JPU Kasasi Atas Putusan PT Terhadap Dua Terdakwa Korupsi Pejabat PN Trenggalek

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><b><span style="font-size: large;">“Pakar Hukum Pidana Dr. M. Sholehuddin, SH, MH : Kalau di Vonis bebas, dapat melaporkan si pelapor secara pidana sesusi KUHP maupun Perdata”.</span></b></span><br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgjgs35wgKmPu9ZTaTVaTCvT3ji5bZ4h2-WNWW-6i94lXVkGUUCjdeUignDvHPg09s8UWWPDcUCNzGy3lGvUGaXZ9W6_0a43bfRDM30unFu4RrYeU8yrYRvs856oytQypmBKnpEb8d2HwA/s639/IMG20201116132904+Dari+Kiri%252C+Terddakwa+Chrisna+Nur+Setyawan%252C+SH%252C+Sekretaris+Pengadilan+Negeri+%2528PN%2529+Trenggalek+dan+terdakwa+Riawan%252C+SH.%252C+MH%252C+Kasubag+Umum+dan+Keuangan+PN+Trenggalek.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="482" data-original-width="639" height="482" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgjgs35wgKmPu9ZTaTVaTCvT3ji5bZ4h2-WNWW-6i94lXVkGUUCjdeUignDvHPg09s8UWWPDcUCNzGy3lGvUGaXZ9W6_0a43bfRDM30unFu4RrYeU8yrYRvs856oytQypmBKnpEb8d2HwA/w640-h482/IMG20201116132904+Dari+Kiri%252C+Terddakwa+Chrisna+Nur+Setyawan%252C+SH%252C+Sekretaris+Pengadilan+Negeri+%2528PN%2529+Trenggalek+dan+terdakwa+Riawan%252C+SH.%252C+MH%252C+Kasubag+Umum+dan+Keuangan+PN+Trenggalek.jpg" width="640" /></a></div><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Trenggalek, resmi ‘melayangkan’ upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya Jawa Timur pada, Rabu, 9 Maret 2021 lalu yang menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya (Rabu, 30 Desember 2020) terhadap Dua Terdakwa Korupsi selaku Pejabat PN Trenggalek, yaitu Chrisna Nur Setyawan, SH, selaku Sekretaris Pengadilan Negeri (PN) Trenggalek merangkap Kuasa Pengguna Angguaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Terdakwa Riawan, SH., MH selaku Kasubag (Kepala Subbagian) Umum dan Keuangan PN Trenggalek (perkara terpisah) pada, Rabu, 9 Maret 2021 lalu. <br /><br />Hal ini dikatakan langsung oleh Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Trenggalek, Dody Novalita kepada beritakorupsi.co saat ditemui di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis, 8 April 2021<br /><br />Alasan JPU Kejari Kabupaten Trenggalek melakukan upaya hukum Kasasi dalah, karena Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya Jawa Timur tanggal 9 Maret 2021, sama dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya tanggal 30 Desember 2020, yaitu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.<br /><br />Sementara tuntutan JPU kepada Kedua Terdakwa (Chrisna Nur Setyawan, SH dan Riawan, SH., MH) adalah dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.<br /><br />“Kita Kasasi. Kita lihat nanti bagaimana Putusan MA. Putusan PT (Pengadilan Tinggi) menguatkan putusan Pengadilan Tipikor (Surabaya) yaitu 1 tahun penjara. Putusan PT tanggal 9 Maret, sehari menjelang 1 tahun pidana penjara yaitu tanggal 10 Maret 2021,” kata Dody<br /><br />Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Jawa Timur Nomor 4/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY tanggal 9 Maret 2021 atas nama terdakwa Riawan, SH., MH Bin Arianto (Alm), dan Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY Tanggal 9 Maret 2021 atas nama terdakwa Chrisna Nur Setyawan, SH Bin Oentoro (Alm) tergolong super kilat yang hanya 13 hari kalender dari tanggal Register, yaitu 25 Februari 2021 (tertera dalam putusan)<br /><br />Sehinga, terdakwa Chrisna Nur Setyawan dan terdakwa Riawan pun langsung dapat menghirup udara bebas karena putusan (Vonis) Pidana Penjara hanya 1 (satu) tahun yang jatuh pada tanggal 10 Maret 2021, sementara masa penahanan Kedua Terdakwa berakhir pada tanggal 4 April 2021<br /><br />Andai saja Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NTinggi Surabaya, Jawa Timur diatas tanggal 9 Maret 2021, bisa jadi hukuman (Vonis) yang dijatuhkan kepada Kedua Terdakwa, adalah diatas 1 (satu) tahun<br /><br />Pertanyaannya adalah, apakah karena Kedua Terdakwa adalah Pejabat Pengadian Negeri (PN Trenggalek) sehingga hukuman pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang dikuatkan dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NTinggi Surabaya, Jawa Timur hanya 1 (satu) tahun dari 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) <br /><br />Lalu apakah Hakim Agung Mahkamah Agung Repbulik Indonesia akan mengabulkan upaya hukum Kasasi dari Jaksa Penuntut Umum atau sebaliknya, memvonis bebas Kedua terdakwa ?. Bila Kedua Terdakwa di Vonis bebas oleh Hakim Agung Mahkamah Agung Repbulik Indonesia, bagaiamana dengan mantan Ketua PN Trenggalek ?<br /><br />Menanggapi hal ini, pakar hukum pidana dari Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara (Ubhara) Surabaya, Dr. M. Sholehuddin, SH, MH yang mengatakan, bahwa terdakwa yang di Vonis bebas dan sudah berkekuatan hukum tetap (Inkrah), dapat melaporkan si pelapor secara pidana sesusi KUHP maupun menggugat secara perdata<br /><br />“Kalau bebas, dapat melaporkan si pelapor kalau pelapornya jelas atau diketahui, baik secara pidana sesusi KUHP maupun menggugat secara perdata. Dalam KUHP bukan KUHAP, bisa. Pasal 310 sampai pasal 320 KHUP jelas ada diatur disana,” kata Dr. M. Sholehuddin, SH, MH saat dihubungi beritakorupsi.co (Sabtu, 10 April 2021)<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhi5-MFCgfw4HChEw3-QRq68QfLLNwwtir7sYwN5jUIsJ3jrbQzPmdfbiWN_eN5Sc-4cA8Q0VeQ3628jExjqz1C4KiBkBJtK4buWbA7lTt9vtV-uKDOtudISifCi7cWu_i5i-lcINmmIi0/s639/IMG20201116125424.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="639" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhi5-MFCgfw4HChEw3-QRq68QfLLNwwtir7sYwN5jUIsJ3jrbQzPmdfbiWN_eN5Sc-4cA8Q0VeQ3628jExjqz1C4KiBkBJtK4buWbA7lTt9vtV-uKDOtudISifCi7cWu_i5i-lcINmmIi0/w640-h360/IMG20201116125424.jpg" width="640" /></a></div>Kasus inipun menarik perhatian publik, bukan karena kerugian negara sebesar Rp34.333.856 melainkan terdakwanya adalah Pejabat Pengadilan Negeri sekaligus mencoreng nama baik Peradilan di Tanah Air Khususnya di Jawa Timur, dimana Pengadilan adalah sebagai “Gawang” bagi masyarakat pencari keadilan atas ketidak adilan<br /><br />Namun hukuman yang dijatuhkan jauh lebih ringan dari kasus Korupsi yang menjerat Kepala Desa, yang kadang hanya lulusan SLTA, yang tidak begitu paham hukum dibanding dengan Kedua Terdakwa<br /><br />Yang menarinya lagi adalah, kasus yang menjerat Terdakwa Chrisna Nur Setyawan, SH, selaku Sekretaris Pengadilan Negeri (PN) Trenggalek merangkap Kuasa Pengguna Angguaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Terdakwa Riawan, SH., MH selaku Kasubag (Kepala Subbagian) Umum dan Keuangan PN Trenggalek bukan ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seperti yang terjadi di PN Medan, melainkan ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Trenggalek<br /><br />Lalu pertanyaannya adalah, apakah kasus ini hanya terjadi di PN Trenggalek atau terjadi juga di PN di bebagai Kabupaten/Kota di tanah air?<br /><br />Seperti yang diberitakan sebelumnya. Terdakwa Chrisna Nur Setyawan, SH, selaku Sekretaris Pengadilan Negeri (PN) Trenggalek merangkap Kuasa Pengguna Angguaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan terdakwa Riawan, SH., MH selaku Kasubag (Kepala Subbagian) Umum dan Keuangan PN Trenggalek (perkara terpisah) di Vonis piadana Penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Khusus Surabaya pada sidang yang berlangsung melalui Vidio Conference (Vidcon) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadian Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu, 30 Desember 2020, karena terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Anggaran Kegiatan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pengadilan Negeri (PN) Trenggalek tahun anggaran (TA) 2019 sebesar Rp34.333.856<br /><br />Hukuman pidana penjara terhadap Kedua terdakwa (Chrisna Nur Setyawan, SH dan Riawan, SH., MH) dibacakan dalam surat putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Sby dan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Sby yang di ketuai Majelis Hakim Cokorda Gedearthana, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu DR. Lufsiana, SH., MH dan Emma Elliany, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Bambang Sunarko, SH., MH dan I Wayan Soedarsana, SH., MH yang dihadiri Penasehat Hukum Kedua terdakwa, yaitu Zinur Ridlo dan Widya Aris Susanti maupun JPU (Jaksa Penuntut Umum) Rendy Bahar Putra dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Trenggalek. Sementara Kedua terdakwa mengikuti persidangan melalui Vidio Conference dari Rutan (rumah tahanan negara) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur karena situasi Pandemi Covid-19 (Corona Virus Disease 2019).<br /> </div><div style="text-align: justify;"><span style="color: #2b00fe;"><b><span style="color: red;">Berita terkait baca juga :</span> Terdakwa Chrisna Nur Setyawan (Sekretaris PN Trenggalek) Mengakui Kwitansi Palsu</b></span><br /> </div><div style="text-align: justify;">Kasus ini menarik perhatian publik sekaligus mencoreng nama baik Peradilan di Tanah Air Khususnya di Jawa Timur, karena Kedua terdakwa adalah pejabat Pengadilan Negeri, yaitu Chrisna Nur Setyawan, SH selaku Sekretarsi PN Trenggalek dan Riawan, SH., MH selaku Kasubag Umum dan Keuangan PN Trenggalek dengan kerugian keuangan negara sebesar Rp34.333.856<br /><br />Sebelumnya, pada tahun 2017 juga terjadi kasus yang hampir sama, yaitu tercorengnya nama baik Kejaksaan di Jawa Timur, karena terpidana Rudy Indra Prasetya selaku Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pamekesan ditangkap KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) karena menerima uang suap sebesar Rp250 juta terkait penanganan kasus dugaan Korupsi Dana Desa (DD) dan ADD (Alokasi Dana Desa) <br /><br />Anehnya dalam perkara Korupsi yang menyeret Dua Pejabat PN Trenggalek ini adalah, pencairan anggaran Pos Bakum (Bantuan Hukum) PN Trenggalek kepada LBH “Rakyat Trenggalek” selama dua tahun (2018 – 2019) sebesar Rp48 juta dianggap sah oleh BPKP Perwakilan Jawa Timur<br /><br />Alasannya, karena ada bukti SPK (Surat Perintah Kerja) dan SPM (Surat Perintah Membayar) dari pihak PN (oleh Terdakwa Chrisna Nur Setyawan) kepada LBH “Rakyat Trenggalek” (Drs. Pujihandi, SH., MH selaku Ketua LBH) tanpa ada MoU (memorandum of Understanding) atau Perjanjian Kerjasama  antara PN Trenggalek dengan LBH “Rakat Trenggalek” seperti yang termuat dalam surat dakwaan JPU Kejari Trenggalek dan juga diakui oleh Ketua LBH “Rakyat Trenggalek”, Drs. Pujihandi, SH., MH dalam persidangan.<br /></div><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiHQtV1bbt8hMTTUYTqKYA2s5_hoq0hicAkGxF3e1ml_5Ntb38ptUv-yXt2iLWE92wmRp0YqdFKHKct8Qbtmg555UiKiEAWauMx0QtIqDlPy8lPgC-3L2oa5cjdIxfMpqI5RhJ2iYxpEtQ/s639/IMG20201019131854+Ketua+LBH+%2527Rakyat%2527+Trenggalek%252C+Drs.+Pujihandi%252C+SH.%252C+MH.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="639" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiHQtV1bbt8hMTTUYTqKYA2s5_hoq0hicAkGxF3e1ml_5Ntb38ptUv-yXt2iLWE92wmRp0YqdFKHKct8Qbtmg555UiKiEAWauMx0QtIqDlPy8lPgC-3L2oa5cjdIxfMpqI5RhJ2iYxpEtQ/w640-h360/IMG20201019131854+Ketua+LBH+%2527Rakyat%2527+Trenggalek%252C+Drs.+Pujihandi%252C+SH.%252C+MH.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Ketua LBH 'Rakyat' Trenggalek, Drs. Pujihandi, SH., MH</td></tr></tbody></table><br /><div style="text-align: justify;">Pertanyaannya adalah, apakah anggaran Pos Bakum yang diterima oleh LBH “Rakat Trenggalek” tanpa adanya MoU dianggap sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ? Apa dasarnya terbit SPK dan SPM sementara LBH “Rakat Trenggalek” dengan PN Trenggalek tidak pernah membuat perjanjian Kerja ? Apakah pihak lain boleh mengerjakan suatu pekerjaan di Instansi/Lembaga Pemerintah tandapa ada Perjanjian Kerja atau Kontrak Kerja dan menerima angaran?<br /><br />Hal inilah yang menyulitkan Kejaksaan Negeri Trenggalek untuk menyeret Ketua LBH “Rakyat Trenggalek”, karena menurut BPKP Jawa Timur, bahwa anggaran yang diterima LBH “Rakyat Trenggalek” adalah sah walau tanpa ada MoU antara PN Trenggalek dengan LBH “Rakyat Trenggalek”<br /><br />“Itulah kami bingung. Dalam hasil audit BPKP tidak dimasukan, itu dianggap sah. Jadi kami bingung juga,” kata JPU Dodi kepada beritakorupsi.co (Senin, 07 Desember 2020)<br /><br />Sementara dalam putusannya Majelis Hakim mengatakan, pada tahun 2019, dalam DIPA Pengadilan Negeri Trenggalek, ada mata anggaran Nomor: 1066.994.002.C.523111 berupa kegiatan pemeliharaan gedung dan bangunan dengan volume 1.600 m2, harga satuan Rp78.500 dengan Jumlah biaya sebesar Rp125.600.4000 (seratus dua puluh lima Juta enam ratus ribu rupiah)<br /> <br />Dengan alasan untuk menutupi biaya setelah tutup buku tahun 2018, dan biaya kegiatan yang tidak ada dalam DlPA, terdakwa Chrisna Nur Setyawan, SH Bin Oentoro (alm) selaku Sekretaris dan Kuasa Pengguna Angguaran (KPA) merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memerintahkan saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (alm) selaku Kasubag Umum dan Keuangan membebankan pengeluaran tersebut dalam mata anggaran pemeliharaan gedung dan bangunan  <br /><br />Kemudian saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (alm) membuat seolah-olah ada paket pekerjaan Pemeliharaan Gedung (Rehab Gedung) Lantai II Kantor Pengadilan Negeri Trenggalek Tahun Anggaran 2019 dengan nilai sebesar Rp38.538.000 (tiga puluh delapan Juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)<br /><br />Sehingga Majelis Hakim mengatakan, akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp34.333.856<br /><br />Majelis Hakim mengatakan, bahwa terdakwa Chrisna Nur Setyawan, SH (dan Riawan, SH., MH) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidair pertama, yaitu pasal 3 dan dakwaan kedua, pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Rl Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana<br /><br />Terkait pidana Denda, Majelis Hakim mengatakan tidak menghukum terdakwa untuk membayar denda karena kerugian negara dibawa Lima puluh juta rupiah. Sementara kerugian negara sebesar Rp34.333.856 yang sudah dikembalikan oleh terdakwa Chrisna Nur Setyawan, SH melalui keluarganya pada tanggal 20 Noveber 2020 kepada Kejaksaan Negeri Trenggalek  diperhitungkan sebagai Uang Pengganti<br /></div><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgC0Chq_n_meblUhVpjf6HMbfs7qMTS_gmFEpeGyInhWuGIxGAp5k5dc9Y57RLEvSYbcSlr0Da009iGuNqRCgLewbBGAcyH9w2aeQ6bHDYJjyfDOicGEhxiHlBDOBEUsdwRipVgcMp5iE8/s639/IMG20201116131609+JPU+Dody+memperlihatkan+dokumen+MoU+kepada+terdakwa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="639" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgC0Chq_n_meblUhVpjf6HMbfs7qMTS_gmFEpeGyInhWuGIxGAp5k5dc9Y57RLEvSYbcSlr0Da009iGuNqRCgLewbBGAcyH9w2aeQ6bHDYJjyfDOicGEhxiHlBDOBEUsdwRipVgcMp5iE8/w640-h360/IMG20201116131609+JPU+Dody+memperlihatkan+dokumen+MoU+kepada+terdakwa.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"> JPU Dody memperlihatkan dokumen MoU kepada terdakwa</td></tr></tbody></table><br /><div style="text-align: justify;">“Mengdili : Satu. Menyatakan terdakwa Chrisna Nur Setyawan, SH terbukti  secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidair pertama pasal 3 dan Dakwaan Kedua Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Rl Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; Dua. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Chrisna Nur Setyawan, SH oleh karena itu dengan hukuman pidana penjara selama Satu (1) tahun,” ucap Ketua Majelis Hakim Cokorda Gedearthana, SH., MH diakhir putusannya<br /><br />Selanjutnya Ketua Majelis Hakim Cokorda Gedearthana, SH., MH membacakan putusan (Vonis) terhadap terdakwa Riawan, SH., MH, yang putusannya (Vonis) sama dengan terdakwa Chrisna Nur Setyawan, SH<br /><br />Hukuman pidana pejara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap kedua terdakwa, lebih ringan 1 (satu) tahun dari tuntutan JPU, yaitu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun denda sebesar Rp200 juta subsidair 2 bulan kurungan<br /><br />Atas putusan dari Majelis Hakim, terdakwa Chrisna Nur Setyawan, SH mengatakan menerima. Sedangkan terdakwa Riawan, SH., MH pikir-pikir. Sementara JPU juga mengatakan pikir-pikir atas putusan Majelis Hakim terhadap Kedua terdakwa.<br /><br />“Kita masih pikir-pikir dulu,” kata JPU Rendy Bahar Putra seusai persidangan<br /><br />Kasus ini berawal pada tahun 2018 dan 2019, dimana PN Trenggalek mempunyai mata anggaran untuk Pos Bantuan Hukum (Pos Bakum) sebesar Rp24.000.000 (dua puluh empatjuta rupiah) per tahun<br /><br />Pos Bantuan Hukum adalah layanan yang dibentuk oleh Pengadilan Negeri Trenggalek bagi Petugas Pos Bantuan Hukum untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, advis hukum, pembuatan dokumen hukum, dan layanan pendampingan di persidangan kepada Pemohon Bantuan Hukum<br /><br />Untuk dapat mencairkan anggaran Pos Bantuan Hukum untuk tiap tahun anggaran, Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam hal pemberian layanan hukum bagi pemohon bantuan hukum<br /><br />Demi kelancaran penyerapan anggaran, terdakwa Chrisna Nur Setyawan, SH Bin Oentoro (alm) selaku Sekretaris dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), memerintahkan saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (Alm) selaku Kasubag Umum dan Keuangan untuk membuat syarat-syarat pencairan anggaran Pos Bantuan Hukum di tiap tahun anggaran<br /><br />Prosedur pencairan anggaran Pos Bantuan Hukum tahun 2018-2019 adalah :<br />1. Diawali dengan Perjanjian Kerjasama antara Pengadilan Negen Trenggalek dengan Lembaga Bantuan Hukum Rakyat" Trenggalek yang ditandatangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek sebagai pihak pertama dan Ketua LBH “Rakyat" Trenggalek<br /><br />2. Setelah Perjanjian Kerjasama tersebut ditandatangani kemudian dilanjutkan dengan Perjanjian untuk melaksanakan pekerjaan yang ditandatangani oleh Panitera dengan Ketua LBH “Rakyat” Trenggalek; 3. Ketua/anggota LBH “Rakyat" Trenggalek mengisi absen sesual dengan perjanjian; 4. Absensi tersebut dijadikan bukti untuk pencairan di bagian keuangan<br /><br />Karena selama tahun 2018 dan 2019 tidak ada penandatangan kerjasama antara Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek dan Lembaga Bantuan Hukum dalam hal ini LBH “Rakyat" Trenggalek yang pada tahun sebelumnya (2015 - 2017) menjadi penyedia layanan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Trenggalek.<br /><br />Kemudian saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (alm) membuat Perjanjian Kerjasama antara  Pengadilan Negeri Trenggalek dengan Lembaga Bantuan Hukum “Rakyat“ Trenggalek tentang Penyediaan Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Trenggalek tahun anggaran 2018 Nomor : W14-U28/12/UlVl 02/1/2018 Nomor : 6/LBHR/I/2018 dan tahun anggaran 2019 Nomor W-14-U28/6/UM 02/1/2019 Nomor : 3/LBH R/l/2019, terdapat tanda tangan Ketua Pengadilan Negen Trenggalek Agus Ariyanto, SH dengan NIP 19651012 199603 1001, Ketua Lembaga Bantuan Hukum "Rakyat" Trenggalek Drs. Pujihandi, SH., MH Bin Siswantoro, Anggota Muhammad Tribusono, SH dan Patna Sunu, SH sekaligus menandatanganan sebagai pihak-pihak yang ada di perjanjian kerjasama tersebut.<br /><br />Padahal saksi Agus Ariyanto, SH, saksi Drs. Pujiandi, SH., MH, Anggota Muhammad Tribusono, SH tidak pernah menandatangani perjanjian kerjasama tersebut<br /><br />Setelah dokumen pencairan lengkap, saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (alm) mengajukannya pada terdakwa Chrisna Nur Setyawan, SH Bin Oentoro (alm) dan disetujui oleh terdakwa Chrisna Nur Setyawan, SH Bin Oentoro (alm).<br /><br />Sehingga dana Pos Bantuan Hukum cair bertahap tiap bulan sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) di tahun 2018, dan sebesar Rp2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) selama 10 bulan di tahun 2019<br /> </div><div style="text-align: justify;"><br /><b><span style="color: red;">Baca juga :</span> <span style="color: #2b00fe;">Ketua LBH ‘Rakyat’ Trenggalek Terlibat Dalam Perkara Korupsi Anggaran Pos Bakum PN Trenggalek ?</span></b><br /> </div><div style="text-align: justify;"><br />Dalam setiap penyaluran dana Pos Bantuan Hukum tahun 2018 – 2019, semuanya melalui saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (Alm) bukan melalui saksi Sukarno, SH Bin Saidi selaku Bendahara Pengeluaran<br /><br />Selanjutnya oleh saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (alm) diserahkan pada saksi Drs. Pujihandi, SH., MH Bin Siswantoro yang kemudian oleh saksi Drs. Pujihandi, SH., MH Bin Siswantoro diberikan kembali kepada saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (alm) dengan Jumlah besaran yang bervariasi<br /><br />Bahwa anggaran Pos Bantuan Hukum tahun 2018-2019 di Pengadilan Negeri Trenggalek bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga dalam mengelola keuangan yang bersumber dari APBN, seharusnya berpedoman pada Undang-Undang Republik lndonesna Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara<br /><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEharuBn20-PZQKBPKd5pCkIOmnW467ROvLDTnm8QI4xq1bOAZDaJMZLOmL2cwTslBmFAuitejcMj2oZkOnW5Wr2QLx5UbcTmF-GvwesKyi4XYZKuq8Ef88qf-hP-fEguJPS6TF53Qi7SLc/s639/IMG20201019120415+Direktur+CV+Nusantara+Agung%252C+Slamaet+Firmasyah.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="639" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEharuBn20-PZQKBPKd5pCkIOmnW467ROvLDTnm8QI4xq1bOAZDaJMZLOmL2cwTslBmFAuitejcMj2oZkOnW5Wr2QLx5UbcTmF-GvwesKyi4XYZKuq8Ef88qf-hP-fEguJPS6TF53Qi7SLc/w640-h360/IMG20201019120415+Direktur+CV+Nusantara+Agung%252C+Slamaet+Firmasyah.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"> Direktur CV Nusantara Agung, Slamaet Firmasyah</td></tr></tbody></table>Dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan, bahwa “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan".<br /><br />Dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Republik lndonesua Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan, “Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.<br /><br />Dalam melakukan pengelolaan anggaran Pos Bantuan Hukum tahun 2018-2019 di Pengadilan Negeri Trenggalek, terdakwa Chrisna Nur Setyawan, SH Bin Oentoro (alm) selaku Sekretaris dan Kuasa Pengguna Anggaran merangkap Pejabat Pembuat Komitmen, dan saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (alm) selaku Kasubag Umum dan Keuangan bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara<br /><br />Karena pencairan dana Pos Bantuan Hukum tahun anggaran 2018-2019 tidak sesuai dengan prosedur, sehingga negara dirugikan sebesar Rp24.000.000 x 2 = Rp48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah)<br /><br />Selanjutnya pada tahun 2019, di dalam DIPA Pengadilan Negeri Trenggalek, ada mata anggaran Nomor: 1066.994.002.C.523111 berupa kegiatan pemeliharaan gedung dan bangunan dengan volume 1.600 m2, harga satuan Rp78.500 dengan Jumlah biaya sebesar Rp125.600.4000 (seratus dua puluh lima Juta enam ratus ribu rupiah)<br /><br />Dengan alasan untuk menutupi biaya setelah tutup buku tahun 2018, dan biaya kegiatan yang tidak ada dalam DlPA, terdakwa Chrisna Nur Setyawan, SH Bin Oentoro (alm) selaku Sekretaris dan Kuasa Pengguna Angguaran (KPA) merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memerintahkan saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (am) selaku Kasubag Umum dan Keuangan membebankan pengeluaran tersebut dalam mata anggaran pemeliharaan gedung dan bangunan  <br /><br />Kemudian saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (alm) membuat seolah-olah ada paket pekerjaan Pemeliharaan Gedung (Rehab Gedung) Lantai II pada Kantor Pengadilan Negeri Trenggalek Tahun Anggaran 2019 dengan nilai sebesar Rp38.538.000 (tiga puluh delapan Juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)<br /><br />Untuk syarat-syarat pencairan dana, saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (am) membuat surat-surat berupa ;<br /><br />a. Kuitansi/Bukti Pembayaran sejumlah Rp 38.553.8000 (tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) yang dibayarkan kepada Slamat Firmansyah,;<br /><br />b. Surat Perjanjian Kontrak Nomor : W14-U28/24/PL 03/01/2019 antara Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Negeri Trenggalek dengan CV Nusantara Agung;<br /><br />c. Surat Perintah Kerja Nomor : W14-U28/25/PL03/01/2019 pekerjaan pemeliharaan gedung rehab gedung lantai II pada Pengadilan Negeri Trenggalek tahun anggaran 2019;<br /><br />d. Berita Acara Serah terima Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Rehab Gedung Lantai II pada Pengadilan Negeri Trenggalek (prestasi pekerjaan 100 %);<br /><br />e. Surat Perintah Bayar tanggal 22-01-2019 Nomor: 000030; dan f. Bukti setoran pajak;<br />Kuitansi/Bukti Pembayaran sejumlah Rp38.538.000 yang dibayarkan pada saksi Slamat Firmansyah, Surat Perjanjian Kontrak Nomor : W14-U28/24/PL03/01/2019 antara Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Negeri Trenggalek dengan CV.Nusantara Agung, Surat Perintah Kerja Nomor : W14-U28/25/PL.03/01/2019 pekerjaan pemeliharaan gedung rehab gedung lantai II pada Pengadilan Negeri Trenggalek tahun anggaran 2019, terdapat tanda tangan saksi Slamaet Firmasyah dan CV Nusantara Agung yang dipalsu oleh saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (alm)<br /> </div><div style="text-align: justify;"><br /><span style="color: #2b00fe;"><b><span style="color: red;">Baca juga : </span>Auditor BPKP Jamtim, Melly Indra Putri, SE, Mak. CfrA : Ada penyimpangan Anggaran dan Pemalsuan Tanda Tangan</b></span> </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj0vFZCNvFCGu0eI6pnPc45LEl53rFuTkPOSZIoUdnQO9pP8gmi8JaG71qdI8jySkfUIeRSSfsECoSN-9OOc4r95ez0K3yh0NRsuFY83iRWRBo1vfA6Wik4rIHTURNQb_N4L2e3vGRUdrI/s639/IMG20201116131550+JPU+Dody+memperlihatkan+dokumen+SPK+kepada+terdakwa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="639" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj0vFZCNvFCGu0eI6pnPc45LEl53rFuTkPOSZIoUdnQO9pP8gmi8JaG71qdI8jySkfUIeRSSfsECoSN-9OOc4r95ez0K3yh0NRsuFY83iRWRBo1vfA6Wik4rIHTURNQb_N4L2e3vGRUdrI/w640-h360/IMG20201116131550+JPU+Dody+memperlihatkan+dokumen+SPK+kepada+terdakwa.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Berita Acara Serah terima Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Rehab Gedung Lantai II pada Pengadilan Negeri Trenggalek (prestasi pekerjaan 100 %) terdapat tanda tangan Panitia/Pejabat Penerima Hasil pekerjaan di lingkungan Pengadilan Negeri Trenggalek atas nama saksi Gatot Paramujianto, SH dan saksi Kusno, SH (juga dipalsu oleh Riawan, SH., MH Bin Arianto (alm))</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminahstik No Lab : 4357/DTF/2020 tanggal 23 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Didik Sibiyantoro, Dedy Prasetyo, S.Si., MM., M.Si dan L.E. Dhana A, S.Farm. M.Farm., Apt, masing-masing selaku pemeriksa Laboratorium Forensik Polda Jatim dengan kesimpulan ;<br /><br />a. Tanda tangan bukti (QT-1) atas nama Slamaet Firmasyah yang terdapat pada barang bukti nomor . 085/2020/DTF sampai dengan Nomor . O88/2020/DTF adalah tanda tangan karangan (spurious signature) yang mempunya bentuk umum berbeda dan tidak mengacu pada tanda tangan pembanding (KT-1) atas nama Slamaet Firmasyah sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembandmg tersedia<br /><br />b. Tanda tangan buku (QT-2) atas nama Gatot Paramujianto, SH yang terdapat pada barang bukti Nomo : 087/2020/DTF dan 088/2020/DTF adalah Non identik atau merupakan tandatangan yang berbeda dengan tanda tangan pembanding (KT2) atas nama Gatot Paramujianto, SH sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembanding tersedia<br /><br />c. Tanda tangan bukti (QT-3) atas nama KUSNO. SH yang terdapat pada barang bukt| nomor : 087/2020/DTF adalah tanda tangan karangan (spunous Signature) yang mempunyai bentuk umum berbeda dan tidak mengacu pada tanda tangan pembandmg (KT3) atas nama KUSNO SH sebaga|mana yang terdapat pada dokumen pembanding tersedia<br /><br />Setelah saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (am) membuat surat-surat dokumen syarat pencairan, lalu diajukan pada terdakwa Chrisna Nur Setyawan, SH Bin Oentoro (alm) yang kemudian disetujui oleh terdakwa Chrisna Nur Setyawan, SH Bin Oentoro (alm).<br /><br />Sehingga pada tanggal 22 Januari 2019, dana yang cair sejumlah Rp38.538.000 (tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)<br /><br />Anggaran kegiatan pemeliharaan gedung dan bangunan pada Pengadlian Negen Trenggalek tahun anggaran 2019 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),  sehingga dalam mengelola keuangan yang bersumber dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) seharusnya berpedoman pada UndangUndang Republik lndonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara<br /><br />Dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Repubhk Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa “Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan<br /><br />Dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Republik lndoneS|a Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan “Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia<br /><br />Dalam melakukan pengelolaan anggaran kegiatan pemeliharaan gedung dan bangunan pada Pengadilan Negeri Trenggalek tahun anggaran 2019, terdakwa CHRISNA NUR SETYAWANr SH Bin OENTORO (Alm) selaku Sekretaris dan Kuasa Pengguna Anggaran merangkap Pejabat Pembuat Komiten dan saka RIAWAN. SH. MH Bin ARlANTO (Alm) selaku Kasubag Umum dan Keuangan bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) UndangUndang Repubhk lndonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 3 ayat (3) UndangUndang Republik lndone3|a Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara<br /><br />Karena dana jumlah Rp38.538.000 (tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dipergunakan bukan untuk peruntukannya, sehingga negara dirugikan sebesar Rp38. 538.000 (tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)<br /><br />Atas perbuatan terdakwa CHRISNA NUR SETYAWAN, SH Bin OENTORO (Alm) selaku Sekretaris dan Kuasa Pengguna Anggaran merangkap Pejabat Pembuat Komitmen dan saksi RIAWAN, SH, MH Bin ARIANTO (Alm) selaku Kasubag Umum dan Keuangan<br /><br />Akibatnya, negara dirugikan sebesar Rp34.333.856 (tiga puluh empat Juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah) sebagaimana Hasil pendapat Ahli dari BPKP Perwakilan Provinsi Jatim Melly Indra Putn, SE, Mak. CfrA,<br /><br />Hal itu diakibatkan oleh Perbuatan Melawan Hukum dalam Dugaan deak Pidana Korupsi  Penyalahgunaan Anggaran dalam Kegiatan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan pada Pengaduan Negeri Trenggalek Tahun Anggaran 2019, dan Pemalsuan Tanda Tangan Data Perjanjian Kerjasama antara Pengadlian Negeri Trenggalek dengan Lembaga Bantuan Hukum ”Rakyat" Trenggalek tentang Penyediaan Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum di Pengadlian Negeri Trenggalek Tahun Anggaran 20182019<br /><br />Perbuatan terdakwa CHRISNA NUR SETYAWAN, SH Bm OENTORO (Alm), (dan Terdakwa RIAWAN, SH, MH Bin ARIANTO (Alm)) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidar pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tundak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  (Jen)</div>

News Tipikor JPU Kasasi Atas Putusan PT Terhadap Dua Terdakwa Korupsi Pejabat PN Trenggalek

“Pakar Hukum Pidana Dr. M. Sholehuddin, SH, MH : Kalau di Vonis bebas, dapat melaporkan si pelapor secara pidana sesusi KUHP maupun Perdata”...

»

Kades Di Sidoarjo Dituntut 1.6 Thn Penjara Karena Diduga Korupsi Rp541 Juta

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmWbUm7RMugKh-9-HWj3fPxWYuQg6syj4irMtiVJv-t7XyqCbyPjMRBwGzPABgeQZ3HOZgX9GB3tmrF-8x5HRrdEFBiD3UrlhWG7KwHCg0grHei3hyphenhyphenjm5zZJnBLUVViAXQukBhKG7EKYU/s640/IMG20210225110247.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmWbUm7RMugKh-9-HWj3fPxWYuQg6syj4irMtiVJv-t7XyqCbyPjMRBwGzPABgeQZ3HOZgX9GB3tmrF-8x5HRrdEFBiD3UrlhWG7KwHCg0grHei3hyphenhyphenjm5zZJnBLUVViAXQukBhKG7EKYU/w640-h288/IMG20210225110247.jpg" width="640" /></a></div> </div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">BERIT<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –  </span></b><br />Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Sidoarjo, pada  persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur Kamis, 8 April 2021, menuntut Terdakwa Bambang Sugeng Kepala Desa, Desa Kemantren, Kecamatan Tulangan, Kabupaten dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan denda sebesar 50 juta rupiah subsidair 3 bulan kurungan (kerugian negara sebesar Rp541.912.794 sudah dikembalikan) karena dianggap telah melakukan Tindak Pidana Korupsi (TPK) penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2018 dan 2019 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp541.912.794 (lima ratus empat puluh satu juta sembilan ratus dua belas ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah) berdasarkan Hasil Audit Perhitungan Keuangan Negara oleh Inspektorat Kabupaten Sidoarjo<br /><br />Tuntutan pidana penjara terhadap Terdakwa Bambang Sugeng, dibacakan oleh JPU Wahyu dan Wido dalam persidangan melalui Vidio Conference (Vidcon) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya (Kamis, 8April 2021), dengan agenda pembacaan surat Tuntutan dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Marper Pandeangan, SH., MH dengan dibantu Dua Hakim Ad Hock masing-masing sebagai anggota,  yaitu John Desta, SH., MH dan M. Mahin, SH, MH serta Panitra Pengganti (PP) Yanid Indra Hardjono, SH., MH yang dihadiri Penasehat Hukum terdakwa yakni Agus, sementara terdakwa mengikuti persidangan melalui Vidcon di Rutan Kejaksaan karena kondisi Pandemi Covid19 (Coronavirus disease 2019) <br /><br />Dalam surat dakwaannya JPU mengatakan, bahwa pada tahun 2018, pendapatan Desa Kemantren, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebelum Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) sebesar Rp1.548.994.849,85 (satu milyar lima ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah koma delapan puluh lima sen), kemudian setelah dilakukan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) menjadi Rp1.612.981.577,63 (satu milyar enam ratus dua belas juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah koma enam puluh tiga sen).<br /><br />Sedangkan Pendapatan Desa Kemantren Tahun 2019 sesuai dengan APBDes sebelum Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) sebesar Rp1.700.846.944,50 (satu milyar tujuh ratus juta delapan ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah koma lima puluh sen). Kemudian setelah dilakukan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) berubah menjadi Rp1.942.719.276,50 (satu milyar sembilan ratus empat puluh dua juta tujuh ratus sembilan belas ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah koma lima puluh sen).<br /><br />Selanjutnya terdakwa Bambang Sugeng bersama dengan saksi Andri Yani, SE mencairkan dana Pemerintah Desa Kemantren dari Rekening Pemerintah Desa Kemantren berupa Rekening Giro No. 073100778 di Bank Jatim Cabang Sidoarjo, Cabang Pembantu Tulangan, secara bertahap sejak Tanggal 08 bulan Juni Tahun 2018 sampai dengan Tanggal 12 Desember 2018 sebesar Rp1.339.260.750 (satu milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus enam puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgGD_4g5lXmJ5e793c3AWs4iHYBDbJRHJ4op3G-dfkWjThfcjbbqN-TLwcyDSaCdhpEl7PlOIRUe0OwXFSkG55eQrcSlQXgWrgREqxfVwdvylRXzqXs24r0PRU74rg8z3e0PEie37NCBWc/s640/IMG20210225110247.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgGD_4g5lXmJ5e793c3AWs4iHYBDbJRHJ4op3G-dfkWjThfcjbbqN-TLwcyDSaCdhpEl7PlOIRUe0OwXFSkG55eQrcSlQXgWrgREqxfVwdvylRXzqXs24r0PRU74rg8z3e0PEie37NCBWc/w640-h288/IMG20210225110247.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;"> Setelah dana dikuasai oleh terdakwa Bambang Sugeng, seharusnya dipergunakan untuk kegiatan yang ada didalam APBDes Tahun 2018, namun kenyataannya hanya sebahagian yang dipergunakan, meskipun seluruh dananya telah dicairkan dan dikuasai oleh terdakwa Bambang Sugeng<br /><br />“Setelah ada Pemeriksaan dari Inspektorat, terdakwa Bambang Sugeng mengembalikan uang sebesar Rp206.457.346 (dua ratus enam juta empat ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah) ke Rekening Bank pada Tanggal 12 Juni 2019,” kata JPU<br /><br />JPU menungkapkan, pada bulan Februari Maret 2020, Inspektorat melakukan pemantauan, ternyata diketahui ada kegiatan Tahun 2018 yang belum dilaksanakan namun uangnya telah dicairkan dan dikuasai terdakwa Bambang Sugeng, yaitu : 1. Kegiatan pembangunan Plengsengan Batas jalan Kedung Jalin Rp50.236.000, 2. Pendirian BUMDES Rp8.718.200. Jumlah Rp58.954.200 (lima puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah)<br /><br />Berdasarkan Hasil Audit Perhitungan Keuangan Negara oleh Inspektorat Kabupaten Sidoarjo terhadap keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Kemantren Tahun 2018 dan Tahun 2019, telah ada secara nyata kerugian Keuangan Negara Cg. Pemerintah Desa Kemantren sebesar Rp541.912.794 (lima ratus empat puluh satu juta sembilan ratus dua belas ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah).<br /><br />Akibat dari perbuatan terdakwa Bambang Sugeng, lanjut JPU, telah merugikan Keuangan Negara Cg. Pemerintah Desa Kemantren sebesar Rp541.912.794 (lima ratus empat puluh satu juta sembilan ratus dua belas ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah) dan telah memperkaya diri sendiri Terdakwa Bambang Sugeng sebesar Rp541.912.794 (lima ratus empat puluh satu juta sembilan ratus dua belas ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah).</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Perbuatan Terdakwa, lanjut JPU kemudian, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<br /><br />JPU mengatakan, setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana. “Oleh karena itu, tiba saatnya kami penuntut umum menyampaikan tuntutan pidana atas diri terdakwa,” ucap JPU<br /><br />“Berdasarkan uraian dimaksud, kami Penuntut Umum dalam perkara ini dengan memperhatikan kentuan Undang-undang yang bersangkutan, Menuntut ; Supaya Majeli Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :<br /><br />1. Menyatakan Bambang Sugeng terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum; 2. Menghukum Bambang Sugeng dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan denda sebesar 50 juta rupiah subsidair 3 bulan kurungan<br /><br />Atas tuntutan JPU tersebut, Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan terhadap terdakwa maupun melalui Penasehat Hukumnya untuk menyampaikan Pembelaan atau Pledoinya pada persidangan berikutnya yang akan di gelar pekan depan<br /><br />“Saudara terdakwa. Saudara sudah mendengar tuntutan Jaksa? Saudara punya hak untuk menyampaikan pembelaan sendiri atau melalui Penasehat Hukum saudara,”. Kata Ketua Majelis Hakim Marper Pandeangan, SH., MH<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiMIpFOlAMqfMybivrJqtRcvfZDTHDWMfB_09pv8dJnCQIDORCwFmAXUoHUkMGtcKn_GV6NVlDqLIH1uND6UfT_nY7FkGj1s6sfxAeeK5smMMRhySL06fve634-i-qZ0a4UK7ISjRCIfOk/s640/IMG20210225105940.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiMIpFOlAMqfMybivrJqtRcvfZDTHDWMfB_09pv8dJnCQIDORCwFmAXUoHUkMGtcKn_GV6NVlDqLIH1uND6UfT_nY7FkGj1s6sfxAeeK5smMMRhySL06fve634-i-qZ0a4UK7ISjRCIfOk/w640-h288/IMG20210225105940.jpg" width="640" /></a></div>Lebih lanjut dalam surat dakwaan JPU dijelaskan. Bahwa Terdakwa BAMBANG SUGENG yang menjabat sebagai Kepala Desa Kemantren Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo pada hari Jum'at Tanggal 08 Bulan Juni Tahun 2018 sampai hari Jum'at Tanggal 19 Bulan Juli Tahun 2019 atau setidak tidaknya dalam Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019 bertempat di Kantor Desa Kemantren, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo<br /><br />Atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi<br /><br />Yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara cg. Pemerintah Desa Kemantren, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp. 541.912.794 (lima ratus empat puluh satu juta sembilan ratus dua belas ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara ;<br /><br />Bahwa Terdakwa BAMBANG SUGENG yang menjabat selaku Kepala Desa Kemantren, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188 / 816 / 404.1.32 / 2013 Tanggal 12 Agustus 2013 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Kemantrenn Kecamatan Tulangann Kabupaten Sidoarjo.  Sebelumnya, Terdakwa BAMBANG SUGENG juga penah menjabat sebagai Kepala Desa Kemantren sejak Tahun 2007 - Tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sidoarjo.<br /><br />Bahwa Terdakwa BAMBANG SUGENG selaku Kepala Desa Kemantren, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Undang undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26 mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut : 1. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. 2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang :<br /><br />a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa, b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa. c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, d. Menetapkan Peraturan Desa, e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa: f. Membina kehidupan masyarakat Desa, g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa, h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar besarnya kemakmuran desa: i. Mengembangkan sumber pendapatan desa: j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa: k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa, l. Memmanfaatkan teknologi tepat guna: m. Mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif, n. Mewakili Desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, dan o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan,<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjke1Caqxl0w0DJl4k3Yy6ySmHZJ3jhu4eAwNVefAT8lL3wZrgWKuimO-rkLTJRETHUuiJOOLg4VcGqmU2QfDeZehhc2Jj6empA3ej0ir-AjxvyVbmiyVUd76okCPM2sJns39W19XUv34E/s640/IMG20210225110058.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjke1Caqxl0w0DJl4k3Yy6ySmHZJ3jhu4eAwNVefAT8lL3wZrgWKuimO-rkLTJRETHUuiJOOLg4VcGqmU2QfDeZehhc2Jj6empA3ej0ir-AjxvyVbmiyVUd76okCPM2sJns39W19XUv34E/w640-h288/IMG20210225110058.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Bahwa Pendapatan Desa Kemantren Tahun 2018 sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebelum Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) sebesar Rp1.548.994.849,85 (satu milyar lima ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah koma delapan puluh lima sen), kemudian setelah dilakukan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) menjadi Rp1.612.981.577,63 (satu milyar enam ratus dua belas juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah koma enam puluh tiga sen).<br /><br />Sedangkan Pendapatan Desa Kemantren Tahun 2019 sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebelum Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) sebesar Rp1.700.846.944,50 (satu milyar tujuh ratus juta delapan ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah koma lima puluh sen). Kemudian setelah dilakukan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) berubah menjadi Rp1.942.719.276,50 (satu milyar sembilan ratus empat puluh dua juta tujuh ratus sembilan belas ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah koma lima puluh sen).<br /><br />Bahwa Pemerintah Desa Kemantren, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, memiliki Rekening Giro No. 073100778 di Cabang Pembantu Tulangan Bank Jatim Cabang Sidoarjo yang di pergunakan untuk menampung dan menyimpan Pendapatan Desa Kemantren baik yang berasal dari Pendapatan Asli Desa maupun berasal dari Dana Transfer Pemerintah Kabupaten Sidoarjo termasuk dari Pemerintah Pusat, dan sejak Tanggal 26 Juni 2019 dipindahkan ke BPR Delta Artha Sidoarjo dengan jenis Rekening Tabungan TAMMARA, atas nama RKD (Rekening Kas Desa) Kemantren Tulangan Nomor Rekening 1041 000 1406.<br /><br />Untuk dapat mencairkan dana dari Rekening Bank Jatim Cabang Pembantu Tulangan, Cabang Sidoarjo maupun yang ada di BPR Delta Artha Sidoarjo, harus memerlukan tanda tangan Terdakwa BAMBANG SUGENG selaku Kepala Desa dan tanda tangan Saksi ANDRI YANI, SE selaku Bendahara Desa yang menjabat sejak bulan Mei 2017 s/d April 2020.<br /><br />Selanjutnya Terdakwa BAMBANG SUGENG bersama dengan Saksi ANDRI YANI, SE telah mencairkan dana Pemerintah Desa Kemantren dari Rekening Pemerintah Desa Kemantren berupa Rekening Giro No. 073100778 Cabang Pembantu Tulangan Bank Jatim Cabang Sidoarjo, secara bertahap sejak Tanggal 08 bulan Juni Tahun 2018 sampai dengan Tanggal 12 Desember 2018 yang jumlah seluruhnya sebesar Rp1.339.260.750 (satu milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus enam puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)<br /><br />Dana sebesar Rp1.339.260.750 dicairkan sebanyak 8 (delapan) kali penarikan dengan perincian sebagai berikut : 1. Tanggal 08 Juni 2018 sebesar Rp. 200.080.500,; 2. Tanggal 26 Juni 2018 sebesar Rp. 349.167.500,; 3. Tanggal 28 Juni 2018 sebesar Rp. 84.500.000,; 4. Tanggal 25 Juli 2018 sebesar Rp. 26.357.550,; 5. Tanggal 19 September 2018 sebesar Rp. 96.459.500,; 6. Tanggal 18 Oktober 2018 sebesar Rp. 101.940.000,; 7. Tanggal 26 Nopember 2018 sebesar Rp. 305.755.700 dan 8. Tanggal 12 Desember2018 sebesar Rp. 175.000.000<br /><br />Bahwa secara melawan hukum terhadap dana dana yang telah dicairkan tersebut oleh Terdakwa BAMBANG SUGENG tidak dikelola oleh Bendahara Desa, justru kenyataannya setelah dana dicairkan dari Cabang Pembantu Tulangan Bank Jatim Cabang Sidoarjo uangnya langsung diminta dan dikuasai serta dibawa oleh Terdakwa BAMBANG SUGENG selaku Kepala Desa.<br /><br />Setelah dana dikuasai oleh Terdakwa BAMBANG SUGENG yang seharusnya dipergunakan untuk kegiatan yang ada didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2018 beserta Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) Tahun 2018, namun tidak seluruh kegiatan yang ada didalam APBDEs maupun PAK Tahun 2018 dilaksanakan seluruhnya meskipun seluruh dananya telah dicairkan dan dikuasai oleh Terdakwa BAMBANG SUGENG.<br /><br />Beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan akan tetapi uangnya sudah dicairkan dan dikelola sendiri oleh Terdakwa BAMBANG SUGENG adalah sebagai berikut : 1. Pembayaran honoraium Kader Desa sebesar Rp870.000, 2. Beberapa kegiatan belum terlaksana Rp147.562.346, 3. Rehab Ruang Pelayanan Rp56.875.000, 4. Honor Pejabat Pengelolah Kegiatan Rp1.150.000. Jumlah Rp206.457.346 (Dua ratus enam juta empat ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah).<br /><br />Seluruh uangnya dikuasai dan dibawa oleh Terdakwa BAMBANG SUGENG, dan setelah ada Pemeriksaan dari Inspektorat, dikembalikan pada Tanggal 12 Juni 2019 ke Rekening Bank Jatim sebesar Rp206.457.346 (dua ratus enam juta empat ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah)<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDoDy-vHxDHM4v_SdzydehM5KNOBkBnQc8kiYAptAIe3MIXmnf014AEGu35OhKfx5eUe0Ccy6MXA2jRVv6Jwut-C9Jn_oFAmF18HQ5lV8zVjHidJ4MU9S1muhyGHuezSGmT3iYcI0JjO0/s640/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="515" data-original-width="640" height="516" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDoDy-vHxDHM4v_SdzydehM5KNOBkBnQc8kiYAptAIe3MIXmnf014AEGu35OhKfx5eUe0Ccy6MXA2jRVv6Jwut-C9Jn_oFAmF18HQ5lV8zVjHidJ4MU9S1muhyGHuezSGmT3iYcI0JjO0/w640-h516/1.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;"> Kemudian pada bulan Februari Maret 2020, Inspektorat melakukan pemantauan, ternyata diketahui ada kegiatan Tahun 2018 yang belum dilaksanakan namun uangnya telah dicairkan dan dikuasai Terdakwa BAMBANG SUGENG, yaitu : 1. Kegiatan pembangunan Plengsengan Batas jalan Kedung Jalin Rp50.236.000, 2. Pendirian BUMDES Rp8.718.200. Jumlah Rp58.954.200 (lima puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah).<br /><br />Selanjutnya untuk Tahun Anggaran 2019, Terdakwa BAMBANG SUGENG bersama dengan Saksi ANDRI YANI, SE telah mencairkan dana Pemerintah Desa Kemantren dari Rekening Pemerintah Desa Kemantren berupa Rekening Giro No. 073100778 Cabang Pembantu Tulangan Bank Jatim Cabang Sidoarjo dan di BPR Delta Artha Sidoarjo dengan jenis Rekening Tabungan TAMMARA Nomor Rekening 1041 000 1406 atas nama RKD (Rekening Kas Desa), secara bertahap sejak Tanggal 04 April 2019 sampai dengan Tanggal 19 Juli 2019 sebesar yang jumlah seluruhnya<br /><br />Dana sebesar Rp902.682.047 (sembilan ratus dua juta enam ratus delapan puluh dua ribu empat puluh tujuh rupiah) dicairkan sebanyak 6 (enam) kali dengan rincian sebagai berikut : 1. Pencairan Di Bank Jatim Tanggal 04 April 2019 sebesar Rp192.000.000, 2. Tanggal 02 Mei 2019 sebesar Rp64.450.000, 3. Tanggal 28 Mei 2019 sebesar Rp. 100.040.000, 4. Tanggal 12 Juni 2019 sebesar Rp. 239.173.297, 5. Tanggal 17 Juni 2019 sebesar Rp. 206.172.000. Jumlah Rp. 801.835.297, dan 6. Pencairan di BPR Delta Artha Tanggal 19 Juli 2019 sebesar Rp. 100.846.750. Jumlah seluruhnya Rp. 902.682.047 (Sembilan ratus dua juta enam ratus delapan puluh dua ribu empat puluh tujuh rupiah).<br /><br />Bahwa secara melawan hukum terhadap uang yang telah dicairkan tersebut oleh Terdakwa BAMBANG SUGENG, tidak dikelolah oleh Bendahara Desa, justru kenyataannya setelah dana dicairkan dari Cabang Pembantu Tulangan Bank Jatim Cabang Sidoarjo dan di BPR Delta Artha Sidoarjo dengan jenis Rekening Tabungan TAMMARA Nomor Rekening 1041 000 1406 atas nama RKD (Rekening Kas Desa) uangnya langsung diminta dan dikuasai serta dibawa oleh Terdakwa BAMBANG SUGENG selaku Kepala Desa.<br /><br />Setelah dana dikuasai oleh Terdakwa BAMBANG SUGENG, seharusnya dipergunakan untuk kegiatan yang ada didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2019 beserta Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) Tahun 2019, namun tidak seluruh kegiatan yang ada didalam APBDEs maupun PAK Tahun 2019 dilaksanakan meskipun seluruh dananya telah dicairkan dan dikuasai oleh Terdakwa BAMBANG SUGENG.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan meskipun uangnya sudah dicairkan oleh Terdakwa BAMBANG SUGENG adalah sebagai berikut :<br /><br />Bahwa dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain dana yang dicairkan Tahun 2018 dan Tahun 2019 yang tidak direalisasikan sejumlah Rp58.954.200 dan Rp482.958.594  seluruhnya Rp541.912.794 (lima ratus empat puluh satu juta sembilan ratus dua belas ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah) yang seharusnya untuk melaksanakan kegiatan kegiatan tersebut diatas yang uangnya telah dicairkan dan dikuasai oleh Terdakwa BAMBANG SUGENG, justru uangnya dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa BAMBANG SUGENG, dan tidak dapat dipertanggung jawabkan.<br /><br />Bahwa berdasarkan Hasil Audit Perhitungan Keuangan Negara oleh Inspektorat Kabupaten Sidoarjo terhadap keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Kemantren Tahun 2018 dan Tahun 2019, telah ada secara nyata kerugian Keuangan Negara Cg. Pemerintah Desa Kemantren sebesar Rp541.912.794 (lima ratus empat puluh satu juta sembilan ratus dua belas ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah).<br /><br />Akibat dari perbuatan Terdakwa BAMBANG SUGENG telah merugikan Keuangan Negara Cg. Pemerintah Desa Kemantren sebesar Rp541.912.794 (lima ratus empat puluh satu juta sembilan ratus dua belas ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah) dan telah memperkaya diri sendiri Terdakwa BAMBANG SUGENG sebesar Rp541.912.794 (lima ratus empat puluh satu juta sembilan ratus dua belas ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah).<br /><br />Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1), (atau pasal 3) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Kades Di Sidoarjo Dituntut 1.6 Thn Penjara Karena Diduga Korupsi Rp541 Juta

  BERIT KORUPSI .CO –   Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Sidoarjo, pada  persidangan yang berlangsung ...

»

Kejari Kabupaten Madiun Ajukan PK

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">“Permohonan PK terkait Putusan Bebas Mahkamah Agung </span></span><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">pada tanggal 23 Mei 2019 </span></span>terhadap Drs. H. KOMARI, M.Si dalam perkara Korupsi Dana Bantuan PIK Tahun 2012  senilai Rp105 juta” </span></span><br /></div><div style="text-align: justify;"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQllCgbDuwPvNeyxQ5TfKkbKaUeJ_Mp8BuLfGANUyF3Uz3yNy5OrDmr8sFiILFy6ZcW1lT-J_62EvyVWWQSQgaQ9j5JytUf5N9_0luHdjmSYTUInkqoXkPTkf8R_cLpsqdosze-uIB_qk/s552/IMG20210323132501.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="431" data-original-width="552" height="500" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQllCgbDuwPvNeyxQ5TfKkbKaUeJ_Mp8BuLfGANUyF3Uz3yNy5OrDmr8sFiILFy6ZcW1lT-J_62EvyVWWQSQgaQ9j5JytUf5N9_0luHdjmSYTUInkqoXkPTkf8R_cLpsqdosze-uIB_qk/w640-h500/IMG20210323132501.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Ada ungkapan, <i>“Banyak jalan menuju Roma”</i>. Barangkali inilah yang ditempuh oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Madiun utuk “memenjarakan” Drs. H. Komari, M.Si dengan mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung Republik Indoneisia (MA RI) melalui Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa, 5 April 2021 atas putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) Nomor : 824 K/Pid.Sus/2019 tanggal 23 Mei 2019 terkait Vonis bebas terhadap Drs. H. Komari, M.Si selaku Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun, yang juga sebagai Sekretaris Tim Koordinasi Pengembangan Industri Kecil (PIK) Kabupaten Madiun sebagai terdakwa dalam perkara Korupsi Dana Bantuan Pemberdayaan Industri Kecil (PIK) di Kabupaten Madiun sebesar Rp330.000.000 yang berasal dari APBN TA 1998/1999 dan merugikan keuangan negara senilai Rp105 juta pada tahun 2012<br /><br />Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 824 K/Pid.Sus/2019 tanggal 23 Mei 2019 berbunyi, ; 1. Menyatakan terdakwa Drs. Komari, M.Si tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum; 2. Membebaskan terdakwa tersebut oleh karena itu dari semua dakwaan; 3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya; Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat Kasasi kepada Negara. Kamis, 5 Nopember 2020<br /><br />Sebelum MA RI memvonis bebas Drs. Komari, M.Si, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya menghukum Drs. Komari, M.Si dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 10 bulan denda sebesar Rp50 juta subsidair 2 bulan kurungan. Putusan itu tertuang dalam perkara Nomor. 195/ Pid. Sus-TPK/2015/PN.Sby yang diperkuat dengan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Jawa Timur Nomor : 30/Pid. Sus-TPK/2017/PT.Sby<br /><br />Hingga saat ini, Kejari Kabupaten Madiun belum melaksanakan (eksekusi) putusan MA RI Nomor 824 K/Pid.Sus/2019 tanggal 23 Mei 2019 yang memvonis bebas Drs. H. Komari, M.Si, sekalipun putusan MA RI sudah bekekuatan hukum tetap (Inkrah). Seperti yang disampaikan Suryono Pane selaku Penasehat Hukum Drs. Komari, M.Si seusai sidang PK, Selasa, 6 April 2021<br /><br />“Kejari Kabupaten Madiun belum mengeksekusi putusan ini hingga hari ini. Dalam putusan MA disebutkan, Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya. Ini belum di eksekusi,” kata Pane seusai sidang sambil memperlihatkan putusan MA dan memori PK dari pemohon PK yaitu Kejari Kabupaten Madiun<br /><br />Ada yang menggelitik dari memori PK Kejari Kabupaten Madiun, yaitu sebutan “terdakwa” terhadap Drs. H. Komari, M.Si. Padahal, Putusan bebas dari MA RI Nomor 824 K/Pid.Sus/2019 tanggal 23 Mei 2019 sudah bekekuatan hukum tetap (Inkrah). Lalu apakah sebutan “terdakwa” masih melekat pada diri seseorang yang sudah di putus bebas dan putuan itu sudah Ikrah?<br /><br />Sementara dalam sidang permohona pengajuan PK yang diajukan oleh Kejari Kabupaten Madiun, berlangsung di rusang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya (Selasa, 6 April 2021) dengan Ketua Majelis Hakim Safri, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim Ad Hock masing-masing sebagai anggota yaitu Kusdarwanto, SH., SE., MH dan Dr. Emma Ellyani, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Yuliana, SH., MH dan diahdiri mantan terdakwa Drs. H. Komari, M.Si selaku Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun, yang juga sebagai Sekretaris Tim Koordinasi Pengembangan Industri Kecil (PIK) Kabupaten Madiun bersama Penasehat Hukumnya, yaitu Suryono Pane dkk.<br /><br />Alasan Kejari Kabupaten Madiun mengajukan PK, ternyata atas saran dari Plt. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial dengan surat Nomor : 20/WK.MA.Y/X11/2020 tanggal 21 Desember 2020 membalas surat dari Kejari Kabupaten Madiun Nomor : B-1491/M.5.46/F1.1/12/2020 tanggal 08 Desember 2020 terkait Permintaan Fatwa Atas Putusan Mahkamah Agung RI Perkara Tindak Pidana Korupsi An. Drs. Komari, M.Si dan An. Drs. Budi Tjahyono, M.Si<br /><br /></div><div style="text-align: justify;">Selain itu, permohonan pengajuan PK oleh Kejari Kabupaten Madiun yang tertuang dalam memori PK yaitu terkait putusan MA RI Nomor : 824 K/Pid.Sus/2019 tanggal 23 Mei 2019 yang memvonis bebas Drs. H. Komari, M.Si. Sementara putusan MA RI Nomor : 280 K/Pid.Sus/2019 tanggal 15 April 2019, menghukum Drs. Budi Tjahyono, M.Si (selaku Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun dan selaku Ketua I Tim Koordinasi PIK)<br /><br />Disebutkan, “Pada pemeriksaan persidangan tingkat pertama dan tingkat banding, dalam amar putusannnya antara lain, kedua terdakwa (berkas perkara splitsing) dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, dan terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp.105.436.000 (seratus lima juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dirampas untuk Negara dan dipergunakan sebagai pembayaran kerugian Negara yang timbul dalam perkara ini”<br /><br />Alasan lainnya ternyata terkait uang sebesar Rp105.436.000. Kejari Kabupaten Madiun menyebutkan, dengan adanya putusan majelis kasasi (judex juris) yang berbeda tersebut, khrususnya berkaitan dengan barang bukti berupa uang sebesar Rp105.436.000  menimbulkan ketidakpastian hukum dan menyulitkan bagi Jaksa dalam melaksanakan kedua putusan tersebut<br /><br />Barang bukti uang tersebut apakah harus dirampas untuk negara sebagaimana amar putusan dalam perkara atas nama terdakwa Drs. Budi Tjahyono, M.Si atau dikembalikan kepada terdakwa Drs. H. Komari, M.Si sebagaimana amar putusan dalam perkara atas nama terdakwa Drs. H. Komari, M.Si<br /><br />Dan atas permasalahan tersebut, kami (Pemohon) telah bersurat kepada Ketua Mahkamah Agung RI dengan surat Nomor : B-1491/M.5.46/F1.1/12/2020 tanggal 08 Desember 2020 perihal Permintaan Fatwa Atas Putusan Mahkamah Agung RI Perkara Tindak Pidana Korupsi An. Drs. H. Komari, M.Si dan An. Drs. Budi Tjahyono, M.Si (bukti surat terlampir), yang kemudian surat kami tersebut dibalas oleh Mahkamah Agung RI yang ditandatangani oleh Plt. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial dengan surat Nomor : 20/WK.MA.Y/X11/2020 tanggal 21 Desember 2020 perihal Permintaan Fatwa Atas Putusan Mahkamah Agung RI Perkara Tindak Pidana Korupsi An. Drs. Komari, M.Si. dan An. Drs. Budi TJAHYONO, M.Si. yang mana dalam surat tersebut disarankan agar kami (Pemohon) mengajukan upaya hukum.<br /><br />Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP dinyatakan bahwa permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar : a. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan pidana yang lebih ringan,<br /><br />b. Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau kcadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata bertentangan satu dengan yang lainnya,<br /><br />c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata. Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan peninjauan kembali dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut : I. Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata bertentangan satu dengan yang lainnya:<br /><br />Terkait dengan alasan dalam Pasal 263 ayat (2) huruf b KUHAP tersebut haruslah terdapat 2 (dua) atau lebih putusan pengadilan yang mana dari pelbagai putusan tersebut terdapat hubungan yang erat, dan terhadap dua atau lebih putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. <br /></div><div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijDRUrWa6G1zlCc4oeToPTDucUDuHfK3LF3Lpp6LcssAew7sVQYAqPXUzX_8TpVrBb4ujFVQTrtKslKCzwm-9aVcdhbYeUKhdsssndp2h-dCEsniAe2-W6q2XUPV9XzuTa0iyUsz0v4So/s322/IMG20191104110641.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="272" data-original-width="322" height="540" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijDRUrWa6G1zlCc4oeToPTDucUDuHfK3LF3Lpp6LcssAew7sVQYAqPXUzX_8TpVrBb4ujFVQTrtKslKCzwm-9aVcdhbYeUKhdsssndp2h-dCEsniAe2-W6q2XUPV9XzuTa0iyUsz0v4So/w640-h540/IMG20191104110641.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Suryono Pane, Penasehat Hukum Drs. H. Komari, M.Si (Dok. BK)<br /></td></tr></tbody></table><br /></div><div style="text-align: justify;">Padahal, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 33/PUU-XIV/2016 tanggal 12 Mei 2016 telah memberikan penafsiran konstitusional atas ketentuan Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), bahwa yang berwenang mengajukan PK bukanlah Jaksa<br /><br />Putusan MK ini sejalan dengan Surat Ketua Mahkamah Agung (MA) Nomor 04/BUA.6/HS/SP/III/2014 tanggal 28 Maret 2014 yang ditujukan keada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama di Seluruh Indonesia.<br /><br />Hal ini dikatakan juga oleh pakar hukum pidana dari Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara (Ubhara) Surabaya, Dr. M. Sholehuddin, SH, MH yang menjelaskan, JPU tidak boleh mengajukan PK karena hanya untuk melindungi dan memberikan kepentingan hukum dan keadilan bagi seorang Terpidana.<br /><br />“Sedangkan JPU sebagai penegak hukum (pidana) hanya diberi kewenangan bukan hak. PK itu merupakan pemberian hak terhadap seorang Terpidana. Lihat Pasal 263 KUHAP, tidak diatur baik dalam KUHAP maupun UU Pemberantasan Tipikor,” kata Dr. M. Sholehuddin, SH, MH kepada beritakorupsi.co, Selasa, 6 April 2021<br /><br />Terpisah. Hal yang sama juga disampaikan Humas Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Safri, SH., MH. Menurutnya, bahwa dapat mengajukan PK adalah terpidana atau ahliwarisnya, pasal 163 ayat (1). <br /><br />Apakah upaya hukum PK yang diajukan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun ke MA untuk membatalakan putusan MA atas vonis bebas Drs. H. Komari, M.Si dan kemudian masuk penjara ?. <br /><br />Kasus ini berawal pada tahun 2000, dimana Pemerintah Kabupaten Madiun menerima dana bantuan Pemberdayaan Industri Kecil (PIK) dengan sumber dana  yang  berasal dari APBN TA 1998/1999 sebesar Rp330.000.000 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) dan berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 497.1/MPP/Kep/10/1998 tanggal 26 Oktober 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah Serta Pedagang Kecil dan Menengah, mempunyai Tujuan untuk menggerakkan roda perekonomian nasional melalui : Pemberdayaan agro industri kecil berorientasi ekspor ;<br /><br />1. Pemberdayaan industri kecil kerajinan berorientasi ekspor ; 2. Pemberdayaan industri kecil subtitusi impor ; Pemberdayaan pedagang eceran kecil melalui pembinaan Kelompok Usaha Bersama (KUB) ; 3. Sedangkan sasaran dari bantuan dana Pemberdayaan Industri Kecil (PIK) yaitu : a. Meningkatkan peranan Industri Kecil Menengah  (IKM)  yang  berorientasi ekspor ; b. Mengembangkan Industri Kecil Menengah ( IKM )  dan  Pedagang  Kecil Menengah (PKM) target binaan di seluruh propinsi ; c. Mendorong Peningkatan peranan Pedagang Kecil Menengah ( PKM ) dalam sistem distribusi bahan pokok dan pengembangan ekspor ; Menyerap tenaga kerja yang terkena PHK di sub sektor industri kecil dan pedagang eceran kecil serta memberdayakan pedagang kecil<br /><br />Yang menjadi lembaga  penyalur  bantuan  dana  Pemberdayaan  Industri Kecil ( PIK ) tersebut sebagaimana Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan  Republik  Indonesia Nomor   :   497.1/MPP/Kep/10/1998 tanggal 26 Oktober 1998 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah Serta Pedagang Kecil dan Menengah adalah Bank Rakyat Indonesia dimana IKM dan PKM berdomisili<br /><br />Untuk kelancaran pelaksanaan bantuan modal ke Industri kecil, ditunjuk Tim Teknis Daerah ( TTD  )  Kabupaten Madiun yang  anggotanya  terdiri dari saksi NOOR ACHWAN ( unsur dari Dinas Perindustrian ) dan saksi Dra. SRI WULAN RAHMADANI ( unsur dari Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun ) ;<br /><br />Dalam perkembangannya, pada tahun 2004 setelah dana bantuan Pemberdayaan Industri Kecil (PIK) tersebut digulirkan ke para industri kecil yang ada di wilayah Kabupaten Madiun terdapat sisa dana perguliran yang masih  tersimpan  di rekening giro Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Madiun dengan nomor  rekening 0045.01.000296.30.8 sebesar Rp 107.000.000 (seratus  tujuh  juta rupiah)<br /><br />Kemudian saksi Drs. H. SUHARDI, M.M. (saat itu menjabat  sebagai  Kepala Bagian Perekonomian Pemerintah Kabupaten Madiun pada tahun 2004)<br /><br />Setelah mengetahui ada sisa dana Pemberdayaan Industri Kecil (PIK) yang  belum digulirkan sesuai peruntukkannya, lalu memerintahkan saksi Dra. SRI WULAN RAHMADANI dan saksi NOOR ACHWAN ( keduanya selaku Tim Teknis Daerah ) untuk memindahkan dana Pemberdayaan Industri Kecil (PIK) dari  rekening  giro BRI cabang Madiun ke PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun.<br /><br />Selanjutnya pada tanggal 26 April 2004 dana PIK sejumlah  Rp107.000.000  (seratus tujuh  juta rupiah) oleh saksi Dra. SRI WULAN RAHMADANI dan saksi NOOR ACHWAN dipindahkan ke rekening atas nama Tim Teknis Daerah di PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun dengan nomor rekening 02.11.000419.01<br /><br />Untuk mengoptimalkan program Pemberdayaan Industri Kecil (PIK) tersebut, Bupati Madiun mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Madiun Nomor 260 Tahun 2004 tanggal 22 Juni 2004 Tentang Tim Koordinasi Pengembangan Industri Kecil, di dalam lampiran Keputusan Bupati tersebut menyatakan susunan Tim Koordinasi Pengembangan Industri Kecil sebagai berikut :<br /><br />Penanggung Jawab : Bupati Madiun,; Pengarah : Wakil Bupati,; Ketua : Sekretaris Daerah,; Ketua I : Asisten Perekonomian dan Pembangunan,; Ketua II : Kepala Diperindag,; Sekertaris : Kepala Bagian Perekonomian,; Koordinator    : Wakil Kepala Diperindag,; Anggota : Direktur P.D Bank Pasar, Unsur Perguruan Tinggi, Kabid Perekonomian pada Bappeda, Kasubdin Industri pada Diperindag, Kasubag Perekonomian Perusahaan, Kasi Sarana Industri pada Diperindag, Staf Bagian Perekonomian.<br /><br />Sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Nomor 260 Tahun 2004 tanggal 22 Juni 2004, dalam Diktum Kedua Keputusan Bupati tersebut menerangkan tugas dari Tim Koordinasi Pengembangan Industri Kecil sebagai berikut :<br /><br /> a. Mengadakan koordinasi dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pengembangan industri kecil,; b. Memberikan bimbingan kepada para pengusaha industri kecil (IK ) dan industri rumah tangga (IRT),; c. Melakukan koordinasi dalam pengelolaan aspek administrasi pelaksanaan dan pelaporan  pengembangan  industri  kecil  (   IK   )   dan  Industri   Rumah  Tangga (IRT),; d. Melakukan penilaian kelayakan terhadap proposal usaha industry kecil (IK)/ industri rumah tangga (IRT),; e. Menerbitkan surat persetujuan bantuan mengikat  perjanjian  dengan  industri kecil (IK)/industri rumah tangga ( IRT ),; f. Memberikan rekomendasi pencairan bantuan modal kepada PD. BPR Kabupaten Madiun,; g. Melakukan monitoring dan evaluasi  terhadap  ketepatan  pengembalian pinjaman. Bertanggung jawab atas keberhasilan pengembangan industri kecil di Kabupaten Madiun,; h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati<br /><br />Sisa  dana  perguliran  Pemberdayaan  Industri   Kecil  (PIK)  sebesar Rp 107.000.000 (seratus tujuh juta rupiah) yang tersimpan di PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun sejak tanggal 26 April 2004 hingga tahun 2012 tidak dipergunakan sesuai peruntukkannya sebagaimana Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 497.1/MPP/Kep/10/ 1998 tanggal 26 Oktober 1998 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah Serta Pedagang Kecil dan Menengah<br /><br />Selanjutnya saksi Drs. BUDI TJAHYONO, M.Si. selaku  Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun berdasarkan Peraturan Bupati Madiun Nomor 38 Tahun 2011 tanggal 29 Desember 2011 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasi penyelenggaraan administrasi pembangunan, administrasi perekonomian dan administrasi sumber daya alam.<br /><br />Dan untuk melaksanakan tugas tersebut, Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi : 1. Perumusan kebijakan dan program kegiatan administrasi pembangunan yang meliputi bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, statistik, perhubungan dan komunikasi, pekerjaan umum, budaya dan pariwisata,; 2. Perumusan kebijakan dan program kegiatan administrasi perekonomian yang meliputi bidang koperasi, usaha mikro, kecil menengah, penanaman modal, perindustrian, perdagangan dan Badan Usaha Daerah,; 3. Perumusan kebijakan dan program kegiatan administrasi sumber daya  alam yang meliputi bidang pertanian, peternakan dan perikanan, perkebunan, kehutanan, pertambangan dan energi, lingkungan hidup,; 4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan tugas pada Asisten Perekonomian dan Pembangunan, dan 5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah<br /><br />Saksi Drs. BUDI TJAHYONO, M.Si. selaku Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun sekaligus selaku Ketua I Tim Koordinasi Pengembangan Industri Kecil Kabupaten Madiun, pada tanggal 14 Nopember 2012 mengadakan rapat koordinasi perkembangan Dana Pemberdayaan Industri Kecil ( PIK ) yang dihadiri oleh saksi  Drs. H. SUHARDI,  MM. ( mantan Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun pada tahun 2004 ) dan saksi Dra. SRI WULAN RAHMADANI selaku Tim Teknis Daerah Kabupaten Madiun serta terdakwa Drs. H. KOMARI, M.Si. selaku Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun<br /><br />Agenda rapat saat itu membahas sisa dana perguliran Program Pemberdayaan Industri Kecil ( PIK ) yang pernah diterima Pemerintah Kabupaten Madiun pada tahun 2000 yang mana program tersebut tidak berjalan hingga tahun 2012<br /><br />Sebagai tindak lanjut dari hasil rapat koordinasi perkembangan dana Pemberdayaan Industri Kecil ( PIK ) tanggal 14 Nopember 2012 tersebut, selanjutnya saksi Drs. BUDI TJAHYONO, M.Si. selaku Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun membuat Surat Nomor : 518/286/402.022/2012 tanggal 20 Nopember 2012 yang ditujukan kepada Direktur PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun yang isinya permohonan laporan perkembangan dana program PIK yang tersimpan di PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun<br /><br />Setelah mendapat surat dari saksi Drs. BUDI TJAHYONO, M.Si. tersebut pihak PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun melalui  saksi  Drs. SARIYADI, MM. ( Direktur PD. BPR Bank Daerah Madiun saat itu ) memberikan informasi secara lisan kepada saksi Drs. BUDI TJAHYONO, M.Si. jika dana program Pemberdayaan Industri Kecil ( PIK ) yang masih tersimpan di PD. BPR Bank Daerah Madiun sampai dengan tahun 2012 kurang lebih sejumlah  Rp.105.000.000 (seratus lima juta rupiah) belum termasuk besarnya bunga<br /><br />Setelah saksi Drs. BUDI TJAHYONO, M.Si. mengetahui ada dana  yang masih tersimpan kurang lebih sejumlah Rp 105.000.000,- (seratus  lima  juta rupiah) tersebut, kemudian saksi Drs. BUDI TJAHYONO, M.Si. tanpa sepengetahuan anggota Tim Koordinasi Pengembangan Industri Kecil Kabupaten Madiun memerintahkan kepada saksi Dra. SRI WULAN RAHMADANI untuk mengambil/menarik dana di PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun tersebut untuk diserahkan kepada terdakwa Drs. H. KOMARI,  M.Si  dengan  perintah supaya “ diamankan ”<br /> <br />Padahal saksi Drs. BUDI TJAHYONO, M.Si mengetahui tugas pokok dan fungsi dari masing-masing tim koordinasi Pengembangan Industri Kecil, yaitu untuk mencairkan dana Pemberdayan Industri Kecil harus melalui mekanisme terlebih dahulu adanya proposal usaha industri kecil yang telah dinilai layak baru dikeluarkan surat rekomendasi pencairan bantuan modal dan rekomendasi tersebut ditujukan kepada PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun sebagaimana dimaksud pada lampiran Keputusan Bupati Madiun Nomor 260  Tahun 2004 tanggal 22 Juni 2004, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh saksi Drs. BUDI TJAHYONO, M.Si.,<br /><br />Sehingga saksi Dra. SRI WULAN  RAHMADANI pada tanggal 13 Desember 2012 mengambil dana  program  Pemberdayaan Industri Kecil ( PIK ) yang masih tersimpan di PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun sejumlah Rp. 105.098.410.- ( Seratus lima  juta  sembilan puluh  delapan ribu empat ratus sepuluh rupiah ) lalu dana tersebut diserahkan kepada terdakwa Drs.  H.  KOMARI,  M.Si.  <br /><br />Kemudian sebagai  tanda  terima  telah  dibuatkan terlebih dahulu berupa Berita Acara Penyerahan Dana PIK Pemerintah Kabupaten Madiun yang dibuat pada tanggal 12 Desember 2012 yang ditandatangani oleh saksi Dra. SRI WULAN RAHMADANI selaku pihak yang menyerahkan dan terdakwa Drs. H. KOMARI, MSi. selaku pihak yang menerima dan diketahui oleh saksi Drs. BUDI TJAHYONO, M.Si. selaku Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun<br /><br />Selanjutnya atas perintah dari saksi  Drs.  BUDI  TJAHYONO,  M.Si. kemudian terdakwa Drs. H. KOMARI, M.Si. selaku Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun dan selaku Sekretaris Tim Koordinasi Pengembangan Industri Kecil menerima uang sebesar Rp 105.098.410 (seratus lima juta sembilan puluh delapan ribu empat ratus sepuluh rupiah) dari saksi Dra. SRI WULAN RAHMADANI yang mana seharusnya dana tersebut dipergunakan sesuai peruntukannya yaitu untuk digulirkan kembali untuk meningkatkan  industri kecil yang ada di wilayah Kabupaten Madiun namun justru dana tersebut oleh terdakwa Drs. H. KOMARI, M.Si. disimpan direkening pribadinya di Bank Jatim cabang Madiun dan dipergunakan untuk kepentingan pribadinya<br /><br />Saksi Drs. BUDI TJAHYONO, M.Si. bersama-sama terdakwa Drs. H. KOMARI, M.Si. mengetahui mekanisme dan prosedur  penyaluran  dana  PIK tersebut dengan cara OB (Over Booking) yaitu Pemindahbukuan dari rekening  atas nama Tim Teknis Daerah ke rekening masing-masing Industri Kecil penerima bantuan modal (industri kecil yang proposalnya telah disetujui )<br /><br />Terdakwa Drs. H. KOMARI, M.Si. pada tanggal 06 Januari 2015 mengembalikan dana sebesar Rp 105.100.000 (seratus lima juta seratus ribu rupiah) ke rekening Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Madiun setelah mengetahui pihak Kejaksaan Negeri Mejayan menindaklanjuti laporan pengaduan dari masyarakat terkait penyalahgunaan dana program  Pemberdayaan  Industri Kecil (PIK)<br /><br />Terdakwa Drs. H. KOMARI, M.Si. telah  secara  melawan  hukum memperkaya diri sendiri dengan tidak mempedomani petunjuk pelaksanaan Pemberdayaan Industri Kecil  (PIK)  Nomor  :  497.1/MPP/Kep/10/1998 tanggal 26 Oktober 1998 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah Serta Pedagang Kecil dan Menengah halaman 19 Bab IV tentang Pelaksanaan Pengelolaan Modal Bergulir dan Keputusan Bupati Madiun Nomor 260 Tahun 2004 tanggal 22 Juni 2004 Tentang Tim Koordinasi Pengembangan Industri Kecil, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 99/PMK.05/2008 tanggal 7 Juli 2008 tentang Pedoman Pengelolaan dana bergulir pada kementrian Negara/lembaga<br /><br />Karena pada ketentuan peralihan pasal 22 telah diatur perlakuan dana bergulir sebelum tahun anggaran 2008 harus melaporkan dana tersebut sebagai dana bergulir dalam neraca, dan pada pasal 24 ayat (2) Dalam hal kementrian tidak membentuk satker Badan Layanan Umum (BLU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dana bergulir yang diterima harus disetor ke Rekening Kas Umum Negara (KUN) secepatnya sesuai ketentuan perundang- undangan dan berdasarkan keterangan  INDRIA  WAHYUNI,  S.H,  LL.M.  Ahli Hukum Administrasi Negara ( HAN ) dari Universitas Airlangga Surabaya<br /><br />Bahwa ketentuan pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka Asisten merupakan bagian dari Sekretariat Daerah, dimana kedudukan Asisten berada di bawah Sekretaris Daerah. Asisten berfungsi untuk membantu pelaksanaan tugas dan kewajiban Sekretariat Daerah.<br /><br />Masing-masing asisten membawahi bagian dan bagian membawahi sub bagian yang besaran organisasinya disesuaikan dengan kriteria  sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007,  yaitu  Jumlah  penduduk, luas wilayah dan jumlah APBD, keputusan Bupati Madiun No.260 tahun 2004 berlaku asas kepastian hukum (keputusan itu berlaku selama belum dibatalkan atau dicabut) dan asas contrarius actus (kewenangan pencabutan keputusan terletak pada si penerbit keputusan).<br /><br />Dalam hal Keputusan Bupati Madiun Nomor 260 Tahun 2004 tetap dianggap sah dan berlaku mulai ditetapkan    (22 Juni 2004) dan tetap berlaku selama tidak dicabut oleh Bupati Madiun dengan bentuk hukum Keputusan Bupati. Sehingga Kewenangan Tim Koordinasi Pengembangan Industri Kecil, tetap melekat pada jabatan (yang sama di tahun-tahun berikutnya) sebagaimana dimaksud  dalam  lampiran  Keputusan Bupati Madiun Nomor 260 Tahun 2004 dan tetap berlaku sampai dengan bila Keputusan Bupati tersebut dicabut dan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara maka yang dilakukan terdakwa Drs. H. KOMARI, M.Si. sebagai pejabat TUN yang diklasifikasikan Maladministrasi  (  diluar kompetensi, penguasaan tanpa  hak )<br /><br />Berdasarkan pasal 1 angka 3 UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman definisi Maladministrasi sebagai perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan  oleh  penyelenggara  Negara dan Pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan atau immaterial bagi masyarakat dan orang perorangan dan dana PIK bersumber dari APBN sehingga wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, pengelolaan keuangan Negara meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban sebagaimana pasal 1 angka<br />6 UU No. 15 Tahun 2014<br /><br />Dan dana PIK merupakan uang Negara, yang berhak menyimpan adalah bendahara Negara dan uang Negara tidak boleh disimpan di rekening pribadi ( pasal 7 ayat ( 2 ) huruf g UU No.1 Tahun 2014 ), dana PIK tidak boleh ditarik tunai dan apa yang dilakukan oleh terdakwa Drs. H. KOMARI, M.Si. berimplikasi terhadap saksi Drs. BUDI TJAHYONO, M.Si.<br /><br />Berdasarkan keterangan H. HARJONO MINTAROEM, S.H, M.S ahli Hukum Pidana dari Universitas Airlangga Surabaya bahwa tindakan terdakwa Drs. H. KOMARI, M.Si. sebagai pejabat struktural dalam pemerintahan merupakan penyalahgunaan kewenangan juga dapat merugikan keuangan Negara sekaligus dapat merugikan perkuatan perekonomian Negara sehingga akibat perbuatan terdakwa Drs. H. KOMARI, M.Si. bersama–sama dengan saksi Drs. BUDI TJAHYONO, M.Si. tersebut  Negara  telah  dirugikan  kurang  lebih  sebesar  Rp.  105.098.410.-   (seratus lima juta sembilan puluh delapan ribu empat ratus sepuluh rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu<br /><br />Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) arau Subsidair pasal 3 atau Dakwaaan ke Dua pasal 8 Jo pasal 18 Ayat ( 1 ) dan Ayat (2) UURI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan UURI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UURI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 Ayat ( 1 ) ke-1 KUHP. (Jen)<br /></div>

News Tipikor Kejari Kabupaten Madiun Ajukan PK

“Permohonan PK terkait Putusan Bebas Mahkamah Agung pada tanggal 23 Mei 2019 terhadap Drs. H. KOMARI, M.Si dalam perkara Korupsi Dana Bantua...

»

Terpidana Korupsi 6 Thn Penjara Bambang Irianto (Ex. Walikota Mdun) Ajukan PK

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjO3Q6X8V8Q3E_O-p9yH7IvaPtZGP9lPB6s9aFw3nXAYda-EK_Mr8CE-hZIenvGZM9UV12h6xB9ogxzMI-GymL6vB88VxCBuHO_QKYI_7KRzu9Z3TKBlra739tYID5oxU21XCwPBGl_FWs/s1192/IMG20210401130009.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="550" data-original-width="1192" height="296" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjO3Q6X8V8Q3E_O-p9yH7IvaPtZGP9lPB6s9aFw3nXAYda-EK_Mr8CE-hZIenvGZM9UV12h6xB9ogxzMI-GymL6vB88VxCBuHO_QKYI_7KRzu9Z3TKBlra739tYID5oxU21XCwPBGl_FWs/w640-h296/IMG20210401130009.jpg" width="640" /></a></div> </div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span><br />Masih ingat ‘si Raja Madiun” Bambang Irianto atau yang akrab disapa BI?. Ia adalah Walikota Madiun dua periosde sejak 2009 – 2014 dan 2014 – 2019. Sosok Bambang Irianto, tidak asing lagi di mata masyarakat Jawa Timur, Khususnya di Kota Madiun.<br /><br />Sebab Terpidana Bambang Irianto yang akrab dipanggil BI ini, sebelum menjabat sebagai Wali Kota Madiun tahun 2009 hingga 2014, dan kembali terpilih untuk periode kedua yaitu tahun 2014 - 2019, terpidana BI adalah seorang pengusaha SPBU sebanyak 10 lokasi, distributor Oli pelumas, distributor LPG di 2 Kabupaten, Kontraktor dan beberapa usaha lainnya, serta menjabat sebagai Ketua DPC (Dewan Pimpian Cabang) Partai Demokrat, Kota Madiun.<br /><br />Namun sebelum masa jabatannnya berakhir, terpidana BI ‘masuk kubagan’ kasus korupi diakhir 2016. Dan pada tanggal 11 April 2017, Bambang Irianto diseret JPU KPK ke gedung pengadil Koruptor untuk diadili dalam kasus perkara Korupsi Gratifikasi Penerimaan Hadiah Berupa Uang dari pembangunan Pasar Besar Madiun (PBM) tahun 2009 – 2012 yang menelan anggaran APBD sebesar 76,523 milliar dan dari beberapa pihak dilingkungan Pemkot Madiun yang totalnya sebesar sebesar Rp 59,7 milliar serta perkara TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang). Selasa, 22 Agustus 2017, Bambang Irianto di Vonis pidana penjara selama 6 tahun dan saat ini menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat<br /><br />Bambang Irianto dijerat pasal 12 huruf i, pasal 12 B jounckto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto pasal 65 ayat (1) KUH Pidana dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Nomor 8 tahun 20103 junckto pasal 65 ayat (1) KUHP<br /><br />Selasa, 2 Agustus 2017, Bambang Irianto dituntut pidana penjara selama 9 tahun oleh JPU KPK. Dan Selasa, 22 Agustus 2017, Bambang Irianto di Vonis pidana penjara selama 6 tahun dan saat ini menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat<br /><br />Dan hari ini, Kamis, 01 April 2021, Terpidana Bambang Irianto mengajukan sidang PK (Peninjauan Kembali) ke Mahkamah Agung RI melalui Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya di Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur.<br /><br />Persidangan PK yang diajukkan oleh terpidana Bambang Irainto ini diketuai Majelis Hakim Dede Suryaman, SH., MH engan dibantu Dua Hakim anggota (Ad Hock) yaitu John Desta, SH., MH dan M. Mahin, SH, MH yang dihadiri Jaksa Penuntut Umum (JPU) Tri Mulyono dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). <br /><br />Namun karena Terpidana Bambang Irainto maupun Pansehat Hukumnya tidak hadir, persidanganpun akhirnya ditunda hingga tanggal 22 April 2021. Padahal pihak Pengadilan sudah mengirimkan relas panggilan<br /><br />Alasan terpidana Bambang Irainto untuk mengajukan PK belum dapat dijelaskan karena sidang ditunda. Hal ini disampaikan JPU KPK Tri Mulyono kepada beritakorupsi.co sesuai persidangan, Kamis, 01 April 2021<br /><br />“Kita belum tau karena yang bersangkutan tidak hadir dan sidang ditunda,” kata JPU KPK Tri Mulyono. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Terpidana Korupsi 6 Thn Penjara Bambang Irianto (Ex. Walikota Mdun) Ajukan PK

  BERITA KORUPSI .CO – Masih ingat ‘si Raja Madiun” Bambang Irianto atau yang akrab disapa BI?. Ia adalah Walikota Madiun dua periosde sejak...

»

Kades Diadili Karena Dugaan Korupsi, JPU Kena "Semprot" Ketua Majelis Hakim

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhDrhYTP5mrZIwIsKgZoTb7fjbd4Sxjzz0qwFmvMxs-Ox-tsoZg_-r3bN70hxh-vhT8LmgtXuRHSZTruTNEV-bn95AtEKand37V7HTsrueNdI6SSMeG9gPlUbgK8srgzhi8PDgBYwVoJ8o/s1334/IMG20210401114214.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="537" data-original-width="1334" height="258" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhDrhYTP5mrZIwIsKgZoTb7fjbd4Sxjzz0qwFmvMxs-Ox-tsoZg_-r3bN70hxh-vhT8LmgtXuRHSZTruTNEV-bn95AtEKand37V7HTsrueNdI6SSMeG9gPlUbgK8srgzhi8PDgBYwVoJ8o/w640-h258/IMG20210401114214.jpg" width="640" /></a></div> </div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPS</span>I.CO –</b></span><br />Mat Ja’i adalah Kepala Desa Dooro, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik tahun 2012, 2016 dan 2017. Saat menjabat sebagai Kepala Desa, Ia diduga meyalahgunakan dana APBDes (Anggaran Pendapatan Belanja Desa) sebesar Rp253.036.928,12 yang tidak dapat dipertanggungjwabkannya. Sehingga dianggap merugikan keuangan  negara berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Nomor: X.700/293/437.72/2020 tertanggal 30 Desember 2020<br /><br />Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, JPU dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Gresik menyeret Mat Ja’i ke Pengadilan Tipikor pada Pengadian Negeri (PN) Surabaya di Jalan Raya Juanda Sidoarjo untuk diadili dihadapan Majelis Hakim<br /><br />Kamis, 01  April 2021, JPU Dimas dari Kejari Kabupaten Gresik membacakan surat dakwaannya dalam perkara Tindak Pidana Korupsi penggunaan dana APBDes (Anggaran Pendapatan Belanja Desa) tahun 2012, 2016 dan 2017 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp253.036.928,12 berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Nomor: X.700/293/437.72/2020 tertanggal 30 Desember 2020 terhadap Terdakwa Mat Ja’i selaku Kepala Desa Dooro, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo melalui sidang Vidio Conference (Vidcon) dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Marper Pandeangan, SH., MH dengan dibantu Dua Hakim anggota (Ad Hock) yaitu John Desta, SH., MH dan M. Mahin, SH, MH serta Panitra Pengganti (PP) Wenny Rosalina Anas, S.Sos, S.Pd, SH., MH yang dihadiri Penasehat Hukum terdakwa yakni M. Nukson dkk. Sementara terdakwa mengikuti persidangan melalui Vidcon di Rutan Kejaksaan karena kondisi Pandemi Covid19 (Coronavirus disease 2019)<br /><br />Namun sebelum JPU membacakan surat dakwaannya, Ketua Majelis Hakim Marper Pandeangan SH., MH marah, dan menanyakan sudah berapa lama menjadi Jaksa. Dan bahkan saat itu, Ketua Majelis Hakim hendak menghubungi Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Gresik dengan meminta Nomor Hendphon Kajari. <br /><br />Alasan Ketua Majelis Hakim Marper Pandeangan SH., MH marah kepada JPU, karena JPU tidak memberikan salinan surat dakwaaan kepada Terdakwa maupun kepada Panasehat Hukumnya sebagaiaman dalam Pasal 143 Ayat (4) KUHAP (yang berbunyi : memerintahkan Penuntut Umum untuk menyampaikan turunan Surat Dakwaan kepada pihak terdakwa atau penasihat hukumnya dan kepada penyidik ketika perkara tersebut dilimpahkan ke Pengadilan) <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjLRI4hZ0g5qHrJEOhL-syvAVoRd8aPwM3HnkPKR8_aRjir_FB6djlTw-ZMXI5pvJ5shfISN-CLNwK0TTZdPhYLYPLKQrekauL3waqU04pCmNGq5hIs8C6km3fFlgPNLoJ6ktzAo8Sfy7c/s1334/IMG20210401114246.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="543" data-original-width="1334" height="260" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjLRI4hZ0g5qHrJEOhL-syvAVoRd8aPwM3HnkPKR8_aRjir_FB6djlTw-ZMXI5pvJ5shfISN-CLNwK0TTZdPhYLYPLKQrekauL3waqU04pCmNGq5hIs8C6km3fFlgPNLoJ6ktzAo8Sfy7c/w640-h260/IMG20210401114246.jpg" width="640" /></a></div><i>Surat Dakwaan merupakan salah satu unsur yang penting dalam proses persidangan, karena Surat Dakwaan merupakan dasar bagi Majelis Hakim untuk melakukan pemeriksaan dalam persidangan. Selain itu, Surat Dakwaan merupakan dasar bagi terdakwa dan penasihat hukumnya untuk bisa memahami apakah akan mengajukan Eksepsi (Keberatan) atau tidak<br /><br />Dalam pasal 143 Ayat (4) KUHAP berbunyi : Memerintahkan Penuntut Umum untuk menyampaikan turunan Surat Dakwaan kepada pihak terdakwa atau penasihat hukumnya dan kepada penyidik ketika perkara tersebut dilimpahkan ke Pengadilan<br /><br />Namun, seringkali Surat Dakwaan tersebut disampaikan oleh JPU kepada pihak terdakwa setelah surat dakwaan tersebut selesaai dibacakan di muka persidangan.  lalu apakah terdakwa berhak untuk memperoleh turunan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum sebelum sidang pembacaan surat dakwaan berlangsung, atau terdakwa hanya bisa pasarah apa kata JPU?</i><br /><br />Itulah sebabnya Ketua Majelis Hakim Marper Pandeangan SH., MH marah kepada JPU Dimas dari Kejaksaan Negeri Kabupayen Gresik setelah sidang dibuka dan terbuka untuk umum namun terdakwa belum menerima turunan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum<br /><br />“Anda anggap maen-maen sidang ini? Anda sudah berapa lama jadi Jaksa?. Saya mau menghubungi Kajari, mana nomornya?,” kata Ketua Majelis Hakim Marper Pandeangan SH., MH marah<br /><br />JPU hanya bisa diam sambil mengotak atik Handphonnya mencari nomor HP Kepala Kejaksaan Negeri Gresik namun tak kunjung memberikannya.<br /><br />“Ia sudah. Nanti selesai sidang berikan. Silah bacakan surat dakwaannya,” ucap Ketua Majelis Hakim Marper Pandeangan SH., MH kemudian.<br /><br />Tidak hanya itu. Ketua Majelis Hakim Marper Pandeangan SH., MH juga menanyakan naman JPU yang Satu (1) tercantum dalam surat dakwaaan namun tidak hadir dalam persidangan, yaitu Dymas Adi Wibowo, SH., MH selaku Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus). <br /><br />Hal inipun tidak hanya terjadi di Kejari Kabupaten Gresik, namun di beberapa Kejaksaan Negeri lainnya, dimana JPU yang tercantum dalam surat dakwaan hanya satu orang. Tetapi tidak pernah sama sekali hadir dalam persidangan hingga menjelan putusan (Vonis). <br /><br />Hal yang sam. Bila pengacara atau Penasehat Hukum terdakwa yang tidak tercantum dalam surat kuasa sekalipun masih dalam satu Kantor (Partner), apakah diperbolehkan ikut dalam persidangan termasuk membacakan Eksepsi, Pledoi atau bertanya kepada saksi-saksi dimuka persidangan?<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjwZQXQyKUeFV1XPjx-LbxEOf6sDwGk17CpqGLW2QQfBnRbe4xjAyJ-v4A4Iz-UWaoTEb5MiKuXplcPzQS3-WTpKtXPAfx54bDPQpMf4PF9vGgZUjHtvytYoXpNLB0dzgKiuoH8hKCTBsw/s1334/IMG20210401114140.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="538" data-original-width="1334" height="258" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjwZQXQyKUeFV1XPjx-LbxEOf6sDwGk17CpqGLW2QQfBnRbe4xjAyJ-v4A4Iz-UWaoTEb5MiKuXplcPzQS3-WTpKtXPAfx54bDPQpMf4PF9vGgZUjHtvytYoXpNLB0dzgKiuoH8hKCTBsw/w640-h258/IMG20210401114140.jpg" width="640" /></a></div>Lebih lanjut JPU mengatakan dalam surat dakwannya. Bahwa Terdakwa Mat Ja’i selaku Kepala Desa Dooro, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik di Tahun 2015, 2016 dan 2017, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gresik Nomor : 141/922/ HK/437.12/2013 tanggal 15 Juli 2013 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Dooro Terpilih sebagai Kepala Desa Dooro, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, pada suatu waktu tertentu yang tidak dapat diingat secara pasti di Tahun 2015, 2016 dan 2017<br /><br />Aatau setidak-tidaknya pada suatu waktu antara bulan Januari 2015 s/d bulan Desember 2015, bulan Januari 2016 s/d bulan Desember 2016, dan bulan Januari 2017 s/d Desember 2017, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2015, 2016 dan 2017, bertempat di Kantor Desa Dooro, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah “melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu secara melawan hukum telah menggunakan anggaran/keuangan Desa Dooro secara tidak bertanggungjawab/tidak untuk kepentingan desa 'sebagaimana yang sudah direncanakan/diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Ds Dooro , Tahun Anggaran 2015, 2016 dan 2017<br /><br />Perbuatan itu bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 Ayat (1) yang mengatur,  Keuangan Desa dikelola berdasarkan asa transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan displin anggaran, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya diri Terdakwa sendiri dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp253.036.928,12 atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Tahun Anggaran 2015 s/d 2017 pada APBDES Desa Dooro, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Gresik Nomor: X.700/293/437.72/2020 tertanggal 30 Desember 2020 yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;<br /><br />Bahwa sumber pendapatan Desa Dooro, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik adalah: 1. Pendapatan asli desa yang bersumber dari tanah kas desa, 2. Alokasi Dana Desa, 3. Dana Desa, 4. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, 5. Bantuan Keuangan. <br /><br />Sumber pendapatan Desa Dooro, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik (dana yang ditransfer ke rekening Desa dalam tahun berjalan) beserta besarannya Tahun Anggaran 2015 yaitu: 1. Alokasi Dana Desa (ADD) senilai Rp. 430.098.878 ; 2. Dana Desa (DD) senilai Rp. 269.903.414 ;  3. Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah senilai Rp. 93.788.529 ; 4. Dana Bantuan Keuangan senilai Rp. 240.000.000. Jadi total keseluruhan pendapatan Desa Dooro, Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp. 1.033.790.821 <br /><br />Sumber pendapatan Desa Dooro, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik (dana yang ditransfer ke rekening Desa dalam tahun berjalan) beserta besarannya Tahun Anggaran 2016 yaitu: 1, Alokasi Dana Desa (ADD) senilai Rp. 273.846.000 ; 2. Dana Desa (DD) senilai Rp. 606.949.000 ; 3. Dana Bagi Hasil Pajak dan Retibusi Daerah senilai Rp. 75.877.000 ; 4, Dana Bantuan Keuangan Rp. 125.000.000. Jadi total keseluruhan pendapatan Desa Dooro, Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp. 1.081.672.000 <br /><br />Sumber pendapatan Desa Dooro, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik (dana yang ditransfer ke rekening Desa dalam tahun berjalan) beserta besarannya Tahun Anggaran 2017 yaitu: 1. Alokasi Dana Desa (ADD) senilai Rp. 276.680.000 ; 2. Dana Desa (DD) senilai Rp. 773.065.000 ; 3. Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah senilai Rp. 67.041.000 ; 4. Dana Bantuan Keuangan senilai Rp. 225.000.000. Jadi total keseluruhan pendapatan Desa Dooro, Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp. 1.341.786.000. Disamping sumber pendapatan yang berasal dari dana transfer tersebut, Desa Dooro juga memiliki aset desa berupa tanah yaitu: <br /><br />Terhadap sumber pendapatan Desa Dooro Tahun 2015, 2016 dan 2017 tersebut, mekanisme pencairannya yakni apabila Desa Dooro dalam hal ini Bendahara sdr. RUSWANTO menerima pemberitahuan dari pihak Kecamatan Cerme bila terhadap dana transfer baik itu Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) maupun dana Bantuan Keuangan (BK), terhadap dana tersebut oleh Kepala Desa Terdakwa MAT JA'I bersama-sama dengan Bendahara Desa Dooro saksi RUSWANTO dicairkan dari rekening kas Desa Dooro di Bank Jatim<br /><br />Pencairannya sendiri tidak dilakukan secara bertahap melainkan besaran dana yang ditrasferkan ke rekening Desa Dooro dicairkan seluruhnya untuk kemudian terhadap dana yang sudah dicairkan tersebut seluruhnya dibawa oleh terdakwa selaku Kepala Desa, bendahara tidak diberikan kuasa untuk mengelola uang termasuk mencatat dan mengadminstrasikan segala bentuk pengeluaran terhadap penggunaan dana yang sudah dicairkan tersebut <br /><br />Dampak dari tidak diberikan kuasa kepada bendahara sdr. RUSWANTO untuk mengelola dan mengadministrasikan penggunaan dana transfer tersebut, menyebabkan Desa Dooro dalam Tahun 2015 s/d Tahun 2018 tidak memiliki buku kas umum yang sesungguhnya berfungsi untuk mencatat dan mengadministrasikan segala bentuk pendapatan maupun pengeluaran terhadap dana transfer tersebut<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhMrRNIqf56jgg7omdpbmrHvcjN_obXZr8BeydPwqmR1e0dCrajS5j_AE9FQkXKvert1CzIFiqLDD1cp33qQGmpn2FiBgNYW5ToPIHYfHgm4f-Rd_NlfwHt5cNaPz37OQj5qPHhSy2Jmb8/s1296/IMG20210401114301.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="539" data-original-width="1296" height="266" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhMrRNIqf56jgg7omdpbmrHvcjN_obXZr8BeydPwqmR1e0dCrajS5j_AE9FQkXKvert1CzIFiqLDD1cp33qQGmpn2FiBgNYW5ToPIHYfHgm4f-Rd_NlfwHt5cNaPz37OQj5qPHhSy2Jmb8/w640-h266/IMG20210401114301.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Dalam konteks demikian, pengelolaan keuangan yang seluruhnya diambil alih oleh Terdakwa MAT JA'I selaku Kepala Desa tanpa melibatkan Bendahara Desa saksi RUSWANTO, bertentangan derigan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, dimana arus keluar-masuknya dana yang seharusnya dikelola dan dipertanggungjawabkan sedemikian rupa tidak ada filter sama sekali. Terdakwa MAT JAM selaku Kepala Desa bisa mempergunakan dana transfer tersebut sewaktu-waktu termasuk untuk membiayai kepentingan-kepentingan lain (termasuk kepentingan pribadinya) yang tidak dialokasikan sebagaimana diatur dalam APBDes Tahun 2015, 2016 dan 2017, tanpa ada yang mengetahui dan tanpa dilakukan pengadministrsian sebagaimana digariskan peraturan perundang-undangan, <br /><br />Dalam Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Dooro Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2015, terdapat beberapa kegiatan non-pekerjaan infrastruktur dan pembangunan infrastruktur yang dianggarkan dan terealisasi. Disamping kegiatan nontfisik, terdapat juga kegiatan pembangunan infrastruktur di Desa Dooro yang dianggarkan dalam APBDes Tahun Anggaran 2015 dan telah direalisasikan <br /><br />Dalam Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Dooro Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2016, terdapat beberapa kegiatan non-pekerjaan infrastruktur yang dianggarkan dan terealisasi. Disamping kegiatan nontfisik, terdapat juga kegiatan pembangunan infrastruktur di Desa Dooro yang dianggarkan dalam APBDes Tahun Anggaran 2015 dan telah direalisasikan <br /><br />Bahwa terhadap kegiatan-kegiatan non fisik sebagaimana terealisasi di Tahun 2015, 2016 dan 2017 tersebut secara keseluruhan dananya dikelola oleh terdakwa selaku Kepala Desa, dan terdapat beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan akan tetapi terhadap dananya dibuat seolah-olah terealisasi dan tidak jelas pertanggungjawabannya dipergunakan untuk apa sebagaimana keterangan bendahara saksi RUSWANTO<br /><br />Saksi RUSWANTO dalam hal ini diperintahkan untuk melengkapi pertangungjawaban tanpa mengetahui apakah benar terhadap dana tersebut dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan tersebut ataukah tidak karena pengelolaan dana semua berada pada kekuasaan oleh terdakwa selaku Kepala Desa <br /><br />Begitupun terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan fisik yang terealisasi dananya di Tahun 2015, 2016 dan 2017. Terhadap dana yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan tersebut dikelola seluruhnya oleh Kepala Desa Terdakwa MAT JA'I untuk pelaksana pembangunannya sendiri Kepala Desa Terdakwa MAT JA'I lebih memberikan kuasa kepada saksi WAWAN CHOIRI untuk melaksanakan dan mengawasi proses pekerjaaan termasuk pembiayaan kegiatakegiatan pembangunan,<br /><br />Sementara saksi RAGUM yang notabena adalah Kasi Pembangunan yang secara tugas pokok dan fungsi melaksanakan setiap kegiatan pembangunan di Desa Dooro tidak tahu menahu anggaran yang dialokasikan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan di Tahun 2015, 2016 dan 2017 termasuk dana yang dihabiskan untuk kegiatan tersebut<br /><br />Saksi WAWAN CHOIRI ketika dimintai kesaksiaannya pun membenarkan bila hampir seluruh kegiatan pembangunan di Tahun 2015, 2016 dan 2017 diserahkan kepadanya untuk melaksanakan, untuk pembiayaannya sendiri saksi WAWAN CHOIRI selalu meminta dana/ diserahkan dana oleh Kepala Desa Terdakwa MAT JA'T untuk besarannya tidak diingat karena tidak ada pencatatan maupun pengadministrasian yang benar<br /><br />Sehingga tidak ada filter/alat urittuk mengawasi berapa dana yang sudah dihabiskan membiayai kegiatan-kegiatan tersebut. Terdakwa MAT JA'I pun ketika dimintai kesaksiannya membenarkan uang untuk kegiatan pembangunan tersebut dia yang mengelola seluruhnya dan yang bersangkutan sendiri tidak memiliki catatan pengeluaran sendiri.<br /><br />Sehingga terlihat jelas pengelolaan keuangan yang serampangan yang dilakukan oleh Terdakwa MAT JA'I yang mempergunakan dana negara yang dikelolanya seolah-olah dana milik pribadi yang bisa dipergunakan sesukanya/kapanpun <br /><br />Bahkan pada salah satu kesaksiaannya, saksi SUWITO yang notabena adalah Kepala LPMD Dooro yang juga sempat beberapa kali diminta oleh Kepala Desa Terdakwa MAT JA'I melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur di Desa Dooro menerangkan, diberikan sejumlah dana untuk melaksanakan kegiatan pembangunan akan tetapi besaran dana yang diberikan berbeda dengan besaran dana yang dialokasikan untuk kegiatan pembangunan tersebut sebagaimana diatur dalam APBDes. Bahkan terhadap saksi SUWITO juga dibebani untuk membayar pajak senilai Rp. 5.000.000  yang diserahkan kepada Terdakwa MAT JA'I: <br /><br />Untuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan fisik maupun non-fisik yang telah terealisasi di Tahun 2015, 2016 dan 2017, dibuat oleh saksi RUSWANTO atas perintah Kepala Desa Terdakwa MAT JA'I dengan menyesuaikan pada APBDes dan RAB kegiatan, bukan berdasarkan pada pengeluaran riil<br /><br />Untuk bukti-bukti pendukung pertanggungjawaban dibuat sendiri oleh saksi RUSWANTO atas perintah Terdakwa MAT JATI, padahal bagaimana bisa bendahara membuat pertanggungjawaban sementara pengelolan keuangan semuanya berada pada kekuasaan Kepala Desa Terdakwa MAT JA'T, bendahara pun tidak punya catatan/ bukti-bukti pendukung karena memang tidak diberikan mengelola Gana/ keuangan desa dooro: <br /><br />Pada Tahun 2015, terhadap salah satu aset desa dooro yakni Tanah Aset Desa berupa Telaga Timur Desa dengan luas 14.795 m3 dilakukan pendalaman untuk keperluan pemenuhan kebutuhan air bersih Desa Dooro, <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgEAtBcvIf9K43ngc2sTL_mrTPudRBECgp5IPEK0UUL4tTYDDjKP0v3PIS9Dl8fgw63FCcYg5D4ilZ7MqtZ2P3hj4_sKuWAfaWjSBqAe0T86MBlKxmJGc3BXtu9ze3Bq_AeBFqM0wslakQ/s1297/IMG20210401114303.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="537" data-original-width="1297" height="264" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgEAtBcvIf9K43ngc2sTL_mrTPudRBECgp5IPEK0UUL4tTYDDjKP0v3PIS9Dl8fgw63FCcYg5D4ilZ7MqtZ2P3hj4_sKuWAfaWjSBqAe0T86MBlKxmJGc3BXtu9ze3Bq_AeBFqM0wslakQ/w640-h264/IMG20210401114303.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa usulan untuk melakukan pendalaman ini dibawa oleh Kepala Desa Terdakwa MAT JA'I dalam forum Muserbangdes yang dihadiri oleh Perangkat Desa, BPD, LPMD, Karang Taruna, RT/RW dan tokoh masyarakat. Dimana pada kesempatan tersebut Terdakwa MAT JA’I  menyampaikan rencana pendalaman telaga tersebut dengan melibatkan pihak ketiga yang dikenalnya yakni saksi GADRI<br /><br />Dengan dalih warga desa tidak perlu mengeluarkan biaya untuk kegiatan pendalaman telaga tersebut, dan pihak rekanan yakni saksi GADRI akan memberikan kompensasi kepada desa berupa Rp. 5.000 /rate atau setiap truck yang keluar desa membawa tanah hasil pengerukan, <br /><br />Pengerukan telaga oleh rekanan tersebut dilakukan dalam dua kali tahapan, untuk pendalaman tahap kedua juga dilaksanakan oleh pihak rekanan yakni saksi GADRI dan untuk desa kembali diberikan kompensasi kali ini senilai Rp. 10.000 /rate. Akan tetapi sampai dengan pengerukan selesai dilakukan pada Tahun 2017, terhadap dana kompenasi yang diberikan oleh pihak rekanan tersebut tidak jelas dipergunakan untuk apa dan tidak diadministrasikan dan menjadi Pendapatan Asli Desa yang dimasukkan dalam APBDes<br /><br />Keterangan Terdakwa MAT JA’I ketika dilakukan pemeriksan terhadapnya membenarkan bahwa dana kompensasi tersebut sudah diserahkan kepadanya akan tetapi olehnya sudah dipergunakan untuk membiayai perbaikan jalan yang rusak sebagai akibat dilalui armada truk yang mengangkut tanah hasil pengerukan keluar desa, dan keterangan inipun tidak bisa dipertanggungjawabkan karena tidak didukung bukti-bukti yang valid<br /><br />Penjualan aset desa berupa tanah tersebut dilakukan oleh Terdakwa MAT JA'I tanpa memeroleh proses perizinan yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dilakukan tanpa proses lelang yang diwajibkan serta perolehan dari penjualan tanah tersebut tidak jelas peruntukkannya dan tidak menjadi Pendapatan Asli Desa, <br /><br />Terhadap proses pengelolaan keuangan di Desa Dooro dalam Tahun 2015, 2016 dan 2017 telah dilakukan proses audit oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Gresik dengan temuan, potensi kerugian keuangan negara/daerah adalah sebagai berikut: a. Potensi kerugian Negara/ daerah sebesar Rp287.815.158,32. b. Perhitungan Selisih lebih nilai hasil pekerjaan sebesar Rp. 34.778.230,20. Jumlah sebesar Rp253.036.928,12<br /><br />Bahwa perbuatan Terdakwa MAT JA'I telah bertentangan dengan : . 1. Pasal 29 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berbunyi “Kepala Desa dilarang : a. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu. b. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajiban. c. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/j jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya”. <br /><br />2. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang berbunyi : “Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”. <br /><br />3. Pasal 24 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang berbunyi : “semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap din sah”. <br /><br />4. Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa yang berbunyi : “Pemindahtanganan aset desa berupa Tanah dan/atau bangunan milik desa hanya dilakukan dengan tukar menukar dan penyertaan modal”. <br /><br />5. Pasal 26 huruf f dan g Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa yang berbunyi : “Penjualan Aset yang . dilakukan melalui penjualan langsung dan/atau lelang dilengkapi dengan bukti penjualan dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa tentang Penjualan dan uang hasil penjualan dimasukkan dalam rekening kas desa sebagai pendapatan asli desa”. <br /><br />Atas perbuatan Terdakwa MAT JA'I  selaku Kepala Desa tersebut menyebabkan kerugian keuangan negara berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan pada APBDes Desa Dooro, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2015, 2016 dan 2017, didapati kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut adalah sebesar Rp. 253.036.928,12 sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Tahun " Anggaran 2015 s/d 2017 pada APBDES Desa Dooro, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Gresik Nomor: X.700/293/437.72/ 2020 tertanggal 30 Desember 2020. <br /><br />Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b UU RI No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Kades Diadili Karena Dugaan Korupsi, JPU Kena "Semprot" Ketua Majelis Hakim

  BERITA KORUPS I.CO – Mat Ja’i adalah Kepala Desa Dooro, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik tahun 2012, 2016 dan 2017. Saat menjabat sebagai...

»