Kasus Korupsi OTT Rp 3 Juta, Kades Dituntut 7 Bulan Penjara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgimbxZnpvKuhTRPaKlvjdBfQmyHvawHxvuY0bQ9945LQc65UodUc7CMTKYT8fV657d8GVqQN1OXFgQZ99xczt3GU_HD8xSk-b1vleOOF8cs0gie_FMbbhfd5GktsDvdTKWXY6kPPRr398/s1600/OTT+Bangil.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgimbxZnpvKuhTRPaKlvjdBfQmyHvawHxvuY0bQ9945LQc65UodUc7CMTKYT8fV657d8GVqQN1OXFgQZ99xczt3GU_HD8xSk-b1vleOOF8cs0gie_FMbbhfd5GktsDvdTKWXY6kPPRr398/s640/OTT+Bangil.jpg" width="640" /></a></div> <b><span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</span></b> Pemerintah sepertinya harus membuat aturan yang lebih jelas tentang jumlah uang dalam kasus tindak pidana Korupsi Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Tim Saber Pungli, Khususnya Kepolisian berdasarkan Perpres No. 86 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saberpungli) untuk diadili di Pengadilan Tipikor. <br /><br />Sebab, sejak Presiden Ir. Jokowi mengeluarkan Perpres No. 86 Tahun 2016 tentang Sapu Bersih Pungutan Liar pada Nopember 2016, Kepolisian Khususnya di Jawa Timur telah banyak melakukan OTT, namun yang ditangkap hanya ‘sipenerima’ hadiah atau janji, dan dijerat dalam pasal 11 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. <br /><br />Anehnya, ‘sipemberi’ hadiah atau janji terhadap PNS atau penyelenggara negara yang diatur dalam pasal 5 atau 13 UU Korupsi tak “diselamatkan”. Apakah memang Tim Saber Pungli hanya menangkap PNS atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji yang ditangkap dalam Operasi Tangkap Tangan ? <br /><br />Masyarakat menduga, OTT yang dilakukan oleh Tim Saber Pungli tanpa melihat jumlah uang yang diteriam oleh seorang PNS atau penyelenggara negara sebagai penerima, “bisa disalah gunakan untuk menjebak seseoarang”.<br /><br />Yang lebih anehnya lagi, jumlah uang sebagai barang bukti (BB) dalam operasi OTT tersebut hanya dibawah 3 juta rupiah. Sementara anggaran yang dikeluarkan negara untuk Operasi Tangkap Tangan hingga penuntutan ke Pengadilan Tipikor bisa mencapai puluhan bahkan ratusan juta rupiah. <br /><br />Seperti kasusu OTT yang dilakukan oleh Pokja penindakan dari Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Satreskrim Polres Pasuruan terhadap Pitono selaku Pj. Kepala Desa (Kades Nogosari), Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan dengan barang bukti berupa uang sebesar Rp 3 juta, pada Senin, 27 Pebruari 2017 lalu.<br /><br />Pitono terjaring OTT oleh Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Satreskrim Polres Pasuruan, karena meminta atau menerima uang sebesar Rp 3 juta dari Dedi Zulmi Arman untuk biaya pengurusan surat keterangan Waris, dan proses perubahan nama wajib pajak terutang (SPPT) yang diajukan oleh Dedi Zulmi Arman, agar Pitono menandatangani surat keterangan Waris dan proses perubahan nama wajib pajak terutang (SPPT).<br /><br />Atas kesepakatan pihak keluarga, pada tanggal 27 Pebruari 2017 sekiat kemudian Dedi Zulmi Arman menyerahkan uang sebesar Rp 3 juta berikut syarat-syarat pengurusan surat keterangan Waris dan perubahan nama dalam SPPT yang diminta Pitono sebagai persyaratan, diantaranya 2 lembar surat pemberitahuan SPPT bumi dan bangunan NOP 35.14.1 20.013.009-0040.0 atas nama Markasan, dan NOP 35.14.120.013.007-0067.0 atas nama Rusmin, 5 lembar fotocopy Kartu Keluarga, 9 lembar fotocopy KTP, 1 lembar surat permohonan KTP.<br /><br />Selanjutnya, JPU dari Kejari Bangil pun menyeret Pitono ke Pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili dihadapan Majelis hakim. Setelah menjalani proses persidangan, tuntutan JPU terhadap terdakwa pun sama seperti terdakwa dalam kasus perjudian yang diatur dalam pasal 303 KUHP.<br /><br />Senin, 19 Pebruari 2018, JPU Ananto Tri Sudibyo, Athemas Sawong dan Joni Eko Waluyo membacakan surat tuntutannya terhadap terdakwa Pitono dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Suarabaya yang diketuai Hakim Rochmat.<br /><br />Dalam surat tuntutannya, JPU memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara teersebut memutuskan; Menyatakan terdakwa Pitono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaan yang memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri nilainya kurang dari 5 juta rupiah sebagaimana diatur dan diancam pasal 12 huruf e juncto pasal 12 A ayat (2) UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan pertama.<br /><br />“Agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp 10 juta, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan,” ucap JPU.<br /><br />Atas tuntutan tersebut, Majelis Hakim memberikan kesempatan terhadap terdakwa untuk menyampaikan pembelaan (Pledoi)-nya pada persidangan yang akan datang.<br /><br />“Anda diberi waktu seminggu untuk menyampaikan pembelaan suaudara,” peritah Ketua Majelis Hakim.<br /><br />Usai persidangan, salah seorang Tim JPU mengatakan kepada wartawan media ini, bahwa kasus ini adalaha hasil OTT Polisi.<br /><br />“Ini OTT Polisi,” katanya singkat. (Redaksi).

Tipikor Kasus Korupsi OTT Rp 3 Juta, Kades Dituntut 7 Bulan Penjara

berita korupsi .co – Pemerintah sepertinya harus membuat aturan yang lebih jelas tentang jumlah uang dalam kasus tindak pidana Korupsi Op...

»

Kasus OTT Raskin Desa Candi Burung “Bernuansa Politik”

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTiH-z37SdWEtgKVidSQQvv9cYUkjxt1hKbsDW7ZK-gTZk89j3mo3v3GwpAkbmQTLffwV39BwF9voznwZBdVa7-sSmcHWMQxfi_-qkP2UgtfuH_SysEbBV9Qq9ufDxu5qURkxYzzz6jg4/s1600/Raskin.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTiH-z37SdWEtgKVidSQQvv9cYUkjxt1hKbsDW7ZK-gTZk89j3mo3v3GwpAkbmQTLffwV39BwF9voznwZBdVa7-sSmcHWMQxfi_-qkP2UgtfuH_SysEbBV9Qq9ufDxu5qURkxYzzz6jg4/s640/Raskin.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> “Ini adalah sebuah politik yang ingin menjatuhkan saya dan rekayasa yang benar-benar dibuat sedemikian rupa, supaya saya selaku Kepala Desa terjerat dengan masalah hukum yang sama sekali tidak pernah saya perbuat,”<br /><br />Kalimat diatas adalah ungkapan Fauzan selaku Kepala Desa Candi Burung dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya, pada Senin, 12 Pebruari 2018.<br /><br />Fauzan, Kades Candi Burung, Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan ini terjerat kasus Korupsi Raskin (beras miskin) yang dibagikan secara merata kepada masyarakat di Desa Candi Burung atas anjuran tokoh masyarakat, sejak dirinya menjadi Kepala Desa yang dilantik Bupati Pamekasan Achmat Syafi’i (saat ini terpidana kasus Korupsi suap bersama Kajari Pamekasan Rudi Indra Prasetya) pada tanggal 8 Juli 2013 lalu.<br /><br />Namun kasus ini bukan berawal dari penyelidikan dan penyidikan aparat penegak hukum (APH), melainkan hasil Operasi Tangkap Tangan oleh Polres Pamekasan terhadap “beras miskin atau raskin” di rumah Hasin, pada Jumat, tanggal 22 April 2016 sekitar pukul 08.00 WIB, dua hari setelah Fauzan diusir oleh istri dan mertuanya dari rumah, pada tanggal 20 April 2016.<br /><br />Ungkapan yang disampaikan Fauzan dihadapan Majelis Majelis Hakim yang diketuai I Wayan Sosisawan, dalam agenda Pledoi (Pembelaan) atas surat tuntutan JPU dari Kejari Pamekasan, yang menuntutnya dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan, denda sebesar Rp 50 juta dan tidak ada kerugian negara.<br /><br />Fauzan mengungkapkan dalam surat pembelaannya yang ditulis tangan diatas kertas folio sebanyak 8 lembar itu kepada Majelis Hakim.<br /><br />Terdakwa Fauzan menuturkan, pada tanggal 22 April 2016 sekitar pukul 08.000 WIB, Polres Pamekasan, Polsek dan Koramil Proppo melakukan penggerebekan beras misikin di ruah Hasin. <br /><br />“Saya mengetahui kejadian tersebut setelah saya ditelepon Hsin yang mengatakan, kalau di rumahnya lagi banyak polisi yang mau menangkap beras miskin tersebut karena diduga maua saya jual bersama Hasin. Setelah mendapat telepon dari Hasin, saya menjelaskan semuanya kepada petugas kepolisian, bahwa beras miskin tersebut milik sebagian warga yang belum sempat mengambilnya, karena pada saat pendistribusian saya diusir oleh istri dan mertua dari rummahnya, namun polisi tetap membawa beras raskin itu ke Polres,” ungkap terdakwa.<br /><br />“Keesokan harinya, berita yang beredar diberbagai media cetak dan online mengatakan, bahwa saya sebagai Kepala Desa Candi Burung telah pengoplosan Raskin. Demi Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, saya tidak ada niat samua sekali di hati dan pikiran saya untuk menyewengkan beras raskin masyarakat tersebut, karena saya tahu bahwa kelak di hari pembalasan,” lanjut terdakwa.<br /><br />Namun sebagai Kepala Desa, Fauzan menerima konsekwensi dari apa yang dituduhkan oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejari Pamekasan itu. Namun timbul pertanyaan. Mengapa pihak Kepolisian dan Kejari Pamekasan tidak menjadikan Hasin menjadi tersangka dalam kasus ini ? Apakah benar, kasus yang menjerat terdakwa adalah sebuah rekayasa dan politik agar terdakwa dipenjara ? <br /><br />Sebab, Polisi melakukan penggerebekan di rumah Hasin terkait dugaan penyelewengan beras miskin pada tahun 2016. Tetapi 2 tahun kemudian, Kejari Pameksan baru menyidangkan perkara ini, setelah Rudi Indra Prasetya divonis pidana penjara selama 4 tahun dalam kasus suap OTT KPK.<br /><br />Tidak hanya itu. dalam fakta persidangan, kasus yang menjerat terdakwa bukan penyelewengan beras miskin, melainkan karena “rasta” alias pembagian beras merata kepada seluruh masyarakat Desa. Pasal yang menjerat terdakwa pun pasal 3 UU Korupsi. Sementara, dari beberapa kasus OTT yang dilakukan oleh pihak Kepolisian maupun KPK, pasal yang dikenakan adalah pasal 5 bagi si pemberi, dan pasal 12 atau pasal 11 bagi si penerima suap, hadiah atau janji. (Redaksi)

Tipikor Kasus OTT Raskin Desa Candi Burung “Bernuansa Politik”

berita korupsi .co – “Ini adalah sebuah politik yang ingin menjatuhkan saya dan rekayasa yang benar-benar dibuat sedemikian rupa, supaya ...

»

Harapan Bebas Kandas, Terdakwa Kasus Suap Ketua DPRD Malang Kecewa

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjC7kuiQaJHZ3WgT0VOpBmpXwtvj4DaLHtxV7yo_D7QRieHlyjA0jYBU-L1j_L7g7UpbZqF3TKTc4U9S_lJbzLG7xUwWZZWwD4GUiYJsqN0I6W95YJs2xKnkQmCdURrEf773FegW-_wY6Q/s1600/IMG20180213092930.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjC7kuiQaJHZ3WgT0VOpBmpXwtvj4DaLHtxV7yo_D7QRieHlyjA0jYBU-L1j_L7g7UpbZqF3TKTc4U9S_lJbzLG7xUwWZZWwD4GUiYJsqN0I6W95YJs2xKnkQmCdURrEf773FegW-_wY6Q/s640/IMG20180213092930.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Terdakwa Jarot Edy sulistyono, tak terima dengan surat dakwaan JPU KPK Ahmad Burhanudin, Andhi Kurniawan, Dame Maria Silaban yang menyatakan, bahwa terdakwa bersama-sama dengan Cipto Wiyono diduga melakukan Tidank Pidana Korupsi “suap” terhadap Ketua DPDR Kota Malang Moch. Arif Wicaksono sebesar Rp 700 juta, agar mendapat persetujuan terkait pembahasan rencana perubahan APBD Kota Malang tahun 2015.<br /> <br /> Karena tak terima, terdakwa pun mengajukan Eksepsi (keberatan) melalui Penasehat Hukum (PH)-nya dan berharap akan bisa bebas tanpa proses persidangan selanjutnya. Tapi harapannya tidak sesuai dengan kenyataan. <br /> <br /> Sebab berharap bahwa Majelis Hakim akan menerima eksepsi, namun sebaliknya. Majelis Hakim yang diketuai H.R Unggul Warso Mukti menolak seluruh alasan PH terdakwa yang disampaikan kepada Majelis Hakim, pada Selasa, 13 Pebruari 2018.<br /> <br /> “Menolak surat eksepsi yang disampaikan penasehat hukum terdakwa, dan memerintahkan kepada JPU untuk menghadirkan saksi dan barang bukti kepersidangan,” ucap Hakim Unggul.<br /> <br /> Usai persidangan. PH Jarot Edy sulistyono, Haris mengatakan kepada media ini rasa kecewanya atas ditolaknya Eksepsinya oleh Majelis Hakim. Alasannya, karena pelaku yang bertindak mengumpulkan dan menyerahkan uang sebesar Rp 700 juta terhadap Ketua DPRD Malang Moch. Arif Wicaksono tidak ditetapkan menjadi tersangka.<br /> <br /> “Ya kecewa, kita kecewa. Karena orang yang mengumpulakan uang dan menyerahkan kepada Ketua DPRD tidak  dijadikan sebagai tersangka,” ucap Haris<br /> Kasus yang menyeret Jarot Edy sulistyono adalah bermula pada tahun 2015, saat Pemerintah Kota Malang akan mengajukan rencana perubahan APBD TA 2015 ke DPRD. Untuk mendapat persetujuan dari Dewan, Moch. Arif Wicaksono pun meminta uang sebesar Rp 700 juta, seperti dalam surat dakwaan.<br /> <br /> Bahwa terdakwa Jarot Edy Sulistyono bersama-sama dengan Cipto Wiyono selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang, memberi uang sebesar Rp 700 juta kepada Moch. Arif Wicaksono selaku ketua DPRD Kota Malang pada tanggal 6 Juli 2015, 13 Juli 2015, 14 Juli 2015 dan tanggal 22 Juli 2015, bertempat di Kantor Dinas PUPPB Pemkot Malang Jalan Bingkil No 1 Kota Malang, Kantor DPRD Kota Malang, Jalan Tugu nomor 1A Kota Malang dan rumah dinas Ketua DPRD Kota Malang, Jalan Panji Suroso No 7 Kota Malang, supaya Ketua DPRD memberikan persetujuan Perubahan APBD Tahun Anggaran (TA) 2015 yang diajukan oleh Pemerintah Kota Malang.<br /> <br /> Dalam surat dakwaan itu, JPU KPK secara rinci membeberkan perbuatan terdakwa, antara lain;<br /> <br /> Pada tanggal 25 Juni 2015, DPRD mengadakan rapat paripurna bersama Pemerintah Kota Malang dengan agenda sambutan Walikota Malang dalam pengantar konsep kesepakatan persamaan, antara Pemkot  Malang dengan DPRD tentang kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) Perubahan APBD TA  2015.<br /> <br /> Pada tanggal 6 Juli 2015, sebelum dimulainya rapat lanjutan antara DPRD dan Pemkot Malang  dengan agenda penyampaian pendapat Badan Anggaran (Banggar) dan pendapat Fraksi DPRD Kota Malang terhadap konsep kesepakatan bersama antara eksekutif dan legislatif tentang kebijakan umum anggaran (KUA) dan PPAS P-APBD Tahun Anggaran 2015, dilakukan pertemuan antara Walikota Malang Moch. Anton, Wakil Wali Kota Malang Sutiadji, Jarot Edy Sulistiyono dan Cipto Wiyono dengan Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arif Wicaksono serta Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Malang Suprapto di ruang kerja Ketua DPRD Kota Malang.<br /> <br /> Pada pertemuan tersebut, Moch. Arif Wicaksono meminta Moch. Anton untuk memberikan uang imbalan dengan istilah uang “Pokir” anggota Dewan, agar pembahasan Perubahan  APBD TA 2015 berjalan lancar dan tidak ada instrupsi atau halangan dari DPRD Kota Malang, sehingga dapat diberikan persetujuan P-APBD TA 2015. Permintaan Ketua DPRD itu pun disanggupi Wali Kota Moch. Anton  dengan mengatakan, “nanti uang pokir akan disisipkan oleh Cipto dan Djarot.<br /> <br /> Menindaklanjuti pertemuan tersebut, Cipto Wiyono meminta terdakwa agar stafnya yaitu Tedy Sujadi Sumarna yang menjabat Kepala Bidang (Kabid) PUPPB Kota Malang menemui Cipto Wiyono, terkait penyiapan uang untuk anggota DPRD, guna memperlancar persetujuan P-APBD TA 2015.<br /> <br /> Selanjutnya, terdakwa memanggil Tedy sujadi Sumarna untuk menemui Cipto Wiyono di ruang Sekda Kota Malang. Daalam pertemuan tersebut, Cipto Wiyono memerintahkan Tedy Sujadi untuk meminta uang dari para rekanan (kontraktor) yang menjadi rekanan di Dinas PUPPB Kota Malang sebesar Rp 700 juta. Dan uang itu untuk diberikan kepada Moch. Arif Wicaksono, agar persetujuan P-APBD disetuji. Atas perintah Cipto Wiyono pun disanggupi Tedy Sujadi Sumarna, dan kemudian hasil pertemuannya dengan Sekda dilaporkan ke pimpinan yakni Jaror Edy Sulistiyono.<br /> <br /> Pada tanggal 8 Juli 2015, rapat paripurna DPRD dilaksankan dengan agenda penyampaian sambutan dari Walikota Malang dalam menghantar rencana perubahan daerah (Perda) Kota Malang tentang Perubahan APBD TA 2015.<br /> <br /> “Pada tanggal 13 Juli 2015 pagi hari, bertempat di Kantor Dinas PUPPB Kota Malang, terdakwa menerima uang sebesar Rp 700 juta dari Tedy Sujadi Sumarna yang dikumpulkan dari para rekanan, dan kemudian terdakwa melaporkan hal tersebut kepada Cipto Wiyono,” ucap JPU KPK saat membacakan surat dakwaannya (30 Januari 2018)<br /> <br /> JPU KPK menyatakan, bahwa pada tanggal 17 Juli 2015 sekitar pukul 10.00 WIB, Moch.Arief Wicaksono menghubungi Cipto Wiyono dan menanyakan kepastian ada tidaknya uang Pokir  yang dimintanya, yang dijawab oleh terdakwa bahwa dananya sudah tersedia.<br /> <br /> Selanjutnya, sekitar pukul 12.00 WIB, Moch. Arif dan Cipto Wiyono sepakat untuk menunda rapat yang agendanya, pengambilan keputusan DPRD untuk menyetujui Raperda Kota Malang tentang perubahan APBD TA 2015, dari tanggal 14 Juli 2015 menjadi tanggal 22 Juli 2015, atau 24 Juli 2015. Alasannya, pengambilan keputusan terlalu cepat dan tidak wajar, apabila pembahasan Raperda APBD TA 2015 hanya satu minggu, walaupun Moch. Anton menghendaki persetujuan Raperda itu dilakukan tanggal 14 Juli 2015 atau sebelum lebaran, karena jika pengambilan keputusannya dilakukan setelah lebaran, di khawatirkan DPRD Kota Malang berubah pikiran.<br /> <br /> Pada tanggal 14 Juli 2015 sekitar pukul 13.00 WIB, Moch. Arief Wicaksono menghubungi Cipto Wiyono, meminta realisasi uang pokir untuk DPRD, yang kemudian oleh Cipto Wiyono menyampaikan, bahwa uang akan segera diserahkan oleh terdakwa. Sekitar pukul 14.00 WIB, terdakwa menghubungi Moch. Arif Wicaksono dan menanyakan, ke mana penyerahan uang Pokir sebesar Rp 700 juta. <br /> <br /> Atas arahan Moch. Arif Wicaksono, uang itu pun diantarkan terdakwa ke rumah dinas Ketua DPRD Moch. Arif Wicaksono di  Jalan Panji Suroso No 7, Kecamatan Blimbing Kota Malang, dengan terlebih dahulu memisahkan uang sebesar Rp 100 juta, khusus untuk bagian Moch. Arif Wicaksono selaku Ketu DPRD, dan sisanya sebesar Rp 600 juta untuk dibagikan ke seluruh anggota DPRD yang tetap terbungkus.<br /> <br /> “Kemudian pada pukul 15.00 WIB, terdakwa meminta Tedy Sujadi Sumarna menyerahkan uang tersebut kepada Moch. Arif Wicaksono di rumah diasnnya dengan mengatakan, “ada titipan dari Pak Kadis”, dan kemudian dibalas oleh Moch. Arif Wicaksono dengan ucapan terimaskasih  kepada terdakwa,” kata JPU kemudian. <br /> <br /> Setelah menerima uang dari terdakwa, Moch. Arief Wicaksono memberitahu Suprapto, bawa uang Pokirnya sudah diterima, dan meminta Suprapto untuk  datang ke rumah dinasnya saat itu juga. Sebelum Suprapto datang, Moch. Arif Wicaksono terlebih dahulu mengambil uang bagiannya sebesar Rp 100 juta, sementara yang Rp 600 juta tetap dalam kardus.<br /> <br /> Setelah Suprapto datang, Moch. Arif Wicaksono meminta Suprapto untuk menghubungi para Wakil Ketua dan Ketua Fraksi DPRD, agar datang ke rumah dinasnya. Para Wakil Ketua dan Ketua Fraksi DPRD Kota Malang yang datang, adalah Wiwik Hendri Astuti (Wakil Ketua DPRD), Rahayu Sugiarti (Wakil Ketua DPRD), Suprapto (Ketua Fraksi PDIP), Sahrawi (Ketua Fraksi PKB), Heri Sugiantono (Ketua Fraksi Partai Demokrat), Sukarno (Ketua Fraksi Golkar), Mohan Katelu (Ketua Fraksi PAN),  Selamat (Ketua Fraksi Gerindra), Heri Pudji Utami (Ketua Fraksi PPP – Nasdem),  Ya'qud Ananda Gudban (Ketua Fraksi Hanura – PKS) dan Tri Yudiani (Komisi D/Fraksi PDIP)<br /> <br /> Selanjutnya, Moch. Arif Wicaksono membagikan uang sebesar Rp 600 juta kepada para Wakil Ketua dan Ketua Fraksi DPRD untuk diberikan kepada seluruh anggota DPRD yang berjumlah 45 orang, yang masing-masing untuk Wakil Ketua DPRD  dan Ketua Fraksi sebesar  Rp 15 juta, dan untuk maing-masing anggota sebesar Rp 12.500.000.<br /> <br /> Pada tanggal 22 Juli 2015, hasail rapat DPRD bersama Pemkot Malang tentang perubahan APBD TA 2015 pun akhirnya disetujui, dari Raperda APBD TA 2015 menjadi Perubahan APBD TA 2015, yang dituangkan dalam surat keputusan DPRD Kota Malang Nomor 188./4/48/35.73.201/2015 tanggal 22 Juli 2015 tentang persetujuan penetapan Raperda Kota Malang, tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kota Malang tentang P-APBD Tahun Anggaran 2015. Kemudian diterbitkan Perda Kota Malang Nomor 6 tahun 2015 tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 pada tanggal 14 Agustus 2015.  (Redaksi)

Tipikor Harapan Bebas Kandas, Terdakwa Kasus Suap Ketua DPRD Malang Kecewa

berita korupsi .co – Terdakwa Jarot Edy sulistyono, tak terima dengan surat dakwaan JPU KPK Ahmad Burhanudin, Andhi Kurniawan, Dame Maria...

»

Taufiqurrahman “Amnesia” Di Pengadilan Tipikor

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgiAKaD4uprHLmY60Y8r1bHQE47jgmkes0W13E1G37IeSupIvx6pcVkrbIfLy2isa59C0SG0W1KOrB2OdO6nR2O7N1LLWXrwnxK0lJEDqX6inQY60Ftxz4P1BldfvQs9zW7evNKB4bGZFc/s1600/Taufiqurrahman.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgiAKaD4uprHLmY60Y8r1bHQE47jgmkes0W13E1G37IeSupIvx6pcVkrbIfLy2isa59C0SG0W1KOrB2OdO6nR2O7N1LLWXrwnxK0lJEDqX6inQY60Ftxz4P1BldfvQs9zW7evNKB4bGZFc/s640/Taufiqurrahman.jpg" width="640" /></a></div> beritakorupsi.co – Bupati Nganjuk Taufiqurrahman kembali mengalami amnesia alias lupa saat ditanya JPU (Jaksa Penuntut Umum) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Tipikor Surabaya, pada Senin, 12 Pebruari 2018<br /> <br /> Memang kata lupa, tidak tahun dan tidak ingat seringkali diucapkan saksi maupun terdakwa saat ditanya oleh JPU maupun Majelis Hakim dalam dipersidangan. Apakah lupa benaran atau hanya sekedar lupa untuk menutupi kasus yang sebenarnya ? Sulit memang dibuktikan, karena Pengadilan Tipikor belum punya alat tes kejujuran agar kasus yang disidangkan itu akan lebih jelas.<br /> <br /> Kehadirian pertama Taufiqurrahman ke Pengadilan Tipikor Surabaya yang dihadirkan JPU KPK pada Senin, Senin, 29 Januari 2018, bukan untuk diadili dalam kasus Korupsi suap yang terjaring OTT oleh KPK pada tahun lalu, melainkan sebagai saksi untuk terdakwa M. Bisri selaku Kabag Umum RSUD Kertosono Nganjuk, dan Harjanto selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk.<br /> <br /> Dalam persidangan yang diketuai Majelis Hakim I Wayan Sosisawan saat itu, Taufiqurrahman lebih banyak menjawa lupa, saat JPU KPK Fitroh Rohcahyanto, Ahmad Burhanudin, Hery BS Ratna Putra, Arif Suhermanto, Joko Hermawan, Andhi Kurniawan dan NN Gina Saraswati menhajukan pertanyaan terkait “syukuran” alias uang yang diterimanya dari para pejabat dilingkungan Pembkab Nganjuk melalui Bisri.<br /> <br /> M. Bisri dan Harjanto (termasuk Suwandi dan Ibnu Hajar perkara terpisah) “terseret” ke penjara dan diadili di Pengadilan Tipikor terkait pemberian “syukuran” alias uang suap terhadap Tufiqurrahman melalui Ibnu Hajar dan Suwandi, sebagai imbalan dari promosi dan mutasi jabatan eselon III dan IV di lingkungan RSUD dan Dinas lain di Kabupaten Nganjuk. <br /> <br /> Pertanyaan demi pertanyaan yang diajukan JPU KPK sesuai dengan berita acara pemeriksaaan (BAP) dirinya di penyidik KPK, diantaranya kegiatan Kepala Dinas sebagai salah satu Pandawa Lima  siap mendukung itrinya maju sebagai Kepala Daerah menggantikan dirinya, penerimaan uang dari Bisri melalui Ibnu Hajar dan Suwandi, penerimaan uang dari Dirut RSUD Gambiran Nganjuk.<br /> <br /> Taufiqurrahman pun kembali mengalami “Amnesia” alias lupa untuk yang kedua kalinya, saat JPU KPK Andhi Kurniawan dkk menghadirkannya sebagai saksi di Pengadilan Tipikor Surabaya untuk terdakwa Ibnu Hajar dan Suwandi.<br /> <br /> “Penyakit Amnesia” alias lupa yang dialami Taufiqurrahkam kali ini sepertinay lebih “parah” dari yang pertama. Sebab, sebagai Kepala Daerah tidak ingat kapan dirinya melantik terdakwa Ibnu Hajar sebagai kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk,  dan Suwandi menjadi Kepala SMP Negeri 3 Ngeronggot.<br /> <br /> Tidak hanya itu, saksi Taufiqurrahman pun tidak ingat Kepala Dinas dimana terdakwa Ibu Hajar. Terkait permintaan uang sebesar Rp 500 juta dari terdakwa Ibnu Hajar setelah dilantik menjadi Kepala Dinas dibantah. Pada hal sebelumnya, Ibnu Hajar menjelaskan dalam persidangan saat terdakwa menjadi saksi untuk M. Bisri dan Harjanto, bahwa saksi Taufiqurrahman meminta untuk disediakan uang sebesar Rp 500 juta, sebagai imbalan karena sudah dialantik sebagai Kepala Dinas.<br /> <br /> Saat JPU KPK menanyakkan terkait Hand Phon (HP) baru yang diterimanya dari ajudannya di Plaza Marina Surabaya, itu diakunya setelah beberapa saat terdiam. <br /> <br /> “Ya saya terima,” kata Taufiqurrahmman. <br /> <br /> Terkait uang sebesar Rp 200 juta dari M. Bisri ke Joni atas perintah saksi untuk diserahkan kesalah seorang pejabat Forpimda, menurut saksi bahwa itu adalah pinjaman. Yang belum dibayar dan tidak ditagih hingga saat ini. Pertanyaan yang diajukan JPU KPK pun sama dengan pertanyaan yang diajukan pada dirinya sebagai saksi untuk terdakwa Bisri dan Harjanto. Namun Taufiqurrahman selalu menjawab lupa dan tidak ingat.<br /> <br /> Saat JPU KPK pun menanyakkan terhadap saksi terkait pencalonan istrinya menjadi Bupati Nganjuk, juga tak diakunya. Tetapi, tujuannya ke Jakarta adalah untuk menemui pengurus PDIP yang rencanya akan mengusung istri saksi menajadi Calon Bupati, namun belum kesampaian karena terjaring OTT oleh KPK. Saksi juga mengakui, rencana pencalonan istrinya menjadi Cabub Nganjuk diusung Partai Golkar dan PDIP.<br /> <br /> “Masih penjajakan. Rencananya yang mengusung Partai Golkar dan PDIP,” jawab Taufiqurrahman.<br /> <br /> Seperti yang diberitakan sebelumnya. Pada awal bulan Mei 2017, saat Bupati Nganjuk Taufiqurrahman memutasi terdakwa M. Bisri yang menjabat sebagai Kepala Bidang (Kabid) perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk, menjadi Kepala Bagian (Kabag) Umum RSUD Nganjuk, sekaligus mau minta terdakwa untuk mengkoordinir para pegawai yang berkeinginan menduduki jabatan Eselon III dan IV, baik pada RSUD Nganjuk dan RSUD Kertosono, dengan syarat bersedia memberikan “syukuran” atau sejumlah uang sebagai imbalan, dimana terdakwah menyanggupinya.<br /> <br /> Beberapa hari setelah pertemuan itu, terdakwa M. Bisri mengkoordinir beberapa pegawai untuk dipromosikan maupun mutasi di RSUD Nganjuk dan RSUD Kertosono. Lalu terdakwa M. Bisri membuat daftar nama dan promosi jabatan yang diinginkan. Daftar nama tersebut kemudian diserahkan terdakwa kepada Taufiqurrahman sambil menyampaikan, bahwa para pegawai sanggup untuk memberikan uang syukuran.<br /> <br /> Dari daftar nama yang dibuat terdakwa M. Bisri untuk promosi jabatan maupun untuk mutasi adalah, diantaranya Hardi Jono, Waskito Rini, Sofianti Wahyu Setyaningsih, Sri Mumpuni, Yuliana, Anang Agus Susilo, Sri Nuryati, Agustin Rahmawati, Muhammad Yudi Arifin dan Lilik supriyadi.<br /> <br /> Kemudian pada tanggal 24 Mei 2017, Bupati Nganjuk menerbitkan surat keputusan (SK) Nomor 82/86/411.404/2017 tentang pengangkatan dalam jabatan struktural yang mengangkat terdakwa dari jabatan Kepala Bidang Perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk Eselon III/B menjadi Kepala Bagian Umum RSUD Nganjuk Eselon III/B, serta mengangkat para pegawai sebagaimana informasi yang diajukan terdakwa.<br /> <br /> Setelah pengangkatan terdakwa sebagai Kepala Bagian Umum RSUD Nganjuk dan pengangkatan para pegawai dimaksud, maka untuk merealisasikan uang syukuran yang akan diberikan kepada Taufiqurrahman, lalu M. Bisri kemudian menyiapkan uang sebesar Rp 400 juta, yang terdiri dari 100 juta rupiah merupakan uang pribadinya, dan Rp 300 juta dikumpulkan Bisri dari para pegawai yang telah berhasil dipromosikan dan dimutasi. Uang tersebut diterima terdakwa secara bertahap, baik secara langsung maupun melalui Tien Farida Yani (Dirut RSUD).<br /> <br /> Sebagai kompensasi atas pelantikan Bisri dan para pegawainya, kemudian memberikan uang yang terkumpul itu kepada Taufiqurrahman melalui Joni Tri Wahyudi (ajudan), Suwandi Kepala SMP Negeri 3 Ngeronggot.<br /> <br /> Pada sekitar bulan Juli - Agustus 2017, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Semeru Gang I Rt 03 Rw 01 Desa Tanjungrejo, Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk, Wahyudi hkan unag sebesar Rp 200 juta dari M. Bisri. di Pendopo Kantor Bupati Nganjuk.<br /> <br /> Pada tanggal 12 Oktober 2017, bertempat di Hotel Luminor, Jalan Jemursari Nomor 206 Kota Surabaya, dan tanggal 15 Oktober 2017, Taufiqurrahman kembali menerima uang melalui Suwandi sebesar Rp 100 juta dan Rp 50 juta.<br /> <br /> Selanjutnya, pada tanggal 17 Oktober 2017 bertempat di RSUD Nganjuk diserahkan kepada kepada Taufiqurrahman senilai Rp 50 juta. Uang sebesar Rp 200 juta yang diterima Suwandi, kemudian diserahkan kepada Taufiqurrahman melalui Rosid Husein Hidayat selaku ajudan Bupati Nganjuk di sebuah rumah makan di Surabaya.<br /> <br /> Pemberian uang sebesar Rp 400 juta kepada Taufiqurrahman selaku Bupati Nganjuk melalui Joni Tri Wahyudi dan Suwandi, karena Taufiqurrahman telah mengangkat dirinya sebagai Kepala Bagian Umum RSUD Nganjuk, dan para pegawai lainnya sesuai usulan terdakwa atau pemberian itu berhubungan dengan promosi dan mutasi jabatan di lingkungan Pemkab. Nganjuk.<br /> <br /> Sementara Harjanto, memberikan uang sebesar Rp 500 juta terhadap Buapti Nganjuk, terkait pengankatannya sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk. Pemberian uang tersebut oleh terdakwa diberikan dalam beberapa tahap. <br /> <br /> Pada sekitar bulan April 2017, terdakwa dihubungi Ibnu Hajar Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk yang merupakan orang kepercayaan Taufiqurrahman, agar menyiapkan uang sebesar Rp 100 juta untuk keperluan Taufiqurrahman yang sedang ada acara di Yogyakarta. Atas permintaan itu, terdakwa meminta Wisnu Anang Wibowo agar menyiapkan uang sebesar Rp 100 juta, tetapi yang sanggup disediakan Wisnu Anak Wibowo hanya sebesar Rp 80 juta.<br /> <br /> Setelah terdakwa menerima uang sebesar 80 juta itu, terdakwa kemudian menghubungi Ibnu Hajar dan menyampaikan bahwa uang sudah dapat diambil di rumahnya tetapi hanya Rp 80 juta. Ibnu Hajar Kemudian datang ke rumah terdakwa terletak di Desa Kwagean, Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk, lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar 80 juta tersebut kepada Ibnu Hajar. Kemudian Ibnu Hajar menyerahkan uang tersebut kepada Taufiqurrahman yang masih berada di Yogyakarta.<br /> <br /> Pemeberian uang suap terhadap Taufiqurrahman ternyata bukan hanya dari terdakwa Bisri dan Harjanto namun dari beberapa pejabat lainnya, diantaranya Dirut RSUD Kertoson Nganjuk, Tien Firdayani sebanyak 130 juta dengan Dua tahap, yakni sebesar Rp 100 juta dan Rp 30.000-000.<br /> <br /> Selain itu, Dirut RSUD Nganjuk ini dikabarkan juga menerima sebuah Hand Phon dari Taufiqurrahman untuk memlancar komunikasi. <br /> <br /> Anehnya, Taufiqurrahman tak mengakui satu pun pertanyaan JPU KPK, Penasehat Hukum terdakwa maupun Majelis Hakim. Pemberian uang dari anak buahnya itu tak diakuinya. Justru Taufiqurrahman mengatakan kepada Majelis Hakim, bahwa Bisri sengaja mau menjebaknya dengan memberikan uang sebesar Rp 100 juta.<br /> <br /> Senin, 29 Januari 2018 saat Taufiqurrahman diperiksa sebagai saksi untuk Bisri dan Harjanto dalam kasus suap terhadap dirinya, membantah semua pertanyaan JPU KPK. Pada hal, Keterangan saksi pada persidangan sebelumnya, yakni Dirut RSUD Kertoson Nganjuk Tien Firdayani mengakui adanya permintaan dan pemberian uang dari Taufiqurrahman kepada Tien.<br /> Menurut Tien, Taufiqurrahman meminta 5 persen dari anggaran sebesar Rp 4 milliar yang ada di RSUD. Selain itu, Dirut RSUD Kertosono itu juga mengakui pemberian Hand Phon dari Taufiqurrahman untu dipergunakan sebagai alat komunikasi khusus. Selaian pengakuan Tien, juga keterngan Wakil Direktur Umum dan Direktur Umum, tapi itu pun tak diakuinya.<br /> <br /> Keterangan Ibnu Hajar pada persidangan session kedua yang mengatakan, bahwa taufiqurrahman meminta uang sebesar Rp 500 juta terkait pelantikannya sebagai Kela Dinas Pendidikan juga tak diakui Taufiqurrahman. <br /> <br /> JPU maupun Majelis Hakim sempat dibuatnya kesal karena keterangannya yang selalu berusaha menutupi apa yang terjadi. Pengangkatan beberapa pejabat dilingkungan Kabupaten Nganjuk hanya berdsarkan penunjukan begitu saja tanpa melalui orsedur yang ada. Termasuk pengangkatan Ibnu Hajar. <br /> <br /> Tarif yang dikenakan terhadap jabatan Kasi (Kepala Seksi) antara 20 hingga 30 juta rupiah, semetara untuk Kepala Dinas sebesar Rp 50 juta, seperti yang dijelaskan Ibnu Hajar. Lagi-lagi hal ini pun tak diakui Taufiqurrahman.<br /> <br /> Saat JPU Maupun menanyakkan Taufiqurrahman tentang rencana Istri Taufiqurrahman untuk mencalonkan menjadi Bupati Nganjuk dan kaitannya kedatangannya ke Jakarta sekaligus awal dari dirinya ditangkap KPK, juga tak diakuinya.<br /> <br /> JPU KPK maupun Majelis Hakim tak memaksa Taufiqurrahkam untuk mengakui semua keterangan saksi pada sidang sebelumnya. Namun JPU akan membeber semua fakta dalam persidangan saat dirinya duduk sebagai pesakitan di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya. (Redaksi)

News Tipikor Taufiqurrahman “Amnesia” Di Pengadilan Tipikor

beritakorupsi.co – Bupati Nganjuk Taufiqurrahman kembali mengalami amnesia alias lupa saat ditanya JPU (Jaksa Penuntut Umum) Komisi Pember...

»

Terdakwa Korupsi Pembangunan Gedung PLP, Divonis 4,8 Tahun Penjara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <i><span style="font-size: large;"><b>#Dalam Putusan Majelis Hakim Menyebutkan, Kerugian negara dinikmati Direktur PT Karya Tunggal Abadi#</b></span></i><br /> <span style="font-size: small;"></span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiYSAbLo2sxQrLC2qSnWobk_XuhTvKaFprk_Lu71DFtedYO-3bFh55zptrpA4eJGAaXinplNtkAOnf2QJs1yL50ohHpBNXTx980rAQKwIY5PGYbzs0hLhHCX5_GnoD7caJHQC3Gp2JovKE/s1600/IMG20180212112017.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiYSAbLo2sxQrLC2qSnWobk_XuhTvKaFprk_Lu71DFtedYO-3bFh55zptrpA4eJGAaXinplNtkAOnf2QJs1yL50ohHpBNXTx980rAQKwIY5PGYbzs0hLhHCX5_GnoD7caJHQC3Gp2JovKE/s640/IMG20180212112017.jpg" width="640" /></a></span></div> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co – </b></span>Terdakwa Sujarwo, manatan Kepala  Kantor Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan Bambang Hartono selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) terbukti melakukan tindak pidana Korupsi pembangunan gedung kantor (PLP) di Jalan Nilam Barat, Tanjung Perak Surabaya pada tahun 2012 lalu, yang menelan anggaran dari APBN Kementerian Perhubungan sebesar Rp19.391.154,761 dan merugikan keuangan negara berdasarkan HPKN BPKP Perwalikan Jawa Timur sebesar Rp 3.950.000.000.<br /> <br /> Hal itu dinyatakan dalam surat putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang di Ketuai Hakim M. Tahsin, pada Senin, 12 Pebruari 2018.<br /> <br /> Dalam amar putusan Majelis Hakim menyatakan, bahwa pembangunan gedung PLP tahun 2012 yang didanai dari APBN kementerian perhubungan sebesar Rp 3.950.000.000 miliar, menyimpang dari spesifikasi yang ada dan tidak melalui prosedur pengadaan hingga menimbulkan kerugian keuangan negara.<br /> <br /> Majelis Hakim juga menyebutkan, bahwa pembangunan gedung PLP yang dilakukan oleh terdakwa Sujarwa tidak melalui prosedur lelang dan tidak melibatkan tim perencanaan berdasarkan kontrak perencanaan yang dibiayai oleh anggaran negara.<br /> <br /> Dan untuk menyusun dokumen, terdakwa meminta bantuan Andy Pranata selaku staf di kantor PLP, dan tanpa menyebutkan secara jelas lokasi dan status tanah, serta tidak memiliki AMDAL pembangunan gedung penjagaan PLP Tanjung Perak Surabaya. Sedangkan gambar rencana, terdakwa meminta bantuan dari Suwarno (alm) selaku rekanan pengadaan ATK tanpa melalui proses lelang. <br /> <br /> Majelis Hakim juga menyatakan, bahwa pembangunan gedung PLP, terdakwa melaui prosedur dan tidak membuat secara jelas tentang status hak atas tanah atau ijin pemanfataan hak atas tanah, status kepemilikan gedung, IMB termasuk analis dampak lingkungan, berdasarkan pasal 11 ayat (1) Perpres No 73 tahun 2011 tentang pembangunan gedung milik negara, dan pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang pedoman teknis pembangunan gedung milik negara.<br /> <br /> Sementara kerugian negara menurut Majelis Hakim, dinikamti oleh pemilik perusahaan yang mengerjakan gedung PLP Tanjung Perak Surabaya, yakni Tatang Yoga selaku Direktur PT Karya Tunggal Abadi.<br /> <br /> Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa (Sujarwa dan Bambang Hartono) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melalukan tindak pidana Korupsi sebagaiaman diatur dan diancam dalam pasal 2 ayat (1) junct pasa 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.<br /> <br /> Keduanya pun dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 tahun dan 8 bulan untuk terdakwa Sujarwa, dan 4,4 tahun bagi terdakwa Bambang Hartono, dan denda masing-masing sebesar Rp 200 juta. Dan apabila terdakwa tidak membayar, maka diganti kurungan selama 2 bulan,” ucap Hakim M. Tahsin.<br /> <br /> Atasa putusan Majelis Hakim tersebut, JPU Chalida dkk fari Kejari Perak dan Penasehat Hukum terdakwa, Rachmat Ciptadin mengatakan pikir-pikir.<br /> <br /> Usai persidangan. PH terdakwa mengatakan terkait kerugian negara yang tidak dibebankan terhadap terdakwa, karena yang menikmati adalah perusahaan yang mengerjakan. Rachmat juga mempoertanyakkan, mengapa penyidik maupun Kejari Tanjung perak tidak menyeret pihak kontraktor terkait pembangunan gedung PLP Tanjung Perak.<br /> <br /> Apa yang dipertanyakkan PH terdakwa ada benarnya. Sebab dalam penyidikan hingga perkata ini dinyatakan lengkap dan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor, sepertinya pihak kontraktor “diselamtkan” dari pertanggung jawaban hukum. <br /> <br /> Seakan dalam proses persidangan “dianggap sebagai penyelidikan dan penyidikan” untuk mengetahu siapa lagi yang akan terseret. (Redaksi)

Tipikor Terdakwa Korupsi Pembangunan Gedung PLP, Divonis 4,8 Tahun Penjara

#Dalam Putusan Majelis Hakim Menyebutkan, Kerugian negara dinikmati Direktur PT Karya Tunggal Abadi# berita korupsi .co – Terdakwa S...

»

Bupati Ngada Yang Juga Calon Gubernur NTT Terjaring OTT KPK

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg2FghuhxpspGY_YKB8Rggce81qxapKORsZ_mfxIM_YXbDDa23MoEpMnpdmRuy4cE8tG4pyf2d5KRMHPaUR0lTwxqOtXQf-mPpU9MAR1SQguL6Ku_NQvGJ41vL11XQTTQKHGBQPS4vy4c0/s1600/IMG_20171107_142902.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="1230" height="399" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg2FghuhxpspGY_YKB8Rggce81qxapKORsZ_mfxIM_YXbDDa23MoEpMnpdmRuy4cE8tG4pyf2d5KRMHPaUR0lTwxqOtXQf-mPpU9MAR1SQguL6Ku_NQvGJ41vL11XQTTQKHGBQPS4vy4c0/s640/IMG_20171107_142902.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Lagi-lagi, KPK mengamankan seorang Bupati di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT), pada Minggu, 11 Pebruari 2018.<br /><br />Berdasar informasi dari sumber <b><i>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co</i></b> di NTT menyebutkan, bahwa yang terjaring OTT oleh KPK adalah Bupati Ngada Marianus Sae, yang juga calon kuat Gubernur NTT untuk periode 2018 – 2023, bersama seorang Kepala Dinas yang belum diketahui secara jelas.<br /><br />“Bupati Ngada, Marianus Sae sama seorang Kepala Dinas, tapi saya belum tau siapa. Kalau Marianus Sae ini adalah calon kuat Gubernur NTT,” kata sumber yang minta namanya tidak disebutkan, Minggu, 11 Pebruari 2018.<br /><br />"Bupati Ngada," kata Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Minggu (11/2/2018), seperti yang dikutip dari KOMPAS.com<br /><br />Lebih lanjut sumber menjelaskan, bahwa calon Gubernur NTT ada 4 (Empat) kandidat, 2 anggota DPR RI dari Partai Nasdem dan Partai Demokrat serta mantan wakil Gubernur NTT.<br /><br />“Di NTT  ada 4 calon Gubernur, Pak Marianus ini adalah calon kuat, terus “FT” (maaf, Redaksi sengaja tidak menyebutkan namanya langsung) anggota DPR RI dari Partai Nasdem, “ES” dari PGR mantan Wakil Gubernur sama “BKR” ini juga anggota DPR RI dari PD. Lawan terberatnya Pak Marianus ini. Yang beraing dengan Pak Marianus ini adalah FT dan ES,” lanjut sumber kemudian.<br /><br />Menurut sumber, bahwa kasus yang menimpa Bupati Ngada Marianus Sae tidak jauh beda dengan kasus yang menimpa Bupati Saiburajua Marthen Dira Tome. <br /><br />“Lawan terberatnya Marianus Sae adalah ES ini, makanya cara seperti ini yang mereka pakai,” ungkap sumber kemudian.<br /><br />Sementara kasus yang menjerat Bupati Saiburajua bukan karena OTT melainkan karena adanya laporan dari LSM yang juga anggota DPR RI sejak 2007 ke Kejari dan kemudian ditarik ke Kejati. Dari 2007 hingga 2014 tak ada kepstian hukum.<br /><br />Kemudian, kasus itu pun akhirnya ditangani KPK dan ditetapkan menjadi tersangka. Setelah menjadi tersangaka beberapa tahun, KPK baru melimpahkan perkara itu ke Pengadilan Tipikor Surabaya pada tahun 2017 dan menghadirkan 52 orang saksi.  (Redaksi)

News Tipikor Bupati Ngada Yang Juga Calon Gubernur NTT Terjaring OTT KPK

berita korupsi .co – Lagi-lagi, KPK mengamankan seorang Bupati di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT), ...

»

Sidang Korupsi Pungli OTT, 2 Guru SMPN 2 Dituntut Ringan

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhcB6rYz1XBd6PqirwMrDy4N54ZV4MgoR_89O3iFXh9ziAUb9Ns8U6_1VtMU7kqCLlf1b7z2dvwfSDlvZqWhK7oUXBdfpTZ3qXdfoblU28BAO_3FXyct1TCRyTMWAtUSXo2TgiGh9AAtu4/s1600/terdakwa+Rudy.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="595" data-original-width="954" height="399" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhcB6rYz1XBd6PqirwMrDy4N54ZV4MgoR_89O3iFXh9ziAUb9Ns8U6_1VtMU7kqCLlf1b7z2dvwfSDlvZqWhK7oUXBdfpTZ3qXdfoblU28BAO_3FXyct1TCRyTMWAtUSXo2TgiGh9AAtu4/s640/terdakwa+Rudy.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co – </b></span>Dua Guru SMPN 2 Tulungagung yang terjerat kasus Korupsi Pungutan Liar (Pungli) yang terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh tim Saber Pungli Polres Tulungagung, pada 17 Juni 2017 lalu dituntut ringan oleh JPU Anik dari Kejari Tulungagung di Pengadilan Tipikor, pada Jumat, 9 Pebruari 2018<br /><br />Pada hal, menurut para penggiat anti Korupsi maupun KPK (Komisi Pemberabtasan Korupsi), bahwa perbuatan Korupsi itu adalah kejahatan yang luar biasa. Namun disisi lain, tuntutan bagi para pelaku masih tergolong ringan. Sementara, ketika Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atau Vonis tidak jauh dari tuntutan JPU terhadap terdakwa, banyak pihak yang berpandangan miring. Tak jarang tuduhan bahwa  Majelis Hakim diduga “bermain”. <br /><br />Anehnya, tuntutan ringan dari Jaksa Penuntut Umum serta “kedekatan” JPU dengan pihak keluarga terdakwa seperti JPU dari Kejari Tulungagung tak pernah menjadi pertanyaan.<br /><br />Kedua guru SMPN 2 Tulungagung yang terjaring OTT itu adalah terdakwa Rudy Bastomi (44) selaku Waka (Wakil Kepala) Kesiswaan sekaligus Ketua Panitia PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) tahun ajaran 2017/2018, dan terdakwa Supratiningsih (56) selaku Kepala Sarana dan Prasarana (Sarpras) merangkap sebagai  panitia PPDB.<br /><br />Pada tanggal 17 Juni 2017, Kedua pahlawan tanpa jasa ini diringkus oleh tim Saber Pungli Polres Tulungagung dengan barang bukti berupa uang sekitar Rp 35.500.000,  yang terbungkus dalam beberapa amlop berlogo SMPN 2 Tulungagung dan daftar orang tua calon siswa/i yang duduga sebagai “korban” pungli.<br /><br />Uang tersebut adalah hasil pengumpulan dari setiap orang tua calon siswa/i sebear Rp 600 per orang tua calon siswa atas perintah Kepala Sekolah dan diketahui Komite Sekolah. Uang itu akan dipergunakan untuk pembelian meja dan bangku di dua kelas tambahan baru.<br /><br />Dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Rochmat, JPU menyatakan bahwa perbuatan terdakwa terbukti  melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 11 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana.<br /><br />Dalam surat tuntutan, JPU Anik meminta kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 tahun dan 8 bulan dan denda sebesar Rp 5 juta terhadap terdakwa Rudy Bastomi, dan pidana penjara selama 1 tahun dan 2 bulan dan denda Rp 5 juta bagi terdakwa Supratiningsih.<br /><br />“Menuntut; Meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menangani perkara ini, untuk menjatuhkan hukuman pidana penjara terhadap terdakwa Rudy Bastomi selama 1 (Satu) tahun dan 8 (Delapan) bulan dan denda sebesar Rp 5 juta,” ucap JPU Anik.<br /><br />Atas surat tuntutan JPU, Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan bagi terdakwa maupun melalui Penasehat Hukum (PH)-nya untuk menyampaikan Pledoi (Pembelaan) dalam persidangan yang akan datang.<br /><br />“Itu tuntutan JPU bagi saudara. Saudara diberi kesempatan untuk menyampaikan pembelaan,” kata Ketua Majelis Hakim Rochmat.<br /><br />Seperti yang diberitakan sebelumnya, sebelum terjadi OTT, pada 19 Mei 2017 diadakan rapat antara pihak sekolah dengan Komite sekolah yang dipimpin oleh Eko selaku Kepala Sekolah. Dalam rapat itu dibahas mengenai pemungutan dana dari orang tua calon siswa yang besarnya 600 ribu per siswa (orang tua).<br /><br />Pada tanggal 16 Juni 2017, Kedua guru SMPN 2 Tulungagung yang terjaring OTT terkait “pungutan liar” saat pelaksanaan ujian kompetensi bagi calon siswa/i SMPN 2 Tulungagung. Pada saat tes uji  kompetensi bagi calon siswa/i  juga didampingi orang tua masing-masing dan diadakan di ruang Ketua PPDB Rudy Bastomi, yang satu ruangan dengan tim penguji yang juga guru di SMPN 2 Tulungagung. <br /><br />Setiap orang tua calon siswa/i menyerahkan amplop berisi uang kepada Rudy Bastomi, dan ada juga yang langsung melalui Eko selaku Kepala Sekolah, lalu dikumpulkan ke Rudy Bastomi, yang nantinya setelah terkumpul seluruhnya, uang tersebut akan diserahkan ke Kepala Sekolah.  <br /><br />Yang terjadi tidak hanya pungutan liar yang dilakukan oleh pihak sekolah terhadap orang tua calon siswa/i, melainkan penerimaan siswa/i melibihi kuota dari 320 menjadi 406 siswa. Anehnya, yang dilaporkan Kepala Sekolah kepada Kepala Dinas pendidikan hanya penambahan satu kelas baru yang jumlahnya sekitar 32 siswa. <br /><br />Dalam fakta persdiangan terungkap, ternyata sejumlah siswa yang diterima di SMPN 2 Tulangung adalah titipan para pejabat, diantaranya Kepala Dinas Pendidikan, Kejaksaan dan pejabat lainnya.<br /><br />Yang lebih anehnya lagi, begitu kasus ini mencuat, tak satu pun pejabat yang menitipkan siswa/i di SMPN 2 Tulungagung yang tidak mengikuti aturan melainkan hanya karena jabatan, ternyata tak ada yang bertanggung jawab. Disisi lain, Kedaau terdakwa ini menjadi “tumbal” dari sebuah sistim pendidikan yang sudah ada turun temurun. <br /><br />Bila demikian, masihkah kasus Korupsi bisa bersih dari negeri ini ?. (Redaksi)

News Tipikor Sidang Korupsi Pungli OTT, 2 Guru SMPN 2 Dituntut Ringan

berita korupsi .co – Dua Guru SMPN 2 Tulungagung yang terjerat kasus Korupsi Pungutan Liar (Pungli) yang terjaring dalam Operasi Tangkap T...

»

Hari Pers Nasional, Seorang Wartawan Jadi Saksi Di Pengadilan Tipikor Dalam Kasus Korupsi

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiWIAE1ieXxJCab3VWq64nyUj__koCEAvUClbvbd1KfQ8F2E5k4Y9igMl6flqHxQO7wy5ZI4BsPrrjU7dBugzXhN2XCL920XKzeG0q2RNSG9B_5dp7UwPfEoOeBzGpBBuLYbEdj82u0AI8/s1600/IMG20180209134608_1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiWIAE1ieXxJCab3VWq64nyUj__koCEAvUClbvbd1KfQ8F2E5k4Y9igMl6flqHxQO7wy5ZI4BsPrrjU7dBugzXhN2XCL920XKzeG0q2RNSG9B_5dp7UwPfEoOeBzGpBBuLYbEdj82u0AI8/s640/IMG20180209134608_1.jpg" width="640" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Hari ini, Jumat, 9 Pebruari 2018, adalah bertepatan Hari Pers Nasional (HPN)  yang diselenggarakan oleh pemerintah bersama Dewan Pers di Padang, Sumatra Barat, dan dihari yang sama, seoarang wartawan harian mejadi saksi di Pengdilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam perkara kasus suap Bupati Nganjuk Taufiqurrahman, yang terjaring Operasi Tangkap Tangan oleh KPK pada tahun lalu.<br /><br />“Keterlibatan” wartawan menjadi saksi di Pengadilan Tipikor Surabaya, adalah untuk yang Keduakalinya. Sebelumnya, Seorang wartawan harian di Surabaya juga pernah menjadi saksi  dalam kasus Korupsi Prona yang ditangani Kejari Surabaya pada tahun 2016 lalu, dimana wartawan harian itu diduga menerima aliran dana ratusan juta rupiah yang digunakan untuk pemasangan iklan puluhan juta. Bisa jadi, masih banyak oknum-oknum wartawan yang diduga “terlibat” dalam KKN (Kolusi Korupsi dan Nepotisme) dengan pejabat atau pengusaha namum tak terungkap.<br /><br />Disisi lain, wartawan dianggap menjadi “duri yang berbahaya” bagi para pejabat karena pemberitaan yang mengkritik kinerjanya, sehingga KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan UU Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) serta peraturan-peraturan lainnya menjadi “ancaman yang menakutkan” bagi sebahagian wartawan, sekalipun UU No 40 tahun 1999 tentang Pers telah ada sebagai payung hukum bagi awak medi (wartwan) untuk menjalankan profesinya.<br /><br />Inilah “Hitam Putihnya” seorang wartawan diera Globalisasi atau istilah yang lebih tren saat ini “Jaman Now” ketika menjalankan profesinya.<br /><br />Kehadiran Bagus, wartawan salah satu harian di Surabaya yang liputan di Kabupaten Nganjuk kali ini atas undangan JPU KPK, karena diduga menjadi “calo” Bupati Nganjuk untuk mencari para PNS yang hendak promosi jabatan. <br /><br />Sementara informasi yang didapat media ini, bahwa Rahadyan Bagus adalah Wartawan harian Surabaya untuk Ngajuk, namun dibagian iklan. Karena bagus “memakan” uang iklan sebesar Rp 400 juta dan rumahnyapun disita kantor. Kemudian Bagus mendirikan media baru “Surya Indonesia”, dan Bagus diduga adalah orangnya Bupati Nganjuk Taufiqurrahman.<br /><br />Selain Bagus, JPU KPK juga menghadirkan beberapa saksi lainnya kehadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang di ketuai Hakim I Wayan Sosisawan untuk terdakwa Ibnu Hajar (Kepala Dinas Pendidikan) dan Suwandi (Kepala Sekolah). Diantara saksi yang dimaksud adalah Suroto (Pejabat Dinas Pendidikan), Nur, Teguh Sujatmiko (Kepala Sekolah), Cahyo, Sutrisno dan ajudan serta Aspri (Asisten pribadi Bupati).<br /><br />Dalam persidangan, Saksi Bagus membantah saat Majelis Hakim menanyakkan dirinya menjadi “calo” Bupati Nganjuk Taufiqurrahman yang menjabat selama 2 periode hingga 2018. Bagus Mengakui, mengenal Taufiqurrahman sejak menjadi Bupati Nganjuk, namun berteman akrab sejak 2011 saat dirinya ditempatkan untuk liputan di Kabupaten Nganjuk.<br /><br />“Tidak Pak. Saya kenal sejak pertama saat saya liputan. Kompak sejak 2011. Saya diajak berteman, katanya nggak usah musuhan, saya sudah mau pensiun,” kata Bagus.<br /><br />Bagus dan saksi lainnya pun dihadapkan JPU KPK ke meja Majelis Hakim untuk memperlihatkan bukti dokumen. <br /><br />Apa yang di jelaskan Bagus kepada Majelis Hakim, sepertinya bukan yang sejujurnya bila dilihat dari mimik wajahnya. Ketidak jujuran seorang saksi atau terdakwa saat dihadapkan JPU di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor sudah hal biasa. Tak jarang JPU maupun Majelis Hakim bertanya dengan nada tinggi karena keterangan saksi yang dianggap berbelit-belit alias tidak jujur.<br /><br />Keterangan saksi Teguh Sijatmiko menjelaskan, bahwa dirinya memberikan uang terhadap terdakwa Ibnu Hajar sebesar Rp 110 juta, dan uang tersebut diambilkan dari uang raport. Namun hal itu dibantah terdakwa.<br /><br />Sementara keterangan saksi Suroso dan Cahyo dibantah terdakwa Ibnu Hajar. Menurut terdakwa Ibnu Hajar, bahwa Suroto selaku Kabid di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nganjuk “terlibat” untuk mengusulkan pegawai yang promosi jabatan<br />Usai persidangan, JPU KPK Iskandar kepada wartawan media ini mengatakan, bahwa Bupati Nganjuk Taufiqurrahman akan dihadirkan pada persidangan yang akan datang untuk terdakwa Ibnu Hajar dan Suwandi. Sementara dua terdakwa lainnya dalam kasus yang sama yakni M. Bisri dan Harjanto akan menghadapi tuntutan JPU KPK<br /><br />“Bupati akan dihadirkan minggu depan untuk terdakwa Ibnu Hajar dan Suwandi. Kalau yang kemaren itu kan untuk terdakwa M. Bisri dan Suwandi,” kata JPU KPK.<br /><br />Saat ditanya tentang perkara tersangka Taufiqurrahman, JPU KPK Iskandar mengatakan masih menunggu proses untuk pelimpahan ke Pengadilan Tipikor.<br /><br />“Belum masih menunggu,” katanya singkat.  (Redaksi)

News Tipikor Hari Pers Nasional, Seorang Wartawan Jadi Saksi Di Pengadilan Tipikor Dalam Kasus Korupsi

berita korupsi .co – Hari ini, Jumat, 9 Pebruari 2018, adalah bertepatan Hari Pers Nasional (HPN)  yang diselenggarakan oleh pemerintah...

»

Sidang Suap OTT Wali Kota Batu, Saksi Akui Terdakwa Menerima “Si Hitam”

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjCBimPTRNZ_mrD_YhzdNpLLAbwT0rzFaxSfF2Qgww7DtcN87qu_36VIbdgQ47RakWFcnRpHURwcecJB2SrczWIm-Mcs_JD_bdsrklnr1cQLiA3ymlPNfVsZx-tctr5NRovli0Dut08Kpg/s1600/Kota+Batu.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="600" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjCBimPTRNZ_mrD_YhzdNpLLAbwT0rzFaxSfF2Qgww7DtcN87qu_36VIbdgQ47RakWFcnRpHURwcecJB2SrczWIm-Mcs_JD_bdsrklnr1cQLiA3ymlPNfVsZx-tctr5NRovli0Dut08Kpg/s640/Kota+Batu.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Jumat, 9 Pebruari 2018, Sidang Korupsi Suap OTT  (Operasi Tangkap Tangan) oleh tim KPK dengan terdawa Wali Kota Batu Periode 2012 – 2017 Eddy Rumpoko, kembali digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya dengan agenda mendengarkan keterangan saksi.<br /> <br /> Agenda menghadirkan saksi kali ini adalah untuk yang pertamakalinya setelah JPU KPK membacakan surat dakwaannya pada sidang minggu lalu terhadap terdakwa Eddy Rumpoko dan Edi Setiawan selaku pejabat Pengadaan Kota Batu (perkara terpisah).<br /> <br /> Saksi yang dihadirkan JPU KPK kehadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor yang diketuai H.R. Unggul Warso Mukti adalah Edi Setiawan, untuk terdakwa Eddy Rumpoko yang di dampingi Penasehat Hukum (PH)-nya Agus Dwi Warsono dkk.<br /> <br /> Dihadapan Majelis Hakim, keterangan yang diberikan saksi Edi Setiawan menjawab pertanyaan JPU KPK  Iskandar Marwanto, Ronald Ferdinand Worontika dkk, tak jauh beda dengan isi dakwaan, diantaranya terkait kasus yang menjerat terdakwa,jabatan saksi sendiri, pemberian mobil dan uang oleh Filipus Djab (sudah divonis pidana 2 tahun penjar dalam aksus yang sama) selaku Direktur CV Amarta Wisesa dan PT Dailbana Prima Indonesia (milik Esther Tedjakusuma istri Filipus Djab) kepada terdakwa Eddy Rumpoko.<br /> <br /> “Kasus korupsi anggaran dan Meubelair. 2016 saya menjabat sebagai Kepala Sub Bidang Pengadaan dan Distribusi Aset BKD (Badan Keuangan Daerah) merangkap sebagai Sekretaris Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Batu ampai Mei. Mei 2016 diangkat menjadi Plt BLP (Badan Layanan Pengadaan). Januari 2017 baru diangkat sebagai Kepala BLP,” ucap Edy Setiawan menerangkan.<br /> <br /> “Saya kenal Pak Filip tahu 2016, diperkenalkan Wali Kota sebagai temannya, dan diminta untuk membantu pekerjaannya. Tahun 2016 Pak Filip sudah pemenang pengadaan meubelair. Sebagai sekretaris, saya tau data pekerjaan tapi saya tidak tau siapa pemenangnya. Pak Filip pernah cerita ngasih mobil ke terdakwa. Tapi saya tidak terlalu memikirkan itu,” lanjut saksi yang juga terdaka dalam kasus yang sama.<br /> <br /> Saat JPU KPK menanyakkan, apakah benar istilah yang digunkan oleh Filipus Djab untuk mobil yaitu si Hitam, uang atau undangan, Hotel sama dengan atas dan Restoran adalah bawah sudah diketahui terdakwa Eddy Rumpoko ?. Menurut saksi Edi Setiawan, bahwa istilah itu dari Filipus Djab dan sudah pasti diketahui terdakwa.<br /> <br /> “Ia si hitam atau mobil dan undangan itu adalah uang. Kalau Hotel itu atas dan restoran adalah bawah. Sudah pasti tau,” jawab saksi Edi. <br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBb3-TUHXlLda7l0-ShbGb6o7BgDFcS9umRBvoUp9pEYCqFwAST-VLRmtL11A75ZcOVwaDgOcNWYMn-pE8b9LFOmOHEbt_k9AP0WEzwimyye1c57GWuiZ-bLHIJrj0D3w2RNbe3Dwv_C0/s1600/OTT+Batu.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="500" data-original-width="500" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBb3-TUHXlLda7l0-ShbGb6o7BgDFcS9umRBvoUp9pEYCqFwAST-VLRmtL11A75ZcOVwaDgOcNWYMn-pE8b9LFOmOHEbt_k9AP0WEzwimyye1c57GWuiZ-bLHIJrj0D3w2RNbe3Dwv_C0/s640/OTT+Batu.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Filipus Djab, terpidana 2 tahun penjara dalam kasus OTT Wali Kota Batu Eddy Rumpoko</td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: large;"><b>S</b></span>aksi Edi Setiawan juga mengakui bahwa pada tahun 2016, Filipus Djab sudah mendapat 7 proyek pengadaan menggunakan PT Dailbana Prima Indonesia dan CV Amarta Wisesa. Dan dari setiap pengadaan, Wali Kota minta fee 10 persen. Ketujuh pengadaan yang dikerjakan Filipus Djab, antara lain Dinas pendidikan, pengadaan batik siswa SD dengan pagu anggaran Rp 1.204.740.000 dengan nilai penawaran Rp 1.170.505.000 pemenang CV Amarta Wisesa.<br /> <br /> 2. Pengadaan Batik untuk siswa SMP dengan pagu anggaran Rp 632.100.000, nilai penawaran Rp 614.190.000 pemenang lelang CV Amarta Wisesa.<br /> <br /> 3. Dinas Pendidikan, pengadaan batik untuk siswa SMA/SMK dengan pagu anggaran Rp 657.370.000, nilai penawaran Rp 640.466.000 pemenang CV Amarta Wisesa.<br /> <br /> 4. Di BPKAD, pengadaan mebeleur berupa meja dan kursi dengan pagu anggaran Rp 5.010.755.000, nilai penawaran Rp 4.929.404.000 pemenang PT Dailbana Prima Indonesai<br /> <br /> 5. Di Dinas Pendidikan, pengadaan Almari Sudut BacaSDN dengan pagu anggaran Rp 2.125.000.000 nilai penawaran Rp 2.033.570.000 pemenang CV Amarta Wisesa.<br /> <br /> 6. Di Dinas Pendidikan, Belanja seragam bawahan SMA/MA/SMK dengan pagu anggaran Rp 852.372.500 nilai penawaran Rp 851.919.500 pemenang CV Amarta Wisesa, dan<br /> <br /> 7. Di Dinas Pendidikan, Belanja seragam bawahan SMP/MTs dengan pagu anggaran Rp 728.612.500 nilai penawaran Rp 710.066.000 pemenang CV Amarta Wisesa. <br /> <br /> Si Hitam atau Mobil Toyota New Alphard type 3.5 Q A/T Tahun 2016 warna hitam seharga Rp 1,6 milliar yang diminta  terdakwa Eddy Rumpoko terhadap Filipus Djab, adalah bagian dari ke- 7 pengadaan yang dikerjakan Filipus Djab yang dijanjikan terdakwa.<br /> <br /> Saksi Edi Setiawan juga menjelaskan kepada Majelis Hakim terkait pengadaan di tahun 2017 yang dimenangkan PT Dailbana Prima Indonesia adalah pekerjaan belanja modal dan peralatan mesin meubelair di BKAD dengan anggaran sebesar Rp 5.440.000.000. Untuk itu, saksi berkordinasi dengan PPk yaitu memberitahu Fitria Dewi Kusumawati terutama kalau ada perintah ari terdakwa.<br /> <br /> Dari penjelasan saksi kepada Majelis Hakim atas pertanyaan JPU KPK, terkait Proyek pengadaan di BKAD Kota Batu tahun 2017 dengan anggaran APBD sebesar Rp 5.440.000.000 adalah;<br /> <br /> Pada tanggal 31 Mei 2017, PT Delta Prima Indonesia ditetapkan sebagai pemenang setelah dilakukan evaluasi penawaran peserta lelang terlebih dahulu dengan nilai penawaran Rp 5.265.315.000. Penentuan PT Delta Prima Indonesia sebagai pemenang karena memenuhi minimum persyaratan administrasi dan biaya kualifikasi. Sedangkan peserta lainnya tidak memenuhi syarat teknis, diantaranya tidak melampirkan sertifikat-sertifikat sebagaimana persyaratan dalam lelang yang sengaja dibuat oleh panitia sebagai persyaratan khusus.<br /> <br /> Setelah Filipus Djap mengetahui PT Dailbana Prima Indonesia ditetapkan sebagai pemenang lelang, kemudian menghubungi Aang Thandra, agar segera mempersiapkan produksi. Selanjutnya Ang Tjandra menghubungi supplier lain yang bekerja sama dengan PT Dailbana Prima Indonesia, yakni PT Sentratama Global Solusindo, PT Agra Jaya dan PT Wahaya Lentera Raya untuk segera berproduksi, yang hasilnya kemudian dikirimkan PT Dailbana Prima Indonesia ke Balai Kota Among Tani. <br /> <br /> Dua pengadaan pekerjaan belanja pakaian dinas dan atribut pada BKAD pemerintah Kota Batu tahun 2017, sekitar Maret 2017 Edi Setiawan berkordinasi dengan Fitria Dewi Kusumawati selaku PPK BKAD di ruang kerjanya dan mengatakan, bahwa terdakwa Eddy Rumpoko tidak cocok dengan contoh yang diperoleh dari pasar.<br /> <br /> Kemudian Edi Setiawan menghubungi Filipus Djab terkait pengadaan kain seragam. Beberapa hari kemudian, Hendra Setiawan menemui Edi Setiawan di ruang kerjanya atas permintaan Filipus. Selanjtnya Edi Setiawan memanggil Fitria Dewi Kusumawati ke ruang kerjanya dan mengatakan, bahwa terkait dengan pengadaan kain seragam agar berhubungan dengan Hendra Setiawan yang akan menjadi penyedia kain seragam.<br /> <br /> Beberapa hari kemudian, Hendra Setiawan menemui Fitria Dewi Kusumawati dan Edi Setiawan sambil menyerahkan contoh kain hitam. Selanjutnya Edi Setiawan menyampaikan kepada Fitria Dewi Kusumawati untuk segera uji ke laboratorium pengujian Balai Besar tekstil di Bandung, dan menjadikan hasil ujian tersebut sebagai sertifikasi barang dalam dokumen persyaratan lelang.<br /> <br /> Pada bulan Mei 2017, Fitria Dewi Kusumawati kemudian menyerahkan dokumen kelengkapan tersebut ke bagian layanan pengadaan untuk melakukan pelelangan dalam pelaksanaan lelang gagal. karena tidak ada peserta lelang yang memenuhi persyaratan teknis terkait ISO dan SNI<br /> <br /> Pada bulan Mei 2017, terdakwa menyampaikan kepada Edi Setiawan, agar pengadaan meubelair dimenagkan oleh Filipus Djab<br /> <br /> Pada tanggal 21 Agustus 2017 sekitar pukul 05.13 WIB, Edi Setiawan memberitahu Fitria Dewi Kusumawati dan Pokja V, akan melakukan pembuktian kualifikasi-kualifikasi dengan mendatangi pabrik yang memberikan dukungan ke segamat bau wisata titik terkait hal tersebut meminta Edi Setiawan berhubungan dengan Hendra Setiawan.<br /> <br /> Pada tanggal 29 Agustus 2017, CV Amarta Wisesa ditetapkan sebagi pemenang lelang pengadaan pekerjaan belanja pakaian dinas dan atributnya belanja kain untuk pakaian ASN atasan putih dan bawahan hitam denagn pagu anggaran sebesar Rp 1.490.000,000 dengan nilai penawaran Rp 1.488.370.000, karena dianggap memenuhi persyaratan yang dibuat oleh panitia diantaranya  syarat administrasi biaya dan kualifikasi sedangkan peserta lainnya tidak memenuhi syarat teknis diantaranya hasil uji lab sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan.<br /> <br /> pada tanggal 5 agustus 2017 sekitar pukul 10.00 WIB, Filipus Djab  menghubungi Edi Setiawan untuk membahas menegenai komitmen fee dan Filipus Djab meminta Edi Setiawan untuk mempercepat pembayaran atas pengdaan mobiler dan pengadaan pekerjaan belanja pakaian dinas dan atribut pada BPKAD.<br /> <br /> Pada tanggal 23 Agustus 2017 bertempat di kedai roti di Bandara Abdul Rahman Saleh Malang, terdakwa bertemu dengan Filipus Djap yang menanyakan kepada terdakwa, “Pak, untuk fee meubel ini mau dipotong untuk Si Hitam berapa, Bapak berkenan tunai berapa ?”. Yang di jawab oleh terdakwa, “Udah, Edi Setiawan yang atur”. Selanjutnya, sekitar pukul 13.00 WIB, Filipus Djab menghubungi Edi Setiawan, terkait dengan pekerjaan pengadaan meubelair yang harus diserahkan sebesar 10% dari nilai kontrak yakni sejumlah Rp500 juta.<br /> <br /> Dalam pembicaraan tersebut disampaikan bahwa, dari fee Rp 500 juta, akan diperhitungkan Rp 300 juta untuk bagaian uang yang sudah dikelaurkan Filipus Dajb untuk pembayaran Si Hitam. Sehingga sisa kekuragan Rp 650 juta, setelah dikurangi uang sebesar Rp 300 juta  menjadi Rp 350 juta, dan akan diperhitungkan dari pengadaan lainnya pada tahun anggaran 2017 yang dikerjakan oleh Filipus Djap. Selanjutnya sisa uang sejumlah Rp 200 juta diminta oleh terdakwa untuk diberikan secara tunai. Selain itu, juga menyampaikan akan memberikan uang sejumlah 100 juta untuk Edi Setiawan.  <br /> <br /> Semua pertanyaan yang diajukan JPU KPK terhadap saksi terkait proyek pengadaan yang dimenangkan oleh Filipus Djab, tak satupun yang dibantah. (Redaksi)

News Tipikor Sidang Suap OTT Wali Kota Batu, Saksi Akui Terdakwa Menerima “Si Hitam”

berita korupsi .co – Jumat, 9 Pebruari 2018, Sidang Korupsi Suap OTT  (Operasi Tangkap Tangan) oleh tim KPK dengan terdawa Wali Kota Ba...

»

Harapan Bebas Terdakwa Sitrul Arsyih Musa'ie Kandas

<i><span style="font-size: large;"><b>#Eksepsi Terdakwa Sitrul Arsyih Musa'ie dalam kasus dugaan Korupsi Dana Participating Interest pengelolaan Minyak dan Gas yang dikelola PT WUS Ditolak Majelis Hakim#</b></span></i><br /> <span style="font-size: small;"></span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjdg1iajfvnCrFYIUg8PbdpAj_qCcPq-teIWmR-M5bN5mdrppEpoaSJ7ODxwt2D8j_1QceA7LAtlwbRkyu7xl4PHsHwxSe3vJeZAFGn-7aMSubvQcU4TmlLowF8sUCsIh0-2ZtNZCygiio/s1600/Sitrul.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="491" data-original-width="871" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjdg1iajfvnCrFYIUg8PbdpAj_qCcPq-teIWmR-M5bN5mdrppEpoaSJ7ODxwt2D8j_1QceA7LAtlwbRkyu7xl4PHsHwxSe3vJeZAFGn-7aMSubvQcU4TmlLowF8sUCsIh0-2ZtNZCygiio/s640/Sitrul.jpg" width="640" /></a></span></div> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co – </b><b>B</b></span>erbagai upaya dilakukan orang-orang yang terjerat dalam hukum, terutama mereka yang “dituduh” dan dipenjarakan karena dugaan melakukan Tindak Pidana Korupsi, degan cara mengajukan Eksepsi (keberatan) atas surat dakwaan JPU kepada Majelis Hakim.<br />Eksepsi yang diajukan terdakwa atau melalui Penasehat Hukum (PH) terdakwa kepada Majelis Hakim, ibarat “Do’a”. Namun dikabulkan atau tidaknya, adalah kewengan Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut.<br /><br />Berharap bisa bebas dari penjara lewat “permohonan” yang disampaikannya kepada Majelis Hakim ternyata ditolak, bisa jadi rasa kecewa yang dialami oleh terdakwa.<br /><br />Mungkin itulah yang dialami oleh Sitrul Arsyih Musa'ie, yang saat ini mendekam di balik jeruji besi alias alias penjara di Rutan (Rumah Tahanan Negara) Kelas I Surabaya, Medaeng Jawa Timur, setelah Majelis Hakim menolak permohonan alias Eksepsinya.<br /><br />Sitrul Arsyih Musa'ie, mantan Direktur Utama PT Wira Usaha Sumekar (WUS) salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Sumenep, Maduda Jawa Timur ini, ditetapkan menjadi tersangka oleh penyidik Kejaksaan Tinggi - Jawa Timur (Kejati Jatim) dalam kasus dugaan Korupsi dana Participasing Interest (PI) pengelolaan minyak dan gas yang diterima PT WUS sebesar 10 persen dari PSC (Production Sharing Contract) Santos Blok Madura Offshore tahun 2011 – 2015 sebesar USD $ 773.702,84 atau setara dengan 10,058 milliar rupiah.<br /><br />Sebagai tersangka dalam kasus ini, Sitrul Arsyih Musa'ie “ditemani” Taufadi, mantan Kepala Divisi Keuangan dan Administrasi PT WUS yang saat ini menjabat sebagai Komisiaris PT Garam Indonesia (Persero), namun dalam perkara terpisah.<br /><br />Sementara Wakil Bupati Sumenep yang dipanggil penyidik Kejati Jatim, belum bisa dimintai keterangannya, karena orang nomor Dua di Kabupaten Sumenep itu belum memenhui panggilan penyidik, seperti yang disampaikan Kasindik Pidana Khusus, saat dihubungi wartawan media beberapa waktu lalu.<br /><br />Sementara, disaat terdakwa mendekan dalam penjara sebagai tersangka, Sitrul Arsyih Musa'ie mengembalikan uang kerugian negara melalui penyidik Kejati Jatim sebesar Rp 4,434milliar dan USD $ 205,630 atau setara dengan 2.673  milliar rupiah lebih dalam 2 (Dua) tahap, yakni pada awal penyidikan tersangka Sitrul Arsyih Musa'ie telah mengemabalikan kerugian negara sebesar Rp 2,145 milliar dan US$ 167.661 atau senilai 2,179 mlliar rupiah. <br /><br />Kemudian tahap ke II pada Rabu, 27 Desember 2017. Tersangka Sitrul Arsyih Musa'ie mantan Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Sumenep, Maduda Jawa Timur ini, kembali mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 2,289 Miliar dan USD $ 35.969 atau setara dengan 467 juta rupiah lebih.<br /><br />Anehnya, setelah diadili sebagai terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya dalam kasus dugaan Korupsi dana Participasing Interest (PI) pengelolaan minyak dan gas yang diterima PT WUS sebesar 10 persen dari PSC (Production Sharing Contract) Santos Blok Madura Offshore tahun 2011 – 2015 sebesar USD $ 773.702,84 atau setara dengan 10,058 milliar rupiah, terdakwa Sitrul Arsyih Musa'ie justru menolak atau keberatan atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejati Jatim.<br /><br />Namun Eksepsi terdakwa pun ditolak oleh Majelis Hakim, dan memerintahkan JPU Rhein E. Singal dkk untuk menghadirkan saksi-saksi dan bukti dalam persidangan. <br /><br />“Menolak Eksepsi yang diajukan oleh terdakwa dan memerintahkan saudara Jaksa untuk menghadirkan saksi dan bukti-bukti dalam persidangan,” ucap Hakim Unggul, Selasa, 6 Pembruari 2018.<br /> Namun karena JPU belum siap, Jaksa Rhein pun minta waktu seminggu. “Kami mohon waktu satu minggu untuk menghadirkan saksi, Yang Mulia,” kata JPU Rhein memohon.<br /><br />Terkait tersangka Taufadi yang belum disidangkan, menurut JPU Rhein kepada wartawan media ini mengatakan, akan dilimpahkan dalam waktu dekat.<br /><br />“Minggu depan mungkin kita limpah,” kata Rhein. <br /><br />Kasus ini bermula dari laporan masyarakat yang diterima Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep, terkait adanya dugaan penyalah gunaan dana Participasing Interest (PI) pengelolaan minyak dan gas oleh  PT WUS pada tahun 2011 – 2015 lalu.<br /><br />Selain itu, hasi audit  BPK yang menemukan adanya  sejumlah duit yang diduga tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh PT WUS.  Kemudian, penyidik Kejari Sumenep melakukan penyelidikan dan penyidikan serta penggeledahan di PT PWUS pada Juli 2017.<br /><br />Dari hasil penggeledahan itu, penyidik Kejari Sumenep menyita 3 unit CPU dan beberapa berkas lainnya. Kemudian kasus ini pun “berpindah” ke Kejati Jatim dibawah kendali Maruli Hutagalung selaku Kepala Kejaksaan Tinggi dan Didik Farkhan sebagai Aspidsus Kejati jatim.<br /><br />Tak lama kemudian, penyidik Kejati Jatim pun akhirnya  menetapkan 2 tersangka, yakni Sitrul Arsyih Musa'ie mantan Direktur Utama PT Wira Usaha Sumekar dan Taufadi, mantan Kepala Divisi Keuangan dan Administrasi PT WUS yang saat ini menjabat sebagai Komisiaris PT Garam Indonesia (Persero).<br /><br />Taufadi ditetapkan sebagai tersangka terlebih dahulu pada Senin, 4 Desember 2017, setelah terlebih dahulu Tim penyidi Kejati Jatim menemukan adanya bukti aliran dana PI sebesar  Rp  510.658.500 yang tak dapat dipertanggung jawabkan Taufadi saat menjabat sebagai Kepala Divisi Keuangan dan Administrasi PT WUS pada tahun 2012 – 2013.<br /><br />Atas perbuatannya, Sitrul Arsyih Musa'ie dan Taufadi terancam pidana penjara paling lama 20 tahun sesuai pasal yang menjeratnya, yakni pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 jo pasal 18  Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.  <br /><br />Apakah Sitrul Arsyih Musa'ie dan Taufadi yang menjadi tersangka dalam kasus ini, atau ada pejabat lain yang belum tersentuh ? Ikuti sidang selanjutnya…..! (Redaksi). <br />

Tipikor Harapan Bebas Terdakwa Sitrul Arsyih Musa'ie Kandas

#Eksepsi Terdakwa Sitrul Arsyih Musa'ie dalam kasus dugaan Korupsi Dana Participating Interest pengelolaan Minyak dan Gas yang dikelola ...

»

Terdakwa Kasus "Suap" Ketua DPRD Malang, Ajukan Eksepsi

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiPi8G3sSgEot1LVNMnyBweh_LKxHjookXDTgOhBPxEY_lyYjn4-xwB4jFnQNDBtrLt2LFYFpAfHwV1Ngz2spCv6JJxj28BLmWw7s_MHU-1_-9Cm-98qm29npf9Lnm_i-RvANwh-rH6NS0/s1600/PU+Malang.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="853" data-original-width="1280" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiPi8G3sSgEot1LVNMnyBweh_LKxHjookXDTgOhBPxEY_lyYjn4-xwB4jFnQNDBtrLt2LFYFpAfHwV1Ngz2spCv6JJxj28BLmWw7s_MHU-1_-9Cm-98qm29npf9Lnm_i-RvANwh-rH6NS0/s640/PU+Malang.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Jarot Edy Sulistiyono diapit petugas KPK dan Penasehat Hukumnya seusai sidang</td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> <span style="font-size: large;"><b>T</b></span>erdakwa kasus dugaan Korupsi Suap Ketua DPDR Kota Malang Moch. Arif Wicaksono sebesar Rp 700 juta, tak terima dengan surat dakwaan JPU KPK dengan cara mengajukan Eksepsi yang disampaikan melalui Penasehat hukum (PH)-nya, pada Selasa, 6 Pebruari 2018 <br /><br />Keberatan terdakwa Jarot Edy sulistyono  selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (PUPPB) Pemerintah Kota (Pemkot) Malang atas surat dakwaan JPU KPK disampaikan PH-nya dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim yang diketuai H.R Unggul Warso Mukti.<br /><br />Keberatan yang disampaikna PH terdakwa kepada Majelis Hakim atas surat dakwaan JPU KPK yang menyatakan, bahwa terdakwa “meyuap” Ketua DPRD Moch. Arif Wicaksono sebesar Rp 700 juta “bebas” dari jeratan hukum.<br /><br />Namun, JPU KPK pun akan menjelaskan lebih lanjut tentang surat dakwaannya terhadap terdakwa dalam sidang selanjutnya. JPU KPK akan menanggapi Eksepsi PH terdakwa.<br /><br />“Itu hak terdakwa untuk menyampaikan eksepsinya. Kita akan tanggapi dalam sidang selajutnya,” uacp JPU KPK seusai sidang. <br /><br />Pada hal, dalam surat dakwaan yang dibacakan JPU KPK dalam persidangan, Selasa, 30 Januari 2018, sangat jelas membeberkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Jarot Edy Sulistiyono terkait pemberian uang kepada Ketua DPRD Moch. Arif Wicaksono.<br /><br />Dalam surat dakwaan yang dibacakan JPU KPK Ahmad Burhanudin, Andhi Kurniawan, Dame Maria Silaban dihadapan Majelis Hakim yang diketua H.R Unggul Warso Mukti menyatakan, bahwa terdakwa Jarot Edy Sulistyono bersama-sama dengan Cipto Wiyono selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang, memberi uang sebesar Rp 700 juta kepada Moch. Arif Wicaksono selaku ketua DPRD Kota Malang pada tanggal 6 Juli 2015, 13 Juli 2015, 14 Juli 2015 dan tanggal 22 Juli 2015, bertempat di Kantor Dinas PUPPB Pemkot Malang Jalan Bingkil No 1 Kota Malang, Kantor DPRD Kota Malang, Jalan Tugu nomor 1A Kota Malang dan rumah dinas Ketua DPRD Kota Malang, Jalan Panji Suroso No 7 Kota Malang, supaya Ketua DPRD memberikan persetujuan Perubahan APBD Tahun Anggaran (TA) 2015 yang diajukan oleh Pemerintah Kota Malang.<br /><br />Dalam surat dakwaan itu, JPU KPK secara rinci membeberkan perbuatan terdakwa, antara lain;<br /><br />Pada tanggal 25 Juni 2015, DPRD mengadakan rapat paripurna bersama Pemerintah Kota Malang dengan agenda sambutan Walikota Malang dalam pengantar konsep kesepakatan persamaan, antara Pemkot  Malang dengan DPRD tentang kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) Perubahan APBD TA  2015.<br /><br />Pada tanggal 6 Juli 2015, sebelum dimulainya rapat lanjutan antara DPRD dan Pemkot Malang  dengan agenda penyampaian pendapat Badan Anggaran (Banggar) dan pendapat Fraksi DPRD Kota Malang terhadap konsep kesepakatan bersama antara eksekutif dan legislatif tentang kebijakan umum anggaran (KUA) dan PPAS P-APBD Tahun Anggaran 2015, dilakukan pertemuan antara Walikota Malang Moch. Anton, Wakil Wali Kota Malang Sutiadji, Jarot Edy Sulistiyono dan Cipto Wiyono dengan Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arif Wicaksono serta Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Malang Suprapto di ruang kerja Ketua DPRD Kota Malang.<br /><br />Pada pertemuan tersebut, Moch. Arif Wicaksono meminta Moch. Anton untuk memberikan uang imbalan dengan istilah uang “Pokir” anggota Dewan, agar pembahasan Perubahan  APBD TA 2015 berjalan lancar dan tidak ada instrupsi atau halangan dari DPRD Kota Malang, sehingga dapat diberikan persetujuan P-APBD TA 2015. Permintaan Ketua DPRD itu pun disanggupi Wali Kota Moch. Anton  dengan mengatakan, “nanti uang pokir akan disisipkan oleh Cipto dan Djarot.<br /><br />Menindaklanjuti pertemuan tersebut, Cipto Wiyono meminta terdakwa agar stafnya yaitu Tedy Sujadi Sumarna yang menjabat Kepala Bidang (Kabid) PUPPB Kota Malang menemui Cipto Wiyono, terkait penyiapan uang untuk anggota DPRD, guna memperlancar persetujuan P-APBD TA 2015.<br /><br />Selanjutnya, terdakwa memanggil Tedy sujadi Sumarna untuk menemui Cipto Wiyono di ruang Sekda Kota Malang. Daalam pertemuan tersebut, Cipto Wiyono memerintahkan Tedy Sujadi untuk meminta uang dari para rekanan (kontraktor) yang menjadi rekanan di Dinas PUPPB Kota Malang sebesar Rp 700 juta. Dan uang itu untuk diberikan kepada Moch. Arif Wicaksono, agar persetujuan P-APBD disetuji. Atas perintah Cipto Wiyono pun disanggupi Tedy Sujadi Sumarna, dan kemudian hasil pertemuannya dengan Sekda dilaporkan ke pimpinan yakni Jaror Edy Sulistiyono.<br /><br />Pada tanggal 8 Juli 2015, rapat paripurna DPRD dilaksankan dengan agenda penyampaian sambutan dari Walikota Malang dalam menghantar rencana perubahan daerah (Perda) Kota Malang tentang Perubahan APBD TA 2015.<br /><br />“Pada tanggal 13 Juli 2015 pagi hari, bertempat di Kantor Dinas PUPPB Kota Malang, terdakwa menerima uang sebesar Rp 700 juta dari Tedy Sujadi Sumarna yang dikumpulkan dari para rekanan, dan kemudian terdakwa melaporkan hal tersebut kepada Cipto Wiyono,” ucap JPU KPK saat membacakan surat dakwaannya (30 Januari 2018)<br /><br />JPU KPK menyatakan, bahwa pada tanggal 17 Juli 2015 sekitar pukul 10.00 WIB, Moch.Arief Wicaksono menghubungi Cipto Wiyono dan menanyakan kepastian ada tidaknya uang Pokir  yang dimintanya, yang dijawab oleh terdakwa bahwa dananya sudah tersedia.<br /><br /> Selanjutnya, sekitar pukul 12.00 WIB, Moch. Arif dan Cipto Wiyono sepakat untuk menunda rapat yang agendanya, pengambilan keputusan DPRD untuk menyetujui Raperda Kota Malang tentang perubahan APBD TA 2015, dari tanggal 14 Juli 2015 menjadi tanggal 22 Juli 2015, atau 24 Juli 2015. Alasannya, pengambilan keputusan terlalu cepat dan tidak wajar, apabila pembahasan Raperda APBD TA 2015 hanya satu minggu, walaupun Moch. Anton menghendaki persetujuan Raperda itu dilakukan tanggal 14 Juli 2015 atau sebelum lebaran, karena jika pengambilan keputusannya dilakukan setelah lebaran, di khawatirkan DPRD Kota Malang berubah pikiran.<br /><br />Pada tanggal 14 Juli 2015 sekitar pukul 13.00 WIB, Moch. Arief Wicaksono menghubungi Cipto Wiyono, meminta realisasi uang pokir untuk DPRD, yang kemudian oleh Cipto Wiyono menyampaikan, bahwa uang akan segera diserahkan oleh terdakwa. Sekitar pukul 14.00 WIB, terdakwa menghubungi Moch. Arif Wicaksono dan menanyakan, ke mana penyerahan uang Pokir sebesar Rp 700 juta. <br /><br />Atas arahan Moch. Arif Wicaksono, uang itu pun diantarkan terdakwa ke rumah dinas Ketua DPRD Moch. Arif Wicaksono di  Jalan Panji Suroso No 7, Kecamatan Blimbing Kota Malang, dengan terlebih dahulu memisahkan uang sebesar Rp 100 juta, khusus untuk bagian Moch. Arif Wicaksono selaku Ketu DPRD, dan sisanya sebesar Rp 600 juta untuk dibagikan ke seluruh anggota DPRD yang tetap terbungkus.<br /><br />“Kemudian pada pukul 15.00 WIB, terdakwa meminta Tedy Sujadi Sumarna menyerahkan uang tersebut kepada Moch. Arif Wicaksono di rumah diasnnya dengan mengatakan, “ada titipan dari Pak Kadis”, dan kemudian dibalas oleh Moch. Arif Wicaksono dengan ucapan terimaskasih  kepada terdakwa,” kata JPU kemudian. <br /><br />Setelah menerima uang dari terdakwa, Moch. Arief Wicaksono memberitahu Suprapto, bawa uang Pokirnya sudah diterima, dan meminta Suprapto untuk  datang ke rumah dinasnya saat itu juga. Sebelum Suprapto datang, Moch. Arif Wicaksono terlebih dahulu mengambil uang bagiannya sebesar Rp 100 juta, sementara yang Rp 600 juta tetap dalam kardus. <br /><br />Setelah Suprapto datang, Moch. Arif Wicaksono meminta Suprapto untuk menghubungi para Wakil Ketua dan Ketua Fraksi DPRD, agar datang ke rumah dinasnya. Para Wakil Ketua dan Ketua Fraksi DPRD Kota Malang yang datang, adalah Wiwik Hendri Astuti (Wakil Ketua DPRD), Rahayu Sugiarti (Wakil Ketua DPRD), Suprapto (Ketua Fraksi PDIP), Sahrawi (Ketua Fraksi PKB), Heri Sugiantono (Ketua Fraksi Partai Demokrat), Sukarno (Ketua Fraksi Golkar), Mohan Katelu (Ketua Fraksi PAN),  Selamat (Ketua Fraksi Gerindra), Heri Pudji Utami (Ketua Fraksi PPP – Nasdem),  Ya'qud Ananda Gudban (Ketua Fraksi Hanura – PKS) dan Tri Yudiani (Komisi D/Fraksi PDIP)<br /><br />Selanjutnya, Moch. Arif Wicaksono membagikan uang sebesar Rp 600 juta kepada para Wakil Ketua dan Ketua Fraksi DPRD untuk diberikan kepada seluruh anggota DPRD yang berjumlah 45 orang, yang masing-masing untuk Wakil Ketua DPRD  dan Ketua Fraksi sebesar  Rp 15 juta, dan untuk maing-masing anggota sebesar Rp 12.500.000.<br /><br />Pada tanggal 22 Juli 2015, hasail rapat DPRD bersama Pemkot Malang tentang perubahan APBD TA 2015 pun akhirnya disetujui, dari Raperda APBD TA 2015 menjadi Perubahan APBD TA 2015, yang dituangkan dalam surat keputusan DPRD Kota Malang Nomor 188./4/48/35.73.201/2015 tanggal 22 Juli 2015 tentang persetujuan penetapan Raperda Kota Malang, tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kota Malang tentang P-APBD Tahun Anggaran 2015. Kemudian diterbitkan Perda Kota Malang Nomor 6 tahun 2015 tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 pada tanggal 14 Agustus 2015.  (Redaksi)

Tipikor Terdakwa Kasus "Suap" Ketua DPRD Malang, Ajukan Eksepsi

Terdakwa Jarot Edy Sulistiyono diapit petugas KPK dan Penasehat Hukumnya seusai sidang berita korupsi .co – T erdakwa kasus dugaan Koru...

»

Potensi Penyalahgunaan Anggaran Desa di Tahun Politik

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhVxHrmHbaUzOZndl98QV3PHcYKlIfsXslqo0wfu4Jg6Nh2PxFJEv9QNQDXL1ylj5_HoEEBMB1op5hunm5xrkp1NJ1ClYqJgkAaCsIRJt2FwKpYNxRSJdUBuiKrP7-bDsUz-Mhw8VDBJIE/s1600/ICW+-+Copy.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="1085" height="453" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhVxHrmHbaUzOZndl98QV3PHcYKlIfsXslqo0wfu4Jg6Nh2PxFJEv9QNQDXL1ylj5_HoEEBMB1op5hunm5xrkp1NJ1ClYqJgkAaCsIRJt2FwKpYNxRSJdUBuiKrP7-bDsUz-Mhw8VDBJIE/s640/ICW+-+Copy.jpg" width="640" /></a></div> <b>Jakarta, <span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</span></b> Sejak 2015, pemerintah melalui amanat UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa mengalokasikan anggaran nasional untuk desa atau yang disebut dengan dana desa. Alokasi dana desa terus mengalami kenaikan hingga tahun 2017, namun di tahun 2018 batal naik karena mengalami beberapa persoalan.<br /><br />Suntikan anggaran yang cukup besar untuk desa dengan alokasi dasar masing-masing desa sebesar Rp 616.345,- diharapkan dapat memajukan desa. Pemerintah berharap, pelayanan publik di desa semakin meningkat, masyarakat desa maju dan berdaya, dan yang paling penting desa menjadi subjek pembangunan.<br /><br />Selain mengukur capaian dan dampak positif dana desa, permasalahan yang muncul dan tantangan ke depan harus menjadi pokok pembahasan yang serius. Hal ini penting dilakukan untuk memastikan harapan dan langkah konkret pemerintah tidak digembosi oleh persoalan misalnya saja korupsi.<br /><br />Indonesia Corruption Watch (ICW) melihat bahwa korupsi di desa, utamanya yang menyangkut anggaran desa, merupakan salah satu problem mendasar. Problem ini lahir karena pengelolaan anggaran yang besar namun implementasinya di level desa tidak diiringi prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam tata kelola politik, pembangunan, dan keuangan desa.<br /><br />Berbagai bentuk penyalahgunaan anggaran desa dikhawatirkan semakin menjadi pada 2018, tahun kontestasi pilkada serentak 2018 dan pemilu serentak 2019. Kekhawatiran ini tidak hanya berangkat dari bacaan terhadap fenomena korupsi selama tiga tahun terakhir di desa. Tetapi juga masih minimnya perhatian publik dan media nasional terhadap desa, khususnya terkait posisi strategis desa dalam konteks pemenangan pemilu, fenomena afiliasi kepala desa dengan calon kepala daerah tertentu, serta minimnya pengetahuan dan pengawasan masyarakat desa.<br />I. Korupsi di Level Desa 2015 – 2017<br /><br />ICW telah melakukan pemantauan atas korupsi yang terjadi di desa. Hasil pemantauan ICW, pada tahun 2015 – 2017 kasus tindak pidana korupsi di desa semakin meningkat. Pada tahun 2015, kasus korupsi mencapai 17 kasus dan meningkat menjadi 41 kasus pada tahun 2016. Lonjakan lebih dari dua kali lipat kemudian terjadi pada tahun 2017 dengan 96 kasus. Total kasus korupsi yang ditemukan sebanyak 154 kasus.<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJPju5xZauaRGgNqHxKsW9ro55nalX4yOTq1gWFtlzrd15XIbxFYsTE8O2ocR1oimZhDzlR_fpc9qZ9JARM8UqhWAOgtzDCYR-Z9Bo6rkLHMFjaZoXG1H5byW8392NMZ_YAzrUm3h3Lcs/s1600/ICW+4.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="1217" height="403" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJPju5xZauaRGgNqHxKsW9ro55nalX4yOTq1gWFtlzrd15XIbxFYsTE8O2ocR1oimZhDzlR_fpc9qZ9JARM8UqhWAOgtzDCYR-Z9Bo6rkLHMFjaZoXG1H5byW8392NMZ_YAzrUm3h3Lcs/s640/ICW+4.png" width="640" /></a></div> Tidak semua dari 154 kasus korupsi di sektor desa di atas merupakan korupsi anggaran desa. Jumlah kasus dengan objek anggaran desa mencapai 127 kasus, sementara turut terdapat 27 kasus dengan objek non-anggaran desa atau total 18% dari jumlah kasus. Kasus dengan objek non-anggaran desa misalnya pungutan liar yang dilakukan oleh aparat desa. Sedangkan objek korupsi anggaran desa mencakup korupsi Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa, Kas Desa, dan lain-lain<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhW1q0Sd4n6gjVALLxE8BGi8LTTwSbLzB6Qvk0NTP1H3EmEaFzw1QB8b-gOmCJ6FeiwmN7222qs9kGCABHRYSmSIHwEIBn2IyQVcKWGVdVnNrw8yy8VDELC5_ZUkNRwBHciYhPYMwrQ2nM/s1600/ICW+3.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="1370" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhW1q0Sd4n6gjVALLxE8BGi8LTTwSbLzB6Qvk0NTP1H3EmEaFzw1QB8b-gOmCJ6FeiwmN7222qs9kGCABHRYSmSIHwEIBn2IyQVcKWGVdVnNrw8yy8VDELC5_ZUkNRwBHciYhPYMwrQ2nM/s640/ICW+3.png" width="640" /></a></div> Kepala desa merupakan aktor yang dominan terjerat kasus. Jumlah kepala desa yang terjerat sebanyak 112 orang. Angka tersebut terus meningkat dari tahun ke tahun, dengan 15 kepala desa pada 2015, 32 kepala desa pada 2016, dan 65 kepala desa pada 2017. Tidak semua pelaku adalah Kepala Desa, pelaku lain adalah 32 perangkat desa dan 3 orang yang merupakan keluarga kepala desa<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhdZhvpyecQWJUJaYjOQPTr44xNOL_ynhQE8sW1HKn8kZK3YUYeOKXHQng2bqAaTUxPOqLdqiBOeW-qh_cTLGTzOUuVGgs9YhvhhtxQRrgzYyZ3BxTxlCgz22NyfH8LO2w2hEyGHCVK8fc/s1600/ICW+2.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="1409" height="348" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhdZhvpyecQWJUJaYjOQPTr44xNOL_ynhQE8sW1HKn8kZK3YUYeOKXHQng2bqAaTUxPOqLdqiBOeW-qh_cTLGTzOUuVGgs9YhvhhtxQRrgzYyZ3BxTxlCgz22NyfH8LO2w2hEyGHCVK8fc/s640/ICW+2.png" width="640" /></a></div> Salah satu kasus yang cukup menyita perhatian adalah yang menjerat Agus Mulyadi, Kepala Desa Dassok, Kabupaten Pamekasan. Agus terlibat dalam dugaan suap ‘pengamanan’ kasus pengadaan yang menggunakan dana desa di Desa Dassok. Yang menarik dari kasus ini adalah KPK turun tangan melakukan OTT karena melibatkan Bupati dan seorang Jaksa.<br />Kemudian dari aspek kerugian negara, korupsi di desa turut menimbulkan kerugian dalam jumlah besar. Pada tahun 2015 kerugian mencapai Rp 9,12 Milyar. Pada tahun 2016, kerugian mencapai Rp 8,33 milyar. Sementara pada tahun 2017, kerugian melonjak menjadi Rp 30,11 milyar. Total kerugian negara yang ditimbulkan akibat korupsi di sektor desa mencapai Rp 47,56 milyar atau setara dengan alokasi dasar dana APBN untuk 77 desa.<br /> <br /> Beragam modus dilakukan oleh para aktor korupsi di desa, diantaranya praktik penyalahgunaan anggaran sebanyak 51 kasus, penggelapan 32 kasus, laporan fiktif dengan 17 kasus, kegiatan/proyek fiktif 15 kasus, dan penggelembungan anggaran sebanyak 14 kasus.<br /><br />Salah satu modus penyalahgunaan anggaran yang melibatkan Kepala Desa Sukaresmi, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Ahmad Suryana. Ia diduga menyelewengkan Dana Desa dan ADD untuk kepentingan pribadi dengan total jumlah Rp 186.881.376. Kasus tersebut telah mulai diproses oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat pada Februari 2017.<br /><br />Dari aspek penegakkan hukum, semua aparat penegakan hukum diketahui telah menangani kasus korupsi yang terjadi di desa. Kasus korupsi paling banyak ditangani oleh jajaran Kepolisian RI dengan total 81 kasus, sementara Kejaksaan RI dengan 72 kasus dan 1 kasus yang melibatkan Bupati Pamekasan ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).<br /><br />Pelbagai faktor menjadi penyebab korupsi di sektor desa, diantaranya karena minimnya pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran desa, tidak optimalnya lembaga-lembaga desa seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), terbatasnya kompetensi kepala desa dan perangkat desa, dan tingginya biaya politik pemilihan kepala desa.<br /><br />II.Titik Rawan Anggaran Desa di Tahun Pemilu<br /><br />Potensi anggaran yang dikelola desa menjadi ladang baru semikin besar di tahun 2018, mengingat 2018 merupakan tahun politik dimana Pilkada serentak akan dilakukan di 171 daerah serta persiapan Pemilu serentak 2019 juga akan dimulai. Problematika pemenangan pemilu berbiaya tinggi yang nyaris terjadi setiap periode pemilu membuat 2018 tidak hanya menjadi tahun panas politik tetapi juga tahun rawan korupsi politik.<br /><br />Dana desa dan ADD adalah dua pos anggaran desa yang rawan disalahgunakan untuk pemenangan pemilu. Potensi anggaran yang mengalir ke desa untuk kepentingan Pilkada mulai teridentifikasi sejak Pilkada serentak 2015, yang saat itu juga merupakan tahun pertama digelontorkannya dana desa dari APBN. Pusat Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada saat itu bahkan mempertanyakan lambatnya pencairan dana desa di sejumlah daerah pilkada. PPATK menengarai hal tersebut sengaja dilakukan untuk mendekatkan pencairan dana desa dengan jadwal pilkada, yaitu Desember 2015.<br /><br />Modus memperlambat pencairan dana desa ini diyakini jamak dilakukan. Tujuannya adalah untuk mendapat dukungan kepala desa atau untuk mempolitisasi penggunaan dana desa itu sendiri. Dalam konteks pemenangan pemilu, kepala desa dinilai sebagai jabatan yang sangat strategis. Selain mempunyai wewenang yang besar, kepala desa umumnya mempunyai kedekatan dengan masyarakat dan merupakan sosok yang berpengaruh serta dipercaya. Kebutuhan biaya pemenangan yang tinggi juga dapat mendorong calon kepala daerah memanfaatkan sumber daya dan dana publik untuk kepentingan pemenangan pemilu.<br /><br />Tidak hanya kepala daerah yang maju dalam pilkada yang potensial memolitisasi pencairan anggaran desa. Kepala daerah yang memihak calon tertentu juga potensial melakukan hal tersebut. Diketahui, sebanyak 115 kabupaten yang akan menggelar Pilkada 2018 mendapat suntikan dana APBN untuk 22.447 desa dengan total anggaran Rp 18,7 Triliun. Dari 115 kabupaten tersebut, terdapat sedikitnya 151 kepala daerah aktif (bupati, wakil bupati, dan penjabat bupati) kembali mencalonkan diri. Tidak hanya kepala daerah tingkat kabupaten, kepala daerah tingkat provinsi juga mempunyai peluang memolitiasai anggaran desa baik secara langsung maupun melalui bupati yang mempunyai afiliasi dengannya.<br /><br />No .                Jabatan                         Jumlah<br /> <br />1                    Gubernur                            6<br /> <br />2                    Wakil Gubernur                  9 <br />3                    Bupati                                89    <br />4                    W akil Bupati                     57<br />5                    Penjabat Bupati                 1<br />6                    Kepala Desa            4<br /><br />Sumber: KPU, 2018<br /><br />Khusus dana desa, pada tahun 2018, pemerintah mengubah waktu pencairan dana desa berdasarkan Permenkeu 225/PMK.07/2017 tentang perubahan kedua Permenkeu 50/PMK.07/2017. Berdasarkan Permenkeu tersebut, pencairan dana desa yang sebelumnya dilakukan dua termin yaitu 60 persen bulan maret dan 40 persen bulan agustus, menjadi tiga termin, dimana rinciannya yaitu; <br /><br />1.Termin pertama 20 persen paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni <br />2.Termin kedua 40 persen paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni<br />3.Termin ketiga 40 persen paling cepat bulan Juli dan paling lambat<br />4.Penyaluran dari RKUD ke RKD dilakukan paling lama 7 hari kerja setelah dana desa diterima RKUD<br /><br />Perubahan ini didasarkan pada hasil evaluasi penggunaan dana desa yang belum optimal untuk mengentaskan kemiskinan warga desa. Oleh karena itulah perubahan ini diorientasikan pada proyek pada karya sehingga proses pencairan yang dimajukan menjadi bulan Januari sepertinya diharapkan agar dana bisa terserap dan dimanfaatkan warga desa.<br /><br />Pada konteks pilkada serentak, percepatan penyaluran dana desa ini memang bisa mereduksi dana desa yang mungkin dimanfaatkan sebagai komoditas politik terutama petahana. Namun terdapat peluang yang membuat dana desa tetap potensial dipolitisasi, diantaranya:<br /><br />1.Kepala daerah yang maju pilkada hanya cuti, bukan mengundurkan diri. Secara tidak langsung, kepala daerah tersebut tetap bisa mengendalikan pemanfaatan sumber daya dan dana publik untuk instrumen pemenangan dirinya pada pemilu. Dalam konteks dana desa, politisasi dapat dilakukan melalui badan pemberdayaan desa (bapermades) yang menjanjikan penambahan alokasi atau pengurangan alokasi bagi desa yang tidak memilihnya sebelum ditetapkan dalam peraturan bupati. Sebagaimana diketahui, pencairan atau distribusi empat dari tujuh sumber keuangan desa di bawah atau setidaknya melibatkan wewenang kepala daerah (yang umumnya maju kembali menjadi calon kepala daerah atau mendukung salah satu calon). Empat sumber keuangan yang dimaksud, yaitu:<br />a.Alokasi APBN;<br />b.Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah;<br />c.Alokasi Dana Desa (ADD) hasil dana perimbangan daerah; dan<br />d.Bantuan keuangan dari APBD.<br /><br />2.Panjangnya batas akhir distribusi atau pencairan dana desa. Misal, termin pertama yang paling cepat dilakukan pada Januari 2018 dapat dicairkan paling lambat pada minggu ke tiga Bulan Juni. Sehingga kepala daerah dimungkinkan melakukan penahanan apabila kepala desa menolak berafiliasi.<br />3.Adanya kedekatan personal atau politik antara kandidat pemilu dengan kepala desa atau perangkat desa.<br />4.Lemahnya pengawasan internal dan eksternal desa.<br /><br />Meningkatnya korupsi di sektor desa merupakan catatan negatif yang tidak boleh lepas dari pembahasan evaluasi kebijakan pemerintah untuk desa. Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa desa yang diharapkan menjadi subjek pembangunan saat ini menjadi ladang baru korupsi.<br /><br />Korupsi dan penyalahgunaan anggaran desa akan berdampak sangat negatif bagi cita-cita percepatan pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Tiga tahun setelah implementasi kebijakan dukungan dana desa dari APBN, angka kemiskinan tidak menurun signifikan. Badan Pusat Statistik (BPS), menyebut bahwa secara jumlah, angka kemiskinan meningkat mencapai 27,76 juta orang pada September 2016 menjadi 27,77 juta orang pada Maret 2017.<br /><br />Untuk mencegah semakin maraknya penyalahgunaan anggaran desa, hal paling utama yang perlu dilakukan adalah menjamin akses informasi dan pelibatan masyarakat dalam pembangunan desa. Untuk mewujudkan pemerintah desa yang terbuka dan masyarakat desa yang aktif, komitmen, kesadaran, dan pengetahuan masing-masing pihak tersebut perlu dibangun.<br /><br />Kedua, dalam konteks Pilkada, kami menghimbau:<br />1.Kepala Daerah untuk bersikap profesional dan tidak memanfaatkan anggaran desa dan kepala desa sebagai alat pemenangan pemilu.<br /> <br />2.Kementerian Dalam Negeri bersama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal juga perlu mengingatkan kepala desa untuk tidak berafiliasi dengan calon kepala daerah tertentu serta melapor apabila dipaksa menyalahi aturan oleh pihak tertentu.<br /> <br />3.Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi perlu aktif mengawasi pencairan dana desa. Kementerian tersebut dapat bekerjasama dengan PPATK untuk melihat kabupaten-kabupaten yang lambat mencairkan dana desa, sebagaimana hasil pantauan PPATK pada Pilkada 2015.<br /> <br />4.Masyarakat harus berani melapor atas berbagai bentuk penyimpangan anggaran yang dikelola desa termasuk jika ada politisasi anggaran tersebut untuk kepentingan pilkada/ pemilu. <br /><br /><br />Sumber  : ICW

Pidana Tipikor Potensi Penyalahgunaan Anggaran Desa di Tahun Politik

Jakarta, berita korupsi .co - Sejak 2015, pemerintah melalui amanat UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa mengalokasikan anggaran nasional unt...

»

Jaksa dan LSM Terjaring OTT

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiLhVmjyuch-P2cD0hlmSUhPgp77NBHWQCM1H35WhFOrpnbdwTURfCBrGYrktjd7s0zSU6S6ySxUmtGUZ47V_3RccZKFy8ELSdI-Vk7FlUwQMtR0T8kOwG-yUMl6mbw4a9rexm9zbTmreg/s1600/IMG_20171107_142902.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="1230" height="399" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiLhVmjyuch-P2cD0hlmSUhPgp77NBHWQCM1H35WhFOrpnbdwTURfCBrGYrktjd7s0zSU6S6ySxUmtGUZ47V_3RccZKFy8ELSdI-Vk7FlUwQMtR0T8kOwG-yUMl6mbw4a9rexm9zbTmreg/s640/IMG_20171107_142902.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Untuk yang Ketiga kalinya selama 2 tahun ini, Lembaga Adhyaksa di Jawa Timur kembali tercoreng dengan ulah nakal seorang Jaksa.<br /> <br /> Belum lama ini, tepatnya tanggal 2 Agustus 2017 lalu, KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan terhadap Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan Rudi Indra Prasetya, dengan barang bukti berupa uang suap sebesar Rp 250 juta. <br /> <br /> Uang sebesar Rp 250 juta itu adalah dari Kepala Desa Dasuk Kabupaten Pamekasan untuk menutup kasus dugaan penyelewengan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun 2016 sebesar Rp 1 milliar lebih, yang merugikan keuangan negara sebesar Ratusan juta rupiah yang sedang ditangani oleh Kejari Pamekasan.<br /> <br /> Dalam Kasus ini, KPK mengamankan 5 orang tersangka, diantaranya Kajari, Bupati, Kepala Inspektorat, Kepala Bagian Kepegawaian Inspektorat dan Kepala Desa Dasuk Kabupaten Pamekasan. Dan ke- 5 nya pun sudah divonis dengan pidana penjara.<br /> <br /> Sebelumnya, pada akhir tahun 2016, seorang Jaksa penyidik di Kejati Jatim yakni Ahmad Fauzi (saat ini sudah terpidana penjara selama 4 tahun dari tuntutan JPU 2 tahun) juga terjaring OTT dengan barang bukti berupa uang sebesar Rp 1,5 milliar.<br /> <br /> Pemberian uang suap itu, terkait penangan kasus Korupsi penjualan tanah kas desa (TKD) di Kabupaten Sumenep yang sedang ditangani Kejari Sumenep dan Kejati Jatim, dimana Abdul Manaf adalah sebagai pembeli (saat ini sudah terpidana). Karena takut dijadikan tersangka, Abdul Manaf meminta bantuan melalui Abdullah yang juga seorang staf di Intel Kejati jatim.<br /> <br /> Namun bedanya, penangkapan dilakukan oleh Tim Saber Pungli Kejati Jatim. Sehingga yang tertangkap dan diproses hingga persidangan di Pengadilan Tipikor, hanya si Ahmad Fauzi dan Abdul Manaf yang menjabat sebagai Kepala Desa yang memberikan uang suap. Sementara si Abdullah hingga saat ini aman-aman saja.<br /> <br /> Dan kali ini, seorang Jaksa di berinisial AK (Jaksa fungsional pada bidang Intelijen Kejati Jatim), terjaring OTT oleh Tim Saber Pungli Polres dan Kejari Mojokerto, pada Sabtu, 3 Februari 2018 sekitar pukul  21.30 WIB.<br /> <br /> Hal itu diakui oleh Kadiv Humas Polda Jatim Kombes Pol. Frans Barung Mangera saat dihubungi wartawan media ini, pada Senin, 6 Januari 2018.<br /> <br /> “Ya benar, yang melakukan oleh Polres dan Kejari Mojokerto. Mereka ditahan di Polres,” ucap Kombes Pol. Frans. <br /> <br /> Dari informasi yang dihimpun, Tim Saber Pungli Polres dan Kejari Mojokerto tidak hanya mengamankan Si Jaksa AK, tetapi ada LSM (Lembaga Suwadaya Masyarakat) HCW warga Gubeng Surabaya, serta seorang masyarakat umum IW warga Pabean Cantikan Surabaya, dengan barang bukti (BB) berupa 6 (enam) bendel karcis masuk Wisata Jolotundo dan uang tunai Rp 612.000, uang sebesar Rp 11.900.000, 1 unit mobil Mitsubishi Kuda dan 4 (empat) buah Hand Phon.<br /> <br /> Sebelum Tim Saber Pungli Polres dan Kejari Mojokerto melakukan OTT pada Sabtu, 3 Februari 2018 sekitar pukul  21.30, Ke- 3 pelaku mendatangi lokasi Wisata Jolotundo Mojokerto dan mengaku dari Kejati Jatim untuk mengecek dugaan kecurangan penjualan karcis.<br /> <br /> Kemudian para pelaku membawa secara paksa seoarng “korban” kedalam mobil, dan dibawa kelilling sekitar wilayah Mojokerto dan Sidoarjo, dan selanjutnya meminta uang sebesar Rp 75 juta.  Namun karena korban merasa keberatan, akhirnya disepakati senilai Rp 35 juta.<br /> <br /> Dan saat itu korban hanya membawa uang tunai sebesar Rp 3 juta, sehingga kekurangannya akan diberikan esok harinya. <br /> <br /> Pada Minggu, 4 Februari 2018 jam 18.00 WIB, setelah korban menyerahkan uang sebesar Rp 10 juta, saat itulah Tim Saber Pungli Polres dan Kejari Mojokerto mengamnankan Ke- 3 nya dlam Operasi Tangkap Tangan.  (Redaksi)

News Tipikor Jaksa dan LSM Terjaring OTT

berita korupsi .co – Untuk yang Ketiga kalinya selama 2 tahun ini, Lembaga Adhyaksa di Jawa Timur kembali tercoreng dengan ulah nakal seo...

»