Harizki Catur Novanto, Pegawai BRI Kanwil Surabaya Diadili Karena Dugaan Korupsi Rp4 M Lebih

<div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgF48wSCBt9fq2m3-EYPiAf8ylBw6oN1Dl6loX29bXhpHYIlbxABQ3aqwMkW2EsRPxf0BiLqBOiD94-14fTxAQmF2vP9k-NKYALae6BR3qOpYUnxGloM1b0heeHhpfQ12p50xBJTy07Kjg/s1334/IMG20210831141731.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgF48wSCBt9fq2m3-EYPiAf8ylBw6oN1Dl6loX29bXhpHYIlbxABQ3aqwMkW2EsRPxf0BiLqBOiD94-14fTxAQmF2vP9k-NKYALae6BR3qOpYUnxGloM1b0heeHhpfQ12p50xBJTy07Kjg/w640-h288/IMG20210831141731.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Aneh tapi nyata. Kalimat inilah yang sepertinya terjadi dalam kasus dugaan Tindak Pidaan Korupsi dana Perjalanan Dinas Harizki Catur Novanto, S.H selaku Pegawai Bank plat merah, yaitu Bank Rakyat Indonesi Kantor Wiliayah (BRI Kanwil) Surabaya sejak Juli 2019 hingga Juni 2021 sebanyak 653 kali perjalanan dinas hingga merugikan keuangan negara  cq. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp4.196.964.667 (empat milyar seratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus enam puluh empat ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah).<br /><br />Anehnya, Bank BRI Kantor Wilayah Surabaya yang begitu besar lengkap pejabatnya berserta tugas dan wewenang masing-masing, namun seorang Dinas Harizki Catur Novanto, S.H sebagai pegawai biasa yang tidak disebutkan jabatanya dapat melakukan perjalanan fiktif sebanyak 653 kali dalam waktu 3 tahun dengan biaya sebanyak 4 miliar rupiah tanpa ada Cek & Ricek dari pejaabat Bank BRI Kantor Wilayah Surabaya<br /><br />Anehnya lagi dalam perkara ini adalah, seorang pegawai yang tidak dijelaskan jabatannya melakukan perjalanan dinas sebanyak 653 kali dalam kurun waktu selama 3 tahun atas usulan sendiri dengan menggunakan uang negara milik Bank BRI Kanwil Surabaya tanpa ada dan atau diminta laporan pertanggungjawaban oleh pejabat Bank BRI Kanwil Surabaya dari hasil perjalanan dinas si Dinas Harizki Catur Novanto, S.H. Adakah sesuatu dalam perkara ini? Benarkah hanya terdakwa yang melakukan atau ada yang lain???<br /><br />Tapi nyatanya, ada jumlah rupiah sebanyak 4 miliar lebih yang didakwakan kepada Dinas Harizki Catur Novanto, S.H yang menjadi kerugian keuangan negera cq. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp4.196.964.667<br /><br /> Lebih nyata lagi, Dinas Harizki Catur Novanto, S.H telah mengembalikan pada saat dilakukan  penyidikan oleh penyidik Kejari Surabaya sebanyak Rp891.500.000 (delapan ratus sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pada tahap penuntutan sebesar Rp75.074.000. sehingga total pengembalian sbesar Rp966.574.000, dan masih terdapat kerugian kuangan negara sejumlah Rp3.230.390.667<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgN7Lh8g_onRUam1oVTVBaEGpZbyL2W1Xgo6EogNDfVvxJP7e6XBO97N1-kyfnM8_-nf5ZTOdSBh9mKvDmldjbUmyZKoZ8vwZ2XK_qfIHBK8TTf0jmoqae3s_NqxbiQ2EsRNEQsT2toa9U/s1334/IMG20210831141527.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgN7Lh8g_onRUam1oVTVBaEGpZbyL2W1Xgo6EogNDfVvxJP7e6XBO97N1-kyfnM8_-nf5ZTOdSBh9mKvDmldjbUmyZKoZ8vwZ2XK_qfIHBK8TTf0jmoqae3s_NqxbiQ2EsRNEQsT2toa9U/w640-h288/IMG20210831141527.jpg" width="640" /></a></div>Dan akibatnya, JPU Ari P. P. Atmaja,S.H., M.H yang juga Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Surabaya bersama dengan Timnya, yaitu JPU Nur Rachmansyah dan JPU Raden Wiwid menyeret Harizki Catur Novanto, S.H ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya di Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur pada Selasa, 31 Agustus 2021 untuk diadili dihadapan Majelis Hakim <br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Dalam persidangan yang berlangsung secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya (Selasa, 31 Agustus 2021) adalah pembacaan surat dakwaan oleh Tim JPU Kajari Surabaya terhadap Terdakwa Harizki Catur Novanto, S.H dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Hakim, S.H., M.H dengan dibantu 2 Hakim Ad Hock masing-masing sebagai anggota yaitu Poster Siturus, S.H., M.H dan Manambus Pasaribu, S.H., M.H serta Panitra Pengganti (PP) Sikan, S.Sos., S.H yang dihadiri Tim Penasehat Hukum (PH) Terdakwa, yaitu Sultan Akbar P. S.H., M.H., C.L.A dan Arif Wahyu Dwinata, S.H., M.H., Kes., C.L.A serta Lalu Abdi Mansyah, S.H dari Kantor S.A.Paalevi and Partners Law Firm. Sementara Terdakwa Harizki Catur Novanto, S.H mengkuti persidangan melalui Zoom dari Rutan (rumah tahanan negara) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Cabang Surabaya karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /><br />Dalam surat dakwaan JPU, Terdakwa Harizki Catur Novanto, S.H selaku pegawai Bank BRI Kantor Wilayah (Kanwil) Surabaya di Dakwa melakukan perbuatan Tindak Pidana Korupsi, yaitu “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara..” sebagaimana diatur dan diancam pidana (dalam Dakwaan Primair) yaitu Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<br /><br />Atau dakwaan Subsidair, yaitu “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara..” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<br /><br />Lebih lanjut JPU menjelaskan dalam dakwaannya, yaitu bahwa terdakwa Harizki Catur Novanto, S.H., selaku pegawai PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan Surat Keputusan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Divisi Kebijakan dan Pengembangan SDM Nokep : 357-KPS/PKR/10/2014 tanggal 22 Oktober 2014 Tentang Pengangkatan Pekerja Tetap Divisi Kebijakan Dan Pengembangan SDM PT. BRI (Persero) Tbk an. Harizki Catur Novanto, <br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjJNAvgQZpE4dUqaSt15VERJ2NIy6h40uknnllxhLBUxTfTenGs600JaAlNgEkFZU8I_WRo53_aNdEojuG4XYlGZgiO9iUKMUze9sMI-5T5IYTZhtTZwQJuZZ6xixhHWN5u-g8soz_64NY/s1334/IMG20210831141503.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjJNAvgQZpE4dUqaSt15VERJ2NIy6h40uknnllxhLBUxTfTenGs600JaAlNgEkFZU8I_WRo53_aNdEojuG4XYlGZgiO9iUKMUze9sMI-5T5IYTZhtTZwQJuZZ6xixhHWN5u-g8soz_64NY/w640-h288/IMG20210831141503.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Pada bulan Juli 2019 sampai dengan Juni 2021 atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 bertempat di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Wilayah (Kanwil) Surabaya, Jl. Basuki Rahmat No. 122-138 Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berdasarkan Ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang RI   Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya secara melawan hukum, yaitu :<br /><br />Bahwa pada periode bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Juni 2021 terdakwa Harizki Catur Novanto, S.H., melakukan 653 (enam ratus lima puluh tiga) kali perjalanan dinas jabatan fiktif dengan cara :<br /><br />1. Melakukan input data perjalanan dinas jabatan fiktif melalui BRISTARS pada aplikasi Perjalanan Dinas Versi 2.0.<br /><br />2. Tanpa sepengetahuan dan seijin pemimpin menggunakan akun dan password milik : Chindy Vaniie Arie selaku Kepala Bagian Retail Payment and Card PT. BRI (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Surabaya, Andjar Gladianto selaku Kepala Bagian Operasional Jaringan dan Layanan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Wilayah Surabaya, Deral Morest selaku Kepala Bagian Dana dan Jasa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Wilayah Surabaya untuk memberikan persetujuan/approval, memberikan konfirmasi kedatangan maupun kepulangan atas input data perjalanan dinas jabatan fiktif tersebut.<br /><br />Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa Harizki Catur Novanto, S.H., melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam :  <br /><br />1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Perbankan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.<br /><br />2. Surat Keputusan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Pusat Nomor : S.97-DIR/KPS/08/2014 tanggal 1 Agustus 2014 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Di Dalam Negeri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.<br /><br />3. Surat Kepala Divisi Operasional SDM PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Nomor : B.460.e-OPS/SIM/06/2016 tanggal 09 Juni 2016 perihal Implementasi Aplikasi Perjalanan Dinas versi 2.0, dijelaskan mengenai prosedur operasional dan petunjuk penggunaan aplikasi perjalanan dinas versi 2.0, prosedur penerbitan dan penggunaan Surat Perjalanan Dinas Jabatan.<br /><br />Bahwa setelah uang perjalanan dinas jabatan fiktif tersebut terbayarkan dan masuk ke rekening gaji (payroll) terdakwa Harizki Catur Novanto, S.H., yaitu : rekening BRI nomor rekening 020601070271506, uang tersebut digunakan oleh terdakwa Harizki Catur Novanto, S.H., untuk kepentingan pribadinya. Bahwa perbuatan terdakwa Harizki Catur Novanto, S.H., telah memperkaya diri sendiri atau orang lain <br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEid6akQV_knJVveSMo5VZwz9HFtYGX1WBymh8T5YwtLQI_lwviTs5XrInxNo5ZJgpitkwwJRQTTKUgJYwvQ-FuMgzU0ctKKnDVh3itN73JF8CKaTqNMm1zSvBNv678bSPoDb-3ae-iOAMQ/s1334/IMG20210831141950.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEid6akQV_knJVveSMo5VZwz9HFtYGX1WBymh8T5YwtLQI_lwviTs5XrInxNo5ZJgpitkwwJRQTTKUgJYwvQ-FuMgzU0ctKKnDVh3itN73JF8CKaTqNMm1zSvBNv678bSPoDb-3ae-iOAMQ/w640-h288/IMG20210831141950.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Atau suatu korporasi yaitu memperkaya diri terdakwa Harizki Catur Novanto, S.H., yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian Negara cq. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., sebesar Rp. 4.196.964.667,- (empat milyar seratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus enam puluh empat ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah). Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa Harizki Catur Novanto, S.H., dengan cara-cara sebagai berikut : <br /><br />Bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. kepemilikan sahamnya sebagian besar dimiliki oleh Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Tambahan Berita Negara RI Nomor: 22 tanggal 16 Maret tahun 2007.  Pengumuman dalam Berita Negara RI sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dan tentang Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. disingkat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nomor: W7-HT.01.04-612, pada BAB Modal Pasal 4 Angka 2 huruf b, terlihat bahwa Negara Republik Indonesia memiliki saham sebesar 56.75% dari jumlah nilai seluruh saham PT. Bank BRI (Persero) Tbk.<br /><br />Bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah (Kanwil) Surabaya adalah salah satu kantor wilayah dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.<br /> <br />Bahwa terdakwa Harizki Catur Novanto, S.H., selaku pegawai PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan Surat Keputusan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Divisi Kebijakan dan Pengembangan SDM Nokep : 357-KPS/PKR/10/2014 tanggal 22 Oktober 2014 Tentang Pengangkatan Pekerja Tetap Divisi Kebijakan Dan Pengembangan SDM PT. BRI (Persero) Tbk an. Harizki Catur Novanto. Bahwa terdakwa Harizki Catur Novanto, S.H., pada periode Mei 2019 sampai dengan Juni 2021 ditempatkan di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Surabaya sebagaimana :<br /><br />1. Surat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Divisi Kebijakan Dan Pengembangan Human Capital Nomor : R.2707.e-KHC/PKR/05/2019 tanggal 06 Mei 2019 perihal Rotasi Pekerja Kanwil BRI Surabaya an. Harizki Catur Novanto sebagai Junior Staff 2 Bagian Operasional, Jaringan, Layanan Dan Performance Management Kanwil BRI Surabaya.<br /><br />2. Surat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Surabaya Nomor : R.1242.e-KW-IX/HCP/11/2019 tanggal 12 November 2019 perihal Penugasan Pekerja Kanwil BRI Surabaya an. Harizki Catur Novanto sebagai Junior Staff 2 Fungsi Regional Corporate Development Bagian OJL Dan PM Kanwil BRI Surabaya.<br /><br />3. Surat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Surabaya Nomor : R.315.e-KW-IX/HCP/02/2020 tanggal 19 Februari 2020 perihal Penugasan Pekerja Kanwil BRI Surabaya an. Harizki Catur Novanto sebagai Junior Staff 2 Bagian Retail, Payment and Card Kanwil BRI Surabaya.<br /><br />4. Surat Keputusan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Surabaya Nokep : 025-KW-IX/HCP/01/2021 tanggal 14 Januari 2021 tentang Rotasi Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Surabaya an. Harizki Catur Novanto sebagai Junior Staff 2 Bagian Retail, Payment and Card Kanwil BRI Surabaya.<br /><br />Bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., memiliki sistem BRISTARS yaitu sistem yang dapat diakses oleh pegawai PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dimana didalam sistem tersebut terdapat beberapa menu  layanan internal, salah satunya adalah aplikasi Perjalanan Dinas versi 2.0 yaitu aplikasi yang digunakan untuk melakukan perjalanan dinas jabatan/dinas pendidikan yang terdiri dari beberapa fungsi, yaitu : 1. Pengajuan perjalanan dinas ; 2. Perhitungan lumpsum perjalanan dinas ; 3. Approval perjalanan dinas ; 4. Pembayaran lumpsum perjalanan dinas ; 5. Pelaporan perjalanan dinas<br /></div><div style="text-align: left;"><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiz7Jm6GyrYO3_I8k1b_0hJyClaQuirV6iMozXn4QZ8zuRNNAAjpbwiIrev1sEYMeCQbeermZ1K9dq78LHVxIevdcJeKwu3X16qRyCIB8scAezPaFdbo91GORbZv5_S1aH3syweCm-zd38/s1330/IMG20210831141344.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1330" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiz7Jm6GyrYO3_I8k1b_0hJyClaQuirV6iMozXn4QZ8zuRNNAAjpbwiIrev1sEYMeCQbeermZ1K9dq78LHVxIevdcJeKwu3X16qRyCIB8scAezPaFdbo91GORbZv5_S1aH3syweCm-zd38/w640-h288/IMG20210831141344.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa terdakwa Harizki Catur Novanto, S.H., selaku pegawai PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., mendapatkan fasilitas perjalanan dinas jabatan, yaitu  perjalanan di dalam negeri yang dilakukan oleh pekerja dalam melaksanakan suatu tugas tertentu untuk kepentingan perusahaan dari satu kota/unit kerja perusahaan ke kota/unit kerja lain perusahaan atau ke suatu tempat atas dasar surat penugasan dan atau surat perintah jalan dari pejabat yang berwenang. <br /><br />Mekanisme terkait perjalanan dinas jabatan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk diatur dalam Surat Keputusan Nomor : S.97-DIR/KPS/08/2014 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Pusat tentang Perjalanan Dinas Jabatan Di Dalam Negeri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Surat Kepala Divisi Operasional SDM PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Nomor : B.460.e-OPS/SIM/06/2016 tanggal 09 Juni 2016 perihal Implementasi Aplikasi Perjalanan Dinas versi 2.0, yaitu :<br /><br />1. Pekerja mengajukan perjalanan dinas melalui Aplikasi Perjalanan Dinas versi 2.0.<br />2. Pekerja melakukan pengisian/input data perjalanan dinas. Data yang diinput meliputi kota keberangkatan dan kota tujuan, tanggal keberangkatan dan tanggal kepulangan, jenis trasnportasi (ditentukan oleh Aplikasi berdasarkan pilihan kota perjalanan dinas).<br />3. Pekerja mengajukan perjalanan dinas ke atasan/pimpinan unit kerja.<br />4. Pemimpin unit kerja melakukan approval, apabila tidak disetujui maka pekerja menginput lagi data-data dari awal.<br />5. Aplikasi melakukan pembayaran lumpsum perjalanan dinas pekerja (masuk ke delam rekening gaj/payroll pekerja).<br />6. Unit kerja tujuan perjalanan melakukan konfirmasi kedatangan pekerja.<br />7. Pemimpin unit kerja pekerja melakukan konfirmasi kepulangan pekerja.<br />8. Monitoring dan pelaporan hasil pembayaran lumpsum perjalanan dinas oleh fungsi SDM.<br /><br />Bahwa pada periode bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Juni 2021 terdakwa Harizki Catur Novanto, S.H., melakukan 658 (enam ratus lima puluh delapan) perjalanan dinas jabatan, dengan perincian :<br /><br />1. Perjalanan Dinas Jabatan fiktif sebanyak 653 (enam ratus lima puluh tiga) kali perjalanan.<br />2. Perjalanan Dinas Jabatan yang benar-benar dilaksanakan ada 3 (tiga) kali yaitu 1 (satu) kali ke Bali, 1 (satu) kali ke Jakarta dan 1 (satu) kali ke Pandaan.<br />3. Pengajuan Perjalanan Dinas Jabatan yang unsuccessfull (transaksi gagal) sebanyak 2 (dua) kali.<br /><br />Bahwa terdakwa Harizki Catur Novanto, S.H., melakukan 653 kali perjalanan dinas jabatan fiktif dengan cara :<br />1. Melakukan input data perjalanan dinas jabatan fiktif melalui BRISTARS pada aplikasi Perjalanan Dinas Versi 2.0.<br />2. Tanpa sepengetahuan dan seijin pemimpin menggunakan akun dan password milik Chindy Vaniie Arie selaku Kepala Bagian Retail Payment and Card PT. BRI (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Surabaya, Andjar Gladianto selaku Kepala Bagian Operasional Jaringan dan Layanan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Wilayah Surabaya, Deral Morest selaku Kepala Bagian Dana dan Jasa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Wilayah Surabaya untuk memberikan persetujuan/approval, memberikan konfirmasi kedatangan maupun kepulangan atas input data perjalanan dinas jabatan fiktif tersebut.<br /><br />Bahwa 653 perjalanan dinas jabatan fiktif yang dilakukan oleh terdakwa Harizki Catur Novanto, S.H., adalah sebagai berikut :<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3zEL4nYNOXWQLJwalo14TNuUcqpwvziKs854AFdxxGKDg94I1bJ8r0jKupOnRUalKI6b9UlRRHTeU110kMK-vfKLN3b1vTzUxJ_elzsWSXFvuPNa-2JiVX8Zq0rf24ZsNUTqugUqzdwE/s2048/BRI.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1201" data-original-width="2048" height="376" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3zEL4nYNOXWQLJwalo14TNuUcqpwvziKs854AFdxxGKDg94I1bJ8r0jKupOnRUalKI6b9UlRRHTeU110kMK-vfKLN3b1vTzUxJ_elzsWSXFvuPNa-2JiVX8Zq0rf24ZsNUTqugUqzdwE/w640-h376/BRI.jpg" width="640" /></a></div>Setelah uang biaya perjalanan dinas jabatan fiktif tersebut terbayarkan dan masuk ke rekening gaji (payroll) terdakwa Harizki Catur Novanto, S.H., yaitu rekening BRI nomor rekening 020601070271506, dengan total sebesar Rp4.196.964.667 (empat milyar seratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus enam puluh empat ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) uang biaya perjalanan dinas fiktif tersebut kemudian digunakan oleh terdakwa Harizki Catur Novanto, S.H., untuk kepentingan pribadinya. <br /><br />Perbuatan yang dilakukan terdakwa Harizki Catur Novanto, S.H., melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam :  <br />1.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Perbankan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.<br /><br />Pasal 49 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa ”Anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank”.<br /><br />2. Surat Keputusan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Pusat Nomor : S.97-DIR/KPS/08/2014 tanggal 1 Agustus 2014 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Di Dalam Negeri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.<br /><br />3. Surat Kepala Divisi Operasional SDM PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Nomor : B.460.e-OPS/SIM/06/2016 tanggal 09 Juni 2016 perihal Implementasi Aplikasi Perjalanan Dinas versi 2.0.<br /><br />Perbuatan terdakwa Harizki Catur Novanto, S.H., telah memperkaya diri terdakwa Harizki Catur Novanto, S.H., yang mengakibatkan kerugian keuangan negara cq. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., sebesar Rp4.196.964.667 (empat milyar seratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus enam puluh empat ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah). <br /><br />Bahwa terdakwa Harizki Catur Novanto, S.H., pada tahap penyidikan telah melakukan pengembalian uang  sebesar Rp891.500.000 (delapan ratus sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pada tahap penuntutan sebesar Rp75.074.000 (tujuh puluh lima juta tujuh puluh empat ribu rupiah).<br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Perbuatan terdakwa Harizki Catur Novanto, S.H., sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Jnt)<br /></div></div>

News Tipikor Harizki Catur Novanto, Pegawai BRI Kanwil Surabaya Diadili Karena Dugaan Korupsi Rp4 M Lebih

    BERITA KORUPSI .CO – Aneh tapi nyata. Kalimat inilah yang sepertinya terjadi dalam kasus dugaan Tindak Pidaan Korupsi dana Perjalanan Di...

»

JPU KPK Hadirkan 2 Saksi Dalam Perkara Korupsi dan TPPU Terdakwa Gusmin Tuarita Selaku Kakanwil BPN Kalbar/Kakanwil BPN Jatim

<div style="text-align: justify;"><i><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">"Kalau pihak lain yang turut menikmati uang korupsi dan pihak pemberi uang suap dianggap tidak bersalah, mengapa Pasal yang dalam Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 55 ayat (1) KUHP tidak dihapus saja?"  </span></span></i></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><i><span style="color: red;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirn8GT9vZVb97PnPogIbRRBjDCSvREoRgf96F_GOq7foz58aTjYkNxjovHHaj0cZzZVCC0c6OBrZivVlEAl6rat3ABVuC0TghJmXbZOCwyMEIX1YONxnoPfRwQFuzN_njskHfOrNcuaec/s1334/IMG20210831105336.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirn8GT9vZVb97PnPogIbRRBjDCSvREoRgf96F_GOq7foz58aTjYkNxjovHHaj0cZzZVCC0c6OBrZivVlEAl6rat3ABVuC0TghJmXbZOCwyMEIX1YONxnoPfRwQFuzN_njskHfOrNcuaec/w640-h288/IMG20210831105336.jpg" width="640" /></a></div></span></i><span style="color: red;"><span style="color: black;"><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Mulai terungkap adanya keterlibataan pihak lain dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi penerimaan hadiah berupa uang sebesar Rp38 miliar lebih dan TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) seniai Rp19 miliar terkait pemberian ijin Hak Guna Usaha (HGU) sejak tahun 2012 hingga 2017 yang menyeret 2 Terdakwa, yaitu Gusmin Tuarita selaku Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kakanwil BPN) Provinsi Kalimantan Barat  tahun 2012 – 2016, kemudian pada tahun 2016 – 2018 menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur dan Siswidodo, selaku Kepala Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah (Kabid HTPT) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN)  Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) yang juga mantan Kabid HHP (Hubungan Hukum Pertanahan) Kanwil BPN Jawa Timur (Jatim)<br /><br />Dalam perkara ini, Terdakwa Gusmin Tuarita diduga menerima uang sejumlah Rp18.893.739.178 dari 175 pengusaha selaaku pemohon HGU, dan dari uang Rp18.893.739.178 ini, dan sebahagian atau sebesar Rp4.640.000.000 diperguanakan untuk menumpuk harta kekayaan. Sehingga Terdakwa dijerat pasal 12 huruf B Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pasal 3 Undang-Undang TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang)<br /><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjoHhrdU_yzlTyGWO5etdWOhhihwCMU5kihPQUOK25qsnIh4-dTAg_Wpsq6uvUV94SiNdcbj7hLJZ6fM9A0esdLuzdX5C8y1td0vuqwNFiCCECXTOavJ-FVSWBkbXbkdFMujfYJnfaGGEI/s640/IMG20210818120401+++Terdakwa+Gusmin+Tuarita+%2528kanan%2529+didampingi+Penasehat+Humnya+di+Rutan+Kejati+Cabang+Kelas+I+Surabaya.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjoHhrdU_yzlTyGWO5etdWOhhihwCMU5kihPQUOK25qsnIh4-dTAg_Wpsq6uvUV94SiNdcbj7hLJZ6fM9A0esdLuzdX5C8y1td0vuqwNFiCCECXTOavJ-FVSWBkbXbkdFMujfYJnfaGGEI/w640-h288/IMG20210818120401+++Terdakwa+Gusmin+Tuarita+%2528kanan%2529+didampingi+Penasehat+Humnya+di+Rutan+Kejati+Cabang+Kelas+I+Surabaya.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Terdakwa Gusmin Tuarita (kanan) didampingi Penasehat Humnya di Rutan Kejati Cabang Kelas I Surabaya</span></span></td></tr></tbody></table>Sedangkan Terdakwa Siswidodo yang jabatannya dibahwa namun pendapatannya diatas yaitu sebesar Rp19.112.373.968, dan sebahagian atau sebesar Rp15.835.656.183 juga dipergunakan untuk menumpuk harat kekayaan. Sehingga Terdakwa di jerat Pasal 12 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pasal 3 Undang-Undang TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang)<br /><br />Terungkapnya keterlibatan pihak lain dalam perkara ini adalah dari keterangan saksi yaitu Yeni Kurniati pegawi Kanwil BPN Kalimantan Barat dibagian Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah (Kabid HTPT) dan Dedy suami Yeni Kurniati seorang pengusaha di Kaalimantan Barat   </span></span></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="color: red;"><span style="color: black;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg2HAk0DMeoggtdEgRlLbFJ-kqMeuhyphenhyphenkybNyoBcy8f7c8kjylcGSyCZLfViEGk53861SLGPjYCcguG1VwC8V6_lTfRe51EHiYtRBcF5DIHT9W9lDEauws1Lx9UH2Ehv3nXKEVy715QpKMs/s270/IMG20210818124753++Terdakwa+Siswidodo+di+Rutan+Polda+Jatim.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="228" data-original-width="270" height="540" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg2HAk0DMeoggtdEgRlLbFJ-kqMeuhyphenhyphenkybNyoBcy8f7c8kjylcGSyCZLfViEGk53861SLGPjYCcguG1VwC8V6_lTfRe51EHiYtRBcF5DIHT9W9lDEauws1Lx9UH2Ehv3nXKEVy715QpKMs/w640-h540/IMG20210818124753++Terdakwa+Siswidodo+di+Rutan+Polda+Jatim.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Terdakwa Siswidodo dari Rutan Polda Jatim</span></span><br /></td></tr></tbody></table>Kedua saksi suami istri ini dihadirkan Tim JPU KPK (Selasa, 31 Agustus 2021) untuk didengar keterangannya dihadapan Majelis Hakim dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dalam Perkaran Tindak Pidana Korupsi pemberian ijin Hak Guna Usaha (HGU) oleh BPN Provinsi Kalimantan Barat kepada pengusaha di Kalimantan Barat sejak tahun 2012 hingga 2017 dengan terdakwa Gusmin Tuarita selaku Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kakanwil BPN) Provinsi Kalimantan Barat tahun 2012 – 2016, kemudian pada tahun 2016 – 2018 menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur dan Siswidodo, selaku Kepala Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah (Kabid HTPT) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN)  Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) yang juga mantan Kabid HHP (Hubungan Hukum Pertanahan) Kanwil BPN Jawa Timur (Jatim)<br /><br />Persidangan yang berlangsung secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya (Selasa, 31 Agustus 2021) diketuai Majelis Hakim DR. Johanis Hehamony, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim Ad Hock masing-masing sebagai anggota yaitu DR. Emma Ellyani, SH., MG dan Abdul Gani, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Wahyu Wibawati, SH dengan dihadiri Tim Penasehat Hukum Terdakwa. Sementara Terdakwa Gusmin Tuarita mengkuti persidangan dari Rutan Kejati Jatim Cabang Surabaya, sedangkan Terdakwa Siswidodo dari Rutan Polda Jatim melalui Zoom karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /><br />Kepada Majelis Hakim, saksi Yeni Kurniati mengakui bahwa dirinya menerima sejumlah uang antara 20 hingga ratusan juta rupiah dari Siswidodo. Saksi mengakui bahwa dirinya sebagai Sekretaris Panitia B sekaligus sebagai anggota. Dan uang yang diterima Terdakwa maupun saksi adalah sebagai fee sebesar 10 persen dari para pengusaha yang mengurus ijin HGU ke Kantor Wilayah BPN Kalimantan Barat  <br /></span></span></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="color: red;"><span style="color: black;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhZDcvx_1TtlVEMfRVSukBjTeM2tQdGBDpElvBPdlHOE2_Vg78gvrGfuQLm9Akt3DTvN94bhIlr8mjkFtyMAPhHeNcFUVqBdtKHvp4ujCXQZzXqJRMLSaITCwaEstjr96hbDZeuna34b34/s1334/IMG20210831120847.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhZDcvx_1TtlVEMfRVSukBjTeM2tQdGBDpElvBPdlHOE2_Vg78gvrGfuQLm9Akt3DTvN94bhIlr8mjkFtyMAPhHeNcFUVqBdtKHvp4ujCXQZzXqJRMLSaITCwaEstjr96hbDZeuna34b34/w640-h288/IMG20210831120847.jpg" width="640" /></a></div>“Ketua Paanitia B Pak Gusmin, Pak Sis anggota, saya Sekretaris sekaligus sebagai anggota,” kata saksi<br /><br />“Saya terima ari Pak Sis (Terdakwa Siswidodo),” jawab saksi lebih lanjut atas pertanyaan JPU KPK. <br /><br />Tapi saat ditanya jumlahnya, saksi sempat ‘pura-pura pikun’ dan tak ingat berapa jumlah uang yang diterimanya. Saksi hanya mengatakan antara 20 hingga 60 juta. Namun saat JPU KPK membacakan isi BAPnya, ternyata uang yang diteriam wanita ini adalah sebesar 200 juta rupiah. Dan saksipun ‘tiba-tiba bisu’<br /><br />Selain menekmati uang, ternyata saksi ini juga mengakui bahwa dirinyalah yang diminta Terdakwa Siswidodo untuk mengelola atau menyimpan uang berjumlah ratusan juta rupiah  dari para pengusaha sebagai fee ataas penguruasan ijin HGU dan uang tersebut dimasukan ke rekeningnya dan ada juga disimpan di Bank dengaan cara membuka rekening baru<br /><br />“Saya diminta untuk menyimpan, inisiatif saya karena saya diminta menyimpan,” jawab saksi kepada Majelis Hakim<br /><br />Saat JPU KPK menanyakan kemana saja uang itu dipergunakan, saksi menjelaksan bahwaa uang dari para pengusaha itu diperguanakan untuk biaya umroh, jalan-jalan ke Surabaya dan Lombok<br /><br />“Yang umoroh, saya, Pak Sis (Terdakwa Siswidodo), Iin, Sigit Ariwibowo, Bambang, Solin, Ria,” jawab saksi<br /><br />Saat JPU KPK menanyakan terkait biaya akomndasi, konsumsi dan transportasi perjalanan saat melakukan survei lokasi tanah di Provinsi Kalimantan Barat, saksi mengatakan tidak menerima uang melainkan fasilitas<br /><br />“Tidak menerima uang. Kalau penginapan di Hotel atau lain sudah disediakan. Tiket disediakan,” jawab saksi<br /><br />Sementara keterangan Dedy selaku suami Yeni Kurniati mengakui, bahwa dirinya diminta Yeni untuk Jaja, kakaknya Yeni<br /><br />“Diminta tolong sama istri untuk menyetorkan uang ke M. Jaja. Kadang uang kontan. Kadang pake uang saya  sendiri. Saya tidak tau darimana uang itu,” kata saksi Dedy<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhVI0h3nh0mX7mmY2u78yn_xoLez6METICIgIMqz1vEu-pIwFf7T_MUe2rZGEMME3CuByDskwlopo6oDyM0qmZ3HT9DdLfzuNbb8oSRqskzii6A5dG5U7KLN4no6Wa60eGxwhF8Q50ElDo/s1334/IMG20210831121037.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhVI0h3nh0mX7mmY2u78yn_xoLez6METICIgIMqz1vEu-pIwFf7T_MUe2rZGEMME3CuByDskwlopo6oDyM0qmZ3HT9DdLfzuNbb8oSRqskzii6A5dG5U7KLN4no6Wa60eGxwhF8Q50ElDo/w640-h288/IMG20210831121037.jpg" width="640" /></a></div>Dari pengakuan saksi Yeni Kurniati dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim terkait penerimaan uang dan mengelola ratusan juta “haram” tersebut, mengundang pertaanyaan. Apakah ketelibatan Yeni Kuriawan menikmati ratusan juta uang “haram” itu diangap sah menuut hukum sementara Gusmin dan Siswidodo diadili karena menerima uang???<br /><br />Lalu bagaimana para pengusaha selaku pemohon ijin HGU yang memberikan sejumlah uang kepada Kedua Tedakwa, dan penerimaan itu dianggap salah menurut hukum atau Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun Uandang-Undang Tentang Pengawai Negeri Spil ?<br /><br />Kalau yang menerima dianggap salah sesuai dengan Pasal 12 huruf b, huruf B, pasal 5 ayat (2) dan Pasal 11 Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan kemudian diadil. Lalu bagaimana dengan pihak lain yang terlibat yang turut kejipratan duit “haram” itu yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP<br /><br />Lalu bagaimana pula dengan pihak pemberi sebagaiaman diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) atau Pasal 13 Uandang-Undang yang sama Junckto Pasal 55 ayat (1) KUHP? Kalau pemberi suap atau hadih kepada pejabat agar urusannya ‘lancar jaya’ dianggap tidak bersalah berdasarkan hukum, mengapa Pasal yang tercantum dalam Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak dihapus saja????. (Jnt)<br /></span></span></span></div>

News Tipikor JPU KPK Hadirkan 2 Saksi Dalam Perkara Korupsi dan TPPU Terdakwa Gusmin Tuarita Selaku Kakanwil BPN Kalbar/Kakanwil BPN Jatim

"Kalau pihak lain yang turut menikmati uang korupsi dan pihak pemberi uang suap dianggap tidak bersalah, mengapa Pasal yang dalam Undan...

»

Edi Haryanto, S.H., M.H., C.I.L., C.Me, PH Terdakwa Korupsi “Sapi” Rp217 Juta Mengungkap Keterlibatan Pihak Lain

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiqEPpSkRjUcHF6Ko0w1WCtC3Yy7QXgLZWq-FtwroVksLBATxZ1VImj6f_gmVwoFLnwMnY347oYs3SUaF4hdE5YcvUnJfYuKzvc2Qod93cvZp_7rSMRQEtm1y14ltUpdZv6aBkxEwZJhNc/s640/IMG20210824131418.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="278" data-original-width="640" height="278" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiqEPpSkRjUcHF6Ko0w1WCtC3Yy7QXgLZWq-FtwroVksLBATxZ1VImj6f_gmVwoFLnwMnY347oYs3SUaF4hdE5YcvUnJfYuKzvc2Qod93cvZp_7rSMRQEtm1y14ltUpdZv6aBkxEwZJhNc/w640-h278/IMG20210824131418.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Edi Haryanto, S.H., M.H., C.I.L., C.Me mengungkap adanya keterlibatan pihak lain dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Penguatan Ekonomi Pedesaan dari Direktorat Jenderal Peternakan Kementerian Pertanian RI tahun 2009 untuk Kelompok Petani Ternak Singgih Agung Ds. Masaran, Kec. Munjungan, Kab. Trenggalek dialokasikan senilai Rp338.700.000 yang merugikan keuangan negara sebesaar Rp257.000.000 berdasarkan hasil Penghitungan Inspektorat Kabupaten trenggalek yang menyeret Fatah Ismanu Bin Kusnan selaku Ketua Kelompok Petani Singgih Agung Desa Masaran, Kec. Munjungan Kab. Trenggalek sebagai Terdakwa<br /><br />Tidak hanya itu. Edi Haryanto, S.H., M.H., C.I.L., C.Me juga mengunkap bahwa uang sebesar Rp40 juta yang yang dianggap sebagai pengembalian dari Terdakwa, bukan dari Terdakwa melainkan pihak lain.<br /><br />Lalu siapa ? Apa hubungannya antara perkara ini dengan pihak yang mengembalikan uang sebesar Rp40 juta tersebut kalau bukan dari Terdakwa sendiri?<br /><br />Sementara dakam dakwaan JPU dijelaskan, bahwa yang menjual sapi-sapi bukan hanya terdakwaa melaainkan para penggaduh (anggota kelompok). Mengapa para penggaduh (anggota kelompok) tidak ikut terseret kerena turut menjual sapi-sapi tersebut?. Adakah kaitannya pengembalian uang sebesar Rp40 juta dengan para penggaduh (anggota kelompok)  yang menjual sapi?<br /><br />Dalam perkara ini, Fatah Ismanu Bin Kusnan selaku Ketua Kelompok Petani Singgih Agung Desa Masaran, Kec. Munjungan Kab. Trenggalek dituntut pidana penjara selama 5 (lima) tahun denda sebesar Rp200 juta subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dan membayar uang penggaanti sejumlah Rp217 juta akumulasi dari total kerugian negara senilai Rp257 juta (dikurangi titian Rp40 juta dari Danu Pratama pada tanggal 23 Agustus 2020 kepada JPU) dengan subsidair pidana penjara selama 2 (dua) tahun<br /><br />Menurut JPU, bahwa perbuatan Terdakwa Fatah Ismanu Bin Kusnan selaku Ketua Kelompok Petani Singgih Agung Desa Masaran, Kec. Munjungan Kab. Trenggalek dalam pelaksanaan program Dana Bantuan Penguatan Ekonomi Pedesaan dari Direktorat Jenderal Peternakan Kementerian Pertanian RI tahun 2009 untuk Kelompok Petani Ternak Singgih Agung Ds. Masaran, Kec. Munjungan, Kab. Trenggalek yang mengalokasikan anggaran sebesar  Rp338.700.000 sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhv-3zzuy0aCIijSK99RGp694PEXMMOREYLShJB_SWmUy5xPqMRghcx9bK6Y0xXQKiUP2Y4uPpJexnXSwcVIBDZT9t75UuYanwqBGFW9IBu0c4ritNzJ8Abr5XC-1Zy1rHEaDx0l4KeKgk/s640/IMG20210824130658.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="285" data-original-width="640" height="286" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhv-3zzuy0aCIijSK99RGp694PEXMMOREYLShJB_SWmUy5xPqMRghcx9bK6Y0xXQKiUP2Y4uPpJexnXSwcVIBDZT9t75UuYanwqBGFW9IBu0c4ritNzJ8Abr5XC-1Zy1rHEaDx0l4KeKgk/w640-h286/IMG20210824130658.jpg" width="640" /></a></div>Adanya keterlibatan pihak lain dalam perkara ini, disampaikan Edi Haryanto, S.H., M.H., C.I.L., C.Me sebagai Penasehat Hukum Terdakwa Fatah Ismanu Bin Kusnan dalam persidangan yang berlangsung di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya (Selasa, 31 Agustus 2021), dengan agenda Pledoi atau Pembelaan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Tongani, SH., MH dengan di bantu 2 Hakim Ad Hock masing-masing sebagai anggota yaitu Poster Sitorus, SH., MH dan Manambus Pasaribu, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Sikan Agusta, SH yang dihadiri JPU Rendy Bahar Putra, SH dari Kejari Kabupaten Trenggalek. Sementara Terdakwa Fatah Ismanu Bin Kusnan mengikuti persidangan melalui Zoom dari Rutan (rumah tahanan negera) Kabupaten Trenggalek karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /><br />Dihadapan Majelis Hakim, Edi Haryanto, S.H., M.H., C.I.L., C.Me selaku PH Terdakwa menyampaikan, peristiwa dan menyebabkan terjadinya Dana Bantuan kepada Terdakwa adalah: Proyek dari Kementrian Pertanian melalui Dirjen Peternakan dalam Program sarjana Membangun Desa Tahun 2009<br /><br />“Dari pemerintah pusat sampai dengan tingkat Provinsi Jawa Timur serta tingkat Kabupaten Trenggalek, seharusnya aktif di dalam melaksanakan pengawasan dan pedampingan program tersebut. Akan tetapi yang terjadi di lapangan sebaliknya. Bahkan ketika baru melewati 3 bulan waktu berjalan, sudah tidak sesuai aturan, namun dari pihak pihak yang bertanggungjawab tidak ada sedikitpun kepedulian terhadap program tersebut,” ucap Edy dalam Pledoinya.<br /> <br /></div><div style="text-align: justify;">Lebih lanjut Edi Haryanto, S.H., M.H., C.I.L., C.Me menyampaikan, bahwa saksi Muh. Martadjuddin, S.Pt sebagai Sarjana yang ditunjuk dalam Program Membangun Desa (SMD) adalah Pihak yang paling bertanggungjawab atas Perkara ini, namun di persidangan hanya dijadikan saksi<br /><br />“Saki Sutikno  sebagai Pihak yang membuat Pproposal adalah Pihak yang seharusnya ikut bertanggungjawab atas perkara ini, namun di persidangan hanya dijadikan saksi. Keterangan saksi-saksi seebagai warga masyarakat penerima Bantuan Sapi semua mengakui, akan tetapi sebagian besar tidak mampu untuk mengembalikan kerugian yang dimaksud,” ujarnya<br /><br />Edi Haryanto, S.H., M.H., C.I.L., C.Me juga membeberkan asal usul uang sebesar Rp40 juta yang dikatakan sebagai pengembalian dari keluarga Terdakwa, pada hal dari pihak lain.<br /><br />“Saat Jaksa Penuntut Umum membacakan Tuntutan, menyampaikan ada sejumlah uang sebesar Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah) yang dikatakan bahwa hal itu merupakan bentuk pengembalian dari keluarga Terdakwa. Yang terjadi sebenarnya adalah, bahwa uang tersebut milik dari 3 (tiga) orang saksi selaaku penerima Bantuan sapi, yaitu Nur Taman sebesar Rp10 juta, Solikin sejumlah Rp10 juta dan daro Miswanto Rp20 juta,” beber Edi <br /><br />Diberitakan sebelumnya. Pada bulan Pebruari tahun 2009 bertempat di Desa Masaran Kec. Munjungan Kab. Trenggalek telah dibentuk Kelompok Petani Singgih Agung yang bergerak dalam bidang peternakan sapi dengan susunan pengurus sebagai berikut :<br /><br />1. Fatah Ismanu Ketua RT.17 RW.04 Desa Masaran ; 2. Sutikno Sekretaris RT.16 RW.04 Desa Masaran ; 3. Supiyatun Bendahara RT.08 RW.02 Desa Munjungan ; 4. Muh. Martajuddin Anggota RT.42 RW.09 Desa Tawing <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh30CQxX-yKDT5xMHGUwwtuAd0qZcKuU5z0L_udBLuxTS_poD1UpkJ4CesqQr0jHf-Z-Kp53nVC-eTPsqjEV4dhg0RrS90VQfUGPbZWt4BFpUH-MyubuOVxdu6Q2JFTxTtEB9PqrAAUAaw/s640/20210824130823.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh30CQxX-yKDT5xMHGUwwtuAd0qZcKuU5z0L_udBLuxTS_poD1UpkJ4CesqQr0jHf-Z-Kp53nVC-eTPsqjEV4dhg0RrS90VQfUGPbZWt4BFpUH-MyubuOVxdu6Q2JFTxTtEB9PqrAAUAaw/w640-h360/20210824130823.jpg" width="640" /></a></div>Kemudian ditunjuk Nuur sebagai SMD (Sarjana Membangun Desa); 5. Miswanto Anggota RT.16 RW.03 Desa Masaran ; 6. Kusnan Anggota RT.16 RW.03 Desa Masaran NN ; 7. Solikin Anggota RT.16 RW.04 Desa Munjungan ;  8. Tarum Setyawan Anggota RT.08 RW.02 Desa Munjungan Na ; 9. Siti Hadiah Anggota RT.17 RW.04 Desa Masaran ; 10. Fitri Emawati Anggota RT.16 RW.03 Desa Masaran ; 11. Siti Isminah Anggota RT.16 RW.03 Desa Masaran ; 12. Musyahri Anggota RT.16 RW.04 Desa Munjungan ; 13. Tsamrotul Laili Anggota RT.16 RW.04 Desa Munjungan ; 14. Sumino Anggota RT.04 RW.01 Desa Bendoroto ; 15. Rukani Anggota RT.21 RW.04 Desa Masaran ; 16. Juwami Anggota RT.18 RW.04 Desa Masaran Nan ; 17. Sudarmaji Anggota RT.27 RW.05 Desa Masaran Nan ; 18. Nur Tamam Anggota RT.20 RW.04 Desa Masaran ; 19. Moh. Soleh Anggota RT.18 RW.04 Desa Masaran ; 20. Sholihi Anggota RT.19 RW.04 Desa Masaran 21. Sunyoto Anggota RT.21 RW.04 Desa Masaran<br /> <br />Sekira bulan September 2009, kelompok petani ternak Singgih Agung mendapat pemberitahuan dari Dinas Peternakan Kab. Trenggalek tentang adanya program bantuan Sarjana Membangun Desa (SMD) dari Dirjen Peternakan Departemen Pertanian, dan Kelompok Petani Ternak Singgih Agung disarankan untuk mengajukan proposal Rencana Usaha Kelompok (RUK) dilampiri susunan anggota Kelompok dan mencari sarjana calon pendamping/Sarjana Membangun Desa (SMD). Bahwa proposal Rencana Usaha Kelompok (RUK) yang membuat adalah saksi SUTIKNO<br /><br />Berdasarkan musyawarah kelompok yang ditunjuk sebagai sarjana calon pendamping/SMD adalah saksi MUH MARTAJUDDIN NUUR, kemudian saksi MUH MARTAJUDDIN NUUR mengikuti serangkaian tes yang diselenggarakan Fakultas Peternakan atau Kedokteran Hewan/Fakultas yang membidangi jurusan Petemakan hewan yang ada di Kabupaten Kediri yaitu Universitas Islam Kadiri<br /><br />Dan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan Nomor : 07012/Kpts/KP.430/F/08/2009, tanggal 06 Agustus 2009 tentang Penetapan Nama Sarjana Membangun Desa (SMD) Desa, Kelompok dan lokasi Penerima Dana Penguatan Kelembagaan Ekonomi Pedesaan Melalui Bantuan Sosial SMD Direktorat Jenderal Peternakan Departemen Pertanian Tahun 2009, saksi MUH MARTAJUDDIN NUUR dinyatakan lulus dan ditunjuk sebagai Sarjana Membangun Desa untuk mendampingi kelompok petani ternak Singgih Agung Desa Masaran, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek,<br /><br />Untuk pengajuan Dana Penguatan Kelembagaan Ekonomi Pedesaan Melalui Bantuan Sosial SMD Direktorat Jenderal Peternakan Departemen Pertanian Tahun 2009, Kelompok Petani Ternak Singgih Agung membuat Rencana Usaha Kelompok (RUK) sebagai berikut :<br /><br />Bahwa RUK tersebut ditandatangi oleh saksi MUH MARTAJUDDIN NUUR selaku Sarjana Membangun Desa, terdakwa selaku Ketua Kelompok, Sutikno dan Supiyatun selaku anggota, mengetahui/menyetujui saksi BUDI SULISTYO, S.Pt. selaku Kasi Pengendalian Usaha dan Pemasaran Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek,<br /><br />Selanjutnya saksi MUH MARTAJUDDIN NUUR selaku sarjana pendamping/SMD dan terdakwa selaku Ketua Kelompok Petani Ternak Singgih Agung mendapatkan pengarahan dari Direktorat Budidaya Ternak Ruminansia di Surabaya dan dalam pengarahan tersebut saksi MUH MARTAJUDDIN NUUR selaku SMD bersama terdakwa dengan didampingi oleh petugas dari Dinas Peternakan Kab. Trenggalek menandatangani surat perjanjian guna kelengkapan Proposal Pengajuan Dana Penguatan Kelembagaan Ekonomi Pedesaan Melalui Bantuan Sosial SMD Direktorat Jenderal Peternakan Departemen Pertanian Tahun 2009  berupa :<br /><br />- Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 9 September 2009, Nomor : 522/HK.130/F3/09/2009 antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Budidaya Ternak Ruminansia dengan FATAH ISMANU selaku Ketua Kelompok Petani Ternak Singgih Agung Desa Masaran, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur:<br /><br />- Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 9 September 2009 , Nomor : 029/KPTSA/SMD/09/2009 antara FATAH ISMANU selaku Ketua Kelompok Petani Ternak Singgih Agung Ds. Masaran, Kec. Munjungan, Kab. Trenggalek dengan SMD (Sarjana Membangun Desa) MUH. MARTADJUDDIN NUUR<br /><br />Bahwa proposal Pengajuan Dana Penguatan Kelembagaan Ekonomi Pedesaan Melalui Bantuan Sosial SMD Direktorat Jenderal Peternakan Departemen Pertanian Tahun 2009 tersebut diajukan / ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Peternakan melalui Direktorat Budidaya Ternak Ruminansia dengan mengetahui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Budidaya Ternak Ruminansia yaitu Ir. FAUZI LUTHAN :</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj6Q1AT6s1Dgz23q9WTKb7b6_S5A5gMw0hnsdgvvJL4BKPLVI5XpjWxAs3Eh5HkoqORyXBhF1N5IUpPjLzzV2Ey2L0gqC-NLFnTvh_f-KBGFCBtmsc4r_DPlgU_Zd2BTdDMVMPeVl5BuXw/s638/IMG20210824130753.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="344" data-original-width="638" height="346" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj6Q1AT6s1Dgz23q9WTKb7b6_S5A5gMw0hnsdgvvJL4BKPLVI5XpjWxAs3Eh5HkoqORyXBhF1N5IUpPjLzzV2Ey2L0gqC-NLFnTvh_f-KBGFCBtmsc4r_DPlgU_Zd2BTdDMVMPeVl5BuXw/w640-h346/IMG20210824130753.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Bahwa Direktorat Jenderal Peternakan Kementerian Pertanian RI menetapkan Kelompok Petani Ternak Singgih Agung Penerima sebagai penerima Bantuan Penguatan Ekonomi Pedesaan Dari Direktorat Jenderal Peternakan Kementerian Pertanian RI tahun 2009, sebagaimana tercantum pada nomor urut 21 Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuan penguatan ekonomi pedesaan dari Direktorat Jenderal Peternakan untuk Propinsi Jawa Timur tahun 2009:</div><div style="text-align: justify;"><br />Bahwa pedoman Kelompok Petani Ternak Singgih Agung Ds. Masaran, Kec. Munjungan, Kab. Trenggalek untuk melaksanakan kegiatan Penguatan Kelembagaan Ekonomi Pedesaan melalui dana bantuan sosial Sarjana Membangun Desa (SMD) Direktorat Jenderai Peternakan Departemen Pertanian Tahun 2009, adalah :<br /><br />1. Pedoman Pelaksanaan Sarjana Membangun Desa (SMD) tahun 2009:<br />2. Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 9 September 2009 , Nomor 522/HK.130/F3/09/2009 antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Budidaya Ternak Ruminansia dengan Kelompok Petani Ternak Singgih Agung Ds. Masaran, Kec. Munjungan, Kab. Trenggalek Prov. Jawa Timur:<br /><br />3. Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 9 September 2009 , Nomor 029/KPTSA/SMD/09/2009 antara FATAH ISMANU selaku Ketua Kelompok Petani Ternak Singgih Agung Ds. Masaran, Kec. Munjungan, Kab. Trenggalek dengan SMD (Sarjana Membangun Desa) MUH. MARTADJUDDIN NUUR, S.Pt:<br /><br />Bahwa dana Bantuan Penguatan Ekonomi Pedesaan dari Direktorat Jenderal Peternakan Kementerian Pertanian RI tahun 2009 untuk Kelompok Petani Ternak Singgih Agung Ds. Masaran, Kec. Munjungan, Kab. Trenggalek dialokasikan senilai Rp338.700.000 (tiga ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) telah ditransfer atau dipindahbukukan dari rekening Nomor 0339-01-000789-30-8 Direktorat Jenderal Peternakan ke rekening Simpedes BRI Unit Munjungan Nomor Rekening : 6552-01-007495-53-2 atas nama Kelompok Peternak Singgih Agung pada tanggal 14 Oktober 2009.<br /><br />Bahwa terkait dana Bantuan Penguatan Ekonomi Pedesaan dari Direktorat Jenderal Peternakan Kementerian Pertanian RI tahun 2009 untuk Kelompok Petani Ternak Singgih Agung Ds. Masaran, Kec. Munjungan, Kab. Trenggalek bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan alokasi total yaitu 18.660.500.000 yang akan di distribusikan kepada 95 Kelompok<br /><br />Kelompok yang berada di Provinsi Jawa Timur dengan bukti :<br />a) Surat Perintah Membayar Nomor : 00644/238776/DJP/X/2009, tanggal 12 Oktober 2009.<br />b) Ringkasan Kontrak PPK/Penanggung Jawab yang ditandatangani oleh Ir. FAUZI LUTHAN.<br />c) Surat Perintah Pembayaran yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran yaitu Dr. Drh. Sjamsul Bahri, MS.<br />d) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran yaitu Dr. Drh. Sjamsul Bahri, MS.<br />e) Lampiran Daftar Kelompok Penerima dana Bantuan Penguatan Ekonomi Pedesaan dari Direktorat Jenderal Peternakan Kementerian Pertanian RI tahun 2009.<br /><br />Bahwa ketua kelompok Ternak Singgih Agung yaitu Terdakwa Bersama Muh. Martadjuddin Nuur, S.Pt selaku Sarjana Membangun Desa (SMD) menarik dana dari ATM:</div><div style="text-align: justify;"><br />Bahwa besaran nilai harga pembelian ternak sapi maupun asal usul ternak sapi serta untuk pembelian maupun pemenuhan bahan pendukung ternak sapi tersebut dilakukan terdakwa tanpa ada bukti pendukungnya dan pelaksanaannya tidak melalui hasil musyawarah kelompok beserta anggotanya:<br /><br />Kemudian tanpa melalui musyawarah pengurus beserta anggota kelompok , terdakwa selaku Ketua Kelompok Ternak Singgih Agung menentukan sendiri pemelihara (penggaduh) ternak sapi sejumlah 23 (dua puluh tiga) ekor tersebut<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhWZ6sG9XeTGtc0mUt22-xgyUwbyJQ9q_7wKGAhOonLTkKK9qfw3Ai0yyVKMBiH119BXyzrAsnZCJhEcMMv-7xmgMDM9Z_clHIT3Wxo_a3b1RHh0mFYYfzZ1Szw3I-mbUTO9w6FUeNDxts/s640/IMG20210824130709.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="315" data-original-width="640" height="316" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhWZ6sG9XeTGtc0mUt22-xgyUwbyJQ9q_7wKGAhOonLTkKK9qfw3Ai0yyVKMBiH119BXyzrAsnZCJhEcMMv-7xmgMDM9Z_clHIT3Wxo_a3b1RHh0mFYYfzZ1Szw3I-mbUTO9w6FUeNDxts/w640-h316/IMG20210824130709.jpg" width="640" /></a></div>Oleh karena FATAH ISMANU, SUTIKNO dan MISWANTO mendapatkan pembagian lebih satu ekor temak sapi menyebabkan beberapa orang anggota kelompok yang tidak mendapatkan pembagian sapi<br /></div><div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kemudian pada tahun 2011, terdakwa tanpa musyawarah dengan kelompok telah mendahului menjual ternak sapi yang dipeliharanya untuk selanjutnya penjualan ternak sapi tersebut diikuti oleh pengurus (sekretaris) dan para anggota kelompok lainnya.<br /><br />Sapi hasil bantuan Dana Penguatan Kelembagaan Ekonomi Pedesaan Melalui Bantuan Sosial SMD Direktorat Jenderal Peternakan Departemen Pertanian Tahun 2009 dalam modal awal sebanyak 23 (dua puluh tiga) ekor kemudian menjadi berkembang sebanyak 38 (tiga puluh delapan) ekor sapi<br /><br />Lalu 38 (tiga puluh delapan) ekor sapi tersebut sebanyak 1 (satu) ekor mengalami kematian (dipelihara peternak atas nama NURTAMAN), sebanyak 32 (tiga puluh dua) ekor dijual oleh para penggaduh/anggota kelompok sehingga sampai dengan tahun Maret 2020 hanya tersisa sebanyak 5 (lima) ekor sapi yaitu terdiri dari 2 (dua) ekor indukan sapi persilangan IB dan sebanyak 3 (tiga) ekor sapi hasil pengembangan ternak sapi<br /><br />Sisa Modal Awal s/d. Maret 2020 sebesar Rp24.000.000, atau hanya mencapai 0,08 persen dari Modal Awal Rp288.000.000 yang seharusnya sisa modal awal s/d Maret 2020 sebesar Rp230.400.000, atau 85 persen dari Modal Awal Rp288.000.000. Tabulasi sebagaimana tersebut diatas merupakan penghitungan Kerugian Negara dari Auditor Inspektorat Kabupaten Trenggalek.<br /><br />Selain melakukan penjualan sapi bantuan, terdakwa telah mengingkari kewajibannya kepada Tenaga Pendamping/SMD yaitu saksi MUH. MARTADJUDDIN NUUR, S.Pt. dengan tidak memberikan sebagian imbalan jasa/insentif dari biaya operasionalnya sebesar Rp.5.000.000  (lima juta rupiah) dari yang semestinya (sesuai RUK) sebesar Rp13.000.000 (delapan belas juta rupiah), dengan rincian : Pembayaran I Rp5.000.000, Pembayaran II Rp5.000.000, Pembayaran III Rp2.000.000 Pembayaran IV Rp1.000.000. Jumlah Rp13.000.000<br /><br />Bahwa terdakwa dalam pengelolaan Dana Penguatan Kelembagaan Ekonomi Pedesaan Melalui Bantuan Sosial SMD Direktorat Jenderal Peternakan Departemen Pertanian Tahun 2009, tidak berpedoman'tidak melaksanakan sesuai aturan yaitu :<br /><br />1. Tidak ber edoman! tidak melaksanakan Pedoman Pelaksanaan Sa “ana Memban: un Desa (SMD) tahun 2009, halaman 19 paragraf ke-3 yang berbunyi, “Untuk memperluas sasaran penerima , usaha budidaya temak harus dikembangkan secara berkelanjutan . Pengembangan usaha budidaya ternak tersebut diutamakan kepada anggota kelompok Sampai mencapai kapasitas optimal, baru kemudian dikembangkan ke kelompok lain yang ada di lokasi terdekat” dan Tidak berpedoman, tidak melaksanakan Surat Perjanjian Kerjasama tannggal 9 September 2009 Nomor : 522/HK.130/F3/09/2009 pasal 3 angka 7 berbunyi, “Dalam melaksanakan kegiatannya PIHAK KEDUA (FATAH ISMANU selaku Ketua Kelompok Petani Ternak Singgih Agung) berkewajiban mengembangkan modal usahanya sesuai petunjuk Tim Teknis Dinas Kabupaten/Kota setempat”<br /><br />Yaitu, terdakwa tidak memperluas sasaran penerima sapi bantuan dan tidak mengembangkan modal usaha yang diberikan karena terdakwa mendahului menjual Sapi bantuan yang kemudian diikuti oleh anggota kelompoknya dan hasil penjualan sapi dimiliki sendiri, yang seharusnya usaha budidaya ternak harus dikembangkan Secara berkelanjutan :<br /><br />Menjaga modal awal (sesuai RUK 85X) baik dalam bentuk fisik termak maupun uang kas tidak berkurang : Yaitu, terdakwa tidak menjaga modal awal 85 persen (dari RUK) karena sampai dengar bulan Maret 2020, terdakwa telah menjual sapi bantuan kemudian diikuti para  pemelihara / anggota sehingga sapi bantuan yang tersisa di Kelompok Petani Ternak Singgih Agung sebanyak 2 (dua) ekor (lebih kurang seharga Rp24.000.000 (atau hanya mencapai 0,08 persen dari Modal Awal) :<br /><br />Terdakwa sebagai Ketua Kelompok tidak melakukan upaya untuk menjaga moda awal 85 persen (dari RUK) dengan cara tidak memasukkan uang hasil penjualan 5 (lima ekor sapi yang dipeliharanya dan tidak menagih/menarik uang hasil penjualan sap dari para pemelihara/anggota untuk dimasukkan ke dalam Rekening Kelompok : Tidak berpedoman/ tidak melaksanakan pasal 6 ayat 1 Surat Perjanjian kerjasama tanggal 9 September 2009 Nomor : 029/KPTSA/SMD/09/2009, yang berbunyi, Pihak Pertama (Ketua Kelompok) membayar imbalan jasa/insentif kepada pihak kedua (Tenaga pendamping/SMD) selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dengan pengaturan sebagai berikut ;<br /><br />a. Pada tahun I sejak tanggal 1 Nopember tahun 2009 membayar imbalan jasa/insenti sebesar Rp1.500.000 setiap bulan selama 12 bular dengan total Rp18.000.000, yaitu terdakwa mengingkari kewajibannya dengan tidak memberikan imbalan jasa/insentif sesuai RUK kepada Tenaga Pendamping/SMD yaitu saksi MUH MARTADJUDDIN NUUR, S.Pt.<br /><br />Akibat perbuatan terdakwa yang menyimpang dari Pedoman Pelaksanaan Sarjana Membangun Desa (SMD) tahun 2009 serta aturan-atutan terkait lainnya dalam pengelolaar bantuan sosial Sarjana Membangun Desa (SMD) Direktorat Jenderal Peternakan Departemer Pertanian Tahun 2009,<br /><br />Berdasarkan hasil perhitungan kerugian negara dilakukan oleh Ahli dari Inspektorat Kabupaten Trenggalek atas nama DIDIK AGIT WAHYUDIANTO, S.E., M.AP. atas perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian negara sebesar Rp257.000.000 (dua ratus lima puluh tujuh juta rupiah) yang merupakan akumulasi dari harga ternak sapi yang dijual dan ternak sapi mati sebesar Rp252.000.000 (dua ratus lima puluh dua juta rupiah) ditambah insentif tenaga pendamping yang tidak diserahkan sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaiman:<br /><br />Laporan Hasil Audit Perhitungan Keuangan Negara atas Kegiatan Pengelolaan Bantuan Sosia Sarjana Membangun Desa (SMD) Direktorat Jenderal Peternakan Departemen Pertanian  Tahun 2009 pada kelompok petani ternak Singgih Agung Ds. Masaran, Kec. Munjungan, Kab Trenggalek tanggal 06 Maret 2020<br /><br />Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 2 Aya (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20  Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Jnt)<br /></div></div>

News Opini Tipikor Edi Haryanto, S.H., M.H., C.I.L., C.Me, PH Terdakwa Korupsi “Sapi” Rp217 Juta Mengungkap Keterlibatan Pihak Lain

BERITA KORUPSI .CO – Edi Haryanto, S.H., M.H., C.I.L., C.Me mengungkap adanya keterlibatan pihak lain dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Da...

»

Dua Terdakwa Korupsi Pembangunan Pasar Manggisan Kab. Jember Rp1.3 M Dituntut 7.6 Thn Penjara

<div style="text-align: justify;"> <span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Dalam kasus yang sama, pada tahun 2020, Empat Terdakkwa sudah di Vonis, yaitu Irawan Sugeng Widodo alias Dodik, Direktur PT. Maksi Solusi Enjinering (Bebas); Anas Ma'ruf A.P, M.Si selaku PPK/PA (di Vonis 4 tahun penjara) ; Edi Shandi Abdur Rahman, SE selaku Pelaksana (di Vonis 6 tahun penjara) dan M. Fariz Nurhidayat, A.Md selaku pelaksana pekerjaan perencanaan dan pengawasan (di Vonis 5 tahun penjara). Masih adakah yang terlibat ?</span></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjxxNoFmLRJjHH8bPxP8dHaueclcd93Oo2zeYk0Q-JWqmjw_3a_avVQyiUcWXFjs9neB685JbloVHihIB_A8CG07m8-xjEHeKHq6JxgGlFNaHeCiDGP_HZWThZnf-ZDNIgsmvI_FbGdP_s/s517/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="517" height="446" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjxxNoFmLRJjHH8bPxP8dHaueclcd93Oo2zeYk0Q-JWqmjw_3a_avVQyiUcWXFjs9neB685JbloVHihIB_A8CG07m8-xjEHeKHq6JxgGlFNaHeCiDGP_HZWThZnf-ZDNIgsmvI_FbGdP_s/w640-h446/1.jpg" width="640" /></a></div>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Kasus perkara Tindak Pidana Korupsi (TPK) proyek pembanungan Pasar Manggisan Kabupaten Jember Tahun 2018 berjalan dalam 2 Tahun Anggaran (TA) dengan jumlah Terdakwa sebanyak 6 orang, yaitu Tahun Anggarann 2020 sebanyak 6 Terdakwa dan sudah di Vonis, diantaranya Irawan Sugeng Widodo alias Dodik, Direktur PT. Maksi Solusi Enjinering (Bebas); Anas Ma'ruf A.P, M.Si selaku PPK/PA (di Vonis 4 tahun penjara) ; Edi Shandi Abdur Rahman, SE selaku Pelaksana (di Vonis 6 tahun penjara) dan M. Fariz Nurhidayat, A.Md selaku pelaksana pekerjaan perencanaan dan pengawasan (di Vonis 5 tahun penjara)<br /> </div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red;">Baca juga : Empat Terdakwa Korupsi Pembangunan Pasar Manggisan Kab. Jember Rp1.3 M Dituntut Berbeda</span><br /> </div><div style="text-align: justify;">Dan untuk Tahun Anggaran 2021 sebanyak 2 Terdakwa dan dituntut pidana penjara yang berbeda,  yaitu Terdakwa Agus Salim selaku Direktur PT Ditaputri Warnawa dan Terdakwa Terdakwa Muhammad Hadi Sakti selaku Kuasa Direktur PT Ditaputri Warnawa (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dituntut dengan pidana penjara maing-masing selama 7 tahun dan 6 bulan karena dianggap melakukan Tindak Pidana Korupsi (TPK) pekerjaan proyek pembangunan Pasar Manggisan Kabupaten Jember Tahun 2018 yang menelan anggaran sebesar Rp80.014.300.000 dan merugikan keuangan negara sebesar Rp1.322.825.475,71  berdasarkan Laporan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor : SR-181/PW13/5/2020 tanggal 08 April 2020<br /><br />Menurut JPU, bahwa perbuatan Kedua Terdakwa (Terdakwa Agus Salim dan Terdakwa Terdakwa Muhammad Hadi Sakti) sebagaiaman diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001  Tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.<br /><br />Tuntutan pidana penjara Terhada Kedua Terdakwa (penuntutan masing-masing dalam berkas perkara terpisah) dibacakan oleh JPU Siti Sumartianingsih, SH dkk dari Kejakaan Negeri (Kejari) Kabupaten Jember dalam persidangan secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya (Selasa, 31 Agustus 2021) dengan agenda pembacaan surat Tuntutan dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Dr. Johanis Hehamony, SH., MH dengan di bantu 2 Hakim Ad Hock masing-masing sebagai anggota yaitu Dr. Emma Ellyani, SH., MH dan Kusdarwanto, SH., SE., MH serta Panitra Pengganti (PP) Rudi Kartoko, SH., MH dan Dicky Aditya Herwindo, SH., MH yang dihadiri Tim Penasehat Hukum Terdakwa, yaitu Suryono Pane, SH., MH dkk. Sementara Kedua Terdakwa mengikuti persidangan melalui Zoom dari Rutan (rumah tahanan negera) Kabupaten Jember karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /> <br />Anehnya, dari kasus ini ada yang menggelitik dan mengundang pertanyaan, yaitu terkait dugaan keterlibatan pihak lain yang belum terseret dalam pelaksanaan pekerjaan proyek Pembangunan Pasar Manggisan Kab. Jember tahun 2018 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp1.3 M, yaitu Arjali, Davin Andi Negoro dan Sikam ?<br /><br />Sementara Kejaksaan Negeri Kabupaten Jember baru menyeret 6 orang Terdakwa dalam waktu 2 Tahun Angggaran, yaitu Tahun Anggaran 2020 sebanyak 4 Terdakwa dan Tahun Anggaran 2021 sebanyak 2 Terdakwa. Lalu apakah masih ada yang akan terseret dalam Tahun Anggaran berikutnya (2022)? Atau hanya ke 6 Terdakwa ini?.<br /><br />Lalu bagaimana dengan Arjali, Davin Andi Negoro dan Sikam yang ikut dalam pekerjaan proyek Pasar Manggisan ?. Lalu bagaimana dengan PPTK (Pejabat Pelaksana Teknik Pekerjaan) dan PPHP (Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan)? Sedangkan PPK sudah mendekam dalam penjara<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEilo1qxHPJm8yXdeOJz7ZB_xdLOv9BC5Gs0yJ_XSrLwp93dl7s-dF4eHU6UoLR6E2LxgxX9cZFAkhL7LeUz7pKl_KcyaHwtp-irTmRLvU5jDmyUShPm66yS4whxVmuX9fPPzlzXlvXPRo4/s1040/1..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEilo1qxHPJm8yXdeOJz7ZB_xdLOv9BC5Gs0yJ_XSrLwp93dl7s-dF4eHU6UoLR6E2LxgxX9cZFAkhL7LeUz7pKl_KcyaHwtp-irTmRLvU5jDmyUShPm66yS4whxVmuX9fPPzlzXlvXPRo4/w640-h288/1..jpg" width="640" /></a></div>Sebab dalam Dakwaan JPU pada perkara sebelumnya (4 Terdakwa) menjelaskan, bahwa penyusunan HPS buru dilakukan oleh PPK berdasaran SK PA (Surat Keputusan Pengguna Anggaran) No. 060/265/35.09.331/2018 tanggal 05 Juli 2018, melainkan oleh Irawan Sugeng Widodo alias Pak Dodik  dan M. Fariz Nurhidayat, A.Md atas permintaan PPK / PA (Pejabat Pembuat Komitmen / Pengguna Anggaran) yang menjabat sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan SK Bupati No. 188.45/51/1.12/2018 tanggal 02 Januari  2018<br /><br />Permintaan PPK untuk membuat HPS kepada Irawan Sugeng Widodo alias Pak Dodik  dan M. Fariz Nurhidayat, A.Md melalui Eko Wahyu Septanto selaku PPTK<br /><br />Selain itu, Irawan Sugeng Widodo alias Pak Dodik bersama-sama dengan M. Fariz Nurhidayat, A.Md membuat dokumen perencanaan berupa Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), Engineering Estimate (EE) dan Gambar dengan menggunakan perusahaan CV. Menara Cipta Graha dan menandatangani dokumen penawaran tersebut seolah-olah yang menandatangani adalah Pudjo Santoso<br /><br />Kemudian M. Fariz Nurhidayat, A.Md menyerahkan dokumen penawaran tersebut kepada Eko Wahyu Septanto selaku PPTK. Lalu Eko Wahyu Septanto membuat dokumen kelengkapan pengadaan berupa pengadaan langsung seolah-olah ada pengadaan dengan pemenang CV. Menara Cipta Graha dengan nilai penawaran Rp98.700.000<br /><br />Sedangkan untuk pengawasan, M. Fariz Nurhidayat, A.Md menggunakan perusahaan CV. Mukti Design Consultant yang prosesnya juga dilakukan sama seperti perencanaan dengan penawaran senilai Rp97.250.000<br /><br />Selanjutnya PPK mengeluarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/SPK/62.e.DAG/331/2918 tanggal 12 Juli 2618 untuk konsultan perencana dengan masa pelaksanaan 30 hari kalender. Sedangkan untuk pengawasan dituangkan dalam Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 927/SPK/62.F.DAG/331/2018 tanggal 12 Oktober 2918 dengan masa pelaksanaan 81 hari kalender.<br /><br />Kemudian Edi Shandi Abdur Rahman, SE meminjam perusahaan PT. Ditaputri Waranawa kepada Agus Salim selaku Direktur untuk ikut tender pekerjaan Rehabilitasi Pasar di Kabupaten Jember setelah mengetahui ULP (Unit Layanan Pengadaan) barang/jasa Pemerintah Kabupaten Jember membuka pendaftaran lelang Pekerjaan Konstruksi Pasar Manggisan dan Pasar Lainnya dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Sedang / Berat Bangunan Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2618<br /><br />Sementara Edi Shandi Abdur Rahman, SE dengan Agus Salim adalah hubungan saudara. Dan Edi Shandi Abdur Rahman, SE bukan sebagai Direktur yang sah ataupun sebagai orang yang ada dalam kepengurusan PT. Ditaputri Waranawa.<br /><br />Selanjutnya Edi Shandi Abdur Rahman, SE memasukkan penawaran pekerjaan pasar Manggisan dengan nilai penawaran Rp7.839.276.843,34 (tujuh milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah tiga puluh empat sen)<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhqYiurIvbt0r_KYVS7qY35P3auAh9x3HkpE2bkj6e7PQ_05-eW4BVA_q-btzeYIFXGJgpgqETjtEYrHbPh1huj_CJ4mEvYX8uQ2nZ4OYDlPPtvvnYipFGqjUJYWczZlx7kZ4yElKzHsoY/s1040/3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhqYiurIvbt0r_KYVS7qY35P3auAh9x3HkpE2bkj6e7PQ_05-eW4BVA_q-btzeYIFXGJgpgqETjtEYrHbPh1huj_CJ4mEvYX8uQ2nZ4OYDlPPtvvnYipFGqjUJYWczZlx7kZ4yElKzHsoY/w640-h288/3.jpg" width="640" /></a></div>Diberitakan sebelumnya. Bahwa terdakwa AGUS SALIM selaku Direktur PT. DITAPUTRI WARANAWA baik sendiri maupun bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD HADI SAKTI selaku Kuasa Direktur PT. DITAPUTRI WARANAWA (terdakwa yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan saksi EDI SHANDY ABDUR RAHMAN, SE selaku Pelaksana pekerjaan fisik pasar Manggisan, serta dengan saksi ANAS MA'RUF, AP., M.Si selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) program peningkatan sarana dan prasarana pasar berupa rehabilitasi sedang/berat bangunan pasar Manggisan tahun anggaran 2018 berdasarkan surat keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 060/265/35.09. 331/2018 tanggal 05 Juli 2018 tentang Penunjukan Kembali Pejabat dan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, dan Pembantu Bendahara Pengeluaran,<br /><br />Pada tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 atau pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan KabupatenJember Jl. Kalimantan No. 82 Jember dan di Pasar Manggisan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember atau pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi,<br /><br />Yang mana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut ;<br /><br />Pada tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Jember mengadakan program peningkatan sarana dan prasarana pasar berupa rehabilitasi sedang/berat bangunan pasar dengan pagu anggaran Rp80.014.300.000 (delapan puluh milyar empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Perindustrian dan Perdagangan<br /><br />Kabupaten Jember tanggal 20 April 2018 dengan rincian awal : Detail Engineering Design (DED) pasar Tanjung Rp1.510.000.000,; Detail Engineering Design (DED) pasar di Kab. Jember Rp658.800.000,; Jasa konsultan pengawasan pasar Tanjung Rp400.000.000,; Jasa konsultan pengawasan 4 pasar di Kab Jember Rp445.500.000,; Konstruksi pembangunan pasar Tanjung Rp50.000.000, dan Konstruksi pčmbangunan 4 pasar di kab. Jember Rp27.000.000.000<br /><br />Selanjutnya dari pagu anggaran Rp. 80.014.300.000,- (delapan puluh milyar empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut saksi ANAS MA’RUF, AP., M.Si selaku pengguna anggaran (PA) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jember nomor : 188.45/51/1.12/2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pejabat Pengelola Barang pada Dinas perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember tahun anggaran 2018 merubah dan memecahnya menjadi 12 paket pekerjaan pembangunan pasar diantaranya pasar Manggisan dengan pagu anggaran senilai Rp. 8.500.000.000,- (delapan milyar lima ratus ribu rupiah). Sedangkan jasa konsultan perencanaan dan pengawasan masing-masing Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).<br /><br />Pada tanggal 05 Juli 2018 ANAS MA'RUF, AP., M.Si selaku Pengguna Anggaran (PA) mengganti saksi EKO WAHYU SEPTANTO yang awalnya sebagai Pejabat Komitmen (PPK) menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adapun jabatan PPK dijabat sendiri oleh ANAS MA'RUF, AP., M.Si sebagaimana surat keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 060/265/35.09.331/2018 tanggal 05 Juli 2018 tentang<br /><br />Penunjukan Kembali Pejabat dan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pembuat Komitmen (PPX), Pejabat Pengadaan<br /><br />Barang/Jasa, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, dan Pembantu Bendahara Pengeluaran.<br />Sehingga saksi ANAS MA’RUF, AP, M.Si selaku PA yang tidak memiliki sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa merangkap sebagai PPK;<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjx-JdSMazdzp9Wq5u9MOAswvylIBfgj3wDg-uL7Na1eMauM6Ps0GcE7-a90zuQBtCEiSwsiYJIjEA2SCICVwA4CVBfT5vAJTWpR4ah7Y7ak2bLUVKfvwYyKObGXXtN1Ib6kVOTK1jpkVA/s1040/1..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjx-JdSMazdzp9Wq5u9MOAswvylIBfgj3wDg-uL7Na1eMauM6Ps0GcE7-a90zuQBtCEiSwsiYJIjEA2SCICVwA4CVBfT5vAJTWpR4ah7Y7ak2bLUVKfvwYyKObGXXtN1Ib6kVOTK1jpkVA/w640-h288/1..jpg" width="640" /></a></div>Setelah saksi EDI SHANDY ABDURRAHMAN, SE (terpidana dalam berkas perkara terpisah) mengetahui Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang/jasa Pemerintah Kabupaten Jember membuka pendaftaran lelang Pekerjaan Konstruksi Pasar Manggisan dan Pasar Lainnya dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Sedang / Berat Bangunan Pasar Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember, kemudian saksi EDI SHANDY ABDURRAHMAN, SE meminjam perusahaan PT. DITAPUTRI WARANAWA kepada terdakwa AGUS SALIM selaku Direktur PT. DITAPUTRI WARANAWA untuk ikut tender pekerjaan Rehabilitasi Pasar di Kabupaten Jember.<br /><br />Bahwa karena saksi EDI SHANDY ABDURRAHMAN, SE masih ada hubungan keluarga dengan terdakwa AGUS SALIM kemudian terdakwa AGUS SALIM meminjarakan perusahaannya kepada saksi EDI SHANDY ABDURRAHMAN, SE tanpa memperhatikan ketentuan yang berlaku yaitu saksi EDI SHANDY ABDURRAHMAN, SE bukan sebagai direktur yang sah ataupun sebagai orang yang ada dalam kepengurusan perusahaan tersebut. Selanjutnya saksi EDI SHANDY ABDURRAHMAN, SE membuat dokumen dan menandatangani sendiri semua dokumen penawaran di atas nama AGUS SALIM atas persetujuan terdakwa AGUS SALIM.<br /><br />Selanjutnya saksi EDI SHANDY ABDURRAHMAN memasukkan penawaran pekerjaan pasar Manggisan dengan nilai penawaran Rp.7.839.276.843,34 (tujuh milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah tiga puluh empat sen).<br /><br />Dalam prosesnya, PT. DITAPUTRI WARANAWA menjadi pemenang lelang Pekerjaan Konstruksi Pasar Manggisan sehingga kemudian dibuat perjanjian kontrak kerja antara terdakwa AGUS SALIM selaku direktur PT. DITAPUTRI WARANAWA dengan saksi ANAS<br />MA'RUF, AP., M.Si selaku PPK yakni perjanjian nomor : 027/SPMK/ 94.PDN/35.331/2018 tanggal 12 Oktober 2018.<br /><br />Selanjutnya pada tanggal 12 Oktober 2018 itu juga saksi ANAS MA'RUF, AP., M.Si selaku PPK mengeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 027/SPMK/95f.PDN/35.331/2018 pertanggal 12 Oktober 2018 dengan masa penyelesaian 81<br />(delapan puluh satu) hari kalender yaitu sampai tanggal 31 Desember 2018, dengan item pekerjaan sebagaimana tercantum dalam dokumen penawaran<br /><br />Setelah dikeluarkannya SPMK, saksi ANAS MA'RUF, AP selaku P'PK bersama dengan terdakwa AGUS SALIM selaku Direktur PT. DITAPUTRI WARANAWA, konsultan perencana dan konsultan pengawas tidak melakukan rapat persiapan sebagaimana ketentuan syarat-syarat umum kontrak (SSUK) poin 18.1. Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari  sejakditerbitkannya SPMK dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, PPK bersama dengan penyedia, unsur perencanaan, dan unsur pengawasan, harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak. 18.2. Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak adalah :<br /><br />a. Program mutu ; b. Organisasi kerja ; c. Tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan ; d. Jadwal pelaksanaan pekerjaan beserta bar chart dan kurva 5 ; e. Jadwal pengadaan bahan/material, mobilisasi peralatan dan personil ; f. Network planning diagram ; g. Gantt chart (jadwal diatas harus dirinci kebutuhan volume per item pekerjaan, item tenaga, item bahan dan item peralatan) ; h. Penyusunan rencana pemeriksaan lokasi pekerjaan.<br /><br />Selain itu setelah saksi ANAS MA’RUF, AP., M.Si selaku PPK mengeluarkan SPMK, berdasarkan perjanjian kontrak seharusnya terdakwa AGUS SALIM selaku direktur PT. DITAPUTRI WARANAWA langsung melaksanakan pekerjaan tersebut namun terdakwa AGUS SALIM tidak melakukannya sehingga sampai minggu kelima yaitu tanggal 12 Nopember 2018 progres pekerjaan baru mencapai 3,219%, yang mana seharusnya pekerjaan fisik pasar Manggisan tersebut sesuai dengan jadwal pekerjaan kurva S harus mencapai 13,219%<br /><br />Dalam pelaksanaannya PT. DITAPUTRA WARANAWA dengan direktur terdakwa AGUS SALIM selaku pemenang lelang sekaligus yang menandatangani kontrak Pekerjaan Konstruksi Pasar Manggisan seharusnya mengerjakan sendiri Pekerjaan Konstruksi Pasar Manggisan, namun faktanya terdakwa AGUS SALIM memberikan kuasa direktur kepada saksi MUHAMMAD HADI SAKTI sebagaimana surat kuasa direktur Nomor 19 tanggal 31 Oktober 2018.<br /><br />Bahwa pemberian kuasa direktur tersebut didasarkan pada kesepakatan yang dilakukan oleh terdakwa AGUS SALIM selaku direktur, saksi EDI SHANDY ABDURRAHMAN, SE, dan saksi MUHAMMAD HADI SAKTI dengan kesepakatan keuntungan dibagi bertiga sesuai dengan jumlah modal yang dimasukkan dengan pelaksana pekerjaan di lapangan adalah saksi<br />MUHAMMAD HADI SAKTI karena saksi EDI SHANDY ABDURRAHMAN sedang menghadapi permasalahan hukum terkait proyek di Nusa Tenggara Barat (NTB) sehingga kemudian terdakwa AGUS SALIM memberikan surat kuasa direktur kepada MUHAMMAD HADI SAKTI yang bukan pengurus maupun karyawan dari PT. DITAPUTRI WARANAWA.<br /><br />Bahwa saksi EDI SHANDY ABDURRAHMAN, SE tidak memiliki uang untuk mengerjakan pekerjaan fisik pasar Manggisan lalu saksi EDI SHANDY ABDURRAHMAN, SE mengajak saksi BADRUSSALAM alias KEBET untuk memberikan pinjaman uang sebagai modal untuk mengerjakan pekerjaan fisik pasar Manggisan dengan janji akan diberikan keuntungan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan akan dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sehingga kemudian saksi BADRUSSALAM alias KEBET bersedia untuk meminjamkan uang.<br /><br />Berdasarkan surat kuasa direktur tersebut kemudian saksi MUHAMMAD HADI SAKTI membuat dan membuka rekening baru nomor 76.691.2799 rekening Bank BNI 46 Cabang Mataram atas nama MUHAMMAD HADI SAKTI/PT. DITAPUTRI WARANAWA dan rekening tersebut berbeda dengan rekening pada saat pendaftaran lelang yaitu nomor 0072952634003 rekening bank BJB Cabang Khusus Banten atas nama PT. DITAPUTRI WARANAWA.<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhDo8y-OJqcFtLJi5vullmJ320Qbj0B08eS75KoSBww6glKA_2LZjOI5lP84IcQ27nzWn4QsjHU-_zFD_TGr4VA0eaan1Q6YJjb4PYmJ2DHYV31JOciZd29zzIH37CihjnjPC7vBJGn9bQ/s1280/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="577" data-original-width="1280" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhDo8y-OJqcFtLJi5vullmJ320Qbj0B08eS75KoSBww6glKA_2LZjOI5lP84IcQ27nzWn4QsjHU-_zFD_TGr4VA0eaan1Q6YJjb4PYmJ2DHYV31JOciZd29zzIH37CihjnjPC7vBJGn9bQ/w640-h288/4.jpg" width="640" /></a></div>Pada tanggal 3 Desember 2018, saksi HADI SAKTI selaku kuasa Direktur mengajukan pencairan uang muka senilai Rp1.567.855.368,67 untuk penggunaan dengan rincian sebagai berikut : Pasir pasang Rp30.078.464,76; Pasir beton Rp35.296.113,15; Batu belah Rp35.556.852,15; Semen Rp153.435.119; Bata merah Rp2.289.090,90; Besi beton Rp328.266.600; Baja IWF Rp339.940.060; Penutup atap PVC Rp314.865.608,58; Atap PVC Rp227.719.138,66; Pipa PVC Rp100.418.972,43<br /><br />Sehingga pada tanggal 5 Desember 2018 uang muka tersebut masuk ke rekening Bank BNI 46 Cabang Mataram atas nama saksi MUHAMMAD HADI SAKTI Nomor 76.691.2799 sebagaimana SPM Nomor 00251/SPM-LS/3.06.01.01/2018 tanggal 3 Desember 2018 dan SP2D Nomor 13276/SP2D-LS/3.06.01.01/2018.<br /><br />Namun faktanya setelah uang diterima oleh saksi MUHAMMAD HADI SAKTI kemudian uang tersebut tidak digunakan sebagaimana pengajuan pencairan uang muka tersebut, sehingga terjadi keterlambatan pekerjaan yang mana sampai minggu ke-8 atau tanggal 2 Desember 2018 pekerjaan baru mencapai 12,950% padahal seharusnya 62,120 % sehingga ada deviasi/keterlambatan pekerjaan sebesar -49,170% dari jadwal pelaksanaan sesuai dengan kurva S yang ada dalam perjanjian kontrak.<br /><br />Ketika terjadi deviasi antara realisasi pekerjaan dengan target pelaksanaan kontrak, saksi ANAS MA'RUF, AP, M.Si selaku PPK tidak pernah mengundang pelaksana pekerjaan atau pihak PT. DITAPUTRI WARANAWA untuk melakukan rapat pembuktian (Show Case Meeting/SCM). Demikian pula pada saat terjadi keterlambatan progres pekerjaan saksi ANAS MA’RUF, AP., M.Si selaku PPK tidak melakukan atau memberikan peringatan atau teguran terhadap PT. DITAPUTRI WARANAWA.<br /><br />Hingga akhir masa pekerjaan tanggal 31 Desember 2018 PT. DITAPUTRI WARANAWA tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak sebagaimana hasil laporan progres pekerjaan dari saksi DAVIN ADI NEGORO dan hanya menyelesaikan progres pekerjaan 55,462 %.<br /><br />Hal tersebut tidak sesuai dengan SSUK huruf C Hak dan Kewajiban Penyedia angka 44 huruf d dan e, menyatakan : huruf d. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak. Huruf e. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak.<br /><br />Atas pekerjaan yang dikerjakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 tersebut, saksi ANAS MA'RUF, AP., M.Si selaku PPK tanpa melakukan pemeriksaan atau opname fisik dan hanya berdasar pada laporan pengawasan yang dibuat oleh saksi DAVIN ADI NEGORO yang bukan konsultan pengawas, kemudian saksi ANAS MA'RUF, AP., M.Si selaku PPK langsung melakukan pembayaran sejumlah Rp.2.562.573.367,04  sebagaimana SPM Nomor 00349/SPM-LS/3.06.01.01/2018 tanggal 31 Desember 2018 dan SP2D Nomor 17902/SP2D-LS/3.06.01.01/2018 masuk ke rekening atas nama saksi MUHAMMAD HADI SAKTI / PT. Ditaputri Waranawa pada rekening Bank BNI 46 Cabang Mataram Nomor 766912799, akan tetapi progres fisik pekerjaan di lapangan tidak seperti dalam laporan yang dibuat oleh saksi DAVIN ADI NEGORO.<br /><br />Berdasarkan hasil pemeriksaan oleh ahli konstruksi Fakultas Teknik Universitas Jember ditemukan penyimpangan selisih volume pekerjaan yang sudah dibayarkan tetapi tidak dikerjakan berdasarkan selisih dari bobot hasil pemeriksaan 64,78% dan dokumen kontrak 55,48%<br /><br />Karena pekerjaan fisik pasar Manggisan tidak selesai pada tanggal 31 Desember 2018 sebagaimana kontrak, selanjutnya dilakukan addendum perpanjangan waktu yang melewati tahun anggaran berupa pemberian kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama 50 (limapuluh) hari dari tanggal 01 Januari 2019 sampai 19 Pebruari 2019. Namun addeаdum tersebut dilakukan tanpa memperhatikan syarat-syarat ketentuan proses addendum pemberian kesempatan yaitu :<br /><br />Pihak atau orang yang mengajukan addendum adalah saksi HADI SAKTI yang merupakan bukan wakil sah dari PT. DITAPUTRI WARANAWA sebagaimana yang tertuang dalam syarat-syarat khusus kontrak (SSKK). Tidak adanya penelitian yang dilakukan oleh saksi ANAS MA'RUF, AP., M.Si selaku PPK terhadap pekerjaan penyedia karena sebelumnya tidak dilakukan rapat pembuktian atau show case meeting terhadap keterlambatan pekerjaan penyedia.<br /><br />Penandatanganan addendum tidak sesuai dengan tanggal, tempat dan orang yang tertera dalam dokumen addendum, dalam dokumen addendum dilakukan pada tanggal 31 Desember 2018 dan penandatanganan di kantor Dinas Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Jember namun faktanya penandatanganan addendum dilakukan terpisah, yaitu saksi ANAS MA’RUF, AP., M.Si selaku PPK di kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember sedangkan yang tandatangan di atas terdakwa AGUS SALIM adalah saksi EDI SHANDY ABDURRAHMAN, SE.<br /><br />Atas dasar addendum tersebut saksi EDI SHANDY ABDUR RAHMAN, SE melanjutkan pekerjaan fisik pasar Manggisan hingga akhirnya penyidik Kejaksaan Negeri Jember melakukan penyegelan sekitar bulan Juni 2019 karena tidak ada pemutusan kontrak oleh saksi ANAS MA'RUF, AP., M.Si selaku PPK. Bahwa pada saat penyegelan pekerjaan fisik pasar Manggisan tersebut masih belum selesai pekerjaannya sesuai kontrak.<br /><br />Tidak selesainya pekerjaan pasar Manggisan tersebut dikarenakan saksi BADRUSSALAM Alias KEBET selaku pemberi pinjaman uang kepada saksi EDI SHANDY ABDURRAHMAN, SE dalam kurun waktu bulan Nopember sampai dengan Januari 2019 meminta saksi BADRUSSALAM alias KEBET untuk mentransfer sejumlah uang kepada terdakwa AGUS SALIM.<br /><br />Sehingga kemudian saksi BADRUSSALAM Alias KEBET atas perintah saksi EDI SHANDY ABDURRAHMAN, SE mentransfer dari rekeningnya ke terdakwa AGUS SALIM melalui rekening istrinya ntas nama DESI ARISANDI dan FITRIANTI scrta rekening anaknya ntas nama DEBBY ARLINA PUTRI dengan total sejumlah Rp.533.000.000<br /><br />Dan saksi MUHAMMAD HADI SAKTI setelah pencairan uang muka dan termin menggunakan uang yang seharusnya dipergunakan untuk pekerjaan fisik pasar Manggisan namun oleh saksi MUHAMMAD HADI SAKTI dipergunakan di luar pekerjaan pasar Manggisan yaitu : GUSTI WAHYU UTAMI (istri EDI SANDHY) Rp100.000.000; DIDIK MUZANNI Rp. 30.000.000;<br /><br />Perbuatan terdakwa AGUS SALIM, bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD HADI SAKTI dan saksi EDI SHANDY ABDUR RAHMAN, SE selaku pelaksana pekerjaan fisik pasar Manggisan, serta bersama dengan saksi ANAS MA’RUF, AP, M.Si selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) merupakan perbuatan melawan hukum sehingga memperkaya diri terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi dan telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Jember sebesar Rp1.322.825.475,71 (satu milyar tiga ratus dua puluh dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu esapat ratus tujuh puluh lima rupiah koma tujuh puluh satu sen) sebagaimana Laporan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor : SR-181/PW13/5/2020 tanggal 08 April 2020.<br /><br />Perbuatan Terdakwa AGUS SALIM tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1), atau Subsidair Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Dua Terdakwa Korupsi Pembangunan Pasar Manggisan Kab. Jember Rp1.3 M Dituntut 7.6 Thn Penjara

  #Dalam kasus yang sama, pada tahun 2020, Empat Terdakkwa sudah di Vonis, yaitu Irawan Sugeng Widodo alias Dodik, Direktur PT. Maksi Solusi...

»

Diduga Korupsi Kredit Investasi Sebesar Rp707 Juta, Debitur Dan TKIK Bank Jatim Cabang Utama Surabaya Diadili

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">“Bagaimana Prosedur Pemberian Kredit Kepada Debitur Oleh Bank Jatim ? Apakah Hanya Pegawai Kontrak yang terlibat atau ada pihak Bank Jatim Sendiri?”</span></span><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjyYxyOJVNim8dtlKR20TItv4LRxwbIjIuDBC53MklBzSWOUJhCkhJyboeOL9rGq6-e8u98uGjDC-81jgcF7VDup1LOpqlkZVoK-a8MHbo_zp8L8iwCTZiacV5dy27CWFE7KzYABmINnLc/s1334/IMG20210831143650.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjyYxyOJVNim8dtlKR20TItv4LRxwbIjIuDBC53MklBzSWOUJhCkhJyboeOL9rGq6-e8u98uGjDC-81jgcF7VDup1LOpqlkZVoK-a8MHbo_zp8L8iwCTZiacV5dy27CWFE7KzYABmINnLc/w640-h288/IMG20210831143650.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Kasus perkara Korupsi kredit fitif Bank milik pemerintah Daerah (BUMD) maupun Pusat (BUMN) sepertinya menjadi “Primadona menghiasai”ruang sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo Jawa Timur<br /><br />Belum tuntas sidang perkara Kasus Korupsi Kredit fiktif Bank Jatim Cabang Kepanjen Kabupaten Malang yang merugikan keuangan negara sebesar Rp200 juta lebih, kini muncul lagi perkara baru di Bank milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur (Bank Jatim) Cabang Utama Surabaya yang merugikan keuangan negara sebesar Rp800 juta, dan kasus Korupsi dana Perjalanan Dinas pegawai Bank milik negara (BUMN) yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Wilayah (Kanwil) Surabaya dengan kerugian negara sebesar Rp4 miliar lebih.<br /><br />Dari Tiga Kasu Korupsi Kredit fiktif di Bank milik pemerintah (BUMD dan BUMN) ini, ada yang menggelitik dan juga menjadi pertanyaan, yaitu terkait adanya dugaan keterlibatan pihak lain maun namun tak sulit untuk diungkap<br /><br />Pertama, yaitu perkara Kasus Korupsi Kredit fiktif Bank Jatim Cabang Kepanjen Kabupaten Malang yang merugikan keuangan negara sebesar Rp200 juta lebih. Yang terseret dalam kasus ini adalah Kepala Cabang dan Penyelia, sedangkan Analis dan beberapa debitur tidak terseret.<br /><br />Kedua, yaitu kasus Korupsi dana Perjalanan Dinas sebanyak 653 kali dalam kurun waktu 3 tahun (2019 – 2021) pegawai Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Wilayah (Kanwil) Surabaya dengan kerugian negara sebesar Rp4 miliar lebih. Yang terseret dalam kasus ini adalah Dinas Harizki Catur Novanto, S.H selaku Pegawai Bank.<br /><br />Anehnya dalam perkara ini adalah, seorang pegawai yang tidak dijelaskan jabatannya melakukan perjalanan dinas sebanyak 653 kali dalam kurun waktu selama 3 tahun atas usulan sendiri dengan menggunakan uang negara milik Bank BRI Kanwil Surabaya tanpa ada dan atau diminta laporan pertanggungjawaban oleh pejabat Bank BRI Kanwil Surabaya dari hasil perjalanan dinas si Dinas Harizki Catur Novanto, S.H. Adakah sesuatu dalam perkara ini? Benarkah hanya terdakwa yang melakukan atau ada yang lain???</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgv4C6W3_y4-yhTTDC3aMabQ39nolJ7ZXQXl7gIjV3sq8eNZdD1eVIyl05PASK3LohltpEOMoGJ7dPrPxRLcm_iO-ZYInbaq7srRjXVDKVLLxX3Qb-oxipKtpjN8bJCzQxxqpsO3hUFTBI/s1366/IMG20210831150346.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="615" data-original-width="1366" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgv4C6W3_y4-yhTTDC3aMabQ39nolJ7ZXQXl7gIjV3sq8eNZdD1eVIyl05PASK3LohltpEOMoGJ7dPrPxRLcm_iO-ZYInbaq7srRjXVDKVLLxX3Qb-oxipKtpjN8bJCzQxxqpsO3hUFTBI/w640-h288/IMG20210831150346.jpg" width="640" /></a></div>Ketiga, yaitu kasus Korupsi Kredit Investasi Bank Jatim Cabang Utama Surabaya yang merugikan keuangan negara sebesar Rp800 juta. Yang terseret dalam perkara ini adalah Leonardo Saputra Wiradharma selaku debitur dan Ardhito Bhirawa Desatria selaku Tenaga Kerja Ikatan Kontrak (TKIK) Analis Kredit Bank Jatim Cabang Utama Surabaya<br /><br />Pertanyaannya adalah, baimana SOP (Standar Operasional Prosedur) maupun proses pemberin dan pencairan uang dari Bank selaku Kreditur ke Debitur ? Apakah hanya Analis yang bertanggung jawab? Disisi lain, ada juga Analis yang tidak terseret sekalipun diduga terlibat dan bahkan terungkap dalam persidangan bahwa si Analis tersebut menerima fee dari debitur.<br /><br />Yang pasti, JPU (Jakwa Penuntut Umum) telah menyeret Terdakwanya ke Pengadilan Tipikor untuk diadili atas perbuatannya (Terdakwa) dihadapan Majelis Hakim.<br /><br />Pada Selasa, 31 Agustus 2021, JPU Ari P. P. Atmaja,S.H., M.H yang juga Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Surabaya bersama JPU Nur Rachmansyah, S.H., M.H dan JPU Raden Wiwid meneyeret Leonardo Saputra Wiradharma selaku debitur dan Ardhito Bhirawa Desatria selaku Tenaga Kerja Ikatan Kontrak (TKIK) Analis Kredit Bank Jatim Cabang Utama Surabaya (perkara terpisah) pada Selasa, 31 Agustus 2021 untuk diadili dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya sebagai Terdakwa dalam perkara Korupsi Kredit Investasi Bank Jatim Cabang Utama Surabaya pada tahun 2013 yang merugikan keuangan negara cq. Bank Jatim Cabang Utama Surabaya sebesar Rp707.413.287,52<br /><br />Dalam persidangan yang berlangsung secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya (Selasa, 31 Agustus 2021) adalah pembacaan surat dakwaan oleh Tim JPU Kajari Surabaya terhadap Terdakwa Leonardo Saputra Wiradharma (dan Terdakwa Ardhito Bhirawa Desatria, perkara terpisah) dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Hakim, S.H., M.H dengan dibantu 2 Hakim Ad Hock masing-masing sebagai anggota yaitu Poster Siturus, S.H., M.H dan Manambus Pasaribu, S.H., M.H serta Panitra Pengganti (PP) serta Panitra Pengganti (PP) Fitri Indriyati, S.H., M.H dan Suparman, S.H yang dihadiri Tim Penasehat Hukum (PH) Terdakwa, yaitu Sultan Akbar P. S.H., M.H., C.L.A dan Arif Wahyu Dwinata, S.H., M.H., Kes., C.L.A serta Lalu Abdi Mansyah, S.H dari Kantor S.A.Paalevi and Partners Law Firm. Sementara Kedua Terdakwa mengkuti persidangan melalui Zoom dari Rutan (rumah tahanan negara) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Cabang Surabaya karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgubULavOmkwpnJK_tKrOchzFIFmxNLONBXRrN4KoCjuKpcOunzvsm4ZvsXGVEQd_sJcR3Lf-DfbzCuud9BPo2iFli0gvvPIru-JD6bE-WHTuE9RuVuDI1EPymMioBY2bPVI2C3UkeJaCg/s1334/IMG20210831142038.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgubULavOmkwpnJK_tKrOchzFIFmxNLONBXRrN4KoCjuKpcOunzvsm4ZvsXGVEQd_sJcR3Lf-DfbzCuud9BPo2iFli0gvvPIru-JD6bE-WHTuE9RuVuDI1EPymMioBY2bPVI2C3UkeJaCg/w640-h288/IMG20210831142038.jpg" width="640" /></a></div>Dalam surat dakwaan JPU, Terdakwa Leonardo Saputra Wiradharma selaku selaku debitur Bank Jatim Cabang Utama Surabaya (dan Terdakwa Ardhito Bhirawa Desatria selaku Tenaga Kerja Ikatan Kontrak (TKIK) Analis Kredit PT. Bank Cabang Utama Surabaya) didakwa melakukan perbuatan Tindak Pidana Korupsi, yaitu “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara..” sebagaimana diatur dan diancam pidana (dalam Dakwaan Primair) yaitu Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Atau dakwaan Subsidair, yaitu “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara..” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<br /><br />Lebih lanjut JPU menjelaskan dalam dakwaannya, yaitu bahwa terdakwa LEONARDO SAPUTRO WIRADHANA selaku debitur PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Utama Surabaya yang mengajukan permohonan kredit investasi sebesar Rp800.000.000 bersama-sama dengan Ardhito Bhirawa Desatria selaku Tenaga Kerja Ikatan Kontrak (TKIK) Analis Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Utama Surabaya berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 050/984/SDM tanggal 01 Desember 2012 (diajukan dalam penuntutan terpisah), pada bulan Mei tahun 2013 sampai dengan bulan Juli tahun 2013 <br /><br />Atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di kantor PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Utama Surabaya Jalan Basuki Rahmat No. 98-104, Kelurahan Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berdasarkan Ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut yaitu :<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjNYd0xfZkOUxfPw41wIBLxHdE6SbbIMdP9wfL8MNsb0zWhX0epHQF3-tgz17tNAPLEC_WVCEgc7h6MiHqBKIFjUB5ZxArdrW2qW137NUBsuG8moSP3Z_f-GjMcw8veZmsTyz248lwLkP0/s1334/IMG20210831144230.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjNYd0xfZkOUxfPw41wIBLxHdE6SbbIMdP9wfL8MNsb0zWhX0epHQF3-tgz17tNAPLEC_WVCEgc7h6MiHqBKIFjUB5ZxArdrW2qW137NUBsuG8moSP3Z_f-GjMcw8veZmsTyz248lwLkP0/w640-h288/IMG20210831144230.jpg" width="640" /></a></div>Pada bulan Mei tahun 2013 s/d Juli tahun 2013 telah dilakukan penyaluran kredit dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Kantor Cabang Utama Surabaya kepada terdakwa Leonardo Saputra Wiradhana dengan jenis Kredit Investasi (KI) berdasarkan Perjanjian Kredit dan Pengakuan Utang Nomor : 22 tanggal 4 Juli 2013 dihadapan Notaris YATININGSIH SH.MH dengan pagu maksimum kredit sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dalam jangka waktu kredit selama 60 (enam puluh) bulan sejak ditandatangani, dengan jenis skim kredit investasi umum angsuran setiap bulan.<br /><br />Penyaluran kredit oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Utama Surabaya kepada terdakwa Leonardo Saputra Wiradhana tersebut tersebut tidak dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, baik dalam kebijakan pokok perkreditan, tata cara penilaian kualitas kredit, profesionalisme dan integritas pejabat perkreditan, sehingga terjadi penyimpangan dalam pemberian kredit yang melibatkan Ardhito Bhirawa Desatria selaku analis TKIK PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Utama Surabaya dan pihak debitur yaitu Leonardo Saputra Wiradhana. <br /><br />Modus operandi penyimpangan pemberian kredit oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Utama Surabaya kepada Leonardo Saputra Wiradhana, sebagaimana telah tersebut diatas adalah sebagai berikut : 1. Proses kredit dilakukan tanpa didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan asas-asas perkreditan yang sehat, jujur, obyektif dan profesional ; 2. Agunan tambahan pada saat proses pengajuan kredit  bukanlah milik debitur, dan terdapat perubahan agunan tambahan pada saat proses persetujuan kredit yang tidak disertai dengan perhitungan taksasi agunan, on the spot dan persetujuan pimpinan ; 3. Menggunakan dokumen fiktif ataupun dokumen palsu ; 4. Dana kredit modal kerja dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya (Side Streaming).<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgdJfjdzg95OYAZp5wcutoceRDJkr9Z5YM40NJmwQmsZWUxwUuzKTFrQhc9LZnDqv3aMH-SQvzH2vbo-2ymJGqCFb_bAMjVdQ6S69iKmGBMVeN1Nk6ZkBT8Yq9r-Hz-2L4QHUeekj7npr0/s1334/IMG20210831143739.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgdJfjdzg95OYAZp5wcutoceRDJkr9Z5YM40NJmwQmsZWUxwUuzKTFrQhc9LZnDqv3aMH-SQvzH2vbo-2ymJGqCFb_bAMjVdQ6S69iKmGBMVeN1Nk6ZkBT8Yq9r-Hz-2L4QHUeekj7npr0/w640-h288/IMG20210831143739.jpg" width="640" /></a></div>Sejak bulan Juni 2014, Kredit Investasi (KI) atas nama debitur Leonardo Saputra Wiradhana untuk Plafon sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) berstatus macet (col. 5) <br /><br />Perbuatan yang dilakukan terdakwa Leonardo Saputra Wiradhana bersama-sama dengan Ardhito Bhirawa Desatria dengan menggunakan dokumen fiktif dalam proses kredit yang dilakukan tanpa didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan asas-asas perkreditan yang sehat, jujur, obyektif dan profesional sehingga PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Cabang Utama Surabaya mengucurkan dana kredit dan setelah dana tersebut cair ternyata dialokasikan untuk kegiatan yang tidak sesuai peruntukannya,<br /><br />Sehingga merugikan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Utama Surabaya, merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku yaitu : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan ; 2. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor : 27/162/Kep/Dir tanggal 31 Maret 1995 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank, yang didalamnya mengatur prinsip kehati-hatian dalam perkreditan ; 3. Surat Edaran Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Nomor : 048/009/DIR/KMK Tanggal 09 Maret 2010 tentang mekanisme analisa dan pengusulan kredit.<br /><br />Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu terdakwa Leonardo Saputra </div><div style="text-align: justify;"> Wiradhana, yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara cq. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Utama Surabaya sebesar Rp707.413.287,52 dengan perhitungan pokok hutang Rp800.000.000 dikurangi jumlah uang sudah dibayarkan oleh Leonardo Saputra Wiradhana sebesar Rp92.586.712,48. <br /></div><div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_JC1pIgOu88BlsCwsfsRZPRWN0Cwz7dH878562rjjQCQu2ggc-DbRbqmAhZPpj3H43hRJ-d5g_7Kj77F_ocTi13jw2MoQUD1a3vf0UmTuv8N_NSPJgpei_PcRhC4JcibwaBEjnkMMxxk/s1334/IMG20210831143642.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_JC1pIgOu88BlsCwsfsRZPRWN0Cwz7dH878562rjjQCQu2ggc-DbRbqmAhZPpj3H43hRJ-d5g_7Kj77F_ocTi13jw2MoQUD1a3vf0UmTuv8N_NSPJgpei_PcRhC4JcibwaBEjnkMMxxk/w640-h288/IMG20210831143642.jpg" width="640" /></a>Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (“Bank Jatim”) didirikan dengan nama PT. Bank Pembangunan Daerah Djawa Timur pada tanggal 17 Agustus 1961 dengan akta yang dibuat oleh Notaris Anwar Mahajudin, No. 91 tanggal 17 Agustus 1961. Dengan adanya Undang-Undang No. 13 tahun 1962 tentang Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, yang mengharuskan Bank Pembangunan Daerah didirikan dengan Peraturan Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur mengeluarkan Peraturan Daerah No. 2 tahun 1976. <br /><br />Atas dasar peraturan daerah tersebut, nama PT. Bank Pembangunan Daerah Djawa Timur diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Peraturan Pemerintah Daerah tersebut disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dalam Surat Keputusan No. Pem.10/5/26-18 tanggal 31 Januari 1977 dan diumumkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1977 Seri C No. I/c tanggal 1 Februari 1977. <br /><br />Peraturan Daerah tersebut mengalami beberapa kali perubahan, dan yang terakhir diubah dengan Peraturan Daerah No. 11 tahun 1996, tanggal 30 Desember 1996 yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan No. 584.35-280 tanggal 21 April 1997. Dengan pengesahan Peraturan Daerah No. 1 tahun 1999 oleh DPRD Propinsi Jawa Timur tanggal 20 Maret 1999, dan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan No. 584.35-317 tanggal 14 April 1999, <br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Maka bentuk hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur diubah dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas. Perubahan status bentuk hukum tersebut sesuai dengan akta No. 1 tanggal 1 Mei 1999 yang dibuat oleh Notaris R. Sonny Hidayat Julistyo, S.H., dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2.8227.HT.01.01.TH.99 tanggal 5 Mei 1999 <br /><br />Serta diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia tanggal 25 Mei 1999 No. 42, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 3008/1999. Seiring dengan perkembangan perekonomian dan dalam rangka memenuhi persyaratan sebagai BPD Regional Champion yang salah satunya parameternya adalah untuk memperkuat permodalan, <br /><br />Maka dilakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Perseroan Terbatas Nomor 89 tanggal 25 April 2012, dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, S.H., di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-22728.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 30 April 2012, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan Undang Undang Perseroan Terbatas dengan Nomor AHU-0038044.AH.01.09 Tahun 2012 Tanggal 30 April 2012  <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhXmkMvM8hr8F3-PpXmgkZKlt6QQDtEgy27l_lgUsWJhSBU3SOvWDiYLnhtH83wB_tRLnZIqfA9H3LmSJxCQ8aqyUFqurS5o854qw7gsBi21lmuaUYkjok7rFSlI7qcvDNk1jiThdqgAL0/s1334/IMG20210831150151.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhXmkMvM8hr8F3-PpXmgkZKlt6QQDtEgy27l_lgUsWJhSBU3SOvWDiYLnhtH83wB_tRLnZIqfA9H3LmSJxCQ8aqyUFqurS5o854qw7gsBi21lmuaUYkjok7rFSlI7qcvDNk1jiThdqgAL0/w640-h288/IMG20210831150151.jpg" width="640" /></a></div>Serta berdasarkan Surat Keputusan Bapepam tanggal 29 Juni 2012 dinyatakan efektif untuk pernyataan pendaftaran dan berubah nama menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Bank mulai melakukan kegiatan operasional sesuai Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. BUM 9-4-5 pada tanggal 15 Agustus 1961. Sedangkan Unit Usaha Syariah (UUS) dibentuk dan mulai beroperasi sejak tanggal 21 Agustus 2007 sesuai dengan surat Persetujuan Prinsip Pendirian UUS dari Bank Indonesia No. 9/75/DS/Sb tanggal 4 April 2007. Entitas induk terakhir dari Bank adalah Pemerintah Propinsi Jawa Timur.<br /><br />Salah satu produk dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. adalah pemberian Kredit Investasi, yaitu kredit jangka menengah / panjang yang diberikan kepada nasabah untuk pembelian barang dan modal jasa guna rehabilitasi, pendirian usaha baru, yang pelunasan dari hasil usaha dengan barang-barang modal yang dibiayai sesuai jangka waktu yang ditetapkan, rencana angsuran ditetapkan berdasarkan cash flow, penarikan berdasarkan prestasi pekerjaan dan pelunasan dapat dilakukan saat jatuh tempo, dimana kredit investasi di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. <br /><br />Aturan yang menjadi dasar pedoman dalam pemberian Kredit Investasi adalah Surat Edaran Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Nomor : 048/009/DIR/KMK Tanggal 09 Maret 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah dan Korporasi. Bahwa mekanisme analisa dan pengusulan kredit serta formulir yang digunakan adalah sebagai berikut :<br />1. Pengumpulan Data. Kegiatan ini dimulai dari menyusun rencana pengumpulan data, seperti jenis data yang diperlukan, sumber dan cara memperolehnya, hingga pelaksanaan pengumpulan data-data seperti yang telah direncanakan <br /><br />2. Verifikasi Data. Kegiatan ini dilaksanakan adalah melakukan pemeriksaan setempat (pemeriksaan phisik/on the spot ), meminta informasi Bank kepada BI/Bank lain/Lembaga Pembiayaan lainnya serta checking kepada pembeli, pemasok, pesaing maupun pihak ketiga lainnya. <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjy4ABkfMP_twQ9D8xk4zHDvGv61ZGJDpZgp9DTNieldZHEw2HJbNt3ZafZ0EJZL4kupZWW9ZPL9YMODZll9MWL1UuiQkh9krLEluz0THF-c1QoBPxvs8QXDXqmQgQcHB-AM0848uiHJXg/s1334/IMG20210831150340.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjy4ABkfMP_twQ9D8xk4zHDvGv61ZGJDpZgp9DTNieldZHEw2HJbNt3ZafZ0EJZL4kupZWW9ZPL9YMODZll9MWL1UuiQkh9krLEluz0THF-c1QoBPxvs8QXDXqmQgQcHB-AM0848uiHJXg/w640-h288/IMG20210831150340.jpg" width="640" /></a></div>3. Analisa Data. Meliputi kegiatan Analisa Laporan Keuangan (kuantitatif) seperti analisa rasio, analisa dan penilaian atas pernyataan Laba/Rugi dan Neraca perusahaan, analisa Rekonsiliasi Modal & Harta Tetap serta. Analisa sumber dan penggunaan dana/Pernyataan Pengadaan Kas. Kegiatan selanjutnya adalah penilaian aspek perusahaan lainnya (kualitatif) seperti aspek umum, manajemen, pemasaran, teknis & produksi/ pembelian dan penilaian angguna.<br /><br />4. Perhitungan Kebutuhan Kredit. Untuk jenis Kredit Investasi, Kredit Modal Kerja Aflopend dan Kredit Modal Kerja Konstruksi dibuat Cash Flow untuk menentukan jumlah kredit, schedule penarikan/pelunasan kredit, dan jangka waktu kredit. Sedangkan untuk jenis kredit lainnya seperti KMK umum/Rekening Koran, dapat mempergunakan Metode Perputaran Modal Kerja<br /><br />5. Pengukuran Rating Nasabah. Dari beberapa aspek penting seperti aspek keuangan, manajemen, pemasaran, produksi, pengalaman/lamanya berusaha, risiko kelompok industry dan aspek aguanan diteliti lebih jauh untuk mendapatkan data akurat yang selanjutnya dikelompokkan dalam rangka pengukuran tingkat resiko kredit yang akan di berikan. <br /><br />6. Penetapan Struktur Kredit. Dalam tahap ini analis kredit menetapkan dalam usulannya mengenai jenis kredit yang akan diberikan, jangka waktu kredit, suku bunga, biaya-biaya, menetapkan jaminan yang diperlukan dan kemungkinan pengikatan, penutupan asuransinya serta menetapkan syarat-syarat kredit lainnya.<br /><br />7. Standar Formulir yang digunakan. Tahapan-tahapan dalam proses analisa khusus untuk skim kredit umum (non Keppres), dituangkan dalam formulir atau format yang disebut Perangkat Aplikasi Kredit (PAK). PAK harus dibuat untuk setiap permohonan fasilitas kredit, baik permohonan baru, tambahan, perpanjangan, maupun review kredit. PAK terdiri dari dokumen- dokumen sebagai berikut :<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEig9XA5ZN7buUywGQYhh0UXrA6kPi72X_S6UM3v4OkaTp1n7teNgY6mRIb6iyMMXl_A2wyAQdD6fpjboBCi4FoMHeBuAXEkk4d5LrTHt9M8y9JMfD-qOJttVkDiZIQNkmO4DkDr5oYyMH8/s1876/A.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="708" data-original-width="1876" height="242" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEig9XA5ZN7buUywGQYhh0UXrA6kPi72X_S6UM3v4OkaTp1n7teNgY6mRIb6iyMMXl_A2wyAQdD6fpjboBCi4FoMHeBuAXEkk4d5LrTHt9M8y9JMfD-qOJttVkDiZIQNkmO4DkDr5oYyMH8/w640-h242/A.jpg" width="640" /></a></div>Pada tahun 2013 PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Cabang Utama Surabaya memberikan kredit investasi kepada terdakwa Leonardo Saputra Wiradhana.  <br /><br />Bahwa saat proses pengajuan kredit investasi kepada terdakwa Leonardo Saputra Wiradhana tersebut, Ardhito Bhirawa Desatria bertindak selaku TKIK Analis kredit pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Cabang Utama Surabaya berdasarkan SK Nomor : 051/004/SDM tanggal 01 Maret 2013 dengan jabatan Tenaga Kontrak Ikatan Kerja (TKIK) Analis Kredit Cabang Utama.<br /><br />Riwayat pekerjaan Ardhito Bhirawa Desatria selama bekerja di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk adalah sebagai berikut : a. TKIK Analis Kredit Cabang Bawean berdasarkan SK Nomor : 050/984/SDM tanggal 01 Desember 2012 ; b. TKIK Analis Kredit Cabang Utama berdasarkan SK Nomor : 051/004/SDM tanggal 01 Maret 2013 ; c. CapegKredit Cabang Utama berdasarkan SK Nomor : 052/018/KEP/DIR/SDM tanggal 12 Pebruari 2014. <br /><br />Selama menjadi pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Utama Surabaya, Ardhito Bhirawa Desatria pernah mendapatkan pendidikan dan pelatihan sebagai berikut : a. Pada tanggal 18 Nopember 2012 s/d 23 Nopember 2012 mengikuti Pelatihan Analis Kredit di LPPI Jakarta ; b. Pada tanggal 25 Nopember 2012 s/d 29 Nopember 2012 mengikuti Pelatihan Orientasi Internal di Internal Bank Jatim.<br /><br />Tugas pokok dan fungsi Ardhito Bhirawa Desatria sebagai Analis Kredit pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk berdasar SOP BPP (Buku Pedoman Pelaksanaan) PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk adalah sebagai berikut :<br /><br />a. Melakukan verifikasi kelengkapan dan kesesuaian berkas kredit atas usulan pengajuan kredit atas usulan unit pemasaran, bila diperlukan melakukan on the spot untuk memastikan kelayakan usulan permohonan kredit ; b. Memantau daftar hitam dan daftar kredit macet yang dikeluarkan Bank indonesia untuk memastikan rekomendasi kelayakan pemberian kredit akurat sesuai dengan asas-asas perkreditan serta kebijakan serta prosedur yang telah ditetapkan;<br />c. Melakukan review terhadap kondisi keuangan (mencakup laporan cash flow, laporan laba-rugi dan laporan neraca) calon debitur dalam rangka penilaian kemampuan bayar debitur ;<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhdT6ZzSSs1U2K6iCo__GREaLleMMbsxM4daF42SJBr5QLwkVptPcgts5fgSthhktwuEBBNm1Gv3IFReNFs83gvdwSdve-TLVqzXOCV74Vu2zXA4PVokJ19EmHdX1O_ft1Mf3656MDuxds/s1334/IMG20210831142023.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhdT6ZzSSs1U2K6iCo__GREaLleMMbsxM4daF42SJBr5QLwkVptPcgts5fgSthhktwuEBBNm1Gv3IFReNFs83gvdwSdve-TLVqzXOCV74Vu2zXA4PVokJ19EmHdX1O_ft1Mf3656MDuxds/w640-h288/IMG20210831142023.jpg" width="640" /></a></div>d. Melakukan analisa kelayakan debitur atas pemberian kredit berdasarkan resiko-resiko perkreditan ; e. Membuat rekomendasi penerimaan/penolakan kredit setelah analisa kelayakan debitur atas pemberian kredit ; f. Menyusun Laporan PAK (Perangkat Aplikasi Kredit) sebagai kelengkapan proses persetujuan kredit ; g. Berkoordinasi dengan unit pemasaran dalam melakukan pemantauan terhadap kredit untuk meminimalisir resiko terjadinya kredit bermasalah ; <br /><br />h. Melaksanakan pembinaan perkreditan, bimbingan serta saran dalam lingkup bidang usaha debitur sehingga dapat mengurangi resiko kredit bermasalah bagi Bank ; i. Menyusun laporan kunjungan lapangan baik dalam rangka analisa kredit maupun pemantauan kredit ; j. Mengkaji kegiatan perkreditan internal Bank yang dapat digunakan sebagai referensi dalam melakukan analisis perkreditan ; k. Menyusun Laporan pelaksanaan kegiatan perkreditan kantor cabang untuk kepentingan internal maupun eksternal.<br /><br />Pada bulan Mei tahun 2013 terdakwa Leonardo Saputra Wiradhana mengajukan permohonan Kredit Investasi di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Cabang Utama Surabaya. Tujuan terdakwa Leonardo Saputra Wiradhana mengajukan permohonan kredit investasi untuk menjalankan usaha bengkel Dwi Sakti yang dijalani sejak tahun 2004 yang melayani reparasi dan perakitan mesin.<br /> <br />Bahwa terdakwa Leonardo Saputra Wiradhana pada saat mengajukan pinjaman ke PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Utama Surabaya bertemu dengan Ardhito Bhirawa Desatria. Adapun saat pertemuan di kantor PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Utama Surabaya sedang dalam kondisi sibuk dan mengajak terdakwa Leonardo Saputra Wiradhana bertemu di luar kantor yaitu di kafe day and eat, dekat Tunjungan Plaza. <br /><br />Pada saat pertemuan tersebut terdakwa Leonardo Saputra Wiradhana mengutarakan niatan untuk mengajukan pinjaman untuk menambah modal bagi usaha bengkel saksi sebesar Rp1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah), dengan mengajukan agunan tambahan berupa Tanah dan bangunan yang terletak Desa Tlogosari, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 166 Surat Ukur No. 53/Tlegosari/2011 tanggal 22 Agustus 2011 dengan luas tanah 275 m². <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg0x9ge1HfZXqVkpCPsa4wJs-mHG0tpKy65U5sVNhRCJtP6PmP7u-TLO0P8SXAO_AFrYumKZZEC9K0aJUbVA3N8yDQgc4okoFGdXtnH415qV-UxQq3iVZ6mSP2QdkUL_xoa71F7bpTHYPw/s1334/IMG20210831143739.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg0x9ge1HfZXqVkpCPsa4wJs-mHG0tpKy65U5sVNhRCJtP6PmP7u-TLO0P8SXAO_AFrYumKZZEC9K0aJUbVA3N8yDQgc4okoFGdXtnH415qV-UxQq3iVZ6mSP2QdkUL_xoa71F7bpTHYPw/w640-h288/IMG20210831143739.jpg" width="640" /></a></div>Pada saat itu Ardhito Bhirawa Desatria hanya menyanggupi untuk mencairkan pinjaman sebesar Rp800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan meminta fee kepada terdakwa Leonardo Saputra Wiradhana sebesar Rp80.000.000<br /><br />Selanjutnya atas permohonan kredit dari terdakwa Leonardo Saputra Wiradhana tersebut, Ardhito Bhirawa Desatria selaku Analis Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Cabang Utama Surabaya mulai melakukan proses analisa kredit yang kemudian dituangkan kedalam dokumen : a. Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) / BPD.1.1 ; b. Formulir Aspek Umum Dan Manajemen BPD 1.2. ; c. Formulir Aspek Pemasaran BPD 1.3. ; d. Formulir Aspek Tehnis Produksi BPD 1.4. ; e. Formulir Aspek Keuangan BPD 1.5. ; f. Formulir Aspek Agunan BPD 1.6.<br /><br />Pada saat penyusunan dokumen tersebut Ardhito Bhirawa Desatria meminta terdakwa Leonardo Saputra Wiradhana agar mencari agunan tambahan lain karena agunan tambahan yang diajukan terdakwa Leonardo Saputra Wiradhana masih belum mencukupi. Atas permintaan Ardhito Bhirawa Desatria tersebut, terdakwa Leonardo Saputra Wiradhana menyatakan bahwa aset miliknya sudah tidak ada yang dapat dijadikan agunan lagi.  <br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Selanjutnya atas keadaan tersebut, Ardhito Bhirawa Desatria menyuruh terdakwa Leonardo Saputra Wiradhana mencari fotocopy surat tanah saja yang kemudian akan diolah sebagai agunan tambahan oleh Ardhito Bhirawa Desatria, dimana pada saat itu terdakwa Leonardo Saputra Wiradhana mendapatkan dua fotocopy surat tanah yaitu : <br /><br />a. Tanah dan Bangunan di Jalan Jepara No. 15A Surabaya dengan bukti kepemilikan Surat Ijin Pemakaian Tanah Jangka Menengah No.188.45/0689B/ 436.6.18/2011. Suhardi dimana tanah ini sebenarnya bukan milik terdakwa Leonardo Saputra Wiradhana dan hanya menyewa dari Suhardi.  ; b. Tanah dan Bangunan di Jalan Candi Lempung 47E/21 Surabaya dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik 3724 a.n. Yap Wi Lian (Ibu kandung) dimana terdakwa Leonardo Saputra Wiradhana meminjam tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.<br /><br />Bahwa Ardhito Bhirawa Desatria dalam proses pencairan pinjaman Kredit Investasi di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Cabang Utama Surabaya kepada terdakwa Leonardo Saputra Wiradhana melaksanakan survey terhadap :<br /><br />a. Agunan Utama yaitu Usaha Bengkel Dwi Sakti milik terdakwa Leonardo Saputra Wiradhana dengan alamat Jl Jepara Nomor : 15A Surabaya yang dituangkan dalam Laporan Kunjungan Kredit Investasi Umum an. Debitur Leonardo Saputra Wiradhana tanggal 11 Juni 2013 beserta foto lokasi usaha bengkel Dwi Sakti di Jl. Jepara No 10 Surabaya, invoice dan purchace order. <br /><br />b. Lokasi Agunan Tambahan yaitu :  - Tanah dan Bangunan di Jalan Jepara No. 15A Surabaya dengan bukti kepemilikan Surat Ijin Pemakaian Tanah Jangka Menengah No.188.45/0689B/ 436.6.18/2011 a.n. Suhardi. - Tanah dan Bangunan di Jalan Candi Lempung 47E/21 Surabaya dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik 3724 a.n. Yap Wi Lian (Ibu kandung).<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhaQJ-zKM8h4ctVcIwrvUBB-X3ozQNdi1eDyQrkK6dwN3QrVV2YU3ZGAYnm-kDaprQbFp9HfeQBvecWBY1WLCdeqduThPtHBSkVxv0NNCYmhCTRgja5aNTpgxR8rimLmgTpbQehR-Jt9Ac/s1334/IMG20210831141302.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhaQJ-zKM8h4ctVcIwrvUBB-X3ozQNdi1eDyQrkK6dwN3QrVV2YU3ZGAYnm-kDaprQbFp9HfeQBvecWBY1WLCdeqduThPtHBSkVxv0NNCYmhCTRgja5aNTpgxR8rimLmgTpbQehR-Jt9Ac/w640-h288/IMG20210831141302.jpg" width="640" /></a></div>Yang dituangkan didalam Formulir Aspek Agunan (BPD - 1.6) an. Debitur Leonardo Saputra Wiradhana tanggal 11 Juni 2013 beserta Lampirannya di Formulir Aspek Agunan (FAA), (BPD - 1.6 - Lampiran).<br /><br />Selanjutnya atas hasil survey dilakukan analisa kredit yang diajukan terdakwa Leonardo Saputra Wiradhana untuk dibahas dan pada akhirnya disetujui oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Cabang Utama Surabaya dan kemudian diterbitkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) Nomor : 051/583.1/Oprs.Krd/CU/2013 tanggal 24 Juni 2013 dengan pagu maksimum kredit sebesar Rp. 800.000.000 dan jangka waktu kredit selama 60 (enam puluh) bulan dan Jenis skim kredit yang diberikan yaitu kredit investasi umum dengan angsuran setiap bulan, dengan :<br /><br />a. Agunan Utama yaitu Usaha Bengkel Dwi Sakti milik terdakwa Leonardo Saputra Wiradhana dengan alamat Jl Jepara Nomor : 15A Surabaya. b. Lokasi Agunan Tambahan yaitu :  - Tanah dan Bangunan di Jalan Jepara No. 15A Surabaya dengan bukti kepemilikan Surat Ijin Pemakaian Tanah Jangka Menengah No.188.45/0689B/ 436.6.18/2011 a.n. Suhardi. - Tanah dan Bangunan di Jalan Candi Lempung 47E/21 Surabaya dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik 3724 a.n. Yap Wi Lian (Ibu kandung).<br /><br />Terhadap Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) Nomor : 051/583.1/Oprs.Krd/CU/2013 tanggal 24 Juni 2013 diajukan order  kepada Yatiningsih SH. MH. Notaris di Surabaya untuk dilakukan pengikatan, dimana kemudian diterbitkan covernote dengan Nomor : 15/Cover Note/VII/2013 tanggal 04 Juli 2013, namun didalam covernote tersebut, agunan tambahan telah berubah menjadi Tanah dan bangunan yang terletak Desa Tlogosari, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan.<br /><br />Hal ini sebagaimana Surat dari Yatiningsih S.H. M.H., Notaris di Surabaya dengan Nomor : 50/srt/2019 tanggal 25 November 2019 perihal : Surat Keterangan terkait debitur Leonardo Saputra Wiradhana yang menyebutkan bahwa “covernote yang bank tunjukkan pada kami tidak sesuai dengan covernote yang kami keluarkan tidak menyebutkan akta fidusia dan jaminan yang disebutkan juga tidak sama (kami lampirkan fotocopy sesuai asli covernote kami).”<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjoAfyzNxKmnCvEsTlmcEUGGGIsTSGxWBhUsyT2ztviMDBckU0wm65_jfTZgNEBkosVlZvWn9M178ZxifwWnLTQljwb6Qdj2aQv3E_TsXjeATAo1lP-wXPDtMYbreNbkWeBq6K8J02l8dc/s1334/IMG20210831143642.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjoAfyzNxKmnCvEsTlmcEUGGGIsTSGxWBhUsyT2ztviMDBckU0wm65_jfTZgNEBkosVlZvWn9M178ZxifwWnLTQljwb6Qdj2aQv3E_TsXjeATAo1lP-wXPDtMYbreNbkWeBq6K8J02l8dc/w640-h288/IMG20210831143642.jpg" width="640" /></a></div> Sesuai dengan SPPK tanggal 24 Juni 2013 yang kami terima dan register sertipikat kami (terlampir) </div><div style="text-align: justify;">agunan yang diserahkan kepada kami dan yang kami lakukan pembebanan hak tanggungan yaitu sertifikat Hak Milik Nomor : 166/Telogosari.<br /><br />Dan merujuk pada SPPK yang kami terima, kami hanya membuatkan akta perjanjian ikatan jual beli dan kuasa untuk menjual, akta perjanjian kredit dan pengakuan hutang dan akta SKMHT untuk nantinya dilanjutkan ke akta APHT di Notaris Pasuruan rekanan kami.<br /><br />Dalam proses pencairan pinjaman Kredit Investasi di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Cabang Utama Surabaya kepada terdakwa Leonardo Saputra Wiradhana, Ardhito Bhirawa Desatria juga membuat dokumen berupa :<br /><br />a. Advis Perkreditan Nomor : 583.1/AP/KKm/CU tanggal 04 Juli 2013 Debitur an. Leonardo Saputra Wiradhana ; b. Surat Kuasa dengan hak substitusi tanggal 04 Juli 2013 dari debitur Leonardo Saputra Wiradhana kepada pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk untuk mendebet / memblokir / memindahbukukan rekening tabungan nomor : 0011253211 ; c. Surat Pernyataan tanggal 04 Juli 2013 bahwa agunan tidak sedang dijaminkan/ dipindahtangankan pada pihak lain atau dalam sengketa didalam maupun diluar pengadilan ; d. Surat Aksep tanggal 04 Juli 2013 Debitur an. Leonardo Saputra Wiradhana.<br /><br />Terkait Surat Aksep dan Surat Pernyataan tanggal 04 Juli 2013 diatas yang ditandatangani terdakwa Leonardo Saputra Wiradhana, Grace Sutejo, Yap Wi Lian dan Suhardi sebagaimana berikut : <br /><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj50N2nwocqPhztN_5H1V-8iBnS-NWwg0xRd7bxXO7KUPo3oeCli71DjeD5qDEDVi5Fndf0Q-1lCxji3yVVGen5aeJWt6gNz8O6ztutmULalYBoH9P5onTEuGLP5m56iAghcOK3rlZyTqk/s1878/B.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1466" data-original-width="1878" height="500" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj50N2nwocqPhztN_5H1V-8iBnS-NWwg0xRd7bxXO7KUPo3oeCli71DjeD5qDEDVi5Fndf0Q-1lCxji3yVVGen5aeJWt6gNz8O6ztutmULalYBoH9P5onTEuGLP5m56iAghcOK3rlZyTqk/w640-h500/B.jpg" width="640" /></a><br />Untuk tanda tangan Grace Sutejo, Yap Wi Lian dan Suhardi adalah bukan tanda tangan yang bersangkutan, sedangkan untuk tanda tangan terdakwa Leonardo Saputra Wiradhana tidak dapat dipastikan tanda tangan tersebut asli atau tidak namun untuk tulisan ”hanya berlaku sebesar Rp.800.000.000,-“ dipastikan palsu.<br /><br />Bahwa untuk tanda tangan Yap Wi Lian sebagaimana tanda tangan di KTP adalah sebagai berikut :<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhzL0NgWSDi2TSF_FNy9z4hWfMj0UoJCtRMY5rVnkFcfGvsPsJnB23ml2m8i4YJGvv_qphsdbyAo48Dbj22q9qrAEYXYbTYDFcxrqLhVB2TVr8ue5S132_l9TqW5Vfq7U6K3EFtiKL342A/s1478/C.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1478" data-original-width="1278" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhzL0NgWSDi2TSF_FNy9z4hWfMj0UoJCtRMY5rVnkFcfGvsPsJnB23ml2m8i4YJGvv_qphsdbyAo48Dbj22q9qrAEYXYbTYDFcxrqLhVB2TVr8ue5S132_l9TqW5Vfq7U6K3EFtiKL342A/w346-h400/C.jpg" width="346" /></a></div> </div><div style="text-align: justify;">Kemudian PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Cabang Utama Surabaya dan debitur Leonardo Saputra Wiradhana menandatangani Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang Nomor : 22 tanggal 4 Juli 2013 dihadapan Yatiningsih SH. MH. Notaris di Surabaya, yang dihadiri oleh para pihak yaitu Perwakilan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Utama Surabaya yaitu Ardhito Bhirawa Desatria, pihak debitur Leonardo Saputra Wiradhana dan istri Grace Sutejo serta Pemilik Agunan Yusuf Wiji Utomo dan istri Nurul Lesteri, dengan pokok perjanjian sebagai berikut : - Kredit Investasi (KI) Umum Angsuran Setiap Bulan, dengan plafon sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah). - Suku Bunga : 12,25% per tahun, efektif floating rate dan harus dibayar setiap bulan. - Jangka waktu : 60 (enam puluh) bulan sejak ditandatangani akad kredit/akta pengakuan hutang. - Jaminan utama : Objek yang dibiayai (Pembelian alat berat / Rough Terrain Crane Second). Agunan Tambahan berupa :  Tanah dan bangunan yang terletak Desa Tlogosari, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 166 Surat Ukur No. 53/Tlegosari/2011 tanggal 22 Agustus 2011 dengan luas tanah 275 m² atas nama Yusuf Wiji Utomo. <br /><br />Terhadap penggantian agunan tambahan tersebut tanpa sepengetahuan pimpinan Ardhito Bhirawa Desatria, dan tidak dilakukan survey serta penghitungan nilai taksasi agunan, sehingga dalam hal ini Ardhito Bhirawa Desatria tetap menggunakan hasil survey dan taksasi agunan sebelum ada perubahan. <br /><br />Terhadap agunan tambahan berupa tanah dan bangunan yang terletak desa tlogosari, kecamatan tutur, kabupaten pasuruan, diperoleh fakta bahwa :<br />a. Tanah dan bangunan di Desa Tlogosari, Kabupaten Pasuruan, seluas 275 m2, dibeli oleh terdakwa Leonardo Saputra Wiradhana dari Yusuf Wiji Utomo seharga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang dituangkan didalam Perjanjian Ikatan Jual Beli tanggal 04 Juli tahun 2013 di hadapan YATININGSIH SH.MH. Notaris di Surabaya pada pukul 15.00 WIB namun hanya tertulis sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).<br /><br />b. Dalam  Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang 04 Juli tahun 2013 Nomor : 22  antara PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Utama Surabaya dan terdakwa Leonardo Saputra Wiradhana dihadapan YATININGSIH SH.MH. Notaris di Surabaya pada pukul 15.15 WIB, tanah dan bangunan di Desa Tlogosari, Kabupaten Pasuruan, seluas 275 m2 dijadikan agunan tambahan dalam pemberian kredit oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Utama Surabaya kepada terdakwa Leonardo Saputra Wiradhana.<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEighQ8mLEpu7MWS_FoHaCmcmNhI9qRXqCSUvdJXxzmyL3GD_-TYYaIpbVFo03xh_8Uj85Utfjj2e7K-ISTPP62ypN-vg6GmrH3HYXBRveNaOpjoLpoI9DBu00nJ6H158vAvj7isZd3zY5Y/s1334/IMG20210831144230.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEighQ8mLEpu7MWS_FoHaCmcmNhI9qRXqCSUvdJXxzmyL3GD_-TYYaIpbVFo03xh_8Uj85Utfjj2e7K-ISTPP62ypN-vg6GmrH3HYXBRveNaOpjoLpoI9DBu00nJ6H158vAvj7isZd3zY5Y/w640-h288/IMG20210831144230.jpg" width="640" /></a></div>c. Agunan tambahan ini kemudian diikat dengan hak tanggungan sebesar Rp.1.040.000.000,- (satu milyar empat puluh juta rupiah) dan tertuang dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 76/TUTUR/HT/XII/2013 Tanggal 20 Desember 2013 di hadapan NANIK TRIYANINGSIH, SH.MKN. Notaris di Pasuruan yang merupakan rekanan dari YATININGSIH SH.MH. Notaris di Surabaya.<br /><br />d. Pembayaran dari terdakwa Leonardo Saputra Wiradhana  kepada Yusuf Wji Utomo tidak langsung dibayar secara lunas, namun secara bertahap dengan cara pertama Leonardo Saputra Wiradhana membayar dana talangan kepada pemberi pinjaman yang sebelumnya telah Yusuf Wiji Utomo ambil sebesar Rp. 115.000.000.- (seratus lima belas juta rupiah). Selanjutnya terdakwa Leonardo Saputra Wiradhana memberikan cek kepada Yusuf Wiji Utomo sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), ditambah lagi Ardhito Bhirawa Desatria juga mengirimkan uang secara transfer melalui Bank Danamon sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Yusuf Wiji Utomo untuk pembayaran bunga kepada pihak pemberi dana talangan.<br /><br />e. Yusuf Wiji Utomo mengetahui Ardhito Bhirawa Desatria merupakan perwakilan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Utama Surabaya yang awalnya bertemu dengan Ardhito Bhirawa Desatria di kantor Notaris YATININGSIH SH.MH. Adapun sejak awal Yusuf Wiji Utomo sudah melihat Ardhito Bhirawa Desatria aktif bersama terdakwa Leonardo Saputra Wiradhana dalam mengurusi pemberian kredit dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Utama Surabaya kepada terdakwa Leonardo Saputra Wiradhana. <br /> </div><div style="text-align: justify;">Makanya ketika terdakwa Leonardo Saputra Wiradhana belum dapat melunasi pembelian tanah, Yusuf Wiji Utomo juga melakukan penagihan pelunasan pembelian tanahnya kepada Ardhito Bhirawa Desatria, hingga pada akhirnya Ardhito Bhirawa Desatria mengirimkan uang secara transfer melalui Bank Danamon sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Yusuf Wiji Utomo untuk pembayaran bunga kepada pihak pemberi dana talangan.<br /><br />Bahwa terhadap agunan tambahan berupa tanah dan bangunan yang terletak Desa Tlogosari, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 166 Surat Ukur No. 53/Tlegosari/2011 tanggal 22 Agustus 2011 dengan luas tanah 275 m² atas nama Yusuf Wiji Utomo dilekatkan Hak Tanggungan dengan nilai sejumlah Rp.1.040.000.000,- (Satu Milyar Empat Puluh Juta Rupiah) yang dituangkan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 76/Tutur/HT/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013.<br /> <br />Bahwa pinjaman terdakwa Leonardo Saputra Wiradhana dicairkan ke rekening Giro Umum Milik Perorangan di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Utama Surabaya dengan Nomor Rekening : 0011253211 an. LEONARDO SAPUTRA WIRADHANA, sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah).  <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgrk5laBmyZdtPb2kdrswOvoKSrpLAFkMFGvogoN0c2jw52mQiVJAoL33F_d5EzOo19iOsODU0RcVhC8iVr0WKSZt6fvu_O8e_lqqtwJpGj-zZAtZU9T9CLIXxdMQgoJF432d6nQuf9ses/s1334/IMG20210831144315.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgrk5laBmyZdtPb2kdrswOvoKSrpLAFkMFGvogoN0c2jw52mQiVJAoL33F_d5EzOo19iOsODU0RcVhC8iVr0WKSZt6fvu_O8e_lqqtwJpGj-zZAtZU9T9CLIXxdMQgoJF432d6nQuf9ses/w640-h288/IMG20210831144315.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa dalam pencairan pinjaman tersebut tanpa disertai dengan kwitansi pembayaran uang muka jual beli alat berat Rough Terrain Crane Second (crane bekas Jepang) sebagaimana dipersyaratkan di dalam Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang Nomor : 22 tanggal 04 Juli 2013 pasal 11 poin 6.<br /><br />Bahwa dalam pencairan kredit investasi kepada terdakwa Leonardo Saputra Wiradhana terdapat beberapa kejanggalan terkait  dokumen kredit sebagai berikut :<br /><br />1. Ditemukan 2 (dua) jenis agunan tambahan yang berbeda sebagai berikut :<br />a. Agunan tambahan awal berupa : 1.    Tanah dan Bangunan di Jalan Jepara No. 15A Surabaya dengan bukti kepemilikan Surat Ijin Pemakaian Tanah Jangka Menengah No.188.45/0689B/ 436.6.18/2011 a.n. Suhardi ; 2. Tanah dan Bangunan di Jalan Candi Lempung 47E/21 Surabaya dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik 3724 a.n. Yap Wi Lian (Ibu kandung).<br /><br />Sebagaimana tersebut dalam : 1. Dokumen analisa kredit ; 2. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Nomor : 051/583.1/ Oprs.Krd/CU/2013 tanggal 24 Juni 2014 ; 3. Dokumen Advis Perkreditan No. 583.1/AP/KKm/CU tanggal 04 Juli 2013 ; 4. Cover Note Akta Notaris Yatiningsih, S.H., M.H Nomor 15/Cover Note/VII/2013 tanggal 4 Juli 2013<br /><br />Bahwa agunan tambahan tersebut disertai dengan perhitungan taksasi agunan, yaitu : - Tanah dan Bangunan di Jalan Jepara No. 15A Surabaya dengan nilai THU sebesar Rp. 351.209.500,00 dan nilai THLS sebesar Rp. 245.846.650. - Tanah dan Bangunan di Jalan Candi Lempung 47E/21 Surabaya dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik 3724 a.n. Yap Wi Lian (Ibu kandung) dengan nilai THU sebesar Rp1.139775.000 dan nilai THLS sebesar Rp797.842.500<br /><br />b. Agunan tambahan perubahan berupa : Tanah dan Bangunan di Jalan Candi Lempung 47E/21 Surabaya dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik 3724 a.n. Yap Wi Lian (Ibu kandung)<br /><br />sebagaimana tersebut dalam : 1. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Nomor : 051/583.1/ Oprs.Krd/CU/2013 tanggal 24 Juni 2014 ; 2.    Perjanjian Ikatan Jual Beli dan Kuasa untuk Menjual Nomor 21 tanggal 4 Juli 2013 ; 3. Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang Nomor 22 tanggal 4 Juli 2013 ; 4. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Nomor 23 tanggal 4 Juli 2013 ; 5. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 76/Tutur/HT/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013 ; 6. Surat Nomor : 15/Cover Note/VII/2013 tanggal 04 Juli 2013 tentang Cover Note Akta Notaris dari Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Yatiningsih SH. MH<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh3twVDddnAzqwbGAvN6yJWgfrb21MlwtYjDkUiJZtEmGhoGwMDeUqFqVtChF0U3xnxrxAzYzQzcO2TyawGIPpp5p3ccJ4MgxmHPuA4l7c9XfvfQssO0uL2kSTsE5uV3ZPwXBGas8ZMurs/s1366/IMG20210831150346.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="615" data-original-width="1366" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh3twVDddnAzqwbGAvN6yJWgfrb21MlwtYjDkUiJZtEmGhoGwMDeUqFqVtChF0U3xnxrxAzYzQzcO2TyawGIPpp5p3ccJ4MgxmHPuA4l7c9XfvfQssO0uL2kSTsE5uV3ZPwXBGas8ZMurs/w640-h288/IMG20210831150346.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa agunan tambahan tersebut tidak disertai dengan perhitungan taksasi agunan, serta tidak terdapat formulir aspek agunan (FAA), akan tetapi kemudian dijadikan sebagai pengganti agunan dalam kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Utama Surabaya kepada Leonardo Saputra Wiradhana dan diikat dengan Hak Tanggungan sebesar Rp 1.040.000.000 <br /><br />Terhadap penggantian agunan tambahan tersebut tanpa sepengetahuan pimpinan Ardhito Bhirawa Desatria, dan tidak dilakukan survey serta penghitungan nilai taksasi agunan, sehingga Ardhito Bhirawa Desatria tetap menggunakan hasil survey dan taksasi agunan sebelum ada perubahan. <br /><br />2. Ditemukan dokumen ganda terkait Kredit Investasi (KI) an Debitur Leonardo Saputra Wiradhana yaitu : <br />a.    Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit dengan Nomor Surat : 051/583.1/Oprs.Krd/CU/2013 tanggal 24 Juni 2013 diketemukan 2 (dua) surat dengan nomor dan perihal serta isi yang sama, namun isinya berbeda dibagian agunan tambahan yang menyebutkan agunan tambahan yang berbeda sebagai berikut :<br /><br />1. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Pertama. </div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiRkbj1ZHcAvOu3lZAeQedLRqreWyNw80KrdolpxOU2m1SYqIEuz28susJ4LlrO6SG7ed_YrBlzZgpp6WQvWcubi-1qVPswincbZugyTFYkYtWeKkYy1tODgI-ECevK19QvisJhjPJT5Mo/s2618/D..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1048" data-original-width="2618" height="256" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiRkbj1ZHcAvOu3lZAeQedLRqreWyNw80KrdolpxOU2m1SYqIEuz28susJ4LlrO6SG7ed_YrBlzZgpp6WQvWcubi-1qVPswincbZugyTFYkYtWeKkYy1tODgI-ECevK19QvisJhjPJT5Mo/w640-h256/D..jpg" width="640" /></a></div><br /></div><div style="text-align: justify;"> 2. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Kedua.     GAMBAR     E<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjbeGv-dvDWmI8rAYQhofBG8ONEWd_SkbNcM2R-Z3N_DDFgJ3L79YRoAxsfBkhFlCQ9c1OnQKThyphenhyphenjmHZX5waGsWjwl_iqDGhDkXxEh4m7u6x1v-px3rkIU8PJ89IrQqFqMpm1-1pvQQEJg/s2820/E.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1115" data-original-width="2820" height="254" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjbeGv-dvDWmI8rAYQhofBG8ONEWd_SkbNcM2R-Z3N_DDFgJ3L79YRoAxsfBkhFlCQ9c1OnQKThyphenhyphenjmHZX5waGsWjwl_iqDGhDkXxEh4m7u6x1v-px3rkIU8PJ89IrQqFqMpm1-1pvQQEJg/w640-h254/E.jpg" width="640" /></a></div>Berdasarkan keterangan dari Hadi Santoso (Pimpinan Cabang Utama), Noviyanto (Pimpinan Bidang Kredit), Dwi Sipurbowasis (Penyelia Operasional Kredit) dan Nitya Bayurini (Staff Operasional Kredit), surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit dengan Nomor Surat : 051/583.1/Oprs.Krd/CU/2013 tanggal 24 Juni 2013  asli terdapat pendapat Penyelia Operasional Kredit, <br /><br />Pendapat Pimpinan Bidang Kredit dan Keputusan Pimpinan Cabang Utama yang ditulis dengan tulisan tangan, dimana agunan tambahan yang disebut di dalamnya adalah :<br />a. Tanah dan Bangunan di Jalan Jepara No. 15A Surabaya dengan bukti kepemilikan Surat Ijin Pemakaian Tanah Jangka Menengah No.188.45/0689B/ 436.6.18/2011 a.n. Suhardi ; b. Tanah dan Bangunan di Jalan Candi Lempung 47E/21 Surabaya dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik 3724 a.n. Yap Wi Lian (Ibu kandung).<br /><br />Sedangkan surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit dengan Nomor Surat : 051/583.1/Oprs.Krd/CU/2013 tanggal 24 Juni 2013 yang kemudian diserahkan ke Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Yatiningsih SH.MH. untuk di ikat sebagai agunan tambahan adalah berupa :  Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 166 Lokasi Desa Tlogosari, Kabupaten Pasuruan, Luas Tanah 275 m2.<br /><br />b. Surat Nomor : 15/Cover Note/VII/2013 tanggal 04 Juli 2013 diketemukan 2 (dua) surat dengan nomor dan perihal serta isi yang sama, namun isinya berbeda dibagian agunan tambahan yang menyebutkan agunan tambahan yang berbeda sebagai berikut :<br /><br />1. Surat Cover Note Pertama.    GAMBAR     </div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjAFtJZVI-Z80Q5rSlmN_ki4y6v9YrBgQ-NA6yshDQQpf6aDfn_0AjdspJmzOUhI-s72aW2qctCPsX6k3esrPI5M9Heu1_DoDMa7XrW-7BnTxNmFmZRobP28H-c7dA7gbwOqcQ6oKTuOfU/s2048/F.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1163" data-original-width="2048" height="364" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjAFtJZVI-Z80Q5rSlmN_ki4y6v9YrBgQ-NA6yshDQQpf6aDfn_0AjdspJmzOUhI-s72aW2qctCPsX6k3esrPI5M9Heu1_DoDMa7XrW-7BnTxNmFmZRobP28H-c7dA7gbwOqcQ6oKTuOfU/w640-h364/F.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">2. Surat Cover Note Kedua.    GAMBAR      </div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiPiBXluNVjtHlQc-BQBdMljxHddYe7NDj77ETJgo8AaNwhUFHg4SHryp49OJ_hhKwvGffvgw1jUoFOjVz9FrcY2Av8zZNhX3Tq7xycIO0LdlS4lXkaBOaQAUsIyhT2Ua-PfzjXbRelo5Y/s1774/G_1.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1168" data-original-width="1774" height="264" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiPiBXluNVjtHlQc-BQBdMljxHddYe7NDj77ETJgo8AaNwhUFHg4SHryp49OJ_hhKwvGffvgw1jUoFOjVz9FrcY2Av8zZNhX3Tq7xycIO0LdlS4lXkaBOaQAUsIyhT2Ua-PfzjXbRelo5Y/w400-h264/G_1.jpg" width="400" /></a></div>Bahwa yang diakui dikeluarkan oleh Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Yatiningsih SH. MH. adalah covernote yang menyebutkan agunan tambahan berupa : Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 166 Lokasi Desa Tlogosari, Kabupaten Pasuruan, Luas Tanah 275 m2<br /><div style="text-align: justify;"><br />Bahwa Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Yatiningsih SH. MH sebagaimana dalam Surat Nomor : Surat Nomor : 50/srt/2019 tanggal 25 November 2019 perihal : Surat Keterangan terkait debitur  Leonardo Saputra Wiradhana yang menyebutkan bahwa : covernote yang bank tunjukkan pada Notaris tidak sesuai dengan covernote yang Notaris keluarkan karena tidak menyebutkan akta fidusia dan jaminan yang disebutkan juga tidak sama (kami lampirkan fotocopy sesuai asli covernote kami).<br /><br />Bahwa sesuai dengan SPPK tanggal 24 Juni 2013 yang Notaris terima dan register sertifikat Notaris (terlampir) agunan yang diserahkan kepada Notaris dan yang Notaris lakukan pembebanan hak tanggungan yaitu sertifikat Hak Milik Nomor : 166/Telogosari.<br /><br />Dan merujuk pada SPPK yang Notaris terima, Notaris hanya membuatkan akta perjanjian ikatan jual beli dan kuasa untuk menjual, akta perjanjian kredit dan pengakuan hutang dan akta SKMHT untuk nantinya dilanjutkan ke akta APHT di hadapan NANIK TRIYANINGSIH, SH.MKN. Notaris di Pasuruan yang merupakan rekanan dari YATININGSIH SH.MH. Notaris Surabaya.<br /><br />Sedangkan covernote dengan agunan tambahan berupa :<br />a. Surat Ijin Pemakaian Tanah Jangka Menengah Nomor : 188.454/0689B/436.6.18/2011 an Suhardi Lokasi di Jl Jepara Nomor : 15A Surabaya ; b. Sertifikat Hak Milik (SHM) 3724 an Yap Wi Lian (Ibu Kandung) diterbitkan di Surabaya tanggal 16 Januari 1993, Lokasi di Jalan Candi lempung 47E/21 Surabaya, Luas Tanah 178 m2 sesuai dengan gambar situasi Nomor : 487/s/92 tanggal 10 Maret 1992<br /><br />Berdasarkan keterangan Hadi Santoso (Pimpinan Cabang Utama), Noviyanto (Pimpinan Bidang Kredit), Dwi Sipurbowasis (Penyelia Operasional Kredit) dan Nitya Bayurini (Staff Operasional Kredit),  covernote yang bank tunjukkan pada Notaris tersebut dipalsukan oleh terdakwa Ardhito Bhirawa Desatria.<br /><br />3. Bahwa adanya perbedaan antara Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit dan Perjanjian Kredit sebagai berikut :<br /><br />Pada Perjanjian Kredit dan Pengakuan Utang Nomor : 22 tanggal 4 Juli 2013 dihadapan Notaris YATININGSIH SH.MH. pasal 11, tentang Persyaratan Pencairan Kredit. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit menyebutkan bahwa pencairan kredit dapat dilaksanakan diantaranya apabila debitur menyerahkan kuitansi pembayaran uang muka pembelian alat berat berupa Rough Terrain Crane Second (crane bekas Jepang). Namun faktanya tidak ditemukan bukti kuitansi uang muka pembelian alat berat berupa Rough Terrain Crane Second (crane bekas Jepang) dalam berkas kredit sehingga kemungkinan telah terjadi penggunaan Kredit Tidak Sesuai dengan Permohonan (Side Streaming).</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjatnFkOt4H3ZyZHzDd8i1Mbzo3ZNqAydjwCH7QbC2XwfSUavi75ELXKYMswvrGZ3tmQP5-GgCr5edUiQ0ixZT84fZfVsQxE7roYHUvZ4YxySi50-b9_XX_GWxPrmh7GxF4ZFnChKbPIKM/s1334/IMG20210831150341.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjatnFkOt4H3ZyZHzDd8i1Mbzo3ZNqAydjwCH7QbC2XwfSUavi75ELXKYMswvrGZ3tmQP5-GgCr5edUiQ0ixZT84fZfVsQxE7roYHUvZ4YxySi50-b9_XX_GWxPrmh7GxF4ZFnChKbPIKM/w640-h288/IMG20210831150341.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa sejak bulan Juni 2014, Kredit Investasi (KI) an Debitur Leonardo Saputra Wiradhana untuk Plafon sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) berstatus kol 5 (macet).<br /><br />Bahwa terhadap fasilitas kredit yang diberikan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) telah terjadi pembayaran sebagai berikut :<br />a. Pembayaran Bunga Pinjaman<br />1. Tanggal 05 Agustus 2013     :     Rp. 13.333.333,33<br />2. Tanggal 04 September 2013 :     Rp.   2.685.204,99<br />3. Tanggal 10 September 2013 :     Rp.   5.345.350,71<br />4. Tanggal 04 Oktober 2013     :     Rp.   1.295.323,58<br />5. Tanggal 30 Oktober 2013     :     Rp.   5.000.000,-<br />6. Tanggal 31 Oktober 2013     :     Rp.   1.629.296,32<br />7. Tanggal 04 Nopember 2013 :     Rp.   8.155.726,97<br />8. Tanggal 05 Desember 2013 :      <u>Rp.   7.732.501,82     +</u><br />             Total Bunga Pinjaman :      Rp. 45.176.737,72<br /><br />b. Pembayaran Pokok Pinjaman<br />1. Tanggal 05 Agustus 2013     :     Rp.  8.711.111,04<br />2. Tanggal 10 September 2013 :     Rp.  4.654.649,29<br />3. Tanggal 11 September 2013 :     Rp.  8.678.684,04<br />4. Tanggal 31 Oktober 2013     :     Rp.  1.370.703,68<br />5. Tanggal 04 Nopember 2013 :     Rp.11.844.273,03<br />6. Tanggal 06 Nopember 2013 :     Rp.     118.356,62<br />7. Tanggal 06 Nopember 2013 :     Rp.   2.719.643,38<br />8. Tanggal 05 Desember 2013 :      Rp.   9.267.498,18<br />9. Tanggal 07 Maret 2014     :       <u>  Rp.        45.055,50     +</u><br />            Total Pokok Pinjaman  :      Rp 47.409.974,76 <br /><br />Total Pembayaran yang telah dilakukan oleh terdakwa Leonardo Saputra Wiradhana adalah sebesar Rp. 45.176.737,72 + Rp. 47.409.974,76 = Rp92.586.712,48 <br /><br />Perbuatan yang dilakukan Ardhito Bhirawa Desatria, bersama-sama terdakwa Leonardo Saputra Wiradhana dengan menggunakan dokumen fiktif dalam proses kredit yang dilakukan tanpa didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan asas-asas perkreditan yang sehat, jujur, obyektif dan profesional sehingga PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Utama Surabaya menggucurkan dana kredit dan setelah dana tersebut cair ternyata dialokasikan untuk kegiatan yang tidak sesuai peruntukanya, sehingga merugikan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Utama Surabaya, merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku yaitu :<br /><br />1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Perbankan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.<br /><br />a. Pasal 2 menyatakan bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. <br /><br />b. 8 Ayat (1) menyatakan bahwa Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas sikap dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.<br /><br />c. 8 Ayat (2) menyatakan bahwa Bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang tetapkan oleh Bank Umum.<br /><br />2. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor : 27/162/Kep/Dir tanggal 31 Maret 1995 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank, yang didalamnya mengatur prinsip kehati-hatian dalam perkreditan.<br /><br />3. Surat Edaran Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Nomor : 048/009/DIR/KMK Tanggal 09 Maret 2010 tentang mekanisme analisa dan pengusulan kredit.<br />Bab II Analisa Kredit Poin 2.10.1. tanggung jawab dan wewenang Analis Kredit/Account Officer/Assisten Relationship Manager adalah sebagai berikut :<br /><br />A.    Tanggung Jawab<br />• Menerima surat permohonan kredit dan surat-surat lainnya dari nasabah;<br />• Memberitahu penyelia pemasaran/RM/Seksi Kredit tentang pemrosesan permohonan kredit;<br />• Mengecek apakah nasabah termasuk dalam daftar kredit macet/black list dan membuat surat penolakan kredit kepada nasabah, dalam hal yang bersangkutan termasuk dalam Daftar Kredit Macet/Black List;<br />• Melakukan verifikasi pada Bank-Bank lain, pemasok, pembeli dan mengumpulkan informasi dari pemasok atau pembeli dan/atau pihak ketiga lainnya;<br />• Melakukan pertemuan dengan nasabah dan melakukan on the spot dalam rangka pengumpulan data dan verifikasi;<br />• Menilai kewajaran laporan keuangan yang disampaikan oleh nasabah;<br />• Membuat call memo setelah mengadakan pertemuan dengan nasabah;<br />• Membuat laporan on the spot bersama-sama dengan pengikut OTS lainnya;<br />• Menyiapkan/membuat/mengisi;<br />• Melakukan analisa cash flow dan menilai jumlah kebutuhan pembiayaan nasabah;<br />• Mengusulkan struktur fasilitas kredit nasabah;<br />• Mereview taksiran nilai jaminan;<br />• Menetapkan barang-barang jaminan, pengikatannya dan syarat-syarat kredit bersama-sama penyelia pemasaran RM/seksi Kredit;<br />• Membicarakan masalah jaminan, pengikatan dan syarat-syarat;<br />• Menelaah PAK bersama-sama penyelia pemasaran/RM/Seksi Kredit;<br />• Bertanggung jawab penuh atas pembuatan PAK dan bertanggung jawab penuh atas terpeliharanya hubungan dengan nasabah;<br />• Meng up date laporan tanggal review PAK untuk diteruskan ke unit administrasi lainnya;<br />• Memberikan data-data yang diperlukan untuk pembuatan Laporan Tanggal Review PAK setiap bulan kepada unit administrasi kredit antara lain sebab-sebab keterlambatan pembuatan PAK dan langkah-langkah yang akan/telah dilaksanakan;<br />• Mengelola kredit-kredit kolektebilitas I, II (untuk analis kredit) dan kolektebilitas III, IV dan V (untuk analis kredit khusus).  <br /><br />B. Wewenang<br />• Dapat memberikan informasi kepada nasabah bahwa analis kredit yang bersangkutan bertanggung jawab atas hubungan nasabah dengan Bank Jatim;<br />• Dapat meminta data-data tambahan kepada debitur dalam rangka pengumpulan data untuk analisa;<br />• Dapat memberikan rekomendasi/mengusulkan kepada atasannya agar suatu permohonan kredit-kredit nasabah tidak perlu diproses, dalam hal calon nasabah termasuk dalam Daftar Kredit Macet/Black List;<br />• Dapat meminta penyelia pemasaran/RM/Seksi Kredit untuk bersama-sama mengadakan pertemuan dengan nasabah;<br />• Dapat mendiskusikan feasibility study dengan konsultan yang bersangkutan;<br />• Dapat meminta konsultan untuk memperbaiki feasibility studynya;<br />• Dapat memperbaiki Call Memo;<br />• Dapat melakukan On The Spot guna memperoleh data tambahan. <br /><br />Akibat perbuatan secara melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa Leonardo Saputra Wiradhana bersama-sama dengan Ardhito Bhirawa Desatria mengakibatkan kerugian keuangan Negara cq. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Utama Surabaya, sehingga menguntungkan dan/atau memperkaya dirinya sendiri dan/atau orang lain sebesar Rp707.413.287,52 dimana pokok hutang Rp800.000.000 dikurangi jumlah uang sudah dibayarkan oleh terdakwa Leonardo Saputra Wiradhana Rp92.586.712,48 tanpa memperhitungkan denda dan bunga. <br /><br />Perbuatan terdakwa Leonardo Saputra Wiradhana bersama-sama dengan ARDHITO BHIRAWA DESATRIA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam (Primair) Pasal 2 ayat (1) , (atau Subsidair Pasal 3) Jo. Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Diduga Korupsi Kredit Investasi Sebesar Rp707 Juta, Debitur Dan TKIK Bank Jatim Cabang Utama Surabaya Diadili

“Bagaimana Prosedur Pemberian Kredit Kepada Debitur Oleh Bank Jatim ? Apakah Hanya Pegawai Kontrak yang terlibat atau ada pihak Bank Jatim S...

»