Baris Raya No. 124 RT 002 RW 007 Kel. Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, selaku penerima kuasa dari istri almarhum Rahman Rahim Salam, Sri Dewi Kartika dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Menara Radius Prawiro, Jalan M. H. Thamrin No. 2. Jakarta Pusat  turut tergugat. Gugatan yang dilayangkan Sri Dewi Kartika melalui Kuasa Hukumnya terhadap para tergugat dan turut tergugat, karena dirinya sebagai ahli waris dari alm. Rahman Rahim Salam, yang meninggal pada Januari 2013 lalu, tak mendapat pelayanan sebagai mana mestinya terkait keberadaan rekening almarhum di Bank tersebut. Bahkan Sri Dewi Kartika, justru merasa dipermainkan atas sikap Bank saat dirinya hendak meminta informasi setelah Elvira Emilia Salam tak dapat ditemui bahkan tak mmemberikan laporan apapun atas surat kuasa yang diterimanya dari sang kakak ipar.  </div>
<div style="text-align: justify;">
Tak hanya pihak Bank sendiri, lembaga pengawas keuangan, yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga dianggap berpihak ke Bank Kesejahteraan Ekonomi, yang tak membantunya untuk memperoleh nasib rekening sang suaminya. Justru Bank Indosia yang merasa ikut prihatin atas nasib yang dialami istri almarhum, saat Sri Dewi Kartika menyuratinya. Hal itu seperti yang disampaikan Sri Dewi Kartika atau Dewi,  kepada wartawan media ini, pada Senin, 3 Oktober 2017. Dewi menceritakan, semasa hidup suaminya, almarhum (alm) Rahman Rahim Salam, yang meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2013, adalah nasabah Bank Kesejahteraan Ekonomi, Kantor Cabang Pembantu Kemayoran, di Wisma Iskandarsyah, Jalan Iskandarsyah Kav 12 - 14. Blok. B No. 10. Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. “Kurang lebih Satu bulan setelah suami saya meninggal, yaitu sekitar Pebruari 2013, Elvira menghubungi saya untuk meminta tandatangan beberapa surat kuasa yang salah satunya adalah, Surat Kuasa Ahli Waris tertanggal 24 Februari 2013. Tanda tangan pada surat kuasa tersebut diminta Elvira dengan alasan untuk membantu saya melakukan pengurusan harta peninggalan alm. berupa tabungan, deposito maupun  simpanan lainnya di Bank Kesejahteraan Ekonmi. Tapi dalam surat kuasa itu hanya menyebutkan, bahwa Elvira Emilia Salam sebagai penerima Kuasa. Tapi tidak secara jelas menyebutkan untuk menutup buku rekening atau tabungan lainnya di Bank Kesejahteraan Ekonomi dan tidak mencantumkan nomor rekening tabungan," kata Dewi bercerita. Dewi bercerita. Saat itu dirinya masih dalam keadaan berkabung yang belum genap 1 bulan sang suami tercintanya meninggalkannya bersama dua anaknya. Semula Dewi menolak untuk menandatangani surat kuasa tersebut, karena merasa alm. suaminya belum lama meninggal. Sehingga rasanya tidak pantas dan belum waktunya mengurus soal harta-harta peninggalan almarhum. Namun karena Elvira memaksa dengan berbagai macam alasan dan tidak mau bertengkar, akhirnya Dewi bersedia menandatangani surat kuasa. “Waktu itu sedikit memaksa, katanya sudah ditunggu Lurah. Tandatangan pun dimakam suami saya. Waktu ditelepon, tidak diberitahukan kalau mau minta tandatangan. Saya kira untuk ziarah makanya saya temui,” lanjut Dewi. Setelah Elvira, lanjut Dewi, menerima surta kuas tersebut, Ia tak pernah menerima laporan apapun. Bahkan setiap kali diminta pertanggung jawabannya terkait surat kuasa, Elvira terkesan menghindar dengan berbagai alasan. Tragisnya, Dewi tak tau bagaimana hasil dari pengurusan uang alm. Suaminya oleh Elvira di Bank Kesejahteraan Ekonomi. “Saya berkali-kali menghubungi Elvira dan menanyakkan tentang tabungan alm. Suami saya, alasannya banyak. Katanya ada hutang di Rumah Sakit sebesar Rp 2 milliar. tapi saat saya minta buktinya tak bisa ditunjukkan. Saya tunggu bukti tagihan Rumah Sakit, alasannya banyak. Setelah saya ke Rumah Sakit, ternyata hanya 70 juta. Biaya pengobatan alm. Suami saya sejak berobat selama 3 tahun, tidak lebih dari 700 juta, dibawah 700 lah. Setiap kali saya hubungi dan minta bukti tagihan Rumah Sakit yang 2 milliar itu, tidak ada kejelasan, akhirnya saya mencabut surat kuasa pada tanggal 6 Desember 2015. Saya merasa ada yang disembunyikan atau ditutup-tutupi, dan juga merasa dicu ke Polda Metro Jaya, tanggal 24 Desember 2015,” beber Dewi menceritakan Untuk mendapatkan informasi tentang nasib rekening tabungan dan deposito alm. Suaminya, Ia pun menemui Lusi selaku Kepala Cabang Pembantu  Bank Kesejahteraan Ekonomi untuk menyampaiakan bahwa surat kuasa yang diberikan kepada Elvira dicabut. “Waktu itu saya tidak bertemu dengan Lusi, katanya sudah pindah kantor. Tanggal 28 Desember 2015, saya dengan didampingi Kuasa Hukum serta ada teman, mendatangai kantor PT Bank Kesejahteraan Ekonomi di Gedung IKP RI, Jalan RP. Suroso No. 21. Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, untuk menyampaikan secara langsung surat pemberitahuan pencabutan kuasa terhadap Elvira, atas pengurusan rekening-rekening alm. pada Bank Kesejahteraan Ekonomi No. 06/STH-S.Pemb/XII/2015 tertanggal 28 Desember 2015, dan sekaligus meminta Informasi tentang data rekening alm. Suami saya,” kata Dewi sambil menunjukkan bukti berupa surat kuasa, surat dari OJK, dari BI dan bukti LP (Laporan Polisi). “Saat Lusi mengatakan, bahwa rekening alm. Suami saya sudah lama ditutup oleh Elvira, dan uang hasil pencairan telah diserahkan ke Elvira. Waktu saya tanya berapa jumlahnya, Lusi tak dapat menjelaskan, katanya tak banyak,” lanjut Dewi. Yang lebih anehnya lagi, saat Dewi meminta penjelasan dari sang pimpinan Bank itu, terkait langkah apa yang harus dia lakukan utuk dapat memperoleh informasi tentang rekenig suaminya, Lusi justru menjawab akan mendikusikannya terlebih dahulu dengan Elvira. “Saya kan istri sah almarum, apakah saya tak berhak mendapat informasi langsung dari Dia (Lusi) ? Kenapa Dia harus nanya Elvira. Elvira kan hanya menerima kuasa dari saya dan surat kuasa itu sudah saya cabut. Aneh kan,” kata Dewi dengan nada tinggi.  Ada apa antara Lusi selaku pimpinan Bank harus berdiskusi terlebih dahulu dengan Elvira untuk dapat menjelaskan terhadap istri alm. sebagai ahli waris yang sah ? apakah ada sebuah “kesepakatan” antara Lusi dan Elvira terkait uang alm. yang disimpan di Bank Kesejahteraan Ekonomi berupa tabungan dan deposito ? “Karena saya merasa ada yang janggal, saya pun mengirimkan surat permohonan Kedua No. 01/STH-S.Pemb/I/2016 tertanggal 11 Januari 2016, yang kali ini disertai komplain atas pelayanan pihak Bank Kesejahteraan Ekonomi. Setelah itu,  baru saya menerima surat jawaban dari PT Bank Kesejahteraan Ekonomi, No. 134/CB-JKT/2016 tertanggal 19 Januari 2016, yang ditandatangani oleh Lusi selaku Pimpinan Cabang dan Deby Handayani selaku Pemimpin Cabang Pembantu. Isinya menyatakan, bahwa (“setelah rekening ditutup dan diselesaikan terhadap nasabah, maka hubungan hukum dengan Bank telah berakhir dan tidak ada kewajiban Bank untuk memenuhi permintaan istri almarhum selaku ahli waris”),” ujar Dewi. Ibarat Peribahasa, banyak jalan menuju Roma. Itulah yang dialami oleh istri alm. untuk memperoleh kejelasan tentang rekening alm. suaminya di Bank Kesejahteraan Ekonomi, yaitu dengan memberikan surat kuasa kepada penyidik Polda Metro Jaya. Hasilnya pun diketahui, bahwa jumlah uang alm. suaminta yang dicairkan oleh Elvira di Bank Kesejahteraan Ekonomi sebesar Rp 6.644.855.771,36, yang terdiri dari, 1 lembar sertifikat deposito No. 930002580 senilai Rp. 5.013.150.684,92,; 1 lembar sertifikat deposito No. 930011539 sejumlah Rp. 1.503.945.205,44 dan 1 rekening tabungan No. 910000398 sebanyak Rp. 127.759.881. “Ini saya tahu setelah penyidik memperolehnya. Pada hal kata Lusi, saat saya temui, uangnya tak banyak,” ucapnya sambil menggeleng-gelengkan kepala Setelah berbagai usah dilakukan Dewi untuk memperoleh informasi tentang rekening tabungan dan deposito alm. suaminya, termasuk menyurati OJK dan BI tak ada penyelesaian. Akhirnya, Dewi pun menempuh jalur hukum dengan melayangkan gugatan melalui melalui Kuasa Hukumnya, Edy Winjaya dari kantor RBS dan Fartners. Kepada wartawan, Edy mengatakan bahwa dalam surat gugatannya, para tergugat (tergugat I, II, III) dianggap melanggar prinsip kehati-hatian Bank, yang mengakibatkan kerugian bagi ahli waris yang sah. Selain itu, Edy juga mengatakan, bahwa Dewi telah mencabut surat kuasa yang diberikannya terhadap Elvira, sesuai dengan pasal 1823 KUHPerdata. Dengan dicabutnya surat kuasa tersebut, harusnya penerima kuasa harus menyerahkas segala sesuatu yang berkaitan dengan isi surat kuasa yang diterimanya. “Sidangnya sudah berjalan beberapa kali. Isi gugatan kami adalah melanggar prinsip kehati-hatian Bank, yang mengakibatkan Ibu Dewi mengalami kerugian sebagai ahli waris yang sah. Mengenai surat kuasa yang diberikan Ibu Dewi sesuai dengan surat kuasa, harusnya penerima kuasa menyerahkan segala urusan yang berhubungan dengan isi surat kuasa kepada pemberi kuasa dalam hal ini Ibu Dewi. Nah, itu kan sudah jelas diatur dalam pasal 1813 KUHPerdata. Ternyata tergugat IV tidak mengindahkan pencabutan kuasa tersebut serta tidak  menyerahkan kembali segala urusan yang dijalankannya kepada Ibu Dewi, walaupun telah diminta berkali-kali,” kata Edy.  Edy menjelaskan, dalam isi gugatan kita jelas, yaitu dalam pasal 44 huruf A ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang berbunyi, “Dalam hal nasabah penyimpan telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang bersangkutan, berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan tersebut. “Ini gugatan kami terhadap para tergugat,” tegas Edy  Terkait hal tersebut, saat wartawan media ini menghubungi Zulfadli selaku Kuasa Hukum Elvira melalui pesan WhatsApp di nomor 081113XXXX, dengan angkuhnya menjawab, apa urusannya. “Apa urusannya yaa ? Ente tanya aja sama Dewi yaa. I will say no. comment. Thank you,” jawab  pengara angkuh ini melalui pesan WhatsAppnya, Senin, 2 Oktober 2017 sekira pukul 11.21 WIB. Sementara Lusi Lusmiati, selaku Kepala Cabang Pembantu Kemayoran Bank Kesejahteraan Ekonomi, saat dihubungi melalui pesan singkat (SMS) maupun melalui pesan WhatsApp ke nomor 0856803XXXX  tak bersedia menanggapi.  (Redaksi) </div>

Perdata PT Bank Kesejahteraan Ekonomi Digugat di PN Jakarta Pusat

#Digugat karena Pimpinan Cabang Pembantu Bank Kesejahteraan Ekonomi tak memeberikan informasi Rekening ke Ahli Waris Almarhum# Edy Winja...

2 Terdakwa Korupsi Prona Kelurahan Kali Kedinding Divonis 1 Tahun

05.12 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjbEZBkxIKjTk4p22ZcQvIRvC92R9k1R2YJFxqjDBJVpEgFZGtZqkru9jxLzEsNvVHNjGA6dsuOI4BZwFiMb-ch7H4kXnP-P2HPvdfy6n-3NB6HIBSe97wfK7aUI3dPKHFp_FwgkbelO6A/s1600/Terdakwa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="392" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjbEZBkxIKjTk4p22ZcQvIRvC92R9k1R2YJFxqjDBJVpEgFZGtZqkru9jxLzEsNvVHNjGA6dsuOI4BZwFiMb-ch7H4kXnP-P2HPvdfy6n-3NB6HIBSe97wfK7aUI3dPKHFp_FwgkbelO6A/s1600/Terdakwa.jpg" /></a></div>
 
beritakorupsi.co – Pada Senin, 2 Oktober 2017, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, menjatuhkan hukuman terhadap 2 terdakwa Korupsi Prona di Keluraha Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, Surabaya tahun 2014 lalu, dengan pidan penjara masing-masing 1 tahun.     Oleh Majelis Hakim, terdakwa Mudjianto (Lurah) dan terdakwa Jonathan Suwandono, selaku Ketua Badan Kesejahteraan Masyarakat (BKM) dinyatakan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi (TPK) secara bersama-sama dalam kasus Program Prona pada tahun 2014 lalu.      Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan JPU. Sebab, dalam surat tuntutan JPU Kejari Tanjung Perak tidak sesuai dengan surat dakwaan apalagi fakta persidangan. JPU menjerat terdakwa Mudjianto dan Jonathan dengan pasal 12 huruf e UU Korupsi, dengan unsur memaksa, agar terdakwa Jonathan Suwandono memberikan sejumlah uang terkait pelaksanaan Prona.      Sementara dalam fakta persidangan, tak satu pun saksi yang menyatakan bahwa terdakwa Mudjianto memaksa terdakwa Jonathan untuk memberikan sejumlah uang untuk biaya Sporadik, yang tidak dibiayai dari anggaran Prona.      Namun oleh Majelis, Hakim Kedua terdakwa dinyatakan melanggar pasal alternatif, yakni pasal 11 jo pasal 18 Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. “Menjatuhkan hukuman pidana penjara selama Satu tahun, denda sebesar Lima puluh juta rupiah. Apa bila terdakwa tidak membayar, maka diganti dnegan kurungan selama Satu bulan,” ucap Ketua Majelis Hakim H. Tahsin. Atas putusan tersebut, JPU maupun Penasehat Hukum Kedua terdakwa, sama-sama menyatakan pikir-pikir.     Usai persidangan, terkait putusan Majelis Hakim, JPU Kejari Tanjung Perak kepada media ini mengatakan, akan melaporkannya terlebih dahulu ke pimpinannya, yakni Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak “Kita akan melaporkannya dulu ke pimpinan,” ujar JPU.      Terpisah, Belly dkk selaku Penasehat Hukum terdakwa Mudjianto mengatakan menerima. “Kita terimalah. Nggak tau kalau JPU. Dalam pertimbangan Majelis Hakim tadi, dakwaan dan tuntutan JPU tidak sesuai fakta persidagan. Terdakwa tidak ada unsur memaksa dan biaya sporadic juga tidak dibiayai oleh Prona sepeerti keterangan saksi,” kata Belly.      Seperti yang diberitakan sebelumnya. Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak, Surabaya, menyeret Lurah Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran, Pemkot Surabaya, Jawa Timur dan Jonathan Suwandono, selaku Ketua Badan Kesejahteraan Masyarakat (BKM) di kelurahan yang sama, untuk diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) karena dituduh melakukan pungutan liar (Pungli) dalam pelaksanaan Proyek Prona, pada tahun 2014 lalu.      Terdakwa Lurah Mudjianto dan terdakwa Ketua BKM Jonathan Suwandono, sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polres Tanjung Perak, Surabaya, setelah menjalani proses pemeriksaan atas dugaan melakukan Pungli (pungutan liar) terhadap sejumlah 150 Kepala Keluarga (KK) di Kelurahan Tanah Kali Kedinding, yang mengurus sertifikat melalui Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) untuk sertifikat gratis bagi masyarakat yang yang berpenghasilan rendah atau masyarakat tidak mampu.      Dalam surat dakwaan JPU, pelaksanaan program Prona untuk sertifikat gratis sebanyak 150 bidang tanah bagi masyarakat di Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran dibiayai dari Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Suarabaya II tahun 2014, Nomor DIPA-056.01.02673758/2014 tanggal 8 Desember 2013, sebesar Rp 298 ribu per bidang, tertuang dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) yang dipergunakan untuk biaya panitia hingga penyerahan Sertifikat kepada peserta Prona. Namun ada beberapa biaya yang harus ditanggung oleh peserta prona sendiri, antara lain untuk biaya sporadik, pembelian patok batas tanah, foto copy dan pembelian beberapa materai.      JPU membeberkan bahwa, terdakwa Jonathan Suwandono selaku Ketua sekaligus Kordinator BKM, justru menarik biaya sebesar Rp 3.750.000 untuk petok D di bawah tahun 1997, dan Rp 4,1 juta untuk petok D diatas tahun 1997 dengan rincian, untuk petok D di bawah tahun 1997 uang muka pendaftaran sebesar Rp 750.000 dan biaya pengurusan sertifikat 3 juta rupiah. Sementara untuk petok D diatas tahun 1997 dengan biaya pendaftaran sebesar Rp 1,1 juta dan biaya sertifikat sebesar Rp 3 juta.      JPU menyebutkan, terdakwa Jonathan Suwandono tidak punya dasar hukum untuk melakukan penarikan biaya pembuatan sertifikat bagi peserta prona. Dan terdakwa Mudjianto selaku lurah, mengetahui adanya penarikan biaya tersebut dan kemudian meminta biaya pembuatan Sprodik kepada terdakwa Jonathan Suwandono sebesar Rp 350 ribu untuk per bidang tanah.      
 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhP-aIlGn4MjkCzsOyZ4j_6BkVYRp9Vw6grGeRtHFdc3bL04ZISZDuT4uk82OyPcVK5LteYkyRPdlML8s76QsebOZ-jgj6tMkbNO0muxqtWP_F19dHc317OiYROB3LBJFI6LmpCACvfsms/s1600/IMG20170717101947.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhP-aIlGn4MjkCzsOyZ4j_6BkVYRp9Vw6grGeRtHFdc3bL04ZISZDuT4uk82OyPcVK5LteYkyRPdlML8s76QsebOZ-jgj6tMkbNO0muxqtWP_F19dHc317OiYROB3LBJFI6LmpCACvfsms/s640/IMG20170717101947.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Sugiono (Pegawai BPN . Ft. Dok. BK)</td></tr>
</tbody></table>
 
    Terdakwa Jonathan Suwandono selaku Ketua BKM, memerintahkan Chusnul Chotimah selaku Bendahara BKM untuk menyerahkan uang kepada Mudjianto sebesar Rp 53.650.000 dengan rincian, tanggal 20 Desember 2013 sebesar Rp 18.900.000, tanggal 30 Desember 2013, 3 juta; tanggal 7 Januari 2014, Rp 15.400.000; tanggal 10 Januari 2014, Rp 4.450.000, tanggal 24 Januari 2014, Rp 2.800.000 dan tanggal 28 Januari 2014 sebesar Rp 9.100.000.      Atas Perbuatannya, terdakwa pun dijerat dengan pasal 12 huruf e Undang Undang No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.      Untuk diketahui, Chusnul Chotimah selaku Bendahara BKM dan Sugiono, oknum pegawai BPN saat ini berstatus sebagai terdakwa. Sebab, oknum BPN itu tidak melaksanakan tugasnya, mensosialisasikan pelaksanaan Prona di Kelurahan Tanah Kali Kedinding, namun diduga menerima sejumlah uang dari Bnedahara BKN, Chusnul Chotimah.      Pada sidang sebelumnya (Senin, 17 Juli 2017), dengan agenda pemeriksaan saksi Sugiono untuk terdakwa Mudjianto dan Jonathan, Majelis Hakim memerintahkan JPU untuk memeriksa dan menahan Mugiono sebagai tersangka. (Redaksi)

Tipikor 2 Terdakwa Korupsi Prona Kelurahan Kali Kedinding Divonis 1 Tahun

berita korupsi .co – Pada Senin, 2 Oktober 2017, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, menjatuhkan hukuman terhadap 2 terdakwa Koru...

Terdakwa Korupsi Suap DPRD Jatim Menunggu Tuntutan Jaksa KPK

05.07 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhP8ALJophdT-oHIUDNpqr2xYVCcd7o8tjyfz18jjHxeDDE1Y0sMah7CQvWZTHn5VrSyHGEsmBomzhgjlzQ5wmOgJOl2xh16fsvk6CiqiwCT-iZ0_utv2kAXoBeCm25SQLNDN74zVbtPPU/s1600/Rohayati.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhP8ALJophdT-oHIUDNpqr2xYVCcd7o8tjyfz18jjHxeDDE1Y0sMah7CQvWZTHn5VrSyHGEsmBomzhgjlzQ5wmOgJOl2xh16fsvk6CiqiwCT-iZ0_utv2kAXoBeCm25SQLNDN74zVbtPPU/s640/Rohayati.jpg" width="640" /></a></div>
 
beritakorupsi.co – Terdakwa Rohayati, Plt. Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, yang terseret dalam kasus Korupsi suap Operasi Tangkap Tangan (OTT) ke Komisi B DPRD Jatim, menunggu tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK).     Sebab, persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi yang dihadirkan JPU KPK hingga pemeriksaan terdakwa, telah selesai pada persidangan yang digelar,  pada Senin, 2 Oktober 2017.     Hal itu disampaikan JPU KPK kepada wartawan seuasi sidang, dengan agenda pemeriksaan terdakwa. “Tuntutan tanggal 10 (maksudnya, tanggal 10 Oktober 2017),” kata JPU KPK Atti Novianti.     Atti menjelaskan, bahwa keterangan terdakwa dalam persidangan tetap konsisten dengan keterangan saksi lainnya. Uang Triwulan yang disetorkan terdakwa kepada Ketua Komis B DPRD Jatim, adalah dari kepala-kepala Bidang di Dinas Peternakan termasuk dari terdakwa sendiri.     JPU KPK Atti menambahkan, uang komitmen fee sebesarRp 500 juta selama tahun 2017 yang harus disetorkan ke Ketua Komisi B DPRD Jatim, sudah ditentukan sebelm terdakwa dilantik menjadi Plt. Kepala Dinas pada Desember 2016. “Kalau keterangan terdakwa dalam persidangan tetap konsisten dengan keterangan saksi lainnya. Akan kita pertimbangkan dalam tuntutan. Uang Triwulan pertama yang disetorkan terdakwa sebesar Rp 75 juta, adalah hasil yang dikumpulkan dari para Kepala Bidang, termasuk dari terdakwa sendiri sebesar Rp 20 juta. Kalau komitmen fee sudah ditentukan sebelumnya, jadi terdakwa ditagih,” ujar Atti.      Saat ditanya lebih lanjut, terkait 8 Kepala Dinas lainnya dibawah pengawasan Komisi B DPRD Jatim yang juga menyetorkan uang Triwulan dan komitmen fee, apakah akan ditindak lanjuti. Menurut JPU KPK atti, akan dibahas bersama penyelidik, penyidik maupun dengan pimpinan KPK sendiri. “Kalau itu, akan kita bahas lebih lanjut bersama penyelidik, penyidik dan pimpinan,” pungkasnya. Kasus yang menjerat terdakwa Rohayati hingga “diringkus” KPK, terkait pemberian uang sebesar Rp 175 juta melalui Rahman Agung, kepada Moh. Ka’bil Mubarok (Wakil Ketua Komis B DPRD Jatim) sebesar Rp 75 juta dan Moh. Basuki (Ketua Komis B DPRD Jatim) sebesar Rp100.                Pemberian sejumlah uang terhadap Ketua dan Wakil Ketua Komis B DPRD Jatim oleh terdakwa, terakit Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 pada Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur dan revisi Perda No 3 Tahun 2012. Hingga “melahirkan” adanya kesepakatan antara, Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur dengan komisi B DPRD Jatim mengenai, adanya iuran sebagai kewajiban yang harus dipenuhi selama satu tahun anggaran sebesar Rp 500.000.000.      Pemberian uang tersebut dilakukan setiap 3 bulan sekali, atau triwulan kepada komisi B DPRD Jatim melalui Moh. Ka’bil Mubarok selaku Wakil Ketua dengan maksud, agar komisi B DPRD Jatim dalam melakukan evaluasi triwulan, tidak mempersulit Dinas Peternakan Provinsi Jatim terhadap pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 tidak berdampak kepada alokasi anggaran Dinas tahun 2018.      Pada sekitar bulan Februari 2017, terdakwa dihubungi oleh Muhammad Ka’bil Mubarok melalui pesan pendek (SMS), memperkenalkan diri sebagai wakil ketua komisi B DPRD Jatim. Kemudian terdakwa dihubungi oleh Muhammad Ka’bil Mubarok melalui telepon, adanya komitmen iuran triwulan pertama dari Dinas peternakan untuk komisi B.      Pada akhir bulan Maret 2017, terdakwa memanggil sekretaris Dinas Peternakan dan beberapa Kepala Bidang, diantaranya Juliani Poliswari, selaku Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner,; Diana Devi, selaku Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan,; Muhammad Cahyono, selaku Kepala Bidang Pembibitan Pakan dan Produksi Peternakan, serta Kusdiarto, selaku Kepala Unit Pelayanan Teknis (UPTD) Inseminasi Buatan.      Dalam rapat tersebut, terdakwa Rohayati meminta agar para Kabid dan kepala UPTD, mengumpulkan uang iuran triwulan pertama Dinas Peternakan Provinsi Jatim, yang akan diberikan kepada komisi B, yang terkumpul sebesar Rp 75 juta. 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhIP-M8rPHBjeumF5nqQUn6WLhhZPURsFjWZuPO230ISshD6DsM93tFslnJLdPMapWEgJjDkg7_x9sncbyxaqbl4SBtl9HWam4R-YEf2OcLvWx1v99EHTP_5mjkdwoNL-5Q6932CgNNKec/s1600/Screenshot_2017-08-28-10-56-02-78.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhIP-M8rPHBjeumF5nqQUn6WLhhZPURsFjWZuPO230ISshD6DsM93tFslnJLdPMapWEgJjDkg7_x9sncbyxaqbl4SBtl9HWam4R-YEf2OcLvWx1v99EHTP_5mjkdwoNL-5Q6932CgNNKec/s640/Screenshot_2017-08-28-10-56-02-78.png" width="640" /></a></div>
    
      Pada tanggal 20 Maret 2017, sebelum dilaksanakan rapat dengar pendapat antara Dinas Peternakan dengan komisi B DPRD Jatim, terkait pelaksanaan kegiatan triwulan pertama APBD Tahun Anggaran 2017 Dinas Peternakan Provinsi Jatim, terdakwa memerintahkan Siti Aisyah, selaku staf terdakwa untuk memberikan amplop berwarna coklat yang berisi uang sebesar Rp 75 juta Kepada Rahman Agung, selaku staf komisi B DPRD Jatim sebagaimana permintaan Moh. Ka’bil Mubarok      Setelah pemberian uang tersebut, dilakukan hearing antara Dinas Peternakan dengan komisi B DPRD Jatim, terkait pelaksanaan kegiatan triwulan pertama Dinas Peternakan Provinsi Jatim dan dalam pelaksanaannya, hearing tersebut berjalan lancar, dikarenakan komisi B DPRD Jatim tidak mempermasalahkan pelaksanaan kegiatan triwulan pertama di Dinas Peternakan.      Pemberian uang oleh terdakwa Rahayati terhadap Ketua Koamis B DPRD Jatim terkait pula, penyusunan revisi Perda Nomor 3 tahun 2012 tentang pengendalian ternak sapi dan kerbau betina pada Dinas Peternakan. Terdakwa Rohayati selaku Plt. Kepala Dinas Peternakan, juga mengetahui adanya rencana revisi Perda Nomor 3 tahun 2012 tentang pengendalian ternak sapi dan kerbau betina, yang diajukan oleh Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur, atas inisiatif DPRD Jatim dengan tujuan, agar tidak menghambat Birokrasi dan perizinan investasi ternak sapi dan kerbau betina di Jawa Timur      Untuk Menindaklanjuti rencana revisi Perda Nomor 3 tahun 2012 tentang pengendalian ternak sapi dan kerbau betina, terdakwa membuat surat yang ditujukan kepada Ketua Komisi B DPRD Jatim, sebagai tindak lanjut surat yang pernah dibuat oleh Kepala Dinas Peternakan sebelumnya yaitu, Maskur kepada Gubernur Jawa Timur, tanggal 25 Juli 2016 dan surat yang dibuat oleh Plt. Kepala Dinas Peternakan, Mohamad Samsul kepada Gubernur Jawa Timur, tanggal 26 Oktober 2016 yang intinya, meminta dilaksanakannya revisi terhadap pasal 20 ayat (30), pasal 27 dan pasal 34 sebagaimana tertuang dalam Perda Nomor 3 tahun 2012 tentang pengendalian ternak sapi dan kerbau betina.      Pada Pebruari 2017, sebagai tindak lanjut dari rencana penyusunan revisi Perda Nomor 3 tahun 2012 Dinas Peternakan Jatim, terdakwa Rohayati, Juliani Poliswari, Wemmi Niwamawati, Mitro Nurcahyo dan Fitri Istiana, membuat kajian akademis terkait pembahasan revisi Perda tersebut guna pembahasan dengan pihak komisi B DPRD Jatim.      Pada tanggal 6 - 8 Pebruari 2017, diadakan kunjungan kerja komisi B DPRD Jatim dengan Dinas Peternakan ke Komisi VI DPR RI dan Direktorat Jenderal Peternakan, Kementerian Pertanian (Kemenpan) RI di Jakarta, yang salah satu agendanya adalah, melakukan konsultasi dengan DPR RI dan Dirjen Peternakan Kementan RI terkait, Peraturan Menteri Peternakan Republik Indonesia Nomor 16/Permenpan/PKTJ/440/5/2016 dan Permentan Nomor 49/Permenpan/3.440/10/ 2016 tentang pemasukan ternak Ruminansia besar, dan ke wilayah negara RI.      Pada bulan Maret 2017, Juliani Poliswari, melaporkan kepada terdakwa Rohayati, terkait adanya permintaan sejumlah uang oleh komisi B DPRD Timur, untuk pembahasan revisi Perda Nomor 3 tahun 2012. Ternyata, Tidak hanya Juliani Poliswari yang dihubungi oleh Ketua Komis B Moh. Basuki, meliankan terdakwa sendiri, yang menyatakan kepada terdakwa bahwa, “pembahasan revisi Perda harus ada dananya, masa cuma bahas-bahas thok”, dan terdakwa diminta oleh Moh. Basuki, untuk menghubungi dan berkonsultasi dengan Pranaya Yudha, terkait besaran uang yang harus disediakan oleh Dinas Peternakan, agar dilakukan pembahasan revisi Perda tersebut.      Pada Tanggal 18 Mei 2017, terdakwa menelepon Juliani Poliswari dengan mengatakan, bahwa Moh. Basuki beberapa kali menelepon yang  menanyakan, tentang realisasi pemberian uang dari pihak Dinas Peternakan terkait pembahasan revisi Perda Nomor 3 tahun 2012 tersebut, kemudian Juliani Poliswari  menjawab, akan mencoba menanyakan terkait besaran jumlah uang yang harus direalisasikan kepada Santoso, salah satu staf Komisi B DPRD Jatim, dan terdakwa akan mendiskusikannya pada saat rapat dengar pendapat atau herring lanjutan dengan pihak komisi B DPRD Jatim.     Pada tanggal 22 hingga 23 mei 2017, melakukan kunjungan kerja lanjutkan Ke Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian di Jakarta, sekaligus diadakan terkait pembahasan revisi Perda Nomor 3 tahun 2012 tentang pengendalian ternak sapi dan kerbau betina pada Dinas Provinsi Jawa Timur tersebut, di Hotel Grandeur, Jalan Mangga Dua Raya, Jakarta yang dihadiri oleh, seluruh anggota komisi B DPRD Jatim, tenaga ahli dan beberapa orang dari Dinas Peternakan.      Sebelum rapat dimulai, terdakwa dipanggil oleh Moh. Basuki dan Pranaya Yudha Mahardika dan menyampaikan kepada terdakwa, “revisi Perda nantinya akan disetujui, namun ini tidak bahas-bahas saja harus ada dananya”, dan Pranaya Yuda  Mahardika menambahkan kepada terdakwa, “Kalau saya nggak apa-apa, ini kan 19 orang beda-beda, mosok membahas thoh gak ono opo-opo ne (Kalau saya nggak apa-apa, ini ka nada 19 orang berda-beda, masa’ membahas aja tidak ada apa-apanaya). Untuk itu, Pranaya Yuda Mahardika, meminta agar terdakwa menyediakan uang sejumlah Rp 200 juta, namun terdakwa hanya menyanggupi dan menyerahkan uang sebesar Rp 100 juta.      Pada tanggal 23 mei 2017, setelah terdakwa mengikuti hearing dengan komisi B DPRD Jatim, perihal revisi Perda Nomor 3 tahun 2012, terdakwa menelepon Juliani Poliswari dan menyampaikan hasil pembicaraan terdakwa dengan Moh. Basuki dan Pranaya Yuda Mahardika.      Pada tanggal 26 Mei 2017, Nurcahyo menemui terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp 50 juta dengan mengatakan, ini ada uang Rp 50 juta, kurang Rp 50 juta,  serta memerintahkan kepada Nurcahyo, agar meminta sisa kekurangan uang tersebut kepada Juliani Poliswari. Nurcahyo mendapat telepon dari Juliani Poliswari, yang sedang mengikuti Diklat PIM III di Malang mengatakan bahwa, dirinya sudah menitipkan uang Rp 20 juta Kepada Fitri Istiana, sedangkan kekurangan sisanya sebesar Rp 30 juta, ditanggung oleh Nurcahyo dan Fitri Istiana masing-masing sebesar Rp 15 juta.      Kemudaian, uang tersebut diserahkan kepada Rahman Agung, sebagaimana petunjuk dari Moh. Basuki kepada terdakwa. Uang sebesar Rp 100.000.000 dimasukan ke dalam amplop coklat dan dengan ditemani oleh Fitri Istiana, menemui Rahman Agung di DPRD, dan menyerahkan uang yang terbungkus dalam amplop warna coklat tersebut kepada Rahman Agung, setelah itu Rahman Agung meletakkan uang tersebut di ruang kerja Moh. Basuki. Kemudain, uang tersebut diserahkan kepada Ninik Sulistyaningsih, untuk dibagikan kepada seluruh anggota komisi B DPRD Jatim.      Terdakwa pun dijerat dengan pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi juncto pasal 65 ayat (1) KUHAP.  (Redaksi)

News Tipikor Terdakwa Korupsi Suap DPRD Jatim Menunggu Tuntutan Jaksa KPK

berita korupsi .co – Terdakwa Rohayati, Plt. Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, yang terseret dalam kasus Korupsi suap Operasi...

Sidang Korupsi OTT PT PAL, Majelis Hakim : Harusnya Dipailitkan PT PAL Supaya Tidak Jadi ATM

05.01 beritakorupsi 1

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-xXmhg4jJAjG350uli6Q_OfXhBYiBcr8AWa08JwzqaKYMxBq_L8KpKy7E7pH4AHFm14xQjbhJf4pLcszAHd625Mv5kxhU4edMnysdYV2ou1mCHTKWCELes1TEZ3tRG6EeQsW-XUIpAOA/s1600/IMG20171002164513.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-xXmhg4jJAjG350uli6Q_OfXhBYiBcr8AWa08JwzqaKYMxBq_L8KpKy7E7pH4AHFm14xQjbhJf4pLcszAHd625Mv5kxhU4edMnysdYV2ou1mCHTKWCELes1TEZ3tRG6EeQsW-XUIpAOA/s640/IMG20171002164513.jpg" width="640" /></a></div>
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
beritakorupsi.co – “Harusnya dipailitkan PT PAL itu, supaya tidak jadi ATM,”. Kalimat inilah yang diucapkan Majelis Hakim DR. Lufsiana, dalam sidang perkara Korupsi OTT PT PAL yang digelar pada Senin, 2 Oktober 2017.     Apa yang disampaikan oleh DR. Lufsiana bukan tidak beralasan. Sebab, dalam persidangan sebelumnya terungkap, bahwa PT PAL sebagai perusahaan strategis negara ternyata tidak memberikan keuntungan kepada pemerintah, sementara pemerintah mengucurkan dana PMN (Penanaman Modal Negara) kepada PT PAL diantaranya pada tahun 2012 sbesar Rp 850 M. Disisi lain, PT PAL masih ada kewajiban yang harus diabayar yaitu Dana Komando ke RNI AL sebesar Rp 18,12 milliar yang baru dibayar Rp 5 milliar lebih. Selain itu, denda ke Pertamina yang hingga sekarang belum lunas, akibat keterlambatan kontrak kerja kapal dari 2 tahun menjadi 4 tahun dijamanya Direktur Utama PT PAL Harsusanto tahun 2011. Belum lagi PT PAL yang masih menghadapi proses hukum Arbitrase Internasional, akibat proyek  7 kapal dalam kontrak Internasional yang belum selesai.     Dalam fakta persidangan sebelumnya juga terungkap, bahwa Dana Komando ternyata sudah dibahas pada tahun 2011, saat PT PAL memperoleh dan menandatangani kontrak kerja 3 kapal KCR (Kapal Cepat Rudal) dan 1 kapal Tug Boat 2000 hp milik TNI AL dengan nilai kontrak sebesar Rp 470 Milliar dikali 8 persen atau sebesar Rp 36 milliar. Namun setelah Firmansyah Arifin menajadi Direktir Utama, Dana Komando menutun menjadi 4 persen atau sebsar Rp 18 milliar.     Dalam sidang kali ini, Senin, 2 Oktober 2017, saksi juga menjelaskan, bahwa kontrak proyek kapal KCR milik TNI AL dibaut pada tahun 2011. Namun untuk membayar Dana Komando yang sudah dibahas, dibayar setelah pergantian Dirut PT PAL dari Harsusanto ke Firmansyah Arifin.     Dan saksi menjelaskan, setelah Arif Cahyana ditangkap KPK dan berbuntut dijadikannya Dirut dan Direktur Keuangan menajdi tersangka yang saat ini menajdi terdakwa, Dana Komando tidak lagi diutamakan.     Keterangan itu disampaikan dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim, JPU KPK dan Penasehat Hukum terdakwa, oleh 4 orang saksi yaitu Didik Subiantoro, Taufik, Sri Utami dan Muspiadi (mantan Direktur Pengembangan Usaha PT PAL sejak tahun). “Paling muncuknya saat proyek KCR,” kata Didik menjawab pertanyaan Hakim DR. Andriano. Saat Hakim DR. Andriano menanyakkan kembali, kapan pengumpulan dana-dana dari Vendor, saksi tak dapat menjawab. Sementara Sri Utami mengatakan, bahwa Dana Komando itu diperuntukkan untuk biaya penagihan. “Tidak lagi diutamakan. Yang diutamakan yang mau bayar dulu,” kata Sri Utami menjawab pertanyaan Hakim tentang Dana Komando. 
 
 
 
     
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhWrxfF5wEy4M3ZwdW8vwdLcHAVlgg8LBgUW0lZxHmiNKIYdeeQktDIJNq1JcIaKAOn677aPfibrA_v-FmE-GChpjrOIDw47PZ1NA-zw0xKELLmLeMer4khaLaZayj5_4GcIIiPiNdeMW8/s1600/IMG20171002180425.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhWrxfF5wEy4M3ZwdW8vwdLcHAVlgg8LBgUW0lZxHmiNKIYdeeQktDIJNq1JcIaKAOn677aPfibrA_v-FmE-GChpjrOIDw47PZ1NA-zw0xKELLmLeMer4khaLaZayj5_4GcIIiPiNdeMW8/s1600/IMG20171002180425.jpg" /></a></div>
 
    Apa yang disampaikan oleh Sri Utama kali ini, sama dengan apa yang dijelaskan saksi-saksi sebelumnya maupun dari terdakwa saat dihadirkan menjadi saksi untuk terdakwa Agus Nugroho, yang mengatakan bahwa untuk menagih anggaran, Dana Komando harus terlebuh dahulu dibayar. Bahkan, saat itu Arif Cahyana dan Firmansyah Arifin mengatakan, ada anggaran yang belum dibayar karena Dana Komando belum lunas.  (Redaksi)

News Tipikor Sidang Korupsi OTT PT PAL, Majelis Hakim : Harusnya Dipailitkan PT PAL Supaya Tidak Jadi ATM

berita korupsi .co – “Harusnya dipailitkan PT PAL itu, supaya tidak jadi ATM,”. Kalimat inilah yang diucapkan Majelis Hakim DR. Lufsia...