Dua Terdakwa Korupsi Pembangunan Pasar Manggisan Kab. Jember Rp1.3 M Dituntut 7.6 Thn Penjara

<div style="text-align: justify;"> <span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Dalam kasus yang sama, pada tahun 2020, Empat Terdakkwa sudah di Vonis, yaitu Irawan Sugeng Widodo alias Dodik, Direktur PT. Maksi Solusi Enjinering (Bebas); Anas Ma'ruf A.P, M.Si selaku PPK/PA (di Vonis 4 tahun penjara) ; Edi Shandi Abdur Rahman, SE selaku Pelaksana (di Vonis 6 tahun penjara) dan M. Fariz Nurhidayat, A.Md selaku pelaksana pekerjaan perencanaan dan pengawasan (di Vonis 5 tahun penjara). Masih adakah yang terlibat ?</span></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjxxNoFmLRJjHH8bPxP8dHaueclcd93Oo2zeYk0Q-JWqmjw_3a_avVQyiUcWXFjs9neB685JbloVHihIB_A8CG07m8-xjEHeKHq6JxgGlFNaHeCiDGP_HZWThZnf-ZDNIgsmvI_FbGdP_s/s517/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="517" height="446" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjxxNoFmLRJjHH8bPxP8dHaueclcd93Oo2zeYk0Q-JWqmjw_3a_avVQyiUcWXFjs9neB685JbloVHihIB_A8CG07m8-xjEHeKHq6JxgGlFNaHeCiDGP_HZWThZnf-ZDNIgsmvI_FbGdP_s/w640-h446/1.jpg" width="640" /></a></div>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Kasus perkara Tindak Pidana Korupsi (TPK) proyek pembanungan Pasar Manggisan Kabupaten Jember Tahun 2018 berjalan dalam 2 Tahun Anggaran (TA) dengan jumlah Terdakwa sebanyak 6 orang, yaitu Tahun Anggarann 2020 sebanyak 6 Terdakwa dan sudah di Vonis, diantaranya Irawan Sugeng Widodo alias Dodik, Direktur PT. Maksi Solusi Enjinering (Bebas); Anas Ma'ruf A.P, M.Si selaku PPK/PA (di Vonis 4 tahun penjara) ; Edi Shandi Abdur Rahman, SE selaku Pelaksana (di Vonis 6 tahun penjara) dan M. Fariz Nurhidayat, A.Md selaku pelaksana pekerjaan perencanaan dan pengawasan (di Vonis 5 tahun penjara)<br /> </div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red;">Baca juga : Empat Terdakwa Korupsi Pembangunan Pasar Manggisan Kab. Jember Rp1.3 M Dituntut Berbeda</span><br /> </div><div style="text-align: justify;">Dan untuk Tahun Anggaran 2021 sebanyak 2 Terdakwa dan dituntut pidana penjara yang berbeda,  yaitu Terdakwa Agus Salim selaku Direktur PT Ditaputri Warnawa dan Terdakwa Terdakwa Muhammad Hadi Sakti selaku Kuasa Direktur PT Ditaputri Warnawa (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dituntut dengan pidana penjara maing-masing selama 7 tahun dan 6 bulan karena dianggap melakukan Tindak Pidana Korupsi (TPK) pekerjaan proyek pembangunan Pasar Manggisan Kabupaten Jember Tahun 2018 yang menelan anggaran sebesar Rp80.014.300.000 dan merugikan keuangan negara sebesar Rp1.322.825.475,71  berdasarkan Laporan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor : SR-181/PW13/5/2020 tanggal 08 April 2020<br /><br />Menurut JPU, bahwa perbuatan Kedua Terdakwa (Terdakwa Agus Salim dan Terdakwa Terdakwa Muhammad Hadi Sakti) sebagaiaman diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001  Tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.<br /><br />Tuntutan pidana penjara Terhada Kedua Terdakwa (penuntutan masing-masing dalam berkas perkara terpisah) dibacakan oleh JPU Siti Sumartianingsih, SH dkk dari Kejakaan Negeri (Kejari) Kabupaten Jember dalam persidangan secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya (Selasa, 31 Agustus 2021) dengan agenda pembacaan surat Tuntutan dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Dr. Johanis Hehamony, SH., MH dengan di bantu 2 Hakim Ad Hock masing-masing sebagai anggota yaitu Dr. Emma Ellyani, SH., MH dan Kusdarwanto, SH., SE., MH serta Panitra Pengganti (PP) Rudi Kartoko, SH., MH dan Dicky Aditya Herwindo, SH., MH yang dihadiri Tim Penasehat Hukum Terdakwa, yaitu Suryono Pane, SH., MH dkk. Sementara Kedua Terdakwa mengikuti persidangan melalui Zoom dari Rutan (rumah tahanan negera) Kabupaten Jember karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /> <br />Anehnya, dari kasus ini ada yang menggelitik dan mengundang pertanyaan, yaitu terkait dugaan keterlibatan pihak lain yang belum terseret dalam pelaksanaan pekerjaan proyek Pembangunan Pasar Manggisan Kab. Jember tahun 2018 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp1.3 M, yaitu Arjali, Davin Andi Negoro dan Sikam ?<br /><br />Sementara Kejaksaan Negeri Kabupaten Jember baru menyeret 6 orang Terdakwa dalam waktu 2 Tahun Angggaran, yaitu Tahun Anggaran 2020 sebanyak 4 Terdakwa dan Tahun Anggaran 2021 sebanyak 2 Terdakwa. Lalu apakah masih ada yang akan terseret dalam Tahun Anggaran berikutnya (2022)? Atau hanya ke 6 Terdakwa ini?.<br /><br />Lalu bagaimana dengan Arjali, Davin Andi Negoro dan Sikam yang ikut dalam pekerjaan proyek Pasar Manggisan ?. Lalu bagaimana dengan PPTK (Pejabat Pelaksana Teknik Pekerjaan) dan PPHP (Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan)? Sedangkan PPK sudah mendekam dalam penjara<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEilo1qxHPJm8yXdeOJz7ZB_xdLOv9BC5Gs0yJ_XSrLwp93dl7s-dF4eHU6UoLR6E2LxgxX9cZFAkhL7LeUz7pKl_KcyaHwtp-irTmRLvU5jDmyUShPm66yS4whxVmuX9fPPzlzXlvXPRo4/s1040/1..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEilo1qxHPJm8yXdeOJz7ZB_xdLOv9BC5Gs0yJ_XSrLwp93dl7s-dF4eHU6UoLR6E2LxgxX9cZFAkhL7LeUz7pKl_KcyaHwtp-irTmRLvU5jDmyUShPm66yS4whxVmuX9fPPzlzXlvXPRo4/w640-h288/1..jpg" width="640" /></a></div>Sebab dalam Dakwaan JPU pada perkara sebelumnya (4 Terdakwa) menjelaskan, bahwa penyusunan HPS buru dilakukan oleh PPK berdasaran SK PA (Surat Keputusan Pengguna Anggaran) No. 060/265/35.09.331/2018 tanggal 05 Juli 2018, melainkan oleh Irawan Sugeng Widodo alias Pak Dodik  dan M. Fariz Nurhidayat, A.Md atas permintaan PPK / PA (Pejabat Pembuat Komitmen / Pengguna Anggaran) yang menjabat sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan SK Bupati No. 188.45/51/1.12/2018 tanggal 02 Januari  2018<br /><br />Permintaan PPK untuk membuat HPS kepada Irawan Sugeng Widodo alias Pak Dodik  dan M. Fariz Nurhidayat, A.Md melalui Eko Wahyu Septanto selaku PPTK<br /><br />Selain itu, Irawan Sugeng Widodo alias Pak Dodik bersama-sama dengan M. Fariz Nurhidayat, A.Md membuat dokumen perencanaan berupa Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), Engineering Estimate (EE) dan Gambar dengan menggunakan perusahaan CV. Menara Cipta Graha dan menandatangani dokumen penawaran tersebut seolah-olah yang menandatangani adalah Pudjo Santoso<br /><br />Kemudian M. Fariz Nurhidayat, A.Md menyerahkan dokumen penawaran tersebut kepada Eko Wahyu Septanto selaku PPTK. Lalu Eko Wahyu Septanto membuat dokumen kelengkapan pengadaan berupa pengadaan langsung seolah-olah ada pengadaan dengan pemenang CV. Menara Cipta Graha dengan nilai penawaran Rp98.700.000<br /><br />Sedangkan untuk pengawasan, M. Fariz Nurhidayat, A.Md menggunakan perusahaan CV. Mukti Design Consultant yang prosesnya juga dilakukan sama seperti perencanaan dengan penawaran senilai Rp97.250.000<br /><br />Selanjutnya PPK mengeluarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/SPK/62.e.DAG/331/2918 tanggal 12 Juli 2618 untuk konsultan perencana dengan masa pelaksanaan 30 hari kalender. Sedangkan untuk pengawasan dituangkan dalam Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 927/SPK/62.F.DAG/331/2018 tanggal 12 Oktober 2918 dengan masa pelaksanaan 81 hari kalender.<br /><br />Kemudian Edi Shandi Abdur Rahman, SE meminjam perusahaan PT. Ditaputri Waranawa kepada Agus Salim selaku Direktur untuk ikut tender pekerjaan Rehabilitasi Pasar di Kabupaten Jember setelah mengetahui ULP (Unit Layanan Pengadaan) barang/jasa Pemerintah Kabupaten Jember membuka pendaftaran lelang Pekerjaan Konstruksi Pasar Manggisan dan Pasar Lainnya dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Sedang / Berat Bangunan Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2618<br /><br />Sementara Edi Shandi Abdur Rahman, SE dengan Agus Salim adalah hubungan saudara. Dan Edi Shandi Abdur Rahman, SE bukan sebagai Direktur yang sah ataupun sebagai orang yang ada dalam kepengurusan PT. Ditaputri Waranawa.<br /><br />Selanjutnya Edi Shandi Abdur Rahman, SE memasukkan penawaran pekerjaan pasar Manggisan dengan nilai penawaran Rp7.839.276.843,34 (tujuh milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah tiga puluh empat sen)<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhqYiurIvbt0r_KYVS7qY35P3auAh9x3HkpE2bkj6e7PQ_05-eW4BVA_q-btzeYIFXGJgpgqETjtEYrHbPh1huj_CJ4mEvYX8uQ2nZ4OYDlPPtvvnYipFGqjUJYWczZlx7kZ4yElKzHsoY/s1040/3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhqYiurIvbt0r_KYVS7qY35P3auAh9x3HkpE2bkj6e7PQ_05-eW4BVA_q-btzeYIFXGJgpgqETjtEYrHbPh1huj_CJ4mEvYX8uQ2nZ4OYDlPPtvvnYipFGqjUJYWczZlx7kZ4yElKzHsoY/w640-h288/3.jpg" width="640" /></a></div>Diberitakan sebelumnya. Bahwa terdakwa AGUS SALIM selaku Direktur PT. DITAPUTRI WARANAWA baik sendiri maupun bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD HADI SAKTI selaku Kuasa Direktur PT. DITAPUTRI WARANAWA (terdakwa yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan saksi EDI SHANDY ABDUR RAHMAN, SE selaku Pelaksana pekerjaan fisik pasar Manggisan, serta dengan saksi ANAS MA'RUF, AP., M.Si selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) program peningkatan sarana dan prasarana pasar berupa rehabilitasi sedang/berat bangunan pasar Manggisan tahun anggaran 2018 berdasarkan surat keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 060/265/35.09. 331/2018 tanggal 05 Juli 2018 tentang Penunjukan Kembali Pejabat dan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, dan Pembantu Bendahara Pengeluaran,<br /><br />Pada tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 atau pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan KabupatenJember Jl. Kalimantan No. 82 Jember dan di Pasar Manggisan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember atau pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi,<br /><br />Yang mana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut ;<br /><br />Pada tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Jember mengadakan program peningkatan sarana dan prasarana pasar berupa rehabilitasi sedang/berat bangunan pasar dengan pagu anggaran Rp80.014.300.000 (delapan puluh milyar empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Perindustrian dan Perdagangan<br /><br />Kabupaten Jember tanggal 20 April 2018 dengan rincian awal : Detail Engineering Design (DED) pasar Tanjung Rp1.510.000.000,; Detail Engineering Design (DED) pasar di Kab. Jember Rp658.800.000,; Jasa konsultan pengawasan pasar Tanjung Rp400.000.000,; Jasa konsultan pengawasan 4 pasar di Kab Jember Rp445.500.000,; Konstruksi pembangunan pasar Tanjung Rp50.000.000, dan Konstruksi pčmbangunan 4 pasar di kab. Jember Rp27.000.000.000<br /><br />Selanjutnya dari pagu anggaran Rp. 80.014.300.000,- (delapan puluh milyar empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut saksi ANAS MA’RUF, AP., M.Si selaku pengguna anggaran (PA) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jember nomor : 188.45/51/1.12/2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pejabat Pengelola Barang pada Dinas perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember tahun anggaran 2018 merubah dan memecahnya menjadi 12 paket pekerjaan pembangunan pasar diantaranya pasar Manggisan dengan pagu anggaran senilai Rp. 8.500.000.000,- (delapan milyar lima ratus ribu rupiah). Sedangkan jasa konsultan perencanaan dan pengawasan masing-masing Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).<br /><br />Pada tanggal 05 Juli 2018 ANAS MA'RUF, AP., M.Si selaku Pengguna Anggaran (PA) mengganti saksi EKO WAHYU SEPTANTO yang awalnya sebagai Pejabat Komitmen (PPK) menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adapun jabatan PPK dijabat sendiri oleh ANAS MA'RUF, AP., M.Si sebagaimana surat keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 060/265/35.09.331/2018 tanggal 05 Juli 2018 tentang<br /><br />Penunjukan Kembali Pejabat dan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pembuat Komitmen (PPX), Pejabat Pengadaan<br /><br />Barang/Jasa, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, dan Pembantu Bendahara Pengeluaran.<br />Sehingga saksi ANAS MA’RUF, AP, M.Si selaku PA yang tidak memiliki sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa merangkap sebagai PPK;<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjx-JdSMazdzp9Wq5u9MOAswvylIBfgj3wDg-uL7Na1eMauM6Ps0GcE7-a90zuQBtCEiSwsiYJIjEA2SCICVwA4CVBfT5vAJTWpR4ah7Y7ak2bLUVKfvwYyKObGXXtN1Ib6kVOTK1jpkVA/s1040/1..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjx-JdSMazdzp9Wq5u9MOAswvylIBfgj3wDg-uL7Na1eMauM6Ps0GcE7-a90zuQBtCEiSwsiYJIjEA2SCICVwA4CVBfT5vAJTWpR4ah7Y7ak2bLUVKfvwYyKObGXXtN1Ib6kVOTK1jpkVA/w640-h288/1..jpg" width="640" /></a></div>Setelah saksi EDI SHANDY ABDURRAHMAN, SE (terpidana dalam berkas perkara terpisah) mengetahui Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang/jasa Pemerintah Kabupaten Jember membuka pendaftaran lelang Pekerjaan Konstruksi Pasar Manggisan dan Pasar Lainnya dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Sedang / Berat Bangunan Pasar Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember, kemudian saksi EDI SHANDY ABDURRAHMAN, SE meminjam perusahaan PT. DITAPUTRI WARANAWA kepada terdakwa AGUS SALIM selaku Direktur PT. DITAPUTRI WARANAWA untuk ikut tender pekerjaan Rehabilitasi Pasar di Kabupaten Jember.<br /><br />Bahwa karena saksi EDI SHANDY ABDURRAHMAN, SE masih ada hubungan keluarga dengan terdakwa AGUS SALIM kemudian terdakwa AGUS SALIM meminjarakan perusahaannya kepada saksi EDI SHANDY ABDURRAHMAN, SE tanpa memperhatikan ketentuan yang berlaku yaitu saksi EDI SHANDY ABDURRAHMAN, SE bukan sebagai direktur yang sah ataupun sebagai orang yang ada dalam kepengurusan perusahaan tersebut. Selanjutnya saksi EDI SHANDY ABDURRAHMAN, SE membuat dokumen dan menandatangani sendiri semua dokumen penawaran di atas nama AGUS SALIM atas persetujuan terdakwa AGUS SALIM.<br /><br />Selanjutnya saksi EDI SHANDY ABDURRAHMAN memasukkan penawaran pekerjaan pasar Manggisan dengan nilai penawaran Rp.7.839.276.843,34 (tujuh milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah tiga puluh empat sen).<br /><br />Dalam prosesnya, PT. DITAPUTRI WARANAWA menjadi pemenang lelang Pekerjaan Konstruksi Pasar Manggisan sehingga kemudian dibuat perjanjian kontrak kerja antara terdakwa AGUS SALIM selaku direktur PT. DITAPUTRI WARANAWA dengan saksi ANAS<br />MA'RUF, AP., M.Si selaku PPK yakni perjanjian nomor : 027/SPMK/ 94.PDN/35.331/2018 tanggal 12 Oktober 2018.<br /><br />Selanjutnya pada tanggal 12 Oktober 2018 itu juga saksi ANAS MA'RUF, AP., M.Si selaku PPK mengeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 027/SPMK/95f.PDN/35.331/2018 pertanggal 12 Oktober 2018 dengan masa penyelesaian 81<br />(delapan puluh satu) hari kalender yaitu sampai tanggal 31 Desember 2018, dengan item pekerjaan sebagaimana tercantum dalam dokumen penawaran<br /><br />Setelah dikeluarkannya SPMK, saksi ANAS MA'RUF, AP selaku P'PK bersama dengan terdakwa AGUS SALIM selaku Direktur PT. DITAPUTRI WARANAWA, konsultan perencana dan konsultan pengawas tidak melakukan rapat persiapan sebagaimana ketentuan syarat-syarat umum kontrak (SSUK) poin 18.1. Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari  sejakditerbitkannya SPMK dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, PPK bersama dengan penyedia, unsur perencanaan, dan unsur pengawasan, harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak. 18.2. Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak adalah :<br /><br />a. Program mutu ; b. Organisasi kerja ; c. Tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan ; d. Jadwal pelaksanaan pekerjaan beserta bar chart dan kurva 5 ; e. Jadwal pengadaan bahan/material, mobilisasi peralatan dan personil ; f. Network planning diagram ; g. Gantt chart (jadwal diatas harus dirinci kebutuhan volume per item pekerjaan, item tenaga, item bahan dan item peralatan) ; h. Penyusunan rencana pemeriksaan lokasi pekerjaan.<br /><br />Selain itu setelah saksi ANAS MA’RUF, AP., M.Si selaku PPK mengeluarkan SPMK, berdasarkan perjanjian kontrak seharusnya terdakwa AGUS SALIM selaku direktur PT. DITAPUTRI WARANAWA langsung melaksanakan pekerjaan tersebut namun terdakwa AGUS SALIM tidak melakukannya sehingga sampai minggu kelima yaitu tanggal 12 Nopember 2018 progres pekerjaan baru mencapai 3,219%, yang mana seharusnya pekerjaan fisik pasar Manggisan tersebut sesuai dengan jadwal pekerjaan kurva S harus mencapai 13,219%<br /><br />Dalam pelaksanaannya PT. DITAPUTRA WARANAWA dengan direktur terdakwa AGUS SALIM selaku pemenang lelang sekaligus yang menandatangani kontrak Pekerjaan Konstruksi Pasar Manggisan seharusnya mengerjakan sendiri Pekerjaan Konstruksi Pasar Manggisan, namun faktanya terdakwa AGUS SALIM memberikan kuasa direktur kepada saksi MUHAMMAD HADI SAKTI sebagaimana surat kuasa direktur Nomor 19 tanggal 31 Oktober 2018.<br /><br />Bahwa pemberian kuasa direktur tersebut didasarkan pada kesepakatan yang dilakukan oleh terdakwa AGUS SALIM selaku direktur, saksi EDI SHANDY ABDURRAHMAN, SE, dan saksi MUHAMMAD HADI SAKTI dengan kesepakatan keuntungan dibagi bertiga sesuai dengan jumlah modal yang dimasukkan dengan pelaksana pekerjaan di lapangan adalah saksi<br />MUHAMMAD HADI SAKTI karena saksi EDI SHANDY ABDURRAHMAN sedang menghadapi permasalahan hukum terkait proyek di Nusa Tenggara Barat (NTB) sehingga kemudian terdakwa AGUS SALIM memberikan surat kuasa direktur kepada MUHAMMAD HADI SAKTI yang bukan pengurus maupun karyawan dari PT. DITAPUTRI WARANAWA.<br /><br />Bahwa saksi EDI SHANDY ABDURRAHMAN, SE tidak memiliki uang untuk mengerjakan pekerjaan fisik pasar Manggisan lalu saksi EDI SHANDY ABDURRAHMAN, SE mengajak saksi BADRUSSALAM alias KEBET untuk memberikan pinjaman uang sebagai modal untuk mengerjakan pekerjaan fisik pasar Manggisan dengan janji akan diberikan keuntungan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan akan dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sehingga kemudian saksi BADRUSSALAM alias KEBET bersedia untuk meminjamkan uang.<br /><br />Berdasarkan surat kuasa direktur tersebut kemudian saksi MUHAMMAD HADI SAKTI membuat dan membuka rekening baru nomor 76.691.2799 rekening Bank BNI 46 Cabang Mataram atas nama MUHAMMAD HADI SAKTI/PT. DITAPUTRI WARANAWA dan rekening tersebut berbeda dengan rekening pada saat pendaftaran lelang yaitu nomor 0072952634003 rekening bank BJB Cabang Khusus Banten atas nama PT. DITAPUTRI WARANAWA.<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhDo8y-OJqcFtLJi5vullmJ320Qbj0B08eS75KoSBww6glKA_2LZjOI5lP84IcQ27nzWn4QsjHU-_zFD_TGr4VA0eaan1Q6YJjb4PYmJ2DHYV31JOciZd29zzIH37CihjnjPC7vBJGn9bQ/s1280/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="577" data-original-width="1280" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhDo8y-OJqcFtLJi5vullmJ320Qbj0B08eS75KoSBww6glKA_2LZjOI5lP84IcQ27nzWn4QsjHU-_zFD_TGr4VA0eaan1Q6YJjb4PYmJ2DHYV31JOciZd29zzIH37CihjnjPC7vBJGn9bQ/w640-h288/4.jpg" width="640" /></a></div>Pada tanggal 3 Desember 2018, saksi HADI SAKTI selaku kuasa Direktur mengajukan pencairan uang muka senilai Rp1.567.855.368,67 untuk penggunaan dengan rincian sebagai berikut : Pasir pasang Rp30.078.464,76; Pasir beton Rp35.296.113,15; Batu belah Rp35.556.852,15; Semen Rp153.435.119; Bata merah Rp2.289.090,90; Besi beton Rp328.266.600; Baja IWF Rp339.940.060; Penutup atap PVC Rp314.865.608,58; Atap PVC Rp227.719.138,66; Pipa PVC Rp100.418.972,43<br /><br />Sehingga pada tanggal 5 Desember 2018 uang muka tersebut masuk ke rekening Bank BNI 46 Cabang Mataram atas nama saksi MUHAMMAD HADI SAKTI Nomor 76.691.2799 sebagaimana SPM Nomor 00251/SPM-LS/3.06.01.01/2018 tanggal 3 Desember 2018 dan SP2D Nomor 13276/SP2D-LS/3.06.01.01/2018.<br /><br />Namun faktanya setelah uang diterima oleh saksi MUHAMMAD HADI SAKTI kemudian uang tersebut tidak digunakan sebagaimana pengajuan pencairan uang muka tersebut, sehingga terjadi keterlambatan pekerjaan yang mana sampai minggu ke-8 atau tanggal 2 Desember 2018 pekerjaan baru mencapai 12,950% padahal seharusnya 62,120 % sehingga ada deviasi/keterlambatan pekerjaan sebesar -49,170% dari jadwal pelaksanaan sesuai dengan kurva S yang ada dalam perjanjian kontrak.<br /><br />Ketika terjadi deviasi antara realisasi pekerjaan dengan target pelaksanaan kontrak, saksi ANAS MA'RUF, AP, M.Si selaku PPK tidak pernah mengundang pelaksana pekerjaan atau pihak PT. DITAPUTRI WARANAWA untuk melakukan rapat pembuktian (Show Case Meeting/SCM). Demikian pula pada saat terjadi keterlambatan progres pekerjaan saksi ANAS MA’RUF, AP., M.Si selaku PPK tidak melakukan atau memberikan peringatan atau teguran terhadap PT. DITAPUTRI WARANAWA.<br /><br />Hingga akhir masa pekerjaan tanggal 31 Desember 2018 PT. DITAPUTRI WARANAWA tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak sebagaimana hasil laporan progres pekerjaan dari saksi DAVIN ADI NEGORO dan hanya menyelesaikan progres pekerjaan 55,462 %.<br /><br />Hal tersebut tidak sesuai dengan SSUK huruf C Hak dan Kewajiban Penyedia angka 44 huruf d dan e, menyatakan : huruf d. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak. Huruf e. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak.<br /><br />Atas pekerjaan yang dikerjakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 tersebut, saksi ANAS MA'RUF, AP., M.Si selaku PPK tanpa melakukan pemeriksaan atau opname fisik dan hanya berdasar pada laporan pengawasan yang dibuat oleh saksi DAVIN ADI NEGORO yang bukan konsultan pengawas, kemudian saksi ANAS MA'RUF, AP., M.Si selaku PPK langsung melakukan pembayaran sejumlah Rp.2.562.573.367,04  sebagaimana SPM Nomor 00349/SPM-LS/3.06.01.01/2018 tanggal 31 Desember 2018 dan SP2D Nomor 17902/SP2D-LS/3.06.01.01/2018 masuk ke rekening atas nama saksi MUHAMMAD HADI SAKTI / PT. Ditaputri Waranawa pada rekening Bank BNI 46 Cabang Mataram Nomor 766912799, akan tetapi progres fisik pekerjaan di lapangan tidak seperti dalam laporan yang dibuat oleh saksi DAVIN ADI NEGORO.<br /><br />Berdasarkan hasil pemeriksaan oleh ahli konstruksi Fakultas Teknik Universitas Jember ditemukan penyimpangan selisih volume pekerjaan yang sudah dibayarkan tetapi tidak dikerjakan berdasarkan selisih dari bobot hasil pemeriksaan 64,78% dan dokumen kontrak 55,48%<br /><br />Karena pekerjaan fisik pasar Manggisan tidak selesai pada tanggal 31 Desember 2018 sebagaimana kontrak, selanjutnya dilakukan addendum perpanjangan waktu yang melewati tahun anggaran berupa pemberian kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama 50 (limapuluh) hari dari tanggal 01 Januari 2019 sampai 19 Pebruari 2019. Namun addeаdum tersebut dilakukan tanpa memperhatikan syarat-syarat ketentuan proses addendum pemberian kesempatan yaitu :<br /><br />Pihak atau orang yang mengajukan addendum adalah saksi HADI SAKTI yang merupakan bukan wakil sah dari PT. DITAPUTRI WARANAWA sebagaimana yang tertuang dalam syarat-syarat khusus kontrak (SSKK). Tidak adanya penelitian yang dilakukan oleh saksi ANAS MA'RUF, AP., M.Si selaku PPK terhadap pekerjaan penyedia karena sebelumnya tidak dilakukan rapat pembuktian atau show case meeting terhadap keterlambatan pekerjaan penyedia.<br /><br />Penandatanganan addendum tidak sesuai dengan tanggal, tempat dan orang yang tertera dalam dokumen addendum, dalam dokumen addendum dilakukan pada tanggal 31 Desember 2018 dan penandatanganan di kantor Dinas Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Jember namun faktanya penandatanganan addendum dilakukan terpisah, yaitu saksi ANAS MA’RUF, AP., M.Si selaku PPK di kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember sedangkan yang tandatangan di atas terdakwa AGUS SALIM adalah saksi EDI SHANDY ABDURRAHMAN, SE.<br /><br />Atas dasar addendum tersebut saksi EDI SHANDY ABDUR RAHMAN, SE melanjutkan pekerjaan fisik pasar Manggisan hingga akhirnya penyidik Kejaksaan Negeri Jember melakukan penyegelan sekitar bulan Juni 2019 karena tidak ada pemutusan kontrak oleh saksi ANAS MA'RUF, AP., M.Si selaku PPK. Bahwa pada saat penyegelan pekerjaan fisik pasar Manggisan tersebut masih belum selesai pekerjaannya sesuai kontrak.<br /><br />Tidak selesainya pekerjaan pasar Manggisan tersebut dikarenakan saksi BADRUSSALAM Alias KEBET selaku pemberi pinjaman uang kepada saksi EDI SHANDY ABDURRAHMAN, SE dalam kurun waktu bulan Nopember sampai dengan Januari 2019 meminta saksi BADRUSSALAM alias KEBET untuk mentransfer sejumlah uang kepada terdakwa AGUS SALIM.<br /><br />Sehingga kemudian saksi BADRUSSALAM Alias KEBET atas perintah saksi EDI SHANDY ABDURRAHMAN, SE mentransfer dari rekeningnya ke terdakwa AGUS SALIM melalui rekening istrinya ntas nama DESI ARISANDI dan FITRIANTI scrta rekening anaknya ntas nama DEBBY ARLINA PUTRI dengan total sejumlah Rp.533.000.000<br /><br />Dan saksi MUHAMMAD HADI SAKTI setelah pencairan uang muka dan termin menggunakan uang yang seharusnya dipergunakan untuk pekerjaan fisik pasar Manggisan namun oleh saksi MUHAMMAD HADI SAKTI dipergunakan di luar pekerjaan pasar Manggisan yaitu : GUSTI WAHYU UTAMI (istri EDI SANDHY) Rp100.000.000; DIDIK MUZANNI Rp. 30.000.000;<br /><br />Perbuatan terdakwa AGUS SALIM, bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD HADI SAKTI dan saksi EDI SHANDY ABDUR RAHMAN, SE selaku pelaksana pekerjaan fisik pasar Manggisan, serta bersama dengan saksi ANAS MA’RUF, AP, M.Si selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) merupakan perbuatan melawan hukum sehingga memperkaya diri terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi dan telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Jember sebesar Rp1.322.825.475,71 (satu milyar tiga ratus dua puluh dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu esapat ratus tujuh puluh lima rupiah koma tujuh puluh satu sen) sebagaimana Laporan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor : SR-181/PW13/5/2020 tanggal 08 April 2020.<br /><br />Perbuatan Terdakwa AGUS SALIM tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1), atau Subsidair Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Dua Terdakwa Korupsi Pembangunan Pasar Manggisan Kab. Jember Rp1.3 M Dituntut 7.6 Thn Penjara

  #Dalam kasus yang sama, pada tahun 2020, Empat Terdakkwa sudah di Vonis, yaitu Irawan Sugeng Widodo alias Dodik, Direktur PT. Maksi Solusi...

»

Diduga Korupsi Kredit Investasi Sebesar Rp707 Juta, Debitur Dan TKIK Bank Jatim Cabang Utama Surabaya Diadili

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">“Bagaimana Prosedur Pemberian Kredit Kepada Debitur Oleh Bank Jatim ? Apakah Hanya Pegawai Kontrak yang terlibat atau ada pihak Bank Jatim Sendiri?”</span></span><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjyYxyOJVNim8dtlKR20TItv4LRxwbIjIuDBC53MklBzSWOUJhCkhJyboeOL9rGq6-e8u98uGjDC-81jgcF7VDup1LOpqlkZVoK-a8MHbo_zp8L8iwCTZiacV5dy27CWFE7KzYABmINnLc/s1334/IMG20210831143650.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjyYxyOJVNim8dtlKR20TItv4LRxwbIjIuDBC53MklBzSWOUJhCkhJyboeOL9rGq6-e8u98uGjDC-81jgcF7VDup1LOpqlkZVoK-a8MHbo_zp8L8iwCTZiacV5dy27CWFE7KzYABmINnLc/w640-h288/IMG20210831143650.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Kasus perkara Korupsi kredit fitif Bank milik pemerintah Daerah (BUMD) maupun Pusat (BUMN) sepertinya menjadi “Primadona menghiasai”ruang sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo Jawa Timur<br /><br />Belum tuntas sidang perkara Kasus Korupsi Kredit fiktif Bank Jatim Cabang Kepanjen Kabupaten Malang yang merugikan keuangan negara sebesar Rp200 juta lebih, kini muncul lagi perkara baru di Bank milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur (Bank Jatim) Cabang Utama Surabaya yang merugikan keuangan negara sebesar Rp800 juta, dan kasus Korupsi dana Perjalanan Dinas pegawai Bank milik negara (BUMN) yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Wilayah (Kanwil) Surabaya dengan kerugian negara sebesar Rp4 miliar lebih.<br /><br />Dari Tiga Kasu Korupsi Kredit fiktif di Bank milik pemerintah (BUMD dan BUMN) ini, ada yang menggelitik dan juga menjadi pertanyaan, yaitu terkait adanya dugaan keterlibatan pihak lain maun namun tak sulit untuk diungkap<br /><br />Pertama, yaitu perkara Kasus Korupsi Kredit fiktif Bank Jatim Cabang Kepanjen Kabupaten Malang yang merugikan keuangan negara sebesar Rp200 juta lebih. Yang terseret dalam kasus ini adalah Kepala Cabang dan Penyelia, sedangkan Analis dan beberapa debitur tidak terseret.<br /><br />Kedua, yaitu kasus Korupsi dana Perjalanan Dinas sebanyak 653 kali dalam kurun waktu 3 tahun (2019 – 2021) pegawai Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Wilayah (Kanwil) Surabaya dengan kerugian negara sebesar Rp4 miliar lebih. Yang terseret dalam kasus ini adalah Dinas Harizki Catur Novanto, S.H selaku Pegawai Bank.<br /><br />Anehnya dalam perkara ini adalah, seorang pegawai yang tidak dijelaskan jabatannya melakukan perjalanan dinas sebanyak 653 kali dalam kurun waktu selama 3 tahun atas usulan sendiri dengan menggunakan uang negara milik Bank BRI Kanwil Surabaya tanpa ada dan atau diminta laporan pertanggungjawaban oleh pejabat Bank BRI Kanwil Surabaya dari hasil perjalanan dinas si Dinas Harizki Catur Novanto, S.H. Adakah sesuatu dalam perkara ini? Benarkah hanya terdakwa yang melakukan atau ada yang lain???</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgv4C6W3_y4-yhTTDC3aMabQ39nolJ7ZXQXl7gIjV3sq8eNZdD1eVIyl05PASK3LohltpEOMoGJ7dPrPxRLcm_iO-ZYInbaq7srRjXVDKVLLxX3Qb-oxipKtpjN8bJCzQxxqpsO3hUFTBI/s1366/IMG20210831150346.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="615" data-original-width="1366" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgv4C6W3_y4-yhTTDC3aMabQ39nolJ7ZXQXl7gIjV3sq8eNZdD1eVIyl05PASK3LohltpEOMoGJ7dPrPxRLcm_iO-ZYInbaq7srRjXVDKVLLxX3Qb-oxipKtpjN8bJCzQxxqpsO3hUFTBI/w640-h288/IMG20210831150346.jpg" width="640" /></a></div>Ketiga, yaitu kasus Korupsi Kredit Investasi Bank Jatim Cabang Utama Surabaya yang merugikan keuangan negara sebesar Rp800 juta. Yang terseret dalam perkara ini adalah Leonardo Saputra Wiradharma selaku debitur dan Ardhito Bhirawa Desatria selaku Tenaga Kerja Ikatan Kontrak (TKIK) Analis Kredit Bank Jatim Cabang Utama Surabaya<br /><br />Pertanyaannya adalah, baimana SOP (Standar Operasional Prosedur) maupun proses pemberin dan pencairan uang dari Bank selaku Kreditur ke Debitur ? Apakah hanya Analis yang bertanggung jawab? Disisi lain, ada juga Analis yang tidak terseret sekalipun diduga terlibat dan bahkan terungkap dalam persidangan bahwa si Analis tersebut menerima fee dari debitur.<br /><br />Yang pasti, JPU (Jakwa Penuntut Umum) telah menyeret Terdakwanya ke Pengadilan Tipikor untuk diadili atas perbuatannya (Terdakwa) dihadapan Majelis Hakim.<br /><br />Pada Selasa, 31 Agustus 2021, JPU Ari P. P. Atmaja,S.H., M.H yang juga Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Surabaya bersama JPU Nur Rachmansyah, S.H., M.H dan JPU Raden Wiwid meneyeret Leonardo Saputra Wiradharma selaku debitur dan Ardhito Bhirawa Desatria selaku Tenaga Kerja Ikatan Kontrak (TKIK) Analis Kredit Bank Jatim Cabang Utama Surabaya (perkara terpisah) pada Selasa, 31 Agustus 2021 untuk diadili dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya sebagai Terdakwa dalam perkara Korupsi Kredit Investasi Bank Jatim Cabang Utama Surabaya pada tahun 2013 yang merugikan keuangan negara cq. Bank Jatim Cabang Utama Surabaya sebesar Rp707.413.287,52<br /><br />Dalam persidangan yang berlangsung secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya (Selasa, 31 Agustus 2021) adalah pembacaan surat dakwaan oleh Tim JPU Kajari Surabaya terhadap Terdakwa Leonardo Saputra Wiradharma (dan Terdakwa Ardhito Bhirawa Desatria, perkara terpisah) dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Hakim, S.H., M.H dengan dibantu 2 Hakim Ad Hock masing-masing sebagai anggota yaitu Poster Siturus, S.H., M.H dan Manambus Pasaribu, S.H., M.H serta Panitra Pengganti (PP) serta Panitra Pengganti (PP) Fitri Indriyati, S.H., M.H dan Suparman, S.H yang dihadiri Tim Penasehat Hukum (PH) Terdakwa, yaitu Sultan Akbar P. S.H., M.H., C.L.A dan Arif Wahyu Dwinata, S.H., M.H., Kes., C.L.A serta Lalu Abdi Mansyah, S.H dari Kantor S.A.Paalevi and Partners Law Firm. Sementara Kedua Terdakwa mengkuti persidangan melalui Zoom dari Rutan (rumah tahanan negara) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Cabang Surabaya karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgubULavOmkwpnJK_tKrOchzFIFmxNLONBXRrN4KoCjuKpcOunzvsm4ZvsXGVEQd_sJcR3Lf-DfbzCuud9BPo2iFli0gvvPIru-JD6bE-WHTuE9RuVuDI1EPymMioBY2bPVI2C3UkeJaCg/s1334/IMG20210831142038.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgubULavOmkwpnJK_tKrOchzFIFmxNLONBXRrN4KoCjuKpcOunzvsm4ZvsXGVEQd_sJcR3Lf-DfbzCuud9BPo2iFli0gvvPIru-JD6bE-WHTuE9RuVuDI1EPymMioBY2bPVI2C3UkeJaCg/w640-h288/IMG20210831142038.jpg" width="640" /></a></div>Dalam surat dakwaan JPU, Terdakwa Leonardo Saputra Wiradharma selaku selaku debitur Bank Jatim Cabang Utama Surabaya (dan Terdakwa Ardhito Bhirawa Desatria selaku Tenaga Kerja Ikatan Kontrak (TKIK) Analis Kredit PT. Bank Cabang Utama Surabaya) didakwa melakukan perbuatan Tindak Pidana Korupsi, yaitu “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara..” sebagaimana diatur dan diancam pidana (dalam Dakwaan Primair) yaitu Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Atau dakwaan Subsidair, yaitu “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara..” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<br /><br />Lebih lanjut JPU menjelaskan dalam dakwaannya, yaitu bahwa terdakwa LEONARDO SAPUTRO WIRADHANA selaku debitur PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Utama Surabaya yang mengajukan permohonan kredit investasi sebesar Rp800.000.000 bersama-sama dengan Ardhito Bhirawa Desatria selaku Tenaga Kerja Ikatan Kontrak (TKIK) Analis Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Utama Surabaya berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 050/984/SDM tanggal 01 Desember 2012 (diajukan dalam penuntutan terpisah), pada bulan Mei tahun 2013 sampai dengan bulan Juli tahun 2013 <br /><br />Atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di kantor PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Utama Surabaya Jalan Basuki Rahmat No. 98-104, Kelurahan Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berdasarkan Ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut yaitu :<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjNYd0xfZkOUxfPw41wIBLxHdE6SbbIMdP9wfL8MNsb0zWhX0epHQF3-tgz17tNAPLEC_WVCEgc7h6MiHqBKIFjUB5ZxArdrW2qW137NUBsuG8moSP3Z_f-GjMcw8veZmsTyz248lwLkP0/s1334/IMG20210831144230.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjNYd0xfZkOUxfPw41wIBLxHdE6SbbIMdP9wfL8MNsb0zWhX0epHQF3-tgz17tNAPLEC_WVCEgc7h6MiHqBKIFjUB5ZxArdrW2qW137NUBsuG8moSP3Z_f-GjMcw8veZmsTyz248lwLkP0/w640-h288/IMG20210831144230.jpg" width="640" /></a></div>Pada bulan Mei tahun 2013 s/d Juli tahun 2013 telah dilakukan penyaluran kredit dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Kantor Cabang Utama Surabaya kepada terdakwa Leonardo Saputra Wiradhana dengan jenis Kredit Investasi (KI) berdasarkan Perjanjian Kredit dan Pengakuan Utang Nomor : 22 tanggal 4 Juli 2013 dihadapan Notaris YATININGSIH SH.MH dengan pagu maksimum kredit sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dalam jangka waktu kredit selama 60 (enam puluh) bulan sejak ditandatangani, dengan jenis skim kredit investasi umum angsuran setiap bulan.<br /><br />Penyaluran kredit oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Utama Surabaya kepada terdakwa Leonardo Saputra Wiradhana tersebut tersebut tidak dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, baik dalam kebijakan pokok perkreditan, tata cara penilaian kualitas kredit, profesionalisme dan integritas pejabat perkreditan, sehingga terjadi penyimpangan dalam pemberian kredit yang melibatkan Ardhito Bhirawa Desatria selaku analis TKIK PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Utama Surabaya dan pihak debitur yaitu Leonardo Saputra Wiradhana. <br /><br />Modus operandi penyimpangan pemberian kredit oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Utama Surabaya kepada Leonardo Saputra Wiradhana, sebagaimana telah tersebut diatas adalah sebagai berikut : 1. Proses kredit dilakukan tanpa didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan asas-asas perkreditan yang sehat, jujur, obyektif dan profesional ; 2. Agunan tambahan pada saat proses pengajuan kredit  bukanlah milik debitur, dan terdapat perubahan agunan tambahan pada saat proses persetujuan kredit yang tidak disertai dengan perhitungan taksasi agunan, on the spot dan persetujuan pimpinan ; 3. Menggunakan dokumen fiktif ataupun dokumen palsu ; 4. Dana kredit modal kerja dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya (Side Streaming).<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgdJfjdzg95OYAZp5wcutoceRDJkr9Z5YM40NJmwQmsZWUxwUuzKTFrQhc9LZnDqv3aMH-SQvzH2vbo-2ymJGqCFb_bAMjVdQ6S69iKmGBMVeN1Nk6ZkBT8Yq9r-Hz-2L4QHUeekj7npr0/s1334/IMG20210831143739.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgdJfjdzg95OYAZp5wcutoceRDJkr9Z5YM40NJmwQmsZWUxwUuzKTFrQhc9LZnDqv3aMH-SQvzH2vbo-2ymJGqCFb_bAMjVdQ6S69iKmGBMVeN1Nk6ZkBT8Yq9r-Hz-2L4QHUeekj7npr0/w640-h288/IMG20210831143739.jpg" width="640" /></a></div>Sejak bulan Juni 2014, Kredit Investasi (KI) atas nama debitur Leonardo Saputra Wiradhana untuk Plafon sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) berstatus macet (col. 5) <br /><br />Perbuatan yang dilakukan terdakwa Leonardo Saputra Wiradhana bersama-sama dengan Ardhito Bhirawa Desatria dengan menggunakan dokumen fiktif dalam proses kredit yang dilakukan tanpa didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan asas-asas perkreditan yang sehat, jujur, obyektif dan profesional sehingga PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Cabang Utama Surabaya mengucurkan dana kredit dan setelah dana tersebut cair ternyata dialokasikan untuk kegiatan yang tidak sesuai peruntukannya,<br /><br />Sehingga merugikan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Utama Surabaya, merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku yaitu : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan ; 2. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor : 27/162/Kep/Dir tanggal 31 Maret 1995 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank, yang didalamnya mengatur prinsip kehati-hatian dalam perkreditan ; 3. Surat Edaran Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Nomor : 048/009/DIR/KMK Tanggal 09 Maret 2010 tentang mekanisme analisa dan pengusulan kredit.<br /><br />Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu terdakwa Leonardo Saputra </div><div style="text-align: justify;"> Wiradhana, yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara cq. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Utama Surabaya sebesar Rp707.413.287,52 dengan perhitungan pokok hutang Rp800.000.000 dikurangi jumlah uang sudah dibayarkan oleh Leonardo Saputra Wiradhana sebesar Rp92.586.712,48. <br /></div><div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_JC1pIgOu88BlsCwsfsRZPRWN0Cwz7dH878562rjjQCQu2ggc-DbRbqmAhZPpj3H43hRJ-d5g_7Kj77F_ocTi13jw2MoQUD1a3vf0UmTuv8N_NSPJgpei_PcRhC4JcibwaBEjnkMMxxk/s1334/IMG20210831143642.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_JC1pIgOu88BlsCwsfsRZPRWN0Cwz7dH878562rjjQCQu2ggc-DbRbqmAhZPpj3H43hRJ-d5g_7Kj77F_ocTi13jw2MoQUD1a3vf0UmTuv8N_NSPJgpei_PcRhC4JcibwaBEjnkMMxxk/w640-h288/IMG20210831143642.jpg" width="640" /></a>Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (“Bank Jatim”) didirikan dengan nama PT. Bank Pembangunan Daerah Djawa Timur pada tanggal 17 Agustus 1961 dengan akta yang dibuat oleh Notaris Anwar Mahajudin, No. 91 tanggal 17 Agustus 1961. Dengan adanya Undang-Undang No. 13 tahun 1962 tentang Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, yang mengharuskan Bank Pembangunan Daerah didirikan dengan Peraturan Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur mengeluarkan Peraturan Daerah No. 2 tahun 1976. <br /><br />Atas dasar peraturan daerah tersebut, nama PT. Bank Pembangunan Daerah Djawa Timur diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Peraturan Pemerintah Daerah tersebut disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dalam Surat Keputusan No. Pem.10/5/26-18 tanggal 31 Januari 1977 dan diumumkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1977 Seri C No. I/c tanggal 1 Februari 1977. <br /><br />Peraturan Daerah tersebut mengalami beberapa kali perubahan, dan yang terakhir diubah dengan Peraturan Daerah No. 11 tahun 1996, tanggal 30 Desember 1996 yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan No. 584.35-280 tanggal 21 April 1997. Dengan pengesahan Peraturan Daerah No. 1 tahun 1999 oleh DPRD Propinsi Jawa Timur tanggal 20 Maret 1999, dan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan No. 584.35-317 tanggal 14 April 1999, <br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Maka bentuk hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur diubah dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas. Perubahan status bentuk hukum tersebut sesuai dengan akta No. 1 tanggal 1 Mei 1999 yang dibuat oleh Notaris R. Sonny Hidayat Julistyo, S.H., dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2.8227.HT.01.01.TH.99 tanggal 5 Mei 1999 <br /><br />Serta diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia tanggal 25 Mei 1999 No. 42, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 3008/1999. Seiring dengan perkembangan perekonomian dan dalam rangka memenuhi persyaratan sebagai BPD Regional Champion yang salah satunya parameternya adalah untuk memperkuat permodalan, <br /><br />Maka dilakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Perseroan Terbatas Nomor 89 tanggal 25 April 2012, dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, S.H., di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-22728.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 30 April 2012, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan Undang Undang Perseroan Terbatas dengan Nomor AHU-0038044.AH.01.09 Tahun 2012 Tanggal 30 April 2012  <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhXmkMvM8hr8F3-PpXmgkZKlt6QQDtEgy27l_lgUsWJhSBU3SOvWDiYLnhtH83wB_tRLnZIqfA9H3LmSJxCQ8aqyUFqurS5o854qw7gsBi21lmuaUYkjok7rFSlI7qcvDNk1jiThdqgAL0/s1334/IMG20210831150151.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhXmkMvM8hr8F3-PpXmgkZKlt6QQDtEgy27l_lgUsWJhSBU3SOvWDiYLnhtH83wB_tRLnZIqfA9H3LmSJxCQ8aqyUFqurS5o854qw7gsBi21lmuaUYkjok7rFSlI7qcvDNk1jiThdqgAL0/w640-h288/IMG20210831150151.jpg" width="640" /></a></div>Serta berdasarkan Surat Keputusan Bapepam tanggal 29 Juni 2012 dinyatakan efektif untuk pernyataan pendaftaran dan berubah nama menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Bank mulai melakukan kegiatan operasional sesuai Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. BUM 9-4-5 pada tanggal 15 Agustus 1961. Sedangkan Unit Usaha Syariah (UUS) dibentuk dan mulai beroperasi sejak tanggal 21 Agustus 2007 sesuai dengan surat Persetujuan Prinsip Pendirian UUS dari Bank Indonesia No. 9/75/DS/Sb tanggal 4 April 2007. Entitas induk terakhir dari Bank adalah Pemerintah Propinsi Jawa Timur.<br /><br />Salah satu produk dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. adalah pemberian Kredit Investasi, yaitu kredit jangka menengah / panjang yang diberikan kepada nasabah untuk pembelian barang dan modal jasa guna rehabilitasi, pendirian usaha baru, yang pelunasan dari hasil usaha dengan barang-barang modal yang dibiayai sesuai jangka waktu yang ditetapkan, rencana angsuran ditetapkan berdasarkan cash flow, penarikan berdasarkan prestasi pekerjaan dan pelunasan dapat dilakukan saat jatuh tempo, dimana kredit investasi di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. <br /><br />Aturan yang menjadi dasar pedoman dalam pemberian Kredit Investasi adalah Surat Edaran Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Nomor : 048/009/DIR/KMK Tanggal 09 Maret 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah dan Korporasi. Bahwa mekanisme analisa dan pengusulan kredit serta formulir yang digunakan adalah sebagai berikut :<br />1. Pengumpulan Data. Kegiatan ini dimulai dari menyusun rencana pengumpulan data, seperti jenis data yang diperlukan, sumber dan cara memperolehnya, hingga pelaksanaan pengumpulan data-data seperti yang telah direncanakan <br /><br />2. Verifikasi Data. Kegiatan ini dilaksanakan adalah melakukan pemeriksaan setempat (pemeriksaan phisik/on the spot ), meminta informasi Bank kepada BI/Bank lain/Lembaga Pembiayaan lainnya serta checking kepada pembeli, pemasok, pesaing maupun pihak ketiga lainnya. <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjy4ABkfMP_twQ9D8xk4zHDvGv61ZGJDpZgp9DTNieldZHEw2HJbNt3ZafZ0EJZL4kupZWW9ZPL9YMODZll9MWL1UuiQkh9krLEluz0THF-c1QoBPxvs8QXDXqmQgQcHB-AM0848uiHJXg/s1334/IMG20210831150340.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjy4ABkfMP_twQ9D8xk4zHDvGv61ZGJDpZgp9DTNieldZHEw2HJbNt3ZafZ0EJZL4kupZWW9ZPL9YMODZll9MWL1UuiQkh9krLEluz0THF-c1QoBPxvs8QXDXqmQgQcHB-AM0848uiHJXg/w640-h288/IMG20210831150340.jpg" width="640" /></a></div>3. Analisa Data. Meliputi kegiatan Analisa Laporan Keuangan (kuantitatif) seperti analisa rasio, analisa dan penilaian atas pernyataan Laba/Rugi dan Neraca perusahaan, analisa Rekonsiliasi Modal & Harta Tetap serta. Analisa sumber dan penggunaan dana/Pernyataan Pengadaan Kas. Kegiatan selanjutnya adalah penilaian aspek perusahaan lainnya (kualitatif) seperti aspek umum, manajemen, pemasaran, teknis & produksi/ pembelian dan penilaian angguna.<br /><br />4. Perhitungan Kebutuhan Kredit. Untuk jenis Kredit Investasi, Kredit Modal Kerja Aflopend dan Kredit Modal Kerja Konstruksi dibuat Cash Flow untuk menentukan jumlah kredit, schedule penarikan/pelunasan kredit, dan jangka waktu kredit. Sedangkan untuk jenis kredit lainnya seperti KMK umum/Rekening Koran, dapat mempergunakan Metode Perputaran Modal Kerja<br /><br />5. Pengukuran Rating Nasabah. Dari beberapa aspek penting seperti aspek keuangan, manajemen, pemasaran, produksi, pengalaman/lamanya berusaha, risiko kelompok industry dan aspek aguanan diteliti lebih jauh untuk mendapatkan data akurat yang selanjutnya dikelompokkan dalam rangka pengukuran tingkat resiko kredit yang akan di berikan. <br /><br />6. Penetapan Struktur Kredit. Dalam tahap ini analis kredit menetapkan dalam usulannya mengenai jenis kredit yang akan diberikan, jangka waktu kredit, suku bunga, biaya-biaya, menetapkan jaminan yang diperlukan dan kemungkinan pengikatan, penutupan asuransinya serta menetapkan syarat-syarat kredit lainnya.<br /><br />7. Standar Formulir yang digunakan. Tahapan-tahapan dalam proses analisa khusus untuk skim kredit umum (non Keppres), dituangkan dalam formulir atau format yang disebut Perangkat Aplikasi Kredit (PAK). PAK harus dibuat untuk setiap permohonan fasilitas kredit, baik permohonan baru, tambahan, perpanjangan, maupun review kredit. PAK terdiri dari dokumen- dokumen sebagai berikut :<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEig9XA5ZN7buUywGQYhh0UXrA6kPi72X_S6UM3v4OkaTp1n7teNgY6mRIb6iyMMXl_A2wyAQdD6fpjboBCi4FoMHeBuAXEkk4d5LrTHt9M8y9JMfD-qOJttVkDiZIQNkmO4DkDr5oYyMH8/s1876/A.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="708" data-original-width="1876" height="242" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEig9XA5ZN7buUywGQYhh0UXrA6kPi72X_S6UM3v4OkaTp1n7teNgY6mRIb6iyMMXl_A2wyAQdD6fpjboBCi4FoMHeBuAXEkk4d5LrTHt9M8y9JMfD-qOJttVkDiZIQNkmO4DkDr5oYyMH8/w640-h242/A.jpg" width="640" /></a></div>Pada tahun 2013 PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Cabang Utama Surabaya memberikan kredit investasi kepada terdakwa Leonardo Saputra Wiradhana.  <br /><br />Bahwa saat proses pengajuan kredit investasi kepada terdakwa Leonardo Saputra Wiradhana tersebut, Ardhito Bhirawa Desatria bertindak selaku TKIK Analis kredit pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Cabang Utama Surabaya berdasarkan SK Nomor : 051/004/SDM tanggal 01 Maret 2013 dengan jabatan Tenaga Kontrak Ikatan Kerja (TKIK) Analis Kredit Cabang Utama.<br /><br />Riwayat pekerjaan Ardhito Bhirawa Desatria selama bekerja di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk adalah sebagai berikut : a. TKIK Analis Kredit Cabang Bawean berdasarkan SK Nomor : 050/984/SDM tanggal 01 Desember 2012 ; b. TKIK Analis Kredit Cabang Utama berdasarkan SK Nomor : 051/004/SDM tanggal 01 Maret 2013 ; c. CapegKredit Cabang Utama berdasarkan SK Nomor : 052/018/KEP/DIR/SDM tanggal 12 Pebruari 2014. <br /><br />Selama menjadi pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Utama Surabaya, Ardhito Bhirawa Desatria pernah mendapatkan pendidikan dan pelatihan sebagai berikut : a. Pada tanggal 18 Nopember 2012 s/d 23 Nopember 2012 mengikuti Pelatihan Analis Kredit di LPPI Jakarta ; b. Pada tanggal 25 Nopember 2012 s/d 29 Nopember 2012 mengikuti Pelatihan Orientasi Internal di Internal Bank Jatim.<br /><br />Tugas pokok dan fungsi Ardhito Bhirawa Desatria sebagai Analis Kredit pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk berdasar SOP BPP (Buku Pedoman Pelaksanaan) PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk adalah sebagai berikut :<br /><br />a. Melakukan verifikasi kelengkapan dan kesesuaian berkas kredit atas usulan pengajuan kredit atas usulan unit pemasaran, bila diperlukan melakukan on the spot untuk memastikan kelayakan usulan permohonan kredit ; b. Memantau daftar hitam dan daftar kredit macet yang dikeluarkan Bank indonesia untuk memastikan rekomendasi kelayakan pemberian kredit akurat sesuai dengan asas-asas perkreditan serta kebijakan serta prosedur yang telah ditetapkan;<br />c. Melakukan review terhadap kondisi keuangan (mencakup laporan cash flow, laporan laba-rugi dan laporan neraca) calon debitur dalam rangka penilaian kemampuan bayar debitur ;<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhdT6ZzSSs1U2K6iCo__GREaLleMMbsxM4daF42SJBr5QLwkVptPcgts5fgSthhktwuEBBNm1Gv3IFReNFs83gvdwSdve-TLVqzXOCV74Vu2zXA4PVokJ19EmHdX1O_ft1Mf3656MDuxds/s1334/IMG20210831142023.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhdT6ZzSSs1U2K6iCo__GREaLleMMbsxM4daF42SJBr5QLwkVptPcgts5fgSthhktwuEBBNm1Gv3IFReNFs83gvdwSdve-TLVqzXOCV74Vu2zXA4PVokJ19EmHdX1O_ft1Mf3656MDuxds/w640-h288/IMG20210831142023.jpg" width="640" /></a></div>d. Melakukan analisa kelayakan debitur atas pemberian kredit berdasarkan resiko-resiko perkreditan ; e. Membuat rekomendasi penerimaan/penolakan kredit setelah analisa kelayakan debitur atas pemberian kredit ; f. Menyusun Laporan PAK (Perangkat Aplikasi Kredit) sebagai kelengkapan proses persetujuan kredit ; g. Berkoordinasi dengan unit pemasaran dalam melakukan pemantauan terhadap kredit untuk meminimalisir resiko terjadinya kredit bermasalah ; <br /><br />h. Melaksanakan pembinaan perkreditan, bimbingan serta saran dalam lingkup bidang usaha debitur sehingga dapat mengurangi resiko kredit bermasalah bagi Bank ; i. Menyusun laporan kunjungan lapangan baik dalam rangka analisa kredit maupun pemantauan kredit ; j. Mengkaji kegiatan perkreditan internal Bank yang dapat digunakan sebagai referensi dalam melakukan analisis perkreditan ; k. Menyusun Laporan pelaksanaan kegiatan perkreditan kantor cabang untuk kepentingan internal maupun eksternal.<br /><br />Pada bulan Mei tahun 2013 terdakwa Leonardo Saputra Wiradhana mengajukan permohonan Kredit Investasi di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Cabang Utama Surabaya. Tujuan terdakwa Leonardo Saputra Wiradhana mengajukan permohonan kredit investasi untuk menjalankan usaha bengkel Dwi Sakti yang dijalani sejak tahun 2004 yang melayani reparasi dan perakitan mesin.<br /> <br />Bahwa terdakwa Leonardo Saputra Wiradhana pada saat mengajukan pinjaman ke PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Utama Surabaya bertemu dengan Ardhito Bhirawa Desatria. Adapun saat pertemuan di kantor PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Utama Surabaya sedang dalam kondisi sibuk dan mengajak terdakwa Leonardo Saputra Wiradhana bertemu di luar kantor yaitu di kafe day and eat, dekat Tunjungan Plaza. <br /><br />Pada saat pertemuan tersebut terdakwa Leonardo Saputra Wiradhana mengutarakan niatan untuk mengajukan pinjaman untuk menambah modal bagi usaha bengkel saksi sebesar Rp1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah), dengan mengajukan agunan tambahan berupa Tanah dan bangunan yang terletak Desa Tlogosari, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 166 Surat Ukur No. 53/Tlegosari/2011 tanggal 22 Agustus 2011 dengan luas tanah 275 m². <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg0x9ge1HfZXqVkpCPsa4wJs-mHG0tpKy65U5sVNhRCJtP6PmP7u-TLO0P8SXAO_AFrYumKZZEC9K0aJUbVA3N8yDQgc4okoFGdXtnH415qV-UxQq3iVZ6mSP2QdkUL_xoa71F7bpTHYPw/s1334/IMG20210831143739.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg0x9ge1HfZXqVkpCPsa4wJs-mHG0tpKy65U5sVNhRCJtP6PmP7u-TLO0P8SXAO_AFrYumKZZEC9K0aJUbVA3N8yDQgc4okoFGdXtnH415qV-UxQq3iVZ6mSP2QdkUL_xoa71F7bpTHYPw/w640-h288/IMG20210831143739.jpg" width="640" /></a></div>Pada saat itu Ardhito Bhirawa Desatria hanya menyanggupi untuk mencairkan pinjaman sebesar Rp800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan meminta fee kepada terdakwa Leonardo Saputra Wiradhana sebesar Rp80.000.000<br /><br />Selanjutnya atas permohonan kredit dari terdakwa Leonardo Saputra Wiradhana tersebut, Ardhito Bhirawa Desatria selaku Analis Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Cabang Utama Surabaya mulai melakukan proses analisa kredit yang kemudian dituangkan kedalam dokumen : a. Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) / BPD.1.1 ; b. Formulir Aspek Umum Dan Manajemen BPD 1.2. ; c. Formulir Aspek Pemasaran BPD 1.3. ; d. Formulir Aspek Tehnis Produksi BPD 1.4. ; e. Formulir Aspek Keuangan BPD 1.5. ; f. Formulir Aspek Agunan BPD 1.6.<br /><br />Pada saat penyusunan dokumen tersebut Ardhito Bhirawa Desatria meminta terdakwa Leonardo Saputra Wiradhana agar mencari agunan tambahan lain karena agunan tambahan yang diajukan terdakwa Leonardo Saputra Wiradhana masih belum mencukupi. Atas permintaan Ardhito Bhirawa Desatria tersebut, terdakwa Leonardo Saputra Wiradhana menyatakan bahwa aset miliknya sudah tidak ada yang dapat dijadikan agunan lagi.  <br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Selanjutnya atas keadaan tersebut, Ardhito Bhirawa Desatria menyuruh terdakwa Leonardo Saputra Wiradhana mencari fotocopy surat tanah saja yang kemudian akan diolah sebagai agunan tambahan oleh Ardhito Bhirawa Desatria, dimana pada saat itu terdakwa Leonardo Saputra Wiradhana mendapatkan dua fotocopy surat tanah yaitu : <br /><br />a. Tanah dan Bangunan di Jalan Jepara No. 15A Surabaya dengan bukti kepemilikan Surat Ijin Pemakaian Tanah Jangka Menengah No.188.45/0689B/ 436.6.18/2011. Suhardi dimana tanah ini sebenarnya bukan milik terdakwa Leonardo Saputra Wiradhana dan hanya menyewa dari Suhardi.  ; b. Tanah dan Bangunan di Jalan Candi Lempung 47E/21 Surabaya dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik 3724 a.n. Yap Wi Lian (Ibu kandung) dimana terdakwa Leonardo Saputra Wiradhana meminjam tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.<br /><br />Bahwa Ardhito Bhirawa Desatria dalam proses pencairan pinjaman Kredit Investasi di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Cabang Utama Surabaya kepada terdakwa Leonardo Saputra Wiradhana melaksanakan survey terhadap :<br /><br />a. Agunan Utama yaitu Usaha Bengkel Dwi Sakti milik terdakwa Leonardo Saputra Wiradhana dengan alamat Jl Jepara Nomor : 15A Surabaya yang dituangkan dalam Laporan Kunjungan Kredit Investasi Umum an. Debitur Leonardo Saputra Wiradhana tanggal 11 Juni 2013 beserta foto lokasi usaha bengkel Dwi Sakti di Jl. Jepara No 10 Surabaya, invoice dan purchace order. <br /><br />b. Lokasi Agunan Tambahan yaitu :  - Tanah dan Bangunan di Jalan Jepara No. 15A Surabaya dengan bukti kepemilikan Surat Ijin Pemakaian Tanah Jangka Menengah No.188.45/0689B/ 436.6.18/2011 a.n. Suhardi. - Tanah dan Bangunan di Jalan Candi Lempung 47E/21 Surabaya dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik 3724 a.n. Yap Wi Lian (Ibu kandung).<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhaQJ-zKM8h4ctVcIwrvUBB-X3ozQNdi1eDyQrkK6dwN3QrVV2YU3ZGAYnm-kDaprQbFp9HfeQBvecWBY1WLCdeqduThPtHBSkVxv0NNCYmhCTRgja5aNTpgxR8rimLmgTpbQehR-Jt9Ac/s1334/IMG20210831141302.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhaQJ-zKM8h4ctVcIwrvUBB-X3ozQNdi1eDyQrkK6dwN3QrVV2YU3ZGAYnm-kDaprQbFp9HfeQBvecWBY1WLCdeqduThPtHBSkVxv0NNCYmhCTRgja5aNTpgxR8rimLmgTpbQehR-Jt9Ac/w640-h288/IMG20210831141302.jpg" width="640" /></a></div>Yang dituangkan didalam Formulir Aspek Agunan (BPD - 1.6) an. Debitur Leonardo Saputra Wiradhana tanggal 11 Juni 2013 beserta Lampirannya di Formulir Aspek Agunan (FAA), (BPD - 1.6 - Lampiran).<br /><br />Selanjutnya atas hasil survey dilakukan analisa kredit yang diajukan terdakwa Leonardo Saputra Wiradhana untuk dibahas dan pada akhirnya disetujui oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Cabang Utama Surabaya dan kemudian diterbitkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) Nomor : 051/583.1/Oprs.Krd/CU/2013 tanggal 24 Juni 2013 dengan pagu maksimum kredit sebesar Rp. 800.000.000 dan jangka waktu kredit selama 60 (enam puluh) bulan dan Jenis skim kredit yang diberikan yaitu kredit investasi umum dengan angsuran setiap bulan, dengan :<br /><br />a. Agunan Utama yaitu Usaha Bengkel Dwi Sakti milik terdakwa Leonardo Saputra Wiradhana dengan alamat Jl Jepara Nomor : 15A Surabaya. b. Lokasi Agunan Tambahan yaitu :  - Tanah dan Bangunan di Jalan Jepara No. 15A Surabaya dengan bukti kepemilikan Surat Ijin Pemakaian Tanah Jangka Menengah No.188.45/0689B/ 436.6.18/2011 a.n. Suhardi. - Tanah dan Bangunan di Jalan Candi Lempung 47E/21 Surabaya dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik 3724 a.n. Yap Wi Lian (Ibu kandung).<br /><br />Terhadap Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) Nomor : 051/583.1/Oprs.Krd/CU/2013 tanggal 24 Juni 2013 diajukan order  kepada Yatiningsih SH. MH. Notaris di Surabaya untuk dilakukan pengikatan, dimana kemudian diterbitkan covernote dengan Nomor : 15/Cover Note/VII/2013 tanggal 04 Juli 2013, namun didalam covernote tersebut, agunan tambahan telah berubah menjadi Tanah dan bangunan yang terletak Desa Tlogosari, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan.<br /><br />Hal ini sebagaimana Surat dari Yatiningsih S.H. M.H., Notaris di Surabaya dengan Nomor : 50/srt/2019 tanggal 25 November 2019 perihal : Surat Keterangan terkait debitur Leonardo Saputra Wiradhana yang menyebutkan bahwa “covernote yang bank tunjukkan pada kami tidak sesuai dengan covernote yang kami keluarkan tidak menyebutkan akta fidusia dan jaminan yang disebutkan juga tidak sama (kami lampirkan fotocopy sesuai asli covernote kami).”<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjoAfyzNxKmnCvEsTlmcEUGGGIsTSGxWBhUsyT2ztviMDBckU0wm65_jfTZgNEBkosVlZvWn9M178ZxifwWnLTQljwb6Qdj2aQv3E_TsXjeATAo1lP-wXPDtMYbreNbkWeBq6K8J02l8dc/s1334/IMG20210831143642.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjoAfyzNxKmnCvEsTlmcEUGGGIsTSGxWBhUsyT2ztviMDBckU0wm65_jfTZgNEBkosVlZvWn9M178ZxifwWnLTQljwb6Qdj2aQv3E_TsXjeATAo1lP-wXPDtMYbreNbkWeBq6K8J02l8dc/w640-h288/IMG20210831143642.jpg" width="640" /></a></div> Sesuai dengan SPPK tanggal 24 Juni 2013 yang kami terima dan register sertipikat kami (terlampir) </div><div style="text-align: justify;">agunan yang diserahkan kepada kami dan yang kami lakukan pembebanan hak tanggungan yaitu sertifikat Hak Milik Nomor : 166/Telogosari.<br /><br />Dan merujuk pada SPPK yang kami terima, kami hanya membuatkan akta perjanjian ikatan jual beli dan kuasa untuk menjual, akta perjanjian kredit dan pengakuan hutang dan akta SKMHT untuk nantinya dilanjutkan ke akta APHT di Notaris Pasuruan rekanan kami.<br /><br />Dalam proses pencairan pinjaman Kredit Investasi di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Cabang Utama Surabaya kepada terdakwa Leonardo Saputra Wiradhana, Ardhito Bhirawa Desatria juga membuat dokumen berupa :<br /><br />a. Advis Perkreditan Nomor : 583.1/AP/KKm/CU tanggal 04 Juli 2013 Debitur an. Leonardo Saputra Wiradhana ; b. Surat Kuasa dengan hak substitusi tanggal 04 Juli 2013 dari debitur Leonardo Saputra Wiradhana kepada pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk untuk mendebet / memblokir / memindahbukukan rekening tabungan nomor : 0011253211 ; c. Surat Pernyataan tanggal 04 Juli 2013 bahwa agunan tidak sedang dijaminkan/ dipindahtangankan pada pihak lain atau dalam sengketa didalam maupun diluar pengadilan ; d. Surat Aksep tanggal 04 Juli 2013 Debitur an. Leonardo Saputra Wiradhana.<br /><br />Terkait Surat Aksep dan Surat Pernyataan tanggal 04 Juli 2013 diatas yang ditandatangani terdakwa Leonardo Saputra Wiradhana, Grace Sutejo, Yap Wi Lian dan Suhardi sebagaimana berikut : <br /><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj50N2nwocqPhztN_5H1V-8iBnS-NWwg0xRd7bxXO7KUPo3oeCli71DjeD5qDEDVi5Fndf0Q-1lCxji3yVVGen5aeJWt6gNz8O6ztutmULalYBoH9P5onTEuGLP5m56iAghcOK3rlZyTqk/s1878/B.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1466" data-original-width="1878" height="500" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj50N2nwocqPhztN_5H1V-8iBnS-NWwg0xRd7bxXO7KUPo3oeCli71DjeD5qDEDVi5Fndf0Q-1lCxji3yVVGen5aeJWt6gNz8O6ztutmULalYBoH9P5onTEuGLP5m56iAghcOK3rlZyTqk/w640-h500/B.jpg" width="640" /></a><br />Untuk tanda tangan Grace Sutejo, Yap Wi Lian dan Suhardi adalah bukan tanda tangan yang bersangkutan, sedangkan untuk tanda tangan terdakwa Leonardo Saputra Wiradhana tidak dapat dipastikan tanda tangan tersebut asli atau tidak namun untuk tulisan ”hanya berlaku sebesar Rp.800.000.000,-“ dipastikan palsu.<br /><br />Bahwa untuk tanda tangan Yap Wi Lian sebagaimana tanda tangan di KTP adalah sebagai berikut :<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhzL0NgWSDi2TSF_FNy9z4hWfMj0UoJCtRMY5rVnkFcfGvsPsJnB23ml2m8i4YJGvv_qphsdbyAo48Dbj22q9qrAEYXYbTYDFcxrqLhVB2TVr8ue5S132_l9TqW5Vfq7U6K3EFtiKL342A/s1478/C.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1478" data-original-width="1278" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhzL0NgWSDi2TSF_FNy9z4hWfMj0UoJCtRMY5rVnkFcfGvsPsJnB23ml2m8i4YJGvv_qphsdbyAo48Dbj22q9qrAEYXYbTYDFcxrqLhVB2TVr8ue5S132_l9TqW5Vfq7U6K3EFtiKL342A/w346-h400/C.jpg" width="346" /></a></div> </div><div style="text-align: justify;">Kemudian PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Cabang Utama Surabaya dan debitur Leonardo Saputra Wiradhana menandatangani Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang Nomor : 22 tanggal 4 Juli 2013 dihadapan Yatiningsih SH. MH. Notaris di Surabaya, yang dihadiri oleh para pihak yaitu Perwakilan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Utama Surabaya yaitu Ardhito Bhirawa Desatria, pihak debitur Leonardo Saputra Wiradhana dan istri Grace Sutejo serta Pemilik Agunan Yusuf Wiji Utomo dan istri Nurul Lesteri, dengan pokok perjanjian sebagai berikut : - Kredit Investasi (KI) Umum Angsuran Setiap Bulan, dengan plafon sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah). - Suku Bunga : 12,25% per tahun, efektif floating rate dan harus dibayar setiap bulan. - Jangka waktu : 60 (enam puluh) bulan sejak ditandatangani akad kredit/akta pengakuan hutang. - Jaminan utama : Objek yang dibiayai (Pembelian alat berat / Rough Terrain Crane Second). Agunan Tambahan berupa :  Tanah dan bangunan yang terletak Desa Tlogosari, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 166 Surat Ukur No. 53/Tlegosari/2011 tanggal 22 Agustus 2011 dengan luas tanah 275 m² atas nama Yusuf Wiji Utomo. <br /><br />Terhadap penggantian agunan tambahan tersebut tanpa sepengetahuan pimpinan Ardhito Bhirawa Desatria, dan tidak dilakukan survey serta penghitungan nilai taksasi agunan, sehingga dalam hal ini Ardhito Bhirawa Desatria tetap menggunakan hasil survey dan taksasi agunan sebelum ada perubahan. <br /><br />Terhadap agunan tambahan berupa tanah dan bangunan yang terletak desa tlogosari, kecamatan tutur, kabupaten pasuruan, diperoleh fakta bahwa :<br />a. Tanah dan bangunan di Desa Tlogosari, Kabupaten Pasuruan, seluas 275 m2, dibeli oleh terdakwa Leonardo Saputra Wiradhana dari Yusuf Wiji Utomo seharga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang dituangkan didalam Perjanjian Ikatan Jual Beli tanggal 04 Juli tahun 2013 di hadapan YATININGSIH SH.MH. Notaris di Surabaya pada pukul 15.00 WIB namun hanya tertulis sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).<br /><br />b. Dalam  Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang 04 Juli tahun 2013 Nomor : 22  antara PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Utama Surabaya dan terdakwa Leonardo Saputra Wiradhana dihadapan YATININGSIH SH.MH. Notaris di Surabaya pada pukul 15.15 WIB, tanah dan bangunan di Desa Tlogosari, Kabupaten Pasuruan, seluas 275 m2 dijadikan agunan tambahan dalam pemberian kredit oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Utama Surabaya kepada terdakwa Leonardo Saputra Wiradhana.<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEighQ8mLEpu7MWS_FoHaCmcmNhI9qRXqCSUvdJXxzmyL3GD_-TYYaIpbVFo03xh_8Uj85Utfjj2e7K-ISTPP62ypN-vg6GmrH3HYXBRveNaOpjoLpoI9DBu00nJ6H158vAvj7isZd3zY5Y/s1334/IMG20210831144230.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEighQ8mLEpu7MWS_FoHaCmcmNhI9qRXqCSUvdJXxzmyL3GD_-TYYaIpbVFo03xh_8Uj85Utfjj2e7K-ISTPP62ypN-vg6GmrH3HYXBRveNaOpjoLpoI9DBu00nJ6H158vAvj7isZd3zY5Y/w640-h288/IMG20210831144230.jpg" width="640" /></a></div>c. Agunan tambahan ini kemudian diikat dengan hak tanggungan sebesar Rp.1.040.000.000,- (satu milyar empat puluh juta rupiah) dan tertuang dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 76/TUTUR/HT/XII/2013 Tanggal 20 Desember 2013 di hadapan NANIK TRIYANINGSIH, SH.MKN. Notaris di Pasuruan yang merupakan rekanan dari YATININGSIH SH.MH. Notaris di Surabaya.<br /><br />d. Pembayaran dari terdakwa Leonardo Saputra Wiradhana  kepada Yusuf Wji Utomo tidak langsung dibayar secara lunas, namun secara bertahap dengan cara pertama Leonardo Saputra Wiradhana membayar dana talangan kepada pemberi pinjaman yang sebelumnya telah Yusuf Wiji Utomo ambil sebesar Rp. 115.000.000.- (seratus lima belas juta rupiah). Selanjutnya terdakwa Leonardo Saputra Wiradhana memberikan cek kepada Yusuf Wiji Utomo sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), ditambah lagi Ardhito Bhirawa Desatria juga mengirimkan uang secara transfer melalui Bank Danamon sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Yusuf Wiji Utomo untuk pembayaran bunga kepada pihak pemberi dana talangan.<br /><br />e. Yusuf Wiji Utomo mengetahui Ardhito Bhirawa Desatria merupakan perwakilan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Utama Surabaya yang awalnya bertemu dengan Ardhito Bhirawa Desatria di kantor Notaris YATININGSIH SH.MH. Adapun sejak awal Yusuf Wiji Utomo sudah melihat Ardhito Bhirawa Desatria aktif bersama terdakwa Leonardo Saputra Wiradhana dalam mengurusi pemberian kredit dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Utama Surabaya kepada terdakwa Leonardo Saputra Wiradhana. <br /> </div><div style="text-align: justify;">Makanya ketika terdakwa Leonardo Saputra Wiradhana belum dapat melunasi pembelian tanah, Yusuf Wiji Utomo juga melakukan penagihan pelunasan pembelian tanahnya kepada Ardhito Bhirawa Desatria, hingga pada akhirnya Ardhito Bhirawa Desatria mengirimkan uang secara transfer melalui Bank Danamon sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Yusuf Wiji Utomo untuk pembayaran bunga kepada pihak pemberi dana talangan.<br /><br />Bahwa terhadap agunan tambahan berupa tanah dan bangunan yang terletak Desa Tlogosari, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 166 Surat Ukur No. 53/Tlegosari/2011 tanggal 22 Agustus 2011 dengan luas tanah 275 m² atas nama Yusuf Wiji Utomo dilekatkan Hak Tanggungan dengan nilai sejumlah Rp.1.040.000.000,- (Satu Milyar Empat Puluh Juta Rupiah) yang dituangkan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 76/Tutur/HT/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013.<br /> <br />Bahwa pinjaman terdakwa Leonardo Saputra Wiradhana dicairkan ke rekening Giro Umum Milik Perorangan di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Utama Surabaya dengan Nomor Rekening : 0011253211 an. LEONARDO SAPUTRA WIRADHANA, sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah).  <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgrk5laBmyZdtPb2kdrswOvoKSrpLAFkMFGvogoN0c2jw52mQiVJAoL33F_d5EzOo19iOsODU0RcVhC8iVr0WKSZt6fvu_O8e_lqqtwJpGj-zZAtZU9T9CLIXxdMQgoJF432d6nQuf9ses/s1334/IMG20210831144315.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgrk5laBmyZdtPb2kdrswOvoKSrpLAFkMFGvogoN0c2jw52mQiVJAoL33F_d5EzOo19iOsODU0RcVhC8iVr0WKSZt6fvu_O8e_lqqtwJpGj-zZAtZU9T9CLIXxdMQgoJF432d6nQuf9ses/w640-h288/IMG20210831144315.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa dalam pencairan pinjaman tersebut tanpa disertai dengan kwitansi pembayaran uang muka jual beli alat berat Rough Terrain Crane Second (crane bekas Jepang) sebagaimana dipersyaratkan di dalam Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang Nomor : 22 tanggal 04 Juli 2013 pasal 11 poin 6.<br /><br />Bahwa dalam pencairan kredit investasi kepada terdakwa Leonardo Saputra Wiradhana terdapat beberapa kejanggalan terkait  dokumen kredit sebagai berikut :<br /><br />1. Ditemukan 2 (dua) jenis agunan tambahan yang berbeda sebagai berikut :<br />a. Agunan tambahan awal berupa : 1.    Tanah dan Bangunan di Jalan Jepara No. 15A Surabaya dengan bukti kepemilikan Surat Ijin Pemakaian Tanah Jangka Menengah No.188.45/0689B/ 436.6.18/2011 a.n. Suhardi ; 2. Tanah dan Bangunan di Jalan Candi Lempung 47E/21 Surabaya dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik 3724 a.n. Yap Wi Lian (Ibu kandung).<br /><br />Sebagaimana tersebut dalam : 1. Dokumen analisa kredit ; 2. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Nomor : 051/583.1/ Oprs.Krd/CU/2013 tanggal 24 Juni 2014 ; 3. Dokumen Advis Perkreditan No. 583.1/AP/KKm/CU tanggal 04 Juli 2013 ; 4. Cover Note Akta Notaris Yatiningsih, S.H., M.H Nomor 15/Cover Note/VII/2013 tanggal 4 Juli 2013<br /><br />Bahwa agunan tambahan tersebut disertai dengan perhitungan taksasi agunan, yaitu : - Tanah dan Bangunan di Jalan Jepara No. 15A Surabaya dengan nilai THU sebesar Rp. 351.209.500,00 dan nilai THLS sebesar Rp. 245.846.650. - Tanah dan Bangunan di Jalan Candi Lempung 47E/21 Surabaya dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik 3724 a.n. Yap Wi Lian (Ibu kandung) dengan nilai THU sebesar Rp1.139775.000 dan nilai THLS sebesar Rp797.842.500<br /><br />b. Agunan tambahan perubahan berupa : Tanah dan Bangunan di Jalan Candi Lempung 47E/21 Surabaya dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik 3724 a.n. Yap Wi Lian (Ibu kandung)<br /><br />sebagaimana tersebut dalam : 1. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Nomor : 051/583.1/ Oprs.Krd/CU/2013 tanggal 24 Juni 2014 ; 2.    Perjanjian Ikatan Jual Beli dan Kuasa untuk Menjual Nomor 21 tanggal 4 Juli 2013 ; 3. Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang Nomor 22 tanggal 4 Juli 2013 ; 4. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Nomor 23 tanggal 4 Juli 2013 ; 5. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 76/Tutur/HT/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013 ; 6. Surat Nomor : 15/Cover Note/VII/2013 tanggal 04 Juli 2013 tentang Cover Note Akta Notaris dari Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Yatiningsih SH. MH<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh3twVDddnAzqwbGAvN6yJWgfrb21MlwtYjDkUiJZtEmGhoGwMDeUqFqVtChF0U3xnxrxAzYzQzcO2TyawGIPpp5p3ccJ4MgxmHPuA4l7c9XfvfQssO0uL2kSTsE5uV3ZPwXBGas8ZMurs/s1366/IMG20210831150346.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="615" data-original-width="1366" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh3twVDddnAzqwbGAvN6yJWgfrb21MlwtYjDkUiJZtEmGhoGwMDeUqFqVtChF0U3xnxrxAzYzQzcO2TyawGIPpp5p3ccJ4MgxmHPuA4l7c9XfvfQssO0uL2kSTsE5uV3ZPwXBGas8ZMurs/w640-h288/IMG20210831150346.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa agunan tambahan tersebut tidak disertai dengan perhitungan taksasi agunan, serta tidak terdapat formulir aspek agunan (FAA), akan tetapi kemudian dijadikan sebagai pengganti agunan dalam kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Utama Surabaya kepada Leonardo Saputra Wiradhana dan diikat dengan Hak Tanggungan sebesar Rp 1.040.000.000 <br /><br />Terhadap penggantian agunan tambahan tersebut tanpa sepengetahuan pimpinan Ardhito Bhirawa Desatria, dan tidak dilakukan survey serta penghitungan nilai taksasi agunan, sehingga Ardhito Bhirawa Desatria tetap menggunakan hasil survey dan taksasi agunan sebelum ada perubahan. <br /><br />2. Ditemukan dokumen ganda terkait Kredit Investasi (KI) an Debitur Leonardo Saputra Wiradhana yaitu : <br />a.    Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit dengan Nomor Surat : 051/583.1/Oprs.Krd/CU/2013 tanggal 24 Juni 2013 diketemukan 2 (dua) surat dengan nomor dan perihal serta isi yang sama, namun isinya berbeda dibagian agunan tambahan yang menyebutkan agunan tambahan yang berbeda sebagai berikut :<br /><br />1. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Pertama. </div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiRkbj1ZHcAvOu3lZAeQedLRqreWyNw80KrdolpxOU2m1SYqIEuz28susJ4LlrO6SG7ed_YrBlzZgpp6WQvWcubi-1qVPswincbZugyTFYkYtWeKkYy1tODgI-ECevK19QvisJhjPJT5Mo/s2618/D..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1048" data-original-width="2618" height="256" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiRkbj1ZHcAvOu3lZAeQedLRqreWyNw80KrdolpxOU2m1SYqIEuz28susJ4LlrO6SG7ed_YrBlzZgpp6WQvWcubi-1qVPswincbZugyTFYkYtWeKkYy1tODgI-ECevK19QvisJhjPJT5Mo/w640-h256/D..jpg" width="640" /></a></div><br /></div><div style="text-align: justify;"> 2. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Kedua.     GAMBAR     E<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjbeGv-dvDWmI8rAYQhofBG8ONEWd_SkbNcM2R-Z3N_DDFgJ3L79YRoAxsfBkhFlCQ9c1OnQKThyphenhyphenjmHZX5waGsWjwl_iqDGhDkXxEh4m7u6x1v-px3rkIU8PJ89IrQqFqMpm1-1pvQQEJg/s2820/E.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1115" data-original-width="2820" height="254" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjbeGv-dvDWmI8rAYQhofBG8ONEWd_SkbNcM2R-Z3N_DDFgJ3L79YRoAxsfBkhFlCQ9c1OnQKThyphenhyphenjmHZX5waGsWjwl_iqDGhDkXxEh4m7u6x1v-px3rkIU8PJ89IrQqFqMpm1-1pvQQEJg/w640-h254/E.jpg" width="640" /></a></div>Berdasarkan keterangan dari Hadi Santoso (Pimpinan Cabang Utama), Noviyanto (Pimpinan Bidang Kredit), Dwi Sipurbowasis (Penyelia Operasional Kredit) dan Nitya Bayurini (Staff Operasional Kredit), surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit dengan Nomor Surat : 051/583.1/Oprs.Krd/CU/2013 tanggal 24 Juni 2013  asli terdapat pendapat Penyelia Operasional Kredit, <br /><br />Pendapat Pimpinan Bidang Kredit dan Keputusan Pimpinan Cabang Utama yang ditulis dengan tulisan tangan, dimana agunan tambahan yang disebut di dalamnya adalah :<br />a. Tanah dan Bangunan di Jalan Jepara No. 15A Surabaya dengan bukti kepemilikan Surat Ijin Pemakaian Tanah Jangka Menengah No.188.45/0689B/ 436.6.18/2011 a.n. Suhardi ; b. Tanah dan Bangunan di Jalan Candi Lempung 47E/21 Surabaya dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik 3724 a.n. Yap Wi Lian (Ibu kandung).<br /><br />Sedangkan surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit dengan Nomor Surat : 051/583.1/Oprs.Krd/CU/2013 tanggal 24 Juni 2013 yang kemudian diserahkan ke Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Yatiningsih SH.MH. untuk di ikat sebagai agunan tambahan adalah berupa :  Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 166 Lokasi Desa Tlogosari, Kabupaten Pasuruan, Luas Tanah 275 m2.<br /><br />b. Surat Nomor : 15/Cover Note/VII/2013 tanggal 04 Juli 2013 diketemukan 2 (dua) surat dengan nomor dan perihal serta isi yang sama, namun isinya berbeda dibagian agunan tambahan yang menyebutkan agunan tambahan yang berbeda sebagai berikut :<br /><br />1. Surat Cover Note Pertama.    GAMBAR     </div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjAFtJZVI-Z80Q5rSlmN_ki4y6v9YrBgQ-NA6yshDQQpf6aDfn_0AjdspJmzOUhI-s72aW2qctCPsX6k3esrPI5M9Heu1_DoDMa7XrW-7BnTxNmFmZRobP28H-c7dA7gbwOqcQ6oKTuOfU/s2048/F.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1163" data-original-width="2048" height="364" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjAFtJZVI-Z80Q5rSlmN_ki4y6v9YrBgQ-NA6yshDQQpf6aDfn_0AjdspJmzOUhI-s72aW2qctCPsX6k3esrPI5M9Heu1_DoDMa7XrW-7BnTxNmFmZRobP28H-c7dA7gbwOqcQ6oKTuOfU/w640-h364/F.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">2. Surat Cover Note Kedua.    GAMBAR      </div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiPiBXluNVjtHlQc-BQBdMljxHddYe7NDj77ETJgo8AaNwhUFHg4SHryp49OJ_hhKwvGffvgw1jUoFOjVz9FrcY2Av8zZNhX3Tq7xycIO0LdlS4lXkaBOaQAUsIyhT2Ua-PfzjXbRelo5Y/s1774/G_1.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1168" data-original-width="1774" height="264" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiPiBXluNVjtHlQc-BQBdMljxHddYe7NDj77ETJgo8AaNwhUFHg4SHryp49OJ_hhKwvGffvgw1jUoFOjVz9FrcY2Av8zZNhX3Tq7xycIO0LdlS4lXkaBOaQAUsIyhT2Ua-PfzjXbRelo5Y/w400-h264/G_1.jpg" width="400" /></a></div>Bahwa yang diakui dikeluarkan oleh Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Yatiningsih SH. MH. adalah covernote yang menyebutkan agunan tambahan berupa : Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 166 Lokasi Desa Tlogosari, Kabupaten Pasuruan, Luas Tanah 275 m2<br /><div style="text-align: justify;"><br />Bahwa Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Yatiningsih SH. MH sebagaimana dalam Surat Nomor : Surat Nomor : 50/srt/2019 tanggal 25 November 2019 perihal : Surat Keterangan terkait debitur  Leonardo Saputra Wiradhana yang menyebutkan bahwa : covernote yang bank tunjukkan pada Notaris tidak sesuai dengan covernote yang Notaris keluarkan karena tidak menyebutkan akta fidusia dan jaminan yang disebutkan juga tidak sama (kami lampirkan fotocopy sesuai asli covernote kami).<br /><br />Bahwa sesuai dengan SPPK tanggal 24 Juni 2013 yang Notaris terima dan register sertifikat Notaris (terlampir) agunan yang diserahkan kepada Notaris dan yang Notaris lakukan pembebanan hak tanggungan yaitu sertifikat Hak Milik Nomor : 166/Telogosari.<br /><br />Dan merujuk pada SPPK yang Notaris terima, Notaris hanya membuatkan akta perjanjian ikatan jual beli dan kuasa untuk menjual, akta perjanjian kredit dan pengakuan hutang dan akta SKMHT untuk nantinya dilanjutkan ke akta APHT di hadapan NANIK TRIYANINGSIH, SH.MKN. Notaris di Pasuruan yang merupakan rekanan dari YATININGSIH SH.MH. Notaris Surabaya.<br /><br />Sedangkan covernote dengan agunan tambahan berupa :<br />a. Surat Ijin Pemakaian Tanah Jangka Menengah Nomor : 188.454/0689B/436.6.18/2011 an Suhardi Lokasi di Jl Jepara Nomor : 15A Surabaya ; b. Sertifikat Hak Milik (SHM) 3724 an Yap Wi Lian (Ibu Kandung) diterbitkan di Surabaya tanggal 16 Januari 1993, Lokasi di Jalan Candi lempung 47E/21 Surabaya, Luas Tanah 178 m2 sesuai dengan gambar situasi Nomor : 487/s/92 tanggal 10 Maret 1992<br /><br />Berdasarkan keterangan Hadi Santoso (Pimpinan Cabang Utama), Noviyanto (Pimpinan Bidang Kredit), Dwi Sipurbowasis (Penyelia Operasional Kredit) dan Nitya Bayurini (Staff Operasional Kredit),  covernote yang bank tunjukkan pada Notaris tersebut dipalsukan oleh terdakwa Ardhito Bhirawa Desatria.<br /><br />3. Bahwa adanya perbedaan antara Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit dan Perjanjian Kredit sebagai berikut :<br /><br />Pada Perjanjian Kredit dan Pengakuan Utang Nomor : 22 tanggal 4 Juli 2013 dihadapan Notaris YATININGSIH SH.MH. pasal 11, tentang Persyaratan Pencairan Kredit. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit menyebutkan bahwa pencairan kredit dapat dilaksanakan diantaranya apabila debitur menyerahkan kuitansi pembayaran uang muka pembelian alat berat berupa Rough Terrain Crane Second (crane bekas Jepang). Namun faktanya tidak ditemukan bukti kuitansi uang muka pembelian alat berat berupa Rough Terrain Crane Second (crane bekas Jepang) dalam berkas kredit sehingga kemungkinan telah terjadi penggunaan Kredit Tidak Sesuai dengan Permohonan (Side Streaming).</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjatnFkOt4H3ZyZHzDd8i1Mbzo3ZNqAydjwCH7QbC2XwfSUavi75ELXKYMswvrGZ3tmQP5-GgCr5edUiQ0ixZT84fZfVsQxE7roYHUvZ4YxySi50-b9_XX_GWxPrmh7GxF4ZFnChKbPIKM/s1334/IMG20210831150341.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjatnFkOt4H3ZyZHzDd8i1Mbzo3ZNqAydjwCH7QbC2XwfSUavi75ELXKYMswvrGZ3tmQP5-GgCr5edUiQ0ixZT84fZfVsQxE7roYHUvZ4YxySi50-b9_XX_GWxPrmh7GxF4ZFnChKbPIKM/w640-h288/IMG20210831150341.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa sejak bulan Juni 2014, Kredit Investasi (KI) an Debitur Leonardo Saputra Wiradhana untuk Plafon sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) berstatus kol 5 (macet).<br /><br />Bahwa terhadap fasilitas kredit yang diberikan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) telah terjadi pembayaran sebagai berikut :<br />a. Pembayaran Bunga Pinjaman<br />1. Tanggal 05 Agustus 2013     :     Rp. 13.333.333,33<br />2. Tanggal 04 September 2013 :     Rp.   2.685.204,99<br />3. Tanggal 10 September 2013 :     Rp.   5.345.350,71<br />4. Tanggal 04 Oktober 2013     :     Rp.   1.295.323,58<br />5. Tanggal 30 Oktober 2013     :     Rp.   5.000.000,-<br />6. Tanggal 31 Oktober 2013     :     Rp.   1.629.296,32<br />7. Tanggal 04 Nopember 2013 :     Rp.   8.155.726,97<br />8. Tanggal 05 Desember 2013 :      <u>Rp.   7.732.501,82     +</u><br />             Total Bunga Pinjaman :      Rp. 45.176.737,72<br /><br />b. Pembayaran Pokok Pinjaman<br />1. Tanggal 05 Agustus 2013     :     Rp.  8.711.111,04<br />2. Tanggal 10 September 2013 :     Rp.  4.654.649,29<br />3. Tanggal 11 September 2013 :     Rp.  8.678.684,04<br />4. Tanggal 31 Oktober 2013     :     Rp.  1.370.703,68<br />5. Tanggal 04 Nopember 2013 :     Rp.11.844.273,03<br />6. Tanggal 06 Nopember 2013 :     Rp.     118.356,62<br />7. Tanggal 06 Nopember 2013 :     Rp.   2.719.643,38<br />8. Tanggal 05 Desember 2013 :      Rp.   9.267.498,18<br />9. Tanggal 07 Maret 2014     :       <u>  Rp.        45.055,50     +</u><br />            Total Pokok Pinjaman  :      Rp 47.409.974,76 <br /><br />Total Pembayaran yang telah dilakukan oleh terdakwa Leonardo Saputra Wiradhana adalah sebesar Rp. 45.176.737,72 + Rp. 47.409.974,76 = Rp92.586.712,48 <br /><br />Perbuatan yang dilakukan Ardhito Bhirawa Desatria, bersama-sama terdakwa Leonardo Saputra Wiradhana dengan menggunakan dokumen fiktif dalam proses kredit yang dilakukan tanpa didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan asas-asas perkreditan yang sehat, jujur, obyektif dan profesional sehingga PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Utama Surabaya menggucurkan dana kredit dan setelah dana tersebut cair ternyata dialokasikan untuk kegiatan yang tidak sesuai peruntukanya, sehingga merugikan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Utama Surabaya, merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku yaitu :<br /><br />1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Perbankan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.<br /><br />a. Pasal 2 menyatakan bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. <br /><br />b. 8 Ayat (1) menyatakan bahwa Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas sikap dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.<br /><br />c. 8 Ayat (2) menyatakan bahwa Bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang tetapkan oleh Bank Umum.<br /><br />2. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor : 27/162/Kep/Dir tanggal 31 Maret 1995 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank, yang didalamnya mengatur prinsip kehati-hatian dalam perkreditan.<br /><br />3. Surat Edaran Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Nomor : 048/009/DIR/KMK Tanggal 09 Maret 2010 tentang mekanisme analisa dan pengusulan kredit.<br />Bab II Analisa Kredit Poin 2.10.1. tanggung jawab dan wewenang Analis Kredit/Account Officer/Assisten Relationship Manager adalah sebagai berikut :<br /><br />A.    Tanggung Jawab<br />• Menerima surat permohonan kredit dan surat-surat lainnya dari nasabah;<br />• Memberitahu penyelia pemasaran/RM/Seksi Kredit tentang pemrosesan permohonan kredit;<br />• Mengecek apakah nasabah termasuk dalam daftar kredit macet/black list dan membuat surat penolakan kredit kepada nasabah, dalam hal yang bersangkutan termasuk dalam Daftar Kredit Macet/Black List;<br />• Melakukan verifikasi pada Bank-Bank lain, pemasok, pembeli dan mengumpulkan informasi dari pemasok atau pembeli dan/atau pihak ketiga lainnya;<br />• Melakukan pertemuan dengan nasabah dan melakukan on the spot dalam rangka pengumpulan data dan verifikasi;<br />• Menilai kewajaran laporan keuangan yang disampaikan oleh nasabah;<br />• Membuat call memo setelah mengadakan pertemuan dengan nasabah;<br />• Membuat laporan on the spot bersama-sama dengan pengikut OTS lainnya;<br />• Menyiapkan/membuat/mengisi;<br />• Melakukan analisa cash flow dan menilai jumlah kebutuhan pembiayaan nasabah;<br />• Mengusulkan struktur fasilitas kredit nasabah;<br />• Mereview taksiran nilai jaminan;<br />• Menetapkan barang-barang jaminan, pengikatannya dan syarat-syarat kredit bersama-sama penyelia pemasaran RM/seksi Kredit;<br />• Membicarakan masalah jaminan, pengikatan dan syarat-syarat;<br />• Menelaah PAK bersama-sama penyelia pemasaran/RM/Seksi Kredit;<br />• Bertanggung jawab penuh atas pembuatan PAK dan bertanggung jawab penuh atas terpeliharanya hubungan dengan nasabah;<br />• Meng up date laporan tanggal review PAK untuk diteruskan ke unit administrasi lainnya;<br />• Memberikan data-data yang diperlukan untuk pembuatan Laporan Tanggal Review PAK setiap bulan kepada unit administrasi kredit antara lain sebab-sebab keterlambatan pembuatan PAK dan langkah-langkah yang akan/telah dilaksanakan;<br />• Mengelola kredit-kredit kolektebilitas I, II (untuk analis kredit) dan kolektebilitas III, IV dan V (untuk analis kredit khusus).  <br /><br />B. Wewenang<br />• Dapat memberikan informasi kepada nasabah bahwa analis kredit yang bersangkutan bertanggung jawab atas hubungan nasabah dengan Bank Jatim;<br />• Dapat meminta data-data tambahan kepada debitur dalam rangka pengumpulan data untuk analisa;<br />• Dapat memberikan rekomendasi/mengusulkan kepada atasannya agar suatu permohonan kredit-kredit nasabah tidak perlu diproses, dalam hal calon nasabah termasuk dalam Daftar Kredit Macet/Black List;<br />• Dapat meminta penyelia pemasaran/RM/Seksi Kredit untuk bersama-sama mengadakan pertemuan dengan nasabah;<br />• Dapat mendiskusikan feasibility study dengan konsultan yang bersangkutan;<br />• Dapat meminta konsultan untuk memperbaiki feasibility studynya;<br />• Dapat memperbaiki Call Memo;<br />• Dapat melakukan On The Spot guna memperoleh data tambahan. <br /><br />Akibat perbuatan secara melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa Leonardo Saputra Wiradhana bersama-sama dengan Ardhito Bhirawa Desatria mengakibatkan kerugian keuangan Negara cq. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Utama Surabaya, sehingga menguntungkan dan/atau memperkaya dirinya sendiri dan/atau orang lain sebesar Rp707.413.287,52 dimana pokok hutang Rp800.000.000 dikurangi jumlah uang sudah dibayarkan oleh terdakwa Leonardo Saputra Wiradhana Rp92.586.712,48 tanpa memperhitungkan denda dan bunga. <br /><br />Perbuatan terdakwa Leonardo Saputra Wiradhana bersama-sama dengan ARDHITO BHIRAWA DESATRIA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam (Primair) Pasal 2 ayat (1) , (atau Subsidair Pasal 3) Jo. Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Diduga Korupsi Kredit Investasi Sebesar Rp707 Juta, Debitur Dan TKIK Bank Jatim Cabang Utama Surabaya Diadili

“Bagaimana Prosedur Pemberian Kredit Kepada Debitur Oleh Bank Jatim ? Apakah Hanya Pegawai Kontrak yang terlibat atau ada pihak Bank Jatim S...

»

Kajari Nganjuk dan 5 Kasi Sebagai JPU Dalam Sidang Perkara Korupsi Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidhayat

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEifPNccEdtqsI731vqf9LBud23K74tcL3HFuHGhyphenhyphenkjOxfAwq39pgQu2UX3NxLvI165f46iKuXenIoRZQES2aSj-WXzUKc5cYNBGqYg1z-O_Gc0YcAjuNN7jIYibWeTXt82sruZZTtMxFMc/s1334/IMG20210830120508.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEifPNccEdtqsI731vqf9LBud23K74tcL3HFuHGhyphenhyphenkjOxfAwq39pgQu2UX3NxLvI165f46iKuXenIoRZQES2aSj-WXzUKc5cYNBGqYg1z-O_Gc0YcAjuNN7jIYibWeTXt82sruZZTtMxFMc/w640-h288/IMG20210830120508.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Untuk yang pertamakalinya di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim), Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Nganjuk Nophy Tennophero Suoth, SH., MH bersama 5 Kasi (Kepala Seksi) yaitu Kasi Pidsus Andie Wicaksono, SH., MH, Kasi Intel Dicky Andi Firmansyah, SH, Kasi BB Dedi Irawan, SH., MKn. MH dan Kasi Datun Boma Wiragumilar, SH., MH langsung turun tangan sebagai Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur, Senin, 30 Agustus 2021 untuk Terdakwa Terdakwa Novi Rahman Hidhayat selaku Bupati Nganjuk Periode 2018  - 2023 dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Tangkap Tangan oleh Mabes Polri dan KPK pada tanggal 9 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIB<br /><br />Selain jadi JPU untuk Terdakwa Novi Rahman Hidhayat, Kajari Kabupaten Nganjuk Nophy Tennophero Suoth, SH., MH bersama 5 Kasi (Kepala Seksi), juga menjadi JPU terhadap 6 Terdakwa lainnya (berkas perkara penuntutan masing-masing terpisah), yaitu 1. M. Izza Muhtadin (Ajudan Bupati selaku perantara);  2. Dupriono (Camat Pace); 3. Edie Srijanto (Camat Tanjunganom); 4. Haryanto (Camat Berbek); 5. Bambang Subagio (Camat Loceret); dan 6. Tri Basuki Widodo (Mantan Camat Sukomoro)<br /><br />Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Nganjuk Nophy Tennophero Suoth, SH., MH kepada beritkorupsi.co seusai persidangan mengatakan, bahwa kehadirannya bersama Kasi Pidsus Andie Wicaksono, SH., MH, Kasi Intel Dicky Andi Firmansyah, SH, Kasi BB Dedi Irawan, SH., MKn. MH dan Kasi Datun Boma Wiragumilar, SH., MH bukan hanya pada sidang pembacaan dakwaan melainkan untuk persidangan selaanjutnya<br /><br />“Ini atensi, jadi bukan hanya hari ini saja tetapi untuk sidang selanjutnya. Kalau saksi-sakai kurang lebih sebanyak 20 orang,” kata Kasi Pidsus Andie Wicaksono, SH., MH yang beridiri disamping Kajari Nophy Tennophero Suoth, SH., MH<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCitLXKvlFhdE2DQvsnZXHxIgYvIBjMvOqjFU-p14VnFSIzvX-ZisaaWw8ZTlc3ZXNq53x8OBeGMGHJ1G_z1lH21NbD0IpOT6g4m61euh9VoRZrEpw5KRtOd6dk2p8_NBXu1Auwtn4lfA/s800/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="543" data-original-width="800" height="434" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCitLXKvlFhdE2DQvsnZXHxIgYvIBjMvOqjFU-p14VnFSIzvX-ZisaaWw8ZTlc3ZXNq53x8OBeGMGHJ1G_z1lH21NbD0IpOT6g4m61euh9VoRZrEpw5KRtOd6dk2p8_NBXu1Auwtn4lfA/w640-h434/1.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Sementara dalam persidangan yang berlangsung secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya (Senin, 30 Agustus 2021) adalah pembacaan surat dakwaan oleh Tim JPU Kajari Nganjuk Nophy Tennophero Suoth, SH., MH dkk terhadap Terdakwa Novi Rahman Hidhayat dan 6 Terdakwa lainnya (berkas penuntutan masing-masing terpisah) dengan Ketua Majelis Hakim I Ketut Suarta, SH., MH dan dibantu 2 Hakim Ad Hock masing-masing sebagai anggota yaitu Dr. Emma Ellyani, SH., MH dan Abdul Gani, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Achmad Fajarisma, SH., MH (dan Eni Fauzi, SH, Dias Suroyo, SH., MH, I Gusti Ngurah Cemeng Wijaya Kesuma, SH., MH dan Swarningsih, SH., M.Hum) yang dihadiri masing-masing Tim Penasehat Hukum (PH) para Terdakwa. Sementara Terdakwa Novi Rahman Hidhayat (dan 6 Terdakwa lainnya) mengkuti persidangan melalui Zoom dari Rutan (rumah tahanan negara) Kabupaten Nganjuk karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /><br />Persidangan berlangsung secara maraton, yang pertama adalah pembacaan surat dakwaan oleh Tim JPU Kajari Nganjuk Nophy Tennophero Suoth, SH., MH dkk terhadap Terdakwa Novi Rahman Hidhayat dan selanjutnya pembacaan surat dakwaan untuk masing-masing ke 6 Terdakwa lainnya</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Dalam surat dakwaan JPU, Terdakwa Novi Rahman Hidhayat selaku Bupati Nganjuk (dan Terdakwa M. Izza Muhtadin selaku ajudan Bupati, perkara terpisaha) di Dakwa melakukan perbuatan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana (dalam Dakwaan Pertama) yaitu Pasal Pasal 12 huruf e dan Dakwaan Kedua, Pertama yaitu Pasal Pasal 12 B atau (Petama) Kedua Pasal 5 ayat (2) Jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a atau (Pertama) Ketiga Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP <br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJjBDXZGt5Fk0yvZHy9SIGK7m1DZmOYJV2ULkhtOO-JO9C1mW4Tw6TwKkQW0Y8Ueosp6iHgKT39j4M0SDDRMveYqK09d8vPqBblVIKETsX0rS7TSQOUe7X8fBOeSybSCLmOMcsOTJ5Ft8/s1334/IMG20210830123950_1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJjBDXZGt5Fk0yvZHy9SIGK7m1DZmOYJV2ULkhtOO-JO9C1mW4Tw6TwKkQW0Y8Ueosp6iHgKT39j4M0SDDRMveYqK09d8vPqBblVIKETsX0rS7TSQOUe7X8fBOeSybSCLmOMcsOTJ5Ft8/w640-h288/IMG20210830123950_1.jpg" width="640" /></a><br /></div><div style="text-align: justify;">Sedangkan Terdakwa Dupriono (Camat Pace), Trdakwa Edie Srijanto (Camat Tanjunganom), Terdakwa Haryanto (Camat Berbek), Terdakwa Bambang Subagio (Camat Loceret) dan Terdakwa Tri Basuki Widodo (Mantan Camat Sukomoro) diancama pidana sebagaimana diatur dalam Pasa 5 ayat (1) huruf a dan b atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP<br /><br />Atas dakwaan dari JPU tersebut, Terdakwa Novi Rahman Hidhayat (maupun Terdakwa lainnya) keberatan, sehingga memohon kepada Majelis Hakim untuk mengajukan Eksepsi pada persidangan berikutnya.<br /><br />Dari perkara ini ada yang menarik. Ibarat kata-kata bijak, “Kami tetap maju, membuka jalan baru, dan melakukan hal baru, karena kami penasaran dan rasa penasaran itu menuntun kami menemukan jejak baru (Walt Disney seoraang Produsen dari Amerika Serikat tahun 1901-1966)”. <br /><br />Mungkin kata-kata bijak inilah yang dilakukan oleh Novi Rahman Hidhayat selaku Bupati Nganjuk (Periode tahun 2018 – 2023) yang mengikuti apa yang dilakukan oleh Bupati pendahulunya di periode 2013 - 2018, yaitu terpidana Korupsi Suap dan Gratifikasi serta TPPU Taufiqurrahman <br /></div><div style="text-align: left;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjMVmFadQH6M5VePjPSf0ppxMDvL6UOxkbTq-otOmsLWCC3P7F0a8kCr99HHyyq1ZdQfiROmpgO251iBmZWOokrY9hBcfxxN0jeKPl3RYHAsrnZnXj9Lf02P9Lt5bQhPeVgIEj9R2jI00/s1334/IMG20210830121712.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjMVmFadQH6M5VePjPSf0ppxMDvL6UOxkbTq-otOmsLWCC3P7F0a8kCr99HHyyq1ZdQfiROmpgO251iBmZWOokrY9hBcfxxN0jeKPl3RYHAsrnZnXj9Lf02P9Lt5bQhPeVgIEj9R2jI00/w640-h288/IMG20210830121712.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Sebab apa yang dilakukan oleh Novi Rahman Hidhayat selaku Bupati Nganjuk, tak jauh beda dengan apa yang dilakukaan oleh Terpidana Taufiqurrahman terkait jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten (Kab) Nganjuk hingga Taufiqurrahman terseret dalam Dua perkara Korupsi yaitu menerima Suapa (bermula dari Tertangkap Tangan oleh KPK pada Oktober 2017 di Hotel Brobudur Jakarta) kemudian Perkara yang Kedua adalah Tindak Pidana  Korupsi Gratifikasi menerima hadiah berupa uang dan TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang)<br /><br />Dalam perkara kedua Terpidana Taufiqurrahaman terungkap, bahwa harga atau nilai rupiah SK (Surat Keputusan) Bupati Nganjuk tahun 2017 untuk CPNS (Calon Pegawai Negeri Spil) yang lulus seleksi menjadi PNS (Pegawai Negeri Spil) atau istilah sekarang ASN (Apratur Spil Negara), adalah bervariasi tergantung Ijazah terakhir yang dimiliki oleh PNS tersebut, yaitu untuk tingkat SMA atau SMU sebesar Rp50 juta, Diploma (D/Non Gelar) sejumlah Rp60 juta, dan untuk Strata Satu (S1) senilai Rp70 juta. Sedangkan untuk jabatan Camat antara 100 – 200 juta rupiah, dan untuk jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) seharga 1 miliar rupiah. <br /><br />Jadi apa yang dilakukan oleh Terpidana Taufiqurrahman saat menjabat sebagai Bupati, tak jauh beda dengan apa yang dilakukan oleh penerusnya, yaitu Novi Rahman Hidhayat hingga nasib Terpidana Taufiqurrahman dan Novi Rahman Hidhayat yaitu sama-sama Tertangkap Tangan<br /><br />Bedanya, Terpidana Taufiqurrahman bersama 4 Terpidana lainnya (Selaku Kepala Sekolah SMP) Tertangkap Tangan oleh penyidi KPK di Hotel Brobudur Jakarta Pusat yang rencananya akan ke kantor DPP PDIP terkait pencalonan Istrinya untuk calon Bupati Nganjuk periode 2018 – 2023 dan yang menyeret Taufiqurraham ke Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya adalah Jaksa KPK.<br /><br />Sedangkan Novi Rahman Hidhayat selaku Bupati Nganjuk periode 2018 – 2013 bersama ajudannya yaitu M. Izza Muhtadin selaku perantara menerima suap atau hadiah berupaa uaang, dan 5 orang Camat, diantaranya ; 1. Dupriono (Camat Pace); 2. Edie Srijanto (Camat Tanjunganom); 3. Haryanto (Camat Berbek); 4. Bambang Subagio (Camat Loceret); dan 5. Tri Basuki Widodo (Mantan Camat Sukomoro) selaku pemberi suap atau hadiah berupa uang. <br /><br />Jalan yang dilakukan oleh Terdakwa Novi Rahman Hidhayat untuk mengumpulkan lembaran-lembaran rupiah dari pejabat di Kabupaten Nganjuk adalah hal baru dari apa yang dilakukan pendahulunya.<br /><br />Selain itu, Bupati Nganjuk periode 2018 – 2023 ini tak pernah melaporkan harta kekayaanya dalam laporan LHKPN (laporan harta kekayaan peyelenggara negara) dalam bentuk uang tunai. <br /><br />Padahal kabarnya, Terdakwa Novi Rahman Hidhayat adakan pemilik Koperasi Simpan Pinjam terbesar di Nganjuk jauh sebelum menjadi Bupati. Total uang diterima Terdakwa sebanyak Rp692.900.000. Sedangkan lembaran-lembarann rupiah yang dikumpulkan penaduhulunya adalah puluhan miliraan.<br /><br />Akbiatnya, Novi Rahman Hidhayat selaku Bupati Nganjuk bersama ajudannya dan 5 orang Camat di Kabupaten Nganjuk ini tak dapat berkumpul bersama keluarga di masa Pandemi Covid19 dan juga tak dapat menyaksikan terbitnya matari pagi serta indahnya cahaya rembulan di malam hari karena terancam pidana penjara selama bertahun-tahun<br /><br />Namun yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah hanya ke 5 Terdakwa selaku Camat ini yang memberikan uang suap atau hadiah berupa uang terhadap Terdakwa Novi Rahman Hidhayat selaku Bupati Nganjuk, atau ada yang lain? <br /><br />Kepala Desa yang diduga terlibat pemberian uang adalah Jumali (Kepala Desa Joho), Sadiko (Kepala Desa Sanan), Darmadi (Kepala Desa Bodor), Ali Mukaroom (Kepala Desa Banaran), dan Sugeng Purnomo selaku Kepala Desa Kepanjen. Selain itu juga Supriayadi Purba Utama, Yoyo Mulyo Mintaryo dan Deddy Wahyu Mulyo. <br /><br />Lalu bagaimana dengan para Kepala Desa maupun pihak lain yang memberikan uang? Apakah mereka cukup sebagai penonton alias sebagai saksi saja?. (Jnt)</div></div>

News Tipikor Kajari Nganjuk dan 5 Kasi Sebagai JPU Dalam Sidang Perkara Korupsi Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidhayat

BERITA KORUPSI .CO – Untuk yang pertamakalinya di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim), Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari)...

»