Kades Dituntut 2 Thn Penjara Karena Dugaan Korupsi Rp162 Juta

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiiSCOjRamhjhKG965jIfhD6x0NhBI0LffYjNwD5PgVmAbkEZlixhbCecK5E47FAy5pl6j2CNFTUP_5VCzm4La3UlP4ze7k1Iv198QtrbTirsdREChUJB3OUt6oPJdoVI-V0VhfC7udJN8/s1069/IMG20210111124655.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1069" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiiSCOjRamhjhKG965jIfhD6x0NhBI0LffYjNwD5PgVmAbkEZlixhbCecK5E47FAy5pl6j2CNFTUP_5VCzm4La3UlP4ze7k1Iv198QtrbTirsdREChUJB3OUt6oPJdoVI-V0VhfC7udJN8/w640-h360/IMG20210111124655.jpg" width="640" /></a></div><p></p><div style="text-align: left;"><b><span style="font-size: large;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</span></b><br /></div><div style="text-align: justify;">Tuntutan Pidana Penjara terhadap terdakwa Korupsi, terkadang menggelitik. Sebab ada Terdakwa yang diduga Korupsi sejumlah puluhan juta, namun tuntutan JPU jauh lebih berat dari terdakwa Korupsi yang jumlahnya jauh lebih besar tetapi tuntutan pidana justru lebih ringan, diantaranya adalah kasus perkara Korupsi Penyimpangan dana Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) di Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun sebesar Rp.71.337.000 untuk 4 terdakwa atau masing-masing sejumlah Rp17.834.250</div><div style="text-align: justify;"><br />Dan Ke- 4 terdakwa (Eko Rusdianto, Gogot Setyawan, Tritanto dan Jaiunul Arifin) dituntut Pidana Penjara masing-masing diatas 4 tahun lebih dan membayar uang pengganti masing-masing sebesar Rp17.834.250 subsidair pidana penjara diatas 1 tahun pula. Ke- 4 terdakwa ini dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang tentang Pemberantasan Korupsi</div><div style="text-align: justify;"><br />Namun tidak demikian yang dialami oleh Ahmad Zaeni selaku Kepala Desa, Desa Sumberkradenan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang periode 2019-2025. Walaupun Kerugian negara yang didakwakan sebesar Rp162.992.148,12, namun tuntutan pidana penjaranya jauh lebih ringan dari 4 terdakwa Kprupsi BBM di DLH Kota Madiun</div><div style="text-align: justify;"><br />Tidak hanya itu. Pelaku kejahatan dalam Pidana Korupsi DD dan ADD, “tak ubahnya pencopet jalanan yang pelakunya hanya satu orang saja”. Padahal dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang tentang atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.....” artinya ada pihak lain selain dari terdakwa.</div><div style="text-align: justify;"><br />Itulah nasib Terdakwa Ahmad Zaeni yang dituntut Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dengan denda sebesar 50 juta rupiah subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dan membayar uang pengganti sejumlah Rp162.992.148,12 subsidair pidana penjara selama 1 (satu) tahun karena JPU menganggap bahwa terdakwa melakukan Tindak Pidan korupsi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (DD dan ADD) sebesar Rp995.123.000 Tahun Anggaran (TA) 2019 yang merugikan keuangan negera sejumlah Rp162.992.148,12</div><div style="text-align: justify;"><br />Terdakwa Ahmad Zaeni, menurut JPU, terbukti bersalah melanggar pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Repubik Indonesia Nomor 31 Tahun 1990 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Repubik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahum 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi </div><div style="text-align: justify;"><br />Tuntutan Pidana Penjara terhadap Terdakwa Ahmad Zaeni dibacakan Tim JPU Sutini, SH dkk  melalui sidang Vidio Conference (Vidcon) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya (Senin, 15 Pebruari 2021) dengan agenda pembacaan Surat Tuntutan oleh JPU terhadap Terdakwa dihadapan Majelis Hakim yang di Ketuai Cokorda Gedearthana, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu Emma Elliani, SH., MH dan Kusdarwanto, S., SE., MH serta Panitra Pengganti (PP) Erlyn Suzana Rahmawati, SH., M.Hum yang dihadiri Penasehat Hukum terdawa, yaitu Yuliana Heriyanti Ningsih. SH., MH dkk dari LBH YLKI (Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Legundi Keadilan Indonesia), sementara terdakwa mengikuti persidangan melalui Vidcon di Rutan Kejaksaan karena kondisi Pandemi Covid19 (Coronavirus disease 2019)</div><div style="text-align: justify;"><br />“Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan, Menuntut ; Supaya Majelis Hakim Pengadian Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :</div><div style="text-align: justify;"><br />1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Zaeni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagamana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Repubik Indonesia Nomor 31 Tahun 1990 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Repubik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahum 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 Ayat (1) KUHP, atau dalam dalam Dakwaan Subsidair.</div><div style="text-align: justify;"><br />2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad Zaeni dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 tiga  bulan kurungan,</div><div style="text-align: justify;"><br />3. Menyatakan Terdakwa Ahmad Zaeni untuk membayar uang penggaanti sebesar Rp162.992.148,12 dengan ketentuan, apabila para terdakwa tidak membayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh jaksa dan lelanag untuk menutupi uang pengganti. Bilamana harta benda terdakwa tidak mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara 1 (satu) tahun,” ucap JPU.</div><div style="text-align: justify;"><br />Lebih lanjut dalam surat tuntutannya JPU menyebutkan, bahwa Ahmad Zaeni sebagai Kepala Desa Sumberkradenan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Malang Nomor : 188.45 1784/KEP/35.07.013 2019 tentang Pengangkatan Kepala Desa Sumberkradenan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang masa jabatan tahun 2019-2025</div><div style="text-align: justify;"><br />Pada waktu tertentu dalam kurun waktu antara tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Kantor Desa Sumberkradenan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Surabaya, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :</div><div style="text-align: justify;"><br />Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 03 Tahun 2019 tentang tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa di Kabupaten Malang pada tahun 2019, Desa Sumberkradenan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang mendapatkan Dana Desa sebesar Rp995.123.000 (Sembilan ratus sembilan puluh lima juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah) yang diberikan dalam III tahap, yakni tahap I pada bulan Mei 2019 sebesar 20 persen dengan nilai nominal sebesar Rp.199.024.600 (seratus sembilan puluh sembilan juta dua puluh empat ribu enam ratus rupiah), tahap II pada bulan Juli 2019 sebesar 40% dengan nilai nominal sebesar Rp398.049.200 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta empat puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) dan tahap III pada bulan Desember sebesar 40% dengan nilai nominal sebesar Rp398.049.200 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta empat puluh sembilan ribu dua ratus rupiah). </div><div style="text-align: justify;"><br />Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa, setiap Desa di Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2019, Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD). </div><div style="text-align: justify;"><br />Bahwa berdasarkan Pasal 10 Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa, setiap Desa di Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2019 Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan III Tahap dengan perincian: </div><div style="text-align: justify;"><br />Penyaluran Dana Desa Tahap I dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: a. Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2019 kepada Camat. b. Camat menyampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdiri dari: </div><div style="text-align: justify;">1. Surat pengantar atau permohonan penyaluran Dana Desa Tahap I, 2). Surat pernyataan Camat yang isinya bahwa Desa telah menyampaikan Peraturan Dcsa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2019. </div><div style="text-align: justify;"><br />c. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyampaikan permohonan penyaluran Dana Desa Tahap I kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Dacerah. d. Penyaluran Dana Desa Tahap HI dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut : a. Kepala Desa menyampaikan Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa Tahun Anggaran 2018 kepada Camat. b. Camat menyampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdiri dari: 1). Surat pengantar atau permohonan penyaluran Dana Desa Tahap II: 2). Surat pernyataan Camat yang isinya bahwa Desa tclah menyampaikan Laporan rcalisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa Tahun Anggaran 2018. </div><div style="text-align: justify;"><br />c. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyampaikan permohonan penyaluran Dana Desa Tahap II kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. </div><div style="text-align: justify;"><br />Penyaluran Dana Desa Tahap III dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut : a. Kepala Desa menyampaikan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan Tahap II Tahun Anggaran 2019 kepada Camat. b. Camat menyampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdiri dari: c. Surat pengantar atau permohonan penyaluran Dana Desa Tahap III Tahun Anggaran 2019: </div><div style="text-align: justify;"><br />2. Surat pernyataan Camat yang isinya bahwa Desa telah menyampaikan Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan Tahap II Tahun Anggaran 2019. </div><div style="text-align: justify;"><br />c. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyampaikan permohonan penyaluran Dana Desa Tahap II kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengciola Keuangan Daerah. </div><div style="text-align: justify;"><br />Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Sumberkradenan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019, Desa Sumberkradenan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang terhadap anggaran Dana Desa sebesar Rp.995.123.000 dialokasikan untuk beberapa bidang kegiatan yakni : </div><div style="text-align: justify;"><br />Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, yang terdiri dari kegiatan : 1. Kegiatan pemeliharaan jalan desa sebesar Rp.80.998.000,; 2. Kegiatan pemeliharaan jalan lingkungan pemukiman/gang sebesar Rp20.223.500,; 3. Kegiatan pemeliharaan jalan usaha tani sebesar Rp.95.718.000,; 4. Kegiatan pemeliharaan prasarana jalan desa (gorong-gorong/selokam/parit/drainase, dll) sebesar Rp.584.521.000,; 5. Kegiatan pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah desa (penampungan, bank sampah, dll) sebesar Rp.9.264.000,; 6.</div><div style="text-align: justify;">Kegiatan pengelolaan lingkungan hidup milik desa sebesar Rp.68.465.000 </div><div style="text-align: justify;"><br />Bidang pemberdayaan masyarakat, yang terdiri dari kegiatan : 1. Kegiatan peningkatan kapasitas perangkat desa sebesar Rp.68 465 000,; 2. Kegiatan pemngkatan kapasitas BPD sebesar Rp.15.000.000,; 3. Kegiatan pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan sebesar Rp.30.200 000,; 4. Kegiatan pelauhan dan penyuluhan perlindungan anak sebesar Rp.7.200 000,; 5. Kegiatan pelatihan dan penguatan penyandang difable (penyandang disabilitas) sebesar Rp 9.600.000 </div><div style="text-align: justify;"><br />Bahwa pada tahun 2019, Kepala Desa Sumberkradenan dijabat oleh 3 (tiga) orang, yakni saksi SANTOSO dengan masa jabatan mulai tanggal 29 Mci 2013 sampai dengan tanggal 30 Mei 2019, saksi YULIANTI, SE .MM dengan masa jabatan mulai tanggal 31 Mci 2019 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2019 dan terdakwa menjabat sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan sekarang. </div><div style="text-align: justify;"><br />Bahwa saksi SANTOSO pada tanggal 24 Mci 2019 telah melakukan proses pencairan dana desa tahap I sebesar 20% dengan nilai Rp. 199.024.600 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 02020/SP2D-LS 402.01.02/2019 dan setelah dana tersebut telah masuk ke rekening kas desa Sumberkradenan, selanjutnya dilakukan proses pencairan dari rekening kas desa Sumberkradenan, namun karena masa jabatan saksi SANTOSO selaku Kepala Desa Sumberkradenan berakhir pada tanggal 30 Mei 2019 kemudian saksi SANTOSO tidak bisa melaksanakan kegiatan sebagaimana APBDes, kemudian menyerahkan dana desa tersebut kepada saksi NANING YUNAIDAH selaku Bendahara Desa Sumberkradenan. </div><div style="text-align: justify;"><br />Bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan saksi SANTOSO selaku Kepala Desa Sumberkradenan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, selanjutnya pada tanggal 31 Mei 2019 ditunjuk saksi YULIANTI, SE, MM selaku Pj. Kepala Desa Sumberkradenan ,selanjutnya pada tanggal 16 Juli 2019 saksi YULIANTI, SE., MM, selaku Pj. Kepala Desa Sumberkradenan melakukan proses pencairan dana desa tahap II sebesar 40% dengan milar Rp398 049 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 03287 SP2D-LS/4 02.01.02/2019 </div><div style="text-align: justify;"><br />Dan setelah dana tersebut telah masuk kc rekening kas desa Sumberkradenan, selanjutnya dilakukan proses pencairan dari rekening kas desa Sumberkradenan, namun karena masa jabatan saksi YULIANTI., SE., M M., selaku Kepala Desa Sumberkradenan berakhir pada tanggal 29 Agustus 2019, kemudian saksi YULIANTI, SE., MM., hanya melaksanakan kegiatan yang bersumber dari dana desa (DD) tahun anggaran 2019 sebagian saja, kemudian sisa dana desa yang belum dilaksanakan tersebut diserahkan kepada saksi NANING YUNAIDAH selaku Bendahara Desa Sumberkradenan. </div><div style="text-align: justify;"><br />Bahwa terdakwa pada tanggal 29 Agustus 2019, dilantik menjadi Kepala Desa Sumberkradenan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang dan setalah menjabat selaku Kepala Desa, kemudian terdakwa meminta anggaran dana desa yang telah dicairkan oleh Kepala Desa sebelum. Terdakwa yang masih dalam penguasaan saksi NANING YUNAIDAH selaku Bendahara Desa dan atas permintaan terdakwa tersebut, saksi NANING YUNAIDAH menyerahkan anggaran dana desa tersebut kepada terdakwa dilengkapi dengan kwitansi penyerahan dana desa. </div><div style="text-align: justify;"><br />Pada tanggal 04 Desember 2019, terdakwa melakukan proses pencairan dana desa tahap III sebesar 40% dengan milai Rp.398.049.200 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 08791 SP2D-LS 4 02 01.02/2019, dan setelah dana tersebut telah masuk ke rekening kas desa Sumberkradenan, selanjutnya dilakukan proses pencairan dari rekening kas desa Sumberkradenan kemudian setelah dana tersebut terdakwa mengunakan sebagian saja untuk kegiatan sebagaimana APBDES, dan sisa dana desa tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa. </div><div style="text-align: justify;"><br />Bahwa serangkaian perbuatan tersebut di atas yang dilakukan oleh terdakwa selaku Kepala Desa Sumberkradenan, Kecamata Pakis, Kabupaten Malang menyimpang dan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : </div><div style="text-align: justify;"><br />1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yakni pada Pasal 2 ayat (1) menyebutkan : “Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”. Pasal 2 ayat (2) menyebutkan : “APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal | Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Pasal 70 ayat (1) menyebutkan : “Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran”. </div><div style="text-align: justify;"><br />Pasal 70 ayat (2) menyebutkan : “Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa”. </div><div style="text-align: justify;"><br />2. Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yakni pada : Pasal 79 ayat (1) menyebutkan : “Kepala Desa menyampaikan laporan perlanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran”. Pasal 79 ayat (2) menyebutkan : “Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa”. </div><div style="text-align: justify;"><br />3. Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembangian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2019, yakni pada : Pasal 20 ayat (1) menyebutkan : “Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa”. </div><div style="text-align: justify;"><br />4. Peraturan Bupati Malang Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa, yakni pada : Pasal 3 ayat (2) menyebutkan : “Pelaksanaan pengadaan barang/ jasa harus mematuhi etika yaitu bertanggung jawab, mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan desa serta patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan”. Pasal 4 menyebutkan : “Cara pengadaan barang/ jasa meliputi : </div><div style="text-align: justify;"><br />a. Dilakukan secara swakelola dengan memaksimalkan penggunaan material/ bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat. b. Apabila tidak dapat dilaksanakan secara swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan, dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/ jasa yang dianggap mampu. Pasal 5 ayat (2) menyebutkan : “Khusus untuk pekerjaan kontruksi tidak sederhana, yaitu pekerjaan kontruksi yang membutuhkan tenaga ahli dan/ atau peralatan berat, tidak dapat dilaksanakan dengan cara swakelola”. Pasal 5 ayat (4) menyebutkan : “Pelaksanaan kegiatan dengan cara swakelola, dengan ketentuan sebagai berikut : </div><div style="text-align: justify;"><br />a. Pelaksanaan swakelola dilakukan berdasarkan rencana pelaksanaan Pengadaan barang/ jasa melalui swakelola,; b. Kebutuhan barang/ jasa termasuk didalamnya bahan/ material untuk mendukung kegiatan swakelola yang tidak dapat disediakan dengan cara swadaya, dilakukan oleh penyedia barang/ jasa yang dianggap mempu oleh TPK,; c. Khusus untuk pekerjaan kontruksi : </div><div style="text-align: justify;"><br />I. Ditunjuk satu orang penanggung jawab teknis pelaksanaan pekerjaan dari anggota TPK yang dianggap mampu atau mengetahui teknis kegiatan/ pekerjaan : dan 2. Dapat dibantu oleh personil yang ditunjuk dari dinas teknis terkait dan/ atau pekerja (tenaga tukang dan / atau mandor)”. Pasal 7 ayat (3) menyebutkan : “Pelaksanaan pengadaan barang/ jasa dengan nilai diatas Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan sebagai berikut : </div><div style="text-align: justify;"><br />a. TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) penyedia barang/jasa. b. Pembelian dilakukan TPK dengan cara meminta penawaran tertulis dari penyedia barang/ jasa dengan dilampiri daftar barang/ jasa (rincian barang/ jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume dan satuan). c. Penyedia barang/ jasa menyampaikan penawaran tertulis yang berisi daftar barang/ jasa (rincian barang/ jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume dan satuan) dan harga. d, TPK melakukan negosiasi atau tawar menawar dengan penyedia barang/ jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah , dan Penyedia barang/ jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian atau kuitansi untuk dan atas nama TPK. </div><div style="text-align: justify;"><br />Pasal 9 menyebutkan : “Pembayaran atas pelaksanaan pengadaan barang/ jasa secara swakelola dan/ atau melalui penyedia barang/ jasa dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut : a. Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, dan b. Untuk keabsahan bukti sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus mendapat pengesahan dari Sekretaris Desa atau Pelaksana Tugas Sekretaris Desa. </div><div style="text-align: justify;"><br />Bahwa berdasarkan laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian Negara atas perkara Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan dan Penyalahgunaan DD (Dana Desa) Tahun 2019 pada Desa Sumber Kradenan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Nomor : X.700/627/35.07.050/2020 tanggal 24 September 2020 diperoleh hasil penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan anggaran Dana Desa Tahun 2019 pada Desa Sumberkradenan, Kecamatan Pakis yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara total sebesar Rp.254.700.391,95 (dua ratus lima puluh empat juta tujuh ratus ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah sembilan puluh lima sen) dengan perincian : </div><div style="text-align: justify;"><br />1. Yang dilakukan terdakwa sebesar Rp162.992.148,12,; 2. Yang dilakukan ISWAHYUDI (Tim Pengelola Kegiatan Tahun 2019) sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah). 3. Yang dilakukan ANDRI KRISTANTO (Tim Pengelola Kegiatan Tahun 2019) sebesar Rp.38.589.209,06,; 4. Yang dilakukan FATKHUL MUNIR (Tim Pengelola Kegiatan Tahun 2019) sebesar Rp.20.871.418,06,; 5. Yang dilakukan ERNA SURSCORS (Sekretaris Desa Tahun 2019) sebesar Rp813.700,; 6. Yang dilakukan ZUHROTUL FAIDA (Ketua Posyandu Tahun 2019) sebesar Rp10.507.600 </div><div style="text-align: justify;"><br />Bahwa selaku Bendahara Desa Tahun 2019, NANING YUNAIDAH telah memungut pajak namun belum menyetorkan serta belum memungut pajak dari Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Tahun 2019 total sebesar Rp.15.452.392,18. Aakibat serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memperkaya diri sendiri atau orang lain sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara berjumlah sebesar Rp.254.700.391,95 </div><div style="text-align: justify;"><br />Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk dan adanya barang bukti yaitu: </div><div style="text-align: justify;">A. Keterangan saksi ERNA SURSCOR PIATMIATI, SH Sekretaris Desa Sumberkradenan sejak tanggal 15 Pebruari 2019 s/d sekarang, telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : </div><div style="text-align: justify;"><br />Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dan keterangan yang telah diberikan di berita acara sudah benar semua. Bahwa saksi menjabat selaku Sekretaris Desa Sumberkradenan sejak tanggal 15 Pebruari 2019 sampai dengan sekarang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sumberkradenan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang nomor : 001/SK/3507.18 2007/2019 tanggal 15 Pebruari 2019 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Sumberkradenan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang. </div><div style="text-align: justify;"><br />Bahwa tugas dan kewenangan saksi selaku Sekretaris Desa adalah membantu Kepala Desa bidang administrasi dan sebagai koordinator sekretariat Desa. Bahwa Kepala Desa Sumberkradenan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang pada tahun 2019 adalah SANTOSO yang menjabat sampai dengan bulan Mei 2019 setelah itu dijabat oleh YULIANTI selaku Pj. Kepala Desa Sumberkradenan sampai dengan bulan Agustus 2019 setelah itu pada bulan September 2019 dijabat oleh Kepala Desa terpilih yakni Terdakwa AHMAD ZAENI. </div><div style="text-align: justify;"><br />Bahwa Dana Desa (DD) SumberkradenanKecamatan Pakis Kabupaten Malang TA. 2019sebesar Rp. 995.123.000 (Sembilan ratus Sembilan puluh lima juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah) sedangkan untuk Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima oleh Desa Sumberkradenan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.518.334.000,(Lima ratus delapan belas juta tiga ratus tiga puluh empat rupiah). </div><div style="text-align: justify;"><br />Bahwa yang menentukan item-item kegiatan serta nilai nominal dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2019 yang diterima oleh Desa Sumberkradenan,  Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang adalah berdasarkan hasil musyawarah dusun (MUSDUS) dan hasil MUSDUS kemudian dibahas dalam musyawarah rencana pembangunan Desa (MUSRENBANGDES) tahun 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2018 di Balai Desa Sumberkradenan, Kec. Pakis Kab. Malang yang dihadiri oleh Muspika, Perangkat Desa, Anggota BPD, PKK, seluruh Ketua RT dan RW, serla tokoh masyarakat dan hasil MUSRENBANGDES tersebut ditetapkan menjadi APBDes oleh SANTOSO selaku Kepala Desa Sumberkradenan KecamatanPakis Kabupaten Malang. </div><div style="text-align: justify;"><br />Bahwa sebelum dana ADD dan DD masuk atau diterima oleh Desa Sumberkradenan,  Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang awalnya dibuat Perdes tentang APDes, RKPDes yang di dalamnya ditentukan lokasi dan besaran nominal yang akan dibangun kemudian dilaporkan pada Kabupaten melalui Camat untuk proses pencairan dan setelah disetujui oleh Bupati kemudian dibuat SPP yang ditanda tangani oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa kemudian dilakukan proses pencairan DD dan ADD di Bank Jatim yang dilakukan oleh Kepala Desadan Bendaharadan setelah itu dana masuk ke rekening Kas Desa Sumberkradenan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang</div><div style="text-align: justify;"><br />“Berdasarkan uraian tersebut di atas, lanjut JPU, Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan, Menuntut ; Supaya Majelis Hakim Pengadian Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :</div><div style="text-align: justify;"><br />1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Zaeni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagamana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Repubik Indonesia Nomor 31 Tahun 1990 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Repubik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahum 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 Ayat (1) KUHP, atau dalam dalam Dakwaan Subsidair.</div><div style="text-align: justify;"><br />2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad Zaeni dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 tiga  bulan kurungan,</div><div style="text-align: justify;"><br />3. Menyatakan Terdakwa Ahmad Zaeni untuk membayar uang penggaanti sebesar Rp162.992.148,12 dengan ketentuan, apabila para terdakwa tidak membayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh jaksa dan lelanag untuk menutupi uang pengganti. Bilamana harta benda terdakwa tidak mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara 1 (satu) tahun,” ucap JPU. (Jnt)</div>

News Tipikor Kades Dituntut 2 Thn Penjara Karena Dugaan Korupsi Rp162 Juta

BERITA KORUPSI .CO – Tuntutan Pidana Penjara terhadap terdakwa Korupsi, terkadang menggelitik. Sebab ada Terdakwa yang diduga Korupsi sejuml...

»

Terdakwa Korupsi BBM Rp17 Juta Dituntut ‘7.2’ Tahun Penjara

<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><span style="color: red;">#Tiga Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Madiun yaitu Heri Martono, Suhartono dan Putut Wasono sudah diadili terlebih dahulu pada April 2020#   <br /></span></span></div><div style="text-align: justify;"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEio8Gu_-TB2pdUPGQHOcOUJSpoIIrT9Ux_rbKbd188yKY_8llnvtZHhPU8TiM3nm_nJH11sqvxotgA-ice2mADien0SauiHBuyx_Sdx_Ib7MqlY5eFgfeZcBWXo8JTjGokhhuubD70emm0/s1334/IMG20210215113357.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEio8Gu_-TB2pdUPGQHOcOUJSpoIIrT9Ux_rbKbd188yKY_8llnvtZHhPU8TiM3nm_nJH11sqvxotgA-ice2mADien0SauiHBuyx_Sdx_Ib7MqlY5eFgfeZcBWXo8JTjGokhhuubD70emm0/w640-h288/IMG20210215113357.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –  </b></span>  <br />Empat terdakwa kasus perkara Korupsi Penyimpangan dana Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar jenis Dexlite untuk 2 (dua) unit excavator merk Hitachi dan Caterpiliar yang dioperasionalkan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Winongo Kota Madiun dalam kegiatan Controlled Landfill (penataan sampah) pada tahun 2017 – 2019 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp.71.337.000, yaitu Eko Rusdianto, Gogot Setyawan, Tritanto dan Jaiunul Arifin di Tuntut Pidana Penjara yang totalnya antara ‘6 tahun dan 5 bulan’ dan ‘7 tahun dan 2 bulan’ oleh Tim JPU Sukmawanti Diah N, SH., MH dkk dari Kejaksaan Negeri Madiun dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur, Senin, 15 Pebruari 2021<br /><br />Jabatan Terdakwa I Eko Rusdianto adalah selaku Tenaga Harian Lepas Proyek Jalan Bersih (Projasih) di Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun. Sedangkan jabatan Terdakwa II Gogot Setyawan adalah selaku Pegawai Negeri Sipil di Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun. Dan jabatan Terdakwa III Tritanto, sebagai Tenaga Harian Lepas Proyek Jalan Bersih (Projasih) di  Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun. Serta jabatan Terdakwa IV Jainul Arifin adalah Tenaga Kontrak di Pemerintah Kota Madiun yang bertugas sebagai Pembantu Operator (Helper) Excavator Caterpillar<br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiVo1NPvBaYM286bga2yX9MY8omw9Eaaptfgf5icH1mH-xVNqGjt9INZotu0mIVD_UrWQj6JnZx_f_rqdcnlVFY7V9fkmV8Puk0tFEOr-lhvYRoXViB8YSukHthPFQp6no9d69W6sdXyKA/s862/IMG20210215113725.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="609" data-original-width="862" height="452" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiVo1NPvBaYM286bga2yX9MY8omw9Eaaptfgf5icH1mH-xVNqGjt9INZotu0mIVD_UrWQj6JnZx_f_rqdcnlVFY7V9fkmV8Puk0tFEOr-lhvYRoXViB8YSukHthPFQp6no9d69W6sdXyKA/w640-h452/IMG20210215113725.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Ke 4 terdakwa mengikuti Persidangan melalui Vidio Conference<br /></td></tr></tbody></table><br /><div style="text-align: justify;">Terdakwa I Eko Rusdianio dan Tardakwa II Gogot Setyawan di tuntut dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan denda masing-masing sebesar Rp200 juta subsidair 3 (tiga) bulan kurungan serta pidana untuk membayar uang pengganti (UP) masing-masing sejumlah Rp17.834.250 atau di pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan kalau terdakwa tidak membayar UP tersebut. Sehingga total hukuman pidana penjara yang dijatuhkan oleh JPU kepada Kedua terdakwa ini adalah masing-masing selama 6 (enam) tahun dan 5 (lima) bulan<br /><br />Sedangkan terdakwa III Trianto dan Terdakwa IV Jainul Arifin di tuntut lebih berat, yakni masing-masing pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 9 (sembilan) bulan denda masing-masing sebesar Rp200 subsidair 3 tiga  bulan kurungan, serta pidana membayar uang pengganti (UP) masing-masing sebesar Rp17.834.250 atau pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan kalau terdakwa tidak membayar UP tersebut. Sehingga total hukuman pidana penjara yang dijatuhkan oleh JPU kepada Kedua terdakwa ini adalah masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan 2 (dua) bulan<br /><br />Ke- 4 terdakwa ini (Terdakwa I Eko Rusdianto, Terdakwa II Gogot Setyawan, Terdakwa III Tritanto dan Terdakwa IV Jaiunul Arifin) menurut JPU, terbukti bersalah melanggar pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Repubik Indonesia Nomor 31 Tahun 1990 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Repubik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahum 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Primair<br /><br />Kasus ini adalah perkara Jilid II, dimana Jilid I sudah diadili terlebih dahulu pada April 2020, yaitu  Heri Martono selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun (perkara tersendiri), Suhartono (bagian operator mesin alat berat di Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun) dan Putut Wasono selaku tenaga Program Jalan Bersih (Prijasih) di Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun tahun 2017 - 2019 (dalam satu perkara)</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjnduLmBLkcs6ON6g5zzFgriIujh5zvIt3LBFciYVPOWY9m3fphy0oXrsV7xuX3hSTOxy7-RZ66w4VZaMwz3t3CfEaxBKEsCKMX8C9GpOUkaVfqXZWodn4wY64XPhf4PWWTVxBJeY6HdVg/s1366/IMG20210215113226.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="615" data-original-width="1366" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjnduLmBLkcs6ON6g5zzFgriIujh5zvIt3LBFciYVPOWY9m3fphy0oXrsV7xuX3hSTOxy7-RZ66w4VZaMwz3t3CfEaxBKEsCKMX8C9GpOUkaVfqXZWodn4wY64XPhf4PWWTVxBJeY6HdVg/w640-h288/IMG20210215113226.jpg" width="640" /></a></div><br />Sementara dalam tuntutan Pidana Penjara terhadap para terdakwa (Terdakwa I Eko Rusdianto, Terdakwa II Gogot Setyawan, Terdakwa III Tritanto dan Terdakwa IV Jaiunul Arifin) dibacakan JPU melalui sidang Vidio Conference di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya (Senin, 15 Pebruari 2021) dengan agenda pembacaan Tuntutan dihadapan Majelis Hakim yang di Ketuai Cokorda Gedearthana, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu Emma Elliani, SH., MH dan M. Mahin, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Lukman Hakim, SH., MH yang dihadiri Penasehat Hukum terdawa (Terdakwa I Eko Rusdianto, Terdakwa II Gogot Setyawan, Terdakwa III Tritanto), yaitu Yuliana Heriyanti Ningsih. SH., MH dkk dari LBH YLKI ) Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Legundi Keadilan Indonesia), dan Penasehat Hukum Terdakwa IV Jaiunul Arifin, yakni Didik. Sementara Ke- 4 mengikuti persidangan melalui Vidcon di Rutan Kejaksaan karena kondisi Pandemi Covid19 (Coronavirus disease 2019)<br /><br />Atas tuntutan JPU, Penasehat Hukum terdakwa, yakni Yuliana Heriyanti Ningsih. SH., MH merasa kaget atas pasa yang dikenakan oleh JPU kepada para terdakwa dan sempat mengajukan protes melalui Majelis Hakim. Alasannya karena para terdakwa telah mengembalikan kerugian negara.<br /><br />“Kog tuntutannya pasal 2 ? Kerugian negara kan sudah dikembalikan oleh terdakwa. Kenapa masih pasal 2?,” kata Yuliana. <br /><br />Protes pengacara Prodeo alias tidak dibayar inipun tidak merubah tuntutan JPU. Dan Ketua Majelis Hakimpun menanggapinya, bukan masalah dikembalikannya.<br /><br />“Ini tidak masalah dikembalikan,” ucap Ketua Majelis Hakim<br /><br />Namun Protes Yuliana Heriyanti Ningsih. SH., MH bukan tidak berasalan bila membandingkan dengan beberapa perkara Pidana Korupsi, dimana terdakwa telah mengembalikan kerugian negara, dan tuntutan JPU pun bukan lagi pasal 2 melainkan pasal 3<br /><br />Memang pengembalian kerugian negara tidak menghapus sangsi pidana, tetapi hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi. <br /><br />Namun kadang tuntutan pidana terhadap terdakwa Korupsi juga menggelitik, dimana kerugian negara haya puluhan juta, namun tuntutannya jauh lebih berat dari kerugian negara yang jauh lebih sangat besar<br /><br />Sebagai contoh, Kasus perkara Korupsi ‘Kambing Etawa’ Kabupaten Bangkalan tahun 2017 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp8.413.781.427. Dua terdakwa yaitu Ir. Syamsul Arifin, MM selaku Kepala BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Bangkalan dan Mulyanto Dahlan, S.H., M.H selaku Plt. Kepala DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa) Kabupaten Bangkalan di Tuntut Pidana Penjara masing-masing selama selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan kemudian oleh Majelis Hakim di Vonis masing-masing 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan penjara<br /><br />Atas tuntutan JPU ini, Penasehat Hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk diberikan waktu selama 2 pekan untuk mengajukan Pledoi atau pembelaannya, dan permohonan itupun dikabulkan oleh Ketua Majelis Hakim</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiX62C-O1UhHY51rdSCgUjYrII_1h5JShA6vJjJvvWw6YLoyIDF58uQZell63wVNLKZ4uDOysmo53evVJYXVTuq5yXmc7vrlFWiwq2GqdD1OoF40b7gF823zW64Y8W2gfNX3BgmOioAOp8/s1334/IMG20210215113037.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiX62C-O1UhHY51rdSCgUjYrII_1h5JShA6vJjJvvWw6YLoyIDF58uQZell63wVNLKZ4uDOysmo53evVJYXVTuq5yXmc7vrlFWiwq2GqdD1OoF40b7gF823zW64Y8W2gfNX3BgmOioAOp8/w640-h288/IMG20210215113037.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Lebih lanjut JPU menjelaskan, bahwa Terdakwa I Eko Rusdianto selaku Tenaga Harian Lepas Proyek Jalan Bersih (Projasih) pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun yang diangkat berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Kerja tanpa tanggal bulan Januari 2017, Surat Perintah Pelaksanaan Kerja tanpa tanggal bulan Januari 2018 dan Surat Perintah Pelaksanaan Kerja tanpa tanggal bulan Januari 2019 yang bertugas sebagai Operator Excavator Hitachi ;  <br /><br />Terdakwa II Gogot Setyawan selaku Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor:824-401.205/64/K/2016 tanggal 27 Desember 2016 Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun yang selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor.824401.201/98/2018 tanggal 29 Juni 2018 Tentang Penyesuaian Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun diangkat sebagai Pengelola Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun yang bertugas sebagai Pembantu Operator (Helper) Excavator Hitachi, ;<br /><br />Terdakwa III Tritanto sebagai Tenaga Harian Lepas Proyek Jalan Bersih (Projasih) pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun yang diangkat berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Kerja tanpa tanggal bulan Januari 2017, Surat Perintah Pelaksanaan Kerja tanpa tanggal bulan Januari 2018 dan Surat Perintah Pelaksanaan Kerja tanpa tanggal bulan Januari 2019 yang bertugas sebagai Operator Excavator Caterpillar dan ;<br /><br />Terdakwa IV Jainul Arifin selaku Tenaga KontrakPada Pemerintah Kota Madiun yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor:814.1-401.205/215/2014 tanggal 25 Agustus 2014, Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor:814.1-401.205/127/2018 tanggal 20 Agustus 2018 Tentang Penetapan Tenaga Kontrak Kerja Pada Pemerintah Kota Madiun yang bertugas sebagai Pembantu Operator (Helper) Excavator Caterpillar, ;<br /><br />Bersama saksi Suhartono selaku Operator Mesin Alat Berat Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun dan sebagai Pengawas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Winongo Kota Madiun, saksi Putut Wasono selaku Tenaga Program Jalan Bersih (Projasih) pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun dan saksi Heri Martono selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun merangkap sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Controlled Landfiil Tahun Angaran 2017 sampai 2019 (masing-masing telah dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah), ; </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEivgxQ1EtawOZfwvi56yQEweCVihqJIWwBn41Y-FX9BBvajfnQPopf0fyRRcaQpAtQcJlfyq2epI1crMT-IkNkcCHtIA-3AvBYObHFRZsnbkEOaqD4Zeu07Fq06Wh31Zo_bTjDWPLmk1ok/s1334/IMG20210215113327.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEivgxQ1EtawOZfwvi56yQEweCVihqJIWwBn41Y-FX9BBvajfnQPopf0fyRRcaQpAtQcJlfyq2epI1crMT-IkNkcCHtIA-3AvBYObHFRZsnbkEOaqD4Zeu07Fq06Wh31Zo_bTjDWPLmk1ok/w640-h288/IMG20210215113327.jpg" width="640" /></a></div><p></p><div style="text-align: left;">Pada bulan Januari 2017 sampai bulan Mei 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu antara tahun 2017 sampai tahun 2019, bertempat di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Winongo, Kelurahan Winongo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi</div><p style="text-align: justify;">Bahwa yang melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang secara melawan hukum telah melakukan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam kegiatan Controlled Landfill pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun sejak bulan Januari 2017 sampai bulan Mei 2019 dengan cara menyisihkan BBM Dexlite yang seharusnya dipergunakan untuk 2 (dua) unit excavator lalu BBM yang disisihkan dijual kepada saksi Putut Wasono membuat laporan penggunaan BBM excavator tidak sesuai dengan penggunaannya, laporan dibuat sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dan mengajukan anggaran sesuai dengan laporan penggunaan BBM yang tidak sesuai dengan pelaksanaannya</p><div style="text-align: left;">Perbuatan tersebut yang bertentangan dengan Pasai 18 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 4 Ayat (1), Pasal 86 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 Ayat (1), Pasat 12 Ayat (5), Pasal 122 Ayat (9), Pasal 132, Pasal 184 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 31 Ayat (2) huruf c Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan/Persampahan</div><div style="text-align: left;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri yaitu Terdakwa I Eko Rusdianto, Terdakwa II Gogot Setyawan, Terdakwa III Tritanto dan Terdakwa IV Jaiunul Arifin sejumlah Rp.71.337.000 (tujuh puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) atau orang lain yaitu saksi Suhartono dan saksi Putut Wasono sejumlah Rp.131.276.000 (seratus tiga puluh satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah Rp.202.613.000 (dua ratus dua juta enam ratus tiga belas ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : <br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgZFKE9X-dWd1bHmaNWlQT6YzlFq0PszismOLambgYsi5VHb1w3vIBnVGao7KG4uO5CU4fUMT8IyQ1bhr9vJLYkwwhUU-UZ7RBvo6ACWM86iZzv-nSa4KQ_1iNSrofnap4vAc6GdqJf9e0/s1334/IMG20210215113528.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgZFKE9X-dWd1bHmaNWlQT6YzlFq0PszismOLambgYsi5VHb1w3vIBnVGao7KG4uO5CU4fUMT8IyQ1bhr9vJLYkwwhUU-UZ7RBvo6ACWM86iZzv-nSa4KQ_1iNSrofnap4vAc6GdqJf9e0/w640-h288/IMG20210215113528.jpg" width="640" /></a></div><p></p><div style="text-align: left;">Pada Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2019, Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun menerima anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Madiun yang masuk dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) antara lain “belanja solar excavator” jenis Dexlite yang dipergunakan untuk 2 (dua) unit excavator merk Hitachi dan Caterpillar yang dioperasionalkan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Winongo Kota Madiun dalam kegiatan Controlled Landfill  </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Controlled Landfill, saksi Heri Martono setaku PPTK atas inisiatif sendiri menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Tugas Nomor : 090/PPTK/003/401.114/2017 Tanggal 1 Januari 2017 yang menunjuk saksi Suhartono sebagai Pengawas TPA dengan tugas melakukan pembelian BBM Dexlite di SPBU, Saksi Suhartono bersama saksi Joko Wahyudi dan saksi Susanto melakukan pembelian BBM Dexlite sejak tanggal 11 Januari 2017 sampai 08 April 2017 di SPBU Nglames Kabupaten Madiun </div><p style="text-align: justify;">Kemudian sejak tanggal 16 April 2017 sampai 21 Mei 2019 di SPBU Aneka Usaha Jalan Basuki Rahmat Kota Madiun. Pada tanggal 11 Januari 2017 sampai 25 Januari 2018, pembelian BBM Dexlite dengan jumlah dan waktu yang bervariasi, sedangkan untuk tanggal 01 Februari 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019, pembelian dilakukan setiap 10 (sepuluh) hari sekali rata-rata sebanyak 2.240 (dua ribu dua ratus empat puluh) liter  </p><p style="text-align: justify;">Bahwa saksi Suhartono dalam melakukan pembelian BBM Dexlite menggunakan 1 (satu) unit Dump Truck Nomor Polisi AE-8313-BP yang memuat 3 (tiga) sampai 14 (empat belas) buah drum minyak yang masing-masing berkapasitas 200 (dua ratus) Iter dan 5 (lima) buah jurigen dengan kapasitas 30 (tiga puluh) liter per jurigen yang disiapkan oleh saksi Putut Wasono untuk menampung BBM Dexlite yang akan disisihkan oleh saksi Suhartono. </p><p style="text-align: justify;">Kemudian saksi Suhartono mengatur dan memerintahkan saksi Joko Wahyudi agar pengisian BBM Dexdite ke dalam masing-masing drum hanya diisi 180 (seratus delapan puluh) fiter dari yang seharusnya diisi 200 (dua ratus) liter dan sisanya sebanyak 20 (dua puluh) liter disisihkan dalam jurigen. </p><p style="text-align: justify;">Sejak tanggal 11 Januari 2017 sampai 25 Januari 2018, saksi Suhartono menyisihkan BBM Dexlite untuk pembelian dengan jumlah diatas 800 (delapan ratus) liter atau pada saat belanja BBM Dexlite lebih dari 4 (empat) buah drum, sedangkan untuk tanggal 11 Februari 2018 sampai 21 Mei 2019 dilakukan penyisihan sebanyak 8 (enam) buah jurigen masing-masing sebanyak 30 (tiga puluh) liter. </p><div style="text-align: justify;">Dalam kurun waktu tersebut, saksi Suhartono membawa drum dan jurgen yang telah berisi BBM Dexlite dari SPBU ke TPA Winongo, lalu menempatkan drum warna merah dan jurigen di garasi backhoe loader, sedangkan drum-drum warna putih ditempatkan di garasi excavator dipergunakan sebagai bahan bakar 2 (dua) unit excavator. Untuk jurigen-jurigen yang ditempatkan di garasi excavator dijual saksi Suhartono kepada saksi Putut Wasono dengan harga Rp120.000</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj7RDHi3yRvhI8A6IqqIcCkBgWEQixEuq4HzTf-XkEoMtlD_0METvwstXIv7Q9lkSN6G3CstxkLfO0L1Gk4xJt5myNl75fwX1vij_fnVxn67FnkbIKMzbt_xzDqrlq9LCQfWpiM44Ykru8/s1330/IMG20210215113417.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1330" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj7RDHi3yRvhI8A6IqqIcCkBgWEQixEuq4HzTf-XkEoMtlD_0METvwstXIv7Q9lkSN6G3CstxkLfO0L1Gk4xJt5myNl75fwX1vij_fnVxn67FnkbIKMzbt_xzDqrlq9LCQfWpiM44Ykru8/w640-h288/IMG20210215113417.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sehingga sejak tanggal 11 Januari 2017 sampai 25 Januari 2018, penyisihan BBM Dexlite yang dilakukan saksi Suhartono sebanyak 6.980 (enam ribu sembilan ratus delapan puluh) liter, dan sejak tanggal 01 Februari 2018 sampai 21 Mei 2019 sebanyak 8.640 (delapan ribu enam ratus empat puluh) liter. <br /><br />Bahwa Terdakwa I Eko Rusdianto dan Terdakwa III Tritanto selaku Operator Excavator bersama Terdakwa II Gogot Setyawan dan Terdakwa IV Jaiunul Arifin selaku Pembantu Operator (Helper), secara rutin tiap 2 (dua) hari sekali mengambil 2 (dua) drum warna putih berisi BBM Dexlite untuk diisikan kedalam masing-masing tangki excavator. <br /><br />Selanjutnya Terdakwa I Eko Rusdianto dan Terdakwa III Tritanto dibantu Terdakwa II Gogot Setyawan dan Terdakwa IV Jaiunul Arifin mengoperasionalkan masing-masing excavator hanya selama 5 (lima) sampai 6 (enam) jam per hari yang seharusnya sesuai DPA-SKPD selama 7 (tujuh) jam per hari dengan maksud agar terdapat sisa BBM Dexlite yang ada dalam tangki dan para Terdakwa bersepakat dengan saksi Putut Wasono untuk menjualnya. <br /><br />Atas kesepakatan tersebut, saksi Putut Wasono menyiapkan beberapa jurigen untuk menampung sisa BBM Dexlite excavator, sedangkan Terdakwa I Eko Rusdianto bersama Terdakwa III Tntanto, Terdakwa II Gogot Setyawan dan Terdakwa IV Jaiunul Arifin setiap minggu menyisihkan sisa BBM Dexlite dari tangki excavator Hitachi dan Caterpillar dengan cara membuka kram drainase pada tangki excavator, sehingga BBM keluar dari tangki lalu ditampung dalam wadah ember dan dipindahkan kedalam 2 (dua) buah jurigen masing-masing bensi 35 (tiga puluh lima) liter<br /><br />Selanjutnya saksi Putut Wasono mengangkut jurigen yang telah berisi BBM Dexlite dari garasi excavator dengan menggunakan mobil Izuzu Panther warna merah dengan Nomor Polisi AE-1420-NW (Daftar Pencarian Barang Bukti Nomor : DPB-01/M.5.14/Fd.1/02/2020 tanggal 04 Februari 2020) dan langsung menjualnya kepada masyarakat umum dengan harga antara Rp.4.300 sampai Rp.4.500 per liter. <br /><br />Dari penjualan BBM Dexlite, saksi Putut Wasono menyerahkan uang kepada Terdakwa I Eko Rusdianto, Terdakwa II Gogot Setyawan, Terdakwa III Tritanto dan Terdakwa IV Jaiunul Arifin sejumlah Rp.260.000 untuk 2 (dua) jungen, sedangkan sisanya untuk saksi Putut Wasono. <br /><br />Sehingga sejak tanggal 11 Januari 2017 sampai 21 Mei 2019, BBM Dexlite yang disisihkan para Terdakwa sebanyak 8.540 liter dengan perhitungan, 2 (dua) jurigen x 35 liter x 122  minggu. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiamGn4S9xJ1EaiTZ-oXfe2tgPkxgsuFpiXsbtcLlu1z_UI8R4WSDV59JvbvxZ9Whpn8Op5jbzf9lLVkd7kwR2dRhGS2QjCaXt9-I4F-qmTNpFmf4HQ9JZqSCfNZS7n59K-a1_vWgHoeHQ/s1334/IMG20210215113104.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiamGn4S9xJ1EaiTZ-oXfe2tgPkxgsuFpiXsbtcLlu1z_UI8R4WSDV59JvbvxZ9Whpn8Op5jbzf9lLVkd7kwR2dRhGS2QjCaXt9-I4F-qmTNpFmf4HQ9JZqSCfNZS7n59K-a1_vWgHoeHQ/w640-h288/IMG20210215113104.jpg" width="640" /></a></div><p></p><div style="text-align: justify;">Perbuatan Terdakwa I Eko Rusdianto, Terdakwa II Gogot Setyawan, Terdakwa III Tritanto dan Terdakwa IV Jaiunul Arifin maupun perbuatan saksi Suhartono dalam melakukan penyisihan BBM Dexlite yang kemudian dijual kepada saksi Putut Wasono dilakukan tanpa pengawasan saksi Heri Martono selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun merangkap Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Controlled Landfill. <br /><br />Oleh karena, saksi Heri Martono selaku PPTK yang bertugas melakukan pengendalian kegiatan tidak melakukan pengawasan terhadap penggunaan BBM Derxlite dalam kegiatan Controlled Landfill di TPA Winongo yang mengakibatkan Terdakwa I Eko Rusdianto, Terdakwa II Gogot Setyawan, Terdakwa III Tritanto dan Terdakwa IV Jaiunul Arifin bersama saksi Suhartono dan saksi Putut Wasono menyalahgunakan BBM Derxlite<br /><br />Bahkan pada bulan April 2018, saksi Heri Martono mengetahui adanya penyalahgunaan BBM Dexlite dari laporan penjaga TPA, yaitu saksi Budiono dan saksi Winarta. Tetapi saksi Heri Martono tidak menindaklanjuti dan membiarkan penyalahgunaan BBM Dexlite tetap dilakukan dan justru memindahkan saksi Budiono dan saksi Winarta yang telah berusaha membantu mengungkap penyalahgunaan BBM Dexlite.  <br /><br />Perbuatan Terdakwa I Eko Rusdianto, Terdakwa II Gogot Setyawan, Terdakwa III Tritanto dan Terdakwa IV Jaiunul Arifin bersama saksi Suhartono, saksi Putut Wasono dan saksi Heri Martono dalam penyalahgunaan BBM Derxlite tersebut bertentangan dengan : <br /><br />1. Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menari Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada pokonya menyatakan “Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efesien, ekonomis, rensparan  dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, <br /><br />2. Pasal 122 Ayat (10) Peraturan Mentari Dalam Negeri Nomor 13 Tatum 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Mentari Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kadua atas Peraturan Mentari Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyalakan “Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak meah, efektif, efesien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundan-undangan, <br /><br />3. Pasal 31 Ayat (2) huruf ‘c' Peraturan Daerah Kota Madun Nomor 11 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan/Persampahan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa "UPT Persampahan (dalam hal ini Bidang Pengelolaan Sempah dan Limbah) dalam melaksanakan tugas pengelilaan sampah didasarkan atas "tertib administrasi pengelolaan persampahan dan pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZlfkQT8Zsz8XFlkuK0fhZFkOv0ub0rrc-mfc8C4EksUrGjtXJscxHsSHRlchfJA2OhVOdKI5M_HjBZFDsTlGvTgvV7fvhYDmijgmTBDCb2rnPP0yc2E4SzeMyoWg_8PwzHE6RXrMtjY4/s862/IMG20210215113725.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="609" data-original-width="862" height="452" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZlfkQT8Zsz8XFlkuK0fhZFkOv0ub0rrc-mfc8C4EksUrGjtXJscxHsSHRlchfJA2OhVOdKI5M_HjBZFDsTlGvTgvV7fvhYDmijgmTBDCb2rnPP0yc2E4SzeMyoWg_8PwzHE6RXrMtjY4/w640-h452/IMG20210215113725.jpg" width="640" /></a></div><p></p><div style="text-align: justify;">Bahwa mekanisme pembayaran pembelian BBM Dexlita untuk bulan Januari setiap tahunnya menggunakan Uang Persediaan (UP) yang diajukan oleh SKPD. Kemudian untuk bulan berikutnya menggunakan mekaname Ganti Uang (GU) bersama dengan anggaran dari Bidang lainnya. Anggaran penyediaan BBM kegiatan Controlled Lanfill yangdiajukan dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun kepada Bendahera Umum Daerah (BUD) Kota Madiun<br /><br />Bahwa saksi Heri Martono menyiapkan persyaratan pengajuan GU berupa dokumen pertanggungjawaban keuangan, antaralain ; Tanda bukti pembelian BBM Jenis Dexdita berupa dokuman rekapdulasi jumlah (dalam Mer) BBM yang del bank harga satuan BBM per Mar, ; Rencana Pengajuan pembakan BBM Darina untuk seraya ; Nota Dinas pengajuan pembekan BBM Daxite ; Kutanei biaya pembekan BBM sxcawator <br /><br />Dalam pembuatan dokumen tersebut, seharuanya saksi Heri Mertono berdasarkan pada Buku Laporan Harian Kerja Excavetor, namun sejak bulan Jenuari 2017 sampai bulan Mei 2019, Terdakwa I Eko Rusdianto, Terdakwa III Trianto, saksi Suhartono dan saksi Heri Mertono tidak pernah membuatnya. Saksi Heni Mertono baru memerintahkan saksi Suhartono untuk membuat sekaligus Buku Laporan Harian Kerja Excavator pada butan Mei 2019. Sehingga dokumen persyaratan pengajuan anggaran “belanja solar Excavator” yang disiapkan oleh saksi Heri Meriono tersebu dibuat tenpa memperhitungkan kebutuhan BBM yang sebenarnya dan berapa lama Excavetar dioperasionalkan. <br /><br />Bahwa Buku Laporan Harian Kerja Excevetor yang baru dibuat bulan Mei 2019 tersebut berisi kebutuhan BBM Dexlite per jam dan lamanya masing-masing Excevetor dioperasionalkan  dalm sehari, namun Buku yang ditandatangani olah Terdakwa I Eko Rusdianto, Terdakwa III  Tritanto, saksi Suhartno dan saksi Hari Martono tersebut dibuat tidak sesusi dengan pelaksanaannya yaitu masing-masing Excevetor dilaporkan bekerja selama 7 sampai 10 jam. Padahal pelaksanaannya rata-rats hanya sekitar 5  jam sampai 6 (enam) jam per hari. <br /><br />Sedangkan kebutuhan BBM Dexlite dalam dokumen pertanggungjawaban keuangan masing-masmng excavelor dioperasikan sebanyak 16 liter per jam, tetapi dalam pelaksanaannya hanya membutuhkan sekitar 12 liter per jam, begitu juga dengan dokumen pertanggungawaban keuangan yang disiapkan saksi Heri Martono, ternyata berisi laporan yang tidak sesuai dengan pelaksanaannya <br /><br />Bahwa perbuatan Terdakwa I Eko Rusdianio, Tardakwa II Gogot Setyawan, Terdaka III Trianto dan Terdakwa IV Jainul Arifin bersama saksi Suhartono, saksi Putus Wasono dan saksi Heri Martono tersebut telah memperkaya diri Terdakwa I Eko Rusdianio, Tardakwa II Gogot Setyawan, Terdaka III Trianto dan Terdakwa IV Jainul Arifin yang seluruhnya berjumlah Rp. 71.337.000  (tujuh puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) atau orang lain yaitu  saksi Suhartono dan saksi Putus Wasono sejumlah Rp.131.278.000 <br /><br />Akibat perbuatan Terdakwa I Eko Rusdianio, Tardakwa II Gogot Setyawan, Terdaka III Trianto dan Terdakwa IV Jainul Arifin bersama saksi Suhartono, saksi Putus Wasono dan saksi Heri Martono tersebut telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara cq.Pemerintah Kota Madun sejumlah Rp. 202.613.000 atau sekita jumah tersebut sebagaimana  keterangan Ahli Dra. Fatria Murni Yanti, Ak. MM CA, CITA selaku Auditor pada Perwakilan  BPKP Provinsi Jawa Timur<br /><br />Perbuatan para Terdakwa (Terdakwa I Eko Rusdianio, Tardakwa II Gogot Setyawan, Terdaka III Trianto dan Terdakwa IV Jainul Arifin) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Repubik Indonesia Nomor 31 Tahun 1990 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Repubik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahum 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 Ayat (1) KUHP<br /><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhAliaeqy8l5o6vemoe3qvBaQNJo4V7t8ICcasb7f38tE-wy2IGesmgK7vm5DHH8Ay1otY4hOt497uZ9L9O08DKJPlPXa0u660h9bs20q8A2yvkYG06dcZ3tKoGRtQyC-nB2fiaTE6I5Rk/s1334/IMG20210215113037.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhAliaeqy8l5o6vemoe3qvBaQNJo4V7t8ICcasb7f38tE-wy2IGesmgK7vm5DHH8Ay1otY4hOt497uZ9L9O08DKJPlPXa0u660h9bs20q8A2yvkYG06dcZ3tKoGRtQyC-nB2fiaTE6I5Rk/w640-h288/IMG20210215113037.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Sebelum JPU pada tuntutan pidana terhadap para terdakwa, JPU terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringkan.<br /><br />Hal-hal yang memberatkan ; <br />1. Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi. <br />2. Perbuatan para terdakwa bersama saksi Suhartono, saksi Putus Wasono dan saksi Heri Martono telah merugikan keuangan negara dalam hal ini Pemerintah Kota Madiun sebesar Rp. 71.337.000. <br />3. Para terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya<br /><br />Hal-hal yang meringankan, ;<br />1. Para terdakwa belum pernah dihukum, <br />2. Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya, <br />3. Para terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga <br />4. Terdakwa I Eko Rusdianio dan Tardakwa II Gogot Setyawan telah menitipkan uang pengganti masing-masing sebesar Rp. 17.834.300. Terdaka III Trianto dan Terdakwa IV Jainul Arifintelah menitipkan uang pengganti masing-masing sebesar Rp. 8.125.000 <br /><br />“Berdasarkan uraian tersebut di atas, lanjut JPU, maka kami Penuntut Umum dalam perkara ini dengan mendasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, doktrin hukum, pendapat ahli dan aspirasi masyarakat serta rasa keadilan masyarakat, Menuntut ; Supaya Majelis Hakim Pengadian Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : <br /><br />1. Menyatakan Terdakwa I Eko Rusdianio, Tardakwa II Gogot Setyawan, Terdakwa III Trianto dan Terdakwa IV Jainul Arifin terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagamana diatur dan diancam pidana dalam 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Repubik Indonesia Nomor 31 Tahun 1990 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Repubik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahum 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Primair. <br /><br />2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Eko Rusdianio, Tardakwa II Gogot Setyawan dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan. Terdakwa III Trianto dan Terdakwa IV Jainul Arifin dengan pidana penjara Masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 9 (sembilan) bulan dikurangkan selama para Terdakwa ditahan, dengan perintah agar para Terdakwa tetap dalam tahanan, serta menjatuhkan pidana denda masing-masing sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 tiga  bulan kurungan, <br /><br />3. Menghukum kepada Terdakwa I Eko Rusdianio, Tardakwa II Gogot Setyawan untuk membayar uang pengganti masing-masing sebesar Rp. 17.834.250 (tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan ketentuan, apabila para terdakwa tidak membayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh jaksa dan lelanag untuk menutupi uang pengganti. Bilamana harta benda terdakwa tidak mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan.<br /><br />Dan Terdakwa III Trianto dan Terdakwa IV Jainul Arifin untuk membayar uang pengganti masing-masing sebesar Rp. 17.834.250 (tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan ketentuan, apabila para terdakwa tidak membayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh jaksa dan lelanag untuk menutupi uang pengganti. Bilamana harta benda terdakwa tidak mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (du) tahun dan 5 (lima) bulan,”ucap JPU diakhir surat tuntutannya. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Terdakwa Korupsi BBM Rp17 Juta Dituntut ‘7.2’ Tahun Penjara

#Tiga Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Madiun yaitu Heri Martono, Suhartono dan Putut Wasono sudah diadili terlebih dahulu pada Apri...

»

Penyidik KPK Periksa Mantan Pejabat BPN Kota Batu Dan Staf Ahli Pengembangan Jatim Park

<p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhOGnW38jzAtlV8DAj5G28QvveXSkTOtst-YMwThVSJokKZgRg8UIH3rPhBiBjykZrbnRVh5GtCYCSsE2sU6MC_e4H0Mt2dGdSgGqy3lmkRT9F2BcEqr83EHZyJPuORw1MCh3utl0ZgCO0/s2676/IMG20210211132043.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1175" data-original-width="2676" height="282" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhOGnW38jzAtlV8DAj5G28QvveXSkTOtst-YMwThVSJokKZgRg8UIH3rPhBiBjykZrbnRVh5GtCYCSsE2sU6MC_e4H0Mt2dGdSgGqy3lmkRT9F2BcEqr83EHZyJPuORw1MCh3utl0ZgCO0/w640-h282/IMG20210211132043.jpg" width="640" /></a></div><p></p><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">BERITA<span style="color: red;">KORUPS</span>I.CO –</span></b><br />Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Batu, Kuncoro Bhakti Hanung Prihanto dan Ronny Sendjojo selaku Staf Ahli Pengembangan Jatim (Jawa Timur) Park 2 dan Jatim Park 3 sebagai saksi dalam kasus dugaan Korupsi Penerimaan Gratipikasi di Pemkot Batu sejak tahun 2011-2017<br /><br />Selain kedunya (Kuncoro Bhakti Hanung Prihanto dan Ronny Sendjojo) penyidik Lembaga Antrasuah itu juga memeriksa sejumlah saksi lainnya, diantaranya Nofan Eko Prasetyo (Direktur PT Gunadharma Anugrah Jaya), Pratama Gempur (Direktur Operasional Pupuk Bawa Cafe And Dini), Roy Pudyo Hermawan (Notaris dan PPAT), Michael Tedjakusuma (swasta) dan Steven (Wiraswsta). <br /><br />Pemeriksaan ke- 7 saksi tersebut dilakukan oleh penyidik KPK di Polres Batu. Hal itu disampaikan (Plt) Juru Bicara (Jubir) KPK, Ali Fikri kepada beritakorupsi.co, Kamis, 11 Pebruari 2021<br /><br />“Kepada para saksi masih di lakukan penyitaan berbagai barang bukti yang telah mendapatkan izin dari Dewas (Dewan Pengawas) KPK diantaranya berbagai dokumen yang terkait dengan perkara ini,” ujar Ali<br /><br />Ali Fikri menambahkan, Roy Pudyo Hermawan, didalami pengetahuannya terkait dengan tugas saksi sebagai Notaris yang mengurus berbagai dokumen dugaan kepemilikan tanah dari pihak yang terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi Penerimaan Gratipikasi di Pemkot Batu sejak tahun 2011-2017<br /><br />“Steven didalami pengetahuannya terkait dugaan pengiriman sejumlah uang oleh saksi kepada pihak yang terkait dengan perkara ini,” pungkas Ali Fikri.<br /><br />Dua hari sebelumnya, yaitu pada Selasa tanggal 9 Pebruari 2021, bertempat di Polres Batu, sebanyak 9 orang saksi juga diperiksa Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdiri dari 1 Swasta dan 8 Pejabat Pemkot Batu diantaranya Abdul Jamal selaku Kepala Bagian Umum PT. Kusumantara Graha Jayatrisna Estate,; Alfi Hidayat (Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Batu),; Drs. Eko Suhartono (Plt. Kepala Dinas Perumahan Dan Permukiman Kota Batu),; Endro Wahjudi (Kepala Bagian Pengadaan Barang Dana Jasa Pemkot Batu),; M. Chori (Kepala Dinas Pendapatan Daerah),; Muji Dwi Leksono (Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kota Batu),; Eny Rachyuningsih (Kepala Dinas Pendidikan) dan Agous Machmoudi (Dinas Komunikasi dan Informatika)<br /><br />“Kepada para saksi tersebut, dilakukan penyitaan barang bukti yang sebelumnya telah mendapatkan izin Dewas KPK diantaranya berbagai dokumen yang terkait dengan perkara ini,” ujar Jubir KPPK Ali Fikri kepada beritakorupsi.co<br /> </div><div style="text-align: justify;">Sebelumnya, pada Kamis tanggal 14 Januari 2021, Tim Penyidik KPK, melakukan penggeledahan di Dua lokasi di Kota Batu, yaitu Rumah Dinas (Rumdis) Walikota Batu Hj. Dra. Dewanti Rumpoko, M.Si yang juga istri mantan Walikota Batu, terpidana Korupsi Eddy Rumpoko dan rumah salah satu staf pribadi mantan Walikota Batu (terpidana Korupsi Eddy Rumpoko). <br /><br />“Kasus dugaan TPK (Tindak Pidana Korupsi.Red) Gratifikasi di Pemkot Batu tahun 2011-2017, hari ini (Kamis, 14 Januari 2021.Red), Tim Penyidik KPK kembali melaksanakan kegiatan penggeledahan di Dua lokasi di Kota Batu, yaitu Rumah Dinas Walikota Batu dan salah satu rumah staf pribadi mantan walikota Batu,” kata Jubir KPK, Ali Fikri kepada beritakkorupsi.co, Kamis, 14 Januari 2021<br /><br />Kemudian pada Senin, 11 Januari 2021, Tim Penyidik KPK melakukan penggeledahan di 2 lokasi, yaitu di Dinas Koperasi UMKM Perdagangan Kota Batu dan Dinas BPKAD Kota Batu<br /><br />“Pada kegiatan penggeledahan tersebut diamankan sejumlah dokumen yang berhubungan dengan perkara ini. Berikutnya dokumen dimaksud akan segera dilakukan penyitaan,” kata Jubir KPK, Ali Fikri kepada beritakorupsi.co<br /><br />Selanjutanya pada Jum’at dan Sabtu (8-9 Januari 2021), Tim Penyidik KPK juga melakukan  penggeledahan di 2 lokasi, yakni Kantor Walikota Batu dan Kantor Bappeda Batu. Dari penggeledahan tersebut, penyidik masih terus memgamankan dan  mengumpulkan berbagai dokumen yang terkait dengan perkara ini.<br /><br />Dan pada Selasa, 5 Januari 2021, Tim Penyidik KPK memeriksa Dua saksi di Polres Kota Batu, yaitu Moh. Zaini selaku pemilik PT Gunadharma Anugerah atas dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak terkai atas proyek pekerjaan di Kota Batu, dan Kristiawan selaku asisten rumah tangga mantan Walikota Batu terpidana Eddy Rumpoko terkait dugaan sebagai perantara penerimaan uang dari para Kontraktor dan SKPD di Pemkot Batu atas perintah<br /><br />Selain memeriksa 2 saksi tersebut, Tim Penyidik KPK juga melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi dan mengamankan beberapa barang bukti (BB), diantaranya di ruangan Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata, DPUPR (Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Batu, Dinas Penanggulangan Kebakaran Kota Batu dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Batu. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Penyidik KPK Periksa Mantan Pejabat BPN Kota Batu Dan Staf Ahli Pengembangan Jatim Park

BERITA KORUPS I.CO – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan Kantor Pertanahan K...

»

Kacab Kantor Pos Campurdarat Kab. Tulungagung Diadili Karena Dugaan Korupsi Rp566 juta

<p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTx1eNd5uP4pVt2kAsYi136-8I2nGCPZ0j2e1QGGBqYQzL_E4IGzDRsO7je2x3jPc6q8Vk2ns6fpNvK8g34AdRjx7PkwAY_JHcEPj8I7eSI-q-cuikfMWOe4h1LnkfVnrTupravpX2hbw/s985/IMG20210128100458.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="985" height="468" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTx1eNd5uP4pVt2kAsYi136-8I2nGCPZ0j2e1QGGBqYQzL_E4IGzDRsO7je2x3jPc6q8Vk2ns6fpNvK8g34AdRjx7PkwAY_JHcEPj8I7eSI-q-cuikfMWOe4h1LnkfVnrTupravpX2hbw/w640-h468/IMG20210128100458.jpg" width="640" /></a></span></div><p></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPS</span>I.CO –</b></span><br />Yudi Nugroho (48) warga Dsn. Gempolan Rt. 04 Rw.02 Desa Ketanon, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung / Jalan MT. Haryono Nomor 161 Kelurahan Kepatihan, Tulungagung adalah Kepala Kantor Pos Cabang Campurdarat sejak 14 April 2016 sampai dengan 29 November 2018, dan saat ini (Kamis, 11 Februari 2021) diadili di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur sebagai Terdakwa Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan uang kas Kantor Pos Cabang Campurdarat sebesar Rp9.339.275 (Sembilan juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) dan setoran tabungan dari sebanyak 30 orang nasabah E-Batarapos Kantor Pos Cabang Campurdarat Tulungagung yang bekerjasama dengan Bank BTN sejak 2016 – 2018 sebesar Rp556.950.000 (Lima ratus lima puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) atau dengan total sejumlah Rp566.289.275 (lima ratus enam puluh enan juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) sesuai audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor : SR7431PW13/5/2020 tanggal 06 November 2020 <br /><br />Persidangan yang berlangsung, Kamis, 11 Februari 2021 adalah agenda pembacaan Surat Dakwaan dari Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Raden Bagus Eka Perwira, SH., MH dkk dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tulungagung terhadap Yudi Nugroho Bis Mujiono (alm) selaku Kepala Kantor Pos Cabang Campurdarat Kab.Tulungagung melalui Sidang Vidio Conference (Vidcon) diruang Sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya dengan Ketua Majelis Hakim Marper Pandeangan, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu John Desta, SH., MH dan M. Mahin, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Bambang Sunarko, SH yang dihadiri Penasehat Hukum terdakwa. Sementara Terdakwa mengikuti persidangan melalui Vidcon di Rutan Kejaksaan karena kondisi Pandemi Covid19 (Coronavirus disease 2019)  <br /><br />Dalam dakwaannya JPU mengatakan, bahwa Yudi Nugroho Bis Mujiono (alm) selaku Kepala Kantor Pos Cabang Campurdarat Kab.Tulungagung dari bulan April 2016 sampai dengan bulan November 2018 selaku Kepala Kantor Pos Cabang Campurdarat tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan mempergunakan uang kas dari Kantor Pos Cabang Campurdarat untuk keperluan pribadi terdakwa dengan nilai sebesar Rp9.339.275 (Sembilan juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) dan telah mempergunakan setoran tabungan dari para nasabah E-Batarapos Kantor Pos Cabang Campurdarat Tulungagung dengan jumlah sebanyak 30 (tiga puluh) orang Nasabah untuk keperluan pribadi terdakwa dengan nilai sebesar Rp556.950.000 (Lima ratus lima puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)<br /><br />JPU mengatakan, bahwa PT. Pos Indonesia adalah Badan Usaha Milik Negara sesuai Akta pendirian terakhir yang dibuat dihadapan Notaris Aryanti Artisari, S.H., M.Kn. dengan Nomor : 26 Tanggal 10 Juni 2015 di Jakarta tentang pernyataan keputusan pemegang saham Perusahaan perseroan (Persero) PT. Pos Indonesia. <br /><br />JPU mengatakan, untuk membantu masyarakat di Pelosok Daerah Indonesia agar dapat menabung, PT. Pos Indonesia bekerjasama dengan Bank BTN untuk melayani masyarakat, sehingga masyarakat di pelosok daerah agar dapat menabung dan memiliki rekening sendiri dengan bekerjasama dengan PT. Pos Indonesia (Persero) pada tanggal 15 Januari 2016 dengan Nomor : 11/PKS/Dir/2016 dan Nomor PKS.09/Dirut/0116 tentang layanan Tabungan BTN E-Batarapos di Kantor pos berlaku selama 2 (dua) tahun sampai Januari 2018. Dan selanjutnya perjanjian tersebut diperbarui dengan perjanjian Nomor : 03/PKS/DIR/2018 dan PKS.30/DIR-4/0118 tanggal 16 Januari 2018 berlaku sampai tahun 2020.<br /><br />Dalam perjanjian tersebut menyebutkan, lanjut JPU, adalah untuk melakukan pelayanan khusus penabungan dan penarikan dititik layanan tertentu. Adapun perjanjian kerjasama tersebut adalah sebagai berikut: 1. Ruang lingkup Perjanjian yaitu :  a. Tabungan BTN E-Batarapos umum, Tabungan BTN E-Batarapos TKI dan Tabungan BTN E-Batarapos dana Program yang meliputi aktifitas pembukaan tabungan, penutupan tabungan, penabungan lanjutan, penarikan tabungan, pemindah bukuan. b. Pendistribusian formulir, materi promosi, Kartu ATM untuk penabung dan nasabah di Kantor pos. <br /><br />Dan ke 2. Ketentuan penyetoran dan penarikan dana (Settlement) adalah sebagai berikut : a. Apabila terjadi saldo surplus (penabung lebih besar daripada penarikan) maka pos Indonesia menyetorkan dana kerekening giro BTN selambat lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penabung. b. Apabila terjadi salso minus (penarikan lebih besar daripada penabung) maka pos Indonesia menerima transfer di rekening giro yang menampung transaksi tabungan dari BTN selambat lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi tabungan.<br /><br />Sesuai Perjanjian Kerjasama (PKS) antara PT Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk dengan PT . Pos Indonesia (Persero) Nomor pihak pertama : 03/PKS/DIR/2018 Nomor pihak kedua : PKS.30/DIR-4/0118 tentang layanan Tabungan, Produk dan Layanan Perbankan Lainnya di Kantor pos khususnya dalam Pasal 6 Pengaduan ayat (3) dijelaskan bahwa PT Pos Indonesia (Persero) selaku pihak kedua (II) bertanggung-jawab atas pengaduan dan/atau tuntutan dari nasabah daratan pihak lainnya sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini yang disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan pihak kedua sepanjang dapat dibuktikan, pihak kedua membebaskan pihak pertama dari tanggungjawab terhadap pengaduan dan atau tuntutan dari nasabah dan atau pihak lainnya.<br /><br />“Terdakwa Yudi nugroho selaku Kepala Kantor Pos Cabang Campurdarat dari bulan April 2016 sampai dengan bulan November 2018 ternyata telah mempergunakan uang kas dari Kantor Pos Cabang Campurdarat untuk keperluan pribadi terdakwa sebesar Rp9.339.275,” ujar JU dalam dakwaannya<br /><br />JPU mengatakan, “Terdakwa Yudi nugroho Bin Mujiono (Aim) selaku Kepala Kantor Pos Cabang Campurdarat dari bulan April 2016 sampai dengan bulan November 2018 juga telah mempergunakan setoran tabungan sebanyak 30 orang dari para nasabah E-Batarapos Kantor Pos Cabang Campurdarat Tulungagung untuk keperluan pribadi terdakwa mulai bulan September 2016 sampai dengan bulan November 2018 sebesar Rp. 556.950.000,(Lima ratus lima puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). <br /><br />Adapun cara terdakwa bisa mempergunakan setoran tabungan dari 30 (tiga puluh) nasabah E-Batarapos Kantor Pos Cabang Campurdarat Tulungagung adalah dengan cara sebagai berikut : 1. Melakukan penarikan uang nasabah secara tidak sesuai ketentuan oleh Kepala KPC Campur Darat yaitu Sdr. Yudi Nugroho dengan cara memanfaat nomor Kode Akses Pelanggan yang ditulis oleh nasabah pada buku Tabungan Nasabah eBatarapos dan menggunakan slip penarikan kemudian tanda tangan dipalsukan ; 2. Memanipulasi setoran tabungan yang dititip oleh nasabah atas nama saksi Melik Yuniati dengan tidak membukukan ke dalam system dengan alasan ada gangguan system ; 3. Nasabah menyetor dananya tidak melalui slip setoran yang diisi oleh nasabah, nasabah hanya menandatangani blanko kosong ; 4. Membuatkan duplikasi resi sebagai bukti setor ; 5. Mencetakkan sendiri buku tabungan nasabah dengan rekayasa seolah-olah telah terjadi transaksi pengambilan ataupun penyetoran ; 6. Memanfaatkan buku tabungan nasabah yang dititipkan di KPC Campurdarat ; 7. Keypad tidak terpasang di KPC Campurdarat sehingga nasabah tidak bisa melakukan entry Nomor Kode Akses Pelanggan tersebut dan meminta kepada Sdr. Yudi Nugroho untuk mengakses. <br /><br />Sehingga perbuatan terdakwa telah memperkaya diri terdakwa Yudi Nugroho Bin Mujiono (Alm) sendiri sebesar Rp566.289.275 (lima ratus enam puluh enan juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah), atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut yang terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sesuai perhitungan ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur dengan Nomor : SR7431PW13/5/2020 tanggal 06 November 2020 perihal Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi kecurangan transaksi BTN EBatara Pos di Kantor Pos Cabang Campurdarat Kabupaten Tulungagung Tahun 2016, 2017 dan 2018.<br /><br />Perbuatan terdakwa Yudi Nugroho Bin Mujiono (Alm)  sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) atau Subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. <br /><br />Atas surat dakwaan JPU tersebut, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi. Sehingga Ketua Majelis Hakim Farper Pandeangan, SH., MH langsung memerintahkan JPU untuk menghadirkan saksi-saksi dan barang bukti kepersidaangan yang akan berlangsung pekan depan. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Kacab Kantor Pos Campurdarat Kab. Tulungagung Diadili Karena Dugaan Korupsi Rp566 juta

BERITA KORUPS I.CO – Yudi Nugroho (48) warga Dsn. Gempolan Rt. 04 Rw.02 Desa Ketanon, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung / Jalan MT...

»

Surat Penjelasan dan Permohonan Maaf Redaksi SRTV

<p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgd0wR1OW7Z_HnDHCaORzwgc93nmYuHHQa-xIH0jNapwDPFl0R7oUlHedYyVTdNITLY7xv0822wsW4h9oajqmKzvw4RuBwEwAor_3h0pK9vA_oQjvzCxeVvxJRwXpPNiYPF3GoFBSupVaQ/s2048/SRTV.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2048" data-original-width="1564" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgd0wR1OW7Z_HnDHCaORzwgc93nmYuHHQa-xIH0jNapwDPFl0R7oUlHedYyVTdNITLY7xv0822wsW4h9oajqmKzvw4RuBwEwAor_3h0pK9vA_oQjvzCxeVvxJRwXpPNiYPF3GoFBSupVaQ/w488-h640/SRTV.jpg" width="488" /></a></div><p></p><div style="text-align: left;"><b><span style="font-size: large;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</span></b></div><div style="text-align: justify;">SRTV News <mitrakeadilanredaksi@gmail.com><br /></div><div style="text-align: justify;">Lampiran</div><div style="text-align: justify;">No.       : SRTV.NJK/09/01/21/003</div><div style="text-align: justify;">Hal       : Penjelasan dan Permohonan Maaf</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kepada Yang Terhormat :</div><div style="text-align: justify;">Pimpinan Umum BERITAKORUPSI.CO</div><div style="text-align: justify;">Di Surabaya</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Assalamualaikum WR, WB</div><div style="text-align: justify;">Menanggapai surat dari Redaksi BERITAKORUPSI.CO terkait dengan adanya berita yang pernah di muat di srtv.co.id yang berjudul "Sidang TPPU Bupati seret sejumlah nama pejabat" dengan cara melakukan copy paste dari artikel yang di tayangkan BERITAKORUPSI.CO Saat itu kami melihat berita tersebut menarik karena kasus tersebut yang menyeret mantan bupati Nganjuk.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Namun setelah medapat kabar dari salah satu teman kami wartawan di sidoarjo, dan mendapat saran kami saat itu langsung melakukan tekdon atau penghapusan atas artikel berita tersebut.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dengan ini saya Bagus Jati Kusumo selaku pimpinan umum dari media online srtv.co.id PT. Surya Rajawali Televisi menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh para pihak yang di rugikan terutama Redaksi BERITAKORUPSI.CO atas perbuatan tidak terpuji kami melakukan copy paste artikel berita tersebut.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kami berharap banya agar media BERITAKORUPSI.CO dapat memberi maaf kepada kesalahan yang telah kami lakukan, dan kami berjanji tidak akan melakukan kesalahan tersebut kembali kami selaku media yang masih merintis, berharap agar berikutnya terjalin kerjasama dan menjalin tali persaudaraan antaramedia BERITAKORUPSI.CO dan srtv.co.id.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Demikian surat permintaan maaf ini kami buat dengan kondisi sadar dan besar harapan kami untuk di maafkan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Wassalamualaikum WR, WB.</div><p style="text-align: justify;"></p><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Nganjuk 9 Februari 2021</div><div style="text-align: justify;">Tertanda Pimpinan Umum</div><div style="text-align: left;"> </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Surat diatas adalah tanggapan dari Pemimpinan Umum Media Online srtv.co.id PT. Surya Rajawali Televisi atas surat dari Redaksi Media Online BERITAKORUPSO.CO, terkait Copy Paste isi berita yang dilakukan oleh Wartawan Media tersbut dari laman Media Online BERITAKORUPSI.CO tanpa ijin atau pemberitahuan serta tidak menyebutkan sumber dari mana.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Dengan adanya tanggapan dari Pemimpinan Umum Media Online srtv.co.id PT. Surya Rajawali Televisi tersebut diatas, maka Pemimpin Umum Media Online BERITAKORUPSO.CO menganggap bahwa maslah terjadinya Copy Paste isi beriata dianggap telah selesai dengan harapan terjalinya Kominikasi yang baik sesama Wartawan (Jurnalis) di tanah air. (*)<br /></div><p></p>

Pendidikan Regional Surat Penjelasan dan Permohonan Maaf Redaksi SRTV

BERITA KORUPSI .CO - SRTV News <mitrakeadilanredaksi@gmail.com> Lampiran No.       : SRTV.NJK/09/01/21/003 Hal       : Penjelasan dan ...

»

Ramdhoni, Kepala Dinas PU Kab. Malang Takut Jadi Tersangka Korupsi?

<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">“Akankah Lembaga Antirasuah akan meneyeret semua pihak-pihak yang terlibat dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Bupati Malang Rendra Kresna, Atau....?”</span>  </span></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="color: red;"> <br /><span style="color: black;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgMKQdplPn_kJtiRwUw9Z2BILWuA_HbXinIIiJZOn4cEAY_rhS-Gl-qaHHGGi1MoL13iSt0BsflcAlkb5FlcP9NmtbQ1L6K-heVm6UqhIvrt8cB_hz-EhThdHFkMeZsPEWhkHxRapzdbZ4/s521/Kadis+PU+Kab.+Malang.jpeg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="362" data-original-width="521" height="445" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgMKQdplPn_kJtiRwUw9Z2BILWuA_HbXinIIiJZOn4cEAY_rhS-Gl-qaHHGGi1MoL13iSt0BsflcAlkb5FlcP9NmtbQ1L6K-heVm6UqhIvrt8cB_hz-EhThdHFkMeZsPEWhkHxRapzdbZ4/w640-h445/Kadis+PU+Kab.+Malang.jpeg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Kepala Dinas PU Kab. Malang, Ramdhoni (kemeja putih)<br /></td></tr></tbody></table></span></span></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="color: red;"><span style="color: black;"></span></span></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="color: red;"><span style="color: black;"></span></span></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="color: red;"><span style="color: black;"></span></span></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="color: red;"><span style="color: black;"></span></span></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="color: red;"><span style="color: black;"></span></span></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="color: red;"><span style="color: black;"></span></span> <br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><b> <span style="font-size: large;">BERITA<span style="color: red;">KORUPS</span>I.CO –</span><span style="font-size: large;">  </span></b><br />“Banyak jalan menuju Roma, banyak akal/cara untuk berbohong” ketika sebagai saksi untuk terdakwa Korupsi di persidangan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi agar tidak terseret sebagai tersangka Korupsi<br /><br />Barangkali inilah yang dialami Ramdhoni selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (PUBM) Kabupaten Malang sejak tahun 2017 hingga sekarang, dihadirkan JPU KPK (Selasa, 9 Pebruari 2021) sebagai saksi dipersindangan di Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo untuk terdakwa yang juga terpidana Korupsi Rendra Kresna selaku Bupati Malang dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Penerimaan Hadian Berupa Uang sebesar Rp6.3 miliar (Gratifikasi) karena mungkin takut “menjadi” tersangka korupsi<br /><br />Sebab Ramadhoni sepertinya tak berkata jujur terkait pemberian uang sebesar Rp3.5 miliar kepada terdakwa Rendra Kresna selaku Bupati Malang. Sehingga Ramadhoni mengatakan bahwa uang yang diberikan kepada Bupati Malang (terdakwa Rendra Kresna) adalah hadil penjualan Sapi dan uang yang didapat sebagai anggaran perjalanan dinas<br /><br />“Dari hail jual Sapi dan perjalanan dinas,” Jawab Ramdhoni kepada Majelis Hakim<br /><br />Aneh, mungkinkah seorang Kepala Dinas rela menjual harta bendanya dan hasil penjualannya diberikan ke Kepala Daerah (Bupati)?. Bolehkah PNS (Pegawai Negeri Spil) atau yang sekarang menjadi ASN (Aparatur Spil Negara) memberikan uang kepada Kepala Daerah?<br /><br />Ramdhoni bersama Heri Sujadi (Kabid Dinas PU BM), Pungki Satria Wibowo (tokoh pemuda), Nurhidayat Prima (dari PT Araya Bumi Megah), Khoiriyah (CV Kartika Fajar Utama), Zaeni Ilyas (CV Sawunggaling), Andik Dwi Putranto (Dirut CV Adi Kersa), Bagus Tri Sakti (Produsen Alat Peraga) dan Ali Murtopo, dihadirkan JPU KPK Eva Yustisiana, Arif Suhermanto, Joko Hermawan ke Persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya sebagai saksi dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi (penerima hadiah berupa uang) dengan terdakwa Rendra Kresna selaku Bupati Malang sebagai penerima hadiah berupa uang fee proyek di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tahun 2012 hingga 2018 sebesar Rp6.3 miliar, dan terdakwa Eryk Armando Talla selalu pengusaha kontraktor sebagai pemberi yang juga penerima hadiah berupa uang sebesar Rp4.8 miliar<br /><br />Ke- 9 saksi ini terdiri dari, 2 saksi bersama untuk terdakwa Rendra Kresna dan Eryk Armando Talla, yaitu Pungki Satria Wibowo (temannya terdakwa Eryk Armando Talla) dan Nurhidayat Prima (PT Araya Bumi Megah) yang mengerjakan renovasi dan pembungunan rumah anak terdakwa Rendra Kresna, yaitu Kresna Utari Devi Phoksakh di Perumahan The Araya, Jl Araya Valley Nomor 29 Kabupaten Malang senilai 1 miliar rupiah<br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"> </span><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhEzmsA5XJVqEAFLDC6hiXH6Hi6pQuVqZHWdgxdCrs5cTUEaaq2OoAoz2an9NqH7vaks0Wi6UF1h3LiXTwaAEHOKUCG0RLqUofISdq9_TnPfA_hvHBxGi5FhH8zL9RlIJ7WsrfpcDVi2kY/s818/Kontraktor..jpeg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="423" data-original-width="818" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhEzmsA5XJVqEAFLDC6hiXH6Hi6pQuVqZHWdgxdCrs5cTUEaaq2OoAoz2an9NqH7vaks0Wi6UF1h3LiXTwaAEHOKUCG0RLqUofISdq9_TnPfA_hvHBxGi5FhH8zL9RlIJ7WsrfpcDVi2kY/s16000/Kontraktor..jpeg" /></a></span></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;">Nurhidayat Prima (dari PT Araya Bumi Megah)</span></td></tr></tbody></table></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"> </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Sedangkan saksi Ramdhoni (Kadis PU Bina Marga Kab Malang) dan Heri Sujadi (Kabid Dinas PU BM) adalah saksi khusus untuk terdakwa Rendra Kresna.<br /><br />Dan 5 saksi lainnya, yaitu Khoiriyah (CV Kartika Fajar Utama), Zaeni Ilyas (CV Sawunggaling), Andik Dwi Putranto (Dirut CV Adi Kersa), Bagus Tri Sakti (Produsen Alat Peraga) dan Ali Murtopo, adalah saksi khusus untuk terdakwa Eyk Armando Talla<br /><br />Kepada Majelis Hakim, Ramdhoni selaku Kepala Dinas PUBM dan Heri Sujadi, Kabid (Kepala Bidang Dinas PU BM) Kabupaten Malang mengakui, telah memberikan uang sebesar Rp3.5 miliar kepada terdakwa Rendra Kresna selaku Bupati <br /><br />Namun saat ditanya sumber uang, Ramdhoni mengatakan bahwa uang itu adalah dari hasil penjualan Sapi dan dari anggaran perjalanan dinas yang didapat oleh Ramdhoni<br /><br />“Dari hail jual Sapi dan perjalanan dinas,” Jawab Ramdhoni kepada Majelis Hakim. Karena mendengara jawaban saksi Ramdhono ini, Majelis Hakimpun menegurnya dan meminta agar jujur<br /><br />Saksi Heri Sujadi selaku Kabid Dinas PU BM mengatakan, atas perintah pimpinan, dia mengumpulkan uang sebesar Rp3.5 miliar dan diserahkan kepada Sando Junaedi<br /><br />Apa yang disampaikan Ramdhono tak beda dengan dakwaan JPU KPK  yang menjadi bukti nyata di persidangan yang menyebutkan, pada awal tahun 2017, atas permintaan terdakwa Rebdra Kresna, Ramdhoni selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (PUBM) Kabupaten Malang mengumpulkan uang sebesar Rp3.5 miliar dari para pengusaha dilingkungan Dinas PUBM. Dan uang tersebut diserahkan kepada orang kepercayaan terdakwa Rendra Kresna, yaitu Sando Junaidi <br /><br />Namun yang masih belum terjawab adalah, berapa jumlah uang yang diterima terdakwa Rendra Kresna dari Kepala Dinas PUBM Kab. Malang sebelum dijabat Ramdhoni?<br /><br />Sementara terpidana Ali Murtopo belum diminta kerangannya yang saat ini berada di Lapas Kabupaten Malang menjalani hukuman sebagai terpidana 3 tahun penjara. Namun menurut Ali Murtopo kepada beritakorupsi.co melalui Surel (Surat Elektronik) menjelaskan bahwa uaang yang diterima Ali Murtopo dari beberapa pengusaha di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tahun 2011, seluruhnya sudah diserahkan ke terdakwa Rendra Kresna melalui Eryk Armando Talla dan Budiono selaku ajudan Bupati Rendra Kresna<br /><br />Keterangan Ramdhoni semakin melengkapi adanya keterlibatan pejabat dilingkungan Pemda Kabupaten Malang terlibat dalam pemberian uang “haram” kepada terdakwa Rendra Kresna maupun menerima. Dimana saksi sebelumnya, yaitu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Swandi, Hendry Tanjung Kepala Bagian PPE LPSE, dan Tri Darmawan Sambodo yang juga pejabat di PPE LPSE juga mengakui telah menerima uang dari pengusaha<br /><br />Belum lagi “skenario” proses lelang di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang yang seperti “senetron”, dimana proses lelang termasuk penyusunan HPS dan Spesifikasi teknik pekerjaan  di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang dikerjakan oleh swata dengan melibatkan Hecker<br /><br />Yang menjadi pertanyaan masyarakat adalah, akankah Lembaga Antirasuah akan meneyeret semua pihak-pihak yang terlibat dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Bupati Malang Rendra Kresna ? <br /><br />Atau KPK hanya cukup menyeret Ali Murtopo (sudah berstatus terpidana) selaku pihak yang memberikan Hadiah Berupa Uang sebagai fee proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tahun 2011 – 2013, dan Eryk Armando Talla  yang juga selaku  pemberi sekaligus penerima Hadiah Berupa Uang (Gratifikasi) sebesar Rp4.8 M dari fee proyek ?<br /></span></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiT23Qo1vaCbtPjdi84aGQ8FVzOp4DcnGN5hJoOGd92V02Y_B5UvY754noXIkpIUU4TrXkY04KTCt5YroeT1yNl3ieEVQz42S22I2l24DwNjqLNp_WWzpHiMkx4fNDkpi1LNFW438OVcvE/s640/Ali%252C+Ery+dan+Rendra.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="280" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiT23Qo1vaCbtPjdi84aGQ8FVzOp4DcnGN5hJoOGd92V02Y_B5UvY754noXIkpIUU4TrXkY04KTCt5YroeT1yNl3ieEVQz42S22I2l24DwNjqLNp_WWzpHiMkx4fNDkpi1LNFW438OVcvE/s16000/Ali%252C+Ery+dan+Rendra.jpg" /></a></span></div><span style="font-size: small;">Aneh memang bila KPK hanya menyeret Tiga terdakwa (Rendra Kresna selaku penerima, dan Eryk Armando Talla selaku penerima juga pemberi serta Ali Murtopo sebagai pemberi) dalam kasus ini. Sementara dalam fakta yang terungkap dalam persidangan sangat jelas dan nyata adanya keterlibatan puluhan orang baik pejabat dilingkungan Pemda Kabupaten Malang, diantaranya Ramdhoni selaku Kepala Dinas PUBM Kab. Malang sejak tahun 2017 dan Heri Sujadi, (Kabid Dinas PU BM) Kabupaten Malang, Khusnul Farid selaku Ketua Panitia Pengadaan yang menjabat Kepala Bidang (Kabid) Sekolah Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Budianto (Kabid Dinas Pendidikan Menengah), Swandi, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tahun tahun 2007 – 2012, Tri Darmawan Sambodo (Staf PPE – LPSE) Edi Suhartono, selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tahun 2012 – 2013, Heri Tanjung (Kabag PPE – LPSE), Budiono (Ajudan Bupati)<br /><br />Sementara pihak swasta yang terlibat diantaranya Ubaidilah, Sudarso, Andi Nata Elianda, Direktur PT JePe Press Media Utama Group Jawa Pos, Kris Haryanto, Tukini dan Suhardito dan Galih Putra Pradhana (Hecker)<br /><br />Yang lebih anehnya lagi adalah, penumpasan pelaku Korupsi yang ditangani KPK di Jawa Timur sejak 2017 hingga saat ini yang menyeret 15 Kepala Daerah (Bupati/Wali Kota) dan 1 Kepala Kejaksaan Negeri terkesan “pilih tebang”. <br /><br />Bayangkan saja saat KPK menangani Korupsi ‘Pokir, 1 Persen dan uang sampah’ di DPRD Kota Malang menjelang Pemilihan Wali Kota Malang, hanya dalam waktu Tiga bulan KPK  dapat menyeret 41 dari 45 jumlah anggota DPRD Kota Malang periode 2014 – 2019 termasuk Wali Kota dan Kepala Dinas PU serta mantan Sekda Kota Malang yang menjabat selaku Kepala Dinas Cipta Karya Pemprov Jatim.<br /><br />Kasus Korupsi ‘Pokir, 1 Persen dan uang sampah’ di DPRD Kota Malang tak jauh beda dengan Kasus Korupsi Gratifikasi (penerimaan hadiah berupa uang) Bupati Malang Rendra Kresna. Kedua kasus Korupsi ini dalam persidangan sama-sama terungkap adanya keterlibatan pihak lain. Itulah sebebnya, saat Jarot selaku Kepala Dinas PU Kota Malang dan Moc. Arif Wicaksono Ketua DPRD Kota Malang terungkap bahwa seluruh anggota DPRD Kota Malang periode 2014 – 2019 terima uang suap sehingga KPK menyeret seluruh anggota DPRD Kota Malang<br /><br />Sedangkan hal sama terungkap juga dalam perkara Korupsi Bupati Malang Rendra Kresna, bahwa adanya keterlibatan pihak lain baik pejabat dilingkungan Pemda Kabupaten Malang maupun pihak Swasta sangat jelas terungkap dipersidangan dan diakui para pihak.<br /><br />Terpidana Rendra Kresna diadili untuk yang Kedua kalinya dengan pasal yang sama, yaitu pasal 12 huruf B (menerima) Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, namun yang membedakan adalah, Perkara yang Pertama Rendra Kresna menerima hadiah berupa uang dari Ali Murtopo dan dari pihak lain. Ali Murtopo dijerat pasal 5 ayat (1) huruf b (selaku pemberi hadiah) Undang-Undang Tipikor<br /><br />Sedangkan perkara yang Kedua adalah terdakwa Rendra Kresna menerima Hadiah berupa uang dari Eryk Armando Tall dan juga dari pihak lain. Dalam perkara yang Kedua ini terdakwa Rendra Kresna dijerat pasal 12 huruh B (menerima) Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana. Sedangkan Eryk Armando Talla dijerat pasal 12 huruh B atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 (memberi suap) Undang-Undang yang sama Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana<br /><br />Pertanyaannya dalam perkara Korupsi Bupati Malang Rendra Kresna maupun terdakwa Eryk Armando Talla adalah terkait Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, yaitu siapa pihak yang turut serta melakukan perbuatan Tindak Pidana Korupsi bersama terdakwa Kresna dan terdakwa Eryk Armando Talla?<br /><br />Salahkah masyarkat bila menuding KPK<i> “mandul dan pilih tebang”</i> dalam menangani perkara Korupsi 15 Kepala Daerah di Jawa Timur bila KPK tidak menyeret seluruh pihak-pihak yang terlibat?.<br /><br /><i>Sebab dalam pasal 55 ayat (1) Ke-1 berbunyi : orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana, dipidana sebagai pelaku tindak pidana. (orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi juga dipidana dengan ancaman pidana yang sama dengan pelaku tindak pidana korupsi).</i><br /></span><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg2_s48dYN-LJZ2xqaVmJz_-huitjqPoXphoaUfoJWYLs3XH-WQRrAGKEDCMmcWQtxgaOOz7zPCU11LIr7EYeoeyqQy3v6t5IRTum5NNBBSm5aau37VgJFzTEV4Of1HwWxFcojIEWZzI3A/s640/IMG20210202133755+++Ket.foto+dari+kiri+depan%252C+Hendri+Tanjung%252C+Budiono%252C+Ubaidila%252C+Sudarso%252C+Heri+Supriambodo+dan+Andi+Nata+Elianda.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="412" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg2_s48dYN-LJZ2xqaVmJz_-huitjqPoXphoaUfoJWYLs3XH-WQRrAGKEDCMmcWQtxgaOOz7zPCU11LIr7EYeoeyqQy3v6t5IRTum5NNBBSm5aau37VgJFzTEV4Of1HwWxFcojIEWZzI3A/s16000/IMG20210202133755+++Ket.foto+dari+kiri+depan%252C+Hendri+Tanjung%252C+Budiono%252C+Ubaidila%252C+Sudarso%252C+Heri+Supriambodo+dan+Andi+Nata+Elianda.jpg" /></a></span></div></div><span style="font-size: small;">Diberitakan sebelumnya. Bahwa Terdakwa ERYK ARMANDO TALLA bersama-sama dengan RENDRA KRESNA selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara (disidangkan secara terpisah) yakni selaku Bupati Malang Periode 2010-2015, pada bulan Oktober 2012<br /><br />Atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2012, bertempat di kantor CV Thalita Berkarya Jl Bendungan Lahor 86 Rt.11 Rw.2 Karangkates Sumberpucung Malang, Pujon View Kecamatan Pujon Kabupaten Malang Pringgitan Kabupaten Malang, rumah SUHARDJITO Jln. Ir. Sukarno No 26 Kota Batu, setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang masingmasing dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima gratifikasi yakni menerima uang sebesar Rp4.875.000.000,00 (empat miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah), yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya yakni berhubungan dengan jabatan RENDRA KRESNA selaku Bupati Malang Periode 2010-2015 dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagaimana dimaksud Pasal 5 angka 4 dan Pasal 5 angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : <br /><br />Pada Pilkada Kabupaten Malang tahun 2010, ERYK ARMANDO TALA menjadi Tim Pemenangan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malang RENDRA KRESNA dan SUBHAN, untuk kepentingan kampanye pasangan tersebut, ERYK ARMANDO TALLA mengeluarkan uang sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima Miliar rupiah).<br /><br />Setelah Pasangan RENDRA KRESNA dan SUBHAN terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Malang, maka Terdakwa ditugaskan oleh RENDRA KRESNA untuk mengurusi pengadaan barang dan jasa di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b><span>I. Penerimaan dari Mashud Yunasa terkait perolehan pekerjaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.</span></b></span><br /><br />Pada tahun 2011 MASHUD YUNASA bermaksud ingin mengikuti lelang pekerjaan pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan PT JePe Press Media di dinas pendidikan Kabupaten Malang akan tetapi ketika akan upload di LPSE selalu gagal. Selanjutnya MASHUD YUNASA memperoleh Informasi, jika akan mendapatkan proyek di Kabupaten Malang maka harus berhubungan atau berkoordinasi dengan Terdakwa sebagai orang kepercayaan RENDRA KRESNA (Bupati Malang) yang ditugasi untuk mengatur proyek-proyek pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.<br /><br />Pada awal Juli 2012 MASHUD YUNASA menemui Terdakwa di Restoran Hotel Santika Malang. Pada pertemuan tersebut, MASHUD YUNASA meminta agar perusahaannya diberikan jatah pekerjaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Hasil pertemuan tersebut dilaporkan oleh Terdakwa kepada RENDRA KRESNA.<br /><br />Pada pertengahan bulan Juli 2012, Terdakwa melakukan pertemuan dengan MASHUD YUNASA di Komplek Ruko Istana, Dinoyo Blok C10 Kota Malang. Dalam pertemuan tersebut, disepakati bahwa Terdakwa akan mengamankan jatah proyek milik MASHUD YUNASA dan untuk itu MASHUD YUNASA diminta untuk memberikan uang yang akan dipergunakan antara lain untuk kepentingan RENDRA KRESNA<br /><br />Menindaklanjuti pertemuan dengan MASHUD YUNASA, pada awal bulan Agustus 2012, Terdakwa menemui RENDRA KRESNA di Pringgitan Kabupaten Malang, melaporkan hasil kesepakatannya dengan MASHUD YUNASA terkait proyek pada Dinas Pendidikan Tahun 2012, atas laporan tersebut RENDRA KRESNA menyampaikan untuk dilaksanakan.<br /><br />Selanjutnya atas usaha Terdakwa dan dengan persetujuan RENDRA KRESNA, MASHUD YUNASA mendapatkan 24 (dua puluh empat) paket pekerjaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, dimana 9 (Sembilan) paket pekerjaan dikerjakan sendiri oleh MASHUD YUNASA dan 15 (lima belas) paket pekerjaan lainnya, MASHUD YUNASA meminta Terdakwa untuk mengerjakan dengan menggunakan perusahaan yang disediakan oleh Terdakwa karena MASHUD YUNASA tidak sanggup lagi Untuk mengerjakan semuanya.</span></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiPSMumhjeNPS9qXB1sx_eb602IyLCYNx1anMRraOAuyVJ-5jGKxp_M2O_ChLnqTK5_Be7oZorK3dxWvxRw8Ji4Ihf2BcDBzbkTiGRbe6J65xbUcYzidLrOG4HkvHJ3HmSQkGCGRKQTGWo/s640/IMG20210126133208_01.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiPSMumhjeNPS9qXB1sx_eb602IyLCYNx1anMRraOAuyVJ-5jGKxp_M2O_ChLnqTK5_Be7oZorK3dxWvxRw8Ji4Ihf2BcDBzbkTiGRbe6J65xbUcYzidLrOG4HkvHJ3HmSQkGCGRKQTGWo/s16000/IMG20210126133208_01.jpg" /></a></span></div><span style="font-size: small;">Atas permintaan tersebut, Terdakwa menyetujuinya. Setelah pekerjaan selesai, sebagian dari keuntungan yang diperoleh MASHUD YUNASA yang masuk ke rekening perusahaan yang digunakan oleh Terdakwa sejumlah Rp3.875.000.000 (tiga miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dimana atas perintah RENDRA KRESNA uang tersebut kemudian diserahkan kepada RENDRA KRESNA dengan perincian:<br /><br />1. Pada bulan Desember 2012, di Pujon View Kecamatan Pujon Kabupaten Malang, atas perintah RENDRA KRESNA, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah), untuk pemenangan KRESNA DEWANATA PHROSAKH (anak RENDRA KRESNA) dalam pemilihan ketua KNPI Kab Malang.<br /><br />2. Pada pertengahan Januari 2013 di Pringgitan Kabupaten Malang, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah).<br /><br />3. Pada pertengahan Januari 2013 di Pringgitan Kabupaten Malang, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah).<br /><br />4. Pada awal Januari 2013, Terdakwa di Peringgitan Kabupaten Malang menyerahkan uang sejumlah Rp575.000.000 (/ima ratus tujuh puluh lima juta rupiah).<br /><br />5. Atas perintah RENDRA KRESNA, Terdakwa melakukan kegiatan Bina Desa tahun 2013 yaitu Pleterisasi rumah penduduk sebanyak 10 14 pada setiap bulan di sekitar Kabupaten Malang pada 24 kecamatan dengan total Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah).<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b><span>II. Penerimaan dari SUHARJITO terkait pekerjaan pada Dinas Pendidikan tahun 2012.</span></b><br /> </span></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Sekitar awal tahun 2012, Terdakwa bersama dengan HENRY M.B. TANJUNG menemui SUHARJITO di Rumah Suharjito Jln. Ir. Sukarno No 26 Kota Batu untuk menawarkan paket pekerjaan pengadaan buku dan alat peraga yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan Kabupaten Malang senilai Rp40.000.000.000 (empat puluh miliar rupiah) dan Rp15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah).<br /><br />Terdakwa juga Menyampaikan bahwa untuk mendapatkan pekerjaan tersebut, SUHARJITO harus menyerahkan uang yang akan diserahkan sebagian kepada RENDRA KRESNA, selanjutnya disepakati bahwa SUHARJITO akan memberikan uang. Pada awal Februari 2012, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) di rumah SUHARDJITO Jin. Ir. Sukamo No 26 Kota Batu.<br /><br />Pada awal Maret 2012, Terdakwa kembali menerima uang sejumlah Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) di rumah SUHARDJITO Jln. Ir. Sukarno No 26 Kota Batu. Atas perintah RENDRA KRESNA, uang tersebut digunakan antara lain untuk menjamu tamu RENDRA KRESNA, perayaan ulang tahun Kabupaten Malang, untuk biaya kunjungan ke Bali, untuk biaya penginapan diantaranya Sekretaris Daerah Kabupaten malang dan 12 Kepala SKPD di Hotel Sultan Jakarta, Biaya menjamu tamu para Kepala SKPD dan camat di Lombok, diberikan kepada LSM dan wartawan untuk pengamanan berita terkait RENDRA KRESNA. Selanjutnya Terdakwa melaporkan penggunaan uang tersebut kepada RENDRA KRESNA.<br /><br />Bahwa sejak menerima uang sejumlah Rp4.875.000.000,00 (empat miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah), RENDRA KRESNA tidak melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai dengan batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br /></span><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjPJEf0h_FGZMlobCZjlDTgBCYbCzUJY139vz_hb_itDvUrC8L89DE_8HL4an-xQoTARSxGcj5htwtgykgABaWgNI9C1Bx9TdFz8rWYKTDXyvyy2O62Zld-6kcxiV85ZgxtM8rL4bCEYeo/s400/IMG20190321122115.jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="281" data-original-width="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjPJEf0h_FGZMlobCZjlDTgBCYbCzUJY139vz_hb_itDvUrC8L89DE_8HL4an-xQoTARSxGcj5htwtgykgABaWgNI9C1Bx9TdFz8rWYKTDXyvyy2O62Zld-6kcxiV85ZgxtM8rL4bCEYeo/s16000/IMG20190321122115.jpg" /></a><span style="font-size: small;"></span></div><span style="font-size: small;">Perbuatan Terdakwa bersama dengan RENDRA KRESNA menerima grafitikasi dalam bentuk uang sejumlah Rp4.875.000.000,00 (empat miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah), berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugas RENDRA KRESNA selaku Bupati Malang.<br /><br />Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan RENDRA KRESNA menerima pemberian uang sejumlah Rp4.875.000.000 (empat miliar delapan ratus tujuh Puluh lima juta rupiah) bertentangan dengan kewajiban dan tugas RENDRA KRESNA, yaitu: <br /><br />Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yakni Pasal 5 angka 4 yang isinya menentukan “Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme” dan Pasal 5 angka 6 yang isinya menentukan “Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”,<br /><br />Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) kelKUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-size: medium;"><b>Dan Dakwaan Kedua<br />Pertama</b></span><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh7DQJKrNPKIEQnkR2arbgY79Sk-LbGWBDP4vCu4DL7-5nCk62p_-UhW18PRR_FFjcZtXf2Rq_WSb6KKdkKkn2IW9Swd54dhmCN6vhGffA0R_z8bJ3qCOkdSa814lcjeedPHciuWeW2h_8/s638/Erik+dan+Rendra+Kresna.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="310" data-original-width="638" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh7DQJKrNPKIEQnkR2arbgY79Sk-LbGWBDP4vCu4DL7-5nCk62p_-UhW18PRR_FFjcZtXf2Rq_WSb6KKdkKkn2IW9Swd54dhmCN6vhGffA0R_z8bJ3qCOkdSa814lcjeedPHciuWeW2h_8/s16000/Erik+dan+Rendra+Kresna.jpg" /></a></span></div><span style="font-size: small;">Bahwa Terdakwa ERYK ARMANDO TALLA bersama-sama dengan RENDRA KRESNA (sudah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby tanggal 9 Mei 2019) selaku Bupati Malang Periode 2010-2015, pada bulan Desember 2009 sampai dengan bulan Januari 2014 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Rumah Makan Amsterdam Malang, ruang kerja Bupati Malang, rumah dinas Bupati Malang <br /><br />Atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, menerima hadiah yaitu menerima uang dari ALI MURTOPO dan UBAIDILLAH yang masing-masing merupakan penyedia barang/jasa pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang seluruhnya sejumlah Rp7.502.300.000,00 (tujuh miliar lima ratus dua juta tiga ratus ribu rupiah)<br /><br />Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, yaitu Terdakwa mengetahui atau patut menduga uang tersebut diberikan karena Terdakwa bersama-sama dengan RENDRA KRESNA telah memberikan beberapa proyek pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tahun 2011 dan 2013 kepada ALI MURTOPO dan UBAIDILLAH melalui intervensi secara langsung maupun tidak langsung terhadap proses pengadaan barang/jasa tahun 2011 dan 2013 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang<br /><br />Hal itu bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme: Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b><span>1. Penerimaan uang terkait proyek pengadaan buku dan alat peraga pada Dinas Pendidikan tahun 2011.</span></b></span><br /><br />Pada akhir tahun 2009 di rumah makan Amsterdam Malang, RENDRA KRESNA dan AHMAD SUBHAN selaku pasangan calon kepala daerah Kabupaten Malang 2010-2015 melakukan pertemuan dengan beberapa orang tim suksesnya yakni Terdakwa selaku orang dekat RENDRA KRESNA, CHAIRUL ANAM, JOSHUA, YOYOK, WILDAN, dan MOH. ZAINI ILYAS Alias ZAINI.<br /><br />Dalam pertemuan tersebut disepakati cara pengumpulan dana untuk kampanye pasangan RENDRA KRESNA dan AHMAD SUBHAN, yakni dengan cara pengusaha-pengusaha yang tergabung dalam tim sukses memberikan pinjaman kepada RENDRA KRESNA, yang pengembaliannya akan diambilkan dari fee atas proyek-proyek di Pemerintah Kabupaten Malang jika Rendra Kresna menjadi Bupati Malang.<br /><br />Dalam pelaksanaan kampanye, RENDRA KRESNA mendapatkan dana untuk kepentingan kampanye dari Terdakwa sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan dari CHOIRUL ANAM sejumlah Rp6.900.000.000,00 (enam milyar sembilan ratus rupiah). Selain itu RENDRA KRESNA juga mendapatkan pinjaman sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) dari pengusaha-pengusaha lainnya.</span></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgmT8YDgFuYo1M-IDQb1ehhR-kitgnAsiS6m32uw9Qi3OC7mZenxu49KQaWck15BvmIrtcVDvszdILBDRXvghXYRF2feztTexChKJV151cItyQSCCRBboOo0hohAWgJeugU4R-aqTjyhTU/s818/Kontraktor..jpeg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="423" data-original-width="818" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgmT8YDgFuYo1M-IDQb1ehhR-kitgnAsiS6m32uw9Qi3OC7mZenxu49KQaWck15BvmIrtcVDvszdILBDRXvghXYRF2feztTexChKJV151cItyQSCCRBboOo0hohAWgJeugU4R-aqTjyhTU/s16000/Kontraktor..jpeg" /></a></span></div><span style="font-size: small;">Setelah dinyatakan menang dalam Pilkada pada tanggal 26 Oktober 2010, RENDRA KRESNA dilantik sebagai Bupati Malang periode 2010-2015. Selanjutnya RENDRA KRESNA melakukan pertemuan dengan HENRY M.B TANJUNG selaku Kabag PDE-LPSE Kabupaten Malang dan Terdakwa di ruang kerja Bupati Malang guna membahas mengenai pengembalian uang pinjaman yang telah dipergunakan untuk kampanye RENDRA KRESNA.<br /><br />Dalam pertemuan tersebut, Terdakwa bersama HENRY M.B TANJUNG diperintah oleh RENDRA KRESNA untuk mengatur pelaksanaan lelang proyek pada LPSE agar proyek-proyek di Pemerintah Kabupaten Malang hanya dapat dimenangkan oleh tim sukses RENDRA KRESNA dalam Pilkada, diantaranya ALI MURTOPO dengan kompensasi memberikan sejumlah fee kepada RENDRA KRESNA.<br /><br />Menindaklanjuti pertemuan tersebut, selanjutnya Terdakwa dan HENRY M.B TANJUNG beberapa kali melakukan pertemuan membahas teknis pengaturan lelang di LPSE. Dari pertemuan-pertemuan tersebut, disepakati bahwa untuk pengaturan lelang akan dilaksanakan oleh TRI DHARMAWAN selaku Administrator Pejabat Pengadaan Elektronik (PPE) pada Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Malang, ALI MURTOPO, ERYK ARMANDO TALLA dan GALIH PUTRA PRADHANA.<br /><br />Pada bulan November 2010, di ruang kerja Bupati Malang, Terdakwa melakukan pertemuan dengan RENDRA KRESNA, ALI MURTOPO, SUWANDI selaku kepala dinas pendidikan, HENRY M.B TANJUNG, ANWAR selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, SUJONO selaku kepala dinas Petrnakan, WILLEM PETRUS SALAMENA selaku kepala dinas pengelolaan dan pendapatan aset dan beberapa kepala SKPD lainnya.<br /><br />Dalam pertemuan tersebut disepakati akan dilakukan pengaturan lelang Eprocurement agar pemenangnya adalah tim sukses RENDRA KRESNA, serta adanya kewajiban pemenang lelang untuk memberikan fee kepada RENDRA KRESNA yang besarnya telah ditentukan,  yakni untuk proyekproyek di dinas pengairan sebesar 17,5% - 20 %, untuk proyek di dinas Pekerjaan Umum sebesar 15% - 17.5% dan untuk proyek di dinas pendidikan sebesar 17,5% -  20%. Dalam pertemuan itu ALI MURTOPO ditunjuk sebagai pihak yang akan mengerjakan proyek peningkatan mutu pada dinas pendidikan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus.<br /><br />Menindaklanjuti pertemuan tersebut, pada bulan Desember 2010, di kantor dinas pendidikan Kabupaten Malang, Terdakwa melakukan pertemuan dengan ALI MURTOPO dan SUWANDI beserta stafnya. Dalam pertemuan tersebut disepakati, Terdakwa akan berkoordinasi dengan HENRY M.B TANJUNG guna pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) serta akan membentuk tim IT Hacker guna mengkondisikan proses pelelangan elektronik agar pemenangnya adalah pihak-pihak yang telah ditentukan oleh RENDRA KRESNA<br /><br />Sedangkan ALI MURTOPO akan langsung melakukan pemesanan buku dan alat peraga kepada produsen atau perantara produsen, yakni BAGUS TRISAKTI selaku Direktur PT. Jakarta Smart Media dan MANSYUR TUALEKA selaku perantara produsen buku PT Tiga Serangkai. Karena ALI MURTOPO telah ditentukan sebagai pelaksana proyek pengadaan buku dan alat peraga, ALI MURTOPO melakukan pemesanan buku dan alat peraga dari BAGUS TRISAKTI meskipun belum dilakukan pelelangan, dengan perincian sebagai berikut:<br /><br />a. Study kit untuk IPA, IPBA, IPS dan Bahasa untuk Pendidikan tingkat SD. b. Alat permainan matematika, IPS, Bentang Alam dan alat pembelajaran elektronik untuk SD dan SMP. c. Peralatan elektronik dan permainan matematika untuk SD.<br /><br />Selanjutnya, dalam menentukan spesifikasi teknis atas barang-barang tersebut, ALI MURTOPO, HENRY TANJUNG dan KHUSNUL FARID menyesuaikan spesifikasi teknis dengan barang-barang yang telah dipesan oleh ALI MURTOPO sebelumnya.<br /><br />Pada tanggal 8 November 2011, ULP mengumumkan lelang penyediaan sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan dari Dana Alokasi Khusus tahun 2010 dan 2011. Setelah pengumuman tersebut, ALI MURTOPO mengikuti pelelangan 4 (empat) paket pekerjaan dengan menggunakan 6 (enam) perusahaan, yakni CV Sawunggaling, CV Karya Mandiri, CV Kartika Fajar Utama, CV Tunjang Langit, CV Adhijaya Sakti dan CV Adhikersa.<br /><br />Guna memenangkan perusahaan-perusahaan tersebut, Terdakwa dan GALIH PUTRA PRADHANA melakukan peretasan (hacking) terhadap sistem teknologi informasi ULP, sehingga perusahaan-perusahaan tersebut dapat dimenangkan sesuai dengan arahan RENDRA KRESNA.</span></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiY0sKpZptt4f7_hzRRH6YP5FekYWu4BljbpEbr_eol2cyo6hwqneybmJHRU0DLgHKx_TjgaxpEvmHay3Xzn_P6p-8KgE1YVGZkED5xWHdN6AU73iYdlnQI72SPZ98LvcPfFVnbieDMCeM/s640/IMG20190124154222.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="505" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiY0sKpZptt4f7_hzRRH6YP5FekYWu4BljbpEbr_eol2cyo6hwqneybmJHRU0DLgHKx_TjgaxpEvmHay3Xzn_P6p-8KgE1YVGZkED5xWHdN6AU73iYdlnQI72SPZ98LvcPfFVnbieDMCeM/s16000/IMG20190124154222.jpg" /></a></span></div><span style="font-size: small;">Pada tanggal 20 Desember 2011, panitia lelang menetapkan beberapa perusahaan yang dipergunakan ALI MURTOPO tersebut sebagai pemenang lelang, dan dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak antara PPK Dinas Pendidikan dengan direktur perusahaan-perusahaan tersebut, sebagai berikut:<br /><br />1. Paket Pengadaan buku pangayaan, buku referensi dan Buku panduan pendidik SD/SDLB dengan nilai kontrak sejumlah Rp8.930.000.000,00 (delapan milyar sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV Sawunggaling.<br /><br />2. Paket Pengadaan peralatan pendidikan SMP yang meliputi peralatan laboratorium bahasa, alat peraga matematika, alat peraga IPS, alat olahraga dan alat kesenian dengan nilai kontrak sejumlah Rp7.050.000.000,00 (tujuh milyar lima puluh juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV Karya Mandiri<br /><br />3. Paket Pengadaan alat peraga pendidikan, sarana penunjang pembelajaran dan sarana TIK penunjang perpustakaan elektronik dan multimedia interaktif pembelajaran SD/SDLB dengan nilai kontrak sejumlah Rp7.952.776.000,00 (tujuh milyar sembilan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) yang dilaksanakan oleh CV Kartika Fajar Utama<br /><br />4. Paket Pengadaan buku pengayaan, buku referensi dan buku panduan pendidik SMP/SMPLB dengan nilai kontrak sejumlah Rp12.232.346.500,00 (dua belas milyar dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah) yang dilaksanakan oleh CV Adhikersa.<br /><br />Pada tanggal 27 dan 28 Desember 2011, perusahaan-perusahaan pemenang lelang tersebut menerima pembayaran dari pemerintah daerah kabupaten Malang sebagai berikut:<br /><br />a. CV Sawunggaling menerima pembayaran bersih setelah dipotong pajak seluruhnya berjumlah Rp8.808.227.250,00 (delapan milyar delapan ratus delapan juta dua ratus dua puluh rujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang dikirim melalui Bank Jawa Timur Nomor rekening 0011192815<br /><br />b. CV Adikersa menerima pembayaran bersih setelah dipotong pajak seluruhnya berjumlah Rp12.065.541.775,00 (dua belas milyar enam puluh lima juta lima ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) yang dikirim melalui rekening Bank Jatim Nomor rekening 0011190898.<br /><br />c. CV Karya Mandiri menerima pembayaran bersih setelah dipotong pajak seluruhnya berjumlah Rp6.312.954.400,00 (enam milyar tiga ratus dua belas juta sembilan ratus lima puluh empat ribu empat ratus rupiah) melalui rekening Bank Jatim nomor rekening 0041048719<br /><br />d. CV Kartika Fajar menerima pembayaran bersih setelah dipotong pajak seluruhnya berjumlah Rp7.121.349.300,00 (tujuh miliar seratus dua puluh satu juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah).<br /></span><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgs-MebqwU-Ggc1Rdiy_5dSx9GUKf5BbbRaUEetOf42clhBBI4HDZpoTlIhdFAidrFj0dpNCaeDh8QjL5fs-0EIrS7YMaR3Gvd8BHW-7dZjpwnyNQSjd2vdcVMako2Cva-FPjiJ4FW5XC8/s750/Kontraktor.jpeg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="572" data-original-width="750" height="488" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgs-MebqwU-Ggc1Rdiy_5dSx9GUKf5BbbRaUEetOf42clhBBI4HDZpoTlIhdFAidrFj0dpNCaeDh8QjL5fs-0EIrS7YMaR3Gvd8BHW-7dZjpwnyNQSjd2vdcVMako2Cva-FPjiJ4FW5XC8/w640-h488/Kontraktor.jpeg" width="640" /></a></span></div><span style="font-size: small;">Selanjutnya uang pembayaran tersebut diberikan kepada ALI MURTOPO seluruhnya berjumlah Rp29.156.345.000,00 (dua puluh sembilan milyar seratus lima puluh enam juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:<br /><br />a. Dari MOH ZAINI ILYAS selaku Direktur CV Sawunggaling sejumlah Rp8.450.000.000,00 (delapan milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) melalui rekening BCA milik ALI MURTOPO nomor 3170461010<br /><br />b. Dari ADIK DWI PUTRANTO sejumlah Rp11.885.000.000,00 (sebelas milyar delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah) melalui SUDARSO yang bersumber dari rekening CV Adikersa pada Bank Jatim nomor 0011190898<br /><br />c. Dari HARI MULYANTO sejumlah Rp4.552.300.000,00 (empat milyar lima ratus lima puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) menggunakan cek Bank Jatim nomor BA 118287, nomor BA 118293 dan transfer dari rekening CV Karya Mandiri nomor 0041048719.<br /><br />d. Dari CHOIRIYAH selaku pemilik CV Kartika Fajar Utama Sejumlah Rp4.269.045.000,00 (empat milyar dua ratus enam puluh Sembilan juta empat puluh lima ribu rupiah).<br /><br />Selanjutnya sebagian uang tersebut diberikan ALI MURTOPO kepada RENDRA KRESNA seluruhnya berjumlah Rp3.026.000.000,00 (tiga milyar dua puluh enam juta rupiah) sebagai realisasi fee sebesar 7,5% sebagaimana kesepakatan sebelumnya, dengan perincian sebagai berikut:<br /><br />1. Pada tanggal 5 Januari 2012, Terdakwa menerima uang dari ALI MURTOPO sejumlah Rp880.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh juta rupiah). Selanjutnya RENDRA KRESNA memerintahkan Terdakwa agar menggunakan uang tersebut guna diberikan kepada beberapa Wartawan dan LSM di Kabupaten Malang untuk mengamankan praktek pengaturan lelang di Kabupaten Malang.<br /><br />2. Pada tanggal 13 Januari 2012, RENDRA KRESNA meminta uang fee kepada ALI MURTOPO sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa. Menindaklanjuti perintah tersebut, selanjutnya ALI MURTOPO menyerahkan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa di gudang Jalan Raya Karangploso.<br /><br />3. Pada tanggal 16 Januari 2012, RENDRA KRESNA kembali meminta uang fee kepada ALI MURTOPO sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dan memerintahkan agar uang tersebut diberikan melalui BUDIONO. Atas permintaan tersebut, selanjutnya ALI MURTOPO menyerahkan uang sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tersebut kepada BUDIONO.<br /><br />4. Pada tanggal 14 Maret 2012, ALI MURTOPO kembali menyerahkan uang fee kepada RENDRA KRESNA melalui BUDIONO sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) di Pringgitan Pendopo Kabupaten Malang.<br /><br />5. Selain itu, dalam kurun waktu antara 16 Desember 2011 sampai dengan 27 Maret 2012, Terdakwa atas perintah RENDRA KRESNA juga beberapa kali menerima uang dari ALI MURTOPO secara bertahap sejumlah Rp546.000.000,00 (Jima ratus empat puluh enam juta rupiah).<br /></span></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgT4q1q1G40ZxNiRXf443d0swlrxeBiuxzSSgs4PdyQCgmOLEZP9XG_8KdN6Np8pPvwu1OexRhEVfNu2i0AzeXEoDj0OgxbZcb60eCCFFq6oVWGvXSBqGcp0XpgQGPz5L12dR0iDw1IqbE/s1366/IMG20210209151740.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="615" data-original-width="1366" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgT4q1q1G40ZxNiRXf443d0swlrxeBiuxzSSgs4PdyQCgmOLEZP9XG_8KdN6Np8pPvwu1OexRhEVfNu2i0AzeXEoDj0OgxbZcb60eCCFFq6oVWGvXSBqGcp0XpgQGPz5L12dR0iDw1IqbE/w640-h288/IMG20210209151740.jpg" width="640" /></a></span></div><span style="font-size: small;">Bahwa selain itu, pada bulan Januari 2012, RENDRA KRESNA juga menerima sejumlah uang dari HARI MULYANTO sejumlah Rp881.300.000,00 (delapan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:<br /><br />a. Pada tanggal 2 Januari 2012 sejumlah Rp631.300.000,00 (enam ratus tiga puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan cek Bank Jatim Nomor BA 118279<br /><br />b. Pada tanggal 24 Januari 2012 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan menggunakan cek Bank Jatim Nomor BA 118290.<br /><br />c. Pada tanggal 26 Januari 2012 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan menggunakan cek Bank Jatim Nomor BA 118291<br /><br />Uang tersebut merupakan bagian realisasi fee untuk RENDRA KRESNA dari proyek yang dikerjakan oleh ALI MURTOPO dengan menggunakan CV Karya Mandiri.<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b><span>2. Penerimaan uang terkait proyek peningkatan mutu pada Dinas Pendidikan tahun 2013.</span></b></span><br /><br />Pada sekira bulan Oktober 2012 di hotel Santika Malang, atas persetujuan RENDRA KRESNA, Terdakwa melakukan pertemuan dengan HENRY M.B TANJUNG dan UBAIDILLAH selaku penyedia barang/jasa di Kabupaten Malang. Dalam pertemuan tersebut, Terdakwa menawarkan beberapa proyek peningkatan mutu pada dinas pendidikan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus tahun 2013, yang kemudian disepakati bahwa proyek tersebut akan diberikan kepada UBAIDILLAH dengan kompensasi fee untuk RENDRA KRESNA sebesar 22,5% dari nilai kontrak.<br /><br />Selain itu disepakati pula bahwa penyusunan HPS, RKS, Spesifikasi Teknis dan dokumen lelang lainnya yang sebenarnya merupakan kewajiban panitia lelang dan PPK, akan disusun oleh UBAIDILLAH.<br /><br />Bahwa setelah melalui proses pelelangan yang dilakukan secara melawan hukum tersebut di atas, UBAIDILLAH memenangkan 5 (lima) paket pekerjaan proyek pengingkatan mutu pada dinas pendidikan tahun anggaran 2013 sebagai berikut:<br /><br />a. Pengadaan Peralatan Laboratorium SMK dengan nilai kontrak Rp3.474.000.000,00 (tiga milyar empat ratus tujuh puluh empat juta rupiah) menggunakan perusahaan CV. Atrium Delapan Belas.<br /><br />b. Pengadaan Peralatan Laboratorium SMK Negeri dengan nilai kontrak sebesar Rp679.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) menggunakan CV. Bangkit Jaya Lestari.<br /><br />c. Pengadaan Peralatan IPS SMP, IPA SMP, Matematika SMP, Peralatan Olah Raga SMP (swasta) dengan nilai kontrak sejumlah Rp2.500.057.000,00 (dua milyar lima ratus juta lima puluh tujuh ribu rupiah) menggunakan perusahaan CV. Atrium Delapan Belas.<br /><br />d. Pengadaan Peralatan IPS SMP, IPA SMP, Matematika SMP, Peralatan Olah Raga SMP (Negeri) dengan nilai kontrak sejumlah Rp1.955.797.000,00 (satu milyar sembilan ratus lima puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) menggunakan perusahaan CV. Sandan Utama.<br /><br />e. Pengadaan Peralatan Pendidikan Matematika SD, Peralatan Pendidikan IPA SD, Peralatan IPS SD, Peralatan Pendidikan Bahasa SD, Peralatan Penjas Orkes SD, Peralatan Pendidikan Seni Budaya dengan nilai kontrak sejumlah Rp4.052.795.000,00 (empat milyar lima puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) menggunakan perusahaan CV. Bima Media Mandiri.<br /><br />Setelah RENDRA KRESNA dan Terdakwa memberikan beberapa proyek tersebut kepada UBAIDILLAH, RENDRA KRESNA melalui Terdakwa menerima fee dari UBAIDILLAH seluruhnya berjumlah Rp2.745.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah) yang diberikan secara bertahap melalui rekening Bank Mandiri Nomor 144-00-139-30-190 atas nama ERYK ARMANDO TALLA yakni:<br /><br />a. Tanggal 20 Desember 2013 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). b. Tanggal 28 Desember 2013, sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). c. Tanggal 30 Desember 2013 sejumlah Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah). d. Pada tanggal 31 Desember 2013 sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). e. Tanggal 28 Januari 2014 sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)<br /><br /><b>Selain itu, RENDRA KRESNA dan Terdakwa juga menerima uang realisasi fee sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya secara bertahap seluruhnya berjumlah Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dari UBAIDILLAH, yang kemudian dipergunakan oleh RENDRA KRESNA untuk biaya pembangunan atau renovasi rumah milik anaknya yakni KRESNA TILOTTAMA PHROSAKH di Perumahan Bumi Araya Megah Cluster Greenwood dengan perincian sebagai berikut:</b><br /><br />a. Pada tanggal 20 Januari 2014 sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari UBAIDILLAH metalui A. KHOLIK menggunakan bank Mandiri nomor rekening 1440013930190 atas nama ERYK ARMANDO TALLA<br /><br />b. Pada tanggal 28 Januari 2014 sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta) melalui bank Mandiri nomor rekening 1440013930190 atas nama Terdakwa yang sumbernya dari rekening Bank Mandiri Cabang Waru nomor 1410007317811 atas nama KURNIAWATI yang merupakan istri UBAIDILLAH<br /><br />c. Pada tanggal 28 Januari 2014 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) melalui rekening Terdakwa di BCA Cabang Kawi nomor 3850410177 yang bersumber dari rekening BCA Cabang Pepelegi atas nama KURNIAWATI.<br /><br />Bahwa Terdakwa dan RENDRA KRESNA mengetahui atau setidak-tidaknya patut menduga uang yang diterimanya seluruhnya berjumlah Rp7.502.300.000,00 (tujuh miliar lima ratus dua juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut karena RENDRA KRESNA dan Terdakwa telah memberikan atau setidak-tidaknya menyetujui memberikan beberapa proyek kepada ALI MURTOPO dan UBAIDILLAH melalui intervensi secara langsung maupun tidak langsung terhadap proses pengadaan barang/jasa tahun 2011 dan 2013 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang<br /><br />Hal itu bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme: Pasal 3 ayat (1) UndangUndang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 5 Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah.<br /><br />Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b (atau pasal 11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undangx Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. (Jen)<br /></span></div>

News Tipikor Ramdhoni, Kepala Dinas PU Kab. Malang Takut Jadi Tersangka Korupsi?

“Akankah Lembaga Antirasuah akan meneyeret semua pihak-pihak yang terlibat dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Bupati Malang Rendra Kresna, ...

»