BERITAKORUPSI.CO

Publik Menang: PTUN Menolak Keberatan Kemenkeu, Hasil Audit BPKP Terkait JKN-BPJS Kesehatan Adalah Terbuka Untuk Publik

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiwQg0cWiyHcLO7of7A1ulNbA-fkCd8_EXbU_Z7-aFmB082n7eQNfD5f9NOQ0XeMWgq3M0mbY5a8mgZ3oLlI0b_1llSkUhnORzg3EziOsCe1RMIYKy7CVFTVrnllTAn9yqVSbpTwUs0mAKPjh-jBavZwNEhf7apm3-WTarVhIvDgcdOpO_yWP3D54t8yYo/s750/ICW%20menang.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="460" data-original-width="750" height="392" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiwQg0cWiyHcLO7of7A1ulNbA-fkCd8_EXbU_Z7-aFmB082n7eQNfD5f9NOQ0XeMWgq3M0mbY5a8mgZ3oLlI0b_1llSkUhnORzg3EziOsCe1RMIYKy7CVFTVrnllTAn9yqVSbpTwUs0mAKPjh-jBavZwNEhf7apm3-WTarVhIvDgcdOpO_yWP3D54t8yYo/w640-h392/ICW%20menang.jpg" width="640" /></a></div>BERITAKORUPSI.CO - Jalan panjang yang dilalui Indonesia Corruption Watch (ICW) untuk membuktikan keterbukaan informasi publik hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) akhirnya berbuah manis dengan ditolaknya keberatan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada Selasa, 8 Juni 2023 Majelis Hakim PTUN dalam putusannya mengatakan sependapat dengan putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) yang menilai bahwa hasil audit BPKP tersebut merupakan informasi terbuka untuk publik. Hal ini disampaikan oleh ICW dalam rilisnya pada Kamis, 22 Juni 2023 Dalam rilisnya disampaikan bahwa Majelis Hakim PTUN yang membacakan putusannya pada hari Kamis, 22 Juni 2023 menyatakan bahwa dalil-dalil keberatan Kementerian Keuangan atas putusan KIP yang memenangkan ICW tidak bersifat esensial. Sebab, majelis KIP telah mempertimbangkan bahwa informasi hasil audit BPKP atas program JKN adalah informasi yang dikecualikan, tapi sudah habis jangka waktu pengecualiannya. Dengan demikian, informasi yang tadinya dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan tersebut saat ini sudah semestinya dikategorikan sebagai informasi terbuka. Putusan tersebut didasarkan pada: 1. Pasal 2 ayat (2) UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyebutkan bahwa informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;   2. Pasal 20 ayat (1) UU No. 14 tahun 2008 yang menyebutkan bahwa pengecualian atas informasi yang apabila dibuka dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional bersifat tidak bersifat permanen; 3. Pasal 11 Peraturan Pemerintah (PP) No. 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 tahun 2008 yang menyebutkan bahwa informasi publik yang dikecualikan apabila telah habis jangka waktu pengecualiannya menjadi informasi yang dapat diakses publik. Sebagai pemohon informasi yang menilai bahwa informasi ini penting diketahui publik demi pengawalan pembenahan penyelenggaraan JKN, ICW sangat mengapresiasi putusan hakim PTUN yang sejalan dengan putusan KIP. Putusan ini sekaligus menegaskan bahwa badan publik tidak boleh sewenang-wenang dalam mengecualikan sebuah informasi. Pengecualian informasi mempunyai jangka waktu yang semestinya tidak diperpanjang secara terus menerus. Informasi hasil audit BPKP atas JKN yang ICW mohon telah habis jangka waktu pengecualiannya pada 31 Desember 2020. Hal inilah yang membuat hakim KIP dan PTUN menilai informasi tersebut  sebagai informasi publik. Masa waktu yang jelas mengenai pengecualian informasi juga dinilai hakim PTUN penting untuk menjamin kepastian hukum mengenai kapan publik dapat mengakses informasi tersebut. Hal itu juga untuk mencegah upaya untuk menjadikan pengecualian informasi menjadi permanen dan berakibat pada hilangnya hak publik atas informasi dimaksud. Meski pada sengketa sebelumnya, yaitu antara peneliti ICW Egi Primayoga dengan BPKP, PTUN dan Mahkamah Agung (MA) memutuskan bahwa hasil audit BPKP adalah informasi yang dikecualikan, hakim PTUN sepakat dengan ICW bahwa esensi masalah hukum pada dua sengketa tersebut berbeda. Sengketa antara ICW dengan Kemenkeu saat ini berkaitan dengan informasi berupa hasil audit BPKP terkait program JKN sebagai informasi yang dikecualikan, tetapi telah berakhir jangka waktu pengecualiannya. Sedangkan dalam putusan sengketa sebelumnya, esensinya lebih kepada klasifikasi informasi hasil audit BPKP terkait program JKN sebagai informasi yang dikecualikan. Atas putusan ini, ICW menyatakan: Mendesak Kementerian Keuangan untuk segera membuka hasil audit BPKP atas JKN dan menyudahi sengketa informasi ini tanpa melakukan langkah lanjutan berupa keberatan ke Mahkamah Agung. Apabila Kementerian Keuangan masih bersikukuh menutup informasi, Kementerian Keuangan patut dipandang sebagai badan publik yang menghambat hak publik untuk mendapat informasi demi pengawalan JKN yang lebih baik. Mengapresiasi putusan PTUN No. 47/G/KI/2023/PTUN.JKT yang menguatkan putusan KIP No. 016/VII/KIP-PS-A/2020 dan berpihak pada ICW dengan menyebut bahwa informasi hasil audit BPKP atas program JKN adalah informasi yang tidak lagi dikecualikan (terbuka). Keterbukaan informasi hasil audit JKN yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan ini dapat menjadi amunisi baru bagi publik untuk mengawal pembenahan penyelenggaraan JKN. Patut diingat bahwa hingga saat ini, penyelenggaraan JKN masih diselimuti sejumlah persoalan. Oleh karena itu, selain terus mendesak Kementerian Keuangan untuk terus membuka informasi hasil audit, ICW juga mengajak publik untuk bersama-sama mengawal pembenahan pelayanan JKN. (*) Sumber : ICW </div>

News Opini Pemerintahan Perdata Regional Publik Menang: PTUN Menolak Keberatan Kemenkeu, Hasil Audit BPKP Terkait JKN-BPJS Kesehatan Adalah Terbuka Untuk Publik

BERITA KORUPSI .CO - Jalan panjang yang dilalui Indonesia Corruption Watch (ICW) untuk membuktikan keterbukaan informasi publik hasil audit ...

Kakek Usia 72 Tahun Diadili Karena Dugaan Korupsi Hasil Penjualan Asintan Traktor Rp1.236 M

16.30 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><h3>#Benarkah hanya Kakek Sahni yang terlibat dalam penjualan alat mesin 
pertanian (Alsintan) berupa traktor roda 4 bantuan dari Kementerian 
Pertanian, atau ada pihak lain?#  </h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjJs3irWP4XZt4OMJ1PCxhgTOGKDvKmuwA7NjlMcn6ntiV13GQNKcjsOEeeSigHOKyvaxQaE6MnK7zq4N9vdVzF9KZg17KV6Z1xyHyDSuA1eE_dF1MApcKWaAVRCtVmqckcXQwj4XppqZjOUG75OXMdhVOBHmOXUqRz8_zIrQhDhpcpOMyG64qIeKeXB0M/s1040/3.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1040" data-original-width="468" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjJs3irWP4XZt4OMJ1PCxhgTOGKDvKmuwA7NjlMcn6ntiV13GQNKcjsOEeeSigHOKyvaxQaE6MnK7zq4N9vdVzF9KZg17KV6Z1xyHyDSuA1eE_dF1MApcKWaAVRCtVmqckcXQwj4XppqZjOUG75OXMdhVOBHmOXUqRz8_zIrQhDhpcpOMyG64qIeKeXB0M/w288-h640/3.jpg" width="288" /></a></div>BERITAKORUPSI.CO - Hukum memang terkadang sulit dipahami tapi tampak hasilnya diperlihatkan, dan terkadang juga tidak mengenal rasa kasihan dan perikemanusiaan terhadap seseorang yang dianggap melakukan tindak pidana khusunya dalam kasus Korupsi sekalipun usia sudah tua renta seperti yang menimpa kakek tua renta warga Desa Keladi, RT/RW 009/- Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso yaitu Sahni Bin Alm. Jihad (72 tahun/02 Maret 1952) yang hanya lulusan SMP yang tidak mengerti sama sekali bahasa Indonesia kecuali bahasa daerah yaitu Madura seperti pengakuannya dalam persidangan (Kamis, 21 Juni 2023) Kakek Sahni ini adalah Petani, sebagai Ketua Gapoktan atau Gabungan Kelompok Tani Kladi Barokah berdasarkan Surat Petikan Keputusan Bupati Bondowoso Nomor: 188.45/235/430.6.2/2016, tanggal 25 Januari 2016 Peribahasa “berakit-rakit ke hulu berenang renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu bersenang-senang kemudian” sepertinya tak berlaku bagi Kakek Sahni. Sebab di usia renta Kakek Sahni justru di jebloskan ke penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari)  Bondowo sejak tanggal 14 Juni 2023 hingga hari ini (Kamis, 21 Juni 2023) Kakek Sahni selaku Ketua Gapoktan Kladi Barokah terjerat hukum dalam kasus perkara Tindak Pidana Korupsi penjualan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) berupa traktor roda 4 bagi Kelompok Tani/Gapoktan/Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian (UPJA) di Kabupaten Bondowoso bantuan dari Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana (Dirjen Sarpras) Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2018 Menurut JPU Kejari Bondowoso Rozy Haromain, SH dalam surat dakwaannya, bahwa Kakek Sahni diduga menjual 3 unit Alat Mesin Pertanian (Alsintan) berupa traktor roda 4 seharga Rp100 sejuta kepada orang yang tidak dikenal. Padahal, har per unit traktor tersebut adalah sebesar Rp412.070.000. Sehingga total kerugian negara adalah sebesar Rp1.236.210.000 (3x Rp412.070.000) berdasarkan hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh penyidik Kejari Bondowoso Namun pertanyaannya adalah, benarkah hanya Kakek Sahni yang terlibat dalam penjualan alat mesin pertanian (Alsintan) berupa traktor roda 4 bantuan dari Kementerian Pertanian, atau ada pihak lain? Lalu bagaimana penyidik melakukan pemeriksaan terhadap Kakek Sahni yang tidak mengerti bahasa Indonesia? Apakah penyidik menyediakan penerjemah sebagaimana menurut Pasal 177 ayat (1) KUHAP “Jika terdakwa atau saksi tidak paham bahasa Indonesia, hakim ketua sidang menunjuk seorang juru bahasa yang bersumpah atau berjanji akan menerjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan”  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiE1luv6RqnEAP9FQho7LePB3l3hWPIkfupfGGdCsV4TAU_eMylhQ5n88hxCncmCmFznsLz0yxQ-rn5G0P1Glk4idXZidoWV0qJutsrreHFiBMYDesbQ34uo7kIIPKCAxk7CKWu6G5inxKBzJyvTmkcyBZbAskeu6g1fp0cFxQqbNKqA1YR4wWhoDNJZQg/s1280/7..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiE1luv6RqnEAP9FQho7LePB3l3hWPIkfupfGGdCsV4TAU_eMylhQ5n88hxCncmCmFznsLz0yxQ-rn5G0P1Glk4idXZidoWV0qJutsrreHFiBMYDesbQ34uo7kIIPKCAxk7CKWu6G5inxKBzJyvTmkcyBZbAskeu6g1fp0cFxQqbNKqA1YR4wWhoDNJZQg/w640-h360/7..jpg" width="640" /></a></div>Andai saja penyidik menyediakan penerjemah pada saat pemeriksaan, bisa jadi akan dihadirkan dalam persidangan atau dimana Terdakwa ditahan. Sebab kenyataannya, JPU kebingungan menyebutkan nama penerjemah pada saat dipertanyakan oleh Majelis Hakim pada persidangan, pada Kamis, 21 Juni 2023 Namun akhirnya, Majelis Hakim meminta bantuan salah satu petugas Lapas (lembaga pemasyarakatan) Kabupaten Bondowoso saat itu juga dan mengambil sumpah sebagai penerjemah Sementara dalam persidangan yang berlangsung secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur (Kamis, 21 Juni 2023) adalah agenda pembacaan surat dakwaan dari JPU terhadap Terdakwa Sahni Bin Alm. Jihad dengan didampingi Penasehat Hukumnya dihadapan Mejelis Hakim yang diketuai Hakim I Ketut Suarta, SH., MH dengan  dibantu dua Hakim anggota yaitu Poster Sitorus, SH., MH dan Abdul Gani, SH., MH masing-masing Hakim Ad Hoc serta serta Panitra Pengganti (PP) Dcky Aditya Herwindo, SH., MH dengan dihadiri Terdakwa melalui Teleconference (Zoom) dari Lapas (lembaga pemasyarakatan) Kabupaten Bonodowoso Dalam surat dakwaannya JPU menjelaskan, bahwa Terdakwa SAHNI Bin Alm. JAHID menjabat selaku Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Kladi Barokah berdasarkan Surat Petikan Keputusan Bupati Bondowoso Nomor : 188.45/235/430.6.2/2016, tanggal 25 Januari 2016 tentang Revitalisasi Kelembagaan Petani di Kabupaten Bondowoso, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bertindak secara bersama-sama, dari bulan September 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhGybbKvdsGkrm3K6zyxuG1gReZ87QouIbbMl2Mciifpoa5Kj-ZX_q6mjpBFmKYf1n2Q7VB4jE012Pq2W-Vd-_3tXnvWTm3rIXO-LVxt8fnbMtxYS5KYEuGaaW993l21JiVgp9N9mAzFps3vkKWN0Q0f-bj0ugNSuZvyw9ajZrZeOLcStatucFGkBJWGMc/s1280/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhGybbKvdsGkrm3K6zyxuG1gReZ87QouIbbMl2Mciifpoa5Kj-ZX_q6mjpBFmKYf1n2Q7VB4jE012Pq2W-Vd-_3tXnvWTm3rIXO-LVxt8fnbMtxYS5KYEuGaaW993l21JiVgp9N9mAzFps3vkKWN0Q0f-bj0ugNSuZvyw9ajZrZeOLcStatucFGkBJWGMc/w640-h360/4.jpg" width="640" /></a></div>Atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di kantor Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso jalan Mastrip Nomor 1 Kelurahan Nangkaan Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso,   Atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain Atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : Bahwa Terdakwa SAHNI Bin Alm. JAHID merupakan Ketua Gapoktan Kladi Barokah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bondowoso Nomor : 188.45/235/430.6.2/2016, tanggal 25 Januari 2016 tentang Revitalisasi Kelembagaan Petani di Kabupaten Bondowoso; Bahwa berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Kementerian Pertanian RI Nomor : 8.4/PPK.PSP.06/SPPBJ/2018 tanggal 08 Februari 2018 perihal Penunjukkan Penyedia Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Bantuan Traktor Roda-4 kepada PT. Tekno Agri Jaya dengan total harga kesepakatan sebesar Rp97.968.170.000 (sembilan puluh tujuh milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk pengadaan bantuan Traktor Roda 4 sebanyak 230 (dua ratus  tiga puluh) unit.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTBoOB3qCyAYv1--csNNabICwIUkT3TI8sa8SmiVpjkOWZ2s3r37FZeHPsrDNCARPvcug9upZNHUlXzZKwSxDJkQVyzNnYZAASvDprix6hKfhknH_94HvIR7H_VVUWhY9m6SpyE6aLM1cTYeflu-Nyds_ZVDJJ0p1Zsp0K_JAS-OwTEpyCm5ykqqNckEg/s1280/7.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTBoOB3qCyAYv1--csNNabICwIUkT3TI8sa8SmiVpjkOWZ2s3r37FZeHPsrDNCARPvcug9upZNHUlXzZKwSxDJkQVyzNnYZAASvDprix6hKfhknH_94HvIR7H_VVUWhY9m6SpyE6aLM1cTYeflu-Nyds_ZVDJJ0p1Zsp0K_JAS-OwTEpyCm5ykqqNckEg/w640-h360/7.jpg" width="640" /></a></div>Berdasarkan Surat Perjanjian Perubahan Kontrak (Addendum Kontrak) Nomor : 13.5.2/PPK/PSP.06/ADDENDUMKONTRAK/07/2018 tanggal 13 Juli 2018 tentang Pengadaan Bantuan Traktor Roda 4 (Yanmar Type EF 494T(49HP) + DISC PLOW Dan Rotavator) (Tahap XVI)(ke-3) Direktorat Alat dan Mesin Pertanian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran (APBN TA) 2018, Kabupaten Bondowoso yang semula tidak mendapatkan kuota bantuan Traktor Roda 4 berdasarkan poin 1.2 mendapatkan alokasi bantuan Traktor Roda 4 sejumlah 7 (tujuh) unit. Bahwa dalam rangka pemanfaatan bantuan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) berupa Traktor Roda 4 bagi Kelompok Tani/Gapoktan/Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian (UPJA) di Kabupaten Bondowoso dari Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2018 Selanjutnya Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso menetapkan Kelompok Tani/Gapoktan/UPJA dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso Nomor : 521.31/2196/430.9.16/2018, tanggal 29 Agustus 2018 Tentang Penetapan Kelompok Tani/Gapoktan/UPJA Penerima Bantuan Alsintan Kementerian Pertanian RI Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2018 di Kabupaten Bondowoso. Bahwa didalam Surat Keputusan tersebut terdapat 7 (tujuh) kelompok Penerima Bantuan Alsintan berupa Traktor Roda 4 APBN Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:      <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBJX47cunLrrwJIm6dUG_MfMEU0bG58ERyY_pQg7azqMQxqZj4wMLmZTBX4q9Yuhbct3-kOVYPVB6xvMIrrhmiGKgdfkFooKw1WzIkJsFFUL8GZRyAyhiAUygyZHrGz1faSjAT0Cw2-Qfi6PLQCwe6pLFmhldEo9PJby6LyNT_gEXY8DmxKlVi8qk5E3c/s1280/6.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBJX47cunLrrwJIm6dUG_MfMEU0bG58ERyY_pQg7azqMQxqZj4wMLmZTBX4q9Yuhbct3-kOVYPVB6xvMIrrhmiGKgdfkFooKw1WzIkJsFFUL8GZRyAyhiAUygyZHrGz1faSjAT0Cw2-Qfi6PLQCwe6pLFmhldEo9PJby6LyNT_gEXY8DmxKlVi8qk5E3c/w640-h360/6.jpg" width="640" /></a></div>Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Hasil Pekerjaan (BAP-STHP) Bantuan Traktor Roda 4, Kegiatan Bantuan Alat dan Mesin Pertanian APBN TA. 2018 Nomor 17.4/BAP-STHP/TR4-49/TAJ/IX/2018 pada hari Senin tanggal 03 September 2018, Pihak Pertama Joko Haryanto selaku Direktur PT. Tekno Agri Jaya menyerahkan kepada Pihak Kedua yaitu Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso melalui Saksi Ihsan selaku Staf Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso berupa Traktor Roda 4 Yanmar Type EF 494T+DISC PLOW DLJ 243 Dan Rotavator/Rotary sejumlah 7 (tujuh) unit. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Kegiatan Bantuan Alat dan Mesin Pertanian Tahun Anggaran 2018 Nomor : 521.31/2327/430.9.16/2018 tanggal 10 September 2018, Saksi Hendri Widotono, S.Pt., MP selaku Kepala Bidang Prasarana Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso selaku Pihak Kesatu menyerahkan Kepada Pihak Kedua yakni Terdakwa SAHNI Bin Alm. JAHID selaku Ketua Gapoktan “Kladi Barokah” berupa 1(satu) unit Traktor Roda 4 Yanmar Type EF 494T Nomor Rangka 601709 Nomor Mesin 11983A Implemen Rotary Model RH 190 IN-P Nomor Seri 701471 Disc Plough senilai Rp412.070.000 (empat ratus dua belas juta tujuh puluh ribu rupiah). Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Kegiatan Bantuan Alat dan Mesin Pertanian Tahun Anggaran 2018 Nomor : 521.31/2327.b/430.9.16/2018 tanggal 10 September 2018,  Saksi Hendri Widotono, S.Pt., MP selaku Kepala Bidang Prasarana Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso selaku Pihak Kesatu menyerahkan Kepada Pihak Kedua yakni Saksi Suherman/P. Firda selaku Ketua Kelompok Tani “Kladi Jaya 11” berupa 1 (satu) unit Traktor Roda 4 Yanmar Type EF 494T Nomor Rangka 601706 Nomor Mesin 12004A Implemen Rotary Model RH 190 IN-P Nomor Seri 701472 Disc Plough senilai Rp412.070.000,- (empat ratus dua belas juta tujuh puluh ribu rupiah), <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiBqHRYgilN-j6WtY7bGseBZLjonkyXXW12T7z-QAHKc5YN8siaUTwTG15N7elnypVjQGsPNezaAHYEGwvZFa6y928wjL6Fafw_4swXwyrJzq-IGrBkargr7lOoDgCPQAMn65gICwXpbi02_HMRGyJe_wCDmT2HM3ShNTrHePjWGdFaftuAOKKBreFPJOs/s1280/7.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiBqHRYgilN-j6WtY7bGseBZLjonkyXXW12T7z-QAHKc5YN8siaUTwTG15N7elnypVjQGsPNezaAHYEGwvZFa6y928wjL6Fafw_4swXwyrJzq-IGrBkargr7lOoDgCPQAMn65gICwXpbi02_HMRGyJe_wCDmT2HM3ShNTrHePjWGdFaftuAOKKBreFPJOs/w640-h360/7.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa setelah Saksi Suherman menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang Kegiatan Bantuan Alat dan Mesin Pertanian Tahun Anggaran penerimaan traktor diatas, selanjutnya traktor tersebut dikuasai oleh Terdakwa Sahni Bin Alm. Jahid. Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Kegiatan Bantuan Alat dan Mesin Pertanian Tahun Anggaran 2018 Nomor : 521.31/2327.f/430.9.16/2018 Tanggal 10 September 2018, Saksi Hendri Widotono, S.Pt., MP selaku Kepala Bidang Prasarana Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso selaku Pihak Kesatu menyerahkan Kepada Pihak Kedua yakni Saksi P. Desi/Zaenudin selaku Ketua Kelompok Tani “Kladi Jaya 5” berupa 1 (satu) unit Traktor Roda 4 Yanmar Type EF 494T Nomor Rangka 601735 Nomor Mesin 11958A Implemen Rotary Model RH 190 IN-P Nomor Seri 701896 Disc Plough senilai Rp. 412.070.000,- (empat ratus dua belas juta tujuh puluh ribu rupiah), Bahwa setelah Saksi Zaenudin menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang Kegiatan Bantuan Alat dan Mesin Pertanian Tahun Anggaran 2018 penerimaan traktor diatas, selanjutnya traktor tersebut dikuasai oleh Terdakwa Sahni Bin Alm. Jahid.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjRk0xOUrOpfImkgzretjoSAaYXPgWpq2Uk-WwU7igiil5CVMccle7z2RRrsm1NI0syhNB0eEjuBMcfdXsI7nw_FsmOucflZWLkKMUNoU1L3cq1DyyYtD6Za0jv6xwq2Ms2ElTqdQ15fz78tDTpwxo4FudHMhTz3zis4i-GrKBSwYwlrKTB1rRcwQHrW34/s1040/2.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1040" data-original-width="468" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjRk0xOUrOpfImkgzretjoSAaYXPgWpq2Uk-WwU7igiil5CVMccle7z2RRrsm1NI0syhNB0eEjuBMcfdXsI7nw_FsmOucflZWLkKMUNoU1L3cq1DyyYtD6Za0jv6xwq2Ms2ElTqdQ15fz78tDTpwxo4FudHMhTz3zis4i-GrKBSwYwlrKTB1rRcwQHrW34/w288-h640/2.jpg" width="288" /></a></div>Bahwa selain menandatangani Berita Acara Serah Terima Alsintan T.A. 2018 Terdakwa SAHNI Bin Alm. JAHID juga menandatangani Pakta Integritas bermaterai pada tanggal 10 September 2018 yang isinya, sebagai berikut : 1. Bantuan Alsintan dari Direktorat Alat dan Mesin Pertanian, Ditjen PSP, Kementerian Pertanian RI Dana APBN Th. 2018 berupa 1 (satu) Unit Traktor Roda 4 Merk YANMAR TYPE EF 494 T, akan dikelola dan dimanfaatkan sesuai peruntukannya yaitu sebagai sarana mekanisasi pengolahan lahan bagi Kelompok Tani “KLADI BAROKAH” Desa Kladi Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso; 2. Tidak memberikan/menjanjikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada pihak manapun untuk mendapatkan bantuan Mesin Traktor Roda 4 Merk YANMAR TYPE EF 494 T tersebut; 3. Akan melaksanakan tugas/pekerjaan secara professional dengan menggunakan sumberdaya optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik; 4. Apabila bantuan Traktor Roda 4 Merk YANMAR TYPE EF 494 T yang diterima mengalami kerusakan atau hilang baik disengaja atau tidak disengaja, maka akan mengganti barang yang rusak atau hilang dengan spesifikasi atau merk yang sama sehingga Traktor Roda 4 Merk YANMAR TYPE EF 494 T tersebut dapat berfungsi Kembali sebagaimana mestinya 5. Pakta integritas ini berlaku sejak tanggal ditandangani; 6. Apabila melanggar hal-hal yang telah dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ihsan dengan didukung dokumen elektronik berupa foto pada saat dilakukan serah terima Alsintan T.A. 2018 berupa 1(satu) unit Traktor Roda 4 Yanmar Type EF 494T untuk Gapoktan “Kladi Barokah”, Pihak Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso melalui Saksi Imam dan Saksi Ihsan menyerahkan kepada Terdakwa SAHNI Bin Alm. JAHID selaku Ketua Gapoktan “Kladi Barokah” pada Tanggal 23 September 2018 bertempat di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ihsan dengan didukung dokumen elektronik berupa foto pada saat dilakukan serah terima Alsintan T.A. 2018 berupa 1(satu) unit Traktor Roda 4 warna merah untuk Kelompok Tani “Kladi Jaya 11” dari Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso menyerahkan melalui Saksi Ihsan kepada Terdakwa SAHNI Bin Alm. JAHID selaku Ketua Gapoktan “Kladi Barokah” yang saat itu juga dihadiri oleh Saksi Suherman/P. Firda selaku Ketua Kelompok Tani “Kladi Jaya 11” pada Tanggal 29 September 2018 bertempat di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ihsan dengan didukung dokumen elektronik berupa foto pada saat dilakukan serah terima Alsintan T.A. 2018 berupa 1(satu) unit Traktor Roda 4 warna merah untuk Kelompok Tani “Kladi Jaya 5” dari Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso melalui Saksi Ihsan menyerahkan kepada Terdakwa SAHNI Bin Alm. JAHID selaku Ketua Gapoktan “Kladi Barokah” yang saat itu juga dihadiri oleh Saksi Suherman/P. Firda selaku Ketua Kelompok Tani “Kladi Jaya 11” dan Saksi P. Desi/Zaenudin selaku Ketua Kelompok Tani “Kladi Jaya 5” Tanggal 08 Oktober 2018 bertempat di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjr5BJGEPSBxck-sD6xBLB46Ax6klwfG0-nDCfp_7EIZ6RlpjhOQaceDgNEXMHgN44_WeFMEvSmIbIb97aecziaOutDLxtvNV3_1_j4SLwgrxRHmF9VmiCjs0-6hWaYlApgbshvDZTj_Aeyivc-VScn4Mg44tn1QzPpxwDcj8z8tgWUjh51NJl3nOt77ts/s1280/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjr5BJGEPSBxck-sD6xBLB46Ax6klwfG0-nDCfp_7EIZ6RlpjhOQaceDgNEXMHgN44_WeFMEvSmIbIb97aecziaOutDLxtvNV3_1_j4SLwgrxRHmF9VmiCjs0-6hWaYlApgbshvDZTj_Aeyivc-VScn4Mg44tn1QzPpxwDcj8z8tgWUjh51NJl3nOt77ts/w640-h360/4.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa penyerahan Alsintan dari awal sudah direncanakan atau dirancang sedemikian rupa oleh Terdakwa SAHNI Bin Alm. JAHID selaku Ketua Gapoktan “Kladi Barokah” yang berakibat bantuan Alsintan tidak sampai kepada penerima yang berhak yakni Gabungan Kelompok Tani “Kladi Barokah” dengan Terdakwa SAHNI Bin Alm. JAHID selaku Ketua Gabungan Kelompok Tani, Kelompok Tani “Kladi Jaya 11” dengan Saksi Suherman/P. Firda selaku Ketua Kelompok dan Kelompok Tani “Kladi Jaya 5” dengan Saksi P. Desi/Zaenudin selaku ketua kelompok; Bahwa setelah dilakukan Penggeledahan pada hari Rabu Tanggal 12 April 2023 oleh Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Bondowoso di rumah Terdakwa SAHNI Bin Alm. JAHID, di rumah Saksi Suherman/P.Firda dan di rumah Saksi P. Desi/ Zaenudin barang berupa 3 (tiga) unit traktor roda 4, sebagai berikut : 1. 1 (satu) unit Traktor Roda 4 Merk Yanmar Type EF 494T Nomor Rangka 601709 Nomor Mesin 11983A Implemen Rotary Model RH 190 IN-P Nomor Seri 701471 Disc Plough untuk Gapoktan “Kladi Barokah” 2. 1(satu) unit Traktor Roda 4 Merk Yanmar Type EF 494T Nomor Rangka 601735 Nomor Mesin 11958A Implemen Rotary Model RH 190 IN-P Nomor Seri 701896 Disc Plough untuk Kelompok Tani “Kladi Jaya 5”. 3. 1(satu) unit Traktor Roda 4 Merk Yanmar Type EF 494T Nomor Rangka 601706 Nomor Mesin 12004A Implemen Rotary Model RH 190 IN-P Nomor Seri 701472 Disc Plough untuk Kelompok Tani “Kladi Jaya 11” tidak ditemukan, karena Terdakwa SAHNI Bin Alm. JAHID telah memindah tangankan kepada orang lain yang tidak diketahui identitasnya dengan menerima uang sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEim7Crv_WX2J5JgfbRWifgm4LGpaU26EK__edrVip8ztsKd8JkEUyqy2cVUjwHpx8cA1SK59tzwUULeAYywiJBD1nGygHcWf2bSXDb1hr0kRvxl2sLK7dRtRDxZMMnO-bYBnFjXkcZ6AdFLp9Wmah6VPrhqh6yNKcUygZPOg0iVQ5BU8GfNyu2IzueSi0k/s1280/7.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEim7Crv_WX2J5JgfbRWifgm4LGpaU26EK__edrVip8ztsKd8JkEUyqy2cVUjwHpx8cA1SK59tzwUULeAYywiJBD1nGygHcWf2bSXDb1hr0kRvxl2sLK7dRtRDxZMMnO-bYBnFjXkcZ6AdFLp9Wmah6VPrhqh6yNKcUygZPOg0iVQ5BU8GfNyu2IzueSi0k/w640-h360/7.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa Terdakwa SAHNI Bin Alm. JAHID tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana Pakta Integritas yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa pada tanggal 10 September 2018. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian tujuan Penumbuhan dan Pengembangan Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian (UPJA) ialah untuk mendorong dan memotivasi perkembangan dan kemajuan kinerja Lembaga UPJA, meningkatkan dan mengoptimalkan pemanfaatan Alsintan dari aspek teknis, ekonomis organisasi dan aspek penunjang untuk menuju kearah UPJA Profesional. Bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Pengadaan dan Penyaluran Bantuan Alat dan Mesin Pertanian Direktorat Alat dan Mesin Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian Tahun 2018 mengenai tujuan huruf a angka 3 yang menyebutkan “Mengoptimalkan pemanfaatan alsintan untuk mendukung swasembada Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan Serta sasaran alsintan huruf b angka 2 yang menyebutkan “Terlaksananya penyaluran alsintan yang dikelola melalui Brigade Alsintan di institusi pemerintah untuk mendukung pencapaian program swasembada pangan nasional terutama Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan”. <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjwoK4KwOcQyYeP_DL3wgO1kZL0tjvoDFY9ZU80m869uEbOA4phLrOBAvHabzKlN0wRr9YGksssWxWPd7XrfW0DIhS5x40Q_YWoIBL_f727yYJNnjsS_kQId0DJQgLm6fUZYiQGyT5BS77IvPugUyVwHyE8N7MWxI9-fzDYwe2AEpynXzzGGqa4DFWy9ag/s1280/6.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjwoK4KwOcQyYeP_DL3wgO1kZL0tjvoDFY9ZU80m869uEbOA4phLrOBAvHabzKlN0wRr9YGksssWxWPd7XrfW0DIhS5x40Q_YWoIBL_f727yYJNnjsS_kQId0DJQgLm6fUZYiQGyT5BS77IvPugUyVwHyE8N7MWxI9-fzDYwe2AEpynXzzGGqa4DFWy9ag/w640-h360/6.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Pengadaan dan Penyaluran Bantuan Alat dan Mesin Pertanian Direktorat Alat dan Mesin Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian Tahun 2018 tentang kriteria penerima bantuan Alsintan pada huruf a angka 3 yang menyebutkan “Penerima bantuan Alsintan : Kelompok Tani / Gapoktan / UPJA / Korporatisasi Petani / Masyarakat Tani / Kelompok Masyarakat yang mendukung pembangunan pertanian, penerima bantuan bersedia mengikuti semua kewajiban yang diberikan dan bertanggung jawab dalam operasional Alsintan”. Bahwa tujuan pemanfaatan Alsintan sebagaimana terurai didalam Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan Usaha Pelayanan Jasa Alsintan dan Pedoman Teknis Pengadaan dan Penyaluran Bantuan Alat dan Mesin Pertanian Direktorat Alat dan Mesin Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian RI Tahun 2018 untuk Gabungan Kelompok Tani Kladi Barokah, Kelompok Tani Kladi Jaya 5, Kelompok Tani Kladi Jaya 11 tidak tercapai.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgDx4bP_tnF7R7IoMGOdKX-ANnltsEGuUJAWAORoIa-FoEgXeui9Ai8U4nL9kdGZB6y2A4VbuNmhznt8VPcLw9Y_31MtVJcJGjuA5-PIQU0oKzGGrj-CTAajEqB6lSwuNa-Cc1td4-NPnZ5wg8Rp3j7PyxWA6QBZ_l6CQpf5gj4dPrg2C98nt831l43M1A/s1280/5..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgDx4bP_tnF7R7IoMGOdKX-ANnltsEGuUJAWAORoIa-FoEgXeui9Ai8U4nL9kdGZB6y2A4VbuNmhznt8VPcLw9Y_31MtVJcJGjuA5-PIQU0oKzGGrj-CTAajEqB6lSwuNa-Cc1td4-NPnZ5wg8Rp3j7PyxWA6QBZ_l6CQpf5gj4dPrg2C98nt831l43M1A/w640-h360/5..jpg" width="640" /></a></div>Bahwa perbuatan Terdakwa SAHNI Bin Alm. JAHID sebagaimana telah diuraikan diatas bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi, ”Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan”. 2. Undang-undang RI Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 59 ayat (1) menyebutkan “Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”; 3. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan Usaha Pelayanan Jasa Alsintan; 4. Pedoman Teknis Pengadaan dan Penyaluran Bantuan Alat dan Mesin Pertanian Direktorat Alat dan Mesin Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian RI Tahun 2018; 5. Pakta Integritas yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku ketua Gapoktan Kladi Barokah pada tanggal 10 September 2018.    Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SAHNI Bin Alm. JAHID telah memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain sebesar Rp. 1.236.210.000.- (satu milyar dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);   Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh penyidik, dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dalam pelaksanaan bantuan Alsintan untuk meningkatkan perekonomian petani khususnya untuk Gabungan Kelompok Tani Kladi Barokah, Kelompok Tani Kladi Jaya 5, Kelompok Tani Kladi Jaya 11 tidak tercapai, sehingga perbuatan Terdakwa SAHNI Bin Alm. JAHID mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp412.070.000,- x 3 (tiga) unit traktor = Rp1.236.210.000.- (satu milyar dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus sepuluh ribu rupiah). Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  Pasal 2 ayat (1) Atau Pasal 3 Juncto  Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Jnt) </div>

News Tipikor Kakek Usia 72 Tahun Diadili Karena Dugaan Korupsi Hasil Penjualan Asintan Traktor Rp1.236 M

#Benarkah hanya Kakek Sahni yang terlibat dalam penjualan alat mesin pertanian (Alsintan) berupa traktor roda 4 bantuan dari Kementerian P...

Sidang Korupsi Suap Sahat Tua Parulian Simanjuntak Wakil Ketua DPRD Jatim, Wakil Ketua DPRD Jatim Hj. Anik Maslachah “Berbohong”

18.00 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;">#Saksi Zaenal Afif Subeki selaku Kasubbag Rapat dan Risalah Kesekretariatan DPRD Provinsi Jatim mengaku menerima THR dari puluhan anggota DPRD Jatim, diantaranya Hj. Anik Maslachah, S.Pd., M.Si sebesar Rp30 juta dan Ketua DPRD Jatim Kusnadi sebesar Rp100 juta dan tidak melaporkannya ke KPK. Lalu bagaimana nasib Afif? Akankah jadi Tersangka?#   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEira8mEGLqoBePYDnhHxXcI-ecVqWrmDCSw25-oQFniiLh7AgmdYxy14Rw78oJ2Nwm9GiZR4C-SEIFTs_9CM3qx_M7IEOILZVEUTiRFoPP9PHaIsEVnXzUG-Yryx-obKs2MLtdDqroe_Vh0A-XFvAJNiQUWSjCpjcgjknbH6fpSkbMax1dEV4soxcYo_ho/s400/Afif%20dan%20Anik.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEira8mEGLqoBePYDnhHxXcI-ecVqWrmDCSw25-oQFniiLh7AgmdYxy14Rw78oJ2Nwm9GiZR4C-SEIFTs_9CM3qx_M7IEOILZVEUTiRFoPP9PHaIsEVnXzUG-Yryx-obKs2MLtdDqroe_Vh0A-XFvAJNiQUWSjCpjcgjknbH6fpSkbMax1dEV4soxcYo_ho/w640-h640/Afif%20dan%20Anik.jpg" width="640" /></a></div>BERITAKORUPSI.CO - Berbohong bukanlah hal yang langka dijumpai di Pengadilan Tipikor saat Jaksa Penuntut Umum menghadirkan seseorang sebagai saksi dipersidangan di hadapan Majelis Hakim dalam perkara Tindak Pidana Korupsi karena berbohong dianggap salah satu “cabang olah raga bela diri” agar tidak terjerat hukum Hal itulah yang mungkin dibebak diri Hj. Anik Maslachah, S.Pd., M.Si selaku Wakil Ketua DPRD Jatim periode 2019 - 2024 yang masuk dalam daftar Cekal KPK saat memberikan keterangan yang tidak jujur dipersidangan di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, Selasa, 20 Juni 2023 Hj. Anik Maslachah, S.Pd., M.Si dihadirkan JPU KPK sebagai saksi dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Suap uang “ijon atau uang muka” dana hibah Pokir (pokok pikiran) APBD Jatim sebesar Rp39.5 miliar dengan Terdakwa  Sahat Tua Parulian Simanjuntak selaku Wakil Ketua DPRD Jawa Timur periode 2019-2024 dari Fraksi Golkar bersama Rusdi (staf Terdakwa Sahat Tua Parulian Simanjuntak), dan Abdul Hamid selaku Koordinator Pokmas Kabupaten Sampang serta Ilham Wahyudi alias Eeng selaku Koordinaor Lapangan (keduanya selaku pemberi suap sudah di vonis terlebih dahulu dengan pidana penjara masing-masing selama 2.6 tahun) yang sama-sama tertangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi pada Rabu, 14 Desember 2022 sekitar pukul 20.30 WIBB    Selain Hj. Anik, JPU KPK juga menghadirkan 3 saksi lainnya, yaitu Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim Blegur Prijanggono, SH, Kepala Bapeda Jatim, M. Yasin dan  Kasubbag Rapat dan Risalah Kesekretariatan DPRD Provinsi Jatim, Zaenal Afif Subeki  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhbje7Xv1GQQgErsUB2o02oWc2RTCX3G1mOMIY1w15G1MgxRg1VZ9pUd2emoeJ2sNP8rl7-3jkJTJqUVwJKUmc1dR2ShxrSOFFJgcicZUFo1XBlwgj7njMFcHvrntaXUTtLdssgr0JrHfRAGjdGH3xAhbllLcpS85vIaW5eP1jN5LUj8mU2sn4Tk9hVU44/s1040/anik...jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="585" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhbje7Xv1GQQgErsUB2o02oWc2RTCX3G1mOMIY1w15G1MgxRg1VZ9pUd2emoeJ2sNP8rl7-3jkJTJqUVwJKUmc1dR2ShxrSOFFJgcicZUFo1XBlwgj7njMFcHvrntaXUTtLdssgr0JrHfRAGjdGH3xAhbllLcpS85vIaW5eP1jN5LUj8mU2sn4Tk9hVU44/w640-h360/anik...jpg" width="640" /></a></div>Persidangan berlangsung di ruang Sidang Candra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur (Selasa, 20 Juni 2023) adalah agenda mendengarkan keterangan Keempat orang saksi tersebut diatas yang dihadirkan JPU KPK di muka persidangan dihadapan Majelis Hakim yang diketuai  Hakim I Dewa Gede Suartha, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim anggota yaitu Arwana, SH., MH dan Hakim Ad Hoc Darwin Panjaitan, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) H. Usman, SH., M.Hum dan Dhany Eko Prasetyo, SE.,  SH., MM., M.Hum yang dihadiri oleh Terdakwa Sahat Tua P Simanjuntak dan Terdakwa Rusdi dengan diampingi Tim Penasehat Hukumnya   Dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim, saksi Hj. Anik tidak mengakui telah memberikan uang sebesar Rp30 juta sebagai THR (tunjangan hari raya) kepada Zaenal Afif Subeki selaku Kasubbag Rapat dan Risalah Kesekretariatan DPRD Provinsi Jatim Wanita berkerudung yang saat ini masuk dalam dafta Cekal oleh KPK hanya mengatakan memberikan uang sebesar dua ratus ribu rupiah hingga lima ratus ribu rupiah dan kadang  sarung kepada Afif dan pegawai lainnya . “Kalau terkait dengan urusan ini (pokir) tidak pernah. THR tidak hanya ke Afif tapi ke OB (office boy), cleaning service, beberapa tenaga Setwan lainnya. Kadang saya kasih dua ratus atau dua ratus lima puluh ribu rupiah dan sarung kadang lima ratus (rupiah),” jawab Hj. Anik tak jujur kepada Majelis Hakim menjawab pertanyaan JPU KPK  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgeKDHznMZeZRvx3-JHpYy3heD2twfXOrxowr-txYt6JpT9nQPoSjw0umriAhfRCGMKqzw97GYmXvvGN4KWXmAL1-2ifG_la9fZs2YYC8WBYExY_F4e0MBENwTuaoYxqFSr7rBcGrKXnXdLkP0v85kCLT20NA_i-fXolXt3392eL82e6AMbJ-I8_wFClgY/s1280/uang..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgeKDHznMZeZRvx3-JHpYy3heD2twfXOrxowr-txYt6JpT9nQPoSjw0umriAhfRCGMKqzw97GYmXvvGN4KWXmAL1-2ifG_la9fZs2YYC8WBYExY_F4e0MBENwTuaoYxqFSr7rBcGrKXnXdLkP0v85kCLT20NA_i-fXolXt3392eL82e6AMbJ-I8_wFClgY/w640-h360/uang..jpg" width="640" /></a></div>JPU KPK tak percaya begitu saja mendengar jawaban Hj. Anik. JPU KPK meminta Hj. Anik untuk jujur. “Yang benar Bu, yang jujur masa’ Pak Afif dikasih dua ratus ribu? ,” tanya JPU KPK “Ya kalau selevel Pak Afif, biasanya saya kasih sarung BHS silver seharga lima ratus (ribu),” jawabnya lagi-lagi berbohong dan berubah-ubah yang kadang uang, sarung tapi pernah juga uang seharga sarung infinity Mendengar jawaban Hj. Anik yang dianggap tidak jujur, anggota Majelis Hakim Arwana, SH., MH pun mengingatkan Saksi dengan pertanyaan yang tegas “yang ditanyakan itu uagnya”. Namun lagi-lagi saksi berusaha mencari jawaban baru dengan kebohongan menutupi kebohongan JPU KPK pun berusaha membantu ingatan saksi Hj. Anik dengan menjelaskan keterangan Zaenal Afif Subeki Kasubbag Rapat dan Risalah Kesekretariatan DPRD Provinsi Jatim yang mengatakan pernah menerima THR berupa uang sebesar 30 juta rupiah “Kami sudah memeriksa Afif dalam persidangan dan mengatakan pernah menerima THR Wakil Ketua DPRD Jatim Anik Maslachah sebesar tiga puluh juta rupiah,” kata JPU KPK membantu ingatan saksi “Wauw nggak Pak eggak betul  tidak betul,” jawab Hj. Anik dengan percaya diri  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgS-CHXwuJwywMMlFXBBSANX0WqVatLaEpC-svxaxUtgD55LHVwM6CZEHyIKHHRSYgwVuroJpTOFKktT6Bt3soyHfGxH_g8a2dqCXI5Ov-1PnyFrZFc5qTBf4zODT2Hl33sr5-6QR2PVjnPyQw4yEOyKguMfCkxaMehV6ntJrEl5rqBiwb8-gi3S5aGBSU/s329/Afif..jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="329" data-original-width="214" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgS-CHXwuJwywMMlFXBBSANX0WqVatLaEpC-svxaxUtgD55LHVwM6CZEHyIKHHRSYgwVuroJpTOFKktT6Bt3soyHfGxH_g8a2dqCXI5Ov-1PnyFrZFc5qTBf4zODT2Hl33sr5-6QR2PVjnPyQw4yEOyKguMfCkxaMehV6ntJrEl5rqBiwb8-gi3S5aGBSU/w260-h400/Afif..jpg" width="260" /></a></div> Tidak hanya itu. Saat JPU KPK menanyakan saksi terkait uang yang disita KPK pada saat penggeledahan dikediamannya, dimana uang sebesar kurang lebih Rp200 juta ditemukan dalam jok sepeda motor suaminya, Hj. Anik mengatakan kalau itu adalah hasil penjualan tanah dan akan dipergunakan untuk biaya urugan tanah dan membeli bantu “Ya di jok sepeda motor suami saya. Itu hasil penjualan tanah dan untuk biaya pengurugan dan membeli batu,” jawabnya “Apakah suami anda selalu menaruh uang sebanyak itu di jok sepeda motor?,” tanya JPU KPK yang dijawab saksi Hj. Anik “tidak selalu sih”. Hj. Anik Maslachah, S.Pd., M.Si selaku Wakil Ketua DPRD Jatim diperiksa bersama Ketua Faksi Golkar DPRD Jatim yakni Blegur Prijanggono, SH. Dari saksi Blegur, KPK hanya menyita sebuah flesdis Nah, keterangan Hj. Anik Maslachah, S.Pd., M.Si selaku Wakil Ketua DPRD Jatim ini bertolak belakang dengan keterangan Zaenal Afif Subeki Kasubbag Rapat dan Risalah Kesekretariatan DPRD Provinsi Jatim yang telah memberikan keterangan pada sidang sebelumnya Kepada Majelis Hakim, saksi Afif mengatakan kalau dirinya menerima THR dari puluhan anggota DPRD Jatim dengan jumlah bervariasi, antara dua juta hingga Rp100 juta, dan setiap tahunnya bisa menerima Rp300 juta “Bervariasi ada yang 5 juta, 10 juta, 15 juta dan ada juga 2 juta. Pak Kusnadi pernah ngasih saya THR Rp100 juta. Kalau dapat 15 juta saya ambil lima juta sisanya saya kasih ke istri. Setiap tahun bisa menerima tiga ratus juta,” jawab Afif JPU KPK menanyakan saksi terkait uang sebesar Rp1.4 miliar yang disita KPK pada saat penggeledahan dikediamannya. “Apakah itu bagian THR dari para anggota Dewan?”.   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQlGi_Jf7kqINWJnbcW8bJWf5OQjMsYXTNORzOmeeMa3tBoymzvfLbN4AXaTczLmByPHc0ZLb4vIipP9-WqaygYadxUj2EyQOiQWsxH7g4usKOntyaRDqJC7xJBfi8-ud3O6eWhMiwAc7rKiaJV9cACjCGQiZJjchJbVO_skW9vgiD_Z2LebZfZXnlcJc/s1280/Yasin.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQlGi_Jf7kqINWJnbcW8bJWf5OQjMsYXTNORzOmeeMa3tBoymzvfLbN4AXaTczLmByPHc0ZLb4vIipP9-WqaygYadxUj2EyQOiQWsxH7g4usKOntyaRDqJC7xJBfi8-ud3O6eWhMiwAc7rKiaJV9cACjCGQiZJjchJbVO_skW9vgiD_Z2LebZfZXnlcJc/w640-h360/Yasin.jpg" width="640" /></a></div>Awalnya Afif berusaha berbohong, tetapi setelah JPU KPK membacakan keterangannya dalam BAP, akhirnya Afif mengakui dan mengatakan kalau uang itu adalah pemberian dari anggota DPRD Jatimm Afif diperiksa bersama M. Yasin selaku Kepala Bapeda Jatim. Dalam persidangan, JPU KPK juga menunjukan bukti barang bukti berupa uang yang disita KPK pada saat melakukan penggeledahan Uang THR sebesar Rp1.4 miliar yang diterima Zaenal Afif Subeki dari para anggota DPRD Jatim tidak pernah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal itu diakuinya saat JPU KPK menanyakan saksi Afif. Saksi Afif mengakui hanya melaporkan harta kekayaanya yang bernilai 6.5 miliar rupiah berupa tanah, sawah dan rumah yang terletak di beberapa Kabupaten/Kota di Jawa Timur Lalu bagaimana nasib Afif karena dianggap menerima gratifikasi berupa uang dari para anggota DPRD Jatim ini? Akankah Afif jadi Tersangka? “Keterangan Afif masih perlu kita dalami tapi saat ini kita masih fokus untuk perkaranya Sahat,” kata JPU Arif Suhermanto seusai persidangan (Selasa, 20 Juni 2023). (Jnt)</div>

News Tipikor Sidang Korupsi Suap Sahat Tua Parulian Simanjuntak Wakil Ketua DPRD Jatim, Wakil Ketua DPRD Jatim Hj. Anik Maslachah “Berbohong”

#Saksi Zaenal Afif Subeki selaku Kasubbag Rapat dan Risalah Kesekretariatan DPRD Provinsi Jatim mengaku menerima THR dari puluhan anggota DP...

Mantan Staf Bank Jatim Cabang Utama Surabaya Diadili Karena Diduga Korupsi Rp2.939 Milliar

13.21 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;">#Terdakwa Obin Saputra, SH., MH selaku Staf Bank Jatim Cabang Utama Surabaya dituduh mengambil dan tidak mengembalikan sisa uang Kas Mesin ATM sebesar Rp2.939.250.000 dan tidak membuat berita acara Cash Opname sehingga selisih saldo Kas ATM tidak dapat segera diketahui. Lalu bagaimana tanggungjawab Pejabat Bank Jatim Cabang Utama? Begitu lemahkah pengawasan internal dari Pejabat Bank Jatim?#   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiB1AZnTDaxn6pN8WvscWNSeXhvoXWJ_VUtd0KdXfx53UFtoABMuUZFIgycUY0X1i1TupRvlk4Ve8S_oUZnLS4KCvV0wkCHqI7R4lRpwwJwPPsyeTyIRmns4zPE0Tqf_nxWdJpt4o5FLA_lYNRUhr06cDh9JBAu_IE-GLCfUYgVLyWEurfmN9BB2A2thT4/s1600/c.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1200" data-original-width="1600" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiB1AZnTDaxn6pN8WvscWNSeXhvoXWJ_VUtd0KdXfx53UFtoABMuUZFIgycUY0X1i1TupRvlk4Ve8S_oUZnLS4KCvV0wkCHqI7R4lRpwwJwPPsyeTyIRmns4zPE0Tqf_nxWdJpt4o5FLA_lYNRUhr06cDh9JBAu_IE-GLCfUYgVLyWEurfmN9BB2A2thT4/w640-h480/c.jpg" width="640" /></a></div>BERITAKORUPSI.CO - Obin Saputra, SH., MH., selaku Staf Pelayanan Nasabah dua (2) PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk atau Bank Jatim Kantor Cabang Utama Surabaya diseret Jaksa Penuntut Umum Nur Rachmansyah, SH., MH dari Kejaksaan Negeri Surabaya kehadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya untuk diadili sebagai Terdakwa dalam kasus dugaan Korupsi pengambilan uang Kas sebesar Rp2.939.250.000 yang sudah berada di dalam Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) ketika melakukan perbaikan Mesin ATM pada tahun 2020 - 2021 berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Klarifikasi Divisi Audit Internal PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Nomor : 061/13/AUI/SAA/SPC/SURAT Tanggal 23 Agustus 2022 JPU menyebutkan dalam surat dakwaannya, bahwa Terdakwa Obin Saputra tidak memasukkan keseluruhan uang Kas Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) yang telah dimintakan pada Unit teller 1 ke dalam  7 (tujuh) Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) padahal jumlah uang tersebut sudah diinput pada sistem Estim ATM (Anjungan Tunai Mandiri). Menurut JPU, bahwa Terdakwa Obin Saputra, SH. MH., juga melakukan pengambilan uang Kas Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) yang sudah berada di dalam Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) ketika melakukan perbaikan Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri). JPU juga menyeutkan dalam surat dakwaannya, bahwa Terdakwa Obin Saputra, SH. MH., dalam melaksanakan proses  pengisian Uang Kas Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri)/Cash Opname tidak sesuai dengan prosedur pengisain Uang Kas Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) / Cash Opname sebagaimana ketentuan yang berlaku, yaitu diantaranya : Selain itu JPU mengatakan, Terdakwa tidak mengembalikan sisa uang Kas Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) untuk disetorkan kembali kepada Unit Teller 1, melainkan langsung melakukan penambahan Uang Kas Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri)/inject ke masing-masing Kas Mesin ATM Serta Tidak membuat Berita Acara Cash Opname sehingga selisih Kas pada Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) dengan jumlah Saldo pada Estim ATM (Anjungan Tunai Mandiri) tidak dapat segera diketahui. Nah, dari surat dakwaan JPU ini ada yang menjadi pertanyaan, yaitu; bagaimana sistem pengawasan dari pejabat Bank milik Pemprov Jatim ini hinggga Terdakwa tidak diminta pertanggungjawaban atau laporan atas keinerjanya? Mengapa pejabat Bank Jatim Cabang Utama Surabaya tidak tidak langsung meminta Berita Acara Cash Opname dari stafnya yaitu Terdakwa ? Begitu lemahkah pengawasan internal Bank Jatim terhadap pegwainya sendiri sehingga hal ini bisa terjadi? Lalu bagaimana dengan tanggungjawab pejabat Bank Jatim Cabang Utama Surabaya bila terjadi kasus yang menimpa Terdakwa atau seperti kasus Kredit macet tahun 2015 lalu sebesar Rp500 juta dengan jaminan 2 BPKP kendaraan yang dijaminkan yang bukan pemiliknya dimana dalam BPKB tersebut tertulis “tidak dapat dipindahtangankan yang dibuat oleh Polda Jatim” yang hingga saat ini tak kunjung tuntas sementara debiturnya telah meinggal berdasarkan data berotakorupsi.co yang pernah diklarifikasi ke pihak Bank Jatim?  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhC04kNn4Sr47uD9cT19iKZVHEykJjylTdkqgxfzs8Q5ueEvbUxlkwdMlZRcBlZnq3YHPuMWMf16_HYF5lrBgUxkrJ5LaHU6mc2A32IonKuVT7AqNMmPyryWiylyYQua8J2uuPufyAMNqnVBlL285K3lPEW369VX4tbXezCFW5jLCJDT7rhJe6cCgZ8SUc/s1600/c...jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1200" data-original-width="1600" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhC04kNn4Sr47uD9cT19iKZVHEykJjylTdkqgxfzs8Q5ueEvbUxlkwdMlZRcBlZnq3YHPuMWMf16_HYF5lrBgUxkrJ5LaHU6mc2A32IonKuVT7AqNMmPyryWiylyYQua8J2uuPufyAMNqnVBlL285K3lPEW369VX4tbXezCFW5jLCJDT7rhJe6cCgZ8SUc/w640-h480/c...jpg" width="640" /></a></div>Sementara dalam persidangan yang berlangsung secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur (Senin, 19 Juni 2023) adalah agenda pembacaan surat dakwaan dari JPU terhadap Terdakwa Obin Saputra dengan didampingi Penasehat Hukumnya dihadapan Mejelis Hakim yang diketuai Hakim Hj. Halima Umaternate, SH., MH dengan  dibantu dua Hakim anggota yaitu Dr. Emma Ellyani, SH., MH dan Manambus Pasaribu masing-masing Hakim Ad Hoc serta serta Panitra Pengganti (PP) Erlyn Suzana Rahmwati, SH., M.Hum dengan dihadiri Terdakwa melalui Teleconference (Zoom) dari Rutan (rumah tahanan negera) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Cabang Surabaya Dalam surat dakwaan JPU dijelaskan, bahwa terdakwa Obin Saputra, SH., MH., selaku Staf Pelayanan Nasabah 2 pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk., Kantor Cabang Utama Surabaya berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor :  056/248/DIR/HCT/SK sejak 9 Nopember 2017,  sejak bulan September 2020 sampai dengan bulan Desember 2021, Atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, bertempat di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk., Kantor Cabang Utama Surabaya di Jalan Basuki Rahmat Nomor 98-104 Surabaya, Atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor : 46 Tahun 2009 masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, secara melawan hukum melakukan pengambilan sejumlah Uang Kas Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) untuk kepentingan pribadi yang dilakukan secara bertahap pada 7 (tujuh) Mesin ATM ( Anjungan Tunai Mandiri) milik PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk., Kantor Cabang Utama Surabaya,  yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :   1. Terdakwa Obin Saputra, SH. MH., tidak memasukkan keseluruhan uang Kas Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) yang telah dimintakan pada Unit teller 1 ke dalam  7 (tujuh) Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) padahal jumlah uang tersebut sudah diinput pada sistem Estim ATM (Anjungan Tunai Mandiri). 2. Terdakwa Obin Saputra, SH. MH., juga melakukan pengambilan uang Kas Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) yang sudah berada di dalam Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) ketika melakukan perbaikan Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri). 3. Terdakwa Obin Saputra, SH. MH., dalam melaksanakan proses  pengisian Uang Kas Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri)/Cash Opname tidak sesuai dengan prosedur pengisain Uang Kas Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) / Cash Opname sebagaimana ketentuan yang berlaku, yaitu diantaranya : Tidak mengembalikan sisa uang Kas Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) untuk disetorkan kembali kepada Unit Teller 1, melainkan langsung melakukan penambahan Uang Kas Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri)/inject ke masing-masing Kas Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri).  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiCSBq9kP5289rbX3pc5Ta_nqo6hHu5P5576ASkOrz4Qm4kHUDSEcfxBVd5slsWvVl-MYGWHqvPBr9GTgNlNHflswY3lRGSS3J_LlPW8lGJ8E1jqDZxXMW14bXx2ffIvS3RMCU6qYoiNjWcdnowfH9Ez7Um8aOBte1Jbj9Mvrrmt3OIaC-I4FUkPLYSbi4/s1600/c.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1200" data-original-width="1600" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiCSBq9kP5289rbX3pc5Ta_nqo6hHu5P5576ASkOrz4Qm4kHUDSEcfxBVd5slsWvVl-MYGWHqvPBr9GTgNlNHflswY3lRGSS3J_LlPW8lGJ8E1jqDZxXMW14bXx2ffIvS3RMCU6qYoiNjWcdnowfH9Ez7Um8aOBte1Jbj9Mvrrmt3OIaC-I4FUkPLYSbi4/w640-h480/c.jpg" width="640" /></a></div>Tidak membuat Berita Acara Cash Opname sehingga selisih Kas pada Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) dengan jumlah Saldo pada Estim ATM (Anjungan Tunai Mandiri) tidak dapat segera diketahui. Sehingga perbuatan terdakwa Obin Saputra, SH., MH., melanggar ketentuan yaitu : 1. Surat Keputusan Direksi Nomor : 058/116/DIR/PRS/BPP tanggal 14 Mei 2019 Tentang Pedoman Prilaku, Etika Kerja dan Bisnis PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. - Bab II Kebijakan Standar Perilaku, hal II-3 s/d hal II- 4, diantaranya : Standar Prilaku yang dihindari Angka 8 :      Terlibat atau mendukung kegiatan suap, fraud dan kegitan terlarang lainnya. - Bab III Kebijakan Standar Etika Kerja dan Bisnis, hal III-7, diantaranya : 3.6   Etika Bank dengan Pemerintah Dan Regulator Angka 3 : Penyimpangan, kelalaian atau pelanggaran pegawai terhadap ketentuan, kebijakan, dan peraturan internal maupun external termasuk ketentuan BI, OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan otoritas dan regulator lainnya dikenakan sanksi sesuai prosedur yang berlaku. 2. Surat Keputusan Direksi No. 060/019/DIR/PRS/KEP tanggal 26/01/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perilaku, Etika Kerja Dan Bisnis PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. a) Bab II Kebijakan Standar Perilaku, Hal II- 4 diantaranya : Etika : 1. Menyalahgunakan wewenang dan jabatan untuk hal-hal yang dapat mencemarkan nama baik Bank; 2. Memanfaatkan fasilitas, sarana dan prasarana serta aset Bank untuk kepentingan pribadi atau orang lain. b) Bab III Kebijakan Standar Etika Kerja Dan Bisnis, Hal III-1, 3.1 Kode Etik Bankir, diantaranya : (2) Seorang bankir melakukan pencatatan yang benar mengenai segala transaksi yang bertalian dengan kegiatan banknya; (4) Seorang bankir tidak menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi; (9) Seorang bankir tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan citra profesinya. 3. Surat Keputusan  Direksi No. 057/370/DIR/PGP/KEP tanggal 11/12/2018 Tentang Perubahan Pedoman Pelaksanaan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk - Bab XIX Cash Opname (ATM Deposit), hal XIX-1, 1.1 Penjelasan, Petugas ATM diantaranya : (4) Mencocokkan nilai saldo yang ada pada laporan mutasi per operator (B023K) dan print screen sisa saldo ATM pada ESTIM dengan resi posisi uang harus sama.; (13) Buat nota penyetoran ke Teller 1 sebesar uang tunai yang diambil dari Terminal ATM Deposit.; (14) Input pada Aplikasi ESTIM dengan menggunakan menu “PEMBAYARAN KE TELLER LAIN”. (15)    Serahkan nota penyetoran, dengan dilampiri resi posisi uang ATM Deposit kepada Penyelia untuk ditandatangani sebagai persetujuan dan di otorisasi. - Bab XX Cash Opname (ATM Withdrawal), hal XX-1, 1.1 Penjelasan, Petugas ATM diantaranya : (7) Menyiapkan Berita Acara Cash Opname rangkap 2 lalu catat jumlah nilai uang reject, sisa uang dan nomor kartu tertelan.; (8)    Lakukan Perhitungan: Saldo Akhir yang tertera pada Laporan Mutasi per Operator (B023K) dan cetakan print screen saldo ATM di ESTIM harus sama dengan jumlah uang yang tertera pada Berita Acara Cash Opname. 4. SK Direksi No.057/378/DIR/PGP/KEP tanggal 20/12/2018 Tentang Perubahan Pedoman Pelaksanaan Kas PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk, Bab VIII Penyetoran Uang Ke Khasanah Dari ATM Deposit, Hal VIII-1 Penjelasan, Staf Pelayanan Nasabah/Petugas ATM diantaranya : (4) Mencocokkan nilai saldo yang ada pada laporan mutasi per operator dengan resi posisi uang harus sama.; (13) Buat nota penyetoran ke Teller sebesar nilai uang tunai yang diambil dari terminal ATM Deposit.; (14) Input pada Aplikasi Estim dengan menggunakan menu “PEMBAYARAN KE TELLER LAIN”.; (15) Serahkan nota penyetoran, dengan dilampiri resi posisi uang ATM Deposit kepada Penyelia untuk ditandatangani sebagai persetujuan dan di otorisasi. 5. SK Direksi No. 059/273/DIR/DJE/KEP tanggal 13/10/2020 tentang Perubahan Pedoman Pelaksanaan Anjungan Tunai Mandiri (ATM). PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk B. Kebijakan, Hal.19 Poin. 3 Cash Opname. - Pelaksanaan Cash Opname minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang yang dilengkapi dengan Berita Acara Cash Opname yang didalamnya harus mencantumkan informasi Cash Opname. Bahwa perbuatan terdakwa Obin Saputra, SH., MH., telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya diri terdakwa Obin Saputra, SH., MH., yang telah menggunakan Uang Kas ATM (Anjungan Tunai Mandiri) milik PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk., yaitu sebesar Rp. 2.939.250.000,-  (dua miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kebutuhan pribadi.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhV-Im-nEoaD7PSMjlmIB8NSwCOcjqsshuSRTkarVDkw7HjUU2eYaPs9HpXm3lWfVRfzG7J_tb54a0PRf39xFZtJyY06QqvtrkG-ojWFDV8Y_uQyB7jbI_ItInVwin3H2gmCMPe5Oi7k1YkmNKIfNF3xlW2d7RSqAw5XbJGxm_5C6RXlahq-k6CS1mSvV0/s1600/c..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1200" data-original-width="1600" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhV-Im-nEoaD7PSMjlmIB8NSwCOcjqsshuSRTkarVDkw7HjUU2eYaPs9HpXm3lWfVRfzG7J_tb54a0PRf39xFZtJyY06QqvtrkG-ojWFDV8Y_uQyB7jbI_ItInVwin3H2gmCMPe5Oi7k1YkmNKIfNF3xlW2d7RSqAw5XbJGxm_5C6RXlahq-k6CS1mSvV0/w640-h480/c..jpg" width="640" /></a></div>Bahwa perbuatan terdakwa Obin Saputra, SH., MH., merupakan perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara c.q PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk., sebesar Rp. 2.939.250.000,- (dua miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Klarifikasi Divisi Audit Internal PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk., Terkait Selisih Kurang Kas ATM (Anjungan Tunai Mandiri) pada Kantor Cabang Utama Surabaya Nomor : 061/13/AUI/SAA/SPC/SURAT Tanggal 23 Agustus 2022. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa Obin Saputra, SH., MH., dengan cara - cara sebagai berikut : Bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (“Bank Jatim”) didirikan dengan nama PT. Bank Pembangunan Daerah Djawa Timur pada tanggal 17 Agustus 1961 dengan akta yang dibuat oleh Notaris Anwar Mahajudin, No. 91 tanggal 17 Agustus 1961. Dengan adanya Undang-Undang No. 13 tahun 1962 tentang Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, yang mengharuskan Bank Pembangunan Daerah didirikan dengan Peraturan Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur mengeluarkan Peraturan Daerah No. 2 tahun 1976. Atas dasar peraturan daerah tersebut, nama PT. Bank Pembangunan Daerah Djawa Timur diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Peraturan Pemerintah Daerah tersebut disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dalam Surat Keputusan No. Pem.10/5/26-18 tanggal 31 Januari 1977 dan diumumkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1977 Seri C No. I/c tanggal 1 Februari 1977. Peraturan Daerah tersebut mengalami beberapa kali perubahan, dan yang terakhir diubah dengan Peraturan Daerah No. 11 tahun 1996, tanggal 30 Desember 1996 yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan No. 584.35-280 tanggal 21 April 1997. Dengan pengesahan Peraturan Daerah No. 1 tahun 1999 oleh DPRD Propinsi Jawa Timur tanggal 20 Maret 1999, dan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan No. 584.35-317 tanggal 14 April 1999, maka bentuk hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur diubah dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas. Perubahan status bentuk hukum tersebut sesuai dengan akta No. 1 tanggal 1 Mei 1999 yang dibuat oleh Notaris R. Sonny Hidayat Julistyo, S.H., dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2.8227.HT.01.01.TH.99 tanggal 5 Mei 1999 serta diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia tanggal 25 Mei 1999 No. 42, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 3008/1999. Seiring dengan perkembangan perekonomian dan dalam rangka memenuhi persyaratan sebagai BPD Regional Champion yang salah satunya parameternya adalah untuk memperkuat permodalan, Maka dilakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Perseroan Terbatas Nomor 89 tanggal 25 April 2012, dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, S.H., di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-22728.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 30 April 2012, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan Undang Undang Perseroan Terbatas dengan Nomor AHU-0038044.AH.01.09 Tahun 2012 Tanggal 30 April 2012 Serta berdasarkan Surat Keputusan Bapepam tanggal 29 Juni 2012 dinyatakan efektif untuk pernyataan pendaftaran dan berubah nama menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Bank mulai melakukan kegiatan operasional sesuai Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. BUM 9-4-5 pada tanggal 15 Agustus 1961. Sedangkan Unit Usaha Syariah (UUS) dibentuk dan mulai beroperasi sejak tanggal 21 Agustus 2007 sesuai dengan surat Persetujuan Prinsip Pendirian UUS dari Bank Indonesia No. 9/75/DS/Sb tanggal 4 April 2007. Entitas induk terakhir dari Bank adalah Pemerintah Propinsi Jawa Timur.     <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh7WBP3QIipLTGw1rgWODYGn3f8BXTXPDXjmuo2lGZZ9ltGdBqEPwt4Ra9n0Dce9qeolvM5gD4WIQQtZt6lyajG9GV1vqHpWG21yyMnPNBkW4o62Q0RuKKSuqo0rzRBNt90U6wm-j3mZmWcfIYZ8V_dqKZtzpQzTla0ok94TTbDXqwEe6O_L9fdyk00JLM/s1046/Bank%20Jatim.,.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="612" data-original-width="1046" height="374" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh7WBP3QIipLTGw1rgWODYGn3f8BXTXPDXjmuo2lGZZ9ltGdBqEPwt4Ra9n0Dce9qeolvM5gD4WIQQtZt6lyajG9GV1vqHpWG21yyMnPNBkW4o62Q0RuKKSuqo0rzRBNt90U6wm-j3mZmWcfIYZ8V_dqKZtzpQzTla0ok94TTbDXqwEe6O_L9fdyk00JLM/w640-h374/Bank%20Jatim.,.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk., sumber dananya berasal dari dana Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar 51,13 % dan sisanya dari Pemerintah Kabupen/Kota sebesar 28,35 % dan ada juga dari kepemilikan pihak swasta sebesar ± 20,52 %. Komposisi saham disetor pada bulan Juli 2012 berubah sehubungan dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur go publik sehingga terdapat modal saham dari masyarakat (publik), namun komposisi saham terbesar mayoritas tetap milik Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota se Jawa Timur. Bahwa terdakwa Obin Saputra, SH. MH., sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 menjabat selaku Staf Pelayanan Nasabah II Kantor Cabang Utama berdasarkan SK Nomor : 056/248/DIR/HCT/SK tanggal 9 November 2017. Bahwa terdakwa Obin Saputra, SH. MH.,  di tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 memiliki tugas untuk melakukan pengisian Uang Kas Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) dan perbaikan pada 33 (tiga puluh tiga) Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) milik PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk., Kantor Cabang Utama Surabaya yaitu :</div><div style="text-align: left;"><div class="separator" style="clear: both;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhXN5hUNSv6UmwDG47AecA8NKE96mVh7qFaZgH1toD1DHfj8HZIftFTesVr_gYOi0RCiXh-aKgG9iAZF4P3bd6jdG6cw7mLIQ1LMuPE1IXvd_vJ9DNT7C_dX_Lpk3G_bqXI4C-F__R5fXWMvAuLOOJ_ucbS9JI_-FUkhWQqrO6urrMoCuy94We3hYnEIvU/s965/b.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="965" data-original-width="704" height="660" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhXN5hUNSv6UmwDG47AecA8NKE96mVh7qFaZgH1toD1DHfj8HZIftFTesVr_gYOi0RCiXh-aKgG9iAZF4P3bd6jdG6cw7mLIQ1LMuPE1IXvd_vJ9DNT7C_dX_Lpk3G_bqXI4C-F__R5fXWMvAuLOOJ_ucbS9JI_-FUkhWQqrO6urrMoCuy94We3hYnEIvU/w466-h660/b.jpg" width="466" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Bahwa prosedur yang mengatur tentang pengisian Uang Kas Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri)/Cash Opname berdasarkan ketentuan yang berlaku adalah :1. Surat Keputusan Direksi Nomor : 057/370/DIR/PGP/KEP tanggal 11/12/2018 Tentang Perubahan Pedoman Pelaksanaan Anjungan Tunai Mandiri (ATM)     pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk : BAB XIX Cash Opname (ATM Deposit / Mesin ATM Setor - Penarikan/ CRM), dimana prosedur pengisian Kas ATM yaitu  : Petugas ATM : 1.    Mencetak laporan Posisi Uang Terminal ATM Deposit pada Alpikasi Estim dengan menggunakan Laporan Mutasi Per Operator – BO23 K ” dan mencetak print screen sisa saldo ATM di Estim. 2.    Dengan disaksikan oleh Pejabat yang berwenang, Membuka Pintu Terminal ATM Deposit.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgi2Q9RLMvQ11XDapFMlcCRAHWVdUpG4VT28Wj2U0HqU4I5-9GgAIYsFWjFTELH8tA5T5-ngwyrzuWnvIsvImu4w3zTBoZsK2K0gdVHnKmC15TgoETAPxscq0CJsSYKZ6TPBrgREvmqNfWZoczzFpiePeqQvKNjY--ulP_y7lVP5VoQ8BAB8tnEchhyUrs/s720/b..jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="436" data-original-width="720" height="313" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgi2Q9RLMvQ11XDapFMlcCRAHWVdUpG4VT28Wj2U0HqU4I5-9GgAIYsFWjFTELH8tA5T5-ngwyrzuWnvIsvImu4w3zTBoZsK2K0gdVHnKmC15TgoETAPxscq0CJsSYKZ6TPBrgREvmqNfWZoczzFpiePeqQvKNjY--ulP_y7lVP5VoQ8BAB8tnEchhyUrs/w467-h313/b..jpg" width="467" /></a></div>3.    Melakukan percetakan Resi Posisi Uang yang terdapat pada dispenser sebelum dilakukan pengambilan Uang atas Transaksi Setoran Tunai Nasabah pada Terminal ATM Deposit. 4.    Mencocokan nilai Saldo yang ada pada Laporan Mutasi PerOperator (Laporan Mutasi Per Operator – BO23K) dan print screen sisa saldo ATM pada Estim dengan Resi Posisi Uang harus sama. 5.    Mengambil Jurnal Printer. 6.    Meminta agar Teller 1 mengeluarkan cassette uang tunai. Teller 1 :    7. Setelah kunci Pintu  brankas dibuka oleh Pejabat yang berwenang, keluarkan cassette Uang Tunai. 8.    Minta kepada Teller untuk menghitung jumlah Uang Tunai yang terdapat pada Cassette tersebut. 9.    Menggantikan cassette yang telah diambil dengan cassette cadangan. 10. Membandingkan jumlah uang Tunai dengan Resi Posisi Uang  yang telah dicetak oleh petugas ATM. 11. Meminta kepada petugas ATM untuk membuat Nota Penyetoran atas transaksi setoran tunai pada Terminal ATM Deposit. 12. Input pada Aplikasi Estim dengan menggunakan menu PENERIMAAN DARI TELLER LAIN sebesar Nilai Total Uang yang diambil dari Terminal ATM Deposit.  Petugas ATM : 13. Buat Nota penyetoran ken Teller 1 sebesar Nilai Uang Tunai yang diambil dari Terminal ATM Deposit. 14. Input pada Aplikasi Estim dengan menggunakan menu Pembayaran Ke Teller Lain. 15. Serahkan Nota Penyetoran dengan dilampiri Resi Posisi Uang ATM Deposit kepada Penyelia untuk ditandatangani sebagai persetujuan dan di Otorisasi. Penyelia : 16. Periksa nilai pada Nota Penyetoran harus sama dengan Resi Posisi Uang ATM Deposit dan Tandatangani, kemudian menyerahkan kembali kepada Petugas ATM. Petugas ATM : 17. Mencocokan Jurnal Printer masing-masing transaksi Setoran Tunai nasabah dengan Transaksi pada Aplikasi ESTIM dengan menggunakan menu INFORMASI REKENING – Aktivitas Transaksi. 18. Simpan Nota Penyetoran untuk diserahkan ke akuntansi sebagai Prosedur Pemeriksaan transaksi akhir hari.   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiNG8woLRK7qFWuRnMGlUyProsLlLpdKl66q9VgkriSKA2Kqv6KhmvgzWQ3uTPdFoLfQbwtKJpMUEJPDqq0xlJzfytQWg3dljk0KOFROSrLsrV3coFwFAxC9Tvw9abtPupHZco6G9TIRyB6Tk4gy3R_DZemiNIT2Bt8vzD_K8p8dli2L7EpDIWL95id2qk/s924/Bank%20Jatim.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="924" height="498" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiNG8woLRK7qFWuRnMGlUyProsLlLpdKl66q9VgkriSKA2Kqv6KhmvgzWQ3uTPdFoLfQbwtKJpMUEJPDqq0xlJzfytQWg3dljk0KOFROSrLsrV3coFwFAxC9Tvw9abtPupHZco6G9TIRyB6Tk4gy3R_DZemiNIT2Bt8vzD_K8p8dli2L7EpDIWL95id2qk/w640-h498/Bank%20Jatim.jpg" width="640" /></a></div>BAB XX Cash Opname (ATM WITHDRAWAL / ATM Penarikan), dimana : Teller 1 : 1.    Menerima Uang Reject dari Penyelia, lalu menghitung jumlah uang yang di Reject. 2.    Menerima Cassette yang lama dari Penyelia lalu menghitung jumlah uang (apabila masih tersisa). 3.    Informasikan Jumlah Uang Reject dan sisa Uang pada Petugas ATM untuk dibuatkan Berita Acara Cash Opname. 4.    Menyerahkan Kartu tertelan pada Petugas ATM untuk dicatat pada Berita Acara Cash Opname. Petugas ATM : 5.    Siapkan laporan Mutasi Per Operator ATM- BO23K dan cetakkan print screen saldo ATM di ESTIM, siapkan Berita Acara Cash Opname yang lalu. 6.    Menerima Kartu tertelan, Jurnal printer dan Informasi jumlah uang pada Reject Bin dan sisa uang. 7.    Menyiapakan Berita Acara Cash Opname rangkap 2 lalu catat Jumlah nilai uang, sisa uang dan nomor kartu yang tertelan. 8.    Lakukan perhitungan : Saldo akhir yang tertera pada laporan Mutasi per Operator BO23K dan cetakan print screen saldo ATM di Estim harus sama dengan jumlah uang tertera pada Berita Acara Cash Opnam. 9.    Apabila terjadi selisih lebih pada saat pencocokan. (Uang fisik lebih besar daripada Nilai pada Laporan Mutasi Per Operator – BO23K). 10. Apabila terjadi Selisih Kurang pada saat pencocokan. (Uang fisik lebih kecil daripada Nilai pada Laporan Mutasi Per Operator – BO23K). 11. Serahkan slip jurnal selisih kas lebih atau kurang dan Berita Acara Cash Opname yang telah ditandatangani kepada Penyelia untuk diperiksa dan diotorisasi.  Penyelia : 12. Lakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Cash Opname, tandatangani, lalu lakukan Otorisasi transaksi kemudian mengembalikan kepada petugas ATM.   Petugas ATM : 13. Serahakan Berita Acara Cash Opname kepada Card Center. 14. Slip jurnal diserahkan kepada Akuntansi. 15. Simpan Copy Berita Acara Cash Opname dan laporan Mutasi Per Operator serta Jurnal Printer pada arsip. 16. Lakukan investigasi penyelesaian selisih.     2.    Surat Keputusan Direksi No.057/378/DIR/PGP/KEP tanggal 20/12/2018 Tentang Perubahan Pedoman Pelaksanaan Kas PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk,. Bab VI (Pengambilan uang dari Khasanah untuk pengisan ATM), yang isinya  : Pelayanan Nasabah (ATM) 1)    Membuat berita acara pengeluaran khasanah untuk pengisian saldo kas ATM. 2)    Meminta persetujuan PBO (Pemimpin Bidang Operasional) atas transaksi tersebut lalu diserahkan kepada penyelia teller. Teller 3)    Menerima berita acara dari petugas pelayanan nasabah (ATM) yang  dibubuhkan tandatangan. 4)    Memeriksa kelengkapan pengisian berita acara dan pastikan nilai permintaan dapat terbaca dengan jelas. 5)    Input transaksi permintaan uang tunai tersebut pada aplikasi estim dengan Menu “Pembayaran Ke Teller Lain” lalu serahkan kepada Pneyelia untuk diperiksa dana diotorisasi. 6)    Mengeluarkan uang tunai pada persediaan sebesar nilai yang tertera formulir permintaan uang lalu memberikan kepada petugas pelayanan nasabah (ATM). 7)    Serahkan kembali Berita Acara lembar kedua kepada petugas pelayanan nasabah (ATM). Pelayanan Nasabah (ATM) 8)    Menerima Berita Acara lembar kedua dari teller. 9)    Input transaksi pada aplikasi estim dengan menggunakan menu “Penerimaan dari teller lain”. 10) Menyerahkan berita acara kepada penyelia untuk dilakukan otorisasi. Penyelia Teller/Penyelia Pelayanan Nasabah 11) Menerima berita acara pengeluaran khasanah dari pelayanan nasabah (ATM) dan teller lalu memeriksa transaksi kemudian dilakukan otorisasi transaksi lalu menyerahkan kembali kepada pelayanan nasabah.   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBAqixHeZEtNYL7DqrrjGYMr35BQa2_FK49JVsAc4opCsRXfv-WCimpjCGLL_E2bInWoLW0tqDGy1HTA04iRBCgZ-9Ydq19KT3yKSSUR9l9E5QHWXb31gcUTRhGzg1rSXW_yAClYy_h09_igmAqMTQMbAIgLyIzazvu9LAcNARQWZP-PyflOTtAyqjdi8/s1600/c...jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1200" data-original-width="1600" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBAqixHeZEtNYL7DqrrjGYMr35BQa2_FK49JVsAc4opCsRXfv-WCimpjCGLL_E2bInWoLW0tqDGy1HTA04iRBCgZ-9Ydq19KT3yKSSUR9l9E5QHWXb31gcUTRhGzg1rSXW_yAClYy_h09_igmAqMTQMbAIgLyIzazvu9LAcNARQWZP-PyflOTtAyqjdi8/w640-h480/c...jpg" width="640" /></a></div>Pelayanan Nasabah (ATM) 12) Menghitung ulang uang tunai yang diterima dari teller untuk dimasukkan kedalam box uang ATM. dengan disaksikan oleh Penyelia Pelayanan Nasabah & Teller/Penyelia Teller 1/Penyelia Umum & Akuntansi sebelum dimasukkan kedalam mesin ATM. 13) Simpan formulir Permintaan uang lembar ke 2 untuk diserahkan ke akuntansi sebagai Prosedur Pemeriksaan transaksi akhir hari. Bab VIII Penyetoran Uang Ke Khasanah dari ATM Deposit, Halaman 1 Penjelasan Pelayanan Nasabah (ATM) diantaranya : Staf Pelayanan Nasabah /Petugas ATM : 1)    Mencetak Laporan Posisi Uang Terminal ATM Deposit pada Aplikasi ESTIM dengan menggunakan “ Laporan Mutasi Per Operator- B023K” 2)    Dengan disaksikan oleh Pemimpin Bidang Operasionai/Penyelia Teller 1/Penyelia Teller/Penyelia Pelayanan Nasabah dan Teller/Penyelia Operasional dan Teller 1, Membuka Pintu Terminal ATM Deposit. 3)    Melakukan pencetakan Resi Posisi Uang yang terdapat pada dispenser sebelum dilakukan penggambilan Uang atas Transaksi Setoran Tunai Nasabah pada Terminal ATM Deposit. 4)    Mencocokan nilai saldo yang ada pada laporan mutasi per operator dengan resi posisi uang harus sama. 5)    Mengambil jurnal printer 6)    Meminta agar Teller mengeluarkan cassette uang tunai.  Teller : 7)    Setelah kunci pintu brankas dibuka oleh Pemimpin Bidang Operasionai/Penyelia Teller 1/Penyelia TelleriPenyelia Pelayanan Nasabah dan Teller/Penyelia Operasional, keluarkan cassette Uang Tunai. 8)    Menghitung jumlah uang tunai yang terdapat pada cassette tersebut. 9)    Menggantikan cassette yang telah diambil dengan cassette cadangan. 10) Membandingkan jumlah uang tunai dengan resi posisi uang yang telah  dicetak oleh petugas ATM. 11) Meminta kepada petugas ATM untuk membuat nota penyetoran atas transaksi setoran tunai pada terminal ATM Deposit. 12) Input pada Aplikasi ESTIM dengan menggunakan menu "PENERIMAAN DARI TELLER LAIN" sebesar Nilai Total Uang yang diambil dari Terminal ATM Deposit. Petugas ATM : 13) Buat Nota Penyetoran ke Teller sebesar nilai uang tunai yang diambil dari terminal ATM Deposit 14) Input pada Aplikasi Estim dengan menggunakan menu Pembayaran ke Teller Lain. 15) Serahkan Nota Penyetoran dengan dilampiri resi posisi uang ATM Deposit  kepada Penyelia untuk ditandatangani sebagai persetujuan dan diotorisasi. Penyelia Teller 1/Penyelia Teller/Penyelia Pelayanan Nasabah dan Teller/Penyelia Operasional : 16) Periksa nilai pada nota penyetoran harus sama dengan resi posisi uang atm deposit dan tandatangani, kemudian menyerahkan kembali kepada Petugas ATM. Petugas ATM : 17) Mencocokan jurnal printer masing masing transaksi setoran tunai nasa bah dengan transaksi pada aplikasi ESTIM dengan menggunakan menu "INFORMASI REKENING"- Aktivitas Transaksi. 18) Simpan Nota Penyetoran untuk diserahkan ke akuntansi sebagai Prosedur Pemeriksaan transaksi akhir hari.   3.    Surat Keputusan Direksi No.059/273/DIR/DJE/KEP Tentang Perubahan Pedoman Pelaksanaan Anjungan Tunai Mandiri (ATM)  tanggal 13/10/2020, B. Kebijakan Poin 3,  Hal 19 Cash Opname : Pelaksanaan Cash Opname minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang yang dilengkapi dengan Berita Acara Cash Opname yang didalamnya harus mencantumkan informasi Cash Opname. Bahwa  Mesin  ATM (Anjungan Tunai Mandiri) yang dikelola PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk., Kantor Cabang Utama Surabaya mempunyai kapasitas pengisian maksimal Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk  nominal pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan kapasitas pengisian maksimal Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) untuk nominal pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi-So0MGHgxdteyAkv61bfjE5rZRSk4wEUYuL3o4otbPvC9rMIgiOcVS9HyPLwwPqvyeM81prjinHY4UbAQy3R9V5ggH0ph0i5AwBcjogFdkqVNK59iv7wYxtgtWH66XH-OYA32dBGX-Xxe56quaZtegh5V6u7D4aBqZpQkCL06vP0iUJvMudbbv_HUiXs/s1600/c.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1200" data-original-width="1600" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi-So0MGHgxdteyAkv61bfjE5rZRSk4wEUYuL3o4otbPvC9rMIgiOcVS9HyPLwwPqvyeM81prjinHY4UbAQy3R9V5ggH0ph0i5AwBcjogFdkqVNK59iv7wYxtgtWH66XH-OYA32dBGX-Xxe56quaZtegh5V6u7D4aBqZpQkCL06vP0iUJvMudbbv_HUiXs/w640-h480/c.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa terdakwa Obin Saputra, SH. MH., sejak bulan September 2020 sampai dengan bulan Desember 2021 dengan sengaja mengambil Uang Kas Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) untuk kepentingan pribadi pada waktu melakukan pengisian Uang Kas Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) dan perbaikan pada 7 (tujuh) Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) milik PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk., Kantor Cabang Utama Surabaya yang dilakukan dengan cara : Awalnya terdakwa Obin Saputra, SH. MH., menulis jumlah uang di kertas kecil, dimana uang tersebut akan dimintakan di unit teller 1 untuk dimasukan ke dalam Cassette Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri). Selanjutnya ketika terdakwa Obin Saputra, SH. MH., sudah berada di Unit Teller 1, jumlah uang yang ada di catatan kertas kecil tersebut ditulis di mutasi kas transit yang isinya nominal jumlah uang yang akan dimintakan oleh petugas ATM (Anjungan Tunai Mandiri) beserta rincian jumlah uang yang akan dimasukan ke masing-masing Kas Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri), dan paraf dari Petugas ATM (Anjungan Tunai Mandiri). Selanjutnya ketika permintaan uang Kas Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) sudah disetujui oleh Penyelia Teller, kemudian uang tersebut atas permintaan terdakwa Obin Saputra, SH. MH., ada yang dimasukan ke dalam Cassette dan ada juga yang diberikan secara tunai kepada terdakwa Obin Saputra, SH. MH., dikarenakan keterbatasan jumlah Cassette, kemudian uang tersebut diinput oleh Unit Teller 1 pada sore harinya. Selanjutnya terdakwa Obin Saputra, SH. MH., membawa uang yang sudah dberikan oleh Unit Teller 1 baik yang berada dalam Cassette maupun dalam bentuk tunai ke lokasi Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) yang akan dilakukan pengisian uang, tanpa didampingi security. Selanjutnya terdakwa Obin Saputra, SH. MH., ketika sudah berada di lokasi mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) menginput jumlah uang yang telah dimintakan dari Unit Teller 1 pada monitor Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri), dan setelah itu terdakwa Obin Saputra, SH. MH., mengambil uang Kas Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) untuk kepentingan pribadi dengan cara tidak memasukan keseluruhan uang tersebut ke dalam Kas Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri). Selanjutnya terdakwa Obin Saputra, SH. MH., setelah selesai melakukan pengisian Uang Kas Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) kembali ke Kantor Cabang Utama Surabaya untuk menginput jumlah uang dari Unit Teller 1 tersebut pada Estim ATM (Anjungan Tunai Mandiri). Kemudian terdakwa Obin Saputra, SH. MH., ketika melakukan perbaikan Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) juga melakukan pengambilan uang Kas Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) yang sudah berada dalam Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) untuk kepentingan pribadi. Bahwa terdakwa Obin Saputra, SH. MH., setiap kali melakukan pengambilan uang Kas Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) untuk kepentingan pribadi berkisar antara Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima  puluh juta rupiah). <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjYhyO6rIYO9VAj09HPAS3sAmhD-cGsKf3F6H13_Mpv8o1sVcwnTWJhtDhVtCXpbgLYpHAltVjip0O0eQiBaZqoNFOPn0elPZZbEq0nZEmao2LAF5aW7IQ3-o4UWfCFHJ5MLUK0evorN9GcyWHBgE0y7P4rwlRGcG7D69xdc3qcKK-rjxkOHxs5Q2L3dh4/s1046/Bank%20Jatim.,.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="612" data-original-width="1046" height="374" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjYhyO6rIYO9VAj09HPAS3sAmhD-cGsKf3F6H13_Mpv8o1sVcwnTWJhtDhVtCXpbgLYpHAltVjip0O0eQiBaZqoNFOPn0elPZZbEq0nZEmao2LAF5aW7IQ3-o4UWfCFHJ5MLUK0evorN9GcyWHBgE0y7P4rwlRGcG7D69xdc3qcKK-rjxkOHxs5Q2L3dh4/w640-h374/Bank%20Jatim.,.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa terdakwa Obin Saputra, SH. MH.,  dalam melaksanakan proses pengisian Uang Kas Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri)/Cash Opname  tidak pernah melakukan penghitungan jumlah saldo pada Kas Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri), dan tidak mengembalikan sisa uang pada Kas Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) untuk disetorkan kembali kepada Unit Teller 1, melainkan langsung menambahkan saldo pada masing-masing Kas Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) yang akan diisi (inject), dan juga terdakwa Obin Saputra, SH. MH., tidak membuat Berita Acara Cash Opname sehingga selisih Kas pada Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) dengan jumlah Saldo pada Estim ATM (Anjungan Tunai Mandiri) tidak dapat segera diketahui. Bahwa terdakwa Obin Saputra, SH. MH., mengambil Uang Kas Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) secara bertahap yaitu sejak bulan September 2020 sampai dengan bulan Desember 2021 pada 7 (tujuh) Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) untuk kepentingan pribadi dengan cara tidak memasukan keseluruhan jumlah uang ke dalam Kas Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri), dan juga terdakwa Obin Saputra, SH. MH., mengambil uang Kas Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) yang sudah berada di dalam Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Pada waktu melakukan perbaikan Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) mengakibatkan terjadinya selisih kurang kas antara Saldo Fisik Uang pada  Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) dengan saldo Estim ATM (Anjungan Tunai Mandiri) pada 7 (tujuh) Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) tersebut. Bahwa jumlah uang Kas Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) yang diambil secara bertahap oleh terdakwa Obin Saputra, SH. MH., sejak bulan September 2020 sampai dengan bulan Desember 2021 pada 7 (tujuh) Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) untuk kepentingan pribadi adalah sebesar Rp. 2.939.250.000,- (dua miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgtOaw23XUCk1pYcRhj8JSTGZPz6_IO0otoKD23XuGRzlOscUPfeYMKVbBxZAOZUCpdM_zNet9duv5cWXJSUTnNVaULsAgoOtbFSlmNSuG-VjXRbt6DOqgXHXHxvAUw_K_tHkwNguwOVC8C-mHRnzDvz5JYR2pl931t6RWD6_ErnEslOS7a31gZdLdb4Qw/s950/a.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="465" data-original-width="950" height="314" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgtOaw23XUCk1pYcRhj8JSTGZPz6_IO0otoKD23XuGRzlOscUPfeYMKVbBxZAOZUCpdM_zNet9duv5cWXJSUTnNVaULsAgoOtbFSlmNSuG-VjXRbt6DOqgXHXHxvAUw_K_tHkwNguwOVC8C-mHRnzDvz5JYR2pl931t6RWD6_ErnEslOS7a31gZdLdb4Qw/w640-h314/a.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa berdasarkan catatan mutasi harian periode bulan September 2020 sampai dengan bulan Desember 2021 pada unit teller 1, permintan Uang Kas Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) untuk dimasukan pada 7 (tujuh) Mesin ATM  yang terjadi selisih kurang kas hanya  dimintakan oleh terdakwa Obin Saputra, SH., MH. Bahwa perbuatan terdakwa Obin Saputra, SH. MH., yang telah dengan sengaja yaitu sejak bulan September 2020 sampai dengan bulan Desember 2021 yaitu telah mengambil Uang Kas Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) secara bertahap untuk kepentingan pribadi, yang dilakukan dengan cara : 1. Terdakwa Obin Saputra, SH. MH., tidak memasukkan keseluruhan uang yang telah dimintakan pada unit teller 1 ke dalam  7 (tujuh) Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri padahal jumlah uang tersebut sudah diinput pada sistem Estim ATM (Anjungan Tunai Mandiri). 2. Terdakwa Obin Saputra, SH. MH., melakukan pengambilan uang Kas Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) yang sudah berada di dalam Kas Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri)  ketika melakukan perbaikan Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri). 3. Terdakwa Obin Saputra, SH. MH.,  dalam melaksanakan proses  pengisian Uang pada Kas Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri)/Cash Opname tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu diantaranya : Tidak mengembalikan sisa uang Kas Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) untuk disetorkan kembali kepada Unit Teller 1, melainkan langsung melakukan penambahan Uang Kas Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri)/inject ke masing-masing Kas Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri). Tidak membuat Berita Acara Cash Opname sehingga selisih Kas pada Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) dengan jumlah Saldo pada Estim ATM (Anjungan Tunai Mandiri) tidak dapat segera diketahui. Sehingga perbuatan terdakwa Obin Saputra, SH. MH., telah melanggar : 1.Surat Keputusan Direksi Nomor : 058/116/DIR/PRS/BPP tanggal 14 Mei 2019 Tentang Pedoman Prilaku, Etika Kerja dan Bisnis PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Bab II Kebijakan Standar Prilaku, hal II- 3 s.d hal II-4, diantaranya : Standar Prilaku yang dihindari. Angka 8 :  Terlibat atau mendukung kegiatan suap, fraud dan kegitan terlarang lainnya. Bab III Kebijakan Standar Etika Kerja dan Bisnis, hal III- 7, diantaranya : 3.6 Etika Bank dengan Pemerintah Dan Regulator Angka 3 :    Penyimpangan, kelalaian atau pelanggaran pegawai terhadap ketentuan, kebijakan, dan peraturan internal maupun external termasuk ketentuan BI, OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan otoritas dan regulator lainnya dikenakan sanksi sesuai prosedur yang berlaku. 2. Surat Keputusan Direksi Nomor : 060/019/DIR/PRS/KEP tanggal 26/01/2021 BPP Perilaku, Etika Kerja Dan Bisnis. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. a) Bab II Kebijakan Standar Perilaku, Hal II-4 diantaranya : 1. Menyalahgunakan wewenang dan jabatan untuk hal-hal yang dapat mencemarkan nama  baik Bank. 2. Memanfaatkan fasilitas, sarana dan prasarana serta aset Bank untuk kepentingan pribadi atau orang lain. b) Bab III Kebijakan Standar Etika Kerja Dan Bisnis, Hal III-1, 3.1 Kode Etik Bankir, diantaranya : 2. Seorang bankir melakukan pencatatan yang benar mengenai segala transaksi yang bertalian dengan kegiatan banknya. 4.  Seorang banker tidak menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi. 9. Seorang banker tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan citra profesinya.   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiYrRqVkJDZc7wwIpewgSGP5bALq_LJC0IftvJbYh_gR9tMoqt7XWqUsujpY166PowH00Rd8tSfV0NDQDlbPVsZko3hw1KWZlriGQcFdwGLF73VRKv8SyfqvTn8SJWIkuQfzZn1jtqr1ueDVad7gmcMCsB1D7VctPxWOBOfAvYW7MPg0FKCVCpjmR0e-os/s1600/c.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1200" data-original-width="1600" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiYrRqVkJDZc7wwIpewgSGP5bALq_LJC0IftvJbYh_gR9tMoqt7XWqUsujpY166PowH00Rd8tSfV0NDQDlbPVsZko3hw1KWZlriGQcFdwGLF73VRKv8SyfqvTn8SJWIkuQfzZn1jtqr1ueDVad7gmcMCsB1D7VctPxWOBOfAvYW7MPg0FKCVCpjmR0e-os/w640-h480/c.jpg" width="640" /></a></div>3. SK Direksi No.057/370/DIR/PGP/KEP tanggal 11/12/2018 Tentang Perubahan Pedoman Pelaksanaan Anjungan Tunai Mandiri (ATM). PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Bab XIX Cash Opname (ATM Deposit), hal XIX-1 Penjelasan Petugas ATM diantaranya : 4. Mencocokkan nilai saldo yang ada pada laporan mutasi per operator (B023K) dan print screen sisa saldo ATM pada ESTIM dengan resi posisi uang harus sama. 13. Buat nota penyetoran ke Teller 1 sebesar uang tunai yang diambil dari Terminal ATM Deposit. 14. Input pada Aplikasi ESTIM dengan menggunakan menu “PEMBAYARAN KE TELLER LAIN”. 15.  Serahkan nota penyetoran, dengan dilampiri resi posisi uang ATM Deposit kepada Penyelia untuk ditandatangani sebagai persetujuan dan di otorisasi. Bab XX Cash Opname (ATM Withdrawal), hal XX-1 Penjelasan Petugas ATM diantaranya : 7. Menyiapkan Berita Acara Cash Opname rangkap 2 lalu catat jumlah nilai uang reject, sisa uang dan nomor kartu tertelan. 8. Lakukan Perhitungan: Saldo Akhir yang tertera pada Laporan Mutasi per Operator (B023K) dan cetakan print screen saldo ATM di ESTIM harus sama dengan jumlah uang yang tertera pada Berita Acara Cash Opname. 4. SK Direksi No.057/378/DIR/PGP/KEP tanggal 20/12/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kas. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Bab VIII Penyetoran Uang Ke Khasanah Dari ATM Deposit, Hal VIII-1 Penjelasan Staf Pelayanan Nasabah/Petugas ATM diantaranya : 4. Mencocokkan nilai saldo yang ada pada laporan mutasi per operator dengan resi posisi uang harus sama. 13. Buat nota penyetoran ke Teller sebesar nilai uang tunai yang diambil dari terminal ATM Deposit. 14. Input pada Aplikasi Estim dengan menggunakan menu “PEMBAYARAN KE TELLER LAIN”. 15. Serahkan nota penyetoran, dengan dilampiri resi posisi uang ATM Deposit kepada Penyelia untuk ditandatangani sebagai persetujuan dan di otorisasi. 5. SK Direksi No. 059/273/DIR/DJE/KEP tanggal 13/10/2020 tentang Perubahan Pedoman Pelaksanaan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk,. B. Kebijakan Poin.3 Hal.19 Cash Opname - Pelaksanaan Cash Opname minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang yang  dilengkapi dengan Berita Acara Cash Opname yang didalamnya harus mencantumkan informasi Cash Opname. Bahwa perbuatan terdakwa Obin Saputra, SH., MH.,  telah memperkaya diri terdakwa dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara cq. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk., sebesar Rp. 2.939.250.000,- (dua miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Klarifikasi Divisi Audit Internal PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk., Terkait Selisih Kurang Kas ATM (Anjungan Tunai Mandiri) pada Kantor Cabang Utama Surabaya Nomor: 061/13/AUI/SAA/SPC/SURAT Tanggal 23 Agustus 2022. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Atau Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Jnt) </div>

News Tipikor Mantan Staf Bank Jatim Cabang Utama Surabaya Diadili Karena Diduga Korupsi Rp2.939 Milliar

#Terdakwa Obin Saputra, SH., MH selaku Staf Bank Jatim Cabang Utama Surabaya dituduh mengambil dan tidak mengembalikan sisa uang Kas Mesin A...

Kasus Korupsi Pengadaan Kapal Tongkang Di Kabupaten Sumenep Rp5.809 M, Asrawiadi Selaku SPI PT Sumekar Diadili

22.29 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;">#Apakah hanya Terdakwa Asrawiadi Selaku SPI PT Mekar yang diadili? Bagaimana pihak lain dari PT Sumekar sendiri? Bagaimana pula dengan Suprawaty Kosasi selaku Komisaris PT Fajar Indah Lines, Hanny Mirawan selaku Dirut PT Fajar Indah Lines dan Hanga Akuba selaku Kepala Cabang PT Fajar Indah Lines serta Lianto dan Subur?# <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiiA6ER6twcI24Jwl4V2nZ2dbAjXGAq3MxEwyyDDxjppcfJ_8JtXfuJGZKipccCANGsKdIire7u3cy7VjCCdqrg_UbjKQWITywJErnm1HjtVAyyT0w4eRneIfzEHDZggQxJBmP5RSCHAzhR7jDYEHsiGR_V_scPHyAdvUu2wrQD4CzgN328UlQ1m_sg/s1600/Sumenep.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1200" data-original-width="1600" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiiA6ER6twcI24Jwl4V2nZ2dbAjXGAq3MxEwyyDDxjppcfJ_8JtXfuJGZKipccCANGsKdIire7u3cy7VjCCdqrg_UbjKQWITywJErnm1HjtVAyyT0w4eRneIfzEHDZggQxJBmP5RSCHAzhR7jDYEHsiGR_V_scPHyAdvUu2wrQD4CzgN328UlQ1m_sg/w640-h480/Sumenep.jpg" width="640" /></a></div>BERITAKORUPSI.CO - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Slamet Pujiono, SH dkk dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep, Madura, Jawa Timur (Rabu, 14 Juni 2023) menyeret Asrawiadi, SH Bin Munaim warga Dusun Lojikantang, RT001 RW 001 Desa Kalianget Barat, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep selaku Satuan Pengawas Internal (SPI) yang juga Manager Keuangan PT. Sumekar perusahaan milik pemerintah Kabupaten Sumenep, utuk diadili dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya sebagai Terdakwa dalam kasus dugaan Korupsi pengadaan Kapal Tongkang, Kapal Cepat Sumber Bangka 7 dan Biaya Docking yang tidak melalui mekanisme pelelangan pada tahun 2019 yang merugikan keuangan/perekonomian negara sebesar Rp5.809.000.000 Pembelian atau pengadaan kapal tongkag, kapal cepat Sumber Bangka 7 oleh PT Sumekar dari  PT Fajar Indah Lines tanpa melalui prosedur sesuai perturan pemerintah tentang pengadaan barang/jasa milik pemerintah karena tidak membuat HPS (harga perkiraan sendiri) dan tidak melibatkan Apraisal serta tidak melalui lelang sebab PT Sumekar adalah BUMD milik Pemkab Sumenep Nah loh, kalau Pembelian atau pengadaan kapal cepat Sumber Bangka 7 tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, apakah hanya Terdakwa Asrawiadi Selaku SPI yang juga Manager Keuangan PT. Sumekar yang diadili? Bagaimana pihak lain dari PT Sumekar sendiri? Bagaimana pula dengan Suprawaty Kosasi selaku Komisaris PT Fajar Indah Lines, Hanny Mirawan selaku Dirut PT Fajar Indah Lines dan Hanga Akuba selaku Kepala Cabang PT Fajar Indah Lines serta Lianto dan Subur? Sementara dalam persidangan yang berlangsung secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur (Rabu, 14 Juni 2023) adalah agenda pembacaan surat dakwaan dari JPU terhadap Terdakwa Asrawiadi, SH Bin Munaim dengan didampingi Penasehat Hukumnya dihadapan Mejelis Hakim yang diketuai Hakim A.A. Gd. Agung Pranata, SH., CN dengan  dibantu dua Hakim anggota yaitu Fiktor Panjaitan, SH., MH dan Ale Cahyono, SH., MH masing-masing Hakim Ad Hoc serta serta Panitra Pengganti (PP) Hery Marsudi, SH tanpa dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa tetapi dihadiri Terdakwa melalui Teleconference (Zoom) dari Rutan (rumah tahanan negera) Kabupaten Sumenep Terdakwa Asrawiadi terseret dalam perkara dugaan Korupsi pengadaan Kapal Tongkang, Kapal Cepat Sumber Bangka 7 dan Biaya Docking oleh PT Sumekar salah satu perusahaan milik pemerintah kabupaten Sumenep (BUMD) yang merugikan keuangan/perekonomian negara sebesar Rp5.809.000.000 bermula pada tahun 2019   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhpQe6lrUaDvl7jEsN0L7iXN5hcdtFOIrqFefHAvuQj74ssJ-bUzlr4Cz5KfeK0iIv4YRsZJ4DmbsWcsxdzkwdVnHMtsT3L_VSrDOgL0msn4oK5DUJQYU5P-eJhSq7hRm4EecA30D6P6dyAjo2IuI59PUAGx5eSoPECfaIiKpfYfmcJJ3j0TwPQS0c4/s1600/Sumenep.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1200" data-original-width="1600" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhpQe6lrUaDvl7jEsN0L7iXN5hcdtFOIrqFefHAvuQj74ssJ-bUzlr4Cz5KfeK0iIv4YRsZJ4DmbsWcsxdzkwdVnHMtsT3L_VSrDOgL0msn4oK5DUJQYU5P-eJhSq7hRm4EecA30D6P6dyAjo2IuI59PUAGx5eSoPECfaIiKpfYfmcJJ3j0TwPQS0c4/w640-h480/Sumenep.jpg" width="640" /></a></div>Dalam surat dakwaannya JPU dijelaskan, pada bulan Juni 2019, bertempat di PT. Sumekar Tahun 2019 yang beralamat di Jalan Trunojoyo 137 A Bangselok, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep yang merupakan perusahaan BUMD milik Pemerintah Kabupaten Sumenep, Almarhum Mohammad Syafi’i S.Sos mempunyai keinginan untuk membeli kapal untuk PT Sumekar yang merupakan Badan Usaha milik Daerah Pemerintah Kabupaten Sumenep, Lalu terdapat penawaran kapal kepada Mohammad Syafi’i S.Sos yakni Kapal Cepat Sumber Bangka 8 yang ada di Palembang, kemudian Mohammad Syafi’i S.Sos mengajak terdakwa Asrawiadi, S.H. Bin Munaim untuk melakukan survey atas kapal tersebut di pelabuhan Palembang dengan mengajak Lianto selaku bagian tekhnik mesin PT. Sumekar, Setelah sampai di pelabuhan Palembang, Mohammad Syafi’i S.Sos, terdakwa Asrawiadi, S.H. Bin Munaim serta Lianto mencoba Kapal Cepat Sumber Bangka 8 dan hasilnya Mohammad Syafi’i S.Sos, terdakwa Asrawiadi, S.H. Bin Munaim serta saudara Lianto tidak cocok dengan Kapal Cepat Sumber Bangka 8 karena mesinnya berisik, Selanjutnya pada sekitar awal bulan Juli 2019 Mohammad Syafi’i S.Sos dan terdakwa Asrawiadi, S.H. Bin Munaim serta saudara Andre Wahyudi selaku Manager Keuangan bertemu dengan Akhmad Zainal, S.Sos selaku Direktur Operasional di Upnormal café  di sekitar jalan KH. Mansyur, Desa Pabian, Kecamatan Kota, Kab. Sumenep dimana dalam pertemuan tersebut Muhammad Syafiie selaku Direktur Utama PT. Sumekar, dan Akhmad Zaenal selaku Direktur Operasional PT. Sumekar setuju serta sepakat akan tetap membeli kapal cepat yakni Cepat Sumber Bangka 7 telah dijual ke pada PT Fajar Indah Line selain itu terdakwa Asrawiadi, S.H. Bin Munaim dan Andre Wahyudi juga ikut menyetujui rencana pembelian kapal cepat tersebut. Masih di bulan Juli 2019, Muhammad Syafiie selaku Direktur Utama PT. Sumekar, dan Akhmad Zaenal selaku Direktur Operasional PT. Sumekar mengajak terdakwa Asrawiadi, S.H. Bin Munaim menuju ke Sorong untuk melakukan survey atas kapal Cepat Sumber Bangka 7 milik PT Fajar Indah Line, Setelah sampai di Sorong, yakni pada tanggal 17 Juli 2019, Muhammad Syafiie selaku Direktur Utama PT. Sumekar, Akhmad Zaenal selaku Direktur Operasional PT. Sumekar, terdakwa Asrawiadi, S.H. Bin Munaim dan Lianto serta Subur bertemu dengan Hanga Akuba selaku Kepala Cabang PT Fajar Indah Lines dan langsung mencoba Kapal Cepat Sumber Bangka 7, lalu Muhammad Syafiie selaku Direktur Utama PT. SUMEKAR dan Akhmad Zaenal selaku Direktur Operasional PT. SUMEKAR tertarik untuk melakukan pembelian kapal cepat sumber bangka 7 milik PT Fajar Indah Lines. Selanjutnya, setelah melakukan pemeriksaan dan mencoba kapal cepat Sumber Bangka 7 tersebut, Muhammad Syafiie selaku Direktur Utama PT. Sumekar, Akhmad Zaenal selaku Direktur Operasional PT. Sumekar, terdakwa Asrawiadi, S.H. Bin Munaim dan saudara Lianto serta saudara Subur menuju ke kantor Cabang Fajar Indah Line di Sorong, Lalu Muhammad Syafiie selaku Direktur Utama PT. Sumekar dan Akhmad Zaenal selaku Direktur Operasional PT. Sumekar yang mengetahui dan menyadari bahwa dalam RKA (Rencana Kerja Anggaran) PT Sumekar tahun 2019 tidak terdapat rencana kegiatan pengadaan atau pembelian kapal  langsung membeli kapal cepat Sumber Bangka 7 milik PT Fajar Indah Lines tersebut, Dan Hanga Akuba memberitahukan hal tersebut kepada Suprawaty Kosasi selaku Komisaris PT Fajar Indah Lines dan Hanny Mirawan selaku direktur utama PT Fajar Indah Lines tentang rencana pembelian kapal cepat Sumber Bangka 7 milik PT Fajar Indah Lines oleh PT Sumekar,    <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiOojg8kuNcbgYTY1M0-Jt9zmtWglPybGsO5fDDjh_8Xb9rbtinaS4BjO6Sp8mjtNrttEHpEXRQTO3k3lgTAsA9aC1UfGpJd8odnMMIJAwt8zLo01mvLYXVMyNe863NOmshaF4126wdu9TLF_HLA4F3fyz_I3W4Qpwm6jIGZCAe4EFAwAohqt_cvjBM/s1600/Sumenep.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1200" data-original-width="1600" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiOojg8kuNcbgYTY1M0-Jt9zmtWglPybGsO5fDDjh_8Xb9rbtinaS4BjO6Sp8mjtNrttEHpEXRQTO3k3lgTAsA9aC1UfGpJd8odnMMIJAwt8zLo01mvLYXVMyNe863NOmshaF4126wdu9TLF_HLA4F3fyz_I3W4Qpwm6jIGZCAe4EFAwAohqt_cvjBM/w640-h480/Sumenep.jpg" width="640" /></a></div>Lalu Suprawaty Kosasi selaku Komisaris PT Fajar Indah Lines dan Hanny Mirawan selaku direktur utama PT Fajar Indah Lines yang semestinya memeriksa profile company dari PT Sumekar yang merupakan BUMD dan tunduk dalam peraturan pengadaan barang jasa dalam pengadaan barangnya langsung menerima tawaran pembelian kapal cepat Sumber Bangka 7 dari PT Sumekar, dengan harga Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) dan saudara Suprawaty Kosasi mengatakan kepada Hanga Akuba agar perwakilan PT Sumekar membayar uang muka pembelian kapal yang disepakati sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan penawaran harga kapal tersebut dari PT Sumekar diwakili oleh Muhammad Syafiie selaku Direktur Utama PT. Sumekar dan Akhmad Zaenal selaku Direktur Operasional PT. Sumekar. Bahwa selanjutnya Muhammad Syafiie selaku Direktur Utama PT. Sumekar dan Akhmad Zaenal selaku Direktur Operasional PT. Sumekar, yang mengetahui dalam RKA (Rencana Kerja Anggaran) PT Sumekar tahun 2019 tidak terdapat kegiatan pengadaan atau pembelian kapal langsung membayar uang muka pembelian kapal cepat Sumber Bangka 7 milik Fajar Indah Line dengan cara Muhammad Syafiie menghubungi saudara Andre Wahyudi dan meminta saudara Andre Wahyudi untuk mentransfer uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari Kas PT Sumekar ke rekening Bank BRI No.Rekening : 002701071907502 an. Suprawaty Kosasih dan bukan rekening PT Fajar Indah Lines, Selain itu pengadaan atau pembelian kapal cepat Sumber Bangka 7 dari PT Fajar Indah Lines dengan cara pembayaran uang muka tersebut, Muhammad Syafiie selaku Direktur Utama PT. Sumekar dan Akhmad Zaenal selaku Direktur Operasional PT. Sumekar lakukan dengan cara langsung dan tanpa melalui tahapan proses pengadaan barang jasa sebagaimana ketentuan pengadaan barang jasa pemerintah pada Perseroan Terbatas di BUMD, selain itu terdakwa Asrawiadi, S.H. Bin Munaim yang pada waktu itu ikut ke Sorong juga menyaksikan pembelian kapal tersebut, Namun terdakwa Asrawiadi tidak melarang Muhammad Syafiie selaku Direktur Utama PT. Sumekar serta Akhmad Zaenal selaku Direktur Operasional PT. Sumekar untuk membayar uang muka pembelian kapal cepat Sumber Bangka 7 karena terdakwa Asrawiadi selaku SPI (Satuan Pengawas Internal) PT Sumekar yang mempunyai tugas dan kewajiban melakukan pengawasan internal terhadap kinerja PT Sumekar malah terdakwa ikut menyetujui pembelian kapal cepat tersebut dari PT Fajar Indah Lines, Selain itu dalam pembelian atau pengadaan kapal cepat Sumber Bangka 7 dari PT Fajar Indah Lines dengan pembayaran uang muka sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut, Muhammad Syafiie selaku Direktur Utama PT. Sumekar dan Akhmad Zaenal selaku Direktur Operasional PT. Sumekar lakukan dengan tidak membuat perkiraan harga barang dengan melibatkan pihak Apraisal namun Muhammad Syafiie selaku Direktur Utama PT. Sumekar dan Akhmad Zaenal selaku Direktur Operasional PT. Sumekar langsung memutuskannya secara sendiri. Setelah itu pembayaran uang muka tersebut dibuatkan bukti penerimaan uang tertanggal 17 Juli 2019 yang ditandatangani Muhammad Syafiie (PT Sumekar) dan Hanga Akuba (dari PT Fajar Indah Lines), dengan keterangan pelunasan, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 26 Juli 2019 dengan pembayaran pelunasan di depan notaris senilai Rp. 8.500.000.000,- (delapan mliyard lima ratus juta rupiah), dan apabila pada tanggal tersebut pembeli tidak dapat melunasi pembayaran tersebut, maka pihak penjual akan mengembalikan uang DP 100 %, Bahwa selain biaya pembelian uang muka kapal cepat Sumber bangka 7 milik PT Fajar Indah Lines tersebut, pada tanggal 4 Juli 2019, Muhammad Syafiie, S.Sos. selaku direktur Utama PT. Sumekar dan Direktur Operasional yaitu sdr. H. Akhmad Zaenal, S.Sos meminta Andre Wahyudi untuk melakukan pembayaran kekurangan pembelian kapal cepat sumber bangka milik PT Fajar Indah Lines sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang disetorkan kepada Bank BRI No. Rekening: 002701071907502 an. Suprawaty Kosasih. Bahwa selanjutnya sebalum tanggal 29 Juli 2019, terdakwa Asrawiadi menghubungi saudara Hanny Mirawan yang pada intinya PT Sumekar meminta perpanjangan waktu untuk pelunasan kapal cepat Sumber Bangka 7 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019 dan Hanny Wirawan menyepakati permintaan PT Sumekar dari terdakwa Asrawiadi tersebut, kemudian pada tanggal 18 Agustus 2019, PT Sumekar juga belum melunasi kapal cepat Sumber Bangka 7 tersebut, dan Hanny mirawan menyatakan jual beli kapal dinyatakan batal, namun terdakwa Asrawiadi meminta agar jual beli kapal cepat Sumber Bangka 7 tetap dilanjutkan dan tidak dibatalkan, lalu terdakwa Asrawiadi meminta agar dilakukan pertemuan di Surabaya untuk membahas pelunasan pembayaran pembelian kapal cepat Sumber Bangka 7,   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiLODgj06x-KgSpyPKUoAmXXPA6ypFZpyDrqT9PVN0hmISdq1ohPwuZzFIb9_zB30au62QsZDRVmMG2sKoVfVQTMdaGf1KRIpZoaZK3tEY5YOTcT9fQ3NrtAlcr1RDVj_jOU-1UvUx1ODzSBhOBGYsdXRjbOG8tcFzzZcAss-o6_yzo6yzue63LZ41W/s1600/Sumenep.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1200" data-original-width="1600" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiLODgj06x-KgSpyPKUoAmXXPA6ypFZpyDrqT9PVN0hmISdq1ohPwuZzFIb9_zB30au62QsZDRVmMG2sKoVfVQTMdaGf1KRIpZoaZK3tEY5YOTcT9fQ3NrtAlcr1RDVj_jOU-1UvUx1ODzSBhOBGYsdXRjbOG8tcFzzZcAss-o6_yzo6yzue63LZ41W/w640-h480/Sumenep.jpg" width="640" /></a></div>Selanjutnya pada tanggal 30 Agustus 2019 Muhhamad Syafii bersama dengan terdakwa Asrawiadi selaku Manager keuangan bertemu dengan Hanny MIrawan di Surabaya lalu Muhhamad Syafii dan terdakwa Asrawiadi meminta waktu pelunasan pembelian kapal cepat sumber Bangka 7 serta Muhhamad Syafii dan terdakwa Asrawiadi berjanji akan melunasi kapal tersebut, selanjutnya pada tanggal 3 September 2019, Muhhamad Syafii dan terdakwa Asrawiadi dan Akhmad zaenal mentrasfer uang muka pembelian kapal cepat Sumber Bangka 7 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada PT Fajar Indah Lines, Selanjutnya pada tanggal 08 Oktober 2019, Muhammad Syafiie, S.Sos. selaku direktur Utama PT. Sumekar dan Direktur Operasional yaitu sdr. H. Akhmad Zaenal, S.Sos serta terdakwa Asrawiadi selaku Manager Keuangan PT Sumekar melakukan pembayaran kekurangan pembelian kapal cepat sumber bangka milik PT Fajar Indah Lines sebesar Rp.20.000.000,-  (dua puluh juta rupiah) yang disetorkan kepada Bank BRI No. Rekening: 002701071907502 an. Suprawaty Kosasih, Selanjutnya pada tanggal 30 Oktober 2019, Muhammad Syafiie, S.Sos. selaku direktur Utama PT. Sumekar dan Direktur Operasional yaitu sdr. H. Akhmad Zaenal, S.Sos serta serta terdakwa Asrawiadi selaku Manager Keuangan PT Sumekar melakukan pembayaran kekurangan pembelian kapal cepat sumber bangka milik PT Fajar Indah Lines sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang disetorkan kepada Bank BRI No. Rekening: 002701071907502 an. Suprawaty Kosasih, selanjutnya pada sekira tanggal 11 Desember 2020 memberi teguran tertulis kepada PT Sumekar yang pada intinya meminta PT Sumekar untuk segera melunasi sisa pembayaran pembelian kapal cepat Sumber Bangka 7 dari PT Fajar Indah Lines. Bahwa PT Fajar Indah Lines telah menjual kapal cepat SUmber Bangka 7 kepada PT Budiman Indah sekira bulan Oktober 2021 sebesar Rp. 5.750.000.000,- karena PT Sumekar tidak dapat melunasi pembayaran pembalian kapal cepat Sumber Bangka 7 tersebut. Bahwa samapi dengan tanggal 31 Desember 2019, kapal cepat Sumber Bangka 7 dari PT Fajar Indah Lines tidak pernah masuk ke dalam kekayaan PT Sumekar karena belum di lunasi sisa pembayaran seluruhnya. Bahwa pada bulan Januari 2019, Rencana Kerja Anggaran (RKA) PT Sumekar tidak mengadakan kegiatan pembelian atau pengadaan kapal tongkang, lalu terdapat rencana pengerjaan kapal tongkang oleh PT Sumekar untuk mengurangi kemacetan penyeberangan Kalianget-Talango, Kemudian Muhhamad Syafii yang merupakan direktur utama PT Sumekar dan mengetahui di dalam RKA PT Sumekar tahun 2019 tidak terdapat kegiatan pengadaan kapal tongkang langsung mengadakan kerjasama dengan PT WUS dengan nomor perjanjian kerjsama No.101.030/51/435.403/2019 – nomor : No. 1.020/05/PKS/435.402/2019 tanggal 11 Februari 2019 yang ditandatangani oleh saksi MOHAMMAD REZA, S.T. sebagai Dirut PT. WUS dan Muhammad Syafi’i sebagai Dirut PT. Sumekar dengan nilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milliar rupiah) berdasarkan kontrak kerja denggan rincian yakni Proyek pengadaan / pembuatan Kapal Tongkang beserta surat-surat Dan dokumen kapal yaitu sebesar Rp. 980.000.000,- (Sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) dan Biaya pengurusan ijin pelayaran serta biaya awal operasional adalah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), selanjutnya Muhammad Syafii mengajak terdakwa Asrawiadi dan Akhmad Zaenal selaku direktur operasional PT Sumekar untuk ikut dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan kapal tongkang tersebut, Dan terdakwa Asrawiadi serta Akhmad Zaenal menyetujui dan bersedia ikut serta dengan Muhammad Syafii dalam pengadaan kapal tongkang untuk PT Sumekar tahun 2019 yakni sejak tanggal 11 Februari 2019. Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan Pebruari 2019 terdakwa Asrawiadi mengajak saudara Umar ke Kantor PT Sumekar dan bertemu dengan Mohammad Syafii, terdakwa Asrawiadi dan Akhmad Zainal, dan yang lain saudara Umar tidak kenal, Lalu saudara Akhmad Zainal mengatakan kepada saudara Umar bahwa saudara Umar mendapat pekerjaan pembuatan Kapal Tongkang panjang 23 m lebar 9 m ketebalan kayu lambung (papan) 4 cm dengan waktu pelaksanaan 120 hari, yang mana seharusnya dalam pengadaan kapal tongkang tersebut semestinya dilakukan dengan cara ketentuan yakni melalui mekanisme pelelalangan,   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgftb13EbzrV5hky7ZuiYiEpK782INzPgQgJ4lAIIP9wiofv_2SaL2_x5zhO6bPnmkc7T4hjBaOeSC6cebnDeTQusiCo-xTfsaPMN1ANdXjYBr9CYd1LFkcil31K_LizPCriMZxhnFFmq3DJgod87H-OhsIOGwMXlEB0pGA7Ntbqp-BhD1zgTy6_97e/s1600/Sumenep.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1200" data-original-width="1600" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgftb13EbzrV5hky7ZuiYiEpK782INzPgQgJ4lAIIP9wiofv_2SaL2_x5zhO6bPnmkc7T4hjBaOeSC6cebnDeTQusiCo-xTfsaPMN1ANdXjYBr9CYd1LFkcil31K_LizPCriMZxhnFFmq3DJgod87H-OhsIOGwMXlEB0pGA7Ntbqp-BhD1zgTy6_97e/w640-h480/Sumenep.jpg" width="640" /></a></div>Namun Muhammad Syafii bersama dengan terdakwa Asrawiadi dan Akhmad zaenal langsung melakukan pengadaan kapal tongkang tersebut secara langsung dengan bekerja sama dengan saudara Umar, selang beberapa hari kemudian terdakwa Asrawiadi bertemu dengan saudara Umar dan membawa berkas kontrak untuk saudara Umar tandatangani, Selanjutnya pada tanggal 15 Februari 2019, PT Wira Usaha Sumekar membayar uang pembayaran pembuatan kapal tongkang kepada saudara Umar dengan cara transfer ke rekening bank BRI Cabang Sumenep dengan nomor : 009501016075509 pada tanggal 15 Februari 2019 sebesar Rp. 392.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh dua juta rupiah) dan yang memberitahu pembayaran uang tersebut ialah terdakwa Asrawiadi, Selanjutnya pada hari yang sama tanggal 15 Februari 2019, terdakwa Asrawiayadi menghubungi saudara Umar melalui telephone yang pada intinya terdakwa Asrawiadi meminjam uang dari uang transfer PT. Wira Usaha Sumekar sebesar Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah) dengan alasan pekerjaan kapal tongkang belum dikerjakan dan uang yang terdakwa Asrawiadi pinjam tersebut untuk kepentingan saudara Busyo Karim kemudian saudara Umar mentrasfer uang sebesar Rp. 100.000.000,- kepada terdawka Asrawiadi, Selanjutnya dalam perjalanan pembuatan kapal tongkang tersebut, saudara Umar menyatakan tidak jadi melaksanakan pembuatan kapal tongkang karena ada permintaan perubahan ketebalan kapal dari 5 cm menjadi 7 centimeter, sehingga saudara Umar tidak menyelesaikan pembuatan kapal tongkang tersebut dan kapal tongkang tersebut tidak selesai dikerjakan. Bahwa selanjutnya untuk mengatasi pembuatan kapal tongkang yang tidak selesai tersebut, terdakwa Asrawiadi bertemu dengan saudara Taufek di rumah terdakwa Asrawiadi, lalu terdakwa Asrawiyadi menawarkan kepada saudara taufek jika PT. Sumekar memiliki pekerjaan yaitu pembuatan kapal tongkang tapi mangkrak di pulau Mamburid setelah sebelumnya ada kerja sama dengan saudara Umar terkait pembuatan kapal tongkang tersebut, Kemudian saudara Taufeq menyanggupi penawaran terdakwa Asrawiyadi untuk melanjutkan pembuatan kapal tongkang milik PT. Sumekar tersebut, selanjutnya kurang lebih satu minggu kemudian saudara Taufeq melakukan survey pada kapal tongkat tersebut di pulau Mamburid bersama terdakwa Asrawiyadi, setelah itu terdakwa Asrawiyadi mengatakan jika kontrak kapal tongkang sebesar 1 milyar namun saudara Taufeq tidak berani dengan harga tersebut kemudian terjadi kesepakatan jika harga disesuaikan saja dengan perincian biaya yang saudara Taufeq keluarkan dalam pembuatan kapal tongkang hingga selesai. Bahwa selanjutnya untuk melanjutkan kegiatan pembuatan kapal tongkang yang tidak selesai tersebut, dan setelah ada pemberitahuan dari terdakwa Asrawiadi, Muhammad Syafii dan terdakwa Asrawiadi yang mengetahui di dalam RKA PT Sumekar tahun 2019 tidak terdapat kegiatan pengadaan kapal tongkang serta seharusnya dalam pengadaan kapal tongkang tersebut semestinya dilakukan dengan cara ketentuan yakni melalui mekanisme pelelalangan, Namun Muhammad Syafii bersama dengan terdakwa Asrawiadi langsung melakukan pengadaan kapal tongkang tersebut secara langsung dengan mengadakan kerjasama dengan saudara Taufek untuk pembuatan kapal tongkang dengan Kontrak Nomor : 1.02.050 / 136 / 435.403 / 2019 tanggal 05 Mei 2019 tentang Pembuatan Kapal Tongkang Tahun 2019 untuk PT. SUMEKAR yang ditandatangani oleh Mohammad Syafiie, S.Sos selaku pihak pertama (pemesan kapal) dan saksi Taufeq selaku Pihak Kedua (Pembuat Kapal) dengan Nilai Kontrak sebesar Rp1.803.000.000,- (satu milyar delapan ratus tiga juta rupiah) menggunakan keuangan yang berasal dari PT. SUMEKAR selaku salah satu BUMD kab. Sumenep, Namun dalam kenyataannya saudara Taufek tidak pernah menandatangai surat pernjanjian pembuatan kapal tongkang dan tidak pernah mengetahui kontrak tersebut, dan saudara Taufek hanya mengerjakan pembuatan kapal tongkang atas permintaan dari Muhammad Syafii dan terdakwa Asrawiadi, <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEicXq9b32ITGqDRY8WNVSVkyy30bX9iHdJz-W3ikoKDhfbBqq-pLAyvupX_ZngfzG8aS5_8m_y_UZN0izglfjemQZaYR7Z-B8K50Y9aUVfFZ8ydYP0ktWhhjorT0VMjRRSCX13L_4rN_KQFnwwiNOmIdy4QB2KEn76Qoakh60Shut5mQ16qtf0iamQF/s1600/Sumenep.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1200" data-original-width="1600" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEicXq9b32ITGqDRY8WNVSVkyy30bX9iHdJz-W3ikoKDhfbBqq-pLAyvupX_ZngfzG8aS5_8m_y_UZN0izglfjemQZaYR7Z-B8K50Y9aUVfFZ8ydYP0ktWhhjorT0VMjRRSCX13L_4rN_KQFnwwiNOmIdy4QB2KEn76Qoakh60Shut5mQ16qtf0iamQF/w640-h480/Sumenep.jpg" width="640" /></a></div>Sedangkan surat perjanjian tersebut yang mengurus adalah terdakwa Asrawiadi, selain itu terdakwa Asrawiadi juga melakukan pembayaran pembuatan kapal tongkang dengan nilai total sebesar Rp. 1.803.000.000,- (satu milyar delapan ratus tiga juta rupiah) kepada saudara Taufek sejak bulan Juli 2019 dan bulan Agustus 2019, dimana saudara Taufeq mengerjakan pembuatan kapal tongkang tersebut hingga selesai yakni mulai tanggal 20 Juli 2019 hingga tanggal 15 Februari 2020 dan saudara taufek hanya menghabiskan biaya untuk penyelesaian kapal tersebut ialah sebesar Rp. 860.000.000,- (delapan ratus enam puluh juta rupiah) Sehingga terdapat penggunaan keuangan PT Sumekar tahun 2019 yang tidak sesuai ketentuan dalam pengadaan kapal tongkang yakni pengadaan kapal tongkang yang tidak terdapat dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) PT Sumekar, lalu pengadaan kapal tongkang tersebut tidak dilakukan melalui mekanisme pelelangan sebagaimana yang ditentukan perundang-undangan, serta tanpa dilakukan proses Appraisal terlebih dahulu mengenai kebutuhan nilai kapal tongkang tersebut oleh karenanya pengeluaran keuangan PT Sumekar tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa selain itu dalam Rencana Kerja Anggaran PT Sumekar tahun 2019, juga tidak terdapat kegiatan pembiayaan docking namun dalam pelaksanaannya pada tahun 2019, Muhaamad Syafii bersama dengan terdakwa Asrawiadi dan Akhmad Zaenal mengadakan kegiatan biaya docking kapal sebesar Rp. 1.326.000.000,- yang berasal dari keuangan PT Sumekar. Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2019 terdakwa Asrawiadi selaku manager keuangan PT Sumekar membuat laporan keuangan PT Sumekar kemudian laporan keuangan tersebut ditandatangani oleh Muhammad Syafii selaku direktur utama PT Sumekar, dimana dalam laporan keuangan tersebut, terdakwa memasukkan penggunaan uang kas PT Sumekar tahun 2019 untuk kegiatan pengadaan kapal tongkang sebesar Rp. 1.803.000.000,-, pembayaran uang muka kapal cepat Sumber Bangka 7 sebesar Rp. Rp. 2.680.000.000,- dan biaya docking sebesar Rp. 1.326.000.000,- dengan total penggunaan uang kas PT Sumekar tahun 2019 yakni sebesar Rp. 5.809.000.000,-, Selanjutnya laporan keuangan tersebut dibawa ke Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan dalam RUPS tersebut menolak laporan keuangan PT Sumekar tahun 2019 terkait dengan penggunaan uang kas PT Sumekar tahun 2019 untuk kegiatan pengadaan kapal tongkang sebesar Rp. 1.803.000.000,-, pembayaran uang muka kapal cepat Sumber Bangka 7 sebesar Rp. Rp. 2.680.000.000,- dan biaya docking sebesar Rp. 1.326.000.000,- dengan total penggunaan uang kas PT Sumekar tahun 2019 yakni sebesar Rp. 5.809.000.000,-, tersebut karena kegiatan tersebut tidak tercantum dalam Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) maupun Rencana Kegiatan Anggaran Perubahan (RKAP) PT Sumekar tahun 2019. Bahwa perbuatan Muhammad Syafiie selaku Direktur Utama PT. Sumekar dan Akhmad Zaenal selaku Direktur Operasional PT. Sumekar dan terdakwa Asrawiadi dalam melakukan pengadaan kapal tongkang, kapal cepat Sumber bangka 7 dari PT Fajar Indah Lines dan biaya doking yang tidak terdapat dalam RKA (Rencana Kerja Anggaran) perusahaan PT Sumekar tahun 2019 serta tanpa dilakukan dengan adanya Apraisal dan juga ketentua pengadaan barang jasa pada BUMD dilaksanakan tidak sesuai dengan: 1.    Pasal 93 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 tentang BUMD, bahwa pengadaan barang dan jasa BUMD dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi, pada ayat (2) ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh peraturan Kepala daerah dan semua perencanaan hingga pelaksanaan harus dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA), adapun RKA itu yang membuat adalah DIREKSI, disetujui KOMISARIS dan disahkan RUPS 2.    Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 pada pasal 91 ayat (1) yakni operasional BUMD dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur dan ayat (4) standar operasional prosedur pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek yang salah satunya adalah pengadaan barang dan jasa, Peraturan Kepala Daerah tentang pengadaan barang dan jasa BUMD dan tata caranya itu harus dibuatkan Standar Operasional Prosedur Bahwa perbuatan Muhammad Syafiie selaku Direktur Utama PT. Sumekar dan Akhmad Zaenal selaku Direktur Operasional PT. Sumekar dan terdakwa Asrawiadi dalam melakukan pengadaan kapal tongkang, kapal cepat Sumber bangka 7 dari PT Fajar Indah Lines dan biaya doking yang tidak terdapat dalam RKA (Rencana Kerja Anggaran) perusahaan PT Sumekar tahun 2019 Serta tanpa dilakukan oleh Apraisal dan juga ketentua pengadaan barang jasa pada BUMD yang tidak sesuai dengan prosedur sebenarnya telah mengakibatkan kerugian negara pada PT Sumekar yang merupakan BUMD Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep sebesar Rp5.809.000.000,- (lima milyar delapan ratus sembilan juta rupiah) atau setidak-tidaknya sebesar itu dengan perincian sebagai berikut : Uang muka kapal cepat         :    Rp. 2.680.000.000,- Uang muka biaya docking    :    Rp. 1.326.000.000,- Uang muka kapal tongkang  :    Rp. 1.803.000.000,-                                                    Rp. 5.809.000.000,- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Atau Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. (Jnt) </div>

News Tipikor Kasus Korupsi Pengadaan Kapal Tongkang Di Kabupaten Sumenep Rp5.809 M, Asrawiadi Selaku SPI PT Sumekar Diadili

#Apakah hanya Terdakwa Asrawiadi Selaku SPI PT Mekar yang diadili? Bagaimana pihak lain dari PT Sumekar sendiri? Bagaimana pula dengan Supra...

BERITAKORUPSI.CO

Publik Menang: PTUN Menolak Keberatan Kemenkeu, Hasil Audit BPKP Terkait JKN-BPJS Kesehatan Adalah Terbuka Untuk Publik

Kakek Usia 72 Tahun Diadili Karena Dugaan Korupsi Hasil Penjualan Asintan Traktor Rp1.236 M

Sidang Korupsi Suap Sahat Tua Parulian Simanjuntak Wakil Ketua DPRD Jatim, Wakil Ketua DPRD Jatim Hj. Anik Maslachah “Berbohong”

Mantan Staf Bank Jatim Cabang Utama Surabaya Diadili Karena Diduga Korupsi Rp2.939 Milliar

Kasus Korupsi Pengadaan Kapal Tongkang Di Kabupaten Sumenep Rp5.809 M, Asrawiadi Selaku SPI PT Sumekar Diadili

Arsip Blog

Arsip Berita

Terkini

PIDANA KORUPSI