Tiga Terdakwa Korupsi Suap Tangkap Tangan Divonis antara 1 hingga 2.10 Thn Penjara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> </div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="464" data-original-width="700" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhpWSxKPeO-fHlxiOwMWpW7RYlLIp8ZjBYTWp6qsqUBRToODd06Xy-aE_ihnXD4V_isH7UcWTUji5LtK7mDF_Zud73K3CxyHRF0_Wlve0Puz3gk-MOwb8kZEfmWzGPa030eh_8jpMNzW5g/s1600/1..jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Para terdakwa (lingkaran merah) Foto. Jen/Dok BK</td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Siapa pihak-pihak yang “diselamatkan” yang diduga terlibat dalam kasus DAK fee Proyek rehabilitasi sebanyak 64 gedung SDN di Kab. Sampang Tahun 2018 – 2019?# </span></span> </div> <div style="text-align: justify;"> <br /> <span style="font-size: large;"><b>BERIT<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span>Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan hukuman (Vonis) terhadap Tiga terdakwa kasus Korupsi suap tangkap tangan (OTT) dengan pidana penjara masing-masing berbeda, antara 1 tahun hingga 2 tahun 10 bulan dan denda masing-masing sebesar Rp50 juta subsider 3 bulan kurungan. <br /> <br /> Ketiga terdakwa itu adalah Akh. Rojiun Kasi Sarpras (Kepala Seksi Sarana dan Prasarana) Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang, divonis pidana penjara selama 2 tahun dan 10 bulan, denda sebesar Rp50 juta subsidair 3 bulan kurungan. Terdakwa Akh. Rojiun juga dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp952.110.300 subsidair pidana penjara selama 6 bulan.<br /> <br /> Sementara tuntutan dari JPU Kejari Sampang terhadap terdakwa ini adalah dengan pidana penjara selama 3 tahun denda sebesar Rp50 juta subsidair 6 bulan kurungan serta membayar uang pengganti sejumlah Rp952.110.300 subsidair pidana penjara selama 6 bulan.<br /> <br /> Vonis terhadap terdakwa Mohammad Eddy Wahyudi (Staf Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang), dan terdakwa Edi Purnawan, S.pd selaku Kepala Sekolah SDN Banyuanyar 4 Kec. Sampang, Kabupaten Sampang, Madura Jawa Timur, masing-masing dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 10 bulan, denda masing-masing sebesar Rp50 juta subsidair 3 bulan kurungan. Sedangkan tuntutan JPU dengan pidana penjara masing-masing selama 2 tahun</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEidz8IHk8eQwb1WtkwOPB_Jov64GJZZs1liIeAq9dlLBS5bPR1z8w6FDAlb8sRL83unTZNQlu8kFU3EpCCAD3_jmGSswxqZsq9n6NP9GJm6fokEupeilBRxRtWr1IXc-VHTc2ajRm-xf6Q/s640/2.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;">  Sidang pembacaan surat putusan (Vonis) ini dibacakan oleh Majelis Hakim melalui Sidang Vidio Conference (Vicon) atau Teleconference dari ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur dengan Ketua Majelis Hakim Dede Surayaman, SH., MH dan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yakni Dr. Lufsiana, SH., MH dan Emma Elliana, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Makhfud, SH., MH, sementara Ketiga terdakwa dan JPU berada di Kejari Sampang, Madura, Jawa Timur.<br /> <br /> Hal ini dilakukan untuk menjaga kesehatan semua pihak dan juga menjaga merebaknya Viruscorona Covid-19 yang saat ini melanda dunia termasuk Indonesia yang saat ini masih mengkhawatirkan. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Kasus inipun menarik dan menggelitik sekaligus nyata tapi “Aneh”. Dimana Ketiga terdakwa (perkara masing-masing terpisah) ini adalah hasil kegiatan Tangkap Tangan atau yang lebih dikenal dengan sebutan OTT (Operasi Tangkap Tangan) yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Sampang pada tanggal 24 Juli 2019 pada pukul 09.25 WIB<br /> <br /> Penangkapan yang dilakukan oleh penyidik Kejari Kabupaten Sampang terhadap ketiga terdakwa ini adalah terkait penerimaan fee proyek DAK (Dana Alokasi Khusus) dari Kemeterian Pendidikan RI untuk rehabilitasi sebanyak 64 gedung SDN se-kabupaten Sampang tahun 2018 dan 2019<br /> <br /> Saat dilakukan penangkapan oleh penyidik Kejari Sampang terhadap terdakwa Akh. Roji’un dan Eddy Wahyudi pada tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 09.25 WIB, penyidik Kejari Sampang mengamankan barang bukti berupa uang sebesar Rp75 juta sesaat setelah terdakwa menerima dari Endang Sri Utami,Spd,SD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Banyuanyar 2. Uang itu adalah sebahagian dari fee DAK. Kemudian penyidik Kejari Sampang barulah mengamankan terdakwa Edy Purnawan.<br /> <br /> Setelah dilakukan penangkapan dan penyidikan lebih lanjut oleh Kejari Sampang, ternyata uang yang diterima terdakwa bukan hanya Rp75 juta. Penerimaan fee kegiatan DAK 2018 Dinas Pendidikan Kabupaten sampang yang diterima oleh Mohammad Eddy Wahyudi sebesar Rp47l.l60.300 diserahkan kepada Akh. Roji’un, yang kemudian oleh Akh. Rojiun melapor dan menyerahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan yakni Jupri Riyadi termasuk fee yang diterima Akh. Rojiun sebesar Rp357.950.000.<br /> <br /> Sedangkan fee kegiatan DAK 2018 yang diterima melalui terdakwa Edi Purnawan alias Edi Singo sebesar Rp247.100.000, di serahkan langsung kepada Jupri Riyadi (Kepala Dinas Pendidikan Sampang) atas perintah Jupri Riyadi.</div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjdSiG-5y-ApNwhS9C2ROgq5J8TbwLpmt0JUD781z_SauCU2ty84dUPfMt3U4uewzcPqzx9yVrzGDyxe_K5pxMoinEL6DQaVZ00AccYGVh-q35lH2_Whyphenhyphenn9lq5yjoBsVYnhIIpEf6sQDO4/s640/Saksi+adalah+para+Kepala+Sekolah+SDN+Kabupaten+Sampang.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="640" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">saksi adalah paraKepala Sekolah SDN di Kab. Sampang</td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> Total uang yang terkumpul dari 64 Kepala Sekolah SDN se Kabupaten Sampang yang diterima para terdakwa sebagai fee DAK rehabilitasi gedung Sekolah sejak tahun 2018 dan 2019 sebesar Rp Rp1.151.210.300 (satu milyar seratus lima puluh satu juta dua ratus sepuluh ribu tiga ratus rupiah).<br /> <br /> Pemerian fee proyek rehabilitasi gedung sekolah inipun diakui oleh beberapa Kepala Sekolah saat dihadirkan sebagai saksi ke persidangan untuk ke- 3 terdakwa.<br /> <br /> Menarik sekaligus menggelitik. Sebab menurut Jaksan, bahwa perbuatan terdakwa bukan menerima uang suap atau gratifikasi sebagaimana dalam pasal 12 huruf e atau pasal 11 Undang Undang Tindak Pidana Korupsi.<br /> <br /> Melainkan menurut Jaksa dalam surat tuntutannya, bahwa perbuatan terdakwa adalah penyalahgunaan kewenangan atau jabatan, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 3 Undang Undang Tindak Pidana Korupsi<br /> <br /> Dalam surat dakwaan, para terdakwa dijerat Pasal Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3, atau Pasal 12 huruf e atau Pasal 11 Jo pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 31 Th.1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Kerupsi sebagaiaman telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Kbrupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana.<br /> <br /> Inilah bedanya penarapan hukum dalam Undang Undang Tindak Pidana Korupsi antara Kejaksaan dan KPK saat melakukan Tangkap Tangan atau OTT terhadap tersangka/terdakwa selaku penerima suap. <br /> <br /> KPK menjerat para tersangka/terdakwa kasus Korupsi suap tangkap tangan dengan pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf B atau pasal 11. Sementara untuk pemberi suap atau gratifikasi dijerat dengan pasal 5 ayat (1) huruf b atau pasal 13 Undang Undang Tindak Pidana Korupsi.<br /> <br /> Yang menjadi pertanyaan dan mengundang kecurigaan masyarakat adalah, adanya pihak-pihak yang “terselamatkan” yang diduga terlibat dalam kasus ini. Sehingga pihak Kejaksaan Negeri Pamekasanpun enggan berkomentar saat diminta tanggapannya sejak awal.<br /> <br /> Dalam surat tuntutan JPU menjelaskan, bahwa penerimaan fee kegiatan DAK 2018 Dinas Pendidikan Kabupaten sampang yang diterima oleh Mohammad Eddy Wahyudi sebesar Rp47l.l60.300 diserahkan kepada Akh. Roji’un, yang kemudian oleh Akh. Rojiun melapor dan menyerahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan yakni Jupri Riyadi termasuk fee yang diterima Akh. Rojiun sebesar Rp357.950.000.<br /> <br /> Sedangkan fee kegiatan DAK 2018 yang diterima melalui terdakwa Edi Purnawan alias Edi Singo sebesar Rp247.100.000, di serahkan langsung kepada Jupri Riyadi (Kepala Dinas Pendidikan Sampang) atas perintah Jupri Riyadi.<br /> <br /> Atas penerimaan-penerimaan fee tersebut telah memperkaya diri sendiri terdakwa Edi Purnawan bersama-sama dengan Mohammad Eddy Wahyudi dan Akh. Rojiun serta saksi Jupri Riyadi</div> <div style="text-align: justify;"> <img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEihfT_js8I6kAKNAISUhJ9IyoSxhIDt9iWtAUyGVqQQ44VhFguC2KiOrMLc3mnMZ-Ciwohofz3km3eRpSX7fVSTp1h8LKDxapmuqCBjHek4qmIpComLN_Q3vYtrP2FswcO8iKDsvEHg5N8/s640/4.jpg" width="640" /> </div> <div style="text-align: justify;"> Perbuatan terdakwa (Edi Purnawan, Akh. Rojiun dan Mohammad Eddy Wahyudi) telah merugikan keuangan negara sebesar Rp1.151.210.300 (satu milyar seratus lima puluh satu juta dua ratus sepuluh ribu tiga ratus rupiah) dengan rincian: Fee Bantuan Pemerintah Tahun Anggaran 2019 untuk Renovasi sekolah / SDN Banyuanyar 2 Sanpang Sebesar Rp75.000.000 (tuju puluh lima juta rupiah) dan Fee DAK 2018 Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang sebesar Rp1.076.210.300 (satu milyar tujuh puluh enam juta dua ratus sepuluh ribu tiga ratus rupiah).<br /> <br /> Seperti yang diberitakan sebelumnya. Dalam surat dakwaan JPU (dengan terdakwa Edi Purnawan) menjelaskan, bahwa terdakwa Edi Purnawan, S.pd selaku Kepala Sekolah SDN Banyuanyar 4 Kec. Sampang, Kabupaten Sampang, Madura Jawa Timur bersama - sama dengan saksi Akh. Roji’un dan saksi Mohammad Eddy Wahyudi (terdakwa masing-masing dalam berkas perkara terpisah/Splitsing)<br /> <br /> Pada bulan September 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2019 pada pukul 09.25 WIB atau setidak tidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019 bertempat di SD Negeri Banyuanyar 2 Kec.Sampang, Kab.Sampang, Kab.Sampang Madura Jawa Timur atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tinaak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Surabaya Jawa Timur, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum,  melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;<br /> <br /> Pada Tahun 2019, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, memberikan bantuan ke beberapa SD untuk melakukan rehabilitasi. Dana rehabilitasi tersebut dilakukan melalui sistem Dana Alokasi Khusus (DAK), yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 08 tahun 2018 Tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan yang merujuk pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik.<br /> <br /> Dalam Petunjuk Operasional Tersebut dijelaskan, rehabilitasi ruang kelas, ruang perpustakaan, dan/atau ruang guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat,baik beserta perabotnya atau tanpa perabotnya<br /> <br /> Rehabilitasi ruang kelas tersebut, beberapa sekolah yang mendapatkan bantuan untuk tahun anggaran 2019 di Kabupaten Sampang, sebagaimana Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Nomor: 8062/D2/KPA/V/ RENOVASI/2019 Tanggal 6 Mei 2019 Tentang Penetapan Sekolah Dasar Penerima Bantuan Renovasi Sekolah Dasar tahun 2019, yakni SDN Banyuanyar 2 Kecamatan Sampang,  Kabupaten Sampang mendapatkan bantuan pemerintah berupa Rehabilitasi Sekolah Dasar tahun anggara 2019 sebesar Rp1.400.000.000 (satu milyar empat ratus juta rupiah).<br /> <br /> Dan SDN Sokobanah Daya 1 Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang sebesar Rp1.256.000.000 (satu milyar dua ratus lima puluh enam juta rupiah) sesuai ketentuan pelaksaannya dibuat dan ditandatangani di dalam perjanjian kerjasama antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pembinaan Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor: 117/D2.3/BP2 .O2/VI/RENOVASI/2019 Taggal 27 Juni 2019<br /> <br /> Bantuan renovasi sekolah tersebut dari Kementrian Pendidikan dan kebudayaan langsung masuk ke rekening Sekolah yang mendapatkan Bantuan masing-masing, diantaranya SDN Banyuanyar 2 Sampang, dan pencairan dana bantuan pemerintah tersebut dicairkan secara bertahap sesuai progress pekerjaan ke Rekening SDN Banyuanyar 2 Kec. Sampang Kab. Sampang di Bank BRI Unit Sekar Mulya Sampang dengan Nomor Rekening 712401000021302.<br /> <br /> Saksi Akh. Rojiun setelah mengetahui adanya bantuan renovasi tersebut, berusaha menghubungi dan mengundang Saksi Endang Sri Utami, Spd, SD selaku Kepala Sekolah SDN Banyuanyar 2 Sampang untuk meminta fee sebesar 12,5% dari nilai proyek sebesar Rpl75.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).<br /> <br /> Pada hari Kamis, 27 Juni 2019, saat jeda kegiatan sosialisasi di aula mini Dinas Pendidikan Kab. Sampang, saksi Endang Sri Utami, Spd, SD di ajak keruangan Kasi Sarpras (Kepala Seksi Sarana dan Prasarana), Saksi Roji'un sekitar pukul 11.00 - pukul 12.00 WIB. Diruangan itu Saksi Roji'un menjelaskan, bahwa Kadisdik (Kepala Dinas Pendidikan) menginginkan agar pengerjaan Sekolah SDN Banyuanyar 2 dilaksanakan oleh terdakwa Edi Purnawan selaku Kepala Sekolah SDN Banyuanyar 4 dan 5.<br /> <br /> Terdakwa Edi Purnawan alia Edi Singo selaku Kepala Sekolah SDN Banyuanyar 4 dan 5,  karena merasa sudah ada perintah dari saksi Akh.Roji’un, terdakwa Edi Purnawan menghubungi saksi Endang Sri Utami, Spd,SD untuk meminta kegiatan renovasi Sekolah Dasar tahun anggaran 2019 sebesar Rp1.400.000.000 (satu milyar empat ratus juta rupiah) dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019 di SDN Banyuanyar 2 Sampang untuk dikerjakan oleh terdakwa Edi Purnawan, namun saksi Endang Sri Utami, Spd, SD menolaknya.<br /> <br /> Pada tanggal 23 Juli 2019, saksi Akh. Roji’un menelpon saksi Endang Sri Utami, Spd, SD namun tidak diangkat saksi Endang Sri Utami, Spd,SD karena pasti membicarakan masalah fee proyek, akan tetapi pada sore harinya karena saksi Endang Sri Utami, Spd, SD merasa tidak enak kepada saksi Akh. Roji’un, kemudian Saksi Sri Utami, Spd, SD telpon balik kepada saksi Akh. Roji’un, dan benar saksi membahas kewajiban fee sebesar 12,5% yang harus segera Saksi Sri Utami,Spd,SD serahkan kepada saksi Akh.Roji’un </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_tP3Y3JJA1f-hOs8MtpyWHQS3XU9RCKKdhJ55Et8LQNCE2_XfX1JMn_xTr-I24InJRz_Di7HxNY7jyj9tzqs5s0n8-eJqyheXEl-cLCLKcXWY3wd8tZBPb0iMPzBUyws87lpnOS0-ON0/s640/1.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Namun Saksi Sri Utami, menjawab bahwa uang baru di cairkan sebanyak 2 kali pencairan masing-masing sebesar Rp45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah), akan tetapi saksi Akh. Roji’un tetap meminta fee proyek tersebut untuk segera diserahkan paling tidak sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk diserahkan pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2019 pukul 06.00 wib di Kantor Disdik.<br /> <br /> Namun Saksi Sri Utami tidak memenuhi permintaan tersebut karena Saksi Sri Utami tidak memegang uang, dan yang memegang adalah bendahara TPRSD, kemudian saksi Akh. Roji’un mengatakan bahwa yang bersangkutan sendiri yang akan mengambil uang tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekitar pukul 08.00 WIB di sekolah SD Negeri Banyuanyar 2 sampang.<br /> <br /> Saksi Endang Sri Utami, Spd,SD karena merasa tertekan, pada tanggal 24 Juli 2019 pada pukul 09.25 WIB di SD Negeri Banyuanyar 2, saksi Endang Sri Utami,Spd,SD menyerahkan sebagian fee yang diminta oleh saksi Akh. Roji’un sebesar Rp75.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) yang disaksikan oleh saksi Siti Aliyah, Spd,.SD (Bendahara SDN Banyuanyar 2 Sampang) bersama seksi Mohammad Edi Wahyudi<br /> <br /> Setelah saksi Akh. Roji’un bersama-sama dengan saksi Mohammad Eddy Wahyudi mengambil uang Fee tersebut dari saksi Endang sri Utami, setelah keluar dari sekolah SDN Banyuanyar 2 Sampang dengan mengendarai mobil CRV warna hitam No Pol AG 1939 VG, saksi Akh. Roji’un bersana-sama dengan saksi Mohammad Eddy Wahyudi di tangkap dan dilakukan penggeledahan oleh Penyelidik Kejaksaan Negeri Sampang, dan ditemukan barang bukti berupa uang Sebesar Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta) yang dibungkus plastik  kresek warna hitam, selajutnya saksi Akh. Roji’un bersamansama dengan saksi Mohammad Eddy Wahyudi berikut barang bukti dibawa ke Kantor Kejaksaan Negeri Sampang untuk di proses lebih lanjut.<br /> <br /> Bahwa perbuatan saksi Mohammad Eddy Wahyudi bersama-sama dengan saksi Akh. Roji’un dan terdakwa Edi Purnawan tidak sesuai dengan peraturan Kuasa Pengguna Anggaran satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Nomor:168/D2.l/KPA/ REHABILITASI/2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Rehabilitsi Ruang Belajar sekolah Dasar Tahun Anggaran 2018.<br /> <br /> Setelah dilakukan Penggeledahan terhadap terdakwa Mohammad Eddy Wahyudi bersama-sama dengan terdakwa Akh. Roji’un maupun ruang kerja saksi Mohammad Eddy Wahyudi dan saksi Akh.Rojiun, ditemukan catatan fee proyek kegiatan DAK Tahun 2018 Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang yang di terima oleh saks1 Mohammad Eddy Wahyudi bersama-sama dengan saksi Akh. Roji’un dan Terdakwa Edi Purnawan terkait kegiatan DAK Tahun 2018 di Kabupaten Sampang sebagaimana DPA nomor : 1.01.1.01.01.16.03.5.2 tanggal 02 Januari 2018 <br /> <br /> Dan DPA Nomor 1.0l.1.01.01.16.41.5.2 tanggal 02 Januari 2018 telah menerima atau meminta fee dari 64 Kepala Sekolah yang mendapat bantuan kegiatan DAK 2018 Dinas Pendidikan Kabupaten sampang yang diterima Akh. Roji’un sebesar Rp357.950.000,; dan yang diterima Mohammad Eddy Wahyudi sebesar Rp471.160.300 serta yang diterima terdakwa Edi Purnawan sebesar Rp247.100. Besaran fee berdasarkan infoormasi Kepala Sekolah sebelumnya menyerahkan fee kepada Akh. Roji’un, sedangkan UPTD SDN Pekalongan menolak memberikan fee permintaan Mohammad Eddy Wahyudi. Sedangkkan UPTD SDN 4 Pekalongan mengatakan tidak tahu, yang tahu adalah Kepala Sekolah sebelumnya<br /> <br /> Penerimaan fee kegiatan DAK 2018 Dinas Pendidikan Kabupaten sampang yang diterima oleh saksi Mohammad Eddy Wahyudi dengan total sebesar Rp47l.l60.300 diserahkan kepada saksi Akh. Roji’un, yang kemudian oleh saksi Akh. Rojiun melapor dan menyerahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan yakni saksi Jupri Riyadi termasuk fee yang diterima saksi Akh. Rojiun sebesar total Rp357.950.000.<br /> <br /> Sedangkan fee kegiatan DAK 2018 yang diterima melalui terdakwa Edi Purnawan alias Edi Singo dengan total sebesar Rp247.100.000, di serahkan langsung kepada saksi Jupri Riyadi (Kepala Dinas Pendidikan Sampang) atas perintah saksi Jupri Riyadi.<br /> <br /> Penerimaan-penerimaan fee tersebut telah memperkaya diri sendiri terdakwa Edi Purnawan bersama-sama dengan saksi Mohammad Eddy Wahyudi dan saksi Akh. Rojiun serta saksi Jupri Riyadi<br /> <br /> Perbuatan terdakwa Edi Purnawan bersama-sama dengan Akh. Rojiun dan Mohammad Eddy Wahyudi telah merugikan keuangan negara sebesar Rp1.151.210.300 (satu milyar seratus lima puluh satu juta dua ratus sepuluh ribu tiga ratus rupiah) dengan rincian: Fee Bantuan Pemerintah Tahun Anggaran 2019 untuk Renovasi sekolah / SDN Banyuanyar 2 Sanpang Sebesar Rp75.000.000 (tuju puluh lima juta rupiah) dan Fee DAK 2018 Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang sebesar Rp1.076.210.300 (satu milyar tujuh puluh enam juta dua ratus sepuluh ribu tiga ratus rupiah).<br /> <br /> Perbuatan terdakwa Edi Purnawan Als Edi Singo bersama-sama dengan saksi Akh. Rojiun dan saksi Mohammad Eddy Wahyudi telah merugikan keuangan negara sebesar Rp1.151.210.300 (satu milyar seratus lima puluh satu juta dua ratus sepuuh ribu tiga ratus rupiah).<br /> <br /> Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 31 Th.1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Kerupsi sebagaiaman telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Kbrupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana. (Jen)<br /> <br /> Dalam dakwaan (Primer) Pasal 2 ayat (1) Atau (Subsidair) Pasal 3, atau (alternatif pertama) Pasal 12 huruf e atau (alternatif kedua) Pasal 11 Jo pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 31 Th.1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Kerupsi sebagaiaman telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Kbrupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana. (Jen) </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div>

News Tipikor Tiga Terdakwa Korupsi Suap Tangkap Tangan Divonis antara 1 hingga 2.10 Thn Penjara

Para terdakwa (lingkaran merah) Foto. Jen/Dok BK #Siapa pihak-pihak yang “diselamatkan” yang diduga terlibat dalam kasus DAK fee ...

»

Staf UPT Pasar Baru Probolinggo Diadili

<br /> <div class="separator" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="1277" data-original-width="1024" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgHQGoE17Yh1fStXaIZMQ-ZmNc0q9dizR_ZoVN5RiCmD1Yee0Ufhe58J272E2Lpk69x5W0-pFd__wcj5gLpWqU3qXXAfJw6W5ucxm7wwGs2D1xIJKWkp0udR0cFGv-67tLn8Fppt7EgMqY/s400/ilustrasi....jpg" width="320" /></div> <br /> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Selama 5 Tahun, Terdakwa Slamet Riyanto, S.Sos diduga Korupsi sebesar Rp118.290.100 atau Rp23 juta/Thn dari hasil Retribusi Pasar, parkir dan MCK Pasar Baru Kota Probolinggo#</span></span><br /><br /><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Slamet Riyanto, S.Sos bin Rifa’i, selaku Staf UPT (Unit Pelyanan Terpadu) Pasar Baru Kota Probolinggo diseret ke Pengadilan Tipikor Surabaya di Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur untuk diadili dihadapan Majelis Hakim sebagai terdakwa dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Retribusi Pasar Baru Kota Probolinggo sejak tahun 2013 – 2017 sebesar Rp118.290.100<br /><br />Terdakwa Slamet Riyanto diadili melalui Sidang Teleconfenrence, dimana terdakwa berada di Rutan (Rumah Tahanan) dan JPU (Jaksa Penuntut Umum) berada di Kejari Kota Probolnggo, sementara Majelis Hakim dan Panitra Pengganti (PP) maupun Penasehat Hukum terdakwa berada di Pengadilan Tipikor Surabaya di Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur.<br /><br />Hal ini dilakukan untuk menjaga kesehatan semua pihak dan juga menjaga merebaknya Viruscorona Covid-19 yang saat ini melanda dunia termasuk Indonesia yang saat ini masih mengkhawatirkan.  <br /><br />Kasus ini menarik sekaligus menggelitik. Sebab jumlah uang yang diduga dinikmati oleh terdakwa selam 5 tahun sejak 2013 hingga 2017 dari hasil retribusi pasar, parkir dan MCK (Kamar mandi/WC) adalah sebesar Rp118.290.100 atau sebesar Rp23.658.020 per tahun. Lalu bagaimana sistim pengawasan yang dilakukan oleh pejabat terkait yang ada di Kota Probolinggo ? Apakah Pejabat terkait hanya menerima laporan dari terdakwa atau yang disebut “ABS (asal Bapa Senang) atau karena ada pembagian yang tidak merata sehingga kasus inipun sampai kemeja penyidik aparat penegak hukum (APH) setelah 5 tahun berlangsung?<br /><br />Ironisnya, terdakwapun dijerat pasal berlapis, yaitu pasal 12 huruf e atau pasal 12 huruf f atau pasal 8 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b jo Pasal 18 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Kerupsi sebagaiaman telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<br /><br />Dalam persidangan yang berlangsung diruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya adalah pembacaan surat dakwaan melaui sidang Vidio Conference (Vicon) atau Teleconference oleh JPU Ciprian Caesar, SH dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Probolinggo terhadap terdakwa Slamet Riyanto, S.Sos bin Rifa’i dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Dede Suryama, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu Bagus Handoko, SH., MH dan Moch. Mahin, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Rudy Kartiko, yang dihadiri Tim Penasehat Hukum terdakwa,<br /><br />Dalam surat dakwaan JPU dijeskan tentang perbuatan terdakwa, yaitu bahwa Terdakwa Slamet Riyanto, S.Sos bin Rifa’i pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti, namun antara tahun 2013 sampai dengan tanggal 15 Maret 2017 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu antara tahun 2013 3ampaidengan tahun 2017 bertempat di Kantor Dinas Koperasi Usaha Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP) Kota Probolinggo<br /><br />Atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dengan pangkat terakhir Penata Muda Golongan III/b berdasarkan SK Wali Kota Probolinggo Nomor:  823.3/151/425203/2018 tanggal 28 Maret 2018 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sekaligus sebagai Staf UPT Pasar Baru berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan  Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Probolinggo Nomor : 188/05/KEP/425.110/2013 tanggal 02 Januari 2013.<br /><br />Bahwa terdakwa yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : <br /><br />Terdakwa sebagai Staf UPT Pasar Baru dengan jabatan sebagai Pembantu Bendahara Penerimaan mempunyai tugas pokok, yaitu menerima setoran dari para petugas penarik retribusi yakni retribusi harian pasar, parkir, MCK dan bedak, untuk selanjutnya disetorkan setiap hannya dalam bentuk surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) yang ditandantangani oleh pembantu bendahara dan Kepala Pasar. <br /><br />Selain sebagai Pembantu Bendahara Penerimaan, Terdakwa juga ditunjuk oleh Kepala Pasar sebagai Koordinator Lapangan petugas penarik retribusi di Pasar Baru sejak tahun 2008, yang mempunyai tugas mengelola kegiatan di pasar baru, mulai dari kebersihan pasar, parkir, mengelola penarikan retribusi serta mengumpulkannya dari para petugas penarik letnbusi, mulai dari retribusi harian pasar, bedak, parkir dan MCK untuk disetorkan ke Kas Daerah, yang prosesnya melalui blangko SSRD yang ditandatangani oleh Terdakwa sebagai pembantu bendahara penerimaan, temasuk mengambil karcis retribusi serta mendistribusikannya kepada petugas penarik retribusi. <br /><br />Mengenai besaran tarif pelayanan pasar, parkir dan MCK di Pasar Baru Kota Probolinggo telah diatur dengan Peraturan Daerah yang telah beberapa kali mengalami pembahan yaitu : <br /><br />a. Peraturan Daerah Kota Probolinggo No. 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Dalam Pasal 3 humf f Peraturan Daerah Kota Pmbolinggo No. 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang dan yang menjadi subjek retribusi pelayanan pasar adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pasar tersebut. <br /><br />b. Peraturan Daerah Kota Probolinggo No. 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo No. 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum<br /><br />Bahwa dalam Pasat 4 dan 5 Peraturan Walikota Probolinggo No. 71 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Umum Pelayanan Pasar, dilakukan dengan cara “retribusi dipungut oleh petugas dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis atau kupon yang diberikan kepada para pedagang sesuai dengan klasifikasinya, tempat yang disewakan tersebut dipungut setiap harinya dan kemudian Bendahara Penerima menyetorkan seluruh hasil penerimaan dengan menggunakan blanko bukti setor ke rekening Kas Daerah selambat-lambatnya dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam dengan menggunakan Surat Tanda dan wajib mencatat setiap pembayaran Retribusi pada Buku Penerimaan”. <br /><br />Terdakwa sebagai staf UPT Pasar Baru dan juga sebagai pembantu bendahara penerima dalam melakukan tugas dan fungsinya, menerima setoran hasil retribusi seharusnya mengacu kepada Peraturan Walikota yang telah ditetapkan dan menyetorkan hasil penarikan retribusi tersebut sesuai yang diterima setiap harinya<br /><br />Namun kenyataannya Terdakwa telah menyalahgunakan kekuasaan dan tugas pokoknya dengan menetapkan jumlah setoran tiap harinya kepada para petugas pemungut retribusi. Padahal kenyataanya, setiap harinya hasil setoran retribusi dari petugas pemungut retribusi melebihi dari jumlah yang telah ditetapkan oleh Terdakwa. <br /><br />Untuk setiap harinya terdapat 3 ( tiga ) jenis SSRD yaitu SSRD untuk Setoran Retribusi parkir Pasar baru, setoran kamar mandi / WC Pasar Baru dan SSRD untuk Setoran Retribusi Harian Pasar Baru<br /><br />Dimana dalam tiap-tiap SSRD telah tertera besaran nilai retribusi yang disetorkan oleh UPT Pasar Baru ke Kas Daerah melalui rekening Bank Jatim dengan masing masing Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) dibuat sebanyak 5 ( lima ) rangkap dengan rincian, 4 ( empat ) rangkap untuk arsip UPT Pasar Baru dan 1 ( satu ) rangkap untuk Kantor Diskoperindag Kota Probolinggo, dimana SSRD tersebut digunakan sebagai dasar untuk penyetoran ke Kas Daerah melalui rekening di Bank Jatim. <br /><br />Dalam pengisian besaran nilai Setoran Retribusi Daerah ( SSRD) yang diisi oleh saksi Umi Rofiani Binti Sanusi atas perintah Terdakwa tersebut, tidak sesuai dengan hasil retribusi setiap harinya yang terlihat dari Buku Harian Pasar<br /><br />Buku Harian MCK dan Buku Harian Parkir yang direkap oleh saksi Rico yang bertugas membantu Terdakwa selaku pembantu bendahara dalam membuat rekap Buku Harian Pasar, Buku Barian MCK dan Buku Harian Parkir. <br /><br />Buku-buku tersebut masing-masing diisi setiap pagi untuk setiap harinya yang menjadi dasar saksi Umi Rofiani Binti Sanusi mengisi Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD), dimana buku buku tersebut diisi sebelum adanya setoran dari para petugas penarik retribusi. <br /><br />Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, maka nilai setoran dari para petugas penarik retribusi yang disetorkan kepada saksi Umi Rofiani Binti Sanusi tidak sama dengan nilai setoran yang tertera pada Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) yang diikuti oleh Saksi Umi Rofiani Binti Sanusi. <br /><br />Secara umum sesuai dengan buku harian pasar, buku harian MCK dan buku harian parkir yang telah direkap untuk tiap bulannya dapat dilihat jumlah rill penerimaan retribusi pasar setiap bulannya, dimana nilai setoran yang diterima dari petugas penarik retribusi jumlahnya tetap, sehingga penghitungan kerugian negara daat dilakukan dengan cara menjumlah uang yang diterima dari para penarik retribusi dikurangi dengan nilai yang disetorkan seperti yang tertera pada rekap buku harian pasar, buku harian MCK dan buku harian parkir. <br /><br />Kemudian jumlahnya dikurangi selisih di hari minggu yakni sebesar Rp15.000 (lima belas ribu rupiah) karena pada hari minggu setoran dari para penarik berkurang sebesar Rp15.000 (lima belas ribu rupiah). <br /><br />Sehingga apabila di total selisih selama bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Februari 2017 selisihnya sebesar Rp118.290.100 (seratus delapan belas juta dua ratus sembilan puluh ribu seratus rupiah). <br /><br />Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menyetorakan hasil pemungutan retribusi tidak sesuai dengan jumlah penarikan setiap harinya, telah bertentangan dengan Peraturan Daerah No. 03 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Pasal 81 yaitu “struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Pasar tercaan dalam lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.”<br /><br />Dan Pasal 82 yaitu “besarnya Retribusi Pelayanan Pasar yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dengan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81”, dan Peraturan Wali Kota Probolinggo No. 71 tahun 2016 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Umum Pelayanan Pasar, Bab VIII Pasal 8, sehingga terdapat selisih antara penerimaan dan penyetoran yang mengakibatkan daerah kota Probolingo dirugikan sebesar Rp118.290.100 (seratus delapan belas juta dua ratus sembilan puluh ribu seratus mpiah) dan selisih tersebut telah diterima Terdakwa sehingga telah menguntungkan Terdakwa. <br /><br />Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf e (atau Subsidair pasal 12 huruf f atau Subsudiar Kedua, pasal 8) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b jo Pasal 18 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Kerupsi sebagaiaman telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Jen)</div>

News Tipikor Staf UPT Pasar Baru Probolinggo Diadili

#Selama 5 Tahun, Terdakwa Slamet Riyanto, S.Sos diduga Korupsi sebesar Rp118.290.100 atau Rp23 juta/Thn dari hasil Retribusi Pasar, par...

»

Tiga Pegawai DLH Madiun Diadili Dalam Perkara Korupsi BBM Rp202 Juta

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="493" data-original-width="875" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgSLWrsZnqRfjOcwHgNHEwPhVuf-zW7tKKJukw25XRVJzuQAOIVn5p2H9Cfgs59Z1WpN5Wl-INTBcqFmlNsikItJ1nMizdkiGj19aCWda_WDQCsAu-_wIobaWLGnGwrygMXrS-4zfNNpm8/s640/IMG20200401130500.jpg" width="640" /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg2iAgyB-mKVvtPTZkFbReKzKcljMWdRmkaMnnWSIGhGFZUoxvrqCX-2P6J2ADGcWqwSUtCIr6rge9vOzuWRioYVyq86UPE7Fq_EW3ykq-gP0HVJv38u90so-bkNoOIm7jKDr69hkGx3jY/s640/IMG20200401131845.jpg" width="640" /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Tiga pegawai Dinas Lingkungan Hidup Pemkot Madiun diseret ke Pengadilan Tipikor Surabaya di Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur untuk diadili dihadapan Majelis Hakim sebagai terdakwa dalam perkara Tindak Pidana Korupsi penyimpangan dana pembelian Bahan Bakar Minya BBM) Solar solar excavator jenis Dexlite untuk 2 (dua) unit excavator merk Hitachi dan Caterpiliar yang dioperasionalkan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Winongo Kota Madiun dalam kegiatan Controlled Landfill (penataan sampah) pada tahun 2017 – 2018 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp202.613.000 (dua ratus dua juta enam ratus tiga belas ribu rupiah) berdasarkan hasil Audit  BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur<br /><br />Ketiga terdakwa itu adalah Heri Martono selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun (perkara tersendiri), Suhartono (bagian operator mesin alat berat di Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun) dan Putut Wasono (tenaga Progra Jakan Bersih/Prijasih di Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun tahun 2017-2019 (dalam satu perkara)<br /><br />Ketiga terdakwa ini (Heri Martono, Suhartono dan Putut Wasono) diadili melalui Sidang Teleconfenrence, dimana Ketiga terdakwa berada di Rutan (Rumah Tahanan) dan JPU (Jaksa Penuntut Umum) berada di Madiun, sementara Majelis Hakim dan Panitra Pengganti (PP) maupun Penasehat Hukum terdakwa berada di Pengadilan Tipikor Surabaya di Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur.<br /><br />Hal ini dilakukan untuk menjaga kesehatan semua pihak dan juga menjaga merebaknya Viruscorona Covid-19 yang saat ini melanda dunia termasuk Indonesia yang saat ini masih mengkhawatirkan.  </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="493" data-original-width="875" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_umgrrirQXp4HeBlyFBkH7WWj5Zf3ODQQkaFB6m9shiranQ4k_DvhzST_1AdLgoqjXjtjN2d8DeLBT9YF37yNoFdeMRwMPKZu6j_qXMJPlflDXUG8usPP8yzeq4Kf7U_MeAPUN-vrkFY/s640/IMG20200401131756.jpg" width="640" /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> Dalam persidangan yang berlangsung diruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya adalah pembacaan surat dakwaan oleh JPU Toni Wibisono dkk dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Madiun terhadap terdakwa Heri Martono (Suhartono dan Putut Wasono) dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Cokorda Gedearthana, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu Emma Elliana, SH., MH dan Samhadi, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Siswanto bersama Bambang Sunarko yang dihadiri Tim Penasehat Hukum terdakwa, yaitu Yuliana Heriyanti Ningsih dan Lusi<br /><br />Namun pada berikutnya, JPU dan saksi-saksi akan hadir ke Persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya setelah Penasehat Hukum terdakwa tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan atas surat dakwaan JPU. Kehadiran JPU dan saksi-saki dipersidangan, atas perintah Ketua Majelis Hakim seusai JPU membacakan surat dakwaannya<br /><br />“Saudara Jaksa dan saksi agar hadir kepersidangan berikutnya,” perintah Ketua Majelis Hakim<br /><br />Sementara dalam surat dakwaannya JPU menjelaskan, bahwa Terdakwa Heri Martono selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor : 821.2-401205/59/K12016 tanggal 27 Desember 2016 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun, merangkap sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Controlied Landtiil Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2019 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun Nomor : 188.5-401.114/10/2017 tanggal 03 Januari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Bendahara dan Petugas Administrasi pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun Tahun Anggaran 2017<br /><br />Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun Nomor : 188.5-401.114/04/2018 tanggal 19 Januari 2018 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Bendahara pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun Tahun Anggaran 2018, Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun Nomor : 188.5-401/114/02/2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun Tahun Anggaran 2019 bersama saksi Suhartono selaku Operator Mesin Alat Berat Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun, yang kemudian berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 090/PPTK/003/401.114/2017 tanggal 1 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Terdakwa Heri Martono, diberikan tugas sebagai Pengawas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Winongo </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="493" data-original-width="875" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgrJg-07DV84_NJT-9klFrJpScn3Y4-lMObIl7sr24uB6Gtu7OwYpWf-Vcr4q-G85RBIxt-YlIVyW7untZpDei0vfQkTY0ql1_EWC8HU32MrOd91L9u1k7lh1aUMfXGFKV37V3e5HUR7NI/s640/IMG20200401130435.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Selanjutnya sejak tanggal 29 Juni 2018, diangkat sebagai Pengawas Lapangan Petugas Kebersihan Tempat Pembuangan Akhir Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun dan saksi Putut Wasono selaku Tenaga Program Jalan Bersih/Projasih pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun (dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah), saksi Eko Ruadiyanto dan saksi Tritanto selaku Operator Excavator, saksi Gogot Setyawan dan saksi Jainul Arifin selaku Pembantu Operator (Helper) Excavator.<br /><br />Bahwa pada bulan Januari 2017 sampai Mei 2019, atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun di Jalan Salak III Nomor 7 A Kota Madiun, dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Winongo di Kelurahan Winongo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadiian Tindak Pidana Korupsi<br /><br />Bahwa mereka yang melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang secara melawan hukum telah melakukan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam kegiatan Controlled Landfill (penataan sampah) pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun sejak bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Mei 2019 dengan cara ;<br /><br />Menyisihkan BBM (Bahan Bakar Minyak) Dexlite yang seharusnya dipergunakan untuk 2 (dua) unit excavator, membuat laporan penggunaan BBM excavator tidak sesuai dengan penggunaannya, membuat laporan dibuat sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dan mengajukan anggaran sesuai dengan laporan penggunaan BBM yang tidak sesuai dengan pelaksanaannya<br /><br />Bahwa hal itu bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (3) UndangUndang Republik lndonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 4 Ayat (1), Pasal 86 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 Ayat (1), Pasal 12 Ayat (5), Pasal 122 Ayat (9), Pasal 132, Pasal 184 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 31 Ayat (2) huruf “c” Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 11 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan/Persampahan<br /><br />Bahwa melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu saksi Suhartono dan saksi Putut Wasono sejumlah Rp131.276.000 (seratus tiga puluh satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), serta saksi Gogot Setyawan, saksi Jainul Arifln, saksi Eko Rusdiyanto, saksi Tritanto dan saksi Putut Wasono sejumlah Rp71.337.000 (tujuh puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah Rp202.613.000 (dua ratus dua juta enam ratus tiga belas ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut. Perbuatan tersebut itu dilakukan oleh terdakwa Heri Martono dengan cara sebagai berikut :</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhDzL__KS0JH5ICfl1oelLprX9tSuKV5yti1p5W4qQ1HDR9DIMZJAVlJDkGjcpGvc8fmw-qG4f60F_sCPRpwdlS78AazGf0k4hlgwAUc4xxfdo1gfCs686iKZxdon94ZI1RhEoLFhLFs-k/s640/IMG20200401131843.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Pada Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2019, Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun menerima anggaran dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Madiun yang masuk dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) antara lain “belanja solar excavator” jenis Dexlite yang dipergunakan untuk 2 (dua) unit excavator merk Hitachi dan Caterpiliar yang dioperasionalkan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Winongo Kota Madiun dalam kegiatan Controlled Landfill (penataan sampah). <br /><br />Terdakwa Heri Martono dalam menjalankan tugasnya selaku PPTK atas inisiatif sendiri,  menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Tugas Nomor : 090/PPTK/003/401.114/2017 tertanggal 1 Januari 2017, menunjuk saksi Suhartono sebagai Pengawas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Winongo Kota Madiun dengan tugas, diantaranya melakukan pembelian BBM Dexlite di SPBU, menerima hasil pembelian BBM dan menyalurkan BBM, mengawasi, mencatat pemakaian dan jam operasional harian bekerjanya 2 (dua) unit excavator serta mengawasi pelaksanaan penataan sampah di zona aktif TPA Winongo Kota Madiun. <br /><br />Selanjutnya saksi Suhartono melakukan pembelian BBM Dexlite bersama saksi Joko Wahyudi dan saksi Susanto dengan menggunakan 1 (satu) unit Dump Truck Nomor Polisi AE-8313-BP, 3 (tiga) sampai 14 (empat belas) buah drum yang masing-masing berkapasitas 200 (dua ratus) liter dan 5 (lima) buah jurigen dengan kapasitas 30 (tiga puluh) liter per jurigen yang disepakati dan dipersiapkan oleh saksi Putut Wasono untuk menampung BBM Dexlite yang akan disisihkan oleh saksi Suhartono.<br /><br />Sejak tanggal 11 Januari 2017 sampai 08 April 2017, pembelian BBM Dexlite dilakukan di SPBU Nglames, Kabupaten Madiun. Dan sejak tanggal 16 April 2017 sampai 21 Mei 2019, di SPBU Jalan Basuki Rahmat Kota Madiun. Pembelian BBM Dexlite untuk tanggal 11 Januari 2017 sampai 25 Januari 2018, jumlah dan waktunya bervariasi, sedangkan untuk tanggal 01 Februari 2018 sampai 21 Mei 2019, pembelian dilakukan setiap 10 (sepuluh) hari sekali rata-rata sebanyak 2.240 (dua ribu dua ratus empat puluh) liter.<br /><br />Terdakwa Heri Martono tidak mengawasi sebagaimana mestinya, saat saksi Suhartono, saksi  Joko Wahyudi dan saksi Susanto melakukan pembelian BBM Dexlite, sehingga saksi Suhartono dapat dengan mudah mengatur dan memerintahkan sakSi Joko Wahyudi untuk melakukan pembagian jumlah BBM Dexlite yang diisikan kedalam drum dan Jurgen dalam pengisian BBM Dexlite kedalam drum yang seharusnya diisi 200 (dua ratus) liter.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="493" data-original-width="875" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhKq3glnOIzvr9KZ-b4utsOA-zwBwEU75W2WSl80N-0r9CPpKrF6RVXqoDW_ZbLQPuY1lYSDuF_xHlnpEFloA4Zpc0vnLO-x-Lxe_T_Byz1gngYmzqXOpVhTjaaihdQpN6MXC0cEn06pgA/s640/IMG20200401130454.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Kenyataanya hanya diisi 180 (seratus delapan puluh) liter, dan sisanya sebanyak 20 (dua puluh)  liter diisukan dalam jurigen sejak tanggal 11 Januari 2017 sampai 21 Mei 2019, saksi Suhartono melakukan penyisihan BBM Dexlite untuk pembelian dengan jumlah diatas 800 (delapan ratus) liter atau pada saat belanja BBM Dexlite lebih dari 4 (empat) buah drum. <br /><br />Setelah BBM Dexlite dibawa ke TPA Winongo, Terdakwa Heri Martono juga tidak mengawasi sebagaimana mestinya saat penyaluran dan penyimpanan BBM Dexllte, sehingga tidak mengetahui ketika saksi Suhartono tidak menempatkan seluruh BBM Dexllte di garasi excavator, melainkan untuk jurigen disimpan sendiri oleh saksi Suhartono di garasi backhoe loader. <br /><br />BBM Dexlite yang disisihkan saksi Suhartono bersama saksi Putut Wasono sejak tanggal 11 Januari 2017 sampai 25 Januari 2018 sebanyak 6.980 (enam ribu sembilan ratus delapan puluh) liter, dan untuk penyisihan BBM Dexlite sejak tanggal 01 Februari 2018 sampai 21 Mei 2019 sebanyak 8.640 (delapan ribu enam ratus empat puluh) liter. <br /><br />Selanjutnya saksi Putut Wasono mengangkut ]urigen yang berisi BBM Dexlite menggunakan mobil Izuzu Panther warna merah Nomor Polisi AE-1420-NW miliknya (Daftar Pencarian Barang Bukti Nomor : DPB-01/M.5.14/Fd.1/02/2020 tanggal 04 Februari 2020) kemudian menjualnya.<br /><br />Hasil penjualan diserahkan kepada saksi Suhartono sejumlah Rp120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) per Jurigen isi 30 (tiga puluh) liter, sedangkan sisanya untuk saksi Putut Wasono. <br /><br />Untuk penyaluran dan penggunaan BBM Dexlite, Terdakwa Heri Martono tidak melakukan pengawasan saat saksi Eko Rusdiyanto, saksi Tritanto, saksi Gogot Setyawan dan saksi Jainul Arifm mengisi BBM dari 1 (satu) drum ke dalam tangki masing-masing excavator setiap 2 (dua) hari sekali secara rutin, begitu juga pada saat excavator dioperasionalkan. <br /><br />Sehingga setiap harinya masing-masing excavator hanya dioperasionalkan sekitar 5 (lima) sampai 6 (enam) jam yang seharusnya sesuai DPASKPD selama 7 (tujuh) jam per hari dengan maksud, agar terdapat sisa BBM Dexlite yang ada dalam tangki, kemudian saksi Eko Rusdiyanto, saksi Tritanto, saksi Gogot Setyawan dan saksi Jainul Arifin bersepakat dengan saksi Putut Wasono untuk menjualnya. <br /><br />Atas kesepakatan tersebut, saksi Putut Wasono menyiapkan beberapa jurigen untuk menampung sisa BBM Dexlite, sedangkan saksi Eko Rusdiyanto bersama saksi Tritanto, saksi Gogot Setyawan dan saksi Jainul Arifm setiap minggu memindahkan sisa BBM Dexlite dari tangki excavator Hitachi dan Caterpillar kedalam 2 (dua) buah jurigen yang masing-masing sebanyak 35 (tiga puluh lima) liter. <br /><br />Kemudian saksi Putut Wasono mengangkut jurigen yang telah berisi Dexlite dari garasi excavator dengan menggunakan mobil Izuzu Panther warna merah Nomor Polisi AE-1420-NW, dan menjualnya dengan harga antara Rp4.300 (empat ribu tiga ratus rupiah) sampai dengan Rp4.500 (empat ribu lima ratus rupiah) per liter. <br /><br />Dari hasil penjualan BBM Dexlite, saksi Putut Wasono menyerahkan uang kepada saksi Eko Rusdiyanto, saksi Tritanto, saksi Gogot Setyawan dan saksi Jainul Arifin sejumlah Rp130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) per jurigen, dan sisanya untuk saksi Putut Wasono.<br /><br />Sehingga sejak tanggal 11 Januari 2017 sampai 21 Mei 2019, BBM Dexlite yang disisihkan saksi Gogot Setyawan bersama saksi Jainul Arifin, saksi Eko Rusdiyanto dan saksi Tritanto sebanyak 8. 540 (delapan ribu lima ratus empat puluh) liter</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="493" data-original-width="875" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgSLWrsZnqRfjOcwHgNHEwPhVuf-zW7tKKJukw25XRVJzuQAOIVn5p2H9Cfgs59Z1WpN5Wl-INTBcqFmlNsikItJ1nMizdkiGj19aCWda_WDQCsAu-_wIobaWLGnGwrygMXrS-4zfNNpm8/s640/IMG20200401130500.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Oleh karena Terdakwa Heri Martono tidak melakukan pengawasan terhadap penggunaan BBM Dexlite dalam Kegiatan Controlled Landtill di TPA Wmongo, sehingga terjadi penyalahgunaan BBM Dexlite yang dilakukan oleh saksi Suhartono, saksi Putut Wasono, saksi Eko Rusdiyanto, saksi Tritanto, saksi Gogot Setyawan dan saksi Jainul Arifin tetap berlanjut<br /><br />Bahkan pada bulan April 2018, Terdakwa Henri Martono mengetahui adanya penyalahgunaan BBM Dexlite dari laporan penjaga TPA, yaitu saksi Budiono dan saksi Winarta, tetapi Terdakwa Heri Martono tidak menindaklanjuti dan membiarkan penyalahgunaan BBM Dexlite tetap terjadi serta memindahkan saksi Budiono dan saksi Winarta yang telah berusaha membantu mengungkap penyalahgunaan BBM Dexlite.<br /><br />Perbuatan Terdakwa Heri Martono bersama saksi Suhartono dan saksi Putut Wasono, saksi Gogot Setyawan, saksi Jainul Arifin, saksi Eko Rusdiyanto dan saksi Tritanto dalam penyalahgunaan BBM Dexlite tersebut bertentangan dengan :<br /><br />Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Dalam Negen' Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada pokoknya menyatakan “Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat".<br /><br />Pasal 122 Ayat (10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedcman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan “Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan<br /><br />Pasal 31 Ayat (2) huruf “c” Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 11 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan/Persampahan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa "UPT Persampahan (dalam hal ini Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah) dalam melaksanakan tugas pengelolaan sampah didasarkan atas “tertib administrasi pengelolaan persampahan dan penanggungjawaban kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup".</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhDzL__KS0JH5ICfl1oelLprX9tSuKV5yti1p5W4qQ1HDR9DIMZJAVlJDkGjcpGvc8fmw-qG4f60F_sCPRpwdlS78AazGf0k4hlgwAUc4xxfdo1gfCs686iKZxdon94ZI1RhEoLFhLFs-k/s640/IMG20200401131843.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Pembayaran pembelian BBM Dexlite untuk bulan Januari menggunakan mekanisme Uang Persediaan (UP) yang diajukan oleh SKPD, kemudian untuk bulan berikutnya menggunakan mekanisme Ganti Uang (GU) bersamaan dengan anggaran dari bidang lainnya. Anggaran penyediaan BBM kegiatan Controlled Landfill yang diajukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) Kota Madiun<br /><br />Terdakwa Heri Martono selaku PPTK menyiapkan persyaratan pengajuan GU berupa dokumen pertanggungjawaban keuangan antara lain : Tanda bukti pembelian BBM Jenis Dexlite berupa dokumen rekapitulasi jumlah (dalam liter) BBM yang dibeli berikut harga satuan BBM per liter yang ditandatangani oleh Terdakwa Heri Martono,; Rencana Pengajuan pembelian BBM Dexlite untuk excavator yang ditandatangani oleh Terdakwa Heri Martono,; Nota Dinas pengajuan pembelian BBM Dexlite yang ditandatangani oleh Terdakwa Heri Martono,; Kuitansi biaya pembelian BBM excavator yang ditandatangani oleh Terdakwa Heri Martono. <br /><br />Dalam pembuatan dokumen tersebut, seharusnya Terdakwa Heri Martono mendasarkan pada Buku Laporan Harian Keija Excavator, namun sejak bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Mei 2019, Terdakwa Heri Martono, saksi Suhartono, saksi Eko Rusdiyanto, saksi Tritanto tidak membuatnya. <br /><br />Terdakwa Heri Martono baru memerintahkan saksi Suhartono untuk membuat sekaligus Buku Laporan Harian Kerja Excavator pada bulan Mei 2019, sehingga dokumen persyaratan pengajuan anggaran “belanja solar excavator" yang disiapkan oleh Terdakwa Heri Martono tersebut, dibuat tanpa memperhitungkan kebutuhan BBM yang sebenarnya dan berapa lama excavator dioperasionalkan. <br /><br />Dalam dokumen pertanggungjawaban keuangan yang disiapkan Terdakwa Heri Martono, masing-masing excavator bekerja selama 7 (tujuh)]am sampai 10 (sepuluh) jam, padahal pelaksanaannya rata-rata hanya sekitar 5 (lima) jam sampai 6 (enam) jam per hari, sedangkan kebutuhan BBM dalam dokumen penanggungjawaban keuangan masing-masing excavator tertulis sebanyak 16 (enam belas) liter per jam, tetapi dalam pelaksanaannya hanya membutuhkan sekitar 12 (dua belas) sampai 15 (lima belas) liter per jam. </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="846" data-original-width="768" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhOq5AR14VC92Xyq_ZTqbtxhcnsrq4XmBYQAKH1stGjFH5eM1eVQ2LWC4tXXExjUsvSW-E-MwuzFS1GtuQhx0n-__S261t8uuqLK9QPqZTikoFBdtHjNvQtNDG4vOc_jafH9fsCoAVK6A4/s1600/IMG20200401131803.jpg" /></div> <div style="text-align: justify;"> Perbuatan Terdakwa Heri Martono bersama dengan saksi Suhartono, saksi Eko Rusdiyanto dan saksi Tritanto tersebut bertentangan dengan : Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 86 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 184 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang pada pokoknya menyatakan “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeiuaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”;<br /><br />Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang pada pokoknya menyatakan “Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat”<br /><br />Pasal 132 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah".<br /><br />Pasal 31 Ayat (2) huruf “c” Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 11 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan/Persampahan, yang pada pokoknya menyatakan, bahwa UPT Persampahan (dalam hal ini Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah) dalam melaksanakan tugas pengelolaan sampah didasarkan atas “tertib administrasi pengelolaan persampahan dan pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup”.<br /><br />Perbuatan Terdakwa Heri Martono bersama saksi Suhartono, saksi Putut Wasono, saksi Eko Rusdiyanto, saksi Gogot Setyawan, saksi Tntanto dan saksi Jainul Arifin telah memperkaya orang lain yaitu saksi Suhartono dan saksi Putut Wasono sejumlah Rp131.276.000 (seratus tiga puluh satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), serta saksi Eko Rusdiyanto, saksi Gogot Setyawan, saksi Tritanto, saksi Jainul Arifin dan saksi Putut Wasono sejumlah Rp71.337.000 (tujuh puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)<br /><br />Akibat perbuatan Terdakwa Heri Martono bersama saksi Suhartono, saksi Putut Wasono, saksi Eko Rusdiyanto, saksi Gogot Setyawan, saksi Tritanto dan saksi Jainul Arifin tersebut telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara cq. Pemerintah Kota Madiun sejumlah Rp202.613.000 (dua ratus dua juta enam ratus tiga belas ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut sebagaimana keterangan Ahli Dra. Fatria Murni Yanti, Ak. MM. CA, CfrA selaku Auditor pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur. <br /><br />Perbuatan terdakwa Heri Martono (Suhartono dan Putut Wasono) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1), (atau pasal 3) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.  (Jen)</div>

News Tipikor Tiga Pegawai DLH Madiun Diadili Dalam Perkara Korupsi BBM Rp202 Juta

BERITA KORUPSI .CO – Tiga pegawai Dinas Lingkungan Hidup Pemkot Madiun diseret ke Pengadilan Tipikor Surabaya di Jalan Raya Juanda, Si...

»

Terbukti Korupsi Jasmas, Binti Rochmah, Anggota DPRD Surabaya Divonis 1.6 Thn Penjara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhtgltF_7VNG34cUq7nYoO1SFyuA6YCTaDTJ3TyQdUymnY7vNH9Z-yoIFwhQZ34Q35A1lP1NURzeuHcAi2Jw1LeCFnEUZwRMsxCyCBxLjyafzlM9YQurmfpXAdksP3Vz7A3g5_2JxzVy50/s640/IMG20200331133036.jpg" width="640" /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg8CbtVMfjDu1y5jLS-RjHBb6Jrv_OL6iRaXb2Ux-tVM9vjypa-cxPeVJ9UeF6wqMCt4kZIKpA6HFqkx-xFd5Jnw1DoBjZfGh4IJypM2Bh8ZJMeDik76CFv_M9IWvFiAsLWS-Ae2DS3nAQ/s640/IMG20200331133016.jpg" width="640" /></div> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Binti Rochmah, adalah salah Satu dari Enam terdakwa sesama anggota DPRD Surabaya periode 2014 – 2019 yang terseret dalam kasus Tindak Pidana Korupsi Program penyaluran dana Jasmas (Jaringan Aspirasi Masyarakat) sebesar Rp27.465.033.400 (dua puluh tujuh miliyar empat ratus enam puluh lima juta tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah) yang berasal dari APBD-Perubahan  Pemkot Surabaya Tahun Anggaran (TA) 2016, yang merugikan keuangan negara senilai  Rp570.648.576,89 (lima ratus tujuh puluh juta enam ratus empat puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah koma delapan puluh Sembilan sen) bagian dari total kerugian negara sejumlah Rp4.991.271.830,61 berdasarkan hasil audit BPK RI No. 64/LHP/XXI/09/2018 Tanggal 19 September 2018<br /><br />Dana Jasmas dalam bentuk NPHD (Naskah perjanjian hibah daerah) yang berasal dari APBD Pemkot Surabaya tahun 2016 lalu adalah milik masing-masing anggota DPRD Surabaya untuk dibagikan ke Konstituennya atau Daerah Pelihan (Dapil) masing-masing Dewan. Terdakwa Binti Rochmah terpilih sebagai anggota DPRD Surabaya periode 2014 – 2019 dari Dapil Surabaya 3 yang meliputi Kecamatan Bulak, Gunung Anyar, Mulyorejo, Rungkut, Sukolilo, Tenggilis Mejoyo, Wonocolo<br /><br />Namun dalam pelaksanannya, dana Jasmas ini di Koordinir oleh Agus Setiawan Jong selaku selaku Direktur Utama PT. Sang Surya Dwi Sejati (PT SSDS) yang bergerak dibidang Pengembang serta kontraktor, berkantor di Jalan Bunguran No 27A Kel Bongkaran, Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya dengan dibantu beberapa Timnya yang terdiri dari Freddy Dwi Cahyono, saksi Robert Siregar, saksi Santi Diana Rahmawati dan Rudi Sinaga/Rudi Marudut (Kejari Tanjung Perak tak “mampu” menghadirkan Rudi Sinaga atau Rudi Marudut ke Persidangan untuk 7 orang)<br /><br />Penyaluran dana Jasmas ke masyarakat dari pemkot Surabaya berupa uang. Uang yang berasal dari APBD Pemkot Surabaya dicairkan ke masing-masing rekening Ketua Rt, RW selaku penerima dana Jasmas. Dan uang itu kemudian di transfer oleh masing-masing penerima ke rekening Agus Setiawan Jong. Lalu Agus Setiawan Jong menyerahkan barang  berupa terop, kursi chrom, kursi plastik, meja, gerobak sampah, tempat sampah dan sound system ini banyak mengalami kerusakan karena diduga tidak sesuai dengan kwalitas, serta diduga pula terjadi mar-up.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjyYCf6zRkMBiae-pA5tJHTjP7-v0xWuw0x55ebQ_s3HQkOVfNnkOLEDIaG6ux4FuO924qODPBt5PifLktV1db4aeVb-F3vopX8QuA2JcoD4t-fZhN7zuoUIOOuSIGxs3DpsNolfKAdvE4/s640/IMG20200114143652.jpg" width="640" /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> Andai saja Pemkot Surabaya benar-benar melakukan verfikasi terhadap puluhan bahkan ratusan proposal-proposal pengajuan dana hibah dari para Ketua Rt, RW dari beberapa Kecamatan di Surabaya ini yang dibuat oleh Agus Setiawan Jong bersama Timnya, bisa jadi kasus ini tak akan terjadi.<br /><br />Akibatnya, Agus Setiawan Jong pun diseret ke Pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili sebagai terdakwa pertama. Dan Agus Setiawan Jong pun dinyatakan terbukkti bersalah serta dijatuhui hukuman pidana penjara selama 4 tahun dan membayar uang pengganti sebanyak Rp4.9 milliar<br /><br />Anehnya, apakah lolosnya proposal dan cairnya anggaran APBD Kota Surabaya menjadi kesalahan mutlak terdakwa Binti Rochmah dan terdakwa lainnya selaku anggota DPRD Surabaya periode 2014 - 2019 yang dihukum sebagai Koruptor ? <br /><br />Apakah terdakwa Binti Rochmah sendiri yang mendatangani dokumen SPM (Surat Perintah Bayar) dana Jasmas? Atau adakah bukti atau keterangan pejabat Pemkot Surabaya yang ditunjukan oleh Jaksa kepada Majelis Hakim selama dalam persidangan, bahwa terdakwa menghubungi Wali Wali Kota Surabaya atau Pejabat lainnya agar meloloskan semua proposal dari pemohon yang berasal dari Dapil (Daerah Pemilihan) terdakwa menjadai anggota DPRD Surabaya ?<br /><br />Yang lebih anehnya lagi, walaupun BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI menyebutkan ada 4 pejabat Pemkot Surabaya yang disebut sebagai pihak terkait terjadinya kerugian keuangan negara, penyidik Kejaksaan Tanjung Perak, Surabaya “tak berani menyeretnya” sebagai tersangka. Ada apa antara Pemkot Surabaya dengan Kejari Perak ????? <br /><br />Ke- 4 pejabat pemkot Surabaya yang disebtkan BPK RI sebagai pihak terkait adalah ; 1. Edi Kristianto, selaku Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Kota Surabaya, diduga memberikan surat rekomendasi tanpa didasarkan dengan proses evaluasi proposal pengajuan hibah yang dipersyaratkan dalam peraturan yang berlaku.<br /><br />2. Ahmad Yardo Wifaqo, selaku Kepala Sub Bagian (Kasubag) Otonomi Daerah pada bagian Administrasi Pemerin Daerah diduga tidak berinteraksi langsung dengan penerima hibah dalam mengevaluasi proposal hibah melainkan menghubungi Dea Winnie Pratiwi selaku staf Agus Setiawan Jong.<br /><br />Dan ke 3. Mas Irawan Putra serta Fahmi Fitria, selaku staf pada bagian administrasi pemerintahan dan otonomi daerah. Diduga tidak berinteraksi langsung dengan calon penerima dana hibah dalam mengevaluasi proposal hibah, melinkan menghubungi Dea Wenie selaku staf Agus Setiawan Jong.<br /><br />Seperti yang diberitakan sebelumnya. Dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan JPU menjelaskan, bahwa terdakwa Binti Rochmah, S.E selaku Anggota DPRD Kota Surabaya Periode 2014-2019 baik sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama dengan Agus Setiawan Jong (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada waktu-waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara bulan maret 2015 sampai dengan Januari 2017 atau setidaktidaknya dalam waktu tertentu ditahun 2015 sampai dengan tahun 2017 bertempat di Kantor DPRD Kota Surabaya Jl. Yos Sudarso No 1822 Kelurahan Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya  atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan Ketentuan Undang-Unclang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan SK Nomor 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoprasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="640" data-original-width="640" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgyhi0cCr22lEiesn9zMIe4gVwbkHnDaqP-Mw14cj67kYlot9m8GvkrygcdvuigbiY6igzFnrIb2HKDj8Kc7iEEaGdx9R8NCdZi5EenpyR12PDcDjGSKnSMvjKDFGj4EdWPslY9k0LiVyE/s640/ab.jpg" width="640" /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> Terdakwa telah melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum dalam Pelaksanaan kegiatan Dana Hibah Pemerintah Kota Surabaya yang berasal dari  APBD Tahun Anggaran 2016.<br /><br />Perbuatan itu bertentangan dengan Permendagri No 32 Tahun 2011 tentang pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 14 tahun 2016 tentang perubahan kedua terhadap Permendagri No 32 tahun 2011 tentang pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, Peraturan Walikota Surabaya No 25 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial Permohonan Hibah, Peraturan Mentri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri No 21 Tahun 2011 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota gurabaya Nomor 17 Tahun 2011 tentang "Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota surabaya dan Tata Beracara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya.<br /><br />Telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau rekonomian negara sebesar Rp570.648.576,89 (Lima ratus tujuh puluh juta enam ratus empat puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah koma delapan puluh sembilan gen) atau setidak tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi dalam rangka penghitungan kerugian atas Penyaluran dan penggunaan Dana Hibah Kepada Masyarakat Pemerintah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2018 No: 64/LHP/XXI/09/2018 Tanggal 19 September 2018 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:<br /><br />Pada tahun 2016, Pemerintah Kota Surabaya memberikan Dana Hibah ke Lembaga masyarakat berupa RT/RW sebesar Rp27.465.033.400 (dua pupuh tujuh milyar empat ratus enam puluh lima juta tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah), dengan jumlah 665 penerima hibah yang bersumber dari APBD Perubahan Kota Surabaya Tahun Anggaran 2016<br /><br />Terdakwa Binti Rochmah adalah Anggota DPRD Kota Surabaya Periode Tahun 2014-2019 berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 171.436/457/011/2014 tanggal 18 Agustus 2014 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Masa Ke Anggotaan 2014 - 2019 dari Partai Golkar, dan daerah Pemilihan Wilayah Surabaya 3 Meliputi Kecamatan Bulak, Gunung Anyar, Mulyorejo, Rungkut, Sukolilo, Tenggilis Mejoyo, Wonocolo<br /><br />Pada bulan Maret Tahun 2015, terdakwa Binti Rochmah bertemu dengan saksi Agus Setiawan Jong yang merupakan Direktur Utama PT. Sang Surya Dwi Sejati (PT SSDS) yang bergerak di bidang Pengembang serta kontraktor, berkantor di Jalan Bunguran No 27A Kel Bongkaran, Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya, di Kantor DPRD Kota Surabaya Jl. Yos Sudarso No. 18-22 Kel. Embong Kaliasin  Kec. Genteng Kota Surabaya.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJyJ6er3GeZBxjY4ZcdE-Xxocb1q24WMljHux9IzZlfbW6Su7c1FP2rfmNY5Q3ZDQAr4TLftlhDQBUsdwXTNtr5GEz2oYsgNllpFqOeaguZwdJPe1Ueoes07g15W_ozO17NbBpk3DZMSQ/s640/Binti.jpg" width="640" /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> Dalam pertemuan tersebut, saksi Agus Setiawan Jong menawarkan diri kepada terdakwa Binti Rochmah sebagai Pihak yang akan melakukan Pengelolaan terhadap Dana Hibah yang akan dimohonkan oleh Lembaga Kemasyarakatan dalam hal ini lembaga RW, RT dan LKMK<br /><br />Tawaran saksi Agus Setiawan Jong dalam Pelaksanaan kegiatan Dana Hibah kepada terdakwa Binti Rochmah berupa pengurusan terhadap seluruh Proses Pelaksanaan kegiatan Dana Hibah mulai dari Proses Pembuatan Proposal Permohonan Dana Hibah, Pengumpulan Proposal Permohonan Dana Hibah, Pembelian Barang dan Pengiriman barang ke Penerima Hibah serta pembuatan Laporan Pertanggungjawaban, engan ketentuan saksi Agus Setiawan Jong meminta Penentuan Jenis barang berupa terop, kursi, meja, lampu, soundsistem, gerobak besi, tempat sampah dan harga yang akan dimohonkan ditentukan sendiri oleh saksi Agus Setiawan Jong<br /><br />Dalam permohonan penawaran, saksi Agus Setiawan Jong kepada terdakwa Binti Rochmah juga menawarkan berupa pembagian keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) sampai dengan 15% (lima belas persen) dari hasil pelaksanaan kegiatan Dana Hibah, serta menjanjikan akan membantu dalam Pemilihan Anggota DPRD Kota Surabaya Periode 2019-2024<br /><br />Terhadap tawaran saksi Agus Setiawan Jong sebagai pihak yang melaksanakan kegiatan Dana Hibah, selanjutnya disetujui oleh terdakwa Binti Rochmah. Kemudia terdakwa Binti Rochmah menyampaikan potensi jumlah Keseluruhan Dana Hibah yang dapat di jadikan dana Aspirasi terdakwa Binti Rochmah dalam kapasitas sebagai Anggota DPRD Kota Surabaya yakni sebesar Rp2.000.000.000 (dua milyar rupiah), dan Wilayah RT/RW yang diminta untuk dijadikan sebagai sasaran pemohon dana Hibah, yakni Daerah Pemilihan Wilayah Surabaya 3 Meliputi Kecamatan Bulak, Gunung Anyar, Mulyorejo, Rungkut, Sukolilo, Tenggilis Mejoyo, Wonocolo<br /><br />Setelah adanya kesepakatan dengan terdakwa Binti Rochmah, saksi Agus Setiawan Jong membentuk Tim untuk Pelaksanaan Kegiatan Dana Hibah, diantaranya saksi Freddy Dwi Cahyono, saksi Robert Siregar, saksi Santi Diana Rahmawati dan Rudi Sinaga/Rudi Marudut,  untuk turun ke lapangan menemui para Pengurus Lembaga Kemasyarakatan, yakni Ketua Rukun Warga (RW), Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan (LKMK), untuk mencari Lembaga yang akan di berikan Dana Hibah Pemerintah Kota Surabaya di Wilayah Daerah Pemilihan (DAPIL) Khsusunya terdakwa Binti Rochmah</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <br />Sebelum turun ke lapangan menemui para Ketua RW, Ketua RT dan LKMK, saksi Agus Setiawan Jong telah menyampaikan kepada Timnya, bahwa diriya telah mendapatkan kepercayaan dari Anggota DPRD atas nama terdakwa Binti Rochmah, dan menyampaikan bantuan Dana Hibah yang akan diberikan dalam bentuk barang bukan dalam bentuk uang yang jenis barangnya pun sudah ditentukan, yakni berupa terop, kursi, meja, lampu, soundsistem, gerobak besi, tempat sampah.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh012h2PQaqxJsFRrUrbT1ScA5lhHE3fApVvpYnXnWE8DCo_fjhKGiWoVXum6YTB2scLbiKOSlrhoW0YuqQpMqAalNXwBr4mr4ol4jYTIMPTa2HTyCtcUQGoGesByXuvzzDoQKTUBSlwZ0/s640/terdakwa..jpg" width="640" /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> Ketua RW, Ketua RT dan LKMK tidak boleh meminta barang yang lainnya dengan alasan, apabila meminta barang jenis lain maka tidak akan disetujui. Selain itu, saksi Agus Setiawan Jong juga menyampaikan, jika proposal dana hibah tersebut diajukan melalui dirinya, maka prosesnya akan lebih cepat serta lebih mudah disetujui dikarenakan saksi Agus Setiawan Jong  telah mendapatkan kepercayaan dari Anggota DPRD Kota Surabya khususnya dari terdakwa Binti Rochmah<br /><br />Para Tim dari saksi Agus Setiawan Jong diantaranya Freddy Dwi Cahyono, Robert Siregar, Santi Diana Rahmawati dan Rudi Sinaga/Rudi Marudut dijanjikan oleh saksi Agus Setiawan Jong akan mendapatkan komisi sebesar 1,5 % 2,5 % setiap proposal dana Hibah yang diperoleh dari para ketua RW, Ketua RT dan LKMK dan disetujui oleh Pemerintah Kota Surabaya<br /><br />Selanjutnya para Marketing turun menemui para ketua RW, Ketua RT dan LKMK dan menyampaikan sesuai dengan arahan dari saksi Agus Setiwan Jong sebagaimana kesepakatan dengan terdakwa Binti Rochmah, “bahwa akan ada bantuan dan silahkan membuat Proposal jika tidak mampu membuat Proposal, maka akan dibuatkan dengan ketentuan, para ketua RW, Ketua RT dan LKMK tinggal mengumpulkan SK Pengangkatan sebagai Ketua, Struktur Organisasi, Fotocopy Pengurus yang dalam proposal tersebut telah ditentukan jenis dan harga barang yang akan dimintakan, sementara yang akan membuat Proposal sendiri akan diberikan contoh Proposal yang Jenis dan harga barang yang akan dimintakan juga telah ditentukan</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <br />Selain membuat Proposal, Para Tim dari saksi Agus Setiwan Jong juga membawa Surat Perjanjian Kerjasama antara saksi Agus Setiwan Jong  dengan calon Penerima Hibah yakni para ketua RW dam RT yang pada pokoknya berisi, bahwa para Ketua RW dan Ketua RT akan mentransfer dana Hibah apabila Proposal Permohonan dana Hibah yang diajukan disetujui ke rekening saksi Agus Setiwan Jong di Bank Jatim dengan nomor rekening 1692222225 atas nama Agus Setiawan Jong;<br /><br />Selanjutnya proposal-proposal Permohonan Dana Hibah yang dibuat dan diperoleh dari Tim  saksi Agus Setiwan Jong, dikumpulkan di rumah saksi Agus Setiwan Jongdi JI. Bunguran No 27A Kel. Bongkaran Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya. Selanjutnya akan disortir berdasarkan wilayah Dapil dan disesuaikan dengan Pagu Anggaran Dana Aspirasi yang disampaikan khususnya jumlahnya tidak berada dibawah Rp28.800.000.0000 (dua milyar rupiah) sesuai dengan penyampaian terdakwa Binti Rochmah</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <br /> Pada Bulan Agustus 2015, Proposal Permohonan Dana Hibah dari Para RW dan RT khususnya Dapil terdakwa Binti Rochmah, di antarkan oleh Saksi Dea Winnie yang merupakan karyawan dari saksi Agus Setiwan ke terdakwa Binti Rochmah, dan diterima langsung oleh suami terdakwa Binti Rochmah yakni Saksi Budi Santoso di Kantor Suami terdakwa Binti Rochmah yaknl Fakultas Ekonomi Universitas Surabaya, dan di rumah terdakwa Binti Rochmah di Jl. Rungkut Kidul I/23 RT. 01 RW. 001 Kel. Rungkut Kidul, Kec. Rungkut, Surabaya disertai dengan Rekapan jumlah Proposal, nama pemohon dan Jumlah Permohonan<br /><br />Mulanya proposal-proposal tersebut akan dipergunakan untuk dasar permohonan Dana Hibah APBD Pemerintah kota Surabaya tahun 2016. Karena Proposal tersebut tidak dapat dijadikan dasar Permohonan Dana Hibah tahun 2016, dan akan dipergunakan untuk APBD-Perubahan 2016, sehingga seluruh proposal-proposal tersebut harus direvisi khususnya penanggalan serta dikembalikan oleh terdakwa Binti Rochmah dan saksi Agus Setiwan dengan tujuan untuk dilakukan pembaharuan penanggalan menggunakan tahun 2016<br /><br />Pada awal tahun 2016, para Tim saksi Agus Setiwan diantaranya Freddy Dwi Cahyono, Robert Siregar, Santi Diana Rahmawati dan Rudi Sinaga/Rudi Marudut kembali memperbaharui Proposal-Proposal Permohonan Dana Hibah, selanjutnya dikumpulkan di rumah saksi Agus Setiwan dan kembali diantarkan ke terdakwa Binti Rochmah</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjp9DRshRZ7m0wfpOqoG-FEdgPaupbbEuiFBa2N0uHVniU9HvM5ZJKiLMjENOnJYIAcRTutvW5Ps9YUwp0Y2rT9BFHjD3FDpo1YtN0B-qKApQepaU7jizpzIFglC154bLTTe4_kPTNhzBE/s640/5.jpg" width="640" /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> Terhadap Proposal Permohonan Dana Hibah, terdakwa Binti Rochmah selanjutnya menyerahkan ke Sekretariat DPRD Kota Surabaya untuk selanjutnya dikirim ke Pemerintah Kota Surabaya. Dan sebelum dilakukan Pengiriman ke Pemerintah Kota Surabaya, oleh Sekertariat Dewan telah dibuatkan rekapan jumlah Proposal dan ditandatangani oleh terdakwa Binti Rochmah untuk memastikan bahwa Proposal Permohonan Dana Hibah tersebut benar berasal dari Anggota DPRD atas Binti Rochmah;<br /><br />Setelah saksi Agus Setiawan Jong mengetahui nama-nama Pemohon yang diajukan lolos verifikasi untuk mendapatkan dana Hibah Pemerintah Kota Surabaya tahun Anggaran APBD Perubahan 2016, maka saksi Agus Setiawan Jong kembali memerintahkan para Timnya untuk memanggil para Ketua dan bendahara lembaga RT/RW untuk membuka rekening tabungan di Bank Jatim Pasar Atom yang selanjutnya buku tabungan para penerima Hibah tetap pada penguasaan saksi Agus Setiawan Jong<br /><br />Dari seluruh Proposal dana Hibah milik terdakwa Binti Rochmah yang dikoordinir oleh saksi Agus Setiawan Jong dan lolos veriflkasi berjumlah 28 (dua puluh delapan) Pemohon dan setelah mengetahui bahwa proposal-proposal tersebut lolos verifikasi dan telah masuk dalam APBD perubahan 2016 selanjutnya saksi Agus Setiawan Jong mencari tahu jadwal penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan setelah mengetahui Jadwal Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kota Surabaya dengan penerima Hibah, saksi Agus Setiawan Jong kembali memerintahkan Para TIM untuk menghubungi para Penerima Hibah yang lolos verifikasi untuk datang ke Pemerintah kota Surabaya untuk penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan melakukan pembagian buku tabungan Bank Jatim Penerima Hibah;<br /><br />Selanjutnya setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) saksi Agus Setiawan Jong menunggu pencairan dana Hibah ke rekening masingmasing penerima Hibah dan pada Desember 2016 setelah saksi Agus Setiawan Jong mengetahui bahwa Dana Hibah telah Cair dan masuk ke rekening masing-masing penerima Hibah selanjutnya saksi Agus Setiawan Jong kembali memerintahkan kepada TIMnya untuk mengumpulkan para Penerima Hibah di Bank Jatim Pasar Atom atau Bank Jatim Kedung Cowek untuk melakukan transfer ke nomor rekening 1692222225 atas nama Agus Setiawan Jong;<br /><br />Jumlah Dana Hibah yang ditransfer oleh Para Penerima Hibah ke nomer rekening 1692222225 atas nama Agus Setiawan Jong sebesar Rp13.189.104.100 (Tiga belas mliyar seratus delapan puluh sembilan juta seratus empat ribu seratus rupiah) dengan jumlah 228 Penerima Hibah,  dan 28 diantaranya Permohonan Dana Hibah hasil kerja sama antara saksi Agus Setiawan Jong dengan terdakwa Binti Rochmah dengan total sebesar Rp1.501.256.500 (satu milyar lima ratus juta dua ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah)<br /><br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhtVCTlrBVIhUqb_S8hZXgUoQ7bV1yKN5863iE2-u-kB7VjB85zi3HkjbZIP7plEUTvtHV4ES_00gqAUw7vHo1EjOLT9syckR5RTIAJGxxhCDIsN1Fd_KjDOIJihZbkIQWs7r2KZKU0puU/s640/1.jpg" width="640" /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> Setelah seluruh Penerima Hibah yang berjumla 28 mentrasfer Dana hibah ke rekening atas nama Agus Setiawan Jong, selanjutnya Agus Setiawan Jong memerintahkan Timnya untuk mengantarkan barang ke Para Penerlma Hibah sesuai dengan jenis barang yang telah disetujui oleh Pemerintah Kota Surabaya, dan selanjutnya Agus Setiawan Jong memerintahkan kepada Timnya untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban sesuai dengan harga dan jenis barang yang disetujui oleh Pemerintah kota Surabaya dengan dilampiri Nota yang telah dibuat oleh saksi Agus Setiawan Jong, dan meminta Timnya untuk meminta tandatangan dan stempel para Ketua RT/RW Penerima Hibah Pemerintah Kota Surabaya tahun 2016;<br /><br />Temyata kualitas barang yang diterima oleh Penerima Hibah, sangat jauh dari harga jenis barang yang disetujui oleh Pemerintah Kota Surabaya, dan berdasarkan Hitungan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi dalam rangka penghitungan Kerugian keuangan Negara atas Penyaluran dan Penggunaan Dana Hibah kepada Masyarakat pada Pemerintah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2016 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia telah terjadi kerugian Negara sebesar Rp4.991.271.830,61(empat milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh rupiah koma enam puluh sen) dan Rp570.648.576,89 (lima ratus tujuh puluh juta enam ratus empat puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah koma delapan puluh Sembilan sen) berasal dari Proposal Pemohonan Dana Hibah hasil kerjasama antara terdakwa Binti Rochmah dan saksi Agus Setiawan Jong </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> Perbuatan terdakwa Binti Rochmah sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) atau (Pasal 3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tundak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang. Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tundak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. (Jen)</div>

News Tipikor Terbukti Korupsi Jasmas, Binti Rochmah, Anggota DPRD Surabaya Divonis 1.6 Thn Penjara

BERITA KORUPSI .CO – Binti Rochmah, adalah salah Satu dari Enam terdakwa sesama anggota DPRD Surabaya periode 2014 – 2019 yang terser...

»

Supriyono, Ketua DPRD Tulungagung Diadili Karena Diduga Terima Suap Rp3.6 M

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiTcDG9chyZPq8oYXIF7k-FTvJwJAjrX-P-K6XVuowGYg2G91geP3wy0qobu7biy7kjw387U6zzuujp2ect1bOpyV-kJ39QAAQGSgE2DftjEg8AvngapPxIU9_BffOyNKIdTvALYGZpqq8/s640/Supriyono+3.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: red;"><b><span style="font-size: large;">#Uang Suap yang diterima Terdakwa Supriyono terkait Pembahasan APBD Kabupaten Tulungagung TA 2016, 2017 dan 2018 dari Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, mengalir ke Imam Kambali, Adib Makarim dan Agus Budiarto selaku Wakil Ketua DPRD serta 21 anggota Banggar. Sementara yang terlibat adalah Hendry Setiawan, Yamani,  Sudigdo, Indra Fauzi, Budi Fatahillah Mansyur#</span></b></span><br /> <br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span>Selasa, 31 Maret 2020, Tim JPU JPU Haerudin, Moh. Helmi Syarif, Mufti Nur Irawan dan Putra Iskandar dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, menyeret Supriyono selaku Ketua DPRD Kabupaten Tulungung periode 2014 hingga 2019 ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili sebagai terdakwa dalam perkara  kasus Korupsi suap pengesahan APBD Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran (TA) 2015, 2016, 2017 dan 2018 yang totalnya sebesar Rp3.6 milliar setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dan kemudian dijebloskan ke penjara pada tanggal 7 November 2019<br /> <br /> Hari ini (Selasa, 31 Maret 2020), adalah hari bersejarah bagi Suriyono sebagai terdakwa yang duduk di kursi pesakitan gedung pengadil orang-orang Koruptor di Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, yang biasanya terdakwa  duduk dikursi empuk di gedung legislator Kabupaten Tulungung sebagai Ketua DPRD dan juga sebagai Ketua Banggar (Badan Anggaran) DPRD.<br /> <br /> Dalam persidangan yang berlangsung diruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya adalah pembacaan surat dakwaan dari Tim JPU KPK terhadap terdakw Supriyono dihadapan Majelis Hakim yang diketua Hisbullah Idris, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yakni DR. Lufsiana dan Sangadi, sementara terdakwa didampingi tim Penasehat Hukumnya yaituAnwar Koto dari Jakarta<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgSr_pzYS3Q_iV2MnEEXjhzlLutSe_vA5waKpyM6ztIO4DVQ2A8A4XbezXX9Yiy9KgP7FXkLxVdTY0FceJHzRlKC9aKYcUrKBDB1lkgTH7P7JxDz3vdQn1dU2DW8gnuOVVn0re1UmiFzzk/s640/IMG20200331115038.jpg" width="640" /></div> Dengan diadilnya Supriyono yang dikenal sebagai orang “kuat dan berpengaruh” di Kabupaten Tulunagung ini, semula banyak masyarakat bahkan pejabat dilingkungan Kabupaten Tulungagung tak percaya, bahwa Supriyono takan dijadikan sebagai tersangka apalagi terdakwa dalam kasus Korupsi Suap yang terungkap dalam persidangan kasus Korupsi suap tangkap tangan KPK terhadap Bupati (mantan) Tulungagung Syahri Mulyo (terpidana) pada Juni 2018 lalu. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /> Bahkan sempat beredar kabar di masyarakat maupun di lingkungan Pejabat Kabupaten Tulungagung yang mengatakan, bahwa KPK takan melakukan pengembangan kasus Syahri Mulyo karena ada jaminan dari salah seorang anggota Komisi III DPR RI F-PDIP. Namun hal itu dibantah sang legislator yang berkantor di gedung Senayan Jakarta saat dikonfirmasi beritakorupsi.co melalui sambungan telepon seluler.<br /> <br /> Kata orang “kuat dan berpengaruh” di Kabupaten Tulungagung inipun hilang seketika setelah penyididik KPK menjebloskan Supriyono ke Penjara di gedung merah putih milik KPK di Jalan Kuningan, Jakarta.<br /> <br /> Dari fakta persidangan saat Syahri Mulyo diadili terungkap, bahwa total uang suap yang diterima terpidana Syahri Mulyo  dari beberapa Kontraktor dan Asosiasi Konstruksi yaitu, dari Abror selaku pengurus Gapeksindo (Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia Kabupaten Tulungagung,  dari Anjar Handriyanto selaku pengurus Gapensi (Gabungan Pelaksana Konstruksi Seluruh Indonesia) Kabupaten Tulungagung, Santoso  selaku pengurus Apaksindo (Asosiasi Pengusaha Kontraktor Seluruh Indonesia) Kabupaten Tulungagung, Rohmat (pengurus Gapeknas) Kabupaten Tulungagung, Hendro Basuki (pengurus Gapensinas) Kabupaten Tulungagung dan pengurus Asosiasi lainnya yang di Kabupaten Tulungagung sejak 2014 hingga 2018 yang totalnya sebesar Rp138 milliar.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj5AAf1ImCHoI3Sh1W48n8EN5CXbV-2zrcollOxf0HnxLdtqJaCb-Elxi0I8jLj5iunT2sqnfV3LT5k7Spv52NFWk33kvbqCiYgQ-iuXRGdxbrZltY7Gx6AFMkwmiNtfY6Wx71VM9NJZgo/s640/IMG20200331112032.jpg" width="640" /></div> Selain uang haram ke terpidana Syahri Mulyo, ternyata uang haram itu mengalir juga ke Pejabat Kabupaten Tulungagung melalui Yamani (Kabid BPPKAD) dan Sukarji (Kabid Dinas PUPPRR) Kab. Tulungagung  dintaranya Sekda Indra Fauzi, Kepala BPAKD Hendry Setiyawan, Budi Juniarto (Pejabat Pemprov Jatim), Budi Juniarto selaku Kepala Bidang Fisik Prasarana Bappeda Provinsi Jawa Timur, Budi Setiyawan selaku Kepala Keuangan Provinsi Jawa Tlmur, Tony Indrayanto selaku Kepala Bidang Fisik Prasarana Provinsi Jawa Timur, Chusainuddin Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur,   Ahmad Riski Sadiq anggota DPR RI , Kajari melalui Kasi Intel, Kapolres melalui Kasat Reskrim, LSM dan Wartawan termasuk ke  terdakwa Supriyoono selaku Ketua DPRD untuk meloloskan atau yang diistilakan dengan uang ketok palu pengesahan APBD TA 2015, 2016, 2017 dan 2018 yang totalnya sebesar Rp3.6 M. <br /> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Selain uang ketok palu APBD yang diterima terdakwa Supriyono, ternyata Supriyono juga menerima uang dari beberpa pihak terkait jual beli jabatan dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung.<br /> <br /> Dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya mengatakan, bahwa ada uang sebesar Rp41 milliar yang mengalir ke pihak-pihak lain dan dapat dilakukan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Komisi Pemberantasan Korupsi<br /> <br /> JPU KPK Dodi Sukmono kepada beritakorupsi.co mengatakan, bahwa uang sebesar Rp41 miliyar mengalir ke pihak-pihak lain yang dapat dilakukan penuntutan, karena dalam fakta persidangan terungkap beberapa nama pejabat yang turut menikmati uang “haram” yang berasal dari fee proyek APBD sebesar 15% dari jumlah anggaran proyek pekerjaan yang didapatkan beberapa kontraktor di Tulungagung sejak tahun 2014 - 2018.<br /> <br /> “Ia, ada uang sejumlah empat puluh satu milliar rupiah (Rp41 M) kepihak lain dan bisa dilakukan penuntutan. Jadi apapun yang terungkap dalam persidangan, dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan akan kita sampaikan ke pimpinan untuk dapat dikembangkan,” ujar JPU KPK Dodi Sukomono, Kamis, 17 Januari 2019.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhMrGWeZPjKC4nCG1zU__sSIqkIJo4pIdT0wQWfKsKHSLMQetcAIHchWRI3V9C44idMG_2BnwbXkUON0O6aMQBnMvhu-JpaQQxsVGFK_AjZsLOliSU0QNaMcYQmjX4cQuVnET3dsTuAQCE/s640/IMG20200331115230.jpg" width="640" /></div> Saat ditanya lebih lanjut, apakah ada kemungkinan KPK akan melukan penyidikan atau pengembangan untuk tersangka baru?. JPU KPK Dodi mengatakan, KPK tidak bicara kemungkinan tetapi fakta yang terungkap dalam persidangan<br /> <div style="text-align: justify;"> <br /> “Kita tidak bicara kemungkinan, tetapi fakta yang terungkap dalam persidangan,” ucap JPU KPK Dodi Sukmono kemudian.<br /> <br /> Anwar Koto, selaku Penasehat Hukum terdakwa mengatakan, bahwa terdakwa mengerti akan surat dakwaan Penuntut Umum KPK, dan terdakwa menyerahkan sepenuhnya kepada kuasa hukumnya untuk upaya hukum<br /> <br /> “Atas dakwaan tersebut terdakwa mengerti, terdakwa serahkan sepenuuhnya kepada kuasa hukumnya untuk upaya hukumnya dan Majelis Hakim yang heba adli dan cerdas,” kata Anwar Koto dalam Press Relise yang dibagikannya seusai persidangan<br /> <br /> Namun sepertinya tidak hanya terdakwa Supriyono yang akan meringkuk di penjara, melainkan masih ada 3 orang kerabatnya sesama legislator di Kab. Tulungagung yang mejabat sebagai Wakil Ketua DPRD, yaitu Imam Kambali, Adib Makarim dan Agus Budiarto dan 21 anggota Banggar (Badan Anggaran) DPRD Kab. Tulungagung.<br /> <br /> Selain dari legisator ada beberapa nama disebutkan yang diduga terlibat, yaitu Hendry Setiawan selaku Kepala BPPKAD, Yamin (staf BPKAD) dan Budi Fatahillah Mansyur selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Tulungagung, Sudigdo, Indra Fauzi  selaku Sekretaris Daerah dan Ketua TAPD. Hal ini terungkap dari surat dakwaan JPU KPK. <br /> <br /> Terdakwa Supriyono pun dijera pasal berlapis, yaitu terkait penerimaan uang ketok palu untuk pengesahan APBD Kabupaten Tulungagung TA 2015, 2016, 2017 adn 2018, dijerat dengan pasal 12 huruf a atau pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana<br /> <br /> Sedangkan penerimaan uang oleh terdakwa Supriyono terkait jual beli jabatan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung, dijerat dengan pasal 12 huruf B Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJoxaS4LmAL8Wo-CvBrWLCgrDZXziyQMh2VCE6W5U0bQbkvz-CPt6qKmUHTIjkWuFnGlvjvKf3rG47ogMK_aIbOeOCDKgYNDtVmaWEBozk4tvfo70Ef3_WibF8tQOFqdKCnQdBrwTfeZ8/s640/IMG20200331115258.jpg" width="640" /></div> Lebih lanjut dalam surat dakwaannya JPU Mufti Nur Irawan dari KPK menjelaskan, bahwa terdakwa Supriyono bersama-sama Imam Kambali, Adib Makarim dan Agus Budiarto (masing-masing sebagai Wakil Ketua DPRD), sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2018, bertempat di ruang kerja Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tulungagung di Tamanan, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, di Pendopo Bupati Tulungagung di Kampung Dalem, Kecamatan Tulungagung,  Kabupaten Tulungagung, dan di Kantor DPRD Kabupaten Tulungagung Jl. RA Kartini No.17, Kampung Dalem, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan berlanjut, menerima hadiah berupa uang secara bertahap yang jumlah keseluruhan sebesaar Rp3.600.000.000 (tiga miliar enam ratus juta rupiah) atau sekitar sejumlah tersebut dari Syahri Muyo selaku Bupati Tulungagung melalui Hendry Setiawan selaku Kepala BPKAD Kabupaten Tulungagung sekaligus Sekretaris Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Tulungagung<br /> <div style="text-align: justify;"> <br /> JPU KPK menyebutkan, terdakwa Supriyono menemui Hendry Setiawan dan Indra Fauzi  selaku Sekretaris Daerah dan Ketua TAPD, meminta uang ketok palu sejumlah Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) untuk pembahasan APBD TA 2015. Atas permintaan tersebut, Hendy Setiawan menyampaikan akan melaporkannya kepada Syahri Mulyo<br /> <br /> Menindaklanjuti permintaan Terdakwa, selanjutnya Hendry Setiawan menyampaikan permintaan tersebut kepada Syahri Mulyo. Atas laporan itu, Syahri Mulyo memerintahkan Hendry Setiawan untuk memenuhi permintaan terdakwa dan mencari sumber pembiayaannya. <br /> <br /> Setelah mendapat persetujuan dari Syahri Mulyo, kemudian Hendry Setiawan menemui Terdakwa dan menyampaikan bahwa akan memenuhi permintaan uang ketok palu sejumlah Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan meminta agar Terdakwa memperlancar proses pembahasan APBD TA 2015 (2016, 2017 dan APBD 2018)<br /> <br /> Selain pemintaan uang ketok palu tersebut, terdakwa Supriyono dan Imam Kambali, Agus Budiarto dan Adib Makarim meminta uang ketok palu khusus sebagai jatah banggar, dan disepakati untuk Ketua Banggar sejumlah Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), 3 orang wakil masing-masing sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah), sedangkan untuk 21 orang anggota banggar masing-masing sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah). <br /> <br /> Untuk teknis pemberiannya, akan dikoordinasikan oleh Imam Kambali, Hendry Setiawan, Yamin selaku staf BPKAD dan Budi Fatahillah Mansyur selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Tulungagung.<br /> <br /> Sehingga JPU KPK menjerat perbuatan terdakkwa yang diancam pidana penjara paling singkat 4 tahun sebagiamana diatur dalam Pasal 12 huruf a (atau Pasal 12 huruf B) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJoxaS4LmAL8Wo-CvBrWLCgrDZXziyQMh2VCE6W5U0bQbkvz-CPt6qKmUHTIjkWuFnGlvjvKf3rG47ogMK_aIbOeOCDKgYNDtVmaWEBozk4tvfo70Ef3_WibF8tQOFqdKCnQdBrwTfeZ8/s640/IMG20200331115258.jpg" width="640" /></div> Lebih lanjut dalam surat dakwaannya JPU menjelaskan, bahwa terdakwa Supriyono selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yakni selaku Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung masa keanggotaan 2014 s.d. 2019 bersama-sama dengan pimpinan anggota DPRD lainnya yaitu Imam Kambali, Adib Makarim dan Agus Budiarto, pada waktu-waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2018, bertempat di ruang kerja Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tulungagung di Tamanan, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, di Pendopo Bupati Tulungagung di Kampung Dalem, Kecamatan Tulungagung,  Kabupaten Tulungagung, dan di Kantor DPRD Kabupaten Tulungagung Jl. RA Kartini No.17, Kampung Dalem, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung.<br /> <div style="text-align: justify;"> <br /> Atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, yang melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, menerima hadiah atau janji, yaitu menerima hadiah berupa uang secara bertahap dengan jumlah keseluruhan sebesaar Rp3.600.000.000 (tiga miliar enam ratus juta rupiah) atau sekitar sejumlah tersebut dari Syahri Muyo selaku Bupati Tulungagung melalui Hendry Setiawan selaku Kepala BPKAD Kabupaten Tulungagung sekaligus Sekretaris Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Tulungagung <br /> <br /> Padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yaitu bhwa terdakwa Supriyono mengetahui atau patut menduga, bahwa pemberian uang tersebut untuk menggerakkan Terdakwa agar mengesahkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran (TA) 2015, APBD TA 2016, APBD TA 2017 dan  APBD TA 2018. <br /> <br /> Hal itu bertentangan dengan kewajiban terdakwa Supriyono untuk tidak melakukan perbuatan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme. Pasal 400 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Pemakilan Daerah, (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : <br /> <br /> Terdakwa Supriyono menjabat Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung masa jabatan 2014 -  2019 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 171.407/721/011/2014 Tanggal 06 Oktober 2014 tentang Peresmian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung Masa Jabatan 2014 s.d. 2019. <br /> <br /> Selaku Ketua DPRD, Terdakwa Suppriyono memiliki fungsi anggaran, pengawasan dan legislasi. Terdakwa secara ex-ochio juga sebagai Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Tulungagung. <br /> <br /> Terdakwa dalam menjalankan fungsinya sebagai Ketua DPRD dan Ketua Banggar DPRD Kabupaten Tulungagung bersama-sama dengan Imam Kambali, Adib Makarim dan Agus Budiarto secara bertahap menerima sejumlah uang dari Syahri Mulyo melalui Hendry Setiawan yaitu: <br /> <br /> a. Pengesahan APBD Pemerintah Kabupaten Tulungagung TA 2015. <br /> <br /> Pada bulan September 2014 Terdakwa bersama Tim Banggar melakukan pembahasan RAPBD TA 2015 dengan TAPD. Dalam pembahasan anggaran tersebut terjadi deadlock sehingga Terdakwa bersama dengan Imam Kambali, Adib Makarim dan Agus Budiarto masing-masing selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung melakukan pertemuan dengan Maryoto Birowo selaku Wakil Bupati Tulungagung dan Hendry Setiawan serta Sudigdo selaku perwakilan TAPD di Hotel Savana, Kota Malang untuk membahas RAPBD TA 2015. </div> <img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj5AAf1ImCHoI3Sh1W48n8EN5CXbV-2zrcollOxf0HnxLdtqJaCb-Elxi0I8jLj5iunT2sqnfV3LT5k7Spv52NFWk33kvbqCiYgQ-iuXRGdxbrZltY7Gx6AFMkwmiNtfY6Wx71VM9NJZgo/s640/IMG20200331112032.jpg" width="640" />Menindaklanjuti pertemuan sebelumnya, terdakwa Supriyono bersama pimpinan Banggar lainnya yakni Imam Kambali, Adib Makarim dan Agus Budiarto kembali melakukan pertemuan dengan perwakilan TAPD yakni Sudigdo dan Hendy Setiawan di Tulungagung yang menghasilkan kesepakatan, bahwa untuk memperlancar pengesahan APBD TA 2015,  pihak eksekutif harus memberikan uang yang diistilahkan dengan uang ketok palu. <br /> <div style="text-align: justify;"> <br /> Masih pada bulan September 2014, Terdakwa menemui Hendy Setiawan dan Indra Fauzi  selaku Sekretaris Daerah dan Ketua TAPD meminta uang ketok palu sejumlah Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) untuk pembahasan APBD TA 2015. Atas permintaan tersebut, Hendy Setiawan menyampaikan akan melaporkannya kepada Syahri Mulyo <br /> <br /> Menindaklanjuti permintaan Terdakwa, selanjutnya Hendy Setiawan menyampaikan permintaan tersebut kepada Syahri Mulyo. Atas laporan itu, Syahri Mulyo memerintahkan Hendy Setiawan untuk memenuhi permintaan terdakwa dan mencari sumber pembiayaannya. <br /> <br /> Setelah mendapat persetujuan dari Syahri Mulyo, kemudian Hendy Setiawan menemui Terdakwa dan menyampaikan bahwa akan memenuhi permintaan uang ketok palu sejumlah Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan meminta agar Terdakwa memperlancar proses pembahasan APBD TA 2015. <br /> <br /> Selain pemintaan uang ketok palu tersebut, terdakwa Supriyono dan Imam Kambali, Agus Budiarto dan Adib Makarim meminta uang ketok palu khusus sebagai jatah banggar, dan disepakati untuk Ketua Banggar sejumlah Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), 3 orang wakil masing-masing sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah), sedangkan untuk 21 orang anggota banggar masing-masing sejumlah Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah). <br /> <br /> Untuk teknis pemberiannya, akan dikoordinasikan oleh Imam Kambali, Hendry Setiawan, Yamin selaku staf BPKAD dan Budi Fatahillah Mansyur selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Tulungagung. <br /> <br /> Setelah Terdakwa mendapat kepastian tentang uang ketok palu sejumlah Rp1.000.000.000  (satu miliar rupiah), kemudian Terdakwa bersama dengan anggota Banggar lainnya dan TAPD membahas RAPBD TA 2015, dimana Terdakwa mengatur semua kendali pengesahan APBD TA 2015. <br /> <br /> Guna merealisasikan permintaan Terdakwa terkait uang ketok palu pengesahan APBD TA 2015, Hendry Setiawan meminta sejumlah uang kepada Sutrisno selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) pada sekira bulan November 2014.  Kemudian Sutrisno melalui Sukraji menyerahkan uang sejumlah Rp3.100.000.000 (tiga miliar seratus juta rupiah) kepada Hendry Setiawan di Kantor BPKAD Kabupaten Tulungagung. Setelah menerima uang tersebut, selanjutnya Hendry Setiawan melaporkan kepada Syahri Mulyo<br /> <br /> Pada tahun 2014, bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Tulungagung, Terdakwa bersama-sama dengan anggota banggar lainnya juga menerima uang jatah banggar terkait pengesahan APBD TA 2015 dari Syahri Mulyo melalui Budi Fatahillah Mansyur dengan perincian, untuk terdakwa Supriyono selaku Ketua Banggar sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), 3 orang wakil ketua banggar yakni Imam Kambali, Adib Makarim dan Agus Budiarto masing-masing sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah). Sedangkan untuk 21 orang anggota banggar masing-masing sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah). <br /> <br /> Pada tanggal 29 November 2014, dilaksanakan rapat paripurna di Kantor DPRD Kabupaten Tulungagung yang mengesahkan RAPBD TA 2015 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 13 Tahun 2014 Tentang APBD TA 2015. Dalam rapat ini, terdakwa memerintahkan kepada masing-masing Fraksi agar jangan keras-keras dalam mengkritisi kinerja pemerintah daerah. <br /> <br /> Menindak lanjuti kesepakatan sebelumnya, pada waktu-waktu yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2015, Hendry Setiawan memberikan uang secara bertahap yang seluruhnya sejumlah Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) kepada Terdakwa di lingkungan kantor BPKAD Kabupaten Tulungagung. Sedangkan sisa uang yang dipegang Hnedry Setiawan diserahkan kepada Syahri Mulyo<br /> <br /> b. Pengesahan APBD TA 2016. <br /> <br /> Pada bulan September 2015, terdakwa Supriyon bersama Tim Banggar melakukan pembahasan RAPBD TA 2016 dengan TAPD. Untuk memperlancar pembahasan RAPBD tersebut, terdakwa bersama dengan Imam Kambali, Adib Makarim dan Agus Budiarto masing-masing selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung melakukan pertemuan setengah kamar antara Terdakwa Supriyono, Imam Kambali, Adib Makarim dan Agus Budiarto dengan Hendry Setiawan dan Sudigdo. Selanjutnya Terdakwa Supriyono menemui Hendry Setiawan untuk meminta uang ketok palu seperti tahun sebelumnya sejumlah Rp1.000.000.000 (satu  miliar rupiah). </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="405" data-original-width="640" height="404" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjliiHiQFpvnhVY2pqnXzuX2msOPIXfiO9B2rJVGlB_YMGB1OprtEMncT6QY6dkrJjaJqvL99JlxxZ4etrj2WgWbSijkuyplJznhEi5PiqNna58IjJapdc-vIPK6Yuby023rBvC5q1QPzo/s640/IMG_20181202_015035.jpg" width="640" /></div> Selain permintaan uang ketok palu tersebut, terdakwa Supriyono dan Imam Kambali, Adib Makarim dan Agus Budiarto meminta uang ketok palu khusus sebagai jatah hanggar, dan disepakati untuk Ketua Banggar sejumlah Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), 3 orang wakil masing-masing sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah), sedangkan untuk 21 orang anggota banggar masing-masing sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah). Untuk teknis pemberiannya akan dikoordinasikan oleh Imam  Kambali, Hendry Setiawan, Yamani selaku staf BPKAD dan Budi Fatahillah Mansyur selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Tulungagung. <br /> <div style="text-align: justify;"> <br /> Menindaklanjuti permintaan terdakwa, selanjutnya Hendry Setiawan menyampaikan permintaan Terdakwa tersebut kepada Syahri Mulyo. Atas laporan itu, Syahri Mulyo memerintahkan Hendry Setiawan untuk memenuhi permintaan Terdakwa dan mencari sumber pembiayaannya. <br /> <br /> Setelah terdakwa mendapat kepastian tentang uang ketok palu sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kemudian Terdakwa bersama dengan anggota Banggar lainnya bersama TAPD membahas RAPBD TA 2016, dimana Terdakwa mengatur semua kendali pengesahan APBD TA 2016. <br /> <br /> Guna merealisasikan permintaan terdakwa terkait uang ketok palu pengesahan APBD TA 2016, Hendry Setiawan meminta sejumlah uang kepada Sutrisnoo selaku Kepala Dinas PUPR. Pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi pada akhir tahun 2015, Sutrisno melalui Sukarji  menyerahkan uang sejumlah Rp3.800.000.000 (tiga miliar delapan ratus juta rupiah) kepada Hendry Setiawan di Kantor BPKAD Kabupaten Tulungagung. Setelah menerima uang tersebut, selanjutnya Hendry Setiawan melaporkan kepada Syahri Mulyo <br /> <br /> Atas persetujuan Syahri Mulyo, selanjutnya pada waktu yang tidak dapat diingat lagi sekitar tahun 2015, Hendry Setiawan memberikan uang secara bertahap yang seluruhnya sejumlah Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) kepada Terdakwa di 'lingkungan kantor BPKAD Kabupaten Tulungagung dan di Pendopo Bupati. Sedangkan sisa uang yang dipegang Hendry Setiawan diserahkan kepada Syahri Mulyo <br /> <br /> Masih tahun 2015, bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Tulungagung, Terdakwa bersama-sama dengan anggota banggar lainnya juga menerima uang jatah banggar terkait pengesahan APBD TA 2016 dari Syahri Mulyo melalui Budi Fatahillah Mansyur dengan perincian, untuk terdakwa selaku Ketua Banggar sejumlah Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), 3 orang wakil ketua banggar yakni Imam Kambali, Adib Makarim dan Agus Budiarto masing-masing sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah), sedangkan untuk 21 orang anggota banggar masing-masing sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah). <br /> <br /> Pada tanggal 30 November 2015, bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Tulungagung dengan dihadiri oleh Terdakwa dan Anggota DPRD lainnya, dilaksanakan rapat paripurna untuk mengesahkan RAPBD TA 2016 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 18 Tahun 2015 Tentang APBD TA 2016. <br /> <br /> c. Pengesahan APBD TA 2017.<br /> <br /> Pada sekira Bulan September 2016, dilaksanakan pembahasan RAPBD TA 2017 antara TAPD dengan DPRD Kabupaten Tulungagung. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, terdakwa Supriyono menemui Hendry Setiawan dan menyampaikan bahwa untuk memperlancar pembahasan APBD TA 2017, harus memberikan uang ketok palu kepada terdakwa sejumlah Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah). </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi9Y7_Gf_99xLD3YPhCQxRxa8ZAM_f03cV17QaiFis2HsTN7QtzjTFgY_4LY0ThAyvbPn7I9IxZehLHxgqGOBRP8NArJ49qr3yySSD0cETYyBrwtANqgduOId6GtJvykg3jTeyaMtjaT4k/s640/IMG20200331115038.jpg" width="640" /></div> Selain permintaan uang ketok palu tersebut, terdakwa Supriyono dan Imam Kambali, Adib Makarim dan Agus Budiarto meminta uang ketok palu khusus sebagai jatah banggar, dan disepakati untuk Ketua Banggar sejumlah Rp25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah), 3 orang wakil masing-masing sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sedangkan untuk 21 orang anggota banggar masing-masing sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Untuk teknis pemberiannya akan dikoordinasikan oleh Imam Kambali, HendrySetiawan, Yamani selaku staf BPKAD dan Budi Fatahillah Mansyur selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Tulungagung. <br /> <div style="text-align: justify;"> <br /> Menindaklanjuti permintaan Terdakwa, selanjutnya Hendry Setiawan menyampaikan permintaan tersebut kepada Syahri Mulyo. Atas laporan itu, Syaahri Mulyo memerintahkan Hendry Setiwan untuk memenuhi permintaan Terdakwa dan mencari sumber pembiayaannya. <br /> <br /> Setelah Terdakwa mendapat kepastian tentang uang ketok palu sejumlah Rp1.000.000.000  (satu miliar rupiah), kemudian tim Banggar bersama TAPD membahas RAPBD TA 2017, dimana Terdakwa mengatur semua kendali pengesahan dan jadwal pengesahan APBD TA 2017. <br /> <br /> Guna merealisasikan permintaan Terdakwa terkait uang ketok palu pengesahan APBD TA 2017, Hendry Setiawan meminta sejumlah uang kepada Sutrisno selaku Kepala Dinas PUPR. Pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2016, Sutrisno melalui Sukarji menyerahkan uang sejumlah Rp5.500.000.000 (lima miliar lima ratus juta rupiah) kepada Hendry Setiawan di Kantor BPKAD Kabupaten Tulungagung. Setelah menerima uang tersebut, selanjutnya Hendry Setiawan melaporkan kepada Syahri Mulyo<br /> <br /> Atas persetujuan Syahri Mulyo, selanjutnya pada waktu-waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2016, Hendry Setiawan memberikan uang secara bertahap yang seluruhnya sejumlah Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) kepada Terdakwa di lingkungan kantor BPKAD Kabupaten Tulungagung dan di Pendopo Bupati. Sedangkan sisa uang yang dipegang Hendry Setiawan diserahkan kepada Muyol<br /> <br /> Masih pada sekira tahun 2016, bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Tulungagung, Terdakwa bersama-sama dengan anggota banggar lainnya juga menerima uang jatah banggar terkait pengesahan APBD TA 2017 dari Syahri Mulyo melalui Imam Kambali dengan perincian untuk Terdakwa selaku Ketua Banggar sejumlah Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), 3 orang wakil ketua banggar yakni Imam Kambali, Adib Makarim dan Agus Budiarto masing-masing sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah), sedangkan untuk 21 orang anggota banggar masing-masing sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah). <br /> <br /> Pada tanggal 25 November 2016, bertempat di kantor DPRD Kabupaten Tulungagung dengan dihadiri oleh Terdakwa dan Anggota DPRD lainnya, dilaksanakan rapat paripurna untuk mengesahkan RAPBD TA 2017 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2017 Tentang APBD TA 2017. <br /> <br /> d. Pengesahan APBD TA 2018. <br /> <br /> Pada Bulan September 2017, dilaksanakan pembahasan RAPBD TA 2018 antara TAPD dengan DPRD Kabupaten Tulungagung. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, Terdakwa menemui HENDRY SETIAWAN menyampaikan bahwa untuk memperlancar APBD TA 2018 harus memberikan uang ketok palu sejumlah Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) kepada Terdakwa. <br /> <br /> Selain permintaan uang ketok palu tersebut, Terdakwa dan IMAM KAMBALI, AGUS BUDIARTO dan ADIB MAKARIM meminta uang ketok palu khusus sebagai jatah banggar, dan disepakati untuk Ketua Banggar sejumlah Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), 3 orang wakil masing-masing sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah), sedangkan untuk 21 orang anggota banggar masing-masing sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah). Untuk teknis pemberiannya akan dikoordinasikan oleh IMAM KAMBALI, HENDRY SETIAWAN, YAMANI selaku staf BPKAD dan BUDI FATAHILLAH MANSYUR selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Tulungagung. </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhMrGWeZPjKC4nCG1zU__sSIqkIJo4pIdT0wQWfKsKHSLMQetcAIHchWRI3V9C44idMG_2BnwbXkUON0O6aMQBnMvhu-JpaQQxsVGFK_AjZsLOliSU0QNaMcYQmjX4cQuVnET3dsTuAQCE/s640/IMG20200331115230.jpg" width="640" /></div> Menindaklanjuti pemintaan Terdakwa, selanjutnya HENDRY SETIAWAN menyampaikan permintaan tersebut kepada SYAHRI MULYO. Atas laporan itu, SYAHRI MULYO memerintahkan HENDRY SETIAWAN untuk memenuhi permintaan Terdakwa dan mencari sumber pembiayaannya.<br /> <div style="text-align: justify;"> <br /> Setelah Terdakwa mendapat kepastian tentang uang ketok palu sejumlah Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah), kemudian Banggar bersama TAPD membahas RAPBD TA 2018, dimana Terdakwa mengatur semua kendali pengesahan dan jadwal pengesahan APBD TA 2018. <br /> <br /> Guna merealisasikan permintaan Terdakwa terkait uang ketok palu pengesahan APBD TA 2018. HENDRY SETIAWAN meminta sejumlah uang kepada SUTRISNO selaku Kepala Dinas PUPR. Pada waktu yang sudah tidak ingat lagi pada tahun 2017, SUTRISNO melalui SUKARJI menyerahkan uang sejumlah Rp3.500.000.000 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) kepada HENDRY SETIAWAN di Kantor BPKAD Kabupaten Tulungagung. Atas penerimaan uang itu, selanjutnya HENDRY SETIAWAN melaporkan kepada SYAHRI MULYO terkait rencana pemberian uang kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah). <br /> <br /> Masih pada sekira tahun 2017, bertempat di kantor DPRD Kabupaten Tulungagung, Terdakwa bersama-sama dengan anggota banggar lainnya juga menerima uang jatah banggar terkait pengesahan APBD TA 2018 dari SYAHRI MULYO melalui BUDI FATAHILLAH MANSYUR dengan perincian, untuk Terdakwa selaku Ketua Banggar sejumlah Rp25.000.000  (dua puluh lima juta rupiah), 3 orang wakil ketua banggar yakni IMAM KAMBALI. ADIB MAKARIM, dan AGUS BUDIARTO masing-masing sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah), sedangkan untuk 21 orang anggota banggar masing-masing sejumlah Rp5.000.000  (lima juta rupiah). <br /> <br /> Setelah ada kesepakatan pemberian uang ketok palu diatas, maka dilaksanakan rapat paripurna pada tanggal 29 November 2017, bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Tulungagung dengan dihadiri oleh Terdakwa dan Anggota DPRD lainnya untuk mengesahkan RAPBD TA 2017 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 22 Tahun 2017 Tentang APBD TA 2018<br /> <br /> Pada sekira bulan Juni 2018, HENDRY SETIAWAN memberikan uang sejumlah Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa melalui BUDI FATAHILAH MANSYUR di kantor BPKAD Kabupaten Tulungagung yang selanjutnya atas perintah Terdakwa, uang tersebut diserahkan kepada ajudan Terdakwa. Sedangkan kekuranganya sejumlah Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) belum sempat diberikan kepada Terdakwa karena SYAHRI MULYO tertangkap tangan oleh KPK. <br /> <br /> Terdakwa mengetahui atau setidak-tidaknya patut menduga bahwa penerimaan uang secara bertahap dari SYAHRI MULYO selaku Bupati Tulungagung melalui HENDRY SETIAWAN yang jumlah seluruhnya sebesar Rp3.600.000.000 (tiga miliar enam ratus juta rupiah) atau sekitar sejumtah tersebut. <br /> <br /> Bahwa hal itu bertentangan dengan kewajiban Terdakwa selaku Ketua DPRD sekaligus Ketua Banggar DPRD Kabupaten Tulungagung sebagaimana ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 400 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.<br /> <br /> “Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a (atau Pasal 11) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana,” ucap JPU KPK Mufti Nur Irawan</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJoxaS4LmAL8Wo-CvBrWLCgrDZXziyQMh2VCE6W5U0bQbkvz-CPt6qKmUHTIjkWuFnGlvjvKf3rG47ogMK_aIbOeOCDKgYNDtVmaWEBozk4tvfo70Ef3_WibF8tQOFqdKCnQdBrwTfeZ8/s640/IMG20200331115258.jpg" width="640" /></div> Kemudian JPU KPK Mufti Nur Irawan menguraikan perbuatan terdakwa terkait penerimaan uang selain uang ketok palu untuk pengesahan APBD Kabupaten Tulungaguung.<br /> <div style="text-align: justify;"> <br /> JPU KPK Mufti Nur Irawan mengatakan, bahwa terdakwa melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, menerima gratifikasi berupa uang tunai yang totalnya sebesar Rp1.050.000.000 (satu miliar lima puluh lima juta rupiah) atau sekitar sejumlah tersebut, dengan perincian ;<br /> <br /> “Menerima dari MAT YANI sejumlah Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dari SUTRISNO melalui SUKARJI sejumlah Rp700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah), dari SUHARNO sejumlah Rp100.000.000 (seratus ratusjuta rupiah)” ungkap JPU KPK ini<br /> <br /> Penerimaan uang oleh terdakwa berhubungan dengan jabatannya selaku Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung sebagaimana ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:<br /> <br /> Pada tahun 2013, Terdakwa dilantik sebagai Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 171 .407/1 02/011/2013 tanggal  28 Maret 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Pimpinan DPRD Kabupaten Tulungagung.<br /> <br /> Pada tahun 2014, Terdakwa dilantik kembali sebagai Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 171.407/721/011/2014 Tanggal 06 Oktober 2014 tentang Peresmian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung Masa Jabatan 2014 - 2019<br /> <br /> Pada tahun 2012, SYAHRI MULYO yang sedang mencalonkan diri menjadi Bupati Tulungagung membuat komitmen dengan Terdakwa, jika SYAHRl MULYO terpilih menjadi Bupati, maka Terdakwa akan dilibatkan dalam proses pelaksanaan anggaran, promosi dan mutasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung.<br /> <br /> Pada tahun 2013, setelah SYAHRI MULYO dilantik menjadi Bupati Tulungagung, Terdakwa meminta SYAHRI MULYO mengangkat SUHARNO yang merupakan orang kepercayaan Terdakwa untuk dilantik sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung. Setelah SUHARNO menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Terdakwa mengontrol kebijakan Kepala Dinas Pendidikan yang salah satunya adalah pengisian jabatan Kepala Sekolah.<br /> <br /> Masih di tahun 2013, MATYANI selaku Guru SMP Bandung 3 Tulungagung yang juga orang kepercayaan Terdakwa, menghubungi orang-orang yang berminat untuk dipromosikan menjadi kepala sekolah diantaranya SUPARLAN, KARDIYANTO. SRI WAHYUNI, EFENDI, SYAMSURI, NANANG SUGIARTO dan TARMUJI. <br /> <br /> Selanjutnya terhadap calon kepala sekolah tersebut diminta memberikan uang dengan perincian sebagai berikut:<br /> a. SUPARLAN sejumlah Rp55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah).<br /> b. KARDIYANTO sejumlah Rp55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah).<br /> c. SYAMSURI sejumlah Rp50.000.000 (lima puluhjuta rupiah).<br /> d. SRI WAHYUNI sejumlah Rp100.000.000 (seratusjuta rupiah).<br /> e. EFENDI SUMAlNl sejumlah Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah).<br /> f. NANANG SUPRIYANTO sejumlah Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah).<br /> g. TARMUJI sejumlah Rp55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah). Sehingga total uang yang terkumpul sejumlah Rp395.000.000 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah). <br /> <br /> “Kemudian pada sekira tahun 2013, bertempat di kantor DPRD Kabupaten Tulungagung, uang sebesar Rp250.000.000 sedangkan sisanya dibawa oleh MATYANI,” ungkap JPU KPK<br /> <br /> Selanjutnya bertempat di Karaoke Dinasty Tulungagung, Terdakwa dua kali melakukan pertemuan dengan MATYANI, SUPARLAN, KARDIYANTO. HARYO DEWANTO. dan SYAMSURI. Pada pertemuan tersebut, Terdakwa SUPRIYONO berkomitmen akan membantu seluruh Kepala Sekolah yang hadir. <br /> <br /> Antara tahun 2014 – 2015, bertempat di kantor DPRD Kabupaten Tulungagung, Terdakwa juga menerima uang dari SUHARNO selaku Kepala Dinas Pendidikan sejumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) yang berasal dari fee proyek pada Dinas Pendidikan. <br /> <br /> Pada sekira tahun 2014 - 2018 Terdakwa juga menerima uang di rumahnya dari SUTRISNO selaku Kepala Dinas PUPR melalui SUKARJI, Kabid Binamarga Dinas PUPR Kabupaten Tulung Agung secara bertahap yang seluruh sejumlah Rp700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) yang bersumber dari para penyedia barangaasa yang mengerjakan proyek di Dinas PUPR yaitu: <br /> <br /> 1. Pada sekira tahun 2014, menerima uang sejumlah Rp150.000.000 (seratus lima puluh lima juta rupiah). <br /> 2. Pada sekira tahun 2015, menerima uang sejumlah Rp150.000.000 (seratus lima puluh lima juta rupiah). <br /> 3. Pada sekira tahun 2016 menerima uang sejumlah Rp150.000.000 (seratus lima puluh lima juta rupiah). <br /> 4. Pada sekira tahun 2017 menerima uang sejumlah Rp150.000.000 (seratus lima puluh lima juta rupiah). <br /> 5. Pada sekira tahun 2018. menerima uang sejumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah). <br /> <br /> Bahwa sejak menerima uang yang seluruhnya sebesar Rp1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh lima juta rupiah), terdakwa tidak melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai dengan batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. <br /> <br /> Padahal penerimaan itu tidak ada atas hak yang sah menurut hukum. Bahwa perbuatan Terdakwa menerima gratifikasi dalam bentuk uang yang seluruhnya sebesar Rp1.050.000.000 (satu miliar lima puluh lima juta rupiah) atau sekitar sejumlah tersebut, haruslah dianggap sebagai suap karena berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban serta tugas Terdakwa selaku pegawai negeri atau Penyelenggara Negara yaitu sebagai Ketua DPRD Kabupaten Tuiungagung sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam : <br /> <br /> a. Pasal 5 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi. Kolusi dan Nepotisme yang menyatakan Setiap penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidak meiakukan korupsi. kolusi dan nepotisme. <br /> <br /> b. Pasal 5 angka 5 UHGIng-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara rang Bersih dan Bebas dari Korupsi. Kolusi dan Nepotisme yang menyatakan Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela tanpa pamrih untuk kepentingan pribadi. keluarga, kroni maupun kelompok dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. <br /> <br /> “Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana,” ucap JPU KPK diakhir surat dakwaannya. (Jen)</div>

News Tipikor Supriyono, Ketua DPRD Tulungagung Diadili Karena Diduga Terima Suap Rp3.6 M

#Uang Suap yang diterima Terdakwa Supriyono terkait Pembahasan APBD Kabupaten Tulungagung TA 2016, 2017 dan 2018 dari Bupati Tulungagun...

»