Tiga Terpidana Koruptor Uang “Pokir” Ajukan PK

<p><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUE_O745RHF07gzSMF6KGEjqffKXwFRYi-hXLylVj7yC-77jpRvbUY28Nqvgkrgesq_g_VoXwcIw0JMEtUTWhyphenhyphen0eYBYMASmkY4hx_efca1DOWIdP1Vqhjo0OHP6waI9XwRcIFBnrYDhmo/s1280/1.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUE_O745RHF07gzSMF6KGEjqffKXwFRYi-hXLylVj7yC-77jpRvbUY28Nqvgkrgesq_g_VoXwcIw0JMEtUTWhyphenhyphen0eYBYMASmkY4hx_efca1DOWIdP1Vqhjo0OHP6waI9XwRcIFBnrYDhmo/w640-h360/1.jpeg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Ketiga Terpidana Indra Tjahyono, Ec. Imam Ghozali dan Bambang Triyoso<br /></td></tr></tbody></table><br /></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </b></span>Nyata tapi aneh!. Inilah barangkali yang dilakukan oleh Tiga terpidana Koruptor Suap dan Gratifikasi dalam pembahasan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015 lalu, yang mengajukan PK (Peninjauan Kembali) Ke Mahkamah Agung RI melalui Pengadilan Tipikor Surabaya pada Selasa, 6 Oktober 2020 setelah menerima putusan (Vonis) dari Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya pada tahun 2018 <br /><br />Ke Tiga Koruptor itu adalah mantan anggota DPRD Kota Malang periode 2014 – 2019, yaitu Indra Tjahyono (Demokrat), Ec. Imam Ghozali (HANURA) dan Bambang Triyoso (PKS) dengan didampingi Tim Penasehat Hukumnya, yaitu Sumardan dkk dari Kota Malang<br /><br />Sidang PK ini diketuai Majelis Hakim Hisbullah Idris, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu DR. Lufsiana, SH., MH dan M. Mahin, SH., MH yang dihadiri JPU KPK Arif Suhermanto dan Andi Kurniawan<br /><br />Nyata dan jelas. Pada tahun 2018, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi) bersama Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, menyidangkan perkara Korupsi Suap dan Gratifikasi sebesar Rp5.5 milliar yang menyeret 41 dari total 45 anggota DPRD Kota Malang periode 2014 – 2019 termasuk terpidana Moc. Anton (selaku Wali Kota Malang) dalam Perkara Korupsi Suap pembahasan APBD-Perubahan Kota Malang Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp4.5 M, dan Perkara Korupsi Gratifikasi uang “Pokir (Pokok-pokok pikiran)” sejumlah Rp700 juta dan uang “Sampah” senilai Rp300 juta <br /><br />Ke 41 anggota DPRD Kota Malang periode 2014 – 2019 terdiri dari 1 (satu) Ketua, yakni Moc. Arif Wicaksono (PDIP), dan 3 (tiga) Wakil Ketua yaitu HM. Zainudin (PKB), Wiwik Heri Astuti (Partai Demokrat) dan Rahayu Sugiarti (Partai Golkar)<br /><br />Empat Ketua Komisi, yaitu Sulik Lestyowati (Komisi A/Demokrat); Abdul Hakim (Komis B/PDIP); Bambang Sumarto (Komisi C/Golkar) dan Imam Fauzi (Komisi D/PKB). Kemudian 8 (delapan) Ketua Fraksi, yaitu; Heri Puji Utami (Fraksi PPP-Nasdem),; Suprapto (Fraksi PDIP),; Sahrawi (Fraksi PKB),; Sukarno (Fraksi Golkar),; 5. Mohan Katelu (Fraksi PAN),; Heri Subianto  (Frakksi Demokrat),; Yaqud Ananda Qudban (Fraksi Hanura-PKS) dan Salamet (Fraksi Gerindra) <br /><br />Berikut 25 anggota, diantaranya dari PDIP ; Tri Yudiani, Arief Hermanto, Diana Yanti, Hadi Susanto, Erni Farida, dari PAN; Syaiful Rusdi, PKB; Abdul Rachman dan Mulyanto. GOLKAR; Choeroel Anwar dan Ribut Harianto, DEMOKRAT; Indra Tjahyono dan Sony Yudiarto, GERINDRA; Een. Ambarsari, Teguh Puji Wahyono dan Letkol. Purn. Suparno, PAN; Harun Prasojo, HANURA; Afdhal Fauza dan Ec. Imam Ghozali,  PKS; Sugiarto, Bambang Triyoso dan Choirul Amri, PPP; Syamsul Fajrih dan Asia Iriani, dari NasDem; Mohammad Fadli. </p><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3B94cnyDSg2FIhE4qmdIIHQ7JrBUKILaDNxmoXJ6WfkTCBH2aQJVUZVs2DgJP1JRmarfjuzlgjFZZl2mvJWIZ1RYUHnrB2VR-yCd2ajaoxKRDxVf05B1sf5R9wn7kY0vVT9v1d7RVkUQ/s1280/3.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3B94cnyDSg2FIhE4qmdIIHQ7JrBUKILaDNxmoXJ6WfkTCBH2aQJVUZVs2DgJP1JRmarfjuzlgjFZZl2mvJWIZ1RYUHnrB2VR-yCd2ajaoxKRDxVf05B1sf5R9wn7kY0vVT9v1d7RVkUQ/w640-h360/3.jpeg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Tim JPU KPK<br /></td></tr></tbody></table><div style="text-align: justify;">Yang lebih nyata lagi, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya mengatakan, bahwa ke 41 anggota DPRD Kota Malang periode 2014 – 2019 ini, terbukti scara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Suap dan Gratifikasi sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 12 huruf a dan pasal 12 huruf B UU RI 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI  Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP juncto pasal 65 ayat (1) KUHP.<br /><br />Dan para Koruptor inipun divonis pidana penjara antara 4 hingga 5 tahun. Selain hukuman badan, dihukum juga untuk membayar denda dan mengembalikan uang Suap maupun Gratifikasi sesuai yang diterima masing-masing terpidana.<br /><br />Anehnya adalah, Pengajuan Kembali (PK) yang dilakukan ke 3 terpidana Koruptor ini (Indra Tjahyono, Ec. Imam Ghozali dan Bambang Triyoso) adalah setelah menerima putusan (Vonis) dari Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya pada tahun 2018<br /><br />Pada tahun 2018, Terpidana Indra Tjahyono Divonis 4 Tahun penjara denda Rp200 juta subsidair 1 bulan kurangan, Uang Pengganti sudah dikembalikan sebanyak Rp105,5 juta, dan terpidana Ec. Imam Ghozali Divonis 4 Tahun penjara denda Rp200 juta subsidair 1 bulan kurangan, membayar Uang Pengganti sebesar Rp55 juta subsidair 1 bulan penjara, serta terpidana Bambang Triyoso Divonis 4 Tahun penjara denda Rp200 juta subsidair 1 bulan kurangan dan Uang Pengganti sebesar Rp55 juta subsidair 1 bulan penjara<br /><br />Alasan PK dari ke 3 Koruptor ini, bukan karena menunjukan Bukti Baru (Novum) ataupun menghadirkan saksi ke Hakim Agung Mahkamah Agung RI melalui Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya<br /><br />Lalu alasannya PK ? Yaitu terkait jumlah uang dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya lebih besar dari yang diterima Koruptor ini. Alasannya lagi, bahwa duit yang diterimanya itu tidak tahu kalau adalah hasil dari kejahatan<br /><br />“Uang dalam putusan lebih besar dari yang saya terima,” ucap terpidana Indra Tjahyono kepada Majelis Hakim<br /><br />Sementara JPU KPK Arif Suhermanto dan Andi Kurniawan kepada beritakorupsi.co menjelasakan, tidak ada Novum atau saksi dari terpidana.<br /><br />“Tidak ada bukti baru atau saksi yang diajukan oleh terpidana. Seperti yang sudah kita dengarkan tadi dalam persdangan,” kata JPU KPK Arif Suhermanto.<br /><br />Pertanyaannya adalah, mengapa ke 3 Koruptor ini menerima putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya ? Mengapa tidak melakukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Jawa Timur?<br /><br />Sebelumnya, hal yang sama dengan ke Tiga Koruptor ini (Indra Tjahyono, Ec. Imam Ghozali dan Bambang Triyoso), juga dilakukan oleh 2 (dua) terpidana Koruptor dalam perkara yang sama, yaitu Ya’qud Ananda Gudban (mantan Ketua Fraksi Hanura-PKS DPRD Kota Malang) dan Sulik Lestyowati<br /><br />Terpidana Ya’qud Ananda Gudban, mantan Calon Wali Kota Malang ini divonis 4,8 Tahun Penjara denda sebesar Rp200 juta subsidair 1 bulan kurungan, membayar uang pengganti sejumlah Rp150 juta subsidair 3 bulan penjara. <br /><br />Sedangkan terpidana Sulik Lestyowati (Ketua Komisi A/Demokrat) divonis Divonis 4,8 Tahun Penjara denda sebesar Rp200 juta subsidair 1 bulan kurungan, membayar uang pengganti sejumlah Rp150 juta subsidair 3 bulan penjara<br /><br />Alasan pengajuan PK oleh Terpidana Ya’qud Ananda Gudban dan terpidana Sulik Lestyowati tak jauh beda dengan ke 3 terpidana Indra Tjahyono, Ec. Imam Ghozali dan Bambang Triyoso. Sehingga jumlah terpidana yang mengajukan PK adalah sebanyak 5 (lima) dari 41 terpidana<br /></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhpJIyN5DtuCyfU-h6CWv-7-TjxQ2YjdkaOp4NK5kh32F8N3Q4Jsf540-vhmtkXi_xXOCrQnhQ5ypXhGz6rCQLf2QHDFgWmAS46G78gmMYd7UfehCDllT6NZbo1Cd3GhSWguDheIK5jk24/s732/2.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="732" data-original-width="721" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhpJIyN5DtuCyfU-h6CWv-7-TjxQ2YjdkaOp4NK5kh32F8N3Q4Jsf540-vhmtkXi_xXOCrQnhQ5ypXhGz6rCQLf2QHDFgWmAS46G78gmMYd7UfehCDllT6NZbo1Cd3GhSWguDheIK5jk24/w630-h640/2.jpeg" width="630" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Pertanyaan adalah, apakah hanya ke 5 terpidana ini yang akan mengajukan PK ? Bisa “Ya” dan bisa “tidak”. Sebab, sebelum ke 5 terpidana ini mengajukan PK, issu yang beredar bahwa para mantan politikus ini akan ramai-ramai mengajukan PK. Dan ini menjadi kenyataan.<br /><br />JPU KPK Arif Suhermanto menanggapi, bahkwa KPK siap menghadapi bila seleruh terpidana akan mengajukan PK. Hal itu dikatakah JPU KPK Arif Suhermanto menjawab pertanyaan beritakorupsi.co terkait isu yang beredar bahwa para Koruptor itu akan ramai-ramai mengajukan PK<br /><br />“Bisa jadi, dan kita siap aja kalau para terpidana itu mengajukan PK,” jawab JPU Arif Suhermanto<br /><br />Perkara inipun salah satu perkara Korupsi yang menarik perhatian rakyat Indoonesia, mulai dari pemulung hingga pejabat negara. Sebab, KPK telah menyeret sebanyak 41 dari 45 jumlah anggota DPRD Kota Malang periode 2014 – 2019 termasuk Wali Kota Malang, Anton sebelum masa jabatannya berakhir.<br /><br />Selain menarik sekaligus menjadi “Teka Teki” di masyarakat Khususnya Kota Malang Raya. Alasannya ???<br /><br />1. Nama Subur Triono, yang juga anggota DPRD Kota Malang periode 2014 – 2019, hingga detik ini AMAN, NYAMAN DAN TENTRAM karena tidak terseret. Pada hal, Subur Triono juga menerima uang Suap dan Gratifikasi sesusi pakta yang terungkap di persidangan. Ada apa antara KPK dengan si Subur Triono ?. Apakah karena Subur “diberi gelar” sebagai JC (Justice Collaborator) ?. Apakah JC yang juga sebagai pelaku bebas dari jeratan Hukum UU Tipikor ?<br /><br />Selain Subur Triono, masih ada Teddy Sujada selaku Kabid Dinas PUPPB Kota Malang. Sebab, Teddy inilah yang mengumpulkan duit sebanyak 900 juta sebagai uang “Pokir” dari 45 kontraktor di lingkungan Dinas PUPPB Kota Malang, lalu melaporkannya Ke Kepala Dinas PUPPB yang juga sudah di Vonis terlebih dahulu sebelum 41 anggota Dewan serta Wali Kota Malang dan kemudia mantan Sekda Kota Malang yang sempat menjabat sebagai Kepala Dinas Cipta Karya Pemprov. Jatim diadili.<br /><br />Lalu bagaimana dengan 45 kontraktor di lingkungan Dinas PUPPB Kota Malang yang memberikan uang sebanyak Rp900 juta ke anggota DPRD Kota Malang periode 2014 – 2019 melalui Teddy ? apakah itu dianggap sah menurut Hukum ?<br /><br />Belum lagi perkara Korupsi Suap Ketua DPRD Kota Malang Periode 2014 – 2019 Moch. Arif Wicaksono oleh terpidana 2 tahun penjara Hendarwan Maruszaman, anak Mantan (alm) pejabat tinggi Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) terkait penganggaran proyek pembangunan Jembatan Kedungkandang Kota Malang tahun 2015.<br /><br />Semula masyarakat mendukung penegakan hukum dalam pemberantasan Korupsi di Kota Malang oleh KPK. Namun dukungan itu secara perlahan-lahan berubah menjadi kekecewaan karena hingga hari ini, tak ada kelanjutan dari kasus yang menghebohkan masyarakat Kota Malang Raya.<br /><br />Belum lagi puluhan kasus perkara Korupsi dari kelanjutan perkara Korupsi Tangkap Tangan maupun penyidikan yang dilakukan KPK di Jawa Timur sejak tahun 2016, diantaranya ; 1. Kasus Korupsi Tangkap Tangan KPK terhadap Direksi PT PAL (Panataran Angkatan Laut); 2. Kasus Korupsi Tangkap Tangan KPK terhadap Wali Kota Batu Eddy Rumpoko  (saat ini mengajukan PK),; 3. Kasus Korupsi Tangkap Tangan KPK terhadap Bupati Nganjuk Taufiqurrahman; 4. Kasus Korupsi Tangkap Tangan KPK terhadap Ketua dan 2 Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto termasuk Wali Kota Mojokerto Mas’ud Yunus; 5. Kasus Korupsi Tangkap Tangan KPK terhadap Ketua dan Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim dan Kepala Dinas Pemprov. Jatim; 6. Kasus Korupsi Tangkap Tangan KPK terhadap Bupati Jombang Nyono Suharli wihandoko;. 7. Kasus Korupsi Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasha (hasil penyidikan KPK); 8. Kasus Korupsi Tangkap Tangan KPK terhadap Bupati Tulungagung Syahri Mulyo; 9. Kasus Korupsi Bupati Malang Rendra Kresna (Penyidikan KPK); 10. Kasus Korupsi Tangkap Tangan KPK terhadap Bupati Sidoarjo Saiful Ilah<br /><br />Apakah puluhan perkara Korupsi di Jawa Timur ini akan dituntaskan atau mati suri ditangan Ketua KPK (Komjen) Firli Bahuri ??? (Jen)<br /></div>

News Tipikor Tiga Terpidana Koruptor Uang “Pokir” Ajukan PK

Ketiga Terpidana Indra Tjahyono, Ec. Imam Ghozali dan Bambang Triyoso BERITA KORUPSI .CO - Nyata tapi aneh!. Inilah barangkali yang dilakuka...

»

Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah Divonis 3 Tahun Penjara, Terbukti Terima Suap Rp 600 Juta

<div><div><p></p><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiHICQwao7rxoxysw4cNm5LJh6r3-2BbJKKbjtnXdwIhWJRYMEEdy0V9nzNZ1kbpFAsk56gqlEn-eB-cqueBXZopwGUPmanuJoQ1JHnLMeJPcyHuw8llmaAXwZWt7NYtCq5Bx66lNRvZ-Q/s1280/Screenshot_2020-07-01-17-10-44-34.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiHICQwao7rxoxysw4cNm5LJh6r3-2BbJKKbjtnXdwIhWJRYMEEdy0V9nzNZ1kbpFAsk56gqlEn-eB-cqueBXZopwGUPmanuJoQ1JHnLMeJPcyHuw8llmaAXwZWt7NYtCq5Bx66lNRvZ-Q/w640-h360/Screenshot_2020-07-01-17-10-44-34.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Saiful Ilah, Bupati Sidoarjo<br /></td></tr></tbody></table><p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>JPU KPK Arif Suhermanto </b>: Ada beberapa hal dari putusan Majelis Hakim yang perlu kami diskusikan<br /><br />#Majelis Hakim juga memvonis Tiga terdakwa dalam perkara yang sama, yaitu Sunarti Setyaningsih (Kepala Dinas PUBMSDA), Judi Tetrahastoto (Kepala Bidang Dinas PUBMSDA) dan Sanadjitu Sangadji (Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa) Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo#</span><br /><br /><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> <b><span style="font-size: large;">S</span></b>enin, 5 Oktober 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan hukuman (Vonis) pidana penjara selama 3 (tiga) tahun terhadap terdakwa Saiful Ilah selaku Bupati Sidoarjo 2 periode (2010 – 2015 dan 2015 – 2020) dalam kasus Perkara Korupsi Suap Tangkap Tangan KPK pada Selasa, tanggal 7 Januari 2020 dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur yang dihadiri Tim Penasehat Hukum terdakwa serta tim JPU KPK<br /><br />Tidak hanya hukuman badan, Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga dihukum untuk membayar denda sebesar Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan dan pidana tambahan berupa membayar sisa uang pengganti sebesar Rp 250 juta (total uang suap yang diterima Rp 600 juta) subsidair 6 bulan penjara<br /></p><p style="text-align: justify;"></p><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjOh2eCUkhvUQhhtGwGKpHWlOJH1OjUM4J0tTirlvlAvqW3ljICzA4LXY3v28cT87pY-szYvn5xl9U6hbXv5U36rsf3vNzV68kRIwUQQWSjExThkvzjNO-13LDhKlnjWXTMLMSPmAsArMA/s1280/1.+Sunarti.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjOh2eCUkhvUQhhtGwGKpHWlOJH1OjUM4J0tTirlvlAvqW3ljICzA4LXY3v28cT87pY-szYvn5xl9U6hbXv5U36rsf3vNzV68kRIwUQQWSjExThkvzjNO-13LDhKlnjWXTMLMSPmAsArMA/w640-h360/1.+Sunarti.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Ket. Foto dari kanan, terdakwa Sunarti (Kadis PU), Judi Tetrahastoto (Kabid Dinas PU) dan terdakwa Sanadjitu Sangadji (Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa) Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo</td></tr></tbody></table><p></p><p style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">H</span></b>ukuman pidana penjara terhadap terdakwa Saiful Ilah dibacakan di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya dalam perkara Nomor. 35/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Sby oleh Majelis Hakim yang diketuai Cokorda Gedearthana, SH., MH dengan dibantu 2 hakim anggota (Ad Hock), yaitu DR. Lufsiana, SH., MH dan M. Mahin, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Erna Puji L, SH., MH, sementara terdakwa didampingi tim Pnasehat Hukumnya yang terdiri dari 2 Tim, yaitu Samsul Hadi dkk dari Jakarta, dan A. Riyadh, M. Samsul, Hidayat, M. Alwi Fahri dari Surabaya yang juga dihadiri tim JPU (Jaksa Penuntut Umum) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yaitu, Arif Suhermanto, Dodi Sukmono dan Andi Kurniawan.<br /><br />Selain terdakwa Saiful Ilah, Majelis Hakim juga menjatuhkan hukuman (Vonis) pidana penjara terhadap tiga terdakwa lain dalam perkara yang sama, yaitu Sunarti Setyaningsih selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) Kabupaten Sidoarjo (Perkara Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Sby), Judi Tetrahastoto (Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUBMSDA Kabupaten Sidoarjo (Perkara Nomor 37/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Sby) dan Sanadjitu Sangadji (Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa) Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Perkara Nomor 38/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Sby)<br /></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh1fKvcelSZQiFYVt1CRdjO2Mq39QIewVIcWVp8tIsfZq3qQKyVugpLkhRji2p_FNIgAny9o3u0sD4GXJdXJNd1xa5WSAtz3YKUlAZFyiaGQHP3ySLat2q9Fqgpu5JTfcXQAao4tx9FAlU/s2048/IMG20200729113349.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1155" data-original-width="2048" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh1fKvcelSZQiFYVt1CRdjO2Mq39QIewVIcWVp8tIsfZq3qQKyVugpLkhRji2p_FNIgAny9o3u0sD4GXJdXJNd1xa5WSAtz3YKUlAZFyiaGQHP3ySLat2q9Fqgpu5JTfcXQAao4tx9FAlU/w640-h360/IMG20200729113349.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Dalam putusannya Majelis Hakim menyatakan, bahwa total uang yang diterima terdakwa Saiful Ilah adalah sebesar Rp 600 juta yang berasal dari Ibnu Gopur sebesar Rp 300 juta yang dititipkan kepada Sangadji ketika berkunjung di Batching Plant Desa Mlirit Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto pada Oktober 2019 silam. Uang sebesar Rp 300 juta tersebut dititipkan Ibnu Gofur untuk terdakwa sebesar Rp200 juta dan yang Rp100 juta untuk Sanadjitu Sangadji. Dan uang sebesar Rp200 juta diserahkan Sangadji kepada terdakwa di rumah dinas Bupati.<br /><br />Selain diluar titipan Ibnu Gopur itu, lanjut Majelsi Hakim, Sanadjitu Sangadji juga memberikan uang sebesar Rp50 juta kepada terdakwa termasuk uang sebesaar Rp350 juta dari Ibnu Gofur terhadap terdakwa yang disita KPK pada tanggal 7 Januari 2020<br /><br />Majelis Haki mengatakan, bahwa penerimaan uang tersebut berkaitan dengan jabatan terdakwa selaku Bupati Sidoarjo, dan pekerjaan proyek APBD Kabupaten Sidoarjo yang didapat dan dikerjakan oleh Ibnu Gofur, M. Totok Sumedi, Iwan Setiawan serta Priyanto Pratikno alias Entuk pada tahun 2019<br /><br />Majelis Hakim mengatakan, bahwa terdakwa Saiful Ilah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Kejahatan sebagaimana ketentuan Pasal 11 jo pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Rl Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj286Z1Njuud_xu0EDWPCTm2WkYfPFznamrhq7CUMBEsIBdRhYqaOCALpGBSLScWOkfGp0KOXtEXCFd2LG5fkK4V65VZtPQDPq1xOGv9jMsBaovmYFSOLaBqbQNRHnSscLmzKY3AZveM9Y/s640/2..jpeg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj286Z1Njuud_xu0EDWPCTm2WkYfPFznamrhq7CUMBEsIBdRhYqaOCALpGBSLScWOkfGp0KOXtEXCFd2LG5fkK4V65VZtPQDPq1xOGv9jMsBaovmYFSOLaBqbQNRHnSscLmzKY3AZveM9Y/w640-h360/2..jpeg" width="640" /></a></div>Majelis Hakim sependapaat dengan Jaksa Penuntut Umum, dan menolak pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa. Sehingga atas perbuatan terdakwa haruslah dihukum pidana. Selain hukuman pidana, terdakwa juga dihukum pidana tambahan berupa membayar denda dan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti yang besarnya sama dengan yang dinikmati terdakwa<br /><br />Sebelum Majelis Hakim sampai pada putusan (Vonis) pidana terhadap terdakwa, terlebih dahulu menyampaikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan.<br /><br />Menurut Majelis Hakim, hal yang memberatkan yaitu bahwa terdakwa tidak mendukung progra pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bebas dari Kolusi Korupsi dan Nepotisme. Terdakwa menyalahgunakan jabatan yang diberikan kepadanya. Sementara yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum<br /><br />“Mengdili : 1 (satu). Menyatakan terdakwa Saiful Ilah  terbukti  secara sah dan meyakinkan  bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Rl Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ; <br /><br />2 (dua). Menjatuhkan hukuman oleh karena itu dengan hukuman pidana penjara selama tiga (3) tahun, denda sebesar dua ratus juta rupiah (Rp200 juta) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama enam (6) bulan. Dan menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar dua ratus lima puluh juta rupiah (Rp 250 juta) selambat-lambalnya 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika dalam jangka waktu tersebut Terpidana tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama enam (enam) bulan,” ucap Ketua Majelis Hakim Cokorda diakhir putusannya<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiVOhu30OcHAvKOGXzOSWfJRCeQOisseAVantj43-D9COT12_e4J3TeNRthVgF8Afk9f2tIgr7dYtFLVpuv3btsncxePhBBpeN0VUXaQSOWh42eKObjGhw2xbTDdiAckrR2mZQzp3UTV7s/s1280/Terdakwa+Saiful+Ilah.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiVOhu30OcHAvKOGXzOSWfJRCeQOisseAVantj43-D9COT12_e4J3TeNRthVgF8Afk9f2tIgr7dYtFLVpuv3btsncxePhBBpeN0VUXaQSOWh42eKObjGhw2xbTDdiAckrR2mZQzp3UTV7s/w640-h360/Terdakwa+Saiful+Ilah.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Hukuman pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap terdakwa Saiful Illah, lebih ringan 1 (satu) tahun dari Tuntutan pidana dari JPU KPK, yaitu 4 (empat) tahun penjara,  denda sebesar Rp 200 juta subsidair 6 (enam) bulan kurungan. Serta membayar uang pengganti sebesar Rp 600 juta subsiadir dipidana penjara selama 2 (satu) tahun<br /><br />Itulah sebabnya, Tim JPU KPK mengatakan masih pikir-pikir. Sedangkan terdakwa Saiful Ilah melalui tim Penasehat Hukumnya langsung menyatakan banding. "Kami nyatakan banding," ucap Samsul Huda, setelah berdisukusi dengan terdakwa<br /><br />Seusai persidangan. JPU KPK Arif Suhermanto kepada beritakorupsi.co mengatakan, bahwa ada beberapa hal dari putusan Majelis Hakim yang perlu di diskusikan. <br /><br />“Ada beberapa hal dari putusan Majelis Hakim yang perlu kami diskusikan. Dan selain itu, terdakwa juga mengatakan banding. Dalam tuntutan kami, untuk pidana uang pengganti sebesar Rp 600 juta subsidair 2 tahun penjara, tetapi dalam putusan Majelis Hakim adalah 6 bulan penjara,” kata JPU KPK Arif<br /><br />Saat ditanya terkait tidak adanya tuntutan pencabutan hak politik terhadap terdakwa Saiful Ilah selaku Bupati Sidoarjo, seperti puluhan Kepala Daerah (Bupati/Wali Kota) maupun anggota DPRD di Jawa Timur yang terseret dalam kasus Korupsi, JPU KPK Arif Suhermanto mengatakan, karena masih ada perkara lain<br /><br />“Pertimbangan kami adalah, karena masih ada perkara lain untuk terdakwa,” ucap JPU KPK Arif Suhermanto<br /><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjnfvVapKmcm9yTS4kPnJUFfGE55X4ojHoFeHGFuLQDjbnTCrqGo5x-UjeSzs5bM8JATHqJilQyD2Oyp41NeuWE7DCq2ZKjQxujIU_V2EIfBmvGGBhEyuipfJtI1e4nicNnDeEb14NSXwI/s639/Ibnu+Gofur%252C+M.+Totok+Sumedi%252C+Iwan+Setiawan+dan+Priayanto+Prayitno.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="639" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjnfvVapKmcm9yTS4kPnJUFfGE55X4ojHoFeHGFuLQDjbnTCrqGo5x-UjeSzs5bM8JATHqJilQyD2Oyp41NeuWE7DCq2ZKjQxujIU_V2EIfBmvGGBhEyuipfJtI1e4nicNnDeEb14NSXwI/w640-h360/Ibnu+Gofur%252C+M.+Totok+Sumedi%252C+Iwan+Setiawan+dan+Priayanto+Prayitno.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Ibnu Gofur, M. Totok Sumedi, Iwan Setiawan dan Priayanto Prayitno<br /></td></tr></tbody></table><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>T</b></span>erseretnya Saiful Ilah ke “lingkaran hitam” kasus perkara Korupsi Suap adalah berawal saat Tim penyidik KPK melakukan kegiatan tangkap tangan pada Selasa, 7 Januari 2020 sekira pukul 17.00 WIB di Pendopo Kabupaten Sidoarjo<br /><br />Saat itulah, Tim penyidik KPK menangkap Bupati Sidoarjo Saiful Ilah bersama Dua pengusaha kontraktor, yaitu Ibnu Gogur dan M. Totok Sumedi (sudah berstatus terpidana) dengan mengamankan barang buktu (BB) berupa uang sebesar Rp350 juta<br /><br />Uang sebesar Rp350 juta itu adalah dari Ibnu Gofur dan M. Totok untuk diberikan ke Bupati Saiful Ilah sebagai “imbalan” atas proyek pembangunan Jalan Candi – Prasung Sidoarjo yang bersumber dari APBD dengan anggaran senilai Rp22.500.000.000 (dua puluh dua milyar lima ratus juta rupiah) yang didapat dan dikerjakan kedua pengusaha kontraktor itu<br /><br />Kemudian tim penyidik KPK juga melakukan penangkapan terhadap Sunarti Setyaningsih, Judi Tetrahastoto dan Sanadjitu Sangadji serta beberapa orang lainnya.<br /><br />Namun yang dijadikan sebagai tersangka/terdakwa hanya 6 (enam) orang saja, yaitu Ibnu Gofur, M. Totok Sumedi (Keduanya sudah divonis terlebih dahulu beberapa bulan lalu dan sudah berstatus terpidana 1.8 tahun penjara), Saiful Ilah, Sunarti Setyaningsih, Judi Tetrahastoto, Sanadjitu Sangadji<br /><br />Dari fakta yang terungkap dalam persidangan, baik keterangan terpidana Ibnu Gofur, M. Totok Sumedi, Iwan Setiawan dan Priyanto Pratikno alias Entuk, bahwa uang sebesar Rp350 juta itu adalah untuk terdakwa Saiful Ilah.<br /><br />Selain itu, dari keterangan Sunarti Setyaningsih juga terungkap dalam persidangan adanya permintaan uang oleh terdakwa Saiful Ilah kepada Sunarti Setyaningsih<br /><br />Tidak hanya itu. Keterlibatan terdakwa Saiful Ilah dan A. Zaini selaku Sekda Kabupaten Sidoarjo juga terungkap dalam persidangan dari pengakuan A. Zaini dan Ibnu Gofur.<br /><br />Yang mengejutkan lagi, adanya pemberian Emas murni oleh para Kepala Dinas di lingkungan Kabupaten Sidoarjo dengan cara patungan (urunan) pada tahun 2018 saat terdakwa Saiful Ilah merayakan Ulang Tahun. Hal itu diungkapkan Sekda Kabupaten Sidoarjo A. Zaini dihadapan Majelis Hakim<br /><br />Namun terdakwa Saiful Ilah tak mengakuinya dalam persidangan. Terdakwa mengatakan, bahwa dirinya tidak pernah menerima uang dari siapapun. Hal itu juga disampaikan oleh terdakwa kepada beritakorupsi.co saat terdakwa usai menjalani persidangan awal (dakwaan) pada Rabu, tanggal 3 Juni 2020</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjbT6Cpe23OrKIDA3x8OhlZ6lIUIkMVDf68WwFEkl2HjHCksJYGRhtjcVrF5sxzi2SqeThmi5dqLz6mGrl64vtRE30pNnRBvPwTlmSsI0sYdb6B-cNxRdqq0YcKt-OR7BTVVoiHXp4b7jg/s761/Saiful.png" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="761" data-original-width="595" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjbT6Cpe23OrKIDA3x8OhlZ6lIUIkMVDf68WwFEkl2HjHCksJYGRhtjcVrF5sxzi2SqeThmi5dqLz6mGrl64vtRE30pNnRBvPwTlmSsI0sYdb6B-cNxRdqq0YcKt-OR7BTVVoiHXp4b7jg/w501-h640/Saiful.png" width="501" /></a></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Anehnya adalah, tuntutan KPK terhadap terdakwa Saiful Ilah yang menjabat sebagai Wakil Bupati Sidarjo selama 2 periode, dan jabatan Bupati selama 2 periode yang kemudian  tertangkap tangan KPK pada tanggal 7 Januari 2020.<br /><br />Anehnya lagi, dari beberapa Bupati/Wali Kota di Jawa Timur yang ditangkap KPK karena kasus Korupsi Suap, terdakwa Saiful Ilah adalah yang pertama dituntut ringan, yaitu selama 4 tahun.<br /><br />Pertanyaannya adalah, apakah KPK akan menyeret pengusaha Iwan Setiawan, Priayanto Prayitno dan Gagah serta pejabat Kabupaten Sidoarjo termasuk Sekda A. Zaini yang terlibat dalam skandal proyek APBD Kabupaten Sidoarjo dan pemberian kepingan Emas kepada terdakwa Saiful Ilah dalam kasus berikutnya untuk terdakwa Saiful Ilah yang saat ini dalam penyidikan KPK?<br /></div></div><p style="text-align: justify;"></p><p style="text-align: justify;">Kasus Korupsi suap tangkap tangan KPK terhadap Bupati Sidoarjo inipun akan menambah daftar ‘hitam’ perkara Korupsi di Jawa Timur yang belum tuntas ditangani KPK sejak tahun 2016. Apakah ditangan Ketua KPK Firli Bahuri, kasus Korupsi di Jawa Timur akan dituntaskan atau sebaliknya ?<br /><br />Seperti yang diberitakan sebelumnya. Kasus ini berawal pada tahun 2019. Terdakwa SAIFUL ILAH mempunyai program kegiatan pembangunan infrastruktur melalui Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA), dan Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (P2CKTR) Kabupaten Sidoarjo.<br /><br />Untuk melaksanakan program kegiatan tersebut, Terdakwa SAIFUL ILAH memerintahkan SUNARTI SETYANINGSIH sebagai Kepala Dinas PUBMSDA, JUDI TETRAHASTOTO selaku Kepala Bidang Jalan dan Jembatan dan BAMBANG TJATUR MIARSO selaku Kepala Bidang Irigasi dan Pematusan yang keduanya juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Dinas PUBMSDA. SULAKSONO selaku Kepala Dinas P2CKTR dan YANUAR SANTOSA selaku Kepala Bidang Tata Bangunan juga sebagai PPK di Dinas P2CKTR serta SANADJIHITU SANGADJI selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo untuk melakukan pelelangan paket-paket pekerjaan yang dialokasikan pada kedua Dinas tersebut.<br /></p><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhlicU9cobO2RoQWaL1div5dawpH4sry31uHyjriR2ioQg3aEZzaQiyhLH1tOaPvgXn5M4vX96-vTvR8GfTOsdthwTt93zoNSL8a6IbSfNDUjJPdhPFqj5etE61lokAg7rMYDh1CVSmSHg/s2048/IMG20200708141803.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1155" data-original-width="2048" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhlicU9cobO2RoQWaL1div5dawpH4sry31uHyjriR2ioQg3aEZzaQiyhLH1tOaPvgXn5M4vX96-vTvR8GfTOsdthwTt93zoNSL8a6IbSfNDUjJPdhPFqj5etE61lokAg7rMYDh1CVSmSHg/w640-h360/IMG20200708141803.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Sekda Kab. Sidoarjo A. Zaini (kanan) dan ajudan Bupati<br /></td></tr></tbody></table><p></p><p style="text-align: justify;">Bahwa IBNU GOPUR dan M. TOTOK SUMEDI yang merupakan orang dekat dan pendukung Terdakwa SAIFUL ILAH dalam proses pilkada Bupati Sidoarjo, berkeinginan mendapatkan paket-paket pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019, sehingga melakukan pendekatan dengan pihak-pihak dinas tersebut.<br /><br />Untuk itu, IBNU GOPUR telah menyiapkan 5 (lima) perusahaan miliknya yaitu PT Rudy Jaya, PT Kharisma Bina Konstruksi, PT Rudy Jaya Beton, PT Busur Kencono, CV Diajeng. Sedangkan M. TOTOK SUMEDI juga menyiapkan 2 (dua) perusahaan miliknya yaitu CV Jaya Pembangunan dan CV Sinar Mas untuk mengikuti pelelangan paket pekerjaan tersebut.</p><p style="text-align: justify;">Untuk mempercepat proses pelelangan, SUNARTI SETYANINGSIH meminta JUDI TETRAHASTOTO untuk segera melaksanakan pelelangan paket pekerjaan pembangunan Jalan Candi – Prasung Sidoarjo dengan pagu anggaran senilai Rp22.500.000.000 (dua puluh dua milyar lima ratus juta rupiah). Mengingat anggaran kegiatannya menggunakan dana instentif daerah (DID) yang harus sudah terserap 70% untuk pencairan tahap kedua di bulan Agustus 2019, kemudian JUDI TETRAHASTOTO berkoordinasi dengan SANADJIHITU SANGADJI untuk pelaksanaan pelelangannya.<br /><br />Sebagai tindak lanjutnya, SANADJIHITU SANGADJI menunjuk Kelompok Kerja (Pokja) pengadaan MUCHAMAD BAYU SETOKHARISMA, GAUSSEPIN ARSYIWINORA IVEDTARESTY, PUJIYANTO, DENNY INDRA LESMANA, dan EKO WAHYUDI untuk melaksanakan pelelangan paket pekerjaan pembangunan Jalan Candi – Prasung Sidoarjo.<br /><br />JPU KPK mengungkapkan, bahwa uang suap yang diterima terdakwa Saiful Ilah, Sunarti Setyaningsih, Judi Tetrahastoto dan Sanadjitu Sangadji adalah sebesar Rp1.435.000.000 (satu milyar empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan rincian;<br /><br />Pada bulan September 2019, Ibnu Gofur dan M. Totok Sumedi memberikan uang kepada Sangadji sebesar Rp300 juta dengan rincian, uangsebesar Rp100 juta untuk Sangadji dan uang Rp200 juta untuk Bupati Saiful Ilah yang diserahkan di rumah dinas Bupati</p><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgPo7ch3HogvLFm9kZl6ZpBNJDlXmQoYW6L6Z0mpL0ra1Ow5MG92V4ss1qopNCkyhkPjS01pz-p73XWnS3OeaMuPXjc40HjcFIyE1Vh0-oZY7nhAT5HhZJVHnuhHNl66fe_Rmr3N16Yx8U/s1280/IMG20200701134935.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgPo7ch3HogvLFm9kZl6ZpBNJDlXmQoYW6L6Z0mpL0ra1Ow5MG92V4ss1qopNCkyhkPjS01pz-p73XWnS3OeaMuPXjc40HjcFIyE1Vh0-oZY7nhAT5HhZJVHnuhHNl66fe_Rmr3N16Yx8U/w640-h360/IMG20200701134935.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Anggota Pokja ULP Kab. Sidoarjo<br /></td></tr></tbody></table><p style="text-align: justify;">Januari 2020, pemberian uang tersebut dilakukan beberapakali, yaitu pada tanggal 3 Januari sebesar Rp150 juta, terdakwa memberikan uang kepada Yanuar Santoso. Kemudian pada saat itu juga memberikan uang sebesar Rp225 juta kepada Sunarti selaku Kepala Dinas PUBM Kabupaten Sidoarjo di salah satu Rumah Makan di Sidoarjo. Uang itu berasal dari Ibnu Gofur Rp150 juta, dari Iwan Setiawan sebesar Rp50 juta, dan dari Priyanyo sejumlah Rp25 juta.<br /><br />Kemudian pada tanggal 8 Juli 2019, Pokja pengadaan mengumumkan pelelangannya, lalu IBNU GOPUR menggunakan PT Kharisma Bina Kontruksi mengajukan penawaran sebesar Rp21.534.674.381. Kemudian tanggal 18 Juli 2019, PT Kharisma Bina Kontruksi ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Pokja, namun penetapan pemenang tersebut dilakukan sanggahan oleh GAGAH EKO WIBOWO dari PT Gentayu Cakra Wibowo KSO PT Suramadu Nusantara Enjinering yang nilai penawarannya sebesar Rp19.479.696.539,35.<br /><br />Atas sanggahan ini, Pokja melaporkan kepada SANADJIHITU SANGADJ dan JUDI TETRAHASTOTO selaku PPK pekerjaan pembangunan jalan Candi-Prasung juga diberitahu oleh GAGAH EKO WIBOWO bahwa dirinya mengajukan sanggahan. Kemudian JUDI TETRAHASTOTO melaporkan kepada SUNARTI SETYANINGSIH.<br /><br />Atas sanggahan tersebut, pada tanggal 23 Juli 2019, IBNU GOPUR menghubungi JUDI TETRAHASTOTO untuk menanyakan kemenangan perusahaannya, dan JUDI TETRAHASTOTO menyampaikan akan melakukan pengecekan terlebih dahulu. Jika sanggahannya tidak bisa dimentahkan oleh Pokja Pengadaan, maka semua penawaran akan dinyatakan gugur dan dilakukan tender ulang (re-tender).<br /></p><table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg152gY82EFvy1aEfjIg9YiSmzQUVkjcNFQJFwlslhgw0MScXK9fx6l3SousTcy87G8IFUmh_8hYZVOR1HsHR2YILORIgDR4gu3mLPIhzYftIpJktxWrkm-BkAYXXgAT7H885k3biH3iN0/s2048/IMG20200810142146.jpg" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="2048" data-original-width="1364" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg152gY82EFvy1aEfjIg9YiSmzQUVkjcNFQJFwlslhgw0MScXK9fx6l3SousTcy87G8IFUmh_8hYZVOR1HsHR2YILORIgDR4gu3mLPIhzYftIpJktxWrkm-BkAYXXgAT7H885k3biH3iN0/w426-h640/IMG20200810142146.jpg" width="426" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Percakapan terdakwa Saiful Ilah dengan Ibnu Gofur</b><br /></td></tr></tbody></table><div style="text-align: justify;">Hal tersebut membuat IBNU GOPUR khawatir jika dilakukan re-tender, sehingga di malam harinya M. TOTOK SUMEDI mengajak IBNU GOPUR bersama PRIYANTO PRATIKNO alias ENTUK dengan bantuan DEDY EKO SUWANDI menemui YUGO ADHI PRABOWO dan MUCHAMAD BAYU SETOKHARISMA se Pokja Pengadaan untuk pekerjaan pembangunan Jalan Candi – Prasung Sidoarjo bertempat di laku Boncafe PTC Surabaya untuk membicarakan masalah sanggah. Selain itu, juga membicarakan paket lelang pekerjaan lainnya yang akan dilelang oleh Pokjanya YUGO ADHI PRABOWO dan MUCHAMAD BAYU SETOKHARISMA, karena IBNU GOPUR dan M. TOTOK SUMEDI ingin mendapatkan paket-paket pekerjaan tersebut.<br /><br />Pada tanggal 25 Juli 2019, IBNU GOPUR menghubungi Terdakwa SAIFUL ILAH meminta bantuan agar SANADJIHITU SANGADJI tidak melakukan re-tender atas pekerjaan Pembangunan jalan Candi-Prasung Sidoarjo yang telah dimenangkannya. Atas permintaan tersebut, Terdakwa SAIFUL ILAH menyanggupinya dan akan memerintahkan Sekretaris Daerah (Sekda) ACHMAD ZAINI sebagai atasan SANADJIHITU SANGADJI untuk menyelesaikannya, jika tidak bisa maka Terdakwa SAIFUL ILAH yang akan menghubungi SANADJIHITU SANGADJI.<br /><br />Berdasarkan informasi DEDY EKO SUWANDI, bahwa penyelesaian sanggah bergantung pada JUDI TETRAHASTOTO karena GAGAH EKO WIBOWO akan mengikuti arahannya untuk meneruskan sanggahan atau tida<br /><br />Pada tanggal 29 Juli 2019 pagi hari, IBNU GOPUR menemui JUDI TETRAHASTOTO di ruangan kantor Dinas PUBMSDA untu membicarakan sanggahan GAGAH EKO WIBOWO,  namun saat itu belum ada kepastian penyelesaiannya. Hal tersebut membuat IBNU GOPUR semakin khawatir akan adanya re-tender, lalu mendiskusikannya dengan M. TOTOK SUMEDI untuk menyelamatkan kemenangan perusahaannya, dan disepakati untuk kembali meminta bantuan Terdakwa SAIFUL ILAH.<br /><br />Pada tanggal 29 Juli 2019 malam harinya, IBNU GOPUR menghubungi Terdakwa SAIFUL ILAH untuk meminta bantuan agar JUDI TETRAHASTOTO mengabaikan sanggahan GAGAH EKO WIBOWO, dan menetapkan PT Kharisma Bina Konstruksi tetap dinyatakan sebagai pemenang lelang. Atas permintaan tersebut, Terdakwa SAIFUL ILAH menyanggupinya dengan mengatakan,”Oh yo wes, Pak Yudi ta warah e, nanti kan Pak Gofur ngerti dewe a, gitu aja wes (oh ya sudah, Pak Yudi saya arahkan aja, nanti Pak Gofur ngerti sendiri aja sudah.red).” Selanjutnya Terdakwa SAIFUL ILAH meminta sejumlah uang dan  IBNU GOPUR menyanggupinya.</div><div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhQTlPdRtJz1ckdb8uoohux7tMLGbFjmTz_Isn61cGHnbIGC8pJMfqTNylc88sT0bL7ancZew3rkiprj61QDWaxwpYATVUZh-d8CFb4XOvDQfrSLMNGc5axhX5qZFWKTilqt1x-DzTQyi4/s639/Emas+murni+pemberian+para+Kepala+Dinas+di+lingkungan+Pemda+Kab.+Sidoarjo+terhadap+terdakwa+pada+tahun+2018+saat+terdakwa+marayakan+ulang+tahun.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="639" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhQTlPdRtJz1ckdb8uoohux7tMLGbFjmTz_Isn61cGHnbIGC8pJMfqTNylc88sT0bL7ancZew3rkiprj61QDWaxwpYATVUZh-d8CFb4XOvDQfrSLMNGc5axhX5qZFWKTilqt1x-DzTQyi4/w640-h360/Emas+murni+pemberian+para+Kepala+Dinas+di+lingkungan+Pemda+Kab.+Sidoarjo+terhadap+terdakwa+pada+tahun+2018+saat+terdakwa+marayakan+ulang+tahun.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Emas murni pemberian para Kepala Dinas di lingkungan Pemda Kab. Sidoarjo terhadap terdakwa pada tahun 2018 saat terdakwa marayakan ulang tahun<br /></td></tr></tbody></table> </div><div style="text-align: justify;">Menindaklanjuti permintaan IBNU GOPUR, pada tanggal 30 Juli 2019, Terdakwa SAIFUL ILAH menghubungi JUDI TETRAHASTOTO dan meminta untuk mengabaikan sanggahan GAGAH EKO WIBOWO dan tetap memenangkan perusahaan IBNU GOPUR. Atas permintaan tersebut, JUDI TETRAHASTOTO menyanggupinya dan akan meminta GAGAH EKO WIBOWO untuk tidak melanjutkan sanggahannya.<br /><br />Kemudian JUDI TETRAHASTOTO melakukan pertemuan dengan IBNU GOPUR dan Pokja Pengadaan, yaitu MUCHAMAD BAYU SETOKHARISMA beserta 4 (empat) orang anggotanya untuk membicarakan sanggahan GAGAH EKO WIBOWO tersebut, hasilnya disepakati akan segera mempertemukan IBNU GOPUR dengan GAGAH EKO WIBOWO.<br /><br />Kemudian Pokja melaporkan hasilnya kepada SANADJIHITU SANGADJI, sedangkan JUDI TETRAHASTOTO melaporkan kepada SUNARTI SETYANINGSIH. Setelah pertemuan itu, IBNU GOPUR menelepon SUPARNI (isterinya) meminta untuk menyediakan uang Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) yang akan diberikan kepada Pokja.<br /><br />Pada tanggal 31 Juli 2019, JUDI TETRAHASTOTO menghubungi IBNU GOPUR dan GAGAH EKO WIBOWO untuk dipertemukan, agar GAGAH EKO WIBOWO tidak melanjutkan sanggahannya. Atas fasilitas dari JUDI TETRAHASTOTO, akhirnya pertemuan terjadi pada tanggal 01 Agustus 2019 bertempat di ruangan JUDI TETRAHASTOTO di Kantor Dinas PUBMSDA, dari pertemuan tersebut disepakati bahwa GAGAH EKO WIBOWO tidak akan melanjutkan sanggahannya, namun ikut mengerjakan pekerjaan dengan prosentase 30%. Kemudian PT Kharisma Bina Konstruksi tetap dinyatakan sebagai pelaksana paket pekerjaan Pembangunan Jalan Candi-Prasung Sidoarjo.<br /><br />Selain paket pekerjaan Pembangunan Jalan Candi-Prasung Sidoarjo, pada tanggal 2 Agustus 2019, IBNU GOPUR, M. TOTOK SUMEDI, IWAN SETIAWAN, PRIYANTO PRATIKNO alias ENTUK dan DEDY EKO SUWANDI bertemu dengan YUGO ADHI PRABOWO di kantor M. TOTOK SUMEDI dan membicarakan proyek-proyek yang akan dilelang oleh Pokja YUGO ADHI PRABOWO.<br /><br />Pada pertengahan bulan Agustus 2019, IBNU GOPUR bersama M. TOTOK SUMEDI melakukan pertemuan dengan YANUAR SANTOSA selaku PPK bertempat di Boncafe kawasan PTC Jalan Lingkar Dalam Barat, Kecamatan Wiyung, Surabaya untuk membicarakan keinginan IBNU GOPUR dan M. TOTOK SUMEDI mendapatkan paket pekerjaan yang ada di Dinas P2CKTR.<br /><br />Kemudian YANUAR SANTOSA menyampaikan daftar paket pekerjaan yang akan dilelang tahun 2019, diantaranya pekerjaan Pembangunan Pasar Porong yang diumumkan pelelangannya tanggal 22 Agustus 2019, dan Pembangunan Wisma Atlit Sidoarjo diumumkan pelelangannya pada tanggal 26 Agustus 2019. Terhadap kedua paket pekerjaan tersebut, IBNU GOPUR memasukkan penawarannya.<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjBNM4AmxOl98Q0cameSLndR7kg730sZJcyYnl6SJ2jc8E4pS5BvOQygIZ6A3myX9PyDrpav7NC76bJWKceITiK4sWlp57G2DPJ1uTJbYfXYBNCBRSKTsfECCbXsF210Asl0jCNjsYB2D0/s1920/IMG20200701121031.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1080" data-original-width="1920" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjBNM4AmxOl98Q0cameSLndR7kg730sZJcyYnl6SJ2jc8E4pS5BvOQygIZ6A3myX9PyDrpav7NC76bJWKceITiK4sWlp57G2DPJ1uTJbYfXYBNCBRSKTsfECCbXsF210Asl0jCNjsYB2D0/w640-h360/IMG20200701121031.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Pada awal bulan September 2019, IBNU GOPUR ingin mendapatkan paket pekerjaan Proyek Peningkatan Afv. K. Pucang Ds. Pagerwojo Kec.  Buduran (sheetpile) yang akan dilelang tanggal 24 September 2019 dengan menggunakan perusahaannya CV DIAJENG, lalu meminta SUPARNI (isterinya) menyediakan uang sekira Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk diberikan kepada “Sidoarjo Satu” yaitu Terdakwa SAIFUL ILAH agar membantunya memenangkan atau mendapatkan 1 (satu) paket pekerjaan lagi.<br /><br />Pertengahan bulan September 2019, saat SANADJIHITU SANGADJI melaporkan kepada Terdakwa SAIFUL ILAH mengenai progres pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa SAIFUL ILAH memberitahukan, sedang membutuhkan banyak uang<br /><br />Sehingga pada tanggal 29 September 2019, SANADJIHITU SANGADJI menemui IBNU GOPUR dan M. TOTOK SUMEDI di Boncafe kawasan PTC Surabaya untuk membicarakan lelang paket pekerjaan Peningkatan Afv. K. Pucang Ds. Pagerwojo Kec. Buduran (sheetpile) yang sedang diikuti oleh IBNU GOPUR sekaligus memberitahukan permintaan uang dari Terdakwa SAIFUL ILAH. Atas permintaan itu, IBNU GOPUR menyanggupinya. Untuk itu SANADJIHITU SANGADJI memberikan arahan kepada Pokja terkait paket pekerjaan dimaksud.<br /><br />Atas bantuan para pihak tersebut, selain mendapat paket pekerjaan pembangunan jalan Candi-Prasung, IBNU GOPUR juga mendapatkan paket pekerjaan milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019, yaitu :<br />1. Pembangunan Pasar Porong, menggunakan PT Rudy Jaya - PT Bahana Prima Nusantara, KSO dengan nilai kontrak sebesar Rp17.451.698.000,00 (tujuh belas milyar empat ratus lima puluh satu juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);<br /><br />2. Pembangunan Wisma Atlit Sidoarjo, menggunakan PT Tureloto Battu Indah - PT Rudy Jaya Beton, KSO dengan nilai kontrak sebesar Rp13.439.838.000,00 (tiga belas milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).<br /><br />3.  Proyek Peningkatan Afv. K. Pucang Ds. Pagerwojo Kec. Buduran (sheetpile), menggunakan CV Diajeng dengan nilai kontrak Rp5.538.072.692,57 (lima milyar lima ratus tiga puluh delapan juta tujuh puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah koma lima puluh tujuh sen).<br />Dan M. TOTOK SUMEDI mendapatkan paket pekerjaan milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019 yaitu :<br />1.    Peningkatan Jalan Kendalcabean-Kedungbanteng (Ruas No.139), menggunakan CV. Sinar Mas dengan nilai kontrak Rp2.304.586.113,68 (dua milyar tiga ratus empat juta lima ratus delapan puluh enam ribu seratus tiga belas rupiah koma enam puluh delapan sen).<br /><br />2.    Pemeliharaan Saluran Mangetan Kanal IV Kec. Gedangan, menggunakan CV. Sinar Mas dengan nilai kontrak Rp420.646.723,58 (empat ratus dua puluh juta enam ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah koma lima puluh delapan sen).<br /><br />3.    Beberapa pekerjaan penunjukan langsung, yakni Pemeliharaan Saluran Desa Wonomelati Krembung,; Penunjukan Langsung Pemeliharaan Jalan Medaeng,; Penunjukan Langsung Pembangunan Jalan Paving Akses Jalan SMANOR Sidoarjo,; Penunjukan Langsung Pemeliharaan Saluran Desa Kedungturi-Ngingas Kecamatan Waru dan Penunjukan Langsung Pemeliharaan Saluran Desa Sidorejo Kec. Krian.<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgoum_FgP6fROP0CHUZjdeLHwkltlyx1XyLe8sC7x26af7OU8P9ZGVKt3SBYxv9SwbLKaymC7hLUfB9WMyQr_zmAc1me9XrPYXF3y89kX7wjg9wcFtVNMJN0txbwMtqokY1nUIRQhkw67g/s639/IMG20200914154825.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="639" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgoum_FgP6fROP0CHUZjdeLHwkltlyx1XyLe8sC7x26af7OU8P9ZGVKt3SBYxv9SwbLKaymC7hLUfB9WMyQr_zmAc1me9XrPYXF3y89kX7wjg9wcFtVNMJN0txbwMtqokY1nUIRQhkw67g/w640-h360/IMG20200914154825.jpg" width="640" /></a></div>Atas proyek yang didapatkannya tersebut, IBNU GOPUR bersama dengan M. TOTOK SUMEDI sepakat untuk memberikan uang kepada pihak-pihak terkait, termasuk Terdakwa SAIFUL ILAH dan SUNARTI SETYANINGSIH, JUDI TETRAHASTOTO, serta SANADJIHITU SANGADJI menerima uang<br /><br />1. Pada akhir bulan Agustus 2019, Pokja Pengadaan Barang dan Jasa untuk paket pekerjaan pembangunan jalan Candi-Prasung, yaitu MUCHAMAD BAYU SETOKHARISMA, GAUSSEPIN ARSYIWINORA IVEDTARESTY, PUJIYANTO, DENNY INDRA LESMANA, dan EKO WAHYUDI menerima uang dari IBNU GOPUR sebesar Rp190.000.000 yang diberikan melalui M. TOTOK SUMEDI kepada YUGO ADHI PRABOWO (Pokja Pengadaan) di Jalan Albatros Nomor 128 Sidoarjo (CV Jaya Pembangunan), yang masing-masing anggota Pokja termasuk YUGO ADHI PRABOWO mendapatkan uang sebesar Rp30.000.000, dan sisa uang sebesar Rp10.000.000 disimpan oleh GAUSSEPIN ARSYIWINORA IVEDTARESTY.<br /><br />2. Pada bulan Oktober 2019, SANADJIHITU SANGADJI menemui IBNU GOPUR di Batching Plant Desa Mlirit Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto dan menerima uang sebesar Rp300.000.000 yang terdiri dari Rp100.000.000 untuk SANADJIHITU SANGADJI dan Rp200.000.000 titipan IBNU GOPUR untuk diberikan kepada Terdakwa SAIFUL ILAH. Selanjutnya SANADJIHITU SANGADJI menyerahkan uang sebesar Rp200.000.000 kepada Terdakwa SAIFUL ILAH di rumah Dinas Bupati dan Terdakwa SAIFUL ILAH telah menerimanya.<br /><br />3. Pada tanggal 23 Oktober 2019, JUDI TETRAHASTOTO menerima uang sebesar Rp20.000.000 dari IBNU GOPUR yang diserahkan melalui SITI NUR FINDIYAH di Kantor Dinas PUBMSDA berkaitan dengan pekerjaan pembangunan jalan Candi-Prasung Sidoarjo.<br /><br />4. Pada tanggal 31 Oktober 2019, JUDI TETRAHASTOTO bersama ARIF SULISTYONO selaku Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan Jalan Candi-Prasung Sidoarjo menemui IBNU GOPUR di Batching Plant Desa Mlirit, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto yang saat itu juga ada M. TOTOK SUMEDI, IWAN SETIAWAN dan PRIYANTO PRATIKNO alias ENTUK. Kemudian JUDI TETRAHASTOTO menerima uang sebesar Rp200.000.000 dari IBNU GOPUR, sedangkan uang untuk Terdakwa SAIFUL ILAH dan SUNARTI SETYANINGSIH akan diberikan IBNU GOPUR tersendiri dengan mengatakan “ini buat bapak, nanti yang untuk sana saya kasihkan sendiri”.<br /><br />Selain itu, JUDI TETRAHASTOTO menerima uang dalam bentuk dollar Amerika dari GAGAH EKO WIBOWO melalui staffnya bernama WAWAN di kantor PT Gentayu Cakra Wibowo, kemudian JUDI TETRAHASTOTO menukarkan uang tersebut ke dalam bentuk mata uang rupiah senilai kurang lebih Rp100.000.000 berkaitan dengan paket pekerjaan yang dikerjakan oleh GAGAH EKO WIBOWO tahun 2019 dan JUDI TETRAHASTOTO sebagai PPKnya.<br /><br />5. Pada tanggal 27 Desember 2019, OKII ALIANSYAH PUTRA diminta SANADJIHITU SANGADJI menyampaikan kepada IBNU GOPUR melalui M. TOTOK SUMEDI agar uang Pokja paket pekerjaan Wisma Atlet, Pasar Porong dan Afv. Kali Pucang Ds. Pagerwojo (sheetpile) diberikan semuanya melalui SANADJIHITU SANGADJI<br /><br />Sehingga pada tanggal 28 Desember 2019, SANADJIHITU SANGADJI datang bersama OKII ALIANSYAH PUTRA, M. TOTOK SUMEDI, dan PRIYANTO PRATIKNO alias ENTUK menemui IBNU GOPUR di De Resort Hotel Jalan Raya By Pass Gunung Gedangan, Kecamatan Magersari, Kabupaten Mojokerto dan menerima uang sebesar Rp200.000.000 dari IBNU GOPUR terkait dengan paket pekerjaan Wisma Atlet, Pasar Porong dan Afv. Kali Pucang Ds. Pagerwojo (sheetpile) yang diperoleh IBNU GOPUR pada tahun 2019 dan IBNU GOPUR juga menyampaikan kepada SANADJIHITU SANGADJI akan memberikan uang kepada Terdakwa SAIFUL ILAH.<br /><br />Untuk memastikan hal tersebut, beberapa hari kemudian SANADJIHITU SANGADJI menanyakan kepada OKII ALIANSYAH PUTRA. apakah IBNU GOPUR sudah menemui Terdakwa SAIFUL ILAH dengan mengatakan “Ki,,,, Mr G sdh ke big boss ta (Ki...Mr G sudah ke Big Bos ya?)???”.<br /><br />6. Pada tanggal 3 Januari 2020 sore hari, IBNU GOPUR bersama dengan M. TOTOK SUMEDI, IWAN SETIAWAN, PRIYANTO PRATIKNO alias ENTUK bermaksud memberikan uang kepada YANUAR SANTOSA dan menghubungi YANUAR SANTOSA untuk bertemu secara berdua, dikarenakan proyek  pekerjaan yang dikerjakan IBNU GOPUR telah selesai (Wisma Atlet dan Pasar Porong), dan IBNU GOPUR menyampaikan akan menemui Terdakwa SAIFUL ILLAH dikemudian hari, karena Terdakwa SAIFUL ILAH sedang berada di Medan<br /><br />Sehingga YANUAR SANTOSA setuju dan sepakat bertemu di Rumah Makan Ikan Bakar Cianjur Jalan Raya Taman Pinang Indah Sidoarjo. Sesampainya di rumah makan Ikan Bakar Cianjur, YANUAR SANTOSA menemui IBNU GOPUR di Rumah Makan Ikan Bakar Cianjur dan menerima uang sebesar Rp150.000.000 dari IBNU GOPUR.<br /><br />7. Kemudian tanggal 3 Januari 2020 malam hari, SUNARTI SETYANINGSIH menemui IBNU GOPUR, M. TOTOK SUMEDI, IWAN SETIAWAN dan PRIYANTO PRATIKNO alias ENTUK di Rumah Makan Ikan Bakar Cianjur Jalan Raya Taman Pinang Indah Sidoarjo dan menerima uang sebesar Rp225.000.000 yang terdiri dari uang IBNU GOPUR sebesar Rp150.000.000 dari M. TOTOK SUMEDI sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah), IWAN SETIAWAN dan PRIYANTO PRATIKNO alias ENTUK sebesar Rp25.000.000  karena mereka telah mendapatkan paket-paket pekerjaan di Dinas PUBMSDA pada tahun 2019.<br /><br />8. Pada tanggal 7 Januari 2020 sekitar pukul 11.00 WIB, JUDI TETRAHASTOTO bertemu dengan M. TOTOK SUMEDI di kantor Dinas PUBMSDA dan menerima uang sebesar Rp40.000.000 atas paket-paket pekerjaan yang diperoleh M. TOTOK SUMEDI pada tahun 2019.<br /><br />9. Kemudian tanggal 7 Januari 2020 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa SAIFUL ILAH menerima uang sebesar Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari IBNU GOPUR di Pendopo Delta Wibawa Kabupaten Sidoarjo karena telah membantu IBNU GOPUR mendapatkan paket pekerjaan Tahun 2019. Namun tak lama kemudian, petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SAIFUL ILAH, IBNU GOPUR, dan M. TOTOK SUMEDI serta mengamankan uang sebesar Rp350.000.00  untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.<br /><br />Bahwa Terdakwa SAIFUL ILAH, SUNARTI SETYANINGSIH, JUDI TETRAHASTOTO, YANUAR SANTOSA dan SANADJIHITU SANGADJI mengetahui atau setidaknya dapat menduga bahwa uang yang telah diterima tersebut, diberikan karena telah membantu IBNU GOPUR, M. TOTOK SUMEDI maupun GAGAH EKO WIBOWO mendapatkan proyek paket-paket pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019 atau setidak-tidaknya karena berkaitan dengan paket-paket pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019 yang telah dimenangkan dan dikerjakan oleh IBNU GOPUR, M. TOTOK SUMEDI maupun GAGAH EKO WIBOWO.<br /><br />Penerimaan uang itu bertentangan dengan kewajiban Terdakwa SAIFUL ILAH selaku Bupati Sidoarjo, SUNARTI SETYANINGSIH selaku Kepala Dinas PUBMSDA, JUDI TETRAHASTOTO selaku Kepala Bidang Jalan dan Jembatan sekaligus PPK di Dinas PUBMSDA, YANUAR SANTOSA selaku Kepala Bidang Tata Bangunan juga menjadi PPK pada Dinas P2CKTR dan SANADJIHITU SANGADJI selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo sebagaimana dimaksud dalam :<br /><br />• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dalam Pasal 5 angka 4 yang menentukan : “Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme”; dan Pasal 5 angka 6 yang menentukan : “Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;<br /><br />• Pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menentukan : “Setiap PNS dilarang : menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapa pun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya.<br /><br />“Perbuatan Terdakwa SAIFUL ILAH merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 12 huruf b (atau Pasal 11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP,” ucap JPU KPK diakhir surat dakwaannya. (Jen)<br /></div>

News Tipikor Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah Divonis 3 Tahun Penjara, Terbukti Terima Suap Rp 600 Juta

Terdakwa Saiful Ilah, Bupati Sidoarjo JPU KPK Arif Suhermanto : Ada beberapa hal dari putusan Majelis Hakim yang perlu kami diskusikan #Maje...

»

Kadis PU Sidoarjo, Sunarti Setyaningsih Divonis 1.6 Tahun Penjara, Kabid dan Kabag 2 Tahun

<p style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgNTTur3hu4bg_YCkgaeJQbXWoGe657DZMks6cArMfhTubQ6Tl__N0kJdYUjcPxDjSKNaFhBfAjX_1RbaHCnRhmuBdFP7skOTzZuz660FFwunt6m1rP7kdWZTuRtWLDbmYXJk-pWk7cT5Y/s1280/1.+Sunarti+dkk.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgNTTur3hu4bg_YCkgaeJQbXWoGe657DZMks6cArMfhTubQ6Tl__N0kJdYUjcPxDjSKNaFhBfAjX_1RbaHCnRhmuBdFP7skOTzZuz660FFwunt6m1rP7kdWZTuRtWLDbmYXJk-pWk7cT5Y/w640-h360/1.+Sunarti+dkk.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Ket. Foto dari depan, terdakwa Sunarti Setyaningsih, Judi Tetrahastoto dan Sanadjitu Sangadji<br /></td></tr></tbody></table></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO </b></span>– Senin, 5 Oktober 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan hukuman (Vonis) pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan terhadap Sunarti Setyaningsih selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) Kabupaten Sidoarjo, sedangkan Judi Tetrahastoto (Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUBMSDA) Kabupaten Sidoarjo dan Sanadjitu Sangadji (Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa) Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo di Vonis masing-masing 2 (dua) tahun penjara sebaagai terdakwa kasus Perkara Korupsi Suap Tangkap Tangan KPK pada Selasa, tanggal 7 Januari 2020 dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur yang dihadiri Tim Penasehat Hukum terdakwa serta tim JPU KPK<br /><br />Tidak hanya hukuman badan, Ketiga terdakwa ini juga dihukum untuk membayar denda dan membayar uang pengganti dari uang suap yang diterimanya dari pengusaha Kontraktor yakni Ibnu Gofur dan M. Totok Sumedi (keduanya sudah berstatus terpidana 1.8 tahun penjara)<br /><br />Untuk terdakwa Sunarti Setyaningsih, dihukum untuk membayar denda sebesar Rp 100 juta subsider 6 bulan kurungan, dan hukuman untuk membayar uang pengganti sebanyak Rp 225 juta, namun uang tersebut sudah disita KPK, yang diperhitungkan sebagai uang pengganti <br /><br />Sedangkan terdakwa Judi Tetrahastoto dan terdakwa Sanadjitu Sangadji dihukum untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp 150 juta subsider 6 bulan kurungan. <br /><br />Hukuman pidana untuk membayar sisa uang pengganti untuk terdakwa Judi Tetrahastoto sebanyak Rp 230 juta dari total uang suap sebesar Rp 460 juta yang diterimanya dari Ibnu Gopur, Totok Sumedi, Iwan Setiawan, Priyanto alias Entuk dan Gagah Eko Wibowo dengan subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan<br /><br />Dan hukuman pidana untuk membayar sisa uang pengganti untuk terdakwa Sanadjitu Sangadji sebesar Rp 100 juta dari total uang suap sejumlah Rp 300 juta yang diterima terdakwa dari Ibnu Gopur dengan subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Sedangkan uang yang disita KPK dari terdakwa sebanyak Rp 200 juta</p><p style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgPGB6NDxD6gln3vTZyFm1AHomvUwzXElFzFDDoCTU0lTjqyNHGASjS57K0Dm_uviJ3I_k8IWB_fBY0RHTQVKiGbF3ChvyNedb60whtEg8028yBd8ryJ3bydvsbb7WyimWnNQe_Aj_7ZJI/s2048/IMG20201005125116.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1417" data-original-width="2048" height="442" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgPGB6NDxD6gln3vTZyFm1AHomvUwzXElFzFDDoCTU0lTjqyNHGASjS57K0Dm_uviJ3I_k8IWB_fBY0RHTQVKiGbF3ChvyNedb60whtEg8028yBd8ryJ3bydvsbb7WyimWnNQe_Aj_7ZJI/w640-h442/IMG20201005125116.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Ket. Foto searah jarum jam, terdakwa Sanadjitu Sangadji, Sunarti Setyaningsih dan Judi Tetrahastoto </td></tr></tbody></table></p><p style="text-align: justify;">Hukuman pidana penjara terhadap terdakwa Sunarti Setyaningsih, Judi Tetrahastoto dan terdakwa Sanadjitu Sangadji dibacakan di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya dalam perkara Nomor. 36/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Sby, 37/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Sby dan 38/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Sby oleh Majelis Hakim yang diketuai Cokorda Gedearthana, SH., MH dengan dibantu 2 hakim anggota (Ad Hock), yaitu DR. Lufsiana, SH., MH dan M. Mahin, SH., MH serta dibantu Panitra Pengganti (PP)<br /><br />Sementara terdakwa Ketiga terdakwa didampingi tim Penasehat Hukumnya, yaitu Heber Sihombing dkk dari Jakarta serta dihadiri tim JPU (Jaksa Penuntut Umum) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yaitu, Arif Suhermanto, Dodi Sukmono dan Andi Kurniawan.<br /><br />Pembacaan surat putusan (Vonis) oleh Majelis Hakim terhadap ke Tiga terdakwa, dibacakan secara terpisah. Yang pertama adalah putusan untuk terdakwa Sunarti Setyaningsih, kemudian untuk terdakwa Sanadjitu Sangadji dan selanjutnya untuk terdakwa Judi Tetrahastoto<br /><br />Selain Ketiga terdakwa, Majelis Hakim juga menjatuhkan hukuman (Vonis) pidana penjara terhadap terdakwa Saiful Ilah selaku Bupati Sidoarjo dalam kasus perkara yang sama dengan Nomor Perkara 35/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Sby<br /></p><p style="text-align: justify;"><a href="http://www.beritakorupsi.co/2020/10/bupati-sidoarjo-saiful-ilah-divonis-3.html - Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah Divonis 3 Tahun Penjara, Terbukti Terima Suap Rp 600 Juta" target="_blank"><b>Baca juga : http://www.beritakorupsi.co/2020/10/bupati-sidoarjo-saiful-ilah-divonis-3.html - Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah Divonis 3 Tahun Penjara, Terbukti Terima Suap Rp 600 Juta</b></a><br /></p><p style="text-align: justify;">Terseretnya Sunarti Setyaningsih, Judi Tetrahastoto dan Sanadjitu Sangadji sebagai terdakwa kasus Korupsi Suap adalah berawal saat Tim penyidik KPK melakukan tangkap tangan terhadap Saiful Ilah (Bupati Sidoarjo) bersama Dua pengusaha kontraktor, yaitu Ibnu Gogur dan M. Totok Sumedi di Pendopo Kabupaten pada Selasa, 7 Januari 2020 sekira pukul 17.00 WIB, dengan mengamankan barang bukti (BB) sebesar Rp350 juta<br /><br />Uang sebesar Rp350 juta itu adalah dari Ibnu Gofur dan M. Totok untuk diberikan ke Bupati Saiful Ilah sebagai “imbalan” atas proyek pembangunan Jalan Candi – Prasung Sidoarjo yang bersumber dari APBD dengan anggaran senilai Rp22.500.000.000 (dua puluh dua milyar lima ratus juta rupiah) yang didapat dan dikerjakan kedua pengusaha kontraktor itu<br /><br />Kemudian tim penyidik KPK juga melakukan penangkapan terhadap Sunarti Setyaningsih, Judi Tetrahastoto dan Sanadjitu Sangadji serta beberapa orang lainnya termasuk 2 wartawan Harian di Surabaya.<br /><br />Namun yang dijadikan sebagai tersangka/terdakwa hanya 6 (enam) orang saja, yaitu Ibnu Gofur, M. Totok Sumedi (Keduanya sudah divonis terlebih dahulu beberapa bulan lalu dan sudah berstatus terpidana 1.8 tahun penjara), Saiful Ilah, Sunarti Setyaningsih, Judi Tetrahastoto dan Sanadjitu Sangadji</p><p style="text-align: justify;"></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiEortHMU_TyWrbhyphenhyphenLHB3qQQOBSZOphB4EeELtibljh5zKELdFqG70UIKtyKreSaauvNackccOwfjh9v2_UFk9rv4x_WTrF6433rhAs_J6FPyush58RHkg8JW2gsDca18BxCWEA7_3WjoU/s761/Saiful.png" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="761" data-original-width="595" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiEortHMU_TyWrbhyphenhyphenLHB3qQQOBSZOphB4EeELtibljh5zKELdFqG70UIKtyKreSaauvNackccOwfjh9v2_UFk9rv4x_WTrF6433rhAs_J6FPyush58RHkg8JW2gsDca18BxCWEA7_3WjoU/w500-h640/Saiful.png" width="500" /></a></div>Ibarat ungkapan, “air mengalir dari atas ke bawah sedangkan uang dari bawah ke atas. Hal itu terlihat dari 15 Kepala Daerah (Bupati/Wali Kota) di Jawa Timur yang terseret kasus Korupsi suap tangkap tangan maupun dari penyidikan KPK sejak tahun 2017, juga menyeret beberapa Kepala Dinas PU dan Pejabat Pengadaan serta Kepala Dinas lainnya karena adanya pemberian uang dari Kepala Dinas selaku Bawahan kepada Bupati/Wali Kota selaku atasan.<br /><br />Diantaranya adalah Kasus Korupsi Suap Tangkap Tangan KPK terhadap Wali Kota Batu dan pejabat Pengadaan;, Kasus Korupsi Suap Tangkap Tangan KPK terhadap Wali Kota dan Ketua serta 2 Waki Ketua DPRD Mojokerto bersama Kepala Dinas PU;, Kasus Korupsi Suap Tangkap Tangan KPK terhadap Bupati Tulungagung bersama Kepala Dinas PU;, Kasus Korupsi Suap Tangkap Tangan KPK terhadap Wali Kota Pasuruan bersama Kepala Dinas PU;, Kasus suap Bupati Mojokerto (penyidikan) yang menyeret Kepala Dinas PU Zaenal Abidin<br /><br />Dari beberapa kasus ini terungkap dalam persidangan, ternyata Dinas PU adalah salah satu “sumber air” bagi Kepala Daerah maupun anggota Dewan. Karena di Dinas PU terdapat ratusan bahkan ribuan proyek APBD yang bernilai milliaran bahkan ratusan yang dapat ‘menghasilkan’ lembaran-lembaran rupiah untuk dinikmati oleh Kepala Daerah” dari para kontraktor sebagai fee proyek karena terjalinya KKN (Kolusi Korupsi dan Nepotisme) sebagai Tim Sukses maupun Tim Relawan si Kepala Daerah<br /><br />Sementara dalam putusannya Majelis Hakim mengatakan, bahwa uang yang diterima oleh terdakwa Sunarti Setyaningsih sebesar Rp225 juta dari Ibnu Gofur dan M. Totok Sumedi adalah hasil urunan, yaitu dari Ibnu Gopur Rp 150 juta, M. Totok Sumedi sebesar Rp 50 juta. Sedangkan uang sebesar Rp 25 juta adalah dari Iwan Setiawan dan Priyanto alias Entuk.<br /><br />Terdakwa Judi Tetrahastoto menerima sebesaar Rp450 juta dan Sanadjitu Sangadji menerima sebesar Rp300 juta. Sedangkan total uang yang diterima terdakwa Saiful Ilah sebesar Rp 600 juta<br /><br />Majelis Haki mengatakan, bahwa penerimaan uang tersebut berkaitan dengan jabatan terdakwa Sunarti Setyaningsih selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) Kabupaten Sidoarjo, sedangkan Judi Tetrahastoto (Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUBMSDA) Kabupaten Sidoarjo dan Sanadjitu Sangadji (Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa) Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo yang berkaitan dengan proyek APBD Kabupaten Sidoarjo yang didapat dan dikerjakan oleh Ibnu Gofur, M. Totok Sumedi, Iwan Setiawan serta Priyanto Pratikno alias Entuk pada tahun 2019<br /><br />Sehingga Majelis Hakim mengatakan, perbuatan terdakwa Sunarti Setyaningsih (terdakwa Sanadjitu Sangadji dan Judi Tetrahastoto) terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana ketentuan Pasal 11 jo pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Rl Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana<br /><br />“Mengdili : 1 (satu). Menyatakan terdakwa Sunarti Setyaningsih terbukti  secara sah dan meyakinkan  bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Rl Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;<br /><br />2 (dua). Menjatuhkan hukuman oleh karena itu dengan hukuman pidana penjara selama satu (1) tahun dan enam (6) bulan, denda sebesar seratus juta rupiah (Rp 100 juta) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama enam (6) bulan,” ucap Ketua Majelis Hakim Cokorda diakhir putusannya<br /><br />Kemudian Majelis Hakim melanjutakan membacakan putusan terhadap terdakwa Sanadjitu Sangadji dan Judi Tetrahastoto<br /><br />“Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Sanadjitu Sangadji (dan Judi Tetrahastoto) oleh karena itu dengan hukuman pidana penjara selama dua (2) tahun,” ucap Ketua Majelis Hakim Cokorda <br /><br />Hukuman pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap Ketiga terdakwa lebih ringan 1 (satu) tahun dari Tuntutan pidana dari JPU KPK, yaitu masing-masing pidana penjara selama 3 (tiga) tahun <br /><br />Namun atas putusan tersebut, Ketiga terdakwa maupun JPU KPK sama-sama mengatakan menerima. (Jen)<br /><p></p>

News Tipikor Kadis PU Sidoarjo, Sunarti Setyaningsih Divonis 1.6 Tahun Penjara, Kabid dan Kabag 2 Tahun

Ket. Foto dari depan, terdakwa Sunarti Setyaningsih, Judi Tetrahastoto dan Sanadjitu Sangadji BERITA KORUPSI .CO – Senin, 5 Oktober 2020, Ma...

»

Terdakwa Saiful Ilah (Bupati Sidoarjo) Sampaikan Pembelaan Dengan Mengutip Arahan Presiden

<p></p><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhjzV_ZICaTIPlIsqvHr8rQVcCBIBW5Zfv-T80d_FpcrxRQzIOH61BeLIIvz72l8rcqpp2JFpIvzS4c6wDPGCacZefycxslmmwouc9krzgorVOQXR1DYaokkSJ90G-a16LKJ3UAYNchj5U/s766/bupati.png" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="766" data-original-width="597" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhjzV_ZICaTIPlIsqvHr8rQVcCBIBW5Zfv-T80d_FpcrxRQzIOH61BeLIIvz72l8rcqpp2JFpIvzS4c6wDPGCacZefycxslmmwouc9krzgorVOQXR1DYaokkSJ90G-a16LKJ3UAYNchj5U/w498-h640/bupati.png" width="498" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto kanan, terdakwa Saiful Ilah. Foto kiri dari atas, terdakwa Sunarti Setyaningsih, Sanadjitu Sangadji dan terdakwa Judi Tetrahastoto</td></tr></tbody></table><p><span style="font-size: large;">#Selain terdakwa Saiful Ilah, Tiga terdakwa lain yaitu Sunarti Setyaningsih, Judi Tetrahastoto dan Sanadjitu Sangadji juga membacakan pembelaannya#</span><br /></p><p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Senin, 21 September 2020, Saiful Ilah selaku Bupati Sidoarjo;, Sunarti Setyaningsih selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) Kabupaten Sidoarjo;, Judi Tetrahastoto (Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUBMSDA Kabupaten Sidoarjo dan Sanadjitu Sangadji selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa) Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo (perkara masing-masing terpisah) adalah terdakwa kasus Korupsi Suap Tangkap Tangan KPK pada tanggal 7 Januari 2020, membacakan pembelaan atau Pledoinya dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tipikor atas tuntan pidana dari JPU KPK<br /><br />Pada persidangan Dua pekan lalu, JPU KPK menuntut dengan pidana penjara selama 4 tahun denda sebesar Rp600 juta subsidair 6 bulan kurungan, dan membayar uang pengganti sebesar Rp600 juta subsidair dipidana penjara selama 1 (satu) tahun<br /><br />Sedangkan terdakwa Sunarti Setyaningsih, dituntut pidana penjara selama 2 tahun denda sebesar Rp100 juta subsidair 6 bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp225 juta dan sudah disita KPK yang diperhitungkan sebagai uang pengganti<br /><br />Sementara untuk terdakwa Judi Tetrahastoto dan Sanadjitu Sangadji, dituntut pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun, denda masing-masing sebesar Rp150 juta subsidair 6 bulan kurungan. Dan membayar sisa uang pengganti sejumlah Rp230 juta dari total Rp450 juta yang diterima terdakwa Judi Tetrahastoto. Sedangkan uang Rp220 juta sudah disita KPK dan diperhitungkan sebagai uang pengganti. Dan bila terdakwa Judi Tetrahastoto tidak dibayar uang pengganti tersebuut maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun.  <br /></p><p style="text-align: justify;"></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhFbSFNajDUJuk-VN4mSMI1zPFRNVG_qcJ1tImMcvYJKSL4NPmLdWKqBaUmw00b38qUYqkH4X6c3rFbfDLE1AdFbks7qnR2wn1TsRTC95UpE9F1IvzS6sOV7wAc_dydEsFNwFFd712NZDY/s768/sunarti1.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhFbSFNajDUJuk-VN4mSMI1zPFRNVG_qcJ1tImMcvYJKSL4NPmLdWKqBaUmw00b38qUYqkH4X6c3rFbfDLE1AdFbks7qnR2wn1TsRTC95UpE9F1IvzS6sOV7wAc_dydEsFNwFFd712NZDY/w640-h360/sunarti1.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Kepada Majelis Hakim, Ketiga terdakwa (Sunarti Setyaningsih, Judi Tetrahastoto dan Sanadjitu Sangadji) mengatakan, bahwa apa yang dilakukannya adalah salah dan memhono kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya. Selain itu, terdakwa juga memohon kepada Majelis Hakim agar permohonannya sebagai JC (Justice Collaborator) karena sudah mengunkap siapa-siapa yang terlibat dalam kasus ini.<br /><br />Berbeda dengan terdakwa Saifil Ilah yang tidak sama sekali mengakui perbuatannya. Tetapi dalam pembelaannya, terdakwa Saiful Ilah justru mengutip arahan Prseiden RI Ir. JokoWidodo dalam acara, Rakornas Indonesia Maju Pemerintahan Pusat dan Daerah di Sentul-Bogor, pada tanggal 13 November 2019<br /><br />“Perlu diketahui, pada undangan dari Bapak Presiden Republik Indonesia, acara Rakornas Indonesia Maju Pemerintahan Pusat dan Daerah di Sentul-Bogor pada tanggal 13 November 2019, yang diikuti oleh Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung RI, Kapolda, Pangdam, Kajati, Danrem, dan semua Kepala Daerah Kabupaten/Kota, Kapolres/Kapolresta, Kajari, Dandim serta Ketua Pengadilan Negeri,” ucap terdakwa Saiful Ilah saat membacakan sebahagian dari pembelaannya.<br /><br />Terdakwa Saiful Ilah melanjutkan, “pada arahan tersebut Bapak Presiden menyampaikan,  bahwa kalau ada persoalan hukum dan itu sudah kelihatan di awal-awal agar dilakukan tindakan preventif dulu, atau diingatkan dulu, jangan ditunggu, kemudian peristiwa terjadi baru di tangkap, yang mana pada saat itu seluruh peserta yang hadir menyetujui arahan dari Bapak Presiden tersebut tidak ada target, kalau bisa dicegah kenapa diperkarakan?,” ucap terdakwa<br /><br />Dari apa yang disampikan terdakwa, sepertinya menyindir KPK karena telah menyeretnya ke Pengadilan TipikorSurabaya yang terletak di wilayah Kabupaten Sidoarjo untuk diadili dihadapan Majelis Hakim setelah tertangkap oleh tim penyidik KPK pada tanggal 7 Januari 2020.<br /><br />Andai saja KPK tidak melakukan kegiatan tangkap tangan terhadap terdakwa pada tanggal 7 Januari 2020, Saiful Ilah pun tidak akan mungkin diadili sebagai terdakwa. Dan tidak Saiful Ilah, bisa jadi hal yang sama akan dialami oleh 14 Kepala Daerah (Bupati/Wali Kota) di Jawa Timur termasuk di berbagai Kabupaten/Kota di Indonesia</div><p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3_OzYYAzFX0vsf04H71p_qDUXEK6zKzcXXyuM-q6RMYVcQYmOqaXQPQEasetHABTO1TUtsp_M3wsw2f_A2QlBVwJhyphenhyphenaMC6A94BgQZ5w_QW_VjkuZODmOjdwLLzXco2PYr6nOF6K8OTNk/s640/2..jpeg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3_OzYYAzFX0vsf04H71p_qDUXEK6zKzcXXyuM-q6RMYVcQYmOqaXQPQEasetHABTO1TUtsp_M3wsw2f_A2QlBVwJhyphenhyphenaMC6A94BgQZ5w_QW_VjkuZODmOjdwLLzXco2PYr6nOF6K8OTNk/w640-h360/2..jpeg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Pertanyaannya. Apakah diatur dalam Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa KPK harus menghubungi Kepala Daerah yang akan menerima suap atau gratifikasi terlebih dahulu agar tidak menerimya? Bukankah Undang-Undang tentang Penyelenggara Negara sudah mengaturnya denga jelas? Lalu salahkah KPK melakukan kegiatan tangkap tangan kepada para Kepala Daerah karena menerima suap ?<br /><br />Selain itu, dalam pembelaanya, terdakwa juga menyampaikan 8 poin terkait kasus yang menjeratnya, yang pertama menegenai permintaan uang kepada OPD (Organisasi Pemerintahan Daerah) atau para Kepala Dinas<br /><br />“Mengenai saya dituduh tukang minta-minta uang kepada OPD-OPD. Ketika mendengar pernyataan itu, didalam pikiran saya yang muncul pertama kali adalah dari mana Jaksa tahu jika saya tukang minta-minta kepada OPD? Apakah Jaksa punya bukti? itu suatu bentuk pembelaan saya dari dalam diri saya pertama kali. Setelah saya ikuti persidangan, saksi-saksi yang datang tidak ada satupun yang menyatakan jika saya tukang minta-minta, kecuali saksi Sunarti dan Sangadji yang dia juga menjadi Terdakwa dalam kasus yang sama. Padahal saya tidak pernah menerima uang dari OPD-OPD kecuali uang honor. OPD selain 3 orang tersebut menyatakan bahwa Bupati Sidoarjo tidak pernah minta-minta uang baik kepada OPD, pengusaha, dan organisasi masyarakat  dengan bukti terlampir,” kata terdakwa<br /><br />Ada yang menggelitik dari pengakuan terdakwa Saiful Ilah yang dibacakan dalam pembelaannya. Terdakwa mengatakan bahwa tidak ada saksi-saksi yang mengakui kalai terdakwa meminta-meminta uang ke OPD-OPD. Tapi disi lain, terdakwa mengakui kalau Sunarti selaku Kepala Dinas PU Kab. Sidoarjo dan  Sangadji (Kabid Dinas PU) yang mengakuinya<br /><br />Memang di dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim, Sunarti mengatakan kalu dirinya masih punya hutang di Koperasi Dinas PU sebesar Rp200 juta, uang itu dipinjam Sunari untuk diberikan kepada Bupati Saiful Ilah.<br /><br />Tidak hanya itu. Terdakwa tidak mengakui terkait pengakuan Sekda A. Zaini dihadapan Majelis Hakim terkait pemberian Emas seberat 50 Gram dari hasil patungan para Kepala Dinas pada tahun 2018 saat terdakwa Saiful Ilah merayakan Ulang Tahun.<br /><br />Justru pertanyaannya adalah, apakah KPK akan menyeret para Kepala Dinas dilingkungan Kabupaten Sioarjo termasuk Sekda A.Zaini yang sekarang mejabat Plh.Bupati sebagi tersangka dalam pemberian Emas kepada terdakwa, dimana terdakwa juga masih terjerat perkara lain?<br /></div><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhVOqg7agxPqschZA_yfDqm9euE_4P5aMH1kjOy1WL4fuN_w6vP7uYTgqXmtgUvAAoyJ3RNRG31Ied0KUfr_DE3Y9xm_4-NrPN8uorjOEOIkcXOC9Ad-bZzta2SjQ9mlFKHWgGfCwd5qEY/s639/IMG20200708135936.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="639" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhVOqg7agxPqschZA_yfDqm9euE_4P5aMH1kjOy1WL4fuN_w6vP7uYTgqXmtgUvAAoyJ3RNRG31Ied0KUfr_DE3Y9xm_4-NrPN8uorjOEOIkcXOC9Ad-bZzta2SjQ9mlFKHWgGfCwd5qEY/w640-h360/IMG20200708135936.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Sekda (Plh. Bupati) Kab. Sidoarjo A. Zaini</td></tr></tbody></table><p></p><p style="text-align: justify;">Hal Kedua yang disampaikan terdakwa Saiful Ilah adalah, bahwa dirinya tak menyangka akan tertangkap KPK pada tanggal 7 Januari 2020.<br />“Mengenai OTT pada tanggal 7 Januari 2020. Saya tidak pernah menyangka jika akhirnya akan seperti ini. Pada saat itu saya tidak tahu jika KPK akan menangkap dan membawa saya sampai ke persidangan ini. KPK datang tiba-tiba dengan menunjukkan kartu dan mengatakan “saya KPK, mana uangnya?”,” ucap terdakwa dengan menirukan perkataan penyidik KPK<br /><br />Terdakwapun melanjutkan, “Saya bingung mau ngomong apa, siapa yang tidak kaget datang-datang ditanya masalah uang?. Yang mulia bisa anda bayangkan, saya tidak pernah terima uang dan ditanya masalah uang, diinterogasi masalah uang yang pada saat itu banyak tamu dan staf saya. Banyak saksi yang ada di dalam ruangan saya pada saat itu, ada 3 orang manajemen media (memorandum) dan OPD lainnya,”<br /><br />Masih lanjut terdakwa, “Pada saat itu yang ada hanya kebingungan, malu sambil berusaha menenangkan diri, padahal Pak Ghopur hanya bicara menyampaikan bahwa saya dapat rejeki dari 3 proyek (Jalan Candi Prasung, Pasar Porong dan Wisma Atlet), dia bilang saya mau bayar hutang hadiah umroh  2 tiket sejumlah Rp50.000.000. Dan saya menolak, jangan, saya sudah membayar dengan uang saya sendiri. Kemudian Pak Ghofur bilang, uangnya  saya titipkan Budiman dan ada tambahan Rp300.000.000 (tiga ratus juta)”.  <br /><br />Trdakwa melanjutkan kejadian tanggal 7 Januri 2020. “Saya Tanya kepada Pak Gofur, lho kok banyak tambahannya, untuk apa? Dijawab Pak Gofur, Deltras kan banyak butuh biaya pak. Kemudian saya jawab, ya serahkan langsung ke Deltras saja, setelah itu Pak Ghofur langsung pulang. Dan saya tidak tahu-menahu  atau tidak pernah melihat atau tidak menerima atas uang sejumlah Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dan saya tidak mengucapankan terima kasih kepada Pak Ghofur. Setelah saya dibawa ke Polda sekitar jam 2 malam tanggal 8 Januari 2020, saya ditanya oleh penyelidik rincian uangnya berapaan? Saya jawab tidak tahu karena saya tidak menerima uangnya, kemudian baru ditunjukan uang tersebut di dalam tas hitam, di dalamnya terisi uang tersebut”.<br /><br />Dari apa yang disampaikan terdakwa Saiful Ilah, Ibnu Goful dan M. Totok Sumedi (keduanya terpidana kasus yang sama) dalam persidangan mengatakan, bahwa uang sebesar Rp350 juta itu adalah untuk terdakwa. <br /><br />Selain itu, Ibnu Gofur, A. Zaini dan Sanadjitu Sangadji selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa) Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo (terdakwa dalam kasus yang sama) mengakui dihadapan Majelis Hakim mengakui, bahwa proyek pekerjaan Jalan Candi Prasung yang didapat dan dikejarjakan oleh Ibnu Gofur adalah karena ada peran terdakwa Saiful Ilah termasuk A. Zaini.<br /></p><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhROLRqNFEnmyVZ9_pPcbX-jI3wtsEBbwFlaNM4qclRw9V5BpTipB5U_7gQl-gS5mvHV_hSDwXTF6hocH7JDRYBIlw3wLHd84yIwtSQd1kzMHEJXVaBXPNH8aNckFVBeJqHmOyPhIahojY/s639/IMG20200708141304.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="639" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhROLRqNFEnmyVZ9_pPcbX-jI3wtsEBbwFlaNM4qclRw9V5BpTipB5U_7gQl-gS5mvHV_hSDwXTF6hocH7JDRYBIlw3wLHd84yIwtSQd1kzMHEJXVaBXPNH8aNckFVBeJqHmOyPhIahojY/w640-h360/IMG20200708141304.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Emas murni pemberian para Kepala Dinas di lingkungan Pemda Kab. Sidoarjo terhadap terdakwa pada tahun 2018 saat terdakwa marayakan ulang tahun</td></tr></tbody></table><p></p><p style="text-align: justify;">Yang Ketiga, lanjut terdakwa. “JPU mengatakan saya telah mengecewakan masyarakat Sidoarjo. Mendengar perkataan itu saya hanya bisa senyum dan berfikir, masak iya saya mengecewakan masyarakat sidoarjo? apa KPK punya data orang yang menangis karena perbuatan saya? itu semua imajinasi saya. Tapi yang jelas terhadap perkataan KPK, bahwa saya mengecewakan masyarakat Sidoarjo, saya sudah punya data yang akan saya lampirkan dalam pembelaan ini. Bahwa saya tidak mengecewakan masyarakat Sidoarjo. Terbukti saya terpilih dan dipilih oleh masyarakat sidoarjo sebagai Bakil Bupati 2 Periode dan Bupati 2 Periode, dan juga terbukti dengan prestasi selama saya menjabat Bupati dari 2010 sampai 2019”.<br /><br />Terdakwa juga menyingung Club Deltras. Menurt terdakwa, bahwa dirinya rela mengeluarkan uang pribadinya hanya untuk masyarakat Sidoarjo agar tetap mempunyai Club Deltras kebanggaannya. Bagaimana tidak, lanjut terdakwa, saya bantu itu club deltras, “orang sidoarjo ngertinya Deltras itu milik Pemda”. Lalu Demo ke Pendopo minta untuk Deltras tidak dijual. Apakah itu yang disebut mengecewakan? Masyarakat menolak dijual, saya mencoba carikan solusi sampai uang pribadi juga keluar untuk kepentingan masyarkat Sidoarjo. Menurut saya itu tugasnya pemimpin.<br /><br />Dari isi pembelaan terdakwa, tak satu katapun yang terucap permohonan maaf maupun pengakuan salah. Yang ada adalah meminta Kepada Majelis Hakim agar membebaskannya dari tuntutan Jaksa KPK. Alasannya, bahwa tuntutan Jaksa dianggap sangat berat dan tidak kuat menjalani tuntutan pidana selama 4 tahun<br /><br />“Akhir kata, mohon kepada yang mulia Majelis Hakim agar supaya membebaskan saya dari tuntutan Jaksa yang sangat berat buat saya. Karena saya tidak kuat harus menjalani tuntutan selama 4 tahun itu. Umur saya sudah 71 tahun, bukan 70 tahun seperti yang dikatakan jaksa.  Saya ingin bersama keluarga, anak dan cucu saya dimasa tua ini,” kata terdakwa<br /><br />Pertanyaanya. Apakah Majelis Hakim Pemgadilan Tipikor Surabaya akan kembali memvonis bebas terdakwa Korupsi, setelah mendengarkan pembelaan yang dibacakan lasung oleh terdakwa Saiful Ilah?. (Jen)<br /></p>

News Tipikor Terdakwa Saiful Ilah (Bupati Sidoarjo) Sampaikan Pembelaan Dengan Mengutip Arahan Presiden

Foto kanan, terdakwa Saiful Ilah. Foto kiri dari atas, terdakwa Sunarti Setyaningsih, Sanadjitu Sangadji dan terdakwa Judi Tetrahastoto #Sel...

»

Terdakwa Korupsi Kembali Divonis Bebas Di Pengadilan Tipikor Surabaya

<p></p><p></p><div style="text-align: left;"><span style="font-size: large;"> “Semula, Panitra Pengganti untuk Perkara Tedakwa Abdulrrachman (mantan Kadinkes Kab. Malang yang menjabat Dirut RSUD Kab. Malang) adalah Erna istri Ma’ruf selaku Penasehat Hukum terdakwa yang kemudian diganti ke Sjahrizal”</span></div><div style="text-align: left;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"> </span><br /></span></div><div style="text-align: left;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhXctwQ3hgRSQ1JY8PSLu1Vb2Fve0Du_Is8Pz-eFY8m1Wk97FRK4JHkxzwMDvLhvdfpWfeM7q3zhUMT5Gcjo4eak44SYdB9jLTdgrhiF4ntIvsomSpS_2dDlOWAEklQm0ztJ5NqPjOcGdE/s1040/2.jpeg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="585" data-original-width="1040" height="362" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhXctwQ3hgRSQ1JY8PSLu1Vb2Fve0Du_Is8Pz-eFY8m1Wk97FRK4JHkxzwMDvLhvdfpWfeM7q3zhUMT5Gcjo4eak44SYdB9jLTdgrhiF4ntIvsomSpS_2dDlOWAEklQm0ztJ5NqPjOcGdE/w640-h362/2.jpeg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"> <span>Terdakwa Abdulrrachman sujud syukur setelah divonis bebas</span></span></td></tr></tbody></table><span style="font-size: large;"></span><div style="text-align: left;"><span style="font-size: large;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody><tr><td style="text-align: left;"><br /></td><td style="text-align: left;"><br /></td><td style="text-align: left;"><br /></td><td style="text-align: left;"><br /></td><td style="text-align: left;"><br /></td><td style="text-align: left;"><br /></td><td style="text-align: left;"><br /></td><td style="text-align: left;"><br /></td><td style="text-align: left;"><br /></td><td style="text-align: left;"><br /></td><td style="text-align: left;"><br /></td></tr></tbody></table></span></div></div><div style="text-align: justify;"><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span>Dalam Dua hari berturut-turut (Selas dan Rabu), Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya memvonis bebas terdakwa Korupsi</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pertama, pada Selasa, 15 September 2020. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang diketuai H. Hisbullah Idris, SH., MH dengan dibantu dua Hakim anggota (Ad Hock) Emma Ellyani, SH., MH dan M. Mahin, SH., MH dan dibantu Panitra Pengganti (PP) Sutris, SH., MH, memvonis bebas Satu dari Empat terdakwa, yaitu Irawan Sugeng Widodo alias Dodik, Direktur PT Maksi Solusi Enjinering (PT MSE) dalam perkara Nomor 30/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Sby Kasus Korupsi pembanungan Pasar Manggisan Kabupaten Jember Tahun 2018 yang menelan anggaran sebesar Rp80.014.300.000 (delapan puluh milliar empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kab. Jember TA 2018 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp1.322.825.475,71 (satu milian tiga ratus dua puluh dua juta delapan ratus dua puluh Lima ribu empat ratus tujuh puluh Lima rupiah koma tujuh puluh satu sen) berdasarkan Laporan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor : SR-181/PW13/5/2020 tanggal 08 April 2020<br /></div><br />Dalam sidang perkara ini, Dua Hakim anggota, yaitu Emma Ellyani, SH., MH dan M. Mahin, SH., MH sependapat membebaskan terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kanupaten Jember. Sedangkan Ketua Majelis Hakim H. Hisbullah Idris, SH., MH meminta agar terdakwa dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi.<br /><br />Namun pada Putusan akhir, Ketua Majelis Hakim H. Hisbullah Idris, SH., MH menjatuhkan hukuman bebas dan memerintahkan kepada Jaksa untuk membebaskan tedakwa dari Rumah Tahanan Negara, dan biaya perkara dibebankan kepada negara.<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEise7f-HO_WZwvxg7m03ukvyIP8pcyfs7oFgSstdcOkjjFFd9L0CfrTjuKPeZJDWXAJbReBxtsjRmmGy4KsGMN8xjmIXj-ztxpf5N4BC4GtVLe5W3FKt9XhH6xy4XhUuY5lmhhAITjtgYE/s1040/4.jpeg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="585" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEise7f-HO_WZwvxg7m03ukvyIP8pcyfs7oFgSstdcOkjjFFd9L0CfrTjuKPeZJDWXAJbReBxtsjRmmGy4KsGMN8xjmIXj-ztxpf5N4BC4GtVLe5W3FKt9XhH6xy4XhUuY5lmhhAITjtgYE/w640-h360/4.jpeg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Kedua, pada Rabu, 16 September 2020. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang diketuai Cokorda Gedearthana, SH., MH dengan dibantu dua Hakim anggota (Ad Hock) yaitu Samhadi, SH dan M. Mahin, SH., MH serta dibantu Panitra Pengganti (PP) Sjahrizal, SH., MH, menjatuhkan hukuman bebas terhadap terdakwa dr. Abdulrrachman., M.Kes selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang (yang menjabat Direktur Utama RSUD Kab. Malang) dalam perkara Nomor 28/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Sby kasus Korupsi Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (selanjutnya disingkat BPJS) Kesehatan Cabang Malang yang merugikan keuangan negara sebesar Rp8.595.017.000 (delapan miliar lima ratus sembilan puluh lima juta tujuh belas ribu rupiah) berdasarkan laporan hasil audit BPKP (Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan) Provinsi Jawa Timur<br /><br />Ada yang menggelitik diawal perkara ini disidangkan, sekaligus menjadi perbincangan kasak kusuk dikalangan awak media, yaitu mengenai Panitra Pengganti (PP). Pada saat perkara ini disidangkan, yaitu pembacaan surat dakwaan  oleh JPU secara Vicon (Vidio Confenrence) pada Rabu, 27 Mei 2020), PP-nya adalah Erna Puji L, SH., MH, istri Ma’ruf salah satu Tim Penasehat Hukum terdakwa dan kemudian digantikan oleh Sjahrizal, SH., MH<br /><br />Pada saat itu (Rabu, 27 Mei 2020), Tim Penasehat Hukum terdakwa tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan atas surat dakwaan JPU, namun mengajukan permohonan pengalihan penahanan terdakwa. <br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEixaX56q7WiAyX0YcxOa_SUqt7-_mcg6BGa9QkN-JNlABAvjwCTYrUmhzGKDDgvGRQ97nUb4ih4RUV4tFqEIKFYBU4khddru9aYfCA3WixoSC_qBJ1Pzxhp85vP_u5uMW_Mp63MGoORqQo/s1280/1.jpeg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEixaX56q7WiAyX0YcxOa_SUqt7-_mcg6BGa9QkN-JNlABAvjwCTYrUmhzGKDDgvGRQ97nUb4ih4RUV4tFqEIKFYBU4khddru9aYfCA3WixoSC_qBJ1Pzxhp85vP_u5uMW_Mp63MGoORqQo/w640-h360/1.jpeg" width="640" /></a>Berdasarkan data yang ada, bahwa terdakwa ditahan oleh Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Malang sejak tanggal 30 Maret - 18 April 2020. Kemudian diperpanjangan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Malang sejak tanggal 09 April - 18 Mei 2020. Perpanjangan Kedua oleh JPU Kejari Kabupaten Malang sejak tanggal 23 April - 12 Mei 2020. Dan penahanan dari Majelis Hakim hingga tanggal 28 juli 2020<br /><br />Permohonan Tim Penasehat Hukum terdakwa membuahkan hasil, pengalihan status terdakwa Abdulrrachman dari Rutan (Rumah Tahanan Negara) Kabupaten Malang menjadi tahanan “Bebas”, terlihat pada persidangan ketiga, Rabu, 10 Juni 2020, dengan agenda pemeriksaan (mendengarkan keterangan) saksi, karena terdakwa Abdulrrachman nongol di gedung pengadil para koruptor dan duduk disamping Tim Penasehat Hukumnya pada saat persidangan berlangsung. <br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> </div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">Sementara dalam persidangan yang berlangsung diruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya, Rabu 16 September 2020 adalah pembacaan surat putusan oleh Majelis Hakim terhadap terdakwa yang didampingi Tim Penasehat Hukumnya serta dihari Tim JPU Kejari Kab. Malang.<br /></div><p style="text-align: justify;">Dalam pembacaan petimbangan putusannya, dibacakan oleh Ketiga Majelis Hakim secara bergantian. Majelis Hakim mengatakan, bahwa dari keterangan saksi,  Kepala Puskesmas dan bendahara Puskesmas se-Kabupaten Malang yang telah menyetor 7 persen dari alokasi dana kapitasi JKN yang diputuskan terdakwa untuk kepentingan kesejahteraan pegawai Dinkes bukanlah perbuatan melawan hukum.<br /><br />Menurut Majelis Hakim, karena hal tersebut berdasarkan aturan yang tertuang dalam Perpres, Permenkes dan SK Bupati Malang Nomor 188 tentang pemanfaatan dana kapitasi sebesar 70 persen. Sehingga, masih 30 persen dana kapitasi jaspel yang terbayar merupakan batasan yang masih wajar.<br /></p><p style="text-align: justify;"></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgoVidblEarjtn0wzSfWsZMVzIqnwAjlUJKStlA7PdkNs9QZ_QAwohtyHM4Bsv_OyxZybpDfciEMQLPJ_5Z7BnqiulCcItWMCMRT8s6Qx4l2BE1WmRznFrP5z1Laz_wzS52UcGcQm2jV5k/s2048/IMG20200916104959.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1155" data-original-width="2048" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgoVidblEarjtn0wzSfWsZMVzIqnwAjlUJKStlA7PdkNs9QZ_QAwohtyHM4Bsv_OyxZybpDfciEMQLPJ_5Z7BnqiulCcItWMCMRT8s6Qx4l2BE1WmRznFrP5z1Laz_wzS52UcGcQm2jV5k/w640-h360/IMG20200916104959.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Padahal, Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 19 Tahun 2014, tanggal 24 April 2014 Tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, yakni :<br /><br />Pada Pasal 3  ayat (2) menyebutkan, Alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk tiap FKTP ditetapkan sekurang-kurangnya 60% dari penerimaan Dana Kapitasi;<br /><br />Pada Pasal 3 ayat (3) menyebutkan, Alokasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar selisih dari besar Dana Kapitasi dikurangi dengan besar alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).<br /><br />Atas dasar Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 19 Tahun 2014, selanjutnya terdakwa membuat usulan kepada Bupati Malang untuk menindak lanjuti Peraturan Menteri tersebut. Selanjutnya Bupati Malang mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Malang Nomor 188.45/95/KEP/421.013/2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang Alokasi Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2015, yakni :<br /><br />1. Pada diktum ketiga menyebutkan, Alokasi dana kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum kedua huruf a, ditetapkan sebesar 70% (tujuh puluh persen).<br /><br />2. Pada diktum keempat menyebutkan, Alokasi dana kapitasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua huruf b, ditetapkan sebagai berikut: a. Obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai maksimal sebesar 15% (lima belas persen); dan; b. Kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya minimal sebesar 15% (lima belas persen).<br /></div><div><p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgBodLtUx1PiiUux4Ym0-U6AfYj-y1sysd0JNDoEq-jwDMguDZwsOcsenSG22Jn8pRmTOzkc0tRu_pGJoZyQ9vCZJOsdvB0rDkl6qfufHkElOSMHf8G4R5zzI5JYpS-6mHjCcPGnxtiOQU/s2048/IMG20200916105041.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1155" data-original-width="2048" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgBodLtUx1PiiUux4Ym0-U6AfYj-y1sysd0JNDoEq-jwDMguDZwsOcsenSG22Jn8pRmTOzkc0tRu_pGJoZyQ9vCZJOsdvB0rDkl6qfufHkElOSMHf8G4R5zzI5JYpS-6mHjCcPGnxtiOQU/w640-h360/IMG20200916105041.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Sedangkan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik Pemerintah Daerah (Pemda), yakni pada Pasal 12 Ayat (1) menyebutkan, bahwa dana Kapitasi JKN FKTP dimanfaatkan seluruhnya untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan<br /><br />Namun Majelis Hakim berpendapat, bahwa terdakwa tidak melakukan penyalahgunaan wewenang dalam pencairan dana kapitasi yang ditransfer ke masing-masing puskesmas. Sebab nota dinas yang dianjukan Kepala Puskesmas kepada Kepala Dinas adalah merupakan administrasi. Karena sudah diklarifikasi oleh kasubag keuangan Dinkes. Dan terdakwa sudah mendisposisikan sesuai aturan<br /><br />Majelis Hakim mengatakan, dari fakta hukum, bahwa Kepala Puskesmas dan bendaharalah yang bertanggung jawab baik formil maupun materil atas dana kapitasi tersebut. <br /><br />“Mengadili ; Menyatakan terdakwa dr. Abdulrrachman., M.Kes tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi dan membebaskan terdakwa dari semua dakwaan penuntut umum” ucap Cokorda Gede Arthana<br /><br />Putusan bebas yang diberikan Majelis Hakim, langsung disambut oleh terdakwa dengan sujud syukur diruang sidang.<br /><br />Sementara Kasi Pidsus Kejari Kabupaten Malang, Agus Hariono akan melakukan upaya hukum kasasi. Agus percaya, bahwa upaya hukum kasasi akan berpihak ke Jaksaan.<br /><br />"Seperti yang kita dengarkan tadi bersama-sama. Tetapi kami pasti akan melakukan upaya hukum kasasi, setelah kami menerima putusan dan kami pelajari,” ucap Agus<br /><br />Seperti yang diberitakan sebelumnya. Pada tahun 2015, 2016 dan 2017 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Puskesmas di Kabupaten Malang mendapatkan Alokasi Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Malang tiap bulannya yang dimanfaatkan seluruhnya untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan, dan dukungan biaya operasional pada FKTP Puskesmas se-Kabupaten Malang.<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjrha5BeqCttUaplTTCkXiEyPnCSdSCRaNTTcSimb__94fOGtH5fsTuDcynl-MnLwesUD152dVXVe3jc2CgMCvhsppmfljQPC1VbRkABH5Oif-xZ2b_BOjJACBfr1Vs8gVy_gnaeWiN9Bw/s2048/IMG20200916105118.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1155" data-original-width="2048" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjrha5BeqCttUaplTTCkXiEyPnCSdSCRaNTTcSimb__94fOGtH5fsTuDcynl-MnLwesUD152dVXVe3jc2CgMCvhsppmfljQPC1VbRkABH5Oif-xZ2b_BOjJACBfr1Vs8gVy_gnaeWiN9Bw/w640-h360/IMG20200916105118.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Besaran alokasi Dana Kapitasi JKN yang diterima FKTP Puskesmas se-Kabupaten Malang dari BPJS Kesehatan Cabang Malang selama kurun waktu 3 (tiga) tahun sejak tahun 2015 sebesar Rp60.106.024.000, tahun 2016 sebesar Rp66.076.121.000 dan 2017 sebesar Rp66.226.209.500 atau total seluruhnya sejumlah Rp192.408.354.500  <br /><br />berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 19 Tahun 2014, tanggal 24 April 2014 Tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, yakni :<br /><br />Sekitar bulan Desember 2014, bertempat di rumah makan Inggil Kota Malang, dalam suatu rapat yang mayoritas dihadiri oleh seluruh Kepala Puskesmas se-Kabupaten Malang, saksi YOHAN CHARLES I LENGKEY, SE., selaku Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang serta beberapa Pejabat Struktural pada Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, terdakwa memberikan perintah lisan kepada seluruh Kepala Puskesmas di Kabupaten Malang agar menyisihkan dana sebesar 10% (sepuluh persen) yang bersumber dari Alokasi Dana Kapitasi JKN yang dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan untuk disetor/diberikan kepada pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Malang setiap bulannya, dengan dalih/alasan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai/non pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang.<br /><br />Atas perintah lisan terdakwa, seluruh Kepala Puskesmas se-Kabupaten Malang keberatan dan meminta untuk dibuatkan regulasi atau peraturan sebagai dasar hukum agar pihak Puskesmas tidak salah atau peraturan sebagai payung hukum.<br /><br />Setelah diadakan rapat di rumah Inggil tersebut, selanjutnya beberapa kali diadakan rapat lagi antara lain di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, karena hasil rapat di rumah Inggil seluruh Kepala Puskemas se-Kabupaten Malang keberatan dengan adanya perintah dari terdakwa.<br /><br />Sehingga akhirnya terdakwa langsung menetapkan atau memutuskan nilai  7% dana yang harus disetorkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Malang.<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgMjyUc_8WsaafQ3LQ0PG4XuhNFYK-9-JaGNd0Znkie-UM7deVqBnpPCwpvGBrEKS8cyQJluzBNMw2jh5BMTW2TbVbaA2nVjjvim5wFgz2DD1GEU7NdQvoSAQ1ojnlfCddohhZz5TyMS_0/s640/Malang.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="364" data-original-width="640" height="364" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgMjyUc_8WsaafQ3LQ0PG4XuhNFYK-9-JaGNd0Znkie-UM7deVqBnpPCwpvGBrEKS8cyQJluzBNMw2jh5BMTW2TbVbaA2nVjjvim5wFgz2DD1GEU7NdQvoSAQ1ojnlfCddohhZz5TyMS_0/w640-h364/Malang.jpg" width="640" /></a></div>Besaran Jasa Pelayanan (Jaspel) Kesehatan Alokasi Dana Kapitasi JKN yang disisihkan oleh Kepala Puskesmas melalui Bendahara Kapitasi Puskesmas se-Kabupaten Malang, yang kemudian disetor/diberikan kepada pihak Dinas Kesehatan Kabupaten sesuai arahan/perintah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang selama kurun waktu 3 (tiga) tahun sejak tahun 2015, 2016, dan 2017, yakni :     <br /><br />1. Puskesmas Ampelgading Rp191,364,000,; 2. Puskesmas Ardimulyo Rp168,875,000,; 3. Puskesmas Bantur Rp171,025,000,; 4, Puskesmas Bululawang Rp278,275,000,; 5. Puskesmas Dampt Rp264,545,000,; 6. Puskesmas Dau Rp164,617,300,; 7. Puskesmas Donomulyo Rp302,524,400,; 8. Puskesmas Gedangan Rp233,194,000,; 9. Puskesmas Gndanglegi Rp211,755,000,; 10. Puskesmas Jabung Rp253,393,000,; 11. Puskesmas Kalipare Rp228,300,000,; 12. Puskesmas Karangploso Rp268,620,000,; 13. Puskesmas Kasembon Rp178,935,000,; 14. Puskesmas Kepanjen Rp 268,629,000,; 15. Puskesmas Ketawang Rp 124,831,000,; 16. Puskesmas Kromengan Rp 113,223,000,; 17. Puskesmas Lawang Rp176,400,000,; 18. Puskesmas Ngajum Rp 222,787,200,; 19. Puskesmas Ngantang Rp97,850,000,; 21. Puskesmas Pagelaran Rp 255,753,000,; <br /><br />2. Puskesmas Pakis Rp421,165,600,;  23. Puskesmas Pakisaji Rp 310,125,000,; 24. Puskesmas Pamotan Rp 39,500,000.; 25. Puskesmas Poncokusumo Rp 305,060,000,; 26. Puskesmas Pujon Rp293,098,000,; 27. Puskesmas Singosari Rp 232,294,000,; 28. Puskesmas Sitiarjo Rp 141,923,000,; 29. Puskesmas Sumbermanjing Kulon Rp 60,226,000,; 30. Puskesmas Sumbermanjing Wetan Rp 204,400,000,; 31. Puskesmas Sumberpucung Rp154,709,000,; 32. Puskesmas Tajinan Rp 201,822,000,; 33.Puskesmas Tirtoyudo Rp 206,047,000,; 34. Puskesmas Tumpang Rp 364,343,000,; 35. Puskesmas Turen Rp 381,972,500,; 36. Puskesmas Wagir Rp212,730,000,; 37. Puskesmas Wajak Rp311,316,000,; 38. Puskesmas Wonokerto Rp132,737,000,; 39. Puskesmas Wonosari Rp170,085,000<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgMpKgg5uGGk6ZwbfxcZPHPyXz-BbN-ihC61vP4uAnrs1G1y8PsqbYOsgtR42a7AUh-ue3lT269yHPIunoGX1L8NRGU0XDsvyw6KqovAHH9mvhG0v-dwEp4tjrR9lcOcp1mB0hlPXDWsGc/s2048/IMG20200916105024.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1155" data-original-width="2048" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgMpKgg5uGGk6ZwbfxcZPHPyXz-BbN-ihC61vP4uAnrs1G1y8PsqbYOsgtR42a7AUh-ue3lT269yHPIunoGX1L8NRGU0XDsvyw6KqovAHH9mvhG0v-dwEp4tjrR9lcOcp1mB0hlPXDWsGc/w640-h360/IMG20200916105024.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Total Jaspel Kesehatan Alokasi Dana Kapitasi JKN yang disisihkan dan disetor oleh seluruh Puskemas se-Kabupaten Malang kepada pihak Dinas Kesehatan Kabupaten selama tenggang waktu 3 (tiga) tahun sejak tahun 2015, 2016, dan 2017 adalah sebesar Rp8.595.017.000 (delapan milyar lima ratus sembilan puluh lima juta tujuh belas ribu rupiah)<br /><br />Penyerahan dana setoran oleh Puskesmas se-Kabupaten Malang yang bersumber dari Alokasi Dana Kapitasi JKN yang seharusnya dimanfaatkan untuk pembayaran Jaspel Kesehatan sesuai dengan perintah lisan terdakwa dengan cara, yakni masing-masing Bendahara Kapitasi Puskesmas se-Kabupaten Malang setelah menerima dana Alokasi Dana Kapitasi JKN dari BPJS Cabang Malang, kemudian mencairkan dana tersebut dari rekening<br /><br /> setelah itu masing-masing Bendahara Kapitasi Puskesmas se Kabupaten Malang datang ke Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, kemudian menyerahkan dana tersebut kepada saksi TITIN HERAWATI selaku staf di Sub. Bagian Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang <br /><br />Setelah saksi TITIN HERAWATI menerima dana tersebut, selanjutnya saksi TITIN HERAWATI menyerahkannya kepada saksi YOHAN CHARLES I LENGKEY, SE.<br /><br />Setelah dana dari seluruh Puskesmas se Kabupaten Malang diterima oleh YOHAN CHARLES I LENGKEY, SE, kemudian saksi YOHAN CHARLES I LENGKEY, SE., mengelola dana tersebut antara lain diberikan kepada ;<br /><br />1. Pegawai maupun non pegawai pada Dinas Kesehatan Kabupaten Malang dengan nilai nominal antara Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) yang diberikan setahun sekali dan pemberian dana tersebut atas kebijakan dari terdakwa bersama dengan saksi YOHAN CHARLES  I LENGKEY, SE.<br /><br />2. kepada terdakwa sesuai dengan permintaan dan kebutuhan terdakwa selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang<br /><br />Serangkaian perbuatan tersebut di atas yang dilakukan oleh terdakwa selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang bersama dengan YOHAN CHARLES I LENGKEY, SE., menyimpang dan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :<br /><br />1. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik Pemerintah Daerah (Pemda), yakni pada Pasal 12 Ayat (1) menyebutkan, bahwa dana Kapitasi JKN FKTP dimanfaatkan seluruhnya untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan. <br /><br />2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun  2014 Tanggal 24 April 2014 Tentang penggunaan dana kapitasi kesehatan Nasional untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah, yakni ;<br /><br />a. Pada Bab II Pasal 3 ayat (1) huruf a yang menyebutkan Dana Kapitasi yang diterima oleh FKTP dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dimanfaatkan seluruhnya untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan ; <br /><br />b. Bab II Pasal 3 ayat (2) yang menyebutkan Alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk tiap FKTP ditetapkan sekurang-kurangnya 60 % dari penerimaan Dana Kapitasi.<br /><br />c. Bab III pasal 4 ayat (1) yang menyebutkan Alokasi dana kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 2 dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang melakukan pelayanan pada FKTP. <br /><br />3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tanggal 20 April 2016, Tentang penggunaan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah, yakni :<br /><br />a. Bab II Pasal 3 ayat (1) huruf a yang menyebutkan Dana Kapitasi yang diterima oleh FKTP dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dimanfaatkan seluruhnya untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan <br /><br />b. Bab II Pasal 3 ayat (2) yang menyebutkan Alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk tiap FKTP ditetapkan sekurang-kurangnya 60 % dari penerimaan Dana Kapitasi.<br /><br />c. Bab III pasal 4 ayat (1) yang menyebutkan Alokasi dana kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 2 dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang melakukan pelayanan pada FKTP. <br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjEUU0LPBSSA7i4llDej5oy8zwIvczzc0OjQ-3rDamSS-xj-MhEkyteukCUuFYzB0Jlzjf5YsIouoExsrYdz1GmoGFtYbE5JfymcjUAEVe8zThWOvLgCdjFQ8MUUPJ18Bc8UzfxW4ddx3g/s2048/IMG20200916110637.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1155" data-original-width="2048" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjEUU0LPBSSA7i4llDej5oy8zwIvczzc0OjQ-3rDamSS-xj-MhEkyteukCUuFYzB0Jlzjf5YsIouoExsrYdz1GmoGFtYbE5JfymcjUAEVe8zThWOvLgCdjFQ8MUUPJ18Bc8UzfxW4ddx3g/w640-h360/IMG20200916110637.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yakni pada bagian Ketiga, Asas umum pengelolaan Keungan Daerah yakni pada :<br /><br />a. Pasal 4 ayat (1) yang menyebutkan Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.  b. Pasal 4 ayat (2) yang menyebutkan Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. </div><div style="text-align: justify;"><br />5. Keputusan Bupati Malang Nomor : 188.45/37/KEP/35.07.013/2017 Tanggal 26 Januari 2017 Tentang Alokasi Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada pusat Kesehatan masyarakat kabupaten Malang tahun anggaran 2017 yakni : </div><div style="text-align: justify;"><br />a. Diktum kedua huruf : a. Alokasi dana kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan; b.Alokasi dana kapitasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan</div><div style="text-align: justify;">c. Diktum Ketiga yaitu Alokasi dana Kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum kedua huruf a ditetapkan sebesar 70 % (tujuh puluh persen). </div><div style="text-align: left;"> </div><div style="text-align: justify;">Berdasarkan laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penggunaan alokasi dana kapitasi JKN yang dimanfaatkan untuk jasa pelayanan kesehatan pada faskes tingkat pertama (FKTP) puskesmas se-kabupaten malang tahun 2015, 2016 dan 2017 yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Provinsi Jawa Timur, diperoleh total kerugian Negara sebesar Rp8.595.017.000 (delapan miliar lima ratus sembilan puluh lima juta tujuh belas ribu rupiah)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: left;">Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi YOHAN CHARLES I LENGKEY, SE., telah memperkaya diri sendiri atau orang lain sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp8.595.017.000 (delapan miliar lima ratus sembilan puluh lima juta tujuh belas ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu.</div><p style="text-align: justify;">Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas diancam pidana dan diatur pada Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 atau Kedua12 huruf e jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP. (Jen)<br /></p></div>

News Tipikor Terdakwa Korupsi Kembali Divonis Bebas Di Pengadilan Tipikor Surabaya

 “Semula, Panitra Pengganti untuk Perkara Tedakwa Abdulrrachman (mantan Kadinkes Kab. Malang yang menjabat Dirut RSUD Kab. Malang) adalah Er...

»