BERITAKORUPSI.CO: Pemerintahan

Bupati, Wakil Bupati Sidoarjo dan Sejumlah Pebat ‘Ajak Suami/Istri’ Ke Bali Ditengah Pandemi Covid19

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEg_SIbyjd4h4kcoy3RSbogZ3BU0myjvenKRteGwGJfJNT7Ys_BBxoTzWMEQD1pFyIWIjRrE_bq7y6EjlMwT_70lKRnW-oSiHQ5-oNtvNOR7Do1d8T6kVe7_N7AU6xxnHCh4LXD7SRsMzNxPGkAmM0__Xdi3u6nMMGY9ov3uq_nLMhxGf2cX8ajjSD0A=s1067" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1067" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEg_SIbyjd4h4kcoy3RSbogZ3BU0myjvenKRteGwGJfJNT7Ys_BBxoTzWMEQD1pFyIWIjRrE_bq7y6EjlMwT_70lKRnW-oSiHQ5-oNtvNOR7Do1d8T6kVe7_N7AU6xxnHCh4LXD7SRsMzNxPGkAmM0__Xdi3u6nMMGY9ov3uq_nLMhxGf2cX8ajjSD0A=w640-h360" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Apakah Peningkatan Kapasitas Kepala Perangkat Daerah (Kepla Dinas) dan Dirut BUMD harus mengajak suami/isri ke luar pulau dengan menghabisakan anggaran ratusan juta untuk mendudukung/menguatkan Visi dan Misi Kepala Daerah ditengah acaman Covid19 Varian baru Omicron? Hal inilah yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo yang menggelar kegiatan di Pulau Dewat Bali<br /><br />Namun saat beritakorupsi.co hendak menanyakan lebih lanjut terkait kegiatan tersebut dengan  mengirimkan pesan melalui Aplikasi WastApp ke Nomor WhastApp (HP) Bupati Sidoarjo H. Ahmad Muhdlor Ali maupun ke Sekda Achmad Zaini (Jumat, 14 Januari 2022 sekitar pukul 22.07 WIB), kedua pejabat itu ‘diam seribu bahasa’<br /><br />Hal serupa juga pernah dilaksanakan oleh Pemda Sidoarjo pada tahun 2015 dengan mengajak sejumlah ‘Wartawan’ yang sehari-hari meliput di Pemkab Sidoarjo untuk Kunker (kunjungan kerja) ke Bali dan Bandung.<br /><br />Namun ketika hal itu ditanyakan beritakorupsi kepada Saiful Ilah di ruang tahanan Pengadilan Tipikor yang saat itu sedang menjalani proses persidangan karena kasus Korupsi Suap Tangkap Tangan KPK, Siful Ilah tak tahu. Alasannya karena kegiatan itu dilaksanakan oleh Kominfo dan tidak ada laporan<br /><br />“Saya tidak tau, itu Kominfo tidak ada laporannya,” jawab Saiful Ilah saat itu<br /><br />Saat ini, Bupati Sidoarjo H. Ahmad Muhdlor Ali, Wakil Bupati H. Subandi dan sejumlah pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Camat, Kepala Bagian (Kabid) serta Direktur Utama (Dirut BUMD) di lingkungan Kabupaten Sidoarjo dengan mengajak suami/istri masing-masing para pejat sedang berada di Pulau Dewata Bali selama 3 hari sejak tanggal 14 – 16 Januari 2022 ditengah Pandemi Covid19 (Coronavirus Disease 2019) yang telah menewaskan jutaan orang dan juga dalam acaman Covid19 Varian baru Omicron<br /><br />Keberadaan pejabat Kabupaten Sidorjo termasuk Bupati dan Wakil Bupati di Pulau Dewata Bali adalah untuk melaksanakan/menguatkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati yaitu Peningkatan Kapasitas Kepala Perangkat Daerah dan Dirut BUMD serta Peran Keluarga Dalam Mendukung Kepemimpinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo<br /><br />Sedangkan biaya untuk Narasumber kegiatan berasal dari anggaran BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Kabupaten Sidoarjo, sedangkan untuk biaya fullboard meeting, uang harian dan transportasi menjadi tanggung jawab PD (Perangkat Daerah) masing-masing. <br /><br />Hal ini tertuang dalam surat pemberitaahuan Nomor : 438/37/438.6.4/2022 tanggal 8 Januari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sekda (Sekretaris Daerah) Kabupaten Sidoarjo Achmad Zaini yang beredar di Group WhastApp sejumlah Wartawan. (Jnt)</div>

News Pemerintahan Bupati, Wakil Bupati Sidoarjo dan Sejumlah Pebat ‘Ajak Suami/Istri’ Ke Bali Ditengah Pandemi Covid19

BERITA KORUPSI .CO – Apakah Peningkatan Kapasitas Kepala Perangkat Daerah (Kepla Dinas) dan Dirut BUMD harus mengajak suami/isri ke luar pul...

Sebanyak 10.400 Warga Korban Erupsi Gunung Semeru Tersebar Di 406 Titik Pengusian

20.35 beritakorupsi 0

<p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgu14Vhqirat_Fofy0LsrCR0IvPieP1a8TnOPyzpscfJYA2GP6XwBGdKmAVpIM-BLVQyFjBMPFct4hbpZKt8eonJf3ahg2hvsgEo7s55WDNGciZ84-4Ltlx9vS6c4ku3YkZOafGKPd0Y58XkcBU7dJBTpsn81nrYi5iMPHx2orJ46yz8Ffn6qBRVoWD=s1261" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1261" data-original-width="720" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgu14Vhqirat_Fofy0LsrCR0IvPieP1a8TnOPyzpscfJYA2GP6XwBGdKmAVpIM-BLVQyFjBMPFct4hbpZKt8eonJf3ahg2hvsgEo7s55WDNGciZ84-4Ltlx9vS6c4ku3YkZOafGKPd0Y58XkcBU7dJBTpsn81nrYi5iMPHx2orJ46yz8Ffn6qBRVoWD=w366-h640" width="366" /></a></div><p></p><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;">Jakarta, BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </span></b></div><div style="text-align: justify;">Plt. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPBAbdul Muhari, Ph.D dalam siaran Pers-nya menyampaikan, pada hari ini (Senin, 20 Desember 2021sekitar pukul 10.00 WIB) tercatat sebanyak 10.400 warga mengungsi akibat erupsi gunung Semeru di Kabupaten Lumajang pada tanggal 4 dan 16 Desember 2021 tersebar di 406 titik pengungsian. Sebagian besar warga mengungsi di dalam wilayah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. </div><div style="text-align: justify;">Titik pengungsian masih terpusat di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Candipuro 21 titik dengan 4.645 jiwa, Pasirian 17 titik 1.732 jiwa dan Pronojiwo 4 titik 1.077 jiwa. Pos Komando (Posko) Penanganan Darurat Bencana Awan Panas dan Guguran Gunung Semeru terus memutakhirkan data warga mengungsi. Selain terpusat di tiga kecamatan, sebaran titik pengungsian lainnya berada di wilayah Kabupaten Lumajang, seperti Sumbersuko, Pasrujambe, dan Lumajang. </div><p style="text-align: justify;">Titik pengungsian di luar Kabupaten Lumajang teridentifikasi di Kabupaten Malang 9 titik dengan total 341 jiwa, Blitar 1 titik 20 jiwa, Probolinggo 1 titik 11 jiwa dan Jember 3 titik 13 jiwa. Memasuki minggu ketiga, Posko masih memfokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar para warga di titik-titik pengungsian, di antaranya makanan, kesehatan dan pendidikan.<br /></p><div style="text-align: justify;">Sementara itu, Posko secara pararel melakukan pembersihan lahan yang nantinya akan digunakan sebagai lokasi relokasi. Hingga hari ini, kegiatan pembersihan area relokasi yang berada di Desa Sumber Mujur itu sudah mencapai 17 persen. Data sementara, total rumah rusak akibat awan panas guguran mencapai 1.027, dengan rincian rumah rusak berat 505 unit di Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro. Sedangkan di Desa Supituriang, Kecamatan Pronojiwo, rumah rusak berat sebanyak 437 unit dan rusak ringan 85 unit. </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Pada hari ini 20 Desember 2021, aktivitas vulkanik Gunung Semeru yang berada di perbatasan Kabupaten Malang dan Lumajang masih terus terjadi. Pos Pengamatan Gunung api memantau adanya 1 kali awan panas guguran (APG) dengan jarak luncur 3.000 meter arah Besuk Kobokan dan 1 kali APG dengan jarak luncur 200 meter arah Curah Kobokan. </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Aktivitas vulkanik Gunung Semeru masih berstatus level III atau ‘siaga,’ yang dinaikkan sejak 16 Desember 2021 lalu. <br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Dengan kenaikan aktivitas vukanik, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi memberikan rekomendasi, Pertama,  tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan, sejauh 13 km dari puncak (pusat erupsi). Di luar jarak tersebut, masyarakat tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai (sempadan sungai) di sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak. Kedua,  tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah/puncak Gunung Api Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu (pijar).</div><p style="text-align: justify;">Selanjutnya, mewaspadai potensi (APG), guguran lava, dan lahar di sepanjang aliran sungai/lembah yang berhulu di puncak Gunung Api Semeru, terutama sepanjang Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat serta potensi lahar pada sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai dari Besuk Kobokan<br /></p><div style="text-align: justify;">Terkait dengan korban jiwa, Posko mencatat total jumlah warga meninggal dunia sebanyak 50 jiwa. Sebelumnya korban meninggal dunia tercatat 49 jiwa, namun pada hari ini (20/12) satu warga yang mengalami luka berat dikonfirmasi meninggal dunia. Selain itu, petugas SAR gabungan mengumpulkan 5 potongan tubuh dari lokasi terdampak. (*)<br /></div><p style="text-align: justify;">Sumber: Abdul Muhari, Ph.D, Plt. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB</p>

News Pemerintahan Regional Sebanyak 10.400 Warga Korban Erupsi Gunung Semeru Tersebar Di 406 Titik Pengusian

Jakarta, BERITA KORUPSI .CO – Plt. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPBAbdul Muhari, Ph.D dalam siaran Pers-nya menya...

PH Terdakwa Korupsi Bank BRI, Sultan Akbar P. S.H., M.H., C.L.A Meminta Majelis Hakim Menghukum Terdakwa

21.05 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjAN_XBLK86uqCRGcpZDfrLnz0pT2wKxARMyLG1LsBsnfcqKhKD42abvU55YpeqvJWSh-wM9j6ArhhnnkC-ww6oWJq3tcwXPdBS430OS12SfWOmiy-1BkGG2Vg9V_dqNGZKLzUsiOV0C5M/s640/IMG20210924132021-1.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="576" data-original-width="640" height="576" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjAN_XBLK86uqCRGcpZDfrLnz0pT2wKxARMyLG1LsBsnfcqKhKD42abvU55YpeqvJWSh-wM9j6ArhhnnkC-ww6oWJq3tcwXPdBS430OS12SfWOmiy-1BkGG2Vg9V_dqNGZKLzUsiOV0C5M/w640-h576/IMG20210924132021-1.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Mungkin untuk yang pertamakalinya pada sidang perkara Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Penasehat Hukum Terdakwa meminta kepada Majelis Hakim supaya menyatakan bahwa Terdakwa Terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi dan menghukum Terdakwa<br /><br />Permintaan kepada Majelis Hakim supaya menyatakan bahwa Terdakwa Terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi dan menghukum Terdakwa, disampaikan Sultan Akbar P. S.H., M.H., C.L.A, Arif Wahyu Dwinata, S.H., M.H., Kes., C.L.A dan Lalu Abdi Mansyah, S.H dari Kantor S.A.Paalevi and Partners Law Firm selaku Tim Penasehat Hukum (PH) Terdakwa Harizki Catur Novanto, SH selaku Pegawai BRI Kanwil Surabaya dimuka persidangan dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya (Jumat, 22 Oktober 2021) dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Perjalanan Dinas pegawai Bank BRI Kantor Wilayah (Kanwil) Surabaya yang merugikan keuangan negara cq. Bank BRI sebesar Rp4.196.964.667<br /> </div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><b><span style="font-size: medium;">Baca juga: </span></b></span><a href=" http://www.beritakorupsi.co/2021/08/harizki-catur-novanto-pegawai-bri.html" target="_blank"><span style="color: #2b00fe;">Harizki Catur Novanto, Pegawai BRI Kanwil Surabaya Diadili Karena Dugaan Korupsi Rp4 M Lebih - </span></a><span style="color: #2b00fe;"><a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/08/harizki-catur-novanto-pegawai-bri.html">http://www.beritakorupsi.co/2021/08/harizki-catur-novanto-pegawai-bri.html</a></span><br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgw-ZFfJOfjtMZ75coGymSqC8sWbrVrQEqb1klDMVb4jJfWwHdbcEw_ibHNkLjb-oAwjABTwYze792RmpCQycuHZBOYGdJmTqSYqftEloPGhcYBeErkKGTAyTH-W4wB4IYpYn1vLKGSMpw/s1333/IMG20210924131244.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1333" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgw-ZFfJOfjtMZ75coGymSqC8sWbrVrQEqb1klDMVb4jJfWwHdbcEw_ibHNkLjb-oAwjABTwYze792RmpCQycuHZBOYGdJmTqSYqftEloPGhcYBeErkKGTAyTH-W4wB4IYpYn1vLKGSMpw/w640-h288/IMG20210924131244.jpg" width="640" /></a></div>Dalam perkara ini, pada persidangan sebelumnya Tim JPU menuntut Terdakwa Harizki Catur Novanto, SH dengan pidana penjara selama tujuh (7) tahun dan enam (6) bulan denda sebesar Rp350 juta subsidair pidana kurungan selama 9 (sembilan) bulan dan membayar uang penggaanti (UP) sejumlah Rp3.230.390.667 susidair pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan<br /><br />Sementara persidangan yang berlangsung secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya (Jumat, 22 Oktober 2021) adalah agenda penyampaian Pledio atau Pembelaan Tim PH Terdakwa atas tuntutan JPU terhadap Terdakwa Harizki Catur Novanto dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Perjalanan Dinas pegawai Bank BRI Kantor Wilayah (Kanwil) Surabaya yang merugikan keuangan negara cq. Bank BRI sebesar Rp4.196.964.667 dengan Terdakwa Harizki Catur Novanto, SH selaku  Pegawai BRI Kanwil Surabaya yang diketuai Majelis Hakim Tongani, SH., MH dan dibantu 2 Hakim Ad Hock masing-masing sebagai anggota yaitu Poster Sitorus, S.H., M.H dan Manambus Pasaribu, S.H., M.H serta Panitra Pengganti (PP) Sikan, S.Sos, SH yang dihadiri Tim JPU Nur Rachmansyah, SH., MH dkk dari Kejari Surabaya. Sementara Terdakwa mengkuti persidangan melalui Zoom dari Rutan (rumah tahanan negara) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Cabang Surabaya karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /><br />Dalam Pledoinya, Sultan Akbar P. S.H., M.H., C.L.A mengatakan, “Berdasarkan segala sesuatu yang telah kami uraikan di atas, dengan segala kerendahan hati, kami Penasihat hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara a quo berkenan untuk memutuskan: PRIMER:<br /><br />1. Menyatakan Terdakwa Harizki Catur Novanto terbukti melakukan tindak pidana menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” sebagaimana diatur dan diancam pidana  dalam Pasal Pasal 3 Undang - undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU nomor  20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI No.31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi.<br /><br />2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara yang seringan-ringannya dan/atau dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;<br /><br />3. Membebaskan Terdakwa Harizki Catur Novanto, SH yang di ajukan Penuntut Umum  sebesar Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).<br /><br />4. Membebaskan terdakwa    membayar     uang pengganti sebesar Rp3.230.390.667 (tiga milyar dua ratus tiga puluh juta tiga ratus Sembilan puluh ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah).<br /><br />5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;,” ucap  Sultan Akbar P. S.H., M.H., C.L.A<br /><br /><span style="color: red;"><b><span style="font-size: medium;">Baca juga: </span></b><a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/10/harizki-catur-novanto-pegawai-bri.html" target="_blank"><span style="color: #2b00fe;">Harizki Catur Novanto, Pegawai BRI Kanwil Surabaya Dituntut 7.6 Thn Penjara Karena Diduga Korupsi Rp4.1 M - </span></a><span style="color: #2b00fe;"><a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/10/harizki-catur-novanto-pegawai-bri.html">http://www.beritakorupsi.co/2021/10/harizki-catur-novanto-pegawai-bri.html</a></span></span><br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiZPkdzeNLEmq-z8LRyLclxC0jh3r_chNXCIWdoNCIT7n6Rjfd4O-rc_9XdQKyOmjHPgmmRq1DfW1TQvmKzzX48SNY0JdXPWNv01RiQl4IreDZpHJejIaAhInGcZeDwmkVOMSTqNiZFXq0/s1334/IMG20211022111137.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiZPkdzeNLEmq-z8LRyLclxC0jh3r_chNXCIWdoNCIT7n6Rjfd4O-rc_9XdQKyOmjHPgmmRq1DfW1TQvmKzzX48SNY0JdXPWNv01RiQl4IreDZpHJejIaAhInGcZeDwmkVOMSTqNiZFXq0/w640-h288/IMG20211022111137.jpg" width="640" /></a></div>Alasan PH terdakwa adalah, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bukanlah semata-mata kesalahan Terdakwa sendiri, melainkan ada kelalaian yang dilakukan oleh pihak lain dalam hal ini atasan dari Terdakwa, yaitu saksi Andjar Gladianto, saksi Chindy Vannie Arie dan saksi Derral Morest yang lalai dan tidak hati – hati dalam mengelola Akun BRISTAR khususnya terkait Surat Perjalanan Dinas Elektronik (E-SPJ) yang tidak melakuan penggantian  password secara rutin.<br /><br />Sultan Akbar P. S.H., M.H., C.L.A mengatakan, bahwa apabila merujuk terkait pendoman Penerapan Manajemen Risiko Operasional perbankan, maka haruslah berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2016 tanggal 22 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, yang mensyaratkan penerapan manajemen risiko mencakup pilar-pilar pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko dan sistem pengendalian internal.<br /><br />“Penerapan Manajemen Risiko Operasional sebagaimana diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2016 tanggal 22 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum,” kata Sultan Akbar P. S.H., M.H., C.L.A<br /><br />Menurut Sultan Akbar P. S.H., M.H., C.L.A, manajemen resiko operasional ditujukan untuk mengelola eksposur risiko operasional yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal yang dapat mengganggu aktivitas bisnis dan operasional, seperti faktor ketidakcukupan sumber daya manusia, proses internal, kegagalan sistem teknologi informasi, bencana alam dan kejahatan pihak eksternal terhadap bank yang berpotensi menimbulkan kerugian finansial maupun non finansial bagi bank. <br /><br />“Pengelolaan terhadap eksposur risiko operasional di BRI mencakup pengelolaan terhadap eksposur risiko hukum, reputasi, kepatuhan dan stratejik yang terdapat pada setiap proses bisnis dan aktivitas operasional. sebagaimana Surat Edaran Direksi Surat Edaran Direksi BRI No: SE.18-DIR/MOP/03/2020 tanggal 20 Maret 2020 perihal Strategi Anti Fraud BRI,” pungkasnya<br /><br />PH Terdakwa ini juga menyinggung Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia No. SE003/A/JA/02010 tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Korupsi Romawi II angka 2 butir 2.4 menyebutkan, apabila terdapat pengembalian/penyelamatan kerugianTindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur pada Pasal 3 Undang - Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang  Perubahan atas Undang - Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi <br /><br />“Kerugian keuangan negara paling sedikit lebih dari 0% sampai dengan paling banyak 25% dan terdakwa telah menguntungkan diri sendiri dari hasil kejahatannya paling sedikit lebih dari 75% sampai dengan paling banyak 100%, dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (empat) tahun.” ujarnya<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjUAJZA2H-9Lv9xPAABa1TDQOU-MFMZ0DV66meSAdgUlN9yWkslz7Wp8AxKGUBy8E7zAtWxz6UYhL7s6GEZLo7V4u4F5qcedBAJcD6eU0L1RkEqE0-tgcqsIdomXVDHYxVQCNa_4Uv8K_I/s1333/IMG20210924132021.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1333" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjUAJZA2H-9Lv9xPAABa1TDQOU-MFMZ0DV66meSAdgUlN9yWkslz7Wp8AxKGUBy8E7zAtWxz6UYhL7s6GEZLo7V4u4F5qcedBAJcD6eU0L1RkEqE0-tgcqsIdomXVDHYxVQCNa_4Uv8K_I/w640-h288/IMG20210924132021.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Selain Surat Edaran Jaksa Agung, dalam Pledoinya Sultan Akbar P. S.H., 
M.H., C.L.A juga menyinggung Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2020
 Tentang Pedoman Pemidanaan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang – Undang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<br /><br />Bahwa berdasarkan Pasal 6  
Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan 
Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
pada ayat (1)  dan (2) <br /><br />Dalam Perma (Peraturan Mahkamah Agung) 
disebutkan, 1 (Satu). Dalam hal mengadili perkara tindak pidana Pasal 2 
Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kerugian keuangan 
negara atau perekonomian negara terbagi ke dalam 4 (empat) kategori 
sebagai berikut:<br />a. kategori paling berat, lebih dari Rp l00.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);<br />b.
 kategori berat, lebih dari Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar 
rupiah) sampai dengan Rp l00.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);<br />c.
 kategori sedang, lebih dari Rp l. 000.000.000 ,00 (satu miliar rupiah) 
sampai dengan Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); dan<br />d.
 kategori ringan, lebih dari Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) 
sampai dengan Rp l.000.000.000 ,00 (satu miliar rupiah);<br /><br />2 (Dua).
 Dalam hal mengadili perkara tindak pidana Pasal 3 Undang-Undang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kerugian keuangan negara atau 
perekonomian negara terbagi ke dalam 5 (lima) kategori sebagai berikut:<br />a. kategori paling berat, lebih dari Rp l00.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);<br />b.
 kategori berat, lebih dari Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar 
rupiah) sampai dengan Rp l00.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);<br />c.
 kategori sedang, lebih dari Rp l.000.0 00.000,0 0 (satu miliar rupiah) 
sampai dengan Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);<br />d.
 kategori ringan, lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) 
sampai dengan Rp l. 000 .000.000,00 (satu miliar rupiah); dan<br />e. kategori paling ringan, sampai dengan Rp 200 .000 .000,00 (dua ratus juta rupiah).<br /><br />“Memperhatikan
 Pasal 9 huruf c angka (2) Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2020 
Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang – Undang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan, terkait aspek keuntungan
 sedang dalam suatu tindak pidana korupsi apabila nilai pengembalian 
kerugian keuangan negara yang dilakukan terdakwa besarnya 10% (sepuluh 
persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari nilai harta benda 
yang diperoleh terdakwa dalam perkara yang bersangkutan,” ujarnya<br /><br />Sultan
 Akbar P. S.H., M.H., C.L.A menjelaskan, memperhatikan Pasal 10 huruf b 
angka 1 Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman 
Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang – Undang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi, terkait suatu perbuatan tindak pidana korupsi masuk 
klasifikasi dampak rendah, apabila perbuatan terdakwa mengakibatkan 
dampak atau kerugian dalam skala kabupaten/kota atau satuan wilayah di 
bawah kabupaten/kota<br /><br />“Apabila merujuk kepada Peraturan Mahkamah 
Agung RI No 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 
Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka perbuatan 
Terdakwa dapat diklasifikasikan sebagai Tindak Pidana Korupsi Kategori 
Sedang, dengan aspek keuntungan sedang dan dampak rendah,” tegasnya<br /><br />Atas
 Pledoi atau Pembelaan dari Tim PH terdakwa ini, Tim JPU Nur 
Rachmansyah, SH., MH dkk akan menanggapinya secara tertulis. Sehingga 
JPU meminta waktu sepekan kepada Ketua Majelis Hakim<br /><br />“Kami akan 
menanggapinya secara tertulis. Kami mohon waktu satu minngu,” kata JPU. 
Dan atas permohonan dari JPU, Ketua Majelis Hakim Tongani, SH., MH 
mengabulkan sehingga persidangan akan dilanjutkan sepekan kemuidan. 
(Jnt)</div>

News Pemerintahan Tipikor PH Terdakwa Korupsi Bank BRI, Sultan Akbar P. S.H., M.H., C.L.A Meminta Majelis Hakim Menghukum Terdakwa

BERITA KORUPSI .CO – Mungkin untuk yang pertamakalinya pada sidang perkara Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Neger...

Diduga Korupsi Rp500 Juta, Direktur CV. Bhadra Raya Dituntut 5.6 Tahun Penjara

20.00 beritakorupsi 0

<div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">"Jika proyek pekerjaan peningkatan Jalan Taji Bakalan di Kab. Bojonegoro dikerjakan tidak sesuai dengan kontrak namun dilakukan pembayaran 100 persen, apakah PPKom/PA, PPTK, PPHP dan
 Konsultan Pengawas <i>cukup sebabagai penonton alias saksi</i>? Lalu bagaimana  dengan Eni Noviana (Admin Freelance CV. Bhadra Raya) bersama Yeti Prabandari yang diduga terlibat dalam pemalsuan dokumen?"</span></span></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQ1zEWYQsfoCe8rnsmrbXIelRcouCXfqsQkU1AVMQgr6tyd8u7XCAf99MT1rgHt_KXTvbRZyRfGgaVfTlmN9RqO6z_EbPdKBmRe9PP0GelQM2E9b_wx-9xd6U02Cpb59Vw5YfIFcknnp8/s639/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="382" data-original-width="639" height="382" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQ1zEWYQsfoCe8rnsmrbXIelRcouCXfqsQkU1AVMQgr6tyd8u7XCAf99MT1rgHt_KXTvbRZyRfGgaVfTlmN9RqO6z_EbPdKBmRe9PP0GelQM2E9b_wx-9xd6U02Cpb59Vw5YfIFcknnp8/w640-h382/4.jpg" width="640" /></a></div><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</span></b><br />Terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono selaku Direktur CV Bhadra Raya Dituntut Pidana Penjara selama 5 (lima ) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp200 juta subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp500.982.903,20 (titipan pada saat sidang sebesar Rp60 juta) subsidair Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun karena diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi (TPK) pembangunan proyek peningkatan Jalan Taji Bakalan, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro tahun 2019 yang menelan dana sebesar Rp6.939.000.000 yang bersumber dari APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang (DPUPPR) Kabupaten Bojonegoro yang merugikan keuangan negara senilai Rp500.982.903,20 Berdasarkan Pemeriksaan Ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 24 / LHP/XXI/12/2020 tanggal 30 Desember 2020<br /><br />Tuntutan pidana penjara terhadap Terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono, dibacakan oleh Tim JPU Marindra Prahandi F, SH., MH dkk dari Kejari Kabupaten Bojonegoro secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya (Senin, 23 Agustus 2021), dengan agenda Tuntutan dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim I Ketut Suarta, SH., MH dan dibantu dua Hakim Ad Hock masing-masing sebagai anggota yaitu Kusdarwanto, SH., SE., MH dan Dr. Emma Ellyani, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Achmad Fajarisman, S.Kom., SH., MH yang dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa, yakni Gatra. Sementara Terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjon mengikuti persidangan melalui Vidcon (Vidio Conference) dari Rutan (rumah tahanan negera) Kabupaten Bojonegoro karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhLAp5f_z16kgu8_h2XERsleOgT3kjiVjQFmHxIqamd-ODfipTYVNSat0FYupljKrjc8jjl8I0Iowxumcone3Ze-JouZtTdSH7TmkH6ZhyVZETWByVcD008Ku6S6Eijm9-JJ3kMN5kvhEc/s638/5.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="390" data-original-width="638" height="392" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhLAp5f_z16kgu8_h2XERsleOgT3kjiVjQFmHxIqamd-ODfipTYVNSat0FYupljKrjc8jjl8I0Iowxumcone3Ze-JouZtTdSH7TmkH6ZhyVZETWByVcD008Ku6S6Eijm9-JJ3kMN5kvhEc/w640-h392/5.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Dalam perkara ini, Terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono didakwa melanggar (Primair) Pasal 2 ayat (1), atau Subsiadir Pasal 3 atau Pasal 7 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<br /><br />Namun dalam Tuntutan JPU, perbuatan Terdakwa dianggap memperkaya diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal .... jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<br /><br /><i>“Kasus Tindak Pidana Korupsi tidaklah sama dengan kasus Tindak Pidana Kriminal seperti pencurian atau copet di Bus Kota yang pelakunya terkadang hanya satu orang saja. Sebab Tindak Pidana Korupsi yang merugikan keuangan negara ibara dalam bahasa Indonesia ada Subjek (S), Predikat (P), Objek (O) dan Keterangan (K). Subjek (pelaku yang melakukan perbuatan, kegiatan, tindakan, atau aktivitas tertentu yaitu orang atau seseorang), Predikat (tindakan atau kegiatan yang sedang dilakukan oleh subjek, yaitu mengerjakan), Objek (sesuatu yang dikenai tindakan oleh subjek yaitu Proyek peningkatan jalan) dan Keterangan (menjelaskan bagaimana, di mana, atau kapan peristiwa/perjaan dinyatakan)”</i><br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Anehnya dalam kasus ini sedikit menggelitik dan menimbulkan berbagai pertanyaan, diantaranya terkait dokumen penawaran yang ditunjukan oleh terdakwa pada saat diadakan Rapat Persiapan Penunjukkan Penyedia (RPPP) dengan Pokja I BLPBJ (Badan Layanan Pengadaan Barang Jasa) yang dihadiri PPK yang juga selaku PA dan Tim Teknis pada tanggal 30 April 2019. Dimana dokumen yang ditunjukan berbeda dengan yang diupload ke LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik). Alasannyapun sepertinya ‘tidak masuk diakal’ yang menyebutkan, bahwa pihak Pokja I, PPK dan Tim Teknis yang ikut dalam rapat tersebut saat itu tidak mengetahuinya. <br /><br />Dokumen tersebut diantaranya adalah SKT (Sertifikat Kerja Terampil) atas Nama Tri Suhartoyo yang ditunjukkan dalam RPPP tidak sesuai dengan SKT Aslinya. Namun adanya kesalahan tersebut, pihak Pokja I, PPK dan Tim Teknis yang ikut dalam rapat tersebut saat itu tidak mengetahuinya. <br /> </div><div style="text-align: justify;">Pertanyaannya adalah, apakah hal itu menjadi kesalahan mutlak oleh terdakwa ???? Lalu apa gunanya diadakan pertemuan tersebut ??? Dokumen apa saja yang diperiksa oleh Pokja I, PPK dan Tim Teknis dalam rapat tersebut?. <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_f017zbaBgU0L11vy6TKQ5YVjyzK3XVdDUM55nLJp6jqZxR6EHXBpL_-4uQZhYX-bw2UFnI9gj-yRj59JYDSiqH68_KWCThyYA_Xpxhm7h6Wd-QkBrRi6mNCTCzxkw0UDwJwHaYvpz5w/s638/IMG20210510115726.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="264" data-original-width="638" height="264" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_f017zbaBgU0L11vy6TKQ5YVjyzK3XVdDUM55nLJp6jqZxR6EHXBpL_-4uQZhYX-bw2UFnI9gj-yRj59JYDSiqH68_KWCThyYA_Xpxhm7h6Wd-QkBrRi6mNCTCzxkw0UDwJwHaYvpz5w/w640-h264/IMG20210510115726.jpg" width="640" /></a></div>Anehnya lagi adalah terkait surat dakwaan JPU yang menyebutkan, dalam pelaksanaan pekerjaan lapis Pondasi agregat A dan agregat B, terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono selaku Direktur CV. Bhadra Raya mendatangkan matarial Agregat A dan B dengan volume lebih kecil dari yang ditentukan dalam RAB, yaitu  jumlah seluruhan agregat A berat 1.000,61 Ton, 769,70 M3, Agregat B berat 182,10 Ton, 140,08 M3. Yang seharusnya terdakwa mengerjakan sesuai dokumen kontrak yaitu Lapis Pondasi Agregat A seluruhnya berjumlah : 1.504,57 m3 Lapis Pondasi Agregat B sebanyak : 742 M3 <br /><br />Selain itu juga disebutkan, bahwa Terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono selaku Direktur CV. Bhadra Raya membeli beton Rydemix dari PT Standar Beton Indonesia (SBI) dan dari PT. Beton Budi Mulia (BBM). Setelah beton Rydemix dihampar di lokasi pekerjaan, terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono sengaja tidak melaksanakan pekerjaan curring compound yang merupakan bagian dari Item perkerasan Beton Semen yang wajib dilakukan dengan tujuan untuk menjaga mutu beton terpasang sesuai yang telah ditentukan spesifikasi teknis pekerjaan peningkatan jalan Taji Bakalan<br /><br />Dikatakan, perbutan terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono yang tidak melaksanakan pekerjaan Curring Compound tersebut mengakibatkan hasil pekerjaan perkerasan beton semen (Rigid Beton) terpasang tidak sesuai kualitas mutu beton yang dipersyaratkan<br /><br />Pertanyaannya. Jika volume matarial Agregat A dan B tidak sesuai dengan kontrak dan tidak sesuai dengan kualitas mutu beton yang dipersyaratkan, mengapa pekerjaan proyek peningkatan Jalan Taji Bakalan tetap berjalan hingga dilakukan pembayaran 100 persen tanpa ada tindakan dari pejabat terkait seperti PPKom/PA (Pejabat Pembuat Komitmen/Pengguna Anggaran, PPTK (Pejabat Pelaksana Teknik Pekerjaan), PPHP (Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan) dan Konsultan Pengawas maupun dari pihak lainnya?<br /><br />Lalu siapa saja yang bertanggungjawab dalam pengawasan proyek peningkatan Jalan Taji Bakalan di Kabupaten Bojonegor yang didanai dari uang rakyat melalui APBD Kab. Bojonegoro ? Apakah hanya terdakwa tanpa ada pihak lain ? Mengapa setelah pekerjaan selesai barulah diketahui adanya perubahan dokumen lelang, volume matrial yang tidak sesuai dengan RAB? <i>Ada apa Gerangan???</i><br /><br />Yang lebih anehnya lagi adalah, lolosnya ‘dokumen palsu’ yang dibuat oleh terdakwa bersama Eni Noviana (Admin Freelance CV. Bhadra Raya) dan Yeti Prabandari untuk memenuhi proses persyaratan pembayaran, yaitu berupa tandatangan dan stempel Konsultan pengawas<br /><br />Pertanyaanya adalah, apakah PA, KPA, PPK, PPTK, PPHP, Bendara pengeluaran, Konsulan Pengawas, Pejabat Pengadaan termasuk Eni Noviana (Admin Freelance CV. Bhadra Raya) yang diduga terlibat dalam pemalsuan dokumen bersama Yeti Prabandari tidak dianggap bertanggung jawab??? Atau hanya cukup sebagai penonton saja ? <i>Mengapa ?????? </i><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgcwoDN5nywSwnW1fVnGY9yG7XwhOqzkKWIIdxvs2_8pcM-sZNvBxbp53Y2X-a1TEWY66YhEUnWnPnVbLVqJpA_TUiZ3FHs-R6dooOV78PMSpcunbLFm5wCwc8w1QaZiDv66sSNUV-V5T8/s640/3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgcwoDN5nywSwnW1fVnGY9yG7XwhOqzkKWIIdxvs2_8pcM-sZNvBxbp53Y2X-a1TEWY66YhEUnWnPnVbLVqJpA_TUiZ3FHs-R6dooOV78PMSpcunbLFm5wCwc8w1QaZiDv66sSNUV-V5T8/w640-h360/3.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Lebih lanjut JPU menyebutkan dalam tuntutannya. Pada tahun 2019, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Bojonegoro berdasarkan Dokumen Pelaksanaaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD) Nomor: 1.03.01.37.01.5.2 tertanggal 31 Desember 2018, mengelola dan melaksanakan program Kegiatan Peningkatan Jalan di Kabupaten Bojonegoro dengan Jumlah Anggaran sebesar Rp609.416.371.779,29.<br /></div><div style="text-align: justify;"><br />Pada tanggal 29 Mei 2019, bertempat di Kantor Dinas PUPR Kab. Bojonegoro diadakan Rapat Persiapan Penunjukkan Penyedia (RPPP) pekerjaan Konstruksi peningkatanjalan Taji Bakalan dengan tujuan untuk mencocokkan dan kesesuaian dokumen kualifikasi Asli CV. Bhadra Raya seperti yang diapploud dalam LPSE .<br /><br />Dalam Rapat tersebut, terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono selaku Direktur CV. Bhadra Raya mengubah dokumen penawaran sehingga dokumen penawaran yang diupload ke LPSE yang ditunjukkan pada Rapat Persiapan Penunjukkan Penyedia (RPPP) berbeda. Dokumen tersebut diantaranya adalah SKT asli atas nama Tri Suhartoyo yang ditunjukkan dalam RPPP tidak sesuai dengan SKT Aslinya. Namun adanya kesalahan tersebut, pihak Pokja 1, PPK dan Tim Teknis yang ikut dalam rapat tersebut saat itu tidak mengetahuinya . Aneh bukan ?<br /><br />Perbuatan terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono yang mengganti dan menempatkan personil yang tidak sesuai dokumen yang ditawarkan tanpa persetujuan tertulis dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai yang ditentukan dalam syarat-syarat Umum Kontrak tersebut telah menyimpang dari ketentuan yang diatur dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 620/16/SP.PJ/APBD/412.203/2019, tanggal 12 Juni 2019 .<br /><br />Dalam pelaksanaan pekerjaan lapis Pondasi agregat A dan agregat B , terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono selaku Direktur CV. Bhadra Raya mendatangkan matarial Agregat A dan B dengan volume lebih kecil dari yang ditentukan dalam RAB yaitu : Dari CV. Sari Bumi (alamat : Pamotan , Kab. Rembang) Agregat A :40Truk : berat : 569,06 Ton AgregatB :1 Truk :berat : 19,18 Ton. Dari PT. Asli Indo Raya (alamat : Pamotan , Kab. Rembang) Basecourse : 13 Truk : berat : 119,06 Ton. Basecourse : 7 Truk : berat : 61,27 Ton. 180,33 Ton Dari Koperasi Serba Usaha Kusuma Karya Bersama Bojonegoro . BasecouseA:20 Truk : berat : 251,22 Ton Base Course B: 13 Truk : berat : 162,92 Ton <br /><br />Jumlah seluruhnya agregat A berat : 1.000,61 Ton 769,70 M3 Jumlah seluruhnya agregat B berat : 182,10 Ton 140,08 M3. Yang seharusnya terdakwa mengerjakan sesuai dokumen kontrak : Lapis Pondasi Agregat A seluruhnya berjumlah : 1.504,57 m3 Lapis Pondasi Agregat B sebanyak : 742 M3 <br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhFTZSHm-uAzeUeVWMjuhlQkuYyW__2XWMO6EY007_GofABclXqDm8juK6q4T5SdGZT_s99l2UY3aVppAK3ChKBdsgIg_xnUJyNYxdvHWtpku8mLy_z1bMCRka6bdvS3mqHjoSX2O5yx7I/s639/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="382" data-original-width="639" height="382" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhFTZSHm-uAzeUeVWMjuhlQkuYyW__2XWMO6EY007_GofABclXqDm8juK6q4T5SdGZT_s99l2UY3aVppAK3ChKBdsgIg_xnUJyNYxdvHWtpku8mLy_z1bMCRka6bdvS3mqHjoSX2O5yx7I/w640-h382/4.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono membawa Hasil pengujian kuat tekan beton tersebut ke tempat foto copy untuk discan kemudian terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono merubah data yang ada dalam hasil uji Lab yaitu : Hasil Tekanan Hancur (KN) Hasil Teg. Hancur riil (Mpa) Hasil Teg. Hancur riil ( Kg/cm) dengan data yang sudah disiapkan sehingga hasilnya rata-rata kuat tekan beton menjadi memenuhi mutu beton K-350 sesuai yang disyaratkan dalam dokumen kontrak<br /><br />Selanjutnya terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono menandatangani hasil pengujian kuat tekan beton yang telah direkayasa tersebut dengan meniru tandatangan Mohammad Erfan ST,MT pejabat Laboratorium Bahan Konstruksi ITN Malang. Begitu pula dengan stempel ITN Malang. Terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono memesannya sendiri di Bojonegoro untuk digunakan cap stempel Hasil uji kuat tekan beton yang telah direkayasanya.<br /><br />Setelah selesai merekayasa dokumen hasil uji kuat tekan beton dari Laboratorium Bahan Konstruksi Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Nasional Malang, terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono menyerahkan dokumen hasil kuat tekan beton yang sudah direkayasa tersebut kepada Sdri. Eni Noviana (Admin Freelance CV. Bhadra Raya) untuk diserahkan kepada Dinas PU. Bina Marga Kab. Bojonegoro. Namun dokumen tersebut ditolak oleh petugas Dinas PU Bina Marga Kab. Bojonegoro karena ada kesalahan yang mestinya hasil tes beton tertulis Cordrill bukan Silinder.<br /><br />Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal .... jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<br /><br />"MENUNTUT : 1. Menyatakan Terdakwa Imam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Primair.<br /><br />2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp200 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar wajib diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.<br /><br />3. Menghukum terdakwa Terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono untuk membayar uang pengganti sebesar Rp500.982.903,20 (Titipan sebesaar Rp60 juta pada saat sidang) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti selama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh Kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang Pengganti tersebut, bilamana terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun,” ucap JPU diakhir Tuntutannya<br /><br />Atas tuntutan dari JPU tersebut, Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa maupun melalui Penasehat Hukumnya untuk menyampaikan Pembelaan atau Pledoi pada persingan berikutnya.<br /><br /> "Sidang ditunda Sampai Satu Minggu dengan agenda Pembelaan dari Terdakwa atau Penasehat Hukum Terdakwa. Sidang ditutup," Ucap Ketua Majelis Hakim<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiAlYlC_jfDc4yAsl6JYMwihDRes-0etjmpXMI7pRUbnlJHlLdR7DCJOx2AredMyNtC5T8VgO6DjndnHgh0yaDIvBoJqacrM0zp7iwfMZm2vTKgsGclyCB2MDnTthk43-cnltbwTiYybmw/s639/4.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="382" data-original-width="639" height="382" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiAlYlC_jfDc4yAsl6JYMwihDRes-0etjmpXMI7pRUbnlJHlLdR7DCJOx2AredMyNtC5T8VgO6DjndnHgh0yaDIvBoJqacrM0zp7iwfMZm2vTKgsGclyCB2MDnTthk43-cnltbwTiYybmw/w640-h382/4.jpg" width="640" /></a></div><b><span style="font-size: large;">Sebelumnya........</span></b></div><div style="text-align: justify;">Seperti yang diberitakan sebelumnya. Pada tahun 2019, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Bojonegoro berdasarkan Dokumen Pelaksanaaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD) Nomor: 1.03.01.37.01.5.2 tertanggal 31 Desember 2018, mengelola dan melaksanakan program Kegiatan Peningkatan Jalan di Kabupaten Bojonegoro dengan Jumlah Anggaran sebesar Rp609.416.371.779,29.<br /><br />Anggaran program kegiatan sebesar Rp609.416.371.779,29 tersebut diperuntukkan Belanja Modal Pengadaan Jalan Kabupaten Lokal, salah satunya adalah Peningkatan Jalan Taji Bakalan di wilayah Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro dengan anggaran sebesar Rp6.939.000.000,; Belanja Jasa Konsultansi perencanaan sebesar Rp166.536.000; Belanja Jasa Konsultansi pengawasan sebesar Rp138.780.000. Total anggarann sebesar Rp7.244.316,000.<br /><br />Sesuai ketentuan pelaksanaan program kegiatan pekerjaan Peningkatan Jalan Taji Bakalan di Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro tersebut dilakukan melalui Proses Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden (PERPRES) No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, yang proses tahapannya mulai dari tahap Persiapan, Perencanaan, Pemilihan Penyedia Jasa s/d Pelaksanaan Kontrak dan Pembayarannya. <br /> <br />Pada tahap Perencanaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Taji Bakalan di Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro tahun 2019, saksi Erick Firdaus ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Satker Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bojonegoro menunjuk CV. Mandalika sebagai Konsultan Perencana Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Taji Bakalan di Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro tahun 2019 berdasarkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) Nomor : 620/160.9/SPPBJ.APBD/PRC/PJPL/412.203/2019, tanggal 04 Pebruari 2019 dengan biaya Kontrak sebesar Rp88.297.000<br /><br />Sementara untuk Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Taji Bakalan di Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro tahun 2019, saksi Erick Firdaus ST selaku PPK menunjuk CV. Mulia Karya sebagai Konsultan Pengawas Pekerjaan Peningkatan jalan Taji Bakalan berdasarkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang /Jasa ( SPBJ) Nomor : 620/757.23/SPBJ.APBD/ PGWS.PJ-L/412.203/2019, tanggal 24 Mei 2019 yang ditindaklanjuti dengan Surat Perjanjian (Kontrak) No. : 620/17/SP.PJ-PGWS/APBD/412.203/2019. tanggal 12 Juni 2019 dengan Biaya kontrak Rp128.920.000<br /><br />Untuk membuat perencanaan Pekerjaan konstruksi Peningkatan Jalan Taji Bakalan di Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro tahun 2019 tersebut, saksi Erick Firdaus ST selaku PPK Satker Dinas PUPR Kab. Bojonegoro lebih dulu menyerahkan spekteknis dan besaran harga Satuan per item pekerjaan sebagai dasar untuk membuat perencanaan, sehingga CV. Mandalika selaku konsultan perencana tinggal melakukan perhitungan Volume atau Quantity pekerjaan dan Pembuatan gambar Kerja.<br /><br />Adapun Spekteknis Perencanaan Pekerjaan Peningkatan jalan Taji Bakalan tersebut yaitu : Panjang Beton Rigid (beton mutu K-350) : 1.594 M/ Perkerasan kaku Lebar : SM Tebal : 0,20M (20cm) “Panjang pekerjaan Aspal AC WC (Oprid) : 161 M Lebar : 5 meter, Tebal : 4cm Panjang pekerjaan bahujalan : 1.594 M1 Lebar : 1 meter (kanan-kiri), Tebal (Lapis pondasi Agregat A) : 30 Cm Panjang pekerjaan lantai kerja : 1.594 M1, Lebar :5,20 M Tebal : 10cm Peninggian Existingjalan dengan agregat A : tebal 15 cm. Normalisasi bahujalan dengan agregat B : tebalnya menyesuaikan kondisi.<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQ6H-q4afkIjPTQq9MvpHdf9PyjRPT1Z8VVn3fMq4F7__S-Ad6B1iqk69jWkfE3WrhXHgynmYhNM312fHAmglGhfIu4dDdh5HBwVkv25rCa5f68Vtvc3zS2EHvlOzUZ-N3imuJ1_ag2-k/s640/3.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQ6H-q4afkIjPTQq9MvpHdf9PyjRPT1Z8VVn3fMq4F7__S-Ad6B1iqk69jWkfE3WrhXHgynmYhNM312fHAmglGhfIu4dDdh5HBwVkv25rCa5f68Vtvc3zS2EHvlOzUZ-N3imuJ1_ag2-k/w640-h360/3.jpg" width="640" /></a></div>Hasil Perencanaan yang dibuat CV. Mandalika untuk Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Taji Bakalan di Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro tahun 2019 dengan biaya konstruksi sebesar Rp6.939.000.000 tersebut sebagaimana tertuang dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB )<br /><br />Selanjutnya, untuk kepentingan proses pemilihan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi Paket pekerjaan peningkatan Jalan Taji Bakalan di Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro tahun 2019 yang dilakukan oleh Pokja Badan layanan Pengadaaan Barang Jasa ( BLPBJ ) Kab. Bojonegoro, saksi Erick Firdaus ST selaku PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp6.938.982.104,02<br /><br />Setelah itu saksi Erick Firdaus ST selaku PPK Satker Dinas PUPR Kab. Bojonegoro menyerahkan dokumen Pemilihan ke Badan Layanan Pengadaan Barang Jasa (BLPBJ) Bojonegoro dan melakukan input data Spesifikasi Teknis Umum dan Spesifikasi Teknis Bahan dan Peralatan ke LPSE untuk proses pemilihan penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi Peningkatan jalan Taji Bakalan di Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro tahun 2019.<br /><br />Pada tahap proses lelang tanggal 22 April 2019, Pokja I BLPBJ Kab. Bojonegoro mengumumkan lelang /tender Pascakualifikasi untuk pemilihan Penyedia Jasa Pekerjaan konstruksi paket pekerjaan peningkatan Jalan Bakalan di Kecamatan Tambakrejo , Kabupaten Bojonegoro tahun 2019 dengan persyaratan kualifikasi penyedia sebagai berikut : Ijin Usaha; SBUJK klasifikasi Bangunan Sipil (Kecil); klasifikasi Bangunan Sipil (Kecil Memiliki NPWP Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (2018);<br /><br />Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan; Tidak masuk dalam daftar hitam; Mempunyai pengalaman paling kurang 1 pekerjaan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir  baik dilingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalanan subkontrak kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 tahun, memiliki paling kurang 1 tenaga tetap bersertifikat terampil atau SKT bidang sipil dibuktikan pada saat pembuktian kualifikasi dengan membawa SKT dan bukti setor pajak PPh pasal 21 form 1721 atau form 1721-AI1. Memiliki akte pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan apabila ada perubahan<br /><br />.Selain harus memenuhi persyaratan kualifikasi yang ditetapkan, peserta lelang/ calon penyedia harus menyampaikan dokumen persyaratan teknis dalam Dokumen Panawarannya sesuai yang sudah ditentukan dalam Dokumen Pemilihan, Dokumen peryaratan Teknis yang harus dipenuhi diantaranya adalah Daftar personil beserta bukti sesuai yang dipersyaratkan dalam Lembar Data Pemilihan (LDP) Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Taji Bakalan di Kecamatan Tambakrejo , Kabupaten Bojonegoro tahun 2019 dari pengalaman maupun kompetensinya, tujuan dari pemenuhan syarat data personil inti dari pengalaman maupun kompetensinya adalah untuk mendapatkan penyedia yang benar-benar memiliki kompetensi pada bidangnya, sehingga pada saat pelaksanaan kontrak output yang dihasilkan benar-benar optimal dan dapat memberikan manfaat pada Negara<br /><br />Pada tanggal 30 April 2019, saat Pokja I Badan Layanan Pengadaan Barang Jasa (BLPBJ) Kab. Bojonegoro melakukan kegiatan pembukaan penawaran, terdapat 10 penyedia yang memasukkan dokumen penawaran Paket pekerjaan peningkatan jalan Taji Bakalan,  diantaranya adalah CV. Bhadra Raya yang berada pada urutan Nomor 2 dengan nilai penawaran terendah sebesar Rp5.558.792.324,14 yang selengkapnya sebagai berikut : 1. CV. Hikmah : Rp5.524.176.234,5,; 2. CV. Bhadra Raya : Rp5.558.792.324,14,; 3. CV. Citra Sangkuriang : Rp5.757.018.620,82,; 4. CV. Alba Jaya : Rp5.803.362.389,; 5. CV. Pengestu : RP5.956.562.400,59,; 6. CV. Mliwis putih : Rp6.213.321.288,14,; 7. CV. Janur Kuning : Rp6.465.284.213,82,; 8. PT. Alfita Teknik : Rp6.587.319.056,15,; 9. CV. Gama Citra Mandiri : Rp6.657.167.524,92 dan 10.CV. Yudistira jaya : Rp6.724.820,589,9<br /><br />Bahwa Pokja I BLPBJ Kab. Bojonegoro selanjutnya melakukan Evaluasi Dokumen Penawaran yaitu Evaluasi Administrasi, evaluasi Kualifikasi, Evaluasi Teknis dan Evaluasi Harga terhadap 3 peserta penawar terendah yaitu :1. CV. Hikmah : Rp5.524.176.234,5 ; 2. CV. Bhadra Raya : Rp5.558.792.324,14  dan 3. CV. Citra Sangkuriang : Rp5.757.018.620,82. Hasil dari Evaluasi dokumen penawaran tersebut, Pokja I BLPBJ Kab. Bojonegoro menyatakan CV. Hikmah, gugur. Sementara CV. Bhadra Raya dinyatakan lolos dan memenuhi syarat menjadi penawar terendah No. 1. Kemudian di lanjutkan dengan pembuktian kualifikasi yang menyatakan CV. Bhadra Raya Lolos dan memenuhi syarat<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg6md7pVogeXMYyJZbi8JOD5_LtgUiEh7Gz2aVIfsyFqJmXurx9sHRrZqhX18y-jV7sJ50NBUXg9LJQYJ6psh8sEn7qCky5BliMNctpPaLpImL-bT1G9uZ-Gar0kqylvcVagBeqwHXoK3o/s638/5.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="390" data-original-width="638" height="392" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg6md7pVogeXMYyJZbi8JOD5_LtgUiEh7Gz2aVIfsyFqJmXurx9sHRrZqhX18y-jV7sJ50NBUXg9LJQYJ6psh8sEn7qCky5BliMNctpPaLpImL-bT1G9uZ-Gar0kqylvcVagBeqwHXoK3o/w640-h392/5.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Pada tanggal 15 Mei 2019, Pokja l BLPBJ Kab. Bojonegoro melalui sistem LPSE menetapkan CV. Bhadra Raya sebegai pemenang lelang pekerjaan konstruksi Paket pekerjaan peningkatanjalan Taji Bakalan dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp5.558.792.324,14.<br /><br />Selanjutnya Pada tanggal 29 Mei 2019, bertempat di Kantor Dinas PUPR Kab. Bojonegoro mengadakan Rapat Persiapan Penunjukkan Penyedia (RPPP) pekerjaan Konstruksi peningkatanjalan Taji Bakalan dengan tujuan untuk mencocokkan dan kesesuaian dokumen kualifikasi Asli CV. Bhadra Raya seperti yang diapploud dalam LPSE .<br /><br />Dalam Rapat tersebut, terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono selaku Direktur CV. Bhadra Raya mengubah dokumen penawaran sehingga dokumen penawaran yang diupload ke LPSE yang ditunjukkan pada Rapat Persiapan Penunjukkan Penyedia (RPPP) berbeda. Dokumen tersebut diantaranya adalah SKT asli atas nama Tri Suhartoyo yang ditunjukkan dalam RPPP tidak sesuai dengan SKT Aslinya. Namun adanya kesalahan tersebut, pihak Pokja 1, PPK dan Tim Teknis yang ikut dalam rapat tersebut saat itu tidak mengetahuinya . Aneh bukan ?<br /><br />Setelah dilaksanakan Rapat Persiapan Penunjukkan Penyedia ( RPPP), saksi Jafar Sodig selaku PPK Satker Dinas PUPR Kab. Bojonegoro menunjuk CV. Bhadra Raya dan Ir. Bambang Sigit Minggarjono selaku Direktur sebagai Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi Paket pekerjaan peningkatan Jalan Taji Bakalan di Kecamatan Tambakrejo , Kabupaten Bojonegoro tahun 2019 berdasarkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 620/842/SPPBJ.APBD/PJ-L/412.203/2019, tanggal 31 Mei 2019 yang ditindaklanjuti dengan Surat Perjanjian (Kontrak ) Nomor : 620/16/SP.PJ/APBD/412.203/2019, tanggal 12 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Kedua belah pihak yaitu saksi Jafar Sodig ST.MM jabatan Kuasa Pengguna Anggaran (PA) Bidang Jalan dan Prasarana Dinas pekerjaan Umjum Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono selaku Direktur CV. Bhadra Raya, dengan harga kontrak sebesar Rp5.558.792.324,14,<br /><br />Dan untuk melaksanakan pekerjaan Konstruksi paket pekerjaan Peningkatan jalan Taji Bakalan di Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019, PPK mengeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No. 620/16.1/ SPMK.PJ/APBD/412.203/2019 tanggal 12 Juni 2019.<br /><br />Berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 620 / 16 / SP.PJ/ APBD/412.203/2019 tanggal 12 Juni 2019, terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono selaku Direktur CV. Bhadra Raya sebagai kontraktor / penyediajasa pekerjaan Konstruksi Paket Pekerjaan Peningkatan jalan Taji Bakalan di wilayah Tambakrejo, Kab. Bojonegoro mempunyai Tugas dan berkewajiban untuk melaksanakan, menyelesaikan pekerjaan, memperbaiki dan melakukan perawatan hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sesuai yang ditentukan dalam dokumen kontrak pekerjaan yang telah disepakati yaitu, “Harga borongan: Rp5.558.792.324,14“ Jangka waktu pelaksanaan : 120 hari kalender sejak Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Terhitung Mulai 12 Juni 2019 s/d 09 Oktober 2019. “Masa Pemeliharaan : selama 180 hari kalender sejak tanggal Penyelesaian pekerjaan (BAST I). Cara pembayaran :<br /><br />1. Pembayaran uang muka : 30% Sebesar Rp5.558.792.324, 14 x 30% = Rp.1.667.637.697,24 ; 2. Pembayaran Termin 1: 30 %, setelah fisik mencapai 35% Sebesar : Rp5.558.792.324,14 x 35%= Rp1.667.637.697,24. Pengembalian uang muka  30 % Rp500.21.309,17 - Rp1.667.637.697,24,<br /><br />3. Pembayaran Termyn II : 40 % Setelah fisik mencapai 75% Rp5.558.792 324,14 x 40% = Rp2.223.516.929,66, Pengembalian uang muka 40%, Rp667.055.078,90 – Rp1.556.461.850,76 dan<br /><br />4, Pembayaran Termyn III 30 % Setelah fisik mencapai 100%,  Rp5.558.792.324,14 x 30 % = Rp1.667.637.697,24. Pengembalian uang muka 30 % = Rp1.667.637.697,24 - Rp500.291.309,17 = R1.167.346.388,07<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEik139x1oVYDuIuJNgYaXYCNJCk8dPPiQIbF3xyOgT2AwpEa5ytwcZpmGymGfZOSt5u0MJ38v305Miu1gHl6zmhXK551A0Jwma0ZrH-fwJiv1gGl7PKIfD59d3bAXqVyqDovGe2G87XTHg/s638/IMG20210510115726.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="264" data-original-width="638" height="264" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEik139x1oVYDuIuJNgYaXYCNJCk8dPPiQIbF3xyOgT2AwpEa5ytwcZpmGymGfZOSt5u0MJ38v305Miu1gHl6zmhXK551A0Jwma0ZrH-fwJiv1gGl7PKIfD59d3bAXqVyqDovGe2G87XTHg/w640-h264/IMG20210510115726.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Bahwa terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono selaku Direktur CV. Bhadra Raya sebagai Penyedia Jasa Konstruksi Pekerjaan Peningkatan jalan Taji Bakalan sesuai ketentuan pasal 17 ayat (1) Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, bahwa Penyedia harus bertanggungjawab penuh atas : a. Pelaksanaan kontrak; b. Kualitas barang/jasa; c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume; d. Ketepatan waktu penyerahan dan e. Ketepatan tempat penyerahan<br /><br />Oleh karena kapasitas dan kedudukan serta tanggungjawab penyedia dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana diatur pada pasal 17 ayat (1) Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa tersebut, terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono selaku Direktur CV. Bhadra Raya sebagai Penyedia jasa Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Taji Bakalan di Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro tahun 2019, mempunyai kewajiban untuk melaksanakan, menyelesaikan pekerjaan paket Pekerjaan peningkatan jalan Taji Bakalan sesuai kualitas dan volume yang ditentukan dalam dokumen kontrak pekerjaan peningkatan jalan Taji Bakalan yang telah disepakati,<br /><br />Sehingga Tujuan dari Pengadaan Barang/Jasa sesuai ketentuan pasal 4 huruf a Perpres No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang jasa/ Pemerintah untuk memberikan Value for Money menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang negara yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi dapat tercapai sesuai dokumen kontrak harga borongan pekerjaan peningkatan jalan Taji Bakalan di Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019 yang telah disepakati adalah sebesar Rp5.558.792.324,14<br /><br />Untuk melaksanakan pekerjaan peningkatan jalan Taji Bakalan di Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro tersebut , terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono selaku Direktur CV. Bhadra Raya sebagai Kontraktor/penyedia jasa pekerjaan konstruksi harus menugaskan dan menempatkan personil sesuai dengan pengalaman dan kompetensinya yang dipersyaratkan dan ditawarkan dalam dokumen penawaran di lokasi proyek untuk melaksanakan pekerjaan<br /><br />Tenaga personil yang dibutuhkan untuk ditempatkan dalam pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan Taji Bakalan di Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro tahun 2019 yang telah dipersyaratkan kompetensi dan pengalamannya dalam dokumen pengadaan pakrejaan peningkatan jalan Taji Bakalan dengan maksud personil /dan Tenaga ahli yang dibutuhkan tersebut mampu melaksanaan/melakukan pekerjaan dengan baik dan mendapatkan hasil pekerjaan sesuai dengan yang diharapkan baik kwantitas dn kualitas yang telah direncanakan dalam dokumen kontrak<br /><br />Namun saat melaksanakan pekerjaan peningkatan Jalan Taji Bakalan di Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro, terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono selaku Direktur CV. Bhadra Raya sengaja tidak menempatkan tenaga personil yang dibutuhkan sesuai dokumen yang ditawarkan tersebut.<br /><br />Terdakwa Ir. Bambang Minggarjono dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari upah tenaga kerja yang lebih murah , menempatkan personil diluar data personil ditawarkan. yaitu : tenaga Freeland bernama Haris Miftahudin, Juwari dan M. Syifa yang tidak mempunyai kompetensi dan pengalaman yang dipersyaratkan untuk melaksanakan pekerjaan peningkatan jalan Taji Bakalan dilapangan.<br /><br />Penempatan personil yang tidak sesuai dokumen yang ditawarkan tersebut seharusnya mendapat persetujuan tertulis dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK ) sesuai yang ditentukan Surat Perjanjian (Kontrak ) Nomor : 620/16/SP.PJ/APBD/412.203/2019, tanggal 12 Juni 2019, yang disebutkan; syarat-syarat umum Kontrak pada huruf C Angka 54.1.b “bahwa penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis PPK sebelum menunjuk personil Managerial yang namanya tidak tercantum dalam Lapiran A SSKK ,“ dan Angka 54.2.c “Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis pengawas pekerjaan sebelum mengubah personil Managerial dan atau peralatan utama“.<br /><br />Penempatan tenaga personil dilapangan untuk melaksaksanakan pekerjaan yang tidak sesuai orangnya, pengalaman maupun kompetensinya tersebut menyebabkan personil tersebut tidak bisa memahami dokumen kontrak pekerjaan peningkatan jalan Taji Bakalan secara utuh,  sehingga dalam melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan dokumen kontrak yang mengakibatkan output / atau hasil pekerjaan Peningkatan jalan Taji Bakalan yang dihasilkan tidak sesuai yang dipersyaratkan dalam dokumen kontrak baik kuantitas dan kualitasnya .</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEikQ_Vod7YzViT9bApAQA6pQ86EjGaClOXA2wlIlkIvJ5HDjPF-R1KQemRJuVTYPFTC-UFDCnF1mWvpSPxJIRJXKKuLgFWYB3UWAToEUk1KlYRqUR9bmZ5AEaLIdUZoklHJdQml0jAZqEY/s639/4.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="382" data-original-width="639" height="382" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEikQ_Vod7YzViT9bApAQA6pQ86EjGaClOXA2wlIlkIvJ5HDjPF-R1KQemRJuVTYPFTC-UFDCnF1mWvpSPxJIRJXKKuLgFWYB3UWAToEUk1KlYRqUR9bmZ5AEaLIdUZoklHJdQml0jAZqEY/w640-h382/4.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Perbuatan terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono yang mengganti dan menempatkan personil yang tidak sesuai dokumen yang ditawarkan tanpa persetujuan tertulis dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai yang ditentukan dalam syarat-syarat Umum Kontrak tersebut telah menyimpang dari ketentuan yang diatur dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 620/16/SP.PJ/APBD/412.203/2019, tanggal 12 Juni 2019 .<br /><br />Berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat (1) Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa, terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono selaku Direktur CV. Bhadra Raya mempunyai tanggungjawab melaksanakan pekerjaan peningkatan jalan Taji Bakalan sesuai kualitas dan volume yang tercantum dalam dokumen kontrak Pekerjaan peningkatanjalan Taji Bakalan<br /><br />Dalam pelaksanaan pekerjaan lapis Pondasi agregat A dan agregat B , terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono selaku Direktur CV. Bhadra Raya mendatangkan matarial Agregat A dan B dengan volume lebih kecil dari yang ditentukan dalam RAB yaitu : Dari CV. Sari Bumi (alamat : Pamotan , Kab. Rembang) Agregat A :40Truk : berat : 569,06 Ton AgregatB :1 Truk :berat : 19,18 Ton. Dari PT. Asli Indo Raya (alamat : Pamotan , Kab. Rembang) Basecourse : 13 Truk : berat : 119,06 Ton. Basecourse : 7 Truk : berat : 61,27 Ton. 180,33 Ton Dari Koperasi Serba Usaha Kusuma Karya Bersama Bojonegoro . BasecouseA:20 Truk : berat : 251,22 Ton Base Course B: 13 Truk : berat : 162,92 Ton <br /><br />Jumlah seluruhnya agregat A berat : 1.000,61 Ton 769,70 M3 Jumlah seluruhnya agregat B berat : 182,10 Ton 140,08 M3. Yang seharusnya terdakwa mengerjakan sesuai dokumen kontrak : Lapis Pondasi Agregat A seluruhnya berjumlah : 1.504,57 m3 Lapis Pondasi Agregat B sebanyak : 742 M3<br /><br />Untuk menambah volume lapis pondasi Agregat A pada pekerjaan perkerasan dan pelebaran bahu jalan, terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono selaku Direktur CV. Bhadra Raya melalui pelaksana pekerjaan di lapangan M. Syifa, membeli material tanah liat dari Saksi Suryono dan digunakan untuk menguruk pekerjaan bahu jalan pada pekerjaan peningkatan jalan Taji Bakalan , setelah diurug dengan tanah liat baru diatasnya diberi Base course / Agregat A.<br /><br />Untuk pelaksanaan pekerjaan Perkerasan beton semen dengan anyaman tulangan ganda berdasarkan dokumen kontrak perjanjian pengadaan Barang /Jasa pekerjaan kosntruksi peningkatan jalan Taji Bakalan, ditentukan spekteknis pekerjaan perkerasan Rigid Beton semen ditentukan kualitas mutu beton terpasang sesuai dokumen kontrak (gambar Kerja dan Analisa Harga Satuan) pekerjaan Perkerasan beton Semen dengan anyaman tulangan ganda (Rigid Beton) adalah beton mutu K-350 dengan panjang 1.594 M , tebal 20 cm , lebar 5 meter, dan sesuai dokumen penawaran material beton Rydemix untuk pekerjaan perkerasan beton semen bersumber dari PT. Asia Beton,<br /><br />Dalam pelaksanaannya, Terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono selaku Direktur CV. Bhadra Raya, untuk pekerjaan perkerasan Beton Semen dengan anyaman tulangan ganda pada pekerjaan Peningkatan Jalan Taji Bakalan membeli beton Rydemix di luar dokumen penawaran tanpa persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),<br /></div></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgzLxLvBOmymDZSKiVGcLtUTsF6QTA_rjUhSUJ-EZ3fKMC4XRfsmM7lhgl7QspjgKMTZfaEIrtEY8i9EYnLWqTgjgYcoP8_TRmnFddySEF-FZcPOZ8N2woY5mQwwS7aAdz1fnk7Mrl4opo/s638/IMG20210510115726.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="264" data-original-width="638" height="264" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgzLxLvBOmymDZSKiVGcLtUTsF6QTA_rjUhSUJ-EZ3fKMC4XRfsmM7lhgl7QspjgKMTZfaEIrtEY8i9EYnLWqTgjgYcoP8_TRmnFddySEF-FZcPOZ8N2woY5mQwwS7aAdz1fnk7Mrl4opo/w640-h264/IMG20210510115726.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono selaku Direktur CV. Bhadra Raya membeli beton Rydemix dari PT Standar Beton Indonesia (SBI), dan PT. Beton Budi Mulia (BBM). Setelah beton Rydemix dihampar di lokasi pekerjaan, terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono selaku Direktur CV, Bhadra Raya sengaja tidak melaksanakan pekerjaan curring compound yang merupakan bagian dari Item perkerasan Beton Semen yang wajib dilakukan dengan tujuan untuk menjaga mutu betonterpasang sesuai yang telah ditentukan spesifikasi teknis pekerjaan peningkatan jalan Taji Bakalan<br /><br />Perbutan terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono selaku Direktur CV. Bhadra Raya yang tidak melaksanakan pekerjaan Curring Compound tersebut mengakibatkan hasil pekerjaan perkerasan beton semen (Rigid Beton) terpasang tidak sesuai kualitas mutu beton yang dipersyaratkan<br /><br />Sehingga pada tanggal 02 Oktober 2019, saat dilakukan pengambilan sampel benda uji inti (Coredril) Rigid beton semen untuk diujikan di lembaga Independen sebagai kelengkapan syarat pembayaran prestasi pekerjaan, terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono membawa sampel benda uji ke Laboratorium Bahan Konstruksi Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Nasional Malang<br /><br />Dari hasil pengujian kuat tekan beton terhadap sampel Rigid Beton semen terpasang, tidak sesuai spekteknis mutu beton K-350 sesuai yang disyaratkan dokumen kontrak yaitu: 1. Berdasarkan Hasil Pengujian Kuat tekan Beton Nomor 027.04.X/VLBK/2019 tanggal 4 Oktober 2019 sebagai berikut : Kuat tekan konversi ke 28 hari menurut SNI 2002 rerata kuat tekan adalah : 219,232 kg/cm2 = K-219,232 = 17,832 MPa.,; 2. Berdaarkan Hasil Pengujian Kuat tekan Beton Nomor 028.08.X/I/LBK/2019 tanggal 8 Oktober 2019 sebagai berikut : Kuat tekan konversi ke 28 hari menurut SNI 2002 rerata kuat tekan adalah : 228,679 kg/cm2 K-228,679 = 18,601 MPa.<br /><br />Pada akhir kontrak tanggal 09 Oktober 2019, terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono selaku direktur CV. Bhadra Raya tidak dapat menyelesaikan fisik pekerjaan Peningkatan Jalan Taji Bakalan 10094 , progres fisik pekerjaan sesuai Laporan Mingguan, dari konsultan pengawas baru mencapai 89,034%.<br /><br />Aadapun pekerjaan yang belum selesai adalah : Pekerjaan pelebaran bahujalan fisik masih 054. Pekerjaan perkerasan beton volume kurang 0,1549 Panjang 6 meter. Saksi Jafar Sodig selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Taji Bakalan Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang Kab. Bojonegoro, kemudian memberikan kesempatan kepada terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono selaku Direktur CV. Bhadra Raya selama 14 hari Kerja terhitung mulai tanggal 10 Oktober 2019 s/d 23 Oktober 2019 untuk menyelesaikan pekerjaan Perungkatan Jalan Taji Bakalan yang dituangkan dalam Adenddum Perjanjian Kontrak Nomor : 620/16/SP.PJ.ADD.01/PAPBD/412.203/2019 tanggal 8 Oktober 2019.<br /><br />Pada tanggal 17 Oktober 2019, sebelum batas akhir kontrak tanggal 23 Oktober 2019, Tim Teknis Dinas PU Bina Marga Kab. Bojonegoro bersama Konsultan Pengawas dan Kontraktor pelaksana melakukan Monitoring dan pemeriksaan pekerjaan sekaligus pengambilan sampel benda uji Rigid beton semen sesuai Spekteknis mutu K-350 sebagai kelengkapan persyaratan pembayaran prestasi pekerjaan termin III (100%).<br /><br />Sesuai hasil pemeriksaan dalam Lembar Kertas Kerja tertanggal 17 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa Bambang Sigit selaku Kontraktor, Konsultan Pengawas (Kadarman) dan Tim Teknis (Ilham dan Budi) terkait dengan pekerjaan Bahu jalan yang dikerjakan oleh CV. Bhadra Raya ditemukan pekerjaan bahu jalan tidak sesuai speksifikasi dan volume dalam RAB yaitu : Bahujalan ada agregat yang tidak sesuai RAB dan gambar, Lebar bahu jalan kurang dari gambar dan RAB, Hasil pengukuran dari total panjang jalan 1.594 setelah diukur dari 6 Sekmen diperoleh panjang total 1.590,5.<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhr6haqEoJDZE3gdD1s9pRHiakxtu04PZ4ADbPn3q6gyVe-ZJogkZ8Cu4NSv0xb1CGIl9zFc92BUBaV616mRiI1_v5w5m8jxsd4UiCahPMsEepDnab-s6oAKacWKaigeYB8tu-hjGsRwtc/s640/IMG20210510115712.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="275" data-original-width="640" height="276" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhr6haqEoJDZE3gdD1s9pRHiakxtu04PZ4ADbPn3q6gyVe-ZJogkZ8Cu4NSv0xb1CGIl9zFc92BUBaV616mRiI1_v5w5m8jxsd4UiCahPMsEepDnab-s6oAKacWKaigeYB8tu-hjGsRwtc/w640-h276/IMG20210510115712.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Pada tanggal 22 Oktober 2019, Terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono mengajukan surat permohonan Nomor : 052/CV-BR/SDA/X/2019 perihal permohonan pemeriksaan penambahan pekerjaan, namun pada akhir kontrak tanggal 23 oktober 2019, Terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono selaku Direktur CV. Bhadra Raya belum menyelesaikan progres fisik pekerjaan Peningkatan jalan TajiBakalan 10090 akan tetapi hanya dikerjakan 92, 076 Yo, Progres pekerjaan tersebut sesuai laporan mingguan pada bulan Oktober 2019 periode tanggal 18 Oktober 2019 s/d 22 Oktober 2019 yang dibuat oleh Konsultan pengawas.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div><div style="text-align: justify;">Adapun Pekerjaan yang tidak / belum diselesai yaitu : pekerjaan perkerasan dan pelebaran bahu jalan sesuai Dokumen Kontrak volume 1.067,07, M3 (lebar 1 meter dan dalam / tebal 30 cm) namun hanya dikerjakan dengan volume 371,23 M3 (lebar hanya 0,5 meter dan dalam /tebal 30 cm). Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2019 berdasarkan Surat dari PPK Nomor : 620 / 2412/PJ.412.203/2019, tanggal 23 Oktober 2019, Tim Teknis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kab. Bojonegoro melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan peningkatan jalan Taji Bakalan yang dimohonkan terdakwa dan menindaklanjuti hasil temuan monitoring yang dilaksanakan oleh Tim Teknis tanggal 17 Oktober 2019.<br /><br />Dari hasil pemeriksaan pekerjaan peningkatan Jalan Taji Bakalan dilapangan, ternyata saat itu hasil pekerjaan fisik belum mencapai 100%. Hal tersebut berdasarkan Temuan pemeriksaan Sesuai dengan catatan / Instruksi lapangan dari Tim Teknis adalah : Pekerjaan Beton Rigid mengalami retak Rambut / halus , harus diberi Sika Grout Pekerjaan Beton Rigit mengalami pecah retak di Jack dril dan diberi sika Grout Pekerjaan bahujalan yang tidak sesuai dengan spek diganti dengan agregat A dan dipadatkan .<br /><br />Pekerjaan harus sesuai dengan spekteknis dan sepengetahuan pengawas. Catatan / Instruksi Konsultan Pengawas adalah : Pekerjaan bahujalan harus dipenuhi 1005 dan menggunakan agregat kelas A. Akan tetapi, Instruksi dari Tim Teknis dan Konsultan pengawas hasil pemeriksaan pekerjaan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono selaku Direktur CV. Bhadra Raya sebagai Penyedia Jasa pekerjaan Konstruksi paket pekerjaan peningkatan jalan TajiBakalan. Dan sesuai laporan mingguan pada bulan Oktober 2019 periode tanggal 18 Oktober 2019 s/d 22 Oktober 2019 yang dibuat oleh Konsultan pengawas progres fisik, tetap senilai 92, 076 %.<br /><br />Dari pengambilan sampel benda uji inti (coredril ) terhadap pekerjaan perkerasan Rigid beton semen mutu K-350 yang dilakukan tanggal 2 Oktober 2019 untuk persyaratan pembayaran prestasi pekerjaan termyn I (30%) dan II (70%) , dan pengambilan tanggal 17 Oktober 2019 untuk persyaratan pembayaran prestasi pekerjaan Termyn III (100%) yang yang dilakukan oleh Tim Teknis pekerjaan Peningkatan jalan Taji Bakalan bersama kontraktor pelaksana pekerjaan dan Konsultan Pengawas,<br /><br />Terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono lalu membawa Sampel benda wyji Rigid Beton untuk dilakukan uji mutu di Laboratorium Bahan Konstruksi Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Nasional Malang dari hasil pengujian diperoleh mutu beton sebegai berikut : 1. Berdasarkan hasil Pengujian Kuat tekan Beton Nomor 027.04.X//LBK/2019 tanggal 4 Oktober 2019. Hasil yang diperoleh : Kuat tekan konversi ke 28 hari menurut SNI 2002 rerata kuat tekan adalah : 219,232 kg/cm2 =  K-29,232 = 17,832 Mpa,; 2. Pengujian Kuat tekan Beton Nomor 028.08.X/I/LBK/2019 tanggal 8 Oktober 2019 adalah sebagai berikut : Hasil yang diperoleh : ah Kuat tekan konversi ke 28 hari menurut SNI 2002 rerata kuat tekan adalah 228,679 kg/cm2 = K-228,679 = 18,601 Mpa dan 3. Pengujian Kuat tekan Beton Nomor 0197.19.X/I/LBK/2019 tanggal 19 Oktober 2019 adalah hasil yang diperoleh sebagai berikut : Kuat tekan konversi ke 28 hari menurut SNI 2002 rerata kuat tekan adalah : 237,797kg/cm2 = K-237,797<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjlCLpMLVTjzyW5jecDiz5lM-l1E0vjU53mXck3EqLR6PuPsHq3c25vDAgxkjOA_xaYQdmEGt0nO0_FepMQHucExOBmye7K5qXmmBo9P2afFaS7RBx_t9p-Ib75ieVdUk85LbXsdbQn4gA/s640/3.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjlCLpMLVTjzyW5jecDiz5lM-l1E0vjU53mXck3EqLR6PuPsHq3c25vDAgxkjOA_xaYQdmEGt0nO0_FepMQHucExOBmye7K5qXmmBo9P2afFaS7RBx_t9p-Ib75ieVdUk85LbXsdbQn4gA/w640-h360/3.jpg" width="640" /></a></div>Mengetahui hasil uji mutu beton Rigid pekerjaan perkerasan beton semen tidak mencapai Mutu K-350 sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan, terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono dengan tujuan agar hasil pekerjaan perkerasan beton semen yang tidak mencapai mutu beton K-350 dapat dibayar oleh PPK Dinas PU Bina Marga Kab. Bojonegoro sesuai mutu beton K-350 yang disyaratkan dalam dokumen kontrak, terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono selanjutnya merekayasa 3 (tiga) hasil pengujian kuat tekan Beton yang dikeluarkan Laboratorium Bahan Konstruksi Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Nasional Malang dengan cara :<br /><br /></div><div style="text-align: justify;">Terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono membawa Hasil pengujian kuat tekan beton tersebut ke tempat foto copy untuk discan kemudian terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono merubah data yang ada dalam hasil uji Lab yaitu : Hasil Tekanan Hancur (KN) Hasil Teg. Hancur riil (Mpa) Hasil Teg. Hancur riil ( Kg/cm) dengan data yang sudah disiapkan sehingga hasilnya rata-rata kuat tekan beton menjadi memenuhi mutu beton K-350 sesuai yang disyaratkan dalam dokumen kontrak<br /><br />Selanjutnya terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono menandatangani hasil pengujian kuat tekan beton yang telah direkayasa tersebut dengan meniru tandatangan Mohammad Erfan ST,MT pejabat Laboratorium Bahan Konstruksi ITN Malang. Begitu pula dengan stempel ITN Malang. Terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono memesannya sendiri di Bojonegoro untuk digunakan cap stempel Hasil uji kuat tekan beton yang telah direkayasanya.<br /><br />Setelah selesai merekayasa dokumen hasil uji kuat tekan beton dari Laboratorium Bahan Konstruksi Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Nasional Malang, terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono menyerahkan dokumen hasil kuat tekan beton yang sudah direkayasa tersebut kepada Sdri. Eni Noviana (Admin Freelance CV. Bhadra Raya) untuk diserahkan kepada Dinas PU. Bina Marga Kab. Bojonegoro. Namun dokumen tersebut ditolak oleh petugas Dinas PU Bina Marga Kab. Bojonegoro karena ada kesalahan yang mestinya hasil tes beton tertulis Cordrill bukan Silinder.<br /><br />Selanjutnya terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono kembali merekayasa hasil uji lab kuat tekan beton yang semula benda uji tertulis Silinder menjadi Coredrill, sehingga hasil pengujian kuat tekan beton hasil rekayasa menjadi : 1. Pengujian Kuat tekan Beton Nomor 028.04.IX/I/LBK/2019 tanggal 09 September 2019 adalah: hasil yang diperoleh sebagai berikut : Kuat tekan konversi ke 28 hari Menunt SNI 2002 retata kuat ; 384 89 kg/Cm = K-394 2 = 35,34 Mpa,; 2, Pengujian Kuat tekan Beton Nomor 029.04.X//LBK/2019 tanggal 07 Oktober 2019 adalah sebagai berikut ; hasil yang diperoleh sebagai berikut : Kuat tekan konversi ke 28 hari Menunt SNI 2002 retata kuat ; 384,89 kg/Cm = K-384,896 = 33,19 Mpa dan 3. Pengujian Kuat tekan Beton Nomor 0197.19.X/I/LBK/2019 tanggal 19 Oktober 2019 adalah Hasil yang diperoleh sebagai berikut : Kuat tekan konversi ke 28 hari menurut SNI 2002 rerata kuat tekan : 382, 93 Kg/cm2 = K-382,93<br /><br />Terdakwa kemudian kembali menyerahkan hasil rekayasa pengujian kuat tekan beton dari Laboratorium Bahan Konstruksi Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Nasional Malang kepada Saksi Sdri. Eni Noviana untuk diserahkan ke petugas Dinas PU Bina Marga Kab. Bojonegoro,<br /><br />Dan berdasarkan hasil pengujian kuat tekan beton yang sudah direkayasa dan sesuai spesifikasi mutu beton yang dipersyaratkan selanjutnya Dinas PU Dinas Marga dan Penataan Ruang Kab. Bojonegoro menggunakan Dokumen hasil pengujian kuat tekan beton tersebut sebagai dasar membuatkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan , Berita Acara serah Terima Pekerjaan dan lampiran daftar keluaran pekerjaan 100% sebagai syarat kelengkapan pembayaran prestasi pekerjaan Peningkatan Jalan Taji Bakalan .<br /><br />Selanjutnya Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan , Berita Acara serah Terima Pekerjaan dan lampiran daftar keluaran pekerjaan 100% tersebut diterima oleh saksi Sdri. Eni Noviana dan padatanggal 23 Oktober 2019 waktunya malam hari sekira pukul 21.30 WIB langsung diserahkan kepada terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono yang saat itu datang bersama saksi Yeti Prabandari (Bu. Yeti) bertempat di Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro untuk ditandatangani kontraktor dan konsultan pengawas,<br /><br />Saat itu terdakwa Ir bambang Sigit Minggarjono merekayasa tandatangan Ali Imron Direktur CV. Mulia Karya selaku Konsultan Pengawas dalam Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan .<br /><br />Setelahitu sekira pukul 22.00 WIB, terdakwa Ir Bambang Sigit Minggarjono kembali bersama saksi Yeti Prabandari (Bu. Yeti) menyerahkan kembali Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan , Berita Acara serah Terima Pekerjaan dan lampiran daftar keluaran pekerjaan 100% kepada saksi Sdri . Eni Noviana yang sudah ditanda tangani Direktur CV. Bhadra Raya Bambang Sigit Minggarjono selaku kontraktor, dan Direktur CV. Mulia Karya Ali Imron selaku Konsultan Pengawas, namun tidak ada Cap stempel dari CV. Mulia Karya selaku konsultan pengawas ,<br /><br />Selanjutnya saksi Yeti Prabandari (Bu. Yeti) menyampaikan “Mbak Novi kan kemarin sudah saya suruh buat stempel konsultan toh ...Mbak Novi stempel aja“. Selanjutnya saksi Sdri. Eni Noviana menggunakan stempel CV. Mulia Karya yang sebelumnya dipesan atas perintah terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono<br /><br />Setelah itu saksi Sdri Eni Noviana menyerahkan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan , Berita Acara serah Terima Pekerjaan dan lampiran daftar keluaran pekerjaan 100% kepada Tim Teknis pekerjaan peningkatan jalan Taji Bakalan untuk dipergunakan sebagai kelengkapan syarat pembayaran prestasi pekerjaan.<br /><br />Untuk kelengkapan persyaratan pembayaran prestasi pekerjaan termyn III dengan (fisik 100%), terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono juga memanipulasi dokumen seolah-olah pekerjaan peningkatan Jalan Taji, bakalan sudah mencapai 100%<br /></div></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjSI8KaeIjEjGUpxKq7Fw8YD0uZgSbj_yiHsd7jpez8pRQ8wFZAS1MWUbygOYw3QatCX2j9wmgnGbaiqVM70cO9wCLRXuLHYUq0ZK-3Q47uLvOLQi2oRi513VcRe2YNlP-Lrwyk15LtI_s/s638/IMG20210510115726.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="264" data-original-width="638" height="264" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjSI8KaeIjEjGUpxKq7Fw8YD0uZgSbj_yiHsd7jpez8pRQ8wFZAS1MWUbygOYw3QatCX2j9wmgnGbaiqVM70cO9wCLRXuLHYUq0ZK-3Q47uLvOLQi2oRi513VcRe2YNlP-Lrwyk15LtI_s/w640-h264/IMG20210510115726.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Perbuatan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan Konsultan Pengawas , 
terdakwa membuat sendiri Data Pendukung Mutual Check ( MC-100%) 
pekerjaan peningkatan Jalan Taji Bakalan yang terdiri dari : Daftar 
Hadir Mutual Check 100% (MC-100% ), Berita Acara Mutual Check 100% ( 
MC-100), Hasil pengukuran MC-100% serta Perhitungan Volume Pekerjaan<br /><br />Untuk
 membuat dokumen tersebut, terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono 
menyuruh saksi Yeti Prabandari (Bu. Yeti), selanjutnya saksi Yeti 
Prabandari (Bu. Yeti) meminta tolong kepada saksi Afri untuk membuat 
dokumen tersebut tanpa dokumen pendukung . Dokumen MC-100% pekerjaan 
peningkatan jalan Taji Bakalan tersebut, seharusnya diketahui dan 
ditandatangani oleh Konsultan Pengawas, namun setelah dokumen tersebut 
selesai dibuat selanjutnya terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono 
melalui saksi Sdri . Yeti Prabandari (Bu. Yeti) menyerahkan kepada saksi
 Eni Noviana ,<br /><br />Terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono lalu 
menyuruh saksi Sdri . Eni Noviana ( admin) untuk memalsu/ menembak semua
 tandatangan dalam data tersebut sesuai yang diperintahkan terdakwa Ir. 
Bambang Sigit Minggarjono sebelumnya melalui pesan WA ke saksi Eni 
Noviana Pada tanggal 25 Oktober 2019 yang mengirim pesan WA kesaksi Eni 
Noviana yang isinya “Tolong yang bukan dinas ditembak sj“ dan saksi Sdri
 . Yeti Prabandari Pada tanggal 8 Nopember 2019 mengirim pesan WA ke 
saksi Sdri. Eni Noviana “MC-0 yang bener untuk yang atas minta tolong 
sampeyan print terus TTD konsultan , kontraktor bisa sampeyan tembak“ .<br /><br />Pada
 tanggal 08 Nopember 2019, terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono 
kembali mengirim pesan WA melalui HP No. 08113400813 ke saksi Sdri . Eni
 Noviana yang isinya “Sm data2 tembakan yang dari bu Yeti di print terus
 sampeyan tembak semua “. Pada tanggal 09 Nopember , Sdri Yeti atas 
perintah terdakwa mengirim pesan WA kepada saksi Sdri Eni Noviana yang 
isinya “ sampeyan tid seperti biasa “,<br /><br />Untuk memalsukan/atau 
menembak tandatangan konsultan pengawas, pelaksana lapangan, kontraktor 
pelaksana, dan pengawas lapangan dalam dokumen dafttar hadir MC-100?o, 
Berita Acara MC-100%, Hasil Pengukuran MC-100% dan Perhitungan Volume 
pekerjaan peningkatan Jalan Taji Bakalan, terdakwa Ir. Bambang Sigit 
Minggarjono melalui pesan WA tanggal 8 Nopember 2019 mengirim contoh 
tandatangan milik kepala proyek kontraktor pelaksana atas nama Haris 
Miftahudin, Konsultan pengawas atas nama Suryanto, St dan Kadarman, St,<br /><br />Selanjutnya
 berdasarkan contoh tandatangan yang sudah diberikan oleh terdakwa 
Ir.Bambang Sigit Minggarjono tersebut, saksi Sdri Eni Noviana menembak 
tandatangan Kontraktor An. Bambang Sigit Minggarjono selaku Direktur CV.
 Bhadra Raya, Tanda tangan Konsultan Pengawas An. Suryanto , Tandatangan
 Pengawas Lapangan An. Kadarman ST Tandatangan Pelaksana Lapangan An. 
Haris Miftahudin, Amd.<br /><br />Dalam dokumen Daftar Hadir Mutual Check 
100% ( MC-100% ), Berita Acara Mutual Check 100 (MC-100), hasil 
pengukuran MC-100% serta Perhitungan Volume Pekerjaan peningkatan Jalan 
Taji Bakalan,<br /><br />Setelah itu saksi Sdri Eni Noviana menyerahkan 
dokumen dokumen tersebut ke saksi Sdr. Ari petugas Admin Dinas PU Bina 
Marga dan Penataan Ruang Kab. Bojonegoro untuk kelengkapan persyaratan 
pembayaran prestasi pekerjaan termin HI (100%). yang selanjutnya 
dokumen-dokumen tersebut oleh Bendahara , PPTK , PPK dan Pengguna 
Anggaran (PA) dipergunakan untuk proses pembayaran prestasi pekerjaan 
Peningkatan Jalan Taji Bakalan.<br /><br />Selanjutnya berdasarkan dokumen 
hasil pengujian kuat tekan beton dan dokumen data proyek yang dibuat 
oleh terdakwa Ir Bambang Sigit Minggarjono selaku Direktur CV. Bhadra 
Raya sebagai Penyedia jasa pekerjaan konstruksi paket pekerjaan 
peningkatan jalan TajiBakalan di Kec. Tambakrejo, Kab. Bojonegoro tahun 
2019 tersebut diatas, maka pada tanggal 12 Desember 2019 Bendahara , 
PPTK , PPK dan Pengguna Anggaran selanjutnya memproses dan melakukan 
pembayaran biaya prestasi pekerjaan Peningkatan Jalan TajiBakaian 
sebesar Rp. 5.558.792.324,14 dengan rincian :<br /><br />1. Termin I (30%) 
sebesar Rp1.667.637.697,24 dikurangi pengembalian uang muka 
Rp500.291.309,17. Jumlah dibayarkan sebesar Rp1.167.637.697,24 sesuai 
SP2D No. 8841/LS-BJ/2019, Tgl. 15 Desember 2019 dan dicairkan melalui 
Bank Jatim tgl. 16 Desember 2019, di No. Rek. 0261032970 atas nama CV. 
Bhadra Raya (Ir. Bambang Sigit M).<br /><br />2. Termin I1 (40%) sebesar 
Rp2.223.516.929,6 dikurangi pengembalian uang muka Rp667.005.078,90. 
Jumlah dibayarkan sebesar Rp1.556.561.850,76 sesuai SP2D No. 
8788/LS-BJ3/2019 , Tgl. 15 Desember 2019 dan dicairkan melalui Bank 
Jatim tgi. 16 Desember 2019 di No. Rek. 0261032970 atas nama CV. Bhadra 
Raya (Ir. Bambang Sigit M).<br /><br />3. TerminIII (30%) fisik 100% sebesar
 Rp1.667.637.697,24 dikurangi pengembalian uang muka Rp500.291.309,17. 
Jumlah dibayarkan sebesar Rp1.167.346.388.07, Sesuai SP2D No. 
12971/LS-BJ/2019, Tgl.31 Desember 2019 dan dicairkan melalui Bank Jatim 
tgl. 31 Desember 2019, di No. Rek. 0261032970 atas nama CV. Bhadra Raya 
(Ir. Bambang Sigit M).<br /><br />Berdasarkan Laporan Analisis Pelaksanaan 
Pekerjaan Peningkatan jalan Taji Bakalan di Kabupaten Bojonegoro dari 
Ahli Konstruksi ITN Malang tertanggal 28 Desember 2020 yang dibuat dan 
ditandatangani oleh Ahli Ir. A. Agus Santosa , MT, deperoleh kesimpulan 
sebagai berikut : 1. Hasil perkerasan untuk beton kurus (mutu B-0) 
secara umum dapat diterima karena memenuhi syarat rata-rata kekutan 
tekannya » 85% dari yang disyaratkan .<br /><br />2. Pekerjaan Rigid 
Pavement Section 1 tidak memenuhi syarat karena nilai kuat tekannya 
«8596 dari yang disyaratkan , yaitu 297,5 Kg/cm2.<br />3. Pekerjaan 
Rigid Pavement Section 2 tidak diterima walau nilai kuat tekan 
rataratanya » 85% dari yang disyaratkan , tetapi ada 3 benda uji yang 
nilai kuat tekannya 75% dari yang disyaratkan .<br />4. Pekerjaan 
Rigid Pavement Section 3 tidak diterima karena nilai kuat tekan 
rataratanya « 85% dari yang disyaratkan, dan ada 1 benda uji yang nilai 
kuat tekannya “75% dari yang disyaratkan.<br />5. Pekerjaan Rigid 
Pavement Section 4 dapat diterima karena nilai kuat tekan rataratanya ? 
8596 dari yang disyaratkan, dan tidak ada benda uji yang nilai kuat 
tekannya «75% dari yang disyaratkan.<br /><br />6. Pekerjaan Rigid Pavement 
Section 5 dapat diterima karena nilai kuat tekan rataratanya 85% dari 
yang disyaratkan , dan tidak ada benda uji yang nilai kuat tekannya «75%
 dari yang disyaratkan.<br />7. Pekerjaan Rigid Pavement Section 6 
tidak dapat diterima karena ada benda uji yang nilai kuat tekannya «75% 
dari yang disyaratkan.<br />8. Lapis Pondasi agregat bahu jalan tidak memenuhi syarat sebagai lapis pondasi Agregat A baik secara ayakan maupun uji CBR.<br />9.
 lapis pondasi agregat leveling badan Jalan sebelah kiri memenuhi syarat
 agregat B dan sebelah kanan tidak memenuhi syarat agregat B.<br /><br />Kesimpulan Umum hasil pekerjaan :<br />1.
 Secara kualitas Bahwa hasil pekerjaan peningkatan jalan Taji Bakalan 
ada yang memenuhi dan ada yang tidak memenuhi kualitas /mutu yang 
dipersyaratkan dalam dokumen kontrak .<br /><br />2. Secara Kuantitas. 
Pekerjaan Rigid beton pavement dengan lebar 5,0 meter , tebal 20 cm dan 
didapatkan panjang 1589,80 Meter dari 1.594,0 Meter yang ditentukan 
dalam kontrak sehingga ada kekurangan panjang 4,20 Meter.<br /><br />Adapun 
kekurangan volume pekerjaan sepanjang 4,20 meter, meliputi pekerjaan 
lapis pondasi agregat A dan B pada ( devisi 5), pekerjaan struktur ( 
Devisi 7), pekerjaan lapis pondasi bawah beton kurus ( Devidi 5) , 
pekerjaan perkerasan beton semen dengan anyaman tulangan ganda ( devisi 
5) dan pekerjaan lapis pondasi agregat A pada bahu jalan ( devisi 4).<br /><br />3.
 Fungsi. Secara fungsi, pekerjaan jalan beton Rigid Pavement masih dapat
 digunakan walaupun secara kualitas ada yang tidak memenuhi persyaratan 
yang ditentukan dalam kontrak, akibat tidak dipenuhinya kualitas sesuai 
dengan yang disyaratkan akan menyebabkan umur jalan tidak sesuai dengan 
yang direncanakan.<br /><br />Perbuatan terdakwa Ir. Bambang Sigit 
Minggarjono selaku Direktur CV. Bhadra Raya yang telah melaksanakan 
pekerjaan tidak sesuai dengan dokumen kontrak dan melakukan manipulasi 
/atau merekayasa dokumen :<br /><br />Hasil pengujian kuat tekan beton 
pekerjaan Rigid Beton dari ITN Malang; - Berita Acara Pemeriksaan Hasil 
Pekerjaan, Berita Acara serah Terima Pekerjaan dan lampiran daftar 
keluaran pekerjaan 100%; Daftar Hadir Mutual Check 10046 (MC-10044); - 
Berita Acara Mutual Check 100% (MC-100), Hasil pengukuran MC-100 % serta
 Perhitungan Volume Pekerjaan Peningkatan Jalan Taji Bakalan.<br /><br />Untuk
 persyaratan kelengkapan pembayaran prestasi pekerjaan hingga menerima 
pembayaran prestasi pekerjaan peningkatan Jalan Taji Bakalan senilai 
100% sebesar Rp5.558.792.324,14 bertentangan / menyimpang dari ketentuan
 :<br /><br />1. Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang pengadaan Barang Jasa 
Pemerintah a) Pasal 4 huruf a yang menyatakan bahwa pengadaan barang 
jasa bertujuan untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap 
uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas , jumlah , waktu 
biaya , lokasi dan penyedia. b) Pasal 17 (1) yang menyatakan “ Penyedia 
harus bertanggungjawab penuh atas : a) Pelaksanaan kontrak b) Kualitas 
barang/jasa c) Ketepatan perhitungan jumlah atau volume d) Ketepatan 
waktu penyerahan dan e) Ketepatan tempat penyerahan c) Pasal 27 (4) 
huruf b yang menyatakan kontrak harga satuan merupakan kontrak 
pengadaaan barang / pekerjaan konstruksi / jasa lainnya dengan harga 
satuan yang tetap setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi 
teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu 
yang telah ditetapkan dengan ketentuan pembayaran berdasarkan hasil 
pengukuran bersama atas ralisasi volume pekerjaan .<br /><br />2. Lampiran 
Peraturan Lembaga Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaaan Barang /Jasa melalui Penyedia 
Angka 7.12 Pembayaran Prestasi pekerjaan ; a. Pembayaran dilakukan 
dengan mengacu ketentuan dalam kontrak dan tidak boleh melebihi kemajuan
 hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat 
Penandatangan Kontrak.,; b. Pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang
 sudah terpasang . tidak termasuk bahan /material dan peralatan yang ada
 di lokasi pekerjaan .<br /><br />3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan 
Pengadaaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2014 tentang 
Pembayaran Prestasi Pekerjaan pada Pekerjaan Konstruksi. Pasal 3 
“Pembayaran bulanan / termyn untuk pekerjaan konstruksi dilakukan 
senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan / atau 
bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserah 
terimakan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kontrak “.<br /><br />4.
 Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : 620/16/SP.PJ/APBD/412.203/2019, 
tanggal 12 Juni 2019. Pasal 13 ayat 2angka 3 yang menyatakan bahwa 
pembayaran termin (angsuran) Ketiga sebesar 3096 setelah prestasi 
pekerjaan mencapai fisik selesai 100%.<br /><br />Berdasarkan Pemeriksaan 
Ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebagaimana 
Laporan Hasil Pemeriksaan Investifatif dalam rangka Penghitungan 
Kerugian Negara / Daerah atas Pekerjaan peningkatan jalan Taji Bakalan 
pada Dinas Pekerjaan Umum Binam Marga dan Penataan Ruang Kabupaten 
Bojonegoro tahun Anggaran 2019 Nomor : 24 / LHP/XXI/12/2020 tanggal 30 
Desember 2020 , diperoleh nilai kekurangan volume pekerjaan dan 
pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi surat perjanjian<br /><br />Sehingga
 dari harga borongan pekerjaan peningkatan jalan Taji Bakalan di 
Kecamatan Tambakrejo, Kab. Bojonegoro sebesar Rp5.558.792.324,14 yang 
dibayarkan dan diterima oleh terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono 
selaku Direktur CV. Bhadra Raya, seharusnya berdasarkan hasil pekerjaan 
terpasang sesuai ketentuan pasal 4 huruf a, Pasal 17 (1), Pasal 27 (4) 
huruf b Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang pengadaan Barang Jasa 
Pemerintah Pemerintah<br /><br />Ketentuan Angka 7.12 Nomor 9 Tahun 2018 
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaaan Barang /Jasa melalui Penyedia, 
Pasal 3 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaaan Barang / Jasa 
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pembayaran Prestasi Pekerjaan 
pada Pekerjaan Konstruksi dan Pasal 13 ayat (2 ) angka 3 Surat 
Perjanjian (kontrak) Nomor : 620/16/SP.PJ/APBD/412.203/2019, tanggal 12 
Juni 2019 tersebut diatas Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro melalui
 Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro hanya 
membayar pekerjaan peningkatan jalan Taji -Bakalan sebesar : 
Rp5.558.792.324,14 – Rp500.982.903,20 = Rp5.057.809.420,94  <br /><br />Dengan
 demikian, kelebihan harga pembayaran sebesar Rp500.982.903,20 tersebut 
tidak seharusnya diterima dan menjadi hak terdakwa Ir. Bambang Sigit 
Minggarjono selaku Direktur CV. Bhadra Raya.<br /><br />Bahwa akibat 
perbuatan terdakwa Ir. Bambang Sigit Minggarjono selaku Direktur CV. 
Bhadra Raya tersebut diatas, Keuangan Negara / Daerah Kabupaten 
Bojonegoro dirugikan sebesar Rp500.982.903,20 (lima ratus juta sembilan 
ratus delapan pulu dua ribu sembilan ratus tiga rupiah koma 20 sen).<br /><br />Perbuatan
 terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1), 
(atau pasal 3 atau Pasal 7) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 
1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20
 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Jnt)</div>

News Pemerintahan Tipikor Diduga Korupsi Rp500 Juta, Direktur CV. Bhadra Raya Dituntut 5.6 Tahun Penjara

"Jika proyek pekerjaan peningkatan Jalan Taji Bakalan di Kab. Bojonegoro dikerjakan tidak sesuai dengan kontrak namun dilakukan pembaya...

Terdakwa Korupsi “Jembatan” Dr. H. Samsul Ashar (mantan Wali Kota Kediri) Pertanyan Asa-Usul BB Uang Rp296 Juta

19.35 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Benarkah ada rekayasa dalam perkara Terdakwa Dr. H. Samsul Ashar (mantan Wali Kota Kediri) terkait Uang sebesar Rp296 juta yang muncul dalam Tuntutan JPU? Dari mana dan siapa yang mengembalikan uang tersebut kepada Jaksa Kejari Kota Kediri pada September 2020? Sebab Terdakwa tidak merasa# </span></span><br /></div><div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiEm4Y8x4jfU1KSWA7fpYpAt5EZ0kVR97SvwjvUFqNy4p9jFsNPl54WMStCbREAjI6rDk9e3Jm74KsXu-8g7p1zNZdTjpkjkw8pn0FbvRQE5UxxYAblv-TMqoBg5nw7w3kT7JBcFRDKul8/s443/IMG20210408124530+Terdakwa+Dr.+H.+Samsul+Ashar%252CSp.PD+%2528terdaksa%2529%252C+mantan+Wali+Kota+Kediri+%2528Foto.+Dok.+BK%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="443" data-original-width="442" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiEm4Y8x4jfU1KSWA7fpYpAt5EZ0kVR97SvwjvUFqNy4p9jFsNPl54WMStCbREAjI6rDk9e3Jm74KsXu-8g7p1zNZdTjpkjkw8pn0FbvRQE5UxxYAblv-TMqoBg5nw7w3kT7JBcFRDKul8/w638-h640/IMG20210408124530+Terdakwa+Dr.+H.+Samsul+Ashar%252CSp.PD+%2528terdaksa%2529%252C+mantan+Wali+Kota+Kediri+%2528Foto.+Dok.+BK%2529.jpg" width="638" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Terdakwa Dr. H. Samsul Ashar,Sp.PD (terdaksa), mantan Wali Kota Kediri (Foto. Dok. BK)</span></span></td></tr></tbody></table><span style="font-size: medium;"><b><span style="font-size: xx-small;">    </span><br /></b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br /><i>“Sungguh aneh tapi nyata, Takkan terlupa.....” Ini adalah sebagian dari refren lirik lagu yang berjudul “Kisah Kasih di Sekolah” yang dinyanyikan artis Ibu Kota di era tahun 80an</i>.<br /><br />Kali ini, kalimat diatas pulalah yang sepertinya diucapkan Dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD selaku Wali Kota Kediri periode 2014 – 2019 dalam persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Suarabaya Jalan Raya Juanda, Sidaorjo (Kamis, 26 Agustus 2021) terkait barang bukti (BB) berupa uang sebesar Rp296 juta yang muncul dalam surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Kediri terhadap Dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD sebagai Terdakwa dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri tahun 2010 – 2013 yang menelan anggaran sebesar  Rp66.409.000.000 dari APBD Kota Kediri Tahun Anggaran (TA) 2010 - 2012 yang merugikan keuangan negara senilai  Rp14.457.382.325,48 sesuai hasil laporan audit PKKN (Penghitungan Kerugian Keuangan Negara) atas dugaan penyimpangan  dalam Pengadaan Pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri Tahun 2010 sampai tahun 2013 Nomor : SR219/PW /13/5/2016 tanggal 19 April 2016<br /><br />Sidang yang berlangsung di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya (Kamis, 26 Agustus 2021) adalah agenda pembacaan Pembelaan atau Pledoi dari Terdakwa Dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD dan juga dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa atas Tuntutan JPU dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Dede Suryaman, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim Ad Hock masing-masing sebagai Hakim anggota yaitu Kusdarwanto, SH., SE., MH dan Dr. Emma  Ellyani, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Moh. Hamdan, SH yang dihadiri JPU dari Kota Kediri <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg0FZrqD1AnaRHy1Vj_MBxaWgj3lGJ-0_pjJL1WYEHCFa4JoiqHpgzEdjxI65gESmNapbdZ_pXmafAz1sxr46NFtXYIKjKF_cqlKtNHkuk4GUn66UEJlPRmohRncEWnRH0qiluxCuLNMXk/s1334/IMG20210826103304.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg0FZrqD1AnaRHy1Vj_MBxaWgj3lGJ-0_pjJL1WYEHCFa4JoiqHpgzEdjxI65gESmNapbdZ_pXmafAz1sxr46NFtXYIKjKF_cqlKtNHkuk4GUn66UEJlPRmohRncEWnRH0qiluxCuLNMXk/w640-h288/IMG20210826103304.jpg" width="640" /></a></div>Mengingatkan, bahwa Terdakwa Dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD dituntut pidana penjara selama 12 tahun denda sebesar Rp500 juta subsider 1 tahun kurungan dan membayar uang pengganti sejumlah Rp6.925.000.000 subsider pidana penjara selama 2 tahun pada persidangan Kamis, 12 Agustus 21<br /><br />Dihadapan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa merasa heran dan mempertanyakan uang sebesar Rp296 juta yang muncul dalam surat tuntutan JPU namun tidak muncul dalam surat dakwaan ataupun di BAP (Beriat Acara Penyidikan) saat di penyidik Polda Jatim.<br /><br />“Yang barusan juga saya alami ada tuduhan pengembalian uang sebesar 50 juta pada tanggal 21 September 2020 sebesar 50 juta rupiah, pada tanggal 22 September 2020 sebesar 50 juta rupiah dan pada tanggal 23 September 2020 sebesar 196 juta rupiah. Ini siapa yang mengembalikan? Dan saya juga tidak melakukan penyetoran atas uang tersebut. Itu uang disita dari siapa? Tiba-tiba muncul dan dituduhkan ke saya, tidak benar semua ini Yang Mulia, ini semua rekayasa!,” kata Terdakwa Dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD saat membacakan langsung pembelaannya<br /><br />Tidak hanya itu. Terdakwa juga mengungkapkan terkait sebidang tanah yang disita oleh penydik Polda Jatim. Terdakwa merasa bahwa hal tersebut dipaksakan untuk disita agar segera memenuhi target P-21 (Pemberitahuan bahwa Hasil Penyidikan sudah Lengkap)<br /><br />“Demikian juga masalah sebidang tanah yang oleh penyidik dipaksakan untuk disita agar segera bisa memenuhi target P-21, padahal sebidang tanah tersebut bukan milik pribadi saya (seperti apa yang telah saya sampaikan di B.A.P),” ungkap Terdakwa<br /><br />Seusai persidangan wartawan beritakorupsi.co mencoba menanyakan asal-usul yang sebesar Rp296 juta yang di pertanyakan Terdakwa Dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD. Namun jawaban JPU justru melemparkan ke Humas Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya dan juga ke Panasehat Hukum Terdakwa.<br /><br />“Saya prajurit, bang. Tapi coba tanyakan ke Humas Pengadilan (Pengadilan Tipikor), disitu jelasa. PH (Panasehat Hukum) Terdakwa juga pasti tahu,” jawab JPU<br /><br />Sementara PH Terdakwa justru ikut mempertanyakan dari mana disita atau siapa yang mengembalikan. “Sumpah,saya tidak tahu dari mana disita atau sidapa yang mengembalikan,” jawab PH Terdakwa <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEibZoh9I1NKt5_XFOSZ8hHbGfEja4BEre6vfQ5qVj_TP-vc9SULufcxgSJI5-u2kohIThvG5xydXOI6HHb9jGaGImj77fDH12zH0Vs2qH6v7A9jirRW90WyRBvJKe3zuM7-zkytqg7z0UY/s1334/IMG20210826103252.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEibZoh9I1NKt5_XFOSZ8hHbGfEja4BEre6vfQ5qVj_TP-vc9SULufcxgSJI5-u2kohIThvG5xydXOI6HHb9jGaGImj77fDH12zH0Vs2qH6v7A9jirRW90WyRBvJKe3zuM7-zkytqg7z0UY/w640-h288/IMG20210826103252.jpg" width="640" /></a></div>Sidang perkara Tindak Pidana Korupsi (TPK) Pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri tahun 2010 – 2013 yang menelan anggaran sebesar  Rp66.409.000.000 dari APBD Kota Kediri Tahun Anggaran (TA) 2010 - 2012 yang merugikan keuangan negara senlai Rp14.457.382.325,48 tak lama lagi akan berakhir setelah Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari (Kejaksaan Negeri) Kota Kediri membacakan Surat Tuntutannya dengan pidana penjara selama 12 tahun denda sebesar Rp 500 juta subsider 1 tahun kurungan dan membayar uang pengganti sejumlah Rp6.925.000.000 subsider pidana penjara selama 2 tahun terhadap Terdakwa Dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD selaku Wali Kota Kediri periode 2014 – 2019, di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo pada Kamis, 12 Agustus 21<br /><br />“Nasib” Terdakwa Dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD pun “ibarat derita diatas derita”. Sebab, Terdakwa Dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD yang saat ini “menderita penyakit kangker usus” sehingga penyidik, JPU maupun Majelis Hakim tidak menjebloskannya ke Penjara sejak penyidikan seperti Terdakwa lainnya, namun Terdakwa harus menahan penyakit yang dialaminya di dalam penajara tanpa keluarga selama 12 tahun sesuai dengan Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum<br /><br />Sekalipun sidang perkara ini akan segera berakhir setelah Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya membacakan Surat Putusannya (Vonis) terhadap Terdakwa beberapa pekan lagi, namun masih meninggalkan berbagi pertanyaan di masyarakat luas, terkait dugaan keterlibatan beberapa pihak sesuia fakta yang terungkap dalam persidangan<br />Saksi Nurudin Hasan F-PANYudi Ayubchan (F-Demokrat),; Sujoko Adi (F-PDIP),; Muhaimin (F-PKB),; Sunarko (F-PKNU). <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhDvHltNPjUTKqbI0KyWkazTt7b5_ncmUGsv9gTYDqRBVb6J0oJZkGM44tkW3ccEe4Y6MBpnbY14oBo38ojn82ZLFwbE41FJaftvlJMsvOvz7xfiuQc_mByjYwr0j6QOSDTyBhys-gkCsg/s1334/IMG20210826103458.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhDvHltNPjUTKqbI0KyWkazTt7b5_ncmUGsv9gTYDqRBVb6J0oJZkGM44tkW3ccEe4Y6MBpnbY14oBo38ojn82ZLFwbE41FJaftvlJMsvOvz7xfiuQc_mByjYwr0j6QOSDTyBhys-gkCsg/w640-h288/IMG20210826103458.jpg" width="640" /></a></div>Pihak-pihak yang diduga terlibat sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan, diantaranya adalah H. Nurudin Hasan, mantan Ketua DPRD Kota Kediri periode 2009 – 2014 dari Fraksi PAN yang juga masih keluarga Terdakwa dan termasuk beberapa anggota DPRD Kota Kediri periode yang sama. Karena Ketua DPRD membuat surat persetujuan anggaran proyek multi years (tahun jamak) untuk pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri No. 170 792/419.20/2010 tanggal 12 Nopember 2010,  walaupun belum mendapat persetujuan dari Banggar (Badan Anggaran) DPRD Kota Kediri, namun dalam tahun 2010 telah muncul Nota kesepahaman Nomor : 910/1482/419.16/2010 tanggal 23 Nopember 2010 antara Walikota Kediri Nomor 170/810/19.20/2010  dengan 3 (tiga) unsur pimpinan DPRD Kota Kediri untuk rencana anggaran pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri secara multi years yang tidak tercantum dalam RAPBD (Rancangan  Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) maupun APBD tahun 2010 dan juga ditanda tanda tangani oleh anggota DPRD<br /><br />Kemudian keterlibatan 3 Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, yaitu Dedi Suwandi selaku Kasi pembangunan DPUPR (Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), Roni Yustiono (pejabat di Dinas LDLHKP (Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan)) serta Ubaidillah. Karena Ketiga Panitia Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa ini tidak bekerja sesuai jabatan dan fungsinya namun menandatangani dokumen terkait lelang proyek pekerjaan Jembataran Brawijaya serta menerima honor.<br /><br />Sementara Wijanto, S.T selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa, saat ini sudah berstatus terpidana dalam perkara ini bersama 6 terpidana lainnya, yaitu 1. H.M.  Moenawar (Kepala Cabang PT. Fajar Parahiyangan Jatim dan Bali di Surabaya),; 2. Rudi Wahono (Direktur PT. Surya Graha Semesta atau PT. SGS),; 3. Kasenan, S.T., M.T., M.M (Plt.  Kepala Dinas PU),; 4. Nur Iman Satrio Widodo, S.T (PPK Dinas PU), dan 5. Yoyo Kartoyo (Direktur Utama PT. Fajar Parahiyangan di Kota Bandung)<br /><br />Selanjutnya yang diduga terlibat adalah  Erwanto selaku Staf PT. Surya Graha Semesta atau PT. SGS. Erwanto, diduga terlibat dalam proses pengerjaan proyek Jembatan Brawijaa Kediri oleh PT SGS yang tidak mengikuti lelang, sementara pemenang lelaangnya dalah PT Fajar Parahiyangan. Erwanto dihadirkan sebanyak Dua kali sebagai saksi dalam persidangan atas perintah Majelis Hakim. Dan setiap kali ditanya oleh Majelis Hakim, Erwanto terkesan berbelit-belit dan dianggap menutupi fakta yang sebenarnya bahkan mengingkari keterangannya di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) di Penyidik Polda Jatim. Akibatnya, Ketua Majelis Hakim sempat memerintahkan JPU untuk menetapkannya sebagai tersangka.<br /><br />Selanjuta Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo selaku orang dekat Tjahjo Widjojo alias Ayong yang juga menjabat sebagai bagian Pemasaran PT SGS. Sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo dan “PRI” orang kepercayaan Terdakwa turut terlibat merancang agenda peretemuan antara Tjahjo Widjojo alias Ayong selaku Komisari PT SGS dengan Terdakwa Dr. H. Samsul Ashar, Sp. PD pada tahun 2008 di Hotel Hyatt Surabaya saat Terdakwa Dr. H. Samsul Ashar, Sp. PD yang akan mencalonkan Wali Kota Kediri berpasangan dengan Abdullah Abubakar sebagai Wakil Wali Kota Kediri periode 2009 – 2014 untuk membicarakan kebutuhan uang untuk Terdakwa dari Tjahjo Widjojo alias Ayong dengan kompensasi proyek pekerjaan<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjUcgejqO8MqygAtA_EO60DHl0qEJUf8dZZDWRo3AY2_LJNJVo-RpLpNU3EjND6RCdsOK0POmz_2sF7X5x1tKGWyx9MDhyF2doU5c8nMuoSyLkzPWSlz5pXq10xwkU6gCFWtJf02i1vLQM/s1334/IMG20210826103300.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjUcgejqO8MqygAtA_EO60DHl0qEJUf8dZZDWRo3AY2_LJNJVo-RpLpNU3EjND6RCdsOK0POmz_2sF7X5x1tKGWyx9MDhyF2doU5c8nMuoSyLkzPWSlz5pXq10xwkU6gCFWtJf02i1vLQM/w640-h288/IMG20210826103300.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Selain itu, penyerahan uang dari Tjahjo Widjojo alias Ayong terhadap Terdakwa sebagai hasil dari pertemuan itu adalah melalui Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo sendiri ke Terdakwa. Total uang yang diberikan Tjahjo Widjojo alias Ayong melalui Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo terhadap Terdakwa adalah sejumlah Rp3.450.000.000 yang disebut sebagai pinjaman WL (Wali Kota) Via P.Wid (Pak  Widiyanto Hadi Sumartoyo) dan uang yang biberikan oleh Tjahjo Widjojo alias Ayong sendiri ke Terdakwa sebesar Rp3.475.000.000. Sehingga totalnya sebesar Rp6.925.000.000<br /><br />Dalam Surat Dakwaan JPU juga disebutkan, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD bersama-sama  dengan Tjahjo Widjojo alias Ayong, Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo, Kasenan, S.T., M.T., M.M., Munawar dan Rudi Wahono, negara mengalami kerugian sebesar Rp14.457.382.325,48<br /><br />Sedangkan sosok yang bernama “PRI”, ibarat nama dalam cerita dongeng, karena nama “PRI” hanya ada tercantum namanya di dalam BAP maupun Surat Dakwaan JPU, sementara keberadaannya dan siapa “PRI” tidak ada yang mengetahuinya, bahkan tidak pernah dihadirkan sebagai saksi sejak persidangan perkara ini berlangsung.<br /><br />Pertanyaannya adalah, apakah Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kediri/Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kepala Kepolisian Jawa Timur akan menyeret semua pihak yang terlibat dalam perkara Korupsi proyek pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri tahun 2010 – 2013 yang merugikan negara sebesaar Rp14 miliar ? Atau......???<br /><br />Mengingat penanganan perkara ini yang ditangani oleh penyidik Polda Jawa Timur memakan watu bertaahun-taahun lamanya sejak abad 20 (tahun 2013 dan mulai disidangkan tahun 2018) hingga abad 21 (tahun 2021).<br /><br />Andai saja kasus ini adalah penurian, pelanggaran Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik), atau pencemaraan nama baik pejabat ataupun pelaanggaran aturan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) bisa jadi tak butuh waktu lama untuk menyeret pihak-pihak yang terlibat.<br /><br />Tak jarang pihak Kejaksaan atau penyidik mengatakan, terkait pihak-pihak yang terlibat akan menunggu putusan dari Majelis Hakim. Pertanyaannya kemudian. Siapa yang punya kewenangan penuh untuk menyeret seseorang yang terlibat dalam perkara pidana Khususnya Korupsi ke Persidangan? Apakah Majelis Hakim atau Penyidik melalui Jaksa Penuntut Umum?<br /><br />Andai saja Undang-Undang Tentang Kekuasaan Hakim Khususnya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi memberi kewenangan kepada Majelis Hakim untuk menentukan seseorang saksi menjadi Tersangka, maka “lain ceriatanya”.<br /><br />Sebab dari beberapa kasus Tindak Pidana Korupsi, yang disebutkan Majelis Hakim dalam pertibangan putusannya saat menjatuhkan hukuman (Vonis) terhadap terdakwa, tak sedikit hanya tercantum dalam putusan saja, namun kenyataannya ada yang di SP3 kan alias dihentikan, salah satunya adalah Kasus perkara Korupsi pengadaan lahan kampus II UIN Maliki Malang tahun 2008 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 6,8 milliar, dan Kasus Mega Korupsi P2SEM Provinsi Jawa Timur tahun 2009 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp277 milliar serta  kasus Korups Gratifikasi penerimaan Japung (Jasa Pungut) APBD Kota Surabaya 2009 untuk DPRD Surabaya tahun 2009. Ada apa...???<br /></div><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgLLP-VrNn9sFJVNU0l4eOcAGseKJjBUvkM2SieNwuy8mdLyXlvyZCxGHgbBifXLu-2lEhuSh-wKT_AOwsmzyBaIi5Ts8O0vDByE_cbIgoX-6wXD-IBpIZAKVLwS0y10WwDtv2IEsans48/s640/Saksi+Nurudin+Hasan+F-PANYudi+Ayubchan+%2528F-Demokrat%2529%252C%253B+Sujoko+Adi+%2528F-PDIP%2529%252C%253B+Muhaimin+%2528F-PKB%2529%252C%253B+Sunarko+%2528F-PKNU%2529.+Foto+Dok.+BK.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="296" data-original-width="640" height="296" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgLLP-VrNn9sFJVNU0l4eOcAGseKJjBUvkM2SieNwuy8mdLyXlvyZCxGHgbBifXLu-2lEhuSh-wKT_AOwsmzyBaIi5Ts8O0vDByE_cbIgoX-6wXD-IBpIZAKVLwS0y10WwDtv2IEsans48/w640-h296/Saksi+Nurudin+Hasan+F-PANYudi+Ayubchan+%2528F-Demokrat%2529%252C%253B+Sujoko+Adi+%2528F-PDIP%2529%252C%253B+Muhaimin+%2528F-PKB%2529%252C%253B+Sunarko+%2528F-PKNU%2529.+Foto+Dok.+BK.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Saksi Nurudin Hasan F-PANYudi Ayubchan (F-Demokrat),; Sujoko Adi (F-PDIP),; Muhaimin (F-PKB),; Sunarko (F-PKNU). Foto Dok. BK</span></span></td></tr></tbody></table><div><div style="text-align: justify;">Sementara dalam persidangan yang berlangsung di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, Kamis, 12 Agustus 2021 adalah agenda pembacaan Surat Tuntutan dari Tim JPU Nur Ngali yang juga Kasi Pidusus Kejari Kota Kediri terhadap terdakwa Dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD selaku Wali Kota Kediri periode 2014 – 2019 yang didampingi Tim Penasehat Hukumnya dalam perkara Nomor 31/Pid Sus-TPK/2021/PN Sby kasus Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri tahun 2010 – 2013 yang menelan anggaran APBD Kota Kediri Tahun Anggaran (TA) 2010 - 2012 sebesar  Rp66.409.000.000 yang merugikan keuangan negara Rp14.457.382.325,48 dengan Ketua Majelis Hakim Dede Suryaman, SH., MH dan dibantu 2 (dua) Hakim Ad Hock masing-masing sebagai Hakim anggota yaitu Kusdarwanto, SH., SE., MH dan Dr. Emma  Ellyani, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Moh. Hamdan, SH<br /><br />Dalam Surat Tuntutannya, JPU menuntut terdakwa Dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun denda sebesar Rp500 juta subsidair 1 (satu) tahun kurungan dan membayar uang pengganti sejumlah Rp6.925.000.000 subsidair pidana penjara selama 2 (dua) tahun karena dianggap terbukti telah melakukan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri tahun 2010 – 2013 yang menelan anggaran APBD Kota Kediri Tahun Anggaran (TA) 2010 - 2012 sebesar  Rp66.409.000.000 yang merugikan keuangan negara Rp14.457.382.325,48 sesuai hasil laporan audit PKKN (Penghitungan Kerugian Keuangan Negara) atas dugaan penyimpangan  dalam Pengadaan Pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri Tahun 2010 sampai tahun 2013 Nomor : SR219/PW /13/5/2016 tanggal 19 April 2016<br /><br />Menurut JPU, bahwa perbuatan Terdakwa Dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD sebaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3  Jo. Pasal 18 Ayat  (1) huruf a, b,c, d, Ayat (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001  tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP<br /><br />Kasus ini berawal dari pertemuan antara Terdakwa Dr. H Samsul Ashar,Sp.PD yang saat itu mencalonkan diri untuk menjadi Walikota Kediri dengan saksi Punggowo Santoso, saksi Drs.  Widiyanto Hadi Sumartoyo, seseorang yang bernama “PRI”, dan saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong di Hotel Hyatt Surabaya.<br /><br />Pada pertemuan yang diinisiasi oleh saksi Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo dan orang yang bernama “PRI” tersebut, terdakwa Terdakwa Dr. H Samsul Ashar,Sp.PD mengutarakan niatnya  mencari investor untuk pencalonan diri menjadi Walikota Kediri periode 2009 sampai dengan 2014, dan pengembangan klinik Dahlia Medika milik terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD  yang berada di Kota Kediri.<br /><br />Dan dalam pertemuan tersebut, saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong dan saksi Punggowo Santoso yang kedudukannya sebagai Komisaris PT. SGS (Surya Graha Semesta), menyetujui dan  sepakat sesuai kemampuan akan memberi bantuan dan akan direalisasikan sebelum pelaksanaan Pilkada Kota Kediri.<br /></div><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQRAvCnOmxoLiq8oJIDQcpw9aQBhxBfQKgQpKDFnkLK4o9DUHEcDWinAVwUM44iSANLeiueZzCoin2xDIhnHmSfzze8jpGrFqWT2yp1kXdeFJa8GhogyzNwuqoh0JHft-o7fJJWRqsn-E/s640/H.M.+Moenawar+%2528terpidana%2529+selaku+Kepala+Cabang+PT.+Fajar+Parahiyangan+Jatim+dan+Bali+di+Surabaya%252C+Erwanto+%2528Staf+PT+SGS%2529+dan+Drs.+Widiyanto+Hadi+Sumartoyo+%2528bagian+pemasaran+PT+SGS+%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQRAvCnOmxoLiq8oJIDQcpw9aQBhxBfQKgQpKDFnkLK4o9DUHEcDWinAVwUM44iSANLeiueZzCoin2xDIhnHmSfzze8jpGrFqWT2yp1kXdeFJa8GhogyzNwuqoh0JHft-o7fJJWRqsn-E/w640-h360/H.M.+Moenawar+%2528terpidana%2529+selaku+Kepala+Cabang+PT.+Fajar+Parahiyangan+Jatim+dan+Bali+di+Surabaya%252C+Erwanto+%2528Staf+PT+SGS%2529+dan+Drs.+Widiyanto+Hadi+Sumartoyo+%2528bagian+pemasaran+PT+SGS+%2529.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">H.M. Moenawar (terpidana) selaku Kepala Cabang PT. Fajar Parahiyangan Jatim dan Bali di Surabaya, Erwanto (Staf PT SGS) dan Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo (bagian pemasaran PT SGS )</span></span></td></tr></tbody></table><div style="text-align: justify;">Selanjutnya saksi Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo mengatakan pada saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong, bahwa Terdakwa Dr. H Samsul Ashar,Sp.PD membutuhkan dana untuk  merenovasi kliniknya dan untuk pencalonan diri terdakwa sebagai Walikota Kediri.<br /><br /></div><div style="text-align: justify;">Atas perintah saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong, lanjut JPU, saksi Ratna Widya Astuti mengeluarkan dana/uang  untuk Terdakwa Dr. H Samsul Ashar,Sp.PD yang diberikan secara tunai dengan rincian sebagai berikut : 1. Tanggal 28 Nopember 2008, Keterangan pinjaman WL Via P.Wid  sebesar  Rp500.000.000.  2. Tanggal 1 Desember 2008, Keterangan pinjaman WL Via P.Wid  sebesar Rp500.000.000.  3. Tanggal 15 Desember 2008, Keterangan pinjaman WL Via P.Wid   sebesar Rp500.000.000.  4. Tanggal 24 Desember 2008, Keterangan pinjaman WL Via P.Wid  sebesar Rp500.000.000.  5. Tanggal 13 Februari  2009, Keterangan pinjaman WL Via P.Wid   sebesar Rp500.000.000. 6. Tanggal 6 Maret 2009, Keterangan pinjaman WL Via P.Wid  sebesar Rp300.000.000. 7. Tanggal 19 Juni 2009, Keterangan pinjaman WL Via P.Wid  sebesar  Rp250.000.000.  8. Tanggal 24 Juni 2009, Keterangan pinjaman WL Via P.Wid sebesar Rp400.000.000. <br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa Dr. H Samsul Ashar,Sp.PD antara tahun 2008 sampai tahun 2009 total sebesar Rp3.450.000.000 (Tiga milyar empat ratus lima puluh juta  rupiah) yang menggunakan istilah “pinjaman” dan kode “WL” atau Walikota telah diserahkan secara tunai melalui “P. Wid” atau saksi Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo tersebut adalah  tindaklanjut dari hasil kesepakatan Terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD dengan saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong pada pertemuan di Hotel Hyatt Surabaya.<br /><br />Pada tanggal 24 Maret 2009, Terdakwa Dr. H Samsul Ashar,Sp.PD dinyatakan sebagai pemenang pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Kediri dan dilantik menjadi Walikota  Kediri berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.35-308 tahun 2009 tanggal 24 Maret 2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Walikota Kediri Jawa Tmur  periode Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2014.<br /><br />Ketika terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD menjabat sebagai Walikota Kediri periode tahun 2009 sampai dengan Tahun 2014, Pemerintah Kota Kediri melaksanakan pekerjaan  pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri, atau sesuai dengan kesepakatan Terdakwa Dr. H Samsul Ashar,Sp.PD dengan saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong pada pertemuan di  Hotel Hyatt Surabaya yang akan memberikan pekerjaan/proyek di Kota Kediri.<br /><br />Dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri yang seharusnya dikerjakaan oleh Pemenang lelang yaitu PT. Fajar Parahyangan, akan tetapi fakta  dilapangan pekerjaan tersebut dikerjakaan oleh PT. Surya Graha Semesta (PT. SGS) sesuai dengan kesepakatan baik antara Terdakwa Dr. H Samsul Ashar,Sp.PD dengan saksi Tjahjo  Widjojo alias Ayong maupun kesepakatan antara saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong dengan saksi Yoyo Kartoyo sebagai Direktur Utama PT. Fajar Parahiyangan yang berkedudukan di  kota Bandung<br /><br />Akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD bersama-sama  dengan saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong, saksi Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo, saksi  Kasenan, S.T., M.T., M.M., Munawar dan saksi Rudi Wahono, Negara mengalami kerugian sebesar Rp14.457.382.325,48 (empat belas miliar empat ratus lima puluh tujuh juta tiga  ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah empat puluh delapan sen) sesuai hasil laporan audit PKKN atas dugaan penyimpangan dalam Pengadaan Pembangunan  Jembatan Brawijaya Kota Kediri Tahun 2010 sampai tahun 2013 Nomor : SR219/PW /13/5/2016 tanggal 19 April 2016 <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgjLuvmRlvPlOxHQOfrJSd0srXzD_ISHJXBQnPMoHJ4q3OEw5URAGZ0VEo0SyowYSTDSXc9IduSWrChb9rpSdq_ySeqAguWS0yZ-ZY877Ebu0s-R27xSUR1ZYObu78jOzS8BhfLOep6OlQ/s640/IMG20210429114558+%25281%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="380" data-original-width="640" height="380" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgjLuvmRlvPlOxHQOfrJSd0srXzD_ISHJXBQnPMoHJ4q3OEw5URAGZ0VEo0SyowYSTDSXc9IduSWrChb9rpSdq_ySeqAguWS0yZ-ZY877Ebu0s-R27xSUR1ZYObu78jOzS8BhfLOep6OlQ/w640-h380/IMG20210429114558+%25281%2529.jpg" width="640" /></a></div>JPU mengatakan, “MENUNTUT : Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :<br /><br />1. Menyatakan Terdakwa Dr. H Samsul Ashar,Sp.PD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana korupsi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat  (1) huruf a, b,c, d, Ayat (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001  tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;<br /><br />2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dr. H Samsul Ashar,Sp.PD dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dengan perintah agar Terdakwa di ditahan dan denda sebesar Rp500.000.000 (Lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar wajib diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun.<br /><br />3. Membebankan kepada Terdakwa Dr. H Samsul Ashar,Sp.PD untuk membayar uang pengganti sebesar Rp6.925.000.000 (Enam milliar Sembilan ratus Dua puluh Lima juta rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh Kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang Pengganti tersebut, bilamana terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun,” ucap JPU diakhir surat tuntutannya<br /><br />Atas surat tuntutan JPU tersebut, Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa maupun melalui Penasehat Hukumnya untuk mempersiapkan dan menyampaikan Pembelaannya atau Pledoi pada persidangan berikutnya.<br />Foto dari kanan, Kasnan, Wijayanto dan Nur Iman Satriyo Widodo (Dok. BK)<br /> <br />Dari surat tuntutan JPU ini mungkin menjadi pertanyaan terkait pasal yang dikenakan oleh JPU terhadap Terdakwa Dr. Samsul Ashar, Sp.PD, yakni Pasal  3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b,c, d, Ayat (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat  (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, dimana Pasal 3 ini adalah tentang penyalahgunaan kewenangan atau jabatan.<br /><br />Sementara Terdakwa didawa, selain melanggar Pasal 3 (Subsidair) juga melanggar Pasal Primair yaitu Pasal 2 Undang-Undang yang sama tentang perbuatan melawan hukum. Lalu  lebih Subsiadir, melanggar Pasal 5 ayat (2), dan lebih-lebih Subsidair lagi melanggar Pasal 12 huruf a Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b,c, d, Ayat (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat  (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP<br /><br />Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 12 huruf a adalah terkait pejabat atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji berupa uang yang bertentangan dengan kewajibannya (Terdakwa) selaku pejabat (Kepala Daerah) atau penyelenggara negara. <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjCFQdTh2rGVvDQN_n-sqWObTPRwUebHT4vU4jC19FMWm-qOBUO6YE0JVNpS74Ix1MOzsHsKV2vI4VB-XxEh_WCYhhHV1hqIDcMS9zIn9wxuEOrQWwPAlD3HXxdcw85o24mxfJ7jSIIOUE/s640/1+-+IMG20210429114444.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="277" data-original-width="640" height="278" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjCFQdTh2rGVvDQN_n-sqWObTPRwUebHT4vU4jC19FMWm-qOBUO6YE0JVNpS74Ix1MOzsHsKV2vI4VB-XxEh_WCYhhHV1hqIDcMS9zIn9wxuEOrQWwPAlD3HXxdcw85o24mxfJ7jSIIOUE/w640-h278/1+-+IMG20210429114444.jpg" width="640" /></a></div>Sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa sebelum Terdakwa menjabat sebagai Walikota Kediri periode tahun 2009 - 2014, sudah menerima sejumlah uang dari Tjahjo Widjojo alias Ayong selaku Komisari PT SGS untuk perluasan Klinik mili Terdakwa dan  keperluan pencalonan Terdakwa sebagai Walikota dengan komposasi proyek pekerjaan<br /><br />Setelah Terdakwa menjabat sebagai Walikota Kediri tahun 2009, terdakwa juga menerima uang dari Ayong selaku  Komisaris PT SGS, dan PT SGS mendapatkan proyek Jembatan Brawijaya Kota Kediri tanpa mengikuti lelang<br /><br />Selain menerima uang, Terdakwa selaku Walikota membuat surat Nota kesepahaman Nomor : 910/1482/419.16/2010 tanggal 23 Nopember 2010 antara Walikota Kediri Nomor 170/810/19.20/2010  dengan 3 (tiga) unsur pimpinan DPRD Kota Kediri untuk rencana anggaran pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri secara multi years yang tidak tercantum dalam RAPBD (Rancangan  Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) maupun APBD tahun 2010<br /><br />Seperti yang diberitakan sebelumnya. Bahwa terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD sebelum menjabat sebagai Walikota Kediri, dan pada saat menjabat sebagai Walikota Kediri yang diangkat  berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Nomor : 131.35-308 Tahun 2009 tanggal 24 Maret 2009 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengangkatan Walikota Kediri Jawa Timur  periode tahun 2009 sampai tahun 2014 baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong (Komisaris PT Surya Graha Semesta, yang  dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi H.M. Moenawar selaku Kepala Cabang PT. Fajar Parahiyangan Jatim dan Bali di Surabaya (Terpidana), saksi Rudi Wahono selaku Direktur  PT. Surya Graha Semesta / PT. SGS (Terpidana), saksi Kasenan, S.T., M.T., M.M (Terpidana), saksi Nur Iman Satrio Widodo, S.T (Terpidana), saksi Wijanto, S.T (Terpidana), saksi  Yoyo Kartoyo (Terpidana), dan saksi Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo<br /><br />Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008  sampai dengan tahun 2013, bertempat di Hotel Hyat Surabaya Jalan Basuki Rahmad No.106-128 Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng Kota Surabaya, Kantor Walikota Kediri Jl.  Jenderal Basuki Rahmat No.15 Kelurahan Pocanan, Kecamatan Kota Kediri, Kota Kediri, Kantor Cabang PT Fajar Parahiyangan Rungkut Megah Raya Blok L31 Surabaya dan di Kantor  PT Surya Graha Semesta Komplek Pertokoan Jati Kepuh Indah Blok C2 4 Mojopahit, Larangan Candi Sidoarjo<br /><br />Atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili  berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan  yang ada hubungannya sedemikan rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yaitu secara melawan hukum merencanakan pembagian pengerjaan proyek di Kota  Kediri yang bertentangan dengan Ketentuan Kepres No. 80 Tahun 2003 dan Perubahannya tentang Perubahan Ketujuh atas Kepres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan  Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Pasal 13 Ayat (1) huruf c, Pasal 5 huruf g<br /><br />Dalam melaksanakan pembangunan proyek jembatan Brawijaya Kota Kediri yang seharusnya dilaksanakan oleh PT. Fajar Parahyangan berdasarkan penetapan pemenang lelang Nomor :  050/383/419,15/2010 tanggal 23 Nopember 2010 tentang Penetapan pemenang lelang pekerjaan Pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri Tahun Anggaran 2010 sampai dengan  2012 (tahun jamak) bertentangan Ketentuan Kepres No. 80 Tahun 2003 dan Perubahannya tentang Perubahan Ketujuh atas Kepres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman  Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Pasal 5 huruf c, e dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri sebesar Rp6.925.000.000<br /></div><div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiFTzFWuVMlwgOhbkad5ZfZnQUhPRC9FK8cMALDfqykrnjiCa3ENnbuEu1qsZbHFNrDNXyP04h5HbVzMmp8srcirR3oY9FSlvy8DqVH1MU_kgqTGYdG6NvLczPgwaVHBevk2Hiu85bgVHg/s639/Dedi+Suwandi%252C+Kasi+pembangunan+DPUPR+%2528Dinas+Pekerjaan+Umum+dan+Perumahan+Rakyat%2529%252C+Roni+Yustiono%252C+pejabat+di+Dinas+LDLHKP+%2528Dinas+Lingkungan+Hidup%252C+Kebersihan+dan+Pertamanan%2529+serta+Ubaidillah+%2528Foto+Dok.+BK%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="320" data-original-width="639" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiFTzFWuVMlwgOhbkad5ZfZnQUhPRC9FK8cMALDfqykrnjiCa3ENnbuEu1qsZbHFNrDNXyP04h5HbVzMmp8srcirR3oY9FSlvy8DqVH1MU_kgqTGYdG6NvLczPgwaVHBevk2Hiu85bgVHg/w640-h320/Dedi+Suwandi%252C+Kasi+pembangunan+DPUPR+%2528Dinas+Pekerjaan+Umum+dan+Perumahan+Rakyat%2529%252C+Roni+Yustiono%252C+pejabat+di+Dinas+LDLHKP+%2528Dinas+Lingkungan+Hidup%252C+Kebersihan+dan+Pertamanan%2529+serta+Ubaidillah+%2528Foto+Dok.+BK%2529.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Dedi Suwandi, Kasi pembangunan DPUPR (Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), Roni Yustiono, pejabat di Dinas LDLHKP (Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan) serta Ubaidillah (Foto Dok. BK)</span></span></td></tr></tbody></table>Atau orang lain atau suatu  korporasi yaitu saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong sebesar Rp6.760.882.325, saksi Kasenan, S.T., M.T., M.M sebesar Rp396.500.000, saksi Nur Iman Satrio Widodo, ST sebesar  Rp25.000.000, saksi Yoyo Kartoyo sebesar Rp350.000.000, Saksi Agus Wahyudi sebesar Rp135.000.000 yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar  Rp14.457.382.325,48 (empat belas milyar empat ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah empat puluh delapan), atau setidak- tidaknya sekitar jumlah tersebut, , sebagaimana tercantum dalam Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Nomor : SR219/PW/13/5/2016 Tanggal 19 April 2019, yang  dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :<br /><br />Berawal dari pertemuan antara terdakwa dr. H. Samsul Ashar,Sp.PD yang saat itu mencalonkan diri untuk menjadi Walikota Kediri dengan saksi Punggowo Santoso, saksi Drs.  Widiyanto Hadi Sumartoyo, seseorang yang bernama “PRI”, dan saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong di Hotel Hyatt Surabaya.<br /><br />Pada pertemuan yang diinisiasi oleh saksi Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo dan orang yang bernama “PRI” tersebut, terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD mengutarakan niatnya  mencari investor untuk pencalonan diri menjadi Walikota Kediri periode 2009 sampai dengan 2014, dan pengembangan klinik Dahlia Medika milik terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD  yang berada di Kota Kediri.<br /><br />Dan dalam pertemuan tersebut, saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong dan saksi Punggowo Santoso yang kedudukannya sebagai Komisaris PT. SGS (Surya Graha Semesta), menyetujui dan  sepakat sesuai kemampuan akan memberi bantuan dan akan direalisasikan sebelum pelaksanaan Pilkada Kota Kediri.<br /><br />Selanjutnya, saksi Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo mengatakan pada saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong, bahwa terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD membutuhkan dana untuk  merenovasi kliniknya, dan untuk pencalonan diri terdakwa sebagai Walikota Kediri. Atas perintah saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong, saksi Ratna Widya Astuti mengeluarkan dana/uang  untuk terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD yang diberikan secara tunai dengan rincian sebagai berikut :<br /><br />1. Tanggal 28 Nopember 2008, Keterangan pinjaman WL Via P.Wid  sebesar  Rp500.000.000. 2. Tanggal 1 Desember 2008, Keterangan pinjaman WL Via P.Wid  sebesar Rp500.000.000. 3. Tanggal 15 Desember 2008, Keterangan pinjaman WL Via P.Wid   sebesar Rp500.000.000. 4. Tanggal 24 Desember 2008, Keterangan pinjaman WL Via P.Wid  sebesar Rp500.000.000. 5. Tanggal 13 Februari  2009, Keterangan pinjaman WL Via P.Wid   sebesar Rp500.000.000. 6. Tanggal 6 Maret 2009, Keterangan pinjaman WL Via P.Wid  sebesar Rp300.000.000.<br />7. Tanggal 19 Juni 2009, Keterangan pinjaman WL Via P.Wid  sebesar  Rp250.000.000.<br />8. Tanggal 24 Juni 2009, Keterangan pinjaman WL Via P.Wid  sebesar Rp400.000.000.<br /><br />Bahwa uang yang diterima oleh terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD antara tahun 2008 sampai tahun 2009 total sebesar Rp3.450.000.000 (Tiga milyar empat ratus lima puluh juta  rupiah) yang menggunakan istilah “pinjaman” dan kode “WL” atau Walikota telah diserahkan secara tunai melalui “P. Wid” atau saksi Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo tersebut adalah  tindaklanjut dari hasil kesepakatan Terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD dengan saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong pada pertemuan di Hotel Hyatt Surabaya.<br /><br />Pada tanggal 24 Maret 2009, terdakwa dr.H. Samsul Ashar,Sp.PD dinyatakan sebagai pemenang pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Kediri dan dilantik menjadi Walikota  Kediri berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.35-308 tahun 2009 tanggal 24 Maret 2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Walikota Kediri Jawa Tmur  periode Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2014.<br /><br />Ketika terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD menjabat sebagai Walikota Kediri periode tahun 2009 sampai dengan Tahun 2014, Pemerintah Kota Kediri melaksanakan pekerjaan  pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri, atau sesuai dengan kesepakatan Terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD dengan saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong pada pertemuan di  Hotel Hyatt Surabaya yang akan memberikan pekerjaan/proyek di Kota Kediri.<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj44YmGeDaS3X32ISkJ6bfkbRTAsZ_kKZvcTq52zLRNX83eFMgjs96ZDWDcJDnSVqmWbzJhntm4P7zswRvK6-hcDeOLEGPFaOfA5osJwNww6ECYevPGXYetkH8dQmOLCfSPjiplhq5E1IM/s640/IMG20210429134559.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="364" data-original-width="640" height="364" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj44YmGeDaS3X32ISkJ6bfkbRTAsZ_kKZvcTq52zLRNX83eFMgjs96ZDWDcJDnSVqmWbzJhntm4P7zswRvK6-hcDeOLEGPFaOfA5osJwNww6ECYevPGXYetkH8dQmOLCfSPjiplhq5E1IM/w640-h364/IMG20210429134559.jpg" width="640" /></a></div>Proyek pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum secara multi years (tahun jamak) dengan perencanaan anggaran yang diusulkan  pada APBD Perubahan Kota Kediri Tahun 2010 yaitu sebesar R1.700.000.000 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) untuk pengadaan tiang pancang, Tahun kedua anggaran APBD Kota  Kediri Tahun 2011 sebesar Rp51.000.000.000 (lima puluh satu milyar rupiah) untuk struktur dan Tahun ketiga anggaran APBD Kota Kediri Tahun 2012 sebesar Rp18.300.000.000  (delapan belas milyar tiga ratus juta rupiah) untuk sebagian struktur dan finishing.<br /><br />Sumber dana untuk pengadaan pembangunan Jembatan Brawijaya berasal dari APBD Pemerintah Kota Kediri Anggaran Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2013 sesuai DPA /DPPA<br /><br />(Dokumen Pelaksanaan Anggaran / Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran) SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Nomor : 1.03 01 01 15 05 5 2 dengan kode rekening  1.03.1.03.01.15.05 pada Dinas Pekerjaan Umum.<br /><br />Terdakwa dr. H. Samsul Ashar,Sp.PD sebagai Walikota Kediri pada tanggal 24 Juni 2010, menjawab surat dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri dengan memberikan disposisi yang  ditujukan kepada Ketua Tim Anggaran untuk memproses pangajuan anggaran yang disampaikan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri.<br /><br />Untuk mengelola dan melaksanakan pekerjaan Pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri, telah dibentuk Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa oleh saksi Kasenan, S.T., M.T., M.M  selaku Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri dengan Surat Keputusan tentang penunjukan dan pengangkatan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kota  Kediri TA 2010 No. Surat 188.45/06/419.48/2010 tanggal 8 Juli 2010 dengan susunan panitia sebagai berikut; Ketua : Wijanto (Alm), Sekretaris : Sunardi, S.E, Anggota : Wijanto  (Alm), Sunardi, S.E, Ubaidilah, ST, Dedik Suwandrianto, ST dan Rony Yusianto<br /><br />Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri No. 188.45.08/419.48/2010 tanggal 7 Juli 2010, saksi Nur Iman Satrio Widodo, ST diangkat sebagai Pejabat  Pembuat Komitmen (PPK).<br /><br />Pada tanggal 7 Juli 2010, saksi Kasenan, ST., MT., MM selaku Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri didatangi saksi Drs.Widiyanto Hadi Sumartono (bagian pemasaran PT  Surya Graha Semesta) atas perintah saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong untuk menanyakan waktu pelaksanaan lelang pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri.<br /><br />Selanjutnya Saksi Kasenan, S.T., M.T., M.M memanggil saksi Wijanto (Almarhum, telah disidangkan secara terpisah dengan Nomor Perkara : 06/Kdri/11/2017 dan sudah berkekuatan  hukum tetap) yaitu staf pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri dan meminta saksi Wijanto untuk segera membuat pengumuman proses pelelangan Jembatan Brawijaya Kota Kediri di  media massa, padahal anggaran untuk proyek tersebut belum disetujui atau disahkan DPRD Kota Kediri, serta belum dibuat HPS serta saksi Kasenan, S.T., M.T., M.M memerintahkan  saksi Wijanto untuk memakai harga Estimate Engineering (EE) dari PT Geopland Konsultan Perencana sebesar Rp70.000.000.000 (tujuh puluh milyar rupiah)<br /><br />Padahal Estimate Engineering yang dibuat oleh PT Geopland Konsultan Perencana sebesar Rp50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah), dan dalam proses pelelangan nanti sesuai  arahan saksi Kasenan, S.T., M.T., M.M kepada saksi Wijanto agar berkoordinasi dengan saksi Drs.Widiyanto Hadi Sumartono.<br /><br />Saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong selanjutnya memerintahkan saksi Erwanto dan saksi Munawar menemui saksi Yoyo Kartoyo sebagai Direktur Utama PT. Fajar Parahiyangan di Kota  Bandung untuk meminjam bendera dengan membuka cabang di Jawa Timur dengan tujuan, agar bisa mengikuti kegiatan penawaran tender proyek Jembatan Brawijaya di Kota Kediri<br /><br />Hal tersebut dikarenakan perusahaan PT. Surya Graha Semesta (PT. SGS) milik saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong hanya mempunyai nilai grade 5 (lima), atau tidak memenuhi syarat  untuk mengajukan penawaran. Dan permintaan saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong untuk meminjam bendera disetujui oleh saksi Yoyo Kartoyo dengan kompensasi sebesar  Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan perjanjian, akan dibayar pada saat pencairan termin.<br /><br />Dan setelah terjadi kesepakatan antara saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong dan saksi Yoyo Kartoyo, selanjutnya Saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong menunjuk saksi Munawar sebagai  Kepala Cabang PT. Fajar Parahiyangan wilayah Jatim dan Bali, walaupun fakta yang sebenarnya saksi Munawar hanyalah seorang Kepala Keamanan di PT Surya Graha Semesta (PT.  SGS) milik Saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong.<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjeIGb622ZU1WKzGLfI-gjee1gY83h0CtWUhXudicrCVyoMemEmC7szAcyqXmc9SlXWs6E7vsZgLVjclrS1pyhRvNuH7owm0nBUjCnOc7cyvJKwwbN2f7IAtt9TO0_te3cri_yR2bLVPiQ/s640/IMG20210408123654.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="272" data-original-width="640" height="272" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjeIGb622ZU1WKzGLfI-gjee1gY83h0CtWUhXudicrCVyoMemEmC7szAcyqXmc9SlXWs6E7vsZgLVjclrS1pyhRvNuH7owm0nBUjCnOc7cyvJKwwbN2f7IAtt9TO0_te3cri_yR2bLVPiQ/w640-h272/IMG20210408123654.jpg" width="640" /></a></div>Terdakwa dr. H. Samsul Ashar,Sp.PD sebagai Walikota Kediri telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 681 Tahun 2010 tanggal 7 Juli 2010 tentang Pembangunan Jembatan  Brawijaya secara multiyears (tahun jamak).<br /><br />Surat ini digunakan sebagai dasar pembahasan oleh Tim Anggaran Pemerintah Kota Kediri yang diikuti oleh Badan Administrasi Pembangunan, Bappeda, DPPKA, Bagian Hukum, dibawah  Ketua Tim Anggaran yaitu Sekretaris Kota Kediri untuk membahas anggaran yang diusulkan terkait proyek multi years (tahun jamak) pembangunan Jembatan Brawijaya kota Kediri.<br /><br />Pada tanggal 9 Juli 2010, lelang pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri diumumkan di media cetak dan elektronik, dengan metode lelang Umum sistem Pra kualifikasi. Kemuidan  saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong, memerintahkan saksi Erwanto untuk mengumpulkan 9 (sembilan) company profile dari beberapa perusahaan untuk mengikuti lelang dan memasukkan  penawaran untuk proyek pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri<br /><br />Pada tanggal 12 Juli 2010 sampai dengan tanggal 19 Juli 2010, ada 9 (sembilan) Perusahaan/penyedia jasa yang mengambil dokumen lelang dan memasukkan penawaran pada  tahapan prakualifikasi, yaitu PT Bangkit Lestari Jaya, PT Cipto Mapan Santoso, PT Adhikarya, PT Widjaya Karya, PT Anisa Putri Ragil, PT Agra Budi Karya Marga, PT Adi Murni  Pratama, PT Fajar Parahyangan, PT Nugraha Adi Taruna<br /><br />Yang tidak memasukkan dokumen tahapan prakualifikasi, yaitu 1. PT Bangkit Lestari Jaya, 2. PT Cipto Mapan Santosa Bahwa yang tidak lulus Prakualifikasi yaitu PT Adi Murni  Pratama. Yang diusulkan sebagai pemenang lelang yaitu 1. PT Fajar Parahyangan. 2. PT Anisa Putri Ragil dan 3. PT Nugraha Adi Taruna<br /><br />DPRD Kota Kediri membentuk Pansus terkait Pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri dengan hasil rapat Pansus tertanggal 23 Agustus 2011 tentang pembahasan pembangunan  Jembatan Brawijaya multy years (tahun jamak) Kota Kediri, yaitu Menolak surat Persetujuan Pimpinan tahun 2010 Tidak dimasukkan didalam hukum (konsideran) hasil pansus Menolak  Anggaran PAK/KUPA (Perubahan Anggaran Keuangan/Kebijakan Umum Perubahan Anggaran) tahun 2010, menyetujui Anggaran pembangunan Jembatan Brawijaya Multy Years (tahun  jamak) sebesar Rp69.300.000.000 dengan rincian : Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp7.000.900.000 dan Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp33.000.000.000,Tahun Anggaran 2013  sebesar Rp29.300.000.000<br /><br />Hasil pansus rapat kemudian ditindaklanjuti dalan Nota Kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota Kediri dengan DPRD Kota Kediri tentang persetujuan anggaran pembangunan  Jembatan Brawijaya Kota Kediri tahun jamak (multy years) Nomor : 631/21/419.16/2011 Nomor : 631/534/419.202011 Tanggal 25 Agustus 2011 dengan penganggaran sebsar Rp  71.000.000.000 dengan rincian sebagai berikut : 1. Tahun anggaran 2010 sebesar Rp1.700.000.000, 2. Tahun anggaran 2011 sebesar Rp7.000.000.000, 3. Tahun anggaran 2012  sebesar Rp33.000.000.000 dan 4. Tahun anggaran 2013 sebesar Rp29.300.000.000<br /><br />Pada tanggal 26 Agustus 2010, Ketua Panitia Pengadaan yaitu saksi Wijanto membuat usulan penetapan pemenang lelang kepada Walikota Kediri dengan surat No.  1061/VIII/PL.Usul/2010 tanggal 25 Agustus 2010 yaitu : 1. PT Fajar Parahyangan, 2. PT Anisa Putri Ragil dan ke 3. PT Nugraha Adi Taruna<br /><br />Selanjutnya terdakwa dr. H. Samsul Ashar,Sp.PD sebagai Walikota Kediri membuat surat kepada Ketua DPRD Kota Kediri tentang permintaan persetujuan anggaran proyek multi years  (tahun jamak) pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri dengan surat Nomor 050/3264/419.15/2010 tanggal 20 Oktober 2010 dengan tujuan untuk mendapatkan persetujuan  angggaran dari DPRD kota Kediri dengan anggaran dari APBD Kota Kediri untuk 3 (tiga) tahun anggaran, yaitu untuk tahun 2010 sebesar Rp1.700.000.000, tahun anggaran 2011  sebesar Rp51.000.000.000 dan tahun anggaran 2012 sebesar Rp18.300.000.000<br /><br />DPRD Kota Kediri menerbitkan surat No. 170 792/419.20/2010 tanggal 12 Nopember 2010 tentang persetujuan anggaran proyek multi years (tahun jamak) pembangunan Jembatan  Brawijaya Kota Kediri, walaupun proyek belum mendapat persetujuan dari Banggar DPRD Kota Kediri, namun dalam tahun 2010 telah muncul Nota kesepahaman Nomor :  910/1482/419.16/2010 tanggal 23 Nopember 2010 antara Walikota Kediri 170/810/19.20/2010 dengan 3 (tiga) unsur pimpinan DPRD Kota Kediri untuk rencana anggaran  pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri secara multi years tidak tercantum dalam RAPBD maupun APBD tahun 2010<br /><br />Yang tercantum hanya pembangunan Jembatan Brawijaya dalam APBD perubahan dengan penetapan alokasi anggaran sebesar Rp1.695.000.000 dari yang diusulkan sebesar  Rp1.700.009.000<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjm3ekynzNTdugWkQ8VZg2IIjeXWFqKaGcy7f6SWlxb6VERKiPPpE54gpl7B5Yp_HSkUTKWDhV7ietNp74UabT2am9gERTCNDmUHZED2APlLuGbFenwG2WeQNT1gqnIP-gSXSf2ub6egMA/s1334/IMG20210826103304.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjm3ekynzNTdugWkQ8VZg2IIjeXWFqKaGcy7f6SWlxb6VERKiPPpE54gpl7B5Yp_HSkUTKWDhV7ietNp74UabT2am9gERTCNDmUHZED2APlLuGbFenwG2WeQNT1gqnIP-gSXSf2ub6egMA/w640-h288/IMG20210826103304.jpg" width="640" /></a></div>Selanjutnya terdakwa dr. H Samsul Ashar, Sp.PD menerbitkan surat No. 050/383/419.15/2010 tanggal 23 Nopember 2010 tentang Penetapan pemenang lelang pekerjaan  Pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri Tahun Anggaran 2010 sampai dengan 2012 (tahun jamak), dengan pemenang lelang adalah PT. Fajar Parahyangan dengan nilai kontrak  Rp66.409.000.000.<br /><br />Dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri yang seharusnya dikerjakaan oleh Pemenang lelang yaitu PT. Fajar Parahyangan, akan tetapi fakta  dilapangan pekerjaan tersebut dikerjakaan oleh PT. Surya Graha Semesta (PT. SGS) sesuai dengan kesepakatan baik antara terdakwa dr. H Samsul Ashar,Sp.PD dengan saksi Tjahjo  Widjojo alias Ayong maupun kesepakatan antara saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong dengan saksi Yoyo Kartoyo sebagai Direktur Utama PT. Fajar Parahiyangan yang berkedudukan di  kota Bandung<br /><br />Sesuai dengan perjanjian kerja konstruksi, Harga Satuan (Kontrak Induk) No : 1697/XIVKONT.FISIK/APBD/2010 tanggal 8 Desember 2010 untuk melaksanakan jasa pelaksanaan  konstruksi (pemborongan) pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri, antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri yaitu Nur Iman Satrio Widodo,  S.T. dengan PT. Fajar Parahyangan yaitu saksi H. M. Moenawar selaku Kepala Cabang PT Fajar Parahyangan Jawa Timur dan Bali, dengan anggaran sebesar Rp66.409.000.000  dengan jangka waktu 755 (tujuh ratus lima puluh lima) hari.<br /><br />Jumlah Anggaran untuk pelaksanaan pembangunan Jembatan Brawijaya sesuai kontrak sebesar Rp66.409.000.000.000 dengan perincian sebagai berikut : 1. DPPA tanggal 21  September 2010 dengan nilai anggaran sebesar Rp1.481.250.000 untuk uang muka konstruksi, 2. DPA tanggal 19 Januari 2011 dengan nilai anggaran sebesar Rp1.885.000.000<br /><br />Untuk  konstruksi dipotong pengembalian uang muka Rp377.000.000 masuk Kasda (Kas Daerah), 3. DPPA tanggal 18 Oktober 2011 dengan nilai anggaransebesar Rp5.090.000.000  untuk konstruksi dipotong pengembalian uang muka Rp951.180.000 masuk Kasda, 4. DPPA tanggal 7 Pebruari 2012 dengan nilai anggaran sebesar Rp 29.470.3000.000 untuk  konstruksi, 5. DPPA tanggal 18 September 2012 dengan nilai anggaran sebesar Rp 1.694.000.000. untuk konstruksi, 6. DPA tanggal 28 Januari 2013 dengan nilai anggaran sebesar Rp  21.223.262.200 untuk konstruksi, 7. DPPA tanggal 29 Oktober 2013 dengan nilai anggaran sebesar Rp 7.046.437.800 untuk konstruksi.<br /><br />Bahwa pembayaran atas pembangunan Jembatan Brawijaya sebesar Rp47.231.600.440 atau 71,12 % dari nilai kontrak melalui 13 (tiga belas) kali pembayaran dan dipotong pajak  sebesar Rp5.581.916.414, sehingga yang diterima oleh PT Fajar Parahyangan sebesar Rp41.649.684.026 dengan perincian sebagai berikut :<br /><br />1. SP2D Nomor : 00003/1.03.01/1 03.15.05/LSB, tanggal 31 Desember 2010 sebesar      Rp1.328.180.000,  PPN Rp120.743.636 PPh Rp36.223.091, jumlah bersih  Rp1.171.213.273<br /><br />2. SP2D Nomor : 00001/1.03.01/1 03.15.05/LSB, tanggal 4 Agustus 2011 sebesar Rp1.508.000.000, PPN  Rp137.090.909, PPh Rp41.127.273, jumlah bersih Rp1.329.781.818<br /><br />3. SP2D Nomor : 00002/1.03.01/1. 03.15.05/LSB, tanggal 15 Desember 2011 sebesar Rp1.593.820.000, PPN  Rp144.892.727, PPh Rp43.467.818, jumlah bersih Rp1.405.459.455<br /><br />4. SP2D Nomor: 00003/1.03.01/1. 03.15.05/LSB, tanggal 29 Desember 2011 sebesar Rp2.545.000.000, PPN  Rp Rp.231.363.636, PPh Rp Rp. 69.409.091, jumlah bersih  Rp2.244.227.273<br /><br />5. SP2D Nomor : 00001/1.03.01/1 03.15.05/LSB, tanggal 17 Pebruari 2012 sebesar Rp5.894.060.000, PPN  Rp160.747.091, PPh Rp160.747.091, jumlah bersih Rp5.197.489.273<br /><br />6. SP2D Nomor : 00002/1.03.01/1. 03.15.05/LSB, tanggal 6 Juni 2012 sebesar Rp5.894.060.000, PPN  Rp535.823.636, PPh Rp160.747.091, jumlah bersih Rp5.197.489.273<br /><br />7. SP2D Nomor : 00004/1.03.01/1. 03.15.05/LSB, tanggal 6 Agustus 2012 sebesar Rp5.894.060.000, PPN  Rp535.823.636, PPh Rp160.747.091, jumlah bersih Rp5.197.489.273<br /><br />8. SP2D Nomor : 00006/1.03.01/1. 03.15.05/LSB, tanggal 11 Oktober 2012 sebesar Rp4.715.248.000,  PPN  Rp428.658.909, PPh Rp128.597.673, jumlah bersih Rp4.157.991.418<br /><br />9. SP2D Nomor : 00012/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 30 Nopember 2012 sebesar Rp4.715.248.000,  PPN  Rp428.658.909, PPh Rp128.597.673, jumlah bersih Rp4.157.991.418<br /><br />10. SP2D Nomor : 00013/1.03.01/1.0 3.15.05/LSB, tanggal 11 Desember 2012 Rp2.357.624.000, PPN Rp214.329.455, PPh Rp64.298.836, jumlag bersih Rp2.078.995.709,; 11. SP2D Nomor : 00017/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 26 Desember 2012 Rp1.694.000.000, PPN Rp. 154.000.000, PPh Rp.46.200.000, jumlah bersih Rp1.493.800.000,;<br /><br />12. SP2D Nomor : 00001/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 29 April 2013 Rp6.059.560.000, PPN  Rp550.869.091, PPh Rp165.260.727, jumlah bersih Rp5.343.430.182, 13. SP2D Nomor : 00002/1.03.01/1.0 3.15.05/LSB, tanggal 19 Agustus 2013 Rp3.032.740.440, PPN  Rp275.703.676, PPh Rp82.711.103, jumlah bersih Rp2.674.325.661<br /><br />Dalam pencairan pekerjaan tersebut berdasarkan SPM yang ditandatangani oleh Kasenan, S.T., M.T., M.M selaku pejabat penandatangan SPM dan SPP (surat permintaan  pembayaran) yang ditandatangani Nur Iman Satrio Widodo (selaku PPK) sesuai dengan SP2D dikirim ke rekening No. 0011231080 atas nama PT. Fajar Parahyangan melalui PT Bank  Jatim Surabaya dan setelah dipotong PPN 10% dan PPH 3%, seluruh dana tersebut dipindahkan ke Bank Jatim atas nama PT. Surya Graha Semesta (PT. SGS) dengan No Rek  0261013606.<br /><br />Dalam proses pekerjaan pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri, PT. Fajar Parahyangan atau PT. Surya Graha Semesta (PT. SGS) selaku pelaksana pekerjaan mengalami  keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebagaimana Laporan Konsultan Pengawas dalam pelaksanaan Sub Kontrak V Progres fisik pekerjaan jauh lebih lambat dari jadwal perencanaan  pekerjaan.<br /><br />Atas keterlambatan pekerjaan pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri tersebut,  Konsultan Pengawas PT Ganes Engenering Consultan dan PPK telah melakukan beberapa kali  teguran dan peringatan kepada PT. Fajar Parahyangan dengan materi penambahan jumlah dan jam kerja, tenaga serta minimnya ketersediaan material dan alat bantu. Disamping itu,  PPK telah mengadakan kegiatan ;<br /><br />1. Show Cost meeting pada tanggal 4 Juli 2013 (rapat pembuktian) yang dihadiri oleh Konsultan Pengawas dan Kontraktor Pelaksana PT. Fajar Parahyangan atau PT. Surya Graha  Semesta (PT. SGS) selaku pelaksana pekerjaan. 2. Pada tanggal 17 Oktober 2013 dihadiri oleh Konsultan Pengawas dan Kontraktor Pelaksana. 3. Pada tanggal 20 Nopember 2013  dihadiri oleh Konsultan Pengawas dan Konsultan Pelaksana PT Fajar Parahyangan atau PT. Surya Graha Semesta (PT. SGS) selaku pelaksana pekerjaan.<br /><br />Terhadap ketidakmampuan kontaktor dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut, sehingga PPK Nur Iman Satrio Widodo, S.T dan Pengguna Anggaran Kasenan, S.T., M.T., M.M  menerbitkan Surat No.050/927/419.48/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang pemutusan kontrak antara PT. Fajar Parahiyangan sebagai penyedia paket pembangunan Jembatan  Brawijaya, dan untuk kemajuan progres sampai dengan tanggal putus kontrak tanggal 24 Desember 2013 yaitu 71% dari keseluruhan kontrak berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan  pekerjaan pada tanggal 27 Desember 2013 dan Berita Acara Pemeriksaan Penerimaan Hasil Pekerjaan No 900/130-PPHP/419.48/2013 tanggal 27 Desember 2013.<br /><br />Sesuai catatan dalam Buku Kas Masuk dan Buku Kas Keluar (BKK) PT Surya Graha Semesta (PT. SGS), untuk fisik pembangunan Jembatan Brawijaya hingga pekerjaan dihentikan,  anggaran yang telah dikeluarkan atau yang telah diterima adalah sebesar Rp24.846.754.942<br /><br />Sebagian dari anggaran proyek pembangunan Jembatan Brawijaya kota Kediri tersebut,  ditransfer oleh PT. Surya Graha Semesta (PT. SGS) atas perintah saksi Tjahjo Widjojo alias  Ayong ke rekening BCA No. 0331397431 milik Fajar Poerna Wijaya yang merupakan saudara / keluarga dari terdakwa dr. H Samsul Ashar, Sp.PD sebanyak 20 kali transfer degan total   sebesar Rp3.475.000.000<br /><br />Saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong melalui PT. Surya Graha Semesta (PT. SGS) bukanlah peserta lelang dan bukan pula pemenang lelang, namun PT. Surya Graha Semesta (PT. SGS)  adalah pihak yang mengerjakan pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri atas sepengetahuan dan persetujuan terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD dengan saksi Tjahjo Widjojo  alias Ayong, dimana terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD telah menerima sejumlah uang dari saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong yakni sebesar Rp3.475.000.000 ditambah uang yang  telah diserahkan secara tunai melalui Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo sebesar Rp3.450.000.000<br /><br />Sehingga uang yang diterima oleh terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD dengan total sebesar Rp6.925.000.000, yang mana uang tersebut merupakan bentuk kompensasi yang  disepakati antara terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD dengan saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong dari nilai anggaran kontrak proyek Jembatan Brawijaya.<br /><br />Perbuatan Terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD bersama-sama dengan saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi H.M. Moenawar selaku Kepala  Cabang PT. Fajar Parahyangan Jatim dan Bali di Surabaya (Terpidana), saksi Rudi Wahono selaku Direktur PT. Surya Graha Semesta/PT. SGS (Terpidana), saksi Kasenan, S.T., M.T.,  M.M (Terpidana), saksi Nur Iman Satrio Widodo, S.T (Terpidana), saksi Wijanto, S.T (Terpidana), saski Yoyo Kartoyo (Terpidana), dan saksi Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo  bertentangan dengan Kepres No. 80 Tahun 2003 dan perubahannya tentang perubahan ketujuh atas Kepres No. 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan Barang /  Jasa pemerintah :<br /><br /> 1. Pasal 13 Ayat (1) huruf c dan e, Pengadaan barang /jasa wajib menerapkan prinsip. Huruf c : Terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang / jasa yang memenuhi persayaratan  dan dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat /kreteria tertentuberdasarkan ketentuan dan proseduryang jelas dan  transparan. Hurufe : adil/diskriminatif, berarti memberikan perlakukan yang sama bagi semua calon penyedia barang / jasa tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak  tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun<br /><br />2. Pasal 5 huruf c, e dan g. Pejabat pembuat komitmen, penyedia barang / jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai  berikut : huruf c : Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak Jangsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat. Huruf e : Menghindari dan  mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak Jangsung dalam proses pengadaan barang/jasa (conflict of interest). huruf g :  menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/ atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung  merugikan negara.<br /><br />3. Lampiran 1 BAB II A.1.1.5 huruf a dan b. Huruf a : syarat syarat yang diminta berdasarkan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa dipenuhi / dilengkapi dan isi setiap dokumen  benar serta dapat dipastikan bahwa dokumen penawaran ditandatangani orang yang berwenang. Huruf b : dokumen penawaran yang masuk menunjukkan adanya persaingan yang  sehat, tidak terjadi pengaturan bersama (kolusi) diantara para peserta dan/atau dengan pejabat / panitia pengadaan /unit layanan pengadaan (procurement Unit) yang dapat  merugikan negara dan/atau peserta lainnya.<br /><br />4. Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) Ayat : penyedia barang /jasa dilarang mengalihkan tanggungjawab seluruh (3) pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain. Ayat  : Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggungjawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan dengan pihak lain dengan cara dan alasan apapun, kecuali  disubkontrakkan kepada penyedia barang /jasa spesialis. Paragraf kelima pembayaran uang muka dan prestasi pekerjaan<br /><br />5. Pasal 33, Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sistem sertifikat bulanan atau sistem termin dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak  Pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan / atau bahan yang menjadi bagian dari hasil  pekerjaan yang akan diserahterimakan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kontrak.<br /><br />Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD bersama-sama  dengan saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong, saksi Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo, saksi  Kasenan, S.T., M.T., M.M., Munawar dan saksi Rudi Wahono, Negara mengalami kerugian sebesar Rp14.457.382.325,48 (empat belas miliar empat ratus lima puluh tujuh juta tiga  ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah empat puluh delapan sen) sesuai hasil laporan audit PKKN atas dugaan penyimpangan dalam Pengadaan Pembangunan  Jembatan Brawijaya Kota Kediri Tahun 2010 sampai tahun 2013 Nomor : SR219/PW /13/5/2016 tanggal 19 April 2016 dengan perincian :<br /><br />1. Realisasi pembayaran yang sudah dibayarkan sampai dengan termin 13 (tidak termasuk PPN) kepada PT. Fajar Parahyangan sebesar Rp42.937.818.584,;<br /><br />2. Nilai fisik pembangunan Jembatan Brawijaya Sesuai hitungan ahli (tidak termasuk PPN) sebesar Rp28.480.436.258,52. Jumlah Kerugian Negara (1- 2 atau Rp42.937.818.584 -  Rp28.480.436.258,52) yaitu sebesar Rp14.457.382.325,48<br /><br />Perbuatan terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Subsidair Pasal 3 atau lebih Subsidair Pasal 5 ayyat (2) atau  lebih-lebih Subsidair Pasal 12 huruf a Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b,c, d, Ayat (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat  (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP. (Jnt)<br /></div></div>

News Pemerintahan Tipikor Terdakwa Korupsi “Jembatan” Dr. H. Samsul Ashar (mantan Wali Kota Kediri) Pertanyan Asa-Usul BB Uang Rp296 Juta

#Benarkah ada rekayasa dalam perkara Terdakwa Dr. H. Samsul Ashar (mantan Wali Kota Kediri) terkait Uang sebesar Rp296 juta yang muncul dala...

BERITAKORUPSI.CO

Bupati, Wakil Bupati Sidoarjo dan Sejumlah Pebat ‘Ajak Suami/Istri’ Ke Bali Ditengah Pandemi Covid19

Sebanyak 10.400 Warga Korban Erupsi Gunung Semeru Tersebar Di 406 Titik Pengusian

PH Terdakwa Korupsi Bank BRI, Sultan Akbar P. S.H., M.H., C.L.A Meminta Majelis Hakim Menghukum Terdakwa

Diduga Korupsi Rp500 Juta, Direktur CV. Bhadra Raya Dituntut 5.6 Tahun Penjara

Terdakwa Korupsi “Jembatan” Dr. H. Samsul Ashar (mantan Wali Kota Kediri) Pertanyan Asa-Usul BB Uang Rp296 Juta

Arsip Blog

Arsip Berita

Terkini

PIDANA KORUPSI