Dua Terdakwa Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Pacitan Di Adili Karena Dugaan Korupsi Rp2.6 M

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><i>#Mengapa JPU Kejari Pacitan hanya menyeret Direktur CV Liga Utama (M. Jasuli) dan Direktur CV Dinamika Raya (Wariji) Sebagai Terdakwa kasus Korupsi pembangunan pelabuhan perikanan Tamperan Pacitan tahun 2021? Adakah yang “terselamatkan?”. Lalu Bagaimana dengan Ir. Miftahol Arifin selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Very Purwo Nugroho selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)? Apakah Akan Terseret sebagai Tersangka?#</i></span></span>  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgp55PsFOTG5vVJ4Yxq8bvrpdlT9kY3BYjoZO1kxL7bYqw-OWailuS1pvHz_MWiPG50ZhXic4hTgbUU4WK1fP20IiEzjVBrUxczZn09jEiGnP1GSIPyNfYH7IdHrQQ-vjkqMAX5BRf2j2oI_pzohBUnt55-O_r0SM6EPBzukGbyLo9BzFD2VkvMIyPw/s1600/11.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgp55PsFOTG5vVJ4Yxq8bvrpdlT9kY3BYjoZO1kxL7bYqw-OWailuS1pvHz_MWiPG50ZhXic4hTgbUU4WK1fP20IiEzjVBrUxczZn09jEiGnP1GSIPyNfYH7IdHrQQ-vjkqMAX5BRf2j2oI_pzohBUnt55-O_r0SM6EPBzukGbyLo9BzFD2VkvMIyPw/w640-h288/11.jpg" width="640" /></a></div><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </span></b><br />Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang juga Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kasi Pidsus Kejari) Pacitan Didit Agung Nugroho, SH dkk, Selasa, 22 November 2022, menyeret M. Jasuli selaku Direktur CV Liga Utama dan Wariji selaku Direktur CV Dinamika Raya ke hadapan Majelis Hakim di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur untuk di adili sebagai Terdakwa kasus dugaan Korupsi pembangunan pelabuhan perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan pada tahun 2021 dengan pagus anggaran dari ABPD Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp8.544.367.000 dan pagu anggaran untuk pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan sebesar Rp760.000.000 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp2.647.750.393,50 sesuai hasil audit Inspektorat Kabupaten Pacitan Nomor : X.760/80/408.49/2022 tanggal 10 Oktober 2022<br /><br />Anehnya, JPU Kejari Pacitan hanya menyeret dua Terdakwa (M. Jasuli dan Wariji) kasus pembangunan pelabuhan perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan untuk diadili. Sementara dalam dakwaan dijelaskan, bahwa pembangunan pelabuhan perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan tahun 2021 tidak sesuai dengan spesifikasi<br /><br />Selain itu, JPU juga menyebutkan dalam dakwaannya bahwa perjanjian sewa peralatan utama dalam dokumen penawaran yang menjadi satu kesatuan dengan surat perjanjian kerja (SPK) Nomor: 16602/SPK-TGKP/120.3/2021 tanggal 16 September 2021, Peralatan Utama berupa Excavator dan Dumptruck disewa dari PT. Haka Utama Sejahtera yang berada di Kabupaten Sampang dan Kapal Cutter Suction Dredger disewa dari PT. Mari Bangun Nusantara yang berada di Kabupaten Sidoarjo,<br /><br />Namun faktanya pada saat pelaksanaan pembangunan pelabuhan perikanan Tamperan, CV. Liga Utama selaku Penyedia Barang/Jasa justru menyewa Excavator dan Dumptruck dari Eko Khusyairi Nur Wahyudi yang berada di Kabupaten Pacitan, dan Peralatan Utama berupa Kapal Cutter Suction Dredger disewa dari PT. Bangun Makmur Utama yang berada di Kota Semarang, walaupun Perubahan Peralatan Utama tersebut tidak tertuang dalam Perjanjian Addendum. Hal ini bertentangan dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak Surat Perjanjian Kerja Nomor: 16602/SPK-TGKP/120.3/2021 tanggal 16 September 2021 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Addendum Surat Perjanjian Kerja Nomor: 17814/SPK-TGKP ADD-01/120.3/2021 tanggal 27 September 2021 Bagian B.4 Addendum Poin 40. Perubahan Personel  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiPDfPlvXLQ5h7VMUB7ysr-gh9L84kMBoNMz9ifVhyyZL7LiV7KIjFgV0mDWDjv--RZb92jsGUBZO8HJcapk1CZlJq_cOrgotdmHEQ7zhjA7zW-QBpHE2AVGFiFfmT7os-AWwS3x8-0wcHsT3vU5FWkdT4SLuVE3ve5r_0_O3nSgT_WGghyCqOUrKpX/s1600/10.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiPDfPlvXLQ5h7VMUB7ysr-gh9L84kMBoNMz9ifVhyyZL7LiV7KIjFgV0mDWDjv--RZb92jsGUBZO8HJcapk1CZlJq_cOrgotdmHEQ7zhjA7zW-QBpHE2AVGFiFfmT7os-AWwS3x8-0wcHsT3vU5FWkdT4SLuVE3ve5r_0_O3nSgT_WGghyCqOUrKpX/w640-h288/10.jpg" width="640" /></a></div>JPU juga menyebutkan, berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor: 16602/SPK-TGKP/120.3/2021 tanggal 16 September 2021 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Addendum Surat Perjanjian Kerja Nomor: 17814/SPK-TGKP ADD-01/120.3/2021 tanggal 27 September 2021 menentukan nilai hasil pengujian abrasi Los Angeles terhadap batu isian bronjong harus kurang dari 20% <br /><br />Namun pada kenyataannya spesifikasi batu isian bronjong yang terpasang tidak sesuai dengan kontrak, karena berdasarkan Pemeriksaan Abrasi dengan Mesin Los Angeles sebagaimana Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pacitan Nomor 621.28/664/408.34/2022 tanggal 22 April 2022 didapatkan hasil pemeriksaan terhadap sampel batu warna hitam mempunyai nilai abrasi sebesar 26,38% dan terhadap sampel batu warna putih mempunyai nilai abrasi sebesar 26,14%. <br /><br />Pertanyaannya adalah, kalau hasil pekerjaan pembangunan pelabuhan perikanan Tamperan  Kabupaten Pacitan pada tahun 2021 tidak sesuai dengan spseifikasi hingga merugikan keuangan negara sebesar Rp2.6 miliar lebih, apakah hanya Terdakwa M. Jasuli selaku Direktur CV Liga Utama dan Terdakwa Wariji selaku Direktur CV Dinamika Raya yang wajiba diminta pertangung jawaban hukum?<br /><br />Apakah Ir. Miftahol Arifin selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Very Purwo Nugroho selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Arif Widodo selaku Team Leader Konsultan Pengawas, A. Sihabul Millah selaku Ketua Tim Teknis dan Praptono, M. Kurnia Akbar serta Nurul Apriliyanti selaku Anggota Tim Teknis tidak turut bertanggung jawab dan diseret sebagai Tersangka? Lalu bagaimana dengan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur?<br /><br />Menanggapi hal itu, Kasi Pidsus Kejari Pacitan Didit Agung Nugroho, SH saat dihubungi melalui telepon selulernya (Selasa, 22 November 2022) mengatakan, masih fokus untuk dua Terdakwa dan mempersilahkan untuk mengikuti persidangan selanjutnya<br /><br />“Masih dua Terdakwa, silahkan aja mengikuti persidangan selanjutnya,” ucapnya singkat  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj06KIWMkbPiXvrKCa2coGnoAeXbIaQ4h_kQkwzlBdnaAogIAtDRQBWXKFeWll_QWBaiOYpbop0ev3hsGSLHDRFqCgJH4ufzFoVWZ8fVKOf-TKtsXM2l1ptsMSzHDn22_rTH8MMoWP_7leJYHPP30lI7WxkIoiyxR9h58KlIrxFpjFcC0_oLhZAcZBj/s1600/8.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj06KIWMkbPiXvrKCa2coGnoAeXbIaQ4h_kQkwzlBdnaAogIAtDRQBWXKFeWll_QWBaiOYpbop0ev3hsGSLHDRFqCgJH4ufzFoVWZ8fVKOf-TKtsXM2l1ptsMSzHDn22_rTH8MMoWP_7leJYHPP30lI7WxkIoiyxR9h58KlIrxFpjFcC0_oLhZAcZBj/w640-h288/8.jpg" width="640" /></a></div>Sementara dalam persidangan yang berlangsung secara virtual (Zoom) di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur (Selasa, 22 Nopember 2022) adalah agenda pembacaan surat dakwaan oleh JPU Kejari Pacitan Terhadap Terdakwa M. Jasuli selaku Direktur CV Liga Utama dan Terdakwa Wariji selaku Direktur CV Dinamika Raya (berkas perkara penuntutan masing-masing terpisah) dihadpan Majelis Hakim yang di ketuai Hakim Tongani, SH., MH dengan di bantu 2 Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai anggota yaitu Dr. Emma Ellyani, SH., MH dan Manambus Pasaribu, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) IrawanDjatmiko, SH., MH dan Romauli Ritonga, SH., MH yang dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa, Zamroni, SH., MH dan dihadiri pula oleh Kedua Terdakwa secara Teleconference (Zoom) dari Cabang Rutan (rumah tahanan negara) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur<br /><br />Dalam dakwaan, JPU Muslimin menjelaskan bahwa Terdakwa MOHAMMAD JASULI Direktur CV. Liga Utama selaku Penyedia Barang/Jasa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor: 16602/SPK-TGKP/120.3/2021 tanggal 16 September 2021 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Addendum Surat Perjanjian Kerja Nomor: 17814/SPK-TGKP ADD-01/120.3/2021 tanggal 27 September 2021 bersama-sama dengan Drs. WARJI, ST. Direktur CV. Dinamika Raya selaku Konsultan Pengawas berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor: 10201/SPK-TGKP/120.3/2021 tanggal 04 Juni 2021 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Addendum Surat Perjanjian Kerja Nomor: 17312/SPK-TGKP ADD-01/120.3/2021 tanggal 14 September 2021 (dilakukan penuntutan secara terpisah) <br /><br />Ataupun masing-masing bertindak sendiri-sendiri baik selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, pada 06 Februari 2021 (saat CV. Dinamika Raya mendaftar Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Konsultansi) dan tanggal 11 Agustus 2021 (saat CV. Liga Utama mendaftar Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Konstruksi) sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 <br /><br />Atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Kawasan UPT. Pelabuhan Perikanan Pantai Tamperan Jalan Pelabuhan Tamperan Lingkungan Teleng Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan dan Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur di Jalan Ahmad Yani Nomor 152-B Kelurahan Gayungan Kecamatan Gayungan Kota Surabaya, <br /><br />Atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : <br /><br />Bahwa berdasarkan Akta Perubahan Notaris ABDUR RAHMAN, SH., M.Kn. Nomor 10 Tanggal 10 Februari 2021 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Liga Utama, terdakwa MOHAMMAD JASULI merupakan Direktur CV. Liga Utama yang beralamat di Jalan Raya Karongan Nomor 7 Dusun Nandi Desa Tanggumong Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang.<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjBkPcdmfaC_c-61yLlS00FKi0739HU4DUmkaew0DblEfC-cuIUhB2EJ6aEEW8cqkpgvEWFxPppt7BbvpOWDZq7uyXTJl-SDyTbWFKx5ACaH-qMXdqRUGUXnbx0SyRXJYioMZ2NHLTF9iaFC3ZU4kDuolzMo2sj8fxk-y7mwPkoCtlhaAjFES_ogj7t/s879/6.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="879" data-original-width="720" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjBkPcdmfaC_c-61yLlS00FKi0739HU4DUmkaew0DblEfC-cuIUhB2EJ6aEEW8cqkpgvEWFxPppt7BbvpOWDZq7uyXTJl-SDyTbWFKx5ACaH-qMXdqRUGUXnbx0SyRXJYioMZ2NHLTF9iaFC3ZU4kDuolzMo2sj8fxk-y7mwPkoCtlhaAjFES_ogj7t/w524-h640/6.jpg" width="524" /></a></div><br />Bermula pada Tahun Anggaran 2021, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur mendapatkan Dana bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021 untuk Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan dengan pagu dana sebesar Rp8.544.367.000 (delapan milyar lima ratus empat puluh empat juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah). <br /><br />Dan untuk Kegiatan Pengawasan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan dengan pagu dana sebesar Rp760.000.000 (tujuh ratus enam puluh juta rupiah) berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA–SKPD) Nomor: 914/341/203.2/2020 tanggal 30 Desember 2020 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur.<br /><br />Bahwa Ir. MIFTAHOL ARIFIN, MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur Nomor 188.4/09/120.1/2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Penunjukan dan Pemberian Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021, membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan senilai Rp8.544.308.210,66 (delapan milyar lima ratus empat puluh empat juta tiga ratus delapan ribu dua ratus sepuluh koma enam puluh enam rupiah) <br /><br />dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Pengawasan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan senilai Rp689.473.400,00 (enam ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus rupiah).<br /><br />Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, Ir. MIFTAHOL ARIFIN, MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengajukan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Konsultansi terlebih dahulu yaitu Kegiatan Pengawasan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2021 dengan membuat Surat Permohonan Pelelangan kepada Kepala Biro Pengadaan Barang/ Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur melalui Aplikasi Pelayanan Barang dan Jasa (APEL BAJA) dan LPSE Provinsi Jawa Timur, <br /><br />Kemudian berdasarkan Surat Tugas Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor: 188/142/KPTS/022.3/2021 tanggal 13 Januari 2021, SUPARNO, SUMARSINAH, dan FAHRIZAL KARIM selaku Kelompok Kerja Pemilihan 180 Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021 melakukan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Konsultansi yang dilakukan dengan cara:<br />1) Mengupload Pengumuman Lelang melalui website LPSE Provinsi Jawa Timur;<br />2) Mengupload Dokumen Pemilihan melalui website LPSE Provinsi Jawa Timur yang berisikan persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan oleh perusahaan yang akan mengikuti lelang.<br /><br />Setelah Kelompok Kerja Pemilihan 180 Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021 melakukan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Konsultansi yang dilakukan dengan menggunakan Metode Prakualifikasi Dua File serta Metode Evaluasi Kualitas dan Biaya,<br /><br />Kemudian pada tanggal 23 Maret 2021, Kelompok Kerja Pemilihan 180 Pengadaan Barang/ Jasa, menerbitkan Penetapan Pemenang Lelang pada tanggal 23 Maret 2021 dan Pengumuman Pemenang Lelang pada tanggal 23 Maret 2021 yakni CV. Dinamika Raya selaku Pemenang dengan nilai penawaran Rp671.636.900,00 (enam ratus tujuh puluh satu juta enam ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus rupiah), dimana dalam masa sanggah terhadap Pengumuman Pemenang Lelang sampai dengan tanggal 30 Maret 2021 tidak terdapat pihak yang melakukan sanggahan.<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiF_KDckv7c48k5f6RHxU7Vz8vRCtGZdwYRy9wfOx__Urm5FhoXxQYYycAgCiKtq7z8k6DPOW75d1cKO3yCToX7qwzhPfL-SXObIPRogX1LUQ8GxroDaGsJUz0LKjQpL_iXX4qPBG73QsD3mB9RDwupIvWzjSVC2TNDhl3RxC8D5v1OGuhtbk22LyM9/s1600/7.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiF_KDckv7c48k5f6RHxU7Vz8vRCtGZdwYRy9wfOx__Urm5FhoXxQYYycAgCiKtq7z8k6DPOW75d1cKO3yCToX7qwzhPfL-SXObIPRogX1LUQ8GxroDaGsJUz0LKjQpL_iXX4qPBG73QsD3mB9RDwupIvWzjSVC2TNDhl3RxC8D5v1OGuhtbk22LyM9/w640-h288/7.jpg" width="640" /></a></div>Kemudian Kelompok Kerja Pemilihan 180 Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021 menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemilihan Penyedia Nomor: 027.2/1355/022.1/2021 tanggal 25 Mei 2021 kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, yang kemudian Ir. MIFTAHOL ARIFIN, MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menunjuk CV. Dinamika Raya dengan Direktur Drs. WARJI, ST. sebagai Konsultan Pengawas berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Jasa Konsultansi Nomor: 602/10029/120.03/2021 tanggal 02 Juni 2021 perihal Penunjukan Konsultan Pengawas untuk Kegiatan Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2021.<br /><br />Bahwa selanjutnya Ir. MIFTAHOL ARIFIN, MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengadakan Perjanjian berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor: 10201/SPK-TGKP/120.3/2021 tanggal 04 Juni 2021 dengan jenis Kontrak Waktu Penugasan yang ditandatangani oleh Ir. MIFTAHOL ARIFIN, MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Drs. WARJI, ST. Direktur CV. Dinamika Raya selaku Konsultan Pengawas, yang isinya pada pokoknya Kegiatan Pengawasan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan dengan nilai kontrak sebesar Rp671.636.900,00 (enam ratus tujuh puluh satu juta enam ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) dengan jangka waktu penyelesaian selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.<br /><br />Untuk melaksanakan Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2021 tersebut, Ir. MIFTAHOL ARIFIN, MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat Surat Permohonan Pelelangan kepada Kepala Biro Pengadaan Barang/ Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur melalui Aplikasi Pelayanan Barang dan Jasa (APEL BAJA) dan LPSE Provinsi Jawa Timur, <br /><br />Kemudian berdasarkan Surat Tugas Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/ Jasa Nomor: 027.1/2508/116.7/2021 tanggal 27 Juli 2021, EKO SRI PUSPANDARI, SH., MM., FAHRIZAL KARIM, Amd., dan YUNI HESTI, SE. selaku Kelompok Kerja Pemilihan 218 Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021 melakukan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan dengan cara:<br />1) Mengupload Pengumuman Lelang melalui website LPSE Provinsi Jawa Timur;<br />2) Mengupload Dokumen Pemilihan melalui website LPSE Provinsi Jawa Timur yang berisikan persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan oleh perusahaan yang akan mengikuti lelang.<br /><br />Setelah dilakukan tahapan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan Metode Pengadaan Pasca Kualifikasi Satu File – Harga Terendah Sistem Gugur, dari 70 (tujuh puluh) peserta yang mendaftar terdapat 3 (tiga) peserta yang memasukan Dokumen Penawaran, yaitu:<br />1. CV. Agro Trakindo dengan Nilai Penawaran sebesar Rp6.400.318.543,50<br />2. CV. Kaltimando dengan Nilai Penawaran sebesar Rp7.518.365.025,18<br />3. CV. Liga Utama dengan Nilai Penawaran sebesar Rp8.071.837.219,60<br /><br />Dalam tahap evaluasi, Kelompok Kerja Pemilihan 218 Pengadaan Barang/ Jasa menyatakan CV. Agro Trakindo Tidak Lulus pada tahap Evaluasi Kualifikasi karena tidak memenuhi ketentuan Lembar Data Kualifikasi (LDK) tidak mengirim/ mengupload di Sistem LPSE berupa: 1. Status Valid Keterangan Wajib Pajak berdasarkan Hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak; 2. Rekening Koran bukan rekening deposit atas nama Perusahaan atau Badan Usaha yang dicetak terakhir bulan Juli 2021; 3. Bukti Peralatan Utama; 4. Sertifikat Badan Usaha Perusahaan (SI001) sudah tidak berlaku.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhmmZNwoYFBgV73M1S5SGuiONYkMHJ8UKEbQuPKyxtraClswPW63As9FenuS_Rw35eUSiigKIs6M067vgotpahn4vBuuLPqZhRemvFuygAKIdxjDRZL9f-damKCqtg2_TiexukiXBwteryT04eSQaRtfrN__ARPuVWfImhC341SNDCbQFU0pzxe5ryY/s1600/3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhmmZNwoYFBgV73M1S5SGuiONYkMHJ8UKEbQuPKyxtraClswPW63As9FenuS_Rw35eUSiigKIs6M067vgotpahn4vBuuLPqZhRemvFuygAKIdxjDRZL9f-damKCqtg2_TiexukiXBwteryT04eSQaRtfrN__ARPuVWfImhC341SNDCbQFU0pzxe5ryY/w640-h288/3.jpg" width="640" /></a></div>Kemudian Kelompok Kerja Pemilihan 218 Pengadaan Barang/ Jasa menyatakan CV. Kaltimando Tidak Lulus pada tahap Evaluasi Kualifikasi karena file yang diunggah adalah Rekening Koran bulan Juli dan Agustus 2021 dengan saldo terakhir Rekening Koran Bulan Juli 2021 (28 Juli 2021) adalah Rp2.003.767.625,04 dan tidak memenuhi ketentuan Dokumen Pemilihan Bab V Lembar Data Kualifikasi yaitu Peserta memiliki ketersediaan keuangan/ modal sebesar minimal 30% dari nilai HPS (Rp2.563.292.463,00) dibuktikan dengan Rekening Koran.<br /><br />Kelompok Kerja Pemilihan 218 Pengadaan Barang/ Jasa menyatakan CV. Liga Utama dengan Nilai Penawaran terkoreksi Rp7.965.137.000 (tujuh milyar sembilan ratus enam puluh lima juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) Lulus pada semua tahapan evaluasi. <br /><br />Sehingga Kelompok Kerja 218 Pengadaan Barang/ Jasa menerbitkan Penetapan Pemenang Lelang pada tanggal 25 Agustus 2021 dan Pengumuman Pemenang Lelang pada tanggal 25 Agustus 2021, dimana dalam masa sanggah terhadap Pengumuman Pemenang Lelang sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021 tidak terdapat pihak yang melakukan sanggahan.<br /><br />Berdasarkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemilihan Penyedia Nomor: 027.2/1642/022.1/2021 tanggal 31 Agustus 2021 dan Berita Acara Reviu Laporan Hasil Pemilihan Penyedia Nomor: 523/16402/120.3/2021 tanggal 03 September 2021 dari Kelompok Kerja Pemilihan 180 Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021, kemudian Ir. MIFTAHOL ARIFIN, MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menunjuk CV. Liga Utama dengan Direktur terdakwa MOHAMMAD JASULI sebagai Penyedia Barang/Jasa berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Jasa Konstruksi Nomor: 602/16403/120.03/2021 tanggal 03 September 2021 perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Tahun Anggaran 2021 dengan nilai sebesar Rp7.965.137.000,00 (tujuh milyar sembilan ratus enam puluh lima juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).<br /><br />Selanjutnya Ir. MIFTAHOL ARIFIN, MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengadakan Perjanjian berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor: 16602/SPK-TGKP/120.3/2021 tanggal 16 September 2021 yang ditandatangani oleh Ir. MIFTAHOL ARIFIN, MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan terdakwa MOHAMMAD JASULI Direktur CV. Liga Utama selaku Penyedia Barang/Jasa, yang isinya pada pokoknya Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan dengan nilai kontrak sebesar Rp7.965.137.000,00 (tujuh milyar sembilan ratus enam puluh lima juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan jangka waktu penyelesaian selama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021.<br /><br />Sebagai tindak lanjut Surat Perjanjian Kerja Nomor: 16602/SPK-TGKP/120.3/2021 tanggal 16 September 2021 untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya Ir. MIFTAHOL ARIFIN, MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 16603/SPMK-TGKP/120.3/2021 tanggal 16 September 2021 yang pada pokoknya menyatakan Ir. MIFTAHOL ARIFIN, MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memerintahkan terdakwa MOHAMMAD JASULI Direktur CV. Liga Utama selaku Penyedia Barang/Jasa untuk memulai Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Tahun Anggaran 2021 selama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021 dengan item-item pekerjaan sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja, yaitu: <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhHO3ofHQOVUutv-M1iiI6g1-Q_KPRaDfZxKZ_QDNoezaraQafHJxv3Hp_43SGWJ-YQn1sePxyrF8k5XfsvCP7gE0lh7hXiKAUfpB3L9vy6k96klAlHtJiZ9tfyzznAVVCTMkxlBbbTdg5R66icFHFb0oYvJ15BQWyKbIzOSetuwTT6uo_ylOI_vi99/s734/GAMBAR%20%201.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="734" data-original-width="686" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhHO3ofHQOVUutv-M1iiI6g1-Q_KPRaDfZxKZ_QDNoezaraQafHJxv3Hp_43SGWJ-YQn1sePxyrF8k5XfsvCP7gE0lh7hXiKAUfpB3L9vy6k96klAlHtJiZ9tfyzznAVVCTMkxlBbbTdg5R66icFHFb0oYvJ15BQWyKbIzOSetuwTT6uo_ylOI_vi99/w598-h640/GAMBAR%20%201.jpg" width="598" /></a></div>Karena berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor: 10201/SPK-TGKP/120.3/2021 tanggal 04 Juni 2021, Pengawasan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, sedangkan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor: 16602/SPK-TGKP/120.3/2021 tanggal 16 September 2021 Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender, maka Ir. MIFTAHOL ARIFIN, MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan Addendum terhadap Kegiatan Pengawasan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Tahun Anggaran 2021 dengan membuat Surat Nomor: 005/17023/120.3/2021 tanggal 13 September 2021 perihal Undangan Pembahasan Addendum dan Waktu Mulai Pekerjaan.<br /><br />Walaupun pekerjaan belum mulai dilaksanakan, tetapi Drs. WARJI, ST. Direktur CV. Dinamika Raya selaku Konsultan Pengawas langsung mengajukan perubahan dan penambahan personil pengawasan yakni awalnya 5 (lima) orang menjadi 8 (delapan) orang, sedangkan saudara Drs. WARJI, ST. Direktur CV. Dinamika Raya mengetahui personil yang akan dicantumkan namanya pada Surat Perjanjian adalah tidak ada dan tidak pernah bekerja untuk CV. Dinamika Raya karena Drs. WARJI, ST. Direktur CV. Dinamika Raya hanya memiliki file kelengkapan persyaratan berupa Ijazah dan Sertifikat untuk dicantumkan yakni personil atas nama:<br />1. NATASIA TINNEKE UNEPUTTY, ST. selaku Ahli K3;<br />2. BUDI SETYARSO, ST. selaku Ahli Sumber Daya Air;<br />3. DIAN ARDIYANTO, ST. selaku Tenaga Inspector 1;<br />4. TEGUH PRIHARTONO, ST. selaku Tenaga Inspector 2;<br />5. MUHAMMAD FIRDAUS AFFANDY selaku Tenaga Administrator.<br /><br />Sebagai tindak lanjut Surat Undangan Pembahasan Addendum tersebut, kemudian dilakukan rapat pembahasan Addendum dan selanjutnya sesuai kesepakatan dilakukan Addendum Perjanjian Kerja berdasarkan Addendum Surat Perjanjian Kerja Nomor: 17312/SPK-TGKP ADD-01/120.3/2021 tanggal 14 September 2021 dengan jenis Kontrak Waktu Penugasan yang ditandatangani oleh Ir. MIFTAHOL ARIFIN, MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Drs. WARJI, ST. Direktur CV. Dinamika Raya selaku Konsultan Pengawas, yang isinya pada pokoknya Kegiatan Pengawasan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan dengan nilai kontrak sebesar Rp607.416.700,00 (enam ratus tujuh juta empat ratus enam belas ribu tujuh ratus rupiah) dengan jangka waktu pengawasan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender, dan terdapat perubahan dan penambahan personil pengawasan, yaitu yang awalnya :<br />1. ARIF WIDODO, ST. selaku Team Leader;<br />2. BAYU SURYANTORO, ST. selaku Ahli Geoteknik;<br />3. ARDHA RAHARDIAN, ST. selaku Ahli K3;<br />4. BAMBANG SOEATMONO, ST. selaku Inspektor; dan<br />5. ANDI HARWI PRATAMA selaku Administrator.<br />Diubah dan ditambah menjadi :<br />1. ARIF WIDODO, ST. selaku Team Leader;<br />2. BAYU SURYANTORO, ST. selaku Ahli Geoteknik;<br />3. NATASIA TINNEKE UNEPUTTY, ST. selaku Ahli K3;<br />4. BUDI SETYARSO, ST. selaku Ahli Sumber Daya Air;<br />5. DIAN ARDIYANTO, ST. selaku Tenaga Inspector 1;<br />6. TEGUH PRIHARTONO, ST. selaku Tenaga Inspector 2;<br />7. KRISNA NURHADI HAMZAH selaku CAD Computer; dan<br />8. MUHAMMAD FIRDAUS AFFANDY selaku Tenaga Administrator.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjVq4aeaVHLArh0Lb_B4CaVeDcjxpij2lS_voW6JZTq_NE6QrBJnblzkVGPgh-yWy_-GY_-PCigan-oh8q6d0Ni9Rc1Do1QSQ5DGlSaby4Ty4nFZCOzJhJN9AH48LfqzP4VfsJaJ0Ow5idnHzDlhhlrWiDEPT0G3O-ox6r9gkxERN6-4wznZwhYF877/s1600/9.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjVq4aeaVHLArh0Lb_B4CaVeDcjxpij2lS_voW6JZTq_NE6QrBJnblzkVGPgh-yWy_-GY_-PCigan-oh8q6d0Ni9Rc1Do1QSQ5DGlSaby4Ty4nFZCOzJhJN9AH48LfqzP4VfsJaJ0Ow5idnHzDlhhlrWiDEPT0G3O-ox6r9gkxERN6-4wznZwhYF877/w640-h288/9.jpg" width="640" /></a></div>Sebagai tindak lanjut Addendum Surat Perjanjian Kerja Nomor: 17312/SPK-TGKP ADD-01/120.3/2021 tanggal 14 September 2021 untuk melaksanakan Kegiatan Pengawasan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya Ir. MIFTAHOL ARIFIN, MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Addendum 01 Nomor: 17313/SPK-TGKP ADD-01/120.3/2021 tanggal 16 September 2021 yang pada pokoknya menyatakan Ir. MIFTAHOL ARIFIN, MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memerintahkan Drs. WARJI, ST. Direktur CV. Dinamika Raya selaku Konsultan Pengawas untuk memulai Pengawasan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Tahun Anggaran 2021 selama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021, dengan Nilai Kontrak sebesar Rp607.416.700,00 (enam ratus tujuh juta empat ratus enam belas ribu tujuh ratus rupiah).<br /><br />Bahwa 4 (empat) hari kemudian yaitu pada tanggal 20 September 2021, meskipun pekerjaan belum mulai dilaksanakan, terdakwa MOHAMMAD JASULI Direktur CV. Liga Utama selaku Penyedia Barang/Jasa membuat dan mengajukan Surat Nomor: 021/CV.LU-Perm/XI/2021 tanggal 20 September 2021 kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) perihal Permohonan Pembahasan MC-0/ CCO-01 yang pada pokoknya menyatakan permintaan pembahasan MC-0/ CCO-01 dan untuk perubahan tambah kurang pekerjaan. <br /><br />Hal inilah yang menjadi dasar Ir. MIFTAHOL ARIFIN, MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan Addendum terhadap Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Tahun Anggaran 2021.<br /><br />Sebagai tindak lanjut Rapat Pembahasan MC-0/CCO-01 (Contract Change Order-01) untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya Ir. MIFTAHOL ARIFIN, MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengadakan Perjanjian Tambah Kurang berdasarkan Addendum Surat Perjanjian Kerja Nomor: 17814/SPK-TGKP ADD-01/120.3/2021 tanggal 27 September 2021 yang ditandatangani oleh Ir. MIFTAHOL ARIFIN, MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan terdakwa MOHAMMAD JASULI Direktur CV. Liga Utama selaku Penyedia Barang/Jasa, yang isinya pada pokoknya Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan dengan nilai kontrak sebesar Rp7.965.137.000,00 (tujuh milyar sembilan ratus enam puluh lima juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan jangka waktu penyelesaian selama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021.<br /><br />Sebagai tindak lanjut Addendum Surat Perjanjian Kerja Nomor: 17814/SPK-TGKP ADD-01/120.3/2021 tanggal 27 September 2021 untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya Ir. MIFTAHOL ARIFIN, MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerbitkan Addendum Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 17815/SPMK-TGKP ADD-01/120.3/2021 tanggal 27 September 2021 yang pada pokoknya menyatakan Ir. MIFTAHOL ARIFIN, MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memerintahkan terdakwa MOHAMMAD JASULI Direktur CV. Liga Utama selaku Penyedia Barang/Jasa untuk memulai Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Tahun Anggaran 2021 selama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021, dengan Nilai Kontrak sebesar Rp7.965.137.000,00 (tujuh milyar sembilan ratus enam puluh lima juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan item-item pekerjaan sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tertuang dalam Addendum Surat Perjanjian Kerja, yaitu : <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgTiJw3zRKQvk66kDvajnyU2AXN1Is71HMdkZ2MtDbxEF9mArbdIaR5mU9X-_vS4dn5HOSKntZrusM8NnKc70h1F9ITmUpHO47Gp7l6z2bBDx66xuWMxf3omnbcL8K87ekStKJFvWqBfqVq-sfczVcyjhkVeuDR5I9UMC4ZlTfpLIaYlaA-_Jzf7_Iu/s781/2.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="781" data-original-width="703" height="572" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgTiJw3zRKQvk66kDvajnyU2AXN1Is71HMdkZ2MtDbxEF9mArbdIaR5mU9X-_vS4dn5HOSKntZrusM8NnKc70h1F9ITmUpHO47Gp7l6z2bBDx66xuWMxf3omnbcL8K87ekStKJFvWqBfqVq-sfczVcyjhkVeuDR5I9UMC4ZlTfpLIaYlaA-_Jzf7_Iu/w515-h572/2.jpg" width="515" /></a></div><br />Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tertuang dalam Addendum Surat Perjanjian Kerja inilah yang kemudian dijadikan dasar oleh terdakwa MOHAMMAD JASULI selaku Direktur CV. Liga Utama untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Tahun Anggaran 2021.<br /><br />Bahwa Drs. WARJI, ST. Direktur CV. Dinamika Raya hanya menugaskan dan membayar 3 (tiga) orang Personil CV. Dinamika Raya untuk melaksanakan Pengawasan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Tahun Anggaran 2021, yaitu:<br />1. ARIF WIDODO, ST. selaku Team Leader;<br />2. BAYU SURYANTORO, ST. selaku Ahli Geoteknik; dan<br />3. KRISNA NURHADI HAMZAH selaku CAD Computer.<br /><br />Sedangkan didalam Surat Perjanjian Kerja Nomor: 10201/SPK-TGKP/120.3/2021 tanggal 04 Juni 2021 yang diubah dengan Addendum Surat Perjanjian Kerja Nomor: 17312/SPK-TGKP ADD-01/120.3/2021 tanggal 14 September 2021, Drs. WARJI, ST. mencantumkan 8 (delapan) orang personil untuk melakukan pengawasan pekerjaan tersebut, yaitu:<br />1. NATASIA TINNEKE UNEPUTTY, ST. selaku Ahli K3;<br />2. BUDI SETYARSO, ST. selaku Ahli Sumber Daya Air;<br />3. DIAN ARDIYANTO, ST. selaku Tenaga Inspector 1;<br />4. TEGUH PRIHARTONO, ST. selaku Tenaga Inspector 2; dan<br />5. MUHAMMAD FIRDAUS AFFANDY selaku Tenaga Administrator.<br /><br />Tetapi faktanya 5 (lima) orang tersebut tidak pernah melakukan Pengawasan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Tahun Anggaran 2021. Bahkan Drs. WARJI, ST. merekayasa Pengalaman Kerja didalam Daftar Riwayat Hidup kelima personil yang dicantumkan dalam Surat Perjanjian Kerja dan Addendum Surat Perjanjian Kerja. Hal ini bertentangan dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak Surat Perjanjian Kerja Nomor: 10201/SPK-TGKP/120.3/2021 tanggal 04 Juni 2021 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Addendum Surat Perjanjian Kerja Nomor: 17312/SPK-TGKP ADD-01/120.3/2021 tanggal 14 September 2021 Bagian F Pembayaran kepada Penyedia Pasal 61 Rincian Komponen Remunerasi Personel dan Biaya Langsung Non Personel, yakni:<br /><br />1) Pasal 61.1 pada pokoknya menyatakan Pengguna Jasa membayar kepada Penyedia Biaya Langsung Personel berupa remunerasi sesuai Waktu Penugasan aktual Personel dan Biaya Langsung Non Personel yang timbul akibat pelaksanaan Kontrak;<br /><br />2) Pasal 61.2 pada pokoknya menyatakan Pembayaran berdasarkan Rincian Komponen Remunerasi Personel harus dilengkapi bukti pembayaran dari Penyedia sebesar nominal yang diterima oleh personelnya sesuai dengan Waktu Penugasan;<br /><br />3) Pasal 61.3 pada pokoknya menyatakan Pembayaran berdasarkan Rincian Biaya Langsung Non Personel harus dilengkapi Penyedia dengan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan;<br /><br />4) Pasal 61.4 pada pokoknya menyatakan Pembayaran Biaya Langsung Non Personel dapat dibayarkan secara lumsum, harga satuan dan/atau penggantian biaya sesuai yang dikeluarkan (at cost);<br /><br />5) Pasal 61.5 pada pokoknya menyatakan Rincian Komponen Remunerasi Personel dan Biaya Langsung Non Personel dapat diberikan Penyesuaian Harga apabila ditentukan dalam SSKK.<br /><br />Perjanjian Sewa Peralatan Utama dalam Dokumen Penawaran yang menjadi satu kesatuan dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor: 16602/SPK-TGKP/120.3/2021 tanggal 16 September 2021, Peralatan Utama berupa Excavator dan Dumptruck disewa dari PT. Haka Utama Sejahtera yang berada di Kabupaten Sampang dan Kapal Cutter Suction Dredger disewa dari PT. Mari Bangun Nusantara yang berada di Kabupaten Sidoarjo,   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgVBXYH7B-HVte1UHwiHBMn2IKiedf0_GKYV8K2vcrLe9GIp9lX3km5GMhNygao0cRwechjCaFYoPlr_9Iwaio2EQox218uRfteaTt07P-I_pJeqwG4cbwwJCN1cJeg77l0XAgBLcS2jSwcCGdiGZJSLOuSOFylhHAcQod9bPJXt0xynq4Mxb9jkbu2/s879/6.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="879" data-original-width="720" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgVBXYH7B-HVte1UHwiHBMn2IKiedf0_GKYV8K2vcrLe9GIp9lX3km5GMhNygao0cRwechjCaFYoPlr_9Iwaio2EQox218uRfteaTt07P-I_pJeqwG4cbwwJCN1cJeg77l0XAgBLcS2jSwcCGdiGZJSLOuSOFylhHAcQod9bPJXt0xynq4Mxb9jkbu2/w524-h640/6.jpg" width="524" /></a></div>Namun faktanya pada saat pelaksanaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan, CV. Liga Utama selaku Penyedia Barang/Jasa dengan Direktur terdakwa MOHAMMAD JASULI justru menyewa Excavator dan Dumptruck dari EKO KHUSYAIRI NUR WAHYUDI Als NANUNG yang berada di Kabupaten Pacitan, dan Peralatan Utama berupa Kapal Cutter Suction Dredger disewa dari PT. Bangun Makmur Utama yang berada di Kota Semarang, walaupun Perubahan Peralatan Utama tersebut tidak tertuang dalam Perjanjian Addendum. Hal ini bertentangan dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak Surat Perjanjian Kerja Nomor: 16602/SPK-TGKP/120.3/2021 tanggal 16 September 2021 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Addendum Surat Perjanjian Kerja Nomor: 17814/SPK-TGKP ADD-01/120.3/2021 tanggal 27 September 2021 Bagian B.4 Addendum Poin 40. Perubahan Personel :<br />a. Pada poin 40.4 dinyatakan Pengguna Jasa dapat menyetujui penempatan/ penggantian Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama menurut kualifikasi yang dibutuhkan setelah mendapat rekomendasi dari Pengawas Pekerjaan.<br /><br />b. Pada poin 40.5 dinyatakan Perubahan Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pengguna Jasa dan dituangkan dalam Addendum Kontrak.<br /><br />Pada saat pelaksanaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan, CV. Liga Utama selaku Penyedia Barang/Jasa dengan Direktur terdakwa MOHAMMAD JASULI membeli batu isian bronjong dari EKO KHUSYAIRI NUR WAHYUDI Als NANUNG untuk Pekerjaan Pemasangan Bronjong, namun terdakwa MOHAMMAD JASULI Direktur CV. Liga Utama selaku Penyedia Barang/Jasa tidak pernah melakukan pengujian abrasi dengan Mesin Los Angeles terhadap batu isian bronjong, dan hanya dilakukan pengujian Uji Tekan Kubus. <br /><br />Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor: 16602/SPK-TGKP/120.3/2021 tanggal 16 September 2021 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Addendum Surat Perjanjian Kerja Nomor: 17814/SPK-TGKP ADD-01/120.3/2021 tanggal 27 September 2021 menentukan nilai hasil pengujian abrasi Los Angeles terhadap batu isian bronjong harus kurang dari 20% <br /><br />Namun pada kenyataannya spesifikasi batu isian bronjong yang terpasang tidak sesuai dengan kontrak, karena berdasarkan Pemeriksaan Abrasi dengan Mesin Los Angeles sebagaimana Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pacitan Nomor 621.28/664/408.34/2022 tanggal 22 April 2022 didapatkan hasil pemeriksaan terhadap sampel batu warna hitam mempunyai nilai abrasi sebesar 26,38% dan terhadap sampel batu warna putih mempunyai nilai abrasi sebesar 26,14%. Hal ini bertentangan dengan Pasal 3 Syarat-syarat Teknis Surat Perjanjian Kerja Nomor: 16602/SPK-TGKP/120.3/2021 tanggal 16 September 2021 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Addendum Surat Perjanjian Kerja Nomor: 17814/SPK-TGKP ADD-01/120.3/2021 tanggal 27 September 2021 Pelaksanaan Pengerukan Kolam Labuh, poin 3.2. Bahan Poin 3.2.1. Material Batu yang digunakan :<br /><br />a. pada angka 2 ditentukan bahwa terkecuali diperintahkan lain oleh Konsultan MK/ Pengawas, batu yang digunakan harus memiliki ketebalan yang tidak kurang dari 20 cm, lebar tidak kurang dari satu setengah kali tebalnya dan panjang yang tidak kurang dari satu setengah kali lebarnya, atau batu dengan diameter minimal 20 cm dan berat/ volume batu adalah 2,5 ton/ m3.<br /><br />b. pada angka 3 Sifat Batu ditentukan bahwa nilai hasil pengujian abrasi Los Angeles harus kurang dari 20%.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiiJyXTyFcJ2jSrH1Rgisk4OEGR0k0yNnnB8ryQaT9FyxxOl-5YH0FxvKx2CkDFi6RuJGsU1t2klNTKzvQSxn8JAHfx6IXWd4KQkTAt7lsLguuODsC5Oe753LKrIeu_T1UBj3QqF4NXWzLCMOWtYJnDCq__V7J_u4L8ai3DTQW5LlOuxjGkWsh8gZ2r/s1600/5.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiiJyXTyFcJ2jSrH1Rgisk4OEGR0k0yNnnB8ryQaT9FyxxOl-5YH0FxvKx2CkDFi6RuJGsU1t2klNTKzvQSxn8JAHfx6IXWd4KQkTAt7lsLguuODsC5Oe753LKrIeu_T1UBj3QqF4NXWzLCMOWtYJnDCq__V7J_u4L8ai3DTQW5LlOuxjGkWsh8gZ2r/w640-h288/5.jpg" width="640" /></a></div>Pada saat pelaksanaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan, CV. Liga Utama selaku Penyedia Barang/Jasa dengan Direktur terdakwa MOHAMMAD JASULI melaksanakan Pekerjaan Geotextile Non Woven (600gr/m2) tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam kontrak, karena berdasarkan Penimbangan sampel Geotextile Non Woven per m2 yang terpasang di lapangan sebagaimana Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pacitan Nomor 621.28/664/408.34/2022 tanggal 22 April 2022 untuk berat Geotextile Non Woven yang terpasang hanya mempunyai berat sebesar 529,9 gr/ m2. <br /><br />Hal ini bertentangan dengan Pasal 3 Syarat-syarat Teknis Surat Perjanjian Kerja Nomor: 16602/SPK-TGKP/120.3/2021 tanggal 16 September 2021 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Addendum Surat Perjanjian Kerja Nomor: 17814/SPK-TGKP ADD-01/120.3/2021 tanggal 27 September 2021 Pelaksanaan Pengerukan Kolam Labuh, Poin 3.2. Bahan Poin 3.2.2. Geotextile yaitu Geotextile untuk lapisan antara pasangan batu bronjong dan material hasil kerukan pada area pembuangan adalah menggunakan jenis Geotextile Non Woven ukuran 600 gram/ m2 dengan bahan dasar Polyester (PET) atau sesuai yang diperintahkan oleh Konsultan MK/ Pengawas untuk digunakan.<br /><br />Pada saat pelaksanaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan, CV. Liga Utama selaku Penyedia Barang/Jasa dengan Direktur terdakwa MOHAMMAD JASULI melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Bronjong Galvanish 2x1x0,50 Lapis PVC tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam kontrak, karena fakta di lapangan sampai dengan tanggal 14 Desember 2021 Bronjong Galvanish yang terpasang hanya sebanyak 792 m3. Dan Bronjong Galvanish baru datang lagi di lokasi pekerjaan pada tanggal 15 Desember 2021 setelah masa pelaksanaan kontrak berakhir. Dan oleh karena Pekerjaan Pengadaan Bronjong Galvanish terlambat, <br /><br />Maka hal ini mengakibatkan Pekerjaan Pemasangan Bronjong juga mengalami keterlambatan dan hingga waktu kontrak selesai pada tanggal 14 Desember 2021 Pekerjaan Pemasangan Bronjong hanya mencapai sebanyak 792 m3 sama dengan Bronjong Galvanish yang datang dan terpasang. Padahal pada tanggal 14 Desember 2021 telah dilakukan pemutusan kontrak.<br /><br />Pada saat pelaksanaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan, CV. Liga Utama selaku Penyedia Barang/Jasa dengan Direktur terdakwa MOHAMMAD JASULI melaksanakan Pekerjaan Pengerukan Kolam Labuh Area TPI dengan menyewa Kapal Cutter Suction Dredger dari PT. Bangun Makmur Utama yang berada di Kota Semarang sesuai dengan Surat Perjanjian Sewa Alat Nomor: 087/BMU-A.I/XI/2021 tanggal 24 Nopember 2021 antara PT. Bangun Makmur Utama (A. LEKSMONO M selaku Kepala Cabang) dengan CV. Liga Utama (YULIANTO selaku Staff CV. Liga Utama), yang kemudian Kapal Cutter Suction Dredger baru dilakukan mobilisasi dari Kota Semarang menuju Kabupaten Pacitan secara bertahap mulai tanggal 03 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021. <br /><br />Pelaksanaan mobilisasi Kapal Cutter Suction Dredger yang merupakan Peralatan Utama tersebut melewati batas waktu 30 (tiga puluh) hari kalender mobilisasi sejak Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 16603/SPMK-TGKP/120.3/2021 tanggal 16 September 2021. Hal ini bertentangan dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak Surat Perjanjian Kerja Nomor: 16602/SPK-TGKP/120.3/2021 tanggal 16 September 2021 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Addendum Surat Perjanjian Kerja Nomor: 17814/SPK-TGKP ADD-01/120.3/2021 tanggal 27 September 2021 Bagian B. Pelaksanaan, Penyelesaian, Addendum dan Pemutusan Kontrak pada Poin 24. Mobilisasi yaitu 24.1 yang menyatakan mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan SPMK, atau sesuai kebutuhan dan Rencana Kerja yang disepakati saat Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.<br /><br />Pada tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021 personil PT. Bangun Makmur Utama melakukan setting dan mengatur posisi Kapal Cutter Suction Dredger di lokasi dimulainya pengerukan. Selanjutnya pada tanggal 14 Desember 2021 dilakukan Uji Coba Pertama (I) sesuai dengan Berita Acara Test MC.0 Kapasitas Produksi Kapal Keruk (Cutter Section Dredger) Proyek TPI Tamperan Pacitan tanggal 14 Desember 2021 yang ditandatangani oleh NGADIONO selaku Pengawas Alat dan M. FARAIHAN FEBRIANTO Als RERE mewakili CV. Liga Utama.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhKLGtHmZ3dNB0umzR3HTRJSxDlQG5_yDkjPAIzIkXGsvaxeJEcZrI_UO74P-fe-eKiadGWTimw0ctyjKMgIo5vVGZcl_ihOL_xLepQs2obgX5CbYEqtC6TnADtZoytZc88NaXp1BgqOO_jPpIfbx98-62QOTDKMpdw3tC9ZWb2UJm4-rd_mtFb0G_g/s1600/9.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhKLGtHmZ3dNB0umzR3HTRJSxDlQG5_yDkjPAIzIkXGsvaxeJEcZrI_UO74P-fe-eKiadGWTimw0ctyjKMgIo5vVGZcl_ihOL_xLepQs2obgX5CbYEqtC6TnADtZoytZc88NaXp1BgqOO_jPpIfbx98-62QOTDKMpdw3tC9ZWb2UJm4-rd_mtFb0G_g/w640-h288/9.jpg" width="640" /></a></div>Setelah dilakukan setting dan pengaturan posisi serta Uji Coba Kapal Cutter Suction Dredger sebanyak 4 (empat) kali, kemudian pada tanggal 19 Desember 2021 dilakukan serah terima Kapal Cutter Suction Dredger dari NGADIONO selaku Pengawas Alat kepada CV. Liga Utama selaku Penyedia Barang/Jasa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Kapal Keruk CSD Julong Ø 16 PT. Bangun Makmur Utama kepada CV. Liga Utama tanggal 19 Desember 2021 yang ditandatangani oleh NGADIONO selaku Pengawas Alat dan M. FARAIHAN FEBRIANTO Als RERE mewakili CV. Liga Utama. <br /><br />Padahal pada tanggal 14 Desember 2021 pekerjaan tersebut sudah dilakukan pemutusan kontrak. Sehingga sampai dengan masa pelaksanaan kontrak berakhir pada tanggal 14 Desember 2021 Pekerjaan Pengerukan Kolam Labuh Area TPI progres pekerjaannya masih 0% (nol persen).<br /><br />Karena Pekerjaan Pengerukan Kolam Labuh Area TPI progres pekerjaannya masih 0% (nol persen), sehingga sampai dengan masa pelaksanaan kontrak berakhir pada tanggal 14 Desember 2021 Pekerjaan Perataan Hasil Pengerukan Dredging progres pekerjaannya juga masih 0% (nol persen).<br /><br />Atas keterlambatan pekerjaan yang dilakukan CV. Liga Utama selaku Penyedia Barang/Jasa dengan Direktur terdakwa MOHAMMAD JASULI, CV. Dinamika Raya selaku Konsultan Pengawas dengan Direktur Drs. WARJI, ST. melalui ARIF WIDODO, ST. selaku Team Leader telah membuat surat kepada Ir. MIFTAHOL ARIFIN, MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk menegur CV. Liga Utama, yaitu:<br />a. Surat Nomor: 005/adm-DR-Tamp/XI/2021 tanggal 12 Nopember 2021 perihal Keterlambatan Progres Pekerjaan.<br />b. Surat Nomor: 007/adm-DR-Tamp/XI/2021 tanggal 25 Nopember 2021 perihal Keterlambatan Progres Pekerjaan.<br />c. Kajian Penyebab Keterlambatan Pelaksanaan 10 Desember 2021.<br />d. Surat Nomor: 010/adm-DR-Tamp/XII/2021 tanggal 13 Desember 2021 perihal Keterlambatan Progres Pekerjaan.<br /><br />Atas keterlambatan pekerjaan yang dilakukan CV. Liga Utama selaku Penyedia Barang/Jasa dengan Direktur terdakwa MOHAMMAD JASULI, setelah menerima Surat dari CV. Dinamika Raya perihal Keterlambatan Progres Pekerjaan tersebut, kemudian Ir. MIFTAHOL ARIFIN, MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menegur CV. Liga Utama dengan cara membuat surat dan melakukan rapat, yaitu :<br />a. Surat Nomor: 050/21227/120.3/2021 tanggal 12 Nopember 2021 perihal Surat Teguran Pertama.<br />b. Surat Nomor: 005/21325/120.3/2021 tanggal 15 Nopember 2021 perihal Undangan SCM I.<br />c. Melakukan Rapat pada tanggal 16 Nopember 2021 yang tertuang dalam Berita Acara Rapat Pembuktian Keterlambatan (Show Cause Meeting) Nomor: 523/21543/120.3/2021.<br />d. Surat Nomor: 050/22116/120.3/2021 tanggal 25 Nopember 2021 perihal Surat Teguran Kedua.<br />e. Surat Nomor: 005/22017/120.3/2021 tanggal 25 Nopember 2021 perihal Undangan SCM II.<br />f. Melakukan Rapat pada tanggal 26 Nopember 2021 yang tertuang dalam Berita Acara Rapat Pembuktian Keterlambatan II (Show Cause Meeting) Nomor: 523/22207/120.3/2021.<br />g. Surat Nomor: 050/23217/120.3/2021 tanggal 13 Desember 2021 perihal Surat Teguran Ketiga.<br />h. Surat Nomor: 005/23017/120.3/2021 tanggal 13 Desember 2021 perihal Undangan SCM III.<br />i. Melakukan Rapat pada tanggal 14 Desember 2021 yang tertuang dalam Berita Acara Rapat Pembuktian Keterlambatan III (Show Cause Meeting) Nomor: 523/23434/120.3/2021.<br /><br />Atas Surat Teguran dari Ir. MIFTAHOL ARIFIN, MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan setelah dilakukan Rapat Pembuktian Keterlambatan (Show Cause Meeting) tersebut, kemudian terdakwa MOHAMMAD JASULI Direktur CV. Liga Utama membuat Pakta Integritas yang pada pokoknya menyatakan sanggup menyelesaikan Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Tahun Anggaran 2021, yaitu :<br />a. Pakta Integritas tanggal 16 Nopember 2021 yang ditandatangani terdakwa MOHAMMAD JASULI Direktur CV. Liga Utama selaku Penanggung Jawab/ Pemimpin Perusahaan, yang diketahui oleh Ir. MIFTAHOL ARIFIN, MM. selaku Pengguna Jasa/ PPK.<br />b. Pakta Integritas tanggal 26 Nopember 2021 yang ditandatangani terdakwa MOHAMMAD JASULI Direktur CV. Liga Utama selaku Penanggung Jawab/ Pemimpin Perusahaan, yang diketahui oleh Ir. MIFTAHOL ARIFIN, MM. selaku Pengguna Jasa/ PPK.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_9-YTtBcVHlt5VUAxyQd7y2Rt78uiWSZ5DPzaxYTLvSHWrYKbyXteonYpYjgBaTE6Xl1AywZXcraZw0waRZXeej3kIf5D7_F_8RboEmmspu69H8IUsMG-jhaKQVCrvAfvWTTANqO-M3_TzhUeo0fVDrFpXB9_mw5LhWv9mny140SB16h2y0yWGLsY/s1600/5.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_9-YTtBcVHlt5VUAxyQd7y2Rt78uiWSZ5DPzaxYTLvSHWrYKbyXteonYpYjgBaTE6Xl1AywZXcraZw0waRZXeej3kIf5D7_F_8RboEmmspu69H8IUsMG-jhaKQVCrvAfvWTTANqO-M3_TzhUeo0fVDrFpXB9_mw5LhWv9mny140SB16h2y0yWGLsY/w640-h288/5.jpg" width="640" /></a></div>Dalam Rapat Pembuktian Keterlambatan III (Show Cause Meeting) pada tanggal 14 Desember 2021 bertempat di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur yang dihadiri oleh Ir. MIFTAHOL ARIFIN, MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), VERY PURWO NUGROHO, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), terdakwa MOHAMMAD JASULI Direktur CV. Liga Utama selaku Penyedia Barang/Jasa, Drs. WARJI, ST. Direktur CV. Dinamika Raya selaku Konsultan Pengawas, ARIF WIDODO, ST. selaku Team Leader Konsultan Pengawas, A. SIHABUL MILLAH, ST. selaku Ketua Tim Teknis, PANJI WIBOWO, PRAPTONO, MUHAMMAD KURNIA AKBAR dan NURUL APRILIYANTI selaku Anggota Tim Teknis. <br /><br />Kemudian disepakati bahwa progres yang tercapai Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Tahun Anggaran 2021 pada tanggal 14 Desember 2021 adalah sebesar 52,293%. Meskipun semua pihak yang hadir mengetahui bahwa progres pekerjaan di lapangan secara nyata tidak sebesar 52,293% tetapi semua pihak tidak ada keberatan. <br /><br />Sedangkan faktanya, progres yang tercapai Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Tahun Anggaran 2021 pada tanggal 14 Desember 2021 tidak sebesar 52,293%, karena untuk Pekerjaan Pengerukan Kolam Labuh Area TPI baru dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2021, sedangkan penyerahan Kapal Cutter Suction Dredger dari NGADIONO selaku Pengawas Alat kepada CV. Liga Utama selaku Penyedia Barang/Jasa baru dilakukan pada tanggal 19 Desember 2021 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Kapal Keruk CSD Julong Ø 16 PT. Bangun Makmur Utama kepada CV. Liga Utama tanggal 19 Desember 2021 yang ditandatangani oleh NGADIONO selaku Pengawas Alat dan M. FARAIHAN FEBRIANTO Als RERE mewakili CV. Liga Utama. <br /><br />Sehingga sampai dengan masa pelaksanaan kontrak berakhir pada tanggal 14 Desember 2021 Pekerjaan Pengerukan Kolam Labuh Area TPI progres pekerjaannya masih 0% (nol persen). Begitu juga dengan Pekerjaan Pengadaan Bronjong Galvanish dan Pekerjaan Pemasangan Bronjong pada tanggal 14 Desember 2021 tidak sesuai dengan progres yang ditentukan.<br /><br /><br />Karena berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor: 16602/SPK-TGKP/120.3/2021 tanggal 16 September 2021 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Addendum Surat Perjanjian Kerja Nomor: 17814/SPK-TGKP ADD-01/120.3/2021 tanggal 27 September 2021 jangka waktu penyelesaian pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021, maka pada tanggal 14 Desember 2021 terhadap Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2021 telah dilakukan pemutusan kontrak berdasarkan Surat Keputusan Pemutusan Kontrak Nomor: 523/23407/120.3/2021 tanggal 14 Desember 2021 dengan pertimbangan:<br /><br />a. Kontraktor Pelaksana telah mendapat peringatan oleh Konsultan Pengawas hingga 3 (tiga) kali, namun belum ada perkembangan pekerjaan yang berarti;<br />b. Kontraktor Pelaksana telah mendapatkan teguran oleh Pejabat Pembuat Komitmen hingga 3 (tiga) kali;<br />c. Terhadap keterlambatan pekerjaan telah dilaksanakan Rapat Pembuktian Keterlambatan (Show Cause Meeting) hingga 3 (tiga) kali;<br />d. Pelaksanaan pekerjaan telah memasuki masa akhir pelaksanaan pekerjaan sebagaimana kontrak, yakni tanggal 14 Desember 2021;<br />e. Progres terakhir minggu ke-14 sebagaimana laporan dari Konsultan Pengawas adalah 52,293% dari rencana sebesar 100,00% sehingga deviasi keterlambatan adalah 47,707%;<br />f. Tidak adanya pemberian tambahan waktu penyelesaian pekerjaan.<br /><br />Sedangkan faktanya CV. Liga Utama selaku Penyedia Barang/Jasa dengan Direktur terdakwa MOHAMMAD JASULI tidak melaksanakan Surat Keputusan Pemutusan Kontrak Nomor: 523/23407/120.3/2021 tanggal 14 Desember 2021, dan pekerjaan tersebut tidak dihentikan melainkan CV. Liga Utama selaku Penyedia Barang/Jasa dengan Direktur terdakwa MOHAMMAD JASULI tetap mengerjakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 demi mengejar kesesuaian progres pekerjaan yang telah ditentukan dalam Surat Keputusan Pemutusan Kontrak dan Rapat Pembuktian Keterlambatan III (Show Cause Meeting) tersebut.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTatjNjldcas_oltcWMoXJCyg2C0MgCFKMfCgwJCXbZRwV9Brs-BwuZkbGdGujuoA3PR_tjGPhAF8oAMmVt_xFWQIVMAFy3KoEVlWEWmoPpPzT0RsHQAI6nWxcjb4DTEyIDKnZYGMBLs5H3b9SQa8ty5bZBnT1_GawTWK5qF0AAt_vgqN2sBt_q-X5/s1600/7.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTatjNjldcas_oltcWMoXJCyg2C0MgCFKMfCgwJCXbZRwV9Brs-BwuZkbGdGujuoA3PR_tjGPhAF8oAMmVt_xFWQIVMAFy3KoEVlWEWmoPpPzT0RsHQAI6nWxcjb4DTEyIDKnZYGMBLs5H3b9SQa8ty5bZBnT1_GawTWK5qF0AAt_vgqN2sBt_q-X5/w640-h288/7.jpg" width="640" /></a></div>Untuk mencapai progres pekerjaan sebesar 52,293% yang telah ditetapkan dalam Rapat Pembuktian Keterlambatan III (Show Cause Meeting) pada tanggal 14 Desember 2021 dan Surat Keputusan Pemutusan Kontrak Nomor: 523/23407/120.3/2021 tanggal 14 Desember 2021, kemudian CV. Liga Utama dengan Direktur terdakwa MOHAMMAD JASULI tetap mengerjakan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021. Begitu juga dengan CV. Dinamika Raya dengan Direktur Drs. WARJI, ST. tetap melaksanakan Pengawasan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.<br /><br />Untuk mencapai progres pekerjaan sebesar 52,293% menjadi seolah-olah benar, kemudian terdakwa MOHAMMAD JASULI Direktur CV. Liga Utama membuat dan menandatangani Laporan Progres Mingguan, yaitu :<br />1) Laporan Progres Mingguan Periode Minggu 1 (16Laporan Progres Mingguan Periode Minggu 1 (16--19 September 2021) 19 September 2021) Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan KabupatenPekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Tahun 2021;Pacitan Tahun 2021;<br /><br />2) Laporan Progres Mingguan Periode Minggu 2 (20Laporan Progres Mingguan Periode Minggu 2 (20--26 September 2021) 26 September 2021) Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Tahun 2021;Pacitan Tahun 2021;<br /><br />3) Laporan Progres Mingguan Periode Minggu 3 (27 SeptemberLaporan Progres Mingguan Periode Minggu 3 (27 September-- 03 Oktober 03 Oktober 2021) Pekerjaan Pemba2021) Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten ngunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Tahun 2021;Pacitan Tahun 2021;<br /><br />4) Laporan Progres Mingguan Periode Minggu 4 (04Laporan Progres Mingguan Periode Minggu 4 (04--10 Oktober 2021) 10 Oktober 2021) Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Tahun 2021;Pacitan Tahun 2021;<br /><br />5) Laporan Progres Mingguan Periode Minggu 5 (11Laporan Progres Mingguan Periode Minggu 5 (11--17 Oktober 2021) 17 Oktober 2021) Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Tahun 2021;Pacitan Tahun 2021;<br /><br />6) Laporan Progres Mingguan Periode Minggu 6 (18Laporan Progres Mingguan Periode Minggu 6 (18--24 Oktober 2021) 24 Oktober 2021) Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Tahun 2021;Pacitan Tahun 2021;<br /><br />7) Laporan ProgreLaporan Progres Mingguan Periode Minggu 7 (25s Mingguan Periode Minggu 7 (25--31 Oktober 2021) 31 Oktober 2021) Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Tahun 2021;Pacitan Tahun 2021;<br /><br />8) Laporan Progres Mingguan Periode Minggu 8 (01Laporan Progres Mingguan Periode Minggu 8 (01--07 Nopember 2021) 07 Nopember 2021) Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten PPacitan Tahun 2021;acitan Tahun 2021;  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijfxFuGxZipiQh8iwcxKzv8-XrEIGgIPB1ESZ5p6BGW_l2Qs3N8rGCpelDZRtUUzrr_KI28GSM8p70rcMHOqol-dJn6UiNbcBWQwllpvRjaHj96-GiILQtkMWK4PImEiAu0198c6SeB53BimoOEEguXCazxlZ2qmLSLUkNAT5j3g_fdwV4pw2VKiwq/s1600/3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijfxFuGxZipiQh8iwcxKzv8-XrEIGgIPB1ESZ5p6BGW_l2Qs3N8rGCpelDZRtUUzrr_KI28GSM8p70rcMHOqol-dJn6UiNbcBWQwllpvRjaHj96-GiILQtkMWK4PImEiAu0198c6SeB53BimoOEEguXCazxlZ2qmLSLUkNAT5j3g_fdwV4pw2VKiwq/w640-h288/3.jpg" width="640" /></a></div>9) Laporan Progres Mingguan Periode Minggu 9 (08Laporan Progres Mingguan Periode Minggu 9 (08--14 Nopember 2021) 14 Nopember 2021) Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Tahun 2021;Pacitan Tahun 2021;<br /><br />10) Laporan Progres Mingguan Periode Minggu 10 (15Laporan Progres Mingguan Periode Minggu 10 (15--21 Nopember 2021) 21 Nopember 2021) Pekerjaan Pembangunan Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Tahun 2021;Pacitan Tahun 2021;<br /><br />11) Laporan Progres Mingguan Periode Minggu 11 (22Laporan Progres Mingguan Periode Minggu 11 (22--28 Nopember 2021) 28 Nopember 2021) Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Tahun 2021;Pacitan Tahun 2021;<br /><br />12) Laporan Progres Mingguan Periode Minggu 12 (28 NopeLaporan Progres Mingguan Periode Minggu 12 (28 Nopembermber--05 05 Desember 2021) Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Desember 2021) Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Tahun 2021;Kabupaten Pacitan Tahun 2021;<br /><br />13) Laporan Progres Mingguan Periode Minggu 13 (06Laporan Progres Mingguan Periode Minggu 13 (06--12 Desember 2021) 12 Desember 2021) Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Tahun 2021;Pacitan Tahun 2021; dandan<br /><br />14) LaLaporan Progres Mingguan Periode Minggu 14 (13poran Progres Mingguan Periode Minggu 14 (13--14 Desember 2021) 14 Desember 2021) Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Tahun 2021.Pacitan Tahun 2021.<br /><br />Dengan cara merekayasa volume yang tercapai setiap minggunya agar isinya seolah-olah benar. Kemudian Laporan Progres Mingguan tersebut ditandatangani oleh terdakwa MOHAMMAD JASULI Direktur CV. Liga Utama, kemudian diperiksa dan ditandatangani ARIF WIDODO, ST. Team Leader CV. Dinamika Raya selaku Konsultan Pengawas, dan disetujui dan ditandatangani oleh A. SIHABUL MILLAH, ST. selaku Tim Teknis, VERY PURWO NUGROHO, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Ir. MIFTAHOL ARIFIN, MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). <br /><br />Sedangkan fakta di lapangan progres pekerjaan pada tanggal 14 Desember 2021 tidak mencapai 52,293%, bahkan terdakwa MOHAMMAD JASULI Direktur CV. Liga Utama tetap melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 meskipun telah dilakukan Pemutusan Kontrak pada tanggal 14 Desember 2021.<br /><br />Untuk mencapai progres pekerjaan sebesar 52,293% menjadi seolah-olah benar, kemudian terdakwa MOHAMMAD JASULI Direktur CV. Liga Utama dalam membuat Laporan Progres Mingguan tersebut juga didalamnya melampirkan Laporan Harian yang ditandatangani oleh RIZAL HIDAYAT, ST. selaku Pelaksana CV. Liga Utama selaku Penyedia Barang/Jasa, kemudian diperiksa dan ditandatangani DIAN ARDIYANTO, ST. selaku Inspektor/<br /><br />Pengawas CV. Dinamika Raya selaku Konsultan Pengawas. Sedangkan faktanya RIZAL HIDAYAT, ST. dan DIAN ARDIYANTO, ST. tidak pernah menandatangani Laporan Harian tersebut karena RIZAL HIDAYAT, ST. dan DIAN ARDIYANTO, ST. tidak pernah hadir dan berada di lokasi pekerjaan sama sekali karena faktanya keduanya memang tidak pernah bekerja untuk CV. Liga Utama dan CV. Dinamika Raya.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgVkuzz94K5Z2oFGG7KEZi6UJjRQ0ghAhEGYZ8FDwR17CP0rBLmaYwBsSFRCB-GtDkHEFTNQ0npvsrLvarkUSVts8cz5L5z-pUDYaLVOJgKszf5rw4rZz_v4-zrRunbo2PUP03ziZ0tGmP9-jHMmHjd4HTopTAuw6kFo3rccljPXrYJnZY5vXtT8BIw/s879/6.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="879" data-original-width="720" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgVkuzz94K5Z2oFGG7KEZi6UJjRQ0ghAhEGYZ8FDwR17CP0rBLmaYwBsSFRCB-GtDkHEFTNQ0npvsrLvarkUSVts8cz5L5z-pUDYaLVOJgKszf5rw4rZz_v4-zrRunbo2PUP03ziZ0tGmP9-jHMmHjd4HTopTAuw6kFo3rccljPXrYJnZY5vXtT8BIw/w524-h640/6.jpg" width="524" /></a></div>Untuk mencapai progres pekerjaan sebesar 52,293% menjadi seolah-olah benar, selain membuat Laporan Progres Mingguan terdakwa MOHAMMAD JASULI Direktur CV. Liga Utama juga membuat dan menandatangani Laporan Progres Bulanan, yaitu :<br />1) Laporan Progres Bulanan Periode September (16 September Laporan Progres Bulanan Periode September (16 September –– 03 Oktober 03 Oktober 2021) Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten 2021) Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Tahun 2021;Pacitan Tahun 2021;<br />2) Laporan Progres Bulanan Periode Oktober (03 Oktober Laporan Progres Bulanan Periode Oktober (03 Oktober - 31 Oktober 31 Oktober 2021) Pekerjaan Pembangunan P2021) Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten elabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Tahun 2021;Pacitan Tahun 2021;<br /><br />3) Laporan Progres Bulanan Periode Nopember (01 Nopember Laporan Progres Bulanan Periode Nopember (01 Nopember –– 05 05 Desember 2021) Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Desember 2021) Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Tahun 2021; danKabupaten Pacitan Tahun 2021; dan<br /><br />4) Laporan Progres Bulanan Periode DesembeLaporan Progres Bulanan Periode Desember (05 r (05 - 14 Desember 2021) 14 Desember 2021) Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Tahun 2021.Pacitan Tahun 2021.<br /><br />Dengan cara merekayasa volume yang tercapai setiap periode bulannya agar isinya seolah-olah benar. Kemudian Laporan Progres Bulanan tersebut ditandatangani oleh terdakwa MOHAMMAD JASULI Direktur CV. Liga Utama, kemudian diperiksa dan ditandatangani ARIF WIDODO, ST. Team Leader CV. Dinamika Raya selaku Konsultan Pengawas, dan disetujui dan ditandatangani oleh A. SIHABUL MILLAH, ST. selaku Tim Teknis, VERY PURWO NUGROHO, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Ir. MIFTAHOL ARIFIN, MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Sedangkan fakta di lapangan progres pekerjaan pada tanggal 14 Desember 2021 tidak mencapai 52,293%, bahkan terdakwa MOHAMMAD JASULI Direktur CV. Liga Utama tetap melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 meskipun telah dilakukan Pemutusan Kontrak pada tanggal 14 Desember 2021.<br /><br />Untuk mencapai progres pekerjaan sebesar 52,293% menjadi seolah-olah benar, dan untuk mendukung kebenaran Laporan Progres Mingguan dan Laporan Progres Bulanan yang dibuat terdakwa MOHAMMAD JASULI Direktur CV. Liga Utama, Drs. WARJI, ST. Direktur CV. Dinamika Raya selaku Konsultan Pengawas memerintahkan ARIF WIDODO, ST. selaku Team Leader untuk membuat dan menandatangani Laporan Bulanan Pengawasan dengan menyesuaikan progres volume yang telah ditentukan, yaitu :<br /><br />1) Laporan Bulanan Periode September 2021 Pekerjaan Pembangunan Laporan Bulanan Periode September 2021 Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Tahun 2021 CV. Dinamika Raya Surabaya/ Konsultan Pengawas;CV. Dinamika Raya Surabaya/ Konsultan Pengawas;<br /><br />2) Laporan Bulanan Periode Oktober 2021 Pekerjaan Pembangunan Laporan Bulanan Periode Oktober 2021 Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Tahun 2021 CV. Dinamika Raya Surabaya/ Konsultan Pengawas;CV. Dinamika Raya Surabaya/ Konsultan Pengawas;  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-3NzZam_x5TaFchueRl-Ay6Qdyf8Flk3P6LFEcmWUXhJFuHgo-Dd2U5OcKVw7EcPX_2VgTDuaMa3foMI5WsJ7ilQCP12ywY_Q9ISR-X9ztJXhPX1DIqiF5hMXj4qbaLEfw7fscn_kXgzIe2nQHh5QY45Co3ckHgIMII2TNb92JO7pDlWv_gn1DlJv/s1600/9.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-3NzZam_x5TaFchueRl-Ay6Qdyf8Flk3P6LFEcmWUXhJFuHgo-Dd2U5OcKVw7EcPX_2VgTDuaMa3foMI5WsJ7ilQCP12ywY_Q9ISR-X9ztJXhPX1DIqiF5hMXj4qbaLEfw7fscn_kXgzIe2nQHh5QY45Co3ckHgIMII2TNb92JO7pDlWv_gn1DlJv/w640-h288/9.jpg" width="640" /></a></div>3) Laporan Bulanan Periode Nopember 2021 Pekerjaan Pembangunan Laporan Bulanan Periode Nopember 2021 Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan PerikanPelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Tahun 2021 an Tamperan Kabupaten Pacitan Tahun 2021 CV. Dinamika Raya Surabaya/ Konsultan Pengawas; danCV. Dinamika Raya Surabaya/ Konsultan Pengawas; dan<br /><br />4) Laporan Bulanan Periode Desember 2021 Pekerjaan Pembangunan Laporan Bulanan Periode Desember 2021 Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Tahun 2021 CV. Dinamika Raya SuCV. Dinamika Raya Surabaya/ Konsultan Pengawas.rabaya/ Konsultan Pengawas.<br /><br />Dengan cara merekayasa volume yang tercapai setiap periode bulannya agar isinya seolah-olah benar. Kemudian Laporan Bulanan Pengawasan tersebut ditandatangani oleh ARIF WIDODO, ST. Team Leader CV. Dinamika Raya selaku Konsultan Pengawas, yang kemudian hasilnya diserahkan kepada VERY PURWO NUGROHO, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Ir. MIFTAHOL ARIFIN, MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai bahan penentuan progres pekerjaan. Sedangkan fakta di lapangan progres pekerjaan pada tanggal 14 Desember 2021 tidak mencapai 52,293%, bahkan terdakwa MOHAMMAD JASULI Direktur CV. Liga Utama tetap melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 meskipun telah dilakukan Pemutusan Kontrak pada tanggal 14 Desember 2021.<br /><br />Meskipun Drs. WARJI, ST. Direktur CV. Dinamika Raya selaku Konsultan Pengawas didalam Kegiatan Pengawasan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan hanya menugaskan dan membayar 3 (tiga) orang personil yaitu :<br />1. ARIF WIDODO, ST. selaku Team Leader;<br />2. BAYU SURYANTORO, ST. selaku Ahli Geoteknik; dan<br />3. KRISNA NURHADI HAMZAH selaku CAD Computer.<br /><br />Tetapi Drs. WARJI, ST. Direktur CV. Dinamika Raya selaku Konsultan Pengawas tetap memasukkan 5 (lima) orang orang/nama personil yang tidak bekerja kedalam Daftar Absensi Personil didalam Laporan Bulanan Pengawasan tersebut diatas, yaitu:<br />1. NATASIA TINNEKE UNEPUTTY, ST. selaku Ahli K3;<br />2. BUDI SETYARSO, ST. selaku Ahli Sumber Daya Air;<br />3. DIAN ARDIYANTO, ST. selaku Tenaga Inspector 1;<br />4. TEGUH PRIHARTONO, ST. selaku Tenaga Inspector 2; dan<br />5. MUHAMMAD FIRDAUS AFFANDY selaku Tenaga Administrator.<br /><br />Bahkan Drs. WARJI, ST. Direktur CV. Dinamika Raya selaku Konsultan Pengawas memasukkan nama-nama yang tidak termasuk kedalam Daftar Personil sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian Kerja Kegiatan Pengawasan, yaitu:<br />1. LP. EVOURANUS TAMPUBOLON, ST. selaku Ahli Geodesi; dan<br />2. FAJAR RUSDIYANTO, ST. selaku Ahli Geodesi.<br /><br />Dan untuk membuat Daftar Absensi Personil didalam Laporan Bulanan Pengawasan tersebut diatas seolah-olah benar, Drs. WARJI, ST. memerintahkan ARIF WIDODO, ST. selaku Team Leader untuk menandatangani semua nama-nama yang tercantum dalam Daftar Absensi Personil.<br /><br />Pada pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan, Drs. WARJI, ST. Direktur CV. Dinamika Raya selaku Konsultan Pengawas tidak pernah menyewa rumah/ kantor untuk kegiatan pengawasan di lokasi pekerjaan di Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan, sedangkan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor: 10201/SPK-TGKP/120.3/2021 tanggal 04 Juni 2021 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Addendum Surat Perjanjian Kerja Nomor: 17312/SPK-TGKP ADD-01/120.3/2021 tanggal 14 September 2021 didalam Rincian Rencana Anggaran Biaya dalam Biaya Langsung Non Personil ditentukan terdapat item Sewa Rumah/ Kantor sebesar Rp14.580.000,00 (empat belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhdh3hb-GF3a03lfxhQeJuCyBjSnX2asmErsijaGrxXkCdB0pK9XKHkRIqlRS6AO5FaFWxEMx48_20s6ZDFzCgxNVCm1JJYqfKiMXE5iUXETjQieEBdf-INMpcjkHZNr26rLzNajxUSUAoN8Z1qRLpx7XyqiaO-s5FyeHiZ2Pl11hlnie-9eoGWSXM3/s1600/11.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhdh3hb-GF3a03lfxhQeJuCyBjSnX2asmErsijaGrxXkCdB0pK9XKHkRIqlRS6AO5FaFWxEMx48_20s6ZDFzCgxNVCm1JJYqfKiMXE5iUXETjQieEBdf-INMpcjkHZNr26rLzNajxUSUAoN8Z1qRLpx7XyqiaO-s5FyeHiZ2Pl11hlnie-9eoGWSXM3/w640-h288/11.jpg" width="640" /></a></div>Berdasarkan kesepakatan dalam Rapat Pembuktian Keterlambatan III (Show Cause Meeting) pada tanggal 14 Desember 2021 yang menyatakan progres pekerjaan sebesar 52,293%, kemudian untuk membuat agar progres pekerjaan menjadi seolah-olah benar, lalu terdakwa MOHAMMAD JASULI Direktur CV. Liga Utama membuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pelaksanaan Konstruksi Nomor: 1412.03/BA.Pem/120.3/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021 yang ditandatangani oleh terdakwa MOHAMMAD JASULI Direktur CV. Liga Utama selaku Penyedia Barang/Jasa, lalu diperiksa dan ditandatangani ARIF WIDODO, ST. selaku Team Leader Konsultan Pengawas, dan mengetahui/ ditandatangani oleh Ir. MIFTAHOL ARIFIN, MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan INDRA BACHTIYAR, ST. selaku Pengelola Teknis Kegiatan, yakni dalam pemeriksaan tersebut menyatakan progres pekerjaan pada tanggal 14 Desember 2021 sebesar 52,293%, <br /><br />Walaupun faktanya tidak pernah dilakukan pemeriksaan pekerjaan di lapangan, dan pekerjaan tidak mencapai progres sebesar 52,293%. Bahkan pekerjaan tidak dihentikan dan CV. Liga Utama dengan Direktur terdakwa MOHAMMAD JASULI tetap mengerjakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 demi mengejar kesesuaian progres pekerjaan yang telah ditentukan. Hal ini bertentangan dengan Spesifikasi Teknik Kontrak Pasal 4. Syarat-syarat Teknis Surat Perjanjian Kerja Nomor: 16602/SPK-TGKP/120.3/2021 tanggal 16 September 2021 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Addendum Surat Perjanjian Kerja Nomor: 17814/SPK-TGKP ADD-01/120.3/2021 tanggal 27 September 2021 Pengerukan Kolam Labuh pada poin 4.3. Pengerukan angka 8. Dasar Pembayaran huruf b. dinyatakan Pembayaran dihitung dengan cara pengukuran volume berdasar perbandingan hasil pra survey pengerukan dan survey setelah dilakukan pengerukan pada area kolam labuh dan dikomparasi terhadap volume hasil timbunan pada area dumping dengan mengukur elevasi akhir setelah dipadatkan.<br /><br />Untuk mendukung Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pelaksanaan Konstruksi Nomor: 1412.03/BA.Pem/120.3/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021 tersebut seolah-olah benar, terdakwa MOHAMMAD JASULI Direktur CV. Liga Utama membuat kelengkapan guna proses pembayaran Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2021, yaitu :<br /><br />a. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Pelaksanaan Konstruksi Nomor: 23611/BAST/120.3/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021 yang ditandatangani oleh terdakwa MOHAMMAD JASULI Direktur CV. Liga Utama selaku Penyedia Barang/Jasa, dan Ir. MIFTAHOL ARIFIN, MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen.<br /><br />b. Laporan Pekerjaan Pelaksanaan Konstruksi Nomor: 1412.01/Lap.Pks/120.3/XII/2021 Minggu ke-14 tanggal 14 Desember 2021 yang ditandatangani oleh terdakwa MOHAMMAD JASULI Direktur CV. Liga Utama selaku Penyedia Barang/Jasa, lalu diperiksa dan ditandatangani ARIF WIDODO, ST. selaku Team Leader Konsultan Pengawas, dan mengetahui/ ditandatangani oleh Ir. MIFTAHOL ARIFIN, MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan INDRA BACHTIYAR, ST. selaku Pengelola Teknis Kegiatan.<br /><br />c. Laporan Dokumentasi Pelaksanaan Konstruksi Nomor: 1412.02/Lap.Dok/120.3/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021 yang ditandatangani oleh terdakwa MOHAMMAD JASULI Direktur CV. Liga Utama selaku Penyedia Barang/Jasa, lalu diperiksa dan ditandatangani ARIF WIDODO, ST. selaku Team Leader Konsultan Pengawas.<br /><br />d. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Konstruksi untuk Pembayaran Angsuran Nomor: 1412.04/BA.PA/120.3/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021 yang ditandatangani oleh terdakwa MOHAMMAD JASULI Direktur CV. Liga Utama selaku Penyedia Barang/Jasa, dan Ir. MIFTAHOL ARIFIN, MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen.<br /><br />e. Berita Acara Pembayaran Nomor: 020.04/1412.05/120.3/2021 tanggal 14 Desember 2021 yang ditandatangani oleh terdakwa MOHAMMAD JASULI Direktur CV. Liga Utama selaku Penyedia Barang/Jasa, dan Ir. MIFTAHOL ARIFIN, MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen.<br />Tetapi faktanya volume yang tercapai dalam Berita Acara tersebut tidak benar, karena pekerjaan tidak mencapai progres sebesar 52,293%. Bahkan pekerjaan tidak dihentikan dan CV. Liga Utama dengan Direktur terdakwa MOHAMMAD JASULI tetap mengerjakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 demi mengejar kesesuaian progres pekerjaan yang telah ditentukan.<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhrbIdh5OPRFqpq5ruH3WitS4U72uzDSbLckYdneQqDyOVKy-pA5nR05kLmCB_nL7TiWogpBjuOg09YHUUEJc5NFAMCTPrLgUBBGy66Y8S-9ELYbZMRR0B3HBjnZ_VDWqP02z1ZtYo4Qfkorda0F7zJXoobWaLndMx59ESUbhzFwHo6SX8JFLtX88TA/s1600/5.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhrbIdh5OPRFqpq5ruH3WitS4U72uzDSbLckYdneQqDyOVKy-pA5nR05kLmCB_nL7TiWogpBjuOg09YHUUEJc5NFAMCTPrLgUBBGy66Y8S-9ELYbZMRR0B3HBjnZ_VDWqP02z1ZtYo4Qfkorda0F7zJXoobWaLndMx59ESUbhzFwHo6SX8JFLtX88TA/w640-h288/5.jpg" width="640" /></a></div>Kemudian ALAN WAHYU PUTRA, S.STP., MM. selaku Ketua Panitia, Dra. LILIEK POERWANINGSIH selaku Sekretaris dan TEGUH WICAKSONO, A.Md selaku Anggota Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan meskipun tidak pernah hadir dalam pemeriksaan pekerjaan pelaksanaan konstruksi, namun tetap melakukan pemeriksaan administratif di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Administratif Nomor: 020.04/201/120.3/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021 yang pada pokoknya menyatakan dokumen yang diperiksa dalam Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan telah lengkap, sedangkan dokumen yang dinyatakan lengkap tidak pernah diterima oleh Tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan.<br /><br />Meskipun terdakwa MOHAMMAD JASULI Direktur CV. Liga Utama telah mengetahui Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan sebenarnya tidak mencapai 52,293%, tetapi terdakwa MOHAMMAD JASULI Direktur CV. Liga Utama selaku Penyedia Barang/Jasa tetap mengajukan Permohonan Pembayaran sesuai Surat CV. Liga Utama Nomor: 027/CV.LU-Perm/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021 perihal Permohonan Pembayaran 52,293%, yang kemudian dilakukan proses pencairan dana sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Nomor: 020.04/412.05/120.3/2021 tanggal 14 Desember 2021 yang pada pokoknya menyatakan CV. Liga Utama berhak menerima pembayaran sebesar Rp4.165.209.091,00 (empat milyar seratus enam puluh lima juta dua ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) termasuk pajak. Sedangkan faktanya volume yang tercapai dalam pekerjaan tidak mencapai progres sebesar 52,293%. <br /><br />Bahkan pekerjaan tidak dihentikan dan CV. Liga Utama dengan Direktur terdakwa MOHAMMAD JASULI tetap mengerjakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 demi mengejar kesesuaian progres pekerjaan yang telah ditentukan. Hal ini bertentangan dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak Surat Perjanjian Kerja Nomor: 16602/SPK-TGKP/120.3/2021 tanggal 16 September 2021 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Addendum Surat Perjanjian Kerja Nomor: 17814/SPK-TGKP ADD-01/120.3/2021 tanggal 27 September 2021 Bagian F. Pembayaran Kepada Penyedia angka 70.2 Prestasi Pekerjaan pada huruf a, b dan c dinyatakan bahwa Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pengguna Jasa, dengan ketentuan:<br />a. Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan.<br />b. Pembayaran dilakukan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pengguna Jasa.<br />c. Pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang.<br /><br />Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2021 telah dilakukan pembayaran sebesar Rp4.165.209.091,00 (empat milyar seratus enam puluh lima juta dua ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) setelah dipotong pajak (PPN Pusat) sebesar Rp378.655.372,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus lima puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) dan pajak [(PPh 4 (2)] sebesar Rp75.731.074,00 (tujuh puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu tujuh puluh empat rupiah), ke Nomor Rekening 0241000788 PT. Bank Jatim Cabang Sampang atas nama CV. Liga Utama berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor: SPM-LS/0000970/32500000001/2021 tanggal 21 Desember 2021 dan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: LS/0034222/2021 tanggal 22 Desember 2021.<br /><br />Meskipun Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2021 telah dilakukan Pemutusan Kontrak pada tanggal 14 Desember 2021, tetapi Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan tersebut sebesar Rp398.256.850,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus lima puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah) baru dibayar oleh terdakwa MOHAMMAD JASULI Direktur CV. Liga Utama selaku Penyedia Barang/Jasa pada tanggal 28 Desember 2021 berdasarkan Surat Tanda Setoran (STS) Nomor: SEKRE/STS/00015/XII/2021 tanggal 28 Desember 2021. <br /><br />Hal ini bertentangan dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak Surat Perjanjian Kerja Nomor: 16602/SPK-TGKP/120.3/2021 tanggal 16 September 2021 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Addendum Surat Perjanjian Kerja Nomor: 17814/SPK-TGKP ADD-01/120.3/2021 tanggal 27 September 2021 Bagian B.4 Addendum Poin 44. Pemutusan Kontrak oleh Pengguna Jasa pada angka 44.2 huruf a. dinyatakan dalam hal pemutusan kontrak dilakukan pada Masa Pelaksanaan karena kesalahan Penyedia, maka Jaminan Pelaksanaan terlebih dahulu dicairkan sebelum pemutusan kontrak.<br /><br />Meskipun Drs. WARJI, ST. Direktur CV. Dinamika Raya selaku Konsultan Pengawas telah mengetahui Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan sebenarnya tidak mencapai 52,293%, tetapi Drs. WARJI, ST. Direktur CV. Dinamika Raya tetap menyetujui Berita Acara yang menetapkan progres pekerjaan sebesar 52,293%. Bahkan Drs. WARJI, ST. Direktur CV. Dinamika Raya membuat kelengkapan guna proses pembayaran Pengawasan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2021 dengan progres yang sama, yaitu :<br /><br />a. Berita Acara Rapat Koordinasi Lapangan Nomor: 1412.06/BA.Lap/120.3/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021 yang ditandatangani Drs. WARJI, ST. Direktur CV. Dinamika Raya selaku Konsultan Pengawas, lalu disetujui dan ditandatangani terdakwa MOHAMMAD JASULI Direktur CV. Liga Utama selaku Penyedia Barang/Jasa, dan mengetahui/ ditandatangani oleh Ir. MIFTAHOL ARIFIN, MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan INDRA BACHTIYAR, ST. selaku Pengelola Teknis Kegiatan.<br /><br />b. Laporan Pekerjaan Pengawasan Konstruksi Nomor: 1412.07/Lap.Was/120.3/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021 yang ditandatangani Drs. WARJI, ST. Direktur CV. Dinamika Raya selaku Konsultan Pengawas, dan mengetahui/ ditandatangani oleh Ir. MIFTAHOL ARIFIN, MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan INDRA BACHTIYAR, ST. selaku Pengelola Teknis Kegiatan.<br /><br />c. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pengawasan Konstruksi untuk Pembayaran Angsuran Nomor: BA.PA/1412.10/120.3/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021 yang ditandatangani Drs. WARJI, ST. Direktur CV. Dinamika Raya selaku Konsultan Pengawas, dan mengetahui/ ditandatangani oleh Ir. MIFTAHOL ARIFIN, MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen.<br /><br />d. Laporan Dokumentasi Pengawasan Konstruksi Nomor: 2912.09/Lap.Dok/120.3/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021 yang ditandatangani Drs. WARJI, ST. Direktur CV. Dinamika Raya selaku Konsultan Pengawas.<br /><br />e. Berita Acara Pembayaran Nomor: 020.04/1412.11/120.3/2021 tanggal 14 Desember 2021 yang ditandatangani Drs. WARJI, ST. Direktur CV. Dinamika Raya selaku Konsultan Pengawas, dan Ir. MIFTAHOL ARIFIN, MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen.<br />Tetapi faktanya volume yang tercapai dalam Berita Acara tersebut tidak benar, karena pekerjaan tidak mencapai progres sebesar 52,293%. Bahkan pekerjaan tidak dihentikan dan CV. Dinamika Raya dengan Direktur Drs. WARJI, ST. tetap melakukan pengawasan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 untuk mengawasan pekerjaan demi mengejar kesesuaian progres pekerjaan yang telah ditentukan. <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5BY37IVKZeLXGWgTLnjwyXvKEmAFzakUzXr0r5ETaXC83g-2M0n1ATTkle_7Vsp6ctBx9oc9uhs25trxua7x8DpcoVhz4GBsq20XqCdHE8tBX4iEaon__GyNwIcK3SPfGNn8vmujwefdSSAa7m-F2vegtkXkA64s5zOA_FiIdbC9QfNA2aCdIKWB0/s1600/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5BY37IVKZeLXGWgTLnjwyXvKEmAFzakUzXr0r5ETaXC83g-2M0n1ATTkle_7Vsp6ctBx9oc9uhs25trxua7x8DpcoVhz4GBsq20XqCdHE8tBX4iEaon__GyNwIcK3SPfGNn8vmujwefdSSAa7m-F2vegtkXkA64s5zOA_FiIdbC9QfNA2aCdIKWB0/w640-h288/2.jpg" width="640" /></a></div>Kemudian ALAN WAHYU PUTRA, S.STP., MM. selaku Ketua Panitia, Dra. LILIEK POERWANINGSIH selaku Sekretaris dan TEGUH WICAKSONO, A.Md selaku Anggota Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan meskipun tidak pernah hadir dalam pemeriksaan pekerjaan pelaksanaan konstruksi dan konsultansi pengawasan, namun tetap melakukan pemeriksaan administratif di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Administratif Nomor: 020.04/202/120.3/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021 yang pada pokoknya menyatakan dokumen yang diperiksa dalam Pengawasan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan telah lengkap, sedangkan dokumen yang dinyatakan lengkap tidak pernah diterima oleh Tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan.<br /><br />Meskipun Drs. WARJI, ST. Direktur CV. Dinamika Raya selaku Konsultan Pengawas telah mengetahui Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan sebenarnya tidak mencapai 52,293%, tetapi Drs. WARJI, ST. Direktur CV. Dinamika Raya tetap mengajukan Permohonan Pembayaran sebesar 52,293% dari Kontrak Pengawasan, yang kemudian dilakukan proses pencairan dana sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Nomor: 020.04/1412.11/120.3/2021 tanggal 14 Desember 2021 yang pada pokoknya menyatakan CV. Dinamika Raya berhak menerima pembayaran sebesar Rp317.636.414,00 (tiga ratus tujuh belas juta enam ratus tiga puluh enam ribu empat ratus empat belas rupiah) termasuk pajak. <br /><br />Sedangkan faktanya volume yang tercapai dalam pekerjaan belum mencapai progres sebesar 52,293%. Bahkan pekerjaan tidak dihentikan dan CV. Dinamika Raya dengan Direktur Drs. WARJI, ST. tetap melakukan pengawasan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 untuk mengawasan pekerjaan demi mengejar kesesuaian progres pekerjaan yang telah ditentukan. Hal ini bertentangan dengan Syarat-syarat Khusus Kontrak dan Syarat-syarat Umum Kontrak Surat Perjanjian Kerja Nomor: 10201/SPK-TGKP/120.3/2021 tanggal 04 Juni 2021 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Addendum Surat Perjanjian Kerja Nomor: 17312/SPK-TGKP ADD-01/120.3/2021 tanggal 14 September 2021, yaitu:<br /><br />a. Syarat-Syarat Khusus Kontrak Poin 39.1 Hak dan Kewajiban Penyedia Jasa yang pada pokoknya menyatakan Hak dan Kewajiban akibat dari lingkup pekerjaan adalah menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak.<br /><br />b. Syarat-syarat Umum Kontrak Bagian C. Hak dan Kewajiban Penyedia Pasal 39 huruf a pada pokoknya menyatakan Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Penyedia dalam melaksanakan Kontrak meliputi menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak.<br /><br />.c. Syarat-syarat Umum Kontrak Bagian F Pembayaran kepada Penyedia Pasal 60 angka 60.1 Harga Kontrak pada pokoknya menyatakan Pengguna Jasa membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam Kontrak sebesar Harga Kontrak.<br /><br />Terhadap Pengawasan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2021 telah dilakukan pembayaran sebesar Rp317.636.414,00 (tiga ratus tujuh belas juta enam ratus tiga puluh enam ribu empat ratus empat belas rupiah) setelah dipotong pajak (PPN 10%) sebesar Rp28.876.038,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu tiga puluh delapan rupiah), ke Nomor Rekening 0011188389 PT. Bank Jatim Cabang Utama Surabaya atas nama CV. Dinamika Raya berdasarkan Surat Perintah pencairan Dana Nomor: LS/0034223/2021 tanggal 22 Desember 2021.<br /><br />Setelah dilakukan Pemutusan Kontrak terhadap Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2021, Inspektorat Provinsi Jawa Timur melakukan pemeriksaan terhadap data/ dokumen Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan sesuai dengan Surat Nomor: 764/905/060.4/III/2022 tanggal 23 Maret 2022 perihal Hasil Pemeriksaan Mengenai Pemberian Rekomendasi Penetapan Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam Terkait Kegiatan Pembangunan Konstruksi Fisik Pelabuhan Perikanan Puger dan Pelabuhan Perikanan Tamperan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, tetapi dalam pemeriksaan tersebut Inspektorat Provinsi Jawa Timur tidak melakukan penghitungan terhadap fisik pekerjaan, namun hanya melakukan pemeriksaan administrasi.<br /><br />Bahwa Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur telah dilakukan Pemeriksaan Fisik oleh Tim Ahli Teknik Fakultas Teknik Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta pada hari Minggu tanggal pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 19 Juni 2022 di Lokasi Pekerjaan Pelabuhan Perikanan Pantai Tamperan Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan. <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgiAsixoy5xdf9WcbDBJ6MhBD9aolvDf3AFpmAQQhuNndxs-bQ4mQwqqiox4YCMX3IeS_u0wotS35ICNG0awXaIzH94cGr1yWp2jBvcUlHRZcAXO739KTzWBD7kptuMSfvLFfJ9YSWAze7cTfK-GIoPsF_Dvt3LJX4xivbL3f9OuA0IdCETiyCiRVee/s879/6.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="879" data-original-width="720" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgiAsixoy5xdf9WcbDBJ6MhBD9aolvDf3AFpmAQQhuNndxs-bQ4mQwqqiox4YCMX3IeS_u0wotS35ICNG0awXaIzH94cGr1yWp2jBvcUlHRZcAXO739KTzWBD7kptuMSfvLFfJ9YSWAze7cTfK-GIoPsF_Dvt3LJX4xivbL3f9OuA0IdCETiyCiRVee/w524-h640/6.jpg" width="524" /></a></div>Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli TRI JOKO DARYANTO, ST., MT. dan Laporan Tim Uji Teknis Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021 Jawa Timur Tahun Anggaran 2021 dari Tim Teknis Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret Surakarta tanggal 20 Juli 2022 dengan kesimpulan perhitungan volume adalah sebagai berikut :<br />a. Pekerjaan Pengerukan Kolam Labuh Area TPI (Volume Tanah Urugan Spoil Bank) = 3.614,471 m3.<br />b. Pekerjaan Pengadaan Bronjong Galvanish 2x1x0,50 Lapis PVC dan Pekerjaan Pemasangan Bronjong (Volume Bronjong) = 1.826,23 m3.<br />c. Pekerjaan Geotextile Non Woven (600gr/m2) (Volume Geotextile) = 3.238,00 m2.<br />d. Pekerjaan Perataan Hasil Pengerukan Dredging = 0 m2.<br /><br />Perbuatan terdakwa MOHAMMAD JASULI Direktur CV. Liga Utama selaku Penyedia Barang/Jasa bersama-sama dengan Drs. WARJI, ST. Direktur CV. Dinamika Raya selaku Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, bertentangan dengan :<br />1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu:<br />a. Pasal 1 angka 22 menyatakan Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.<br /><br />b. Pasal 18 ayat (3) yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.<br /><br />c. Pasal 21 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.<br /><br />2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yaitu Pasal 1 angka 15 yang menyatakan Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.<br /><br />3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu Pasal 61 ayat (1) yang menyatakan Setiap Pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.<br /><br />4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Jo Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yaitu:<br />a. Pasal 7 ayat (1) huruf f dan g yang pada pokoknya menyatakan Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/ Jasa mematuhi etika sebagai berikut:<br />f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara.<br />g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi.<br /><br />5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:<br />a. Pasal 4 ayat (1) menyatakan keuangan daerah dikelola secara tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.<br /><br />b. Pasal 4 ayat (2) menyatakan secara tertib sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.<br /><br />c. Pasal 184 ayat (2) menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan/pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertangggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.<br /><br />6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. - Bab I Ketentuan Umum, Bagian Ketiga Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 Ayat (1) dan (4):  Pasal 4 Ayat (1) menyatakan Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.  Pasal 4 Ayat (4) menyatakan Efektif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil. <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg_UTCkyPUPpjHuWMvtO0QzX5AbpBvxaIwSukfPfFItb0yJsRli7RXLqlTIiXhShhfgc4ngWqCEwBPlUGZSMVFvvXf0G0dJrsUrnGUL57c7-RGX3yzwfjngFHKWY0nGwncC_PZYSSk0FR1iXHt8TcWPntcQvSapCY65XH4pHZqoNBhC00K_Ev80PA9i/s1600/7.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg_UTCkyPUPpjHuWMvtO0QzX5AbpBvxaIwSukfPfFItb0yJsRli7RXLqlTIiXhShhfgc4ngWqCEwBPlUGZSMVFvvXf0G0dJrsUrnGUL57c7-RGX3yzwfjngFHKWY0nGwncC_PZYSSk0FR1iXHt8TcWPntcQvSapCY65XH4pHZqoNBhC00K_Ev80PA9i/w640-h288/7.jpg" width="640" /></a></div>Bab VII Pelaksanaan APBD, Bagian Pertama Asas Umum Pelaksanaan APBD, Pasal 122 Ayat (10) menyatakan Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<br /><br />Bab X Penatausahaan Keuangan Daerah, Bagian Pertama Asas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah, Pasal 184 Ayat (2) menyatakan Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.<br /><br />7. Spesifikasi Teknik Kontrak Surat Perjanjian Kerja Nomor: 16602/SPK-TGKP/120.3/2021 tanggal 16 September 2021 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Addendum Surat Perjanjian Kerja Nomor: 17814/SPK-TGKP ADD-01/120.3/2021 tanggal 27 September 2021, yaitu:<br /><br />Pasal 3 Syarat-syarat Teknis Pelaksanaan Pengerukan Kolam Labuh, poin 3.2. Bahan Poin 3.2.1. Material Batu yang digunakan :<br />a. pada angka 2 ditentukan bahwa terkecuali diperintahkan lain oleh Konsultan MK/ Pengawas, batu yang digunakan harus memiliki ketebalan yang tidak kurang dari 20 cm, lebar tidak kurang dari satu setengah kali tebalnya dan panjang yang tidak kurang dari satu setengah kali lebarnya, atau batu dengan diameter minimal 20 cm dan berat/ volume batu adalah 2,5 ton/ m3.<br /><br />b. pada angka 3 Sifat Batu ditentukan bahwa nilai hasil pengujian abrasi Los Angeles harus kurang dari 20%.<br /><br />Pasal 3 Syarat-syarat Teknis Pelaksanaan Pengerukan Kolam Labuh, poin 3.2. Bahan Poin 3.2.2. Geotextile : Geotextile untuk lapisan antara pasangan batu bronjong dan material hasil kerukan pada area pembuangan adalah menggunakan jenis Geotextile Non Woven ukuran 600 gram/ m2 dengan bahan dasar Polyester (PET) atau sesuai yang diperintahkan oleh Konsultan MK/ Pengawas untuk digunakan.<br /><br />Pasal 4. Syarat-syarat Teknis Pengerukan Kolam Labuh pada poin 4.3. Pengerukan angka 8. Dasar Pembayaran huruf b. dinyatakan Pembayaran dihitung dengan cara pengukuran volume berdasar perbandingan hasil pra survey pengerukan dan survey setelah dilakukan pengerukan pada area kolam labuh dan dikomparasi terhadap volume hasil timbunan pada area dumping dengan mengukur elevasi akhir setelah dipadatkan.<br /><br />8. Syarat-syarat Umum Kontrak Surat Perjanjian Kerja Nomor: 16602/SPK-TGKP/120.3/2021 tanggal 16 September 2021 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Addendum Surat Perjanjian Kerja Nomor: 17814/SPK-TGKP ADD-01/120.3/2021 tanggal 27 September 2021, yaitu:<br /><br />Bagian B. Pelaksanaan, Penyelesaian, Addendum dan Pemutusan Kontrak pada poin 24. Mobilisasi yaitu 24.1 yang menyatakan mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan SPMK, atau sesuai kebutuhan dan Rencana Kerja yang disepakati saat Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.<br /><br />Bagian B.4 Addendum Poin 36. Perubahan Kontrak :<br />- pada angka 36.1 dinyatakan Kontrak hanya dapat diubah melalui addendum Kontrak.<br />- pada angka 36.2 dinyatakan Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, yang diakibatkan beberapa hal berikut meliputi:<br />a. perubahan pekerjaan;<br />b. perubahan Harga Kontrak;<br />c. perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan/atau Masa Pelaksanaan;<br />d. perubahan personel manajerial dan/atau peralatan utama; dan/atau<br />e. perubahan Kontrak yang disebabkan masalah administrasi.<br /><br />Bagian B.4 Addendum Poin 40. Perubahan Personel :<br />a. pada angka 40.4 dinyatakan Pengguna Jasa dapat menyetujui penempatan/ penggantian Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama menurut kualifikasi yang dibutuhkan setelah mendapat rekomendasi dari Pengawas Pekerjaan.<br />b. Pada angka 40.5 dinyatakan Perubahan Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pengguna Jasa dan dituangkan dalam Addendum Kontrak.<br /><br />Bagian B.4 Addendum Poin 44. Pemutusan Kontrak oleh Pengguna Jasa pada angka 44.2 huruf a. dinyatakan Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan pada Masa Pelaksanaan karena kesalahan Penyedia, maka Jaminan Pelaksanaan terlebih dahulu dicairkan sebelum pemutusan kontrak.<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZ4z7-faKdDdWOqK5zqDGdJGNe_Ml_-Px5Pb-I_FMw58epI2NByJs-183D1_D0VLpY4F3ipQc2q8bHBkRMIz-QqtRMj4nMQrrrANhrDSvgD2xzOH-KXAMxDpN7Y9cbALVPcThTq3hg-hd-ZHHu1U8gTFNZW_ty250fv7liY00_YvNhJQeio364jktN/s1600/5.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZ4z7-faKdDdWOqK5zqDGdJGNe_Ml_-Px5Pb-I_FMw58epI2NByJs-183D1_D0VLpY4F3ipQc2q8bHBkRMIz-QqtRMj4nMQrrrANhrDSvgD2xzOH-KXAMxDpN7Y9cbALVPcThTq3hg-hd-ZHHu1U8gTFNZW_ty250fv7liY00_YvNhJQeio364jktN/w640-h288/5.jpg" width="640" /></a></div>Bagian F. Pembayaran Kepada Penyedia angka 70.2 Prestasi Pekerjaan pada huruf a, b dan c dinyatakan bahwa Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pengguna Jasa, dengan ketentuan:<br />a. Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan.<br />b. Pembayaran dilakukan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pengguna Jasa.<br />c. Pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang.<br /><br />9. Syarat-syarat Khusus Kontrak Surat Perjanjian Kerja Nomor: 10201/SPK-TGKP/120.3/2021 tanggal 04 Juni 2021 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Addendum Surat Perjanjian Kerja Nomor: 17312/SPK-TGKP ADD-01/120.3/2021 tanggal 14 September 2021, yaitu :<br /><br />- Poin 39.i angka 39.1 Hak dan Kewajiban Penyedia Jasa yang pada pokoknya menyatakan Hak dan Kewajiban akibat dari lingkup pekerjaan adalah menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak.<br />10. Syarat-syarat Umum Kontrak Surat Perjanjian Kerja Nomor: 10201/SPK-TGKP/120.3/2021 tanggal 04 Juni 2021 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Addendum Surat Perjanjian Kerja Nomor: 17312/SPK-TGKP ADD-01/120.3/2021 tanggal 14 September 2021, yaitu :<br /><br />- Bagian C. Hak dan Kewajiban Penyedia Poin 39 huruf a pada pokoknya menyatakan Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Penyedia dalam melaksanakan Kontrak meliputi menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak.<br /><br />- Bagian F. Pembayaran kepada Penyedia Pasal 60 angka 60.1 Harga Kontrak pada pokoknya menyatakan Pengguna Jasa membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam Kontrak sebesar Harga Kontrak.<br /><br />- Bagian F. Pembayaran kepada Penyedia Pasal 61 Rincian Komponen Remunerasi Personel dan Biaya Langsung Non Personel, yakni:<br />1) Pasal 61.1 pada pokoknya menyatakan Pengguna Jasa membayar kepada Penyedia Biaya Langsung Personel berupa remunerasi sesuai Waktu Penugasan aktual Personel dan Biaya Langsung Non Personel yang timbul akibat pelaksanaan Kontrak;<br /><br />2) Pasal 61.2 pada pokoknya menyatakan Pembayaran berdasarkan Rincian Komponen Remunerasi Personel harus dilengkapi bukti pembayaran dari Penyedia sebesar nominal yang diterima oleh personelnya sesuai dengan Waktu Penugasan;<br /><br />3) Pasal 61.3 pada pokoknya menyatakan Pembayaran berdasarkan Rincian Biaya Langsung Non Personel harus dilengkapi Penyedia dengan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan;<br /><br />4) Pasal 61.4 pada pokoknya menyatakan Pembayaran Biaya Langsung Non Personel dapat dibayarkan secara lumsum, harga satuan dan/atau penggantian biaya sesuai yang dikeluarkan (at cost);<br /><br />5) Pasal 61.5 pada pokoknya menyatakan Rincian Komponen Remunerasi Personel dan Biaya Langsung Non Personel dapat diberikan Penyesuaian Harga apabila ditentukan dalam SSKK.<br /><br />Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021 tersebut telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara yang nyata dan pasti sebesar RpRp2.647.750.393,50 (dua milyar enam ratus 2.647.750.393,50 (dua milyar enam ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus llima puluh ribu tiga ratus sembilan puluh empat puluh tujuh juta tujuh ratus llima puluh ribu tiga ratus sembilan puluh tiga koma lima puluh rupiah)tiga koma lima puluh rupiah) berdasarkan berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara pada Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021 dari Inspektorat Kabupaten Pacitan Nomor: X.760/80/408.49/2022 tanggal 10 Oktober 2022, dengan , dengan perincian sebagai berikut:perincian sebagai berikut:<br /><br />1. Kerugian Keuangan Negara dalam Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021 yang nyata dan pasti adalah sebesar Rp2.501.322.431,60 (dua milyar lima ratus satu juta tiga ratus dua puluh dua ribu empat ratus tiga puluh satu koma enam puluh rupiah)..<br /><br />2. Kerugian Keuangan Negara dalam Kegiatan Pengawasan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021 yang nyata dan pasti adalah sebesar RpRp146.427.962146.427.962,00,00 (seratus empat puluh enam juta empat ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah).<br /><br />Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Dua Terdakwa Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Pacitan Di Adili Karena Dugaan Korupsi Rp2.6 M

#Mengapa JPU Kejari Pacitan hanya menyeret Direktur CV Liga Utama (M. Jasuli) dan Direktur CV Dinamika Raya (Wariji) Sebagai Terdakwa kasus ...

»

Siapa Pejabat Kab. Pacitan Yang Akan Menjadi Tersangka Baru Dalam Perkara Korupsi Perusda AU?

<div style="text-align: justify;"><h3><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><i>#JPU Kejari Pacitan menghadirikan Empat mantan pejabat Kabupaten Pacitan sebagai saksi untuk Terdakwa Ir. Mulyono, MM selaku Sekda Kabupaten Pacitan tahun 2009 - 2014 dalam perkara Korupsi ‘dana hibah’ untuk Perusda Aneka Usaha. Sebelumnya,  Terpidana Agung Haryadi selaku Dirktur Perusda Aneka Usaha sudah terlebih dahulu mendekam di penjara. Lalu Siapa Menyusul?#  <br /></i></span></span></h3> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_5cIKfQ1Ioe3l_hM49N4KP_MXejYhx0DDt-M75h1W1FL6JIsj3ox9InUiviu_06MdxIqxCXd5qSptPjh9NTmiCpU1dyI73mbW07VZ59EPl_BUFtsnPAHJqVtdLUJ1XPNXKh0KuNcSN0mqQj-vYvyGhLAkiguaOrtd2b1WUREm4N-tqvpXpXPpPD4A/s1440/6.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1440" data-original-width="1440" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_5cIKfQ1Ioe3l_hM49N4KP_MXejYhx0DDt-M75h1W1FL6JIsj3ox9InUiviu_06MdxIqxCXd5qSptPjh9NTmiCpU1dyI73mbW07VZ59EPl_BUFtsnPAHJqVtdLUJ1XPNXKh0KuNcSN0mqQj-vYvyGhLAkiguaOrtd2b1WUREm4N-tqvpXpXPpPD4A/w640-h640/6.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</b></span> <br />Siapa pejabat atau mantan pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemda Kab.) Pacitan yang akan menjadi tersangka baru dalam perkara Korupsi penggunaan dana hibah APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran (TA) 2010 dan 2011 untuk Perusahaan Daerah Aneka Usaha (Perusda AU) Kabupaten Pacitan tanpa ada proposal usulan untuk dibahas dalam  pembahasan RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) namun disahkan menjadi APBD dan mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 1 miliar rupah?. <br /><br />Hal inilah yang menjadi pertanyaan masyarakat khusunya di Kabupaten Pacitan setelah Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya pada Selasa, 02 Maret 2021, menjatuhkan hukuman (Vonis) terhadap Terdakwa Agung Hariyadi selaku Direktur Perusda AU dengan pidana pejara selama satu (1) tahun dan enam (6) bulan karena terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi penggunaan dana hibah APBD Kabupaten Pacitan untuk Perusda AU Kabupaten Pacitan yang dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3807K/Pid.Sus/2021 tanggal 16 November 2021<br /><br />Sebab fakta hukum yang terungkap dalam persidangan maupun dalam putusan Majelis Hakim menyebutkan, bahwa pencairan dana Hibah APBD Kabupaten Pacitan Tahun 2010 - 2011  sebesar 1 miliar rupah tanpa adanya proposal permohanan hibah dari Perusahaan Daerah Aneka Usaha kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan, akan tetapi dana hibah tetap dicairkan dan pencairan dana hibah tersebutpun bukanlah hanya dilakukan oleh Terdakwa Agung Hariyadi akan tetapi juga pihak Pemda Kabupaten Pacitan<br /><br />Pertanyaan ini sedikit terjawab setelah Kejari Pacitan menyeret mantan Sekretaris Daerah (Sekda) sekaligus selaku Ketua TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) Pemda Kab. Pacitaan Ir. Mulyono, MM ke Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya untuk diadili sebagai Terdakwa<br /><br />Pertanyaannya kemudian adalah, apakah hanya Terpidana Agung Hariyadi selaku Direktur Perusda AU dan Terdakwa Ir. Mulyono, MM selaku Sekda sekaligus Ketua TAPD Pemda Kab. Pacitaan yang terlibat? Atau akan ada pejabat atau mantan pejabat Pemda Kab. Pacitan yang akan menjadi Tersangka Baru? <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi9p6xNcGjpxPSluNbx8Gl-PjCDFsSIViMCvVzDgWe7me3iB-VsLa1UvYHcBeqF5Fmzmf17eXm032Cga4yMz_qd_vSlDFty6trnvb_srjTkUbxS12PLuVwAWHdw0LoUo80-RzceGU02MiRm7e2a7FZhd3jW1jevXMgnJ2UJoYn8kMpaq6LMqmF3gd97/s1600/2.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1200" data-original-width="1600" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi9p6xNcGjpxPSluNbx8Gl-PjCDFsSIViMCvVzDgWe7me3iB-VsLa1UvYHcBeqF5Fmzmf17eXm032Cga4yMz_qd_vSlDFty6trnvb_srjTkUbxS12PLuVwAWHdw0LoUo80-RzceGU02MiRm7e2a7FZhd3jW1jevXMgnJ2UJoYn8kMpaq6LMqmF3gd97/w640-h480/2.jpg" width="640" /></a></div>Apakah pembahasan RAPBD menjadi APBD Pemda Kab. Pacitan TA 2010 - 2011 haya Terdakwa Ir. Mulyono, MM selaku Sekda sekaligus Ketua TAPD Pemda Kab. Pacitaan yang terlibat? Lalu kemana Sekretaris, Bendahara dan anggota TAPD? Kemana pula Ketua Banggar (Badan Anggaran) DPRD Kab. Pacitan? Apakah tidak terlibat?. Sayangnya, Bupati saat itu sudah meninggal sehingga selamat dari kasus ini dan tidak lagi dihadirkan sebagai saksi.<br /><br />Lalu bagaimana dengan Suko Wiyono, mantan Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang juga mantan Sekretaris Daerah (Sekda), Haryo Jumanto (mantan Kepala Bagian Hukum), Soetopo (mantan Ketua DPRD sekaligus selaku Ketua Banggar DPRD Kab. Pacitan periode 2009-2014 dan Tardi (mantan Kepala Bagian Keuangan dan anggota TAPD). <br /><br />Apakah Keempat saksi ini terlibat bagaimana proses pembahasan RAPBD menjadi APBD Pemda Kab. Pacitan TA 2010 - 2011 terkait dana hibah APBD untuk Perusda AU yang tidak ada proposal usulan sejak awal namun duit tetap dikucurkan?<br /><br />Lalu bagaiman dengan Dra. Mariatun selaku Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Pacitan yang menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 900/851/408.41/2010 tanggal 23 Agustus 2010 tentang Pemberian Hibah kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha sebagai dasar pemberian hibah kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha?<br /><br />Sementara JPU Kejari Pacitan kembali menghadirkan untuk kedua kalinya tiga dari empat mantan pejabat Pemda Kab. Pacitan ini ke persidangan pada Selasa, 22 Nopember 2022 sebagai saksi untuk Terdakwa Ir. Mulyono, MM selaku Sekda sekaligus Ketua TAPD Pemda Kab. Pacitan dalam sidang perkara Korupsi ‘dana hibah’ ABPD untuk Perusda Aneka Usaha. Sedangkan pertama kalinya dihadirkan pada saat persidangan dengan Terdakwa/Terpidana Agung Haryadi selaku Direktur Perusda AU.<br /><br />Ketiga mantan pejabat Pemda Kab. Pacitan dimaksud adalah Suko Wiyono, mantan Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang juga mantan Sekretaris Daerah (Sekda), Haryo Jumanto (mantan Kepala Bagian Hukum), Soetopo (mantan Ketua DPRD sekaligus selaku Ketua Banggar DPRD Kab. Pacitan periode 2009-2014. Sedangkan Tardi, mantan Kepala Bagian Keuangan dan anggota TAPD baru dihadirkan untuk pertama kalinya<br /><br />Dalam persidangan yang berlangsung secara virtual (Zoom) di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur (Selasa, 22 Nopember 2022) adalah agenda mendengarkan keterangan empat orang saksi yang dihadirkan JPU Kejari Pacitan ke hadapan Majelis Hakim yang di ketuai Hakim Tongani, SH., MH dengan di bantu 2 Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai anggota yaitu Dr. Emma Ellyani, SH., MH dan Manambus Pasaribu, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Romauli Ritonga, SH., MH yang dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa dan dihadiri pula oleh Terdakwa secara Teleconference (Zoom) dari Cabang Rutan (rumah tahanan negara) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhtZo1Nkks7VL9-43jbZbIWPXv08TOTaxEWvbeLwGH3i5hxWJcTLLZ0C1DSG3eooGT_BaQmxEgUEyVE5PCcHcLLSXSlc4VH9XTA-KmTQrFrd3Nep1b80HxcKN7o2nG247mwer4nj8aSX4PG_1cpec-_7y2eN9kApwnd1BsG7JTEiowdrl5fGxtfiMs2/s1600/1.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="754" data-original-width="1600" height="302" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhtZo1Nkks7VL9-43jbZbIWPXv08TOTaxEWvbeLwGH3i5hxWJcTLLZ0C1DSG3eooGT_BaQmxEgUEyVE5PCcHcLLSXSlc4VH9XTA-KmTQrFrd3Nep1b80HxcKN7o2nG247mwer4nj8aSX4PG_1cpec-_7y2eN9kApwnd1BsG7JTEiowdrl5fGxtfiMs2/w640-h302/1.jpg" width="640" /></a></div>Pada persidangan sebelumnya, saat Majelis Hakim menanyakan ke Ketiga saksi (Suko Wiyono, Haryo Jumanto dan Soetopo) tentang peruntukkan dana hibah yang dikucurkan Pemda Kab. Pacitan untuk Perusda Aneka Usaha Kab. Pacitan, saksi sepertinya “pura-pura” tidak mengerti. Sehingga ada yang menjawab boleh dan ada pula jawaban “konyol” yaitu tidak mengerti.<br /><br />“Apakah dana hibah boleh diberikan untuk perusahaan daerah? Dana hibah itu kan hanya boleh diberikan kepada masyarakat, Rt/Rw. Ini dana hibah untuk perusahaan tanpa ada proposal. Apakah boleh?,” tanya anggota Majelis saat itu<br /><br />“Boleh,” jawab Haryo Jumanto, mantan Kepala Bagian Hukum.<br />“Tidak boleh,” jawab Soetopo mantan Ketua DPRD Kab. Pacitan <br />“Saya kurang mengerti,” jawab Suwiyono mantan Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang juga mantan Sekda ini<br /><br />Mendengar jawaban Suwiyono, anggota Majelis Hakim pun menanyakan latar belakan pendidikan dan jabatan saksi Suwiyono<br /><br />Majelis Hakimpun berang melihat kenyataan dari kasus yang mengakibatkan raibnya keuangan negara (Kab. Pacitan) karena dana hiba dikucurkan ke Perusahaan Daerah milik Pemda Kab. Pacitan hanya berdasarkan Perda Penyertaan Modal tetapi dijadikan sebagai daasar pencairan dana hibah yang bersumber dari APBD tanpa ada proposan permohonan.<br /> <br />Apakah memang saksi Suwiyono yang saat itu menjabat Asisten Perekonomian dan Pembangunan, dan Haryo Jumanto, selaku Kepala Bagian Hukum Kabupaten Pacitan serta Soetopo selaku Ketua DPRD Kab. Pacitan tidak mengetahui?.<br /><br />Sayangnya. Bupati yang terlibat saat itu teleh lebih dahulu dipanggil Yang Maha Kuasa, sehingga JPU tak bisa lagi menghadirkannya ke persidangan untuk didengar keterangannya bagaiaman sejarah mengalirnya dana hibah ke Perusda milik Pemda Kab. Pacitan itu<br /><br />Dalam surat dakwaan JPU dijelaskan, bahwa terdakwa Ir. MULYONO, MM. selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan berdasarkan Keputusan Bupati Pacitan Nomor: 188.45/58/408.11/2008 tanggal 29 Januari 2008 tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan dalam jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 821.2/242/042/2007 tentang Pengangkatan dalam Jabatan tanggal 09 Maret 2007 bersama-sama dengan AGUNG HARIYADI, ST. selaku Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan (telah dilakukan Penuntutan secara terpisah dan putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Sby tanggal 02 Maret 2021 Jo Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 15/PID.SUS-TPK/2021/PT.SBY tanggal 18 Mei 2021 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3807K/Pid.Sus/2021 tanggal 16 November 2021) <br /><br />Ataupun masing-masing bertindak sendiri-sendiri baik selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, pada bulan Oktober 2009 sampai dengan tanggal 28 April 2014, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan, <br /><br />Atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, “secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiKjJ3jzv-AyH9QTb8YWW4ytUDw3R8bp9UYFVrchKXuO4dzMgUp1YzCv0JzHXBkNKu_fObX5eCoGGnEl45S9iFmkZZnQmxLHSWhl7FAz_7QHRh7_72PY058xQ_Ry8sYA-wN3ivzs_45VkUseLJrvQhj8xUp3lQE6fLOvs0-rPNljrQTdU7AzFd3yHXC/s1600/5.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="696" data-original-width="1600" height="278" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiKjJ3jzv-AyH9QTb8YWW4ytUDw3R8bp9UYFVrchKXuO4dzMgUp1YzCv0JzHXBkNKu_fObX5eCoGGnEl45S9iFmkZZnQmxLHSWhl7FAz_7QHRh7_72PY058xQ_Ry8sYA-wN3ivzs_45VkUseLJrvQhj8xUp3lQE6fLOvs0-rPNljrQTdU7AzFd3yHXC/w640-h278/5.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa Terdakwa Ir. MULYONO, MM. sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 821.2/242/042/2007 tanggal 09 Maret 2007 tentang Pengangkatan dalam Jabatan sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan mempunyai tugas dan tanggungjawab berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai koordinator pengelolaan keuangan daerah/PKD selaku koordinator PKD, berkaitan dengan peran dan fungsinya dalam membantu kepala daerah menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah, yang mempunyai tugas koordinasi bidang:<br /><br />a. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD;<br />b. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah;<br />c. Penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;<br />d. Penyusunan Raperda APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;<br />e. Tugas-tugas perencana daerah, PPKD dan Pejabat Pengawas Keuangan Daerah;<br />f. Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.<br /><br />Kemudian selain tugas koordinasi Terdakwa Ir. MULYONO, MM. selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan berdasarkan Pasal 6 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas:<br />a. Memimpin TAPD;<br />b. Menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD;<br />c. Menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah;<br />d. Memberikan persetujuan, pengesahan DPA SKPD dan DPPA SKPD;<br />e. Melaksanakan tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah.<br /><br />Bahwa selain sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan Terdakwa Ir. MULYONO, MM. juga menjabat selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Pacitan dengan susunan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2008 s/d 2011 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor: 188.45/58/408.11/2008 tanggal 29 Januari 2008 tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan sebagai berikut:<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEimLXhalI31F-3WBbkuuOGRTn52snNqjb92_aydwkyvp6OREZu71BBIelnYuk-jq7WgZfdNxYtPXYGqXgT4vOQzXSU1DTJu8qhQXvswityCWgicCSY6e0WiVi15TKqvCK9UW7z15m2iO0-iMvB2wTcAC0i9gz5P4mVdEisvO5LQT5ZIQpS8t6gMIbtw/s2686/PACITAN_1.jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2686" data-original-width="2232" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEimLXhalI31F-3WBbkuuOGRTn52snNqjb92_aydwkyvp6OREZu71BBIelnYuk-jq7WgZfdNxYtPXYGqXgT4vOQzXSU1DTJu8qhQXvswityCWgicCSY6e0WiVi15TKqvCK9UW7z15m2iO0-iMvB2wTcAC0i9gz5P4mVdEisvO5LQT5ZIQpS8t6gMIbtw/w532-h640/PACITAN_1.jpg" width="532" /></a></div>Tugas Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Pacitan sebagai berikut:<br />1. Menyiapkan bahan kebijakan dalam rangka Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD;<br />2. Membantu Kepala Daerah dalam menyusun Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);<br />3. Membahas Rancangan KUA dan PPAS bersama Panitia Anggaran DPRD;<br />4. Penyusunan dan Penyampaian Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman penyusunan RKA SKPD kepada seluruh SKPD;<br />5. Menelaah kesesuaian RKA-SKPD dengan KUA, PPA dan Dokumen Perencanaan lainnya;<br />6. Melakukan verifikasi Rancangan RKA-SKPD dan DPA-SKPD bersama dengan Kepala SKPD;<br />7. Penyusunan Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;<br />8. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.<br /><br />Bahwa Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2008 tanggal 31 Oktober 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha yakni:<br /><br />- Pasal 11 yang menyatakan Modal Perusahaan Daerah seluruhnya terdiri dari kekayaan Pemerintah Kabupaten Pacitan yang dipisahkan;<br />- Pasal 12 ayat (1) menyatakan Besarnya modal Perusahaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 adalah sebagai berikut:<br />a. Modal dasar dan ditempatkan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);<br />b. Modal disetor sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).<br /><br />Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan baru menetapkan Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Pacitan yakni berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor: 821.2/0707/408.47/KEP/2010 tanggal 26 April 2010 tentang Pengangkatan AGUNG HARIYADI, ST. sebagai Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha dengan masa jabatan selama 4 (empat) tahun sejak 26 April 2010.<br /><br />Bahwa AGUNG HARIYADI, ST. sebagai Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan mendapatkan Gaji dan Tunjangan Jabatan yang diatur berdasarkan Keputusan Bupati Pacitan Nomor: 188.45/132/408.21/2010 tanggal 19 Mei 2010 tentang Penetapan Gaji Direksi dan Tunjangan Jabatan Direksi Perusahaan Daerah Aneka Usaha yakni Gaji Direksi sebesar Rp2.155.800,00 (dua juta seratus lima puluh lima ribu delapan ratus rupiah) dan Tunjangan Jabatan Direksi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).<br /><br />Bahwa Struktur Organisasi Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan Tahun 2010 s/d 2014 adalah sebagai berikut:<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjLa7r8ku1j2i3oRFhpbcVMmWtOQmoFng2754gqZ14a85SZ2O08YyJaRAbeEKHG9WuXrxWtoWuXbjDjPfYG-Ri26DmmyTmlim-FDajfEavpJ4VB2_6s919JtDMJnXwkKQjtiO4E2U-XHBXusYI6bLHhCyiJkSMgTzIr95EXSUrP6fDQAIxpCVkXS1R3/s2222/PACITAN_2.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1160" data-original-width="2222" height="334" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjLa7r8ku1j2i3oRFhpbcVMmWtOQmoFng2754gqZ14a85SZ2O08YyJaRAbeEKHG9WuXrxWtoWuXbjDjPfYG-Ri26DmmyTmlim-FDajfEavpJ4VB2_6s919JtDMJnXwkKQjtiO4E2U-XHBXusYI6bLHhCyiJkSMgTzIr95EXSUrP6fDQAIxpCVkXS1R3/w640-h334/PACITAN_2.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa mekanisme penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pacitan, diawali Surat Bupati Pacitan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan tentang Usulan Anggaran Tahun berikutnya, kemudian SKPD menyusun rencana anggaran masing-masing. Rencana anggaran rutin menjadi wewenang Dinas Pengelolaan, Pendapatan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Pacitan dan anggaran pembangunan menjadi wewenang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan Penanaman Modal Kabupaten Pacitan.<br /><br />Bahwa Terdakwa Ir. MULYONO, MM. selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memimpin Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk membahas rencana anggaran yang telah disusun baik anggaran rutin oleh DPPKA Kabupaten Pacitan dan anggaran pembangunan oleh BAPPEDA dan Penanaman Modal Kabupaten Pacitan.<br /><br />Bahwa atas persetujuan dan pengesahan Terdakwa Ir. MULYONO, MM. selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah terhadap DPA SKPD dan DPPA SKPD yang disesuaikan dengan RKA-SKPD dengan KUA, PPA dan Dokumen Perencanaan Lainnya, hasil pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menjadi Draft Rancangan APBD. <br /><br />Selanjutnya Draft Rancangan APBD tersebut dibahas antara TAPD dengan DPRD Kabupaten Pacitan yang menghasilkan Rancangan APBD, kemudian Rancangan APBD diajukan kepada Gubernur Jawa Timur untuk dievaluasi dengan peraturan yang ada diatasnya, setelah disetujui oleh Gubernur barulah jadi APBD Kabupaten Pacitan.<br /><br />Bahwa Dasar Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah telah diatur berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2009 tanggal 30 Desember 2009 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan Kabupaten Pacitan yakni hibah terhadap perusahaan daerah dengan mekanisme sebagai berikut:<br /><br />1. Pasal 8 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa Surat Permohonan Hibah dan Bantuan Sosial ditandatangani oleh pimpinan pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, kelompok, masyarakat/anggota masyarakat atau organisasi kemasyarakatan dan harus dilengkapi dengan Proposal;<br /><br />2. Pasal 8 ayat (4) yang menyatakan bahwa Permohonan hibah diajukan kepada Bupati melalui Kepala SKPD sesuai tugas dan fungsinya, ditetapkan dengan keputusan Bupati;<br /><br />3. Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa huruf a, b dan c menyatakan bahwa Kepala SKPD atau Bagian melakukan verifikasi usulan proposal yang diajukan, membuat dan menyampaikan surat pengantar kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan hibah kemudian meneruskan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah yang telah disampaikan oleh penerima hibah kepada Bupati;<br /><br />4. Pasal 10 ayat (3) menyatakan bahwa Penerima hibah mempunyai tanggungjawab:<br />a. Mengajukan permohonan dengan dilampiri proposal kegiatan kepada Bupati melalui Kepala SKPD atau Bagian;<br />b. Menerima dana secara tunai atau melalui transfer dari Bendahara SKPD atau Bagian yang pelaksanaannya dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;<br />c. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan yang didanai dari hibah;<br />d. Menggunakan dana hibah sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati dan/atau Naskah Perjanjian Hibah Daerah;<br />e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah kepada Bupati melalui Kepala SKPD atau Bagian; <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjaVXc6QRd-0kIECShePd4MQ7hhrHV1iXMiwh1IZ67nW-ZtQUsMvSYALIB71lDBy6qI4fizRgElNtOt-mz5LJlowEv1j_AVCQ1ksGNPgPsl1XQF0iVYyS7dS4PY2zm6DYr-iGKuzOVUHEJdcuYSjk-AaPOdw-GRIpJblFUhr4egdibB7nIYulIpVk5A/s1584/3.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="858" data-original-width="1584" height="346" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjaVXc6QRd-0kIECShePd4MQ7hhrHV1iXMiwh1IZ67nW-ZtQUsMvSYALIB71lDBy6qI4fizRgElNtOt-mz5LJlowEv1j_AVCQ1ksGNPgPsl1XQF0iVYyS7dS4PY2zm6DYr-iGKuzOVUHEJdcuYSjk-AaPOdw-GRIpJblFUhr4egdibB7nIYulIpVk5A/w640-h346/3.jpg" width="640" /></a></div>5. Pasal 12 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah dalam bentuk uang dianggarkan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dalam kelompok belanja tidak langsung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan;<br /><br />6. Pasal 17 ayat (1) menyatakan bahwa Penerima hibah bertanggungjawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya dalam bentuk realisasi penggunaan dana kepada Bupati melalui Kepala SKPD atau Bagian selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai.<br /><br />Bahwa tanpa Surat Proposal Permohonan Hibah tahun 2009 dari Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan, Terdakwa Ir. MULYONO, MM. selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) membahas Dana Hibah untuk Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan untuk dicantumkan kedalam RKA-PPKD. <br /><br />Atas verifikasi dan persetujuan dari Terdakwa Ir. MULYONO, MM selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Dana Hibah untuk Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan dicantumkan di dalam RKA-PPKD<br /><br />Kemudian hasil pembahasan TAPD tersebut menjadi Draft Rancangan APBD. Selanjutnya Anggaran Dana Hibah untuk Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan ditetapkan menjadi APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2009 tentang APBD Tahun Anggaran 2010 tanggal 30 Desember 2009 Jo Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2010 (Buku II) <br /><br />Dan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2010 tanggal 29 September 2010 Jo Peraturan Bupati Pacitan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2010 (Buku II) pada APBD Induk dan APBD Perubahan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dalam kelompok belanja tidak langsung terdapat anggaran Belanja Hibah untuk perkuatan modal awal Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).<br /><br />Bahwa Terdakwa Ir. MULYONO, MM. mengetahui Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan belum mempunyai struktur organisasi kepengurusan pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2009 tentang APBD Tahun Anggaran 2010 tanggal 30 Desember 2009 Jo Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2010 (Buku II), karena AGUNG HARIYADI, ST. baru ditetapkan sebagai Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan pada tanggal 26 April 2010.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiA9kT0NowpiR4TZCXb1NDwDxv5uoWZWPv5yYcFSzQUo42fA9uw0gUCzdQPHeYE0SHFkygWzp-IjD5ue1OOis-n1iUiP2y3F0yuB2PqvgcKWDzkZOoSfwsVGXeFNgb0iZFWFmPiBgjJwWIp_vn0JDn1DmEXpAqSFua_QpgJoIEzxOwtxcedltNkHiu-/s1548/4.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="916" data-original-width="1548" height="378" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiA9kT0NowpiR4TZCXb1NDwDxv5uoWZWPv5yYcFSzQUo42fA9uw0gUCzdQPHeYE0SHFkygWzp-IjD5ue1OOis-n1iUiP2y3F0yuB2PqvgcKWDzkZOoSfwsVGXeFNgb0iZFWFmPiBgjJwWIp_vn0JDn1DmEXpAqSFua_QpgJoIEzxOwtxcedltNkHiu-/w640-h378/4.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa walaupun tanpa Surat Proposal Permohonan Hibah tahun 2009 dari Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan, tetapi Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan termasuk sebagai penerima dana hibah Tahun Anggaran 2010 berdasarkan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/6.A/408.21/2010 tanggal 04 Januari 2010 tentang Penerima dan Penanggungjawab Pelaksanan Dana Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010 nomor urut 25 (dua puluh lima) <br /><br />Penerima Dana Perkuatan Modal Awal Perusda Aneka Usaha, Penanggungjawab Pelaksana: Direktur Perusda, SKPD Penanggungjawab: Bagian Administrasi Perekonomian, jumlah dana: Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). <br /><br />Hal ini bertentangan dengan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2009 tanggal 30 Desember 2009 tentang Tata Cara  Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan Kabupaten Pacitan.<br /><br />Bahwa AGUNG HARIYADI, ST. selaku Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan baru mengajukan Permohonan Dana kepada Bupati Pacitan berdasarkan Surat Nomor 900/05/PDAU/VII/2010 tanggal 12 Juli 2010 perihal Proposal Permohonan Dana disertai Dokumen Proposal Permohonan Dana untuk Pelaksanaan Program Kerja Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010 tanggal 12 Juli 2010 beserta dengan Rencana Anggaran Biaya (Non Fisik Konstruksi) sebagai berikut:   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi6B2CFRN6HwnQ61ibePjvWm9me14_k8dv6cCog9AuhF0pYnGEguddbLL94ze76rIHs1f0zOueY7vOlo1ke83HWF8BVi_Jbmk1XQxFb0PSBYaEHyxJ7PrNbvFBmiFS6l24Gs2nuThsckvhwYYD2P4YEpvnkAGpq7ox8uy2ty3DKlrc6HAxXbtH8ZZ_A/s2240/PACITAN_3.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1472" data-original-width="2240" height="420" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi6B2CFRN6HwnQ61ibePjvWm9me14_k8dv6cCog9AuhF0pYnGEguddbLL94ze76rIHs1f0zOueY7vOlo1ke83HWF8BVi_Jbmk1XQxFb0PSBYaEHyxJ7PrNbvFBmiFS6l24Gs2nuThsckvhwYYD2P4YEpvnkAGpq7ox8uy2ty3DKlrc6HAxXbtH8ZZ_A/w640-h420/PACITAN_3.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa Dra. MARIATUN selaku Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Pacitan menerbitkan Keputusan Nomor: 900/851/408.41/2010 tanggal 23 Agustus 2010 tentang Pemberian Hibah kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha sebagai dasar pemberian hibah kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha.<br /><br />Bahwa berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor: 900/852/408.41/2010 tanggal 23 Agustus 2010 dan Berita Acara Penyerahan Hibah Nomor: 900/853/408.41/2010 tanggal 23 Agustus 2010, Dra. MARIATUN, MM. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset mewakili Pemerintah Kabupaten Pacitan memberikan dana hibah sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) kepada AGUNG HARIYADI, ST. selaku Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan, dan kelengkapan pencairan tersebut adalah:<br /><br />1. Surat Pernyataan yang ditandatangani AGUNG HARIYADI, ST. selaku Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan tanggal 23 Agustus 2010 menyatakan kesanggupan:<br />a. Mempertanggungjawabkan penggunaan hibah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2009 tentang Tata Cara  Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan Kabupaten Pacitan tanggal 30 Desember 2009; <br /><br />b. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Pemerintah Kabupaten Pacitan melalui DPPKA rangkap 2 (dua) Asli disampaikan ke DPPKA selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai;<br />    <br />2. Pakta Integritas tanggal 23 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Drs. WIJONO, MM. selaku PPKD, Dra. MARIATUN, MM. selaku Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset dan AGUNG HARIYADI, ST. selaku Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan.<br /><br />Bahwa Pakta Integritas adalah sarana pertanggungjawaban dan bentuk komitmen dalam melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggungjawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, sehingga harus ditandatangani oleh Bupati Pacitan atau setidak-tidaknya oleh Terdakwa Ir. MULYONO, MM. selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: SE/06/M.PAN/04/2006 tanggal 24 April 2006 tentang Pelaksanaan Pakta Integritas.<br /><br />Bahwa berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor: 900/852/408.41/2010 tanggal 23 Agustus 2010, Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan selaku Penerima Hibah berkewajiban:<br /><br />a. Memanfaatkan dana hibah sebagaimana tersebut dalam lampiran surat perjanjian ini.<br /><br />b. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah kepada Pemberi Hibah melalui SKPD atau Bagian terkait rangkap 2 (dua), asli disampaikan ke DPPKA Kabupaten Pacitan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai.<br /><br />c. Untuk pencairan hibah tahap berikutnya harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah tahap sebelumnya.<br /><br />Kemudian pada tanggal 23 Agustus 2010 berdasarkan Tanda Terima Penerimaan Hibah Nomor: 900/854/408.41/2010, Perusahaan Daerah Aneka Usaha menerima dana hibah sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) melalui Rekening Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan di Bank Jatim Cabang Pacitan Nomor Rekening 021101583 atas nama Perusahaan Daerah Aneka Usaha dengan specimen tandatangan AGUNG HARIYADI, ST. selaku Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgOVJ_oxEpT1wDHIJpt2V46WU4m5f-m99lYsHsyO8JSdd5VbdcZjMFtp2DqrOrd-l77BO3drUyfHviU8rJZ9UT8TgxVV7vpYPUeDkH0fNPxjLWOHGTQQOJj_IwOpHDq1AQ5I-_IZ-sMVbAA84NvU1kHAdDsiwouGCbFegFWXRA_AeTfvp_bYctC6RvA/s1600/5.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="696" data-original-width="1600" height="278" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgOVJ_oxEpT1wDHIJpt2V46WU4m5f-m99lYsHsyO8JSdd5VbdcZjMFtp2DqrOrd-l77BO3drUyfHviU8rJZ9UT8TgxVV7vpYPUeDkH0fNPxjLWOHGTQQOJj_IwOpHDq1AQ5I-_IZ-sMVbAA84NvU1kHAdDsiwouGCbFegFWXRA_AeTfvp_bYctC6RvA/w640-h278/5.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa berdasarkan Proposal Permohonan Dana untuk Pelaksanaan Program Kerja Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010 tanggal 12 Juli 2010 dengan Rencana Anggaran Biaya (Non Fisik Konstruksi), seharusnya AGUNG HARIYADI, ST. menggunakan dana hibah sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) untuk keperluan operasional Perusahaan Daerah Aneka Usaha, <br /><br />Namun faktanya AGUNG HARIYADI, ST. menggunakan Dana Hibah Tahun Anggaran 2010 tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (Non Fisik Konstruksi) pada Proposal Permohonan Dana untuk Pelaksanaan Program Kerja Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010 tanggal 12 Juli 2010, melainkan Dana Hibah digunakan berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (Non Fisik Konstruksi) yang dibuat oleh AGUNG HARIYADI, ST. selaku Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan setelah Dana Hibah Tahun Anggaran 2010 tersebut masuk ke Rekening Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan, yaitu sebagai berikut:<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiyrt57G3HaMehr1cS5MMMG4p68eQwVt1e_ApXXi_iyrDctNe2auQq6U71ipRlL_2sAIZhP74omVIYmq7YoqPurweZH33_OEHOo3KReGgKY7ufqzsDG1F_81uMH9t6nyHkHUFn2UhVL2rYy4K6p_kUogIv8qOiaN0Kk1Sgib0xgYCYIx2JmsIKToe5V/s3020/PACITAN_4.jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="3020" data-original-width="2250" height="876" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiyrt57G3HaMehr1cS5MMMG4p68eQwVt1e_ApXXi_iyrDctNe2auQq6U71ipRlL_2sAIZhP74omVIYmq7YoqPurweZH33_OEHOo3KReGgKY7ufqzsDG1F_81uMH9t6nyHkHUFn2UhVL2rYy4K6p_kUogIv8qOiaN0Kk1Sgib0xgYCYIx2JmsIKToe5V/w640-h876/PACITAN_4.jpg" width="640" /></a></div><br /><br /><br /><br />  </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"><span>   </span><span><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijr3KYJjOb6ZWVu-wI8Jaj3raroaknNr_-k08n8maALHfReliZgCosn2coSMBlL2t9nx9cCq9IwIsBhOm_vZ4fNuu5UJulokUTt198EWm73qDsjKz9rPKp-2ernilaKadUv7X2d5kijGZDe7gfm6d5Cyw_bsikcUKyrPwyrgPGJYCwukD5z4R0CrvI/s2242/PACITAN%20_%204..jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="880" data-original-width="2242" height="252" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijr3KYJjOb6ZWVu-wI8Jaj3raroaknNr_-k08n8maALHfReliZgCosn2coSMBlL2t9nx9cCq9IwIsBhOm_vZ4fNuu5UJulokUTt198EWm73qDsjKz9rPKp-2ernilaKadUv7X2d5kijGZDe7gfm6d5Cyw_bsikcUKyrPwyrgPGJYCwukD5z4R0CrvI/w640-h252/PACITAN%20_%204..jpg" width="640" /></a></div><br /> </span>Bahwa AGUNG HARIYADI, ST. selaku Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan tidak pernah membuat Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Tahun Anggaran 2010 dalam bentuk realisasi penggunaan dana kepada Bupati melalui Kepala SKPD atau Bagian selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai, <br /><br />Hal ini bertentangan dengan:<br />1. Surat Pernyataan yang ditandatangani AGUNG HARIYADI, ST. selaku Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan tanggal 23 Agustus 2010 pada angka 2 yang menyatakan kesanggupan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Pemerintah Kabupaten Pacitan melalui DPPKA rangkap 2 (dua) Asli disampaikan ke DPPKA selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai.<br /><br />2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor: 900/852/408.41/2010 tanggal               23 Agustus 2010 pada huruf b dan c yang menyatakan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan selaku Penerima Hibah berkewajiban:<br /><br />a. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah kepada Pemberi Hibah melalui SKPD atau Bagian terkait rangkap 2 (dua), asli disampaikan ke DPPKA Kabupaten Pacitan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai.<br /><br />b. Untuk pencairan hibah tahap berikutnya harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah tahap sebelumnya.<br /><br />3. Pasal 17 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2009 tanggal 30 Desember 2009 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan Kabupaten Pacitan yang menyatakan Penerima hibah bertanggungjawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya dalam bentuk realisasi penggunaan dana kepada Bupati melalui Kepala SKPD atau Bagian selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai.<br /><br />Bahwa dalam 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai AGUNG HARIYADI, ST. selaku Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan tidak pernah membuat Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Tahun Anggaran 2010, sedangkan dalam tahun anggaran tersebut terdapat sisa dana hibah,   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiP__LXWXwWT8WRD1-BTmcElh0BURU9Bg4wLWfbWWmgDORJxHd4HlAIIKTdhIa_ypEATpAd23JvWVvChdb0OfQNbMk9uAIN_LiGw9vttFwz5S6yqiVE6yDHZ2sZ_-_wXnhDgEjOqndhkjKZiDBZoTCdzEd4vKtMMZzJJFIhotCMNX5L6u26c31Ddpex/s1600/5.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="696" data-original-width="1600" height="278" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiP__LXWXwWT8WRD1-BTmcElh0BURU9Bg4wLWfbWWmgDORJxHd4HlAIIKTdhIa_ypEATpAd23JvWVvChdb0OfQNbMk9uAIN_LiGw9vttFwz5S6yqiVE6yDHZ2sZ_-_wXnhDgEjOqndhkjKZiDBZoTCdzEd4vKtMMZzJJFIhotCMNX5L6u26c31Ddpex/w640-h278/5.jpg" width="640" /></a></div>Sehingga Perusahaan Daerah Aneka Usaha harus mengembalikan sisa dana hibah tersebut kepada pemerintah daerah yang bersangkutan untuk dimasukan ke dalam kas daerah. Tetapi faktanya sisa dana hibah tahun anggaran 2010 digunakan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan untuk kegiatan operasional Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan tahun anggaran 2011.<br /><br />Bahwa Terdakwa selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Pacitan dalam jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan baik secara langsung maupun melalui Dinas Pengelolaan, Pendapatan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Pacitan tidak pernah membuat teguran/nota dinas atau peringatan kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan yang tidak pernah membuat Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Tahun Anggaran 2010 sedangkan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Tahun Anggaran 2010 tersebut diperlukan untuk hibah Tahun Anggaran 2011.<br /><br />Bahkan tanpa Surat Proposal Permohonan Hibah tahun 2010 dari Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan yang ditandatangani oleh AGUNG HARIYADI, ST. selaku Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan, Terdakwa Ir. MULYONO, MM. selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan kembali membahas Dana Hibah untuk Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan untuk dicantumkan kedalam RKA-PPKD Tahun Anggaran 2011. <br /><br />Setelah Terdakwa melakukan verifikasi kemudian menyetujui Dana Hibah untuk Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan dicantumkan di dalam RKA-PPKD selanjutnya hasil pembahasan TAPD tersebut menjadi Draft Rancangan APBD. <br /><br />Kemudian Anggaran Dana Hibah untuk Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan ditetapkan menjadi APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 23 Tahun 2010 tanggal 28 Desember 2010 tentang APBD Tahun Anggaran 2011 Jo Peraturan Bupati Pacitan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2011 (Buku II) <br /><br />Dan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 13 Tahun 2011 tanggal 26 Agustus 2011 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 Jo Peraturan Bupati Pacitan Nomor 33 Tahun 2011 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 (Buku II) pada APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011 pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dalam kelompok belanja tidak langsung terdapat anggaran Belanja Hibah untuk perkuatan modal awal Perusahaan Daerah Aneka Usaha sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).<br /><br />Bahwa walaupun tanpa Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Tahun Anggaran 2010 dan tanpa Surat Proposal Permohonan Hibah tahun 2010 dari Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan yang ditandatangani oleh AGUNG HARIYADI, ST. selaku Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan,   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiVPt75tnf3Q0wKA3CTER6nc-KrgXhLEw4-aC8jH_Gzz3GAsKdvGJk9DKXKkbm_znpO--R_YV2B3Qh9I3XEooB-fT__v-eevgLTjZuYRP0mUtNJoc-IN9gMFN4ARhR6M171z-9rijL1_vhoA4ri2KgsFlzsR1m1Y2t6Oql4FaPBHew4mDwsY4rLzE0N/s1548/4.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="916" data-original-width="1548" height="378" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiVPt75tnf3Q0wKA3CTER6nc-KrgXhLEw4-aC8jH_Gzz3GAsKdvGJk9DKXKkbm_znpO--R_YV2B3Qh9I3XEooB-fT__v-eevgLTjZuYRP0mUtNJoc-IN9gMFN4ARhR6M171z-9rijL1_vhoA4ri2KgsFlzsR1m1Y2t6Oql4FaPBHew4mDwsY4rLzE0N/w640-h378/4.jpg" width="640" /></a></div>Tetapi Perusahaan Daerah Aneka Usaha kembali termasuk sebagai penerima dana hibah Tahun Anggaran 2011 berdasarkan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/351/408.21/2010 tentang Penerima dan Penanggungjawab Pelaksanan Dana Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011 tanggal 30 Desember 2010 nomor urut 25 (dua puluh lima) Penerima: Perkuatan Modal Awal Perusda Aneka Usaha, Penanggungjawab Pelaksana: Direktur Perusda, SKPD Penanggungjawab: Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Pacitan, jumlah dana: Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). <br /><br />Hal ini bertentangan dengan:<br />1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor: 900/852/408.41/2010 tanggal                23 Agustus 2010, yang menyatakan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan selaku Penerima Hibah berkewajiban Untuk pencairan hibah tahap berikutnya harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah tahap sebelumnya.<br /><br />2. Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2009 tanggal              30 Desember 2009 tentang Tata Cara  Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan Kabupaten Pacitan.<br /><br />Bahwa pemberian dana hibah kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang diberikan secara terus menerus pada tahun 2010 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan pada tahun 2011 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) bertentangan dengan Pasal 44 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan Belanja hibah bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.<br /><br />Bahwa AGUNG HARIYADI, ST selaku Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha baru mengajukan Permohonan Dana kepada Bupati Pacitan berdasarkan Surat Nomor tanggal 06 April 2011 perihal Proposal Permohonan Dana disertai Dokumen Proposal Permohonan Dana untuk Pelaksanaan Program Kerja Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011 tanggal 06 April 2011 beserta dengan Rencana Anggaran Biaya Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan Tahun 2011 tanggal 11 April 2011 sebagai berikut:   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhq0egqw_3qW5WoFckkxvhpX96ZzkYh01-KmP183-nRIdARZMCj-cYmhQ65rPuElQ4QW4tNbvXpzduURhpzFECHFJnnGIQbQC8KeFh69vjNOsEkO-ePRLGHmqR8J8Czdgmen5Cp96hPBYqIed6qfZw-UnQ4BvCnqkLDtW6SgBKO8ECXSV6rOZ_pEES/s2246/PACITAN_5.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="804" data-original-width="2246" height="230" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhq0egqw_3qW5WoFckkxvhpX96ZzkYh01-KmP183-nRIdARZMCj-cYmhQ65rPuElQ4QW4tNbvXpzduURhpzFECHFJnnGIQbQC8KeFh69vjNOsEkO-ePRLGHmqR8J8Czdgmen5Cp96hPBYqIed6qfZw-UnQ4BvCnqkLDtW6SgBKO8ECXSV6rOZ_pEES/w640-h230/PACITAN_5.jpg" width="640" /></a></div>Yang kemudian dirinci lagi dengan Rencana Anggaran Biaya Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan Tahun 2011 tanpa tanggal yang dibuat dan ditandatangani oleh AGUNG HARIYADI, ST. selaku Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan.<br /><br />Bahwa berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor: 900/554/408.41/20101 tanggal 23 April 2011 dan Berita Acara Penyerahan Hibah Nomor: 900/555/408.41/2011 tanggal 23 Mei 2011, Drs. SUNARYO, MM Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset mewakili Pemerintah Kabupaten Pacitan memberikan dana hibah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada AGUNG HARIYADI, ST. selaku Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan, dan kelengkapan pencairan tersebut adalah:<br /><br />1. Surat Pernyataan yang ditandatangani AGUNG HARIYADI, ST. selaku Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan tanggal 23 Mei 2011 menyatakan kesanggupan:<br /><br />a. Mempertanggungjawabkan penggunaan hibah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2009 tentang Tata Cara  Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan Kabupaten Pacitan tanggal 30 Desember 2009;<br /><br />b. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Pemerintah Kabupaten Pacitan melalui DPPKA rangkap 2 (dua) Asli disampaikan ke DPPKA selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai.<br /><br />2. Pakta Integritas tanggal 23 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Drs. SUNARYO, MM. selaku PPKD dan Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset serta AGUNG HARIYADI, ST. selaku Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan.<br /><br />Bahwa Pakta Integritas adalah sarana pertanggungjawaban dan bentuk komitmen dalam melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggungjawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, sehingga harus ditandatangani oleh Bupati Pacitan <br /><br />Atau setidak-tidaknya oleh Terdakwa Ir. MULYONO, MM. selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: SE/06/M.PAN/04/2006 tanggal 24 April 2006 tentang Pelaksanaan Pakta Integritas.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgYT_dO59obeD4NkFNeKaoSlsYqISGo8fFFXqJodvvyLe-6gu9e_HzYK-cjP3zVF_H6RHxeFrmvlI01DXmqmjaFwGg2A6XMYOunxTfsyh3wbhnMcHnW4aRDb3fg-tPwL4Y4MryG_VqmTKDR3kE6e6b-hWRY7ZFpBtp_e5ml307g-G-IMZtDx8-pGNm6/s1600/5.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="696" data-original-width="1600" height="278" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgYT_dO59obeD4NkFNeKaoSlsYqISGo8fFFXqJodvvyLe-6gu9e_HzYK-cjP3zVF_H6RHxeFrmvlI01DXmqmjaFwGg2A6XMYOunxTfsyh3wbhnMcHnW4aRDb3fg-tPwL4Y4MryG_VqmTKDR3kE6e6b-hWRY7ZFpBtp_e5ml307g-G-IMZtDx8-pGNm6/w640-h278/5.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor: 900/554/408.41/20101 tanggal 23 April 2011, Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan selaku Penerima Hibah berkewajiban:<br />a. Memanfaatkan dana hibah sebagaimana tersebut dalam lampiran surat perjanjian ini.<br />b. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah kepada Pemberi Hibah melalui SKPD atau Bagian terkait rangkap 2 (dua), asli disampaikan ke DPPKA Kabupaten Pacitan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai.<br /><br />c. Untuk pencairan hibah tahap berikutnya harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah tahap sebelumnya.<br /><br />Bahwa kemudian pada tanggal 23 Mei 2011 berdasarkan Kwitansi dan Tanda Terima Penerimaan Hibah Nomor: 900/556/408.41/2011, Perusahaan Daerah Aneka Usaha kembali menerima dana hibah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) melalui Rekening Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan di Bank Jatim Cabang Pacitan Nomor Rekening 021101583 atas nama Perusahaan Daerah Aneka Usaha dengan specimen tandatangan AGUNG HARIYADI, ST. selaku Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan.<br /><br />Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2011, pada saat dilakukan pemeriksaan rutin oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Propinsi Jawa Timur, Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Propinsi Jawa Timur menyarankan agar Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan mengubah dana hibah yang diberikan ke Perusahaan Daerah Aneka Usaha menjadi Penyertaan Modal. <br /><br />Menindaklanjuti saran tersebut, Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 23 Tahun 2010 tanggal 28 Desember 2010 tentang APBD Tahun Anggaran 2011Jo Peraturan Bupati Pacitan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2011 (Buku II) diubah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 13 Tahun 2011 tanggal 26 Agustus 2011 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 Jo Peraturan Bupati Pacitan Nomor 33 Tahun 2011 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 (Buku II), yaitu dana hibah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tersebut penempatannya berubah dari semula belanja hibah menjadi penyertaan modal.<br /><br />Bahwa pemberian dana hibah ke Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang diberikan pada tahun 2010 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan pada tahun 2011 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) bertentangan dengan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2008 tanggal 31 Oktober 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha yang menyatakan modal Perusahaan Daerah seluruhnya terdiri dari kekayaan Pemerintah Kabupaten Pacitan yang dipisahkan (Penyertaan Modal), <br /><br />Walaupun Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2012 tanggal 22 Oktober 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha yang dalam Penjelasannya menyatakan terhitung sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, penyertaan modal yang telah dilakukan Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan demikian maka sisa penyertaan modal yang belum dilakukan adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgVFPrl-OcgKRvdXPL-PwMathEViz3lFK3EloR0iHxqrxWNjxfom4o3LsttPCrfwJgSqQZw8sVQXKvjwze4sur3-vGXUKEbhbRbxdr4yJUmFgp2kwf-PMrX16sRt6RzwfxlHm_jRPUcnHsrb3ep3nKmtUTjy-An051e_ezGC_Mw_O4m3PEWFAlKm3VD/s1600/1.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="754" data-original-width="1600" height="302" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgVFPrl-OcgKRvdXPL-PwMathEViz3lFK3EloR0iHxqrxWNjxfom4o3LsttPCrfwJgSqQZw8sVQXKvjwze4sur3-vGXUKEbhbRbxdr4yJUmFgp2kwf-PMrX16sRt6RzwfxlHm_jRPUcnHsrb3ep3nKmtUTjy-An051e_ezGC_Mw_O4m3PEWFAlKm3VD/w640-h302/1.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa faktanya penggunaan Dana Hibah yang diterima oleh Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011 tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya pada Proposal Permohonan Dana untuk Pelaksanaan Program Kerja Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011 tanggal 06 April 2011 dan Bukti dukungnya yakni dengan dibuatnya bukti-bukti transaksi keuangan fiktif dengan maksud agar penggunaan dana hibah tersebut seolah-olah telah sesuai peruntukkannya dan realisasi yang benar, <br /><br />Hal ini menunjukkan Terdakwa selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Pacitan dalam jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan dalam pertimbangan, persetujuan dan pengesahan terkait pemberian dana hibah tahun anggaran 2011 kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan tidak mempunyai tujuan dan perencanaan yang terukur.<br /><br />Bahwa AGUNG HARIYADI, ST. selaku Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan tidak membuat Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Tahun Anggaran 2011 dalam bentuk realisasi penggunaan dana kepada Bupati melalui Kepala SKPD atau Bagian selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai, hal ini bertentangan dengan:<br /><br />1. Surat Pernyataan yang ditandatangani AGUNG HARIYADI, ST. selaku Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan tanggal 23 Mei 2011 angka 2 yang menyatakan kesanggupan Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Pemerintah Kabupaten Pacitan melalui DPPKA rangkap 2 (dua) Asli disampaikan ke DPPKA selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai.<br /><br />2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor: 900/554/408.41/2011 tanggal 23 April 2011 huruf b dan c yang menyatakan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan selaku Penerima Hibah berkewajiban:<br /><br />b. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah kepada Pemberi Hibah melalui SKPD atau Bagian terkait rangkap 2 (dua), asli disampaikan ke DPPKA Kabupaten Pacitan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai.<br /><br />c. Untuk pencairan hibah tahap berikutnya harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah tahap sebelumnya.<br /><br />3. Pasal 17 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2009 tanggal 30 Desember 2009 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan Kabupaten Pacitan yang menyatakan Penerima hibah bertanggungjawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya dalam bentuk realisasi penggunaan dana kepada Bupati melalui Kepala SKPD atau Bagian selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjs7qIV5Gus1qxGvD05XMHID-SpMKVTNfoXejxLD3-O4m1MHdIok2jCulpeENxyURvTL1rObUgFp6v2sYomywJrPzVmJRVv4U_B0VJgioI9jXVbFscDxA1kXT4CtWSUf0PHQ4VpnGZ8Ri15OakJQ5xPowqDbR8atctgOeua6Jx6bPIgmelV_owI9l31/s1548/4.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="916" data-original-width="1548" height="378" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjs7qIV5Gus1qxGvD05XMHID-SpMKVTNfoXejxLD3-O4m1MHdIok2jCulpeENxyURvTL1rObUgFp6v2sYomywJrPzVmJRVv4U_B0VJgioI9jXVbFscDxA1kXT4CtWSUf0PHQ4VpnGZ8Ri15OakJQ5xPowqDbR8atctgOeua6Jx6bPIgmelV_owI9l31/w640-h378/4.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa dalam 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai AGUNG HARIYADI, ST. selaku Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan tidak pernah membuat Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Tahun Anggaran 2011, sedangkan dalam tahun anggaran tersebut terdapat sisa dana hibah, sehingga Perusahaan Daerah Aneka Usaha harus mengembalikan sisa dana hibah tersebut kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan yang bersangkutan untuk dimasukan ke dalam kas daerah. Tetapi faktanya sisa dana hibah tahun anggaran 2011 digunakan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan untuk kegiatan operasional Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan tahun anggaran 2012 sampai dengan tahun anggaran 2014.<br /><br />Bahwa perbuatan terdakwa Ir. MULYONO, MM. selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan dalam jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan dalam memberikan Dana Hibah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tahun 2010-2011 dari Pemerintah Kabupaten Pacitan kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan yang diberikan melalui Dana Hibah untuk perkuatan modal awal Perusahaan Daerah Aneka Usaha sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada tahun 2010 dan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada tahun 2011, telah bertentangan dengan:<br /><br />1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu:<br />a. Pasal 1 angka 22 menyatakan Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.<br /><br />b. Pasal 18 ayat (3) menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud. <br /><br />c. Pasal 21 ayat (1) menyatakan bahwa Pembayaran atas  beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.<br /><br />2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yaitu Pasal 1 angka 15 yang menyatakan Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.<br /><br />3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu Pasal 61 ayat (1) yang menyatakan Setiap Pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.<br /><br />4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yaitu Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran. <br /><br />5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:<br /><br />• Pasal 4 ayat (1) menyatakan keuangan daerah dikelola secara tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. <br /><br />• Pasal 4 ayat (2) menyatakan secara tertib sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. <br /><br />• Pasal 6 ayat (1) yang menyatakan Sekretaris Daerah selaku koordinator PKD, berkaitan dengan peran dan fungsinya dalam membantu kepala daerah menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaran urusan pemerintah daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah.<br /><br />• Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan Sekretaris Daerah selaku koordinator PKD mempunyai tugas koordinasi bidang :<br />a. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD;<br />b. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah;<br />c. Penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;<br />d. Penyusunan Raperda APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;<br />e. Tugas-tugas perencana daerah, PPKD dan Pejabat Pengawas Keuangan Daerah;<br />f. Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.<br /><br />• Pasal 6 ayat (3) menyatakan selain mempunyai tugas koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretaris Daerah mempunyai tugas:<br />a. Memimpin TAPD;<br />b. Menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD;<br />c. Menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah;<br />d. Memberikan persetujuan, pengesahan DPA SKPD dan DPPA SKPD;<br />e. Melaksanakan tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah.   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgKSxUIzVCY3ZY8WJxNuvcjD_p5tljKlN1YUHg1Vd69_6Y0waDQNiUoXAEMJ79_-fk-Bs8XBIgRjtfVijNDLcFv-ZYOqy3UbA_crDgbQAL-qsZBqvpZK9_obKh3BrKL-3HGcm7oVfleRHv95tQb4Zv37C2Brn9fCo3dB8Izi3zM0t4fzm5GB4CgfXRK/s1600/2.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1200" data-original-width="1600" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgKSxUIzVCY3ZY8WJxNuvcjD_p5tljKlN1YUHg1Vd69_6Y0waDQNiUoXAEMJ79_-fk-Bs8XBIgRjtfVijNDLcFv-ZYOqy3UbA_crDgbQAL-qsZBqvpZK9_obKh3BrKL-3HGcm7oVfleRHv95tQb4Zv37C2Brn9fCo3dB8Izi3zM0t4fzm5GB4CgfXRK/w640-h480/2.jpg" width="640" /></a></div>• Pasal 44 ayat (1) menyatakan Belanja hibah bersifat bantuan yang tidak mengikat/ tidak secara terus menerus dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.<br /><br />• Pasal 133 ayat (1) dan (2) menyatakan Pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan dilaksanakan atas persetujuan kepala daerah, dan Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan bertanggung jawab atas penggunaan uang/ barang dan/ atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada kepala daerah.<br /><br />• Pasal 184 ayat (2) menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan/ pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertangggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.<br /><br />6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.<br /><br />Bab I Ketentuan Umum, Bagian Ketiga Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 Ayat  (1) dan (4):<br /> Pasal 4 Ayat (1) menyatakan Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.<br /><br /> Pasal 4 Ayat (4) menyatakan Efektif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.<br /><br />Bab VII Pelaksanaan APBD, Bagian Pertama Asas Umum Pelaksanaan APBD, Pasal 122 Ayat (10) menyatakan Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<br /><br />Bab X Penatausahaan Keuangan Daerah, Bagian Pertama Asas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah, Pasal 184 Ayat (2) menyatakan Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.<br /><br />7. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2009 tentang Tata Cara  Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan Kabupaten Pacitan :<br /><br />- Pasal 8 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa Surat Permohonan Hibah dan Bantuan Sosial ditandatangani oleh pimpinan pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, kelompok, masyarakat/ anggota masyarakat atau organisasi kemasyarakatan dan harus dilengkapi dengan Proposal;<br /><br />-Pasal 8 ayat (4) menyatakan bahwa Permohonan hibah diajukan kepada Bupati melalui Kepala SKPD sesuai tugas dan fungsinya, ditetapkan dengan keputusan Bupati;<br /> <br />- Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa huruf a, b dan c menyatakan bahwa Kepala SKPD atau Bagian melakukan verifikasi usulan proposal yang diajukan, membuat dan menyampaikan surat pengantar kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan hibah kemudian meneruskan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah yang telah disampaikan oleh penerima hibah kepada Bupati;<br /><br />- Pasal 10 ayat (3) menyatakan bahwa Penerima hibah mempunyai tanggungjawab:<br />a. Mengajukan permohonan dengan dilampiri proposal kegiatan kepada Bupati melalui Kepala SKPD atau Bagian;<br />b. Menerima dana secara tunai atau melalui transfer dari Bendahara SKPD atau Bagian yang pelaksanaannya dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;<br />c. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan yang didanai dari hibah;<br />d. Menggunakan dana hibah sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati dan/atau Naskah Perjanjian Hibah Daerah;<br />e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah kepada Bupati melalui Kepala SKPD atau Bagian;<br /><br />- Pasal 12 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah dianggarkan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dalam kelompok belanja tidak langsung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan;<br /><br />- Pasal 17 ayat (1) menyatakan bahwa Penerima hibah bertanggungjawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya dalam bentuk realisasi penggunaan dana kepada Bupati melalui Kepala SKPD atau Bagian selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai.<br /><br />8. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor: 900/852/408.41/2010 tanggal                 23 Agustus 2010, Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan selaku Penerima Hibah berkewajiban:<br />a. Memanfaatkan dana hibah sebagaimana tersebut dalam lampiran surat perjanjian ini.<br />b. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah kepada Pemberi Hibah melalui SKPD atau Bagian terkait rangkap 2 (dua), asli disampaikan ke DPPKA Kabupaten Pacitan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai.<br />c. Untuk pencairan hibah tahap berikutnya harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah tahap sebelumnya.<br /><br />9. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor: 900/554/408.41/2011 tanggal                23 April 2011, Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan selaku Penerima Hibah berkewajiban:<br />a. Memanfaatkan dana hibah sebagaimana tersebut dalam lampiran surat perjanjian ini.<br />b. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah kepada Pemberi Hibah melalui SKPD atau Bagian terkait rangkap 2 (dua), asli disampaikan ke DPPKA Kabupaten Pacitan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai.<br />c. Untuk pencairan hibah tahap berikutnya harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah tahap sebelumnya. <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-eQYuq_qUBIGwhGC8_iCz9SOk-BTeHIVUo_eLfksFNbLbAo17PYaZReDaX0bJJteLAKnLTm3cUq4ucVp6f9OPwI406EAQUc_LZbjYFrOhMkVKzdCEy73c8lBNpvlonWhw_4QzuOL3ZTo/s1440/6.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1440" data-original-width="1440" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-eQYuq_qUBIGwhGC8_iCz9SOk-BTeHIVUo_eLfksFNbLbAo17PYaZReDaX0bJJteLAKnLTm3cUq4ucVp6f9OPwI406EAQUc_LZbjYFrOhMkVKzdCEy73c8lBNpvlonWhw_4QzuOL3ZTo/w640-h640/6.jpg" width="640" /></a></div>10. Surat Pernyataan yang ditandatangani AGUNG HARIYADI, ST. selaku Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan tanggal 23 Agustus 2010 menyatakan kesanggupan:<br />a. Mempertanggungjawabkan penggunaan hibah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2009 tentang Tata Cara  Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan Kabupaten Pacitan tanggal 30 Desember 2009; <br />b. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Pemerintah Kabupaten Pacitan melalui DPPKA rangkap 2 (dua) Asli disampaikan ke DPPKA selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai.<br /><br />11. Surat Pernyataan yang ditandatangani AGUNG HARIYADI, ST. selaku Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan tanggal 23 Mei 2011 menyatakan kesanggupan:<br />a. Mempertanggungjawabkan penggunaan hibah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2009 tentang Tata Cara  Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan Kabupaten Pacitan tanggal 30 Desember 2009;<br />b. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Pemerintah Kabupaten Pacitan melalui DPPKA rangkap 2 (dua) Asli disampaikan ke DPPKA selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai.<br /><br />Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Keuangan Negara Drs. SISWO SUJANTO, DEA, yang menyatakan alokasi anggaran harus didasarkan pada usulan atau rencana yang mencakup tentang tujuan yang hendak dicapai, hasil atau manfaat, dan besaran kebutuhan dana. Mengingat inisiatif kegiatan tersebut pada hakekatnya berada di pihak lain, yaitu masyarakat (penerima hibah), maka diperlukan usul/proposal dari masyarakat (penerima hibah) untuk dapat dituangkan dalam APBD. <br /><br />Oleh karena itu, tanpa adanya proposal dari masyarakat (penerima hibah) dana hibah tidak direalisasikan atau tidak boleh diberikan kepada pihak-pihak tertentu. Sehingga dengan demikian Pemberian Dana Hibah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tahun 2010-2011 dari Pemerintah Kabupaten Pacitan kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan, tanpa adanya proposal dari penerima hibah maka dana hibah tidak direalisasikan atau tidak boleh diberikan kepada pihak-pihak tertentu dalam hal ini Perusahaan Daerah Aneka Usaha Pacitan.<br /><br />Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Hukum Pidana Dr. WIDODO TRESNO NOVIANTO, S.H., M.Hum. yang menyatakan berdasarkan tugas Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, tanpa persetujuan dan pengesahan Terdakwa Ir. MULYONO, MM. selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam Jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan, DPA SKPD dan DPPA SKPD Tahun Anggaran 2010 dan 2011 tidak dapat dilakukan <br /><br />Dan pemberian dana hibah kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010 dan 2011 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada tahun 2010 dan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada tahun 2011 tidak akan terjadi.<br /><br />Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Kerugian Keuangan Negara Dr. M. Achsin, SE., SH., MM., M.Kn, M.Ec.Dev., M.Si., Ak., CA., CPA., CLA., CRA., CLI., CPI., CMA. menyatakan bahwa jumlah kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti adalah:<br />• Pencairan Tahap I pada tanggal 23 Agustus 2010 berdasarkan Tanda Terima Penerimaan Hibah Nomor: 900/854/408.41/2010, uang hibah tersebut masuk ke Rekening Perusahaan Daerah Aneka Usaha di Bank Jatim Cabang Pacitan Nomor Rekening 021101583 atas nama Perusahaan Daerah Aneka Usaha sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).<br /><br />• Pencairan Tahap II pada tanggal 23 Mei 2011 berdasarkan Kwitansi dan Tanda Terima Penerimaan Hibah Nomor: 900/556/408.41/2011, uang hibah tersebut masuk ke Rekening Perusahaan Daerah Aneka Usaha di Bank Jatim Cabang Pacitan Nomor Rekening 021101583 atas nama Perusahaan Daerah Aneka Usaha sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).<br /><br />• Atas kedua tahap pencairan tersebut, maka total kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti jumlahnya adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).<br /><br />Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. (Jnt) <br /></div>

News Tipikor Siapa Pejabat Kab. Pacitan Yang Akan Menjadi Tersangka Baru Dalam Perkara Korupsi Perusda AU?

#JPU Kejari Pacitan menghadirikan Empat mantan pejabat Kabupaten Pacitan sebagai saksi untuk Terdakwa Ir. Mulyono, MM selaku Sekda Kabupaten...

»

Moh. Rasyid, Kepala Pasar Lenteng Disperindag Kab. Sumenep Diadili Karena Diduga Korupsi “Retribusi”

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><i><span style="font-size: large;">“Kasus Ini Adalah Hasil Pekerjaan Polres Sumenep Yang Melakukan Tangkap Tangan Terhadap Terdakwa Moh. Rasyid, Lutani dan Juhari (Pegawai Harian Lepas) Pada Minggu, 28 Juni 2020 Sekitar Pukul 07.00 WIB Setelah Terdakwa Meminta Biaya Menempati Sebanyak 2 Lapak/Los Sebesar 1 Juta Rupiah Pada Tanggal 3 Mei 2020”</span></i></span>   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhUy4ToE9XyvAD814t2U5p2WgKekEuHjUVkb9nqP3-bnB_CZkKK5ENMRWJIfUhyVbtWBiSrgrd2N3Bn9BF2hzTX4ODzlKru1KTSafP2E74lGMcV2KmU0nh9fUA4QBvZgOxr-NdwNFkypqVYcXeM_OibFyvaj07LjbspIKn3T4fUF6eHgZ5A_hZWnsr_/s1600/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="693" data-original-width="1600" height="278" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhUy4ToE9XyvAD814t2U5p2WgKekEuHjUVkb9nqP3-bnB_CZkKK5ENMRWJIfUhyVbtWBiSrgrd2N3Bn9BF2hzTX4ODzlKru1KTSafP2E74lGMcV2KmU0nh9fUA4QBvZgOxr-NdwNFkypqVYcXeM_OibFyvaj07LjbspIKn3T4fUF6eHgZ5A_hZWnsr_/w640-h278/4.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </b></span><br />Moh. Rasyid selaku Kepala Pasar Lenteng Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Sumenep diseret oleh Jaksan Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep (Senin, 21 Nopember 2022) ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Suarabaya di Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur untuk diadili sebagai Terdakwa bersama dua Terdakwa lainnya yaitu Lutani dan Juhari selaku pegawai harian lepas yang sebelumnya Tertangkap Tangan anggota Polres Sumenep pada Minggu, 28 Juni 2020 Sekitar Pukul 07.00 Wib untuk diadili dimuka persidangan di hadapan Majelis Hakim karena diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi “menarik retribusi Lapak/Los” bagi pedagang di Lenteng Kabupaten <br /><br />Ketiga Terdakwa ini (Moh. Rasyid, Lutani dan Juhari) di seret Kepengadilan Tipikor pada PN Surabaya setelah sebelumnya Tertangkap Tangan oleh anggota Polres Sumenep pada Minggu, 28 Juni 2020 Sekitar Pukul 07.00 Wib setelah Terdakwa Moh. Rasyid mendatangi Hj. Nasikah yang menempati Lapak/Los Nomor 136 dan 137 di Pasar Lenteng Kabupaten lalu Terdakwa mengatakan bahwa ada biaya sebesar Rp1.000.000 untuk menempati 2 lapak dan Hj. Nasikah menyanggapu dengan cara mengangsur sebanyak dua kali masing-masing sebesar Rp500 ribu<br /><br />Anehnya, Tangkap Tangan atau OTT (operasi tangkap tangan) yang dilakukan oleh Polres Sumenep ini terjadi tiga tahun lalu tepatnya Minggu, 28 Juni 2020 sekitar Pukul 07.00 Wib dan tidak menjelaskan berapa uang yang diamankan oleh sang penegak hukum itu sebagai barang bukti.<br /><br />Anehnya lagi adalah, menjelang akhir tahun 2022, berkas perkara OTT terhadap Tiga Tersangka/Terdakwa oleh sang aparat pengak hukum (APH) dari Polres Sumenep ini barulah dilimpahan ke Kejari Sumenep. Ada apa?<br /><br />Dan Kejari Sumenep pun “ibarat makan buah simalakama”, sehingga mau tak mau perkara inipun harus dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) PN Surabaya untuk di sidangkan <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2O7U4wxuNRUJOvoSSziYiqL4D6JbFcBiYEwPbnybi7YfABzvUa2ejVxNDzliU9_wl5niR_b5NrX417VsVkYqHZ-4bE5rsCxVTDlhunhDrgPOq33bHn0w-9d-GX9YDHJXxHN7LLiq-ZJIt1gyt_NDwb_dYev0O5HFJdeNPPvl4mFvvmpnXisGbGA_E/s1600/5.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2O7U4wxuNRUJOvoSSziYiqL4D6JbFcBiYEwPbnybi7YfABzvUa2ejVxNDzliU9_wl5niR_b5NrX417VsVkYqHZ-4bE5rsCxVTDlhunhDrgPOq33bHn0w-9d-GX9YDHJXxHN7LLiq-ZJIt1gyt_NDwb_dYev0O5HFJdeNPPvl4mFvvmpnXisGbGA_E/w640-h288/5.jpg" width="640" /></a></div>Sementara sidang yang berlangsung di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya pada Senin, 21 Nopember 2022 adalah pembacaan surat dakwaan oleh oleh JPU Doni Suryahadi Kusuma, SH., MH, R. Teddy Roomius, SH dan Haary Achmad Dwi Haryono, SH dari Kejari Sumenep terhadap Terdakwa Moh. Rasyid (dan Terdakwa Lutani serta Terdakwa Juhari, dengan berkas perkara penuntutan masing-masing terpisah) secara langsung dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Cokorda Gede Arthana, SH., MH dan dibantu 2 Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai anggota yaitu Dr. Emma Ellyani, SH., MH dan Manambus Pasaribu serta Panitra Pengganti (PP) Lukman Hakim, SH., MH yang dihadiri masing-masing Penasehat Hukum Terdakwa salah satunya dari YLKI (Yayasan Legundi Keadilan Indonesia)<br /><br />Dalam surat dakwaan JPU mengatakan, bahwa terdakwa MOH. RASYID BIN MOH. HASYIM selaku penanggung jawab Pasar Lenteng berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep Nomor 820/24/435.112.1/2018 Tanggal 13 Juli 2018, pada hari yang tidak diingat lagi dengan pasti antara bulan April 2020 s/d tanggal 28 Juni 2020 sekira pukul 07.00 WIB atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Pasar Lenteng Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep, <br /><br />Atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi  “ secara melawan hukum yang dilakukan SECARA BERSAMA-SAMA dengan SULTANI BIN H. MATSUNI (alm)  dan JUHARI Bin PAKMO (dilakukan penuntutan terpisah) yang melakukan dan menyuruh melakukan serta yang turut serta melakukan perbuatan, Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj2uV5dnFKO4q1WT8gEkaa5riUD_r-yUD1CNTonoShnSWRhk9_Fdfs9N5QG3yoTa_z8Ohej2p-I35sCBP4sLGh19stxrJ6AYg3oEXxmHnQPR68t-13TNUNA4rfhoR3rOV1bmMXQhqJx89HL-faKv1Lj1hJQjye7p7gNord21SDSmmP5t2XvN8ODMqLB/s878/3.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="878" data-original-width="720" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj2uV5dnFKO4q1WT8gEkaa5riUD_r-yUD1CNTonoShnSWRhk9_Fdfs9N5QG3yoTa_z8Ohej2p-I35sCBP4sLGh19stxrJ6AYg3oEXxmHnQPR68t-13TNUNA4rfhoR3rOV1bmMXQhqJx89HL-faKv1Lj1hJQjye7p7gNord21SDSmmP5t2XvN8ODMqLB/w524-h640/3.jpg" width="524" /></a></div>Atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri menarik, memungut uang kepada para pedagang yang menempati los baru Pasar Lenteng hasil dari pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumenep kepada 34 pedagang dengan nilai keseluruhan sekitar Rp. 40.550.000,- (empat puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagai orang, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut : <br /><br />Berawal pada tahun 2020 ketika ada pembangunan lapak / LOS Pasar Lenteng yang baru selesai dibangun oleh Pemkab Sumenep untuk pedagang yang berjualan dan yang dagangannya tidak menimbulkan bau atau aroma tidak sedap, kemudian  terdakwa MOH. RASYID BIN MOH. HASIM selaku Kepala Pasar Lenteng meminta kepada saksi SULTANI BIN H. MATSUNI (alm) (berdasarkan Surat Perjanjian Kerja nomor : 602/PPKo.095/435.112/ 2020, tanggal 13 Januari 2020 tentang petugas kebersihan pasar Lenteng Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep Tahun 2020, antara ARDIANSYAH ALI SHOCHIBI, S.T., M.T., dengan SULTANI dan JUHARI BIN PAKMO, <br /><br />Karena SULTANI BIN H. MATSUNI (alm) dan JUHARI BIN PAKMO (berdasarkan  Surat Perjanjian Kerja Nomor : 602/PPKo.138/435.112/ 2020, tanggal 13 Januari 2020 tentang petugas kebersihan pasar Lenteng Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep Tahun 2020, antara ARDIANSYAH ALI SHOCHIBI, S.T., M.T., dengan JUHARI) mempunyai tugas dan tanggung jawab adalah membantu terdakwa MOH. RASYID BIN MOH.HASIM selaku penanggung jawab pasar Lenteng, dengan melakukan penarikan retribusi kemudian menyetorkan kepada bendahara penerima Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep dan bertanggung jawab kepada saksi PURNOMO SUBAGIO, S.Sos selaku Kepala UPT Pasar Lenteng untuk mendata nama-nama pedagang yang masih belum punya lapak/LOS, <br /><br />Dalam pendataan tercatat 192 (seratus sembilan puluh dua)  pedagang yang sudah mempunyai lapak dan 27 pedagang yang tidak mempunyai lapak, lalu data tersebut diserahkan kepada terdakwa MOH. RASYID BIN MOH. HASIM ;<br /><br />Selanjutnya terdakwa MOH. RASYID BIN MOH. HASYIM yang mengetahui kalau ada 27 (dua puluh tujuh) pedagang yang tidak mempunyai lapak/Los, selanjutnya terdakkwa MOH. RASYID BIN MOH. HASYIM memerintahkan saksi SULTANI bin H. MATSUNI (alm) dan saksi JUHARI bin PAKMO untuk meminta/memungut uang sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) per lapak kepada 27 pedagang tersebut dan pedagang lain yang menempati los baru dan yang mempunyai lebih dari 1 lapak/Los dipungut sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk 2 lapak dan Rp1.000.000 (satu juta rupiah) untuk 3 (tiga) lapak.<br /><br />Kemudian pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekira pukul 10.00 Wib, saksi H.ANAM mendapat kabar, ada pembagian tempat dengan cara dilotre. Selanjutnya saksi H. ANAM datang ke tempat lotre tersebut dan ditempat tersebut sudah ada saksi SULTANI BIN H. MATSUNI, saksi JUHARI BIN PAKMO dan terdakwa MOH. RASYID BIN MOH. HASIM, <br /><br />Kemudian saksi H.ANAM mengambil lotre dan mendapatkan nomor lapak 101 sehingga secara otomatis juga menempati lapak nomor 102 atau disebut dengan LOS gandeng. Selanjutnya saksi H. ANAM mencari lapak sesuai dengan nomor tersebut selanjutnya saksi H.ANAM menempati lapak tersebut;<br /><br />Pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekira pukul 10.00 Wib, ada informasi pengambilan lotre kemudian saksi HAMIDA datang dan mengambil lotre dan mendapatkan lapak nomor 64, 65 dan 66 di LOS 4 Pasar Lenteng, selanjutnya lapak gandeng tiga tersebut ditempati berjualan oleh saksi HAMIDA, sedangkan  saksi HAMIDA menempati lapak yang baru, didatangi dan dimintai uang oleh saksi JUHARI BIN PAKMO, lalu saksi HAMIDA menyerahkan uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), beberapa minggu kemudian saksi HAMIDA menyerahkan lagi uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Sehingga seluruhnya pembayaran yang dilakukan oleh saksi HAMIDA sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) ;<br /><br />Pada hari Minggu (tanggal lupa) Mei 2020 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa I. SULTANI BIN H. MATSUNI mendatangi lapak saksi H.ANAM langsung mengambil uang sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada terdakwa I. SULTANI BIN H. MATSUNI.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhc9F3QaKbo9itkgNrq1tpdBNz_-x2Hrki6EnVIDBoVNxyGnM6CMRHN3WFxtnnUIgnFqUOEUYm2SQofw1Hkp2wIEbKzWrZmHNRkyHDzMiYpiuWSEzV0_F_25IOJslKaPZhMnQkHbe-PM8UsoFy3ncR-u4MPm8ZFwmHvLs42Zd_mzG9-ZAfXpApZdxrW/s1600/6.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhc9F3QaKbo9itkgNrq1tpdBNz_-x2Hrki6EnVIDBoVNxyGnM6CMRHN3WFxtnnUIgnFqUOEUYm2SQofw1Hkp2wIEbKzWrZmHNRkyHDzMiYpiuWSEzV0_F_25IOJslKaPZhMnQkHbe-PM8UsoFy3ncR-u4MPm8ZFwmHvLs42Zd_mzG9-ZAfXpApZdxrW/w640-h288/6.jpg" width="640" /></a></div>Pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2020, saksi Hj. NASIKAH menempati lapak nomor 136 dan 137, lalu terdakwa II. JUHARI BIN PAKMO mendatangi dan mengatakan bahwa ada biaya untuk menempati 2 lapak sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah), lalu saksi Hj. NASIKAH membayar uang kepada terdakwa II. JUHARI BIN PAKMO sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dengan cara mengangsur dua kali masing-masing sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) padahal sebelumnya tidak pernah dimusyawarahkan terlebih dahulu;<br /><br />Bahwa saksi AGUS DWI SAPUTRA selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep terkait dengan pengelolaan pasar Lenteng yang disampaikan kepada Kepala UPT Pasar Kab. Sumenep sebagai berikut : <br />1). LOS Pasar Lenteng yang baru selesai dibangun tersebut direncanakan untuk pedagang terdampak yang sebelumnya mempunyai LOS lama di Pasar Lenteng; <br /><br />2). Apabila semua pedagang LOS lama Pasar Lenteng sudah mendapatkan LOS baru kemudian LOS pasar tersebut diperuntukkan kepada pedangan yang tidak memiliki LOS atau biasa disebut dengan pedagang warung;<br /><br />3). LOS baru yang baru selesai dibangun tersebut khusus untuk berjualan yang dagangannya tidak menimbulkan bau atau aroma tidak sedap;<br /><br />4). Pedagang rempah atau polowijo akan dibangunkan LOS tersendiri;<br />5). Penempatan Pedangang di LOS Pasar Lenteng yang baru dibangun tersebut tidak dipungut biaya dan untuk penempatan pedagang dilakukan lotre untuk menempati lapak pedagang.<br /><br />Bahwa dari semua uang yang ditarik dari pedagang tersebut, lalu disetorkan saksi SULTANI BIN H. MATSUNI kepada terdakwa MOH.RASYID BIN MOH. HASIM.      <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjK3sywOUpW-FiXtfEico6ZQTUBTNNZ27nAEDc0Siob4_xpXii19o63EjLJ2MzwUq2zwouGx2KYeCr3dUz1iNSzf5-Gd_Fu_J5TUfzbklzerHhTkeUjoSM_bcmEBJ2yUg_4sEXF1E9oWAvUTxBKp2FT7VBuGe6mEno8UEIA5vaJHGak6mq2Unvmy1UV/s1600/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjK3sywOUpW-FiXtfEico6ZQTUBTNNZ27nAEDc0Siob4_xpXii19o63EjLJ2MzwUq2zwouGx2KYeCr3dUz1iNSzf5-Gd_Fu_J5TUfzbklzerHhTkeUjoSM_bcmEBJ2yUg_4sEXF1E9oWAvUTxBKp2FT7VBuGe6mEno8UEIA5vaJHGak6mq2Unvmy1UV/w640-h288/1.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa perbuatan terdakwa MOH. RASYID BIN MOH. HASIM  bersama-sama dengan saksi SULTANI BIN HMATSUNI dan saksi JUHARI BINPAKMO yang menarik dan memungut uang kepada pedagang konveksi yang menempati LOS baru sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dengan dalih untuk penerbitan sertifikat LOS, namun para pedagang  yang mempunyai lapak/tempat lebih dari satu menarik/ memungut uang sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan untuk pedagang yang memiliki dua lapak/tempat dan sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) kepada pedangan yang memilik tiga tempat/lapak kalau tidak membayar dengan ancaman apabila tidak bersedia membayar akan dikeluarkan dari LOS Pasar Lenteng diganti dengan pedagang lain yang siap membayar.<br /><br />Bahwa terdakwa MOH. RASYID BIN MOH. HASIM  bersama-sama dengan saksi SULTANI BIN HMATSUNI dan saksi JUHARI BINPAKMO yang menarik dan memungut uang kepada pedagang yang melebihi dari ketentuan bertentangan Status kelas Pasar Lenteng adalah kelas 1 dan berdasarkan BAB VI Retribusi Pelayanan Pasar Pasal 23, 24 dan pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Umum, sebagaimana tabel berikut :<br /><br />Besaran tarif retribusi untuk pasar kelas 1 (satu).<br />a. Pemakaian pelataran/ halaman dalam lingkungan pasar dikenai Retribusi 1.000 Per M2<br />b. Pemakaian toko barang-barang konveksi/industry 3.000 Per M2 / bulan<br />c. Pemakaian stand barang-barang konveksi/industri    2.500 Per M2 / bulan<br />d. Pemakaian kios permanen barang-barang hasil pertanian/ industry 2.500 Per M2 / bulan<br />e. Pemakaian kios semi permanen barang-barang hasil pertanian/ industry 2.500 Per M2 / hari<br />f. Pemakaian Los barang-barang hasil pertanian/ industry 2.000 Per M2 / hari<br />g. Pemakaian Los ikan basah 2.000 Per M2 / hari<br />h. Pemakaian Los daging (ayam, sapi) 2.000 Per M2 / hari<br /><br />Bahwa di dalam BAB I Ketentuan Umum Undang-undang RI Nomor : 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Negara  Sipil Negara dalam Pasal 1 Undang-undang ini yang dimaksud dengan :<br />1.    Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah<br /><br />2. Pegawai Aparatus sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan <br /><br />3. Pegawai Negeri sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu,diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan<br /><br />4. Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang selanjutnya dsingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenhi syarat tertentu ,yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untu jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.<br /><br />5. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang professional ,memiliki nilai dasar ,etika profesi ,bebas dari intervensi politik ,bersih dari praktik korupsi ,kolusi dan Nepotisme<br /><br />6. Sistem Informasi ASN adalah rangkaian Informasi dan data mengenai Pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh dan terintegrasi dengan berbasis teknologi<br /><br />7. Jabatan pimpinan tertinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.v.Pejabat Pimpinan Tinggi adalah pegawai ASN yang menduduki jabatan Pimpinan Tinggi<br /><br />8. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas  berkaitan dengan pelayan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan<br /><br />9. Pejabat Administrasi adalah pegawai ASN yang menduduki jabatan Administrasi pada instansi pemerintah<br /><br />10. Jabatan fungsional  adalah sekelompok jabatan yang  berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu <br /><br />11. Pejabat fungsional adalah pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional pada instansi pemerintah        <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhjIBRcMkUzk32_Re8Puz1C7BNU0-CSvzV3hFQPFn9r4kjX88D0R9iI26lDh6BDnoatarEe4H8XtY_OrldEOMV9Zu9w8hUaXaNWygZDjiGSvSelFowA63XR0o1dorrOcAbN5pyqjas8wuFgNS6sUfxFwXa9tnD0od9vg1uBW6mO8yCtoF7YGjeZElpA/s878/3.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="878" data-original-width="720" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhjIBRcMkUzk32_Re8Puz1C7BNU0-CSvzV3hFQPFn9r4kjX88D0R9iI26lDh6BDnoatarEe4H8XtY_OrldEOMV9Zu9w8hUaXaNWygZDjiGSvSelFowA63XR0o1dorrOcAbN5pyqjas8wuFgNS6sUfxFwXa9tnD0od9vg1uBW6mO8yCtoF7YGjeZElpA/w524-h640/3.jpg" width="524" /></a></div>12. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan memelaksanakan proses pengangkatan ,pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan<br /><br />13. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan ,menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN di Instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan<br /><br />14. Instansi pemerintah adalah instansi pusat dan Instansi daerah<br />15. Instansi Pusat adalah kementrian ,lembaga pemerintah nokementrian,kesekretariatan lembaga nonstructural<br /><br />16. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah ,sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah,dinas daerah, dan lembaga teknis daerah<br /><br />17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur Negara <br /><br />18. Komisi ASN yang selanjutnya disingkat KASN adalah lembaga nonstructural yang mandiri dan bebas dari Intervensi politik<br /><br />19. Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disingkat LAN adalah lembaga pemerintan nonkementrian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan ASN sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.<br /><br />20. Badan kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan Manajemen ASN secara nasional sebagaimana diatur dalam undang-undang ini<span>    </span> </div><div style="text-align: justify;"><br />21. Sistem merit adalah kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi ,kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik ,ras , warna kulit ,agama, asal usul, jenis kelamin ,status pernikahan,umur atau kondisi kecacatan.<br /><br />Sedangkan makna, penyelenggara negara secara limitatif dijelaskan di dalam penjelasan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa yang dimaksud penyelenggara negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. <br /><br />Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999, penyelenggara negara meliput : a. Pejabat negara pada Lembaga tertinggi negara; b. Pejabat negara pada Lembaga tinggi negara; c. Menteri; d. Gubernur; e. Hakim;<br /><br />f. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.<br />Menurut penjelasan, pejabat negara yang lain adalah misalnya Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Wakil Gubernur dan Bupati/ Walikota;<br /><br />g. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Menurut penjelasan, pejabat lain ini antara lain adalah Direksi, Komisaris dan pejabat structural lainnya pada BUMN dan BUMD, pimpinan Bank Indonesia, pimpinan perguruan tinggi negeri, pejabat eselon I dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer dan Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa, Penyidik, Panitera Pengadilan dan pemimpin dan bendaharawan proyek.       <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjMPOtenoIaps34f8jEANEtIFqzOgb8a4ljyTI6mCEUbruyGJFqfzA3xaw6xpMEPy7-espTLrfkyDWGE4aPoL6Gp0AtShY9j0gT1iH8C-heE6G4Bk1eHvT6VNFuSefcTp9OdYuQiGgiXsza5fw5lYMIECdnTF0hEYtn-suCyXKxN8ES2aJtgwVsmkMT/s1600/5.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjMPOtenoIaps34f8jEANEtIFqzOgb8a4ljyTI6mCEUbruyGJFqfzA3xaw6xpMEPy7-espTLrfkyDWGE4aPoL6Gp0AtShY9j0gT1iH8C-heE6G4Bk1eHvT6VNFuSefcTp9OdYuQiGgiXsza5fw5lYMIECdnTF0hEYtn-suCyXKxN8ES2aJtgwVsmkMT/w640-h288/5.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa atas perbuatan terdakwa MOH. RASYID bin MOH. HASYIM bersama-sama dengan saksi SULTANI BIN H. MATSUNI dan saksi JUHARI bin PAKMO tersebut, pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira pukul 07.00 WIB, telah ditangkap oleh petugas dari Polres Sumenep untuk diproses secara hukum.<br /><br />Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-undang RI Nomor  20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Jnt)</div>

News Tipikor Moh. Rasyid, Kepala Pasar Lenteng Disperindag Kab. Sumenep Diadili Karena Diduga Korupsi “Retribusi”

“Kasus Ini Adalah Hasil Pekerjaan Polres Sumenep Yang Melakukan Tangkap Tangan Terhadap Terdakwa Moh. Rasyid, Lutani dan Juhari (Pegawai Har...

»