Menunggu Vonis Untuk Tiga Kades, Dalang Utama Bebas? Pledoi Skandal Perangkat Desa Kediri Bongkar 'Transaksi Politik' Bupati dan Oknum Aparat

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijVyCXzjxaN9WkHIeHJ2R2N6u-Zxg-NYkmnUy1sG59PyYGEt9noZYxOFsw3V1oyFz9lSzHJL0L03iM__f8xCsy8R0XFsswBNETNfzuGysTQv5PItf0rq_Rq7eNMEljI00EmxL_Vj2tmjkzFfLk5uAlyR8mc4jQ3xF4JYuYjilC_ynhfdwB8nHlGHINQEk/s640/4%20(1).jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="180" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijVyCXzjxaN9WkHIeHJ2R2N6u-Zxg-NYkmnUy1sG59PyYGEt9noZYxOFsw3V1oyFz9lSzHJL0L03iM__f8xCsy8R0XFsswBNETNfzuGysTQv5PItf0rq_Rq7eNMEljI00EmxL_Vj2tmjkzFfLk5uAlyR8mc4jQ3xF4JYuYjilC_ynhfdwB8nHlGHINQEk/s320/4%20(1).jpg" width="320" /></a></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: x-large;">Dari Rumah Makan Bu Lani 2 hingga Meja Hijau: Terungkap Instruksi "Tukar Guling" Suara Caleg DPRD Jatim dan DPR RI PDIP dengan Jabatan Desa, Sementara Kejaksaan, Polisi, Wartawan dan LSM Turut Menikmati Uang Suap Rp13,1 Miliar Tanpa Tersentuh Hukum</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: x-large;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span></div><div>Sebuah ironi hukum yang menyayat hati publik terungkap di Ruang Sidang Cakra Pengadilan Tipikor PN Surabaya. Tiga Kepala Desa yang juga pengurus Paguyuban Kepala Desa (PKD) Kabupaten Kediri duduk sebagai terdakwa dengan ancaman vonis 7 hingga 9 tahun penjara. Mereka adalah Sutrisno, S.Pd., M.M. (Bendahara PKD Kediri), Imam Jamiin (Ketua PKD Kediri), dan Darwanto (Humas PKD Kediri).</div><div><br /></div><div>Mereka dituduh menerima suap totalnya sebesar Rp13,165 miliar dalam skandal rekayasa rekrutmen 320 perangkat desa di 163 desa 25 Kecamatan se-Kabupaten Kediri pada September 2023 - Januari 2024. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Kediri dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur telah membacakan tuntutan: 7 tahun untuk Imam dan Darwanto, serta 9 tahun plus denda Rp1 miliar dan uang pengganti Rp3,516 miliar untuk Sutrisno.</div><div><br /></div><div>Tapi anehnya, Penyidik Polda Jatim maupun JPU Kejari Kabupaten Kediri dan Kejati Jatim yang menyidangkan perkara ini TIDAK menjelaskan apalagi menyeret SIAPA pihak pemberi SUAP. Apakh mereka sulit dijelaskan atau memang tidak terjangkau hukum?</div><div><br /></div><div>Namun, di balik angka-angka hukuman tersebut, Tim Advokat terdakwa Sutrisno yaitu Dr. Ahmad Sholikhin Ruslie, SH., MH. dan Dr. Dedi Muharman, SE., SH., M.Hum. membongkar sebuah <i>narasi</i> yang jauh lebih gelap: bahwa ketiga terdakwa ini dianggap hanyalah korban sistemik dari sebuah konspirasi politik tingkat tinggi yang melibatkan Bupati, Staf Khusus, hingga  aparat penegak hukum.</div><div><br /></div><div><span style="color: red; font-size: medium;"><b>Rekaman Memori dari Rumah Makan Bu Lani 2 di Kediri </b></span></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjlhZqsHFOYHRpmY7oyVYDHF7DFbPcsHC-PUasB4Lh5n9SDgE1h_kolu3MlDBumf3GKWRJShkXOlcgILIkdtXMO5-yOpIRaG5py7SJw5Ct-E_s1tB6POu1_vmsPNJQHtjebZIck9bSL9AQtonoNsR_iWBQxmA87i92ERxj5UVkfR_kD4a6KvRRMfXl43_I/s640/6.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjlhZqsHFOYHRpmY7oyVYDHF7DFbPcsHC-PUasB4Lh5n9SDgE1h_kolu3MlDBumf3GKWRJShkXOlcgILIkdtXMO5-yOpIRaG5py7SJw5Ct-E_s1tB6POu1_vmsPNJQHtjebZIck9bSL9AQtonoNsR_iWBQxmA87i92ERxj5UVkfR_kD4a6KvRRMfXl43_I/w640-h360/6.jpg" width="640" /></a></div></div><div>Puncak ketegangan sidang dengan agenda pembacaan Pledoi terjadi saat Dr. Ruslie membacakan kutipan krusial dari BAP Terdakwa Imam Jamiin pada tanggal 8 Juli 2025. Kutipan ini membawa publik kembali ke awal Januari 2024, di sebuah ruang privat Rumah Makan Bu Lani 2, Simpang Lima Gumul Kediri.</div><div><br /></div><div>Dalam Pledoinya dijelaskan. Di sana, Bupati Kediri Anindito Himawan Pramana dikabarkan memberikan "instruksi khusus" kepada perwakilan Kepala Desa. Bukan tentang pelayanan publik, melainkan transaksi politik.</div><div><br /></div><div>"Permintaan teman-teman Kades atas pengisian perangkat Desa sudah dituruti," kata Bupati kala itu, sebagaimana dikutip dalam BAP. "Dan Bupati Juga meminta apa yang menjadi keinginan Bupati tercapai."</div><div><br /></div><div>Apa keinginan Bupati tersebut? Dr. Ruslie merincinya dengan tegas: Semua Kepala Desa diperintahkan membantu mengkondisikan perolehan suara untuk:</div><div><ol><li>Caleg DPR RI PDI Perjuangan: Sdr. Pulung (Dapil Kediri, Tulungagung, Blitar).</li><li>Caleg DPRD Jatim PDI Perjuangan: Sdr. Woro Reni.</li></ol></div><div>Operasi politik kotor ini dikabarkan dikoordinir langsung oleh Sdr. Atta (Korlap) dan Sdr. Coco alias Andrian Prakoso (Staf Khusus Bupati).</div><div><br /></div><div><span style="color: red; font-size: medium;"><b>Teori "Kambing Hitam": Siapa Sebenarnya yang Bersalah?</b></span></div><div><br /></div><div>Dr. Ruslie menggunakan argumen hukum yang tajam: Deelneming delicten (penyertaan). Jika menerima suap adalah kejahatan, maka memerintahkan, membiarkan, dan memfasilitasi kejahatan tersebut adalah dosa yang sama besarnya, bahkan lebih besar.</div><div><br /></div><div>"Apakah masuk akal Bupati tidak tahu?" tanyanya dalam pembelaan. Setiap tahap rekrutmen dilaporkan kepadanya. Perbup No. 49 Tahun 2023 Pasal 38 ayat (6) memberikan hak penuh kepada Bupati untuk membatalkan pengangkatan jika ditemukan kecurangan. Namun, Bupati memilih diam. Bahkan, Kabag Hukum dan Kepala DPMP yang bersaksi pada 31 Maret 2026 mengakui adanya laporan rutin tersebut.</div><div><br /></div><div>"Berarti Camat, Kepala DPMPD, Kepala Bagian Hukum, dan Bupati Kediri telah melakukan pembiaran," dakwa Dr. Ruslie. "Mereka membiarkan kecurangan terjadi, lalu ketika terbongkar, hanya tiga orang ini (Sutrisno, Imam, Darwanto) yang dikorbankan untuk menutupi jejak semua pihak," kata Dr. Ruslie saat membacakan Pledoi setebal ratusan halaman kertas HVS </div><div><br /></div><div><span style="color: red; font-size: medium;"><b>Daftar Hitam Para "Penikmat" yang Lolos dari Hukum</b></span></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgcBwED8MdRssJKL8CG6-NaYPCyUwsHf90BMI22nC1iztXc6R7mHYviGzIWK_lzaDSrVnu5HNpzgNFsw8kDEnzPCFJuX-VaVNpNuR7NDxWAVGZgoklHQG_nS_NOg_ddxARWARUslQmvsaFyN3MWyyL3Ii-rYF3mbJcAE0F9sSPjtr8rqwwHVBcp7gyRSNI/s640/1.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgcBwED8MdRssJKL8CG6-NaYPCyUwsHf90BMI22nC1iztXc6R7mHYviGzIWK_lzaDSrVnu5HNpzgNFsw8kDEnzPCFJuX-VaVNpNuR7NDxWAVGZgoklHQG_nS_NOg_ddxARWARUslQmvsaFyN3MWyyL3Ii-rYF3mbJcAE0F9sSPjtr8rqwwHVBcp7gyRSNI/w640-h360/1.jpg" width="640" /></a></div></div><div>Yang paling mengejutkan adalah bagian dari pledoi yang disampaikan Dr. Ruslie bahwa aliran dana suap tersebut tidak berhenti di tangan tiga Kades. Uang itu mengalir deras ke berbagai oknum yang kini tidur nyenyak tanpa gangguan hukum:</div><div><ul><li>Aparat Penegak Hukum: Disebutkan dalam Pledoinya nama "Johan" (oknum Kajari), Reskrim, Polres Kota dan Kabupaten </li><li>Media & LSM: Beberapa Wartawan dan aktivis LSM yang seharusnya mengawasi, justru disebut ikut menikmati bagian dari kue korupsi ini.</li><li>Otak Teknis: Sdr. Wahid Hasyim (dianggap otak pengaturan nilai ujian) dan Sdr. Mashudi.</li><li>Akademisi & Pihak Lain: dari pihak Unisma dan pihak terkait lainnya.</li></ul></div><div>"Mereka-mereka ini telah mengembalikan uang, lalu masalah dianggap selesai?. Padahal menurut Putusan MA No. 1195 K/Pid.Sus/2014, pengembalian uang tidak menghapus sifat melawan hukum!" seru Dr. Ruslie tegas.</div><div><br /></div><div>Dr. Ruslie mengungkapkan, kehadiran saksi Andrian Dimas Prakoso (Coco), mantan Staf Khusus Bupati, yang menambah kecemasan. Meski mengaku hanya "memberi masukan", komunikasi intensifnya dengan terdakwa Sutrisno menunjukkan peran offside yang strategis sebagai jembatan kepentingan Bupati. Namun, ia tetap bebas sebagai saksi, bukan tersangka.</div><div><br /></div><div><span style="color: red; font-size: medium;"><b>Pertanyaan Besar yang Menggantung</b></span></div><div><br /></div><div>Sidang ini seolah menjadi panggung sandiwara seperti sebuah lirik lagu, di mana aktor figuran dihukum mati, sementara sutradara dan produsernya bertepuk tangan dari balkon VVIP. Apakah ini wajah keadilan di Kabupaten Kediri atau negeri ini? Ataukah bukti bahwa hukum masih bisa dibeli dan direkayasa oleh kekuasaan?</div><div><br /></div><div><b><span style="color: red; font-size: medium;">9 (Sembilan) Pertanyaan Penting Terkait Pihak-pihak yang Terlibat Sebagaimana Disebutkan Dalam Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa</span></b></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhsWm40t9zCuHLCei60kvVQ-Y8pxL-t_wStRffU9Qkca_FABkRF37wHWBD6uEF1NIf03V1My1KmPsag-P0M9bJ3PBBCApZ7dlHa6_9MQS04Tzadi-Op68e3W_bdQtdPTW7pXmKs9M4vQY0aZWIInSr0juMojIL1b2U0uvavmkOA8QqiQOWAJ8dPfwFfyXI/s640/5.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhsWm40t9zCuHLCei60kvVQ-Y8pxL-t_wStRffU9Qkca_FABkRF37wHWBD6uEF1NIf03V1My1KmPsag-P0M9bJ3PBBCApZ7dlHa6_9MQS04Tzadi-Op68e3W_bdQtdPTW7pXmKs9M4vQY0aZWIInSr0juMojIL1b2U0uvavmkOA8QqiQOWAJ8dPfwFfyXI/w640-h360/5.jpg" width="640" /></a></div></div><div>Untuk menguji kebenaran materiil dan menuntut keadilan yang sesungguhnya, berikut adalah pertanyaan-pertanyaan kritis yang ditunggu publik untuk dijawab oleh pihak-pihak terkait:</div><div><br /></div><div><b>1. Untuk Bupati Kediri Anindito Himawan Pramana:</b></div><div>Apakah pertemuan di RM Bu Lani 2 benar-benar terjadi seperti yang tertuang dalam BAP Imam Jamiin yang dibacakan dalam pledoi terdakwa Sutrisno? Jika tidak pernah memerintahkan "tukar guling" jabatan perangkat desa dengan suara Caleg PDIP, mengapa Bupati tidak memanggil ketiga Kades tersebut untuk klarifikasi terbuka sebelum mereka ditangkap? Apakah proses rekrutmen cacat hukum adalah bentuk persetujuan terselubung?</div><div><br /></div><div><b>2. Terkait Perda dan Perbup:</b></div><div>* Apakah keluarnya Perda Kabupaten Kediri No. 4 tahun 2023 Tentang Pemerintahan Desa tanggal 12 September 2023 dan Perbup Kediri No. 49 Tahun 2023 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sudah melalui proses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk pembahasan akademik? Atau karena ada kaitannya dengan kehadiran ketiga terdakwa menemui Kepada kepala Dinas DPMPD pada Agustus 2024 yang meminta agar Bupati segera mengeluarkan Perda dan Perbup?</div><div><br /></div><div>* Apakah keluarnya Perda Kabupaten Kediri No. 4 tahun 2023 Tentang Pemerintahan Desa tanggal 12 September 2023 dan Perbup Kediri No. 49 Tahun 2023 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa adalah bagian dari keterangan Imam Jamiin di BAP pada tanggal 8 Juli 2025 pada halaman 20 seperti yang disampaikan terdakwa dalam Pledoinya?</div><div><br /></div><div><b>3. Untuk Staf Khusus Bupati (Andrian Prakoso/Coco) dan Korlap (Atta):</b></div><div>Sebagai koordinator lapangan yang ditunjuk Bupati, apakah tugas Stafsus Bupati termasuk untuk "mengkondisikan suara" yang di emban adalah bentuk suap politik terselubung? Mengapa Stafsus Bupati yang aktif berkomunikasi dengan terdakwa Sutrisno hanya berstatus saksi, padahal sebagai salah satu ujung tombak eksekusi perintah Bupati?</div><div><b><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg_zvW_3EG3oUtK4-Rwr4p9yeHDZmNtgHwMwzwbfyv_YJJCia7bLi6GQ902xpNrlVNs1yaQotfo7bu2uM8EqUSbR8d66ZHEAWVgtK5s2K6WCeuQNbBXB7XJDSqHMBwD-_3L4xeDdKhMDUTkv7nf9PmTx6fOW2PaZ0BcpELMXSlQ_YT7rqu1Xm-h5_Yau0U/s640/7%20(1).jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg_zvW_3EG3oUtK4-Rwr4p9yeHDZmNtgHwMwzwbfyv_YJJCia7bLi6GQ902xpNrlVNs1yaQotfo7bu2uM8EqUSbR8d66ZHEAWVgtK5s2K6WCeuQNbBXB7XJDSqHMBwD-_3L4xeDdKhMDUTkv7nf9PmTx6fOW2PaZ0BcpELMXSlQ_YT7rqu1Xm-h5_Yau0U/w640-h360/7%20(1).jpg" width="640" /></a></div></b></div><div><b>4. Untuk pihak Kejaksaan (Sdr. Johan),</b> <b>Polri, dan Aparat Keamanan lainnya:</b></div><div>Benarkah ada pihak Kejaksaan, Polres Kota, dan Polres Kabupaten Kediri yang menerima bagian dari dana Rp13,1 miliar? Jika ya, mengapa nama-nama mereka tidak pernah muncul dalam dakwaan termasuk dalam persidangan? Apakah institusi penegak hukum di Kediri dilindungi sehingga tidak terurai dalam dakwaan termasuk tidak dihadirkan dalam persidangan karena tidak ada BAP?</div><div><b><br /></b></div><div><b>5. Untuk "Otak Pengatur Nilai" (Wahid Hasyim & Mashudi):</b></div><div>Siapa sebenarnya sosok di balik layar yang mengatur skor ujian CAT agar calon tertentu lolos? Benarkah Wahid Hasyim dan Mashudi sebagaimana disebutkan dalam pledoi terdakwa adalah dalang teknis manipulasi data?, mengapa mereka tidak ditetapkan sebagai tersangka? Apakah mereka memiliki perlindungan khusus yang terlalu kuat untuk disentuh hukum?</div><div><b><br /></b></div><div><b>6. Untuk Wartawan dan LSM yang Terlibat</b>:</div><div>Apakah benar ada pihak Wartawan/media dan aktivis LSM yang menerima "amplop" dari dana suap ini untuk membungkam pemberitaan yang mendukung proses rekayasa tersebut? Bagaimana profesi mulia bisa terjebak dalam komplotan korupsi yang menjual masa depan desa demi uang haram? </div><div><b><br /></b></div><div><b>7. Terkait Pengembalian Uang </b></div><div>* Apakah aliran uang korupsi yang mengalir ke bebagai pihak di Kediri akan dikembalikan andai saja kasus ini tidak sampai ke Pengadilan? Atau Para Kepala Desa akan menjadi bagian ATM bulanan?</div><div><br /></div><div>* Mengapa penyidik Polda Jatim menganggap kasus "selesai" hanya karena sejumlah pihak telah mengembalikan uang setelah kasus ini masuk penyidikan dan bahkan setelah persidangan? </div><div><br /></div><div>* Apakah prinsip hukum "pengembalian uang tidak menghapus pidana" setelah Penyidik atau persidangan yang ditegaskan Mahkamah Agung tidak berlaku bagi pihak-pihak berpower di Kediri?</div><div><b><br /></b></div><div><b>8. Untuk Masa Depan Demokrasi Desa:</b></div><div>Jika tiga pengurus PKD ini dihukum berat sebagai kambing hitam sementara dalang politiknya bebas, apakah ini sinyal bahwa setiap Kepala Desa di Indonesia boleh diperlakukan sebagai alat tukar politik praktis? Dan siapa yang akan bertanggung jawab atas 320 perangkat desa yang diangkat secara tidak sah sesuai fakta persidangan—apakah mereka akan diberhentikan massal, atau dibiarkan menjabat hasil dari transaksi kotor tersebut?</div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgfnELqMzAFfpZaBWVxG0yINys90j0i9FtdYEfuWhrRuP9TZKPugogqZ9bGABpvsR-PBE09ZbzCCU0IjJHtBni5MdwpbMNuIvm120fTHP4SUJijlMWTq9aoCvSdSoeNGFcJHlZKe_3LZ6skJbAocwB3fQgzH8rlgrQ2m9V_5KwplkWagpjkTYJk9rVAoRo/s320/IMG_20260415_005019%20(1).jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="136" data-original-width="320" height="272" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgfnELqMzAFfpZaBWVxG0yINys90j0i9FtdYEfuWhrRuP9TZKPugogqZ9bGABpvsR-PBE09ZbzCCU0IjJHtBni5MdwpbMNuIvm120fTHP4SUJijlMWTq9aoCvSdSoeNGFcJHlZKe_3LZ6skJbAocwB3fQgzH8rlgrQ2m9V_5KwplkWagpjkTYJk9rVAoRo/w640-h272/IMG_20260415_005019%20(1).jpg" width="640" /></a></div></div></div><div style="text-align: justify;"><div><b>9. Terkait Proses Hukum Selanjutnya oleh Polda Jatim:</b></div><div>* Mengapa Polisi "Tidur" saat proses hukum dalam perkara ini sudah menjelang vonis/putusan tetapi tidak ada pengembangan terhadap pihak-pihak yang terlibat?</div><div><div><br /></div><div>* Apa Tindakan Polda Jatim Terhadap Anggotanya yang Disebut dalam Pledoi?</div><div>Dalam pledoi, pengacara secara eksplisit menyebut adanya keterlibatan anggota dari Reskrim dan Polres (Kota maupun Kabupaten) yang menerima aliran dana suap. Apakah Kapolda Jatim telah memerintahkan adanya audit internal (Propam) atau pembentukan Tim Khusus untuk mengusut tuntas nama-nama  tersebut? Ataukah Polda Jatim akan membiarkan anggotanya "dilindungi" dengan dalih pengembalian uang tanpa proses pidana?</div><div><br /></div><div>* Apakah Ada Intervensi Atasan dalam Penyidikan Kasus Ini?</div><div>Mengingat kasus ini menyeret nama Bupati dan staf khususnya, apakah ada indikasi atau dugaan intervensi dari pihak tertentu  yang menghambat penyidikan yang dilakukan penyidik Polda Jatim untuk mengungkap dalang utama? Mengapa penyidikan terlihat hanya fokus pada "ikan kecil" (Kades) sementara "paus" (oknum aparat dan politisi) dibiarkan lepas?</div><div><br /></div><div>* Bagaimana Polda Menyikapi Dugaan Transaksi Politik Terstruktur?</div><div>Pledoi mengungkapkan adanya instruksi langsung dari Bupati untuk menukar jabatan dengan suara Caleg tertentu, yang dikoordinir oleh Staf Khusus. Apakah ini termasuk tindak pidana politik (money politics) yang sistematis?. Apakah Polda Jatim akan mengembangkan kasus ini menjadi penyelidikan terpisah terkait tindak pidana pemilihan umum dan penyalahgunaan wewenang oleh kepala daerah, ataukah membiarkannya hanya sebagai kasus korupsi biasa?</div><div><br /></div><div>* Siapa yang Melindungi "Otak Pengatur Nilai" dan Oknum LSM/Wartawan?</div><div>Pengacara terdakwa menyebutkan nama-nama spesifik seperti seseorang/oknum wartawan, LSM, dan sosok "Wahid Hasyim" serta "Mashudi" sebagai bagian dari jaringan. Mengapa pihak-pihak sipil dan non-ASN yang terlibat aktif dalam mafia rekrutmen tidak dipanggil atau diperiksa oleh penyidik Polri? Apakah ada ketakutan untuk membongkar jaringan yang lebih luas?</div><div><br /></div><div>* Apakah Polda Jatim Siap Meminta Maaf kepada Publik Jika Terbukti Anggotanya Terlibat?</div><div>Jika nantinya terbukti melalui pengembangan sidang atau audit independen bahwa anggota Polri di wilayah Kediri benar-benar menerima suap dari dana Rp13,1 miliar tersebut, apakah Kapolda Jatim berkomitmen untuk memecat tidak hormat anggotanya tersebut dan meminta maaf kepada publik atas rusaknya citra institusi Polri di Jawa Timur?</div><div><br /></div><div>* Langkah Konkret Apa yang Akan Diambil Untuk Memulihkan Kepercayaan Rakyat?</div><div>Skandal ini menunjukkan bahwa rekrutmen perangkat desa di Kediri dikendalikan oleh "mafia" yang melibatkan eksekutif dan aparat keamanan. Langkah konkret apa yang akan diambil Polda Jatim bersama KPK untuk melakukan pembersihan total (sweeping) di lingkungan Polres/Polresta Kediri dan memastikan tidak ada lagi praktik serupa di kabupaten/kota lain di Jawa Timur?</div></div><div><br /></div><div>(Tim Investigasi BERITAKORUPSI.CO)</div><div><br /></div><div>Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya dari artikel berita ini tanpa ijin</div></div><div style="text-align: justify;"><br /></div>

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Menunggu Vonis Untuk Tiga Kades, Dalang Utama Bebas? Pledoi Skandal Perangkat Desa Kediri Bongkar 'Transaksi Politik' Bupati dan Oknum Aparat

Dari Rumah Makan Bu Lani 2 hingga Meja Hijau: Terungkap Instruksi "Tukar Guling" Suara Caleg DPRD Jatim dan DPR RI PDIP dengan Jab...

»

Skandal Suap Perangkat Desa Kediri Rp13,1 Miliar: Pledoi Mengguncang, Terungkap Perintah Langsung Bupati dan Politisasi Rekrutmen

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh7_W5goR3KuPd-3BdKmjAxJ35OAgJh8yMILmt8nKePrMzg3jNnlol7FwdD8zOtwk9tvjUCoAdEpWG8Sd2j7x4ma6RL0dKlurQS5afvRIfVHQx7SxAktChGaElRCCcWT2sqhNwYun6sXWqGJHRFEv9R9UMorvSevDrSrQu5uw89nW7dg99flCceacT6JiM/s320/2%20(3).jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="180" data-original-width="320" height="180" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh7_W5goR3KuPd-3BdKmjAxJ35OAgJh8yMILmt8nKePrMzg3jNnlol7FwdD8zOtwk9tvjUCoAdEpWG8Sd2j7x4ma6RL0dKlurQS5afvRIfVHQx7SxAktChGaElRCCcWT2sqhNwYun6sXWqGJHRFEv9R9UMorvSevDrSrQu5uw89nW7dg99flCceacT6JiM/s1600/2%20(3).jpg" width="320" /></a></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: x-large;">Pengacara Ungkap BAP Kunci: "Bupati Minta Suara Caleg PDIP Ditukar dengan Pengangkatan Perangkat Desa", Sementara Oknum Kejaksaan, Polisi, hingga Wartawan Diduga Nikmati Aliran Dana Tapi Luput dari Hukum</span></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span></div><div style="text-align: justify;">Ruang sidang Cakra Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya kembali menjadi saksi bisu atas salah satu skandal korupsi terbesar di tingkat akar rumput tahun ini. Dalam sidang pembacaan pledoi atau pembelaan akhir terhadap kasus rekayasa rekrutmen 320 perangkat desa di 163 desa se-Kabupaten Kediri, tim advokat terdakwa membongkar fakta-fakta yang selama ini tertutup rapat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kasus yang menjerat tiga kepala desa pengurus Paguyuban Kepala Desa (PKD) Kabupaten Kediri ini melibatkan aliran dana suap fantastis sebesar Rp13,165 miliar. Ketiga terdakwa tersebut adalah Sutrisno, S.Pd., M.M. (Kades Mangunrejo, Kec. Ngadiluwih & Bendahara PKD), Imam Jamiin (Kades Kalirong, Kec. Tarokan & Ketua PKD), dan Darwanto (Kades Pojok, Kec. Wates & Humas PKD). Mereka didakwa menerima suap dalam proses rekrutmen yang berlangsung pada September 2023 hingga Januari 2024.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Kabupaten Kediri menuntut ketiganya dengan hukuman berat. Terdakwa Imam Jamiin dan Darwanto masing-masing dituntut pidana penjara 7 tahun, denda Rp600 juta (subsider 150 hari kurungan), serta kewajiban membayar uang pengganti (Imam: Rp108 juta, Darwanto: Rp96 juta). Sementara itu, Sutrisno mendapat tuntutan paling berat: 9 tahun penjara, denda Rp1 miliar, dan uang pengganti mencapai Rp3,516 miliar. Ketiganya dijerat pasal berlapis: Pasal 12 huruf a UU Tipikor jo. Pasal 20 huruf c UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru, atau alternatifnya Pasal 606 Ayat (2) KUHP Baru jo. Pasal 20 huruf c UU No. 1 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Pidana.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: medium;"><b>Ledakan Fakta dalam Pledoi: Arahan Khusus dari Bupati</b></span></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9F47V-VE0LdJjpxbfEecFd8rXboJj5doRNBerW2qVj6C6m5aeFNdA_I2GFZDt8CMYK4samNLpmQ3rANzRFfRP-aF-MywKJsWG5pkWgzF2_WzNxLEgzzPB2c8YsfJX6av3DJoxEU4xbxlreZnjClrFfZjhBLyq2DlpAs6uit5Am-fUmT2sg1CDnmV4EBw/s640/6.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9F47V-VE0LdJjpxbfEecFd8rXboJj5doRNBerW2qVj6C6m5aeFNdA_I2GFZDt8CMYK4samNLpmQ3rANzRFfRP-aF-MywKJsWG5pkWgzF2_WzNxLEgzzPB2c8YsfJX6av3DJoxEU4xbxlreZnjClrFfZjhBLyq2DlpAs6uit5Am-fUmT2sg1CDnmV4EBw/w640-h360/6.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Sidang menjadi semakin panas ketika Dr. Ahmad Sholikhin Ruslie, SH., MH. (Dosen FH Untag Surabaya) dan Dr. Dedi Muharman, SE., SH., M.Hum. selaku tim advokat Sutrisno, membacakan pledoi yang mengungkap keterlibatan pejabat tinggi daerah. Dr. Ruslie menegaskan bahwa kasus ini tidak bisa dilihat hanya dari kacamata ketiga terdakwa, melainkan harus dilihat secara utuh mulai dari percepatan penerbitan Perda/Perbup, pertemuan pengkondisian, hingga pasca ujian CAT (Computer Assisted Test).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Puncak dari pembelaan tersebut adalah pengungkapan isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Terdakwa Imam Jamiin tertanggal 8 Juli 2025 halaman 20 angka 77. Dr. Ruslie membacakan kesaksian Imam Jamiin yang juga dibenarkan di persidangan mengenai arahan khusus yang diterima sekitar awal Januari 2024 di Rumah Makan Bu Lani 2, area Simpang Lima Gumul.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Permintaan teman-teman Kades atas pengisian perangkat Desa sudah dituruti dan Bupati Juga meminta apa yang menjadi keinginan Bupati," demikian bunyi inti arahan tersebut yang disampaikan langsung oleh Bupati Kediri Anindito Himawan Pramana kepada perwakilan Kepala Desa se-Kabupaten Kediri.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dr. Ruslie merinci lebih lanjut isi BAP tersebut: "Bahwa Saya mendapatkan Arahan dan Instruksi Khusus yang disampaikan oleh Bupati Kediri Sdr. Anindito Himawan Pramana... yang isinya bahwa permintaan teman-teman Kades atas pengisian perangkat Desa sudah dituruti dan Bupati Juga meminta apa yang menjadi keinginan Bupati tercapai yakni semua Kepala Desa di Kabupaten Kediri membantu mengkondisikan perolehan suara Caleg DPR RI PDI Perjuangan atas nama Sdr. Pulung dari Dapil Kediri Kabupaten dan Kota, Tulungagung, Blitar Kabupaten dan Kota dan Caleg DPRD Provinsi Jatim dari Partai PDI Perjuangan Sdr. Woro Reni dan dalam pelaksanaanya dikoordinir oleh Sdr. Atta selaku Korlap dan Sdr. Coco alias Andrian Prakoso selaku Staf Khusus Bupati."</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: medium;"><b>Teori Penyertaan dan Pembiaran Sistemik</b></span></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg_-bVy0sYa_TBQ749ZqXxHVi1RulEfscROE4XwwNdLThnjD55kGgAYCKBXxR__IFcfzWbbTn2yFfPj_OB0RSufYVvbA12OMw_-xHkm7WBSY8uEZ5kPP7bOacKUFYlCs6fs9PIYJifzqSXWzrRED9KMJkMVMg48R4BSHMsjukcs3sptDXTxF7XZZi4qw1c/s640/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg_-bVy0sYa_TBQ749ZqXxHVi1RulEfscROE4XwwNdLThnjD55kGgAYCKBXxR__IFcfzWbbTn2yFfPj_OB0RSufYVvbA12OMw_-xHkm7WBSY8uEZ5kPP7bOacKUFYlCs6fs9PIYJifzqSXWzrRED9KMJkMVMg48R4BSHMsjukcs3sptDXTxF7XZZi4qw1c/w640-h360/1.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Menanggapi fakta tersebut, Dr. Ruslie menerapkan teori hukum Deelneming delicten (penyertaan). Ia berargumen bahwa jika ini dianggap kejahatan, maka bukan hanya pelaku lapangan yang bersalah, tetapi juga mereka yang menyuruh, turut serta, atau memberikan kesempatan terjadinya kejahatan sesuai Pasal 20 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Apalagi Bupati Kediri sebenarnya dapat membatalkan pengisian perangkat desa, sebagaimana ketentuan Perbup Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, pasal 38 ayat (6)," tegas Dr. Ruslie.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Lebih jauh, pembela menyoroti ketidakmungkinan Bupati tidak mengetahui kecurangan ini, mengingat setiap tahapan wajib dilaporkan kepadanya. Hal ini diperkuat oleh kesaksian Kabag Hukum dan Kepala DPMPD Pemkab Kediri pada 31 Maret 2026. "Berarti Camat, Kepala DPMPD, Kepala Bagian hukum dan Bupati Kediri, telah melakukan pembiaran karena sampai saat inipun tidak melakukan tindakan apapun terhadap hasil pengisian perangkat desa yang penuh kecurangan ini, kecuali hanya memberhentikan sementara terhadap Terdakwa. Dengan begitu tiga orang Terdakwa ini sengaja dikorbankan," ungkap Dr. Ruslie dengan nada tinggi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Advokat juga menyinggung soal uang hasil kejahatan yang mengalir ke oknum pejabat tertentu yang якобы sudah mengembalikan uang sehingga kasus dianggap selesai. "Padahal konsep dan ketentuannya jelas. Menurut KUHP Nasional pengembalian bukan penghapus pidana. Merujuk Putusan MA No. 1195 K/Pid.Sus/2014," tambahnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: medium;"><b>Siapa yang Lolos dari Jerat Hukum?</b></span></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dr. Ruslie mengkritik keras jalannya penyidikan yang dinilai tidak tuntas. Menurutnya, pemanggilan 23 camat kurang relevan dibandingkan dengan menghadirkan pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan pengurus PKD tingkat kabupaten namun tidak pernah dipanggil.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Padahal kehadiran mereka-mereka ini sangat penting. Tanpa kehadiran mereka substansi penegakan hukum dalam mencari kebenaran materiil menjadi kabur," katanya, sembari menyebut nama-nama seperti Johan (oknum Kajari), Reskrim, Polres, Wartawan, LSM, dan pihak terkait lainnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sorotan tajam juga diarahkan kepada Andrian Dimas Prakoso (alias Coco), mantan Staf Khusus Bupati Kediri, yang hadir sebagai saksi pada 7 April 2026. Meski mengaku tugasnya hanya memberi masukan, saksi ini aktif berkomunikasi dengan terdakwa Sutrisno. "Sehingga apa yang dilakukan oleh saksi/Stafsus sudah offside diluar tugasnya sebagai stafsus... dapat dimaknai bukan hubungan dan komunikasi biasa mengingat jabatannya yang sangat strategis sebagai penghubung kepentingan antara Bupati kediri dengan," tegas Dr. Ruslie.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam penutup pledoinya, Dr. Ruslie menyimpulkan bahwa sidang ini seolah hanya mengorbankan Sutrisno, Imam Jamiin, dan Darwanto, sementara pihak lain yang menikmati hasil kejahatan luput. "Misalnya pihak-pihak/oknum dari Unisma, LSM, Media/wartawan, Polres Kabupaten, Polres kota, Kejaksaan, sdr Wahid Hasyim/otak pengaturan nilai, sdr Mashudi, dan semua yang terlibat," pungkasnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: medium;"><b>Pertanyaan Kritis: Menuntut Kejelasan Peran Pejabat Tinggi dan Oknum Penegak Hukum</b></span></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhVx2_f6N4bt-l_v_eGIIGzXjQL2Ot_87JktWArnGLJJ0XM8hmF2Z-dQvjTxI9f-DlXu9mV1aeHY3yKYi6jsSY4wAbVS2VuA2GA3a087f5-Cw7Rln-Kp5y2tsQhV1KdXjt3QsJItga4c2HQrcebw7yPnY9Wu7ZzQDm9TAImb7ahd6D3CM8MkBPvm5_WnjY/s640/IMG20260310132217_01.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhVx2_f6N4bt-l_v_eGIIGzXjQL2Ot_87JktWArnGLJJ0XM8hmF2Z-dQvjTxI9f-DlXu9mV1aeHY3yKYi6jsSY4wAbVS2VuA2GA3a087f5-Cw7Rln-Kp5y2tsQhV1KdXjt3QsJItga4c2HQrcebw7yPnY9Wu7ZzQDm9TAImb7ahd6D3CM8MkBPvm5_WnjY/w640-h360/IMG20260310132217_01.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Mengingat terbongkarnya jaringan yang melibatkan eksekutif daerah dan aparat penegak hukum, Wartawan dan LSM, berikut adalah pertanyaan-pertanyaan mendesak yang harus dijawab oleh publik dan penegak hukum baik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur terutama Polda Jatim </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b>1. Terkait Peran Bupati Kediri Anindito Himawan Pramana:</b></div><div style="text-align: justify;">* Apakah benar Bupati memberikan instruksi politis untuk menukar pengangkatan perangkat desa dengan dukungan suara bagi Caleg PDIP (Sdr. Pulung dan Sdr. Woro Reni)? Jika ya, mengapa Bupati tidak ditetapkan sebagai tersangka utama atau minimal diperiksa sebagai saksi kunci sesuai teori penyertaan (deelneming)?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">* Mengapa Bupati tidak menggunakan hak vetonya sesuai Perbup No. 49 Tahun 2023 Pasal 38 ayat (6) untuk membatalkan rekrutmen yang penuh kecurangan tersebut, padahal ia menerima laporan setiap tahapan? Apakah diamnya beliau merupakan bentuk persetujuan terselubung?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b>2. Terkait Staf Khusus Bupati (Andrian Prakoso/Coco) dan Korlap (Atta):</b></div><div style="text-align: justify;">* Apa peran konkret Sdr. Coco (Stafsus) dan Sdr. Atta (Korlap) dalam mengoordinasikan "transaksi politik" ini? Mengapa komunikasi intensif mereka dengan pengurus PKD dianggap wajar padahal desa adalah entitas otonom yang bukan perangkat daerah?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">* Apakah Stafsus Bupati bertindak sebagai perantara utama dalam distribusi dana suap dari calon perangkat desa ke partai politik atau oknum tertentu?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b>3. Terkait Oknum Penegak Hukum dan Aparat (Kejaksaan, Polri, Wartawan):</b></div><div style="text-align: justify;">* Mengapa nama-nama seperti "Johan" (oknum Kajari), oknum Reskrim, oknum Polres, serta wartawan dan LSM yang disebut menerima aliran dana tidak pernah dihadirkan ke persidangan? Apakah pengembalian uang oleh oknum-oknum ini otomatis menghapus tindak pidana mereka sesuai yurisprudensi MA?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">* Apakah ada "kartu bebas" bagi aparat penegak hukum yang terlibat dalam skandal ini, sehingga mereka kebal dari proses hukum meskipun terbukti menerima bagian dari uang suap Rp13,1 miliar?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b>4. Terkait Otak Pengatur Nilai (Wahid Hasyim & Mashudi):</b></div><div style="text-align: justify;">*  Siapa sebenarnya Sdr. Wahid Hasyim yang disebut sebagai "otak pengaturan nilai" dan Sdr. Mashudi? Mengapa mereka yang diduga memegang kendali teknis kecurangan ujian CAT justru lepas dari jeratan hukum sementara para Kepala Desa di lapangan dihukum berat?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">* Apakah sistem rekrutmen perangkat desa di Kediri memang dirancang sejak awal untuk dikomersialisasi oleh segelintir oknum yang memiliki akses ke Bupati dan aparat keamanan?</div><div style="text-align: justify;"><b><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjFw-fy8bKyemQfAR_WMBrkAoeapjF0wAdJp6xFDDo8TINivrh-sj7S0Ll0pGNDgHoqp5aQBKJUq1nS5j9PjN5A6vla3cMSLMdaHBrbgWZHzR6dnqUht_uxsmYJMuAymR1L5YhYaITq_pRjm9B7gay9_-hNKjqvHCJLFilQpzaT0L9pDXRAXjS8Jog40KA/s640/7%20(1).jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="180" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjFw-fy8bKyemQfAR_WMBrkAoeapjF0wAdJp6xFDDo8TINivrh-sj7S0Ll0pGNDgHoqp5aQBKJUq1nS5j9PjN5A6vla3cMSLMdaHBrbgWZHzR6dnqUht_uxsmYJMuAymR1L5YhYaITq_pRjm9B7gay9_-hNKjqvHCJLFilQpzaT0L9pDXRAXjS8Jog40KA/s320/7%20(1).jpg" width="320" /></a></div></b></div><div style="text-align: justify;"><b>5. Terkait Keadilan bagi Terdakwa:</b></div><div style="text-align: justify;">* Apakah adil jika Sutrisno, Imam Jamiin, dan Darwanto divonis sebagai "kambing hitam" yang menanggung seluruh beban pidana dan uang pengganti, sementara para pemberi perintah (order giver) dan penerima manfaat di level atas tetap bebas berkeliaran?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">* Bagaimana jaminan bahwa uang pengganti Rp3,516 miliar yang dibebankan kepada Sutrisno benar-benar mencerminkan kerugian negara, padahal dana tersebut allegedly tersebar ke puluhan oknum pejabat, partai, dan aparat yang belum tersentuh hukum?</div><div style="text-align: justify;"><b><br /></b></div><div style="text-align: justify;"><b>6. Terkait Proses Hukum Selanjutnya oleh Polda Jatim:</b></div><div style="text-align: justify;">* Mengapa Polisi "Tidur" saat proses hukum dalam perkara ini sudah menjelang vonis/putusan tetapi tidak ada pengembangan terhadap pihak-pihak yang terlibat?</div><div style="text-align: justify;"><div><br /></div><div>* Apa Tindakan Polda Jatim Terhadap Anggotanya yang Disebut dalam Pledoi?</div><div>Dalam pledoi, pengacara secara eksplisit menyebut adanya keterlibatan anggota dari Reskrim dan Polres (Kota maupun Kabupaten) yang menerima aliran dana suap. Apakah Kapolda Jatim telah memerintahkan adanya audit internal (Propam) atau pembentukan Tim Khusus untuk mengusut tuntas nama-nama  tersebut? Ataukah Polda Jatim akan membiarkan anggotanya "dilindungi" dengan dalih pengembalian uang tanpa proses pidana?</div><div><br /></div><div>* Apakah Ada Intervensi Atasan dalam Penyidikan Kasus Ini?</div><div>Mengingat kasus ini menyeret nama Bupati dan staf khususnya, apakah ada indikasi atau dugaan intervensi dari pihak tertentu  yang menghambat penyidikan yang dilakukan penyidik Polda Jatim untuk mengungkap dalang utama? Mengapa penyidikan terlihat hanya fokus pada "ikan kecil" (Kades) sementara "paus" (oknum aparat dan politisi) dibiarkan lepas?</div><div><br /></div><div>* Bagaimana Polda Menyikapi Dugaan Transaksi Politik Terstruktur?</div><div>Pledoi mengungkapkan adanya instruksi langsung dari Bupati untuk menukar jabatan dengan suara Caleg tertentu, yang dikoordinir oleh Staf Khusus. Apakah ini termasuk tindak pidana politik (money politics) yang sistematis?. Apakah Polda Jatim akan mengembangkan kasus ini menjadi penyelidikan terpisah terkait tindak pidana pemilihan umum dan penyalahgunaan wewenang oleh kepala daerah, ataukah membiarkannya hanya sebagai kasus korupsi biasa?</div><div><br /></div><div>* Siapa yang Melindungi "Otak Pengatur Nilai" dan Oknum LSM/Wartawan?</div><div>Pengacara terdakwa menyebutkan nama-nama spesifik seperti seseorang/oknum wartawan, LSM, dan sosok "Wahid Hasyim" serta "Mashudi" sebagai bagian dari jaringan. Mengapa pihak-pihak sipil dan non-ASN yang terlibat aktif dalam mafia rekrutmen tidak dipanggil atau diperiksa oleh penyidik Polri? Apakah ada ketakutan untuk membongkar jaringan yang lebih luas?</div><div><br /></div><div>* Apakah Polda Jatim Siap Meminta Maaf kepada Publik Jika Terbukti Anggotanya Terlibat?</div><div>Jika nantinya terbukti melalui pengembangan sidang atau audit independen bahwa anggota Polri di wilayah Kediri benar-benar menerima suap dari dana Rp13,1 miliar tersebut, apakah Kapolda Jatim berkomitmen untuk memecat tidak hormat anggotanya tersebut dan meminta maaf kepada publik atas rusaknya citra institusi Polri di Jawa Timur?</div><div><br /></div><div>* Langkah Konkret Apa yang Akan Diambil Untuk Memulihkan Kepercayaan Rakyat?</div><div>Skandal ini menunjukkan bahwa rekrutmen perangkat desa di Kediri dikendalikan oleh "mafia" yang melibatkan eksekutif dan aparat keamanan. Langkah konkret apa yang akan diambil Polda Jatim bersama KPK untuk melakukan pembersihan total (sweeping) di lingkungan Polres/Polresta Kediri dan memastikan tidak ada lagi praktik serupa di kabupaten/kota lain di Jawa Timur?</div></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">(Tim Investigasi BERITAKORUPSI.CO)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya dari artikel berita ini tanpa ijin </div>

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Skandal Suap Perangkat Desa Kediri Rp13,1 Miliar: Pledoi Mengguncang, Terungkap Perintah Langsung Bupati dan Politisasi Rekrutmen

Pengacara Ungkap BAP Kunci: "Bupati Minta Suara Caleg PDIP Ditukar dengan Pengangkatan Perangkat Desa", Sementara Oknum Kejaksaan,...

»