BERITAKORUPSI.CO

Penyebaran Covid-19 di Lingkungan KPK

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><div class="separator" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1499" data-original-width="1999" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjbjAjBoW_6jcz0gVm7V-BzQG-B5LFANXPeef-IurUon4mLxW4V19yPceNEsz2uAieQpl_zl1tdkY-YUPdlkydgojQbUK5LOTGsL6SiMEMm6Qplqz-JXrYWzZ-4uIUx6Gp2tar18TpED-0/w640-h480/COVID19.jpg" width="640" /></div></div><p style="text-align: justify;"></p><div class="separator" style="clear: both;"></div><div class="separator" style="clear: both;"></div><div class="separator" style="clear: both;"></div><div class="separator" style="clear: both;"></div><div class="separator" style="clear: both;"></div><div class="separator" style="clear: both;"></div><div class="separator" style="clear: both;"></div><div class="separator" style="clear: both;"></div><p></p><div style="text-align: justify;"><b>Jakarta, <span style="font-size: large;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</span></b> Menyikapi jumlah pegawai yang positif Covid‑19 (Coronavirus disease 2019) terus bertambah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  mengambil kebijakan bagi pegawai KPK agar bekerja di rumah (BDR) terhitung sejak Senin, 31 Agustus 2020 sampai dengan Rabu, 2 September 2020. <br /><br />Namun demikian, ada pegawai pada bagian-bagian tertentu yang karena sifat pekerjaannya tetap harus bekerja di kantor dengan pengaturan sistem kerja shift dan protokol kesehatan yang ketat. <br /><br />Hal itu disampaikan oleh Juru bicara (Jubir) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri  kepada beritakorupsi.co pada, Jumat, 28 Agustus 2020<br /><br />Ali Fikri mejelaskan, selama masa tersebut, akan dilakukan kembali penyemprotan Disinfectan ke seluruh area gedung, baik gedung Merah Putih, ACLC, dan Rutan cabang KPK baik yang di Gedung merah putih Kavling C1 maupun Pomdam Jaya Guntur.<br /><br />Pegawai kembali bekerja di kantor, pada Kamis, 3 September 2020 dengan sistem kehadiran fisik proporsi sebanyak 50% BDR (bekerja di rumah) dan 50% BDK (bekerja di kantor). Jam bekerja bagi pegawai yang bekerja di kantor (BDK) adalah selama 8 jam dengan ketentuan : Hari Senin sampai Kamis, yaitu shift I pukul 08.00 sampai dengan pukul 17.00 WIB, dan shift II pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB.<br /><br />Sedangkan Jumat, untuk shift I, jam 08.00 WIB sampai dengan pukul 17.30 WIB, dan shift II jam 11.00 WIB sampai pukul 20.30 WIB.<br /><br />Menyikapi penyebaran Covid-19, KPK sebelumnya telah melakukan langkah-langkah antisipatif seperti melakukan beberapa kali Rapid Test dan Swab Tes yang diiringi dengan proses lanjutan bagi pegawai yang terdeteksi positif, mulai dari pengaturan jam kerja, isolasi mandiri hingga memperketat penerapan protokol kesehatan dalam operasional kegiatan sehari-hari, baik kepada pegawai, tamu maupun rekan-rekan jurnalis yang bertugas di KPK.<br /><br />Dari pemeriksaan terakhir, diketahui saat pegawai KPK baik pegawai tetap maupun outsourching dan 1 orang tahanan yang positif Covid 19 adalah sebanyak 23 orang. Seluruhnya saat ini berada dalam pengawasan pihak layanan kesehatan di lingkungan masing-masing (*)<br /><br />Editor : Jen<br /></div>

Jakarta, BERITA KORUPSI .CO - Menyikapi jumlah pegawai yang positif Covid‑19 (Coronavirus disease 2019) terus bertambah, Komisi Pemberantas...

Terpidana Korupsi MKP (Ex. Bupati Mojokerto), Terseret Perkara Dugaan Korupsi Normalisasi Sungai Sebesar Rp1.030 M

18.00 beritakorupsi 1

<div class="separator" style="clear: both; text-align: right;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEil3PsY3Kkezd6k6l_NPTpKQq5h49UFNVwyENCi-M28vEBibsrl9e5_ivgrQqfr2v2XmXXMF4_GFysevN7-0qG0EleJOKbdXdmFksiODMZuxSWmxqriUFUEVhkg3ArXuKDIfbyfNOf4F_k/s869/MKP...jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="683" data-original-width="869" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEil3PsY3Kkezd6k6l_NPTpKQq5h49UFNVwyENCi-M28vEBibsrl9e5_ivgrQqfr2v2XmXXMF4_GFysevN7-0qG0EleJOKbdXdmFksiODMZuxSWmxqriUFUEVhkg3ArXuKDIfbyfNOf4F_k/s16000/MKP...jpg" /></a></div><div style="text-align: justify;">                        Dari Kiri, Terdakwa Ir. Didik Pancaning Argo, M.Si dan terpidana MKP<br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> “Sudah jatuh tertimpa tangga”. Peribahasa inilah yang barangkali dialami oleh Mustofa Kamal Pasa atau yang akrab disapa MKP selaku Bupati Mojokerto periode 2010 – 2015 dan 2015 – 2020, yang terjatuh alias masuk penjara sebelum masa jabatannya berakhir, dan saat ini berstatus terpidana Korupsi 8 tahun penjara namun namun tertimpa atau terjerat lagi dalam kasus dugaan Korupsi lainnya dan TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang)<br /><br />Pada tahun 2018, KPK menyeret si MKP ke Pengadilan Tipikor Surabaya, karena terjerat kasus Korupsi Suap sebesar Rp2.750.000.000 (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) terkait pemberian izin Prinsip Pemanfataan Ruang (IPPR) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas beroperasinya Tower Telekomunikasi PT Tower Bersama Infrastructure/Tower Bersama Grup (TBG), dan PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) di wilayah Kabupaten Mojokerto pada tahun 2015<br /><br />Ibarat ungkapan, “Musibah datang silih berganti, sudah jatuh tertimpa tangga”. Belum selesai menjalani hukuman penjara selama 8 tahun sebagai Koruptor, MKP masih berstatus tersangka kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang ditangani oleh KPK dan belum disidangkan <br /><br />Kasus lain yang akan menjerat terpidana MKP adalah kasus dugaan Korupsi Suap fee proyek APBD Kab. Mojokerto Tahun 2015 – 2016 dari pengusaha kontraktor yaitu Hedrawan Maruszma selaku Komisaris/Direktur PT Enfys Nusantara Karya (PT ENK) sebesar Rp1.270.000.000 (satu milyar dua ratus tujuh puluhjuta rupiah) bersama terdakwa Zainal Abidim selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (DPUBM) Kabupaten Mojokerto yang diseret KPK ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya dan saat ini masih menjalani proses persidangan</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhLDJjZxscWD3Q0UTF91HLKEOnfUcshdRFZtMYRyygeh3CsdRzcOF6BUmcPXk_PS6eKkSSvdce-aWz95lO7SALDnQg2FVyrjiyWOxheSxghXDNWDPuXIkRewmIMFa7GqGiue5SFcaUF1uE/s640/MKP....png" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhLDJjZxscWD3Q0UTF91HLKEOnfUcshdRFZtMYRyygeh3CsdRzcOF6BUmcPXk_PS6eKkSSvdce-aWz95lO7SALDnQg2FVyrjiyWOxheSxghXDNWDPuXIkRewmIMFa7GqGiue5SFcaUF1uE/s0/MKP....png" /></a></div><div style="text-align: justify;">Lalu menyusul kasus dugaan Korupsi penerimaan Daerah dari kegiatan Normalisasi Sungai Landaian dan Jurang Cetot di Kecamatan Jatirejo pada tahun 2016 dan 2017 bersama Ir. Didik Pancaning Argo, M.Si, selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pengairan (DPUP) Kabupaten Mojokerto sebesar Rp1.030.135.995 bedasarkan hasil audit PBKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor. SR-814/PW13/5/2019 tanggal 30 Oktober 2019<br /><br />Dari Empat kasus Korupsi ini, Tiga ditangani KPK dan Satunya ditangani Polda Jatim yaitu dugaan Korupsi penerimaan Daerah dari kegiatan Normalisasi Sungai<br /><br />Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah penyidik KPK khususnya penyidik Polda Jatim akan menyeret pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini? Atau hanya menyeret Ir. Didik Pancaning Argo, M.Si yang saat ini diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya?. <br /><br />Sebab masyarakat penggiat anti Korupsi menganggap bahwa penegakan hukum dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi masih “pilih tebang”<br /><br />Sementara dalam surat dakwaan JPU Kabupaten Mojokerto tekait kasus dugaan Korupsi penerimaan Daerah dari kegiatan Normalisasi Sungai di Kab. Mojokerto mengatakan, bermula dari kegiatan normalisasi/restorasi Sungai Jurang Cetot Kabupaten Mojokerto pada tahun 2016 lalu, yang ternyata tidak mendapat kajian teknis juga gambar rencana.<br /><br />Surat dakwaan terhadap terdakwa Ir. Didik Pancaning Argo, M.Si, dibacakan JPU Rahmat Hidayat, SH., MH yang juga Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari (Kejaksaan Negeri) Kabupaten Mojokerto dkk di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya dengan Ketua Majelis Hakim Dede Suryaman, SH., MH dan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock), yaitu Bagus Handoko, SH dan John Desta, SH., MH. Sementara terdakwa didampingi Tim Penasehat Hukumnya yakni Prasetyanto, Eko, I Ketut Suwardana, pada Kamis, tanggal 28 Agustus 2020<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjggEXblLD3Mz-B_QA8xucYpr0eHxQlflPcgoCkqq93ScqlyzLe_RD-voDdqFZVAjhqDAqDz1TWavg3aM2WTah8ElFTbp2qB7xK1h7bfs8xE6qS6SL4n8vohAuvsyUAbrupQzMikdV642U/s1294/10.jpeg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1294" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjggEXblLD3Mz-B_QA8xucYpr0eHxQlflPcgoCkqq93ScqlyzLe_RD-voDdqFZVAjhqDAqDz1TWavg3aM2WTah8ElFTbp2qB7xK1h7bfs8xE6qS6SL4n8vohAuvsyUAbrupQzMikdV642U/s640/10.jpeg" width="640" /></a></div></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"><div style="text-align: justify;">Dalam surat dakwaannya JPU mengatakan, bahwa terdakwa Ir. Didik Pancaning Argo M.Si yang diangkat sebagai pegawai negeri sipil daerah berdasarkan surat keputusan Gubernur kepala daerah tingkat 1 Jawa Timur Nomor 821.13/134.1/042/1994 tanggal 23 juli 1994 kemudian selanjutnya diangkat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Mojokerto berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor 821/918/HK/416-012/2914 tanggal 31 Desember 2014.<br /><br />Dan terdakwa Ir. Didik Pancaning Argo M.Si, pada hari Selasa, tanggal 6 September 2016 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2016 atau setidak-tidaknya pada tahun 2016 bertempat di Kabupaten Mojokerto atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang dilakukan<br /><br />Bahwa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang secara melawan hukum, yaitu bahwa terdakwa melaksanakan kegiatan Restorasi/Normalisasi Daerah Irigasi (DI) Kabupaten Mojokerto sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) atau pasal 3  Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana <br /><br />Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yaitu terdakwa Ir. Didik Pancaning Argo M.Si bersama Mustofa Kamal Pasa, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp.1.030.135.995 (Satu milliar tiga puluh juta seratus tiga puluh lima sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah) sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur Nomor SR- 814/PW13/5/2019 tanggal 30 Oktober 2012 dalam rangka perhitungan keuangan negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Penerimaan Negara/Daerah dari hasil galian material berupa batu di sungai landaian dan sungai jurang Cetot Kecamatan Jatirejo dan Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto tahun 2016 dan 2017 dengan cara-cara sebagai berikut ;<br /><br />Pada bulan Agustus 2016, terdakwa Ir. Didik Pancaning Argo, M.Si selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pengairan Kabupaten Mojokerto memenuhi panggilan saksi Mustofa Kamal Pasa selaku Bupati Mojokerto untuk membahas perlunya restorasi/normalisasi pada aliran sungai jurang Cetot  dan Candi Limo Kabupaten Mojokerto<br /><br />Pada tanggal 6 September 2016, terdakwa Ir. Didik Pancaning Argo, M.Si sebagai Leading sector terkait pengairan di Kabupaten Mojokerto, membuat telaahan Kepada Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor : 503/2275/416-108/2016 tentang normalisasi Daerah Irigasi (DI) Lebak Sumengko, yang isi telaahnya adalah sebagai berikut ; a. DI Lebak Sumengko mengalami perubahan bentuk karena adanya faktor alam dari banjir bandang tanggal 4 Februari 2004 sehingga mempengaruhi ekosistem; b. Saluran-saluran di daerah irigasi Lebak Sumengko telah mengalami pendangkalan; c. Kapasitas daya tampung bangunan DAM tidak memenuhi untuk digunakan sebagai pengendali banjir<br /></div><div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiH5cNKCywMqnN9wBGJ_BSG4shbnfEAnS7R3IZ78HgBXO1W27n8MeE5rSkCxV9o_Ncxnma79L-RBmaidAaoB7OnsDbpLCUSqmwIrf8F40zF9YdJXKfE5ww0cun0AvoP8VdRezhKmaJKahc/s1280/11.jpeg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiH5cNKCywMqnN9wBGJ_BSG4shbnfEAnS7R3IZ78HgBXO1W27n8MeE5rSkCxV9o_Ncxnma79L-RBmaidAaoB7OnsDbpLCUSqmwIrf8F40zF9YdJXKfE5ww0cun0AvoP8VdRezhKmaJKahc/s640/11.jpeg" width="640" /></a>Dari telaahan terdakwa Ir. Didik Pancaning Argo, M.Si tersebut diperoleh kesimpulan sebagai berikut: a. Perlu membuat perkuatan tanggul yang dapat berfungsi sebagai jalan infeksi pada sisi kiri dan kanan saluran; b. Perlu dilakukan restorasi dan normalisasi daerah irigasi Lebak Sumengko; c. Mewujudkan konservasi sumber daya air dengan tujuan mengoptimalkan pemanfaatan air di hulu saluran; d. memperlancar distribusi air irigasi untuk petani pemakai air; e. Dapat dimanfaatkan untuk pariwisata<br /><br />Bahwa terdakwa Ir. Didik Pancaning Argo, M.Si selaku Kepala Dinas PU Pengairan, kemudian mengajukan telaah tersebut kepada saksi Mustofa Kamal Pasa selaku Bupati Kabupaten Mojokerto. Selanjutnya saksi Mustofa Kamal Pasa menandatangani dan memberikan disposisi dengan Nomor Agenda : 1611 tanggal 7 September 2016 sebagai berikut : Tindak lanjut sesuai ketentuan;, Tidak bertentangan dengan hukum dan sesuai dengan instruksi dan Petunjuk dari Bapak Presiden dan DPR RI<br /></div></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">Kemudian terdakwa Ir. Didik Pancaning Argo, menindaklanjuti disposisi Mustofa Kamal Pasa tersebut dengan memerintahkan Pujiono selaku Kepala UPTD Semangko untuk mengadakan sosialisasi bersama-sama Muspika Kecamatan Jatirejo dan Kecamatan Gondang terkait dengan kegiatan normalisasi di Daerah Irigasi. <br /><br />Saksi Pujiono kemudian membuat surat Nomor. 611/50/416 - 10 8.3/2016 tanggal 8 September 2016 tentang normalisasi Daerah Irigasi Lebak Sumengko. Surat tersebut ditujukan kepada 5 Kepala Desa, yaitu Kepala Desa Dinoyo, Kepala Desa Sumberagung, Kepala Desa Baureno, Kepala Desa Jatirejo dan Kepala Desa Lebak Jabung yang isinya adalah, meminta Kepala Desa untuk menghadirkan warganya dalam rangka normalisasi daerah irigasi dengan jadwal pertemuan yang sudah ditetapkan<br /><br />Pada akhir bulan September 2016, terdakwa Ir. Didik Pancaning, Argo, M.Si memanggil Faizal Arif yang dikenalkan oleh saksi Mustofa Kamal Pasa untuk menawarkan kegiatan normalisasi/restorasi Sungai Jurang Cetot Kabupaten Mojokerto, selanjutnya pada tanggal 3 Oktober 2016, terdakwa Ir. Didik Pancaning Argo, M.Si selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Mojokerto melakukan perjanjian kerjasama dengan Faizal Arif untuk melaksanakan kegiatan restorasi/normalisasi Daerah Irigasi di Kabupaten Mojokerto Nomor 610/25 72/416 - 108/2016 dengan jangka waktu mulai 3 Oktober 2016 sampai dengan 31 Desember 2016<br /><br />Dalam perjanjian kerjasama tersebut berisi 8 bab dan 8 pasal dengan pokok kegiatan restorasi/normalisasi adalah ; a. Melakukan restorasi dari normalisasi daerah irigasi yang meliputi : Daerah Irigasi Selomalang luas baku 137 hektar; DI Lebak Semengko luas baku 915 hektar; DI Lebak Dua luas baku 113 hektar; DI Baureno luas baku 54 hektar dan DI Candilimo luas baku 1635 hektar; <br /><br />b. Melakukan restorasi jaringan irigasi meliputi: Pengumpulan data dalam kurung data debit curah hujan; Data luas tanam data mutase; Data sawah kerusakan jaringan irigasi restorasi;  Kalibras alat pengukur debit perencanaan; Penyediaan air tahunan pembagian; Penerimaan air tahunan; Alat tanam tahunan dan jadwal peringatan; Pelaksanaan pembagian dan pemberian air; Dan aturan pintu-pintu air pada bening kantong lumpur bangunan bagi-bagi; serta Bangunan sedap dan pengisian dan pelaporan<br /><br />c. Kegiatan normalisasi jaringan irigasi; normalisasi saluran irigasi; pemberian pelumas, pemberian standar, roda gigi dan pengecatan pintu air; pembersihan saluran dan bangunan dari rumput/bersama lumpur dan sampah; pemeliharaan tanggul dari bocoran serta penutup bocoran-bocoran; penelusuran jaringan irigasi untuk penyusunan angka kebutuhan nyata air dan pengisian formulir formulir normalisasi<br /></div><p></p><p style="text-align: justify;"></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg8h-ebgSfQPy01o1GuyCcsLcu28JMENgwRyY7n0XA4hrmPq7rr3JDd6U3VO0rGjsBBeFV_tzJne0P1wisF-dSOblSU7YbEW6dNrwzhwuP-wWnyeaDk9QD28VDTuj9FTmUnCzHYQiXGVAg/s1280/9.jpeg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg8h-ebgSfQPy01o1GuyCcsLcu28JMENgwRyY7n0XA4hrmPq7rr3JDd6U3VO0rGjsBBeFV_tzJne0P1wisF-dSOblSU7YbEW6dNrwzhwuP-wWnyeaDk9QD28VDTuj9FTmUnCzHYQiXGVAg/s640/9.jpeg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Sekitar bulan Oktober 2016, terdakwa Ir. Didik Pancaning Argo, M.Si mendatangi saksi Akhmad Chusaini selaku Direktur CV Musika, yang mana terdakwa menyampaikan untuk menitipkan barang berupa limbah sungai, dan limbah tersebut sudah atas seijin dari Mustofa Kamal Pasa Bupati Mojokerto.<br /><br />Akhmad Chusaini mengkonfirmasi kepada Mustofa Kamal Pasa, dan benar untuk mengizinkan menyimpan material tersebut di CV Musika. Alasan limbah tersebut dititipkan di lahan CV  Musika karena di lokasi normalisasi sungai tidak ada lahan atau tempat stompel untuk limbah material, dan yang mengirim limbah tersebut kelelahan CV Musika adalah Faizal Arif dan Suripto Afandi karena Faizal Arif dan Suripto Afandi yang juga melakukan serangkaian kegiatan restorasi/normalisasi, mulai dari melakukan penggalian/pengerukan untuk pelebaran/memperdalam dan pembuatan tanggul sungai Landaian dan Jurang Cetot dengan menggunakan alat berat. Lebar normalisasi telah ditentukan patok-patok yang sudah ditanam. Material yang dikeruk berupa sedimen yang terdiri dari batu, walet, tanah liat, pasir dan kerikil<br /><br />Setelah material batu yang dibawa dam truk dari sungai Jurang Cetot dan sungai landaian akan sampai di CV Musika. Selanjutnya ditimbang melalui jembatan timbang untuk dicatat berat kotor serta identitas kendaraan. Kemudian membawa batu menuju lapangan penumpukan atau tompel untuk di bongkar/diturunkan. <br /><br />Setelah menurunkan batu dan kembali melalui jembatan timbang untuk ditimbang kembali berat kendaraan tanpa muatan (Tara). Output dari hasil timbangan adalah buku timbangan yang berisi identitas kendaraan, costumer (saksi Faizal Arif dan Surpto Afandi) operator, tanggal dan jam masuk keluar timbangan, berat bruto, berat Tara dan neto batu, bukti penimbangan dibuat rangkap dua. Lembar pertama atau slip berwarna putih diserahkan kepada sopir, dan lembar Dua berwarna hijau diarsipkan oleh CV Musika. <br /><br />Seminggu sekali Faizal Arif dan Suripto Afandi melakukan tagihan dengan membawa bukti penimbangan kepada Akhmad Chusaini Direktur CV Musika setelah dilakukan pengecekan antara bukti penimbangan yang dibawa oleh Faizal Arif dan Soeripto Afandi dengan bukti penimbangan yang di arsip CV Musika. Kemudian Akhmad Chusaini membayar secara tunai, dan kedua pihak menandatangani bukti pembayaran operasional<br /><br />Berdasarkan catatan slip pembayaran operasional yang ditandatangani oleh Akhmad Chuseini,  dan penerimaan uang oleh saksi Faizal Arif dan Soeripto Afandi, saksi Akhmad Chusaini membayar batu seberat 302.702,73 ton dengan nilai per ton sebesar Rp 31.500. Sehingga nilai total pembayaran sebesar Rp1.030.135.995<br /><br />Akhmad Chusaini selaku Direktur CV Musika, membayar kepada saksi Faizal Arif sebesar Rp533.153.250 terdiri dari 16 pembayaran operasional, dan Suripto Afandi sebesar Rp496.982.710 5 yang terdiri dari 7 slip pembayaran operasional<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi1ZQDUZBzoYmPbFfRzyrQ0PB1WrxI50hcSvG33HM155McxSNczVzr0aQ58LiIs3MhlcjzxQ8cmDnaksPIn1cMyMi0-QGxWa1ZJklZvPLsKQKPQJZDunEwWzUox2qNngqPdyRCF_0c7V8M/s1280/6.jpeg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi1ZQDUZBzoYmPbFfRzyrQ0PB1WrxI50hcSvG33HM155McxSNczVzr0aQ58LiIs3MhlcjzxQ8cmDnaksPIn1cMyMi0-QGxWa1ZJklZvPLsKQKPQJZDunEwWzUox2qNngqPdyRCF_0c7V8M/s640/6.jpeg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Dalam perjanjian kerjasama antara terdakwa Ir. Didik Pancaning Argo, M.Si  selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pengairan Kabupaten Mojokerto dengan Faizal Arif selaku pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan restorasi/normalisasi Daerah Irigasi di Kabupaten Mojokerto tersebut, tidak dapat kajian teknis juga gambar rencana. <br /><br />Selain itu, perjanjian kerjasama antara terdakwa Ir. Didik Pancaning Argo, M.Si  dengan Faisal Arif selaku pihak ketiga tersebut, tidak melalui bagian hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Karena apabila perjanjian kerjasama tersebut melalui bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto, maka akan diproses berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 22 tahun 2009 tentang petunjuk teknis tata cara kerjasama daerah kegiatan restorasi/normalisasi Daerah Irigasi di Kabupaten Mojokerto tahun 2016 <br /><br />Pemerintah Kabupaten Mojokerto juga tidak mendapatkan izin restorasi/normalisasi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas sesuai surat Kepala bbws Brantas Kepada Bupati Mojokerto Nomor. 05.03.285 tanggal 28 Februari 2017 perihal rekomendasi teknis penggunaan sumber daya air untuk kegiatan restorasi Sungai berbasis konservasi di sungai jurang Kabupaten Mojokerto <br /><br />Isi surat rekomendasi antara lain: Lokasi pelaksanaan konstruksi yang dimohonkan layak secara teknis untuk debit banjir kala ulang 25 tahun; Pelaksanaan konstruksi tidak menimbulkan dampak negatif terhadap sumber air dan lingkungan; Pemerintah Kabupaten Mojokerto dilarang untuk mengambil material/batuan yang ada di di sungai Jurang Cetot  sebagai bahan konstruksi untuk memperjual belikan material tersebut dan pemanfaatan atau pengambilan material pasir dan batuan harus mendapatkan izin dari Gubernur Provinsi Jawa Timur c.q Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) UPT (Unit Pelayanan Terpadu) pelayanan perizinan terpadu pemerintah provinsi Jawa Timur<br /><br />Pada tanggal 21 April 2017 terbit keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 2 68/kpts/mpr/2017 tentang pemberian izin pembangunan sumber daya air kepada pemerintah daerah kabupaten Mojokerto untuk kegiatan restorasi Sungai jurang cetak. Isi dari keputusan Menteri PUPR tersebut antara lain:<br /><br />1. Tipe konstruksi adalah penataan Palung Sungai, perkuatan tebing beton pembangunan jalan beton di sepanjang sepadan sungai dan reboisasi sempadan sungai; jadwal waktu pelaksanaan konstruksi 300 hari: <br /><br />2. Pemerintah Kabupaten Mojokerto dilarang mengambil material/batuan yang ada di sungai curang Cheetos sebagai bahan konstruksi: <br /><br />3. Melakukan perbaikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan dan bertanggung jawab atas segala hal yang terjadi pada tahap persiapan dan pelaksanaan konstruksi restorasi Sungai Brantas<br /><br />4. Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto dilarang untuk mengambil material/batuan yang ada di sungai jurang catur sebagai bahan konstruksi dalam amar keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tersebut diuraikan pada huruf b angka 13. <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjkpo0uBSHtw-FMPn7pTQencwllkDCe0WhHcliC8VaKISnXM7VdE84gI9ahyphenhyphenqXKZg69SFNv7HaTlnkSkNlcg3czcFO28yUpISVi-DOUimIy_QWALUB-5Ovya6-KYmvBtxYw2YjZmVVoeEI/s1280/1.jpeg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjkpo0uBSHtw-FMPn7pTQencwllkDCe0WhHcliC8VaKISnXM7VdE84gI9ahyphenhyphenqXKZg69SFNv7HaTlnkSkNlcg3czcFO28yUpISVi-DOUimIy_QWALUB-5Ovya6-KYmvBtxYw2YjZmVVoeEI/s640/1.jpeg" width="640" /></a></div>Bahwa perbuatan terdakwa Ir. Didik Pancaning Argo, M.Si dalam melaksanakan kegiatan restorasi/normalisasi Daerah Irigasi Kabupaten Mojokerto melanggar/bertentangan dengan peraturan peraturan sebagai berikut:<br /><br />1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 tahun 2011 tentang sungai, pasal 3 ayat (1) "Sungai dikuasai oleh negara dan merupakan kekayaan negara" <br /><br />2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 tentang kriteria dan penetapan Wilayah Sungai pasal 5 ayat (2), Wilayah Sungai sebagaimana pada ayat (1) meliputi: huruf c Wilayah Sungai strategis normal. Ayat (3), pengelolaan sumber daya air pada wilayah Sungai lintas negara, Wilayah Sungai lintas Provinsi dan wilayah Sungai strategis nasional sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c menjadi wewenang dan tanggung jawab menteri. Tabel 1.3 Wilayah Sungai strategis Nasional Nomor 13. Kode WS 02.17.A3 nama Wilayah Sungai Brantas<br /><br />3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 01/PRT/M/2016 tentang tata cara perizinan pengusahaan sumber daya air dan atau izin penggunaan sumber daya air diberikan oleh menteri untuk kegiatan pengusahaan sumber daya air atau penggunaan sumber daya air yang menggunakan sumber daya air pada wilayah Sungai lintas provinsi wilayah Sungai lintas negara dan Wilayah Sungai strategis nasional<br /><br />4.  Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Material Nomor 32 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 tahun 2013 tentang tata cara pemberian izin khusus di bidang Pertambangan mineral dan batubara pasal 81, badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang dimaksud menjual mineral logam,  mineral bukan logam dan batuan, dan atau batubara yang terjalin wajib terlebih dahulu mempunyai IUP (Ijin Usaha Produksi) operasi produksi untuk penjualan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b</div></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"><div style="text-align: justify;">Perbuatan terdakwa Ir. Didik Pancaning Argo, M.Si yang dilakukan bersama-sama dengan Mustofa Kamal Pasa (penuntutan dilakukan terpisah) telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Penerimaan Negara/Daerah dari hasil galian Material berupa batu di sungai Landaian dan Sungai Jurang Catout Kecamatan Jatirejo dan Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto tahun 2016 dan 2017 Nomor SR-814/PW13/5/2019 tanggal 30 Oktober 2019 yang diuraikan adanya penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.030.135.995 (satu miliar tiga pulu juta seratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah)<br /><br />Perbuatan terdakwa Ir. Didik Pancaning Argo, M.Si tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tndak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. (Jen)<br /></div></div>

News Tipikor Terpidana Korupsi MKP (Ex. Bupati Mojokerto), Terseret Perkara Dugaan Korupsi Normalisasi Sungai Sebesar Rp1.030 M

Dari Kiri, Terdakwa Ir. Didik Pancaning Argo, M.Si dan terpidana MKP BERITA KORUPSI .CO – “Sudah jatuh tertimpa t...

Kadis PUP Kab. Mojokerto Didik P.A Diadili, Diduga Korupsi Penerimaan Daerah Rp1,030 M

17.30 beritakorupsi 0

<p></p><p></p><p><span style="color: red;"> <span style="font-size: large;">#Terpidana
 Korupsi 8 Thn Penjara Mustofa Kamal Pasa (Mantan Bupati Kabupaten 
Mojokerto kembali terseret dalam kasus Korupsi Penerimaan Daerah dari 
hasil Normalisasi Sungai#</span></span></p><p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUj_5sNXwObFttiibT8foLMebm3HQVHE_xYX7Fn9Q2EcfPbl6lw2znPFCCDXOW-P28HkGT4AoNeniMB9beRhrDUfRRtxwyxba5tjQqLXjZobLzzurXIIPq5eszrr4b03DXhsi-wh5FCmc/s1280/1.jpeg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUj_5sNXwObFttiibT8foLMebm3HQVHE_xYX7Fn9Q2EcfPbl6lw2znPFCCDXOW-P28HkGT4AoNeniMB9beRhrDUfRRtxwyxba5tjQqLXjZobLzzurXIIPq5eszrr4b03DXhsi-wh5FCmc/w640-h360/1.jpeg" width="640" /></a></div><span style="font-size: x-small;">Terdakwa Ir. Didik Pancaning Argo, M.Si, selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pengairan (DPUP) Kabupaten Mojokerto </span><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span>Kamis, 28 Agustus 2020, JPU Rahmat Hidayat, SH., MH yang juga Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari (Kejaksaan Negeri) Kabupaten Mojokerto dkk, menyeret terdakwa Ir. Didik Pancaning Argo, M.Si, selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pengairan (DPUP) Kabupaten Mojokerto ke Pengadilan Tipikor Surabaya di Jalan Raya Juanda Sidoarjo, untuk diadili sebagai terdakwa dihadapan Majelis Hakim dalam perkara dugaan Korupsi penerimaan Daerah dari hasil Normalisasi Sungai Landaian dan Jurang Cetot di Kecamatan Jatirejo dan Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto pada tahun 2016 dan 2017 sebesar Rp1.030.135.995 bedasarkan hasil audit PBKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor. SR-814/PW13/5/2019 tanggal 30 Oktober 2019<br /><br />Yang terseret bukan hanya Ir. Didik Pancaning Argo, M.Si, melainkan mantan Bupati Kabupaten Mojokerto Mustofa Kamal Pasa yang saat ini berstatus terpidana 8 tahun penjara dalam perkara Korupsi Suap sebesar Rp2.750.000.000 terkait Pemberian Ijin IPPR (Ijin Prinsip Pemanfataan Ruang) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Tower Telekomunikasi PT Tower Bersama Infrastructure/Tower Bersama Grup (TBG), dan PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protellndo) di wilayah Kabupaten Mojokerto pada tahun 2015<br /></p><p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQdRVgTZVHoZ3PomRo8HflkY-ISnZ6m830uPGu-G5gP51S5HvIAwkd3Xr3Ua3hrGxTwA_8YnLbQxg_vxUrc7PoISuEDO5Ukctd7VEI7KZmwR8B6f6HS33luJTmPUcEo1Z9LJP6f-K2EGA/s1294/10.jpeg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1294" height="357" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQdRVgTZVHoZ3PomRo8HflkY-ISnZ6m830uPGu-G5gP51S5HvIAwkd3Xr3Ua3hrGxTwA_8YnLbQxg_vxUrc7PoISuEDO5Ukctd7VEI7KZmwR8B6f6HS33luJTmPUcEo1Z9LJP6f-K2EGA/w640-h357/10.jpeg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Sidang yang berlangsung (Kamis, 28 Agustus 2020) adalah agenda pembacaan
 surat dakwaan oleh JPU Kejari Kab. Mojokerto terhadap terdakwa Ir. 
Didik Pancaning Argo, M.Si yang digelar di ruang sidang Candra 
Pengadilan Tipikor Surabaya dengan Ketua Majelis Hakim Dede Suryaman, 
SH., MH dan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock), yaitu Bagus 
Handoko, SH dan John Desta, SH., MH. Sementara terdakwa didampingi Tim 
Penasehat Hukumnya yakni Prasetyanto, Eko, I Ketut Suwardana<br /><br />Tak 
mau tinggal di penjara dalam kondisi Pandemi Covid-19, terdakwa Ir. 
Didik Pancaning Argo, M.Si mengajukan permohonan penangguhan penanan 
dari tahanan Rutan (Rumah Tahanan Negara) menjadi Tahanan Kota (Tahkot) 
dengan jaminan Dua saudara kandungnya sebagai adinda dan kakanda. <br /><br />Permohonan
 itu diajukan oleh Tim Penasehat Hukum terdakwa dengan menghadirkan Dua 
saudara kandung terdakwa ke ruang sidang dan duduk di belakang terdakwa 
sebagai penjamin, sebelum Majelis Hakim menunda persidangan sepekan 
kemudian karena terdakwa tidak mengajukan Eksepsi atau keberaatan atas 
surat dakwaan JPU <br /><br />Namun permohonan itu ditolak dengan tegas oleh
 Majelis Hakim. Alasan Ketua Majelis Hakim menolak penangguhan penahanan
 terdakwa bukan tidak masuk akal. Sebab bila terjadi sesuatu hal, 
misalkan terdakwa melarikan diri, sulit untuk menyeret kedua sudara 
kandung terdakwa untuk diadili<br /><br />“Majelis tidak dapat mengabulkan permohonan terdakwa dengan jaminan orang,” kata Ketua Majelis Hakim. </div><p></p><p style="text-align: justify;"></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhqlkSivDgXrq5oOhy1iiOEkJVqrkXJHKgVecLSOqLA5cHMr_xZgI2cyAqNTcnDZeh5HwbI6lnd_Qh-MmyjWyKCMR2wrXzBG_dlQZwvJhyphenhyphenmXdbcTfiPSD6NmlAiqE3MaJEHq6QYBE-qWgk/s1280/11.jpeg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhqlkSivDgXrq5oOhy1iiOEkJVqrkXJHKgVecLSOqLA5cHMr_xZgI2cyAqNTcnDZeh5HwbI6lnd_Qh-MmyjWyKCMR2wrXzBG_dlQZwvJhyphenhyphenmXdbcTfiPSD6NmlAiqE3MaJEHq6QYBE-qWgk/w640-h360/11.jpeg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Kasus yang menyeret Ir. Didik Pancaning Argo, M.Si selaku Kepala Dinas PU dan Pengairan dan Bupati Mustofa Kamal Pasa, bermula dari kegiatan normalisasi/restorasi Sungai Jurang Cetot Kabupaten Mojokerto pada tahun 2016 lalu, yang ternyata tidak mendapat kajian teknis juga gambar rencana.<br /><br />Selain itu, perjanjian kerjasama antara terdakwa Ir. Didik Pancaning Argo, M.Si  dengan Faisal Arif selaku pihak ketiga tersebut, tidak melalui bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Mojokerto agar tidak diproses berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 22 tahun 2009 tentang petunjuk teknis tata cara kerjasama daerah kegiatan restorasi/normalisasi Daerah Irigasi di Kabupaten Mojokerto tahun 2016<br /><br />Selain itu, kerjasama kegiatan normalisasi/restorasi Sungai Jurang Cetot antara terdakwa Ir. Didik Pancaning Argo, M.Si  dengan Faisal Arif juga melibatkan Akhmad Chusaini selaku Direktur CV Musika CV Musika atas seijin Mustofa Kamal Pasa. Sementara CV Musika adalah milik keluarga Mustofa Kamal Pasa. <br /><br />Kegiatan normalisasi/restorasi Sungai menghasilkan matrial batu yang diangkut dengan menggunakan Damp Truck dari Sungai Landaian dan Jurang Cetot ke lahan milik CV Musika atas seijin Mustofa Kamal Pasa, oleh Faizal Arif dan Suripto Afandi. Alasannya, karena di pinggir sungai tidak memiliki tempat atau Stompel penampungan. <br /><br />Hasil dari matrial batu tersebut, kemudian Faizal Arif dan Suripto Afandi melakukan tagihan dengan membawa bukti penimbangan kepada Akhmad Chusaini Direktur CV Musika setelah dilakukan pengecekan antara bukti penimbangan yang dibawa oleh Faizal Arif dan Soeripto Afandi dengan bukti penimbangan yang di arsip CV Musika. Kemudian Akhmad Chusaini membayar secara tunai, dan kedua pihak menandatangani bukti pembayaran operasional<br /><br />Berdasarkan catatan slip pembayaran operasional dan penerimaan uang oleh saksi Faizal Arif dan Soeripto Afandi, saksi Akhmad Chusaini membayar batu seberat 302.702,73 ton dengan nilai per ton sebesar Rp 31.500. Sehingga nilai total pembayaran sebesar Rp1.030.135.995. <br /><br />Dalam surat dakwaannya JPU mengatakan, bahwa terdakwa Ir. Didik Pancaning Argo M.Si yang diangkat sebagai pegawai negeri sipil daerah berdasarkan surat keputusan Gubernur kepala daerah tingkat 1 Jawa Timur Nomor 821.13/134.1/042/1994 tanggal 23 juli 1994 kemudian selanjutnya diangkat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Mojokerto berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor 821/918/HK/416-012/2914 tanggal 31 Desember 2014.<br /><br />Dan terdakwa Ir. Didik Pancaning Argo M.Si, pada hari Selasa, tanggal 6 September 2016 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2016 atau setidak-tidaknya pada tahun 2016 bertempat di Kabupaten Mojokerto atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang dilakukan</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj7gUNTgp_parJxSgPvTN9WcRi0SFNJfARPrfcwkZEzlR2WdpzkNQ9xIKW3_535USE2E7thZNkH03jFfZwLmEVYrHamD39b6DU1IHoDOX-3-hi0R_7K28PJSpSmhF4J8eH0C9JTejXizwM/s1280/9.jpeg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj7gUNTgp_parJxSgPvTN9WcRi0SFNJfARPrfcwkZEzlR2WdpzkNQ9xIKW3_535USE2E7thZNkH03jFfZwLmEVYrHamD39b6DU1IHoDOX-3-hi0R_7K28PJSpSmhF4J8eH0C9JTejXizwM/w640-h360/9.jpeg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Bahwa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang secara melawan hukum, yaitu bahwa terdakwa melaksanakan kegiatan Restorasi/Normalisasi Daerah Irigasi (DI) Kabupaten Mojokerto sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) atau pasal 3  Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana <br /><br />Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yaitu terdakwa Ir. Didik Pancaning Argo M.Si bersama Mustofa Kamal Pasa, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp.1.030.135.995 (Satu milliar tiga puluh juta seratus tiga puluh lima sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah) sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur Nomor SR- 814/PW13/5/2019 tanggal 30 Oktober 2012 dalam rangka perhitungan keuangan negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Penerimaan Negara/Daerah dari hasil galian material berupa batu di sungai landaian dan sungai jurang Cetot Kecamatan Jatirejo dan Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto tahun 2016 dan 2017 dengan cara-cara sebagai berikut ;<br /><br />Pada bulan Agustus 2016, terdakwa Ir. Didik Pancaning Argo, M.Si selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pengairan Kabupaten Mojokerto memenuhi panggilan saksi Mustofa Kamal Pasa selaku Bupati Mojokerto untuk membahas perlunya restorasi/normalisasi pada aliran sungai jurang Cetot  dan Candi Limo Kabupaten Mojokerto<br /><br />Pada tanggal 6 September 2016, terdakwa Ir. Didik Pancaning Argo, M.Si sebagai Leading sector terkait pengairan di Kabupaten Mojokerto, membuat telaahan Kepada Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor : 503/2275/416-108/2016 tentang normalisasi Daerah Irigasi (DI) Lebak Sumengko, yang isi telaahnya adalah sebagai berikut ; a. DI Lebak Sumengko mengalami perubahan bentuk karena adanya faktor alam dari banjir bandang tanggal 4 Februari 2004 sehingga mempengaruhi ekosistem; b. Saluran-saluran di daerah irigasi Lebak Sumengko telah mengalami pendangkalan; c. Kapasitas daya tampung bangunan DAM tidak memenuhi untuk digunakan sebagai pengendali banjir<br /><br />Dari telaahan terdakwa Ir. Didik Pancaning Argo, M.Si tersebut diperoleh kesimpulan sebagai berikut: a. Perlu membuat perkuatan tanggul yang dapat berfungsi sebagai jalan infeksi pada sisi kiri dan kanan saluran; b. Perlu dilakukan restorasi dan normalisasi daerah irigasi Lebak Sumengko; c. Mewujudkan konservasi sumber daya air dengan tujuan mengoptimalkan pemanfaatan air di hulu saluran; d. memperlancar distribusi air irigasi untuk petani pemakai air; e. Dapat dimanfaatkan untuk pariwisata<br /><br />Bahwa terdakwa Ir. Didik Pancaning Argo, M.Si selaku Kepala Dinas PU Pengairan, kemudian mengajukan telaah tersebut kepada saksi Mustofa Kamal Pasa selaku Bupati Kabupaten Mojokerto. Selanjutnya saksi Mustofa Kamal Pasa menandatangani dan memberikan disposisi dengan Nomor Agenda : 1611 tanggal 7 September 2016 sebagai berikut : Tindak lanjut sesuai ketentuan;, Tidak bertentangan dengan hukum dan sesuai dengan instruksi dan Petunjuk dari Bapak Presiden dan DPR RI<br /></div><p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi4wICjsbQNVmcZJWLlH6fmHz1DankxVujBXIEE7wHB3GhhAlD4u-CD_YbwE6WAxN-qtZeTYnrMRtUX0rc9WbePqY-iaTGBGO7vextQcgae9DH65hiTCQfWY0eBXz83S90AlF6LEAbKHiA/s1280/2.jpeg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi4wICjsbQNVmcZJWLlH6fmHz1DankxVujBXIEE7wHB3GhhAlD4u-CD_YbwE6WAxN-qtZeTYnrMRtUX0rc9WbePqY-iaTGBGO7vextQcgae9DH65hiTCQfWY0eBXz83S90AlF6LEAbKHiA/w640-h360/2.jpeg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Kemudian terdakwa Ir. Didik Pancaning Argo, menindaklanjuti disposisi Mustofa Kamal Pasa tersebut dengan memerintahkan Pujiono selaku Kepala UPTD Semangko untuk mengadakan sosialisasi bersama-sama Muspika Kecamatan Jatirejo dan Kecamatan Gondang terkait dengan kegiatan normalisasi di Daerah Irigasi. <br /><br />Saksi Pujiono kemudian membuat surat Nomor. 611/50/416 - 10 8.3/2016 tanggal 8 September 2016 tentang normalisasi Daerah Irigasi Lebak Sumengko. Surat tersebut ditujukan kepada 5 Kepala Desa, yaitu Kepala Desa Dinoyo, Kepala Desa Sumberagung, Kepala Desa Baureno, Kepala Desa Jatirejo dan Kepala Desa Lebak Jabung yang isinya adalah, meminta Kepala Desa untuk menghadirkan warganya dalam rangka normalisasi daerah irigasi dengan jadwal pertemuan yang sudah ditetapkan<br /><br />Pada akhir bulan September 2016, terdakwa Ir. Didik Pancaning, Argo, M.Si memanggil Faizal Arif yang dikenalkan oleh saksi Mustofa Kamal Pasa untuk menawarkan kegiatan normalisasi/restorasi Sungai Jurang Cetot Kabupaten Mojokerto, selanjutnya pada tanggal 3 Oktober 2016, terdakwa Ir. Didik Pancaning Argo, M.Si selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Mojokerto melakukan perjanjian kerjasama dengan Faizal Arif untuk melaksanakan kegiatan restorasi/normalisasi Daerah Irigasi di Kabupaten Mojokerto Nomor 610/25 72/416 - 108/2016 dengan jangka waktu mulai 3 Oktober 2016 sampai dengan 31 Desember 2016<br /><br />Dalam perjanjian kerjasama tersebut berisi 8 bab dan 8 pasal dengan pokok kegiatan restorasi/normalisasi adalah ; a. Melakukan restorasi dari normalisasi daerah irigasi yang meliputi : Daerah Irigasi Selomalang luas baku 137 hektar; DI Lebak Semengko luas baku 915 hektar; DI Lebak Dua luas baku 113 hektar; DI Baureno luas baku 54 hektar dan DI Candilimo luas baku 1635 hektar; <br /><br />b. Melakukan restorasi jaringan irigasi meliputi: Pengumpulan data dalam kurung data debit curah hujan; Data luas tanam data mutase; Data sawah kerusakan jaringan irigasi restorasi;  Kalibras alat pengukur debit perencanaan; Penyediaan air tahunan pembagian; Penerimaan air tahunan; Alat tanam tahunan dan jadwal peringatan; Pelaksanaan pembagian dan pemberian air; Dan aturan pintu-pintu air pada bening kantong lumpur bangunan bagi-bagi; serta Bangunan sedap dan pengisian dan pelaporan<br /><br />c. Kegiatan normalisasi jaringan irigasi; normalisasi saluran irigasi; pemberian pelumas, pemberian standar, roda gigi dan pengecatan pintu air; pembersihan saluran dan bangunan dari rumput/bersama lumpur dan sampah; pemeliharaan tanggul dari bocoran serta penutup bocoran-bocoran; penelusuran jaringan irigasi untuk penyusunan angka kebutuhan nyata air dan pengisian formulir formulir normalisasi<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjTdaA-jcIG9gAYGLn9J8gi5Q0h7bcR_FhsSD8z2ISYtrNhsJVeqCSvaALK1paTxIDiwLahc-3xdBvdot40fbVnqc-99Q65ZHFc1JBikdNsci_q9cMmE4mE_7bEJFCh_34e1sSmct85k6Q/s1280/3.jpeg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjTdaA-jcIG9gAYGLn9J8gi5Q0h7bcR_FhsSD8z2ISYtrNhsJVeqCSvaALK1paTxIDiwLahc-3xdBvdot40fbVnqc-99Q65ZHFc1JBikdNsci_q9cMmE4mE_7bEJFCh_34e1sSmct85k6Q/s640/3.jpeg" width="640" /></a></div>Sekitar bulan Oktober 2016, terdakwa Ir. Didik Pancaning Argo, M.Si mendatangi saksi Akhmad Chusaini selaku Direktur CV Musika, yang mana terdakwa menyampaikan untuk menitipkan barang berupa limbah sungai, dan limbah tersebut sudah atas seijin dari Mustofa Kamal Pasa Bupati Mojokerto.<br /><br />Akhmad Chusaini mengkonfirmasi kepada Mustofa Kamal Pasa, dan benar untuk mengizinkan menyimpan material tersebut di CV Musika. Alasan limbah tersebut dititipkan di lahan CV  Musika karena di lokasi normalisasi sungai tidak ada lahan atau tempat stompel untuk limbah material, dan yang mengirim limbah tersebut kelelahan CV Musika adalah Faizal Arif dan Suripto Afandi karena Faizal Arif dan Suripto Afandi yang juga melakukan serangkaian kegiatan restorasi/normalisasi, mulai dari melakukan penggalian/pengerukan untuk pelebaran/memperdalam dan pembuatan tanggul sungai Landaian dan Jurang Cetot dengan menggunakan alat berat. Lebar normalisasi telah ditentukan patok-patok yang sudah ditanam. Material yang dikeruk berupa sedimen yang terdiri dari batu, walet, tanah liat, pasir dan kerikil<br /><br />Setelah material batu yang dibawa dam truk dari sungai Jurang Cetot dan sungai landaian akan sampai di CV Musika. Selanjutnya ditimbang melalui jembatan timbang untuk dicatat berat kotor serta identitas kendaraan. Kemudian membawa batu menuju lapangan penumpukan atau tompel untuk di bongkar/diturunkan. <br /><br />Setelah menurunkan batu dan kembali melalui jembatan timbang untuk ditimbang kembali berat kendaraan tanpa muatan (Tara). Output dari hasil timbangan adalah buku timbangan yang berisi identitas kendaraan, costumer (saksi Faizal Arif dan Surpto Afandi) operator, tanggal dan jam masuk keluar timbangan, berat bruto, berat Tara dan neto batu, bukti penimbangan dibuat rangkap dua. Lembar pertama atau slip berwarna putih diserahkan kepada sopir, dan lembar Dua berwarna hijau diarsipkan oleh CV Musika. <br /><br />Seminggu sekali Faizal Arif dan Suripto Afandi melakukan tagihan dengan membawa bukti penimbangan kepada Akhmad Chusaini Direktur CV Musika setelah dilakukan pengecekan antara bukti penimbangan yang dibawa oleh Faizal Arif dan Soeripto Afandi dengan bukti penimbangan yang di arsip CV Musika. Kemudian Akhmad Chusaini membayar secara tunai, dan kedua pihak menandatangani bukti pembayaran operasional<br /><br />Berdasarkan catatan slip pembayaran operasional yang ditandatangani oleh Akhmad Chuseini,  dan penerimaan uang oleh saksi Faizal Arif dan Soeripto Afandi, saksi Akhmad Chusaini membayar batu seberat 302.702,73 ton dengan nilai per ton sebesar Rp 31.500. Sehingga nilai total pembayaran sebesar Rp1.030.135.995<br /><br />Akhmad Chusaini selaku Direktur CV Musika, membayar kepada saksi Faizal Arif sebesar Rp533.153.250 terdiri dari 16 pembayaran operasional, dan Suripto Afandi sebesar Rp496.982.710 5 yang terdiri dari 7 slip pembayaran operasional<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjxqr8elh5cU2YCMyr54WGS4XTQHdVe63AYB2GCUL4eGOSt1KHISDA74yCHccY6x_NlSqh1mOKm64YXsWeHF_-W-fSUB4G8XkWobBcOdmKEQYTM6bIpNwba1vNK_TcC_9Hova-l9TvfBH8/s869/MKP...jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="683" data-original-width="869" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjxqr8elh5cU2YCMyr54WGS4XTQHdVe63AYB2GCUL4eGOSt1KHISDA74yCHccY6x_NlSqh1mOKm64YXsWeHF_-W-fSUB4G8XkWobBcOdmKEQYTM6bIpNwba1vNK_TcC_9Hova-l9TvfBH8/s640/MKP...jpg" width="640" /></a></div>Dalam perjanjian kerjasama antara terdakwa Ir. Didik Pancaning Argo, M.Si  selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pengairan Kabupaten Mojokerto dengan Faizal Arif selaku pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan restorasi/normalisasi Daerah Irigasi di Kabupaten Mojokerto tersebut, tidak dapat kajian teknis juga gambar rencana. <br /><br />Selain itu, perjanjian kerjasama antara terdakwa Ir. Didik Pancaning Argo, M.Si  dengan Faisal Arif selaku pihak ketiga tersebut, tidak melalui bagian hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Karena apabila perjanjian kerjasama tersebut melalui bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto, maka akan diproses berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 22 tahun 2009 tentang petunjuk teknis tata cara kerjasama daerah kegiatan restorasi/normalisasi Daerah Irigasi di Kabupaten Mojokerto tahun 2016 <br /><br />Pemerintah Kabupaten Mojokerto juga tidak mendapatkan izin restorasi/normalisasi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas sesuai surat Kepala bbws Brantas Kepada Bupati Mojokerto Nomor. 05.03.285 tanggal 28 Februari 2017 perihal rekomendasi teknis penggunaan sumber daya air untuk kegiatan restorasi Sungai berbasis konservasi di sungai jurang Kabupaten Mojokerto <br /><br />Isi surat rekomendasi antara lain: Lokasi pelaksanaan konstruksi yang dimohonkan layak secara teknis untuk debit banjir kala ulang 25 tahun; Pelaksanaan konstruksi tidak menimbulkan dampak negatif terhadap sumber air dan lingkungan; Pemerintah Kabupaten Mojokerto dilarang untuk mengambil material/batuan yang ada di di sungai Jurang Cetot  sebagai bahan konstruksi untuk memperjual belikan material tersebut dan pemanfaatan atau pengambilan material pasir dan batuan harus mendapatkan izin dari Gubernur Provinsi Jawa Timur c.q Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) UPT (Unit Pelayanan Terpadu) pelayanan perizinan terpadu pemerintah provinsi Jawa Timur<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj7rV7OPfU6RyoaY-7zO6FJ-Bfc4a7ajwDXlU9_7GBfGMeZ4xE9C6gB3laXBY833D9JW8eSTJI28Ye41uGrf8o8O0CK7ojbtAj-aCWInxFhPYtlKPZ1Ud3Q4gJgnsOViPF0xXVOhxvwUDU/s1280/5.jpeg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj7rV7OPfU6RyoaY-7zO6FJ-Bfc4a7ajwDXlU9_7GBfGMeZ4xE9C6gB3laXBY833D9JW8eSTJI28Ye41uGrf8o8O0CK7ojbtAj-aCWInxFhPYtlKPZ1Ud3Q4gJgnsOViPF0xXVOhxvwUDU/s640/5.jpeg" width="640" /></a></div>Pada tanggal 21 April 2017 terbit keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 2 68/kpts/mpr/2017 tentang pemberian izin pembangunan sumber daya air kepada pemerintah daerah kabupaten Mojokerto untuk kegiatan restorasi Sungai jurang cetak. Isi dari keputusan Menteri PUPR tersebut antara lain:<br /><br />1. Tipe konstruksi adalah penataan Palung Sungai, perkuatan tebing beton pembangunan jalan beton di sepanjang sepadan sungai dan reboisasi sempadan sungai; jadwal waktu pelaksanaan konstruksi 300 hari: <br /><br />2. Pemerintah Kabupaten Mojokerto dilarang mengambil material/batuan yang ada di sungai curang Cheetos sebagai bahan konstruksi: <br /><br />3. Melakukan perbaikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan dan bertanggung jawab atas segala hal yang terjadi pada tahap persiapan dan pelaksanaan konstruksi restorasi Sungai Brantas<br /><br />4. Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto dilarang untuk mengambil material/batuan yang ada di sungai jurang catur sebagai bahan konstruksi dalam amar keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tersebut diuraikan pada huruf b angka 13. <br /><br />Bahwa perbuatan terdakwa Ir. Didik Pancaning Argo, M.Si dalam melaksanakan kegiatan restorasi/normalisasi Daerah Irigasi Kabupaten Mojokerto melanggar/bertentangan dengan peraturan peraturan sebagai berikut:<br /><br />1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 tahun 2011 tentang sungai, pasal 3 ayat (1) "Sungai dikuasai oleh negara dan merupakan kekayaan negara" <br /><br />2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 tentang kriteria dan penetapan Wilayah Sungai pasal 5 ayat (2), Wilayah Sungai sebagaimana pada ayat (1) meliputi: huruf c Wilayah Sungai strategis normal. Ayat (3), pengelolaan sumber daya air pada wilayah Sungai lintas negara, Wilayah Sungai lintas Provinsi dan wilayah Sungai strategis nasional sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c menjadi wewenang dan tanggung jawab menteri. Tabel 1.3 Wilayah Sungai strategis Nasional Nomor 13. Kode WS 02.17.A3 nama Wilayah Sungai Brantas<br /><br />3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 01/PRT/M/2016 tentang tata cara perizinan pengusahaan sumber daya air dan atau izin penggunaan sumber daya air diberikan oleh menteri untuk kegiatan pengusahaan sumber daya air atau penggunaan sumber daya air yang menggunakan sumber daya air pada wilayah Sungai lintas provinsi wilayah Sungai lintas negara dan Wilayah Sungai strategis nasional<br /><br />4.  Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Material Nomor 32 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 tahun 2013 tentang tata cara pemberian izin khusus di bidang Pertambangan mineral dan batubara pasal 81, badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang dimaksud menjual mineral logam,  mineral bukan logam dan batuan, dan atau batubara yang terjalin wajib terlebih dahulu mempunyai IUP (Ijin Usaha Produksi) operasi produksi untuk penjualan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b<br /><br />Perbuatan terdakwa Ir. Didik Pancaning Argo, M.Si yang dilakukan bersama-sama dengan Mustofa Kamal Pasa (penuntutan dilakukan terpisah) telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Penerimaan Negara/Daerah dari hasil galian Material berupa batu di sungai Landaian dan Sungai Jurang Catout Kecamatan Jatirejo dan Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto tahun 2016 dan 2017 Nomor SR-814/PW13/5/2019 tanggal 30 Oktober 2019 yang diuraikan adanya penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.030.135.995 (satu miliar tiga pulu juta seratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah)<br /><br />Perbuatan terdakwa Ir. Didik Pancaning Argo, M.Si tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tndak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. (Jen)<br /></div>

News Tipikor Kadis PUP Kab. Mojokerto Didik P.A Diadili, Diduga Korupsi Penerimaan Daerah Rp1,030 M

#Terpidana Korupsi 8 Thn Penjara Mustofa Kamal Pasa (Mantan Bupati Kabupaten Mojokerto kembali terseret dalam kasus Korupsi Penerimaan D...

Tiga Terdakwa Korupsi Proyek Dinas Pariwisata Kabupaten Pacitan Divonis Berbeda

02.33 beritakorupsi 0

<p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhmCFlyZA11vbhmQ9RH8KRfUncn28foQiVSbrZTw8EAn8VRI9Z-YYNGfXSSY74zZknR1kyxEBQ4_ghKs_UpIlz0WXlSMhK2k5eLjdvxq4X77a8VZyoq0eIEgIxiXYiZK8FhHW0HqAG-nu0/w640-h360/B..jpg" width="640" /></div><span style="font-size: xx-small;"></span><p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>Akbar, Penasehat Hukum Terdakwa :</b> “Merasa sedikit tidak puas karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan kewajiban penggunaan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara dalam proses perhitungan kerugian negara”<span style="font-size: xx-small;">     </span></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: xx-small;"> </span></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span>Tiga terdakwa Korupsi proyek Pekerjaan Penataan Parkir Kawasan Pantai Klayar Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pacitan pada tahun 2018 yang menelan anggaran APBD Kab. Pacitan TA (tahun anggaran) 2018 sebesar Rp893.000.000 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp192.803.585,45 divonis berbeda<br /><br />Ketiga terdakwa itu adalah Bayu Damayanto selaku Direktur CV. Bukit Tinggi dan terdakwa Fajar Sidiq R selaku Pesero Komanditer atau Pesero Diam CV. Bukit Tinggi (satu perkara) serta terdakwa Sarno Utomo, S.Sos., MM Pacitan selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) di Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pacitan (perkara terpisah) <br /><br />Terdakwa Bayu Damayanto dan terdakwa Fajar Sidiq R, dihukum pidana penjara masing-masing selama 1 tahun dan 6 bulan denda sebesar Rp100 juta subsidair 3 bulan kurungan. Hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap Kedua terdakwa, lebih rendah dari tuntutan JPU Kejari Kab. Pacitan yakni dengan pidana penjara masing-masing selama 4 tahun denda sebesar Rp300 juta subsidair 6 bulan kurungan<br /><br />Tidak hanya itu. Dalam tuntutan JPU, Kedua terdakwa dianggap melanggar pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pldana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana <br /></p><p style="text-align: justify;"></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhv2NRoeNTWA8zbCzEBtNqIvW0-GXHuV0GPNnnS48tJDEFtJVoNODLk7Y90HPor9Gf3abBXpr4Abk6uV9Hx0yihS3GNFMMYRpNioudk6k311K8A3dXre8npqe9PzJsrV60u5cCATolum0k/s1280/A.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhv2NRoeNTWA8zbCzEBtNqIvW0-GXHuV0GPNnnS48tJDEFtJVoNODLk7Y90HPor9Gf3abBXpr4Abk6uV9Hx0yihS3GNFMMYRpNioudk6k311K8A3dXre8npqe9PzJsrV60u5cCATolum0k/s640/A.jpg" width="640" /></a></div>Sedangkan terdakwa Sarno Utomo, S.Sos., MM selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) divonis pidana penjara selama 1 tahun denda sebesar Rp50 juta subsidair 1 bulan kurungan. Sedangkan tuntutan JPU Kejari Kab. Pacitan adalah dengan pidana penjara selama 2 tahun denda sebesar Rp100 juta subsidair 6 bulan kurungan. Namun pasal yang dikenakan adalah sama, yaitu 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pldana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana<br /><br />Hukuman pidana penjara terhadap ke Tiga terdakwa yang berada di Rutan (Rumah Tahanan Negara) Kabupaten Pacitan, dibacakan melalui Sidang Vodio Confrence (Vicon) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya Jl. Raya Juanda Sidoarjo – Jawa Timur dalam agenda pembacaan putusan oleh Majelis Hakim yang diketuai Cokorda Gedearthana, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) hakim anggota (Ad Hock) yaitu Samhadi, SH., MH dan M. Mahin, SH., MH yang diahdiri oleh JPU (Jaksa Penuntut Umum) yang juga sebagai Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Pacitan Didit Agung Nugroho, SH dkk sementara terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya dari Firma Hukum S.A.Pa'alevi And Partner's dari Jogjakarta (Jawa Tengah)<br /><br />Persidangan dibagi dalam Dua session, yang pertama adalah putusan (Vonis) terhadap Dua terdakwa, yaitu Bayu Damayanto (terdakwa I) selaku Direktur CV. Bukit Tinggi dan terdakwa II Fajar Sidiq R selaku Pesero Komanditer atau Pesero Diam CV. Bukit Tinggi. Dan session kedua adalah putusan terhadap terdakwa Sarnno Utomo, S.Sos., MM selaku PPK.<br /><br />Dalam putusannya Majelis Hakim menayatakan, bahwa terdakwa I Bayu Damayanto dan terdakwa II Fajar Sidiq R (serta terdakwa Sarnno Utomo, S.Sos., MM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pldana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana<br /><br />“Menghukum terdakwa I Bayu Damayanto dan terdakwa II Fajar Sidiq R oleh karena itu dengan pidana penjara (masing-masing) selama Satu (1) tahun dan Enam (6) bulan denda sebesar Rp seratus juta rupiah (Rp100 juta). Dengan ketentuan, bilama denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama tiga (3) bulan,” ucap Ketua Majelis Hakim.<br /><br />Selanjutnya, Ketua Majelis Hakim Cokorda Gedearthana, SH., MH membacakan putusan (Vonis) terhadap terdakwa Sarnno Utomo, S.Sos., MM. Olehtu) Majelis Hakim, terdakwa Sarno Utomo dihukum penjara selama 1 (satu) tahun denda sebesar Rp50 juta subsidair 1 (satu) bulan kurungan. <br /><br />Ketiga terdakwa tidak lagi dihukum untuk membayar uang pengganti, karena terdakwa Sarno Utomo telah mengembalikan uang yang totalnya sebesar Rp192.803.585,45 dalam dua tahap<br /><br />Atas putusan tersebut, Ketiga terdakwa melalui Tim Penasehat Hukumnya maupun Tim JPU Kejari Kab. Pacitan sama-sama mengatakan pikir-pikir<br /><p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiuTxhYwgaPFlksKkYXieGMq-Tgr00JoVna4aGHpU3h7U_7KiFtNn52KWUmVLBmJd96xbz0lbIhGTKM4oF3xZBOFeLWju63WoxAB74ZtF80ihv6Xy9dIWhyphenhyphenTpHaFSaYCrfEZES_KXZ7bek/s1280/D.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiuTxhYwgaPFlksKkYXieGMq-Tgr00JoVna4aGHpU3h7U_7KiFtNn52KWUmVLBmJd96xbz0lbIhGTKM4oF3xZBOFeLWju63WoxAB74ZtF80ihv6Xy9dIWhyphenhyphenTpHaFSaYCrfEZES_KXZ7bek/s640/D.jpg" width="640" /></a>“Kami pikir-pikir,” kata Akbar<br /></div><p style="text-align: justify;"></p><p style="text-align: justify;"></p><p style="text-align: justify;"></p><p style="text-align: justify;">Seusai persidangan. Tim Penasehat Hukum terdakwa Bayu Damayanto dan terdakwa Fajar Sidiq R, dari Firma Hukum S.A.Pa'alevi And Partner's dari Jogjakarta (Jawa Tengah) kepada beritakorupsi.co mengatakan, bahwa putusan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan kewajiban penggunaan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara dalam proses perhitungan kerugian negara, sebagaimana diatur Berdasarkan Pasal 1 ayat (8) Undang-undang  Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara<br /><br />“Berdasarkan Pasal 1 ayat (8) Undang-undang  Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara disebutkan, ‘Standar Pemeriksaan adalah patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang meliputi standar umum, standar pelaksanaan pemeriksaan, dan standar pelaporan yang wajib dipedomi oleh BPK dan/atau pemeriksa’.” Kata Akbar.<br /><br />Apa yang disampaikan oleh Tim Penasehat Hukum terdakwa ini, mengundang pertanyaan. Apakah standar pelaporan yang wajib dipedomi oleh BPK dan/atau pemeriksa sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (8) Undang-undang  Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dapat membebaskan dari jetaan hukum?<br /><br />Sementara kerugian keuangan negara dalam kasus ini adalah berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara pada Pekerjaan Penataan Parkir Kawasan Pantai Klayar Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan oleh Inspektorat Kabupaten Pacitan Nomor: X.760/39/408.49/2020 tanggal 14 Januari 2020 yang isinya, “terdapat selisih volume pada Pekerjaan Penataan Parkir Kawasan Pantai Klayar pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2018”<br /><br />Selain Inspektorat, Tim Teknis dari Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret Surakarta juga melakukan pengukuran obyek pekerjaan pada tanggal 15 Nopember 2019, yang hasilnya menyebutkan, ‘a. Volume pekerjaan struktur meliputi badan jalan sebesar 203,5 m3, dan bahu jalan sebesar 345,98 m3,; b. Volume pekerjaan pondasi sebesar 194,76 m3’.<br /><br />Akbar mengatakan, bahwa hasil penghitungan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan. Alasannya, karena alat bukti  surat hasil perhitungan dari Inspektorat Kabupaten pacitan yang digunakan JPU dalam menetapkan dakwaannya tersebut hanya menghitung dari aspek kuantitas (volume) semata dan tidak menghitung secara komprehensif lengkap dengan perhitungan Kualitas hasil pekerjaan, sehingga hasil perhitungan tersebut tidak sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). <br /></p><p style="text-align: justify;"></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgZC70wFfseSBgRNg0Ff1W_-sqwCgfB1pWSzBuZsM_OQR2eAK79gi6IWRKP5tqfZQ643YBCjy-k5YuyCyTSZ52JZSS4dkpeNJ2B9UyDy_M0KLTQwaUb8BAwRY31snAmlorrb7B3BYxxNKU/s1280/6.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgZC70wFfseSBgRNg0Ff1W_-sqwCgfB1pWSzBuZsM_OQR2eAK79gi6IWRKP5tqfZQ643YBCjy-k5YuyCyTSZ52JZSS4dkpeNJ2B9UyDy_M0KLTQwaUb8BAwRY31snAmlorrb7B3BYxxNKU/s640/6.jpg" width="640" /></a></div>Akbar menjelaskan, bila melihat dari sisi keadilan terhadap pemberian vonis hukuman kepada para terdakwa, kami merasa Majelis Hakim sangat menggunakan hati nuraninya. Sebab ketika JPU mengajukan penuntutan kepada para terdakwa Fajar Sidiq dan Bayu Damayanto berupa pidana penjara masing-masing selama 4 Tahun serta denda sebesar 300 juta rupiah, walaupun para terdakwa tersebut telah mengembalikan seluruh uang senilai kerugian negara saat dalam proses penyidikan<br /><br />Yang menurut pendapat kami selaku penasehat hukum, lanjut Akbra, tuntutan pidana penjara beserta denda tersebut tidak relevan dan  melanggar Surat Edaran Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-003/A/JA/02010 tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Korupsi<br /><br />“Sebagaimana termuat dalam nota pembelaan kami,  Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT,  Majelis Hakim  pemeriksa perkara tersebut  menjatuhkan vonis pidana penjara masing-masing 1 tahun 6 bulan beserta denda 100 juta rupiah. Hal-hal yang kami sebutkan tersebut semua termuat didalam nota pembelaan,” ucap Akbar. (Jen) <br /><p></p>

News Tipikor Tiga Terdakwa Korupsi Proyek Dinas Pariwisata Kabupaten Pacitan Divonis Berbeda

Akbar, Penasehat Hukum Terdakwa : “Merasa sedikit tidak puas karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan kewajiban penggunaan Standar Pemer...

Tiga Terdakwa Korupsi Divonis Penjara, Bagaimana “Nasib” Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Pacitan?

00.45 beritakorupsi 0

<p></p><p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b></b></span></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="font-size: large;"><b><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEikdiZKZtZJV6F6FeVpebwakhlHOhfI-zjkGLIOlm6bkcug7efW-NdXjeDGQkoPJX5Q5Ncc_ZBwfKUsMGkPH6gcA_7nznDX71gaeobQaLVPxKuOt9_0UTXg9eiU6mpno1Has95LQufpCNo/s900/sidang.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="349" data-original-width="900" height="248" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEikdiZKZtZJV6F6FeVpebwakhlHOhfI-zjkGLIOlm6bkcug7efW-NdXjeDGQkoPJX5Q5Ncc_ZBwfKUsMGkPH6gcA_7nznDX71gaeobQaLVPxKuOt9_0UTXg9eiU6mpno1Has95LQufpCNo/w640-h248/sidang.jpg" width="640" /></a></b></span></div><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Rabu, 26 Agustus 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan Hukuman (Vonis) pidana penjara antara 1 hingga 1.6 tahun terhadap Tiga (3) terdakwa Korupsi proyek Pekerjaan Penataan Parkir Kawasan Pantai Klayar Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pacitan pada tahun 2018 yang menelan anggaran APBD Kab. Pacitan TA (tahun anggaran) 2018 sebesar Rp893.000.000 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp192.803.585,45<br /><br />Ketiga terdakwa tersebut terdiri dari 2 (dua) swasta selaaku kontraktor (satu perkara) yaitu  Bayu Damayanto (terdakwa I) selaku Direktur CV. Bukit Tinggi dan terdakwa II Fajar Sidiq R selaku Pesero Komanditer atau Pesero Diam CV. Bukit Tinggi. Sedangkan Satu terdakwa adalah pejabat Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pacitan selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yaitu Sarno Utomo, S.Sos., MM<br /><br />Namun bagaimana dengan “nasib” Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaaan dan Olah Raga  Kabupaten Pacitan Endang Surjasri, S.Sos., M.Si ?. Sebab, Endang Surjasri, S.Sos., M.Si, ikut mengetahui perjanjian Tambah Kurang berdasarkan Addendum 281 Nomor: 640/15/PPK/PPWU-P.PK/VIII/2018 tanggal 07 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Sarno Utomo, S.Sos., MM. Selaku PPK dengan terdakwa Bayu Damayanto Direktur CV. Bukit Tinggi selaku Penyedia Jasa, terkait anggaran semula dari Rp813 juta menjadi Rp893 juta<br /><br />Sementara dalam proyek tersebut, terdapat selisih volume pekerjaan antara volume yang termuat dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 640/05/PPK/PPWU-P.PK/VII/2018 tanggal 20 Juli 2018, Jo Addendum Surat Perjanjian Nomor: 640/15/PPK/PPWU-P.PK/VIII/2018 tanggal 07 Agustus 2018, Jo CCO Nomor: 640/17/PPK/PPWU-PPK/IX/2018 tanggal 24 September 2018 dengan volume yang terpasang<br /><br />Anehnya dalam kasus ini dalah, bahwa penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Pacitan sepertinya “tak berani menyeret” Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaaan dan Olah Raga  Kabupaten Pacitan Endang Surjasri, S.Sos., M.Si<br /><p></p><p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiVKrvBo_efhGU2uHHZvq2G5zwOmIORkPgIUh1sTozmYxZO8XUqdOOZa3iewk-fEN2YjQI2equQPMaqVhnScj_70tyCCBIxrsthD_w9v2TQIGiZEy6I6N0Mm9QMxYdCor1-UNL7ucH02ZU/s1280/A.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiVKrvBo_efhGU2uHHZvq2G5zwOmIORkPgIUh1sTozmYxZO8XUqdOOZa3iewk-fEN2YjQI2equQPMaqVhnScj_70tyCCBIxrsthD_w9v2TQIGiZEy6I6N0Mm9QMxYdCor1-UNL7ucH02ZU/s640/A.jpg" width="640" /></a></div><p></p><p style="text-align: justify;">Menanggapi hal ini, Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidusus) Kejari 
Kab. Pacitan Didit Agung Nugrooho, SH kepada beritakorupsi.co sebelum 
persidangan mengatakan, masih menunggu putusan Majelis Hakim<br /><br />“Hari
 ini putusan. Jadi kita masih menggu putusan dari Majelis Hakim, dan 
setelah itu kita pelajari setelah putusan itu kita terima,” kata Didit, 
Rabu, 26 Agustus 2020<br /><br />Sementara sidang yang berlangsung di ruaang
 sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya Jl. Raya Juanda Sidoarjo – 
Jawa Timur adalah agenda pembacaan surat putusan oleh Majelis Hakim 
melalui Vidio Confrence (Vicon), dimana Ketiga terdakwa berada di Rutan 
(Rumah Tahanan Negara) Kabupaten Pacitan, dengan Ketua Majelis Hakim 
Cokorda Gedearthana, SH., MH dan dibantu 2 (dua) hakim anggota (Ad Hock)
 yaitu Samhadi, SH., MH dan M. Mahin, SH., MH yang diahdiri oleh JPU 
(Jaksa Penuntut Umum) yang juga sebagai Kepala Seksi Tindak Pidana 
Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Pacitan Didit 
Agung Nugrooho, SH dkk sementara terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya 
dari Firma Hukum S.A.Pa'alevi And Partner's dari Jogjakarta (Jawa 
Tengah) <br /></p><p style="text-align: justify;">Persidangan dibagi dalam Dua session, yang pertama adalah putusan (Vonis) terhadap Dua terdakwa, yaitu Bayu Damayanto (terdakwa I) selaku Direktur CV. Bukit Tinggi dan terdakwa II Fajar Sidiq R selaku Pesero Komanditer atau Pesero Diam CV. Bukit Tinggi. Dan session kedua adalah putusan terhadap terdakwa Sarnno Utomo, S.Sos., MM selaku PPK.<br /><br />Dalam putusannya Majelis Hakim menayatakan, bahwa terdakwa I Bayu Damayanto dan terdakwa II Fajar Sidiq R (serta terdakwa Sarnno Utomo, S.Sos., MM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pldana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana</p><p style="text-align: justify;">“Menghukum terdakwa I Bayu Damayanto dan terdakwa II Fajar Sidiq R oleh 
karena itu dengan pidana penjara (masing-masing) selama Satu (1) tahun 
dan Enam (6) bulan denda sebesar Rp seratus juta rupiah (Rp100 juta). 
Dengan ketentuan, bilama denda tersebut tidak dibayar maka diganti 
dengan pidana kurungan selama tiga (3) bulan,” ucap Ketua Majelis Hakim.</p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhWYfIbzTUIfQjeWT-wVLNiewhEutImewhsd21KgNvHgNjokNv6z2joXSvTEdTBol2ZcAQ7h5b0SkZITVwOZhRG42sqDw0I7F_vL1Ob1Jh3RbMQC06mdUiXMo-6eVx7LwTMABZGprXHxsY/s1280/C..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhWYfIbzTUIfQjeWT-wVLNiewhEutImewhsd21KgNvHgNjokNv6z2joXSvTEdTBol2ZcAQ7h5b0SkZITVwOZhRG42sqDw0I7F_vL1Ob1Jh3RbMQC06mdUiXMo-6eVx7LwTMABZGprXHxsY/s640/C..jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Selanjutnya,
 Ketua Majelis Hakim Cokorda Gedearthana, SH., MH membacakan putusan 
(Vonis) terhadap terdakwa Sarnno Utomo, S.Sos., MM. Olehtu) Majelis 
Hakim, terdakwa Sarno Utomo dihukum penjara selama 1 (satu) tahun denda 
sebesar Rp50 juta subsidair 1 (satu) bulan kurungan. <br /><br />Ketiga 
terdakwa tidak lagi dihukum untuk membayar uang pengganti, karena 
terdakwa Sarno Utomo telah mengembalikan uang yang totalnya sebesar 
Rp192.803.585,45 dalam dua tahap<br /><br />Namun putusan Majelis Hakim 
lebih rendah dari tuntutan JPU, yaitu dengan pidana penjara 
masing-masing selama 4 tahun denda sebesar Rp300 juta subsidair selama 6
 bulan terhadap terdakwa I Bayu Damayanto dan terdakwa II Fajar Sidiq R.
 Dan Kedua terdakwa pun dijerat pasal Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun
 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana<br /><br />Sedangkan
 terdakwa Sarnno Utomo, S.Sos., MM dituntut pidana penjara selama 2 
tahun denda sebesar Rp100 juta subsidair 6 bulan kurungan. Terdakwa 
Sarno Utomo dijerat pasal pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana 
diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
 Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana<br /><br />Atas putusan 
tersebut, Ketiga terdakwa melalui Tim Penasehat Hukumnya maupun Tim JPU 
Kejari Kab. Pacitan sama-sama mengatakan pikir-pikir<br /><br />“Kami pikir-pikir,” kata Akbar<br /><br />Seperti
 yang diberitakan sebelumnya. Kasus ini berawal pada tahun 2018. Dimana 
Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pacitan, mendapatkan
 Dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2018 
untuk Kegiatan Pekerjaan Penataan Parkir Kawasan Pantai Klayar dengan 
pagu anggaran  sebesar Rp1.000..000.000 (satu milyar rupiah).<br /><br />Sarno
 Utomo, S.Sos., MM. selaku PPK berdasarkan Keputusan Dinas Pariwisata, 
Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pacitan Nomor: 600/84/408.35/2018 
tanggal 02 Januari 2018 tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Lingkup 
Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan 
Tahun Anggaran 2018, membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) senilai 
Rp999.750.000 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus 
lima puluh ribu rupiah) sebagai acuan untuk menilai kewajaran harga 
penawaran dengan cara:  Mengambil alih dari Engineering Estimate (EE) 
yang merupakan dokumen perencanaan dari Konsultan Perencana, 
Menyesuaikan harga bahan, tenaga dan harga pasar berdasarkan peraturan 
pemerintah daerah dan Mendasarkan pada kontrak sejenis. <br /><br />Untuk 
melaksanakan kegiatan tersebut, Endang Surjasri, S.Sos., M.Si. selaku 
Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pacitan 
membuat Surat Permohonan Pelelangan Nomor: 556/350/408.35/2018 tanggal 
27 Februari kepada Kepala Bagian ULP Setda Kabupaten Pacitan <br /></div><p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhZkY0fJOHSOZe6AP0IXNIyWpQ9ELENoqEnLEtXXnmR1F6tofNBXK5J4AO6wZrMKo_lbn9_IxK_JyO8qFU6odiUlPQV4pKN_Jn2O234ANtSe-e4-bvPGvYXWwKOqOKVVvsurYkB4DBWMRM/s1280/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhZkY0fJOHSOZe6AP0IXNIyWpQ9ELENoqEnLEtXXnmR1F6tofNBXK5J4AO6wZrMKo_lbn9_IxK_JyO8qFU6odiUlPQV4pKN_Jn2O234ANtSe-e4-bvPGvYXWwKOqOKVVvsurYkB4DBWMRM/s640/4.jpg" width="640" /></a></div><p></p><p style="text-align: justify;">Kemudian Pokja IV Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2018, yang diketuai oleh Turmudi, S.Sos., M.Si berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Nomor: 090/07/408.18/2018 tanggal 06 Maret 2018, melakukan pelelangan yang dilakukan dengan cara: Mengupload Pengumuman lelang; Mengupload Dokumen Lelang yang berisikan persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan oleh perusahaan yang akan mengikuti lelang; <br /><br />Upload Pengumuman Lelang dilakukan pada tanggal 16 April 2018 pukul 17.46 WIB menggunakan akun Turmydi, S.Sos., M.Si. selaku Ketua Pokja IV Pengadaan Barang dan Jasa, dan LPSE Kabupaten Pacitan baru mengumumkan pada tanggal 17 April 2018 pukul 09.24 WIB lewat portal LPSE Kabupaten Pacitan, yakni terdapat 27 (dua puluh tujuh) calon Rekanan yang mendaftar, namun perusahaan yang memasukkan Dokumen Penawaran hanya 1 (satu) yakni CV. Dewangga. <br /><br />Kemudian Pokja IV Pengadaan Barang dan Jasa melakukan evaluasi dengan hasil Pekerjaan Penataan Parkir Kawasan Pantai Klayar pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2018, CV. Dewangga dinyatakan tidak lulus karena tidak menyampaikan File Scan Dokumen Asli Surat Kerjasama Distributor/Pabrikan diatas materai untuk pekerjaan Paving Stone. <br /><br />Kemudian Pokja IV Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2018, mengumumkan bahwa Lelang terhadap pekerjaan ini adalah Gagal. <br /><br />Karena gagal dalam lelang pertama, kemudian Pokja IV Pengadaan Barang dan Jasa kembali melakukan upload Pengumuman Lelang Kedua pada tanggal 27 Mei 2018 pukul 15.38 WIB menggunakan akun Turmudi, S.Sos., M.Si. selaku Ketua Pokja IV Pengadaan Barang dan Jasa dan LPSE Kabupaten Pacitan mengumumkan pada tanggal 27 Mei 2018 pukul 23.26 WIB lewat portal LPSE Kabupaten Pacitan yakni terdapat 56 (lima puluh enam) Calon Rekanan yang mendaftar, namun perusahaan yang memasukkan Dokumen Penawaran hanya ada 10 (sepuluh) <br /><br />Untuk mengikuti lelang kedua tersebut, terdakwa Fajar Sidiq R membuat Dokumen Penawaran beserta kelengkapan penawaran, kemudian terdakwa Bayu Damayanto menandatangani Dokumen Penawaran tersebut di Bengkel K2M Jalan Yos Sudarso Kabupaten Pacitan. <br /><br />Walaupun CV. Bukit Tinggi tidak mengikuti Lelang Pertama (17 April 2018), namun pada Lelang Kedua (27 Mei 2018) CV. Bukit Tinggi dapat melampirkan persyaratan yang diminta berupa Surat Dukungan dari Perusahaan Ketersediaan Bahan (Surat Pernyataan Ketersediaan Bahan Nomor: 002-23B/Dir.GM/IV/2018 tanggal 23 April 2018), sedangkan persyaratan tersebut hanya dapat dilihat oleh peserta lelang pertama<br /><br />Terdakwa Fajar Sidiq R selaku Pesero Komanditer atau Pesero Diam CV. Bukit Tinggi melakukan pengurusan Surat Dukungan dari Perusahaan Ketersediaan Bahan Perusahaan Genteng Mutiara Industri Genteng Beton Berwarna dan Conblock Yogyakarta, sehingga CV. Bukit Tinggi dapat melampirkan Surat Pernyataan Ketersediaan Bahan sebagai persyaratan mengikuti Lelang mendahului pelaksanaan Lelang Kedua (27 Mei 2018), yakni Surat Pernyataan Ketersediaan Bahan Nomor: 002-23B/Dir.GM/IV/2018 tanggal 23 April 2018 dari Perusahaan Genteng Mutiara Industri Genteng Beton Berwarna dan Conblock. <br /><br />Untuk keperluan Dokumen Penawaran, terdakwa Fajar Sidiq R selaku selaku Pesero Komanditer atau Pesero Diam CV. Bukit Tinggi membuatkan Sertifikat Katerampilan Kerja yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Propinsi Kepulauan Riau di Tanjung Pinang tanggal 24 Aprii 2018 atas nama terdakwa Bayu Daayanto alamat Bieber RT 001 RW 001 Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan, Jenis Keterampilan Teknisi Penghitung Kuantitas Pekerjaan Jalan/Jembatan Kualifikasi Kelas 1 masa berlaku 3 (tiga) tahun.<br /><br />Sedangkan terdakwa Fajar Sidiq R mengetahui pekerjaan dan keterampilan terdakwa Bayu Damayanto adalah sebagai mekanik Bengkel K2M di Jalan Yos Sudarso Kabupaten Pacitan, dan terdakwa Bayu Damayanto tidak pernah pergi mengikuti pelatihan di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau tersebut. <br /><br />Pokja IV Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2018 melakukan evaluasi terhadap 3 (tiga) perusahaan dengan nilai penawaran terendah yakni : CV. Giri Sampoerna senilai Rp772.709.000 (tujuh ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah),; CV. Segitiga Karya Utama senilai Rp809.400.000 (delapan ratus sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dan CV. Bukit Tinggi senilai Rp813.000.000 (delapan ratus tiga belas juta rupiah). <br /><br />Kemudian setelah dilakukan tahapan evaluasi dengan sistem gugur, didapatkan hasil evaluasi pada tanggal 04 Juli 2018, CV. Giri Sampoerna dan CV. Segitiga Karya Utama dinyatakan GUGUR karena tidak hadir dalam klarifikasi/pembuktian faktual dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran pada evaluasi administrasi. </p><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJHGtEnuQn-1S0msDwkCWGDQSDbLKY7TcI3X4BRI-LJP-JGhjXKyBr4p5ZJoHAlFpJk8Gh4THHeihHKUOXc78ERG4ie4RQsPjKRhHU7MQEgDjprAj3QMn9DY3hVmFhIC2G4hHUdRW6Ni4/s1280/D.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJHGtEnuQn-1S0msDwkCWGDQSDbLKY7TcI3X4BRI-LJP-JGhjXKyBr4p5ZJoHAlFpJk8Gh4THHeihHKUOXc78ERG4ie4RQsPjKRhHU7MQEgDjprAj3QMn9DY3hVmFhIC2G4hHUdRW6Ni4/s640/D.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Sedangkan CV. Bukit Tinggi dihadiri oleh Bima Aditya Pamungkas (Staf Administrasi CV. Bukit Tinggi) selaku Kuasa dari Direktur CV. Bukit Tinggi, yang dibuktikan dengan Surat Kuasa tanggal 04 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Direktur CV. Bukit Tinggi yakni terdakwa Bayu Damayanto<br /><br />Sehingga Pokja IV Pengadaan Barang dan Jasa menerbitkan Pengumuman Pemenang Lelang Nomor: ULP-O4/2.2.18/VII/2018 tanggal 05 Juli 2018 dan Penetapan Pemenang Lelang Nomor: ULP-04/2.2.17/VII/2018 tanggal 07 Juli 2018, dimana dalam masa sanggah terhadap Pengumuman Pemenang Lelang sampai dengan tanggal 13 Juli 2018 tidak terdapat pihak yang melakukan sanggahan. <br /><br />Kemudian CV. Bukit Tinggi dengan Direktur terdakwa Bayu Damayanto ditunjuk Sarno Utomo, S.Sos., MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai Penyedia Barang/Jasa berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Jasa Konstruksi Nomor: 640/02/PPK/PPWU-P.PK/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 untuk Pekerjaan Penataan Parkir Kawasan Pantai Klayar pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2018 dengan nilai sebesar Rp813.000.000 (delapan ratus tiga belas juta rupiah). <br /><br />*** Selanjutnya Sarno Utomo, S.Sos., MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengadakan Perjanjian berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 640/05/PPK/PPWU-P.PK/VII/2018 tanggal 20 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Sarno Utomo, S.Sos., MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan terdakwa Bayu Damayanto selaku Direktur CV. Bukit Tinggi sebagai Penyedia Jasa, dan diketahui oleh Endang Surjasri, S.Sos., M.Si. selaku Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pacitan yang isinya, Pekerjaan Penataan Parkir Kawasan Pantai Klayar dilaksanakan dengan nilai kontrak sebesar Rp813.000.000 (delapan ratus tiga belas juta rupiah) dengan jangka waktu penyelesaian selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender sejak tanggal 20 Juli 2018 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2018. <br /><br />Terdakwa Bayu Utomo selaku Direktur CV. Bukit Tinggi sebagai Penyedia Jasa  berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 640/05/PPK/PPWUP.PK/VII/2018 tanggal 20 Juli 2018 untuk melaksanakan Pekerjaan Penataan Parkir Kawasan Pantai Klayar, angka 5 huruf b mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut ; <br /><br />1. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak; <br />2. Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pejabat Pemtbuzt Komitmen untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; <br />3. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Pembuat Komitmen, <br />4. MeIaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak, <br />5. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak, <br />6. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Pembuat Komitmen, <br />7. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak <br />8. Mengambil Iangkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia. <br /><br />Sebagai tindak lanjut Surat Perjanjian (Kontrak) untuk melaksanakan Pekerjaan Penataan Parkir Kawasan Pantai Klayar sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya Sarno Utomo, S.Sos., MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 640/07/PPK/PPWUP.PK/VII/2018 tanggal 20 Juli 2018 yang pada pokoknya, memerintahkan terdakwa Bayu Utomo Direktur CV. Bukit Tinggi selaku Penyedia Jasa untuk memulai Pekerjaan Penataan Parkir Kawasan Pantai Klayar pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2018 selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender sejak tanggal 20 Juli 2018 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2018 dengan item-item pekerjaan sesuai Rencana Anggaran Biaya<br /><br />Bahwa pagu anggaran kegiatan Pengawasan Pekerjaan Penataan Parklr Kawasan Pantai Klayar pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp27.000.000,(dua puluh tujuh juta rupiah), sehingga sebagai Pengadaan Penyedia Jasa Konsultasi Pengawasan dilakukan Penunjukan Langsung berdasarkan Surat Penetapan Penyedia Barang/Jasa Nomor: 040/Parklr.PK-PGWS.PJPWU/PPBJ/VII/2O18 tanggal 18 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Samsul Muhammad, S.Sos., M.Si. selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa ditetapkanlah sebagai Pemenang (Penyedia Barang/Jasa) adalah CV. Duta Indah. <br /><br />Bahwa Sarno Utomo, S.Sos., MM. selaku Pejabat Pembuat Komltmen (PPK) menunjuk CV. Duta Indah sebagai Penyedia Jasa Pengawasan Pekerjaan Penataan Parkir Kawasan Pantai Klayar pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2018 berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa Nomor: 010/Parkir.PK-PGWS.PJPWU/PPK/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiHbUm__ULlTDxcal8FCYueoD0cjKjBS_1Q-zkFELVG73BXugZJ1zS2vPc6B6wzWoPioZnWMPxeXszqTxmqkonMQmigzsN8DpsI8wANwwL_h-FxiBgRsKpcgZIlTIyXXgMZqpK-m77Mgps/s1280/6.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiHbUm__ULlTDxcal8FCYueoD0cjKjBS_1Q-zkFELVG73BXugZJ1zS2vPc6B6wzWoPioZnWMPxeXszqTxmqkonMQmigzsN8DpsI8wANwwL_h-FxiBgRsKpcgZIlTIyXXgMZqpK-m77Mgps/s640/6.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Selanjutnya Sarno Utomo, S.Sos., MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengadakan Perjanjian berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 012/PARKIR.PK-PGWS.PJPWU/PPK/VII/2018 tanggal 20 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Sarno Utomo, S.Sos., MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Nevi Elindawati selaku Kuasa Direktur CV. Duta Indah sebagai Penyedia Jasa Pengawasan dan diketahui oleh Endang Surjasri, S.Sos., M.Si. selaku Kepala DInas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pacitan, yang isinya, pada pokoknya menyatakan Pekerjaan Pengawasan Penataan Parkir Kawasan Pantai Klayar dilaksanakan dengan nilai kontrak sebesar Rp27.000.000,(dua puluh tujuh juta rupiah) dengan jangka waktu penyelesaian selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender sejak tanggal 20 Juli 2018 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2018. <br /><br />Selanjutnya sebagai tindak lanjut Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Pengawasan sebagaimana tersebut di atas, Sarno Utomo, S.Sos., MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 012.1/Parkir.PK-PGWS.PJPWU/PPK/VII/2018 tanggal 20 Juli 2018 yang pada pokoknya memerintahkan Nevi Elindawati selaku Kuasa Direktur CV. Duta Indah untuk memulai Pekerjaan Pengawasan Penataan Parkir Kawasan Pantai Klayar pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2018. <br /><br />Atas dasar Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tersebut di atas, selanjutnya pada tanggal 03 Agustus 2018 dilakukan Pembayaran Uang Muka sebesar 30% Pekerjaan Penataan Parkir Kawasan Pantai Klayar senilai Rp243.900.000,(dua ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) termasuk Pajak sebagaimana dokumen-dokumen sebagai berikut: <br /><br />1. Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka sebesar 30% dari terdakwa Bayu Damayanto Direktur CV. Bukit Tinggi Nomor: 23.1/CV.BT/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 perihal Permohonan Pembayaran Uang Muka kepada Sarno Utomo, S.Sos., MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dilengkapi dengan Jaminan Uang Muka dari Bank Jatim Cabang Pacitan Nomor: G1793715 tanggal 24 Juli 2018; <br /><br />2. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 00198/SPP/LS/3.02.0l/III/2018 tanggal 03 Agustus 2018; <br />3. Surat Perintah Membayar Nomor: 00198/SPM/LS/3.02.01/III/2018 tanggal 03 Agustus 2018; <br /><br />4. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor: 08339/SP2D/LS/2018 tanggal 07 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Surono, S.Sos., MM. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk keperluan Pembayaran Uang Muka sebesar 30% Pekerjaan Penataan Parkir Kawasan Pantai Klayar senilai Rp243.900.000 (dua ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) termasuk Pajak kepada terdakwa Bayu Damayanto / CV. Bukit Tinggi Nomor Rekening 0211012781 Bank Jatim Cabang Pacitan. <br /><br />Pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018, dilaksanakan Rapat Lapangan (Situ Meeting) pekerjaan Penataan Parkir Kawasan Pantai Klayar berdasarkan Berita Acara Rapat Lapangan Pra Kontrak Nomor: 640/add.2/PPK/PPWU-P.PK/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018, yang dihadiri dan ditandatangani oleh Sarno Utomo, S.Sos., MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Pamuji, S.Sos selaku Kasi Tata Kelola DTW, Suparman, S.Sos. MM. selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), Rakhmad Adi Mandego, S.IP., M.Si. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), terdakwa Bayu Damayanto Direktur CV. Bukit Tinggi selaku Penyedia Jasa, Mahdi Wiyanto, ST. Kuasa Direktur CV. Matriks selaku Konsultan Perencana, Nevi Elindawati Kuasa Direktur CV. Duta Indah selaku Konsultan Pengawas dan Supriyadi selaku Pengawas Lapangan CV. Duta Indah, dengan kesimpulan sebagai  berikut : <br /><br />1. Lokasi Pekerjaan : Lokasi Pekerjaan perlu penyelesaian lebih lanjut sesuai keadaan lapangan. Konsultan Perencana dan konsultan pengawas menyesuaikan gambar lapangan berdasarkan hasil rapat lapangan,; <br />2. Volume Pekarjaan : Pekedaan Pavingan, Rabat beton untuk jalan tembus perlu ditambah menyesuaikan dengan volume pekerjaan dilapancan,; <br />3. Waktu Dimulainya : Mengingat pada hari Sabtu dan hari Minggu, material Pekerjaan tidak bisa masuk dan pelaksanaan pekerjaan dapat ditambah maksimal 20 hari kerja <br />4. Spesifikasi Teknis : Spesifikasi Teknis Sesuai Kontrak dan Lapangan Model/ bentuk Paving dan Rabat Jalan dapat berubah sepanjang spesifikasi teknis dapat diprertanggungjawabkan <br />5. Kesimpulan : Pekerjaan Penataan Parkir Kawasan Pantai Klayar dapat dilakukan Addendum Kontrak dan atau perubahan tambah kurang disesuaikan keadaan lapangan dan sekala prioritas kebutuhan lapangan sesuai ketentuan yang berlaku. <br /><br />Tetapi faktanya, Rakhmad Adi Mandego, S.IP., M.SI. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tidak hadir dalam Rapat Lapangan (Site Meeting) tersebut dan baru menandatangani Berita Acara Rapat Lapangan Pra Kontrak di kantor Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pacitan, terdakwa Bayu Damayanto Direktur CV. Bukit Tinggi selaku Penyedia Jasa juga tidak hadir dalam Rapat Lapangan (Site Meeting) tersebut dan terdakwa Bayu Damayanto baru menandatangani Berita Acara Rapat Lapangan Pra Kontrak di tempat kerjanya di bengkel K2M. <br /><br />Namun CV. Bukit Tinggi selaku Penyedia Jasa justru dihadiri oleh terdakwa Fajar Sidiq R selaku Pesero Komanditer atau Pesero Diam CV. Bukit Tinggi. Begitu juga dengan Nevi Elindawati selaku Kuasa Direktur CV. Duta Indah sebagai Konsultan Pengawas tidak hadir dalam Rapat Lapangan (Site Meeting) tersebut dan baru menandatangani Berita Acara Rapat Lapangan Pra Kontrak di kantor CV. Duta Indah. <br /><br />Untuk menindaklanjuti Rapat Lapangan (Site Meeting) dan melengkapi proses Tambah Kurang Pekerjaan atau Addendum pekerjaan tersebut, kemudian dibuat surat-surat sebagai berikut : <br /><br />1. Surat Konsultan Pengawas CV. Duta Indah Nomor: 39/DI.PGWS.KLY/VII/2018 tanggal 30 Jun 2018 perihal Tanggapan Surat Perintah Re-desain kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang pada pokoknya menyatakan, setelah dilakukan pengecekan kondisi lapangan sudah berubah dari perencanaan awal, harus ada perubahan desain dan hitungan volume pekerjaan ulang; <br /><br />2. Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor: 640/add.4/PPK/PPWUP.PK/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018 perihal Perubahan Volume Pekerjaan kepada Kontraktor Pelaksana, Konsultan Perencana, Konsultan Pengawas dan Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang pada pokoknya, meminta kepada Kontraktor Pelaksana, Konsultan Perencana, Konsultan Pengawas dan Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan untuk mengadakan penghitungan tambah kurang volume pekerjaan (Addendum) sesuai keadaan di lapangan, dikarenakan adanya perubahan kondisi di lapangan yang sudah tidak sesuai dengan kondsi perencanaan awal <br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj2N1nEC8wBylllIEQlBKv-v4P0DZlUBnW0KdE2-8Brf376bG7CPO9kiXLlzaZFVQY6vyPYycn4iSfYsRE6pC1TWRmXvi2GPhwNWNXDzfvdgGXIBba3xoBiDYHCLcuLe7canaQLz_KZ1Kg/s400/terdakwa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="625" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj2N1nEC8wBylllIEQlBKv-v4P0DZlUBnW0KdE2-8Brf376bG7CPO9kiXLlzaZFVQY6vyPYycn4iSfYsRE6pC1TWRmXvi2GPhwNWNXDzfvdgGXIBba3xoBiDYHCLcuLe7canaQLz_KZ1Kg/w625-h625/terdakwa.jpg" width="625" /></a></div><div style="text-align: justify;">3. Surat CV. Bukit Tinggi Nomor: 25.01/CV.BT/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018 perihal Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan kepada Pejabat Pembuat Komltmen (PPK) yang pada pokoknya menyatakan pelaksanaan Pekerjaan Penataan Parklr Kawasan Pantai Klayar mengalami keterlambatan waktu dari progres yang dikerjakan karena hari kerja terganggu oleh kunjungan pengunjung sehingga pada hari jumat, sabtu dan minggu tidak dapat bekerja dengan maksimal, untuk itu Penyedia Jasa meminta diadakan penambahan waktu pekerjaan dengan mengusulkan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sebanyak 20 hari kalender dari akhir waktu Kontrak sebelumnya. <br /><br />Pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018, dilaksanakan pemeriksaan bersama (Mutual Check) terhadap Pekerjaan Penataan Parkir Kawasan Pantal Klayar Kabupaten Pacitan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Bersama (MCO) Nomor: 640/add.2/PPK/PPWU-P.PK/VIII/2018 tanggal 06 Agustus 2018 yang dihadiri dan ditandatangani oleh Sarno Utomo, S.Sos., MM. Selaku Pejabat Pembuat Komltmen, Suparman, S.Sos. MM. Selaku Panitia Penerima Hasi Pekerjaan, Rakhmad Adi Mandego, S.IP., M.SI. selaku Pejabat Pelaksana Teknis  Kegiatan, terdakwa Bayu Damayanto Direktur CV. Buklt Tinggi selaku Penyedia Jasa, Mahdi Wiyanto, ST. Kuasa Direktur CV. Matriks selaku Konsultan Perencana, Nevi Elndawati Kuasa Direktur CV. Duta Indah selaku Konsultan Pengawas dan Supriyadi selaku Pengawas Lapangan CV. Duta Indah, dengan kesimpulan sebagai berikut : <br /><br />1. Pekerjaan tersebut diatas perlu perhitungan kemball volume pekerjaan tersebut oleh Kontraktor Pelaksana dan Konsultan Pengawas sebagal dasar untuk melakukan Tambah Kurang Pekerjaan atau Addendum pekerjaan. <br /><br />2. Bahwa setelah diadakan Tlnjauan dilapangan benar terdapat adanya kekurangan Item Pekerjaan dan rapat telah disepakati bersama diadakannya Tambah Kurang Pekerjaan dan Waktu pelaksanaan tersebut. <br /><br />3. Dari yang hadir dalam rapat, menyetujui apa yang menjadi kesepakatan bersama. Tetapi faktanya Rakhmad Adi Mandego, S.IP., M.SI. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan tidak hadir dalam pemeriksaan bersama (Mutual Check) tersebut dan baru menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Bersama (MCO) di kantor Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pacitan, terdakwa Bayu Damayanto Direktur CV. Bukit Tinggi selaku Penyedia Jasa juga tidak hadir dalam pemeriksaan bersama (Mutual Check) tersebut <br /><br />Dan terdakwa Bayu Damayanto baru menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Bersama (MCO) di tempat kerjanya di bengkel K2M. Namun CV. Bukit Tinggi selaku Penyedia Jasa justru dihadiri oleh terdakwa Fajar Sidiq R selaku Pesero Komanditer atau Pesero Diam CV. Bukit Tinggi. Begitu juga dengan Nevi Elindawati Kuasa Direktur CV. Duta Indah selaku Konsultan Pengawas tidak hadir dalam pemeriksaan bersama (Mutual Check) tersebut dan baru menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Bersama (MCO) di kantor CV. Duta Indah. <br /><br />Untuk menindaklanjuti pemeriksaan bersama (Mutual Check) dan melengkapi proses Tambah Kurang Pekerjaan atau Addendum pekerjaan tersebut kemudian dibuat surat-surat sebagai berikut ; <br /><br />1. Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor: 640/add.3/PPK/PPWUP.PK/VIII/2018 tanggal 07 Agustus 2018 perihal Perubahan Volume Pekerjaan kepada Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), Konsultan Perencana, Konsultan Pengawas dan Penyedia Barang/ Jasa yang pada pokoknya meminta kepada Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), Konsultan Perencana, Konsultan Pengawas dan Penyedia Barang/ Jasa untuk melakukan analisis pengecekan ulang keseluruhan item pekerjaan dan perhitungannya sesuai dengan hasll pemeriksaan bersama (mutual check). <br /><br />2. Surat CV. Buklt Tinggi Nomor: 07/BT/PWS.PPWU-P.PK/VIII/2018 tanggal 09 Agustus 2018 perihal Analisis Perhltungan T eknls MC-O kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang pada pokoknya menyatakan telah mengadakan analisa dan kajian terhadap adanya pekerjaan tambah/kurang sehingga terdapat perubahan volume pekerjaan. <br /> </div><div style="text-align: justify;">Selanjutnya Sarno Utomo, S.Sos., MM selaku PPK mengadakan Perjanjian Tambah Kurang berdasarkan Addendum 281, Perjanjian Nomor: 640/15/PPK/PPWU-P.PK/VIII/2018 tanggal 07 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Sarno Utomo, S.Sos., MM. Selaku PPK, terdakwa Bayu Damayanto Direktur CV. Bukit Tinggi selaku Penyedia Jasa dan dikotahui oleh Endang Surjasri, S.Sos., M.Si. selaku Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pacitan, yang pada pokoknya ;<br /> </div><div style="text-align: justify;">Pekerjaan Penataan Parkir Kawasan Pantai Klayar dilaksanakan dengan total harga/nilai  kontrak menjadi sebesar Rp893.000.000 (delapan ratus sembllan puluh tiga juta rupiah) dengan jangka waktu penyelesaian menjadi selama 140 (seratus empat puluh) hari kalender sejak tanggal 20 Juli 2018 sampai dengan tanggal 06 Desember 2018. <br /><br />Sebagai tindak lanjut Addendum Surat Perjanjian untuk melaksanakan Pekerjaan Penataan Parkir Kawasan Pantai Klayar sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya Sarno Utomo, S.Sos., MM. selaku PPK menerbitkan Addendum Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 640/16/PPK/PPWU-P.PK/VIII/2018 tanggal 07 Agustus 2018 yang pada pokoknya ;<br /><br />Menyatakan memerintahkan terdakwa Bayu Damayanto Direktur CV. Bukit Tinggi selaku Penyedia Jasa untuk memulai Pekerjaan Penataan Parkir Kawasan Pantai Klayar pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2018 selama 140 (seratus empat puluh) hari kalender sejak tanggal 20 Juli 2018 sampai dengan tanggal 06 Desember 2018, dan Masa Pemeliharaan berakhir pada tanggal 04 Juni 2019 atau 180 (seratus delapan puluh) hari kalender dengan Nilai Kontrak menjadi Rp893.000.000 (delapan ratus sembilan puluh tiga juta rupiah) dengan item-item pekerjaan sesuai Rencana Ancaran Biaya RAB   (Awal Rp813.000.000)<br /><br />Pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 dilaksanakan Rapat Lapangan (Set Meeting) untuk paket kegiatan Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan berdasarkan Berita Acara Addendum Pekerjaan yang dihadiri dan ditandatangani oleh Sarno Utomo. selaku Pejabat Pembuat Komitmen, terdakwa Bayu Damayanto Direktur CV. Bukit Tinggi selaku Penyedia Jasa, Suparman, S.Sos. MM. Dadang Sudrajat, A.Md dan Eko Budi Satriyo selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), Rakhmad Muhammad, S.IP., M.Si. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Nevi Elindawati Kuasa Direktur CV. Duta Indah selaku Konsultan Pengawas dan Supriyadi selaku Pengawas Lapangan CV. Duta Indah, yang menghasilkan kesepakatan sebagai berikut : <br /><br />1. Pekerjaan Tambah Kurang (ADDENDUM) dapat segera dilaksanakan; <br />2. Penyedia Jasa CV. Bukit Tinggi menyatakan sanggup untuk melaksanakan perubahan volume pekerjaan di lapangan dengan mengerahkan sumber daya yang dibutuhkan untuk memenuhi kesanggupan tersebut di atas dengan penambahan nilai Kontrak sebesar Rp.893.000.000,(delapan ratus sembilan puluh tiga juta rupiah); <br /><br />3. Pejabat Pembuat Komitmen, Konsultan Pengawas (CV. Duta Indah), Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), dan Penyedia Jasa (CV. Bukit Tinggi) telah membahas dan menyepakati perubahan yang harus dilaksanakan oleh Penyedia Jasa dalam periode waktu 140 (seratus empat puluh) hari kalender; <br /><br />Tetapi faktanya, bahwa Dadang Sudrajat, A.Md dan Eko Budi Satriyo selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tidak hadir dalam Rapat Lapangan (Set Meeting) tersebut,  dan baru menandatangani Berita Acara Addendum Pekerjaan di kantornya masing-masing di Dinas PUPR Kabupaten Pacitan dan Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan<br />Rakhmad Adi Mandego<br /><br />Rakhmad Adi Mandego, S.IP., M.Si. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan tidak hadir dalam Rapat Lapangan (Set Meeting) tersebut dan baru menandatangani Berita Acara Addendum Pekerjaan di kantor Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pacitan, <br /><br />Terdakwa Bayu Damayanto Direktur CV. Bukit Tinggi selaku Penyedia Jasa juga tidak hadir dalam Rapat Lapangan (Set Meeting) tersebut dan baru menandatangani Berita Acara Addendum Pekerjaan di bengkel K2M, Namun CV. Bukit Tinggi selaku Penyedia Jasa justru dihadiri oleh terdakwa Fajar Sidiq R Pesero Komanditer atau Pesero Diam CV. Bukit Tinggi, dan Nevi Elindawati Kuasa Direktur CV. Duta Indah selaku Konsultan Pengawas tidak hadir dalam Rapat Lapangan (Set Meeting) tersebut dan baru menandatangani Berita Acara Addendum Pekerjaan di kantor CV. Duta Indah. <br /><br />Bahwa terdakwa Fajar Sidiq R Pesero Komanditer atau Pesero Diam CV. Bukit Tinggi selaku Penyedia Jasa membuat dan mengajukan Surat Nomor: 08/BT/PWS.PPWU-P.PK/IX/2018 tanggal 17 September 2018 yang ditandatangani terdakwa Bayu Damayanto Direktur CV. Bukit Tinggi kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) perihal Permohonan Perubahan Volume Pekerjaan (CCO) yang pada pokoknya menyatakan ;<br /><br />Permintaan untuk perubahan item pekerjaan. Hal ini lah yang menjadi dasar Sarno Utomo, S.Sos., MM. selaku PPK melakukan Change Contract Order (CCO) terhadap Pekerjaan Penataan Parkir Kawasan Pantai Klayar. <br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEghtaJw5Wpxy9ZtEVW9O6x1-hw04FO_oSO9E1QL0jF_oSUoRkMrisXqnygfM0-ZGN0pADxR36uS1DKBLXxLx8ty5bpF634ictt5l2kSkX4vQILyT_lEZc6pCasssVWdtYeXOhmY8Jat2_Y/s1280/A.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEghtaJw5Wpxy9ZtEVW9O6x1-hw04FO_oSO9E1QL0jF_oSUoRkMrisXqnygfM0-ZGN0pADxR36uS1DKBLXxLx8ty5bpF634ictt5l2kSkX4vQILyT_lEZc6pCasssVWdtYeXOhmY8Jat2_Y/s640/A.jpg" width="640" /></a></div><p></p><p style="text-align: justify;">Kemudian Sarno Utomo, S.Sos., MM. selaku PPK bersurat kepada CV. Duta Indah selaku Konsultan Pengawas berdasarkan Surat Nomor: 16/PPK/CCO.PPWU-P.PK/IX/2018 tanggal 18 September 2018 perihal Perubahan Volume Pekerjaan yang pada pokoknya, memerintahkan kepada CV. Duta Indah selaku Konsultan Pengawas untuk mengadakan peninjauan lapangan. <br /><br />Nevi Elindawati Kuasa Direktur CV. Duta Indah selaku Konsultan Pengawas menindaklanjuti surat Sarno Utomo, S.Sos., MM. selaku PPK tersebut dengan Surat Nomor: 24/DI.PGWS.KY/IX/2018 tanggal 19 September 2018 perihal Tanggapan Surat Perintah Re-desain yang pada pokoknya menyatakan, ada volume pekerjaan yang harus dirubah dan dikerjakan. <br /><br />Atas usulan dari terdakwa Bayu Damayanto Direktur CV. Bukit Tinggi selaku Penyedia Jasa,  dan Surat tanggapan dari Nevi Elindawati Kuasa Direktur CV. Duta Indah selaku Konsultan Pengawas tersebut, kemudian Sarno Utomo, S.Sos., MM. selaku PPK  berdasarkan Surat Nomor: 17/PPK/CCO.PPWU-P.PK/IX/2018 tanggal 19 September 2018 perihal Undangan Pemeriksaan Lapangan, mengundang Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Konsultan Perencana dan Penyedia Jasa untuk menghadiri rapat yang dilanjutkan Pemeriksaan Lapangan pada tanggal 20 September 2018. <br /><br />Pada hari Kamis tanggal 20 September 2018, dilaksanakan Rapat Lapangan (Set Meeting) untuk paket kegiatan Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan berdasarkan Berita Acara Rapat Lapangan (Set Meeting) Nomor: 18/PPK/CCO.PPWU-P.PK/IX/2018 yang dihadiri dan ditandatangani oleh Sarno Utomo, S.Sos., MM. selaku PKK, terdakwa Bayu Damayanto Direktur CV. Bukit Tinggi selaku Penyedia Jasa, Suparman, S.Sos. MM. Dadang Sudrajat, A.Md dan Eko Budi Satriyo selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Rakhamd Adi Mandego, S.IP., M.Si. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Nevi Elindawati Kuasa Direktur CV. Duta Indah selaku Konsultan Pengawas danSupriyadi selaku Pengawas Lapangan CV. Duta Indah, yang menghasilkan kesepakatan sebagai berikut : <br /><br />1.  Pekerjaan tambah kurang (CCO) dapat segera dilaksanakan; <br />2. Penyedia Jasa dalam hal ini adalah CV. Bukit Tinggi menyatakan sanggup untuk melaksanakan perubahan volume pekerjaan di lapangan, dengan mengerahkan sumber daya yang dibutuhkan untuk memenuhi kesanggupan tersebut di atas; <br />3. Pejabat Pembuat Komitmen, Tim Teknis Kegiatan, Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP), Konsultan Pengawas Pekerjaan dan Penyedia Jasa telah membahas dan menyepakati penambahan dan perubahan yang harus dilaksanakan oleh Penyedia Jasa dalam periode waktu sesuai dengan kontrak awal. <br /><br />Tetapi faktanya, DANANG SUDRAJAD, A.Md dan EKO BUDI SATRIYO selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tidak hadir dalam Rapat Lapangan (Set Meeting) tersebut dan baru menandatangani Berita Acara Rapat Lapangan (Set Meeting) di kantornya masing-masing di Dinas PUPR Kabupaten Pacitan dan Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan, RAKHMAD ADI MANDEGO, S.IP., M.Si. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan tidak hadir dalam Rapat Lapangan (Set Meeting) tersebut dan baru menandatangani Berita Acara Rapat Lapangan (Set Meeting) di kantor Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pacitan.<br /><br />Terdakwa BAYU DAMAYANTO Direktur CV. Bukit Tinggi selaku Penyedia Jasa tidak hadir dalam Rapat Lapangan (Set Meeting) tersebut dan baru menandatangani Berita Acara Rapat Lapangan (Set Meeting) di bengkel K2M. Namun CV. Bukit Tinggi selaku Penyedia Jasa justru dihadiri oleh terdakwa FAJAR SIDIQ R selaku Pesero Komanditer atau Pesero Diam CV. Bukit Tinggi, dan NEVI ELINDAWATI Kuasa Direktur CV. Duta Indah selaku Konsultan Pengawas tidak hadir dalam Rapat Lapangan (Set Meeting) tersebut dan baru menandatangani Berita Acara Rapat Lapangan (Set Meeting) di kantor CV. Duta Indah. <br /><br />Sebagai tindak lanjut Rapat Lapangan (Set Meeting CCO) untuk melaksanakan Pekerjaan Penataan Parkir Kawasan Pantai Klayar sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya SARNO UTOMO, S.Sos., MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerbitkan Addendum Surat Perintah Mulai Kerja (CCO) Nomor: 640/17/PPK/PPWU-P.PK/IX/2018 tanggal 24 September 2018 yang pada pokoknya memerintahkan terdakwa BAYU DAMAYANTO Direktur CV. Bukit Tinggi selaku Penyedia Jasa untuk segera memulai Pekerjaan Penataan Parkir Kawasan Pantai Klayar pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2018 selama 140 hari kalender  sejak tanggal 20 Juli 2018 sampai dengan tanggal 6 Desember 2018 dan pekerjaan harus dilaksanakan dengan bbaik dan memuaskan sesuai ketentuan dala dokumen kontrak, dengan item-item pekerrjaan sesuai Rencana Anggaran  Biaya (RAB) CCO <br /><br />Pada hari Jumat tanggal 28 September 2018, SUPARMAN, S.Sos., MM sebagai Ketua, DANANG SUDRAJAD, A.Md dan EKO BUDI SATRIYO, SE., MM. sebagai Anggota selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pacitan Nomor: 900/104/408.35/2018 tanggal 03 Januari 2018 tentang Pembentukan Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2018, NEVI ELINDAWATI dan SUPRIYADI selaku Konsultan Pengawas dan RAKHMAD ADI MANDEGO, SIP., M.Si telah melakukan pemeriksaan dan penerimaan untuk Pekerjaan Penataan Parkir Kawasan Pantai Klayar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor: 16/PPWU-P.PK/PPHP/IX/2018 yang dihadiri dan ditandatangani oleh SARNO UTOMO, S.Sos., MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen, terdakwa BAYU DAMAYANTO Direktur CV. Bukit Tinggi selaku Penyedia Jasa, SUPARMAN, S.Sos. MM. DANANG SUDRAJAD, A.Md dan EKO BUDI SATRIYO selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, RAKHMAD ADI MANDEGO, S.IP., M.Si. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, NEVI ELINDAWATI Kuasa Direktur CV. Duta Indah selaku Konsultan Pengawas dan SUPRIYADI selaku Pengawas Lapangan CV. Duta Indah, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : <br /><br />1. Penyedia jasa CV. Bukit Tinggi telah menyelesaikan Pekerjaan Penataan Parkir Kawanan Pantai Klnyar telah mencapei prosentase fisik pekerjaan 56,18% dar seluruh pekerjaan; <br />2. Penyedia Jasa berhak menerima pembayaran 50% dari Jumlah nilai Kontrak sebesarr Rp440.500.000 (empat ratua empat puluh enam juta Iima ratus ribu rupiah). <br /></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtDdtlJ3HqcZqIFTJL9TEhOdffIn8YZH0_4g_8gxXMIAF1e4OyD7onVfHAdJu3bBlA5Tmes_h0Zt7XxRpMxgRb6gWVIBrkKv7gkxglc3QqEgx7xf74XcAJ8GnLaJEADISDjejlPRRhLFU/s1280/6.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtDdtlJ3HqcZqIFTJL9TEhOdffIn8YZH0_4g_8gxXMIAF1e4OyD7onVfHAdJu3bBlA5Tmes_h0Zt7XxRpMxgRb6gWVIBrkKv7gkxglc3QqEgx7xf74XcAJ8GnLaJEADISDjejlPRRhLFU/s640/6.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Tetapi faktanya, bahwa SUPARMAN, S.Sos., MM. DANANG SUDRAJAD, A.Md dan EKO BUDI SATRIO selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tidak pernah hadir dan tidak melakukan pemerikaaan dan penerimaan husil pekerjaan sebagaimana tertuang dalam berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekauman teraebut, dan baru menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan di kantornya masing-masing yang disodorkan oleh Karyawan CV. Bukit Tinggi, RAKHMAD ADI MANDEGO, S.IP., M.Si. selaku Pejabat Pelaksana tEKNIIS Kegiatan tidak pernah hadir dalam Pemeriksaan dan Penerimaan Hsil Pekerjaan tersebut dan baru menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hsil Pekerjaan di kantor Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pacitan<br /><br />Terdakwa BAYU DAMAYANTO Direktur CV. Bukit Tinggi sealaku Penyedia Jasa tidak pernah hadir dalam Pemerikaaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan tersebut dan baru menandatangani Berita Acara Pemerikaaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan di bengkel K2M, Namun CV. Bukit Tinggi selaku Penyedia Jala justru dihadiri oleh terdakwa FAJAR SIDIQ R. salaku Panero Komanditer atau Peaero Diam CV. Bukit Tinggi, begitu juga NEVI  ELINDAWATI Kuasa Direktur CV. Duta Indah selaku Konsultan Pengawas tidak pernah hadir dalam Pemeriksaan dan Penerimaan Haan Pekerjaan tersebut dan baru menandatangani Berita Acara Pemerikaaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan di kantor CV. Duta Indah. <br /><br />Selanjutnya terdakwa BAYU DAMAYANTO Direktur CV. Bukit Tinggi selaku Penyedia Jasa mengajukan Permohonan Pembayaran Termyim I sebesar 50% kepada SARNO UTOMO, S.Soo., MM. selaku PPK, yang kemudian dlakukan proses pencairan dana Pembayaran Termyn I (50%) sebagai berikut : <br /><br />1. Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Nomor: 640/19/PPK/PPWU-P.PK/X/2018 tanggal 01 Oktober 2018 yang menyatakan terhadap penyelesaian pekerjaan fisik sebesar 56,18% (Iima puluh enam koma delapan belas persen) CV. Bukit Tinggi mendapatkan pembayaran Termyn I (50%) Pekerjaan Penataan Parkir Kawasan Pantai Klayar senilai Rp324.550.000 (tiga ratus dua puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) termasuk Pajak; <br /><br />2. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 00269/SPP/LS/3.02.01/IV/2018 tanggal 08 Oktober 2018 berisikan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Pacitan untuk pembayaran Termyn I (50%) Pekerjaan Penataan parkir Kawasan Pantai Klayar senilai Rp324.550.000 (tiga ratus dua puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) termasuk Pajak; <br /><br />3. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 002698/SPM/LS/3.02.01/IV/2018 tanggal 08 Oktober 2018 berisikan agar Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Pacitan menerbitkan SP2D untuk pembayaran Termyn I (50%) Pekerjaan Penataan Parkir Kawasan Pantai Klayar senilai Rp324.550.000 (tiga ratus dua puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) termasuk Pajak; <br /><br />4. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 11840/SP2D/LS/2018 tanggal 10 Oktober 2018 berisikan pembayaran Termyn I (50%) Pekerjaan Penataan Parkir Kawasan Pantai Kiayar senilai Rp324.550.000 (tiga ratus dua puluh empat juta lima ratus uma puluh ribu rupiah) termasuk Pajak kepada terdakwa BAYU DAMAYANTO CV. Bukit TInggi Nomor Rekening 0211012781 Bank Jatim Cabang Pacitan. <br /><br />Pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018, SUPARMAN, S.Sos., MM. sebagai Ketua, DANANG SUDRAJAD, A.Md dan EKO BUDI SATRIYO, SE., MM. sebagai Anggota selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, NEVI ELINDAWATI dan Supriyadi selaku konsultan pengawas dan Ahmad Adi ego telah melakukan pemeriksaan dan penerimaan untuk pekerjaan penataan parkir kawasan pantai pelayar berdasarkan berita acara pemeriksaan dan penerimaan hasil pekerjaan nomor 20/PPWU-P.PK/PPHP/XII2018 yang dihadiri dan ditandatangani oleh Sarno Utomo selaku PKK<br /><br />Terdakwa BAYU DAMAYANTO Direktur CV Bukit Tinggi selaku penyedia barang jasa, Suparman, Danang Sudrajat dan Eko Budi Satrio selaku panitia penerima hasil pekerjaan,  Rahmat Adi Mandego selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan, NEVI LINDAWATI kuasa Direktur CV Duta Indah selaku konsultan pengawas dan Supriyadi selaku pengawas lapangan CV Duta Indah yang pada pokoknya menyatakan : 1. Penyedia jasa CV Bukittinggi telah menyelesaikan bagian-bagian pekerjaan seperti yang tercantum pada kontrak dan telah mencapai fisik sebesar 100% dari seluruh pekerjaan,; 2. Penyedia jasa berhak menerima pembayaran 100% dari jumlah nilai kontrak sebesar 893 juta <br /><br />Tetapi faktanya, bahwa Suparman, Danang Sudrajat dan Eko Budi Satrio selaku panitia penerima hasil pekerjaan melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan tersebut dengan cara memeriksa kesesuaian dokumen dengan pekerjaan diukur volume pekerjaannya saja secara sampling berupa pengukuran dimensi pekerjaan/volume berdasarkan kualitasnya, sedangkan kualitasnya tidak melakukan pemeriksaan. <br /><br />Dan baru menandatangani berita acara pemeriksaan dan penerimaan hasil pekerjaan di kantor nya masing-masing yang disodrkan oleh karyawan CV Bukit Tinggi, terdakwa Bayu Damayanto Direktur CV Bukit Tinggi selaku penyedia barang dan jasa tidak pernah hadir dalam pemeriksaan dan penerimaan hasil pekerjaan tersebut, dan baru menandatangani berita acara pemeriksaan dan hasil pekerjaan tersebut di bengkel K2M.<br /><br />Namun CV Bukit Tinggi selaku penyedia jasa justru dihadiri oleh terdakwa Fajar Siddiq R selaku Persero komanditer atau Persero Diam CV Bukit Tinggi dan Nevi Elindawati kuasa Direktur CV Duta Indah selaku konsultan pengawas tidak hadir dalam pemeriksaan dan penerimaan hasil pekerjaan tersebut,  dan baru menandatangani berita acara pemeriksaan dan penerimaan hasil pekerjaan di kantor CV Duta Indah<br /><br />Sejak pembuatan dokumen penawaran sampai dengan tahap pelaksanaan pekerjaan dan seluruh persyaratan serta dokumen untuk dan atas nama CV Bukit Tinggi pada pekerjaan penataan kawasan parkir pantai Klayar pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2018, di lapangan ditentukan dan dilaksanakan oleh terdakwa Fajar Siddiq R selaku Pasero Komanditer atau Pasero Diam CV Bukit Tinggi<br /><br />Selanjutnya terdakwa Bayu Damayanto Direktur CV Bukit Tinggi selaku penyedia jasa mengajukan permohonan pembayaran termin kedua sebesar 100% pekerjaan kepada Sarno Utomo selaku PPK, yang kemudian dilakukan proses pencairan pada pembayaran termin kedua 100% senilai Rp324.450.000 sebagai berikut; <br /><br />1. Berita acara pembayaran pekerjaan nomor 640/24PPK/PPWU.PK/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018 yang menyatakan terhadap penyelesaian pekerjaan fisik sebesar 100% maka pengguna jasa atau sarno Utomo selaku pejabat pembuat komitmen pekerjaan penataan parkir kawasan pantai kelayar pada Dinas Pariwisata kepemudaan dan olahraga Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2018 telah melakukan pembayaran termin kedua sebesar 100% pekerjaan penataan parkir kawasan Pantai Klayar dan penyerahan jaminan pemeliharaan sebesar 5% dari nilai kontrak yang dikeluarkan oleh Bank Jatim cabang Pacitan nomor G6844738057/684/4738/01 tanggal 17 Desember 2018 senilai Rp44.650.000 dengan total sebesar Rp324.550.000 termasuk pajak kepada penyedia jasa atau terdakwa Bayu Damayanto selaku Direktur CV Bukit Tinggi pada Bank Jatim cabang Pacitan Nomor rekening 0211012781 atas nama CV Bukit Tinggi<br /><br />2. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 00450/SPP/LS/3.02.01/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018 yang berisikan Permintaan Pembayaran Termyn II sebesar 100% Pekerjaan Penataan Parkir Kawasan Pantai Kiayar senilai Rp324.550.000,00 (tiga ratus dua puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) termasuk Pajak; <br /><br />3. Surat Perintah Membayar Nomor: 00450/SPM/LS/3.02.01/IV/2018 tanggal 17 Desember 2018 yang meminta Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Pacitan agar menerbitkan SP2D kepada terdakwa BAYU DAMAYANTO CV. Bukit Tinggi Nomor Rekening 0211012781 Bank Jatim Cabang Pacitan untuk pembayaran Termin II sebesar 100% Pekerjaan Penataan Parkir Kawasan Pantai Kiayar senilai Rp324.550.000 (tiga ratus dua puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) termasuk Pajak; <br /><br />4. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 18632/SP2D/LS/2018 tanggal 19 Desember 2018 untuk pembayaran Termyn II sebesar 100% Pekerjaan Penataan parkir Kawasan Pantai Klayar senilai Rp.324.550.000, (tiga ratus dua puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) termasuk Pajak kepada kepada terdakwa BAYU DAMAYANTO CV. Bukit Tinggi Nomor Rekening 0211012781 Bank Jatim Cabang Pacitan. <br /><br />Bahwa Rekening Giro sebagai penerima Pembayaran Pekerjaan Penataan Parkir Kawasan Pantai Kiayar pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2018 berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 640/05/PPK/PPWU-P.PK/VII/2018 tanggal 20 Juli 2018 adalah atas nama terdakwa BAYU DAMAYANTO/CV. Bukit Tinggi pada Bank Jatim Cabang Pacitan Nomor Rekening 0211012781. <br /><br />Sedangkan berdasarkan Signature Verification System (Sistem Kontrol Verifikasi) internal Bank Jatim Cabang Pacitan, sejak tahun 2005 sampai dengan 26 September 2019 Rekening Giro CV. Bukit Tinggi pada Bank Jatim Cabang Pacitan Nomor Rekening 0211012781 adalah atas nama SUSANTO (Direktur CV. Bukit Tinggi berdasarkan pendirian CV. Bukit Tinggi sesuai Akta Notaris Ny. Soetarti, SH. Nomor 21 tanggal 28 April 1997). <br /><br />Terdakwa BAYU DAMAYANTO baru menjadi Direktur CV. Bukit Tinggi sejak 22 Januari 2018 berdasarkan Akta Notaris Yanti Komalasari Nomor 89 Tanggal 22 Januari 2018 tentang Pemasukan dan Pengunduran Diri serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Bukit Tinggi<br /><br />Namun terdakwa BAYU DAMAYANTO baru melakukan perubahan data nasabah CV. Bukit Tinggi kepada Bank Jatim Cabang Pacitan berupa specimen tandatangan dan data nasabah pada tanggal 26 September 2019 (pada saat dilakukan Penyelidikan) dari awalnya Direktur CV. Bukit Tinggi atas nama SUSANTO menjadi Direktur CV. Bukit Tinggi atas nama terdakwa BAYU DAMAYANTO. <br /><br />Sehingga sejak SUSANTO meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 16 Nopember 2018 (berdasarkan Surat Kematian Kepala Desa Cangkring Nomor: 474.2/45/408.71.03/2018 tanggal 20 Nopember 2018) sampai dengan 26 September 2019, Rekening Giro CV. Bukit Tinggi pada Bank Jatim Cabang Pacitan Nomor Rekening 0211012781 masih atas nama SUSANTO<br /><br />Untuk kelengkapan persyaratan Dokumen Penawaran, terdakwa FAJAR SIDIQ R selaku Pesero Komanditer atau Pesero Diam CV. Bukit Tinggi mengajukan Surat Keterangan Dukungan Keuangan melalui Kepala Bagian Penyelia Operasional Kredit Bank Jatim Cabang Pacitan menggunakan data nasabah pada Rekening Giro Bank Jatim Cabang Pacitan Nomor 0211012781 atas nama CV. Bukit Tinggi NPWP 01.649.871.9-647.000 Direktur, terdakwa BAYU DAMAYANTO <br /><br />Sehingga Bank Jatim Cabang Pacitan menerbitkan Surat Keterangan Dukungan Keuangan Nomor: 057/021/522/DK/Krd tanggal 31 Mei 2018. Sedangkan Bagian Penyelia Nasabah Bank Jatim Cabang Pacitan baru menerima permohonan perubahan data nasabah Rekening Giro Bank Jatim Cabang Pacitan Nomor 0211012781 atas nama CV. Bukit Tinggl NPWP 01.649.871.9-647.000 Direktur SUSANTO menjadi Direktur terdakwa BAYU DAMAYANTO pada tanggal 26 September 2019 (pada saat dilakukan Penyelidikan). <br /><br />Sehingga sejak SUSANTO meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 16 Nopember 2018 (berdasarkan Surat Kematian Kepala Desa Cangkring Nomor: 474.2/45/408.71.03/2018 tanggai 20 Nopember 2018) sampai dengan 26 September 2019, Rekening Giro CV. Bukit Tinggi pada Bank Jatim Cabang Pacitan Nomor Rekening 0211012781 masih atas nama SUSANTO. Segala urusan berkaitan dengan pencairan dana (specimen tandatangan) adalah menggunakan data SUSANTO. <br /><br />Terdakwa BAYU DAMAYANTO tidak pernah menandatangani buku warkat cek Rekening Bank Jatim Cabang Pacitan. Nama terdakwa BAYU DAMAYANTO / CV. Bukit Tlnggi  NPWP 01.649.871.9-647.000 Nomor Rekening 0211012781, sebagai satu-satunya mekanisme untuk penarikan dana dari Rekening Giro CV. Bukit Tinggi tersebut, karena data yang tercatat pada Signature Verification System Bank Jatim Cabang Pacitan adalah data nasabah lama yakni specimen dan identitas milik SUSANTO (meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 16 Nopember 2018 berdasarkan Surat Kematian Kepala Desa Cangkring Nomor: 474.2/45/408.71.03/2018 tanggal 20 Nopember 2018). <br /><br />Berdasarkan Rekening Koran Bank Jatim Cabang Pacitan, terdakwa FAJAR SIDIQ R selaku Pesero Komanditer atau Komanditer Diam CV. Bukit Tinggi mengambil dana pada Rekening Bank Jatim Cabang Pacitan. Nama terdakwa BAYU DAMAYANTO/CV. Bukit Tinggi, NPWP 01.649.871.9-647.000 Nomor Rekening 0211012781 yakni pada 3 (tiga) periode yakni ; bulan Agustus 2018, Oktober 2018 dan Desember 2018 <br /><br />Seluruh dana yang masuk ke Rekening Bank Jatim Cabang Pacitan, nama terdakwa BAYU DAMAYANTO/CV. Bukit Tinggi NPWP 01.649.871.9-647.000 Nomor Rekening 0211012781 berupa pembayaran dari Kas Umum Daerah Kabupaten Pacitan. Berdasarkan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Timur ditemukan kelebihan bayar dan telah dipenuhi oleh Penyedia Barang Jasa <br /><br />Setelah dilakukan Uji Teknis oleh Ahli Tim Teknis Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret Surakarta pada tanggal 31 Oktober 2019 meliputi pengukuran 2 (dua) kategori pekerjaan, yakni pekerjaan struktur dan pekerjaan pondasi. <br /><br />Pekerjaan struktur berupa badan jalan diukur dengan menarik meter ukur secara manual untuk mengetahui ukuran penampang (lebar dan ketebalan) serta panjang badan jalan, sedangkan bahu jalan diukur lebar dan panjangnya. <br /><br />Pengukuran obyek pekerjaan pondasi dilakukan dengan mengukur penampang jalan penamppang pondasi. Setelah dilakukan Analisa dan perhitungan volume real pekerjaan, maka berdasarkan Laporan Hasil Uji Teknis (Ukur Volume) Tim Teknis Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret Surakarta tanggal 15 Nopember 2019, didapatkan hasil perhitungan voiume/kuantitas terpasang pada Pekerjaan Penataan Parkir Kawanan Pantai Klayar pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2018 dengan kesimpulan perhitungan volume sebagai berikut : <br /><br />a. Volume pekerjaan struktur meliputi badan jalan sebesar 203,5 m3, dan bahu jalan sebesar 345,98 m3,; b. Volume pekerjaan pondasi sebesar 194,76 m3 <br /><br />Berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara pada Pekerjaan Penataan Parkir Kawasan Pantai Klayar Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan dari Inspektorat Kabupaten Pacitan Nomor: X.760/39/408.49/2020 tanggal 14 Januari 2020 terdapat selisih volume pada Pekerjaan Penataan Parkir Kawasan Pantai Klayar pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp119.216.893,181<br /><br />Bahwa perbuatan terdakwa BAYU DAMAYANTO selaku Direktur CV. Bukit T Tnggi dan terdakwa FAJAR SIDIQ R selaku Pesero Komanditer atau Pesero Diam CV. Bukit Tinggi selaku Penyedia Barang/Jasa bersama-sama dengan SARNO UTOMO, S.Sos., MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2018 (dilakukan penuntutan secara terpisah) bertentangan dengan : <br /><br />1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu: a. Pasal 18 ayat (3) yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud,; b. Pasal 21 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima. <br /><br />2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik lndonesia Nomor 72 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yaitu Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan ; belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran. <br /><br />3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu: <br /><br />a. Pasal 6 huruf f yang pada pokoknya menyatakan ; para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika: menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa; b. Pasal 89 ayat (4) yang menyatakan ; Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang. <br /><br />4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah: <br /><br />a. Pasal 4 ayat (1) menyatakan ; keuangan daerah dikelola secara tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. <br /><br />b. Pasal 4 ayat (2) menyatakan ; secara tertib sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti  administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. <br /><br />c. Pasal 184 ayat (2) menyatakan ; bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan/pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertangggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari  penggunaan surat bukti dimaksud. <br /><br />d. Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKS) Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 640/05/PPK/PPWU-P.PKIVII/2018 tanggal 20 Juli 2018 Huruf <br />f. Pembayaran Prestasi Pekerjaan yang menyatakan Pembayaran Prestasi Pekerjaan dilakukan dengan cara Termin. Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan: <br /><br />1. Pembayaran Termin I sebesar 50% (Iima puluh perseratus) dari nilai kontrak apabila Penyedia telah melaksanakan prestasi pekerjaan fisik mencapai 55% (lima puluh lima perseratus). 2. Pembayaran Termin II sebesar 95% (sembilan puluh lima perseratus) dari nilai kontrak apabila Penyedia telah melaksanakan prestasi pekerjaan fisik mencapai 100% (seratus perseratus). 3. Pembayaran Retensi Pekerjaan Pembayaran Retensl sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak apabila Penyedia telah melaksanakan prestasi pekerjaan fisik mencapai 100% (seratus perseratus) dan menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sesuai ketentuan yang berlaku. <br /><br />Bahwa terdapat selisih volume pekerjaan antara volume yang termuat dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 640/05/PPK/PPWU-P.PK/VII/2018 tanggal 20 Juli 2018, Jo Addendum Surat Perjanjian Nomor: 640/15/PPK/PPWU-P.PK/VIII/2018 tanggal 07 Agustus 2018, Jo CCO Nomor: 640/17/PPK/PPWU-PPK/IX/2018 tanggal 24 September 2018 dengan volume yang terpasang<br /><br />Sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp192.803.585,45 (seratus sembilan puluh dua juta delapan ratus tiga ribu lima ratus delapan puluh lima koma empat lima rupiah), atau setidak-tidaknya sebesar Rp119.216.893,181 (seratus sembilan belas juta dua ratus enam belas ribu delapan ratus sembilan puluh tiga koma satu delapan satu rupiah). <br /><br />Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) atau Subsidair pasal 3) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pldana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pldana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana. (Jen)<br /></div>

News Tipikor Tiga Terdakwa Korupsi Divonis Penjara, Bagaimana “Nasib” Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Pacitan?

BERITA KORUPSI .CO – Rabu, 26 Agustus 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan Hukuman (Vonis) pidana penjara antara 1 h...

BERITAKORUPSI.CO

Penyebaran Covid-19 di Lingkungan KPK

Terpidana Korupsi MKP (Ex. Bupati Mojokerto), Terseret Perkara Dugaan Korupsi Normalisasi Sungai Sebesar Rp1.030 M

Kadis PUP Kab. Mojokerto Didik P.A Diadili, Diduga Korupsi Penerimaan Daerah Rp1,030 M

Tiga Terdakwa Korupsi Proyek Dinas Pariwisata Kabupaten Pacitan Divonis Berbeda

Tiga Terdakwa Korupsi Divonis Penjara, Bagaimana “Nasib” Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Pacitan?

Arsip Blog

Arsip Berita

Terkini

PIDANA KORUPSI