Terdakwa Dugaan Korupsi PT PWU, Dahlan Iskan Tolak Dakwaan JPU

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirPko4iZd1q0zvG5sXsaVWSgc3D8Fw7dLIzKwQPb0t991z36IrO7Xbaa9fX9W_VF4nIQ7YqOsErPA-F3jdOT5bpuD7bjMubYZpoS6FUq5l6YNDYLB8c1jBTGosgfyaFvbwmF_mPJlHzeA/s1600/IMG201704041523486.jpg" imageanchor="1"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirPko4iZd1q0zvG5sXsaVWSgc3D8Fw7dLIzKwQPb0t991z36IrO7Xbaa9fX9W_VF4nIQ7YqOsErPA-F3jdOT5bpuD7bjMubYZpoS6FUq5l6YNDYLB8c1jBTGosgfyaFvbwmF_mPJlHzeA/s1600/IMG201704041523486.jpg" /></a></div> <b>beritakopsi.co –</b> Tak seorang pun yang mau dituduh melakukan Korupsi, termasuk terpidana mantan Ketua Mahkamah Konsitusi, Aqil Muktar, atau pengacara kondang O.C Kaligis, Gubernur Banten, Ratu Atut yang di tangkap KPK dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) atau orang-orang yang saat ini sedang dibidik KPK dalam kasus dugaan Mega  Korupsi E-KTP sebesar Rp 2,6 triliun.<br /><br />Sebab, Korupsi itu memang salah satu kejahatan yang luar biasa tanpa ada korban luka yang dapat dilihat dengan kasat mata. Namun dapat dibuktikan berdasarkan Hasil Penghitungan Krugian Negara (HPKN) yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang.<br /><br />Namun, yang menentukan bukanlah Jaksa Penuntut Umum atau bahkan terdakwa melalui Penasehat Hukum (PH)-nya. Melainkan yang menentukan bersalah atau tidak adalah Majelis Hakim, yang menangani perkara Korupsi tersebut, berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi di persidangan serta keyakinan Majelis Hakim sendiri sebagai Marwah Tuhan.<br /><br />Dan hal itulah yang disampaikan oleh terdakwa Dahlan Iskan yang lebih akrab disapa DI melalui Tim PH-nya yang juga mantan Menteri Hukum, pakar hokum tata negara, ketua umum Partai BBulan Bintang, Prof. Dr. Yusril Izha Mahendra, dkk dalam persidangan yang digelar di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya, dengan agenda pembacaan Pledoi (Pembelaan) dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Tahsin, pada Kamis, 13 April 2017.<br /><br />Sebab, Dahlan Iskan selaku mantan Direktur Utama PT Panca Wira Usaha (Dirut PT PWU) milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini, diseret oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi - Jawa Timur ke Pengadilan Tipikor Surabaya bersama-sama dengan terdakwa Wishnu Wardana, selaku mantan Kepala Biro (Kabiro) dan juga Ketua Pelepasan asset PT PWU, terkait pelepasan asset di Tulungagung dan Kediri pada tahun 2003 lalu.<br /><br />Karena dalam dakwaan maupun tuntutan JPU, bahwa pelepasan aseet di dua tempat tesebut seluas ribuan meter persegi berupa bangunan dan tanah, diduga tidak sesuai dengan prosedur diantaranya, harga penjualan dibawah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), tidak melibatkan tim penilai hara tanah (Appraisal), tidak melalui proses lelang, tidak membuat pengumuman di media nasional berbahasa Indonesia, sudah ada pembayaran sebelum jadwal pembukaan lelang dan pelaksanaan RUPS (rapat umum pemegang saham) serta penandatanganan Akte jual beli antara Dahlan Iskan dengan Sam Santoso, Direktur PT Sempulur Adi Mandiri (PT SAM) dan kemudian Akte tersebut dibatalkan setelah adanya pembayaran. Penanda tanganan Akte tersebut di kantor Dahlan Iskan di Graha Pena, Jalan Ahmat Yani Surabaya bukan di kantor Notaris.<br /><br />Akibatnya, JPU menuntut terdakwa Dahlan Iskan dengan pidana penjara selama 6 tahun denda sebesar Rp 750 juta subsidair 6 bulan kurungan. Terdakwa juga dituntut hukuman pidana tambahan berupa, membayar uang pengganti sebesar Rp Rp 4.190.914.000 atau Rp 8.381.828.000 bersama Sam Santoso dan Oepoyo Sarjono, selaku pembeli asset. Dan kalu tidak dibayar, harta bendanya akan disita oleh Jaksa untu negara. Kalau tidak cuku, diganti pidana penjara selam 3 tahun dan 6 bulan. Sehingga total utan JPU terhadap terakwa selama 10 tahun penjara.<br /><br />Namun dalam persidangan (13 April 2017), dakwaan maupun tuntutan JPU, ditolak oleh terdakwa maupun melalui Tim PH-nya yang juga mantan Menteri Hukum, pakar hukum tata negara, Ketua Umum Partai Bulan Bintang, Prof. Dr. Yusril dkk.<br /><br />Prof. Yusril dalam pembelaannya mengatakan bahwa, terdakwa Dahlan Iskan sudah mendelegasikannya kepada Wishnu Wardana. Sehingga, menurut pakar hukum tata negara ini, yang bertanggung jawab adalah penerima delegasi bukan pemberi delegasi. Ia juga mengatakan tentang prestasi terdakwa Dahlan Iskan selama menjabat sebagai Dirut PT PWU sejak 2000 hingga 2010.<br /><br />“Selama terdakwa di PT PWU tidak pernah menerima gaji atau fasilitas apapun. Terdakwa bahkan rela meminjamkan uangnya untuk membangun gedung Jatim Expo di Jalan Ahmat Yani Suerabaya,” kata Profesor ini dihadapan Majelis Hakim.<br /><br />Usai persidangan, JPU Trimo, saat ditemui media ini mengatakan, bahwa penolakan terdakwa atas dakwaan maupun tuntutan JPU, itu adalah hak-nya. ““Itu kan hak terdakwa dan kita harus hargai. Tapi kita sesuai dengan fakta dan bukti-bukti di persidangan. Biarkan Majelis yang menentukan,” kata JPU Trimo.   <br /><br />Kasus ini pun menjadi perhatian ratusan juta mata dan telinga penduduk Indonesia, mulai dari masyarakat biasa hingga pejabat tinggi negara, baik yang mantan maupun yang masih aktif, bukan karena jumlah kerugian negara dalam dakwaan maupun tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya dan Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur (Kejati Jatim), seperti dalam kasus Korupsi E-KTP. Melainkan karena terdakwanya Direktrur Utama (Dirut PT PWU) adalah Dahlan Iskan, bukan orang “biasa” melainkan “luar biasa”.<br /><br />Terdakwa Dahlan Iskan, sebelum menjabat sebagai Dirut PT PWU pada tahun 2000 hingga 2010, Ia adalah mantan wartawan senior, Pemimpin Redaksi Jawa Pos, pengusaha terkenal yaitu  PT Jawa Pos Group, salah satu Media Lokal terbesar di Jatim, yang sangat berpengaruh dan di “takuti” baik pejabat maupun masyarakat. Dan kemudian mantan Dirut PT PLN, mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), kandidat Calon Presiden tahun 2014 serta tokoh Pers nasional ini dianggap sebagai orang yang BERSIH DAN JUJUR.<br /><br />Yang menarik lagi dari Dahlan Iskan, selama 10 tahun menjabat di perusahaan milik Pemrov Jatim ini,  yakni PT PWU, yang dibentuk berdasarkan Perda Nomor 5 tahun 1999 tentang penggabungan Lima Perusahaan Daerah (Perusda), untuk mengelola asset Peusahaan Daerah (Perusada)  berupa tanah dan bangunan yang tersebar di Jatim, tidak menerima fasilitas apapun dan tidak digaji sepeser pun termasuk untuk biaya perjalanan dinasnya ditaggung sendiri. Belum lagi Ia (Dahlan Iskan) rela berkorban membantu Pemerintah Jawa Timur dengan menjaminkan Deposito pribadinya sebesar Rp 5 M untuk membangun gedung Jatim Expo yang terletak di Jalan Ahmat Yani, Surabaya.<br /><br />Andaikan saja ada, 1000 pejabat atau pengusaha di negeri ini yang rela berbuat seperti apa yang dilakukan terdakwa Dahlan Iskan semasa menjabat di PT PWU, bisa jadi masyarakat Jatim Khususnya akan makmur.  (Redaksi)<br /><br /> <br />

News Tipikor Terdakwa Dugaan Korupsi PT PWU, Dahlan Iskan Tolak Dakwaan JPU

beritakopsi.co – Tak seorang pun yang mau dituduh melakukan Korupsi, termasuk terpidana mantan Ketua Mahkamah Konsitusi, Aqil Muktar, ata...

»

Siapakah Yang Salah Dalam Perkara Korupsi Dengan Terdakwa Dahlan Iskan ?

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmiXh4F-4T_sUhsY6f-AmcIM0K0gdOw0yCetiLhdKEbRMYyrnQeBxe4pJQieiPU2ZBe9NazbrL5sehp_VQkLvH-HRtGtmjUQRhZm6o-ljRigxHN0tvS7nu8Q5IdV74MZdyEyj_Y-K0ecQ/s1600/DSCF0639.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmiXh4F-4T_sUhsY6f-AmcIM0K0gdOw0yCetiLhdKEbRMYyrnQeBxe4pJQieiPU2ZBe9NazbrL5sehp_VQkLvH-HRtGtmjUQRhZm6o-ljRigxHN0tvS7nu8Q5IdV74MZdyEyj_Y-K0ecQ/s640/DSCF0639.JPG" width="640" /></a></div> <b>beritakorupsi.co –</b> Ratusan juta mata dan telinga penduduk Indonesia, mulai dari masyarakat biasa hingga pejabat tinggi negara, baik yang mantan maupun yang masih aktif, bisa jadi saat ini tertuju ke kasus perkara dugaan Korupsi pelepasan asset daerah Provinsi Jawa Timur pada tahun 2003 lalu, yang merugikan negara sebesar Rp 11 milliar lebih, yang dikelola oleh PT Panca Wira Usaha (PT PWU), yang tidak lama lagi akan di Vonis Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya.<br /><br />Yang menjadi perhatian masyarakat Indoneia dalam perkara ini sejak awal, bukan karena jumlah kerugian negara dalam dakwaan maupun tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya dan Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur (Kejati Jatim) seperti dalam kasus Korupsi E-KTP. Melainkan karena terdakwanya adalah Direktrur Utama (Dirut PT PWU), bukan orang “biasa” melainkan “luar biasa”.<br /><br />Karena terdakwanya adalah Dahlan Iskan. Sebelum menjabat sebagai Dirut PT PWU pada tahun 2000 hingga 2010, Ia adalah mantan wartawan senior, Pemimpin Redaksi Jawa Pos, pengusaha terkenal yaitu  PT Jawa Pos Group, salah satu Media Lokal terbesar di Jatim, yang sangat berpengaruh dan di “takuti” baik pejabat maupun masyarakat. Dan kemudian mantan Dirut PT PLN, mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), kandidat Calon Presiden tahun 2014 serta tokoh Pers nasional ini dianggap sebagai orang yang BERSIH DAN JUJUR.<br /><br />Yang menarik lagi dari Dahlan Iskan, selama 10 tahun menjabat di perusahaan milik Pemrov Jatim ini,  yakni PT PWU, yang dibentuk berdasarkan Perda Nomor 5 tahun 1999 tentang penggabungan Lima Perusahaan Daerah (Perusda), untuk mengelola asset Peusahaan Daerah (Perusada)  berupa tanah dan bangunan yang tersebar di Jatim, tidak menerima fasilitas apapun dan tidak digaji sepeser pun termasuk untuk biaya perjalanan dinasnya ditaggung sendiri. Belum lagi Ia (Dahlan Iskan) rela berkorban membantu Pemerintah Jawa Timur dengan menjaminkan Deposito pribadinya sebesar Rp 5 M untuk membangun gedung Jatim Expo yang terletak di Jalan Ahmat Yani, Surabaya.<br /> <br />Andaikan ada, 1000 pejabat atau pengusaha di negeri ini yang rela berbuat seperti apa yang dilakukan terdakwa Dahlan Iskan semasa menjabat di PT PWU, bisa jadi masyarakat Jatim akan makmur.<br /><br />Sementara menurut Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi - Jawa Timur, Dahlan Iskan selaku Dirut PT PWU bersama-sama dengan terdakwa Wishnu Wardana (sudah di Vonis 3 thn penjara) sebagai Kepala Biro dan Kepala persewaan serta Ketua Tim pelepasan asset, dianggap besalah dalam penjualan asset Pemrov Jatim, berupa tanah dan bangunan seluas ribuan meter  yang terletak di Tulungagung dan Kediri, karena diduga tidak sesuai dengan prosedur diantaranya, harga penualan dibawah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), tidak melibatkan tim penilai hara tanah (Appraisal), tidak melalui proses lelang, tidak membuat pengumuman di media nasional berbahasa Indonesia, sudah ada pembayaran sebelum jadwal pembukaan lelang dan RUPS (rapat umum pemegang saham) serta penandatanganan Akte jual beli dan kemudian dibatalkan setelah adanya pembayaran.<br /><br />Sebagai “hadiahnya”, JPU menuntut Dahlan Iskan, dengan pidana penjara 6 (Enam) tahun atau 1 tahun diatas tuntutan terdakwa Wishnu Wardana. Terdakwa dihukum membayar denda sebesar Rp 750 juta atau kurungan 6 bulan. Terdakwa Dahlan Iskan, yang juga berstatus tersangka kasus dugaan Korupsi Mobil Listrik ini juga tuntut hukuman pidana tambahan berupa, membayar uang pengganti sebesar Rp Rp 4.190.914.000 atau Rp 8.381.828.000 bersama Sam Santoso dan Oepoyo Sarjono, selaku pembeli asset.<br /><br />Namun, semua dakwaan maupun tuntutan JPU ditolak mentah-mentah oleh terdakwa Dahlan Iskan maupun melalui Tim Penasehat Hukum (PH)-nya yang juga mantan Menteri Hukum, pakar hokum tata negara, Ketua Umum Partai Bulan Bintang, Prof. Dr. Yusril dkk.<br /><br />Hal itu disampaikan terdakwa Dahlan Iskan maupun Tim PH terdakwa dalam persidangan yang digelar di ruang sidang Candra Penadilan Tipikor Surabaya dengan agenda pembacaan Pledoi atau pembelaan yang di hadiri Tim JPU Trimo dkk.<br /><br />Dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Tahsin, PH terdakwa mengatakan bahwa, terdakwa Dahlan Iskan tidak bersalah. Bahkan dalam pembelaannya dikatakan, karena Dahlan Iskan yang mengurus PT PWU, bisa memiliki harta sebesar setengah triliun rupiah. Dan tidak hanya itu, dalam pembelaannya juga dijelaskan bahwa, terdakwa Dahlan Iskan juga rela menjaminkan uang pribadinya dipinjamkan untuk membangun gedung Jatim Ekspo yang terletak di Jalan Ahmat Yani, Surabaya.<br /><br />Terkait penolakan Tim PH terdakwa atas dakwaan maupun tuntutan, JPU Trimo mengatakan usai persidangan kepada media ini bahwa, itu adalah hak terdakwa, “Itu kan hak terdakwa dan kita harus hargai. Tapi kita sesuai fakta dan bukti-bukti persidangan. Biarkan Majelis yang menentukan,” kata JPU Trimo.  <br /><br />Lalu, siapa yang bersalah ? Apakah penyidik yang menangani kasus ini sejak Maruli Hutagalung menjabat sebagai Kepala Kejaksan Tinggi Jatim pada akhir Desember 2015 ? atau……….???<br /><br />Yang pasti, keputusannya ada ditangan ke Lima Majelis Hakim yaitu, Tahsin. SH., MH; H.R. Unggul Warsomukti. S.H., M.H; DR. Andriano., S.H., M.H; Samhadi. S.H., M.H dan Sanghadi. S.H, pada tanggal 25 April yang akan dating. Apakah dakwaan maupun tuntutan JPU yang diterima dengan menghukum terdakwa mengikuti terdakwa Wishnu Wardana atau Majelis Hakim akan menerima pembelaan terdakwa, lalu membebaskannya ?  (Redaksi)

News Tipikor Siapakah Yang Salah Dalam Perkara Korupsi Dengan Terdakwa Dahlan Iskan ?

beritakorupsi.co – Ratusan juta mata dan telinga penduduk Indonesia, mulai dari masyarakat biasa hingga pejabat tinggi negara, baik yang ...

»

Korupsi Dana BOS & BOPDA, Ketua Yayasan Di Vonis 2,8 Thn Penjara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5LBapJtFB0Lggn91uB9UX5OmA1zBBw2Tffqg9CwF7sEXbjqYTC89qyklHEp4c-eJFJNw-LQPV8t5NM8eqLMvWd4uSAp2CVImK3VoLUcTqswDXeV1cMVEmdSehHpjJRUlHvXs9S6dqaCw/s1600/DSCF3274.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="430" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5LBapJtFB0Lggn91uB9UX5OmA1zBBw2Tffqg9CwF7sEXbjqYTC89qyklHEp4c-eJFJNw-LQPV8t5NM8eqLMvWd4uSAp2CVImK3VoLUcTqswDXeV1cMVEmdSehHpjJRUlHvXs9S6dqaCw/s640/DSCF3274.JPG" width="640" /></a></div> <b>beritakorupsi.co –</b> H. Syamsi, Ketua Yayasan MI (Madrasah Ibtidaiyah) Al-Hidayah, menyusul anak buahnya Masykuri, yang menjadi Kepala Sekolah di Yayasan milik terdakwa ke “Hotel Prodeo” alias penjara.<br /> <br /> Masykuri, sudah terlebih dahulu menjalani hukuman setelah di Vonis terbukti bersalah bersalah melakukan tindak pidana Korupsi dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan Bantuan Operasional Daerah (Bopda) serta bantuan siswa miskin tahun 2014, sebesar Rp 650.739.000 (22 Desember 2017).<br /> <br /> Pada Kamis, 13 April 2017, terdakwa H. Syamsi pun “dikirim” untuk menyusul Masykuri menjadi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan(Lapas) setelah Majelis Hakim yang diketai Hakim Rochmat, membacakan surat putusannya dalam persidangan di Pengadilan Tipikor asurabaya.<br /> <br /> Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa, H. Syamsidan bersama-sama dengan Masykuri, menyalahgunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Daerah (Bopda) tahun 2014 yang totalnya sebesar Rp 1,5 milliar. Dengan rincian; pada tahun 2013, Yayasan Al – Hidayah menerima dan BOS dan BOPDA sebesar Rp 511 juta dan 2014 Rp 535 juta. Selain dana BOS dan BOPDA, ada juga bantuan untuk siswa miskin dari Kementerian Agama melalui Departemen Agama Provinsi Jawa Timur, sebesar Rp 284 juta.<br /> <br /> Dana dari APBN (BOS) dan APBD (BOPDA) yang seharusnya disalurkan utuk pendidikan siswa/i di Yayasan Al-Hidayah, justru dinikamti oleh terdakwa dengan cara, Ketua Yayasan merangkap menjadi Kepala Keamanan. Selain terdakwa Syamsi, juga pegawai di Yayasan tersebut, ada yang merangkap jabatan agar memperoleh gaji yang dambil dari BOS dan BOPDA serta pembelian sebuah rumah dinas.<br /> <br /> Majelis Hakim menyatakan bahwa, H. Syamsi, selaku Ketua Yayasan MI (Madrasah Ibtidaiyah) Al-Hidayah Kecamatan asembrowo, Suabaya ini, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan Bantuan Operasional Daerah (Bopda) serta bantuan siswa miskin tahun 2014.<br /> <br /> Terdakwa H. Syamsi, dijerat dengan pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana <br /> <br /> “Menjatuhkan hukuman pidan penjara selama 2 tahun dan 6 bulan denda sebesar Rp 50 juta nsubsidair 3 bulan kurungan. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 167.910.000. Apabila terdakwa tidak membayar dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa untuk negara. Apa bila tidak mencukupi, diganti hukuman pidan penjara selama Satu tahun,” ucap Ketua Majelis Hakim <br /> <br /> Hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim ini lebih ringan dari tuntutan JPU pada sidang sebelumnya yakni, 5 tahun penjara denda sebesar Rp 50 juta subsidair 3 bulan kurungan. Terdakwa juga dituntut pidana tambahan membayar uang pengganti sebesar Rp 167.910.000 atau pidan penjara selama 2 tahun.<br /> <br /> Menanggapi putusan Majelis Hakim, PH terdakwa, Mulyono maupun JPU Andhi Ardhani, dari Kejaksaan Negeri  (Kejari) Tanjung Perak masih pikir-pikir.<br /> <br /> “Kita masih pikir-pikir dulu,” kata Mulyono usai persidangan.  (Redaksi)

Tipikor Korupsi Dana BOS & BOPDA, Ketua Yayasan Di Vonis 2,8 Thn Penjara

beritakorupsi.co – H. Syamsi, Ketua Yayasan MI (Madrasah Ibtidaiyah) Al-Hidayah, menyusul anak buahnya Masykuri, yang menjadi Kepala Seko...

»

Tiket KA Tambahan Lebaran Mulai Dijual 16 April 2017

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjQ7Br6f_xz912TFKcTOTT28k6WCbvbo1mQZK_ntgyIbBpUz-pjbBEnHsYtAmycsjegrpd2U66_czLLV1Gl8APmFOrM-74c9ChPNYwyO8pbzXEe1I9sMftvqizHy-hkv8NScEumQaYRncU/s1600/KRD-Kertosono-CC20644.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="453" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjQ7Br6f_xz912TFKcTOTT28k6WCbvbo1mQZK_ntgyIbBpUz-pjbBEnHsYtAmycsjegrpd2U66_czLLV1Gl8APmFOrM-74c9ChPNYwyO8pbzXEe1I9sMftvqizHy-hkv8NScEumQaYRncU/s640/KRD-Kertosono-CC20644.jpg" width="640" /></a></div> <b>beritakorupsi.co - </b>Masyarakat yang hendak mudik ke kampung halaman pada Lebaran 2017 pasti sudah merencanakan moda transportasi apa yang akan digunakan mulai dari sekarang. Bagi masyarakat yang akan menggunakan moda transportasi kereta api, namun belum mendapatkan tiket pada penjualan KA reguler beberapa minggu lalu, kini dapat kembali bersiap-siap untuk melakukan pemesanan tiket KA tambahan Lebaran.<br /> <br /> Sebanyak 38 perjalanan KA tambahan Lebaran 2017 akan dioperasikan setiap harinya pada masa lebaran yaitu keberangkatan mulai tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan 6 Juli 2017 (22 hari), sehingga total menjadi 371 perjalanan KA per hari (sebelumnya 333 perjalanan KA Reguler per hari), dengan kapasitas tambahan tempat duduk (TD) adalah sebanyak 21.860 TD per hari. Adapun kapasitas tempat duduk total adalah 222.014 TD per hari atau 4.884.308 TD / 22 hari. Angka ini meningkat 2,1% dari masa angkutan Lebaran 2016 lalu.<br /> <br /> Sementara di wilayah PT KAI Daop 8 Surabaya, hanya melayani sebanyak 12 perjalanan KA Tambahan Lebaran 2017 dengan total seat 7.504 per hari.<br /> <br /> Penjualan KA tambahan Lebaran ini akan mulai pada hari Minggu,  16 April 2017 mulai pukul 00.01 WIB. Berikut adalah daftar nama KA tambahan angkutan Lebaran 2017 di wilayah PT KAI Daop 8 Surabaya ; <br /> <br /> <b>No                                                                                                              KapasitasS Seat</b><br />           <b>Nama KA              Realisasi </b>                   <br />                                                                                                        <b>Rangkaian         KA</b>    <br /> 1   Gajayana Lebaran         Gambir - Malang                                         1                    2            700<br /> 2   Sembrani Lebaran         Gambir-Surabaya Pasarturi                         2                    2            700<br /> 3  Sancaka Lebaran           Yogyakarta –SurabayaGubeng                    1                    2         1.152<br /> 4   Pasundn Lebaran          Kiaracondong-Surabaya Gubeng                2                    2          1.368<br /> 5   Matarmaja Lebaran      Pasarsenen -Malang                                    2                    2         1.792<br /> 6   Kertajaya Lebaran        Pasarsenen- Surabaya Pasarturi                 1                    2         1.792<br />                                   <br />                        <b> Total                                                                            9                  12        7.504</b><br /> <br /> Bagi masyarakat yang ingin melakukan pemesanan tiket KA tambahan Lebaran 2017 dapat dilakukan melalui website KAI, aplikasi KAI Access, Contanct Center 121, atau melalui 26 channel eksternal (B2B) yang telah bekerja sama dengan KAI.<br /> <br /> Selain itu, menghadapi masa penjulan tiket Lebaran 2017 ini PT KAI kembali menegaskan bahwa server KAI, sejak hari pertama penjualan tiket Lebaran pada 17 Maret 2017 lalu sampai dengan hari ini tidak pernah mengalami down, termasuk saat puncak penjualan tiket KA reguler pada 24 Maret 2017 lalu.<br /> <br /> Berkaca  dari  pengalaman  masyarakat  dari  penjualan  tiket  reguler  sebelumnya  tentang  terjadinya  antrian pembelian tiket via online, berikut tips dari PT KAI yang dapat dicoba masyarakat yang ingin berburu tiket KA tambahan Lebaran 2017 :<br /> <br /> 1. Usahakan agar koneksi internet stabil selama proses pencarian tiket.<br /> 2. Cari alternatif tanggal atau rute KA, karena KA tambahan Lebaran 2017 akan di-release bersamaan        untuk keberangkatan mulai tanggal 15 Juni 2017 sd 6 Juli 2017. Misalnya berangkat dari Surabaya atau stasiun di kota lainnya.<br /> <br /> 3.  Carilah alternatif tiket terusan. Misalnya jika ingin menuju Semarang, dapat memesan tiket dengan rute Stasiun Pasarsenen-Stasiun Tegal untuk kemudian meneruskan dengan KA rute Tegal-Semarang dan sebelumnya pastikan untuk diberi jarak waktu lebih dari 3 jam saat perpindahan kereta.<br /> <br /> <span id="goog_1505025918"></span><span id="goog_1505025919"></span>4. Mengakses tiket1.kereta-api.co.id, tiket2.kereta-api.co.id, dan tiket3.kereta-api.co.id.<br /> <br /> 5. Belilah tiket melalui channel eksternal seperti minimarket-minimarket maupun situs-situs penjualan yang telah bekerja sama dengan PT KAI yaitu Traveloka, Tiket.com, Indomaret, Alfamart, Alfamidi, Finnet, Tokopedia, Pegipegi.com, Bukalapak.com, Blibli.com, dan lain sebagainya.<br /> <br /> 6. Traffic akan  sangat  penuh  pada  menit-menit  pertama  tiket  dirilis.  Oleh  karena  itu,  cobalah  untuk melakukan pemesanan tiket pada jam 03.00-an. Pada beberapa kasus, beberapa pelanggan berhasil memesan tiket pada menit-menit awal, namun tidak segera melakukan pembayaran maksimal tiga jam setelah pemesanan sehingga tiket hangus dan kembali available.<br /> <br /> 7. Cek berkala di situs penjualan atau contact center. Karena jika ada yang batal atau belum bayar   setelah tiga jam maka tiket tersebut akan muncul kembali.<br /> <br /> <br /> Sumber : Humas PT KAI Daop 8 Surabaya Gatut Sutiya

Regional Tiket KA Tambahan Lebaran Mulai Dijual 16 April 2017

beritakorupsi.co - Masyarakat yang hendak mudik ke kampung halaman pada Lebaran 2017 pasti sudah merencanakan moda transportasi apa yang a...

»

Merasa Jadi Korban Kriminalisasi, Dr. Refa Ajukan PK

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgclMQQGnQcJPF_fkx8df-Ya6dqcilYkSEekl0WNXAaYi1EIQCOsdAZty9sU2znvH6kM6eagx7aLTBJC_4hQ_EEYp3ILDAMNJMG9W__KKBZ89q4reWHJiFJ_VKzG2fN55riOcAEOVMk-bo/s1600/IMG20170412113821.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgclMQQGnQcJPF_fkx8df-Ya6dqcilYkSEekl0WNXAaYi1EIQCOsdAZty9sU2znvH6kM6eagx7aLTBJC_4hQ_EEYp3ILDAMNJMG9W__KKBZ89q4reWHJiFJ_VKzG2fN55riOcAEOVMk-bo/s640/IMG20170412113821.jpg" width="640" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEifcCiqAfcBOfTTzDxVJWMgNoU94X30Yx1nkoDdNwY2NqJEj3rBO_ZqsRiaKYbnR8isy9bGuImtMvfQsbecdvbhKdBCfaSxjD_x5PieVk4DQ1RbnYrh9qqA5HH3uftOtQa9Ln537DjfyCk/s1600/IMG20170412144242.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEifcCiqAfcBOfTTzDxVJWMgNoU94X30Yx1nkoDdNwY2NqJEj3rBO_ZqsRiaKYbnR8isy9bGuImtMvfQsbecdvbhKdBCfaSxjD_x5PieVk4DQ1RbnYrh9qqA5HH3uftOtQa9Ln537DjfyCk/s640/IMG20170412144242.jpg" width="640" /></a></div> <br /> <br /> <i><span style="font-size: large;"><b> #Kasus Korupsi ODC RSUD Dr. Saful Anwar Diduga Rekayasa Untuk Menutupi Kasus Yang Lebih Besar#</b></span></i><br /> <br /> <br /> <b>beritakorupsi.co –</b> Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepertinya harus menyelidiki kasus dugaan Korupsi puluhan milliaran yang terjadi di RSUD Dr. Saiful Anwar Malang, dengan menelisik perkara kasus Korupsi dana ODC tahun 2005 – 2008 sebesar Rp 8,4 juta dengan terpidana atau saat ini pemohon PK, Dr. Safaruddin Refa, Sp.M.<br /> <br /> Berani karena benar, takut karena salah. Ungkapan inilah yang mungkin dipegang oleh Dr. Safaruddin Refa, Sp,M, KVR, dengan mengajukan memori permohonan Peninjauan Kembali (PK) di Pengadilan Negeri (PN) Malang, pada Rabu, 12 April 2017.<br /> <br /> Dalam sidang PK ini, Dr. Refa mendapat dukungan dari puluhaan orang sesama profesinya, yang sengaja datang dari RSSA maupun dari Uibra (Niversitas Brawijaya) Malang untuk menyaksikan jalannya persidangan.<br /> <br /> Dr. Safaruddin Refa, Sp,M, KVR atau yang akrab disapa Dr. Refa, adalah pegawai di RSUD. Dr. Saful Anwar (RSSA) Malang dan juga dosen di Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Brawijaya Malang. Saai ini Ia mencari keadilan atas ketidak adilan yang dialaminya sejak 2009 lalu.<br /> <br /> Pada tahun 2009, Dr. Refa, dituduh telah melakukan Tindak Pidana Korupsi dana ODC (One Day Care) atau danaretribusi jasa pelayanan yang tak dibayarkan antara lain, retribusi peralatan operasi pasien yang melakukan operasi di RSSA dikenakan sewa sarana operasi antara Rp 400 ribu hingga Rp 500 ribu per masien sejak tahun 2006 – 2008 lalu, yang jumlahnya sebesar Rp Rp 8.400.000 atau sebesar Rp 2.800.000 per tahun. <br /> <br /> Tragisnya, Dr. Refa, divonis bersalah oleh Hakim Agung Mahkamah Agung (MA) RI pada tahun 2014, setelah Jejaksaan Negeri (Kejari) Malang tak terima atas putusan bebas murni terhadap Dr. Refa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Malang, pada tahun 2009 lalu.<br /> <br /> Pada Rabu, 12 April 2017, dalam sidang Peninjauan Kembali (PK) yang dilakukan oleh Dr. Refa dihadapan Majelis Hakim menunjukkan Novum (bukti) baru diantaranya, Foto Copy surat dari PT Askes tertanggal 3 September 2008, yang ditujukan kepada Direktur RSU. Dr. Saiful Anwar Malang, Nomor. 1165/13-08/0908 perihal data pasien Askes kamar operasi ruang mata, yang ditandatangani oleh Roni Kurnia, selalku Kepala PT Askes.<br /> <br /> Kemudian Foto Copy Kwitansi pembayaran oleh beberapa pasien melalui kasir RSSA pada tahun 2008 yang menyatakan bahwa, para pasien tersebut adalah peserta Askes bukan pasien ODC, Foto Copy surat keterangan tertanggal 2 November 2015, yang dikeluarkan oleh Drs. Abd. Manan, Msi, selaku Kepala Sub Bagian Penerimaan dan Pendapatan RSUD. Dr. Saful Anwar, Malang yang menerangkan bahwa, pasien-pasien katarak yang dilakukan operasi oleh Dr. Safaruddin Refa, Sp,M telah dibayarkan ke RSUD Dr. Saiful Anwar.<br /> <br /> Selain itu, juga Foto Copy surat keterangan tertanggal 15 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Drs. Abd. Manan, Msi, selaku Kepala Sub Bagian Penerimaan dan Pendapatan RSUD. Dr. Saful Anwar, Malang yang menerangkan bahwa, pasien katarak yang dilakukan operasi oleh Dr. Safaruddin Refa, Sp,M di RSUD. Dr. Saful Anwar sebagai pasien Askes, bukan pasien pelayanan Khusus ODC Mata telah diklaim kepada PT Askes Cabang Malang. <br /> <br /> Dr. Refa menjelakan bahwa bukti-bukti yang dijadikannya menajdi buki baru (Novum) telah dicocokkan dengan aslinya oleh Panitra Pengadilan Negeri Malang, termasuk bukti-bukti lainnya serta menghadirkan saksi Drs. Abd. Manan, Msi.<br /> <br /> Dalam memori PK-nya, dihadapan Majelis Hakim, Dr. Refa memberkan asal muasal kasus yan menimpa dirinya di RS ber plat merah itu. <br /> <br /> Menurut Dr. Refa dalam memori PK-nya, bahwa pelaku Korupsi itu diduga adalah Oknum-oknum RSSA tingkat atas bukan dirinya, dengan membeberkan bukti-bukti  berupa surat pengakuan dari Bagian Keuangan RSSA, bahwa sejumlah uang telah di terima dan tercatat di keuangan RSSA, serta bukti surat dari PT Askes, hasil audit BPKP, Rekaman Medik pasien dan kwitansi pembayaran retribusi oleh pasien.<br /> <br /> Dr. Refa menjelaskan dalam memori PK-nya pada sidang yang terbuka di PN Malang, bahwa kasus ini bermula adanya laporan dari masyarakat kepada Kejaksaan Agung, terkait dugaan korupsi besar-besaran di RSSA tempat pelayanan kesehatan publik sekitar Rp 20 Milyar, semasa Direkturnya dijabat oleh Dr. Pawik Suprijadi SPJP. Laporan isi suratnya antara lain; Uang Askes, Korpri, Farmasi, bagian Gizi, Jasa Pelayanan dokter dan perawat serta karyawan RSSA dan lain-lain. <br /> <br /> “Selama pengabdian saya jadi PNS, saya telah mendapatkan 2 tanda jasa dari President RI dan 1 tanda jasa dari Menteri kesehatan sebagai dokter teladan, masa saya mau melakukan korupsi Rp 8,4 juta,” kata Dr. Refa dihadapan Majelis Hakim<br /> <br /> “Golongan pangkat saya IV E, Dokter Spesialis Mata senior dan Konsultan RSSA serta Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya sampai saat ini. Saya penentang Korupsi, masih banyak rezki dari Allah. Saya tidak melakukan Korupsi, saya bukan pelakunya, pelakunya mereka berjamaah, kenapa saya yang di penjarakan ?,” lanjut Dr. Refa dengan nada bertanya<br /> <br /> Usai persidangan, kepada media ini, Dr. Refa menjelaskan bahwa, pada bulan Juni 2008, muncul pemeriksaan Khusus dari Badan Pengawas Prop Jatim, yang sengaja didatangkan, karena hasil pemeriksaannya terjadi selisih kurang bayar jasa sarana ODC pelayanan Khusus sebesar Rp 60.800.000 selama Tiga taun. <br /> <br /> “Pemeriksaan dilakukan tanpa memeriksa keuangan di mobilisasi dana hasil pemeriksaan Bawas ini dilemparkan oleh oknum-oknum Manager RSSA karena hasil Bawas diberikan ke RSSA, tanpa klarifikasi ke Kajari Malang. Hanya selisih 2 bulan dari pemeriksaan Badan pengawas Propinsi Jatim tanpa saksi dan bukti maupun tanpa Audit BPKP, Kajari Malang, saat itu dijabat Hermut Achmadi SH menetapkan saya menjadi tersangka tunggal,” ungkapnya.<br /> <br /> “Tak ada bukti dan saksi satupun, kenapa mereka mempenjarakan saya. Mereka ingin membungkam saya karena mereka curiga, saya banyak tau kasus korupsi di RSSA, terlalu gampang di negara ini mempenjarakan orang, tanpa pertimbangan, tampa ada saksi dan tanpa ada bukti. Saya tidak mencari menang, tapi yang saya cari adalah kebenaran dan keadilan. Seharusnya Dr. Pawik Supriyadi SpPJ lah yang harus diperiksa dan bertanggung jawab, karena dia direktur saaat itu Diduga hampir 500 juta uang Askes yg udah di klaim saat itu tidak tau rimbanya.” lanjutnya<br /> <br /> Anehnya, kasus besar yang milyaran rupiah, “lenyap begitu saja”. November 2008, Tim Inspektorat dari Jaksa Agung dibawa Komando Adjad Sudrajad SH turun ke Malang. memeriksa Kajari Malang setelah menerima laporan dari Masyarakat RSSA bahwa diduga Kajari Malang menerima angpaow dari RSSA agar kasus korupsi besar-besaran di RSSA di alihkan ke dokter Refa, dana berasal dari uang taktis RSSA. <br /> <br /> Bisa jadi bukan Refa pelakunya tapi Refa sengaja di korbankan untuk menutupi kasus besar yang terjadi di RSSA saat itu. Setelah 7 tahun, Dr. Refa mencari kebenaran, nama baiknya dan nama keluarga dipertaruhkan, ingin penyelesaian secara baik dengan pihak management RSSA dan Gubernur, tapi tidak ada tanggapan.<br /> <br /> Dr. Refa dan keluarganya tak terima karena merasa dikorbankan, di kriminalisasi dan diperlakukan tidak adil, laporan pun dilayangkan ke Presidens RI, Ir. Joko Widodo. Pasien yang tidak membayar retribusi. Apakah Dr. Refa yang harus bertanggung jawab ? apakah Dr. Refa yang mengurusi uang retribusi dari pasien ? lalu mengapa Kejaksaan Malang tidak memeriksa pasien yang dimaksud tang tidak membayar retribusi tersebut agar kasus ini menjadi lebih jelas ?<br /> <br /> Dari penjelasan Dr. Refa maupun dalam memori PK-nya, kasus ini diduga penuh rekayasa. Sebab, data dari PT Askes terkait uang yang sudah diklaim RSSA tidak dijadikan sebagai bukti. Dr. Refa menyampaikan, ingin mencari kebenaran dan keadilan bukan untuk menang. Ia mengatakan bukan fitnah melainkan apa yang sesungguhnya, bicara dengan bukti. Berani melawan Korupsi. (Redaksi)<br /> <span id="goog_19722321"></span><span id="goog_19722322"></span>

News Tipikor Merasa Jadi Korban Kriminalisasi, Dr. Refa Ajukan PK

 #Kasus Korupsi ODC RSUD Dr. Saful Anwar Diduga Rekayasa Untuk Menutupi Kasus Yang Lebih Besar# beritakorupsi.co – Komisi Pemberan...

»

Hasil Gratifikasi Terdaka Wali Kota (Non Aktif) Madiun Rp 59 M

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDdcxNJO77FNbagFjhTs6WyOeISO5YtZ39drU4sigsxNjDkHRS0J35EqqZy8lNRo3UMi1AKVjyxu3spL0AcstPPWECd0qC0Nft1qQa9CoRO8LiGtHI-MfA-9DPF6pRnljeoQtcHtb042c/s1600/IMG20170411090854.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDdcxNJO77FNbagFjhTs6WyOeISO5YtZ39drU4sigsxNjDkHRS0J35EqqZy8lNRo3UMi1AKVjyxu3spL0AcstPPWECd0qC0Nft1qQa9CoRO8LiGtHI-MfA-9DPF6pRnljeoQtcHtb042c/s640/IMG20170411090854.jpg" width="360" /></a></div> <b>beritakorupsi.co – </b>Ternyata saat seseorang hendak mencalonkan dirinya untuk menjadi kepala daerah, walaupun Ia sebagai seorang pengusaha besar dengan harta berlimpah, tak semuanya hendak menjalankan amanah yang dipercayakan masyarakat kepadanya untuk dijalankan, melaikan hanya untuk memperkuat kekuasaannya untuk memiliki apa yang diinginkannya.<br /><br />Salah satunya adalah Bambang Irianto, yang menjabat sebagai Wali Kota Madiun, periode 2009 hingga 2019 (dua periode). Bambang Irianto, sebelumnya adalah seorang pengusaha SPBU (stasiun pengisian bahan bakar minyak) sebanyak 10 lokasi, distributor Oli pelumas, distributor LPG, dan beberapa usaha lainnya dengan nilai harta kekayaan sekitar 77 millia rupiah lebih.<br /><br />Tak cukup usaha dan harta segitu, pada tahun 2009, Bambang Irianto mencalonkan diri dan terpilih sebagai Wali Kota Madiun untuk dua periode hingga 2019. Keinginannya untuk menguasai Kota Madiun sepertinya terkabulkan saat itu. Namun karena kerakusannya, saat ini nasibnya pun tragis dibalik jeruji besi alias penjara di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kela I Khusus Surabaya, Medaeng, Sidoarjo, Jawa Timur, sejak dirinya ditetapkan sebagai terssangka kasus Korupsi Gratifikasi pembangunan Pasar Besar Madiun tahun 2009 – 2012 yang menelan anggaran sebesar Rp 76,523  milliar.<br /><br />Pada tahun 2009, setelah Bambang Irianto terpilih menjadi Wali Kota, Dia melanjutkan program Wali Kota sebelumnya untuk membangun Pasar Besar Madiun (PBM) akibat kebakaran pada tahun sebelumnya.<br /><br />Sebagai awal untuk meraup kekayaan, Bambang Irianto, sebagai Wali Kota, ikut serta dalam proyek pembangunan Pasar Besar, dengan cara, Ia menyertakan perusahaan milik anaknya untuk menjadi bagian dalam memasok meterial proyek. Tidak cukup hanya disitu, Ia juga menyertakan modal dalam proyek terssebut. <br /><br />Hasilnya, Bamabang Irianto, memperoleh keuntungan sekitar Rp 1,9 miliar. Tidak hanya itu, Bambang Irianto juga meminta hak retensi atau jaminan ketika pekerjaan proyek tersebut selesai sebesar 5 persen dari total senilai proyek sebesar Rp 76,523 miliar dari anggaran tahun jamak 2009-2012. Bambang mendapat uang dari hak retensi itu sebesar Rp 2,2 miliar. Total keuntungan yang diperoleh Bambang Irianto dari proyek Pasar Besar sejumlah Rp 4 miliar.<br /><br />Setelah sukses meraup keuntungan dari pembangunan Pasar Besar yang didanai dari hasil keringat rakyat melalui APBD, Bambang Irianto pun menerima uang dari sejumlah pengusaha kontraktor di Madiun, juga hampir seluruh instansi di jajarannya, termasuk dari DPRD, kecuali RT dan RW.<br /><br />Jumlah uang yang diperoleh Bambang Irianto sejak dirinya menjabat sebagai Wali Kota Madiun sejak 2009 hingga 2016, sebesar Rp 55,5 miliar. Uang tersebut kemudian dialihkan untuk membeli kendaraan, rumah, tanah, uang tunai, emas batangan dan saham di Bank Jatim atas nama sendiri,  baik orang lain salah satu yang disebut adalah “Liliana”. Total uang yang diperoleh seber Rp 59,7 miliar.<br /><br />Hal ini terungkap dalam persidangan di hadapan Majelis Hakim yang di Ketuai H.R. Unggul Warso Mukti, yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) urabaya, dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Fitroh Rohcahyanto, TrimulyonoHendradi, Herry B.S. Ratna Putra, Feby Dwiyandospendy, N.N. Gina Saraswati, Joko Hermawan, Alandika Putra dan Dormian, atas nama terdakwa, Bambang Irianto, Wali Kota (non aktif) Madiun yang didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya Indra P, Y.sihaloho,  J. Raharjo Bambang, Ridwan, Agung Nugroho, Andreas Doni dan A. Ubagio, pada Selasa, 11 April 2017.<br /><br />“Selama menjabat Wali Kota Madiun sejak 2009-2016, terdakwa telah menerima uang gratifikasi yang jumlahnya Rp 55,5 miliar. Duit itu kemudian dialihkan menjadi kendaraan, rumah, tanah, uang tunai, emas batangan, dan saham atas nama sendiri, keluarga, atau korporasi. Jadi dia total menerima Rp 59,7 miliar. Ada uang sebesar Rp 5 milliar yang dipergunakan tidak berkaitan dengan jabatannya," kata JPU KPK Feby.<br /><br />Saat wartawan media ini menanyakkan, apakah mantan pejabat Forpinda (Forum Pimpinan Daerah di Madiun akan dihadirkan jadi saksi. Feby tak langsung menjawab. “Itu nanti, jangan membuat pertanyaan yang menjebaklah,” ujarnya sambil senyum ramah.<br /><br />Sementara PH terdakwa tidak mengajukan Eksepsi (keberatan) atas surat  dakwaan JPU KPK, sekalipun merasa keberatan dalam beberapa hal dari dakwaan tersebut. JPU KPK akan menghadirikan ssebanyak 105 ssaksi dan 3 ahli dari total saksi yang diperiksa sebanyak 405 dan 5 ahli. <br /><br />Untuk diketahui. Kasus yang menjerat Bambang Irianto, bermula adanya dugaan gratifikasi terkait pembangunan Pasar Besar Madiun tahun 2009-2012 lalu, yang menelan anggaran sebesar Rp Rp76,523 miliar. Kasus ini pun sebelumnya sempat di tangani Kejari Madiun dan kemudian ditarik ke Kejati Jatim, yang akhirnya sempat “tertidur”. Merasa bebas dari jeratan hukum, Bambang Irianto pun melenggang duduk di kursi “panas” memegang tongkat komando pemerintahan sebagai orang nomor Satu di Kota Madiun.<br /><br />Namun tak lama “kursi panas” itu pun “goyang” seiring dengan masuknya penyidik KPK dan mencium adanya dugaan gratifikasi dari pembangunan proyek yang dikenal dengan nama PBM (Pasar Besar Madiun) itu. Dari hasil penyidikan penyidik KPK berkembang menjadi adanya dugaan pencucian uang.<br /><br />Tragisnya, orang nomor Satu di Kota Madiun itu pun “jatuh dari kursi panasnya” seiring ditetapkannya menjadi tersangka kasus dugaan Korupsi gratifikasi dan TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang). Penetapan tersangka terhadap BI oleh penyidik KPK “berbuntut panjang”. <br />Kasus Korupsi yang menyeret orang nomor Satu di Pemkot Madiun ini, akan menarik perhatian masyarakat umum Khususnya Madiun. Paslanya, masyarakat menunggu, apakah JPU KPK, akan menghadirkan beberapa mantan pejabat Formpinda (Forum Pimpinan Daerah) Kota Madiun menjadi saksi di persidangan seperti mantan Kajari, Kapolres dan yang lainnya ? (Redaksi)

News Tipikor Hasil Gratifikasi Terdaka Wali Kota (Non Aktif) Madiun Rp 59 M

beritakorupsi.co – Ternyata saat seseorang hendak mencalonkan dirinya untuk menjadi kepala daerah, walaupun Ia sebagai seorang pengusaha b...

»

Terdakwa Wali Kota (non aktif) Madiun Terancam 20 Tahun Penjara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi-6EwCnsyRKExXGNvT-WVFu1N2i7WARFHzCLrq0Ha7-NpRRr1-5SvXHe1h7clt38sn5mekZ-3XBsh7JAwWfmQW4EWkzcdH85zWZunI8QqgsL8ib0hlfU8P2wd5JDtJOOtC0MGe9VLs4D8/s1600/IMG20170411092115.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi-6EwCnsyRKExXGNvT-WVFu1N2i7WARFHzCLrq0Ha7-NpRRr1-5SvXHe1h7clt38sn5mekZ-3XBsh7JAwWfmQW4EWkzcdH85zWZunI8QqgsL8ib0hlfU8P2wd5JDtJOOtC0MGe9VLs4D8/s640/IMG20170411092115.jpg" width="640" /></a></div> <b>beritakorupsi.co –</b> <i>Berakit-rakit kehulu, berenang-renang ketepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian</i>. Peribahasa ini sepertinya tidak berlaku bagi Bambang Irianto, yang menjabat sebagai Wali Kota Madiun, untuk dua periosde sejak 2009 – 2014 dan 2014 – 2019.<br /><br />Pasalnya, Bambang Irianto, saat ini menyandang “gelar” yang tak pernah di harapakannya yakni sebagai terdakwa dan sedang diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negri (PN) Surabaya, dalam kasus perkara Tindak pidana Korupsi (TPK) Gratifikasi pembangunan Pasar Besar Madiun (PBM) tahun 2009 – 2012 yang menelan anggaran APBD sebesar 76,523 milliar.<br /><br />Pada Selasa, 11 April 2017, Bambang Irianto, duduk di kursi pesakitan Pengadilan Tipikor Surabaya, yang didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya Indra P, Y.sihaloho,  J. Raharjo Bambang, Ridwan, Agung Nugroho, Andreas Doni dan A. Ubagio, untuk mendengarkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Fitroh Rohcahyanto, TrimulyonoHendradi, Herry B.S. Ratna Putra, Feby Dwiyandospendy, N.N. Gina Saraswati, Joko Hermawan, Alandika Putra dan Dormian, membacakan surat dakwaan atas perbuatan dirinya, sejak menjabat sebagai Wali Kota sejak 2009 hingga 2016 sebelum masa jabatannya berakhir pada 2019.<br /><br />Dihadapan Majelis Hakim, JPU KPK membacakan surat dakwaan. Dalam surat dakwaan tersebut, di beberkan  perbuatan terdakwa sejak menjabat menajadi Wali Kota pada saat pembagunan Pasar Besar Madiun tagun 2009 hingga 2012 lalu, yang menelan anggaran sebesar 76,523 milliar.<br /><br />“Pembangunan proyek Pasar Besar Madiun pada tahun 2009, terdakwa mengikutkan perusahaannya untuk pengadaan matrial dan memberikan uangnya sebagai modal. Terdakwa memperoleh keuntungan dari proyek pembangunan Pasar Besar Madiun sebesar Rp 1,9 milliar dan 5% dari total anggaran proyek setelah selesai pekerjaan,” ucap JPU KPK.<br /><br />Tidak hanya itu. JPU KPK juga membeberkan penerimaan uang oleh terdakwa dari hampir seluruh instansi yang di jajaran Pemkot termasuk dari DPRD dan sejumlah pengusaha kontraktor, yang jumlah keseluruhan sebesar Rp 59,7 milliar. Hal itu, menurut JPU KPK, bertentangan dengan pertauran Pemerintah yang bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme<br /><br />Uang tersebut, menurut JPU KPK, dipegunakan terdakwa untuk membeli mobil, rumah, tanah, emas batangan, saham di Bank Jatim dan sebahagian dipergunakan untuk hal yang lain yang tidak berhubungan dengan jabatannya sebesar Rp 5 milliar.<br /><br />Akibatnya, terdakwa dijerat dengan pasal 12 huruf i atau pasal 12 huruf B  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana.<br /><br />Selain itu. Terdakwa juga dijerat dengan UU TPPU. “Perbuatan terdakwa diancam sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-Undang No 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana,” ucap JPU KPK.<br /><br />Atas dakwaan JPU KPK, penasehat Hukum (PH) terdakwa tidak mengahukan Eksepsi (Keberatan). “Majelsis Hakim, walau kami keberatan atas beberapa surat dakwaan JPU, kami tidak akan mengajukan Eksepsi. Dan akan kami sampaikan dalam Pledoi (Pembelaan) kami nanti,” ujar PH terdakwa. <br /><br />JPU KPK akan menghadirikan sebanyak 105 saksi dan 3 ahli dari total saksi yang diperiksa sebanyak 405 dan 5 ahli.<br /><br />Uasi persdangan, JPU KPK Feby Dwiyandospendy, menjelaskan tentang perbuatan terdakwa sejak menjabat Wali Kota Madiun.<br /><br />“Selama menjabat Wali Kota Madiun sejak 2009-2016, terdakwa telah menerima uang gratifikasi yang jumlahnya Rp 55,5 miliar. Duit itu kemudian dialihkan menjadi kendaraan, rumah, tanah, uang tunai, emas batangan, dan saham atas nama sendiri, keluarga, atau korporasi. Jadi dia total menerima Rp 59,7 miliar. Ada uang sebesar Rp 5 milliar yang dipergunakan tidak berkaitan dengan jabatannya," kata JPU KPK Feby.<br /><br />Saat wartawan media ini menanyakkan, apakah mantan pejabat Forpinda (Forum Pimpinan Daerah di Madiun akan dihadirkan jadi saksi. Feby tak langsung menjawab. “Itu nanti, jangan membuat pertanyaan yang menjebaklah,” ujarnya sambil senyum ramah.  <br /><br />Untuk diketahui. Kasus yang menjerat Bambang Irianto, bermula adanya dugaan gratifikasi terkait pembangunan Pasar Besar Madiun tahun 2009-2012 lalu, yang menelan anggaran sebesar Rp Rp76,523 miliar. Kasus ini pun sebelumnya sempat di tangani Kejari Madiun dan kemudian ditarik ke Kejati Jatim, yang akhirnya sempat “tertidur”. Merasa bebas dari jeratan hukum, Bambang Irianto pun melenggang duduk di kursi “panas” memegang tongkat komando pemerintahan sebagai orang nomor Satu di Kota Madiun.<br /><br />Namun tak lama “kursi panas” itu pun “goyang” seiring dengan masuknya penyidik KPK dan mencium adanya dugaan gratifikasi dari pembangunan proyek yang dikenal dengan nama PBM (Pasar Besar Madiun) itu. Dari hasil penyidikan penyidik KPK berkembang menjadi adanya dugaan pencucian uang.<br /><br />Tragisnya, orang nomor Satu di Kota Madiun itu pun “jatuh dari kursi panasnya” seiring ditetapkannya menjadi tersangka kasus dugaan Korupsi gratifikasi dan TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang). Penetapan tersangka terhadap BI oleh penyidik KPK “berbuntut panjang”. <br />Kasus Korupsi yang menyeret orang nomor Satu di Pemkot Madiun ini, akan menarik perhatian masyarakat umum Khususnya Madiun. Paslanya, masyarakat menunggu, apakah JPU KPK, akan menghadirkan beberapa mantan pejabat Formpinda (Forum Pimpinan Daerah) Kota Madiun menjadi saksi di persidangan seperti mantan Kajari, Kapolres dan yang lainnya ? (Redaksi)<br /> <br />

News Tipikor Terdakwa Wali Kota (non aktif) Madiun Terancam 20 Tahun Penjara

beritakorupsi.co – Berakit-rakit kehulu, berenang-renang ketepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian . Peribahasa ini sepe...

»

Presiden dan Kapolri Harus Usut Tuntas Penyerang Novel Baswedan

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5fNP08mfSKJMe3K2T_OGHnpuKi-4gDFv5JPhCQqpLrYwBnyZl32vmz45ShghreEyyt0nUo7DNGJbq45A4VeqFPokGqTCPAxEdGT4J8jvenKdODaZk_rc61yTyTvzcvQce20wwxNAeDSs/s1600/ICW.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5fNP08mfSKJMe3K2T_OGHnpuKi-4gDFv5JPhCQqpLrYwBnyZl32vmz45ShghreEyyt0nUo7DNGJbq45A4VeqFPokGqTCPAxEdGT4J8jvenKdODaZk_rc61yTyTvzcvQce20wwxNAeDSs/s1600/ICW.jpg" /></a></div> <b>beritakorupsi., Jakarta - </b>Serangan terhadap KPK kembali terulang, kali ini penyidik senior KPK yang juga penyidik perkara korupsi E-KTP Novel Baswedan, yang menjadi korban. Pagi tadi, wajah Novel Baswedan disiram air keras oleh orang tak dikenal, dalam perjalanan pulang shalat subuh dari masjid.<br /><br />Peristiwa ini adalah ancaman serius bagi keselamatan para penyidik dan pegawai KPK. Jika penyerangan ini tidak diusut hingga tuntas maka upaya pemberantasan korupsi secara umum akan terancam, khususnya pengungkapan kasus megakorupsi e-KTP.<br /><br />Serangan terhadap Novel Baswedan diduga kuat berkaitan dengan kasus megakorupsi e-KTP yang ditangani oleh KPK, sehingga teror dilakukan untuk menghentikan pengusutan kasus megakorupsi e-KTP. Untuk itu, penting bagi masyarakat sipil, dan terutama pemerintah serta aparat penegak hukum lain untuk mendukung kerja KPK dalam menuntaskan kasus ini.<br /><br />Koalisi Pemantau Peradilan (KPP) mengecam keras penyerangan terhadap Novel Basewedan. Untuk itu, kami menuntut  Presiden Jokowi dan Kapolri untuk mengambil sikap tegas dengan mengusut serta menyeret pelakunya ke proses hukum. Masyarakat Indonesia perlu tahu siapa dalang dibalik aksi teror yang dilakukan kepada Novel Baswedan. Karena ancaman terhadap Novel Baswedan merupakan ancaman terhadap KPK dan agenda pemberantasan korupsi di Indonesia.<br /><br />Presiden Jokowi dan Kapolri juga harus meningkatkan upaya untuk memberikan rasa aman dan perlindungan bagi siapapun yang bekerja untuk melawan korupsi di Indonesia.<br /><br /><br /> <br /> sumber  : KPP (MaPPI FH UI, PBHI, ICW, ICJR, YLBHI, LeIP, PSHK)<br />Editor    : Redaksi beritakorupsi.co<br />

Regional Presiden dan Kapolri Harus Usut Tuntas Penyerang Novel Baswedan

beritakorupsi., Jakarta - Serangan terhadap KPK kembali terulang, kali ini penyidik senior KPK yang juga penyidik perkara korupsi E-KTP No...

»