BERITAKORUPSI.CO: Regional

Calo dan Orang Dalam “Terlibat” Pemalsuan Data Paspor? (2)

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhZlijjwHhRG8Y1JmnDVu0PksPgRLyCngOp_39MmmG3uj2QDb3TxQBWsBdLvXzRZFwp1LqzKnK1Oh8jdQsv3_WUhOTiUrSNQOlSoDIs6wuZItHBZFUEQoSTbKw1AhDuHaf9lNsWz3PWugU/s1600/Paspor.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="980" data-original-width="703" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhZlijjwHhRG8Y1JmnDVu0PksPgRLyCngOp_39MmmG3uj2QDb3TxQBWsBdLvXzRZFwp1LqzKnK1Oh8jdQsv3_WUhOTiUrSNQOlSoDIs6wuZItHBZFUEQoSTbKw1AhDuHaf9lNsWz3PWugU/s1600/Paspor.jpg" /></a></div>
“Kepala Kantor Imigrasi Tanjung Perak Romi Yudianto: Kalau mengenai pemalsuan itu urusan Kepolisian, tapi saya belum atau apakah sudah dilaporkan atau belum”   
 
beritakorupsi.co - “Otak” dibalik pemalsuan data Paspor Nomor C0762815, NIKIM 110268961801 No.Reg. 1A11CY3214FSNN terbit pada Kami, tanggal 19 Juli 2018 atas nama “NYM usia di bawah umur” warga Sampang, Jawa Timur yang dikeluarkan Kantor Unit Layanan Paspor Gresik Kantor Imigrasi Kelas 1 Tanjung Perak di Ruko Pasar Grosir Modern Nomer D2/14 Jalan Ambeng-Ambeng, Banjarsari Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik dan kemudian ditarik oleh pihak Imigrasi Kelas I Tanjung Perak setelah diketahui bahwa data dalam Paspor tersebut palsu, dan hingga saat ini belum diketahui. 
 
Dalam data Paspor Nomor C0762815 tanggal 19 Juli 2018, NIKIM 110268961801 No.Reg. 1A11CY3214FSNN atas nama “NYM” warga Sampang, Jawa Timur, tercantum bahwa  “NYM” lahir di Sampang 15 Mei 2000. 
 
Sementara dalam dokumen Ijazah SD (Sekolah Dasar) Tahun Ajaran 2014/2015 atas nama “NYM” terlahir di Sampang, pada Tanggal 14 Mei 2002. Lulus SDN Ketapang Barat 3 Kec. Ketapang Kabupaten Sampang pada Tahun 2015 dengan Nomor Ijazah DN-05 Dd 0499711, Nomor Induk Siswa 994 dan Nomor Induk Siswa Nasional 0027071861, Nomor Peserta Ujian Sekolah 1 - 15 - 05 - 36 - 436 - 010 -7. 
 
Anehnya, Kepala Kantor Imingrasi Kelas I Tanjung Perak Romi Yudianto, justru terkesan melepaskan tanggung jawab dengan mengatakan, bahwa pemalsuan itu adalah urusan Kepolisian, dan belum mengetahui apakah sudah dilaporkan atau belum. 
 
“Saya belum tahu apakah sudah dilaporkan atau belum, kan anggota saya dinas di sana. Apakah anggota saya sudah melaporkan atau nggak saya nggak tahu, cuman saya sarankan agar dilaporkan pemalsuan itu,” kata Romi, Senin, tanggal 8 Oktober 2018 
 
Menurut Romi Yudianto selaku Kepala Kantor Imigrasi (Ka Kanim) Kelas I Tanjung Perak mengatakan, bahwa Paspor tersebut sudah ditarik dan kemudian dilakukan pengguntingan sesuai Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011. 
 
“Jadi gini, Jadi itu ditarik Pspornya sesuai aturan yang ada di kita, terus dilakukan pengguntingan sesuai Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011. Kalau proses masalah pemalsuan itu urusan Kepolisian,” jawab Ka Kanim Kelas I Tanjung Perak Romi Yudianto melalui sambungan Telepon Seluler. 
 
Terkait UU Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang dijelaskan Kepala Kantor Imigrasi  Kelas I Tanjung Perak ini, kemudian wartawan media ini kembali menanyakan tentang Pasal 31 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang berbunyi; Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk berwenang Melakukan penarikan atau pencabutan Paspor biasa, Surat Perjalanan Laksana Paspor, dan surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas yang telah dikeluarkan. 
 
Pada ayat (3) Pasal 31 UU Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian berbunyi; Penarikan Paspor biasa dilakukan dalam hal: a. pemegangnya melakukan tindak pidana atau melanggar peraturan perundang-undangan di Indonesia; atau b. pemegangnya termasuk dalam daftar Pencegahan. 
 
Begitu juga tentang sangsi pidana yang diatur dalam pasal 126 dan pasal 126 huruf c  UU RI No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. 
 
Menanggapi hal itu, Romi Yudianto selaku Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak ini mengatakan, sudah diatur dalam PP dan Permenkum HAM (Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia) Nomor 8 Tahun 2014 tentang tatacara penarikan dan pengguntingan Paspor. 
 
“Jadi gini, sudah diatur lagi dengan PP dan Permenkum HAM (Peraturan Menteru Hukum dan Hak Azasi Manusia) Nomor 8 Tahun 2014 tentang pengguntingan dan tata cara pengguntingan itu. Dan apabila kita melakukan penarikan itu ada dasarnya,” ujar Romi Yudianto. 
 
Yang lebih anehnya, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak Romi Yudianto menjelaskan tentang tatacara penarikan dan pengguntingan Paspor berdasarkan PP dan Pemenkum HAM Nomor 8 Tahun 2014. Sementara dalam PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, pada Pasal 63 ayat (1) berbunyi :  Penarikan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dapat dilakukan kepada pemegangnya pada saat berada di dalam atau di luar Wilayah Indonesia. 
 
Pada ayat ayat Ayat (2) Pasal 63 PP Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian berbunyi : Penarikan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal: a. pemegangnya telah dinyatakan sebagai tersangka oleh instansi berwenang atas perbuatan pidana yang diancam hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau red notice yang telah berada di luar Wilayah Indonesia; atau b. masuk dalam daftar Pencegahan. 
 
Yang lebih anehnya lagi adalah, penarikan dan pengguntingan Paspor Nomor C0762815 tanggal 19 Juli 2018, NIKIM 110268961801 No.Reg. 1A11CY3214FSNN atas nama “NYM” bukan karena pemegangnya telah dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus Tindak Pidana oleh instansi berwenang sesuai bunyi pasal 63 ayat  (2) PP Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. 
 
Melainkan, penarikan dan Pengguntinga Paspor Nomor C0762815 tanggal 19 Juli 2018, NIKIM 110268961801 No.Reg. 1A11CY3214FSNN atas nama “NYM” yang dilakukan oleh pihak Kantor Imigrasi seperti yang sampaikan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perask, adalah karena diketahui, bahwa data dalam Paspor tersebut “palsu”. 
 
Lalu siapa orang dibalik pemalsuan data dalam Paspor  Nomor C0762815 tanggal 19 Juli 2018, NIKIM 110268961801 No.Reg. 1A11CY3214FSNN atas nama “NYM” yang masih di bawah umur. Pada hal proses pengajuan Paspor, melalui beberapa tahapan diantaranya wawancara, sidik jari dan foto sesuai dengan PP PP Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. 
 
Pada pasal 62 ayat (1) PP Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian berbunyi ; Penerbitan Paspor biasa dilakukan melalui tahapan: a. pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 50 ayat (1); b. pembayaran biaya Paspor; c. pengambilan foto dan sidik jari; dan d. wawancara, 
 
Pada ayat (2) Pasal 62 PP Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian berbunyi ; Selain tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dilakukan: a. verifikasi; dan b. adjudikasi. 
 
Sementara, proses keluarnya sebuah Paspor harus mendapatkan ijin dari pusat setelah petugas Imigrasi setempat mengisi formulir serta meng-upload data dokumen pemohon melalui layanan online, seperti yang disampaikan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak saat ditemui di ruang kerjanya di Kantor Imgrasi, Jalan Darmo Indah No. 21 Surabaya. 
 
“Semua dokumen pemohon Paspor di upload melalui Online, dan ada pereujuan dari Pusat,” kata Romi Yudianto. 
 
Bila dilakukan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan persyaratan, pengambilan foto, sidik jari, wawancara, verifikasi dan adjudikasi berdasarkan PP Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, lalau mengapa pihak Imigrasi mengeluarkan Paspor Nomor C0762815 tanggal 19 Juli 2018, NIKIM 110268961801 No.Reg. 1A11CY3214FSNN atas nama “NYM” yang kemudian ditarik dan digunting karena diketahui bahwa data dalam Paspor tersebut “palsu” ? 
 
Apakah ada kerjasama antara calo yang selama ini diisikan bebas keluar masuk ke Kantor Unit Pelayanan Imigrasi di Geresik dengan orang dalam, Sehingga pihak Imigrasi enggan melaporkannya ke pihak Kepolisian ? 
 
Sementara menurut Kepala Unit Pelayanaan Imigrasi Cabang Gresik, Irmansyah Fatriadi terkait laporan ke Kepolisian mengatakan, bukan kapasitasnya. Menurutnya, kapasitasnya adalah hanya menjelaskan, bahwa Paspor Nomor C0762815 tanggal 19 Juli 2018, NIKIM 110268961801 No.Reg.  1A11CY3214FSNN atas nama “NYM” sudah dibatalkan seseuia dengan UU Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 33 dan Permen Nomor 8 tentang Paspor Pasal 30. 
 
“Oh itu klo sudah dibatalkan sesuai dengan UU no 6 tentang keimigrasian psl 33 dan permen 8 ttd paspor psl 30,” ujar Irmansyah Fatriadi, melalui pesan WhastApp 
 
“Oh bkn kapasitas sy buat jawaban, klo sy secara teknis bs yang sy jelaskan td, coba tnya beliau (maksudnya Kepala Imigrasi Kelas I Tanjung Perak Romi Yudianto),” lanjut Irmansyah Fatriadi kemudian. 
 
Selain itu, dalam UU RI No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, ada sangsi pidana bagi pelaku  yang dengan sengaja memberikan surat atau data palsu atau yang dipalsukan atau keterangan tidak benar dengan maksud untuk memperoleh Visa atau Izin Tinggal bagi dirinya sendiri atau orang lain. 
 
Dalam pasal 123 UU RI No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian berbunyi; Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta IDR): a. setiap orang yang dengan sengaja memberikan surat atau data palsu atau yang dipalsukan atau keterangan tidak benar dengan maksud untuk memperoleh Visa atau Izin Tinggal bagi dirinya sendiri atau orang lain; 
 
Pasal 126 UU RI No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian berbunyi; Setiap orang yang dengan sengaja: a. menggunakan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia untuk masuk atau keluar Wilayah Indonesia, tetapi diketahui atau patut diduga. Bahwa Dokumen Perjalanan Republik Indonesia itu palsu atau dipalsukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta IDR); 
 
Huruf c Pasal 126 UU RI No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian berbunyi ; Memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta IDR). (Tim beritakorupsi.co)

News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Calo dan Orang Dalam “Terlibat” Pemalsuan Data Paspor? (2)

“Kepala Kantor Imigrasi Tanjung Perak Romi Yudianto: Kalau mengenai pemalsuan itu urusan Kepolisian, tapi saya belum atau apakah sudah dil...

Siapa Dibalik Pemalsuan Data Paspor Yang Ditarik Imigrasi Tanjung Perak? (1)

19.47 beritakorupsi 0

<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiL1GWimmCFNcjbdzFXJyL1o3ESQnLPiqXvj_MMaRW5aRIJjnUODf5k1Ds6VC1JKWVpP28C63wfjevsai3sDO54-rXmrO0gygtyetnKDgmYJU7kqPJ2xx8vqs9vARDY2SZmVPf2W94ONhk/s1600/Paspor.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="980" data-original-width="703" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiL1GWimmCFNcjbdzFXJyL1o3ESQnLPiqXvj_MMaRW5aRIJjnUODf5k1Ds6VC1JKWVpP28C63wfjevsai3sDO54-rXmrO0gygtyetnKDgmYJU7kqPJ2xx8vqs9vARDY2SZmVPf2W94ONhk/s1600/Paspor.jpg" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"> </td></tr>
</tbody></table>
“Romi Yudianto Kepala Kantor Imigrasi Tanjung Perak : tidak mengetahui apakah sudah dilaporkan ke Polisi atau belum. Selain itu, di UPI cabang Gresik diduga ada 6 orang Calo yang mematok harga antara Rp1.5 - Rp3.5 juta per Paspor” 
 
beritakorupsi.co - “Tidak ada asap kalau tidak ada Api”. Peribahasa ini mungkin tepat dalam kasus penarikan Paspor Nomor C0762815 tanggal 19 Juli 2018, NIKIM 110268961801 No.Reg. 1A11CY3214FSNN atas nama “NYM” warga Sampang, Jawa Timur oleh pihak Kantor Imigrasi Tanjung Perak, Surabaya. Menurut Kepala Kantor Imigrasi (Ka Kanim) Kelas I Tanjung Perak, Romi Yudianto saat dihubungi wartawan media ini pada Senin, tanggal 8 Oktober 2018 mengatakan, bahwa Paspor tersebut sudah ditarik dan kemudian dilakukan pengguntingan sesuai aturan yang ada. “Jadi gini, Jadi itu ditarik Pspornya sesuai aturan yang ada di kita terus dilakukan pengguntingan. Kalau proses masalah pemalsuan itu urusan Kepolisian,” jawab Ka Kanim Kelas I Tanjung Perak Romi Yudianto melalui sambungan Telepon Seluler. Saat ditanya, apakah sudah dilaporkan kepihak Kepolisian?. Menurut Ka Kanim Kelas I Tanjung Perak Romi Yudianto mengatakan, belum mengetahuinya . “Saya belum tahu, kan anggota saya dinas di sana. Apakah anggota saya sudah melaporkan atau nggak saya nggak tahu, cuman saya sarankan agar dilaporkan pemalsuan itu,” jabwa Romi kemudian. Ka Kanim Kelas I Tanjung Perak Romi Yudianto ini menambahkan, Imigrasi sudah melakukan tuganya yang benar. Artinya menarik Paspornya dan dilakukan pengguntingan sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011. Saat ditanya kemudian tentang UU Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, dalam Pasal 31 ayat (1) berbunyi; Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk berwenang Melakukan penarikan atau pencabutan Paspor biasa, Surat Perjalanan Laksana Paspor, dan surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas yang telah dikeluarkan. Ayat (3) berbunyi ; Penarikan Paspor biasa dilakukan dalam hal: a. pemegangnya melakukan tindak pidana atau melanggar peraturan perundang-undangan di Indonesia; atau b. pemegangnya termasuk dalam daftar Pencegahan. Menanggapi pertanyaan di atas, menurut Romi Yudianto selaku Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak ini mengatakan, bahwa apa yang ditanyakan wartawan media ini mengatakan, bahwa sudah diatur dalam PP dan Permenkum Ham Nomor 8 Tahun 2014 tentang tatacara penarikan dan pengguntingan Paspor. “Jadi gini, sudah diatur lagi dengan PP dan Permenkum HAM (Peraturan Menteru Hukum dan Hak Azasi Manusia) Nomor 8 Tahun 2014 tentang pengguntingan dan tata cara pengguntingan itu. Dan apabila kita melakukan penarikan itu ada dasarnya,” ujar Romi. Anehnya, apa yang dijelaskan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak Romi Yudianto adalah tentang tatacara penarikan dan pengguntingan Paspor. Sementara yang ditanyakan yaitu, apakah pihak Kantor Imigrasi sudah melaporkan tentang dugaan pemalsuan data dokumen dalam Paspor Nomor C0762815 tanggal 19 Juli 2018, NIKIM 110268961801 No.Reg.  1A11CY3214FSNN atas nama “NYM” Sementara dalam PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, pada Pasal 63 ayat (1) berbunyi :  Penarikan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dapat dilakukan kepada pemegangnya pada saat berada di dalam atau di luar Wilayah Indonesia. Dan pasal 63 ayat Ayat (2) berbunyi : Penarikan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal: a. pemegangnya telah dinyatakan sebagai tersangka oleh instansi berwenang atas perbuatan pidana yang diancam hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau red notice yang telah berada di luar Wilayah Indonesia; atau b. masuk dalam daftar Pencegahan. Serta pasal 63 ayat (3) Dalam hal penarikan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dilakukan pada saat pemegangnya berada di luar Wilayah Indonesia berupa Paspor, kepada yang bersangkutan diberikan Surat Perjalanan Laksana Paspor sebagai dokumen pengganti yang akan digunakan untuk proses pemulangan. Yang lebih anehnya lagi adalah, penarikan dan pengguntingan Paspor Nomor C0762815 tanggal 19 Juli 2018, NIKIM 110268961801 No.Reg. 1A11CY3214FSNN atas nama “NYM” bukan karena pemegangnya telah dinyatakan sebagai tersangka oleh instansi berwenang atas perbuatan pidana yang diancam hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau red notice yang telah berada di luar Wilayah Indonesia atau masuk dalam daftar Pencegahan sesuai dengan bunyi pasal 63 ayat  (3) PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Melainkan, penarikan dan Pengguntinga Paspor Nomor C0762815 tanggal 19 Juli 2018, NIKIM 110268961801 No.Reg. 1A11CY3214FSNN atas nama “NYM” karena pihak Imgrasi mengetahui adanya dugaan pemalsuan data dalam Paspor tersebut. Lalu siapa orang dibalik pemalsuan data untuk memperoleh Paspor  Nomor C0762815 tanggal 19 Juli 2018, NIKIM 110268961801 No.Reg. 1A11CY3214FSNN atas nama “NYM”, sementara proses pengajuan Paspor berdasarkan PP Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 62 ayat (1) berbunyi ; Penerbitan Paspor biasa dilakukan melalui tahapan: a. pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 50 ayat (1); b. pembayaran biaya Paspor; c. pengambilan foto dan sidik jari; dan d. wawancara, ayat (2) Pasal 62 PP Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian berbunyi ; Selain tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dilakukan: a. verifikasi; dan b. adjudikasi. Sementara keluarnya Paspor menurut Kepala Kan tor Imgrasi Kelas I Tanjung Perak Romi Yudianto sebelumnya mengatakan, bahwa proses pengajuan permohonan Paspor secara Online,  dan ada persetujuan dari Pusat. “Semua dokumen pemohon Paspor di upload melalui Online dan ada pereujuan dari Pusat,” kata Romi. Lalau bagaimana pihak kantor Imgrasi Kelas I Tanjung Perak bisa bobolan data “palsu” dalam Paaspor Nomor C0762815 tanggal 19 Juli 2018, NIKIM 110268961801 No.Reg. 1A11CY3214FSNN atas nama “NYM” yang masih di bawah umur ? Selain itu, dalam UU RI No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, ada sangsi pidana bagi pelaku  yang dengan sengaja memberikan surat atau data palsu atau yang dipalsukan atau keterangan tidak benar dengan maksud untuk memperoleh Visa atau Izin Tinggal bagi dirinya sendiri atau orang lain. Dalam pasal 123 UU RI No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian berbunyi; Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta IDR): a. setiap orang yang dengan sengaja memberikan surat atau data palsu atau yang dipalsukan atau keterangan tidak benar dengan maksud untuk memperoleh Visa atau Izin Tinggal bagi dirinya sendiri atau orang lain; Pasal 126 UU RI No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian berbunyi; Setiap orang yang dengan sengaja: a. menggunakan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia untuk masuk atau keluar Wilayah Indonesia, tetapi diketahui atau patut diduga. Bahwa Dokumen Perjalanan Republik Indonesia itu palsu atau dipalsukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta IDR); Huruf c Pasal 126 UU RI No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian berbunyi ; Memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta IDR). (Tim beritakorupsi.co)

News Pemerintahan Pidana Regional Siapa Dibalik Pemalsuan Data Paspor Yang Ditarik Imigrasi Tanjung Perak? (1)

“Romi Yudianto Kepala Kantor Imigrasi Tanjung Perak : tidak mengetahui apakah sudah dilaporkan ke Polisi atau belum. Selain itu, di UPI ...

ICW : Pimpinan KPK Jangan Berlaku Sewenang-Wenang!

11.28 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJqA26ZRcqptHXPVfXZMWR67T9CPP6KPIyiuNyZD5wXdoNrAKU7a87TwJmLNJmIEykpjXNVGwxBL7byX4vnYyx4WJnWAMu78xRmt5EWWwVCPtaVF_P8vCnzKZHdUdhZWLkSf2XWpYv-7Q/s1600/ICW.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="430" data-original-width="768" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJqA26ZRcqptHXPVfXZMWR67T9CPP6KPIyiuNyZD5wXdoNrAKU7a87TwJmLNJmIEykpjXNVGwxBL7byX4vnYyx4WJnWAMu78xRmt5EWWwVCPtaVF_P8vCnzKZHdUdhZWLkSf2XWpYv-7Q/s640/ICW.png" width="640" /></a></div>
#Rotasi para pejabat eselon II dan eselon III  tersebut diduga dilakukan dengan cacat prosedural dan tidak transparan# 
 
Jakarta, beritakorupsi.co - Selasa, 21 Agustus 2018, ICW dalam siaran Persnya yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi (LBH Jakarta, YLBHI, KontraS, ICW, ILR, PBHI) menyampaikan, bahwa pada tanggal 13 Agustus 2018, publik dikejutkan oleh isu mengenai rotasi 15 Pegawai KPK. Dijelaskan, rotasi para pejabat eselon II dan eselon III  tersebut diduga dilakukan dengan cacat prosedural dan tidak transparan. Polemik ini merupakan sebuah coreng gelap di wajah KPK yang selalu mempromosikan sistem merit, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia pada Kementerian/ Lembaga lain. Tak hanya itu, dengan rencana tetap dilanjutkannya pelantikan yang akan dilakukan pada 24 Agustus 2018, Pimpinan berpotensi besar melanggar bukan hanya kode etik internal KPK, tapi juga sejumlah peraturan seperti PP Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK dan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan bahkan UU KPK itu sendiri. Publik harus kembali mengingatkan bahwa ini bukan kali pertama Pimpinan KPK tidak mengindahkan peraturan di internal lembaganya sendiri, dan diduga kuat melanggar kode etik internal KPK sendiri. Pada Agustus 2017, Pimpinan KPK tidak menindaklanjuti pembangkangan yang dilakukan oleh Brigjen Aris Budiman, selaku Direktur Penyidikan KPK. Yang bersangkutan menghadiri panggilan Pansus Angket KPK, tanpa izin pimpinan. Selain itu, permasalahan yang serupa sempat mencuat pula terkait dengan rencana perpanjangan masa bakti anggota korsa yang diperbantukan ke KPK, demi memasukkan sejumlah alumni KPK, yang secara normatif, tidak memiliki dasar. Masih terkait dengan manajemen sumber daya manusia di KPK, Pimpinan KPK juga melantik Direktur Penuntutan tanpa melalui mekanisme rekrutmen terbuka sebagaimana yang ditempuh saat pengisian posisi Deputi Penindakan. Dari catatan-catatan di atas, dapat dilihat bahwa terdapat tindakan-tindakan yang sebetulnya sudah merupakan pelanggaran serius bukan saja terhadap kode etik maupun peraturan lainnya, tapi terutama terhadap integritas dan marwah KPK. Untuk itu, dapat dipahami bahwa perbuatan Pimpinan KPK ini akan mencederai KPK sebagai sebuah lembaga. Sebagai catatan, jika pelantikan pada 24 Agustus 2018 tetap terjadi, Pimpinan KPK berpotensi besar melanggar sejumlah peraturan. Peraturan-peraturan tersebut adalah, Peraturan KPK RI No 7 Tahun 2013 tentang Nilai-Nilai Dasar Pribadi, Kode Etik, dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam peraturan a quo huruf E angka 4 tentang Kepemimpinan, dijelaskan bahwa Pimpinan KPK wajib menilai orang yang dipimpinnya secara objektif berdasarkan kriteria yang jelas. Dengan tidak mempertimbangkan parameter kriteria yang jelas, maka rotasi ini jelas bersifat subjektif dan cacat prosedur. Rangkaian peristiwa dan pembiaran oleh Pimpinan KPK ini berpotensi melanggar Pasal 10 ayat (1) huruf e dan f UU Nomor 30 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan. Untuk itu, jangan sampai Pimpinan KPK kembali melakukan kekeliruan dengan tetap melantik ke-15 pejabat eselon II dan III KPK yang cacat prosedur, padahal sudah jelas ini bukan kali pertama Pimpinan KPK melakukan perbuatan yang tidak sepantasnya. (*)

Regional Tipikor ICW : Pimpinan KPK Jangan Berlaku Sewenang-Wenang!

#Rotasi para pejabat eselon II dan eselon III tersebut diduga dilakukan dengan cacat prosedural dan tidak transparan# Jakarta, berita k...

ICW : Tolak Gugatan Terhadap Saksi Ahli!

00.20 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEio-pvN6ELX-1SRvIyh1tmcf6jZdRfboGy4fZN7HLB45GZLJqPDhWZSLIVhGV2TzrA7eWOuir13P_7_44sos-Rn_Og1mnF0AE6z2RLaRpCoGeI1mj6eS-zbNkx3GCcm-dILq2MR4zDL6MA/s1600/ICW.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="430" data-original-width="768" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEio-pvN6ELX-1SRvIyh1tmcf6jZdRfboGy4fZN7HLB45GZLJqPDhWZSLIVhGV2TzrA7eWOuir13P_7_44sos-Rn_Og1mnF0AE6z2RLaRpCoGeI1mj6eS-zbNkx3GCcm-dILq2MR4zDL6MA/s640/ICW.png" width="640" /></a></div>
 
#Ancaman terhadap pejuang lingkungan dan antikorupsi semakin serius, dan saat ini sasarannya terhadap ahli penghitungan kerugian lingkungan# 
 
Sumatra Barat, beritakorupsi.co - Pada Rabu, 15 Agustus 2018, ICW dalam siaran Pers yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil & Akademisi Antikorupsi Sumatera Barat menyetakan, bahwa ancaman terhadap pejuang lingkungan dan antikorupsi semakin serius. Saat ini, sasarannya tidak hanya kelompok masyarakat sipil yang aktif melawan kejahatan lingkungan dan korupsi, tetapi juga menerpa ahli perhitungan kerugian lingkungan. Padahal untuk memberikan kesaksian sebagai ahli di Pengadilan adalah bagian dari kewajiban yang diatur dan dilindungi oleh Undang-Undang. Dijelaskan, saat ini seorang ahli perhitungan kerugian dampak lingkungan DR. Ir. Basuki Wasis, M.Si tengah digugat secara perdata, oleh mantan Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam. Sebagaimana diketahui, Nur Alam telah menyandang status sebagai terpidana dalam kasus korupsi dalam pemberian persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi milik PT Anugerah Harisma Barakah (AHB) di pulau Kabaena, Sulawesi Tenggara. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menghukum Nur Alam 12 (dua belas) tahun penjara. Selain itu, hakim juga mewajibkan Nur Alam membayar denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan. Menurut majelis hakim, Nur Alam juga diharuskan membayar uang pengganti Rp 2,7 miliar. Pada tingkat banding, Ketua Majelis Hakim Elang Prakoso Wibowo beserta anggotanya, Zubaidi Rahmat, I Nyoman Adi Juliasa, Reny Halida Ilham Malik, dan Lafat Akbar memperberat vonis Nur Alam menjadi 15 tahun penjara. Selain itu, majelis hakim juga mempertimbangkan keterangan Basuki Wasis. Bahwa tindakan terdakwa yang memberikan persetujuan IUP kepada PT. AHB tanpa prosedur semetinya telah mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan secara massif di Pulau Kabaena. Belum lagi, bila dihitung dengan biaya pemulihan akibat kerusakan lingkungan hidup telah mengakibatkan kerugian yang berskala besar. Putusan ini pada prinsipnya menjadi bukti bahwa, apa yang didalilkan oleh KPK dalam surat dakwaan adalah benar adanya. KPK menyebutkan bahwa korupsi yang dilakukan oleh Nur Alam mengakibatkan kerugian Negara dan kerugian ekologis. Menurut perhitungan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) perkara ini telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar 1.596.385.454.137 rupiah. Sedangkan menurut Basuki Wasis, perkara ini juga mengakibatkan kerugian lingkungan. Yaitu dengan musnahnya atau berkurangnya ekologis/lingkungan, pada lokasi tambang di Pulau Kabaena sebesar 2.728.745.136.000 rupiah. Jika melihat dan menyusuri semua pertimbangan hakim dalam putusan, gugatan perdata yang dilakukan oleh kepada Basuki Wasis tentu saja keliru dan salah alamat. Segala bentuk keberatan terhadap perhitungan yang dilakukan oleh Basuki Wasis sudah tersedia dalam mekanisme pengadilan pidana. Sebagai terdakwa, Nur Alam sudah mendapatkan kesempatan untuk melakukan pembelaan. Bahkan Nur Alam sudah mengajukan 3 (tiga) orang saksi ahli untuk membantah perhitungan Basuki Wasis. Lebih dari itu, proses hukum yang dialami oleh Nur Alam adalah urusan pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK, yaitu urusan Negara dengan pelaku kejahatan yang tidak sama sekali tidak bisa dibebankan kepada Basuki Wasis. Lantas kenapa masih menggugat? Apakah ada urgensinya? Fenomena yang dialami Basuki Wasis hanya merupakan salah satu cerita, betapa rentannya partisipasi dalam pemberantasan korupsi dan memperjuangkan lingkungan dilemahkan. Selain Basuki Wasis, masih banyak ancaman yang diterima oleh masyarakat sipil tidak terkecuali di Sumatera Barat. Pada tanggal 14 Agustus 2018 kemarin, ada masyarakat yang divonis karena dianggap menghasut. Padahal masyarakat tersebut sedang menyuarakan atau mempertanyakan kebijakan pemerintah, terkait kejelasan proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi (geothermal) di Kabupaten Solok. Pada sisi yang lain, Negara menjamin setiap bentuk partisipasi untuk memperjuangkan lingkungan hidup yang lebih baik. Berdasarkan Pasal 66 UU 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup jelas menyebutkan: “Setiap orang yang memperjuangkan hak lingkungan hidup yang baik dan sehat yang didasarkan i'tikad baik tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata”. Dengan kata lain, undang-undang ini seharusnya menjamin partisipasi publik dari ancaman SLAPP (strategic lawsuit against public participation). Koalisi Masyarakat Sipil & Akademisi Antikorupsi Sumatera Barat pun meminta agar;     1. Pengadilan menolak gugatan terhadap Basuki Wasis.     2. Penegak hukum untuk menerapkan prinsip anti-SLAPP dalam melakukan penegakan hukum         khususnya Kepolisian.     3. Mahkamah Agung untuk mengatur lebih lanjut mekanisme publik untuk menangani SLAPP,         mengingat aturan yang sudah ada selama ini, yaitu 36/KMA/SK/II/2013 belum cukup untuk         menjawab persoalan.     4. Mahkamah Agung untuk melakukan sosialisasi kepada hakim yang ada dibawahnya untuk         menerapkan pedoman SLAPP yang sudah berlaku. (*)

Regional Tipikor ICW : Tolak Gugatan Terhadap Saksi Ahli!

#Ancaman terhadap pejuang lingkungan dan antikorupsi semakin serius, dan saat ini sasarannya terhadap ahli penghitungan kerugian lingkung...

drg. Magdalena Nurainy Sitinjak,MM: Melawan Korupsi dan Memperbaiki SDM Masyarakat

08.51 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhGNKlSTx6bYoaOZZhaoFRwOSDcUW6fdOZzP8h4QL6-DH4NETs_yZV2OTyyQcF5G-3PiJYkVOoPuXYaKQpH600k951bjlPP1hYd-RiSyJImcUUz0N5Ldsa9ni5f9V3vp0wcwpkP8QUvJto/s1600/drg.+Magdalena.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="537" data-original-width="228" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhGNKlSTx6bYoaOZZhaoFRwOSDcUW6fdOZzP8h4QL6-DH4NETs_yZV2OTyyQcF5G-3PiJYkVOoPuXYaKQpH600k951bjlPP1hYd-RiSyJImcUUz0N5Ldsa9ni5f9V3vp0wcwpkP8QUvJto/s640/drg.+Magdalena.jpg" width="271" /></a></div>
<div style="text-align: left;">
#Menjadi Caleg bukan tujuan utama, tetapi  sebagai pintu masuk untuk Melawan Korupsi dan memperbaiki SDM masyarakat Kabupaten samosir#</div>
<div style="text-align: left;">
 </div>
beritakorupsi.co - drg (dokter gigi). Magdalena Nurainy Sitinjak,MM, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Landak di Provinsi Kalimantan Barat, memilih meninggalkan profesinya menjadi salah satu Caleg (Calon Legislatif) dari Partai NasDem (Nasional Demokrat) untuk Kabupaten Samosir, dipinggiran Danau Toba yang beberapa bulan lalu ditimpah bencana tenggelamnya kapal KM Sinar Bangun. Selain itu, Sumatra Utara (Sum-Ut) yang terdiri dari 27 Kabupaten Kota itu saat ini menjadi sorotan masyarakat umum karena beberapa Kepala Daerah yang terdiri dari Bupati/Wali Kota, Gubernur dan anggota DPRD-nya terseret ke pusaran kasus Korupsi. Hingga saat ini, KPK telah menyeret 9 Kepala Daerah dan menetapkan 38 anggota DPRD Sumatra Utara menjadi tersangka kasus Korupsi. Ke- 9 Kepala Daerah itu diantaranya; Bupati Labuhan Batu Pangonal Harahap,; Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho bersama Istrinya, Evi Susanti;  mantan Wali Kota Medan Rahudman Harahap,; mantan Wali Kota Siantar Robert Edison Siahaan,; mantan Bupati Nias Selatan Fahuwusa Laia,; mantan Bupati Nias Binahati Benedictus Baeha,; Gubernur Sumut Non-aktif Syamsul Arifin,; mantan Wali Kota Medan  Abdillah, dan  mantan Wakil Wali Kota Medan Ramli Lubis. Sementara menurut drg. Magdalena Nurainy Sitinjak mengatakan, bahwa menjadi Caleg bukan tujuan utamanya, tetapi  sebagai pintu masuk untuk melawan Korupsi dan memperbaiki SDM (Sumber Daya Masyarakat) khususnya di Kabupaten Samosir, dimana kedua orang tuanya dilahirkan. Hal itu disampaikannya menjawab pertanyaan Redaksi beritakorupsi.co, ketika berhasil mewawancarainya melalui telepon selulernya (HP), pada Kamis, 25 Juli 2018. Inilah wawancara singkat antara Redaksi beritakorupsi.co (BK) dengan drg. Magdalena Nurainy Sitinjak,MM  (drg. Magdalena) BK (beritakorupsi.co): Masyarakat sering meranggapan, bahwa politik dan DPR/D sering dipersepsikan sebagai tempat yang “kotor dan Korup”. Disisi lain, anda memilih justru masuk kesana. Apa tanggapan dan visi anda menajadi Caleg ? drg. Magdalena: Saya hanya mengetahui memaluli berbagai media, karena saya maupun keluarga saya bukan orang politik. Saya adalah anak pertama dari Delapan bersaudara, semua tidak ada yang masuk politik termasuk suami saya, pensiunan PNS sebagai Dosen. Seperti yang saya katakan diawal tadi, menjadi Caleg bukan tujuan utama saya, tetapi sebagai pintu masuk untuk melawan yang namanya Korupsi di lembaga legislatif dan meningkatkan SDM (sumber daya manuasi) masyarakat di Kabuoaten Samosir, itulah visi saya menjadi Caleg andai saya terpilih. BK: Kalau tidak salah, jumlah anggota DPRD Kabupaten Samosir dalam Pileg (Pemilihan Legislatif) tahun 2019 nanti sebanyak 25 orang mewakili 8 Kecamatan. Apakah anda yakin bisa sejalan dengan yang lainnya mewujudkan Visi anda ? Lalu bagaimana anda menghadapi masyarakat yang terkadang mengatakan, “ada uang ada suara”. drg. Magdalena: Saya yakin dan saya harus berupaya, bagaimana agar anggota DPRD benar-benar mewujudkan aspirasi masyarakat, bukan sekedar mencari perhatian dengan cara bagi-bagi ini dan itu agar bersedia memilih. Saya melihat kalau masyarakat itu sudah semakin pintar untuk memilih wakilnya di DPRD. Kalau karena sesuatu hal yang diberikan ke masyarakat itu baru bersedia memilih, itu sama saja mereka yang merusak moral para DPRD. BK: Ok. Anda tadi mengatakan meningkatkan SDM, seperti apa?. drg. Magdalena: Saya melihat masyarakat Kabupaten Samosir indah diluar tapi sebaliknya kalau kita menyaksikan langsung. Salah satu contoh yang baru-baru ini saja terjadi, yaitu tenggelamnya kapal yang membuat masyarakat Indonesia khusunya Samosir dan sikitarnya. Kalau saja pemerintah daerah punya SDM dengan didukung Peraturan daerah (Perda), artinya ada pengawasan dan perhatian pemerintah sejak awal. Kemudian kalau kita melihat setiap akhir tahun ajaran baru, berapa puluh orang yang meninggalkan kampung halamannya untuk mencari pekerjaan bagi mereka yang tidak melanjutkan pendidikan. Nah, salah satu yang ingin saya uwujudkan adalah  membuka balai pengobatan dengan menjalin kerjasama denga berbagai pihak, diantaranya RSCM dan RS. Darmais milik Pemda Kab.Samosir, merencanakan program Kapal pelayanan kesehatan keliling Danau Toba. Danau Toba kan sudah menjadi salah satu Wisata Dunia. Kemudian membuka berbagai pelatihan keterampilan dan membentuk Koperasi UKM. Memang tidak mudah, tapi tidak ada yang tidak mungkin kalau kita selalu berusaha. Jangan hanya sekedar memberi janji kepada masyarakat dengan memberi ini itu. (Redaksi)   
   
Bio Data          Nama                           : drg. Magdalena Nurainy Sitinjak,MM          Tempat/tgl. lahir          : Pematang Siantar 17 April 1959          Jabatan Terakhir         : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Landak,   
                                                 Provinsi Kalimantan Barat           Suami                           : Alm. Ir. Sabar M. Silalahi, M.Sc (Pensiunan PNS/Dones)           Anak                            : dr. Glory Arthauli Silalahi   Pendidikan          SD          : Katholik Cinta Rakyat Tahun 1972          S.M.P     : Katholik Cinta Rakyat Tahun 1975          SMAN 3 : Pematang Siantar Tahun 1978          Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatra Utara Tahun 1985          Magister Manajemen Universitas Tanjungpura 2009 Jabatan yang pernah didudukinya;                Ka. Puskesmas Banjar Serasan Tanggal 28 Mei 1996                Ka. Puskesmas Siantan Hulu tanggal 14 Juni 2003                Plt .Ka.Subdin Yankes Tanggal 17 November 2006                Ka.Subdin Yankes anggal 31 Mei 2005                Direktur RSUD Landak Tanggal 31 Mei 2007                Sekretaris Badan PP dan KB Kab. Landak Tanggal 9 Pebruari 2009                Ka Dinas Kesehatan Kab.Landak Tanggal 18 November 2010 Penghargaan Tahun 2000. Sebagai Dokter Teladan 1 Tingkat Kota Pontianak             2013. Juara I Inovasi Otonomi Award sebagai Se- Kalimantan Barat             2015 Juara I Inovasi Pelayanan Publik Se- Kalimantan Barat

News Pidana Regional drg. Magdalena Nurainy Sitinjak,MM: Melawan Korupsi dan Memperbaiki SDM Masyarakat

#Menjadi Caleg bukan tujuan utama, tetapi sebagai pintu masuk untuk Melawan Korupsi dan memperbaiki SDM masyarakat Kabupaten samosir# ...

KPK Harus Tuntaskan Kasus PLTU Riau-1

00.11 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjDgPyr1NYwbxC8JVCPtcSl3yk0YR3NtGgmX4icRBEkchOJjh5GJzz9IZBFb1h_HxJ-FliUDEGklfGG_yc0Iz2Ljf3bZJS6yDhqkShLwB-FwDWNw52Qf5bTQmJ9ClPkslpcsmZdJZ4UZh0/s1600/ICW+..jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="226" data-original-width="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjDgPyr1NYwbxC8JVCPtcSl3yk0YR3NtGgmX4icRBEkchOJjh5GJzz9IZBFb1h_HxJ-FliUDEGklfGG_yc0Iz2Ljf3bZJS6yDhqkShLwB-FwDWNw52Qf5bTQmJ9ClPkslpcsmZdJZ4UZh0/s1600/ICW+..jpg" /></a></div>
#Keterlibatan pihak-pihak yang memiliki kaitan perlu terus didalami# 
Jakarta, beritakorupsi.co - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan anggota DPR RI Eni Saragih sebagai tersangka penerima suap. Penetapan tersangka berkaitan dengan proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1. KPK harus terus dalami keterlibatan pihak-pihak yang memiliki kaitan dengan proyek tersebut. Eni yang merupakan politikus partai Golkar dicokok melalui operasi tangkap tangan (OTT) di rumah Menteri Sosial, Idrus Marham, pada Jumat, 13 Juli 2018 lalu. Dari operasi tersebut KPK menyita uang sebesar Rp 500 juta. Uang tersebut diduga merupakan pemberian dari pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo. Uang diduga diberikan untuk mempermulus proses penandatanganan kerjasama pembangunan PLTU Riau-1, dan ditengarai adalah bagian dari komitmen fee 2,5 persen dari total nilai proyek yang diterima Eni sebesar Rp 4,8 miliar, dan KPP pun turut menetapkan Johannes Kotjo sebagai tersangka. Penangkapan Eni yang dilakukan oleh KPK adalah ujung rangkaian operasi yang sebelumnya dilakukan. Dari hasil penangkapan itu, KPK telah menetapkan 9 (Sembilan) tersangka dari 12 orang yang diamankan, diantaranya terdiri dari anggota DPR, staf ahli, swasta, dan supir. Eni dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juncto pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP digunakan dalam penanganan tindak pidana yang melibatkan lebih dari satu orang. PLTU Riau-1 yang kini menjadi sorotan adalah proyek pembangkit listrik berkapasitas 2 x 300 megawatt. PLTU Riau-1 adalah proyek penunjukkan langsung kepada anak perusahaan PLN, yaitu PT Pembangkitan Jawa-Bali (PJB), kemudian konsorsium proyek adalah Blackgold Natural Resources, sebuah perusahaan batubara multinasional, PT Samantaka Batubara yang merupakan anak perusahaan Blackgold, PT PLN Batubara, PT Pembangkitan Jawa-Bali, dan China Huadian Engineering Co. Ltd. (CHEC). Nilai investasi PLTU Riau-1 sendiri menurut Direktur Utama PLN Sofyan Basir sebesar US$ 900 Juta. PLN memiliki saham sebesar 51 persen dari proyek tersebut. Merespon hal-hal tersebut, ICW meminta KPK untuk segera menuntaskan kasus PLTU Riau-I. KPK perlu menelusuri keterlibatan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan terhadap PLTU Riau-I. Johannes Kotjo diketahui ialah salah satu orang terkaya di Indonesia. Tahun 2016 lalu, ia masuk dalam jajaran 150 orang terkaya RI versi majalah Globe Asia. Jumlah kekayaannya diketahui mencapai US$ 267 juta atau setara dengan Rp 3,7 triliun. Laporan majalah Tempo pada tahun 2000 juga menunjukkan, kedekatan Johannes dengan Keluarga Cendana. Bisnis-bisnis milik Bambang Trihatmodjo banyak dijalankan olehnya dan tersebar di berbagai negara. Eni Saragih diketahui aktif dalam berbagai sayap organisasi Partai Golkar. Wakil Ketua Komisi Energi DPR tersebut juga pernah menjabat sebagai komisaris di dua perusahaan energi, yaitu PT Raya Energi Indonesia dan PT Nugas Trans Energi. Suami Eni, Muhammad Al Khadziq adalah Bupati Temanggung terpilih, dan turut diamankan ketika Eni dicokok oleh KPK. Langkah KPK memeriksa kantor PLN, PT PJB, dan bahkan rumah Direktur Utama PLN Sofyan Basir perlu diapresiasi. Kendati belum tentu terlibat dalam PLTU Riau-I, KPK harus terus mendalami keterkaitan Sofyan Basir dan PLN dengan proyek tersebut. Sejauh ini tercatat sebanyak tiga Direktur PLN telah terjerat kasus korupsi. Adanya keterkaitan perusahaan batubara dengan proyek PLTU Riau-I juga penting untuk diperhatikan. ICW telah mengidentifikasi pemilik sebenarnya/penerima manfaat (Beneficial Owner) dari 10 perusahaan besar batubara di Indonesia dan menemukan nama-nama orang terkaya dan politikus di Indonesia. Oleh sebab itu penting untuk menelusuri pemilik sebenarnya dari perusahaan-perusahaan dan kaitannya dengan kasus PLTU Riau-1. Bukan tak mungkin pihak lain dengan nama besar memiliki keterkaitan, baik itu berasal dari pemerintah, BUMN, swasta maupun lainnya. Kasus PLTU Riau-I juga menunjukkan pentingnya melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek-proyek infrastruktur. Tanpa adanya pengawasan yang baik, celah untuk melakukan praktik-praktik korupsi dalam pembangunan proyek infrastruktur sangat terbuka lebar. Evaluasi dan memperketat pengawasan terhadap proyek-proyek infrastruktur harus segera dilakukan. (*)   
 
 
 
Sumber : Humas ICW (Indonesia Corruption Watch)

News Pemerintahan Regional Tipikor KPK Harus Tuntaskan Kasus PLTU Riau-1

#Keterlibatan pihak-pihak yang memiliki kaitan perlu terus didalami# Jakarta, berita korupsi .co - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) te...

Pengelolaan Batubara Belum Maksimal, Kerugian Negara Diindikasikan Capai Rp 133,6 T

06.25 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirHUIcCA6mTFRf4nYfuaby7kX4yWjNLAJlSPaPPfUYTtCEMQOiQKw_1N2o3DbKfaWO9hwbSgQrqegatds3Nd4LUhMEvd2UNKDL_AnFK4NrtMoibCLhErP4Rn3DDUtYWBMVzDH9ngZ1TnE/s1600/ICW.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="622" data-original-width="1280" height="311" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirHUIcCA6mTFRf4nYfuaby7kX4yWjNLAJlSPaPPfUYTtCEMQOiQKw_1N2o3DbKfaWO9hwbSgQrqegatds3Nd4LUhMEvd2UNKDL_AnFK4NrtMoibCLhErP4Rn3DDUtYWBMVzDH9ngZ1TnE/s640/ICW.jpg" width="640" /></a></div>
Jakarta, beritakorupsi.co - Indonesia Corruption Watch (ICW) melakukan pemantauan terhadap tata kelola batubara di Indonesia. Hasil pemantauan ICW menemukan indikasi kerugian negara dari sektor batubara selama 2006 – 2016 mencapai Rp 133,6 triliun. Dalam kurun waktu tersebut, ICW menemukan adanya indikasi transaksi yang tidak dilaporkan dengan mencapai US$ 27,062 atau setara dengan Rp 365,3 triliun. Dampak dari hal tersebut, ditemukan indikasi kerugian negara dengan jumlah Rp. 133,6 triliun. Indikasi tersebut berasal dari kewajiban perusahaan batubara untuk pajak penghasilan maupun royalti / Dana Hasil Penjualan Batu Bara (DHPB). Hasil pemantauan turut menemukan perbedaan pencatatan data produksi batubara antara Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian ESDM RI. Catatan BPS atas data produksi batubara Indonesia selama periode 2006 – 20015 sebanyak 3.266,2 juta ton. Sementara dalam catatan Kementerian ESDM, total data produksi batubara Indonesia selama periode 2006 – 2015 sebanyak 3.315 juta ton. Dari kedua data tersebut terdapat selisih data produksi sebesar 49,1 juta ton. Perbedaan data turut ditemukan dalam data ekspor antara data Indonesia dan data negara pembeli batubara. Dalam catatan Kementerian Perdagangan RI, selama kurun 2006 – 2016 volume ekspor batubara sebanyak 3.421 ton, sementara data yang dicatat negara pembeli sebanyak 3.1475 ton. Terdapat selisih data ekspor sebanyak 299,8 juta ton. Dari aspek perpajakan, ICW menemukan adanya tingkat kepatuhan pelaporan pajak yang minim dari sektor mineral batubara. Pada tahun 2015, dari sebanyak 4.523 Wajib Pajak (WP) yang diharuskan melapor Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), hanya 3.580 yang melakukan pelaporan. Adapun dalam aspek Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), menurunnya Tax Ratio perlu mendapat sorotan. Sejak tahun 2012 Tax Ratio nasional mengalami penurunan hingga mencapai angka 10,36% di tahun 2016. Sementara tax ratio pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), setelah turut mengalami penurunan sejak tahun 2012, hanya mencapai angka 3,88% di tahun 2016. Permasalahan-permasalahan yang ditemukan dalam tata kelola batubara mesti diberikan perhatian serius. Indonesia adalah salah satu produsen batubara terbesar di dunia. Data BPS menunjukkan, dalam kurun waktu 2006 – 2015 volume produksi batubara di Indonesia mencapai 3.266,2 juta ton. Hal tersebut mengindikasikan pentingnya batubara sebagai salah satu sektor sumber daya alam (SDA) yang dapat memberi pengaruh signifikan terhadap keuangan negara. Tentu akan sangat disayangkan apabila penerimaan negara tidak dapat diterima secara maksimal disebabkan pengelolaan yang buruk. Merespon temuan-temuan tersebut, ICW mendesak pemerintah RI untuk memberi perhatian terhadap perbaikan tata kelola batubara. Besarnya jumlah indikasi kerugian negara semestinya membuka mata Presiden RI dan jajarannya untuk menaruh perhatian sangat serius. Celah-celah yang berdampak pada kerugian negara dari batubara dan sumber daya alam lainnya mesti segera dibenahi. Lebih lagi, ICW mendesak aparat penegak hukum, utamanya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melanjutkan fokus perhatian terhadap sektor sumber daya alam melalui koordinasi dan supervisi. KPK perlu menitikberatkan pada sisi penegakkan hukum dan pengembalian kerugian negara Sementara dalam peluncuran buku dan diskusi dengan thema “Batu Bara dan Ancaman Korupsi” yang diadakan di di Kantor ICW dihadiri Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo dan Dian Patria, Kepala Satgas III Unit Koordinasi dan Supervisi Pencegahan KPK. Indonesia Corruption Watch (ICW) telah melakukan pemantauan mengenai tata kelola batubara di Indonesia. Hasil pemantauan menemukan indikasi kerugian negara sebesar Rp 133,6 triliun. ICW juga menemukan nama-nama elit kaya yang menguasai 10 perusahaan besar batu bara (pemilik manfaat/beneficial owner (BO). Hasil pemantauan telah dirangkum dalam bentuk buku bertajuk “Batu Bara dan Ancaman Korupsi”. Dian Patria (Kepala Satgas III Unit Koordinasi dan Supervisi Pencegahan KPK) menyapaikan, Pencegahan melakukan supervisi terhadap pihak-pihak yang bisa mengarah ke pidana lainnya. “Pencegahan, melakukan supervisi terhadap pihak-pihak yang bisa mengarah ke pidana lainnya. Pemerintah bisa mencabut izin-izin non Clean and Clear (CnC). Kita dapat saling mengisi saja untuk sama-sama mendorong maksimal pajak,” kata Dian Patria Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo juga mengatakan, “Kita sangat prihatin, batubara adalah komoditi yang besar. Jadi jangan hanya digunakan oleh negara luar, tetapi juga dimanfaatkan oleh negara kita sendiri”. ujar Agus (*) 
 
 
Sumber : Indonesia Corruption Watch (ICW), Jakarta, 12 Juli 2018

Pemerintahan Regional Tipikor Pengelolaan Batubara Belum Maksimal, Kerugian Negara Diindikasikan Capai Rp 133,6 T

Jakarta, berita korupsi .co - Indonesia Corruption Watch (ICW) melakukan pemantauan terhadap tata kelola batubara di Indonesia. Hasil pem...

ICW : Revisi PP SDM Berpotensi Ancam Indenpendensi KPK

17.11 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUCBgOxrzw1sCnzyXIwRXtwZNBzV8ffuVg8v8rZjAxtTZOxBhaIaleypKRLGAH4-ZRaFhJTFJ8frPNNMVXmukcjAV4WNj399rqhNgiCkvz4hwTtc4ICcdvz6XDcfDfanhGMEl04w3GU2I/s1600/ICW+..jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="453" data-original-width="640" height="226" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUCBgOxrzw1sCnzyXIwRXtwZNBzV8ffuVg8v8rZjAxtTZOxBhaIaleypKRLGAH4-ZRaFhJTFJ8frPNNMVXmukcjAV4WNj399rqhNgiCkvz4hwTtc4ICcdvz6XDcfDfanhGMEl04w3GU2I/s320/ICW+..jpg" width="320" /></a></div>
#Tidak ada urgensi atau hal mendesak untuk mengubah PP SDM KPK# 
 
Jakarta, berititakorupsi.co - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang menyiapkan Revisi tentang Peraturan Pemerintah Nomor tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK (PP 63 Tahun 2005 jo PP No 103 Tahun 2012). Salah satu isu krusial dalam Revisi PP SDM KPK tersebut adalah perpanjangan masa tugas Jaksa yang bekerja di KPK. Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, alasan dilakukan revisi PP SDM KPK tersebut karena melihat beban KPK yang tambah banyak, sedangkan Jaksa banyak yang harus kembali ke Kejaksaan Agung. Jaksa di KPK sepanjang belum diminta oleh Kejaksaan Agung sebaiknya tidak dikembalikan ke instansi asal. Agus Rahardjo juga membantah bahwa proses penyusunan ini dilakukan secara diam-diam. Terhadap rencana Revisi PP SDM KPK ini, Indonesia Corruption Watch (ICW) memberikan beberapa catatan. Pertama, ketentuan PP SDM KPK yang saat ini berlaku masih cukup ideal sehingga tidak urgen atau tidak ada alasan mendesak untuk dilakukan revisi. Berdasarkan PP SDM KPK yang saat ini berlaku pada intinya menyebutkan syarat batasan waktu pegawai negeri yang dipekerjakan di KPK adalah paling lama 10 tahun. Hal ini dapat dilihat dari PP SDM KPK khususnya pasal 5 Ayat (3) yang menyebutkan, masa penugasan Pegawai Negeri yang dipekerjakan pada Komisi selama 4 (empat) tahun. Pasal 5 Ayat (4) dan Ayat (5) pada intinya menyatakan, masa penugasan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) tahun dan dilakukan 2 (dua) tahap, tahap pertama paling lama 4 (empat) tahun dan tahap kedua paling lama 2 (dua) tahun, setelah Pimpinan Komisi berkoordinasi dengan pimpinan instansi asal.    Kedua, Pimpinan KPK sebaiknya tidak bertindak terburu-buru dalam melakukan Revisi PP SDM KPK sebelum adanya kajian yang akuntabel dan demi menjaga independensi KPK. Dalam catatan ICW, salah satu ancaman terhadap independensi KPK justru berasal dari internal KPK sendiri, yaitu berkaitan dengan potensi loyalitas ganda dari pegawainya yang berasal atau diperbantukan dari instansi lain. Potensi loyalitas ganda ini memberikan pengaruh tidak maksimalnya KPK dalam upaya pemberantasan korupsi di intansi penegak hukum seperti di Kejaksaan dan Kepolisian. Untuk menghindari ancaman terhadap independensi ini, maka idealnya penyidik KPK adalah penyidik yang juga independen dalam artian, penyidik yang diseleksi dan diangkat sendiri oleh KPK dan bukan berasal dari anggota Kepolisian atau Kejaksaan yang masih berdinas. Ketiga, upaya perpanjangan masa tugas jaksa di KPK dapat dimaknai sebagai upaya memberikan keistimewaan terhadap Jaksa di KPK. Kondisi ini nantinya dapat menimbulkan kecemburuan dari pihak lain (misal penyidik asal Kepolisian, baik yang masih berdinas di KPK atau sudah kembali ke instansi asalnya) dan akan menuntut hal yang sama kepada pimpinan KPK. Muncul pula kesan bahwa rencana Revisi PP SDM KPK merupakan desakan atau pesanan dari pihak-pihak yang akan berakhir masa tugasnya di KPK. Keempat, hingga saat ini belum ada upaya sosialisasi atau publikasi dari Rancangan Revisi PP SDM KPK sehingga wajar saja jika publik mencurigai bahwa proses pembahasan revisi aturan tersebut dilakukan secara tertutup. Muncul kesan Pimpinan KPK berupaya menjauhkan publik untuk terlibat dalam memberikan masukan terhadap Rancangan Revisi PP SDM KPK tersebut. Jikapun ingin melakukan proses Revisi PP SDM KPK, maka pimpinan KPK sebaiknya melibatkan ahli (expert) dibidangnya dan tidak justru melibatkan pihak-pihak yang berpotensi menimbukkan konflik kepentingan. (Redaksi)

Regional Tipikor ICW : Revisi PP SDM Berpotensi Ancam Indenpendensi KPK

#Tidak ada urgensi atau hal mendesak untuk mengubah PP SDM KPK# Jakarta, beritita korupsi .co - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seda...

Ledakan Bom Di Tiga Gereja Surabaya Menewaskan 11 Korban Meninggal

15.16 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi1PdGrNQTDYcc4r_cZtkEJZ3rXM0xDtQG8L38C_LWGnbXxTq5NJJrpqC4DMTvHVYpHybTgcAXRsodOomGl8GnG5J9EBrrb7sFy4gUJaFP_xrndrggUetgnWuqTAcAIPtefIF3DwD1wyS4/s1600/BOM.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="429" data-original-width="465" height="590" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi1PdGrNQTDYcc4r_cZtkEJZ3rXM0xDtQG8L38C_LWGnbXxTq5NJJrpqC4DMTvHVYpHybTgcAXRsodOomGl8GnG5J9EBrrb7sFy4gUJaFP_xrndrggUetgnWuqTAcAIPtefIF3DwD1wyS4/s640/BOM.jpeg" width="640" /></a></div>
 beritakorupsi.co – Minggu, 13 Mei 2018, warga Surabaya Khususnya jemaat di 3 Gereja berduka, akibat ledakan bom yang terjadi. Akibat ledakan ini, 11 orang meninggal dunia dan 41 orang mengalami luka termasuk 2 anggota Kepolisian. Lokasi pertama terjadi di Gereja Katolik Santa Maria Tak Bercela di Jalan Ngagel Madya Utara Surabaya, dan kedua di Gereja Kristen Indonesia (GKI) di Jalan Diponegoro 146 Surabaya serta ketiga di Gereja Pantekosta Pusat Surabaya (GPPS) di Jalan Arjuna Surabaya. Hal itu disampaikan Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol. Frans Barung dalam jumpa persnya, Minggu, 13 Mei 2018. “Untuk sementara ada 11 korban meninggal dan 41 orang luka-luka termasuk 2 anggota Kepolisan. Sekarang dirawat di 3 Rumah sakit,” ucap Kombes Pol Frans. Sementara berdasar informasi, akibat ledakan di GPPS, 5 mobil dan 30 motor terbakar. 2 Mobil pemadam kebakaran dikerahkan di lokasi, dan saat ini lokasi sudah disterilkan oleh petugas Kepolisian Polda Jatim. Hingga saat ini, Petugas Kepolisian Jawa Timur masih melakukan sterilisasi serta penyelidikan terjadinya aksi teroris di 3 lokasi Gereja di Surabaya umumnya di Jawa Timur untuk memberikan rasa aman terhadap masyarakat.  (Redaksi)

Regional Ledakan Bom Di Tiga Gereja Surabaya Menewaskan 11 Korban Meninggal

berita korupsi .co – Minggu, 13 Mei 2018, warga Surabaya Khususnya jemaat di 3 Gereja berduka, akibat ledakan bom yang terjadi. Akibat l...

Jalan Desa Rusak Parah, Bupati Samosir “Tutup Mata”

03.22 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhnA5FhH-SmiwZmc-h1vADJrwNl9d8ArzBID5SnOQH3e-e-mG84VmQriWnAYU_cLRmEo0szkpdKjsB1Cew7Z-9-sQEk85xLn-fCLHBjcEWbyH4_CYOvFPH5YV4HLmQING8MHglf6bVsROs/s1600/Jalan+rusak+parah+di+Desa+Tangga+Bosi+Kecamatan+Onanrunggu%252C+Kabupaten+Samosir%252C+Sumatra+Utara.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1024" data-original-width="1024" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhnA5FhH-SmiwZmc-h1vADJrwNl9d8ArzBID5SnOQH3e-e-mG84VmQriWnAYU_cLRmEo0szkpdKjsB1Cew7Z-9-sQEk85xLn-fCLHBjcEWbyH4_CYOvFPH5YV4HLmQING8MHglf6bVsROs/s640/Jalan+rusak+parah+di+Desa+Tangga+Bosi+Kecamatan+Onanrunggu%252C+Kabupaten+Samosir%252C+Sumatra+Utara.jpg" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co – “Oh…Masih banyak lagi yang rusak lebih parah dari ini banyak…iya itulah…kemampuan keuangan kita sangat terbatas…,”. Kalimat diatas adalah jawaban dari Bupati Samosir Rapidin Simbolon melalui pesan WhatsApp saat dihubungi Redaksi beritakorupsi, terkait kondisi Jalan yang rusak para di Desa Tangga Bosi, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir, Sumatra Utara, Kamis, 3 Mei 2018. Saat ditanya lebih lanjut, apakah anggaran tahun 2018 tidak ada untuk perbaikan Jalan ?. Namun menurut orang nomor satu di Kabupaten Samosir ini harus melihatnya dulu. “Oh….nanti kita cek dulu,” jawabnya singkat. Kondisi jalan yang rusak parah di Desa Tangga Bosi, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir ini menjadi viral diperbncangkan oleh masyarakat di media sosial sejak setahun lalu. Hal itu diakui salah satu warga saat menghubungi Redaksi beritakorupsi.co melalui telepon seluler, Kamis, 3 Mei 2018. “Itu memang sudah setahun lalu, tapi sampai sekarang tidak ada realisasi dari Pemerintah Samosir,” kata P. Silitonga. Anehnya, Bupati Samosir mengakui namun tidak ada upaya untuk memperbaikinya, bahkan sepertinya “menutup mata” melihat kondisi jalan tersebut. Alasannya karena keterbatasan anggaran. Lalu Dana Desa kemana ? Yang lebih anehnya lagi, Rapidin Simbolon justru pada awal tahun 2018 mengirimkan pesan melalui WhatsApp ke Redaksi beritakorupsi.co terkait Pendapatan Asli Derah (PAD) tahun 2017 yang meningkat bila dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 81 persen. Disisi lalin, Pemda Samosir lebih mengutamakan pengadaan Bus (Moda transportasi khusus) dari Samosir ke Bandara Udara Silangit, Siborong-borong. Pemda Samosir sepertinya lebih mengutakan pembangunan pariwisata tanpa “memperdulikan” pembangunan infrastruktur seperti perbaikan jalan, yang diakuinya banyak jalan yang rusak parah, namun tak punya anggaran. (Redaksi)

Pemerintahan Regional Jalan Desa Rusak Parah, Bupati Samosir “Tutup Mata”

berita korupsi .co – “Oh…Masih banyak lagi yang rusak lebih parah dari ini banyak…iya itulah…kemampuan keuangan kita sangat terbatas…,”. ...

Peran aktif Babinsa Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan

22.16 beritakorupsi 0

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpZsQXBnbUFgHmGo4NQyHz9sM8VuM0Uo5JcsLhk1xJmXfPiKpJCllPBNmHhYPtQ3yuTQyTs3gahylksqmt_B3ggEF3eZnKebHkLDKduTAUp5sdnXyBRic3Y3263DhBlzZi514uphv08Q8/s1600/Koramil+081211+Kedungpring.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="563" data-original-width="1000" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpZsQXBnbUFgHmGo4NQyHz9sM8VuM0Uo5JcsLhk1xJmXfPiKpJCllPBNmHhYPtQ3yuTQyTs3gahylksqmt_B3ggEF3eZnKebHkLDKduTAUp5sdnXyBRic3Y3263DhBlzZi514uphv08Q8/s640/Koramil+081211+Kedungpring.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Anggota Koramil
0812/11 Kedung Pring bersama petani panen padi</td></tr>
</tbody></table>
Lamongan, beritakorupsi.co - Kodim 0812 lamongan menerjunkan langsung Babinsanya Sertu M Amzah beserta anggota Koramil 0812/11 Kedung Pring, untuk melaksanakan pendampingan panen padi di Desa Blawirejo, Kec Kedungpring Kab lamongan, Kamis 15 Maret 2018. 
 
“Pendampingan Babinsa dalam melaksanakan panen padi itu merupakan tugas dan tanggung jawab Babinsa dalam membantu masyarakat mewujudkan program pemerintah dalam swasembada pangan berkelanjutan,” ujar Danramil 0812/11 
 
“Dengan adanya kegiatan pendampingan dari para Babinsa Diharapkan hal ini terus berlanjut sehingga para petani bisa ikut menciptakan swasembada pangan secara nasional”, pungkas Danramil. 0812/11 
 
Sementara itu, Rudi pemilik Sawah mengatakan, sangat senang dengan adanya bantuan dari Babinsa yang terjun langsung untuk membantu para petani saat panen padi, dan juga memberikan bimbingan tentang cara bertani agar hasil yang didapat bisa maksimal. 
 
“Kita sangat senang dengan adanya bantuan dan pendampingan dari Babinsa, yang sekaligus membrikan bimbingan tentang cara bertani agar dapat hasil yang maksimal,” ujar Rudi. (*) 
 
Sumber : Pendim 0812 Lamongan.

Regional Peran aktif Babinsa Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan

Anggota Koramil 0812/11 Kedung Pring bersama petani panen padi Lamongan, berita korupsi .co - Kodim 0812 lamongan menerjunkan langsung...

ICW : Lanjutkan Proses Hukum, KPK Harus Tolak Permintaan Menkopolhukan

22.09 beritakorupsi 0

#Terkait agar KPK menunda penetapan tersangka para calon kepala daerah yang terindikasi korupsi hingga proses pilkada berakhir# 
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjMHYKYcTTr2YRgBUqOaUQIGHuNcbG_AEJF84JhDbVaAsnS0wZbHsndXixNmBR-WEC9VuuOIDfyEJuEcD3fgR3mKeZ1lpSISkvhTZrLfF4ZprnH4SgBUvLg_PILC5xvz86O4r1WTj9nJ70/s1600/ICW+-+Copy.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="1085" height="452" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjMHYKYcTTr2YRgBUqOaUQIGHuNcbG_AEJF84JhDbVaAsnS0wZbHsndXixNmBR-WEC9VuuOIDfyEJuEcD3fgR3mKeZ1lpSISkvhTZrLfF4ZprnH4SgBUvLg_PILC5xvz86O4r1WTj9nJ70/s640/ICW+-+Copy.jpg" width="640" /></a>Jakarta, beritakorupsi.co – Lembaga Swadaya Masyarakat Indonesia Corruption Watch (LSM ICW) meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar tetap melanjutkan penangan kasus dugaan Korupsi yang melibatkan calon Kepala Daerah tanpa harus menunggu Pilkada 2018 berakhir. Hal itu disampaikan ICW melalui siaran Pers tertelisnya, Senin, 12 Maret 2018, terkait pernyataan Menkopolhukam Wiranto yang enyatakan, agar KPK menunda penetapan tersangka bagi para calon kepala daerah yang terindikasi korupsi hingga proses pilkada berakhir. Pernyataan ini disampaikan setelah Pemerintah bersama instansi terkait (KPU dan Bawaslu) menggelar rapat koordinasi khusus (rakorsus) Pilkada 2018. Sekalipun hadir di dalam rapat tersebut, pihak KPU kemudian mengklarifikasi bahwa tidak pernah mengusulkan wacana tersebut kepada pemerintah maupun turut memberikan persetujuan. Sehingga dapat dimaknai, justru wacana tersebut muncul dari satu arah yakni pihak pemerintah. Pernyataan tersebut sesungguhnya berlawanan dengan upaya menjadikan proses demokrasi (Pilkada) sebagai mekanisme menciptakan pemerintahan bersih. Sebab sesungguhnya pilkada menjadi ajang bagi masyarakat untuk memilih pemimpin mereka untuk 5 tahun yang akan datang. Manakala kontestan Pilkada tersebut merupakan orang yang bermasalah seperti terindikasi korupsi, seharusnya proses hukum bisa membantu masyarakat agar tidak salah pilih pemimpin daerah mereka. Jika pemerintah berada dalam garis yang jelas dalam mendukung upaya pembernatasan korupsi, maka sesungguhnya pernyataan seperti ini harus dihindari. Lebih lanjut lagi, pernyataan dan usulan ini bisa dimaknai sebagai upaya secara tidak lansung untuk mengintervensi proses hukum. Seharusnya pemerintah bisa membedakan wilayah proses politik dan wilayah proses hukum yang tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Pemerintah juga tidak perlu ragu, proses hukum yang dijalankan KPK tidak akan menghentikan proses politik. Pada faktanya, penetapan tersangka oleh KPK terhadap 5 calon kepala daerah 2018 tidak menghentikan atau mengganggu tahapan pilkada yang akan dilaksanakan daerah tersebut dan juga tidak menciptakan gangguan keamanan. KPK Harus Mengabaikan Permintaan Menkopolhukam tersebut harus diabaikan oleh KPK. Pada saat yang sama, ICW juga meminta kepada KPK untuk lebih berhati hati (prudent) dalam memproses calon kepala daerah yang terindikasi korupsi dan tidak terbawa dalam arus politik. JIka memang telah memiliki dua alat bukti, segera tetapkan pelaku menjadi tersangka. ICW menilai ada 3 alasan bagi KPK untuk mengabaikan dan menolak permintaan Menkopolhukan tersebut. Pertama, KPK adalah Lembaga Negara Independent yang dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bebas dari intervensi kekuasaan manapun (Pasal 3 UU KPK). Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tidak dapat meminta untuk mempercepat, menunda atau bahkan menghentikan proses hukum yang dilakukan KPK. Kedua, Pemerintah telah mencampuradukkan proses politik dengan proses hukum. Penyelengaraan Pilkada merupakan proses politik yang tidak boleh menegasikan dan menyampingkan proses hukum. Sebab konstitusi menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dan Ketiga, Proses hukum oleh KPK bagian dari cara untuk menghadirkan para calon pemimpin daerah yang berkualitas dan berintegritas. Sebab mekanisme ini yang tidak dilakukan oleh partai dalam menjaring kandidat yang akan mereka usung. (*) Sumber : Indonesia Corruption Watch (ICW)

Regional ICW : Lanjutkan Proses Hukum, KPK Harus Tolak Permintaan Menkopolhukan

#Terkait agar KPK menunda penetapan tersangka para calon kepala daerah yang terindikasi korupsi hingga proses pilkada berakhir# Jakarta, b...

ICW : Kepolisian Harus Mengusut Tuntas Kasus BAPETEN, Meskipun Kerugian Negara Telah DIkembalikan

22.01 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjMHYKYcTTr2YRgBUqOaUQIGHuNcbG_AEJF84JhDbVaAsnS0wZbHsndXixNmBR-WEC9VuuOIDfyEJuEcD3fgR3mKeZ1lpSISkvhTZrLfF4ZprnH4SgBUvLg_PILC5xvz86O4r1WTj9nJ70/s1600/ICW+-+Copy.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="1085" height="452" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjMHYKYcTTr2YRgBUqOaUQIGHuNcbG_AEJF84JhDbVaAsnS0wZbHsndXixNmBR-WEC9VuuOIDfyEJuEcD3fgR3mKeZ1lpSISkvhTZrLfF4ZprnH4SgBUvLg_PILC5xvz86O4r1WTj9nJ70/s640/ICW+-+Copy.jpg" width="640" /></a></div>
Jakarta, beritakorupsi.co – Berawal dari laporan Lembaga Swadaya Masyarakat Indonesia Corruption Watch (LSM ICW) ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri beberapa bulan lalu, terkait adanya dugaan Korupsi dalam pengadaan barang laboratorium radiasi alat XRF Spectrometry di Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten), ICW pun menuntut Mabes Polri untuk tetap mengusut kasus tersebut. Hal itu disampaikan ICW dalam siaran Persnya, Rabu 14 Maret 2018 ICW mendesak agar Kepolisian harus menunjukkan Surat Telegram Rahasia (STR) yang menyatakan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara yang dikembalikan akan menghapus pidana. Sebab pasca adanya Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Dalam Negeri dengan Kejaksaan dan Kepolisian, Komjen Pol Ari Dono selaku Kabareskrim menyampaikan kepada awak media bahwa sudah mengeluarkan STR jajaran bahwa jika kasus korupsi yang masih dalam tahap penyelidikan dan tersangka telah mengembalikan kerugian negara maka akan dihapuskan pidananya (detik.com, 28/02). Kemudian Kabareskrim mengklarifikasi pernyataannya dengan mengungkapkan bahwa pernyataan yang disampaikan beberapa waktu lalu adalah opini pribadi. Lantas jika memang hal tersebut adalah opini pribadi namun STR sudah terlanjur dikirimkan ke jajaran Kepolisian seluruh Indonesia, maka STR tetap bisa dijadikan acuan penyidik dalam menghentikan penanganan perkara korupsi yang kerugian negaranya dikembalikan. Oleh karena itu, ICW meminta salina STR pada Humas Mabes Polri jika telah ditarik atau dicabut harus diumumkan ke publik. ICW juga mengajukan surat pencabutan atau penarikan STR tersebut. Hal ini memicu keresahan masyarakat bahwa akan ada potensi kasus “digantung” ketika para pihak telah mengembalikan kerugian negara. Potensi penggunaan STR sebagai dasar penghentian kasus ditemukan dalam penanganan perkara pengadaan barang di Bapeten tahun 2013 yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Pengadaan barang Bapeten tahun 2013 memiliki tiga paket pengadaan senilai Rp 17,8 miliar. Salah satu paketnya ialah pengadaan alat laboratorium radiasi yang mengadakan alat XRF Spectrometry seharga Rp 3,5 miliar. ICW pada 6 April 2017 melaporkan kasus dugaan korupsi pengadaan alat laboratorium radiasi XRF Spectrometry di BAPETEN tahun anggaran 2013 dan sedang ditangani oleh Polda Metro Jaya. Namun kasus tersebut  tidak dinaikkan ke tingkat penyidikan karena kerugian negara sudah dikembalikan oleh para pihak. Sampai saat ini, kasus ini masih menggantung alias tidak dinaikkan ke penyidikan dan belum terbit SP3. STR dikhawatirkan dijadikan dasar untuk menghentikan perkara ini karena kerugian negaranya telah dikembalikan padahal ada indikasi pidana korupsi seperti niat jahat (mens rea) dan penggelembungan harga. Berdasarkan informasi yang didapatkan, ada tiga hal yang disampaikan oleh Polda Metro Jaya. Pertama, Polda Metro Jaya menemukan adanya perbuatan melawan hukum.Kedua, Polda Metro Jaya tidak menemukan adanya penggelembungan harga. Ketiga, pengembalian kerugian negara sudah dikembalikan kepada negara. Hal ini jelas sangat bertentangan dengan bukti dan dokumen yang pernah disampaikan oleh ICW khususnya pada poin kedua bahwa tidak ditemukan adanya penggelembungan harga yang berimplikasi timbulnya kerugian negara. Sebab ICW menemukan adanya persengkongkolan oleh penyedia barang dan mengarah pada produk tertentu karena hal tersebut akan berdampak pada penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang diduga terjadi penggelembungan harga sekitar 45 persen. Oleh karena itu ICW mendesak agar Polda Metro Jaya untuk melakukan telaah ulang atas kasus tersebut. Juga ICW mendorong agar kasus dugaan korupsi pengadaan alat laboratorium radiasi khususnya XRF Spectrometry dinaikkan statusnya ke penyidikan meskipun sudah ada pengembalian kerugian negara yang dilakukan oleh para pihak. (*) Sumber : Indonesia Corruption Watch (ICW)

Regional ICW : Kepolisian Harus Mengusut Tuntas Kasus BAPETEN, Meskipun Kerugian Negara Telah DIkembalikan

Jakarta, berita korupsi .co – Berawal dari laporan Lembaga Swadaya Masyarakat Indonesia Corruption Watch (LSM ICW) ke Badan Reserse Krimi...

DPP PJI Mengadakan Baksos Dalam Rangka HPN 2018

01.07 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpfPsHlYKn5UCjNqfBVJcX8aYiEG__I90bDJt9sHyQNj5CYNdPGkRzs7mGIgJ9wOgRJv82ipAtOWT6C0fwS6oLECSCYNu3s_W7EZlzRaQHOAYw9yznmlXR7npw49T7rejQtHxf2LM0JrY/s1600/PJI.gif" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1580" data-original-width="1600" height="632" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpfPsHlYKn5UCjNqfBVJcX8aYiEG__I90bDJt9sHyQNj5CYNdPGkRzs7mGIgJ9wOgRJv82ipAtOWT6C0fwS6oLECSCYNu3s_W7EZlzRaQHOAYw9yznmlXR7npw49T7rejQtHxf2LM0JrY/s640/PJI.gif" width="640" /></a></div>
#PJI bersama Pejabat membagikan paket sembako sebanyak 400 kepada masyarakat yang kurang mampu# 
 
 
 
 
beritakorupsi.co – Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Jurnalis Indonesia (DPP PJI) mengadakan Bakti Sosial (Baksos) dalam rangka Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2018 berupa pembagian paket sembako kepada masyarakat yang kurang mampu, bertemapt di Pendopo Kelurahan Sidosermo, Kecamatan Wonocolo Surabaya, pada Minggu, 11 Maret 2018. Kegiatan Baksos yang diadakan DPP PJI dihadiri oleh Gubernur Jatim diwakili Deasy/Humas Protokoler Pemprov Jatim, Pangdam V Brawijaya diwakili Aster Kasdam V/Brawijaya Kolonel Czi Wahyono, Kapolda Jatim diwakili Bid. Humas Polda Jatim Kompol Sutrisno dan Direktur Lantas Polda Jatim yang diwakili Kompol Budi Adi,  Kapolrestabes Surabaya diwakili AKP Sutrisno Tri (Humas Polrestabes Surabaya) Kepala BNN Provinsi Jatim diwakili M. Satriyono.  Selain itu, hadiri pula tokoh agama sekaligus tokoh masyarakata yakni Kyai Ndresmo (Sidosermo) Mas Ahmad Nasrohuddin, Kapolsek Wonocolo Kompol Budi Nurtjahjo, SH, MKn, Wakapolsek Wonocolo Ipda Wasis, Kanit Babinkamtibmas Polsek Wonocolo, Ipda Agus Priyono, Kanit Intelkam Polsek Wonocolo beserta anggota (Wahyu dan Hendra), Danramil 0832/07 Wonocolo Mayor Arh. Suwanto, Wadanramil Kapten Inf. Widodo dan Babinsa Sidosermo Koptu Sigit H serta puluhan Satpol PP Kecamatan Wonocolo. Jentar Sitinjak selaku Ketua Panitia yang juga Humas PJI mengatakan, bahwa ratusan paket sembako yang terkumpul adalah hasil sumbangan atau bantuan dari instansi/lembaga/perorangan mapun swasta, sementara PJI hanya bertindak sebagai “jembatan” antara penyumbang dengan penerima. “Paket sembako yang terkumpul sekitar 450 paket yang terdiri dari 5kg beras premium, 1kg gula pasir, 1kg minyak goreng dan 8 bungkus mie instas Indomie untuk satu paket sembako. Ini adalah adalah semua sumbangan yang berasal dari Kapolda Jatim, Direktur Reskrimsus Polda Jatim, Direktur Resnarkoba Polda Jatim, Direktur Lalu Lintas Polda Jatim, Kapolrestabes Surabaya, Kanit Reskrim Polrestabes Surabaya, Kanit Reskoba Polrestabes Surabaya, Jaksa di  Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Kasipidum Kejaksaan Negeri Surabaya, Kasipidsus Kejaksaan Negeri Surabaya, beberapa Jaksa Kejari Surabaya, Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, beberapa Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Kepala BNNK Surabaya, BNNP serta beberapa Advokad maupun masyarakat umum termasuk anggota PJI,” kata Jentar yang disambut dengan tepuk tangan para undangan maupun masyarakat sekitar Kelurahan Sidosermo. Jentar Sitinjak yang juga Pimpinan Redaksi beritakorupsi.co yang sehari-harinya di Pengadilan Tipikor Surabaya ini mengatakan, bahwa DPP PJI tidak mengambil sedikitpun dari hasil sumbangan berupa paket sembako untuk kepentingan kegaitan PJI sendiri. Dan bantuan paket sembako akan diserahkan langsung oleh para penyumbang dan dibantu oleh anggota PJI lainnya. “Dari sekitar 450 pake semabko yang terkumpul, kami (PJI) tidak mengambil sedikit pun untuk kepentimgan kegiatan PJI sendiri. Dan paket sembako ini, akan Bapak, Ibu serahkan sendiri dan dibantu oleh teman-teman anggota PJI kepada masyarakat yang akan menerima sesuai dengan kupon yang sudah kami bagikan sebelumnya,” lanjut Jentar. Hal yang sama juga disampaikan oleh Ketua Umum PJI Hartanto Buchori atau yang akrab disapa Buchori. Selain itu, Ketua Umum PJI ini juga mengingatkan para Jurnalis maupun masyarakat, agar tidak mau dibodohi oleh para pembuat Hoax atau berita bohong. “Dengan menyebarkan Hoax, berarti kita memberi oksigen kepada pembuatnya”, ujar Buchori. Boechori menambahkan, selain berita Hoax, masih ada “tulisan sampah”. “Opini yang menyesatkan masyarakat, oleh pembuatnya diberi roh setan, seolah-olah suatu kebenaran. Anggota PJI harus mematuhi KEJ (Kode Etik Jurnalis) dan Undang-Undang Pers dan jangan lupa untuk selalu memferivikasi kebenaran suatu informasi yang didapat, dan jangan asal tulis dimedia,” tegasnya Sementara dalam kata sambutan yang disampaikan oleh Gubernur Jatim yang diwakili Humas Protokoler Pemprov Jatim, Pangdam V Brawijaya diwakili Aster Kasdam V/Brawijaya Kolonel Czi Wahyono, dan Kapolda Jatim yang diwakili Bid. Humas Polda Jatim Kompol Sutrisno menyampaikan pesan moral kepada PJI, agar selalu menjaga hubungan baik yang selama ini terjalin, dan PJI harus selalu menjungjung tinggi kebebasan Pers degan cara jujur dan berimbang dalam menyampaikan berita. Tak ketinggalan pula, Kepala BNN Provinsi Jatim melalui M. Satriyono menyapaikan pesannya, agar para Jurnalis maupun masyarakat supaya berhati-hati untuk menghindari peredaran narkoba yang semakin merajalela. Bahkan menurutnya, kalangan anak muda menggunakan obat-obatan yang beredar di warung-warung dengan mengknsumsi dalam julah banyak. Satriyono menambahkan, dalam satu bulan terakhir ini, BNNP telah menembak mati 2 bandar dan pengedar. Seuasi acar sambutan, pembaian paket semabako pun langsung dibagikan oleh Deasy, Kolonel Czi Wahyono, Kompol Sutrisno AKP Sutrisno Tri, M. Satriyono, Ketua Panitia dan Ketua Umum PJI. (Redaksi)

Regional Tipikor DPP PJI Mengadakan Baksos Dalam Rangka HPN 2018

#PJI bersama Pejabat membagikan paket sembako sebanyak 400 kepada masyarakat yang kurang mampu# berita korupsi .co – Dewan Pimpinan ...

Bupati Samosir Bagikan Bantuan Kepada Warga Bencana Alam

10.16 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiPYSBVKN-KAEA9nnAC2a8H7vZ3hBsW4w-Gc-JGuLUFnlTg9JoG4ehP5xqwNjcvDy-KOpbOtUgwtlNMJOkdHzI7gKNvlfJYQgYTJ-jxSyMuO5At-oi-YmbH78Jq12jre-_T8ZgztYBQ02Q/s1600/Kab.+Samosir.gif" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="543" data-original-width="800" height="434" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiPYSBVKN-KAEA9nnAC2a8H7vZ3hBsW4w-Gc-JGuLUFnlTg9JoG4ehP5xqwNjcvDy-KOpbOtUgwtlNMJOkdHzI7gKNvlfJYQgYTJ-jxSyMuO5At-oi-YmbH78Jq12jre-_T8ZgztYBQ02Q/s640/Kab.+Samosir.gif" width="640" /></a></div>
Samosir, beritakorupsi.co – Langkah cepat yang dilakukan Bupati Samosir Rapidin Simbolon, dalam menangani bencana alam yang terjadi di Kabupaten Samosir beberapa hari lalu patut diapresiasi oleh berbagai pihak. Rapin Simbolon mengatakan kepada media ini, bahwa bencana banjir bandang yang terjadi beberapa hari lalu menimpa warga di beberapa Kecamatan, diantaranya di Desa Sinaga Uruk Pandiangan dan Desa Sibonoroppuratus, Kec. Nainggolan dan di Desa Sitinjak Pakpahan, Kec. Onan Runggu. Rapidin menjelaskan, walau banjir bandang yang sempat merendam sawah dan perkampungan warga, namun Ia mensyukuri karena tidak ada korban jiwa. Rapin pun langsung mengambil tindakan cepat berupa melakukan perbaikan dibeberapa tituk yang mengalami kerukan. “Banjir Bandang yang terjadi pada tanggal 22 Pebruari lalu, merendam persawahan dan perkampungan di Desa Sinaga Uruk Pandiangan, Desa Sibonoroppuratus, Kec. Nainggolan, dan Desa Sitinjak Pakpaha, Kec. Onan Runggu. Namun tidak ada korban jiwa maupun kerusakan yang signifikan,” kata Rapidin. “Ya..Tuhan ! Lindungilah kami dan jauhkan segala bencana yang akan menimpa kami,” lanjut Rapidin menirukan permohonan warga yang terkena bencana banjir bandang, saat Rapidin selaku Bupati Samosir mengunjungi warga. Bupati Samosir Rapidin Simbolon menambahkan, beberapa hari belakangan ini, curah hujan cukup tinggi di Samosir yang mengakibatkan ada 4 titik bencana alam di Samosir, diantaranya 3 di Kecamatan Nainggola yaitu di Desa Janji Marapot terjadi tanah longsor, 4 dapur rumah warga yang tergerus, di Desa Sibonor Ompuratus mengalami banjir, di Desa Nainggolan mengalami terputusnya Jembatan dan di Kecamatan. Palipi di Desa Pamutaran terjadi longsong dan akses jalan terputus, serta di Kecamatan Onan Runggu terputusnya akses jalan. “Beberapa hari belakangan ini curah hujan cukup tinggi dan mengakibatkan kerusakan jalan, jembatan maupun sawah warga dan saat ini Pemkab Samosir sudah mulai memperbaiki dan pemberian bantuan kepada warga,” ucap Rapidin saat membagikan bantuan kepada warga.  (Redaksi)

Pemerintahan Regional Bupati Samosir Bagikan Bantuan Kepada Warga Bencana Alam

Samosir, berita korupsi .co – Langkah cepat yang dilakukan Bupati Samosir Rapidin Simbolon, dalam menangani bencana alam yang terjadi di ...

BERITAKORUPSI.CO