Sidang Korupsi Gratifikasi dan TPPU Lanjut, Majelis Hakim Menolak Eksepsi PH Terdakwa Taufiqurrahman selaku Bupati Nganjuk

<p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEggqy-ymWZF34aMsEqompT82Knae5GAj8ITMfY5LA0mA6iqrh5PuQ4BGZFfWKgai08BDv7gVPOnaTDUq8VNjf_8mZNpmykoIHJ2tyHN0H-5BxI0DCC8rYAoOn4Ln7potSnASxONqFBLVRc/s875/IMG20210125124706.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="394" data-original-width="875" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEggqy-ymWZF34aMsEqompT82Knae5GAj8ITMfY5LA0mA6iqrh5PuQ4BGZFfWKgai08BDv7gVPOnaTDUq8VNjf_8mZNpmykoIHJ2tyHN0H-5BxI0DCC8rYAoOn4Ln7potSnASxONqFBLVRc/w640-h288/IMG20210125124706.jpg" width="640" /></a></div><p></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Berdoa dan berharap kepada Tuhan dalah hak setiap orang, namun terkabul atau tidak itu adalah rahasia Sang Ilahi. Begitu seorang terdakwa yang berharap kepada Majelis Hakim untuk dibebaskan dari jeratan hukum, itu adalah kewenangan Majelis Hakim dengan berbagai pertimbangan hukum pula<br /><br />Itulah yang dilakukan oleh terdakwa Taufiqurrahman selaku Bupati Nganjuk periode 2008 – 2018 yang sudah berstatus terpidana Koruptor 7 tahun penjara (divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, Jumat, 22 Juni 2018) yang berharap kepada Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya agar dibebaskan dari jeratan hukum untuk yang kedua kalinya, yaitu dalam perkara Korupsi Gratifikasi sebesar Rp25.657.163.915915 yang diterimanya dari para Kepala Dinas, Camat dan rekanan (kontraktor) sejak tahun 2013 – 2016, dan Kasus Korupsi TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) sebesar Rp10.736.061.138 yang dipergunakan terdakwa Taufiqurrahman untuk membeli tanah seluas 191.872 m2 yang terletak di Tiga Desa Kab. Nganjuk seharga Rp9.536.061.138 serta membiayai pencalonan H. Amin sebagai Bupati Ponorogo untuk periode 2015-2020 (periode kedua) sebesar Rp1.200.000.000 <br /><br />Permohonan terdakwa kepada Majelis Hakim agar tidak diadili lagi, disampaikan terdakwa yang juga terpidana lewat Eksepsi atau keberatan atas surat dakwaan JPU KPK melalui Tim Penasehat Hukumnya, yakni Fariji, Rangga dan Dodi pada Selasa, 5 Janari 2021<br /><br />Namun harapan terdakwa kandas. Ibarat Peribahasa, Maksud hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Keinginan terdakwa untuk lepas dari jeratan hukum yang kedua kalinya harus ditelan pahit. Ibarat peribahasa, sudah jatuh tertimpa tangga. Sudah berstatus terpidana, kini terancam lagi hukuman yang lebih berat, sebab Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menolak Keberatan atau Eksepsi terdakwa melalui Tim Penasehat Hukumnya<br /><br />Penolakan Eksepsi Tim Penasehat Hukum terdakwa, dibacakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan melalui Vidio Conference (Vidcon) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Suarabaya (Senin, 25 Januari 2021) dengan agenda pembacaan Putusan Sela yang diketuai Hakim Cokorda Gedearthana, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu, M. Mahin, SH., MH dan Emma Elliany, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Wahyu Wibawati,SH dengan dihadiri oleh JPU KPK Arif Suhenrmanto dan Andhi Kurniawan maupun Penasehat Hukum terdakwa, yakni Fariji, Rangga dan Dodi, dimana Terdakwa Taufiqurrahman mengikuti persidangan dari Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) Sidoarjo  karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus Disease 2019)</div><div style="text-align: justify;"> </div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiuqrcZYeL67lteBAMy5mK8p_34qc7k7WbrfVHMw8NL4FDiBRxvgXKBwXOWcFA0lHMlRTmeFi6uGqjaRLfE3Z08fdOSzV95DcfCN_sIQbNr9hsmQN2cYMolDcnkcbRFKNYlmuQA8VmD5yI/s875/IMG20210125124615-1.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="394" data-original-width="875" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiuqrcZYeL67lteBAMy5mK8p_34qc7k7WbrfVHMw8NL4FDiBRxvgXKBwXOWcFA0lHMlRTmeFi6uGqjaRLfE3Z08fdOSzV95DcfCN_sIQbNr9hsmQN2cYMolDcnkcbRFKNYlmuQA8VmD5yI/w640-h288/IMG20210125124615-1.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Pertimbangan Majelis Hakim untuk menolak Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa adalah, karena Penasehat Hukum terdakwa mengatakan bahwa surat dakwaan JPU KPK tidak jelas dan tidak cermat.<br /><br />sedangkan surat dakwaan JPU KPK menurut Majelis Hakim, dibuat dengan begitu jelas, yang menyebutkan Identias terdakwa, pekerjaan terdakwa termasuk perkara yang disangkakan kepada terdakwa yaitu Gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang. Selain itu Majelis Hakim juga menyebutkan, bahwa perkara ini berawal dari Kasus Korupsi Suap, dimana terdakwa Taufiqurrahman sudah divonis pidana penjara pada tahun 2018<br /><br />“Mengadili : Menolak Eksepsi dari Panehat Hukum terdakwa, dan memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi-saksi dan barang bukti dalam perkara ini,” ucap Ketua Majelis Hakim Cokorda Gedearthana, SH., MH<br /><br />Seusai persidangan, JPU KPK Arif Suhermanto kepada beritakorupsi.co mengatakan, bahwa saksi yang akan dihadirkan sebanyak 50 orang dari total 100 saksi<br /><br />“Yang akan dihadirkan sekitar Lima puluh (50) orang,” ujar JPU KPK Arif<br /><br />Seperti yang diberitakann sebelumnya. Perjuangan Taufiqurrahman untuk menduduki Kursi singgasana sebagai Bupati Nganjuk selama 10 tahun, haruslah dibayar pahit sepahit Empedu dengan mendekam dibalik jeruji besi alias di penjara yang lamanya bisa jadi lebih lama dari jabatan Bupati yang pernah di dudukinya. <br /><br />Karena Taufiqurrahman terseret dalam Tiga kasus Korupsi, yaitu Suap (sudah di Vonis 7 tahun penjara), Gratifiksi dan TPPU (Tindak Pidana Pencuian Uang) yang saat ini sedang disidangan yang bermula pada tanggal 24 Oktober 2017 <br /><br /><span style="font-size: large;"><span style="color: red;">I (Pertama). Kasus Korupsi Suap Tangkap Tangan KPK pada Minggu, 24 Oktober 2017<br /></span></span><br />Minggu, 24 Oktober 2027, Taufiqurrahman bersama istrinya, Ita Triwibawati yang menjabat selaku Sekretaris Daerah Kab. Jombang, dan seoranng Wartawan Harian Group Koran Harian terbesar di Jawa Timur serta beberapa orang lainnya diamankan (tertangkap tangan) KPK di Hotel Brobudur, Jalan Lapangan Banteng Selatan Pasar Baru, Jakarta Pusat saat hendak menemui petinggi DPP PDIP (Dewan Pengurus Pusat Partai Demorasi Indonesi Perjuangan) terkait pencalonan Ita Triwibawati sebagai Bupati Ngajuk periode 2018 – 2023<br /><br />Sebelumnya, Taufiqurrahman sempat “menjebolkan” tahanan KPK dan melepaskan rompi kebesaran Koruptor berwarna Orange dari tubuhnya” melalui sidang Pra Peradilan ke  Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada awal tahun 2017</div><div style="text-align: justify;"> </div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEilbkhsxmay4CeBHNslCK6tbiXpFMPsPpOXE688nhJdTJbcqjMlh8HhZJycCROXFwC9wbquDsqhs_t5ORGovBcoZwPHfPgygd0Nfy_UvpR7etmgLbmQzDp0yuiKJB-EyjlHfRn7jWCeWbY/s875/IMG20210125124630.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="394" data-original-width="875" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEilbkhsxmay4CeBHNslCK6tbiXpFMPsPpOXE688nhJdTJbcqjMlh8HhZJycCROXFwC9wbquDsqhs_t5ORGovBcoZwPHfPgygd0Nfy_UvpR7etmgLbmQzDp0yuiKJB-EyjlHfRn7jWCeWbY/w640-h288/IMG20210125124630.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Awalnya, tahun 2016, KPK sempat menetapkan Taufiqurrahman sebagai tersangka kasus dugaan Korupsi. Saat itu Taufiqurrahman melawan dengan cara menggugat KPK ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Dan hasilnya pada awal 2017, Majelis Hakim PN Jakarta Selatan mengabulkan gugatan Pra Peradilan yang diajukan Taufiqurrahman melalui- Tim Pengacaranya<br /><br />Kemenangan Taufiqurrahman mempra peradilkan KPK membawa senyum kebahagiaan karena Taufiqurrahman dapat kembali menduduki jabatan singgasana Bupati Nganjuk hingga akhir periode 2018. Namun tak lama kemudian, senyum kebahagiaan Taufiqurraham berubah menjadi “derita” yang memalukan setelah tim penyidik lembaga anti rasuah itu meringkusnya saat hendak menemui petinggi DPP-PDIP (Dewan Pimpinan Pusat Partai Perjuangan Demokrasi Indonesia) untuk mendapat dukungan terkait pencalonan istrinya menadi Bupati Nganjuk periode 2018 – 2023. Dan “Perjuangan Demokrasi Taufiqurrahman pun berakhir ditengah jalan sebelum berhasil menghantarkan sang permasurinya”<br /><br />Dari kasus tangkap tangan taggal 24 Oktober 2017, KPK mengamankan sebanyak 20 orang di dua lokasi yang berbeda, yaitu di Jakaerta sebanyak 12 orang dan 8 orang di Kabupaten Nganjuk. Dari 20 orang tersebut, KPK hanya menetapkan 5 orang tersangka, yaitu Taufiqurrahman selaku Bupati, Ibnu Hajar selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab. Nganjuk dan Suwandi Suwandi, Kepala SMPN 3 Ngronggot, Kab. Ngajuk. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka penerima Suap dan dijerat pasal 12 huruf b UU Tindak Pidana Korupsi. Ibnu Hajar di Vonis 6.6 tahun penjara, Suwandi di Vonis 4 tahun penjara dan Taufiqurrahman di Vonis 7 tahun penjara<br /><br />Sementara 2 tersangka lainnya adalah sebagai pemberi suap, yaitu Muhammad Bisri selaku Kepala Bagian Umum RSUD Nganjuk yang sebelumnya menjabat Kepala Bidang Perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk, dan Harjanto selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk (Kelimanya sudah berstatus terpidana). Keduanya dijerat pasal 5 ayat (1) huruf b UU Tindak Pidana Korupsi. Muhammad Bisri dan Harjanto di Vonis pidana pnjara masing-masing selama 2 tahun dan sudah berstatus terpidana<br /><br />Uang suap sebesar Rp1.355.000.000 yang diterima terpidana Taufiqurrahman melalui Ibnu Hajar dan  Suwandi adalah berasal dari pegawai Pemda Kab. Nganjuk, diantaranya Muhammad Bisri yang diangkat menjadi Kepala Bagian Umum RSUD Nganjuk,; Haryanto sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup,; Teguh Sujatmika diangkat sebagai Kepala Sekolah SMPN 1 Tanjung Anom,; Suroto mutasi jabatan sebagai Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan,; Sutrisno yang semula Kepala SMP Negeri 5 Nganjuk dipromosikan sebagai Pengawas Sekolah SMP,; dan Sugito sebagai Kepala sekolah SMP Negeri 2 Sawahan Kab. Nganjuk serta pihak lainnya termasuk dari Dirut RSUD Kertosono Nganjuk Tien Farida Yeni<br /><br />Pertanyaannya dalam kasus ini adalah. Apakah pegawai dilingkungan Pemda Kab. Nganjuk dan beberapa pengusaha kontraktor yang memberikan uang kepada terdakwa/terpidana Taufiqurrahman sama dengan M. Bisri dan Hariyanto yang di Vonis sebagai terdakwa (terpidana) pemberi suap? Mengapa KPK hingga saat ini tidak memproses secara hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 5 ayat (1) hurub b UU Tindak Pidana Korupsi seperti pasal yang dikenakan kepada terpidana M. Bisri dan terpidana Harijanto<br /><br />Padahal sangat jelas terungkap dalam persidangan, pengakuan dari beberapa pihak terkait pemberian uang kepada terdakwa/terpidana Taufiqurrahman. Lalu apakah KPK “menggunakan sistim pilih tebang, dipilih untuk ditebang alias diadili dalam kasus perkara Korupsi suap Taufiqurrahman maupun Perkara Korupsi lainnya dari 15 Kepala Daerah (Bupati/Wali Kota) di Jawa Timur ?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEitqpPzWoalHpQSLDzpPjERQbDGz5EF9LpWMQ22ymhHTnlsmiVCXfCrIu1f-uL0mmEkHcZhryfHOGjFKXLAmR4XvYvoO4DE_TvdF0X8CE6FKBxM1O8tjY4G2JnkaUkWm9EGohHd0bQ4MqM/s639/1.+IMG20201221135216.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="639" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEitqpPzWoalHpQSLDzpPjERQbDGz5EF9LpWMQ22ymhHTnlsmiVCXfCrIu1f-uL0mmEkHcZhryfHOGjFKXLAmR4XvYvoO4DE_TvdF0X8CE6FKBxM1O8tjY4G2JnkaUkWm9EGohHd0bQ4MqM/w640-h360/1.+IMG20201221135216.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Menanggapi hal ini, JPU KPK Arif Suhermanto mengkatakan kepada beritakorupsi.co seusai persidangan, bahwa KPK akan tetap mendalami terhadap pihak-pihak terkait sepanjang bukti-bukti terungkap dalam persidangan nanti<br /><br />“Sepanjang dalam persidangan ini bukti-bukti kuat, kita akan tetap mendalami terhadap pihak-pihak yang terlibat. Tetapi mengenai Harjanto dan Suwandi sudah di proses dalam perkara sebelumnya. Hasil Tindak Pidana Korupsi yang sudah inkrah tahun yang lalu, adalah bagian dari konstruksi hukum dari TPPU yang kita dakwakan hari ini terhadap terdakwa Taufiqurrahman,” kata JPU KPK Arif Suhermanto<br /><br />JPU KPK Arif Suhermanto menambahkan, bahwa KPK akan selalu menindaklanjuti semua pihak-pihak yang terkait dengan perkara sepanjang memenuhi bukti minimum dalam pembuktian itu kita peroleh<br /><br />“Yang lain-lain, nanti kita dalam dulu dalam persidangan,” ucap JPU KPK Arif<br /><br /><span style="font-size: large;"><span style="color: red;">II (Kedua). Kasus Gratifikasi berawal dari Kasus Korupsi Suap Tangkap Tangan KPK pada tanggal 24 Oktober 2017</span></span><br /></div></div><div><br /></div><div><div style="text-align: justify;">Kasus Korupsi Gratifikasi dan TPPU ini berawal dari Kasus Korupsi Suap Tangkap Tangan KPK pada tanggal 24 Oktober 2017, karena fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa/terpidana Taufiqurrahman ternyata tidak hanya menerima uang dari terpidana M. Bisri dan terpidana Hariyanto melainkan dari para Kepala Dinas, Camat maupun pegai dilingkungan Pemda Kab. Nganjuk termasuk dari beberapa rekanan yang mengerjakan proyek APBD di Dinas-Dinas Pemerintah Kabupaten Nganjuk<br /><br />Total Gratifikasi berupa uang yang diduga diterima oleh terdakwa/terpidana Taufiqurrahman selaku Bupati Nganjuk adalah sebesar Rp25.657.163.915915 (dua puluh lima miliar enam ratus lima puluh tujuh juta seratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus lima belas rupiah) yang diduga diterima terdakwa/terpidana Taufiqurrahman sejak 2013 – 2016 berasal dari ;<br /><br />Sebesar Rp14.205.000.000 (empat belas miliar dua ratus lima juta rupiah) dari fee proyek di Dinas Pekerjaan Umum (Pengairan, Bina Marga dan Cipta Karya & Tata Ruang) Kabupaten Nganjuk Tahun 2013 s/d 2016, yang berasal dari : Masduqi sebesar Rp4.925.000.000,; Hany Adi Nugroho sebesar Rp 200 juta,;<br /><br />Dari Nyoto Mujiono (Masduqi, Jusuf Satrio Wibowo) sebesar Rp 1.100 milyar,; Hery Wahyudi sebesar Rp 600 juta,; dari Widarwati dan Masduqi sebesar Rp250 juta,; dari Mukhasanah dan Masduqi sebesar Rp25 juta,; dari Nuri Prihandoko dan Nyoto Mujiono sebesar Rp 450 juta,; dari Agoes Soebagio dan Nyoto Mujiono sebesar Rp 350 juta,;<br /><br />Dari Fadjar Judiono sebesar Rp4.7 miliar,; dari Jusuf Satrio Wibowo, Fajar Judiono dan Suroso sebesaar Rp3.5 miliar,; dari Markonah Yasin sebesar Rp 3 miliar,; dari Hoedoyo sebesar Rp 2 miliar. Dan dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kab.Nganjuk sebesar Rp330 juta yang berasal dari Agous Subagio, Hanif Qosim dan Budi Sucahyono<br /><br />Terdakwa Taufiqurrahman pun dijerat Pasal 12 B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhZA_7HaOZOm0y1PCLCUnD6mZdXb1qg3W1aM5Qcp0BsfVP0ER5GXZqoKnXZQ2llAmJonB6iULE9gTn31jKgRdFMSRppG_GQXzw5VxMXfqkAh9VwDMD5eP0Kv2oIIqNQ4FLW86qpPfjPpPc/s640/4.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="238" data-original-width="640" height="238" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhZA_7HaOZOm0y1PCLCUnD6mZdXb1qg3W1aM5Qcp0BsfVP0ER5GXZqoKnXZQ2llAmJonB6iULE9gTn31jKgRdFMSRppG_GQXzw5VxMXfqkAh9VwDMD5eP0Kv2oIIqNQ4FLW86qpPfjPpPc/w640-h238/4.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><span style="color: red;">III (Ketiga). Kasus TPPU ini juga berawal dari Kasus Korupsi Suap Tangkap Tangan KPK pada tanggal 24 Oktober 2017</span></span><br /><br />Kasus TPPU yang menjerat terdakwa/terpidana Taufiqurrahman adalah, karena uang yang diduga dari hasil kejahatan itu disembunyikan alias dialihkan untuk oleh Taufiqurrahman untuk membeli tanah seluas 191.872 m2 yang terdiri dari ; 30.665m2 di Desa Putren Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk, 126.558m2 di Dusun Puhtulis Desa Suru Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk dan 34.649m2 di Desa Ngetos Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk seharga Rp9.536.061.138 (sembilan miliar lima ratus tiga puluh enam juta enam puluh satu ribu seratus tiga puluh delapan rupiah) Dan membiayai pencalonan H. Amin sebagai Bupati Ponorogo untuk periode ke- 2 (2015-2020) sebesar Rp1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah)<br /><br />Itulah sebabnya, terdakwa Taufiqurrahman terancam pidana penjara selama 20 tahun sebagaimana dalam dakwaan JPU KPK, yaitu pasal 3 (atau Pasal 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP<br /><br />Pertanyaannya dari kasus ini. Bagaimana pihak lain yang terlibat dalam kasus TPPU yang menjerat terdakwa/terpidana Taufiqurrahman ? Apakah kasus TPPU ini hanya menjerat terdakwa Taufiqurrahman atau dapat menjerat pihak lain termasuk H. Amin selaku mantan Bupati Ponorogo periode 2010 -2015, sebagaiamana diatur dan diancam pidana dalam pasal 5 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang?<br /><br />Menanggapi hal ini, JPU KPK Arif Suhermanto mengkatakan kepada beritakorupsi.co, kita (KPK) akan menindaklanjuti siapapun itu asalkan ada alat bukti yang cukup. Konstruksi hukum yang sekarang adalah TPPU, dan penerimaan dalam posisi Amin (H.Amin), nanti akan dibuktikan dalam persidangan<br /><br />“Kemungkinan (jadi tersangka). Tetapi yang jelas, kita akan menindaklanjuti siapapun itu asalkan ada alat bukti yang cukup. Konstruksi hukum yang sekarang adalah TPPU, dan penerimaan dalam posisi Amin (H.Amin), itu nanti akan kita buktikan dalam persidangan,” ujar JPU KPK Arif<br /><br />JPU KPK Arif Suhermanto menambahkan, “bahwa H. Amin akan dihadirkan sebagai saksi, dan semua yang sebutkan dalam dakwaan akan kita hadirkan sebagai saksi dalam persidangan karena ini adalah bagian dari pembuktian dakwaan”.<br /><br />Lebih lanjut JPU KPK mengatakan dalam surat dakwannya. Bahwa Terdakwa TAUFIQURRAHMAN selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu selaku Bupati Nganjuk periode tahun 2013 sampai dengan 2018 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor :  131.35-2762 Tahun 2013 tanggal 12 April 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Nganjuk Provinsi Jawa Timur pada bulan Mei 2013 sampai dengan bulan Oktober 2017 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, bertempat di rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, di Jalan Mastrip Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, di Kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pengairan Kabupaten Nganjuk Jalan Merdeka No. 23 Nganjuk, di rumah JUSUF SATRIO WIBOWO Jalan Mastrip No. 7 Kabupaten Nganjuk, di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk, di Kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) Cipta Karya & Tata Ruang Kabupaten Nganjuk Jalan Kedondong No. 1 Nganjuk, di rumah FADJAR JUDIONO Perumahan Puri Mangundikaran B5 No. 9 Kabupaten Nganjuk, di rumah DEDDY TRI LAKSANA Jalan Jaksa Agung Suprapto No. 38 Nganjuk, di rumah IBNU HAJAR Desa Tanjungkalang Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk, di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk Jalan Dermojoyo No. 19 Payaman Kabupaten Nganjuk, di suatu tempat di Kota Surabaya, di Desa Sumberkuncir Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk, di Kolam Pancing Tirta Asri Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk, di Kantor Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, di rumah BUDIONO Desa Sukorejo Loceret Kabupaten Nganjuk, di Hotel Century Park Jalan Pintu Satu Senayan Tanah Abang Jakarta Pusat</div><div style="text-align: justify;"><br /></div></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhfCplu5vG8tmeOFzt35eZ9Ts5EGZslACrptGWqw3Fo2K9SUkr50tZfPTTW_z3rCc4QOPx0sASXHrleavgFni4gwt7DWB8zj2kERj6fUH5kaYG1sERLpvsRGSypMcbtWbqokHS0Z2rKWd8/s640/5.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="418" data-original-width="640" height="418" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhfCplu5vG8tmeOFzt35eZ9Ts5EGZslACrptGWqw3Fo2K9SUkr50tZfPTTW_z3rCc4QOPx0sASXHrleavgFni4gwt7DWB8zj2kERj6fUH5kaYG1sERLpvsRGSypMcbtWbqokHS0Z2rKWd8/w640-h418/5.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, menerima gratifikasi yaitu menerima uang seluruhnya sebesar Rp25.657.163.915 (dua puluh lima miliar enam ratus lima puluh tujuh juta seratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus lima belas rupiah)<br /><br />Atau sekitar jumlah itu dari para Kepala Dinas, Camat, Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Harian Lepas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk dan para rekanan pelaksana proyek pada Dinas-Dinas Pemerintah Kabupaten Nganjuk, yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, yaitu berhubungan dengan jabatan Terdakwa selaku Bupati Nganjuk yang bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:<br /><br />Terdakwa menjabat sebagai Bupati Nganjuk periode tahun 2013 sampai dengan 2018 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.35-2762 Tahun 2013 tanggal 12 April 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Nganjuk Provinsi Jawa Timur.<br /><br />Selama menjabat sebagai Bupati Nganjuk periode tahun 2013 sampai dengan 2018, Terdakwa telah menerima gratifikasi berupa uang dari para Kepala Dinas, Camat, Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Harian Lepas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk dan para rekanan pelaksana proyek pada Dinas-Dinas Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk yang jumlah seluruhnya sebesar Rp25.657.163.915,00 (dua puluh lima miliar enam ratus lima puluh tujuh juta seratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus lima belas rupiah), dengan perincian sebagai berikut :<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><b>1.</b></span> </span><span style="color: red; font-size: medium;">Penerimaan uang dengan jumlah sebesar Rp14.205.000.000,00 (empat belas miliar dua ratus lima juta rupiah) dari fee proyek pada Dinas Pekerjaan Umum (Pengairan, Bina Marga dan Cipta Karya & Tata Ruang) Kabupaten Nganjuk Tahun 2013 s/d 2016, dengan rincian sebagai berikut :</span></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgEXu4vmoznwbNVhW3F76q3ow0hsqHT7IXS_d1PzxmwvJMLYkOe37PcHkVMVyP8ZqLmX0kld_jYW4TpaU5deKXLpbXEb3ENlNqlDRBu2DVBx07DN4rRip9yqRfuxn-70f5NBVC_QaEjWWA/s639/20.+IMG20180309094740+Jumat%252C+9+Maret+2018+Taufiqurrahman+sidang.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="639" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgEXu4vmoznwbNVhW3F76q3ow0hsqHT7IXS_d1PzxmwvJMLYkOe37PcHkVMVyP8ZqLmX0kld_jYW4TpaU5deKXLpbXEb3ENlNqlDRBu2DVBx07DN4rRip9yqRfuxn-70f5NBVC_QaEjWWA/w640-h360/20.+IMG20180309094740+Jumat%252C+9+Maret+2018+Taufiqurrahman+sidang.jpg" width="640" /></a></div></b></span><span style="font-size: large;"><b>a.</b></span> Penerimaan uang dengan jumlah sebesar Rp4.925.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah) melalui MASDUQI, dengan rincian :<br /><br /><span style="font-size: large;"><b>- </b></span>Pada bulan Mei 2013 bertempat di Kantor Dinas PU Pengairan Kabupaten Nganjuk Jalan Merdeka No. 23 Nganjuk, Terdakwa melalui MASDUQI menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari HANY ADI NUGROHO yang bersumber dari fee proyek pada Dinas PU Pengairan Kabupaten Nganjuk.<br /><br /><span style="font-size: large;"><b>-</b></span> Pada tahun 2013 bertempat di Kantor Dinas PU Pengairan Kabupaten Nganjuk Jalan Merdeka No. 23 Nganjuk, Terdakwa melalui MASDUQI menerima uang sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah) dalam 2 (dua) kali penerimaan masing-masing sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) dari NYOTO MUJIONO yang bersumber dari fee proyek pada Dinas PU Pengairan Kabupaten Nganjuk.<br /><br /><span style="font-size: large;"><b>-</b></span> Pada tahun 2013 bertempat di rumah JUSUF SATRIO WIBOWO Jalan Mastrip No. 7 Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui JUSUF SATRIO WIBOWO menerima uang sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dari MASDUQI yang bersumber dari fee proyek pada Dinas PU Pengairan Kabupaten Nganjuk yang dikumpulkan oleh NYOTO MUJIONO.<br /><br /><span style="font-size: large;"><b>-</b></span> Pada akhir tahun 2013 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui MASDUQI menerima uang sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dari NYOTO MUJIONO yang bersumber dari fee proyek pada Dinas PU Pengairan Kabupaten Nganjuk.<br /><br /><span style="font-size: large;"><b>-</b></span> Pada tahun 2014 bertempat di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui HERY WAHYUDI menerima uang sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dari MASDUQI bersumber dari fee proyek pada Dinas PU Pengairan Kabupaten Nganjuk yang dikumpulkan oleh NYOTO MUJIONO.<br /><br /><span style="font-size: large;"><b>-</b></span> Pada tahun 2014 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui MASDUQI menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) bersumber dari fee proyek pada Dinas PU Pengairan Kabupaten Nganjuk yang dikumpulkan oleh NYOTO MUJIONO.<br /><br /><span style="font-size: large;"><b>-</b></span> Pada tahun 2014 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui MASDUQI menerima uang sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) bersumber dari fee proyek pada Dinas PU Pengairan Kabupaten Nganjuk yang dikumpulkan oleh NYOTO MUJIONO.<br /><br /><span style="font-size: large;"><b>-</b></span> Pada tahun 2014 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui MASDUQI menerima uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) bersumber dari fee proyek pada Dinas PU Pengairan Kabupaten Nganjuk yang dikumpulkan oleh NYOTO MUJIONO.<br /><br /><span style="font-size: large;"><b>-</b></span> Akhir tahun 2014, bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui MASDUQI menerima uang sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari fee proyek pada Dinas PU Bina Marga Kabupaten Nganjuk.<br /><br /><span style="font-size: large;"><b>-</b></span> Pada awal tahun 2015 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui WIDARWATI menerima uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari MASDUQI.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjBZpFzMAlGGep2W9Amq1EB9Qu6ZZ_Wf-FPk6d8dV_e_E2gbCKSKwWDqrBQ0_ZxFPNUBkPWX7J9jrQvdXda11e2TMEXIttUgMmHX93oiP8bFC_pbZrc5S4qfTHCJ4rcNC4xBvL4oRabe9M/s640/19.+IMG20180212110858+12+Februari+2018+Sidang+terdakwa+Ibnu+Hajar+dan+terdakwa+Suandi.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="378" data-original-width="640" height="378" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjBZpFzMAlGGep2W9Amq1EB9Qu6ZZ_Wf-FPk6d8dV_e_E2gbCKSKwWDqrBQ0_ZxFPNUBkPWX7J9jrQvdXda11e2TMEXIttUgMmHX93oiP8bFC_pbZrc5S4qfTHCJ4rcNC4xBvL4oRabe9M/w640-h378/19.+IMG20180212110858+12+Februari+2018+Sidang+terdakwa+Ibnu+Hajar+dan+terdakwa+Suandi.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>- </b></span>Pada bulan Maret 2016 bertempat di Kantor Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui MUKHASANAH menerima uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari MASDUQI.<br /><br /><span style="font-size: large;"><b>b.</b></span> Pada bulan Juni 2014, bertempat di Jalan Mastrip Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui NURI PRIHANDOKO menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari NYOTO MUJIONO yang bersumber dari fee proyek pada Dinas PU Pengairan Kabupaten Nganjuk <br /><br /><span style="font-size: large;"><b>c.</b></span> Pada tahun 2014, bertempat di rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk Terdakwa melalui AGOES SOEBAGIJO  menerima uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Rp100.000.000,00, (seratus juta rupiah) dari NYOTO MUJIONO yang bersumber dari fee proyek pada Dinas PU Pengairan Kabupaten Nganjuk.<br /><br /><span style="font-size: large;"><b>d. </b></span>Penerimaan uang dengan jumlah sebesar Rp4.700.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus juta rupiah) dari FADJAR JUDIONO yang bersumber dari fee proyek pada Dinas PU Cipta Karya & Tata Ruang Kabupaten Nganjuk, sebagai berikut :<br /><br /><span style="font-size: large;"><b>-</b></span> Pada tahun 2013 Terdakwa melalui JUSUF SATRIO WIBOWO menerima uang sebesar Rp1.500.000.00,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) secara bertahap dari FADJAR JUDIONO, dengan rincian:<br /><br /><span style="font-size: large;"><b>- </b></span>Bertempat di Kantor Dinas PU Cipta Karya & Tata Ruang Kabupaten Nganjuk Jalan Kedondong No. 1 Nganjuk sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali.<br /><br /><span style="font-size: large;"><b>-</b></span> Bertempat di rumah FADJAR JUDIONO Perumahan Puri Mangundikaran B5 No. 9 Kabupaten Nganjuk sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).<br /><br /><span style="font-size: large;"><b>-</b></span> Pada tahun 2014 bertempat di Kantor Dinas PU Cipta Karya & Tata Ruang Kabupaten Nganjuk Jalan Kedondong No. 1 Nganjuk dan di rumah FADJAR JUDIONO di Perumahan Puri Mangundikaran B5 No. 9 Nganjuk, Terdakwa melalui MOKHAMAD YASIN menerima uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dalam 8 kali penerimaan masing-masing sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).<br /><br /><span style="font-size: large;"><b>-</b></span> Pada tahun 2015 bertempat di Kantor Dinas PU Cipta Karya & Tata Ruang Kabupaten Nganjuk Jalan Kedondong No. 1 Nganjuk, Terdakwa melalui MOKHAMAD YASIN menerima uang jumlah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dalam 4 kali penerimaan masing-masing sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).<br /><br /><span style="font-size: large;"><b>-</b></span> Pada tahun 2015 bertempat di rumah FADJAR JUDIONO Perumahan Puri Mangundikaran B5 No. 9 Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui NURI PRIHANDOKO menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).<br /> 16 Maret 2018, saksi yang dihadirkan JPU KPK untuk terdakwa  Taufiqurrahman<br /><br /><span style="font-size: large;"><b>e.</b></span> Penerimaan uang dengan jumlah sebesar Rp2.030.000.000,00 (dua miliar tiga puluh juta rupiah) dari JUSUF SATRIO WIBOWO yang bersumber dari fee proyek pada Dinas PU Bina Marga Kabupaten Nganjuk, sebagai berikut :<br /><br /><span style="font-size: large;"><b>-</b></span> Pada bulan September 2014 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).<br /><br /><span style="font-size: large;"><b>-</b></span> Pada bulan Nopember 2014 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang sebesar Rp100.000.000,00, (seratus juta rupiah).<br /><br /><span style="font-size: large;"><b>-</b></span> Pada akhir tahun 2014 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui SUROSO (alm) menerima uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).<br /><br /><span style="font-size: large;"><b>-</b></span> Pada akhir tahun 2014 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui NURI PRIHANDOKO menerima uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)<br /><br /><span style="font-size: large;"><b>-</b></span> Pada tahun 2014 bertempat di rumah dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).<br /><br /><span style="font-size: large;"><b>-</b></span> Pada tahun 2014 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui NURI PRIHANDOKO menerima uang sebesar 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).<br /><br /><span style="font-size: large;"><b>-</b></span> Pada bulan Maret 2015 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhNLxz8NEbDXYosxo-U07NuFSn3I53gt6b3xea0iV0ifp-no2ZTBHEBYQxkNztJnTi4GByYYyKbEZ-xxLINblO0U3_R1rpVtspqUKNzqDxvoPiGSfy5oNBBg_e3zNBcGeo2cdtxFh-yMJo/s639/17.+IMG20180212110901+12+Februari+Sidang+terdakwa+Ibnu+Hajar.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="639" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhNLxz8NEbDXYosxo-U07NuFSn3I53gt6b3xea0iV0ifp-no2ZTBHEBYQxkNztJnTi4GByYYyKbEZ-xxLINblO0U3_R1rpVtspqUKNzqDxvoPiGSfy5oNBBg_e3zNBcGeo2cdtxFh-yMJo/w640-h360/17.+IMG20180212110901+12+Februari+Sidang+terdakwa+Ibnu+Hajar.jpg" width="640" /></a></div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>-</b></span> Pada bulan Juni 2015 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk Terdakwa melalui MOKHAMAD YASIN menerima uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).<br /><br /><span style="font-size: large;"><b>- </b></span>Pada bulan Juli 2015 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk Terdakwa melalui MOKHAMAD YASIN menerima uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).<br /><br />- Pada bulan September 2015 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk Terdakwa melalui MOKHAMAD YASIN menerima uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).<br /><br /><span style="font-size: large;"><b>- </b></span>Pada bulan Oktober 2015 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).<br /><br /><span style="font-size: large;"><b>- </b></span>Pada akhir tahun 2015 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).<br /><br /><span style="font-size: large;"><b>-</b></span> Pada bulan Februari 2016 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui NURI PRIHANDOKO menerima uang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).<br /><br /><span style="font-size: large;"><b>-</b></span> Pada bulan Maret 2016 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui NURI PRIHANDOKO menerima uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).  <br /><br /><span style="font-size: large;"><b>f.</b></span> Penerimaan uang dengan jumlah sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dari HOEDOYO yang bersumber dari fee proyek pada Dinas PU Pengairan Kabupaten Nganjuk, sebagai berikut :<br /><br /><span style="font-size: large;"><b>-</b></span>Pada bulan September 2014 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui NURI PRIHANDOKO menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).<br /><br /><span style="font-size: large;"><b>-</b></span> Pada bulan November 2014 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui NURI PRIHANDOKO menerima uang sebesar Rp100.000.000,00, (seratus juta rupiah).<br /><br /><span style="font-size: large;"><b>-</b></span> Pada bulan November 2014 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Nganjuk, Terdakwa menerima uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).<br /><br /><span style="font-size: large;"><b>-</b></span> Pada bulan Maret 2015 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).<br /><br /><span style="font-size: large;"><b>-</b></span> Pada bulan Juni 2015 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).<br /><br /><span style="font-size: large;"><b>-</b></span> Pada bulan Juli 2015 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk Terdakwa menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).<br /><br /><span style="font-size: large;"><b>- </b></span>Pada bulan September 2015 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui MOKHAMAD YASIN menerima uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).<br /><br /><span style="font-size: large;"><b>-</b></span> Pada bulan November 2015 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui MOKHAMAD YASIN menerima uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).</div><div><br /><div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjayBj2E9Tt02n9ffbyunDHILh50H8GQXVcSCIksPE_VGOPnHzNGfqO0Ur8d0cX-7268YYPKBZmx7OAPhKaQ0xpiDTXG5HL74p-ReqgOHT9n6oVKnN6yj2jw6qYA7_NF7m_J10TF6ntui4/s640/18.+IMG20180212110902+12+Februari+2018+Sidang+terdakwa+Suandi.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="397" data-original-width="640" height="396" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjayBj2E9Tt02n9ffbyunDHILh50H8GQXVcSCIksPE_VGOPnHzNGfqO0Ur8d0cX-7268YYPKBZmx7OAPhKaQ0xpiDTXG5HL74p-ReqgOHT9n6oVKnN6yj2jw6qYA7_NF7m_J10TF6ntui4/w640-h396/18.+IMG20180212110902+12+Februari+2018+Sidang+terdakwa+Suandi.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><b>2.</b> <span style="font-size: medium;">Penerimaan uang dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk dengan jumlah sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) secara bertahap sejak tahun 2013 sampai dengan 2014, dengan rincian :</span></span></span><br /><br />- Tahun 2013 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari AGOES SOEBAGIJO dalam beberapa tahap yakni Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), Rp100.000.000,00, (seratus juta rupiah) dan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari fee proyek pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk yang dikumpulkan oleh HANIF QOYYIM.<br /><br /><span style="font-size: large;"><b>-</b></span> Pada akhir tahun 2014 bertempat di Kantor Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui NURI PRIHANDOKO menerima uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari BUDI SUCAHYONO Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk.<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><b>3.</b></span></span> <span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Penerimaan uang dari Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk dengan jumlah sebesar Rp2.225.000.000,00 (dua miliar dua ratus dua puluh lima juta rupiah) secara bertahap sejak tahun 2014 sampai dengan 2015 melalui AGOES SOEBAGIJO, dengan rincian:</span></span><br /><br /><span style="font-size: large;"><b>-</b></span> Tahun 2014 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang bersumber dari fee proyek pada Dinas Pertanian yang dikumpulkan oleh SRI WIDYASTUTI.<br /><br /><span style="font-size: large;"><b>-</b></span> Tahun 2015 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang sebesar Rp1.625.000.000,00 (satu miliar enam ratus dua puluh lima juta rupiah) yang bersumber dari fee proyek pada Dinas Pertanian yang dikumpulkan oleh SRI WIDYASTUTI, dalam beberapa tahap yakni sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah).<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><b>4. </b></span></span>   <span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Penerimaan dari  Dinas Kesehatan, RSUD Nganjuk & RSUD Kertosono dengan jumlah sebesar Rp2.980.163.915,00 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh juta seratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus lima belas rupiah), yakni:</span></span><br /><br /><span style="font-size: large;"><b>a.</b></span> Penerimaan uang sebesar Rp2.770.163.915,00 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh juta seratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus lima belas rupiah) dari ACHMAD NOEROEL CHOLIS dan para rekanan DAK SKPD RSUD Nganjuk, sebagai berikut :<br /><br /><span style="font-size: large;"><b>-</b></span> Tahun 2014 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang sebesar Rp446.174.850,00 (empat ratus empat puluh enam juta seratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah) yang bersumber dari fee para rekanan DAK SKPD RSUD Nganjuk.<br /><br /><span style="font-size: large;"><b>- </b></span>Tahun 2014 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk Terdakwa menerima uang sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dari ACHMAD NOEROEL CHOLIS.<br /><br /><span style="font-size: large;"><b>-</b></span> Tahun 2015 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang sebesar Rp566.016.500,00 (lima ratus enam puluh enam juta enam belas ribu lima ratus rupiah) dari para rekanan dan SUDARNO yang bersumber dari fee para rekanan DAK SKPD RSUD Nganjuk.<br /><br /><span style="font-size: large;"><b>-</b></span> Tahun 2015 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari ACHMAD NOEROEL CHOLIS.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjAqU39QCCsg2clFwOXoBoztwUgtlt8z3fU0Kzx3nk_Rd0co_T058mJVqzzfp-9dHfPMfsrUz4FUOcfcUz_uBIWB0TfUHIyXIt3Qri2cNhYlOy9DFTXncTFmdE3cD6_S6RkjqHNlrxScyQ/s639/15.+IMG20180312130354+12+Maret+2018+Harjanto+dan+Bisri.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="639" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjAqU39QCCsg2clFwOXoBoztwUgtlt8z3fU0Kzx3nk_Rd0co_T058mJVqzzfp-9dHfPMfsrUz4FUOcfcUz_uBIWB0TfUHIyXIt3Qri2cNhYlOy9DFTXncTFmdE3cD6_S6RkjqHNlrxScyQ/w640-h360/15.+IMG20180312130354+12+Maret+2018+Harjanto+dan+Bisri.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>- </b></span>Tahun 2016 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang sebesar Rp1,267,972,565,00 (satu miliar dua ratus enam puluh tujuh juta Sembilan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) dari para rekanan yang bersumber dari fee para rekanan DAK SKPD RSUD Nganjuk.<br /><br /><span style="font-size: large;"><b>-</b></span> Tahun 2017 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui ACHMAD NOEROEL CHOLIS menerima uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dalam 2 (dua) kali penerimaan masing-masing sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari FX TEGUH PRARTONO dan TIEN FARIDA YANI.<br /><br /> <span style="font-size: large;"><b>b.</b></span> Pada bulan Agustus 2017 bertempat di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk Terdakwa menerima uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari TIEN FARIDA YANI untuk Iuran Acara Bakti Sosial dan Acara Touring Motor Trail Bupati Nganjuk tahun 2017.<br /><br /><span style="font-size: large;"><b>c</b></span>. Pada tanggal 27 Agustus 2017 bertempat di rumah DEDDY TRI LAKSANA Jalan Jaksa Agung Suprapto No. 38 Nganjuk, Terdakwa melalui DEDDY TRI LAKSANA menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari MOKHAMMAD BISRI.<br /><br /><span style="font-size: large;"><b>5.</b></span> <span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Penerimaan uang dengan jumlah sebesar Rp1.367.500.000,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Nganjuk, sebagai berikut:</span></span><br /><br /><b><span style="font-size: large;">a.</span> <span><span style="font-size: medium;">Penerimaan uang dari SUROTO, sebagai berikut :</span></span></b><br /><span style="font-size: large;"><b>-</b></span> Pada bulan Mei 2017 bertempat di rumah IBNU HAJAR Desa Tanjungkalang Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui IBNU HAJAR menerima uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari SUROTO, yang berumber dari fee proyek pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk.<br /><br /><span style="font-size: large;"><b>-</b></span> Pada bulan Oktober 2017 bertempat di suatu tempat di Kota Surabaya, Terdakwa menerima uang melalui SUWANDI sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) dari SUROTO dan IBNU HAJAR.<br /><b><br /><span style="font-size: large;">b</span>.    <span><span style="font-size: medium;">Penerimaan uang melalui SUWANDI, sebagai berikut :</span></span></b><br /><span style="font-size: large;"><b>-</b></span> Pada awal September 2017 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk Jalan Dermojoyo No. 19 Payaman Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang melalui SUWANDI sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dari SRI WAHYUNI terkait mutasi jabatan.<br /><br /><span style="font-size: large;"><b>-</b></span> Pada tanggal 18 Oktober 2017 bertempat di Desa Sumberkuncir Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang melalui SUWANDI, SUGITO dan MOCH. ZAINURI sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) kemudian diserahkan kepada ACHMAD SILLAHUDDIN, yang bersumber dari IBNU HAJAR, SUWANDI, JOKO, RUDY, BAMBANG, WIDODO, MOKHAMAD BISRI dan SUROTO.<br /><br /><span style="font-size: large;"><b>-</b></span> Pada bulan Oktober 2017 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk Terdakwa menerima alat peraga kampanye diantaranya spanduk, baliho dan lain-lain senilai Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) dari SUWANDI, untuk keperluan kampanye ITA TRIWIBAWATI (Istri Terdakwa).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5mkeUewvzQbzUQQxmv3S0npQwiI69lhEy28quEYPogmmTihNijXRV4kGhkfI210dxYbDF9ZZdLPfaC3DqI2ODsc9sNYYNzUktAfTAUTZpAOU_8V__nbU9ce6fQ7fIPD2oj6Z5fFUT_4g/s639/14.+IMG20180312123303+12+Maret+-+Harjanto+dan+Bisri.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="639" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5mkeUewvzQbzUQQxmv3S0npQwiI69lhEy28quEYPogmmTihNijXRV4kGhkfI210dxYbDF9ZZdLPfaC3DqI2ODsc9sNYYNzUktAfTAUTZpAOU_8V__nbU9ce6fQ7fIPD2oj6Z5fFUT_4g/w640-h360/14.+IMG20180312123303+12+Maret+-+Harjanto+dan+Bisri.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><b>6.</b></span> </span><span style="font-size: medium;"><span style="color: red;"> Penerimaan uang dengan jumlah sebesar Rp1.720.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus dua puluh juta rupiah) dari Badan Kepegawaian Daerah pada Pemerintah Kabupaten Nganjuk, sebagai berikut :</span><br /></span><br /><span style="font-size: large;"><b>a.</b></span> Pada Tahun 2017 bertempat di Kolam Pancing Tirta Asri Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui BUDIONO menerima uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dari 30 orang THL (Tenaga Harian Lepas) yang diangkat menjadi CPNS Dinas Pertanian.<br /><br /><span style="font-size: large;"><b>b.</b></span> Pada Tahun 2017 bertempat di Jalan Mastrip Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui SUDRAJAT menerima uang sebesar Rp720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) dari 30 orang THL yang diangkat menjadi CPNS Dinas Pertanian.<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><b>7.</b></span><span style="font-size: medium;"><b> Penerimaan uang dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Nganjuk dengan jumlah sebesar Rp464.500.000,00 (empat ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), sebagai berikut:</b></span><br /></span><br /><span style="font-size: large;"><b>- </b></span>Sekira bulan Juli 2014 bertempat di Hotel Century Park Jalan Pintu Satu Senayan Tanah Abang Jakarta Pusat, Terdakwa melalui NURI PRIHANDOKO menerima uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari MUSLIM HARSOYO.<br /><br /><span style="font-size: large;"><b>-</b></span> Pada akhir tahun 2014 bertempat di Kantor Bappeda Kabupaten Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui BAMBANG EKO SUHARTO menerima uang sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk mengganti biaya pembelian laptop Terdakwa.<br /><br /><span style="font-size: large;"><b>- </b></span>Pada awal tahun 2015 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk, Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui BAMBANG EKO SUHARTO menerima uang sebesar Rp152.000.000,00 (seratus lima puluh dua juta rupiah).<br /><br /><span style="font-size: large;"><b>-</b></span> Pada tahun 2016  bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui BAMBANG EKO SUHARTO menerima uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><b>8.</b></span>  <span style="font-size: medium;">Penerimaan uang dengan jumlah sebesar Rp265.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) dari HARJANTO dan WISNU ANANG PRABOWO secara bertahap, sebagai berikut :</span></span></div><div><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;"> </span></span><span style="font-size: large;"></span><br /><div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgtz8bLBI40kn8u-q0aKakaCz1XKBV-0d3D6IL6HNmgCHGIgMWHoZowsjagxVC1-NTs46h6YL3LMtbHU9_7EcVGTvOmpSEjQBF9TdUFma2pk9bcWlmDmVW3u2Y_AmiH-xRCebxyEIJRWuY/s639/16.+IMG20180309095831+Jumat%252C+9+Maret+2018+Taufiqurrahman+sidang+-+Suandi+dan+Ibnu+Hajar.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="639" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgtz8bLBI40kn8u-q0aKakaCz1XKBV-0d3D6IL6HNmgCHGIgMWHoZowsjagxVC1-NTs46h6YL3LMtbHU9_7EcVGTvOmpSEjQBF9TdUFma2pk9bcWlmDmVW3u2Y_AmiH-xRCebxyEIJRWuY/w640-h360/16.+IMG20180309095831+Jumat%252C+9+Maret+2018+Taufiqurrahman+sidang+-+Suandi+dan+Ibnu+Hajar.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">-<b> </b></span>Pada bulan April Tahun 2017 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui HARJANTO menerima uang sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dari  WISNU ANANG PRABOWO dan para Kabid Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk.<br /><br /><span style="font-size: large;">-</span> Pada bulan Juli 2017 bertempat di rumah BUDIONO Desa Sukorejo Loceret Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui BUDIONO menerima uang sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dari HARJANTO dan WISNU ANANG PRABOWO.<br /><br /><span style="font-size: large;">-</span> Pada bulan Agustus 2017, bertempat di Jakarta, Terdakwa melalui HARJANTO menerima uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari WISNU ANANG PRABOWO dan para Kabid Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk.<br /><br /><span style="font-size: large;">-</span> Pada bulan September 2017 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk,  Terdakwa melalui JONI TRI WAHYUDI menerima uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari WISNU ANANG PRABOWO.<br /><br /><span style="font-size: large;"><b>9.</b></span> <span style="font-size: medium;"><span style="color: red;">Pada tanggal 27 Desember 2015 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menerima uang dengan jumlah sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yakni sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) berasal dari HARSONO dan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) berasal dari ACHMAD SULKAN.</span></span><br /><br /><span style="font-size: large;"><b>10.</b></span> <span style="font-size: medium;"><span style="color: red;">Pada bulan April 2017 bertempat di Rumah Dinas Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rachmat No 1 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melalui TRI BASUKI WIDODO menerima uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari FEFRI HENDRO WASONO.<span style="font-size: small;"> </span></span></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="color: red;"><span style="font-size: small;"> </span><br /></span></span></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQi2Tyngd0-DrfSbSg1uBZMmr6KMdhK0Gg2M_egnMRm6vXipfk0zOFApimC6Tbtm2mXug_ToCbQTD8yhhvmMHlr3rZTiZt_Sm2zo1G-Z2quhKwNuuK9RBL4IfN_azLqqZpQ6Q2kAM89L4/s639/22.+IMG20180309094736.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="639" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQi2Tyngd0-DrfSbSg1uBZMmr6KMdhK0Gg2M_egnMRm6vXipfk0zOFApimC6Tbtm2mXug_ToCbQTD8yhhvmMHlr3rZTiZt_Sm2zo1G-Z2quhKwNuuK9RBL4IfN_azLqqZpQ6Q2kAM89L4/w640-h360/22.+IMG20180309094736.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: large;"><b>DAN KEDUA</b></span><br /> </div><div style="text-align: left;"><div style="text-align: justify;">Bahwa Terdakwa TAUFIQURRAHMAN pada bulan April 2013 sampai dengan bulan Desember 2017 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Jalan Panglima Sudirman No. 4 Desa Pehserut Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk, di Dusun Sugihan RT 03 RW 1 Desa Putren Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk, di Dusun Wonokroko RT 03 RW 02 Desa Oro-Oro Ombo Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk, di Desa Ngetos Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk, di Jalan Boulevard Timur Raya Bursa Mobil 1 No. 3 Kelapa Gading RW 13 Jakarta Utara, di Bursa Otomotif Sunter Blok D No. 16-18 Sunter Jakarta Utara, di Jalan  Jalak I/B-8 Perumahan Merak Indah-Madiun dan di Hotel Aston Jalan Mayjen Sungkono No. 41 Nambangan Kidul Kecamatan Manguharjo Kota Madiun, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana<br /><br />Maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, berupa menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan, yakni membelanjakan atau membayarkan uang seluruhnya sebesar Rp9.536.061.138,00 (sembilan miliar lima ratus tiga puluh enam juta enam puluh satu ribu seratus tiga puluh delapan rupiah)<br /><br />Uang tersebut untuk pembelian tanah seluas total 30.665m2 (tiga puluh ribu enam ratus enam puluh lima meter persegi) di Desa Putren Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk, tanah seluas total 126.558m2 (seratus dua puluh enam ribu lima ratus lima puluh delapan meter persegi) di Dusun Puhtulis Desa Suru Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk, tanah seluas total 34.649m2 (tiga puluh empat ribu enam ratus empat puluh sembilan meter persegi) di Desa Ngetos Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk<br /><br />Pembelian 1 (satu) Unit Mobil Jeep Wrangler Sahara Artic 4D No. Rangka : 1C4HJWLGXCL1-74382 No. Mesin : CL17-4382, dan 1 (satu) unit mobil Mercy Smart Fortwo warna abu-abu tua Nopol B 1385 WKI No. Rangka : WME4513802K722482, No. Mesin: 3B21GB1270 serta menghibahkan uang seluruhnya sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) untuk pencalonan H. AMIN sebagai Bupati Ponorogo periode 2015-2020, yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang  <br />Taufiqurrahman selaku Bupati Nganjuk) diadili untuk yang kedua kalinya dalam perkara Gratifikasi dan TPPU<br /></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhpJmHQIDErFGNyE7Nd4Oeqf54roAAT70NwWnHGE6J_RApME36apO-Qeqf3_hkMAqWZECJkOA22mxIB_9AwJ9mP0DU9EdHMHN8_Y2NTg5lN0WMPtiLBmKwgnI_tKBX4eiayFOeYVw-4AYU/s639/10.+IMG20180309094001+Jumat%252C+9+Maret+2018+Taufiqurrahman+sidang.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="639" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhpJmHQIDErFGNyE7Nd4Oeqf54roAAT70NwWnHGE6J_RApME36apO-Qeqf3_hkMAqWZECJkOA22mxIB_9AwJ9mP0DU9EdHMHN8_Y2NTg5lN0WMPtiLBmKwgnI_tKBX4eiayFOeYVw-4AYU/w640-h360/10.+IMG20180309094001+Jumat%252C+9+Maret+2018+Taufiqurrahman+sidang.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Terdakwa mengetahui atau patut menduga uang yang dibelanjakan atau dibayarkan tersebut adalah sebagai hasil tindak pidana korupsi berupa suap sebesar Rp1.355.000.000 (satu miliar tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Sby tanggal 22 Juni 2018, dan uang hasil tindak pidana korupsi berupa Gratifikasi sebesar Rp25.657.163.915 (dua puluh lima miliar enam ratus lima puluh tujuh juta seratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus lima belas rupiah) dari para Kepala Dinas, Camat, Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Harian Lepas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk dan para rekanan pelaksana proyek pada Dinas-Dinas Pemerintah Kabupaten Nganjuk, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, yaitu Terdakwa membeli tanah dan mobil dengan mengatasnamakan orang lain serta menghibahkan uang untuk pencalonan H. AMIN sebagai Bupati Ponorogo periode 2015-2020 seolah-olah uang pribadi Terdakwa, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :<br /><br />Terdakwa menjabat sebagai Bupati Nganjuk periode tahun 2013 sampai dengan 2018 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.35-2762 Tahun 2013 tanggal 12 April 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Nganjuk Provinsi Jawa Timur.<br /><br /><span style="font-size: medium;"><span style="color: red;">Terdakwa selama menjabat sebagai Bupati Nganjuk mendapatkan penghasilan yang bersumber dari gaji dan tunjangan sekitar kurang lebih Rp2.080.270.100,00 (dua miliar delapan puluh juta dua ratus tujuh puluh ribu seratus rupiah). Selain itu Terdakwa memperoleh penghasilan dari beberapa usaha sekitar Rp9.916.196.550,00 (sembilan miliar sembilan ratus enam belas juta seratus sembilan puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah) diantaranya :</span></span><br /><br /><b><span style="font-size: large;">a.</span></b> Dari usaha PT Sinar Abadi Citra Lestari & PT Amin Sejati sekitar Rp3.116.196.500,00 (tiga miliar seratus enam belas juta seratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah);<br /><b><span style="font-size: large;">b.</span></b> Dari hasil sewa tanah sekitar Rp2.800.000.000,00 (dua miliar delapan ratus juta rupiah);<br /><b><span style="font-size: large;">c.</span></b> Dari hasil panen sawah sekitar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).<br /><br /><b>Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara (LHKPN) laporan terakhir bulan Januari 2018, Terdakwa tercatat memiliki harta kekayaan sebesar Rp19.019.874.933,00 (sembilan belas miliar sembilan belas juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah), yang terdiri dari :</b><br /><br /><b><span style="font-size: large;">a.</span></b> 86 (delapan puluh enam) bidang tanah dengan nilai total Rp11.461.763.500,00 (sebelas miliar empat ratus enam puluh satu juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah);<br /><b><span style="font-size: large;">b.</span></b> 39 (tiga puluh sembilan) alat transportasi dengan nilai total Rp3.123.200.000,00 (tiga miliar seratus dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah);<br /><b><span style="font-size: large;">c.</span></b> 21 (dua puluh satu) harta bergerak lainnya dengan nilai total Rp4.381.350.000,00 (empat miliar tiga ratus delapan puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);<br /><b><span style="font-size: large;">d</span></b>. Harta kas, baik berupa tabungan, deposito dan uang tunai, dengan nilai total Rp3.169.757.933,00 (tiga miliar seratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah).<br /><b><span style="font-size: large;">e.</span></b> Dikurangi hutang kepada PT Sinar Abadi Citra Sarana dengan nilai total Rp3.116.196.500,00 (tiga miliar seratus enam belas juta seratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah) dan pengeluaran rutin sebesar Rp1.112.200.000,00 (satu miliar seratus dua belas juta dua ratus ribu rupiah).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgVZ4Wl7ZuGMVWuZ9u6pm0FY_TzVXPLuh2jXLpNyFvuf-fbVrgb-Z-p4v3ZUd8sKn6tG5vsGhOLiQliZvqlxS_gWm84SqqF92VKye9qrS2GSJ-uO02j4rf59NVG7sX8Lh6M3No6RtcutE8/s639/11.+IMG20180309094711_1+Jumat%252C+9+Maret+2018+Taufiqurrahman+sidang.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="639" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgVZ4Wl7ZuGMVWuZ9u6pm0FY_TzVXPLuh2jXLpNyFvuf-fbVrgb-Z-p4v3ZUd8sKn6tG5vsGhOLiQliZvqlxS_gWm84SqqF92VKye9qrS2GSJ-uO02j4rf59NVG7sX8Lh6M3No6RtcutE8/w640-h360/11.+IMG20180309094711_1+Jumat%252C+9+Maret+2018+Taufiqurrahman+sidang.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Dalam kurun waktu Terdakwa menjabat sebagai Bupati Nganjuk telah beberapa kali menerima uang dari pihak lain yang berasal atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi terkait kewenangan Terdakwa selaku Bupati Nganjuk yakni sebesar Rp1.355.000.000 (satu miliar tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Sby tanggal 22 Juni 2018 dan sebesar Rp25.657.163.915 (dua puluh lima miliar enam ratus lima puluh tujuh juta seratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus lima belas rupiah) yang diterima dari para Kepala Dinas, Camat, Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Harian Lepas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk dan para rekanan pelaksana proyek pada Dinas-Dinas Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam kurun waktu bulan Mei 2013 sampai dengan bulan Oktober 2017.<br /><br />Untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut berasal dari tindak pidana korupsi maka kemudian Terdakwa membelanjakan atau membayarkan serta menghibahkan uang dimaksud diantaranya sebagai berikut :<br /><br /><span style="font-size: large;"><b>A.  </b></span>  Antara bulan Juli 2014 sampai dengan Desember 2014 bertempat di Kantor Kecamatan Sukomoro Jalan Panglima Sudirman No. 4 Desa Pehserut Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk dan rumah NIDI (Kepala Desa Putren) di Dusun Sugihan RT 03 RW 1 Desa Putren Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk, Terdakwa secara bertahap melakukan pembelian tanah seluas total 30.665m2 (tiga puluh ribu enam ratus enam puluh lima meter persegi) di Desa Putren Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk seluruhnya sebesar Rp6.826.107.138 (enam miliar delapan ratus dua puluh enam juta seratus tujuh ribu seratus tiga puluh delapan rupiah) melalui HARIS JATMIKO (Camat Sukomoro), dengan rincian:</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjGqJNh6YfU39J6eYOBKJDMNrs44YryQ25cghf3NV4FRBtSzE347KdztvEbGhVW89syJnlkQ4-nzKCDH8IIWsZf6-59XmCNJFihn9hwr2Gp7swcti0g8PR9ZdU8iqijq8f8I6eqHByfuGQ/s640/23.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="425" data-original-width="640" height="424" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjGqJNh6YfU39J6eYOBKJDMNrs44YryQ25cghf3NV4FRBtSzE347KdztvEbGhVW89syJnlkQ4-nzKCDH8IIWsZf6-59XmCNJFihn9hwr2Gp7swcti0g8PR9ZdU8iqijq8f8I6eqHByfuGQ/w640-h424/23.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Selanjutnya Terdakwa meminta HARIS JATMIKO menyerahkan dokumen kepemilikan tanah dan tanda terima pelunasan tanah tersebut kepada ABDUL CHAFID (adik Terdakwa). Aset berupa tanah di Desa Putren Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk tersebut sengaja masih diatasnamakan penjual untuk menyembunyikan aset miliknya dan Terdakwa tidak melaporkannya dalam Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Kemudian pada tahun 2016 Terdakwa meminta BUDIONO mendatangi NIDI memberitahukan agar mengawasi dan menggarap tanah tersebut sebelum dibangun pabrik, namun sewaktu-waktu Terdakwa akan meminta kembali apabila membutuhkannya.<br /><br /><span style="font-size: large;"><b>B. </b></span>   Pada tanggal 25 September 2015 bertempat di rumah DARSONO Dusun Wonokroko RT 03 RW 02 Desa Oro-Oro Ombo Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk, Terdakwa melakukan pembelian tanah seluas total 126.558m2 (seratus dua puluh enam ribu lima ratus lima puluh delapan meter persegi) di Dusun Puhtulis Desa Suru Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk seluruhnya sebesar Rp 1.265.580.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) melalui HARIADI (Camat Ngetos), dengan rincian:</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhKX-SPeTZz4lctUSXuNjwXc3Lwwh9bPy7C0ZOjMsdk4N4qjTRM3498mq39iE9YEXGY5HXlps83yo_xAmxVHl28L1n779ZT-6ODw0D1HkzSIiSlNES80ogPLI1vK8Gj_x-UyK48ONNKMGQ/s640/24.jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="477" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhKX-SPeTZz4lctUSXuNjwXc3Lwwh9bPy7C0ZOjMsdk4N4qjTRM3498mq39iE9YEXGY5HXlps83yo_xAmxVHl28L1n779ZT-6ODw0D1HkzSIiSlNES80ogPLI1vK8Gj_x-UyK48ONNKMGQ/w476-h640/24.jpg" width="476" /></a></div><div style="text-align: justify;">Aset berupa tanah di Dusun Puhtulis Desa Suru Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk tersebut sengaja masih diatas namakan penjual untuk menyembunyikan aset miliknya dan sampai dengan saat ini Terdakwa tidak melaporkan aset berupa tanah tersebut dalam Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Selanjutnya pada tanggal 03 Desember 2017 Terdakwa melalui KOKO PRIYO WIJAYANTO meminta seluruh dokumen terkait pembelian tanah tersebut kepada HARIADI.<br /><br /><span style="font-size: large;"><b>C.</b></span>    Sekitar awal tahun 2016 bertempat di Desa Ngetos Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk, secara bertahap Terdakwa melakukan pembelian tanah seluas total 34.649m2 (tiga puluh empat ribu enam ratus empat puluh sembilan meter persegi) di Desa Ngetos Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk seluruhnya sebesar Rp415.424.000,00 (empat ratus lima belas juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah) melalui HARIADI (Camat Ngetos), dengan rincian:<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi-rQvMYmtmgUCDvCs_Zs3hECyId8EQeBc0ylL_-xRDrw05-ZcMNgA-psiBTpRiDMZISoIEgG2cmwklI7GAfnoKGn_CNrjJKVL3KS2_2qnu_NedAV1PndOre02nMyjkb6zAbHNp5fTwQRk/s640/25.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="510" data-original-width="640" height="510" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi-rQvMYmtmgUCDvCs_Zs3hECyId8EQeBc0ylL_-xRDrw05-ZcMNgA-psiBTpRiDMZISoIEgG2cmwklI7GAfnoKGn_CNrjJKVL3KS2_2qnu_NedAV1PndOre02nMyjkb6zAbHNp5fTwQRk/w640-h510/25.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Dengan dibuatkan kuitansi namun nama pembelinya sengaja dikosongkan untuk menyembunyikan asetnya dan sampai dengan saat ini Terdakwa tidak melaporkan aset berupa tanah tersebut dalam Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Selanjutnya pada bulan Desember 2017 Terdakwa menyuruh HARIADI menyerahkan seluruh berkas tanah tersebut kepada ABDUL CHAFID (adik Terdakwa).<br /><br /><span style="font-size: large;"><b>D.</b></span> Pada tanggal 24 April 2013, 07 Mei 2013, 16 Mei 2013, 17 Mei 2013 dan 22 Mei 2013 bertempat di Showroom Auto One Jalan Boulevard Timur Raya Bursa Mobil 1 No. 3 Kelapa Gading RW.13 Kota Jakarta Utara, Terdakwa melakukan pembelian 1 (satu) Unit Mobil Jeep Wrangler Sahara Artic 4D No. Rangka : 1C4HJWLGXCL1-74382 No. Mesin : CL17-4382 secara mengangsur dengan jumlah sebesar Rp803.950.000,00 (delapan ratus tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dari Auto One. Selanjutnya Terdakwa mengganti plat nomor dari B-29-HSB menjadi B-99-FIQ namun masih diatasnamakan pemilik sebelumnya dan tidak diubah menjadi nama Terdakwa ataupun kerabatnya untuk menyembunyikan aset Terdakwa.<br /><br /><span style="font-size: large;"><b>E.</b></span> Pada tahun 2016 bertempat di Showroom MATRIX AUTO Bursa Otomotif Sunter Blok D No. 16-18 Sunter Jakarta Utara, Terdakwa melakukan pembelian 1 (satu) unit mobil Mercy Smart Fortwo warna abu-abu tua Nopol B-1385-WKI No. Rangka : WME4513802K722482, No. Mesin: 3B21GB1270 dari HENDRI UTAMA secara tunai sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dan masih diatasnamakan pemilik sebelumnya tanpa diubah menjadi nama Terdakwa ataupun kerabatnya untuk menyembunyikan aset Terdakwa.<br /><br /><span style="font-size: large;"><b>F.</b></span> Pada bulan November 2015 Terdakwa membantu pencalonan H. AMIN sebagai Bupati Ponorogo periode 2015-2020 dengan menghibahkan  uang melalui NURI PRIHANDOKO kepada SUWITO RIBUT BASUKI sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bertempat di rumah KOKOK RAYA jalan Jalak I / B-8 Perumahan Merak Indah-Madiun dan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) bertempat di Hotel Aston Jalan Mayjen Sungkono No. 41 Nambangan Kidul Kecamatan Manguharjo Kota Madiun.<br /><br />Bahwa harta kekayaan Terdakwa yang digunakan untuk pembelian atau  pembelanjaan tanah dan kendaraan bermotor seluruhnya sebesar Rp9.536.061.138,00 (sembilan miliar lima ratus tiga puluh enam juta enam puluh satu ribu seratus tiga puluh delapan rupiah) serta yang dihibahkan seluruhnya sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) untuk pencalonan H. AMIN sebagai Bupati Ponorogo periode 2015-2020, diketahui atau patut diduga sebagai hasil tindak pidana korupsi berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan jabatan Terdakwa selaku Bupati Nganjuk periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 serta menyimpang dari profil penghasilan Terdakwa selaku Penyelenggara Negara.<br /><br />"Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 3 (atau Pasal 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP," ucap JPU diakhir membacakan surat dakwaannya. (Jen)<br /></div>

News Tipikor Sidang Korupsi Gratifikasi dan TPPU Lanjut, Majelis Hakim Menolak Eksepsi PH Terdakwa Taufiqurrahman selaku Bupati Nganjuk

BERITA KORUPSI .CO – Berdoa dan berharap kepada Tuhan dalah hak setiap orang, namun terkabul atau tidak itu adalah rahasia Sang Ilahi. Begit...

»

Kadispendik Kota Pasurun, Drs. Subadrio, M.Pd Dan Dedy Maryanto ‘Turut Terlibat Korupsi’

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">- Terdakwa Muhammad Rizal,ST., M.T selaku Pejabat Pembuat</span></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">   Komitmen (PKK) dalam Proyek Rehablitasi Atap SDN Gentong</span></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">   Kota Pasuruan Tahun 2012 di Vonis 1 Tahun Penjara<br /><br />- Seriuskah Kejati dan Polda Jatim untuk menyeret pihak-pihak</span></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">   yang terlibat dalam perkara Korupsi ‘ambruknya atap Kelas SDN</span></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">   Gentong Kota Pasuruan Thn 2019 lalu?</span></span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjAA_p3sbnw6lGVJM8AfpE318k46-6JZy1fWVTDWSRphExF1ZecES_S1Gppw-3t_toUPCIesS9QeagVJEsYX4WAd9yrq3TbIUIH1DriLQqUsej1JAa3Bh9wnCQCz4I2Gh5xS4MZxr0P-Vg/s985/IMG20210125141528.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="443" data-original-width="985" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjAA_p3sbnw6lGVJM8AfpE318k46-6JZy1fWVTDWSRphExF1ZecES_S1Gppw-3t_toUPCIesS9QeagVJEsYX4WAd9yrq3TbIUIH1DriLQqUsej1JAa3Bh9wnCQCz4I2Gh5xS4MZxr0P-Vg/w640-h288/IMG20210125141528.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span><br />Drs. Subandrio,M.Pd selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Pasuruan dan Dedy Maryanto selaku pemborong, turut bersama-sama dengan terdakwa Muhammad Rizal,ST., M.T Bin Abdul Majid selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) melakuan Tindak Pidana Korupsi proyek pekerjaan Rehablitasi untuk 4 atap Kelas SDN Gentong Kota Pasuruan tahun 2012 yang menelan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan Tahun Anggaran (TA) 2012 sebesar Rp256.765.000 yang roboh pada 5 November 2019 yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp85 juta serta menelan korban jiwa, ada yang meninggal<br /><br />Hal itu dikatakan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Cokorda Gedearthana, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu DR. Lufsiana, SH., MH dan Emma Elliany, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Siswanto, SH dalam persidangan yang berlangsung melalui Vidio Conference (Vidcon) di ruang Sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo (Senin, 11 Januari 2021) dengan agenda pembacaan Putusan (Vonis) Perkara Nomor : 68/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Sby Kasus Korupsi  proyek pekerjaan Rehablitasi untuk 4 atap Kelas SDN Gentong Kota Pasuruan tahun 2012 yang menelan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan Tahun Anggaran (TA) 2012 sebesar Rp256.765.000 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp85 juta dengan terdakwa Muhammad Rizal,ST., M.T Bin Abdul Majid selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PKK) yang juga Kepala Seksi (Kasi) Dinas Pendidikan Kota Pasuruan<br /><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgLE5-weXUhHSpHNLe8H6V3585aJcgBTwJC0Ls9DeR7q_qhBkr01kcPQVmEbHMf0dSKmAFeFRbeugN9D2Wq2WjcLvhjmQFPdRkWON0FSRbvo1OeHHRZls1hlxWhRxh9xTU3w4Vuj46yDDc/s639/Dari+kiri%252C+Dedi+Maryanto+selaku+Pelaksana+Proyek%252C+Suharto+selaku+PPHP+%2528Panitia+Penerima+Hasil+Pekerjaan%2529%252C++Sutadji+Efendi+%2528Mandor%2529+dan+Widodo+%2528Consultan+Perencanaan%2529.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="639" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgLE5-weXUhHSpHNLe8H6V3585aJcgBTwJC0Ls9DeR7q_qhBkr01kcPQVmEbHMf0dSKmAFeFRbeugN9D2Wq2WjcLvhjmQFPdRkWON0FSRbvo1OeHHRZls1hlxWhRxh9xTU3w4Vuj46yDDc/w640-h360/Dari+kiri%252C+Dedi+Maryanto+selaku+Pelaksana+Proyek%252C+Suharto+selaku+PPHP+%2528Panitia+Penerima+Hasil+Pekerjaan%2529%252C++Sutadji+Efendi+%2528Mandor%2529+dan+Widodo+%2528Consultan+Perencanaan%2529.jpg" width="640" /></a></div>Persidangan ini diikuti terdakwa melalui Vidio Conference di Rutan Kejaksaan karena kondisi Pandemi Covid19 (Coronavirus disease 2019), namun dihadiri langsung oleh JPU Widodo Pamudji, SH maupun Penasehat Hukum terdakwa, yakni Rudy Moerdani dkk </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Dalam putusannya Majelis Hakim mengatakan, bahwa Rehablitasi atap Kelas SDN Gentong Kota Pasuruan tahun 2012 adalah Swakelola dengan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan Tahun Anggaran (TA) 2012 dikerjakan oleh Dedy Maryanto atas petunjuk Kepala Dinas Pendidikan Kota Pasuruan, Drs. Subandrio, M.Pd<br /><br />Majelis Hakim mengatakan, bahwa terjadinya Tindak Pidana Korupsi ini yang dilakukan oleh terdakwa Muhammad Rizal,ST., M.T Bin Abdul Majid selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), Dedy Maryanto selaku pemborong dan Drs. Subandrio,M.Pd selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Pasuruan saat itu<br /><br />“Majelis Hakim mempersilahkan Jaksa Penuntut Umum untuk tidak ragu-ragu memproses secara Pidana Tidak Pidana Korupsi serta mengajukannya ke Pengadilan Tipikor terkait yang terlibat dalam perkara ini,” ucap anggota Majelis Hakim Dr. Lufsiana, SH., MH saat membacakan amar putusan<br /><br />Pertanyaannya adalah, seriuskah Kejaksaan Tinggi dan penyidik Polda Jatim untuk menyeret pihak-pihak yang terlibat dalam perkara Korupsi pekerjaan rehablitasi atap Kelas SDN Gentong tahun 2012 yang tidak sesuai dengan spesifikasi hingga ambruknya atap Kelas SDN Gentong Kota Pasuruan pada 5 November 2019 lalu yang mengakibatkkan kerugian keuangan negara sebesar Rp85 jta dan menelan korban jiwa sebanyak 13 siswa SDN Gentong (ada yang meninggal) seperti yang disebutkan dalam putusan Majelis Hakim?<br /></div><div style="text-align: justify;"> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjGcg3f4VBiSS8Qc06s9tNbYj5njtjbz-ovV0plFqlVLfGAhTey38XRv5McQGjwJvH3NpCo1IBzHEjGw-f3BL_UfoiXao7IcZ3Cqwz5h3PWmjI-541s7du93XYCfjN7VYU18d51jS1pVs4/s640/IMG20210111130129+Terdakwa+Muhammad+Rizal%252CST.%252C+M.T.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="513" data-original-width="640" height="512" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjGcg3f4VBiSS8Qc06s9tNbYj5njtjbz-ovV0plFqlVLfGAhTey38XRv5McQGjwJvH3NpCo1IBzHEjGw-f3BL_UfoiXao7IcZ3Cqwz5h3PWmjI-541s7du93XYCfjN7VYU18d51jS1pVs4/w640-h512/IMG20210111130129+Terdakwa+Muhammad+Rizal%252CST.%252C+M.T.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"><span style="color: black;">Terdakwa Muhammad Rizal,ST., M.T mengikuti persidangan melalui Vidio Conference (Vidcon)</span></span></span></span></td></tr></tbody></table> </div><div style="text-align: justify;">Atau cukupkah hanya terdakwa Muhammad Rizal,ST., M.T Bin Abdul Majid selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PKK) yang diadili sebagai pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam kasus ini, dengan alasan karena Dedy Maryanto selaku pemborong dkk sudah diadili di Pengadilan Negeri Pasuruan dalam perkara Pidana Umum, seperti yang disampaikan oleh JPU Widodo Pamudji, SH dari Kejari Pasuruan kepada beritakorupsi.co beberapa waktu lalu (Senin, 09 November 2020 dan Senin, 11 Januari 2021)<br /><br />Namun kemudian, JPU Widodo Pamudji, SH mengatakan akan melaporkan ke Kejaksaan Tinggi dan menyurati penyidik setelah mendengarkan putusan (Vonis) dari Majelis Hakim<br /><br />“Saya akan melaporkannya dulu ke Kejati dan menyurati penyidik,” kata JPU Widodo Pamudji, SH seusai persidangan, senin, 25 Januari 2021 <br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Lebih lanjut Majelis Hakim mengatakan dalam putusannya, bahwa terdakwa Muhammad Rizal,ST., M.T Bin Abdul Majid selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PKK) terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3  jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP<br /><br />Dalam pertimbangan putusannya, Majelis Hakim menerima pembelaan pribadi dari terdakwa dan mengabulakan status terdakwa dalam perkara ini yaitu sebagai Whistle  Blower  dan Justice  Collaborator (WB dan JC)<br /><br />Majelis Mangatakan, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, haruslah dihukum untuk membayar kerugian negara sebesar 85 juta rupiah yang dikompesasikan dengan uang yang dikembalikan oleh terdakwa kepada Jaksa Penuntut Umum <br /><br />“Mengdili : Satu. Menyatakan terdakwa Muhammad Rizal,ST., M.T Bin Abdul Majid terbukti secara sah dan meyakinkan  bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam pasal 3  jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ; Dua. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Muhammad Rizal,ST., M.T Bin Abdul Majid oleh karena itu dengan hukuman pidana penjara selama Satu (1) tahun serta denda sebesar Rp50.000.000 dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama Satu (1) bulan ; Tiga. Menjatuhkan pidana tambahan untuk membayar uang penganti sebesar Delapan puluh Lima juta rupaih (Rp85.000.000) yang dikompesasikan dengan uang yang dikembalikan oleh terdakwa kepada Jaksa Penuntut Umum untuk disetorkan ke Kas Negara. Empat. Barang bukti dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perka lain,” ucap Ketua Majelis Hakim Cokorda Gedearthana, SH., MH diakhir putusannya.<br /><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjNqdHoReFLreW-EM3pbzkJrZ2hiPoXT80ZbWhUPiFFA-90a9xDhyphenhyphenJ4ErZanHBPFDdmL0M_2ZcAs7YQVI3edFYwfaDggtoDUgNOYX2dstMdOuKs7TNZrkDqX2piiWQJbsD7Cv4BuY3_69w/s640/2.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjNqdHoReFLreW-EM3pbzkJrZ2hiPoXT80ZbWhUPiFFA-90a9xDhyphenhyphenJ4ErZanHBPFDdmL0M_2ZcAs7YQVI3edFYwfaDggtoDUgNOYX2dstMdOuKs7TNZrkDqX2piiWQJbsD7Cv4BuY3_69w/w640-h360/2.jpg" width="640" /></a></div>Vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap terdakwa tak jauh beda dengan tuntutan JPU, yakni dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 3 bulan, denda sebesar 50 juta rupiah subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sejumlah Rp85.000.000 subsidair pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. <br /><br />Atas putusan tersebut, terdakwa mengatakan masih pikir-pikir. Sedangkan JPU Widodo Pamudji, SH langsung menerima. <br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Istri terdakwa, Eva Arifi yang diampingi Penasehat Hukum terdakwa seusai persidangan kepada beritakorupsi.co mengungkapkan raasa kekecewaannya atas putusan Majelis Hakim yang menyebutkan, bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban jiwa, dan hukuman untuk membayar uang pengganti sebesar Rp85 juta.<br /><br />Menurut istri terdakwa, bahwa yang mengerjakan rehabiltasi atap Kelas SDN Gentong Kota Pasuruan pada Tahun Anggaran 2012 bukanlah suaminya (terdakwa), melainkan Dedy Maryanto atas petunjuk Kepala Dinas. <br /><br />“Hakim mengatakan perbuatan terdakwa mengakibatkan korban jiwa. Padahal yang mengerjakan itu bukan suami saya tetapi Dedy Maryanto. Dan penyebab runtuhnya konstruksi atap dan sebagian konstruksi dinding ruang kelas SDN Gentong Kota Pasuruan akibat mutu beton sangat jelek dan kegagalan konstruksi sistem pembersihan ring balok bawah pada dinding tembok. Ini berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris Polda Jatim dalam putusan Majelis Hakim dalam perkara (pidana Umum),” kata istri terdakwa <br /><br />Yang mebuat istri terdakwa merasa kecwa dalah terkait upah pekerja sebesar Rp51.245.000 yang termasuk dalam kerugian negara. Dimana upah pekerja tersebut dikatakan tidak dibayar oleh terdakwa.<br /><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgogPK0iB19DdaMXo1PQ5sXBoRHO7v1Wisy43fmKtbGf4TTsKJUrGAhGM-TDKXi8haFcOSfEnfiTaFhfJ1Xq5d6batsu43w-UrnSE6DkIh2q-RH1-63ZFWuPcY1PqNJditUvMgKX4q7tmM/s640/IMG20210111125921+Sidang+Tuntutan+Senin%252C+11+Januari+2021.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgogPK0iB19DdaMXo1PQ5sXBoRHO7v1Wisy43fmKtbGf4TTsKJUrGAhGM-TDKXi8haFcOSfEnfiTaFhfJ1Xq5d6batsu43w-UrnSE6DkIh2q-RH1-63ZFWuPcY1PqNJditUvMgKX4q7tmM/w640-h360/IMG20210111125921+Sidang+Tuntutan+Senin%252C+11+Januari+2021.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Padahal menurut istri terdakwa, upah pekerja sebesaar Rp51.245.000 sudah diterima Sutadji Efendi selaku Mandor dengan bukti adanya kwitansi yang ditandatangani PA (Pengguna Anggaran), Kepala Dinas Pendidikan Kota Pasuruan, Drs. Drs. Subandrio,M.Pd, PPTK (Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan) Drs. Ahmad Fauzi, Bendahara (Muhammad Zainullah) dan Sutadji sendiri (mandor)<br /><br />“Katanya suami saya tidak membayar upah pekerja sebesar Rp51.245.000. Padahal upah pekerja bukan urusan suami saya. Dan upah pekerja juga sudah dibayar, ada kwitansi yang ditandatangani PA, PPTK, Bendahara dan Sutaji,” ungkap Eva sambil menunjukan bukti Kwitansi kepada beritakorupsi.co<br /><br />Eva menambahkan, “Kesaksian yang pertama Drs. Ahmad Fauzi selaku PPTK dan Muhammad Zainullah selaku Bendahara saling menyalahkan. Dan saat kesaksian yang kedua kalinya, mereka (Drs. Ahmad Fauzi dan Muhammad Zainullah) mengatakan sudah menyerahkan kepada terdakwa tapi tidak bisa menunjukan buktinya. Dan Sutaji juga tidak mengakuinya”.<br /><br />Saat ditanya lebih lanjut langkah yang akan ditempuh terdakwa maupun istri terdakwa terkait keterangan saksi mengenai upah pekerja yang tidak dibayar oleh terdakwa, akan menmpuh jalur hukum untuk mencari keadilan<br /><br />Apa yang disampaikan oleh istri terdakwa ini tak ada salahnya. Bila benar bahwa upah pekerja sudah sibayar dengan bukti Kwitansi yang ditandatangani oleh PA, PPTK, Bendahara dan Sutaji, namun dalam persidangan dibawah sumpah tidak diakui, bisa jadi dianggap sebagai ‘memberikan keterangan palsu dibawah sumpah’ sebagaimana dalam pasal 242 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana<br /><br /><i>Pasal 242 ayat (1) KUHP berbunyi : barang siapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.</i> <br /></div><p style="text-align: justify;"></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgp9wwgYuqCtAjyKITDY4_l22b-8WSVV0hF_XODvM-E1vU-_P9sI5yv4EZO3E7P5zc-onZlbnmmfLXYj4_pViVHT8Adjr01uDKvlzsGHdtbcQoGQPXKsf5RNOoTVVUV0_G_sBbcqom3cOI/s640/IMG20210111130020.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="359" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgp9wwgYuqCtAjyKITDY4_l22b-8WSVV0hF_XODvM-E1vU-_P9sI5yv4EZO3E7P5zc-onZlbnmmfLXYj4_pViVHT8Adjr01uDKvlzsGHdtbcQoGQPXKsf5RNOoTVVUV0_G_sBbcqom3cOI/w640-h360/IMG20210111130020.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Seperti yang diberitakan sebelumnya. Terdakwa Muhammad Rizal,ST., M.T Bib Abdul Majid selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PKK) berdasarkan Surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Pasuruan Provinsi Jawa Timur No.Nomor 600/56/423.102/2012 tanggal 12 Januari 2012 dalam kegiatan rehabiltasi SDN Gentong Kota Pasuruan pada Tahun Anggaran 2012 bersama-sama dengan saksi Dedy Maryanto pada suatu waktu tertentu di tahun 2012 bertempat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan Provinsi Jawa Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili<br /></div><div><p></p><div style="text-align: justify;">Bahwa mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, sebesar kurang lebih Rp.85.763.300,35 (delapan lima juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus rupiah tiga puluh lima sen) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana keterangan ahli dari BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Timur, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :<br /><br />Bahwa pada tahun 2012, Sekolah SDN Gentong Kota Pasuruan mendapatkan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2012 sejumlah Rp256.765.000 (dua ratus lima puluh enam juta tujuh ratus enam puluh lima ribu) untuk rehablitasi 4 kelas <br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Dan untuk pelaksanaannya, saksi Drs. Subandrio,M.Pd selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Pasuruan Provinsi Jawa Timur menunjuk Rizal,ST., M.T Bib Abdul Majid terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen untuk melaksanakan kegiatan rehabilitasi tersebut dengan sistem swasekola berdasarkan Surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Pasuruan Provinsi Jawa Timur Nomor 600/56/423.102/2012 tanggal 12 Januari 2012<br /><br />Awalnya, saksi Dedy Maryanto mendatangi saksi Drs.Subandrio, M.Pd selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Pasuruan dan menyampaikan keinginannya untuk mengerjakan Rehabilitasi SDN Gentong Kota Pasuruan<br /></div><div style="text-align: justify;"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQF44WFuV0kYCEYG-onVxUUYZhtGARpNoztjtA-Pno6L7_1M7WnQDDB7umAmZfkuBnnXkhert5OvnR332gQXjv4sIhF_EXB5Ex7AT1peJhrzkEyr2nZWjFldzrZ8CkQ4e_aWeNz5dJ1HA/s639/IMG20210111130033.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="639" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQF44WFuV0kYCEYG-onVxUUYZhtGARpNoztjtA-Pno6L7_1M7WnQDDB7umAmZfkuBnnXkhert5OvnR332gQXjv4sIhF_EXB5Ex7AT1peJhrzkEyr2nZWjFldzrZ8CkQ4e_aWeNz5dJ1HA/w640-h360/IMG20210111130033.jpg" width="640" /></a></div>Selanjutnya, saksi Drs.Subandrio,M.Pd menyuruh saksi Dedy Maryanto untuk berkoordinasi dengan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan rehabiiltasi SDN Gentong Kota Pasuruan pada tahun anggaran 2012, dan selanjutnya saksi Dedy Maryanto menemui Terdakwa serta membicarakan pekerjaan Rehabilitasi SDN Gentong Kota Pasuruan.<br /><br />Pada awal Juli 2012, Terdakwa menghubungi saksi Dedy Maryanto melalui telepon untuk datang ke Kantor Dinas Pendidikan Kota Pasuruan Provinsi Jawa Timur karena telah mendapat perintah dari saksi Drs.Subandrio,M.Pd selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Pasuruan Provinsi Jawa Timur  <br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Dan pada saat saksi Dedy Maryanto menemui terdakwa, lalu terdakwa menawari saksi Dedy Maryanto pekerjaan Renovasi SDN Gentong Kota Pasuruan. Untuk itu, saksi Dedy Maryanto harus mempunyai badan hukum perusahaan karena saksi Dedy Maryanto tidak mempunyai Badan Hukum/perusahaan maka saksi Dedy Maryanto meminjam CV DHL Putra milik saksi Suheldy Gantara dan CV. Andalus milik saksi Lukman Santoso.<br /><br />Dalam pelaksanaan rehabilitasi SDN Gentong Kota Pasuruan, untuk memenuhi tujuan pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi SDN Gentong supaya dikerjakan oleh saksi Dedy Maryanto, Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan rehabiltasi SDN Gentong Kota Pasuruan pada tahun anggaran 2012, telah menyalahgunakan kewenangannya selaku Pejabat Pembuat Komitmen yaitu tidak melaksanakan kegiatan dengan metode swakelola namun Terdakwa menunjuk saksi Dedy Maryanto sebagai pelaksana kegiatan rehabilitasi pembangunan 4 ruang kelas SDN Gentong Kota Pasuruan<br /><br />Dan selanjutnya, saksi Dedy Maryanto menunjuk saksi Sutadji Efendi sebagai mandornya, membuat dokumen pengadaan seolah-olah kegiatan rehabilitasi 4 ruang kelas SDN Gentong dilakukan melalui metode pengadaan langsung dengan cara membuat dokumen yang tidak benar, seolah olah telah terjadi kontrak antara Terdakwa selaku PPK dengan saksi Suheldy Gantara selaku Direktur CV DHL Putra sebagai penyedia material Galvalum dengan nilai kontrak sebesar Rp 48.800.000 (empat puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah)<br /><br />Dan Terdakwa juga membuat dokumen yang tidak benar seolah olah telah terjadi kontrak antara Terdakwa selaku PPK dengan saksi saksi Lukman Santoso sebagai penyedia material non Galvalum dengan nilai kontrak sebesar Rp 154.350.000 (seratus lima puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)<br /><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiLpN5WGnWo2gMbXPZSgszYqctQ4itU8s1qdLYCDV-mJpHMyzCZ0FIAfDy4ee7j9A8Ngm-kPx4AafE-1PcQnphlUbs2EGTL_3m_5BZJYS2O0PvodlCQo1iJZCM0PLcEXCFEjKZjVjYm4p8/s640/IMG20210111130026.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="359" data-original-width="640" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiLpN5WGnWo2gMbXPZSgszYqctQ4itU8s1qdLYCDV-mJpHMyzCZ0FIAfDy4ee7j9A8Ngm-kPx4AafE-1PcQnphlUbs2EGTL_3m_5BZJYS2O0PvodlCQo1iJZCM0PLcEXCFEjKZjVjYm4p8/w640-h358/IMG20210111130026.jpg" width="640" /></a></div>“Padahal Terdakwa mengetahui, yang mengerjakan rehabilitasi 4 ruang kelas SDN Gentong adalah saksi Dedy Maryanto, dan dokumen-dokumen tersebut tidak benar dan hanya formalitas adminitrasi saja” ucap JPU saat membacakan surat dakwaannya saat itu<br /><br />JPU mengatakan, untuk mencairkan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2012 sejumlah Rp 256.765.000 (dua ratus lima puluh enam juta tujuh ratus enam puluh lima ribu) untuk rehab 4 kelas, selanjutnyaa Terdakwa bekerja sama dengan saksi Dedy Maryanto menggunakan badan usaha CV.DHL Putra untuk seolah-olah bertindak sebagai penyedia material Galvalum dengan nilai kontrak fiktif sebesar Rp 48.800.000 (empat puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dan menggunakan badan usaha CV. Andalus untuk seolah-olah bertindak sebagai penyedia material non Galvalum dengan nilai kontrak fiktif sebesar Rp 154.350.000 (seratus lima puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).<br /><br />Dari 2 (dua) nilai kontrak pekerjaan fiktif tersebut, saksi Dedy Maryanto telah menerima uang sebesar Rp 176.000.000 (seratus tujuh puluh enam juta rupiah). Dan uang tersebut digunakan oleh saksi Dedy Maryanto untuk pembangunan rehabilitasi 4 ruang kelas SDN Gentong berupa pembelian bahan material, upah tukang dan mandor, pemberian fee (komisi) pinjam bendera CV. DHL Putra sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), fee (komisi) pinjam bendera CV Andalus Rp 2.100.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan fee (komisi) ke Terdakwa sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah). Sedangkan saksi Dedy Maryadi sendiri memperoleh keuntungan sebesar Rp18.000.000 (delapan belas juta rupiah)<br /><br />Dalam pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh saksi Dedy Maryanto ternyata tidak sesuai spesifikasi dan adanya pengurangan volume dan mutu pekerjaan sehingga berakibat gedung kelas SDN Gentong Kota Pasuruan roboh, sedangkan upah pekerja untuk pekerjaan rehabilitasi SDN Gentong Kota Pasuruan senilai Rp 51.245.000 (lima puluh satu juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) ternyata telah diterima Terdakwa dan tidak digunakan untuk untuk pembayaran upah yang penggunaannya tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa.<br /><br />Perbuatan Terdakwa menyalahgunakan kewenangan, karena jabatan atau kedudukan selaku PPK (PejabatPembuat Komitmen) dalam kegiatan rehabiltasi SDN Gentong Kota Pasuruan pada tahun anggaran 2012 telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar kurang lebih Rp85.763.300,35 (delapan lima juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus rupiah tiga puluh lima sen) atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana keterangan ahli dari BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Timur<br /><br />Atas perbuatannya, Terdakwa Muhammad Rizal, ST., M.T Bin Abdul Majid dijerat hukuman pidana sebagaimana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. (Jen)<br /></div></div>

News Tipikor Kadispendik Kota Pasurun, Drs. Subadrio, M.Pd Dan Dedy Maryanto ‘Turut Terlibat Korupsi’

- Terdakwa Muhammad Rizal,ST., M.T selaku Pejabat Pembuat    Komitmen (PKK) dalam Proyek Rehablitasi Atap SDN Gentong    Kota Pasuruan Tahun...

»

Terbukti Korupsi Bersama-Sama ‘Amburuknya Atap Sekolah’, PPK Dispendik Kota Pasuruan Di Vonis 1 Thn Penjara

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Majelis Hakim menyebutkan, Drs. Subandrio,M.Pd selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Pasuruan, Dedy Maryanto (Kntraktor) turut bersama-sama dengan terdakwa melakukan Tindak Pidana Korupsi# <span style="font-size: small;"><span style="color: black;"></span></span></span></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"><span style="color: black;"> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhmH0Qos6hEkOc8nZxdtcXeVkWHj2Ju9doBLNs3IFLQ1xhuSQlaoNb4GgHhl_ryo9rv6j24UTGpg4ifqaseXW1oJzVK7g_3dP-BqdwCd1Aph-JxSxFYuYA1x29TXFrfpFRKPpXOgYIYXxA/s640/IMG20210111130129+Terdakwa+Muhammad+Rizal%252CST.%252C+M.T.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="513" data-original-width="640" height="512" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhmH0Qos6hEkOc8nZxdtcXeVkWHj2Ju9doBLNs3IFLQ1xhuSQlaoNb4GgHhl_ryo9rv6j24UTGpg4ifqaseXW1oJzVK7g_3dP-BqdwCd1Aph-JxSxFYuYA1x29TXFrfpFRKPpXOgYIYXxA/w640-h512/IMG20210111130129+Terdakwa+Muhammad+Rizal%252CST.%252C+M.T.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Muhammad Rizal,ST., M.T mengikuti persidangan melalui Vidio Conference (Vidcon)<br /></td></tr></tbody></table><br /></span></span></span></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"><span style="color: black;"><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </b></span><br />Hari ini, Senin, 25 Januari 2021, terjawablah pertanyaan publik terkait pihak-pihak yang terlibat dalam perkara Korupsi proyek pekerjaan Rehablitasi atap Kelas Sekolah Dasar Negeri (SDN) Gentong Kota Pasuruan tahun 2012 yang mengakibatkan ambruknya dan menelan korban jiwa sebanyak 13 arang siswa (ada yang meninggal) pada 5 November 2019 lalu, ternyata yang turut melakukan Tindak Pidana Korupsi alias terlibat adalah Drs. Subandrio,M.Pd selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Pasuruan, Dedy Maryanto selaku Kontraktor dan Sutadji Efendi (Mandor)<br /><br />Karena dalam Surat Dakwaan maupun Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari (Kejaksaan Neger) Pasuruan, sama sekali tidak menjelaskan bahkan tidak menyebutkan keterlibatan Drs. Subandrio,M.Pd selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Pasuruan dan Dedy Maryanto selaku Kontraktor dalam perkara Korupsi proyek pekerjaan Rehablitasi atap Kelas SDN Gentong Kota Pasuruan tahun 2012 yang merugikan keuangan negara sebesar 85 juta rupiah<br /><br />Padahal yang mengerjakan proyek pekerjaan Rehablitasi atap Kelas SDN Gentong Kota Pasuruan tahun 2012 adalah Dedy Maryanto yang masih keponakan Walikota Pasuruan atas petunjuk dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Pasuruan, Drs. Subandrio,M.Pd. Kemudian Dedy Maryanto meminjam CV DHL Putra milik Suheldy Gantara dan CV. Andalus milik Lukman Santoso, sementara Sutadji Efendi yang masih ayah tiri Dedy Maryanto adalah selaku Mandor<br /><br />Selain itu, ada yang meggelitik dalam perkara ini yaitu terkait pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang ibarat “muncul dan hilang kemudian muncul kembali” sekaligus terungkap kembali. <br /><br />Mengapa? Karena dalam surat dakwaan JPU tercantum pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP yang artinya ada pihak lain, tetapi pasal itu menghilang alias tidak lagi dicantumkan dalam surat Tuntutan Pidana. Dan akhirnya teracntum kembali dalam putusan Majelis Hakim, sehingga menyebutkan bahwa terdakwa melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama </span></span></span></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"><span style="color: black;"> </span></span></span></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEis6A0kkS-5COPTXtEsnqcRFX9lOKtmI9DJ-ImTmyOt1LMee2ueJK6hXHifyDokONc9DOU7yToTYc1B1cSVPqXmwqZB11-FcT_z7qoKD5X89Hj-iVX8fBFgdi3hu3hCIxL5p7R2WjAlXEg/s985/IMG20210125141528.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="443" data-original-width="985" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEis6A0kkS-5COPTXtEsnqcRFX9lOKtmI9DJ-ImTmyOt1LMee2ueJK6hXHifyDokONc9DOU7yToTYc1B1cSVPqXmwqZB11-FcT_z7qoKD5X89Hj-iVX8fBFgdi3hu3hCIxL5p7R2WjAlXEg/w640-h288/IMG20210125141528.jpg" width="640" /></a></div><span style="color: black;">Terungkapnya nama Drs. Subandrio,M.Pd selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Pasuruan, Dedy Maryanto selaku Kontraktor, Sutadji Efendi (Mandor) dan pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP yang menyebutkan, turut terlibat melakukan Tindak Pidana Korupsi proyek pekerjaan Rehablitasi atap Kelas SDN Gentong Kota Pasuruan tahun 2012 adalah dari putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya (Senin, 25 Januari 2021) dalam perkara Nomor : 68/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Sby Kasus Korupsi  proyek pekerjaan Rehablitasi untuk 4 atap Kelas SDN Gentong Kota Pasuruan tahun 2012 yang menelan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan Tahun Anggaran (TA) 2012 sebesar Rp256.765.000 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp85 juta dengan terdakwa Muhammad Rizal,ST., M.T Bin Abdul Majid selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PKK) yang juga Kepala Seksi (Kasi) Dinas Pendidikan Kota Pasuruan<br /><br />Dari putusan Majelis Hakim ini jelas, bahwa pelaku Tindak Pidana Korupsi yang dikatakan sebagai suatu kejahatan yang luar biasa, ‘tidaklah sama dengan pencuri HP atau pencopet jalanan atau bahkan pencuri buah pohon’ <br /> </span></span></span></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"><span style="color: black;">Putusan (Vonis) itu dibacakan oleh Majelis Hakim yang diketuai Hakim Cokorda Gedearthana, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu DR. Lufsiana, SH., MH dan Emma Elliany, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Siswanto, SH dalam persidangan melalui Vidio Conference (Vidcon) di ruang Sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo (Senin, 11 Januari 2021) yang dihadiri JPU Widodo Pamudji, SH serta Penasehat Hukum terdakwa, yakni Rudy Moerdani dkk. Sementara terdakwa mengikuti persidangan melalui Vidcon di Rutan Kejaksaan karena kondisi Pandemi Covid19 (Coronavirus disease 2019)<br /><br />Dalam putusannya Majelis Hakim mengatakan, bahwa terdakwa Muhammad Rizal,ST., M.T Bin Abdul Majid selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PKK) terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3  jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP<br /><br />Majelis Hakim mengatakan, bahwa terjadinya Tindak Pidana Korupsi ini yang dilakukan oleh terdakwa Muhammad Rizal,ST., M.T Bin Abdul Majid selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), Dedy Maryanto selaku pemborong dan Drs. Subandrio,M.Pd selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Pasuruan saat itu<br /><br />“Majelis Hakim mempersilahkan Jaksa Penuntut Umum untuk tidak ragu-ragu memproses secara Pidana Tidak Pidana Korupsi serta mengajukannya ke Pengadilan Tipikor terkait yang terlibat dalam perkara ini,” ucap anggota Majelis Hakim Dr. Lufsiana, SH., MH saat membacakan amar putusan<br /><br />Dalam pertimbangan putusannya, Majelis Hakim menerima pembelaan pribadi dari terdakwa dan mengabulakan status terdakwa dalam perkara ini yaitu sebagai Whistle  Blower  dan Justice  Collaborator (WB dan JC)<br /><br />Majelis Mangatakan, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, haruslah dihukum untuk membayar kerugian negara sebesar 85 juta rupiah yang dikompesasikan dengan uang yang dikembalikan oleh terdakwa kepada Jaksa Penuntut Umum </span></span></span></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"><span style="color: black;"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhV_OdV9FfsV1aXvslkY5U6YRWWGSeG2zDz_ABDcfynh2-CEVN3mBtmA1Jggbk3hyFlOP5oxVzoep7AzTV2S3cDH3x4C_168TU7gd8y90dZQCk0l3NzCRW4hDtfsOf8tK6TWtBwyPCItyU/s640/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhV_OdV9FfsV1aXvslkY5U6YRWWGSeG2zDz_ABDcfynh2-CEVN3mBtmA1Jggbk3hyFlOP5oxVzoep7AzTV2S3cDH3x4C_168TU7gd8y90dZQCk0l3NzCRW4hDtfsOf8tK6TWtBwyPCItyU/w640-h360/2.jpg" width="640" /></a></div></span></span></span></span><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"><span style="color: black;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"><span style="color: black;">“Mengdili : Satu. Menyatakan terdakwa Muhammad Rizal,ST., M.T Bin Abdul Majid terbukti secara sah dan meyakinkan  bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam pasal 3  jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ; Dua. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Muhammad Rizal,ST., M.T Bin Abdul Majid oleh karena itu dengan hukuman pidana penjara selama Satu (1) tahun serta denda sebesar Rp50.000.000 dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama Satu (1) bulan ; Tiga. Menjatuhkan pidana tambahan untuk membayar uang penganti sebesar Delapan puluh Lima juta rupaih (Rp85.000.000) yang dikompesasikan dengan uang yang dikembalikan oleh terdakwa kepada Jaksa Penuntut Umum untuk disetorkan ke Kas Negara. Empat. Barang bukti dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perka lain,” ucap Ketua Majelis Hakim Cokorda Gedearthana, SH., MH diakhir putusannya.<br /><br />Vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap terdakwa tak jauh beda dengan tuntutan JPU, yakni dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 3 bulan, denda sebesar 50 juta rupiah subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sejumlah Rp85.000.000 subsidair pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. <br /><br />Atas putusan tersebut, terdakwa mengatakan masih pikir-pikir. Sedangkan JPU Widodo Pamudji, SH langsung menerima.<br /><br />Terkait keterlibatan Kepala Dinas Pendidikan Kota Pasuruan, Drs. Subandrio,M.Pd dan Dedy Maryanto selaku pemborong dalam perkara ini, JPU Widodo Widodo Pamudji, SH kepada beritakorupsi.co mengatakan, akan melaporakannya ke Kepala Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur dan menyurati penyidik Polda Jatim.<br /><br />“Saya akan melaporkannya dulu ke Kejati dan menyurati penyidik,” kata JPU Widodo Widodo Pamudji, SH<br /><br />Terpisah. Istri terdakwa, Eva Arifi yang diampingi Penasehat Hukum terdakwa kepada beritakorupsi.co mengungkapkan raasa kekecewaannya atas putusan Majelis Hakim yang menyebutkan, bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban jiwa, dan hukuman untuk membayar uang pengganti sebesar Rp85 juta.<br /><br />Menurut istri terdakwa, bahwa yang mengerjakan rehabiltasi atap Kelas SDN Gentong Kota Pasuruan pada Tahun Anggaran 2012 bukanlah suaminya (terdakwa), melainkan Dedy Maryanto atas petunjuk Kepala Dinas. <br /><br />“Hakim mengatakan perbuatan terdakwa mengakibatkan korban jiwa. Padahal yang mengerjakan itu bukan suami saya tetapi Dedy Maryanto. Dan penyebab runtuhnya konstruksi atap dan sebagian konstruksi dinding ruang kelas SDN Gentong Kota Pasuruan akibat mutu beton sangat jelek dan kegagalan konstruksi sistem pembersihan ring balok bawah pada dinding tembok. Ini berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris Polda Jatim dalam putusan Majelis Hakim dalam perkara (pidana Umum),” kata istri terdakwa <br /><br />Yang mebuat istri terdakwa merasa kecwa dalah terkait upah pekerja sebesar Rp51.245.000 yang termasuk dalam kerugian negara. Dimana upah pekerja tersebut dikatakan tidak dibayar oleh terdakwa.<br /><br />Padahal menurut istri terdakwa, upah pekerja sebesaar Rp51.245.000 sudah diterima Sutadji Efendi selaku Mandor dengan bukti adanya kwitansi yang ditandatangani PA (Pengguna Anggaran), Kepala Dinas Pendidikan Kota Pasuruan, Drs. Drs. Subandrio,M.Pd, PPTK (Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan) Drs. Ahmad Fauzi, Bendahara (Muhammad Zainullah) dan Sutadji sendiri (mandor)<br /><br />“Katanya suami saya tidak membayar upah pekerja sebesar Rp51.245.000. padahal upah pekerja bukan urusan suami saya. Dan upah pekerja juga sudah dibayar, ada kwitansi yang ditandatangani PA, PPTK, Bendahara dan Sutaji,” ungkap Eva sambil menunjukan bukti Kwitansi kepada beritakorupsi.co<br /><br />Eva menambahkan, “Kesaksian yang pertama Drs. Ahmad Fauzi selaku PPTK dan Muhammad Zainullah selaku Bendahara saling menyalahkan. Dan saat kesaksian yang kedua kalinya, mereka (Drs. Ahmad Fauzi dan Muhammad Zainullah) mengatakan sudah menyerahkan kepada terdakwa tapi tidak bisa menunjukan buktinya. Dan Sutaji juga tidak mengakuinya”.</span></span></span></span></span></span></span></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"><span style="color: black;"></span></span></span></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"><span style="color: black;"></span></span></span></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"><span style="color: black;"><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgPgrxfcUGwwywNwhTVD24Hl2l_ZIU-qG3DQF6V3tVWx_HSQB2W2UGIiON6wt8KKFV2rpUCFG_AsUm895PwAT6pIofFLNQux9oVOP_Aqg6gjKpck9hDuTRm_8iNsvowv4UtDN4Ycy4DnvY/s639/Dari+kiri%252C+Dedi+Maryanto+selaku+Pelaksana+Proyek%252C+Suharto+selaku+PPHP+%2528Panitia+Penerima+Hasil+Pekerjaan%2529%252C++Sutadji+Efendi+%2528Mandor%2529+dan+Widodo+%2528Consultan+Perencanaan%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="639" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgPgrxfcUGwwywNwhTVD24Hl2l_ZIU-qG3DQF6V3tVWx_HSQB2W2UGIiON6wt8KKFV2rpUCFG_AsUm895PwAT6pIofFLNQux9oVOP_Aqg6gjKpck9hDuTRm_8iNsvowv4UtDN4Ycy4DnvY/w640-h360/Dari+kiri%252C+Dedi+Maryanto+selaku+Pelaksana+Proyek%252C+Suharto+selaku+PPHP+%2528Panitia+Penerima+Hasil+Pekerjaan%2529%252C++Sutadji+Efendi+%2528Mandor%2529+dan+Widodo+%2528Consultan+Perencanaan%2529.jpg" width="640" /></a></div>Saat ditanya lebih lanjut langkah yang akan ditempuh terdakwa maupun istri terdakwa terkait keterangan saksi mengenai upah pekerja yang tidak dibayar oleh terdakwa, akan menmpuh jalur hukum untuk mencari keadilan<br /><br />Apa yang disampaikan oleh istri terdakwa ini tak ada salahnya. Bila benar bahwa upah pekerja sudah sibayar dengan bukti Kwitansi yang ditandatangani oleh PA, PPTK, Bendahara dan Sutaji, namun dalam persidangan dibawah sumpah tidak diakui, bisa jadi dianggap sebagai ‘memberikan keterangan palsu dibawah sumpah’ sebagaimana dalam pasal 242 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana<br /><br /><i>Pasal 242 ayat (1) KUHP berbunyi : barang siapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.</i><br /><br />Seperti yang diberitakan sebelumnya. Terdakwa Muhammad Rizal,ST., M.T Bib Abdul Majid selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PKK) berdasarkan Surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Pasuruan Provinsi Jawa Timur No.Nomor 600/56/423.102/2012 tanggal 12 Januari 2012 dalam kegiatan rehabiltasi SDN Gentong Kota Pasuruan pada Tahun Anggaran 2012 bersama-sama dengan saksi Dedy Maryanto pada suatu waktu tertentu di tahun 2012 bertempat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan Provinsi Jawa Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili<br /> <br />Bahwa mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, sebesar kurang lebih Rp.85.763.300,35 (delapan lima juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus rupiah tiga puluh lima sen) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana keterangan ahli dari BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Timur, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :<br /><br />Bahwa pada tahun 2012, Sekolah SDN Gentong Kota Pasuruan mendapatkan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2012 sejumlah Rp256.765.000 (dua ratus lima puluh enam juta tujuh ratus enam puluh lima ribu) untuk rehablitasi 4 kelas<br /><br />Dan untuk pelaksanaannya, saksi Drs. Subandrio,M.Pd selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Pasuruan Provinsi Jawa Timur menunjuk Rizal,ST., M.T Bib Abdul Majid terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen untuk melaksanakan kegiatan rehabilitasi tersebut dengan sistem swasekola berdasarkan Surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Pasuruan Provinsi Jawa Timur Nomor 600/56/423.102/2012 tanggal 12 Januari 2012<br /><br />Awalnya, saksi Dedy Maryanto mendatangi saksi Drs.Subandrio, M.Pd selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Pasuruan dan menyampaikan keinginannya untuk mengerjakan Rehabilitasi SDN Gentong Kota Pasuruan<br /><br />Selanjutnya, saksi Drs.Subandrio,M.Pd menyuruh saksi Dedy Maryanto untuk berkoordinasi dengan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan rehabiiltasi SDN Gentong Kota Pasuruan pada tahun anggaran 2012, dan selanjutnya saksi Dedy Maryanto menemui Terdakwa serta membicarakan pekerjaan Rehabilitasi SDN Gentong Kota Pasuruan.</span></span></span></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"><span style="color: black;"><br /></span></span></span></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"><span style="color: black;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-ABWWUVyZaU8LKK6MdIH4UHbv4_pat66Qao5Hftt83OeasSXJGbfiVwN_0MIAN68XP02ku5gxrnyrZ7H5KAjYiTbIgNmm1q-PsNtfpoZCG4WzQeMCiG4I1J6XeAKz1nNXKv2iLhDFdEQ/s640/IMG20210111125921+Sidang+Tuntutan+Senin%252C+11+Januari+2021.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-ABWWUVyZaU8LKK6MdIH4UHbv4_pat66Qao5Hftt83OeasSXJGbfiVwN_0MIAN68XP02ku5gxrnyrZ7H5KAjYiTbIgNmm1q-PsNtfpoZCG4WzQeMCiG4I1J6XeAKz1nNXKv2iLhDFdEQ/w640-h360/IMG20210111125921+Sidang+Tuntutan+Senin%252C+11+Januari+2021.jpg" width="640" /></a></div>Pada awal Juli 2012, Terdakwa menghubungi saksi Dedy Maryanto melalui telepon untuk datang ke Kantor Dinas Pendidikan Kota Pasuruan Provinsi Jawa Timur karena telah mendapat perintah dari saksi Drs.Subandrio,M.Pd selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Pasuruan Provinsi Jawa Timur<br /><br />Dan pada saat saksi Dedy Maryanto menemui terdakwa, lalu terdakwa menawari saksi Dedy Maryanto pekerjaan Renovasi SDN Gentong Kota Pasuruan. Untuk itu, saksi Dedy Maryanto harus mempunyai badan hukum perusahaan karena saksi Dedy Maryanto tidak mempunyai Badan Hukum/perusahaan maka saksi Dedy Maryanto meminjam CV DHL Putra milik saksi Suheldy Gantara dan CV. Andalus milik saksi Lukman Santoso.<br /><br />Dalam pelaksanaan rehabilitasi SDN Gentong Kota Pasuruan, untuk memenuhi tujuan pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi SDN Gentong supaya dikerjakan oleh saksi Dedy Maryanto, Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan rehabiltasi SDN Gentong Kota Pasuruan pada tahun anggaran 2012, telah menyalahgunakan kewenangannya selaku Pejabat Pembuat Komitmen yaitu tidak melaksanakan kegiatan dengan metode swakelola namun Terdakwa menunjuk saksi Dedy Maryanto sebagai pelaksana kegiatan rehabilitasi pembangunan 4 ruang kelas SDN Gentong Kota Pasuruan<br /><br />Dan selanjutnya, saksi Dedy Maryanto menunjuk saksi Sutadji Efendi sebagai mandornya, membuat dokumen pengadaan seolah-olah kegiatan rehabilitasi 4 ruang kelas SDN Gentong dilakukan melalui metode pengadaan langsung dengan cara membuat dokumen yang tidak benar, seolah olah telah terjadi kontrak antara Terdakwa selaku PPK dengan saksi Suheldy Gantara selaku Direktur CV DHL Putra sebagai penyedia material Galvalum dengan nilai kontrak sebesar Rp 48.800.000 (empat puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah)<br /><br />Dan Terdakwa juga membuat dokumen yang tidak benar seolah olah telah terjadi kontrak antara Terdakwa selaku PPK dengan saksi saksi Lukman Santoso sebagai penyedia material non Galvalum dengan nilai kontrak sebesar Rp 154.350.000 (seratus lima puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)<br /><br />“Padahal Terdakwa mengetahui, yang mengerjakan rehabilitasi 4 ruang kelas SDN Gentong adalah saksi Dedy Maryanto, dan dokumen-dokumen tersebut tidak benar dan hanya formalitas adminitrasi saja” ucap JPU saat membacakan surat dakwaannya saat itu<br /><br />JPU mengatakan, untuk mencairkan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2012 sejumlah Rp 256.765.000 (dua ratus lima puluh enam juta tujuh ratus enam puluh lima ribu) untuk rehab 4 kelas, selanjutnyaa Terdakwa bekerja sama dengan saksi Dedy Maryanto menggunakan badan usaha CV.DHL Putra untuk seolah-olah bertindak sebagai penyedia material Galvalum dengan nilai kontrak fiktif sebesar Rp 48.800.000 (empat puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dan menggunakan badan usaha CV. Andalus untuk seolah-olah bertindak sebagai penyedia material non Galvalum dengan nilai kontrak fiktif sebesar Rp 154.350.000 (seratus lima puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).<br /><br />Dari 2 (dua) nilai kontrak pekerjaan fiktif tersebut, saksi Dedy Maryanto telah menerima uang sebesar Rp 176.000.000 (seratus tujuh puluh enam juta rupiah). Dan uang tersebut digunakan oleh saksi Dedy Maryanto untuk pembangunan rehabilitasi 4 ruang kelas SDN Gentong berupa pembelian bahan material, upah tukang dan mandor, pemberian fee (komisi) pinjam bendera CV. DHL Putra sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), fee (komisi) pinjam bendera CV Andalus Rp 2.100.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan fee (komisi) ke Terdakwa sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah). Sedangkan saksi Dedy Maryadi sendiri memperoleh keuntungan sebesar Rp18.000.000 (delapan belas juta rupiah)<br /><br />Dalam pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh saksi Dedy Maryanto ternyata tidak sesuai spesifikasi dan adanya pengurangan volume dan mutu pekerjaan sehingga berakibat gedung kelas SDN Gentong Kota Pasuruan roboh, sedangkan upah pekerja untuk pekerjaan rehabilitasi SDN Gentong Kota Pasuruan senilai Rp 51.245.000 (lima puluh satu juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) ternyata telah diterima Terdakwa dan tidak digunakan untuk untuk pembayaran upah yang penggunaannya tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa.<br /><br />Perbuatan Terdakwa menyalahgunakan kewenangan, karena jabatan atau kedudukan selaku PPK (PejabatPembuat Komitmen) dalam kegiatan rehabiltasi SDN Gentong Kota Pasuruan pada tahun anggaran 2012 telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar kurang lebih Rp85.763.300,35 (delapan lima juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus rupiah tiga puluh lima sen) atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana keterangan ahli dari BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Timur<br /><br />Atas perbuatannya, Terdakwa Muhammad Rizal, ST., M.T Bin Abdul Majid dijerat hukuman pidana sebagaimana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. (Jen)</span><span style="color: black;"></span></span> </span></span><br /></div>

News Tipikor Terbukti Korupsi Bersama-Sama ‘Amburuknya Atap Sekolah’, PPK Dispendik Kota Pasuruan Di Vonis 1 Thn Penjara

#Majelis Hakim menyebutkan, Drs. Subandrio,M.Pd selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Pasuruan, Dedy Maryanto (Kntraktor) turut bersama-sama d...

»

KPK Bidik Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Di Pabrik Gula Jatiroso, PTPN XI

<p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><p></p><div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">“Selain KPK membidik tersangka Korupsi pengadaan di PG Jatoroto PTPN XI dan Gratifikasi di Kota Batu, beberapa Kasus Korupsi yang ditangani KPK di Jawa Timur masih ada yang “mangkrak””</span></span>  </div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhC4cCBR23JfoZB7-AsbQ30zdFa0aXvo02GV5j2ogGA5rQTNPw_RmZOTGZU_kn-0-KXFujypr4JqOrmEtJAR_Pps7oV1INL-rYDZm6yccM57BYLaVE1W7aOL7tsN4XdQ5v5AEavWdTyvIY/s400/PG+PTPN+XI.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="267" data-original-width="400" height="428" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhC4cCBR23JfoZB7-AsbQ30zdFa0aXvo02GV5j2ogGA5rQTNPw_RmZOTGZU_kn-0-KXFujypr4JqOrmEtJAR_Pps7oV1INL-rYDZm6yccM57BYLaVE1W7aOL7tsN4XdQ5v5AEavWdTyvIY/w640-h428/PG+PTPN+XI.jpg" width="640" /></a></div><p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPS</span>I.CO –</b></span><br />Kasus dugaan Korupsi di Jawa Timur yang sedang dibidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepertinya tak ada habisnya. Setelah melakukan penggeledahan pada pekan lalu  dibeberapa lokasi di Kota Batu termasuk rumah dinas Wali Kota Batu terkait kasus dugaan Korupsi Gratifikasi, saat ini lembaga anti rasuah itu sedang melakukan penyidikan dan membidik terangka kasus dugaan Korupsi Pengadaan dan Pemasangan Six Roll Mill di Pabrik Gula (PG) Djatiroto PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XI pada tahun 2015 – 2016, salah atu Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal ini seperti yang disampaikan (Plt) Juru Bicara (Jubir) KPK kepda beritakorupsi.co, Kamis, 21 Januari 2021<br /><br />“Kasus dugaan TPK (Tindak Pidana Korupsi) terkait pengadaan dan pemasangan Six Roll Mill di Pabrik Gula Djatiroto PT Perkebunan Nusantara XI periode tahun 2015 - 2016 . Saat ini KPK sedang melakukan penyidikan,”<br /><br />Lalu siapa tersangkanya ? Apakah petinggi PG Jatiroto yang beralamat di Jl. Ranupakis No. 1, Nyeoran, Kaliboto Kidul, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur atau Deriksi PTPN XI yang berkantor di Jalan Merak, No.1 Surabaya ?<br /><br />“Sebagaimana kebijakan pimpinan KPK saat ini, bahwa untuk publikasi kontruksi perkara dan pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai Tersangka akan dilakukan pada saat telah dilakukan upaya paksa baik penangkapan maupun penahanan terhadap para tersangka dimaksud,” ujar Ali Fikri <br /><br />Ali Fikri menambahkan, KPK akan terus menyampaikan perkembangan  informasi terkait penanganan perkara ini, dan KPK juga mengajak masyarakat untuk ikut pula mengawasi setiap prosesnya. <br /><br />Kasus dugaan Korupsi yang ditangani KPK di Jawa Timur dan sedang dalam proses persidangan, yaitu Kasus dugaan Korupsi Gratifikasi dengan terdakwa yang juga terpidana  Rendra Kresna selaku Bupati Malang dan terdakwa Eryk Armando Talla (tim sukses Rendra Kresa) dan kasus dugaan Korupsi Gratifikasi dan TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) dengan terdakwa yang juga terpidana Taufiqurrahman selaku Bupati Nganjuk<br /><br />Yang saat ini sedang dibidik KPK, yaitu Kasus dugaan Korupsi Gratifikasi di Kota Batu yang bermula dari Kasus Korupsi Tangkan Tangan KPK terhadap Walikota Batu Eddy Rumpoko yang saat ini sudah berstatus terpidana, dan kasus dugaan Korupsi Pengadaan dan Pemasangan Six Roll Mill di Pabrik Gula (PG) Djatiroto PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XI pada tahun 2015 – 2016<br /><br />Kasus dugaan Korupsi Gratifikasi Bupati Mojokerto yang saat ini berstatus terpidana Mustofa Kamal Pasa, Kasus dugaan Korupsi Gratifikasi Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah yang saat ini bertatus terpidana Korupsi uap Tangkap Tangan KPK pada Januari 2020<br /></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEikkqzaJ-yQbp-5wPHsJ-9IImWke-ZFU1ifNW_aUErU91mUJDFgQEK48TAgfebI7pjLZPW6bfL5j9xyj3vwtQFqfRtEfSIENXjvyzQN-goqVXBaVbjQ9U9kBHSZgXKF2fuwaicyOS2h9Vo/s770/kursi.png" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="770" data-original-width="429" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEikkqzaJ-yQbp-5wPHsJ-9IImWke-ZFU1ifNW_aUErU91mUJDFgQEK48TAgfebI7pjLZPW6bfL5j9xyj3vwtQFqfRtEfSIENXjvyzQN-goqVXBaVbjQ9U9kBHSZgXKF2fuwaicyOS2h9Vo/w356-h640/kursi.png" width="356" /></a></div><p></p><p style="text-align: justify;">Kasus dugaan Korupsi yang masih “mangkrak” alias belum tuntas ditangani KPK di Jawa Timur, diantaranya ; Kasus Suap tangkap Tangkap Tangan KPK terhadap Ketua dan Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim periode 2009 – 2014, diaman dalam fakta persidangan, 9 Kepala Dinas PemprovJatim termasuk Dinas Perikanan dan Kelautan terlibat dalam pemberian komitmen fee. Namun yang diseret dan divonis baru 4 Kepala Dinas, Dua diantaranya tertangkap tangan KPK yaitu Kepala Dinas Peternakan dan Pertanian. Kemudian pengembangannya, Kepala Disperindag (Dinas Perindustrian dan Perdanganan) dan Kepala Dinas Koperasi adalah. Sementara 5 Kepala Dinas belum diseret.<br /><br />Dan Kasus Korupsi suap Ketua DPRD Kota Malang terkait penganggaran proyek Jambatan Kedungkandang Kota Malang tahun 2015. Dimana dalam fakta persidangan terungkap, bahwa ada aliran duit sebesar 1.5 mliar rupah kepada Sekda Kota Malang dari kontraktor. Dan kasus Korupsi uang “Pokir dan uang sampah” DPRD Kota Malang. Dimana dalam fakta persidangan terungkap, 45 Kontraktor terlibat pemberian uang “Pokir” kepada DPRD Kota Malang sebesar Rp900 juta melalui Kasi Dinas PU, dan dari Kasi Dinas PU ke Kepala Dinas PU. <br /><br />Kemudian Kasus Korupsi Suap Tangkap Tangan KPK tehadap Ketua dan 2 Wakil Ketua serta Kepala Dinas PU Kota Mojokerto. Dimana dalam fakta persidangan yang terungkap, bahwa seluruh anggota DPRD Kota Mojokerto periode 2009 – 2014 menerima uang suap dalam pembahasan APBD Kota Mojokerto<br /><br />Kasus Korupsi uang Ketuk Palu APBD Kab. Tulungagung yang bermula dari kasus korupsi suaap tangkap tangan KPK terhadap Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo dan Kepa Dinas PU dan Walikota Blitar Samanhudi Anwa yang saat ini sudah berstautus terpidana. Dimana fakta persidangan terungkap dan diakui bahwa selutuh anggota DPRD, Kepala PBAD, Sekda, Bapeda Kab. Tulungagung menerima uang suap, serta kasus dugaan Korupsi dana Bantuan Provinsi Jatim ke Kab. Tulungagung dimana salah satu pejabat Bapeda Jatim yang sudah ditetapkan menjadi tersangka telah mati<br /><br />Kemudian kasus Korupsi suap tangkap tangan KPK terhadap Bupati Jombang dan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Jombang. Dimana uang sebesar Rp75 juta yang diserahkan Kepala Dinas Kesehatan terhadap Bupati Jombang (keduanya sudah berstatus terpidana) adalah berasal dari Direktur Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Mitra Bunda Jombang, Subur Suporojo. Namun hingga saat ini, kasus inipun masih “mangkrak”. (Jen)</p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh5V8dUTjrGKt7q-kYZc95WQ82S9cyBSWRmp3VQijLUxYwLn8TPn-pXlJj9NNBthi8S34TYvroEdXusYb82b47d6_ZXrfQmSSONxGSIRroDJPpfLPeEbJGe8LYkhBl49CqVT6oLWm_OMtE/s800/bk.gif" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="415" data-original-width="800" height="332" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh5V8dUTjrGKt7q-kYZc95WQ82S9cyBSWRmp3VQijLUxYwLn8TPn-pXlJj9NNBthi8S34TYvroEdXusYb82b47d6_ZXrfQmSSONxGSIRroDJPpfLPeEbJGe8LYkhBl49CqVT6oLWm_OMtE/w640-h332/bk.gif" width="640" /></a></div>

News Tipikor KPK Bidik Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Di Pabrik Gula Jatiroso, PTPN XI

“Selain KPK membidik tersangka Korupsi pengadaan di PG Jatoroto PTPN XI dan Gratifikasi di Kota Batu, beberapa Kasus Korupsi yang ditangani ...

»