Terbukti Korupsi Rp25 M, Taufiqurrahman (Ex.Bupati Nganjuk) di Vonis 4.6 Thn Penjara

<div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"><u><span style="font-size: large;">JPU KPK Arif Suhermanto :</span></u> “Tidak menutup kemungkinan, saksi-saksi siapapun akan diminta pertanggungjawaban sebagaimana yang terungkap dalam persidangan”</span></b><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiVKh6I75EZNF12F-MTbIUl718PGdSYo_aIBj_dHSYSmUQprlrd84c5Lc-tpcIAH3alZWNcyLwxTvhyzSj8AxxNcMRzM8VZL5MuYbGmkDjcrnBM9DTuDz1d8zIW2snnGA-A5du7gNUvpZs/s1075/1.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="597" data-original-width="1075" height="356" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiVKh6I75EZNF12F-MTbIUl718PGdSYo_aIBj_dHSYSmUQprlrd84c5Lc-tpcIAH3alZWNcyLwxTvhyzSj8AxxNcMRzM8VZL5MuYbGmkDjcrnBM9DTuDz1d8zIW2snnGA-A5du7gNUvpZs/w640-h356/1.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Dunia Internasional, termasuk Indonesia, menyepakati bahwa korupsi adalah kejahatan serius yang dapat bersifat lintas negara, baik dari segi pelaku, aliran dana maupun dampaknya terhadap perekonomian negara. Itlah sebabnya, pada  tahun  2003,  Perserikatan Bangsa-Bangsa  (PBB)  membentuk  Konvensi Anti Korupsi (United  Nation  Convention  Against  Corruption - UNCAC)  yang  bertujuan  untuk mencegah korupsi secara global dengan melakukan kerjasama internasional untuk bersama-sama melakukan  langkah-langkah  menghapuskan  korupsi  di  seluruh  dunia.<br /><br />Pertanyaannya. Benarkah pemerintah Khususnya Aparat Penegak Hukum (APH) baik KPK, Kepolisian maupun Kejaksaan menganggap bahwa Korupsi adalah kejahatan yang luar biasa atau kejahatan serius? Lalu bagaimana dengan proses hukum terlebih hukuman (Vonis) yang dijatuhkan kepada para pelaku sebagai pejabat (penyelenggara) negara terlebih bagi pelakunya sebagai Aparat Penegak Hukum?<br /><br /><i>Banyak kalangan masyarakat yang mengatakan, hukuman bagi pelaku korupsi “Kelas Teri” jauh lebih berat dari pelaku Korupsi “Kelas Kakap” yang di hukum ringan. Masyarakatpun membandingkan antara hukuman bagi Terdakwa Korupsi Djoko Tjandra dan 2 Jenderal Polisi yaitu Irjen Napoleon BonaperteBrigjen Prasetijo Utomo serta Jaksa di Kejaksaan Agung RI, yakni Dr Pinangki Sirna Malasari dengan pelaku yang menjabat selaku Kepala Desa </i><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgo7D047DK6_TYujSrJIqJeYB6ZuIa_40eSzrs189GBecYedHUPuzXlLjyZoICOX3sGDyNnVPjJ9h4zVTQK4lb_vaQpIEmypIU6x0hXE-X3_ZBvlBcwPbctgIrD67cRoH6DX0zyHK_PzyU/s1040/4.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="585" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgo7D047DK6_TYujSrJIqJeYB6ZuIa_40eSzrs189GBecYedHUPuzXlLjyZoICOX3sGDyNnVPjJ9h4zVTQK4lb_vaQpIEmypIU6x0hXE-X3_ZBvlBcwPbctgIrD67cRoH6DX0zyHK_PzyU/w640-h360/4.jpg" width="640" /></a></div>Diantaranya kasus perkara Korupsi Pembuatan Tiga Sistem Aplikasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan anggaran APBD Pemkot Pasuruan TA (tahun anggaran) 2019 sebesar Rp375.000.000 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp4.200.000 (empat juta dua ratus rupiah) berdasarkan Hasil Penghitungan Inspektorat Kota Pasuruan Nomor : R.700/423.300/LHP.INV/2021 tanggal 08 Januari 2021<br /><br />Terdakwa Drs. Sugeng Winarto, M.M selaku Plt. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Pasuruan dalam kasus perkara ini dituntut oleh JPU dari Kota Pasuruan dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun denda sebesaar Rp200 juta subsidair 3 bulan kurungan dan membayar uang pengganti sejumlah Rp4.200.00 subsidair 2 tahun penjara</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Kemudian oleh Majelis Hakim yang diketuai Cokorda Gedearthana, SH., MH, menjatuhkan hukuman dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dan 6 (Enam) bulan denda sebesar Rp50 juta subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, dan pidana tambahan berupa pengembalian Kerugian Negara sejumlah Rp4.200.000 subsidair pidana penjara selama 1 (Satu) tahun<br /><br />Hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa Drs. Sugeng Winarto, M.M, boleh dibilang jauh lebih berat dengan hukuman yang dijatuhkan (Ketua Majelis Hakim yang sama) kepada terdakwa yang juga terpidana Taufiqurrahman selaku Bupati Nganjuk periode 2008 – 2018 yang terbukti melakukan Tindak Pidana Gratifikasi Penerimaan Hadiah berupa uang sebesar Rp25.657.163.915 (dua puluh lima miliar enam ratus lima puluh tujuh juta seratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus lima belas rupiah) sejak tahun 2013 – 2016 dan juga terbukti melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebesar Rp10.736.061.138 yang dipergunakan untuk membeli 2 unit mobil dan sebindang tanah seluas 191.872 m2 yang terletak di Tiga Desa Kab. Nganjuk<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEihcBPuHYBvjFMUGXRPcFYvch_R1AjNyP1erfwYS5XxJ7qWBEXJQIGLYGgRIa613KaAFZ_b1xodb_PDAGGgGprT6Fvb5_z2-pxtbi_Ljg2bMwa4UX7IJT2yXCCHcGCI4CyVMfAGiNl3fP4/s1040/2.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="585" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEihcBPuHYBvjFMUGXRPcFYvch_R1AjNyP1erfwYS5XxJ7qWBEXJQIGLYGgRIa613KaAFZ_b1xodb_PDAGGgGprT6Fvb5_z2-pxtbi_Ljg2bMwa4UX7IJT2yXCCHcGCI4CyVMfAGiNl3fP4/w640-h360/2.jpg" width="640" /></a></div>Oleh JPU KPK, terdakwa Taufiqurrahman dituntut pidana penjara selama 6 Tahun denda sebesar 1 miliar rupiah subsidair 6 bulan kurungan dan membayar uang pengganti (UP) sejumlah Rp25.657.163.915 subsidair 4 tahun penjara karena dianggap telah  melakukan Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi Penerimaan Hadiah Berupa Uang sebanyak Rp25.657.163.915 dan TPPU sebesar Rp10.736.061.138 yang dipergunakan untuk membeli 2 unit mobil dan sebindang tanah seluas 191.872 m2 yang terletak di Tiga Desa Kab. Nganjuk<br /><br />Namun, hukuman badan atau penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa Taufiqurrahman mendapat “diskon” 1 tahun dan 6 bulan, menjadi 4 tahun dan 6 bulan. Tidak hanya pidana badan yang dikuraangi, melainkan pidana berupa membayar uang pengganti dari tuntutan JPU KPK sebesar Rp25.657.163.915 dengan subsidair pidana penjara selama 4 tahun menjadi Rp24.628.213.915 dengan subsidair pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan <br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Dari Dua kasus ini terlihat sangat “pincang”, dimana Korupsi dengan kerugian negara sebesar Rp4.200.000 namun dihukum 3 tahun dan 6 bulan. Sedangkan Korupsi sebesar Rp25.657.163.915 dihukum 4 tahun dan 6 bulan penjara.<br /><br /><i>Sehingga tak salah masyarakat bila mengatakan, lebih baik korupsi besar karena hukumannya lebih ringan dari pada korupsi sedikit yang dihukum lebih berat.  </i><br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgsOcfXkXBoUBZ43hmBLl-ooJl0jB-Ht7RdgFz1wdube_FntMbxpty6u7RDPzdHdV8SMMlSC5ibbaLLixCNs9-Kc6MmDMOyxP6AHEbEaRKZcdidXZky91Ka-Z8auLSf5IO0JMChb4xaKaQ/s1040/5.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="585" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgsOcfXkXBoUBZ43hmBLl-ooJl0jB-Ht7RdgFz1wdube_FntMbxpty6u7RDPzdHdV8SMMlSC5ibbaLLixCNs9-Kc6MmDMOyxP6AHEbEaRKZcdidXZky91Ka-Z8auLSf5IO0JMChb4xaKaQ/w640-h360/5.jpg" width="640" /></a></div>Sementara hukuman pidana penjara terhadap Terdakwa Taufiqurrahman, dibacakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya secara Virtual (Vidio Conference), Rabu, 09 Juni 2021 dengan agenda pembacaan surat Putusan  yang diketuai Hakim Cokorda Gedearthana, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota yaitu, Hisbullah Indris, SH., MH dan Hakim Ad Hock M. Mahin, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Wahyu Wibawati,SH dengan dihadiri Tim Penasehat Hukum terdakwa maupun Tim JPU KPK Arif Suhermanto dkk. Sementaara Terdakwa Taufiqurrahman mengikuti persidangan melalui Vidio Conference (Vidcon) dari Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) Sidoarjo karena sedang menjalani hukuman pidana penjaara selama 7 tahun sebagai terpidana dalam kasus Korupsi Suap dan juga karena masih dalam kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus Disease 2019)<br /><br />Dalam putusannya Majelis Hakim menyatakan, Terdakwa Taufiqurrahman terbukti melanggar Pasal 12 huruf B Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana terkait penerimaan Hadiah Berupa Uang yang totalnya sebesar Rp24.628.213.915<br /> <br />Selain terbukti melanggar pasal 12 huruf B Undang-Undang Tipikor (Tindak Pidana Korupsi), TerdakwaTaufiqurrahman juga terbukti melanggar Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, terkait pengalihan uang sebesar Rp9.536.061.138 untuk pembelian sebidang tanah seluas 30.665m2 serta pemberian uang untuk dana kampanye H. Amin sebagai Calon Bupati Ponorogo tahun 2015 (sebelumnya menjabat Bupati) sebesar Rp1,2 miliar<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhAXKjrcMUPj1d_ENv1cbsmQBIMCSgJwsW52Qa7D25r6P3_5W0uZsLKwMuYIo3C27urCFdZd8JdDjDWPs_B9fmbSJM11eDwjIKoWELZzKLSgVjEk4Fa3PrFl-WHae4s46CIqmoz43L6DAk/s1040/4.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="585" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhAXKjrcMUPj1d_ENv1cbsmQBIMCSgJwsW52Qa7D25r6P3_5W0uZsLKwMuYIo3C27urCFdZd8JdDjDWPs_B9fmbSJM11eDwjIKoWELZzKLSgVjEk4Fa3PrFl-WHae4s46CIqmoz43L6DAk/w640-h360/4.jpg" width="640" /></a></div>Majelis Hakim sependapat dengan JPU KPK, bahwa penerimaan uang sebesar Rp24.628.213.915 adalah Gratifikasi dan pembelian sebidang tanah di 3 Desa di Kabupaten Nganjuk dan pemberian uang sebesar Rp1.2 milliar kepada H. Amin terkait pencalonannya sebagai calon Bupati Ponorogo tahun 2015 (saat itu masih menjabat sebagai Bupati) adalah Tindak Pidana Pencucian Uang<br /><br />Majelis Hakim mengatakan, total uang gratifikasi sebesar Rp24.628.213.915 yang diterima terdakwa Taufiqurrahman sebagai fee proyek pada Dinas Pekerjaan Umum (Pengairan, Bina Marga dan Cipta Karya & Tata Ruang) Kabupaten Nganjuk Tahun 2013 s/d 2016 melalui Masduqi (terpidana kasus korupsi Batik) selaku mantan Kepala Dinas yang juga mantan Sekda, Mokhamad Yasin, Hany Adi Nugroho, Nyoto Mujiono, Jusuf Satrio Wibowo, Hery Hahyudi, Widawati, Mukasanah, Handoko, Nyoto Mujiono, Nuri Prihandoko, Suroso, Hoedoyo <br /><br />Kemuidan penerimaan uang oleh terdakwa dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Nganjuk sejak tahun 2013 sampai dengan 2014 sebesar Rp330.000.000 melalui Agoes Soebagijo, Hanif, Nuri Prihandoko, Budi Sucahyono (Kadis Peternakan dan Perikanan), Sri Widyastuti, <br /> </div><div style="text-align: justify;">Lalu penerimaan uang oleh terdakwa dari Badan Kepegawaian Daerah pada Pemerintah Kabupaten Nganjuk sebesar Rp1.720.000.000,; Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Nganjuk sebesar Rp1.367.500.000,; Dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Nganjuk sebesar Rp464.500.000,; Dari  Dinas Kesehatan, RSUD Nganjuk & RSUD Kertosono tahun 2014 – 2015 sebesar Rp2.980.163.915 melalui Achmad Noerroel Cholis, Sudarno, FX. Teguh Prartono, Tien Farida Yani, Deddy Tri Laksana<br /><br />Yang membuat lega hati dan pikiran terdakwa adalah, terkait 2 unit mobil yang disita KPK dalam perkara TPPU, yaitu mobil Jeep Wrangler Sahara Artic 4D No. Rangka : 1C4HJWLGXCL1-74382 No. Mesin : CL17-4382 seharga Rp803.950.000, dan 1 (satu) unit mobil Mercy Smart Fortwo warna abu-abu tua Nopol B 1385 WKI No. Rangka : WME4513802K722482, No. Mesin: 3B21GB1270 senilai Rp225.000.000 oleh Majelis Hakim dianggap sebagai pembelian yang sah termasuk sejumlah uang sebagai barang bukti yang disita KPK pada saat Taufiqurrahman di tangkap KPK di Jakarta pada tahun 2017 lalu diperintahkan oleh Majelis Hakim supaya dikembalikan dari mana barang bukti tersebut disita. <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhE3w35Bz_LZUEXOcZb9YKfFfDnzOQ6hKHzS8sHfpU-MFuObnLMSnFQgedGG7eC_NMTmjbULVn1c-gv5gjAI53UH38mVbkZtt5cD8sNbAvKqPz1U46hS-l3bwkf8gYWbpnNc33ZhXI51wc/s423/b.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="423" height="606" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhE3w35Bz_LZUEXOcZb9YKfFfDnzOQ6hKHzS8sHfpU-MFuObnLMSnFQgedGG7eC_NMTmjbULVn1c-gv5gjAI53UH38mVbkZtt5cD8sNbAvKqPz1U46hS-l3bwkf8gYWbpnNc33ZhXI51wc/w640-h606/b.jpg" width="640" /></a></div>Itulah sebabnya, JPU KPK belum menerima putusan Majelis Hakim yang dijatuhkan kepada terdakwa. Alasannya nukan tidak masuk akal. Sebab menurut JPU KPK, bahwa barang bukti tersebut dirampas untuk negara. Hal itu dikatakan JPU KPK Arif Suhermanto kepada beritakorupsi.co seusai persidangan<br /><br />“Kami (KPK) masih menyatakan sikap pikir-pikir mengingat beberapa pertimbangan Majelis Hakim terkait 2 unit mobil yang kita sita sebagai barang bukti dalam perkara TPPU dinyatakan tidak terbukti, dianggap sebagai penerimaan yang sah. Di sisi lain, uang pengganti yang diputuskan dalam amar putusan Majelis Hakim yang dalam tuntutan kami sebesar 25 miliar lebih jadi dikurangi menjadi 24 milliar sekian,” kata JPU KPK Arif<br /><br />JPU KPK Arif Suhermanto mengatakan, dan juga barang bukti dalam perkara sebelumnya dimana seluruhnya,  ada 5 perkara yaitu Harjanto, Bisri, Swandi, Ibnu Hajar dan Taufiqurrahman, ada barang bukti sebanyak 120 macam diantaranya itu ada uang yang disita saat dalam perkara suap Bupati. Namun dalam putusan perkara sebelumnya, semua barang bukti dipergunakan dalam perkara Taufiqurrahman yang saat itu menjadi penyidikan dan yang saat ini dalam perkara Gratifikasi dan TPPU<br /><br />“Namun Hajelis Hakim dalam pertimbangannya mengatakan dalam amar putusan, barang bukti terkait dengan uang dikembalikan dari mana barang bukti itu disita. Harusnya dirampas untuk negara,” ucap JPU KPK Arif<br /><br />Saat ditanya, apakah KPK akan menyeret pihak-pihak yang terlibat pemberian uang dalam perkara Korupsi Gratifikasi dan TPPU Taufiqurrahman selaku Bupati diantaranya Masduqi, Mokhamad Yasin, Hany Adi Nugroho, Nyoto Mujiono, Jusuf Satrio Wibowo, Hery Hahyudi, Widawati, Mukasanah, Handoko, Nyoto Mujiono, Nuri Prihandoko, Suroso, Hoedoyo, Agoes Soebagijo, Hanif, Nuri Prihandoko, Budi Sucahyono (Kadis Peternakan dan Perikanan), Sri Widyastuti, pejabat BKD (Badan Kepegawaian Daerah), pejabat Bapeda, Pejabat Dinas Kesehatan, RSUD Nganjuk & RSUD Kertosono (Achmad Noerroel Cholis, Sudarno, FX. Teguh Prartono, Tien Farida Yani, Deddy Tri Laksana) termasuk anggota DPRD <br /><br />Menanggapi hal itu, JPU KPK Arif Suhermanto mengatakan, tentu seperti biasa, KPK akan mendalami siapapun itu akan dipertimbangkan untuk diminta pertanggungjawaban, namun saat ini KPK masih menunggu salinan putusan Majelis Hakim secara lengkap<br /><br />“Iya, tentu saja semua akan kita pertimbangkan langkah-langkah selanjutnya setelah kami mendapatkan salinan putusan secara lengkap. Dan tidak menutup kemungkinan juga, saksi-saksi siapapun akan dipertimbangkan untuk diminta pertanggungjawaban sebagaimana yang terungkap dalam persidangan,” jawab JPU KPK Arif Suhermanto<br /></div><div style="text-align: justify;"><table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjEvqwODCMuF4LiGmrq6zxBHsus9lJqgRNlbapgeUspkZwWqt2xWWoQSVumKcJlm_LCLuDjRxz-Q1nOf5AS1ey0v56EgZbzZ2_l3YVp9GkfYRplHz46kULgxUZ2zxPhIO3fh9WOS5oq2JU/s225/IMG20180309094740+Jumat%252C+9+Maret+2018+Taufiqurrahman+sidang.jpg" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="225" data-original-width="208" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjEvqwODCMuF4LiGmrq6zxBHsus9lJqgRNlbapgeUspkZwWqt2xWWoQSVumKcJlm_LCLuDjRxz-Q1nOf5AS1ey0v56EgZbzZ2_l3YVp9GkfYRplHz46kULgxUZ2zxPhIO3fh9WOS5oq2JU/w370-h400/IMG20180309094740+Jumat%252C+9+Maret+2018+Taufiqurrahman+sidang.jpg" width="370" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;">Terdakwa yang juga terpidana Korupsi Taufiqurrahman</span><br /></td></tr></tbody></table>Seperti yang diberitakan sebelumnya. Bahwa Terdakwa TAUFIQURRAHMAN menjabat sebagai Bupati Nganjuk periode tahun 2013 sampai dengan 2018 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.35-2762 Tahun 2013 tanggal 12 April 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Nganjuk Provinsi Jawa Timur.<br /><br />Selama menjabat sebagai Bupati Nganjuk periode tahun 2013 sampai dengan 2018, Terdakwa telah menerima gratifikasi berupa uang dari para Kepala Dinas, Camat, Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Harian Lepas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk dan para rekanan pelaksana proyek pada Dinas-Dinas Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk yang jumlah seluruhnya sebesar Rp25.657.163.915,00 (dua puluh lima miliar enam ratus lima puluh tujuh juta seratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus lima belas rupiah), dengan perincian sebagai berikut :<br /><br /><b><span style="font-size: medium;">1. Penerimaan uang dengan jumlah sebesar Rp14.205.000.000,00 (empat belas miliar dua ratus lima juta rupiah) dari fee proyek pada Dinas Pekerjaan Umum (Pengairan, Bina Marga dan Cipta Karya & Tata Ruang) Kabupaten Nganjuk Tahun 2013 s/d 2016, dengan rincian sebagai berikut :</span></b><br /> <br /><b>a. Penerimaan uang dengan jumlah sebesar Rp4.925.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah) melalui MASDUQI, dengan rincian :</b><br /><br />- Pada bulan Mei 2013 bertempat di Kantor Dinas PU Pengairan Kabupaten Nganjuk Jalan Merdeka No. 23 Nganjuk, Terdakwa melalui MASDUQI menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari HANY ADI NUGROHO yang bersumber dari fee proyek pada Dinas PU Pengairan Kabupaten Nganjuk.<br /><br />- Pada tahun 2013 bertempat di Kantor Dinas PU Pengairan Kabupaten Nganjuk Jalan Merdeka No. 23 Nganjuk, Terdakwa melalui MASDUQI menerima uang sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah) dalam 2 (dua) kali penerimaan masing-masing sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) dari NYOTO MUJIONO yang bersumber dari fee proyek pada Dinas PU Pengairan Kabupaten Nganjuk.<br /> </div><div style="text-align: justify;">- Pada tahun 2013 bertempat di rumah JUSUF SATRIO WIBOWO Jalan Mastrip No. 7 Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui JUSUF SATRIO WIBOWO menerima uang sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dari MASDUQI yang bersumber dari fee proyek pada Dinas PU Pengairan Kabupaten Nganjuk yang dikumpulkan oleh NYOTO MUJIONO. <br /></div><div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhAPFHe5YR77ovXF1A8dUhgVf6gXYrmfMonYyqsBthrtU1fbzkp41_shM7jEXlzIniBTYZxZIKjonQEyRdHqGsIICKRb3bkDpCseJB08womrHfJgptVM_WBl3MlIzTi7UZtcjfW1sfRkWc/s639/IMG20180309095831+Jumat%252C+9+Maret+2018+Taufiqurrahman+sidang+-+Suandi+dan+Ibnu+Hajar.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="639" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhAPFHe5YR77ovXF1A8dUhgVf6gXYrmfMonYyqsBthrtU1fbzkp41_shM7jEXlzIniBTYZxZIKjonQEyRdHqGsIICKRb3bkDpCseJB08womrHfJgptVM_WBl3MlIzTi7UZtcjfW1sfRkWc/w640-h360/IMG20180309095831+Jumat%252C+9+Maret+2018+Taufiqurrahman+sidang+-+Suandi+dan+Ibnu+Hajar.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Jumat, 9 Maret 2018 Taufiqurrahman sidang - Suandi dan Ibnu Hajar</td></tr></tbody></table> </div><div style="text-align: justify;">- Pada akhir tahun 2013 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui MASDUQI menerima uang sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dari NYOTO MUJIONO yang bersumber dari fee proyek pada Dinas PU Pengairan Kabupaten Nganjuk.<br /><br />- Pada tahun 2014 bertempat di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui HERY WAHYUDI menerima uang sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dari MASDUQI bersumber dari fee proyek pada Dinas PU Pengairan Kabupaten Nganjuk yang dikumpulkan oleh NYOTO MUJIONO.<br /><br />- Pada tahun 2014 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui MASDUQI menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) bersumber dari fee proyek pada Dinas PU Pengairan Kabupaten Nganjuk yang dikumpulkan oleh NYOTO MUJIONO.<br /><br />- Pada tahun 2014 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui MASDUQI menerima uang sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) bersumber dari fee proyek pada Dinas PU Pengairan Kabupaten Nganjuk yang dikumpulkan oleh NYOTO MUJIONO.<br /><br />- Pada tahun 2014 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui MASDUQI menerima uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) bersumber dari fee proyek pada Dinas PU Pengairan Kabupaten Nganjuk yang dikumpulkan oleh NYOTO MUJIONO.<br /><br />- Akhir tahun 2014, bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui MASDUQI menerima uang sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari fee proyek pada Dinas PU Bina Marga Kabupaten Nganjuk.<br /><br />- Pada awal tahun 2015 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui WIDARWATI menerima uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari MASDUQI.<br /><br />- Pada bulan Maret 2016 bertempat di Kantor Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui MUKHASANAH menerima uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari MASDUQI.<br /><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi9WunBCmU0BXR-s6_ejiWY1MEv2qJJR2HrxoKO6p_0Fm7TGJrCc0a333lueklK_I1BAO0q1z9kQfByZs2uPX2gnlBrz9Y6m51hRXrpipU9XK64BzJMV12Vtdyx9votmJ3WLCOQusXU8as/s640/IMG20180212110858+12+Februari+2018+Sidang+terdakwa+Ibnu+Hajar+dan+terdakwa+Suandi.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="378" data-original-width="640" height="378" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi9WunBCmU0BXR-s6_ejiWY1MEv2qJJR2HrxoKO6p_0Fm7TGJrCc0a333lueklK_I1BAO0q1z9kQfByZs2uPX2gnlBrz9Y6m51hRXrpipU9XK64BzJMV12Vtdyx9votmJ3WLCOQusXU8as/w640-h378/IMG20180212110858+12+Februari+2018+Sidang+terdakwa+Ibnu+Hajar+dan+terdakwa+Suandi.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"> 12 Februari 2018 Sidang terdakwa Ibnu Hajar dan terdakwa Suandi</td></tr></tbody></table><br /></div><div style="text-align: justify;"><b>b. Pada bulan Juni 2014, bertempat di Jalan Mastrip Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui NURI PRIHANDOKO menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari NYOTO MUJIONO yang bersumber dari fee proyek pada Dinas PU Pengairan Kabupaten Nganjuk</b><br /><br /><b>c. Pada tahun 2014, bertempat di rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk Terdakwa melalui AGOES SOEBAGIJO  menerima uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Rp100.000.000,00, (seratus juta rupiah) dari NYOTO MUJIONO yang bersumber dari fee proyek pada Dinas PU Pengairan Kabupaten Nganjuk.<br /><br />d. Penerimaan uang dengan jumlah sebesar Rp4.700.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus juta rupiah) dari FADJAR JUDIONO yang bersumber dari fee proyek pada Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Nganjuk, sebagai berikut :</b><br /><br />- Pada tahun 2013 Terdakwa melalui JUSUF SATRIO WIBOWO menerima uang sebesar Rp1.500.000.00,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) secara bertahap dari FADJAR JUDIONO, dengan rincian:<br /><br />- Bertempat di Kantor Dinas PU Cipta Karya & Tata Ruang Kabupaten Nganjuk Jalan Kedondong No. 1 Nganjuk sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali.<br /><br />- Bertempat di rumah FADJAR JUDIONO Perumahan Puri Mangundikaran B5 No. 9 Kabupaten Nganjuk sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).<br /><br />- Pada tahun 2014 bertempat di Kantor Dinas PU Cipta Karya & Tata Ruang Kabupaten Nganjuk Jalan Kedondong No. 1 Nganjuk dan di rumah FADJAR JUDIONO di Perumahan Puri Mangundikaran B5 No. 9 Nganjuk, Terdakwa melalui MOKHAMAD YASIN menerima uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dalam 8 kali penerimaan masing-masing sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).<br /><br />- Pada tahun 2015 bertempat di Kantor Dinas PU Cipta Karya & Tata Ruang Kabupaten Nganjuk Jalan Kedondong No. 1 Nganjuk, Terdakwa melalui MOKHAMAD YASIN menerima uang jumlah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dalam 4 kali penerimaan masing-masing sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).<br /><br />- Pada tahun 2015 bertempat di rumah FADJAR JUDIONO Perumahan Puri Mangundikaran B5 No. 9 Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui NURI PRIHANDOKO menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).<br /><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjg_izA3iGxb7Nr21ogo49kZurgeBN6f6frO2MsxLVmTB3CZaknTlQXIok21OyTCrX3xZNvnyMSkKul4XLpNB-OPTpF5w4Ekjcd61BAdsjh9cORkqOvdk6a7Ekh11ac0kA_U70N2pH4WXw/s639/IMG20180309095831+Jumat%252C+9+Maret+2018+Taufiqurrahman+sidang+-+Suandi+dan+Ibnu+Hajar.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="639" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjg_izA3iGxb7Nr21ogo49kZurgeBN6f6frO2MsxLVmTB3CZaknTlQXIok21OyTCrX3xZNvnyMSkKul4XLpNB-OPTpF5w4Ekjcd61BAdsjh9cORkqOvdk6a7Ekh11ac0kA_U70N2pH4WXw/w640-h360/IMG20180309095831+Jumat%252C+9+Maret+2018+Taufiqurrahman+sidang+-+Suandi+dan+Ibnu+Hajar.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Jumat, 9 Maret 2018 Taufiqurrahman sidang - Suandi dan Ibnu Hajar</td></tr></tbody></table><br /></div><div style="text-align: justify;"><b>e. Penerimaan uang dengan jumlah sebesar Rp2.030.000.000,00 (dua miliar tiga puluh juta rupiah) dari JUSUF SATRIO WIBOWO yang bersumber dari fee proyek pada Dinas PU Bina Marga Kabupaten Nganjuk, sebagai berikut :</b><br /><br />- Pada bulan September 2014 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).<br /><br />- Pada bulan Nopember 2014 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang sebesar Rp100.000.000,00, (seratus juta rupiah).<br /><br />- Pada akhir tahun 2014 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui SUROSO (alm) menerima uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).<br /><br />- Pada akhir tahun 2014 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui NURI PRIHANDOKO menerima uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)<br /><br />- Pada tahun 2014 bertempat di rumah dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).<br /><br />- Pada tahun 2014 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui NURI PRIHANDOKO menerima uang sebesar 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).<br /><br />-Pada bulan Maret 2015 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).<br /><br />- Pada bulan Juni 2015 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk Terdakwa melalui MOKHAMAD YASIN menerima uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).<br /><br />- Pada bulan Juli 2015 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk Terdakwa melalui MOKHAMAD YASIN menerima uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).<br /><br />- Pada bulan September 2015 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk Terdakwa melalui MOKHAMAD YASIN menerima uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).<br /><br />- Pada bulan Oktober 2015 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).<br /><br />- Pada akhir tahun 2015 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).<br /><br />- Pada bulan Februari 2016 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui NURI PRIHANDOKO menerima uang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).<br /><br />- Pada bulan Maret 2016 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui NURI PRIHANDOKO menerima uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEghDGZACLAWXDWLTDxxcY2uzJM4d5aWyRlnp1cwruqaovrf5gMaGDyfpiNxoxETfO9hqfdunJOyZP2LbXuV3MxcZnn0pHXtmTf-ggpxJyVe3cBvC2sTO1JO7Fk_UkQ5QhrqccHPpLetDqw/s640/IMG20210215172637.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEghDGZACLAWXDWLTDxxcY2uzJM4d5aWyRlnp1cwruqaovrf5gMaGDyfpiNxoxETfO9hqfdunJOyZP2LbXuV3MxcZnn0pHXtmTf-ggpxJyVe3cBvC2sTO1JO7Fk_UkQ5QhrqccHPpLetDqw/w640-h288/IMG20210215172637.jpg" width="640" /></a></div><b>f. Penerimaan uang dengan jumlah sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dari HOEDOYO yang bersumber dari fee proyek pada Dinas PU Pengairan Kabupaten Nganjuk, sebagai berikut :</b><br /><br />-Pada bulan September 2014 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui NURI PRIHANDOKO menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).<br /><br />- Pada bulan November 2014 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui NURI PRIHANDOKO menerima uang sebesar Rp100.000.000,00, (seratus juta rupiah).<br /><br />- Pada bulan November 2014 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Nganjuk, Terdakwa menerima uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).<br /><br />- Pada bulan Maret 2015 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).<br /><br />- Pada bulan Juni 2015 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).<br /><br />- Pada bulan Juli 2015 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk Terdakwa menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).<br /><br />- Pada bulan September 2015 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui MOKHAMAD YASIN menerima uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).<br /><br />- Pada bulan November 2015 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui MOKHAMAD YASIN menerima uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEilqYfL_MWIHNWf0AKEeVAyDXTKUGISOZE7MGqFabVHFlw_qN3V_8ehbrgZUVwUVSBByKxKlZpitoNMNyjTD0hQlrKhJldGXu2kx4uVEcm7hlA9YQxoZNmDdPnzmJmQQt9xO_f-xYa7JTY/s225/IMG20180309094740+Jumat%252C+9+Maret+2018+Taufiqurrahman+sidang.jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="225" data-original-width="208" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEilqYfL_MWIHNWf0AKEeVAyDXTKUGISOZE7MGqFabVHFlw_qN3V_8ehbrgZUVwUVSBByKxKlZpitoNMNyjTD0hQlrKhJldGXu2kx4uVEcm7hlA9YQxoZNmDdPnzmJmQQt9xO_f-xYa7JTY/w370-h400/IMG20180309094740+Jumat%252C+9+Maret+2018+Taufiqurrahman+sidang.jpg" width="370" /></a></div><b><span style="font-size: medium;">2. Penerimaan uang dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk dengan jumlah sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) secara bertahap sejak tahun 2013 sampai dengan 2014, dengan rincian :</span></b><br /><br />- Tahun 2013 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang sebesar Rp300.000.000 dari AGOES SOEBAGIJO dalam beberapa tahap yakni Rp150.000.000, Rp100.000.000 dan Rp50.000.000 yang bersumber dari fee proyek pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk yang dikumpulkan oleh HANIF QOYYIM.<br /><br />- Pada akhir tahun 2014 bertempat di Kantor Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui NURI PRIHANDOKO menerima uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari BUDI SUCAHYONO Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk.<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b>3. Penerimaan uang dari Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk dengan jumlah sebesar Rp2.225.000.000,00 (dua miliar dua ratus dua puluh lima juta rupiah) secara bertahap sejak tahun 2014 sampai dengan 2015 melalui AGOES SOEBAGIJO, dengan rincian:<br /></b></span><br />- Tahun 2014 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang bersumber dari fee proyek pada Dinas Pertanian yang dikumpulkan oleh SRI WIDYASTUTI.<br /><br />- Tahun 2015 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang sebesar Rp1.625.000.000,00 (satu miliar enam ratus dua puluh lima juta rupiah) yang bersumber dari fee proyek pada Dinas Pertanian yang dikumpulkan oleh SRI WIDYASTUTI, dalam beberapa tahap yakni sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah).<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh4a5GgOal5zhPOjbpVPq4kSL2bh3ngFOz9TPtHPZWFN3xMTcvfH1FoEPrsae1YyKuCmUlFKHOrleLTbLB6xQihGu43cm-5ht5M2aPm-kqZ7mn-PkPSJeKjZOHlQENh2f0OXBBTo2c570A/s640/IMG20210215172631.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh4a5GgOal5zhPOjbpVPq4kSL2bh3ngFOz9TPtHPZWFN3xMTcvfH1FoEPrsae1YyKuCmUlFKHOrleLTbLB6xQihGu43cm-5ht5M2aPm-kqZ7mn-PkPSJeKjZOHlQENh2f0OXBBTo2c570A/w640-h288/IMG20210215172631.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>4. Penerimaan dari  Dinas Kesehatan, RSUD Nganjuk & RSUD Kertosono dengan jumlah sebesar Rp2.980.163.915,00 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh juta seratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus lima belas rupiah), yakni:</b></span><br /><br />a. Penerimaan uang sebesar Rp2.770.163.915,00 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh juta seratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus lima belas rupiah) dari ACHMAD NOEROEL CHOLIS dan para rekanan DAK SKPD RSUD Nganjuk, sebagai berikut :<br /><br />- Tahun 2014 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang sebesar Rp446.174.850,00 (empat ratus empat puluh enam juta seratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah) yang bersumber dari fee para rekanan DAK SKPD RSUD Nganjuk.<br /><br />- Tahun 2014 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk Terdakwa menerima uang sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dari ACHMAD NOEROEL CHOLIS.<br /><br />- Tahun 2015 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang sebesar Rp566.016.500,00 (lima ratus enam puluh enam juta enam belas ribu lima ratus rupiah) dari para rekanan dan SUDARNO yang bersumber dari fee para rekanan DAK SKPD RSUD Nganjuk.<br /><br />- Tahun 2015 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari ACHMAD NOEROEL CHOLIS.<br /><br />- Tahun 2016 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang sebesar Rp1,267,972,565,00 (satu miliar dua ratus enam puluh tujuh juta Sembilan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) dari para rekanan yang bersumber dari fee para rekanan DAK SKPD RSUD Nganjuk.<br /><br />- Tahun 2017 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui ACHMAD NOEROEL CHOLIS menerima uang sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dalam 2 (dua) kali penerimaan masing-masing sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dari FX TEGUH PRARTONO dan TIEN FARIDA YANI.<br /><br />b. Pada bulan Agustus 2017 bertempat di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk Terdakwa menerima uang sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari TIEN FARIDA YANI untuk Iuran Acara Bakti Sosial dan Acara Touring Motor Trail Bupati Nganjuk tahun 2017.</div><div style="text-align: justify;"><br />c. Pada tanggal 27 Agustus 2017 bertempat di rumah DEDDY TRI LAKSANA Jalan Jaksa Agung Suprapto No. 38 Nganjuk, Terdakwa melalui DEDDY TRI LAKSANA menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari MOKHAMMAD BISRI.<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhvamo6gaXdVeHclVuZCtSW-C3BgnDZ0rLzFgctN9NcRNKdt_s2mMuGtY98tSV6uFFgfc7yN6RCNTHSNXDOc9nwsvx1cgL6JG5JACU-YOWXAdcdIJzq1Pz7vIqaZrhnbbj3ALyoKYr-sTE/s639/IMG202012211352381.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="639" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhvamo6gaXdVeHclVuZCtSW-C3BgnDZ0rLzFgctN9NcRNKdt_s2mMuGtY98tSV6uFFgfc7yN6RCNTHSNXDOc9nwsvx1cgL6JG5JACU-YOWXAdcdIJzq1Pz7vIqaZrhnbbj3ALyoKYr-sTE/w640-h360/IMG202012211352381.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>5. Penerimaan uang dengan jumlah sebesar Rp1.367.500.000,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Nganjuk, sebagai berikut:</b></span><br /><br /><b>a. Penerimaan uang dari SUROTO, sebagai berikut :<br />- Pada bulan Mei 2017 bertempat di rumah IBNU HAJAR Desa Tanjungkalang Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui IBNU HAJAR menerima uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari SUROTO, yang berumber dari fee proyek pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk.</b><br /><br />- Pada bulan Oktober 2017 bertempat di suatu tempat di Kota Surabaya, Terdakwa menerima uang melalui SUWANDI sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) dari SUROTO dan IBNU HAJAR.<br /><br /><b>b. Penerimaan uang melalui SUWANDI, sebagai berikut :<br />- Pada awal September 2017 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk Jalan Dermojoyo No. 19 Payaman Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang melalui SUWANDI sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dari SRI WAHYUNI terkait mutasi jabatan.</b><br /><br />- Pada tanggal 18 Oktober 2017 bertempat di Desa Sumberkuncir Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang melalui SUWANDI, SUGITO dan MOCH. ZAINURI sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) kemudian diserahkan kepada ACHMAD SILLAHUDDIN, yang bersumber dari IBNU HAJAR, SUWANDI, JOKO, RUDY, BAMBANG, WIDODO, MOKHAMAD BISRI dan SUROTO.<br /><br />- Pada bulan Oktober 2017 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk Terdakwa menerima alat peraga kampanye diantaranya spanduk, baliho dan lain-lain senilai Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) dari SUWANDI, untuk keperluan kampanye ITA TRIWIBAWATI (Istri Terdakwa).<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b>6.  Penerimaan uang dengan jumlah sebesar Rp1.720.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus dua puluh juta rupiah) dari Badan Kepegawaian Daerah pada Pemerintah Kabupaten Nganjuk, sebagai berikut :<br /></b></span><br /><b>a. Pada Tahun 2017 bertempat di Kolam Pancing Tirta Asri Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui BUDIONO menerima uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dari 30 orang THL (Tenaga Harian Lepas) yang diangkat menjadi CPNS Dinas Pertanian.<br /><br />b. Pada Tahun 2017 bertempat di Jalan Mastrip Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui SUDRAJAT menerima uang sebesar Rp720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) dari 30 orang THL yang diangkat menjadi CPNS Dinas Pertanian.</b><br /><br /><span style="font-size: medium;"><b>7. Penerimaan uang dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Nganjuk dengan jumlah sebesar Rp464.500.000,00 (empat ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), sebagai berikut:</b></span><br /><br />- Sekira bulan Juli 2014 bertempat di Hotel Century Park Jalan Pintu Satu Senayan Tanah Abang Jakarta Pusat, Terdakwa melalui NURI PRIHANDOKO menerima uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari MUSLIM HARSOYO.<br /><br />- Pada akhir tahun 2014 bertempat di Kantor Bappeda Kabupaten Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui BAMBANG EKO SUHARTO menerima uang sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk mengganti biaya pembelian laptop Terdakwa.<br /><br />- Pada awal tahun 2015 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk, Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui BAMBANG EKO SUHARTO menerima uang sebesar Rp152.000.000,00 (seratus lima puluh dua juta rupiah).<br /><br />- Pada tahun 2016  bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui BAMBANG EKO SUHARTO menerima uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiO2wCk-BZXKcgKQ8XQuGsPEBZ27Gw0y0OsuGJBAuRF35ye7iX4BKw1RF1sh5Yb5FuOq2-sgauNCpYOXptGaITzIHsdhLi2PW7ZZKt3SLpjvM7BC7EizOQ8BfiDlBCoAuotmOuYXb-72U8/s640/IMG20210215154238.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiO2wCk-BZXKcgKQ8XQuGsPEBZ27Gw0y0OsuGJBAuRF35ye7iX4BKw1RF1sh5Yb5FuOq2-sgauNCpYOXptGaITzIHsdhLi2PW7ZZKt3SLpjvM7BC7EizOQ8BfiDlBCoAuotmOuYXb-72U8/w640-h288/IMG20210215154238.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b>8. Penerimaan uang dengan jumlah sebesar Rp265.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) dari HARJANTO dan WISNU ANANG PRABOWO secara bertahap, sebagai berikut :<br /> </b></span><br />- Pada bulan April Tahun 2017 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui HARJANTO menerima uang sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dari  WISNU ANANG PRABOWO dan para Kabid Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk.<br /><br />- Pada bulan Juli 2017 bertempat di rumah BUDIONO Desa Sukorejo Loceret Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui BUDIONO menerima uang sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dari HARJANTO dan WISNU ANANG PRABOWO.<br /><br />- Pada bulan Agustus 2017, bertempat di Jakarta, Terdakwa melalui HARJANTO menerima uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari WISNU ANANG PRABOWO dan para Kabid Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk.<br /><br />- Pada bulan September 2017 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk,  Terdakwa melalui JONI TRI WAHYUDI menerima uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari WISNU ANANG PRABOWO.<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b>9. Pada tanggal 27 Desember 2015 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang dengan jumlah sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yakni sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) berasal dari HARSONO dan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) berasal dari ACHMAD SULKAN.</b></span><br /> <br /><span style="font-size: medium;"><b>10. Pada bulan April 2017 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui TRI BASUKI WIDODO menerima uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari FEFRI HENDRO WASONO.<br /></b></span><br />Bahwa sejak Terdakwa TAUFIQURRAHMAN menerima uang yang seluruhnya sebesar Rp25.657.163.915 (dua puluh lima miliar enam ratus lima puluh tujuh juta seratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus lima belas rupiah) atau sekitar jumlah itu, tidak melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai dengan batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, padahal penerimaan itu tidak ada alas hak yang sah menurut hukum.<br /><br />Perbuatan Terdakwa TAUFIQURRAHMAN menerima uang seluruhnya sejumlah Rp25.657.163.915,00 (dua puluh lima miliar enam ratus lima puluh tujuh juta seratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus lima belas rupiah) haruslah dianggap suap karena berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban dan tugas Terdakwa selaku Penyelenggara Negara yaitu sebagai Bupati Nganjuk periode tahun 2013 sampai dengan 2017 sebagaimana ketentuan Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.<br /><br />Perbuatan Terdakwa TAUFIQURRAHMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP<br /></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhROHEGlBVH2PEeB3wq7eRMKAHVXj9OPsawWn04uRlIahqHIMIwWeWoa0sXleozZI_4xfcAOlvnhxLI9e7Q-ZMqxPVNgsFoLvDanzHadc70qseDZNfxi_SflVR5ToTEtRKCexRLOZBwWzk/s640/IMG20210517150755.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="256" data-original-width="640" height="256" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhROHEGlBVH2PEeB3wq7eRMKAHVXj9OPsawWn04uRlIahqHIMIwWeWoa0sXleozZI_4xfcAOlvnhxLI9e7Q-ZMqxPVNgsFoLvDanzHadc70qseDZNfxi_SflVR5ToTEtRKCexRLOZBwWzk/w640-h256/IMG20210517150755.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>Terkait Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)</b></span><br /><br />Bahwa Terdakwa TAUFIQURRAHMAN pada bulan April 2013 sampai dengan bulan Desember 2017 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Jalan Panglima Sudirman No. 4 Desa Pehserut Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk, di Dusun Sugihan RT 03 RW 1 Desa Putren Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk, di Dusun Wonokroko RT 03 RW 02 Desa Oro-Oro Ombo Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk,<br /><br />Di Desa Ngetos Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk, di Jalan Boulevard Timur Raya Bursa Mobil 1 No. 3 Kelapa Gading RW 13 Jakarta Utara, di Bursa Otomotif Sunter Blok D No. 16-18 Sunter Jakarta Utara, di Jalan  Jalak I/B-8 Perumahan Merak Indah-Madiun dan di Hotel Aston Jalan Mayjen Sungkono No. 41 Nambangan Kidul Kecamatan Manguharjo Kota Madiun, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana<br /><br />Maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, berupa menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan, yakni membelanjakan atau membayarkan uang seluruhnya sebesar Rp9.536.061.138,00 (sembilan miliar lima ratus tiga puluh enam juta enam puluh satu ribu seratus tiga puluh delapan rupiah)<br /><br />Uang tersebut untuk pembelian tanah seluas total 30.665m2 (tiga puluh ribu enam ratus enam puluh lima meter persegi) di Desa Putren Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk, tanah seluas total 126.558m2 (seratus dua puluh enam ribu lima ratus lima puluh delapan meter persegi) di Dusun Puhtulis Desa Suru Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk, tanah seluas total 34.649m2 (tiga puluh empat ribu enam ratus empat puluh sembilan meter persegi) di Desa Ngetos Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk<br /><br />Pembelian 1 (satu) Unit Mobil Jeep Wrangler Sahara Artic 4D No. Rangka : 1C4HJWLGXCL1-74382 No. Mesin : CL17-4382, dan 1 (satu) unit mobil Mercy Smart Fortwo warna abu-abu tua Nopol B 1385 WKI No. Rangka : WME4513802K722482, No. Mesin: 3B21GB1270 serta menghibahkan uang seluruhnya sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) untuk pencalonan H. AMIN sebagai Bupati Ponorogo periode 2015-2020, yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang  <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg7QnzU6PZon54tHjtWvOUqvrtheYY_CRqx0pm4rsOibJk3RYcqq1xOuw1hIi737pbC8dymzCTVbn4gR-Rcomy-ePSGVehqmaB4ys1QOFFa7PTrsaEgoxxoSAnuH0lasWyfWJvPwcIKRAA/s640/IMG20210517133627.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="345" data-original-width="640" height="344" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg7QnzU6PZon54tHjtWvOUqvrtheYY_CRqx0pm4rsOibJk3RYcqq1xOuw1hIi737pbC8dymzCTVbn4gR-Rcomy-ePSGVehqmaB4ys1QOFFa7PTrsaEgoxxoSAnuH0lasWyfWJvPwcIKRAA/w640-h344/IMG20210517133627.jpg" width="640" /></a></div>Terdakwa mengetahui atau patut menduga uang yang dibelanjakan atau dibayarkan tersebut adalah sebagai hasil tindak pidana korupsi berupa suap sebesar Rp1.355.000.000 (satu miliar tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Sby tanggal 22 Juni 2018, dan uang hasil tindak pidana korupsi berupa Gratifikasi sebesar Rp25.657.163.915 (dua puluh lima miliar enam ratus lima puluh tujuh juta seratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus lima belas rupiah) dari para Kepala Dinas, Camat, Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Harian Lepas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk dan para rekanan pelaksana proyek pada Dinas-Dinas Pemerintah Kabupaten Nganjuk<br /><br />Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, yaitu Terdakwa membeli tanah dan mobil dengan mengatasnamakan orang lain serta menghibahkan uang untuk pencalonan H. AMIN sebagai Bupati Ponorogo periode 2015-2020 seolah-olah uang pribadi Terdakwa, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :<br /><br />Terdakwa menjabat sebagai Bupati Nganjuk periode tahun 2013 sampai dengan 2018 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.35-2762 Tahun 2013 tanggal 12 April 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Nganjuk Provinsi Jawa Timur.<br /><br />Terdakwa selama menjabat sebagai Bupati Nganjuk mendapatkan penghasilan yang bersumber dari gaji dan tunjangan sekitar kurang lebih Rp2.080.270.100,00 (dua miliar delapan puluh juta dua ratus tujuh puluh ribu seratus rupiah). Selain itu Terdakwa memperoleh penghasilan dari beberapa usaha sekitar Rp9.916.196.550,00 (sembilan miliar sembilan ratus enam belas juta seratus sembilan puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah) diantaranya :<br /><b><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjwHrDtlR0A2X157qyUzvkS2JSDl-QddcMT_x65WeLIl7Z26GMvO4I4J2W8zSdo6eEpQElvaMlkqWFmLD4tedeLKQF6D7-5gjIqtRmxnxr-hEa_dBRDq4dM-uvDupywDzWhF2WFKyqPEU4/s1040/2.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="585" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjwHrDtlR0A2X157qyUzvkS2JSDl-QddcMT_x65WeLIl7Z26GMvO4I4J2W8zSdo6eEpQElvaMlkqWFmLD4tedeLKQF6D7-5gjIqtRmxnxr-hEa_dBRDq4dM-uvDupywDzWhF2WFKyqPEU4/w640-h360/2.jpg" width="640" /></a></div>a. Dari usaha PT Sinar Abadi Citra Lestari & PT Amin Sejati sekitar Rp3.116.196.500,00 (tiga miliar seratus enam belas juta seratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah); b. Dari hasil sewa tanah sekitar Rp2.800.000.000,00 (dua miliar delapan ratus juta rupiah); c. Dari hasil panen sawah sekitar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).</b><br /><br />Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara (LHKPN) laporan terakhir bulan Januari 2018, Terdakwa tercatat memiliki harta kekayaan sebesar Rp19.019.874.933,00 (sembilan belas miliar sembilan belas juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah), yang terdiri dari :<br /><br /><b>a. 86 (delapan puluh enam) bidang tanah dengan nilai total Rp11.461.763.500,00 (sebelas miliar empat ratus enam puluh satu juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah);</b></div><div style="text-align: justify;"><b><br />b. 39 (tiga puluh sembilan) alat transportasi dengan nilai total Rp3.123.200.000,00 (tiga miliar seratus dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah);</b></div><div style="text-align: justify;"><b><br />c. 21 (dua puluh satu) harta bergerak lainnya dengan nilai total Rp4.381.350.000,00 (empat miliar tiga ratus delapan puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);</b></div><div style="text-align: justify;"><b><br />d. Harta kas, baik berupa tabungan, deposito dan uang tunai, dengan nilai total Rp3.169.757.933,00 (tiga miliar seratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah).</b></div><div style="text-align: justify;"><b><br />e. Dikurangi hutang kepada PT Sinar Abadi Citra Sarana dengan nilai total Rp3.116.196.500,00 (tiga miliar seratus enam belas juta seratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah) dan pengeluaran rutin sebesar Rp1.112.200.000,00 (satu miliar seratus dua belas juta dua ratus ribu rupiah). </b><br /> <br />Dalam kurun waktu Terdakwa menjabat sebagai Bupati Nganjuk telah beberapa kali menerima uang dari pihak lain yang berasal atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi terkait kewenangan Terdakwa selaku Bupati Nganjuk yakni sebesar Rp1.355.000.000 berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Sby tanggal 22 Juni 2018 dan sebesar Rp25.657.163.915 yang diterima dari para Kepala Dinas, Camat, Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Harian Lepas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk dan para rekanan pelaksana proyek pada Dinas-Dinas Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam kurun waktu bulan Mei 2013 sampai dengan bulan Oktober 2017.<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgc-zu7VGwImBf_fGQNethYu8za-QP2z5NKHaFY29i0iRHg5hIIKO-issBJE5X5EEEIe47u9dp9q7OvWLyv530wiPQLFAvGfyxCAWW9WoU3wl8SJGc_dqtZed6Us7mSmwOZbCTlC48AQLk/s1075/1.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="597" data-original-width="1075" height="356" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgc-zu7VGwImBf_fGQNethYu8za-QP2z5NKHaFY29i0iRHg5hIIKO-issBJE5X5EEEIe47u9dp9q7OvWLyv530wiPQLFAvGfyxCAWW9WoU3wl8SJGc_dqtZed6Us7mSmwOZbCTlC48AQLk/w640-h356/1.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut berasal dari tindak pidana korupsi maka kemudian Terdakwa membelanjakan atau membayarkan serta menghibahkan uang dimaksud diantaranya sebagai berikut :<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b>A.</b></span> Antara bulan Juli 2014 sampai dengan Desember 2014 bertempat di Kantor Kecamatan Sukomoro Jalan Panglima Sudirman No. 4 Desa Pehserut Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk dan rumah NIDI (Kepala Desa Putren) di Dusun Sugihan RT 03 RW 1 Desa Putren Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk, Terdakwa secara bertahap melakukan pembelian tanah seluas total 30.665m2 (tiga puluh ribu enam ratus enam puluh lima meter persegi) di Desa Putren Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk seluruhnya sebesar Rp6.826.107.138 (enam miliar delapan ratus dua puluh enam juta seratus tujuh ribu seratus tiga puluh delapan rupiah) melalui HARIS JATMIKO (Camat Sukomoro), dengan rincian ;</div><div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjNNlZ5VMniQtgXCfZJAfNLEOlOHnIF3QuXc4OUq8aSn7QHwZPcMYmqWjNJ3HvSnt53dZKLfFn104gnZ_WiWkKcD7vn0zQZ8pz1BcqqcFOJ7R_sBAsg1gOISFAunl4QQvrHp20yTV8uiow/s638/A.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="424" data-original-width="638" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjNNlZ5VMniQtgXCfZJAfNLEOlOHnIF3QuXc4OUq8aSn7QHwZPcMYmqWjNJ3HvSnt53dZKLfFn104gnZ_WiWkKcD7vn0zQZ8pz1BcqqcFOJ7R_sBAsg1gOISFAunl4QQvrHp20yTV8uiow/w640-h426/A.jpg" width="640" /></a>Selanjutnya Terdakwa meminta HARIS JATMIKO menyerahkan dokumen kepemilikan tanah dan tanda terima pelunasan tanah tersebut kepada ABDUL CHAFID (adik Terdakwa). Aset berupa tanah di Desa Putren Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk tersebut sengaja masih diatasnamakan penjual untuk menyembunyikan aset miliknya dan Terdakwa tidak melaporkannya dalam Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Kemudian pada tahun 2016 Terdakwa meminta BUDIONO mendatangi NIDI memberitahukan agar mengawasi dan menggarap tanah tersebut sebelum dibangun pabrik, namun sewaktu-waktu Terdakwa akan meminta kembali apabila membutuhkannya.<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiO-Z27rBqUpXuB6hdnzL_mznn9byCI6hhDpNobRhEhU3Xm2jecheQJA4xrUk4C00G8lvG8U_hDbLkcuMMN2br8Ldz9MXKakv6DjOCkZxW0JhgWOQk-Sl3zjksZeSmXI9m2uPqjSmu_5S0/s766/b.png" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="766" data-original-width="586" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiO-Z27rBqUpXuB6hdnzL_mznn9byCI6hhDpNobRhEhU3Xm2jecheQJA4xrUk4C00G8lvG8U_hDbLkcuMMN2br8Ldz9MXKakv6DjOCkZxW0JhgWOQk-Sl3zjksZeSmXI9m2uPqjSmu_5S0/w490-h640/b.png" width="490" /></a></div><p style="text-align: justify;"> <span style="font-size: medium;"><b>B.</b></span> Pada tanggal 25 September 2015 bertempat di rumah DARSONO Dusun Wonokroko RT 03 RW 02 Desa Oro-Oro Ombo Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melakukan pembelian tanah seluas total 126.558m2 (seratus dua puluh enam ribu lima ratus lima puluh delapan meter persegi) di Dusun Puhtulis Desa Suru Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk seluruhnya sebesar Rp 1.265.580.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) melalui HARIADI (Camat Ngetos), dengan rincian: Aset berupa tanah di Dusun Puhtulis Desa Suru Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk tersebut sengaja masih diatas namakan penjual untuk menyembunyikan aset miliknya dan sampai dengan saat ini Terdakwa tidak melaporkan aset berupa tanah tersebut dalam Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Selanjutnya pada tanggal 03 Desember 2017 Terdakwa melalui KOKO PRIYO WIJAYANTO meminta seluruh dokumen terkait pembelian tanah tersebut kepada HARIADI.</p><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b>C.</b></span> Sekitar awal tahun 2016 bertempat di Desa Ngetos Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk, secara bertahap Terdakwa melakukan pembelian tanah seluas total 34.649m2 (tiga puluh empat ribu enam ratus empat puluh sembilan meter persegi) di Desa Ngetos Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk seluruhnya sebesar Rp415.424.000,00 (empat ratus lima belas juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah) melalui HARIADI (Camat Ngetos), dengan rincian:</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgDHPvQs6CZI0vsBoBzwXhFlUF1cenJ7ct1rr4RNN6MsFbHl2zKqQkNNJbRWihxneV8sOFs9AC6iCG1YY6E7D9FH6UjI9a9WORM2iCQbC4js3bI8I85fv_CWjI_rKY0ed3Ppyk8_TobLLI/s640/C.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="510" data-original-width="640" height="510" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgDHPvQs6CZI0vsBoBzwXhFlUF1cenJ7ct1rr4RNN6MsFbHl2zKqQkNNJbRWihxneV8sOFs9AC6iCG1YY6E7D9FH6UjI9a9WORM2iCQbC4js3bI8I85fv_CWjI_rKY0ed3Ppyk8_TobLLI/w640-h510/C.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Dengan dibuatkan kuitansi namun nama pembelinya sengaja dikosongkan untuk menyembunyikan asetnya dan sampai dengan saat ini Terdakwa tidak melaporkan aset berupa tanah tersebut dalam Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Selanjutnya pada bulan Desember 2017 Terdakwa menyuruh HARIADI menyerahkan seluruh berkas tanah tersebut kepada ABDUL CHAFID (adik Terdakwa).<br /></div><div style="text-align: justify;"><br /><span style="font-size: medium;"><b>D.</b></span> Pada tanggal 24 April 2013, 07 Mei 2013, 16 Mei 2013, 17 Mei 2013 dan 22 Mei 2013 bertempat di Showroom Auto One Jalan Boulevard Timur Raya Bursa Mobil 1 No. 3 Kelapa Gading RW.13 Kota Jakarta Utara, Terdakwa melakukan pembelian 1 (satu) Unit Mobil Jeep Wrangler Sahara Artic 4D No. Rangka : 1C4HJWLGXCL1-74382 No. Mesin : CL17-4382 secara mengangsur dengan jumlah sebesar Rp803.950.000,00 (delapan ratus tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dari Auto One. Selanjutnya Terdakwa mengganti plat nomor dari B-29-HSB menjadi B-99-FIQ namun masih diatasnamakan pemilik sebelumnya dan tidak diubah menjadi nama Terdakwa ataupun kerabatnya untuk menyembunyikan aset Terdakwa.<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b>E.</b></span> Pada tahun 2016 bertempat di Showroom MATRIX AUTO Bursa Otomotif Sunter Blok D No. 16-18 Sunter Jakarta Utara, Terdakwa melakukan pembelian 1 (satu) unit mobil Mercy Smart Fortwo warna abu-abu tua Nopol B-1385-WKI No. Rangka : WME4513802K722482, No. Mesin: 3B21GB1270 dari HENDRI UTAMA secara tunai sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dan masih diatasnamakan pemilik sebelumnya tanpa diubah menjadi nama Terdakwa ataupun kerabatnya untuk menyembunyikan aset Terdakwa.<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b>F.</b></span> Pada bulan November 2015 Terdakwa membantu pencalonan H. AMIN sebagai Bupati Ponorogo periode 2015-2020 dengan menghibahkan  uang melalui NURI PRIHANDOKO kepada SUWITO RIBUT BASUKI sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bertempat di rumah KOKOK RAYA jalan Jalak I / B-8 Perumahan Merak Indah-Madiun dan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) bertempat di Hotel Aston Jalan Mayjen Sungkono No. 41 Nambangan Kidul Kecamatan Manguharjo Kota Madiun.<br /><br />Bahwa harta kekayaan Terdakwa yang digunakan untuk pembelian atau  pembelanjaan tanah dan kendaraan bermotor seluruhnya sebesar Rp9.536.061.138,00 (sembilan miliar lima ratus tiga puluh enam juta enam puluh satu ribu seratus tiga puluh delapan rupiah) serta yang dihibahkan seluruhnya sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) untuk pencalonan H. AMIN sebagai Bupati Ponorogo periode 2015-2020, diketahui atau patut diduga sebagai hasil tindak pidana korupsi berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan jabatan Terdakwa selaku Bupati Nganjuk periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 serta menyimpang dari profil penghasilan Terdakwa selaku Penyelenggara Negara.<br /><br />Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Terbukti Korupsi Rp25 M, Taufiqurrahman (Ex.Bupati Nganjuk) di Vonis 4.6 Thn Penjara

JPU KPK Arif Suhermanto : “Tidak menutup kemungkinan, saksi-saksi siapapun akan diminta pertanggungjawaban sebagaimana yang terungkap dalam...

»

Ketua PN Surabaya Ambil Sumpah Tiga Hakim Ad Hock Tipikor Surabaya

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCe34BcvvLc7Ltt-7_VlJDoqCeEXasxU-YLxIk8CCoulXwtLBag16jnwa9zzh_uXXqj8ZsXfPcrSS7Xqb3iCmckj0iegw-5CN0VacoW2SdNWlfkpUT7pMOGaVGpJ0SMgM1EuY_apEX7xA/s1330/IMG20210609095942.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1330" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCe34BcvvLc7Ltt-7_VlJDoqCeEXasxU-YLxIk8CCoulXwtLBag16jnwa9zzh_uXXqj8ZsXfPcrSS7Xqb3iCmckj0iegw-5CN0VacoW2SdNWlfkpUT7pMOGaVGpJ0SMgM1EuY_apEX7xA/w640-h288/IMG20210609095942.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Rabu, 09 Juni 2021, Ketua Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Kelas I A Khusus yang juga Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Dr. Joni, SH., MH, mengambil supah terhadap Tiga Hakim Ad Hock Tipikor, yaitu Poster Sitorus, SH., MH dan Manambus Pasaribu, SH., MH serta Abdul Gani, SH., MH<br /><br />Upacara Pengambilan Sumpah terhadap Ketiga Hakim Ad Hock Tipikor dilaksanakan di lantai 6  ruang Aula Kantor Pengadilan Negeri Surabaya Jalan Raya Arjuna No 16 – 18 Surabaya yang dihadiri para Hakim, pejabat struktural, pejabat Fungsional dan staf dengan menerapkan protokol kesehatan (Prokes) dalam menghadapi wabah Covid-19.<br /><br />Dalam sambutaannya, Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Dr. Joni, SH., MH mengatkan, bahwa tugas sebagai Hakim Ad Hock Tipikor telah menunggu untuk menegakan keadilan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi di Jawa Tmur<br /><br />“Saya mengucapkan selamat datang di  Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Ad Hock. Banyak tugas yang telah menunggu saudara dalam penegakan hukum dalam Tindak Pidana Korupsi di Jawa Timur,” ucap Dr. Joni, SH., MH <br /><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhYfNXtlbAKXaYgKUYaW1YX7-xMsmvocCZRzD9XZWW4xVazTkBVybixPtkM3FEYUY8itOIQNp30eiOWeNYhGafDG5BlRqKhATwiRwGUKusYFNzPuHIPVzbPDJ6-iocU282nXSyyED4ve-M/s1067/IMG20210609101902+%25281%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1067" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhYfNXtlbAKXaYgKUYaW1YX7-xMsmvocCZRzD9XZWW4xVazTkBVybixPtkM3FEYUY8itOIQNp30eiOWeNYhGafDG5BlRqKhATwiRwGUKusYFNzPuHIPVzbPDJ6-iocU282nXSyyED4ve-M/w640-h360/IMG20210609101902+%25281%2529.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;">Ket. Foto dari kanan. Hakim Ad Hock Manambus Pasaribu, SH., MH bersama istri dan Ketua PN Surabaya Dr. Joni, SH., MH serta Hakim Ad Hock Poster Sitorus, SH., MH bersama istri dan  serta Hakim Ad Hock Abdul Gani, SH., MH (Foto BK)</span></td></tr></tbody></table>Namun ada yang menarik perhatian dari kata sambutan yang disampaikan oleh orang nomr Satu di lingkungan Pengadilan Negeri Surabaya ini, yaitu tentang kebersamaan agar tidak ada perbedaan baik Hakim karier maupun Hakim Ad Hock yang lama dan yang baru<br /><br />“Jangan ada perbedaan antara Hakim Karier maupun Hakim Ad Hock yang lama dan yang baru,” tegasnya <br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Pengambilan sumpah Ketiga Hakim Ad Hock Tipikor ini berjalan lancar dan sederhana tanpa ada ramah tamah seperti biasanya kecuali hanya foto bersama Ketiga Hakim Ad Hock dan istrinya bersama Ketua PN Surabaya. Hal dilakukaan karena dalam kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus Disease 2019)<br /><br />Ketia Hakim Ad Hock ini bukanlah yang pertama kalinya mengemban tugas sebagai Hakim Ad Hock Tipikor, melainkan sudah berpengalaman 10 tahun (2 periode) dan ini adalah periode ketiga untuk 5 tahun yang akan datang. Hal ini dikatakan Ketiga Hakim Ad Hock ini kepada beritakorupsi sehari sebelum acara pengambilan supah<br /><br />“Sebelumnya bertugas di PN Tipikor Palangkaraya,” kata Poster Sitorus, SH., MH, Selasa, 08 Juni 2021. (Jnt) <br /></div>

Opini Regional Tipikor Ketua PN Surabaya Ambil Sumpah Tiga Hakim Ad Hock Tipikor Surabaya

BERITA KORUPSI .CO – Rabu, 09 Juni 2021, Ketua Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Kelas I A Khusus yang juga Ketua Pengadilan Tindak Pidana Kor...

»

Korupsi Rp174 Juta, Bendahara Desa Di Vonis 2 Thn Penjara

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEimT2oR2RabEUVRnvI17gQZoic4WKnyras5KAg43U3qyrlTf-yHuCxA-_cmOjU96YpR3psYWyyywAi47WyITtzOK5eQTcag37qWXASz2IlJevn6IPDnH-FF67bCTV6f3tFCc7FeNZEHmyg/s1334/IMG20210608115635.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEimT2oR2RabEUVRnvI17gQZoic4WKnyras5KAg43U3qyrlTf-yHuCxA-_cmOjU96YpR3psYWyyywAi47WyITtzOK5eQTcag37qWXASz2IlJevn6IPDnH-FF67bCTV6f3tFCc7FeNZEHmyg/w640-h288/IMG20210608115635.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Perbuatan Korupsi yang telah merugikan keuangan negara atau perekonimian negara adalah suatau kejahatan yang luar biasa. Pun demikian, kerugian negara yang telah dikembalikan oleh si pelaku atau terdakwa atas kesadarannya sebelum diadili, menjadi salah satu pertimbangan Majelis Hakim saat menjatuhkan hukuman (Vonis). Hal ini tercantum pula dalam Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Repbulik Indonesis (PERMA RI) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Salinan Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<br /><br /><i>Pasal 14 berbunyi : Pengembalian kerugian keuangan negara yang diperhitungkan sebagai keadaan yang meringankan merupakan pengembalian yang dilakukan terdakwa secara sukarela sebelum pengucapan putusan.</i><br /><br />Hal inipula yang diterapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya saat menjatuhkan hukuman (Vonis) terhadap terdakwa dalam perkara Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby Kasus Korupsi dana Bantuan Keuangan (BK) yang berasal dari APBD Kab. Bangkalan Tahun Anggaran (TA) 2017 sebesar Rp230.000.000 untuk Pembangunan Kantor Desa yang merugikan keuangan negara senilai Rp174.416.000<br /><br />Dalam perkara ini, Majelis Hakim saat menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa, salah satu hal-hal yang meringankan adalah, karena terdakwa telah menitipkan uang kepada Jaksa Penuntut Umum sebesar Rp175 juta sebelum terdakwa menjalani proses persidangan. Bahkan ada sisa dari uang yang dititipkan oleh terdakwa kepada Jaksa Penuntut Umum sebesar Rp58.400 yang harus dikembalikan kepada terdakwa <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh1e1D0ALLgJZgeKALArrFTdhalBT5ldNA67gwS2nweCfO7SHMWMPB9By4kIRSywXcWYTGSS6g_hrJAya8LrWwoub8khk-m5qQmRijZB9dwwG0d9KCxKgQSfaDiPYNlq95GmIOLxYcX7yI/s1366/IMG20210608115624.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="615" data-original-width="1366" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh1e1D0ALLgJZgeKALArrFTdhalBT5ldNA67gwS2nweCfO7SHMWMPB9By4kIRSywXcWYTGSS6g_hrJAya8LrWwoub8khk-m5qQmRijZB9dwwG0d9KCxKgQSfaDiPYNlq95GmIOLxYcX7yI/w640-h288/IMG20210608115624.jpg" width="640" /></a></div>Selasa, 08 Juni 2021, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur, menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Saiful Anam selaku Bendahara Desa Tanagura Barat, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan dengan Pidana Penjara selama 2 (Dua) tahun dan denda sebesar Rp50 juta subsidair 1 (Satu) bulan kurungan tanpa hukuman untuk membayar uang pengganti (pada saat penyidikan terdakwa sudah menitipkan uang sebesar Rp175 juta ke JPU) karena terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi (TPK) dana Bantuan Keuangan (BK) yang berasal dari APBD Kab. Bangkalan Tahun Anggaran (TA) 2017 sebesar Rp230.000.000 untuk Pembangunan Kantor Desa yang merugikan keuangan negara senilai Rp174.416.000 berdasarkan Hasil Laporan Penghitungan Inspektorat Kabupaten Bangkalan Nomor X.700 99/433.206/2019 tanggal 25 November 2019<br /><br />Hukuman pidana penjara terhadap Terdakwa Saiful Anam, dibacakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya secara Virtual (Vidio Conference), Selasa, 08 Juni 2021, dengan agenda pembacaan surat Putusan  yang diketuai Hakim Safri, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim Ad Hock masing-masing sebagai anggota yaitu Kusdarwandto, SH., SE., MH dan Dr. Emma Ellyani, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Irawan Djatmiko, SH., MH, yang dihadiri JPU (Jaksa Penuntut Umum) yang juga Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangkalan Mohammad Iqbal Firdaozi, SH., MH maupun Penasehat Hukum terdakwa, yaitu Zamroni, SH., MH. Sementara Terdakwa mengikuti persidangan melalui Vidio Conference (Vidcon) dari Rutan (rumah tahanan negera) Kabupaten Bangkalan karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019) <br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Dalam putusannya Majelis Hakim mengatakan, bahwa Terdakwa Saiful Anam selaku Bendahara Desa Tanagura Barat, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan tidak terbukti bersalah sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP<br /><br />“Sehingga terdakwa haruslah dibebaskan dari dawaan tersebut,” ucap Majelis Hakim<br /><br />Namun Majelis Hakim mengatakan, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP<br /><br />Terkait pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim mengatakan, bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Hobir selaku Kepala Desa, Desa Tanagura Barat, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan telah terbukti menurut hukum<br /><br />Majelis Hakim mengatakan, oleh karena terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan telah menikmati dana Bantuan Keuangan untuk pembangunan Kantor Desa Desa Tanagura Barat, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan sebesar Rp174.416.000<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg0JYPMxLXW3emEz6oehSeZmMNZ6Sb8RBnorfA2trQo-r2JHN0uA9P5pxNRXm9inn8qmEYBEEjrGOiT_BeXUU4JySNl3R5zFib4LJxK5cKhBzvaG0WiCUR91XUfgo7AR_0zDlABxQrJbEs/s638/IMG20210518123428.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="260" data-original-width="638" height="260" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg0JYPMxLXW3emEz6oehSeZmMNZ6Sb8RBnorfA2trQo-r2JHN0uA9P5pxNRXm9inn8qmEYBEEjrGOiT_BeXUU4JySNl3R5zFib4LJxK5cKhBzvaG0WiCUR91XUfgo7AR_0zDlABxQrJbEs/w640-h260/IMG20210518123428.jpg" width="640" /></a></div>Majelis Hakim menyebutkan, terkait pidana pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp174.416.000 tidak tepat diterapkan karena terdakwa telah menitipikan uang sebesar Rp175 juta kepada Jakasa Penuntut Umum<br /><br />“Sehingga kerugian negara sebesar Rp174.416.000 dikurangi uang yang dititipkan terdakwa sebesar Rp175 juta terdapat kelebihan bayar sebesar Rp584.000 yang harus dikembalikan kepada terdakwa,” ujar Majelis Hakim <br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan demi keadilan bagi terdakwa, Jaksa Penuntut Umum maupaun kepada masyarakat serta bangsa dan negara.<br /><br />Hal-hal yang memberatkan, lanjut Majelis Hakim, “Perbuatan terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian Negara. Hal-hal yang meringankan : Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa telah mengembalikan kerugian negara. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga”<br /><br />“Mengadili : 1. Menyatakan terdakwa Saiful Anam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana ; 2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Saiful Anam oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 2 (Dua) tahun denda sebesar Rp50 juta subsidair 1 (Satu) bulan kurungan ; 3. Memerintahkan Jaksa untuk menyetorkan uang sebesar Rp174.416.000 kas pemerintah dan mengembalikan sisa sebesar Rp584.000 kepada Terdakwa,” ucap Ketua Majelis Hakim Safri, SH., MH diakhir putusannya<br /><br />Atas putusan tersebut, Ketua Majelis Hakim Safri, SH., MH memberikan kesempatan kepada terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum untuk menerima, pikir-pikir atau banding ke Pengadilan yang lebih tinggi, yaitu Pengadilan Tinggi Surabaya Jawa Timur<br /><br />“Pikir-pikir,” jawa Zamroni selaku Penasehat Hukum terdakwa. Hal yang sama juga dikatakan oleh JPU <br /></div><div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgv_HAducVzdLSEN3Y3CJb__IGQQB6rc5tIPRWWwBAQUzKUakollwd7RCmdALTAKPu-tO5BDcV6TEiHqWGt9OmXF63qfqmXMgZwwKVT7VlCluumIi6aU-sYzrIUfV0aYvQ_Ksv9Cvc5z3U/s1334/IMG20210608115647.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgv_HAducVzdLSEN3Y3CJb__IGQQB6rc5tIPRWWwBAQUzKUakollwd7RCmdALTAKPu-tO5BDcV6TEiHqWGt9OmXF63qfqmXMgZwwKVT7VlCluumIi6aU-sYzrIUfV0aYvQ_Ksv9Cvc5z3U/w640-h288/IMG20210608115647.jpg" width="640" /></a>Diberitakan sebelumnya. Bahwa Terdakwa SAIFUL ANAM selaku Bendahara Desa Tanagura Barat, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tanagura Barat No1 13 tahun 2017 tanggal 16 Januari 2017 bersama-sama dengan saksi HOBIR selaku Kepala £ Tanagura Barat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor 188.45/019/KD/433.204/2015 tanggal 08 Juli 2015 pada hari yang tidak dapat diingat lagi den pasti dalam tahun 2017, bertempat di Desa Tanagura Barat, Kecamatan Sepulu, Kabupaten  Bangkalan<br /><br />Atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya Jawa Timur pada Pengadilan Negeri Surabaya “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara”. Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Saiful Anam dan saksi Hobir dengan cara sebagai berikut :<br /><br />Berawal dari keinginan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan untuk memberikan Bantuan Keuangan untuk Pembangunan Kantor Desa. Menindaklanjuti hal tersebut, saksi HADOR selaku Camat Sepulu mengumpulkan seluruh Kepala Desa Kecamatan Sepulu termasuk saksi HOBIR selaku Kepala Desa Tanagura Barat untuk diberi arahan terkait bantuan keuangan pembangunan kantor Desa di Kantor Kecamatan Sepulu yang dilaksanakan pada akhir tahun 2016.<br /><br />Menindaklanjuti pertemuan tersebu, saksi HOBIR mendatangi terdakwa dirumahnya dan memberitahukan kepada terdakwa perihal bantuan keuangan untuk pembangunan Kantor Desa dan memerintahkan terdakwa untuk membuat proposal pembangunan Kantor "Desa dengan dilampiri SPPT, PBB tanah, Fotoc opy buku leter C, Sketsa peta dan Foto copy KTP Kepala Desa.<br /><br />Selanjutnya Proposal Permohonan Bantuan Pembangunan Kantor Desa Tanagura Barat Tahun Anggaran 2017 diserahkan kepada pihak Kecamatan untuk diteruskan Kepada Bupati Bangkalan melalui Surat Nomor : 450/237 433.308.13/2016 tanggal 29 Nopember 2016 tentang Permohonan Bantuan Kantor Desa beserta lampirannya.<br /><br />Selanjutnya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangkalan Menyusun Desain prototype (model awal), selanjutnya Desain protorype tersebut diinformasikan ke pihak Kecamatan se-Kabupaten Bangkalan melalui Surat Nomor : 140/3046 433.110/2017 tanggal 17 Oktober 2017 perihai RAB Pembangunan Kantor Desa<br /><br />Setelah penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Bangkalan TA 2017 dan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangkalan TA 2017, Bupati Bangkalan mengedarkan pemberitahuan kepada Kepala Desa se-Kabupaten Bangkalan melalui Surat Nomor : 412.2/3396/433.110/2017 tanggal 10 Nopember 2017 perihal Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa, dan selanjutnya Desa diminta mengalokasikan bantuan tersebut pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA 2017.<br /><br />Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Bangkalan menetapkan Penerima Bantuan Keuangan melalui Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 188.45/169/Kpts/433.013/2017 tanggal 11 Desember 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 188.45/128/Kpts/433.013/2017 tentang Penerima Bantuan Keuangan Pembanguan Kantor Desa diatas Tanah Kas Desa Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2017 beserta lampirannya, dan menetapkan juga Desa Tanagura Barat, Kecapatan Sepulu sebagai salah satu Desa yang menerima Bantuan Keuangan senilai Rp230.000.000 (Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah).</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgChlq-9umvS_3Cor_EnPBiMwWrZEJunbsQR0EPIp3yc1H_crD02IEqZSwh_S2axpLDe9_fNvO79XUCG-m4mx-aOmtWPYbRVNB1skJfnUM7wpn8l8eXDrobM1TDmjLYrwodetFNzs-RPZE/s640/IMG20210518123306.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="290" data-original-width="640" height="291" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgChlq-9umvS_3Cor_EnPBiMwWrZEJunbsQR0EPIp3yc1H_crD02IEqZSwh_S2axpLDe9_fNvO79XUCG-m4mx-aOmtWPYbRVNB1skJfnUM7wpn8l8eXDrobM1TDmjLYrwodetFNzs-RPZE/w640-h291/IMG20210518123306.jpg" width="640" /></a></div></div>Dalam proses permohonan pencairan dana bantuan pembangunan kantor Desa, pemerintahan Desa harus melampirkan persyaratan yang diantaranya ; 1. Surat permohonan pencairan dari kepala Desa, 2. Peraturan Desa tentang anggaran pendapatan dan belanja Desa, 3. Rencana anggara biaya (RAB), 4. Kwitansi bermaterai Rp6.000 rangkap 3 dengan nilai besaran dana sesuai dengan yang diterima, 5. Foto copy rekening kas pemerintah Desa dari bank yang ditunjuk, 6. Foto copy keputusan kepala Desa tentang rekening kas Desa, 7. Foto copy keputusan kepala Desa tentang pengangkatan bendahara Desa, 8. Foto copy KTP kepala Desa dan bendahara Desa:, 9. Foto copy NPWP bendahara Desa: 10. Surat pernyataan tanggung jawab terhadap penggunaan dan penyusunan dana kantor Desa bermaterai Rp6.000, 11. Surat pernyataan dari kepala Desa mengenai status tanah Desa yang akan di bangun, 12. Surat kelengkapan perihal status tanah sebagai tanah kas Desa secara legal, 13. Foto tanah kas Desa.<br /><br />Kemudian untuk memenuhi persyaratan permohonan pencairan dana bantuan pembangunan Kantor Desa, terdakwa membuat Perdes APBDes (Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) di kantor Kecamatan Sepulu dengan cara mengedit format Perdes yang didapatkan dari Staf kecamatan Sepulu yang diantaranya tahun, nilai dana dan nama Desanya saja lalu diprint/cetak sekaligus, diantaranya Perdes Tanagura Barat Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Rancangan APBDes TA 2017, APBDes Tanagura Barat TA 2017, dan Perdes APBDes Tanagura Barat TA 2017 beserta lampirannya diantaranya Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Daftar hadir Rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).<br /><br />Selanjutnya dokumen Perdes Tanagura Barat Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Rancangan APBDes TA 2017 beserta lampirannya, diantaranya Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Daftar hadir rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang kemudian diajukan kepada saksi HOBIR selaku kepala Desa untuk ditandatangani,<br /><br />Tetapi untuk semua tanda tangan perangkat Desa pada Perdes Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rancangan APBDes TA 2017, APBDes TA 2017, Perdes APBDes Tanagura Barat TA 2017 dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ada pada Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Daftar hadir rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut terdakwa sendiri yang menandatanganinya dan dalam penetapan Perdes Nomor 2 Tahun 2017 ataupun Perdes nomor 8 Tahun 2017 tentang APBDes Tanagura Barat TA 2017 tersebut sebelumnya tidak pernah dilakukan pembahasan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tanagura Barat<br /><br />Berdasarkan Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 188.45/128/Kpts/433.013/2017, tanggal 22 September 2017 Tentang Penerima Bantuan Keuangan Pembangunan Kantor Desa Diatas Tanah Kas Desa Kabupaten Bangkalan TA 2017, Desa Tanagura Barat, Kec. Sepulu, Kab. Bangkalan termasuk diantaranya<br /><br />Selanjutnya berdasar buku rekening Bank Jatim No.rek 0252050078 a.n Kas Pemdes Tanagura Barat pada tanggal 14 Desember 2017, dana sebesar Rp230.000.000 (dua ratustiga puluh juta rupiah) sudah masuk ke rekening Kas Pemdes Tanagura Barat.<br /><br />Pada tanggal 19 Desember 2017, sekitar pukul 10.00 WIB, di kantor kas Bank Jatim Tanjung Bumi, terdakwa selaku Bendahara Desa Tanagura Barat melakukan penarikan keseluruhan uang tersebut sebesar Rp230.000.000 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dengan membawa KTP, stemple kepala Desa dan buku rekening kas pemerintahan Desa Tanagura Barat <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_F0CvIG75zFfcDHeHzPqIUBsp3kHjq5PUtL7MP5tjCTg4rWqmdcTI2DFYMfFDDhEgz4QpCTlsVHw7nPOMmw7FL-mg7LLtBCxRhufunpYmJVXxfkMIqti128-lZlVKobKt47VPalXyDtE/s638/IMG20210518123349.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="290" data-original-width="638" height="290" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_F0CvIG75zFfcDHeHzPqIUBsp3kHjq5PUtL7MP5tjCTg4rWqmdcTI2DFYMfFDDhEgz4QpCTlsVHw7nPOMmw7FL-mg7LLtBCxRhufunpYmJVXxfkMIqti128-lZlVKobKt47VPalXyDtE/w640-h290/IMG20210518123349.jpg" width="640" /></a></div>Kemudian setelah melakukan penarikan uang, terdakwa langsung membawa pulang kerumahnya keseleruhan dana bantuan keuangan sebesar Rp230.000.000 (dua ratus tiga puluh juta rupiah), dan terdakwa berangkat ke Surabaya lalu menggunakan sebagian uang tersebut untuk keperluan pribadinya, dan saksi HOBIR selaku kepala Desa tidak pernah mendapatkan laporan dari terdakwa perihal Dana bantuan keuangan untuk pembangunan kantor Desa, kemudian<br /><br />Pada awal tahun 2018, terdakwa ditegur oleh saksi HOBIR (Kepala Desa Tanagura Barat) terkait pelaksanaan pembangunan kantor Desa yang belum selesai. Kemudian sekitar bulan Juni 2018, terdakwa membelikan beberapa material untuk pembangunan kantor Desa yaitu batu bata, pasir, bedel, semen, besi dan kayu reng dengan anggaran sekitar Rp 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah). Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi SUBAIRI (tukang bangunan) untuk membangun kantor Desa tersebut, lalu terdakwa meninggalkan Desa Tanagura Barat dengan membawa dana bantuan keuangan tersebut dan belum menyelesaikan pembangunan kantor Desa<br /><br />Berdasarkan Laporan Perhitungan Pembangunan Kantor Desa Tanagura Barat tahun anggaran 2017 yang dilakukan oleh saksi Jonny Kurniawan, ST.MT selaku Tim Penilai dalam pembangunan Kantor Desa Tanagura Barat, realisasi pembangunan Kantor Desa Tanagura Barat adalah sebesar Rp55.584.00 (Lima Puluh Lima Juta Lima Ratus Delapan Puluh Empat Ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:<br /><br />Bahwa perbuatan terdakwa SAIFUL ANAM yang dilakukan secara bersama-sama dengan saksi Hobir tersebut di atas bertentangan dengan : 1. Pasal 69 ayat (3) UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menyebutkan, “Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakari Bersama Badan Permusyawaratan Desa”. 2. Pasal 73 ayat (2) UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menyebutkan, “Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan Bersama Badan Permusyawaratan Desa”.<br /><br />3. Pasal 27 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyebutkan, “Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lam Rencana Anggaran Biaya”. 4. Pasal 27 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyebutkan, “Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa”.<br /><br />5. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyebutkan, “Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”, 6. Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyebutkan, “Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: menerima,menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran pendapatan Desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.”<br /><br />8. Pasal 45 ayat (1) Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 48 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga yang menyebutkan; “Penerima bantuan keuangan bertanggung jawab atas penggunaan uang yang diterimanya dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan dan wajib menyampaikan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Bupati melalu PPKD dan SKPD Bagian yang bersangkutan”.<br /><br />Akibat perbuatan terdakwa SAIFUL ANAM bersama-sama dengan saksi Hobir telah memperkaya diri terdakwa sendiri dan mengakibatkan kerugian keuangan Negara kurang lebih sebesar Rp174.416.000 (seratus tujuh puluh empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Bantuan Keuangan Tahun 2017 Atas Pembangunan Kantor Tanagura Barat Kecamatan Sepulu oleh Inspektorat Pemerintah Kabupaten Bangkalan Nomor X.700 99/433.206/2019 tanggal 25 November 2019 terkait atas Penggunaan dana Bantuan Keuangan Pembangunan Kantor Desa Tahun Anggaran 2017, yang pada pokoknya menyatakan dengan rincian sebagai berikut :<br /><br />1 Jumlah dana Bantuan Keuangan yang telah diterima dan Rp230.000.000,00 dicairkan oleh SAIFUL ANAM (Bendahara Desa), 2 Jumlah dana Bantuan Keuangan yang digunakan oleh Rp55.584.000,00 HOBIR (Kepala Desa Tanagura Barat), 3 Jumlah selisih poin 1 dan 2 sebagai kekurangan Uang Rp. 174.416.000<br /><br />Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat (1) atau Subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Korupsi Rp174 Juta, Bendahara Desa Di Vonis 2 Thn Penjara

BERITA KORUPSI .CO – Perbuatan Korupsi yang telah merugikan keuangan negara atau perekonimian negara adalah suatau kejahatan yang luar biasa...

»

Korupsi Rp4.2 Juta, Terdakwa di Vonis 3.6 Thn Penjara

<div style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Kerugian negera sebesar Rp298 sudah dikembalikan pada tanggal 26 Juni 2020 atas Rekomondasi BPK RI. Dan pada tanggal 20 November 2020, terbitlah  Surat Perintah Penyidikan (Sprindik). Tanggal 8 Januari 2021, Inspekorat melakukan Penghitungan Kerugian negara yang menyatakan ada yang belum di kembalikan ke Kas Daerah sebesar Rp4.2 juta#</span></span><br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgn0WsfsS2oTKiZ-d259eNDNFjmhMtcMB0lFeHWMieSiR-3rJVgVP4OBaSeqp0XH3udxY0qfklyDF0LMLdp7BCL-SF0UyDV9USe84j8PDm74asyRQ7zIynFqVo-da2iGdTCok9RuzWA9oA/s639/A.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="374" data-original-width="639" height="374" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgn0WsfsS2oTKiZ-d259eNDNFjmhMtcMB0lFeHWMieSiR-3rJVgVP4OBaSeqp0XH3udxY0qfklyDF0LMLdp7BCL-SF0UyDV9USe84j8PDm74asyRQ7zIynFqVo-da2iGdTCok9RuzWA9oA/w640-h374/A.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Kecewa dan tidak adil !. Kalimat inilah yang mungkin terucap dari diri terdakwa Drs. Sugeng Winarto, M.M selaku Plt. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Pasuruan termasuk Penasehat Hukumnya maupun keluarga Terdakwa, saat mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum Kejari Kota Pasuruan dengan pidana penjara selama 4 tahun, denda sebesaar Rp200 juta subsidair 3 bulan kurungan dan membayar uang pengganti sejumlah Rp4.200.00 subsidair 2 tahun penjara (Sidang, Sealasa, 25 Mei 2021)<br /><br />Dan lebih kecewa lagi, saat terdakwa di Vonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Suarabaya dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan denda sebesar Rp50 juta subsidair 3 bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp4.200.000 subsidair 1 tahun penjara (Sidang pada Selasa, 7 Mei 2021), karena terdakwa dianggap terbukti melakukan Korupsi sebesar Rp4.200.000 dari dana Pembuatan Tiga Sistem Aplikasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Pasuruan yaitu ; 1. Sistem Informasi Perikanan (SIPERI), 2. Aplikasi Sistem Informasi Data Sektoral (E-SISTA), dan 3. Sistem Manajemen Informasi Pertanian (MASTANI) dengan total anggaran yang bersumner dari APBD Pemkot Pasuruan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp375.000.000 untuk 5 Aplikasi, yakni ; 1. Sistem Perhitungan Suara (SITURA), 2. Sistem Informasi Pengawasan Daerah  (SIPANDA), 3. Sistem Informasi Perikanan (SIPERI), 4. Aplikasi Sistem Informasi Data Sektoral (E-SISTA), dan 5. Sistem Manajemen Informasi Pertanian (MASTANI)<br /><br />Rasa kecewa dan tidak adil yang dianggap oleh terdakwa, Penasehat Hukum terdakwa maupun keluarga terdakwa bukan tidak beralasan, bila dibandingkan dengan hukuman penjara terhadap Kepala Daerah (Bupati/Wali Kota) yang terbukti Korupsi miliaran bahkan puluhan miliaran namun di hukum ringan, diantaranya terpidana  Saiful Ilah selaku Bupati Sidoarjo yang Tertangkap Tangan KPK pada tanggal 7 Januari 2020 (dituntut 4 dan di Vonis 3 tahun penjara)<br /><br />Atau masih ingat kasus  amburuknya atap SDN Gentong Kota Pasuruan tahun 2012 yang menelan korban jiwa sebanyak 13 arang siswa (ada yang meninggal) pada 5 November 2019 lalu? Dan kemudian menjadi kasus perkara Korupsi dengan kerugian negara sebesar Rp85 juta?</div><div style="text-align: justify;"> </div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjnwuXZoHRiBsS0p_g4G4Ss9jyLvSsUQcIBEoHVcQroatejofHfrLZR9iIyOwk_2TPkK0Jd8qWtTyQFD3NQe6b_qtIb3VROZysgp86ykJfbdJKfCsgR6BlVz2zdyoI6uzsZV_KqnT_4bqs/s632/1.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="632" data-original-width="468" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjnwuXZoHRiBsS0p_g4G4Ss9jyLvSsUQcIBEoHVcQroatejofHfrLZR9iIyOwk_2TPkK0Jd8qWtTyQFD3NQe6b_qtIb3VROZysgp86ykJfbdJKfCsgR6BlVz2zdyoI6uzsZV_KqnT_4bqs/w474-h640/1.jpg" width="474" /></a></div>Terdakwa dalam kasus ini adalah Muhammad Rizal,ST., M.T Bin Abdul Majid selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PKK). Tuntutan JPU Kejari Kota Pasuruan terhadap terdakwa, yaitu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 3 bulan denda sebesar 50 juta rupiah subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dan membayar uang pengganti sejumlah Rp85.000.000 subsidair pidana penjara selama 8 (delapan) bulan<br /><div style="text-align: justify;"><br />Dan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor, terdakwa di Vonis pidana penjara selama 1 tahun denda sebesar Rp50.000.000 subsidair Satu (1) bulan kurungan tanpa di hukum untuk membayar uang pengganti karena sudah dikembalikan.<br /><br />Ketidak adilan yang dirasakan oleh terdakwa, Penasehat Hukum terdakwa maupun kelarga terdakwa bukan tidak beralasan. Karena jauh sebelum “ada laporan” atau sebelum Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Nomor : 1389/M.5.15/Fd.1/11/2020 tanggal 20 November 2020, kerugian negara sebesar Rp289.539.742,73 dari Hasil audit BKP RI (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia) Perwakilan Jawa Timur Nomor : 76.C/LHP/XVIII.SBY/06/2020 tanggal 29 Juni 2020 sudah dikembalikan pada tanggal 26 Juni 2020 atas rekomondasi BKP<br /><br />Anehnya. Setelah hampir setengah tahun dari pengembalian kerugian negara sebesar Rp289.539.742,73  ke Kas Daerah atas rekomondasi BPK, tepatnya pada tanggal 26 Juni 2020, Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan melakukan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Nomor : 1389/M.5.15/Fd.1/11/2020 tanggal 20 November 2020 dengan menggandeng Inspektorat Kota Pasuruan untuk melakukan penghitungan Kerugian negara atas pembuatan 5 Aplikasi di OPD Kota Pasuruan sebanyak 2 kali di hari, bulan dan tahun yang sama<br /><br />Anehnya lagi adalah. Selain menggandeng Inspektorat untuk penghitungan kerugian negara, Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan juga melakukan penghitungan sendiri dengan nilai yang berbeda dengan Inspektorat maupun BPK<br /><br />Yang Pertama. Laporan Inspektorat Kota Pasuruan Nomor : R.700/423.300/LHP.INV/2021 tanggal 08 Januari 2021 menyebutkan, yang belum disetorkan ke Kas Daerah atas pembuatan 2 Aplikasi yang masing-masing anggaran sebesaar Rp75 juta yaitu Situra (Sistem Perhitungan Suara) dan Sipanda (Sistem Informasi Pengawasan Daerah) dikurangi pengembalian ke Kas Daerah sesuai rekomondasi pada Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Daerah Kota Pasuruan Tahun Anggaran  2019 sebesar Rp92.836.366 (Rp25.159.366 + Rp67.677.000). Sehingga nilai yang belum disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp15.300.000<br /><br />Sementara hasil penghitungan Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan yang termuat dalam dakwaan, bahwa kerugian negara adalah sebesar Rp108.136.366 dengan terdakwa Fendy Krisdiyono, S.P., MM selaku Plt. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Pasuruan dan juga sebagai PA (pengguna anggaran) bersama Terdakwa Meindahlia Pratiwi, S.T Binti Wahyudi Prasetyo sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhYw9Bx05-ibbu8lvW0t_dQp0quDOSF9dmNtHRfiFNKFMRmjoXiqugbXP60L5YxhqyCwRT3zJawG2mqDjStdqogA8278fBVVqOabYWsbxxTQxBZYoTk3dJ-82rt85VIWiGUVd93-gNQ8Wc/s640/IMG20210510125402.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="399" data-original-width="640" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhYw9Bx05-ibbu8lvW0t_dQp0quDOSF9dmNtHRfiFNKFMRmjoXiqugbXP60L5YxhqyCwRT3zJawG2mqDjStdqogA8278fBVVqOabYWsbxxTQxBZYoTk3dJ-82rt85VIWiGUVd93-gNQ8Wc/w640-h400/IMG20210510125402.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Yang Kedua. Hasil penghitungan Kerugian negara yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Pasuruan Nomor : R.700/4/423.300/LHP.INV/2021 tanggal 08 Januari 2021 menyebutkan, yang belum disetorkan ke Kas Daerah atas pembuatan 3 Aplikasi yang masing-masing anggaran sebesar Rp75 juta, yaitu E-Sista (Sistem Informasi Data Sektoral), Mastani (Manajemen Informasi Pertanian) dan Siperi (Sistem Informasi Manajemen Perikanan) dikurangi pengembalian ke kas daerah sesuai rekomondasi pada Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Daerah Kota Pasuruan Tahun Anggaran  2019 sebesar Rp196.703.377 (Rp16.793.377 + Rp179.910.000). Sehingga nilai yang belum disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp4.200.000<br /><br />Sementara hasil penghitungan Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan yang termuat dalam dakwaan, bahwa kerugian negara adalah sebesar Rp200.903.377 dengan terdakwa Drs. Sugeng Winarto, M.M selaku Plt. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Pasuruan yang menggantikan jabatan Fendy Krisdiyono, S.P., MM selaku Plt. Kepala Dinas.<br /><br />Dari hasil penghitungan atas kerugian negara yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan dalam pembuatan 5 Aplikasi adalah sebesar Rp309.039.743 (Rp108.136.366 untuk 2 Aplikasi + Rp200.903.377 untuk 3 Aplikasi). Sementara hasil penghitungan Inspektorat adalah sebesar Rp19.500.000 (Rp15.300.000 untuk 2 Aplikasi + Rp4.200.000 untuk 3 Aplikasi)<br /><br />Andai saja hasil audit BKP menyebutkan ada kerugian negara sebesar Rp375 juta juta dari total anggaran sebesar Rp375 juta atas pembuatan 5 Aplikasi di OPD Kota Pasuruan, bisa jadi nilai itulah yang akan dikembalikan ke Kas Daerah atas rekomondasi BPK. Buktinya, BKP merekondasikan agar mengembalikan ke Kas Daerah Pemerintah Kota Pasuruan sebesar Rp289.539.742,73. Nilai ini pula yang dikembalikan tanpa ada yang tersisa. <br /><br />Pertanyaannya. Mengapa hasil penghitungan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan lebih besar (Rp108.136.366 + Rp200.903.377 = Rp309.039.743) dari hasil penghitungan BPK (Rp289.539.742,73) dan jauh lebih kecil dari penghitungan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Pasuruan (Rp15.300.000 + Rp4.200.000 = Rp19.500.000)? Lalu penghitungan siapa yang lebih teliti dan benar, apakah BPK, Kejaksaan atau Inspektorat? <br /><br />Sementara dalam  persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur, Senin, 10 Mei 2021, Majelis Hakim menghukum terdakwa Drs. Sugeng Winarto, M.M selaku Plt. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Pasuruan dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dan 6 (Enam) bulan denda sebesar Rp50 juta subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, dan pidana tambahan berupa pengembalian Kerugian Negara sejumlah Rp4.200.000 subsidair pidana penjara selama 1 (Satu) tahun karena dianggap terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi (TPK) dana Pembuatan Tiga Sistem Aplikasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan anggaran APBD Pemkot Pasuruan TA (tahun anggaran) 2019 sebesar Rp375.000.000 (tiga rarus tujuh puluh lima juta rupiah) dan merugikan keuangan negara sebesar Rp4.200.000 berdasarkan Hasil Penghitungan Inspektorat Kota Pasuruan Nomor : R.700/423.300/LHP.INV/2021 tanggal 08 Januari 2021</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEggZpV_CDLEge36KfnDHwweCFV1Pgm0E3SA_cA2kGQlYeerSc4nHn793QyKM2YTO340ZodnreLxqHAItGlYcvPfL9gBMsxucLrtckcPcRM2Rg2KETU7oHpTEPOETD4C1i-XJIrGxzvEAko/s638/IMG20210510125103.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="256" data-original-width="638" height="256" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEggZpV_CDLEge36KfnDHwweCFV1Pgm0E3SA_cA2kGQlYeerSc4nHn793QyKM2YTO340ZodnreLxqHAItGlYcvPfL9gBMsxucLrtckcPcRM2Rg2KETU7oHpTEPOETD4C1i-XJIrGxzvEAko/w640-h256/IMG20210510125103.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Hukuman pidana penjara terhadap Terdakwa Drs. Sugeng Winarto, M.M, dibacakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya secara Virtual (Vidio Conference), Kamis, 25 Maret 2021 dengan agenda pembacaan surat Putusan  yang diketuai Hakim Cokorda Gedearthana,, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim anggota yaitu I Ketut Suarta, SH., MH dan Hakim Ad Hock Dr. Emma Ellyani, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Lukman Hakim, SH., MH yang dihadiri Tim JPU (Jaksa Penuntut Umum) Djonni Samsuri, SH., MH dkk dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Pasuruan maupun Tim Penasehat Hukum Terdakwa, Samuel dkk. Sementara Terdakwa mengikuti persidangan melalui Vidio Conference (Vidcon) dari Rutan (rumah tahanan negera) Kota Pasuruan karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /><br />Dalam putusannya Majelis Hakim mengatakan, bahwa terdakwa Drs. Sugeng Winarto, M.M Bin Mahfud  terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP<br /><br />Putusan Majelis Hakim ini lebih ringan 6 bulan dari tuntutan JPU, yaitu dengan pidana penjara selama 4 tahun denda sebesaar Rp200 juta subsidair 3 bulan kurungan dan membayar uang pengganti sejumlah Rp4.200.00 subsidair 2 tahun penjara<br /><br />Menurut JPU, terdakwa terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP (Sidang, Sealasa, 25 Mei 2021)<br /><br />Atas putusan ini, Penasehat Hukum terdakwa, Samuel mengatakan banding. “Kita banding,” kata Samuel kepada beritakorupsi.co seusai persidangan.<br /> Diberitakan sebelumnya. Dalam surat tuntutan JPU mengatakan, bahwa sekira pertengahan tahun 2019, pada saat terdakwa SUGENG WINARTO, M.M., Bin MAHFUD menjabat sebagai Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Dan Statistik Kota Pasuruan menggantikan Sdr. FENDY KRISDIYONO, S.P., M.M<br /><br />Dari 5 (lima) aplikasi yang telah dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) ternyata belum dilakukan penyerapan seluruhnya dan baru 2 (dua) aplikasi yang selesai yaitu aplikasi Sistem Perhitungan Suara (SITURA) dan Sistem Informasi Pengawasan Daerah (SIPANDA) dan terdapat 3 (tiga) aplikasi yang belum selesai, lalu terdakwa memanggil saksi TATA RINI WULANDARI, S.Kom selaku Kabid Layanan e-government pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Pasuruan dan saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom selaku Kasi Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Pasuruan tahun 2019<br /><br />Kemudian terdakwa mengadakan rapat diruangan terdakwa bersama saksi TATA RINI WULANDARI, S.Kom dan saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom untuk membahas penyerapan anggaran dibidang E-Government dan terdakwa meminta dibuatkan 1 (satu) aplikasi untuk bidang Statistik dan 2 (dua) aplikasi lainnya untuk mencari/menawarkan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membutuhkan aplikasi supaya penyerapan anggaran bisa maksimal dan terdakwa menanyakan “Untuk aplikasi yang sudah diserap bagaimana pelaksanaannya”</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhk7vFQ5qN495h7zoiov9PpmCrxig-vAkqieYEBs9Vyn-TlVe7I16MgiTWtLN968alGSPEu7pUjfMsut-NFyzFnPY7UJDN2JRFWYbTFJdUQb7xeQeTuLZ0KnZuOFXUHJjwKxxii9l59pDo/s640/IMG20210218123247.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhk7vFQ5qN495h7zoiov9PpmCrxig-vAkqieYEBs9Vyn-TlVe7I16MgiTWtLN968alGSPEu7pUjfMsut-NFyzFnPY7UJDN2JRFWYbTFJdUQb7xeQeTuLZ0KnZuOFXUHJjwKxxii9l59pDo/w640-h288/IMG20210218123247.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Lalu saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom menjawab "Pekerjaan dilaksanakan oleh Tenaga Harian Lepas (THL) dengan pinjam bendera rekanan, rekanan diberikan fee dan selebihnya uang diminta Kembali ke Dinas Kominfo Kota Pasuruan untuk kesejahteraan THL".<br /><br />Setelah mendengar penjelasan dari saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom, Terdakwa SUGENG WINARTO memerintahkan kepada saksi TATA RINI WULANDARI, S.Kom dan Saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom, "Yo wes garapen seperti dulu, dokumen-dokumen siapno “ (ya sudah kerjakan seperti dulu dan dokumen-dokumen disiapkan) dan terdakwa menyetujui untuk pembuatan 3 (tiga) aplikasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selanjutnya tetap melibatkan para THL sebagaimana dalam pembuatan 2 (dua) aplikasi OPD sebelumnya.<br /><br />Untuk melaksanakan pengadaan/pembuatan 3 (tiga) Sistem Aplikasi, yaitu Sistem Informasi Data Sektoral (E-SISTA), Sistem Informasi Manajemen Perikanan (SIPERI) dan Sistem Manajemen Informasi Pertanian (MASTANI) pada Diskominfotik Kota Pasuruan TA 2019,  telah dibuatkan kontrak kerja dalam bentuk Surat Perintah Kerja (SPK), sebagai berikut :<br /><br />1. Sistem Informasi Data Sektoral (E-SISTA), penyedia CV Ruas Bambu dengan Nomor SPK 027/2325/423.118/PPKM/20 Tanggal 10 Oktober 2019, jangka waktu pelaksanaan 35 hari kalender (11 Oktober - 14 Nopember 2019) dengan nilai anggaran Rp75.000.000<br /><br />2. Sistem Informasi Manajemen Perikanan (SIPERI), penyedia CV. ABDI LUHUR dengan Nomor SPK 027/2794/423.118/PPKM/2019 tanggal 12 Nopember 2019, jangka waktu pelaksanaan 35 hari kalender (12 Nopember - 16 Desember 2019), dengan nilai anggaran Rp74.692.200<br /><br />3. Sistem Informasi Manajemen Perikanan (SIPERI), penyedia CV ANUGERAH CITRA KELUARGA dengan Nomor SPK 027/2755/423.118/PPKM/2019 tanggal 08 Nopember 2019, jangka waktu pelaksanaan 35 hari kalender (12 Nopember s/d 16 Desember 2019) dengan nilai anggaran Rp74.666.900<br /><br />Bahwa masing-masing Penyedia yang telah ditetapkan sebagai pelaksana pekerjaan dalam pengadaan/pembuatan 3 (tiga) Sistem Aplikasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yaitu Sistem Informasi Data Sektoral (E-Sista), Sistem Informasi Pertanian (Mastani) dan Sistem Informasi Perikanan (Siperi) pada Diskominfotik Kota Pasuruan TA. 2019 tidak pernah melaksanakan pekerjaan sebagaimana ditentukan dalam Surat Perintah Kerja (SPK).<br /><br />Aplikasi Sistem Informasi Data Sektoral (E-Sista), Sistem Informasi Pertanian (Mastani) dan Sistem Informasi Perikanan (Siperi) dibuat oleh 7 (tujuh) orang Tenaga Harian Lepas (THL) pada Diskominfotik Kota Pasuruan yaitu saksi SOFYAN SAHRUL, saksi HAMMER ZOELFAGAR MAHDIAS, S.Kom, saksi MUHAMMAD ALIFFIO I.W.R., sdri. ANISAH EVI NUR ROHMAH, S.Kom, sdri. CANDRA EMELIA FRANSISCA, S.Kom, sdr. MUZAKKI dan saksi HENDRIK ISTIAWAN, S.Kom dan mendapatkan Honorarium masing-masing sebesar Rp3.000.000 tiap bulannya selama tenggang waktu 12 (dua belas) bulan dalam Tahun Anggaran 2019.<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjdkTXWSKW74tLqfljwmGdZ7D0-BdLOZcUof-q_dvp9_eC0xJme7ZNEdA6G0F2pgMv1U7E928tuJjedZAIt9XOGzOJVfjrHlA2jWBt91IjtWinK1AB37XavilebvlXOUS8MnLkP8rfIExQ/s640/IMG20210510125419.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="306" data-original-width="640" height="306" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjdkTXWSKW74tLqfljwmGdZ7D0-BdLOZcUof-q_dvp9_eC0xJme7ZNEdA6G0F2pgMv1U7E928tuJjedZAIt9XOGzOJVfjrHlA2jWBt91IjtWinK1AB37XavilebvlXOUS8MnLkP8rfIExQ/w640-h306/IMG20210510125419.jpg" width="640" /></a></div>Terdakwa telah mengetahui proses pengadaan pembuatan aplikasi Sistem Informasi Data Sektoral (E-Sista), Sistem Informasi Pertanian (Mastani) dan Sistem Informasi Perikanan (Siperi) dilakukan dengan cara pinjam/sewa bendera perusahaan para penyedia dan dikerjakan oleh para THL dalam pembuatannya, dan PA tetap menindaklanjuti dengan menerima penyerahan hasil pengadaan/pekerjaan dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan telah dilakukan pembayaran berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)<br /><br />Bahwa uang pembayaran atas pekerjaan pengadaan/pembuatan aplikasi Sistem Informasi Data Sektoral (E-Sista), Sistem Informasi Pertanian (Mastani) dan Sistem Informasi Perikanan (Siperi) pada Diskominfotik Kota Pasuruan setelah dipotong pajak telah masuk ke rekening masing-masing perusahaan yang ditunjuk sebagai Penyedia yaitu CV. Ruas Bambu, CV. Abdi Luhur dan CV. Anugrah Citra Keluarga, lalu pihak penyedia telah memotong fee untuk peminjaman bendera sebesar 4 5Y4 (lima persen) sampai dengan 10 Y6 (sepuluh persen) dari nilai SPK setelah dipotong pajak dan uang pembuatan aplikasi tersebut lalu dikembalikan oleh para penyedia kepada saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom di Dinas Kominfotik Kota Pasuruan:<br /><br />Setelah saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom menerima uang pengembalian pembuatan aplikasi E-SISTA, MASTANI dan SIPERI dengan total keseluruhan sebesar Rp184.110.000, kemudian saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom melapor kepada saksi saksi TATA RINI WULANDARI. Selanjutnya saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom dan saksi TATA RINI melapor kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan "Wes Simpan dulu jangan diapa-apakan". Selanjutnya saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom menyimpan uang tersebut dilaci meja kerjanya<br /><br />Dari fakta hukum yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa telah memerintahkan atau menyuruh saksi TATA RINI WULANDARI, S.Kom dan saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom untuk melakukan tindak pidana korupsi, maka unsur dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.<br /><br />Unsur " Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri',<br /><br />Berdasarkan uraian fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, lanjut JPU, yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, alat bukti Surat dan Petunjuk serta didukung dengan adanya barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :<br /><br />Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Pasuruan pada Tahun Anggaran (TA) 2019 telah mengalokasikan anggaran Belanja Modal untuk pembuatan sistem aplikasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan nilai total sebesar Rp. 375.000.000  sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Nomor : 2.10 01 24 17 5 2 tanggal 31 Desember 2018 yang pembiayaannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pasuruan Tahun Anggaran (TA) 2019, dengan uraian sebagai berikut : Pembuatan Sistim Aplikasi OPD dengan Volume 5.00, harga satuan Aplikasi sebesar Rp75.000.000<br /><br />Bahwa terdakwa Drs. SUGENG WINARTO, MM Bin MAHFUD diangkat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Pasuruan terhitung mulai tanggal 17 Mei 2019, berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas dari Wakil Walikota Pasuruan Nomor : 821.4/1137/423.202/PLT/2019 tanggal 17 Mei 2019 dan terdakwa Drs. SUGENG WINARTO, MM. selaku Plt. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Pasuruan juga diangkat sebagai Pengguna Anggaran berdasarkan SK. Walikota Pasuruan Nomor : 188/179/423.011/2019 Tanggal 17 Mei 2019,<br /><br />Bahwa terdakwa Drs. SUGENG WINARTO, MM selaku Pit. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Pasuruan juga diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen  (PPK) berdasarkan SK. Walikota Pasuruan Nomor : 188/203/423.011/2019 Tanggal 17 Mei 2019 Tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas Komunikasi, Informatika, Dan Statistik Kota Pasuruan.<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg0W2W_8ytr6sTVsVjrf2NM1tpsku178aYmFYmkB5nBJnGKoawrdVzFqV6WzWOVH9Czl0uu04SuwJD8bfGAtJwxcoHsSF98tcgMtEcXH4y0Mgg5LyQNh6QlzNKek7E71Q7B10EodPYzQoo/s640/IMG20210304110804+%25281%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg0W2W_8ytr6sTVsVjrf2NM1tpsku178aYmFYmkB5nBJnGKoawrdVzFqV6WzWOVH9Czl0uu04SuwJD8bfGAtJwxcoHsSF98tcgMtEcXH4y0Mgg5LyQNh6QlzNKek7E71Q7B10EodPYzQoo/w640-h288/IMG20210304110804+%25281%2529.jpg" width="640" /></a></div>Sekira pertengahan tahun 2019, pada saat terdakwa SUGENG WINARTO, M.M menjabat sebagai Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Dan Statistik Kota Pasuruan menggantikan Sdr. FENDY KRISDIYONO, S.P., M.M. dari 5 (lima) aplikasi yang telah  dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA  SKPD) ternyata belum dilakukan penyerapan seluruhnya dan baru 2 (dua) aplikasi yang selesai  yaitu aplikasi Sistem Perhitungan Suara (SITURA) dan Sistem Informasi Pengawasan Daerah  (SIPANDA) dan terdapat 3 (tiga) aplikasi yang belum selesai<br /><br />Lalu terdakwa memanggil saksi TATA RINI WULANDARI, S.Kom selaku Kabid Layanan e-government pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Pasuruan dan saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom selaku Kasi Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Pasuruan tahun 2019,<br /><br />Kemudian terdakwa mengadakan rapat diruangan terdakwa bersama saksi TATA RINI WULANDARI, S.Kom dan saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom untuk membahas penyerapan anggaran dibidang E-Government dan terdakwa meminta dibuatkan 1 (satu) aplikasi untuk bidang Statistik dan 2 (dua) aplikasi lainnya untuk mencari/menawarkan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membutuhkan aplikasi supaya penyerapan anggaran bisa maksimal dan terdakwa menanyakan “Untuk aplikasi yang sudah diserap bagaimana pelaksanaannya",<br /><br />Lalu Saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom menjawab "Pekerjaan dilaksanakan oleh Tenaga Harian Lepas (THL) dengan pinjam bendera rekanan, rekanan diberikan fee dan selebihnya uang diminta Kembali ke Dinas Kominfo Kota Pasuruan untuk kesejahteraan THL”,<br /><br />Setelah mendengar penjelasan dari saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom,  Terdakwa SUGENG WINARTO memerintahkan kepada saksi TATA RINI WULANDARI, S.Kom dan Saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom, "Yo wes garapen seperti dulu, dokumen-dokumen siapno“ (ya sudah kerjakan seperti dulu dan dokumen dokumen disiapkan) dan terdakwa menyetujui untuk pembuatan 3 (tiga) aplikasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selanjutnya tetap melibatkan para THL sebagaimana dalam pembuatan 2 (dua) aplikasi OPD sebelumnya.<br /><br />Untuk melaksanakan pengadaan/pembuatan 3 (tiga) Sistem Aplikasi yaitu Sistem Informasi Data Sektoral (E-SISTA), Sistem Informasi Manajemen Perikanan (SIPERI) dan Sistem Manajemen Informasi Pertanian (MASTANI) pada Diskominfotik Kota Pasuruan TA. 2019 telah dibuatkan kontrak kerja dalam bentuk Surat Perintah Kerja (SPK)<br /><br />Bahwa masing-masing Penyedia yang telah ditetapkan sebagai pelaksana pekerjaan dalam pengadaan/pembuatan 3 (tiga) Sistem Aplikasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yaitu Sistem Informasi Data Sektoral (E-Sista), Sistem Informasi Pertanian (Mastani) dan Sistem Informasi Perikanan (Siperi) pada Diskominfotik Kota Pasuruan TA. 2019 tidak pernah melaksanakan pekerjaan sebagaimana ditentukan dalam Surat Perintah Kerja (SPK).<br /><br />Aplikasi Sistem Informasi Data Sektoral (E-Sista), Sistem Informasi Pertanian (Mastani) dan Sistem Informasi Perikanan (Siperi) dibuat oleh 7 (tujuh) orang Tenaga Harian Lepas (THL) pada Diskominfotik Kota Pasuruan yaitu saksi SOFYAN SAHRUL, saksi HAMMER ZOELFAGAR MAHDIAS, S.Kom, saksi MUHAMMAD ALIFFIO I.W.R., sdri. ANISAH EVI NUR ROHMAH, S.Kom, sdri. CANDRA EMELIA FRANSISCA, S.Kom, sdr. MUZAKKI dan saksi HENDRIK ISTIAWAN, S.Kom dan mendapatkan Honorarium masing-masing sebesar Rp. 3.000.000,(tiga juta rupiah) tiap bulannya selama tenggang waktu 12 (dua belas) bulan dalam Tahun Anggaran 2019.<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh0XLfpZf9dYAipXPQpe9yKxzTF2TlaRBzp73z-XpPQVQCE9meXA-5Pu1RGUzPNm2GVvdTYPShiIPmquOCyWtkrEKR46p6davlHhbFuqXe5apXjwduZ36Sxszw7FR2SR5DRv9LH_DhZ-dM/s640/1...jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="282" data-original-width="640" height="282" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh0XLfpZf9dYAipXPQpe9yKxzTF2TlaRBzp73z-XpPQVQCE9meXA-5Pu1RGUzPNm2GVvdTYPShiIPmquOCyWtkrEKR46p6davlHhbFuqXe5apXjwduZ36Sxszw7FR2SR5DRv9LH_DhZ-dM/w640-h282/1...jpg" width="640" /></a></div>Bahwa terdakwa telah mengetahui proses pengadaan pembuatan aplikasi Sistem Informasi Data Sektoral (E-Sista), Sistem Informasi Pertanian (Mastani) dan Sistem Informasi Perikanan (Siperi) dilakukan dengan cara pinjam/sewa bendera perusahaan para penyedia dan dikerjakan oleh para THL dalam pembuatannya, dan Terdakwa selaku PA tetap menindaklanjuti dengan menerima penyerahan hasil pengadaan/pekerjaan dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan telah dilakukan pembayaran berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)<br /><br />Bahwa uang pembayaran atas pekerjaan pengadaan/pembuatan aplikasi Sistem Informasi Data Sektoral (E-Sista), Sistem Informasi Pertanian (Mastani) dan Sistem Informasi Perikanan  (Siperi) pada Diskominfotik Kota Pasuruan setelah dipotong pajak telah masuk ke rekening masing-masing perusahaan yang ditunjuk sebagai Penyedia yaitu CV. Ruas Bambu, CV. Abdi Luhur dan CV. Anugrah Citra Keluarga, lalu pihak penyedia telah memotong fee untuk peminjaman bendera sebesar 5% (lima persen) sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari nilai SPK setelah dipotong pajak dan uang pembuatan aplikasi tersebut lalu dikembalikan oleh para penyedia kepada saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom di Dinas Kominfotik Kota Pasuruan:<br /><br />Setelah saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom menerima uang pengembalian pembuatan aplikasi E-SISTA, MASTANI dan SIPERI dengan total keseluruhan sebesar Rp184.110.000 (seratus delapan puluh empat juta seratus sepuluh ribu rupiah), kemudian saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom melapor kepada atasan saksi yaitu saksi TATA RINI WULANDARI, selanjutnya saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom dan saksi TATA RINI melapor kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan "Wes simpan dulu jangan diapa-apakar!'. Selanjutnya saksi MUHAMMAD CHUNAIVI SOEGONDO, S.Kom menyimpan uang tersebut dilaci meja kerjanya.<br /><br />Berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas, lanjut JPU kemudian, maka kami berpendapat bahwa unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.<br /><br />Berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur-unsur dalam dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasai 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum,<br /><br />JPU mengatakan, dengan terbuktinya dakwaan Primair maka Dakwaan Kesatu Subsidair dan Dakwaan alternatif Kedua tidak perlu kami buktikan lagi.<br /><br />Berdasarkan uraian pasal dakwaan diatas, dengan mengacu kepada ketentuan pasai 183 KUHAP yang di dalamnya mengandung asas batas minimal pembuktian (Legal Limit Of Evidence) dengan rumusan 2 (dua) alat bukti dan Keyakinan Hakim artinya dengan 2 (dua) alat bukti ditambah keyakinan hakim terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat kami telah dapat atau cukup membuktikan kesalahan terdakwa berdasarkan Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Keterangan Terdakwa dan alat bukti Petunjuk.<br /><br />Bahwa terhadap asas batas minimal pembuktian tersebut telah kami penuhi dengan demikian terdakwa Drs. SUGENG WINARTO, MM Bin MAHFUD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair Jaksa Penuntut Umum.<br /><br />Oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau bembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan terdakwa Drs. SUGENG WINARTO, MM Bin MAHFUD dari tuntutan hukum, maka kepada terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kami dan terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya serta harus pula dijatuhi pidana.<br /><br />JPU mengatakan, sebelum kami sampai kepada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankaniah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan mengajukan tuntuan pidana yaitu : hal-hal yang memberatkan : Perbuatan terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah untuk pemberantasan Tindak Pidana Korupsi : Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian Negara. Hal-hal yang meringankan : Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya.<br /><br />Berdasarkan uraian tersebut diatas kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, dengan memperhatikan ketentuan Undang-undang yang bersangkutan MENUNTUT : Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :<br /><br />1. Menyatakan terdakwa Drs. SUGENG WINARTO, MM Bin MAHFUD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah ”Melakukan tindak pidana korupsi” Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair Jaksa Penuntut Umum :<br /><br />2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. SUGENG WINARTO, MM Bin MAHFUD dengan Pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan,<br /><br />3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Korupsi Rp4.2 Juta, Terdakwa di Vonis 3.6 Thn Penjara

#Kerugian negera sebesar Rp298 sudah dikembalikan pada tanggal 26 Juni 2020 atas Rekomondasi BPK RI. Dan pada tanggal 20 November 2020, terb...

»