Nanda Hasan Solikin, Saksi Perkara Korupsi Mengaku Keluarga Pejabat Kejagung RI

<div style="text-align: justify;"><h3><span style="color: red;"><i>“dr. Ikfina Fahmawati, M.Si (Bupati Mojokerto), istri Terdakwa yang juga Terpidana Koruptor 9.4 tahun penjara Mustofa Kamal Pasa (mantan Bupati Mojokerto) “tak patuhi” hukum karena tidak memenuhi panggilan JPU KPK untuk hadir sebagai saksi di Pengadilan Tipikor tanpa alasan yang jelas”</i></span></h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgP5VvkXSz_GMpfKxJqeNsqslWwosYmitHeKRAykO5KCl_fvX8zqpp7XNbIZ7E5Vi00_DjuQNu7EbNpB9vqBDRSGQ07XpCx5VZN0iaOvCZn2Jqib8JlXcimQ9uGJxyB9kX-cfN4pfDboxVm7M4Uxw0b76tDLlt7Syli28mPI1J6aqJeOF1-xO0Qlfvp/s700/Bupati%20-%20Wali%20Kota%20Mojokerto.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="700" height="428" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgP5VvkXSz_GMpfKxJqeNsqslWwosYmitHeKRAykO5KCl_fvX8zqpp7XNbIZ7E5Vi00_DjuQNu7EbNpB9vqBDRSGQ07XpCx5VZN0iaOvCZn2Jqib8JlXcimQ9uGJxyB9kX-cfN4pfDboxVm7M4Uxw0b76tDLlt7Syli28mPI1J6aqJeOF1-xO0Qlfvp/w640-h428/Bupati%20-%20Wali%20Kota%20Mojokerto.jpg" width="640" /></a></div><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</span></b><br />Nanda Hasan Solihin, mantan PPTK (Pejabat Pelaksana Tekni Pekerjaan) Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Mojokerto ‘menggertak’ Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dipersidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda, Sioarjo, Jawa Timur (Kamis, 16 Juni 2022) dengan cara mengaku sebagai keluarga pejabat Kejaksaan Agung (Kejagung) yang menjabat sebagai Kepala Pusat Daskrimti Kejagung RI <br /><br />Pengakuan Nanda Hasan Solihin sebagai keluarga Kepala Pusat Daskrimti Kejagung RI, saat ditanya JPU KPK dipersidangan, namun JPU KPK tak menanggapinya. Karena ingin tahu apa dikatakan saksi Nanda, JPU KPK Bernard mengerim foto saksi ke pejabat Kejagung yang dimaksud seusai persidangan, dan dibantah bahwa saksi tidak dikenal sama sekali<br /><br /><i>“Tadi saya kirim foto saksi dan saya tanyakan. Katanya nggak kenal. Saya tidak tahu apa maksud dan tujuannya dengan mengaku keluarga pejabat Kejagung,”</i> kata JPU Bernard kepada beritakorupsi.co<br /><br />Tidak hanya itu. Ke beberapa Wartawan yang saat itu sedang meliput sidang perkara Korupsi Gratifikasi dan TPPU suami Bupati Mojokerto dr. Ikfina Fahmawati, M.Si, Terdakwa yang juga Terpidana Koruptor Mustofa Kamal Pasa mengatakan, “barusan Vidio Call (dengan Kepala Pusat Daskrimti Kejagung RI)”.<br /><br />Bukan tak cukup apa yang disampaikan oleh JPU KPK Bernard, beritakorupsi.co ingin mendapatkan jawaban lain dari Kepala Pusat Daskrimti Kejagung RI dengan mengirim foto saksi Nanda Hasan Solihin melalui Nomor WhastApp<br /><br /><i>“Nah itu dia.....ga kenal aku aku sdh nanya ke semua sdr jg ga tahu (Nah itu dia.... nggak kenal aku aku sudah nanya ke semua saudara juga nggak tahu,”</i> jawabnya melalui pesan WhastApp<br /><br />Sementara informasi yang didapat beritakorupsi.co, bahwa Nanda Hasan Solihin diduga terlibat penjualan ‘obat palsu’ saat masih dinas di Dinkes Kabupaten Mojokerto, yang sempat diperiksa oleh Kajeksaan Negeri Kota Mojokerto namun “hilang” begitu saja. Terkait hal ini, pihak Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto belum dapat dihubungi.<br /><br />Kamis, 16 Juni 2022, Nanda Hasan Solihin dihadirkan JPU KPK sebagai saksi dipersidangan untuk Terdakwa Mustofa Kamal Pasa selaku Bupati Mojokerto dalam perkara Korupsi Gratifikasi dan TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) sejak tahun 2012 hingga 2017 sebesar Rp48.192.714.586 (empat puluh delapan miliar seratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus empat belas ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah) <br /><br />Tidak hanya Nanda Hasan Solihin yang dipanggil JPU KPK, melainkan 5 orang saksi. Namun yang hadir sebanyak 3 orang termasuk Nanda Hasan Solihin, Samiatu (penjaga Villa milik Terdakwa yang juga Terpidana Koruptor mantan Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa) dan Evi Wijawa (dari PT BDS Tangerang)<br /><br />Sedangkan istri Terdakwa yang juga Terpidana Koruptor Mustofa Kamal Pasa, yaitu dr. Ikfina Fahmawati, M.Si yang menjabat selaku Bupati Mojokerto “tak patuhi” hukum karena tidak memenuhi panggilan JPU KPK untuk hadir sebagai saksi di Pengadilan Tipikor tanpa alasan yang jelas<br /><i><br />“Kita sudah panggil tapi tidak hadir. Secara resmi tidak ada pembertahuan (mengapa tidak hadir),”</i> kata JPU KPK Bernard<br /><br />Padahal, masyarakat seringkali mendengat para pejabat negeri ini mengatakan bahwa hukum adalah panglima dan siapapun harus patuh kepada hukum. Lalu mengapa dr. Ikfina Fahmawati, M.Si, istri Terdakwa yang saat ini mejabat sebagai Bupati Mojokerto tidak hadir dan tidak memberikan alasan yang jelas?<br /><br />Selain dr. Ikfina Fahmawati, M.Si, ibunda Terdakwa Mustofa Kamal Pasa, Hj. Fatima juga tak hadir tanpa alasan yang jelas. Padahal menurut JPU KPK, sudah mengirimkan surat panggilan sidang sebagai saksi sebanyak dua kali <br /><br /><i>“Sudah kita panggil dua kali kita akan panggil lagi Rabu depan,”</i> kata JPU KPK Arif Sehermanto<br /><br />Saat ditanya, apakah Wali Kota Mojokerto Hj. Ika Puspitasari selaku adinda Terdakwa akan dipanggil? Apakah saksi Hj. Fatimah selaku ibunda Terdakwa dapat dipanggil paksa?. <br /><br />Menurut JPU KPK Arif Suhermanto, bahwa sesuai Pasal 35 Undang-Undang Tipikor (tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), bahwa keluarga Terdakwa berhak untuk menolak saat ditanya dipersidangan<br /><br /><i>“Sesuai Pasal 35 memang berhak untuk menolak. Tapi Imam Safi’i (adik kandung Terdakwa Mustofa Kamal Pasa) sudah diperiksa sebagai saksi dan Dia disumpah. Kita akan panggil lagi. Kalau Ika Puspitasari belum kita panggil,”</i> kata JPU KPK Arif Suhermanto<br /><br /><i>Pasal 35 ayat (1) berbunyi: Setiap orang wajib memberi keterangan sebagai saksi atau ahli, kecuali ayah, ibu, kakek, nenek, saudara kandung, istri atau suami, anak, dan cucu dari terdakwa<br /><br />ayat 2 berbunyi: Orang yang dibebaskan sebagai saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat diperiksa sebagai saksi apabila mereka menghendaki dan disetujui secara tegas oleh terdakwa.<br /><br />ayat 3 berbunyi: Tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), mereka dapat memberikan keterangan sebagai saksi tanpa disumpah.</i><br /><br />Melihat kata “wajib” dalam Pasal 35 ayat (1), keluarga Terdakwa (ayah, ibu, kakek, nenek, saudara kandung, istri atau suami, anak, dan cucu) bukan berarti tidak boleleh dipanggil oleh Jaksa atau Majelis Hakim bukan?. <br /><br />Sebab kehadiran para saksi selaku kelurga Terdakwa terutama ibunda Mostofa Kamal Pasa ini adalah salah satu saksi kunci terkait dakwaan JPU KPK yang menyebutkan aliran duit yang diterima Terdakwa Mustofa Kalam Pasa diduga mengalir ke Hj. Ika Puspitasari, dan beberapa bidang tanah yang diduga dibeli dari hasil TPPU, diatas namakan Hj. Fatima serta dugaan aliran duit sebesar Rp12 miliar ke CV Musika salah satu perusahaan milik keluarga Terdakwa. CV Musika adalah berasal dari “Mustofa dan Ika”. </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"><i>Apakah istri, adinda dan ibunda Terdakwa Mustofa Kamal Pasa akan ‘patuh’ hukum dengan menghadiri undangan JPU KPK sebagai saksi dipersidangan????</i>. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Nanda Hasan Solikin, Saksi Perkara Korupsi Mengaku Keluarga Pejabat Kejagung RI

“dr. Ikfina Fahmawati, M.Si (Bupati Mojokerto), istri Terdakwa yang juga Terpidana Koruptor 9.4 tahun penjara Mustofa Kamal Pasa (mantan Bup...

»

Empat Terdakwa Korupsi Bank Mandiri Sebesar Rp3.5 di Vonis Berbeda

<div style="text-align: justify;"><h3><span style="color: red;">“Proses pemberian kredit oleh Bank Mandiri Cabang Merr Subaya kepada Debitur Erik Kurniawan tahun 2018 sebesar Rp3.5 M hanya tanggung jawab Terdakwa Muhammad Abdul Rouf selaku Sales Officer Mortgage atau Sales Retail Generalis atau Sales Marketing Bank Mandiri Cabang Merr Surabaya? Lalu Pemrakarsa (Penyelia) dan Pemutus (Pimpinan) hanya cukup sebagai “penonton” alias saksi saja?”       <br /></span></h3></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh3kVZHoxOKZxwXswOjoklGgfdW_fogU-uQ6lwHYd5FOreL8x9ZljS-BMgBhas_IK4_Un1g2C92sLR18Kt1sfdVgGm5lZXIusKmtL28hGt8_AEo437nA7mUAI8DxZGcrroqFQLzr-nvECN3OBD10CWhIBm4hNKtvLA6zRv1Ucn3vsdUS1d3zlQVkE6p/s538/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="538" data-original-width="510" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh3kVZHoxOKZxwXswOjoklGgfdW_fogU-uQ6lwHYd5FOreL8x9ZljS-BMgBhas_IK4_Un1g2C92sLR18Kt1sfdVgGm5lZXIusKmtL28hGt8_AEo437nA7mUAI8DxZGcrroqFQLzr-nvECN3OBD10CWhIBm4hNKtvLA6zRv1Ucn3vsdUS1d3zlQVkE6p/w606-h640/1.jpg" width="606" /></a></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</span></b><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-D3xv-if8aMLYqfPgU5_hgbRE-w9XqaPtM1MHc_bZmBtvX4EFnspjms-4wsu9gh8-RhF7LxAPUCqSm0VBQHp0SVaoqoS1dJ5sMrAxYhC2roAhPBnsnvw8hkqnFJaUQ3Y3JWeP2hbe8ue8CwphkgkP3S5xLUw2sJPlpTYMO2p_GlfPnNorq-BIsVgj/s515/1..jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="515" data-original-width="452" height="219" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-D3xv-if8aMLYqfPgU5_hgbRE-w9XqaPtM1MHc_bZmBtvX4EFnspjms-4wsu9gh8-RhF7LxAPUCqSm0VBQHp0SVaoqoS1dJ5sMrAxYhC2roAhPBnsnvw8hkqnFJaUQ3Y3JWeP2hbe8ue8CwphkgkP3S5xLUw2sJPlpTYMO2p_GlfPnNorq-BIsVgj/w283-h219/1..jpg" width="283" /></a></div>Kalimat disamping adalah puisis singkat. Dan mungkin seperti puisi inilah yang ada dibenak Muhammad Abdul Rouf, pegawai Bank Mandiri Cabang Merr Surabaya selaku Sales Officer Mortgage atau Sales Retail Generalis atau Sales Marketing, setelah mendengar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman (Vonis) pidana penjara dan menyatakannya terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Kredit KPR (Kredit Pemilikan Rumah) oleh Bank Mandiri Cabang Merr Surabaya kepada Erik Kurniawan pada tahun 2018 sebesar Rp3.5 miliar yang merugikan keuangan negara sebesar Rp3.5 miliar berdasarkan Laporan Hasil Investigasi dari Specialist Investigator di Senior Investigator PT Bank Mandiri (Persero) Nomor IAU.SIV/ST.73/2021 tanggal 19 November 2021<br /><span style="color: red;"><b><span style="font-size: medium;"> </span></b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><b><span style="font-size: medium;">Baca juga: <span style="font-size: small;">Empat Terdakwa Kasus Korupsi Bank Mandiri Sebesar Rp3.5 M Dituntut Ringan - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/04/empat-terdakwa-kasus-korupsi-bank.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/04/empat-terdakwa-kasus-korupsi-bank.html</a></span></span></b></span><br /><br />Proses pemberian Kredit KPR oleh Bank Mandiri Cabang Merr Surabaya kepada Erik Kurniawan pada tahun 2018 sebesar Rp3.5 miliar sepertinya menjadi tanggung jawab penuh oleh Muhammad Abdul Rouf selaku Sales Officer Mortgage atau Sales Retail Generalis atau Sales Marketing Bank Mandiri Cabang Merr Surabaya. Sedangkan Penyelia (Pemrakarsa) dan Pimpinan (Pemutus) mungkin tak tahu menahu<br /><br />Padahal sangat jelas, jawaban kepala Bank Mandiri Cabang Merr Surabaya selaku pimpinan Terdakwa saat menjawab pertanyaan Majelis Hakim yang mengatakan bahwa yang bertangguung jawab adalah Penyelia (Pemrakarsa) dan Pemutus (Pimpinan)<br /><br />Namun jawaban itu cukuplah hanya didengar di persidangan bukan sebagai pertimbangan hukum untuk menyeretnya sebagai Tersangka atas raibnya duit negara dalam hal ini Bank Mandiri Cabang Merr Surabaya   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEipB12Bonpzu_m5uWfsCp-dlqEgE332OMPVuFs76YivmZ8gW3gUlhuXF1jHsbtFx52b1y7zF7QcmWdrgO1JXbLsqnTf9ONOq_fbXyjI6m7hK9GT4OQzyiux5c1-mz7bU-NEz338f3Uk2vaIRsdyoKkH1w5W5MjnVNJzlHCkZBry8yirTdNLrVHVcTv6/s1446/e.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="870" data-original-width="1446" height="386" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEipB12Bonpzu_m5uWfsCp-dlqEgE332OMPVuFs76YivmZ8gW3gUlhuXF1jHsbtFx52b1y7zF7QcmWdrgO1JXbLsqnTf9ONOq_fbXyjI6m7hK9GT4OQzyiux5c1-mz7bU-NEz338f3Uk2vaIRsdyoKkH1w5W5MjnVNJzlHCkZBry8yirTdNLrVHVcTv6/w640-h386/e.jpg" width="640" /></a></div>Itulah sebabnya penyidik dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak, Surabaya menyeret Muhammad Abdul Rouf ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya di Jalan Raya Juanda Sidoarjo untuk diadili dihadapan Majelis Hakim. Sedangkan penyelia termasuk atasan Muhammad Abdul Rouf hanya cukup sebagai “penonton” alias saksi di persidangan?<br /><br />Memang JPU Kejari Tanjung Perak, Surabaya tidak hanya menyeret Terdakwa Muhammad Abdul Rouf melainkan bersama 3 orang Terdakwa lainnya, yaitu Nur Hidayat selaku Karyawan Kantor Jasa Penilai Publik Agus, Firdaus & Rekan dan Muhammad Ibnu Sobirin selaku penilai atau surveyor Kantor Jasa Penilai Publik Ayon Suherman & Rekan serta Erik Kurniawan Bin Sugianto Als Erik Kurniawan selaku Debitur yang menjabat selaku  penanggung jawab UD PO. Lumbung Rejeki Makmur<br /><br />Sekalipun Terdakwa Muhammad Abdul Rouf, Nur Hidayat, Muhammad Ibnu Sobirin dan Erik Kurniawan Bin Sugianto Als Erik Kurniawan diseret ke Pengadilan Tipikor untuk diadili sebagai Terdakwa, Kejari Tanjung Perak masih bermurah hati kerena Keempat Terdakwa boleh dibilang dituntut ringan<br /><br />Terdakwa Muhammad Abdul Rouf, Nur Hidayat dan Muhammad Ibnu Sobirin, dituntut pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan denda masing-masing sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) Subsider pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Namun hukuman tambahan berupa membayar uang pengganti memangberbeda, sesuai jumlah uang Korupsi yang dinikmati Ketiga Terdakwa<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhXvvaB2fXjz0eWr5KLZu_-mS7jaUFvvsXClP3Asf8XhDWNT1cogV0q95yzSqZHW2eKbobSgI08wHeQ0JRkvi2N0Q8lb4KS2UQtr_peMRNbpFBqn8zK0TuwBayfkCE0RV4sRezx1bNR5whrbliITVIADzpHCQLgrLISbhm144jCzSZFCkSHAtaaIvNa/s1600/b..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhXvvaB2fXjz0eWr5KLZu_-mS7jaUFvvsXClP3Asf8XhDWNT1cogV0q95yzSqZHW2eKbobSgI08wHeQ0JRkvi2N0Q8lb4KS2UQtr_peMRNbpFBqn8zK0TuwBayfkCE0RV4sRezx1bNR5whrbliITVIADzpHCQLgrLISbhm144jCzSZFCkSHAtaaIvNa/w640-h288/b..jpg" width="640" /></a></div>Untuk Terdakwa Muhammad Abdul Rouf sebesar Rp40 juta, Terdakwa Nur Hidayat dan Muhammad Ibnu Sobirin masing-masing sebesar Rp30 juta dengan Subsider pidana penjara masing-masing selama 1 tahun<br /><br />Ketiga Terdakwa menurut JPU, terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi “penyalahgunaan jabatan/kewenangan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP<br /><br />Sedangkan tuntutan JPU terhadap Terdakwa Erik Kurniawan Bin Sugianto Als Erik Kurniawan memang sedikit lebih tinggi, yaitu dengan pidana penjara selama 5 tahun denda sebesar Rp100 juta Subsider pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dan membayar uang pengganti sebanyak Rp3.5 miliar Subsider pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan<br /><br />Menurut JPU, bahwa perbuatan Terdakwa Erik Kurniawan bukan karena jabatannya melainkan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi <br /><br />Sementara dalam Putusan (Vonis), Majelis Hakim sepakat dengan JPU terkait Pasal yang dikenakan terhadap masing-masing Terdakwa. Namun hukuman pidana penjara yang dijatuhkan berbeda dan berkurang<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhEZ4iL55fBlcaHrkbunrJsIQiwZiGWpUZ_oH5hgvT5wmjEdwMABhp-Yq3jFJYb7KHXNrCSwdz3jVZ-xMqhT1z1eKDG5iXfy9ps8SqSsVo6JzILzWMZaetTCpreesK_QhQMItvSyhSlrqYr7ldGnXJnkENmlYv724BNw1rmzaGr1yNQ_0SrmB57aRVf/s1600/c..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhEZ4iL55fBlcaHrkbunrJsIQiwZiGWpUZ_oH5hgvT5wmjEdwMABhp-Yq3jFJYb7KHXNrCSwdz3jVZ-xMqhT1z1eKDG5iXfy9ps8SqSsVo6JzILzWMZaetTCpreesK_QhQMItvSyhSlrqYr7ldGnXJnkENmlYv724BNw1rmzaGr1yNQ_0SrmB57aRVf/w640-h288/c..jpg" width="640" /></a></div>Untuk Terdakwa Muhammad Abdul Rouf, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan denda sebesar Rp100 juta Subsider pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dan membayar uang pengganti sebanyak Rp40 juta Subsider pidana penjara selama 8 (delapan) bulan<br /><br />Sedangkan untuk Terdakwa Nur Hidayat dan Muhammad Ibnu Sobirin, dihukum pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan denda masing-masing sebesar Rp100 juta Subsider pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dan membayar uang pengganti masing-masing sebanyak Rp30 juta Subsider pidana penjara selama 8 (delapan) bulan<br /><br />Sementara untuk Terdakwa Erik Kurniawan Bin Sugianto Als Erik Kurniawan, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp100 juta Subsider pidana kurungan selama 4 (empat) bulan dan membayar uang pengganti sebanyak Rp3.5 miliar Subsider pidana penjara selama 2 (dua) tahun  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhSeO445m6lNgRq8NTDKK8R8-NsmYidcJ6V0yzFx6Qe10xVB1XLIOG1Bihgl4CDYg-rBpTuV5cSLFwClqO21PPgwQomZoTu51c5rRbmHaU2PwePKb7_1KK7JHg6Z9E6NePQMaA6KbtKKwzImj63ppKBjGSKVZjmIrRt9Geo1O1OC9CAXA7NmpYTI56J/s1600/f.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhSeO445m6lNgRq8NTDKK8R8-NsmYidcJ6V0yzFx6Qe10xVB1XLIOG1Bihgl4CDYg-rBpTuV5cSLFwClqO21PPgwQomZoTu51c5rRbmHaU2PwePKb7_1KK7JHg6Z9E6NePQMaA6KbtKKwzImj63ppKBjGSKVZjmIrRt9Geo1O1OC9CAXA7NmpYTI56J/w640-h288/f.jpg" width="640" /></a></div>Hukuman pidana penjara terhadap Keempat Terdakwa (berkas perkara penuntutan masing-masing terpisah) ini, dibacakan dalam putusan oleh Majelis Hakim dimuka persidangan yang berlangsung secara virtual (Zoom) diruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur (Rabu, 15 Juni 2022) yang diketuai Majelis Hakim A. A. GD. Agung Pranata, SH., CN dengan dibantu dua Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai anggota yaitu Fiktor Panjaitan, SH , MH dan Alex Cahyono, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Agus Widodo, SH., MH (dan I Wayan Soedarsana Wibawa, SH., MH, Haryono, SH., M.Hum serta Muliani Buraera, SH) yang dihadiri oleh masing-masing Penasehat Hukum Terdakwa daintaranya yaitu dari LBH YLKI (Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Legundi Keadilan Indonesia) serta dihadiri pula oleh para Terdakwa secara Teleconference (Zoom) dari Rutan (rumah tahanan negera) Kejaksaan Tinggi Jatinggi – Jawa Timur Cabang Surabaya karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019   <br /><br />Dalam putusannya Majelis Hakim mengatakan, bahwa perbuatan Terdakwa Muhammad Abdul Rouf (Nur Hidayat dan Muhammad Ibnu Sobirin) tidak terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan dincam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dakawaan Primer Jaksa Penuntut Umum <br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;"><b>Baca juga: Kasus Dugaan Korupsi Bank Mandiri Sebesar Rp3.5 M, Empat Terdakwa Diadili - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/03/kasus-dugaan-korupsi-bank-mandiri.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/03/kasus-dugaan-korupsi-bank-mandiri.html</a></b></span></span><br /><br />Majelis Hakim mengatakan, bahwa perbuatan Terdakwa Muhammad Abdul Rouf (Nur Hidayat dan Muhammad Ibnu Sobirin) terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan dincam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dakawaan Subsider Jaksa Penuntut Umum<br /><br />“Oleh karena Terdakwa dinyatakan terbuti bersalah, maka Terdakwa harulah dihukum sesuai dengan perbuatannya,” ucap Ketua Majelis Hakim  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiHXH26ZLVdD_2NcnsgI1HWiQVcwtnU2Dgft4i0qI7hWLcS1K16hDOIFufG7x3esBsbGPc5ZtfmkcsbDGf5OLiYzPn43T3PVBHywj9HgZF5OAc7Lv7hAh9BJAKgr-x_A2RGtt_NIK6F5ZO6a0E6kN_swII7pbiZlgckT_-7of9-VPqYdGwnl5F-F3tM/s538/1.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="538" data-original-width="510" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiHXH26ZLVdD_2NcnsgI1HWiQVcwtnU2Dgft4i0qI7hWLcS1K16hDOIFufG7x3esBsbGPc5ZtfmkcsbDGf5OLiYzPn43T3PVBHywj9HgZF5OAc7Lv7hAh9BJAKgr-x_A2RGtt_NIK6F5ZO6a0E6kN_swII7pbiZlgckT_-7of9-VPqYdGwnl5F-F3tM/w379-h400/1.jpg" width="379" /></a></div>“MENGADILI: 1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Abdul Rouf terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Subsider Jaksa Penuntut Umum;<br /><br />2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Muhammad Abdul Rouf oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan denda sebesar Rp100 juta dengan ketentuan apabila denda tersbut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;<br /><br />3. Menghukum Terdakwa Muhammad Abdul Rouf untuk membayar uang pengganti sebesar Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan jika  Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam wakti 1 bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan jika harta benda terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan <br /><br />4. Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan,” ucap Ketua Majelis Hakim A. A. GD. Agung Pranata, SH., CN<br /><br />Sedangkan hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa Nur Hidayat dan Terdakwa Muhammad Ibnu Sobirin adalah masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan denda masing-masing sebesar Rp100 juta subsider pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Dan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti masing-masing sejumlah Rp30 juta subsider pidana penjara selama 8 (delapan) bulan<br /><br />Sementara untuk Terdakwa Erik Kurniawan Bin Sugianto Als Erik Kurniawan, dihukum pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp100 juta Subsider pidana kurungan selama 4 (empat) bulan dan membayar uang pengganti sejumlah Rp3.400.000.000 (tiga milyar empat ratus juta rupiah) subsider pidana penjara selama 2 (dua) tahun.<br /><br />Atas putusan dari Majelis Hakim, para Terdakwa maupun JPU sama-sama mengatakan pikir-pikir. Sehingga Majelis Hakim menegaskan, bahwa watu yang diberikan kepada Terdakwa maupun JPU untuk menentukan sikap, apakah menerima atau menolak (banding) adalah selama 7 hari kalender. (Jnt)<br /><br />Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan terhadap Terdakwa maupun melalui Penasehat Hukum-nya untuk menyampaikan Pembelaan atau Pledoinya pada persidangan berikutnya yang akan di gelar ‘sebulan’ kemudian yaitu tanggal 12 Mei 2022. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Empat Terdakwa Korupsi Bank Mandiri Sebesar Rp3.5 di Vonis Berbeda

“Proses pemberian kredit oleh Bank Mandiri Cabang Merr Subaya kepada Debitur Erik Kurniawan tahun 2018 sebesar Rp3.5 M hanya tanggung jawab ...

»

Tidak Menikmati Duit Korupsi, Edi Setiawan Dituntut 8.6 Thn Penjara

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><i><span style="font-size: large;">“Siapa Sebenarnya Maling Tanah Pembanguan SMAN 3 Kota Batu Thn 2014 Sebesar Rp4.068 M? Adakah “Rekayasa” dalam perkara pengadaan tanah untuk pembanunan gedung SMAN 3 Kota Batu yang ‘melanggar’ Perda Nomor 7 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu? Apakah jabatan Terdakwa selaku PPTK di BPKAD Kota Batu otomatis sebagai PPTK dalam Perencanaan dan Penyelesaian Pengadaan Tanah untuk pembangunan SMN 3 Kota Batu??? Nah....Loh...!</span></i></span><span style="font-size: medium;"><b><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjl0wCkleP4gQ5LHVElSWJKcjjzdwc3UXTKDnONB8-f-ruGCkwnW2Rl-1Oyc7BUnMjdY3jt0Mw7AJpmFxP51wxVQIdesNWxasrx3TgDFj1N0Tnh74GHuNc0MY_4nF1ehiAIgVKbQlkGcQ75g8immwxI12vq6FselkzNHritBAvowtvfPcpWfVN9dPXZ/s1600/edi%20setiawan.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="702" data-original-width="1600" height="280" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjl0wCkleP4gQ5LHVElSWJKcjjzdwc3UXTKDnONB8-f-ruGCkwnW2Rl-1Oyc7BUnMjdY3jt0Mw7AJpmFxP51wxVQIdesNWxasrx3TgDFj1N0Tnh74GHuNc0MY_4nF1ehiAIgVKbQlkGcQ75g8immwxI12vq6FselkzNHritBAvowtvfPcpWfVN9dPXZ/w640-h280/edi%20setiawan.jpg" width="640" /></a></div>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Terdakwa Edi Setiawan, selaku Anggota Tim Perencanaan dan Penyelesaian Pengadaan Tanah Pemerintah Kota Batu (untuk pembangunan SMAN 3 Kota Batu) Tahun 2014 dituntut oleh JPU Kejari Kota Batu (Jumat, 10 Juni 2022) dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp300 juta Subsider pidana kurungan selama 6 (enam) bulan tanpa membayar uang pengganti karena tidak menikmati uang hasil Korupsi tetapi dianggap bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Tanah Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Prasarana Pendidikan (pembangunan gedung SMAN 3) Di Desa Sumbergondo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu Tahun 2014 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp4.080.978.800 sebagaimana hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Jawa Timur SR- 249/PW13/5/2021 tanggal 19 Mei 2021<br /><br />Selain Terdakwa Edi Setiawan, JPU Kejari Batu juga menuntut Terdakwa Nanang Ismawan Sutriyono dalam perkara yang sama, selaku pelaksana pekerjaan Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Study Kelayakan CV. Consepta (Giakso Yudi Pradodo, Direktur CV Consepta) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp300 juta subsider pidana kurungan selama 1 (satu) tahun dan membayar uang pengganti sebesar Rp12.650.000 subsider pidana penjara selama 1 (satu) tahun<br /><br />Persidangan berlangsung dalam II session, yang pertamana adalah pembacaan surat tuntutan JPU terhadap Terdakwa Nanang Ismawan Sutriyono dan kemudian dilanjutkan dengan sidang tuntutan terhadap Terdakwa Edi Setiawan <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEixy-ouT-YjWQYZHAAUfk_TmAweD6ukKO0pVBArK33npLqZxJKU1Wh0V70gFz-pXjPLvxcTveYBqieJTE5UTEX6XTHNQleAEukSIj1eO7fzjLcOrLiARHqYGOXQRVtmq5YhP7zquJgkYhT5AqfUqWc5wYo0D6FBdS4VOqAT-NArX_bOWKOfTt1o0Btp/s1600/1..jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEixy-ouT-YjWQYZHAAUfk_TmAweD6ukKO0pVBArK33npLqZxJKU1Wh0V70gFz-pXjPLvxcTveYBqieJTE5UTEX6XTHNQleAEukSIj1eO7fzjLcOrLiARHqYGOXQRVtmq5YhP7zquJgkYhT5AqfUqWc5wYo0D6FBdS4VOqAT-NArX_bOWKOfTt1o0Btp/w640-h288/1..jpg" width="640" /></a></div>Kedua Terakwa ini (Edi Setiawan dan Nanang Ismawan Sutriyono) menurut JPU Kejari Batu dianggap terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Tanah Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Prasarana Pendidikan (pembangunan gedung SMAN 3 Kota Batu) di Desa Sumbergondo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu Tahun 2014 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp4.080.978.800 sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) junckto Pasal 18 Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana<br /><br /><span style="color: red;"><b><span style="font-size: medium;">Baca juga: Dua Terdakwa Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Untuk SMAN 3 Kota Batu Diadili - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/02/dua-terdakwa-kasus-dugaan-korupsi.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/02/dua-terdakwa-kasus-dugaan-korupsi.html</a></span></b></span><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhpkaMTZfc06nxU0sJyvIIlAB5R_LOn9t85_tFPqJnQJYHpiqzdDCwbntOC_e0l7qOGuXi1-GSjK0DVFijZ0mCxkc_GPj4QOO80vI8okYom9B072Gtv8rs2mlZ3LxiIaHdQ2R5MbNcyXJwrpJO6hlmNGoUDiGl4EsrC3_9cR443h_KPBQXf_Di86ni/s400/IMG20180427133726.jpg" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="334" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhpkaMTZfc06nxU0sJyvIIlAB5R_LOn9t85_tFPqJnQJYHpiqzdDCwbntOC_e0l7qOGuXi1-GSjK0DVFijZ0mCxkc_GPj4QOO80vI8okYom9B072Gtv8rs2mlZ3LxiIaHdQ2R5MbNcyXJwrpJO6hlmNGoUDiGl4EsrC3_9cR443h_KPBQXf_Di86ni/w334-h400/IMG20180427133726.jpg" width="334" /></a></div><br />Dari kasus perkara ini, JPU menyebutkan bahwa Pengadaan Tanah Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Prasarana Pendidikan (pembangunan gedung SMAN 3 Kota Batu) di Desa Sumbergondo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu Tahun 2014 merugikan keuangan negara sebesar Rp4.080.978.800<br /><br />Disisi lain, ternyata Terdakwa Edi Setiawan selaku Anggota Tim Perencanaan dan Penyelesaian Pengadaan Tanah Pemerintah Kota Batu (pembangunan gedung SMAN 3 Kota Batu) Tahun 2014 tidak menikmati hasil Korupsi sepeserpun. Sedangkan Terdakwa Nanang Ismawan Sutriyono, selaku pelaksana pekerjaan Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Study Kelayakan CV. Consepta hanya menikmati hasil Korupsi sebesar Rp12.650.000. Jadi masih ada kerugian keuangan negara sebesar Rp4.068.328.800 (Rp4.080.978.800 - Rp12.650.000 = Rp4.068.328.800)<br /><br />Pertanyaannya adalah, siapa sebenarnya ‘maling duit tanah’ Pengadaan Tanah Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Prasarana Pendidikan (pembangunan gedung SMAN 3 Kota Batu) di Desa Sumbergondo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu Tahun 2014 sebesar Rp4.068.328.800???<br /><br />Adakah ada <i>“rekayasa”</i> dalam perkara Pengadaan Tanah Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Prasarana Pendidikan (pembangunan gedung SMAN 3 Kota Batu) di Desa Sumbergondo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu Tahun 2014 yang <i>“melanggar”</i> Perda Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu???<br /><br />Sebab dalam surat dakwaan JPU dijelaskan, berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Batu Nomor 7 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu Tahun 2010 – 2030, tanah seluas 8.295 m² di desa Sumbergondo, Kec. Bumiaji Kota Batu yang saat itu akan digunakan untuk SMAN 3 Batu merupakan kawasan pertanian   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiIHoy2dzavW47ooVQ-4DYkqmG9O01JElMnJogiIC6_VxPejyttj7gd__p5TR59KsXalSpCqwB-ze-dpVq01b7YVyLQPNnluERakrQi2PWy1PRnc9fnCO3IbPEKkkIAjfr0Hd4mNJH6EdpIvikdG_G_ZvAkl26_9sifcJHEPIUPlnNm_-s37Zc41OgK/s1392/2.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1392" height="332" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiIHoy2dzavW47ooVQ-4DYkqmG9O01JElMnJogiIC6_VxPejyttj7gd__p5TR59KsXalSpCqwB-ze-dpVq01b7YVyLQPNnluERakrQi2PWy1PRnc9fnCO3IbPEKkkIAjfr0Hd4mNJH6EdpIvikdG_G_ZvAkl26_9sifcJHEPIUPlnNm_-s37Zc41OgK/w640-h332/2.jpg" width="640" /></a></div><i>Alamat SMAN 3 Kota Batu di Jl. Joko Bundu, Sumbergondo, Kec. Bumiaji, Kota Batu. Status Kepemilikan, Pemerintah Daerah, SK Pendirian Sekolah: 188.45/171/KEP/422.012/2016, Tanggal SK Pendirian 2016-06-24, SK Izin Operasional : 188.45/171/KEP/422.012/2016 dan Tanggal SK Izin Operasional : 2016-05-24 (dilansir dari https://dapo.kemdikbud.go.id/sekolah/3A8B8685274EC248B6B1)</i><br /><br />JPU juga menjelaskan dalam dakwaannya, agar tim perencanaan dan penyelesaian pengadaan tanah menyusun kajian-kajian sebagai dasar acuan dokumen perencanaan pengadaan tanah atas hasil rapat tersebut, Widodo, S.H., M.H. (alm.) selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batu mengirimkan surat kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapeda) Kota Batu dan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu sebagaimana surat Nomor : 028/003/TPPPT tanggal 25 Februari 2014 perihal permintaan pertimbangan dan pengkajian rencana lokasi pengadaan tanah yang pada pokoknya meminta agar segera melakukan pengkajian dalam aspek Tata Ruang dan Sosial Ekonomi (oleh Bapeda Kota Batu)<br /><br />Dan aspek Alih Fungsi Lahan (oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu) atas surat tersebut,  saksi Eny rachyuningsih selaku Kepala Bapeda Kota Batu menyusun Kajian Tata Ruang Rencana Pengadaan Tanah di Desa Sumbergondo, Kec. Bumiaji Kota Batu dengan kesimpulan, bahwa  berdasarkan kondisi lokasi dan kajian tata ruang, maka secara teknis lokasi lahan yang diajukan berada pada Kawasan Pertanian sebagaimana surat Nomor : 050/838/422.202/2014 tanggal 21 Maret 2014 perihal Kajian Teknis (Tata Ruang) Rencana Pengkajian Rencana Pengadaan Tanah di Desa Sumbergondo. Sedangkan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu tidak pernah menerima dari Sekda Kota Batu Nomor: 028/003/TPPPT tanggal 25 Februari 2014  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiAni6VmDrLt8oQ_3baOie6zXlodP7tiS_dQEldYAawZTHjwfzc70AuHEhXwGESPZo45ruQ4m-UEkoLGMII5NMOlpRedHdRhs42Dj_BbYL4_fzuc4X0jBdHK958azyt5UkxsTfccyYMNG85rAz-6D56DHhHf6lqf2GeiarVwLNfS-eqhgL2ZX04FEH0/s640/1.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiAni6VmDrLt8oQ_3baOie6zXlodP7tiS_dQEldYAawZTHjwfzc70AuHEhXwGESPZo45ruQ4m-UEkoLGMII5NMOlpRedHdRhs42Dj_BbYL4_fzuc4X0jBdHK958azyt5UkxsTfccyYMNG85rAz-6D56DHhHf6lqf2GeiarVwLNfS-eqhgL2ZX04FEH0/w640-h288/1.jpg" width="640" /></a></div>Pertanyaannya adalah, kalau lokasi tanah yang terletak di Desa Sumbergondo, Kec. Bumiaji, Kota Batu adalah masuk dalam Kawasan Pertanian, pakah pembangunan prasarana pendidikan (pembangunan gedung SMAN 3 Kota Batu) tahun 2014 termasuk pertanian,sehingga gedung SMAN 3 Kota Batu berdiri hingga saat ini? <br /> <br />JPU menyebutkan dalam dakwaannya, seharusnya penetapan lokasi dilaksanakan dalam tahap Persiapan Pengadaan Tanah yang kemudian dilanjutkan dengan Tahap Pelaksanaan Pengadaan Tanah yaitu, kegiatan inventarisasi aspek fisik dan identifikasi aspek yuridis yang menghasilkan peta bidang dan daftar nominatif yang menjadi dasar penentuan dalam pemberian ganti kerugian berdasarkan hasil penilaian jasa penilai publik<br /><br />Namun pada kenyataannya, penilaian telah dilaksanakan dan laporan hasil Appraisal telah diserahkan kepada Terdakwa dan dibuatkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 027/24/PPK/422.205/2014 tanggal 20 Maret 2014 yang ditandatangani Bambang Supriyanto selaku PKK, padahal saat itu belum ada penetapan lokasi. <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEin4NgSV4NWHlTqZ3rDmvJm_JpC0tv7Ql6u58_Sk9xaERNf4sMgmGcfrg7IHzJUcq2X04QcxQezGghI_06ZyXmYapzIrkjirIziViVQQRXGGWRFJQP-YVdBP6RYArCYFe3VKcJbdHk5YBSmOAxHC3WPrDvpoK12gE70e_SoRwy82a8OxicF-zn_X3Aq/s1600/5.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEin4NgSV4NWHlTqZ3rDmvJm_JpC0tv7Ql6u58_Sk9xaERNf4sMgmGcfrg7IHzJUcq2X04QcxQezGghI_06ZyXmYapzIrkjirIziViVQQRXGGWRFJQP-YVdBP6RYArCYFe3VKcJbdHk5YBSmOAxHC3WPrDvpoK12gE70e_SoRwy82a8OxicF-zn_X3Aq/w640-h288/5.jpg" width="640" /></a></div>Pertanyaannya adalah, siapa PPHP (Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan)?. Dan kalau yang dilakukan Terdakwa adalah salah, apakah Bambang Supriyanto selaku PKK yang juga  menjabat sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Aset pada Badan Pengelol keuangan dan Aset Daerah Kota Batu yang menandatangani dokumen tersebut dianggap benar, sehingga Terdakwa Edi Setiawan lah yang wajib diadili?<br /><br />Apakah Terdakwa Edi Setiawan mempunyai 'hak veto' untuk menentukan / menetapkan lokasi tanah yang terletak di Desa Sumbergondo, Kec. Bumiaji, Kota Batu untuk pembangunan prasarana pendidikan (pembangunan gedung SMAN 3 Kota Batu) tahun 2014 termasuk menentukan Tim Appraisal, Jasa Konsultasi Perencanaan Study Kelayakan dan nilai harga tanah??? Atau Terdakwa Edi Setiawan selaku Anggota Tim Perencanaan dan Penyelesaian Pengadaan Tanah Pemerintah Kota Batu (untuk pembangunan SMAN 3 Kota Batu) Tahun 2014 hanya sebatas mengusulkan ke Pantia???<br /><br />Sebab JPU menyebutkan dalam dakwaannya, namun pada  kenyataannya evaluasi penawaran, klarifikasi dan negosiasi tersebut tidak dilakukan, melainkan hanya formalitas saja dengan cara administrasinya dibuat oleh terdakwa, sedangkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu saksi Fitria Dewi Kusumawati hanya menandatangani dokumen Pengadaan Langsung atas perintah terdakwa dan dokumen sudah dipersiapkan oleh terdakwa. <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgMOXiCPAEJ1SFo4BBC9QrfqIjR5BUqsBxrnziYWCS3Zep_u0z4b1HxW7Gwfc1wYpJHqP5cgqD209LVFufYLCYrfGun4a8ZV8II7t8TXk_RZOkbl954ypCFaXAbvwCmnSUnFf3xd7uGV0ntqL2ZTWwZTmS7OUkKXSvtcvCFhDxnpM8BFUYaCShDtqxz/s1600/9.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgMOXiCPAEJ1SFo4BBC9QrfqIjR5BUqsBxrnziYWCS3Zep_u0z4b1HxW7Gwfc1wYpJHqP5cgqD209LVFufYLCYrfGun4a8ZV8II7t8TXk_RZOkbl954ypCFaXAbvwCmnSUnFf3xd7uGV0ntqL2ZTWwZTmS7OUkKXSvtcvCFhDxnpM8BFUYaCShDtqxz/w640-h288/9.jpg" width="640" /></a></div>Sementara dalam Pasal 49 ayat (7) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, seharusnya semua evaluasi penawaran Pekerjaan Jasa Konsultansi harus diikuti dengan klarifikasi dan negosiasi<br /><br />Lalu apakah kesalahan dalam proses Pengadaan Tanah Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Prasarana Pendidikan (pembangunan gedung SMAN 3 Kota Batu) di Desa Sumbergondo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu Tahun 2014 hanya tanggung jawab Terdakwa Edi Setiawan selaku selaku Anggota Tim Perencanaan dan Penyelesaian Pengadaan Tanah Pemerintah Kota Batu tahun 2014???<br /><br />Apakah Terdakwa Edi Setiawan selaku Anggota Tim Perencanaan dan Penyelesaian Pengadaan Tanah Pemerintah Kota Batu tahun 2014 berdasarkan SK Walikota Batu Nomor : 180/18/KEP/422.012/2014 tanggal 2 Januari 2014 tentang Pembentukan Tim Perencanaan dan Penyelesaian Pengadaan Tanah Pemerintah Kota Batu Tahun Anggaran 2014 otomatis sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknik Pekerjaan) dalam Pengadaan Tanah Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Prasarana Pendidikan (pembangunan gedung SMAN 3 Kota Batu) di Desa Sumbergondo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu Tahun 2014???<br /><br />Sebab JPU menjelaskan dalam surat dakwaannya, selain sebagai anggota Tim Perencanaan dan Penyelesaian Pengadaan Tanah Pemerintah Kota Batu Tahun Anggaran 2014, Terdakwa Edi Setiawan juga ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kota Batu Tahun 2014 sebagaimana Surat Keputusan Kepala BPKAD Kota Batu Nomor : 180/48/KEP/422.205/2014 tanggal 13 Januari 2014  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjDOtJOBpGIVuIOmEh84nNFUn_7XqNB5aYcRTzIuIVSaITCHDOpZlWOt2bXmLhQ2qnJg2Lez-lFFkdwbfSs8hE9xRdr0eTvVCLYBjRDtie928WJpjvLzyPepTjUsC6m4Ju_Ge9TySu3eDeeiyXR7dfado30BOSUXCbkPhKMiBCxdzkYso_3ygscKOwE/s640/13.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjDOtJOBpGIVuIOmEh84nNFUn_7XqNB5aYcRTzIuIVSaITCHDOpZlWOt2bXmLhQ2qnJg2Lez-lFFkdwbfSs8hE9xRdr0eTvVCLYBjRDtie928WJpjvLzyPepTjUsC6m4Ju_Ge9TySu3eDeeiyXR7dfado30BOSUXCbkPhKMiBCxdzkYso_3ygscKOwE/w640-h360/13.jpg" width="640" /></a></div>JPU menyebutkan dalam dakwaannya nama dan jabatan Tim Perencanaan dan Penyelesaian Pengadaan Tanah Pemerintah Kota Batu Tahun Anggaran 20142014 berdasarkan SK Walikota Batu Nomor : 180/18/KEP/422.012/2014 tanggal 2 Januari 2014 tentang Pembentukan Tim Perencanaan dan Penyelesaian Pengadaan Tanah Pemerintah Kota Batu Tahun Anggaran 2014, yaitu: <br /><br />1. Sekretaris Daerah (alm) Widodo,SH., M.H sebagai Ketua merangkap anggota; 2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Eddy Murtono, S.H., M.H sebagai Wakil Ketua merangkap anggota,; 3. Kepala Bidang Pengelolaan Aset pada Badan Pengelol keuangan dan Aset Daerah Bambang Supriyanto, SE., MM sebagai Sekretaris merangkap anggota,; 4. Anggota: a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Dr. Hj. Eny Rachyuningsih, M.Si.); b. Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan (Ir. Sugeng Pramono); c. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang (Drs. Ec. Arif Setiawan, MM); d. Kepala Dinas Pendidikan (Ir. Budi Santoso, MS); e. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Muji Dwi Laksono, SH., M.M); f. Camat Bumiaji (Alm. Haris Santoso, SH); g. Kepala Sub Bidang Pengadaan dan Distribusi pada Bidang Pengelolaan Aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (Terdakwa Edi Setiawan, S.IP)<br /><br />Artinya, SK Terdakwa Edi Setiawan sebagai PPTK bukan dalam Pengadaan Tanah Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Prasarana Pendidikan (pembangunan gedung SMAN 3 Kota Batu) di Desa Sumbergondo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu Tahun 2014 melainkan PPTK di BPKAD Kota Batu tahun 2014<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijhi4A7xaKP6gRPVJcJCoDjZViEOB2N0XIPrh0AwCYMweY8Es8JYf1MUxYYOS8YlzGfcJ-JgYqGEA5Y6ffWktH_a0EeL9lYhOiEBOanGMiqAcM0DK05I4eI_s7PEOhqJ-oIEEWe0tcxNFfMhJa4eBYT1xoE60P4mngA3rra2jkYjMdfbP2a3Eu7pou/s1600/1..jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijhi4A7xaKP6gRPVJcJCoDjZViEOB2N0XIPrh0AwCYMweY8Es8JYf1MUxYYOS8YlzGfcJ-JgYqGEA5Y6ffWktH_a0EeL9lYhOiEBOanGMiqAcM0DK05I4eI_s7PEOhqJ-oIEEWe0tcxNFfMhJa4eBYT1xoE60P4mngA3rra2jkYjMdfbP2a3Eu7pou/w640-h288/1..jpg" width="640" /></a></div>Kalau SK Terdakwa Edi Setiawan selaku PPTK dalam Pengadaan Tanah Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Prasarana Pendidikan (pembangunan gedung SMAN 3 Kota Batu) di Desa Sumbergondo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu Tahun 2014, mengapa Kepala BPKAD Kota Batu Eddy Murtono, S.H., M.H tidak menyebut sebagai Wakil Ketua Tim Perencanaan dan Penyelesaian Pengadaan Tanah Pemerintah Kota Batu Tahun Anggaran 2014???<br /><br />Sedangkan untuk pengangkatan untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Perencanaan dan Penyelesaian Pengadaan Tanah tersebut, Sekretaris Daerah Kota Batu mengeluarkan SK Nomor : 180/8/KEP.SEKDA/422.012/2014 tanggal 2 Januari 2014 tentang Pembentukan Sekretariat dan Satuan Tugas Perencanaan dan Penyelesaian Pengadaan Tanah di Lingkungan Pemerintah Kota Batu Tahun Anggaran 2014, yang terdiri dari; <br /><br />1. Sekretariat yang terdiri dari 3 (tiga) orang staf Bidang Aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yaitu: Cahya Wisesa, Dino Bastian dan Dewi Irma<br /><br />2. Satuan Tugas (Satgas) yaitu : Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah (HTPT) pada Kantor Pertanahan Kota Batu (Ngarsiyono) dan 1 (satu) orang Staf pada Kantor Pertanahan Kota Batu (Rangga Alfriandi Hasyim), dan Kasubbid Tata Ruang dan Lingkungan Hidup BAPPEDA (Alm. Noor Eddy Suprapto, S.Sos) yang memiliki tugas :<br /><br />a. Membantu Tim Perencanaan dan Penyelesaian Pengadaan Tanah Pemerintah Kota Batu dalam mempersiapkan administrasi/penyusunan dokumen pengadaan tanah untuk sarana pendidikan, pengadaan tanah untuk jalan dan pengadaan tanah untuk penelitian; b. Membantu Tim untuk melakukan identifikasi dan inventarisasi atas penguasaan, penggunaan dan pemilikan tanah/bangunan/tanaman/benda lain yang berada diatasnya atau dibawahnya; c. Menyusun dokumen identifikasi dan inventarisasi pengadaan tanah dalam bentuk peta bidang dan daftar yang memuat nama pemegang hak , status tanah, dan dokumennya, luas tanah, pemilikan/ penguasaan tanah; d. Membuat laporan indentifikasi dan inventarisasi pengadaan tanah kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim; dan e. Mencari informasi dan melaporkan harga pasaran di sekitar lokasi maupun nilai jual objek pajak.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg7Oq8nOSlVBjaVwTDJn0Y_Gbs1OwiqSvibjf6K8ZlfzzCHJu65oJfyFYLsJRoAiuNLb0BZC4X6fPq0HDY4Ze0h2XkeE5hCxYY9NwUkzpwBoUTmg0vArZt5uNARYjfZpHKOtWb6X5-l91Lq5Uu0JXxJ8d0kp9BLFwyEfdhbdLGJBT1mQCwssaxFXcFx/s1600/3...jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg7Oq8nOSlVBjaVwTDJn0Y_Gbs1OwiqSvibjf6K8ZlfzzCHJu65oJfyFYLsJRoAiuNLb0BZC4X6fPq0HDY4Ze0h2XkeE5hCxYY9NwUkzpwBoUTmg0vArZt5uNARYjfZpHKOtWb6X5-l91Lq5Uu0JXxJ8d0kp9BLFwyEfdhbdLGJBT1mQCwssaxFXcFx/w640-h288/3...jpg" width="640" /></a></div>Sementara surat tuntutan terhadap Tedakwa Edi Setiawan selaku Anggota Tim Perencanaan dan Penyelesaian Pengadaan Tanah Pemerintah Kota Batu (untuk pembangunan SMAN 3 Kota Batu) Tahun 2014 dan Terdakwa Nanang Ismawan Sutriyono dalam perkara yang sama, selaku pelaksana pekerjaan Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Study Kelayakan CV. Consepta dibacakan oleh Tim JPU dari Kejar Batu dalam persidangan yang berlangsung diruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur (10 Juni 2022) dihadapan Majaelis Hakim yang diketuai Hakim Cokorda Gedearthana, SH., MH dengan di bantu 2 Hakim Ad Hock masing-masing sebagai anggota yaitu Dr. Emma Ellyani, SH., MH dan Abdul Gani, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Bambang Sunarko, SH (dan Erlyn Suzana Rahmawati, SH., M.Hum yang dihadiri Penasehat Hukum para Terdakwa serta dihadiri pula oleh para Terdakwa secara Teleconference (Zoom) dari penjara alias Rutan (Rumah Tahanan Negara) Kota Batu karena masih dalam kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /><br />Dalam surat tuntutannya JPU mengatakan, akibat dari perbuatan Terdakwa Edi Setiawan  bersama-sama dengan Nanang Ismawan Sutriyono, SS telah mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam hal ini Pemerintah Kota Batu sebesar Rp4.080.978.800 (empat milyar delapan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Tanah Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Prasarana Pendidikan (SMAN 3) di Desa Sumbergondo Kecamatan Bumiaji Pada APBD Kota Batu Tahun Anggaran 2014 sebagaimana Surat Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Jawa Timur SR- 249/PW13/5/2021 tanggal 19 Mei 2021 <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh3yWt96L9BKuMPpJBXWEmmF6YhNJWLnZcY07pvPllrpvn0p2AfNlElpbMIelOy9lyCmB23EnNEXmV9lQ2hbJ4ROp3Ixv8ah033mbTp4AA8okXgCZmqXGz2ETZALJwThkcf_8MgFoTN1Rf-XXSP7oEMa0fLyWFTWNN1AMwlwZ1dbjx_JNFXmDEYnrS5/s1600/9.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh3yWt96L9BKuMPpJBXWEmmF6YhNJWLnZcY07pvPllrpvn0p2AfNlElpbMIelOy9lyCmB23EnNEXmV9lQ2hbJ4ROp3Ixv8ah033mbTp4AA8okXgCZmqXGz2ETZALJwThkcf_8MgFoTN1Rf-XXSP7oEMa0fLyWFTWNN1AMwlwZ1dbjx_JNFXmDEYnrS5/w640-h288/9.jpg" width="640" /></a></div>JPU mengatakan, perbuatan Terdakwa Edi Setiawan  (dan Terdakwa Nanang Ismawan Sutriyono, SS) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. <br /><br />“MENUNTUT: Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini, MEMUTUSKAN :<br /><br />1. Menyatakan Terdakwa Edi Setiawan, S.IP bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP<br /><br />2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Edi Setiawan, S.IP dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa menjalani tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;<br /><br />3. Menjatuhkan pidana denda sebesa Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) subsider selama 6 (enam) bulan dikurangkan,” ucap JPU diakhir tuntutannya. <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjgjgylg-BwC601QNBzZo9SDHMkzcrTyR75Du3CLl2zrnuFENuWOucBmhwcxJKi50fC4aOd-9f9vYE09Plpm03CzjbZrWtTvFhBZZEnBw5ZiBPPYFXMGmO68U9EhZes8QNaqitdIrlklkaYSoU-bFG4WWVGNqVsQ79oZ13KmhyRg7S6lfKjOklLcKb1/s1600/1..jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjgjgylg-BwC601QNBzZo9SDHMkzcrTyR75Du3CLl2zrnuFENuWOucBmhwcxJKi50fC4aOd-9f9vYE09Plpm03CzjbZrWtTvFhBZZEnBw5ZiBPPYFXMGmO68U9EhZes8QNaqitdIrlklkaYSoU-bFG4WWVGNqVsQ79oZ13KmhyRg7S6lfKjOklLcKb1/w640-h288/1..jpg" width="640" /></a></div>Pada sidang sebelumnya, JPU menuntut Terdakwa Terdakwa Nanang Ismawan Sutriyono, SS dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan enam (6) bulan denda sebesa Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) subsider selama 1 (satu) bulan dikurangkan dan membayar uang pengganti sebesar Rp12.650.000 subsider 1 (satu) tahun penjara<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;"><b>Baca juga: Dua Terdakwa Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Untuk SMAN 3 Kota Batu Diadili - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/02/dua-terdakwa-kasus-dugaan-korupsi.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/02/dua-terdakwa-kasus-dugaan-korupsi.html</a></b></span></span><br /><br />Atas tuntutan dari JPU tersebut, Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan terhadap terdakwa maupun melalui Tim Penasehat Hukum-nya untuk menyampaikan Pembelaan atau Pledoinya pada persidangan berikutnya yang akan di gelar sepekan kemudian. (Jnt) <br /></div>

News Tipikor Tidak Menikmati Duit Korupsi, Edi Setiawan Dituntut 8.6 Thn Penjara

“Siapa Sebenarnya Maling Tanah Pembanguan SMAN 3 Kota Batu Thn 2014 Sebesar Rp4.068 M? Adakah “Rekayasa” dalam perkara pengadaan tanah untuk...

»

Tidak Terbukti Korupsi Gratifikasi, Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono Di Vonis 8 Tahun Penjara

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Majelis Hakim juga menghukum Kedy Afandi (61), orang dekat Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono dengan pidana penjara selama 8 tahun#</span></span><br /><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhMrlGQCOlAMqkYl44QKESgBiaYatzbSqH-JJC6JhAWn8KNB1P-8vMC7sFe_wESrFyRTvZyyCDCbgyyHn-cU0gL9hZsnEdDZjfu3lt_SfFxT9oDKUH4z2V8G1-LeuyA5ds_6sbS4Y4X9zhIm9WFtmsxUK0bTKDgxVlOftFH97jDrvSA9dQ9HKc11oRp/s720/Foto.%20pikiranrakyat.com.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="376" data-original-width="720" height="334" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhMrlGQCOlAMqkYl44QKESgBiaYatzbSqH-JJC6JhAWn8KNB1P-8vMC7sFe_wESrFyRTvZyyCDCbgyyHn-cU0gL9hZsnEdDZjfu3lt_SfFxT9oDKUH4z2V8G1-LeuyA5ds_6sbS4Y4X9zhIm9WFtmsxUK0bTKDgxVlOftFH97jDrvSA9dQ9HKc11oRp/w640-h334/Foto.%20pikiranrakyat.com.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Foto. pikiranrakyat.com</span></span></td></tr></tbody></table><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</b></span><br />Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Semarang, Jawa Tengah, Kamis, 9 Juni 2022, menghukum (Vonis) Terdakwa Budhi Sarwono selaku Bupati Banjarnegara periode 2017-2022 dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun  denda sebesar Rp700 juta subsider pidana kurungan selama 6 (enam) bulan karena terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi Telah turut serta mengerjakan proyek-proyek pekerjaan di Kabupaten Banjarnegara yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan APBD-Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp34.671.212.000 serta yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan  APBD Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp59.315.632.000 sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP<br /><br />Selain menghukum (Vonis) Terdakwa I Budhi Sarwono, Majelis Hakim juga menjatuhkan hukuman yang sama persis terhadap Terdakwa II  Kedy Afandi (pekerjaan wiraswasta) warga Blambangan, RT.003/RW.007, Kel. Blambangan, Kec. Bawang, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah selaku orang dekat Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono <br />Wiraswasta<br /><br /><i>Pasal 12 berbunyi: Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);<br /><br />huruf i berbunyi: Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau pengawasan yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.<br /></i><br />Dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan, atas perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II mengikutsertakan perusahaan Terdakwa I yaitu PT Sutikno Tirta Kencana, PT Buton Tirto Baskoro dan PT Bumi Redjo, dimana Terdakwa I adalah selaku penerima manfaat (Beneficiary owner) dari perusahaan tersebut dengan cara mengatur/mem-plotiing agar PT Sutikno Tirta Kencana, PT Buton Tirto Baskoro dan PT Bumi Redjo ikut serta dalam paket pekerjaan yang dibiayai APBD dan APBD-P TA 2017 serta DAK dan APBD TA 2018  telah mengakibatkan PT Sutikno Tirta Kencana dan PT Buton Tirto Baskoro memperoleh pekerjaan yang seluruhnya berjumlah Rp93.986.844.000 <br /><br />Serta mendapatkan keuntungan finansial dari paket pekerjaan tersebut dengan total seluruhnya sejumlah Rp18.797.368.800. Padahal Terdakwa I sebagai Bupati Banjarnegara selaku penanggung jawab serta mengawasi pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Banjarnegara.<br /><br />Namun dalam surat dakwaan tersebut tidak menyebutkan bahwa duit sebesar Rp18.797.368.800 dinikmati oleh Terdakwa Budhi Sarwono selaku Bupati Banjarnegara periode 2017-2022 melainkan ke PT Sutikno Tirta Kencana dan PT Buton Tirto Baskoro<br /><br />Ada yang menarik dari surat dakwaan JPU yang menyebutkan, Terdakwa I adalah selaku penerima manfaat (Beneficiary owner) dari perusahaan tersebut dengan cara mengatur/mem-plotiing agar PT Sutikno Tirta Kencana, PT Buton Tirto Baskoro dan PT Bumi Redjo ikut serta dalam paket pekerjaan yang dibiayai APBD dan APBD-P TA 2017 serta DAK dan APBD TA 2018<br /><br />Hal yang sama (mengatur/mem-plotiing) juga dilakukan oleh beberapa Kepala Daerah (Bupati / Wali Kota) yang terjerat Korupsi di Jawa Timur, diantaranya adalah Terpidana Syahri Mulyo selaku Bupati Tulungagung yang tertangkap Tangan KPK pada tahun 2018 karena menerima uang suap <br /><br />Jumlah uang suap yang diterima Terpidana Syahri Mulyo sebesar Rp138 miliar dari beberapa Kontraktor sebagai fee proyek dimana proyek-proyek APBD Kab. Tulungagung sudah di plotiing alias dibagi-bagi ke beberapa kontraktor dengan fee sebesar 10 hingga 15 persen.<br /><br />Anehnya dalam perkara yang menyeret Bupati Banjaranegara ini, bahwa Terdakwa I Budhi Sarwono selaku Bupati Banjarnegara dan Terdakwa II  Kedy Afandi selaku orang kepecayaan dan ketua tim sukses pemenangan Terdakwa I saat pencalonan Bupati Banjarnegara Tahun 2017, dijerat Pasal 12 huruf i dan Pasal 12 huruf B tentang menerima gratifikasi yang dianggap suap namun tidak dijelaskan berapa uang fee proyek yang dinikati oleh Terdakwa selaku Bupati<br /><br /><i>Pasal 12 B ayat (1) berbunyi: Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggaran negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut : a. yang nilainya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi; b. yang nilainya kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.<br /><br />Ayat (2) berbunyi: Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggaran negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).</i><br /><br />Dalam putusan Majelis Hakim yang diketuai mantan Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, Rochmad, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim Ad Hock masing-masing selaku anggota yaitu Rajendra dan Lujianto serta Panitera pengganti (PP) Endang Hartiningsih menyebutkan bahwa Terdakwa I Budhi Sarwono dan Terdakwa II  Kedy Afandi tidak terbukti melanggar Pasal 12 huruf B tetapi Terbukti melanggar Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP<br /><br />Itulah sebabnya, Majelis Hakim tidak menghukum Kedua Terdakwa untuk membayar uang pengganti. Majelis Hakim hanya menghukum Kedua Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dan membayar denda masing-masing sebesar Rp700 juta atau subsider pidana kurungan selama 6 bulan<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgYrcpIRvorbQ-IRxUzFlthyiH6pEgbSkqX74PWzG-lbANq02UtNE8tyzjWYnp-6uwoD3Nr_L4dgWnkZLvO2vqGSo7J2rUXMZRAQ6NtmbwMZixCK32ekUOwxDpaqmDhkNake7qYufj5WfAy2qAsOf_3xzlyn64lRloBaxXHGaf-sUx02nRzX6Q94pcs/s640/Pane.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="503" data-original-width="640" height="504" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgYrcpIRvorbQ-IRxUzFlthyiH6pEgbSkqX74PWzG-lbANq02UtNE8tyzjWYnp-6uwoD3Nr_L4dgWnkZLvO2vqGSo7J2rUXMZRAQ6NtmbwMZixCK32ekUOwxDpaqmDhkNake7qYufj5WfAy2qAsOf_3xzlyn64lRloBaxXHGaf-sUx02nRzX6Q94pcs/w640-h504/Pane.jpeg" width="640" /></a></div>Hal itu disampaikan oleh salah seorang dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa, yaitu Suryono Panes, SH., MH saat menghubungi Redaksi BERITAKORUPSI.CO, Kamis, 9 Juni 2022 sekitar pukul 19. 00 Wib<br /><br /><i>“Putusannya tadi. Dihukum 8 tahun penjara tapi tidak terbukti Korupsi Gratifikasi. Aneh memang. Terdakwa II yaitu Kedy Afandi disamakan dengan pegawai negeri padahal swasta murni,”</i> kata Pane<br /><br />Saat ditanya Pasal yang terbukti dilanggar oleh Terdakwa, Pane menjelaskan adalah Pasal 12 huruf i, tetang turut serta mengerjakan proyek-proyek pekerjaan di Kabupaten Banjarnegara yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan APBD-Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2017<br /><br /><i>“Pasal 12 huruf B tidak terbukti yang terbukti adalah Pasal 12 huruf i, tetang turut serta mengerjakan proyek-proyek pekerjaan di Kabupaten Banjarnegara. Padahal Terdakwa sudah tiak lagi mengurusi perusahaan sejak menjadi Bupati,</i>” ucap Pane<br /><br />Dalam surat dakwaan lebih lanjut dijelaskan, bahwa Terdakwa I BUDHI SARWONO selaku Penyelenggara Negara yakni selaku Bupati Banjarnegara  Periode tahun 2017-2022 diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor: 131.33-3109 Tahun 2017 tanggal 17 Mei 2017, bersama-sama Terdakwa II KEDY AFANDI, pada waktu antara bulan September 2017 sampai dengan bulan Juli 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Rumah Makan Sari Rahayu, Kabupaten Banjarnegara; kantor PT Bumi Redjo Jl Mayjen Panjaitan No 3A Kabupaten Banjarnegara; <br /><br />Atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta  dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan yaitu Terdakwa I BUDHI SARWONO selaku Bupati Banjarnegara sekaligus pemilik manfaat (beneficiary owner) dari PT Buton Tirto Baskoro, PT Sutikno Tirta Kencana, PT Bumi Redjo dan PT Semangat Muda melalui Terdakwa II KEDY AFANDI telah turut serta mengerjakan proyek-proyek pekerjaan di Kabupaten Banjarnegara yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan APBD-Perubahan (APBDP) Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp34.671.212.000,00 (tiga puluh empat miliar enam ratus tujuh puluh satu juta dua ratus dua belas ribu rupiah) <br /><br />Serta yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan  APBD Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp59.315.632.000,00 (lima puluh sembilan miliar tiga ratus lima belas juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah),  yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya, yakni Terdakwa I selaku Bupati Banjarnegara yang memiliki tugas dan kewajiban mengawasi pembangunan proyek dimaksud,  yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:<br /><br />Bahwa Terdakwa I BUDHI SARWONO pada tanggal 17 Mei 2017 diangkat sebagai Bupati Banjarnegara berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.33-3109 Tahun 2017 dan berdasarkan SK Bupati Banjarnegara Nomor: 027/932 tahun 2017 tanggal 28 Nopember 2017 tentang Pembentukan Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Secara Elektronik Kabupaten Banjarnegara, kedudukan Terdakwa I adalah selaku penanggung jawab.<br /><br />Bahwa Terdakwa II adalah orang kepercayaan dan ketua tim sukses pemenangan Terdakwa I saat pencalonan Bupati Banjarnegara Tahun 2017.<br /><br />Bahwa sebelum menjabat sebagai Bupati Banjarnegara Terdakwa I adalah Direktur Utama PT Bumi Redjo yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi dimana perusahaan Terdakwa I tersebut terafiliasi dengan PT Buton Tirto Baskoro, PT Sutikno Tirta Kencana, dan PT Semangat Muda dengan alamat kantor yang sama di Jl Mayjen Panjaitan Nomor 3A, Kabupaten Banjarnegara.<br /><br />Bahwa sebelum mencalonkan diri sebagai Bupati Banjarnegara, Terdakwa I menunjuk SOEGENG BOEDHIARTO sebagai Direktur Utama PT Bumi Redjo, selain itu Terdakwa I juga menempatkan MISTAR, supir dari Terdakwa I sebagai Direktur  Utama  PT Sutikno Tirta Kencana dan I PUTU DODY, menantu dari Terdakwa I sebagai Direktur Utama PT Buton Tirto Baskoro. Walaupun tidak tercatat sebagai pengurus dari perusahaan tersebut, akan tetapi Terdakwa I tetap sebagai pengendali dari PT Bumi Redjo, PT Sutikno Tirta Kencana, PT Buton Tirto Baskoro dan PT Semangat Muda, baik dalam operasional perusahaan maupun dalam keuangan.<br /><br />Bahwa sekitar bulan September 2017, Terdakwa I memerintahkan Terdakwa II untuk mengumpulkan pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Jasa konstruksi di Kabupaten Banjarnegara. Kemudian untuk melaksanakan perintah Terdakwa I bertempat di  Rumah Makan Sari Rahayu, Terdakwa II mengadakan pertemuan yang dihadiri oleh IMAM NAF’AN, ZAINAL ARIFIN, SAPTO BUDIONO, KHARISUN, WALUYO EKO SUJARWO, SUSMONO DWI SANTOSO, ZEN MUHAMMAD, SITI RUSTANTI, KUSNO WAHYUDI, UGO WIDIYANTO dan HANA PURDIATMOKO, dalam pertemuan tersebut Terdakwa II menyampaikan perintah Terdakwa I agar semua paket pekerjaan di Kabupaten Banjarnegara lewat “satu pintu” melalui Terdakwa II, dan adanya fee sebesar 10%  untuk Terdakwa I karena Terdakwa I sudah menaikkan harga paket pekerjaan dengan cara menaikkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Dinas Pekerjaan Umum sebesar 20%.<br /><br />Dalam pertemuan tersebut juga disampaikan perintah kepada para kontraktor untuk meminta dukungan Asphalt Mixing Plant (AMP) kepada PT Bumi Redjo yang merupakan perusahaan milik Terdakwa I dan PT Sambas Wijaya yang merupakan perusahaan milik ELING PURWOKO salah satu donator pada saat Terdakwa I mencalonkan sebagai Bupati Banjarnegara tahun 2017-2022. <br /><br />Bahwa menindaklanjuti pertemuan di RM Sari Rahayu, pada tanggal 15 September 2017 bertempat diselasar rumah Terdakwa I yang bersebelahan dengan kantor  PT Bumi Redjo diadakan pertemuan yang dihadiri oleh Terdakwa I, Terdakwa II, ZAINAL ARIFIN, SAPTO BUDIONO, WALUYO EKO SUJARWO, SUSMONO DWI SANTOSO, UGO WIDIYANTO, ARIS BUDIYANTO dan ZEN MUHAMMAD, dalam pertemuan tersebut Terdakwa I menyampaikan perintah yang sama, bahwa paket pekerjaan di Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2017 sudah dilonggarkan, dengan menaikkan pagu anggaran sebesar kurang lebih 20% dan untuk perusahaan yang ingin mendapatkan paket pekerjaan wajib memberikan komitmen fee sebesar 10% dari nilai paket pekerjaan kepada Terdakwa I melalui Terdakwa II.<br /><br />Bahwa untuk memenangkan paket pekerjaan di Kabupaten Banjarnegara, Terdakwa I dan Terdakwa II meminta VERIYANTO selaku Ketua Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Banjarnegara tahun 2017 untuk memberikan informasi  terkait lelang pekerjaan yang sedang berlangsung dan meminta agar VERIYANTO menyampaikan kepada Kepala Kelompok Kerja (pokja) terkait di Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Banjarnegara untuk memenangkan perusahaan yang telah ditentukan oleh Terdakwa I, selain itu Terdakwa I juga meminta agar  berkas penawaran perusahaan lain digugurkan dalam tahap klarifikasi. Terdakwa I juga meminta TATAG ROCHYADI selaku Kepala Dinas PUPR Banjarnegara  untuk berkoordinasi dengan Terdakwa II terkait paket-paket pengadaan di Lingkungan Kabupaten Banjarnegara.<br /><br />Bahwa sebagai pelaksanaan perintah Terdakwa I kepada para kontraktor di Kabupaten Banjarnegara, pada sekitar akhir tahun 2017 Terdakwa I memanggil ARQOM AL FAHMI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tahun 2017 pada Dinas PUPR untuk bertemu Terdakwa I dan Terdakwa II, Terdakwa I meminta ARQOM AL FAHMI untuk menaikkan HPS sebesar 20% dari HPS yang biasa ditetapkan. Atas perintah Terdakwa I tersebut kemudian ARQOM AL FAHMI menaikkan  harga aspal mendekati batas tertinggi dari Harga Indeks Material Kabupaten Banjarnegara yang sudah ditetapkan oleh Terdakwa I. Terdakwa II juga meminta daftar paket yang akan dilelangkan kepada ARQOM AL FAHMI.<br /><br />Bahwa setelah Terdakwa I dilantik sebagai Bupati Banjarnegara, Terdakwa I bersama Terdakwa II, telah melakukan pengaturan/plotting agar perusahaan Terdakwa I dapat ikut serta dalam pengadaan dan memenangkan lelang paket pekerjaan di Kabupaten Banjarnegara, sebagai berikut: <br /><br /><b><span style="font-size: medium;">A. Terkait Paket Pekerjaan di Dinas PUPR Tahun Anggaran 2017</span></b><br />Bahwa pada  sekitar bulan Mei 2017 sampai dengan Juli 2017  website LPSE Kabupaten Banjarnegara mengumumkan paket pekerjaan yang akan dilelangkan diantaranya:<br />1. Peningkatan Jalan Ruas Jalan Wanadadi-Rakit;<br />2. Peningkatan Jalan dan Jembatan Ruas Jalan Madukara-Plipiran-Pagentan (Jalan Alternatif Longsor Clapar);<br />3. Pembangunan Jalan Ruas Jalan Pucang-Jenggawur Kec. Banjarnegara.<br /><br />Bahwa atas proyek tersebut, Terdakwa I memerintahkan Terdakwa II untuk mengikuti  lelang paket pekerjaan di Kabupaten Banjarnegara serta berkoordinasi dengan VERIYANTO. Menindaklanjuti perintah Terdakwa I,  kemudian Terdakwa II meminta informasi kepada VERIYANTO terkait paket pekerjaan tersebut, yangmana VERIYANTO memberikan informasi terkait persyaratan lelang, dalam rangka untuk mengupayakan perusahaan Terdakwa I memenangkan proyek tersebut. Terdakwa I melalui Terdakwa II memerintahkan VERIYANTO untuk memantau dan melaporkan setiap tahapan kegiatan lelang kepada Terdakwa II. Disamping itu Terdakwa I juga memerintahkan kepada Kepala Kelompok Kerja (Pokja)  di Unit Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa Kabupaten Banjarnegara agar menggugurkan perusahaan peserta lelang lainnya di proyek tersebut pada tahap klarifikasi, antara lain terkait dukungan perusahaan, membuat perusahaan pendamping dan dokumen persyaratan yang tidak lengkap. <br /><br />Bahwa dalam rangka memenangkan proyek, Terdakwa I kemudian memerintahkan TRI MARDIYANTO dan NURSIDI BUDIONO untuk menyiapkan dokumen administrasi lelang untuk perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Terdakwa I antara lain, PT. Buton Tirto Baskoro, PT. Sutikno Tirta Kencana dan PT. Semangat Muda baik sebagai perusahaan yang ikut mendaftar atau sebagai calon pemenang, dan mengupload ke website LPSE untuk paket pekerjaan TA 2017 sebagai berikut :<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjKXRiVhsh1pDCNIes8ZfAHlrpTToTIxyuvYbaH4nnVKkR4gdodZtxk26JpFyQxsGWUXy8UBl35zCUfzSMg994Jx52lcyIZCybJB46cVe3uH-g0Q_Z8-oCm5PBs9xLQSNZYTHBq6ifNTiUQMGIPBqkCQdKVNdCiM5cTOqB9Q8h4SfEoDPhKXZB-M-Yg/s2248/GAMBAR%201.bmp" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="830" data-original-width="2248" height="236" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjKXRiVhsh1pDCNIes8ZfAHlrpTToTIxyuvYbaH4nnVKkR4gdodZtxk26JpFyQxsGWUXy8UBl35zCUfzSMg994Jx52lcyIZCybJB46cVe3uH-g0Q_Z8-oCm5PBs9xLQSNZYTHBq6ifNTiUQMGIPBqkCQdKVNdCiM5cTOqB9Q8h4SfEoDPhKXZB-M-Yg/w640-h236/GAMBAR%201.bmp" width="640" /></a></div>Bahwa setelah Terdakwa I melalui Terdakwa II memasukkan penawaran, Terdakwa II atas sepengetahuan Terdakwa I mendiskusikan dengan VERIYANTO perusahaan-perusahaan  milik Terdakwa I yang akan dimenangkan ataupun digugurkan di proyek tersebut oleh Pokja di Unit Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa Kabupaten Banjarnegara, kemudian setelah ditentukan oleh Terdakwa I melalui Terdakwa II,  Pokja mengumumkan pemenang lelang paket pekerjaan tersebut, yaitu:<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_TH1gHQtplxp_EUBvKO_PwWeZTB5j26oegV7Ww00GXD-d2tLE_fZrsTbb64_ZStERkxl0wnPcMon6xHYZcIrcmHfqVvmFfZzXCx90lSdtoDD42D9cFKb9vx0AsVXi8lFHNb-pwrla9Jbivq1LraetDKcz_Tr4NXcHczFNR2mGPygRYarJ9emIraXn/s2218/GAMBAR%202.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1730" data-original-width="2218" height="500" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_TH1gHQtplxp_EUBvKO_PwWeZTB5j26oegV7Ww00GXD-d2tLE_fZrsTbb64_ZStERkxl0wnPcMon6xHYZcIrcmHfqVvmFfZzXCx90lSdtoDD42D9cFKb9vx0AsVXi8lFHNb-pwrla9Jbivq1LraetDKcz_Tr4NXcHczFNR2mGPygRYarJ9emIraXn/w640-h500/GAMBAR%202.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa pada sekitar bulan September 2017 Terdakwa I memerintahkan MISTAR dan TRI MARDIYANTO Direktur masing-masing perusahaan untuk segera mengajukan pembayaran (tiga) paket pekerjaan yang  dikerjakan oleh PT Sutikno Tirta Kencana dan PT Buton Tirto Baskoro seluruhnya sebesar Rp34.671.212.000,00 (tiga puluh empat miliar enam ratus tujuh puluh satu juta dua ratus dua belas ribu rupiah) dengan perincian sebagai beriku:<br />a. PT. Sutikno Tirta Kencana sebesar  Rp23.954.020.000,00 (dua puluh tiga miliar sembilan ratus lima puluh empat juta dua puluh ribu rupiah)<br />b. PT. Buton Tirto baskoro sebesar Rp.7.171.669.000,00 (tujuh miliar seratus tujuh puluh satu juta  enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)<br /><br />Bahwa  atas pengajuan tersebut dilakukan pembayaran pada  PT Sutikno Tirta Kencana dan PT Buton Tirto Baskoro seluruhnya berjumlah sebesar Rp34.671.212.000,00 (tiga puluh empat miliar enam ratus tujuh puluh satu juta dua ratus dua belas ribu rupiah) dengan perhitungan keuntungan sebesar Rp6.934.242.400,00 (enam miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta dua ratus empat puluh dua ribu empat ratus rupiah).<br /><br /><b><span style="font-size: medium;">B. Terkait Paket Pekerjaan di Dinas PUPR Tahun Anggaran 2018</span></b><br />Bahwa pada tahun 2018 LPSE Kabupaten Banjarnegara mengeluarkan beberapa paket pekerjaan diantaranya:<br />1. Peningkatan Jalan Ruas Masaran-Kebondalem (111,114) Kec. Bawang, dengan nilai pekerjaan Rp20.070.000.000,00 (dua puluh miliar tujuh puluh juta rupiah)<br />2. Peningkatan Jalan Ruas Jalan Banjarmangu-Linggamerta (091) Kec. Banjarmangu yang bersumber dari DAK dengan nilai pekerjaan Rp.15.070.000.000,00 (lima belas miliar tujuh puluh juta rupiah)<br />3. Peningkatan Jalan Plipiran-Larangan Ruas Jalan Larangan-Plipiran kec. Pagentan dengan nilai pekerjaan Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)<br />4. Peningkatan Jalan Ruas Jalan Banjarmangu-Linggamerta (091) Kec. Banjarmangu  yang bersumber dari APBD dengan nilai pekerjaan Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)<br /><br />Bahwa atas proyek tersebut, Terdakwa I memerintahkan Terdakwa II untuk mengikuti lelang paket pekerjaan di Kabupaten Banjarnegara serta berkoordinasi dengan VERIYANTO. Menindaklanjuti perintah Terdakwa I, kemudian Terdakwa II meminta informasi kepada VERIYANTO terkait paket pekerjaan tersebut, yangmana VERIYANTO memberikan informasi terkait persyaratan lelang, dalam rangka untuk mengupayakan perusahaan Terdakwa I memenangkan proyek tersebut. Terdakwa I melalui Terdakwa II memerintahkan VERIYANTO untuk memantau dan melaporkan setiap tahapan kegiatan lelang kepada Terdakwa II. Disamping itu Terdakwa I juga memerintahkan kepada Kepala Kelompok Kerja (Pokja) di Unit Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa Kabupaten Banjarnegara agar menggugurkan perusahaan peserta lelang lainnya di proyek tersebut pada tahap klarifikasi, antara lain terkait dukungan perusahaan, membuat perusahaan pendamping dan dokumen persyaratan yang tidak lengkap. <br /><br />Bahwa dalam rangka memenangkan proyek, Terdakwa I kemudian memerintahkan TRI MARDIYANTO dan NURSIDI BUDIONO untuk menyiapkan dokumen administrasi lelang untuk perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Terdakwa I antara lain, PT. Buton Tirto Baskoro, PT. Sutikno Tirta Kencana dan PT. Semangat Muda baik sebagai perusahaan yang ikut mendaftar atau sebagai calon pemenang, dan mengupload ke website LPSE untuk paket pekerjaan TA 2018 sebagai berikut:<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgI9RKuZPsZMEg02rypFCeyR6msimQb6Szr9Qta--K-6FJqfNxoQaUUjf1qBrEEpaydYckx3zswctjjHrdyua-IJHQ8N5IMAzjrCj8fXaEpfEn3gZ46hTfLJfE63TpoyEtSBsGOgQ5KLJ7rzR5eE2LQsShq2L0dba18YZftg1Kgxp_7Dzy_O859oyvV/s2222/GAMBAR%203.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1104" data-original-width="2222" height="318" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgI9RKuZPsZMEg02rypFCeyR6msimQb6Szr9Qta--K-6FJqfNxoQaUUjf1qBrEEpaydYckx3zswctjjHrdyua-IJHQ8N5IMAzjrCj8fXaEpfEn3gZ46hTfLJfE63TpoyEtSBsGOgQ5KLJ7rzR5eE2LQsShq2L0dba18YZftg1Kgxp_7Dzy_O859oyvV/w640-h318/GAMBAR%203.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa setelah Terdakwa I melalui Terdakwa II memasukkan penawaran, Terdakwa II atas sepengetahuan Terdakwa I mendiskusikan dengan VERIYANTO perusahaan-perusahaan  milik Terdakwa I yang akan dimenangkan ataupun digugurkan di proyek tersebut oleh Pokja di Unit Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa Kabupaten Banjarnegara, kemudian setelah ditentukan oleh Terdakwa I melalui Terdakwa II,  Pokja mengumumkan pemenang lelang paket pekerjaan tersebut, yaitu:<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiyEVkwPSgc0JbClGJKSJd6t2r5HlwTlTfvv9HIbWqf3mpK5RTVtm6M1ydd9i5TSolLEucyQLXbFAJpGSQN-j-CH_cYaHTLk5l6ToiItZiA5y-CvP-yDmeAxgXMHNBh3xeflpO_k7yAV_LgEVgqzxU1a-rJKlGjv_r_1EajeUE2Zt3egrId6bqMPdwQ/s2216/GAMBAR%204.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1650" data-original-width="2216" height="476" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiyEVkwPSgc0JbClGJKSJd6t2r5HlwTlTfvv9HIbWqf3mpK5RTVtm6M1ydd9i5TSolLEucyQLXbFAJpGSQN-j-CH_cYaHTLk5l6ToiItZiA5y-CvP-yDmeAxgXMHNBh3xeflpO_k7yAV_LgEVgqzxU1a-rJKlGjv_r_1EajeUE2Zt3egrId6bqMPdwQ/w640-h476/GAMBAR%204.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa dalam rangka pelaksanaan proyek, Terdakwa I memerintahkan Direktur masing-masing perusahaan untuk segera mengajukan pembayaran 4 (empat) paket pekerjaan baik yang dikerjakan oleh PT Sutikno Tirta Kencana dan PT Buton Tirto Baskoro dengan total keseluruhan sebesar Rp59.315.632.000,00 (lima puluh sembilan miliar tiga ratus lima belas juta enam ratus tiga puluh dua rupiah) dengan perincian sebagai berikut:<br /><br />a. PT. Buton Tirto Baskoro untuk paket pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Masaran-Kebondalem (111,114) Kec. Bawang sebesar Rp19.406.634.000,00 (sembilan belas miliar empat ratus enam juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah);<br />b. PT. Sutikno Tirta Kencana untuk paket pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Jalan Banjarmangu-Linggamerta (091) Kec. Banjarmangu  (DAK) sebesar Rp14.635.100.000,00 (empat belas miliar enam ratus tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah);<br />c. PT. Buton Tirto Baskoro Peningkatan Jalan Ruas Jalan Banjarmangu-Linggamerta (091) Kec. Banjarmangu sebesar Rp19.528.482.000,00 (sembilan belas miliar lima ratus dua puluh delapan juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah);<br />d. PT. Sutikno Tirta Kencana Peningkatan Jalan Plipiran-Larangan Ruas Jalan Larangan-Plipiran Kec. Pagentan sebesar Rp5.745.416.000,00 (lima miliar tujuh ratus empat puluh lima juta empat ratus enam belas ribu rupiah).<br /><br />Bahwa  atas pengajuan tersebut dilakukan pembayaran pada  PT Sutikno Tirta Kencana dan PT Buton Tirto Baskoro seluruhnya berjumlah sebesar Rp59.315.632.000,00 (lima puluh sembilan miliar tiga ratus lima belas juta enam ratus tiga puluh dua rupiah) dan memperoleh  keuntungan yaitu sebesar Rp11.863.126.400,00 (sebelas miliar  delapan ratus enam puluh tiga juta seratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah).<br /><br />Bahwa Terdakwa I selain ikut serta dalam pengadaan menggunakan PT Sutikno Tirta Kencana dan PT Buton Tirto Baskoro, Terdakwa I melalui Terdakwa II memerintahkan perusahaan yang memenangkan paket pekerjaan di Kabupaten Banjarnegara untuk menggunakan dukungan AMP dan Peralatan dari PT Bumi Redjo. Pada Tahun Anggaran 2017 PT Bumi Redjo memberikan dukungan sebagai penyedia aspal kepada PT Dieng Persada Nusantara dalam proyek Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Jalan Kepakisan-Sileri-Bitingan, Kec. Batur dengan nilai proyek Rp3.996.444.000,00 (tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah).<br /><br />Bahwa atas perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II mengikutsertakan perusahaan Terdakwa I yaitu PT Sutikno Tirta Kencana, PT Buton Tirto Baskoro dan PT Bumi Redjo, dimana Terdakwa I adalah selaku penerima manfaat (Beneficiary owner) dari perusahaan tersebut dengan cara mengatur/mem-plotiing agar PT Sutikno Tirta Kencana, PT Buton Tirto Baskoro dan PT Bumi Redjo ikut serta dalam paket pekerjaan yang dibiayai APBD dan APBD-P TA 2017 serta DAK dan APBD TA 2018  telah mengakibatkan PT Sutikno Tirta Kencana dan PT Buton Tirto Baskoro memperoleh pekerjaan yang seluruhnya berjumlah Rp93.986.844.000,00 (Sembilan puluh tiga miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah), <br /><br />Serta mendapatkan keuntungan finansial dari paket pekerjaan tersebut dengan total seluruhnya sejumlah Rp18.797.368.800,00 (delapan belas miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah), padahal Terdakwa I sebagai Bupati Banjarnegara selaku penanggung jawab serta mengawasi pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Banjarnegara. <br /><br />Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP (*)<br /></div>

News Tipikor Tidak Terbukti Korupsi Gratifikasi, Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono Di Vonis 8 Tahun Penjara

#Majelis Hakim juga menghukum Kedy Afandi (61), orang dekat Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono dengan pidana penjara selama 8 tahun# Foto. pi...

»

Terbukti Korupsi ‘Batu Bara’ Rp28 M, Suryanto (Direktur PT GHI) Di Vonis 8 Thn Penjara

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgbn2H9jmOoOtPAfGiQS9gilImTtElZs1-lzSqgAtfsQjSqGt3RcXmNUvEnka0ihOc7N5j0ovfKFgAnCazhMWaqLcg0moYvct2WGsAnofswyEgc7olFM_N5P04ztJLHjYZDZ29dk-WvnC_90TJ6CiZEfwWTpeIIv0205UsesrbNOUkYnkSoITrQsX7P/s1600/6.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgbn2H9jmOoOtPAfGiQS9gilImTtElZs1-lzSqgAtfsQjSqGt3RcXmNUvEnka0ihOc7N5j0ovfKFgAnCazhMWaqLcg0moYvct2WGsAnofswyEgc7olFM_N5P04ztJLHjYZDZ29dk-WvnC_90TJ6CiZEfwWTpeIIv0205UsesrbNOUkYnkSoITrQsX7P/w640-h288/6.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </b></span><br />Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Kamis, 9 Juni 2022, menjatuhkan hukuman (Vonis) terhadap Terdakwa Suryanto selaku Direktur PT GHI (PT Gatfz Hopf Indonesia) dengan pidana pidana penjara selama 8 (delapan) tahun denda sebesar Rp300 juta subsidair pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dan membayar uang pengganti sejumlah Rp28.217.810.582 subsidair pidana kurungan selama 4 (empat) tahun karena terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan Modal Usaha untuk kegiatan Suplai Batu Bara pada tahun 2010 - 2011 sebesar Rp40.940 miliar yang merugikan keuangan negara senilai Rp28.217.810.582 (Dua puluh delapan milyar dua ratus tujuh belas juta delapan ratus sepuluh ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah) berdasarkan hasil audit BPK RI (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia) Nomor : 83/LHP/XXl/11/2018 tanggal 14 November 2018<br /><br />Kasus perkara ini adalah ibarat ungkapan yang berbunyi, “cepat ada yang dikejar, lambat ada yang ditunggu”. Mengapa? Karena pada tahun 2019 lalu, Kejari Surabaya sudah menyeret Wahyudi Pujo Saptono Timur selaku   General Manager (GM) Finance dan Administration PT. Petrogas Jatim Utama (PJU) ke Pengadilan Tipikor untuk diadili<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b><span style="color: red;">Baca juga:</span> <span style="color: red;">Terbukti Korupsi Batu Bara Rp28 M, GM PT PJU Wahyudi Pujo Saptono Divonis 5 Tahun Penajara - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2019/07/terbukti-korupsi-batu-bara-rp28-m-gm-pt.html">http://www.beritakorupsi.co/2019/07/terbukti-korupsi-batu-bara-rp28-m-gm-pt.html</a></span></b></span>  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5Um_Fmyl9Xn0hl1IcF88_4-D8g8ffEb-d-vi-EFZK49zmGkARTFdsJWC6R5lg01VE1I5Kf-B-oqVo61HJw32pn1TtJqJMmQE8K_TdkNk2wMbCUmoA97KAuwh3cuPR-RmqvlQ6YyxkM4kybgFIJFpB2AvEVBepQhbKYY2opYcGNph4JuC8up38omZ3/s640/IMG20190312141017.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="384" data-original-width="640" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5Um_Fmyl9Xn0hl1IcF88_4-D8g8ffEb-d-vi-EFZK49zmGkARTFdsJWC6R5lg01VE1I5Kf-B-oqVo61HJw32pn1TtJqJMmQE8K_TdkNk2wMbCUmoA97KAuwh3cuPR-RmqvlQ6YyxkM4kybgFIJFpB2AvEVBepQhbKYY2opYcGNph4JuC8up38omZ3/w640-h384/IMG20190312141017.jpg" width="640" /></a></div>Dalam surat dakwaan JPU Kejari Surabaya telah menyebutkan bahwa Wahyudi Pujo Saptono Timur selaku   General Manager (GM) Finance dan Administration PT. Petrogas Jatim Utama (PJU) bersama - sama dengan Abdul Muid selaku Direktur PT PJU dan Suryanto selaku Direktur Direktur PT Gatfz Hopf Indonesia (berkas perkara terpisah) serta Imansyah Sofyan Hadi, tidak melakukan studi kelayakan dan tidak adanya jaminan serta tidak dibuatkannya Akta Notaris Perjanjian Kerjasama antara PT PJU dengan PT GHI<br /><br />Tetapi membuat Rekening bersama untuk menampung modal yang dikeluarkan oleh PT PJU sebesar Rp40.940.000.000, dan dari modal usaha tersebut justru Terdakwa Wahyudi Pujo Saptono Timur menerbitkan atau menyetujui Invoice fiktif untuk mengeluarkan secara tidak sah modal dari rekening bersama yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa (Wahyudi Pujo Saptono Timur) atau Imansyah Sofyan Hadi<br /><br />Artinya, dari kalimat “berkas perkara terpisah” yang termuat dalam surat dakwaan JPU Kejari Surabaya terhadap Terdakwa Wahyudi Pujo Saptono Timur, berarti masyarakat dapat menilai bahwa Suryanto selaku Direktur PT GHI sudah terlibat dalam perkara ini.<br /><br />Dan pada tanggal 9 Juli 2019, Majelis Hakim telah mem-vonis Wahyudi Pujo Saptono Timur dengan pidana penjara selama 5 tahun denda sebesar Rp500 juta subsider pidana kurungan selama 6 bulan tanpa membayar uang pengganti<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhz9WWz8OgV2gSmoag-UrpPer8zedexaVG3YQa_3VA2xI58asbPpCXT14vGGYsueLEFG5e55RsmwTjqMZh4Hb7gLkaOuxhR7GsjFY-UNmi3vhKWyKliqh_OhrPD0Gc52l-KVDLJU_YLt0stCNkBZPvd0uP-KytgDdxOOCKVgyh443aZIEQsmB2rz2E5/s1600/3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhz9WWz8OgV2gSmoag-UrpPer8zedexaVG3YQa_3VA2xI58asbPpCXT14vGGYsueLEFG5e55RsmwTjqMZh4Hb7gLkaOuxhR7GsjFY-UNmi3vhKWyKliqh_OhrPD0Gc52l-KVDLJU_YLt0stCNkBZPvd0uP-KytgDdxOOCKVgyh443aZIEQsmB2rz2E5/w640-h288/3.jpg" width="640" /></a></div>Anehnya, setelah berlalu 3 tahun tepatnya 2022, JPU Kejari Surabaya barulah menyeret Suryanto selaku Direktur PT GHI untuk diadili di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya di Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur. Lalau sejak 2019 hingga awal 2022, Suryanto kemana sehingga menjelang pertengahan tahun 2022 baru diadili?<br /><br />Dan pada tanggal 9 Juli 2019, Majelis Hakim telah mem-vonis Wahyudi Pujo Saptono Timur dengan pidana penjara selama 5 tahun denda sebesar Rp500 juta subsider pidana kurungan selama 6 bulan tanpa membayar uang pengganti<br /><br />Sementara hukuman pidana penjara terhadap Tedakwa Suryanto dibacakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan yang berlangsung secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya dengan agenda Putusan yang di Ketua Majelis Hakim I Ketut Suarta, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim Ad Hock masing-masing sebagai anggota yakni Dr. Emma Ellyani, SH., MH dan Abdul Gani, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Eni Fauzi, SH yang dihadiri Tim JPU dari Kejari Surabaya maupun Tim Penasehat Hukum Terdakwa dan dihadipri pula oleh Terdakwa secara Teleconference (Zoom) dari Rutan (rumah tahanan negara) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Cabang Surabaya karena  dalam kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)  <br /><br />Dalam putusannya Majelis Hakim mengatakan, bahwa perbuatan Terdakwa Suryanto selaku Direktur PT Gatfz Hopf Indonesia sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junckto Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgScwP54lPEJ_mmX5rDPdm72mTn4TKnU70mC3cyLHx9J2AiWWti4rVpSnvq9OPwigHh2T89KLwohgZqJc9sOMee1BqHSQRiKmHupOz3y9-z6bOjaRxg-NyXkiNC7XJzlq44Xh9VdSXGHhSNsXdRT-HM1-f6L8bgYxFdV5JROa7oZoa2aCsm87BDtrCt/s1600/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgScwP54lPEJ_mmX5rDPdm72mTn4TKnU70mC3cyLHx9J2AiWWti4rVpSnvq9OPwigHh2T89KLwohgZqJc9sOMee1BqHSQRiKmHupOz3y9-z6bOjaRxg-NyXkiNC7XJzlq44Xh9VdSXGHhSNsXdRT-HM1-f6L8bgYxFdV5JROa7oZoa2aCsm87BDtrCt/w640-h288/4.jpg" width="640" /></a></div>Majelis Hakim mengatakan, oleh karena Terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi, maka Terdakwa haruslah dijatuhui dihukum yang setimpal dengan perbuatannya dan menolak pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa<br /><br />“MENGADILI: 1. Menyatakan Terdakwa Suryanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 2 junckto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junckto Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;<br /><br />2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Suryanto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun denda sebesar Rp300.000.000 dengan ketentuan bilamana Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;<br /><br />3. Menghukum Terdakwa Suryanto untuk membayar uang pengganti sebesar Rp28.217.810.582 dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk menutupi uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun,” ucap Ketua Majelis Hakim I Ketut Suarta, SH., MH<br /><br />Hukuman ini jauh lebih ringan dari tuntutan JPU, yaitu dengan pidana penjara selama 16 tahun denda sebesar Rp500 juta Subsider pidana kurungan selama 6 bulan dan membayar uang pengganti sebesar Rp28.217.810.582 subsider pidana penjara selama 9 tahun<br /><br />Atas putusan Majelis Hakim, terdakwa melalui Penassehat Hukumnya maupun JPU sama-sama menyatakan pikir-pikir.<br /><br />Diberitakan sebelumnya (dalam putusan Majelis Hakim terhadap Terdakwa/Terpidana Wahyudi Pujo Saptono Timur selaku   General Manager (GM) Finance dan Administration PT. Petrogas Jatim Utama (PJU).<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjTobWlMSjYprZS1gW5Qe8jb5S7OEaFjw4VSeDRE2GF2_5afsLWgT8CDEboM6bNn4EQ1f0jvZ_ZhF5svDQfE8icRX4KhHvTm6_Yy8pbAVDmQvcfr9ieJYfmKpXU5H55z3cXR2NOk9oX6oDwEIBWr3IImZyMnLHowfGmn_Q6ld4w2GB6ZOsBe_0qVT7W/s1600/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjTobWlMSjYprZS1gW5Qe8jb5S7OEaFjw4VSeDRE2GF2_5afsLWgT8CDEboM6bNn4EQ1f0jvZ_ZhF5svDQfE8icRX4KhHvTm6_Yy8pbAVDmQvcfr9ieJYfmKpXU5H55z3cXR2NOk9oX6oDwEIBWr3IImZyMnLHowfGmn_Q6ld4w2GB6ZOsBe_0qVT7W/w640-h288/1.jpg" width="640" /></a></div>Majelis Hakim menjelaskan, pada sekitar bulan September 2010 sampai dengan bulan Desember 2011, bertempat di Kantor PT. PJU (Petrogas Jatim Utama)  di Gedung Intiland Towers Lt 7 Surabaya atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa terdakwa Wahyudi Pujo Saptono selaku General Manager Finance dan Administration PT.PJU bersama-sama dengan Abdul Muid selaku Direktur PT PJU dan Suryanto selaku Direktur PT GHI (berkas perkara terpisah) serta Imansyah Sofyan Hadi, tidak melakukan studi kelayakan dan tidak adanya jaminan serta tidak dibuatkannya Akta Notaris Perjanjian Kerjasama antara PT PJU dengan PT GHI <br /><br />Tetapi membuat Rekening bersama untuk menampung modal yang dikeluarkan oleh PT PJU sebesar Rp40.940.000.000 (Empat puluh milyar sembilan ratus empat puluh juta rupiah), dan dari modal usaha tersebut justru terdakwa menerbitkan atau menyetujui Invoice fiktif untuk mengeluarkan secara tidak sah modal dari rekening bersama yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa atau Imansyah Sofyan Hadi.<br /><br />“Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Wahyudi Pujo Saptono, bertentangan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No.43 Tahun 2000 Tentang Pedoman Kerja Sama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga, dan Surat Keputusan Direksi PT Petrogas Jatim Nomor : 10. 1/SK-PD/X/2010, karena telah memperkaya diri sendiri yaitu terdakwa Wahyudi Pujo Saptono selaku General Menager F inance dan Administration PT PJU, atau orang lain atau suatu korporasi yaitu tersangka Suryanto selaku Direktur PT PT.GHI, dan Imansyah Sofyan Hadi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp28.217.810.582 (Dua puluh delapan milyar dua ratus tujuh belas juta delapan ratus sepuluh ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah) sebagaimana Surat dari BPK RI Nomor : 83/LHP/XXl/11/2018 tanggal 14 November 2018,” ucap Majelis Hakim<br /><br />Majelis Hakim pun membeberkan awal perbuatan terdakwa Wahyudi Pujo Saptono, yaitu bahwa PT PJU selaku BUMD yang dibentuk berdasarkan Perda Propinsi Jawa Timur Nomor 1 tahun 2006 tanggal 9 Maret 2006 tentang Perseroan Terbatas (PT) Petro Jatim Utama dengan Akta Notaris H. Kosidi Wirjohardjo Nomor : 2 tanggal 1 Agustus 2006 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas Petro Jatim Utama dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : W10-001 11 HT.01.0l-TH.2006 tanggal 25 September 2006 tentang pengesahan akta pendirian perseroan terbatas.<br /><br />“Bahwa sekitar bulan Agustus Tahun 2010, terdakwa Wahyudi Pujo Saptono mendatangi rumah Imansyah Sofyan Hadi yang merupakan kakak ipar terdakwa beralamat di Perumahan Pondok Maspion No. B. 11 Waru Sidoarjo, dan menceritakan bahwa PT PJU tengah menjajaki bisnis Batu Bara, dan meminta Imansyah Sofyan Hadi untuk mencarikan partner yang dapat diajak untuk bekerjasama,” ujar Majelis Hakim<br /><br />“Sebelumnya Imansyah Sofyan Hadi pernah bertemu dengan tersangka Suryanto selaku Direktur PT Gatfz Hopf Indonesia (GHI), dan diminta untuk mencarikan pemodal, karena PT GHI membutuhkan modal usaha untuk kegiatan suplai Batu Bara ke PT Pembangkit Jawa Bali,” ungkap Majelis Hakim kemudian.<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhmWTfup59DBFFaZENTs1TowS8YhGOJ-cTd_NhXXXjYbYUjANJXSWhKVjcy6AD22ZgNr9NpeZgiLFK4WIqEuQA514s-V6-Wrp_YL_hbjaVf_eJMyDGhWdyF2TpWfFW7ubi4DZQVxnEIRievWdOVX8ePWl2tYEg9XxgznzTGoCuLhu3K0q3lho5H59Tj/s1600/5.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhmWTfup59DBFFaZENTs1TowS8YhGOJ-cTd_NhXXXjYbYUjANJXSWhKVjcy6AD22ZgNr9NpeZgiLFK4WIqEuQA514s-V6-Wrp_YL_hbjaVf_eJMyDGhWdyF2TpWfFW7ubi4DZQVxnEIRievWdOVX8ePWl2tYEg9XxgznzTGoCuLhu3K0q3lho5H59Tj/w640-h288/5.jpg" width="640" /></a></div>Pada sekitar bulan September 2010, Imansyah Sofyan Hadi dan tersangka Suryanto  menemui terdakwa di Kantor PT  PJU di gedung Intiland Towers Lt 7 Surabaya, dan Suryanto diminta untuk melakukan Persentasi dihadapan terdakwa Wahyudi Pujo Saptono dan  Abdul Muid, Alm. Suharyoko serta Alm. Agus Dwi Winarno selaku Senator Manager Downstream.<br /><br />Dari presentasi yang diberikan oleh rersangka Suryanto mengenai bisnis Batu Baranya, menghendaki financial support (dukungan dana) dari PT PJU untuk pembelian Batu Bara dengan skema pembagian hasil 60% untuk PT PJU dan 40% untuk PT GHI. Selanjutnya Abdul Muid mengirim surat permohonan persetujuan kerjasama bisnis trading Batu Bara dengan mitra bisnis kepada Dewan Komisaris PT PJU Nomor : 259.1/PJU-P/S/X tanggal 4 Oktober 2010 dengan gambaran dan skema bisnis sebagai berikut ;<br /><br />1. PT PJU telah memiliki kontrak supply Batu Bara ke PT Pembangkit Jawa Bali (PJB) tanggal 29 September 2010 dengan kontrak Nomor 076.PJ/061/2010, PT GHI No 002/GHI-PJB /7/2010. Dan PT GHI telah menaruh jaminan bisnis ke PT PJB sebesar Rp1.823.680.000(Satu milyar delapan ratus dua puluh tiga juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah),; 2. Pengadaan Batu Bara ke PT PJB maksimal per bulan 16.000 MT,; 3. Dalam bisnis Batu Bara margin bersih sebesar 45.000 per ton, setelah dikurangi biaya operasional sebesar kurang lebih 20.000 per ton.<br /><br />Majelis Hakim mengatakan, bahwa pada tanggal 8 Oktober 2010, surat permohonan persetujuan bisnis trading Batu Bara disetujui oleh Dewan Komisaris melalui surat Nomor : 10.04a/Dekom.PJU/X/2010 dengan catatan kegiatan kerja sama tersebut pada prinsipnya disetujui, namun harus memperhatikan resiko bisnis karena Batu Bara bukan domain PT PJU. Dan Kerja sama antara PT PJU dan PT GHI dituangkan dalam perjanjian kerja sama Nomor : 001/GHI= PJU/HoA/Xl/2010, dan Nomor : 013/PJU/X/2010 tanggal 15 November 2010 tentang Kerja Sama dalam memenuhi tanggung jawab sebagai penyedia atau pengadaan Batu Bara sejumlah maksimal 16.000 MT setiap bulan.<br /><br />Dengan adanya kerjasama antara PT PJU dan PT GHI berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, dilakukan pembukaan “Joint Acount” atau rekening bersama pada bulan November 2010, dengan syarat pencairan harus ditandatangani atau otorisasi kedua pihak yakni tersangka Suryanto dari PT GHI dengan Abdul Muid atau terdakwa dari PT PJU dengan setoran pembukaan rekening sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa ditemani Dewi Atiqoh, pada Bank Jatim cabang Utama Surabaya dengan nomor rekening 0011236294.<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8xFmUly_cPi5dZk1wh9EXGm2rNYynbthdi8VHYdGfRadJ8pQdsWndZAyg7IFB3Qs25mRQE9n78f1cIR5ock3e26jpCwC9hZma2IjA2cFE-PaxHIRduwsptyNHmr2EZMEWvwMXlcFxdj8ikWG-WG4Hp0CyC8aVZIlrh2ChHQtQE4JCkMX7G2x7u-LQ/s1600/6.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8xFmUly_cPi5dZk1wh9EXGm2rNYynbthdi8VHYdGfRadJ8pQdsWndZAyg7IFB3Qs25mRQE9n78f1cIR5ock3e26jpCwC9hZma2IjA2cFE-PaxHIRduwsptyNHmr2EZMEWvwMXlcFxdj8ikWG-WG4Hp0CyC8aVZIlrh2ChHQtQE4JCkMX7G2x7u-LQ/w640-h288/6.jpg" width="640" /></a></div>Majelis Hakim menjelaskan, bahwa mekanisme penyetoran modal kerja dari PT PJU ke rekening bersama, yakni dengan cara terdakwa sebagai Kapimpro bisnis Batu Bara, mengajukan surat memorandum No.023/PJU-GMFA/XI/2010 tanggal 24 Nopember 2010, No.006/PIU-GMFA/lll/2010 tanggal 03 Maret2011, No. 008/PJU-GMFA/lII/2011 tanggal 15 Maret 2011, No.012/PJU-GMFA/IV/2011 tanggal 06 April 2011, No. /PJU= GMFA/IV/2011 tanggal 15 April 2011 kepada Dirut PT PJU yakni Abdul Muid tentang permohonan persetujuan penyetoran modal kerja trading Batu Bara tanpa ada dokumen pendukung lainnya, dan di ACC oleh Abdul Muid Sebagai Direktur Utama PT  PJU dalam bentuk disposisi, kemudian oleh Dewi Atiqoh membuat rencana pengeluaran perusahaan.<br /><br />“Setelah rencana pengeluaran perusahaan itu disetujui oleh Asfuri selaku Manager Keuangan, Alm. Suharyoko (Manager Keuangan), Abdul Muid ( Direktur Utama PT PJU) dan terdakwa sendiri, maka proses Penyetoran Modal kerja disetorkan kerekening bersama,” ucap Majelis Hakim<br /><br />Bahwa selama pelaksanaan kerjasama, lanjut JPU kemudian, telah disetorkan dari kas PT PJU dari Bank Jatim dengan Nomor Rekening 001199275 ke rekening bersama atas nama PT GHI pada Bank Jatim dengan nomor Rekening 0011236294 dengan modal awal yang telah diterima pada rekening bersama pada tanggal 26 Nopember 2010 sebesar Rp5.000.000.000 (lima milyar rupiah), dan pada tanggal 8 Desember 2010 sebesar Rp.3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) dengan total sejumlah Rp8.000.000.000 (delapan milyar rupiah).<br /><br />Dengan modal awal tersebut, PT PJU mendapatkan keuntungan, maka Abdul Muid dan terdakwa menyetujui amandemen Perjanjian Kerja Sama pada Bulan Maret 2011 untuk melanjutkan kerjasama, bahkan menambah setoran modal kerja sama ke Rekening bersama meskipun telah mengetahui bahwa PT  GHI  tidak dapat lagi memasok Batu Bara ke PT PJB, karena pemutusan kerja sama antara PT GHI dan PT PJB pada tanggal 15 November 2010, namun PT GHI telah mendapatkan kembali kuota untuk memasok Batu Bara ke PT PJB melalui PT Maxima Citra Nusantara (PT MCN).<br /><br />“Bahwa selama pelaksanaan kerjasama, telah disetor dari kas PT PJU pada Bank Jatim Nomor dengan Nomor Rekening 001199275 ke rekening bersama atas nama PT GHI pada Bank J atim dengan nomor Rekening 0011236294 sebagai berikut : 1. Tanggal 26 November 2010 sebesar Rp5 miliyar,;  2. Tanggal 08 Desember 2010 Rp3 M,; 3. Tanggal 04 Maret 2011 Rp2.120 M,; 4. Tanggal 21 Maret 2011 Rp20 M,; 5. Tanggal 07 April 2011 Rp2. 120 M,;  6. Tanggal 18 April 2011 Rp8.700 miliyar.  Total Rp40.940 miliyar,” ungkap Majelis Hakim dalam surat putusannya<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEibP1zNWnkYC9jTv2sduAf2a6ECCj72oBeU-jagzqC2CMeinkJwh6JGaPmInvSyQXd_aUkBVwF5AyfpUH0Nc4nIVpiy16SWTKFsLOziEcCRnbMzHjeVhiHiYJ8dinBjLbOkSj2yWOE0fOjrNeyLNzUHNzhiWHws99X3hTmvLBm6-LPBB3yVgCIex5ha/s1600/6.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEibP1zNWnkYC9jTv2sduAf2a6ECCj72oBeU-jagzqC2CMeinkJwh6JGaPmInvSyQXd_aUkBVwF5AyfpUH0Nc4nIVpiy16SWTKFsLOziEcCRnbMzHjeVhiHiYJ8dinBjLbOkSj2yWOE0fOjrNeyLNzUHNzhiWHws99X3hTmvLBm6-LPBB3yVgCIex5ha/w640-h288/6.jpg" width="640" /></a></div>Menurut Majelis Hakim, bahwa total modal usaha yang disetorkan oleh PT PJU ke Rekening bersama adalah sebesar Rp40.940.000.000 (Empat puluh milyar Sembilan ratus empat puluh juta rupiah. Modal kerja yang terdapat dalam rekening bersama, diputar untuk pembelian Batu Bara, dan dalam waktu yang tidak terlalu lama dilakukan penjualan Batu Bara itu kepada PT BJB sehingga mendapatkan keuntungan.<br /><br />Pembelian Batu Bara yang dilakukan PT GHI selama melakukan kerja sama dengan PT PJU pendukung atau menggunakan Invoice fiktif (Invoice PT Debies Energindo, namun rekening tujuan pembayaran kepada Imansyah Sofyan Hadi) yang ditarik dari rekening bersama dan disetorkan ke rekening Imansyah Sofyan Hadi di Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1410004589719 yakni ; 1. Pada tanggal 6 April 2011 sebesar Rpl.696.000.000,; 2. Tanggal 18 April 2011 sebesar Rp7.849.800.000,; 3. Tanggal 10 Mei 2011 Rpl.053.695.500,; 4. Tanggal 18 Mei 2011 Rp15.696.000.000,; 5. Tanggal 5 Agustus 2011 Rp14.715.000.000,; 6. Tanggal 10 Oktober 2011 Rp15.255.000.000, dengan total sebesar Rp56.263.695.500.<br /><br />Majelis Hakim mengatakan, bahwa tersangka Suryanto selaku Direktur PT GHI menggunakan modal dari rekening bersama milik PT PJU untuk kegiatan Investasi Emas, bukan digunakan untuk kegiatan suplay Batu Bara ke PT PJB, sehingga PT GHI tidak dapat mengembalikan sepenuhnya modal kerja PT PJU. Pengembalian Modal Kerja yang dilakukan oleh PT GHI ke Kas PT PJU sejak tanggal 3 Juni 2011 - 30 Juni 2014 adalah sebesar Rp12.722.189.418.<br /><br />Dalam pertimbangannya Majelis Hakim mengatakan, bahwa perbuatan terdakwa Wahyudi Pujo Saptono selaku General Manager (GM) Finance dan Administration PT. Petrogas Jatim Utama (PJU) dalam mengusulkan pada Dewan Komisaris mengenai kerja sama antara PT PJU dan PT GHI telah melanggar ketentuan sebagaimana Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 Tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga yakni PT PJU tidak melakukan studi kelayakan tentang prospek usaha yang menjadi objek kerja sama dan tidak melakukan penilaian bonahditas dan kredibilitas PT GHI.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEicFVup1BWlHATx3qIEZBkzK2NdfGbKAxekX-SmePR6wA1Zh-HH09B5o3c5qcpqV2qhjWpUqu5d1ziI1ZvO5Ydxtao4CdDO6FDr-FWxGnzysndEWQG9PEiFGFJqTKQAWJ260ADTbxSIILdxPPZqKrmVbD3q2tV9kbodNjVAUIdSqjwwNO3oMa7A0Awo/s1600/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEicFVup1BWlHATx3qIEZBkzK2NdfGbKAxekX-SmePR6wA1Zh-HH09B5o3c5qcpqV2qhjWpUqu5d1ziI1ZvO5Ydxtao4CdDO6FDr-FWxGnzysndEWQG9PEiFGFJqTKQAWJ260ADTbxSIILdxPPZqKrmVbD3q2tV9kbodNjVAUIdSqjwwNO3oMa7A0Awo/w640-h288/4.jpg" width="640" /></a></div>Dan hal tersebut tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah (Kepmendagri dan Otda) Nomor 43 Tahun 2000 tentang pedoman Kerja sama perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga sebagaimana dalam Pasal 5 yang menyatakan bahwa : (1). Perusahaan Daerah yang akan mengadakan kerja sama dengan pihak ketiga harus memenuhi syarat-syarat antara lain ; mempunyai proposal dan pra studi kelayakan tentang prospek usaha yang menjadi objek kerjasama,; (2). Pihak ketiga yang berbentuk badan usahalperorangan dan akan mengadakan kerja sama dengan perusahaan daerah harus memenuhi syarat diantaranya memiliki bonafiditas dan kredibilitas;<br /><br />Bahwa PT PJU dalam melakukan kerja sama dengan PT GHI tidak meningkatkan Rfiqiensi dan produktifitas Perusahan, tanpa jaminan Pelaksanaan dan Perjanjian kerja sama tidak dibuat dengan Akta Notaris sebagaimana ketentuan Kepmendagri dan Otda Nomor 43 Tahun 2000 Pasal 10 ayat (1), (2) dan (3) Pasal 10 (1) yang menyatakan ; kerja sama sebagaimana dimaksud Pasal 6 harus dapat menjamin peningkatan pengamanan modal / asset perusahaan.<br /><br />Perbuatan terdakwa Wahyudi Pujo Saptono selaku General Manager (GM) Finance dan Administration PT. Petrogas Jatim Utama (PJU)  melakukan kerjasama dengan PT GHI dibidang pembiayaan pengadaan Batu Bara tidak sesuai dengan maksud dan tujuan didirikannya PT PJU sebagaimana Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Perseroan Terbatas (PT) Petrogas Jatim Utama Pasal 4 yang menyatakan : (1). Pembentukan Perseroan Terbatas (PT) Petrogas Jatim Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dimaksudkan untuk mengendalikan dan mengelola potensi minyak dan gas bumi baik dalam kegiatan usaha hulu maupun hilir serta kegiatan penunjang lainnya,; (2). Tujuan pembentukan Perseroan Terbatas (PT) Petrogas Jatim Utama adalah untuk  menjamin efektifitas pelaksanaan usaha minyak bumi dan gas bumi serta akuntabel melalui mekanisme usaha yang wajar sehat dan transparan.<br /><br />Bahwa perbuatan terdakwa Wahyudi Pujo Saptono selaku General Manager (GM) Finance dan Administration PT. Petrogas Jatim Utama (PJU) melakukan beberapa kali pembayaran atas pengadaan Batu Bara tanpa disertai bukti pendukung atau menggunakan invoice fiktif telah melanggar ketentuan sebagaimana Surat Keputusan Direksi PT. Petrogas Jatim Utama Nomor : 10.1/SKPD/X/2010 khususnya pada point 3 (Tiga), yakni Melakukan persetujuan untuk pembayaran atas pengadaan Batu Bara yang berdasarkan ketentuan perusahaan PT. Petrogas Jatim Utama,  pembayaran dilakukan harus disertai dokumen pendukung  (Invoice).<br /><br />Atas perbuatan terdakwa Wahyudi Pujo Saptono selaku General Manager (GM) Finance dan Administration PT. Petrogas Jatim Utama (PJU),  mengakibatkan adanya kerugian keuangan Negara sebagaimana Surat dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 83/LHP )O(l/11/2018 tanggal 14 Nopember 2018 Perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada PT. PJU dengan Pihak Ketiga PT. GHI Tahun 2010 - 2011 sebesar Rp28.217.l89.4l8<br /><br />Selain bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi PT. Petrogas Jatim Utama Nomor : 10.1/SKPD/X/2010 dan Kepmendagri dan Otda Nomor 43 Tahun 2000 serta Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Perseroan Terbatas (PT) Petrogas Jatim Utama, perbuatan terdakwa Wahyudi Pujo Saptono selaku General Manager (GM) Finance dan Administration PT. Petrogas Jatim Utama (PJU) bertentangan dengan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama seumur hidup dan paling singkat 1 (satu) tahun.<br /><br />Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junckto Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP<br /><br />“Menghukum terdahukum terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama lima (5) tahun, denda sebesar Rp500 juta. Apabila terdakwa tidak membayar maka diganti dengan kurungan selama enam  (6) bulan kurangan,” ucap Ketua Majelis Hakim di akhir surat putusannya. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Terbukti Korupsi ‘Batu Bara’ Rp28 M, Suryanto (Direktur PT GHI) Di Vonis 8 Thn Penjara

BERITA KORUPSI .CO - Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Kamis, 9 Juni 2022, menjatuhkan hukuman (Vonis) ...

»