Tiga Pegawai DLH Madiun Diadili Dalam Perkara Korupsi BBM Rp202 Juta

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="493" data-original-width="875" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgSLWrsZnqRfjOcwHgNHEwPhVuf-zW7tKKJukw25XRVJzuQAOIVn5p2H9Cfgs59Z1WpN5Wl-INTBcqFmlNsikItJ1nMizdkiGj19aCWda_WDQCsAu-_wIobaWLGnGwrygMXrS-4zfNNpm8/s640/IMG20200401130500.jpg" width="640" /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg2iAgyB-mKVvtPTZkFbReKzKcljMWdRmkaMnnWSIGhGFZUoxvrqCX-2P6J2ADGcWqwSUtCIr6rge9vOzuWRioYVyq86UPE7Fq_EW3ykq-gP0HVJv38u90so-bkNoOIm7jKDr69hkGx3jY/s640/IMG20200401131845.jpg" width="640" /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Tiga pegawai Dinas Lingkungan Hidup Pemkot Madiun diseret ke Pengadilan Tipikor Surabaya di Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur untuk diadili dihadapan Majelis Hakim sebagai terdakwa dalam perkara Tindak Pidana Korupsi penyimpangan dana pembelian Bahan Bakar Minya BBM) Solar solar excavator jenis Dexlite untuk 2 (dua) unit excavator merk Hitachi dan Caterpiliar yang dioperasionalkan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Winongo Kota Madiun dalam kegiatan Controlled Landfill (penataan sampah) pada tahun 2017 – 2018 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp202.613.000 (dua ratus dua juta enam ratus tiga belas ribu rupiah) berdasarkan hasil Audit  BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur<br /><br />Ketiga terdakwa itu adalah Heri Martono selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun (perkara tersendiri), Suhartono (bagian operator mesin alat berat di Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun) dan Putut Wasono (tenaga Progra Jakan Bersih/Prijasih di Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun tahun 2017-2019 (dalam satu perkara)<br /><br />Ketiga terdakwa ini (Heri Martono, Suhartono dan Putut Wasono) diadili melalui Sidang Teleconfenrence, dimana Ketiga terdakwa berada di Rutan (Rumah Tahanan) dan JPU (Jaksa Penuntut Umum) berada di Madiun, sementara Majelis Hakim dan Panitra Pengganti (PP) maupun Penasehat Hukum terdakwa berada di Pengadilan Tipikor Surabaya di Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur.<br /><br />Hal ini dilakukan untuk menjaga kesehatan semua pihak dan juga menjaga merebaknya Viruscorona Covid-19 yang saat ini melanda dunia termasuk Indonesia yang saat ini masih mengkhawatirkan.  </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="493" data-original-width="875" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_umgrrirQXp4HeBlyFBkH7WWj5Zf3ODQQkaFB6m9shiranQ4k_DvhzST_1AdLgoqjXjtjN2d8DeLBT9YF37yNoFdeMRwMPKZu6j_qXMJPlflDXUG8usPP8yzeq4Kf7U_MeAPUN-vrkFY/s640/IMG20200401131756.jpg" width="640" /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> Dalam persidangan yang berlangsung diruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya adalah pembacaan surat dakwaan oleh JPU Toni Wibisono dkk dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Madiun terhadap terdakwa Heri Martono (Suhartono dan Putut Wasono) dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Cokorda Gedearthana, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu Emma Elliana, SH., MH dan Samhadi, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Siswanto bersama Bambang Sunarko yang dihadiri Tim Penasehat Hukum terdakwa, yaitu Yuliana Heriyanti Ningsih dan Lusi<br /><br />Namun pada berikutnya, JPU dan saksi-saksi akan hadir ke Persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya setelah Penasehat Hukum terdakwa tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan atas surat dakwaan JPU. Kehadiran JPU dan saksi-saki dipersidangan, atas perintah Ketua Majelis Hakim seusai JPU membacakan surat dakwaannya<br /><br />“Saudara Jaksa dan saksi agar hadir kepersidangan berikutnya,” perintah Ketua Majelis Hakim<br /><br />Sementara dalam surat dakwaannya JPU menjelaskan, bahwa Terdakwa Heri Martono selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor : 821.2-401205/59/K12016 tanggal 27 Desember 2016 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun, merangkap sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Controlied Landtiil Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2019 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun Nomor : 188.5-401.114/10/2017 tanggal 03 Januari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Bendahara dan Petugas Administrasi pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun Tahun Anggaran 2017<br /><br />Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun Nomor : 188.5-401.114/04/2018 tanggal 19 Januari 2018 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Bendahara pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun Tahun Anggaran 2018, Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun Nomor : 188.5-401/114/02/2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun Tahun Anggaran 2019 bersama saksi Suhartono selaku Operator Mesin Alat Berat Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun, yang kemudian berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 090/PPTK/003/401.114/2017 tanggal 1 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Terdakwa Heri Martono, diberikan tugas sebagai Pengawas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Winongo </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="493" data-original-width="875" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgrJg-07DV84_NJT-9klFrJpScn3Y4-lMObIl7sr24uB6Gtu7OwYpWf-Vcr4q-G85RBIxt-YlIVyW7untZpDei0vfQkTY0ql1_EWC8HU32MrOd91L9u1k7lh1aUMfXGFKV37V3e5HUR7NI/s640/IMG20200401130435.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Selanjutnya sejak tanggal 29 Juni 2018, diangkat sebagai Pengawas Lapangan Petugas Kebersihan Tempat Pembuangan Akhir Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun dan saksi Putut Wasono selaku Tenaga Program Jalan Bersih/Projasih pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun (dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah), saksi Eko Ruadiyanto dan saksi Tritanto selaku Operator Excavator, saksi Gogot Setyawan dan saksi Jainul Arifin selaku Pembantu Operator (Helper) Excavator.<br /><br />Bahwa pada bulan Januari 2017 sampai Mei 2019, atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun di Jalan Salak III Nomor 7 A Kota Madiun, dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Winongo di Kelurahan Winongo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadiian Tindak Pidana Korupsi<br /><br />Bahwa mereka yang melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang secara melawan hukum telah melakukan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam kegiatan Controlled Landfill (penataan sampah) pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun sejak bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Mei 2019 dengan cara ;<br /><br />Menyisihkan BBM (Bahan Bakar Minyak) Dexlite yang seharusnya dipergunakan untuk 2 (dua) unit excavator, membuat laporan penggunaan BBM excavator tidak sesuai dengan penggunaannya, membuat laporan dibuat sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dan mengajukan anggaran sesuai dengan laporan penggunaan BBM yang tidak sesuai dengan pelaksanaannya<br /><br />Bahwa hal itu bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (3) UndangUndang Republik lndonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 4 Ayat (1), Pasal 86 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 Ayat (1), Pasal 12 Ayat (5), Pasal 122 Ayat (9), Pasal 132, Pasal 184 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 31 Ayat (2) huruf “c” Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 11 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan/Persampahan<br /><br />Bahwa melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu saksi Suhartono dan saksi Putut Wasono sejumlah Rp131.276.000 (seratus tiga puluh satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), serta saksi Gogot Setyawan, saksi Jainul Arifln, saksi Eko Rusdiyanto, saksi Tritanto dan saksi Putut Wasono sejumlah Rp71.337.000 (tujuh puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah Rp202.613.000 (dua ratus dua juta enam ratus tiga belas ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut. Perbuatan tersebut itu dilakukan oleh terdakwa Heri Martono dengan cara sebagai berikut :</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhDzL__KS0JH5ICfl1oelLprX9tSuKV5yti1p5W4qQ1HDR9DIMZJAVlJDkGjcpGvc8fmw-qG4f60F_sCPRpwdlS78AazGf0k4hlgwAUc4xxfdo1gfCs686iKZxdon94ZI1RhEoLFhLFs-k/s640/IMG20200401131843.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Pada Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2019, Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun menerima anggaran dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Madiun yang masuk dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) antara lain “belanja solar excavator” jenis Dexlite yang dipergunakan untuk 2 (dua) unit excavator merk Hitachi dan Caterpiliar yang dioperasionalkan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Winongo Kota Madiun dalam kegiatan Controlled Landfill (penataan sampah). <br /><br />Terdakwa Heri Martono dalam menjalankan tugasnya selaku PPTK atas inisiatif sendiri,  menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Tugas Nomor : 090/PPTK/003/401.114/2017 tertanggal 1 Januari 2017, menunjuk saksi Suhartono sebagai Pengawas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Winongo Kota Madiun dengan tugas, diantaranya melakukan pembelian BBM Dexlite di SPBU, menerima hasil pembelian BBM dan menyalurkan BBM, mengawasi, mencatat pemakaian dan jam operasional harian bekerjanya 2 (dua) unit excavator serta mengawasi pelaksanaan penataan sampah di zona aktif TPA Winongo Kota Madiun. <br /><br />Selanjutnya saksi Suhartono melakukan pembelian BBM Dexlite bersama saksi Joko Wahyudi dan saksi Susanto dengan menggunakan 1 (satu) unit Dump Truck Nomor Polisi AE-8313-BP, 3 (tiga) sampai 14 (empat belas) buah drum yang masing-masing berkapasitas 200 (dua ratus) liter dan 5 (lima) buah jurigen dengan kapasitas 30 (tiga puluh) liter per jurigen yang disepakati dan dipersiapkan oleh saksi Putut Wasono untuk menampung BBM Dexlite yang akan disisihkan oleh saksi Suhartono.<br /><br />Sejak tanggal 11 Januari 2017 sampai 08 April 2017, pembelian BBM Dexlite dilakukan di SPBU Nglames, Kabupaten Madiun. Dan sejak tanggal 16 April 2017 sampai 21 Mei 2019, di SPBU Jalan Basuki Rahmat Kota Madiun. Pembelian BBM Dexlite untuk tanggal 11 Januari 2017 sampai 25 Januari 2018, jumlah dan waktunya bervariasi, sedangkan untuk tanggal 01 Februari 2018 sampai 21 Mei 2019, pembelian dilakukan setiap 10 (sepuluh) hari sekali rata-rata sebanyak 2.240 (dua ribu dua ratus empat puluh) liter.<br /><br />Terdakwa Heri Martono tidak mengawasi sebagaimana mestinya, saat saksi Suhartono, saksi  Joko Wahyudi dan saksi Susanto melakukan pembelian BBM Dexlite, sehingga saksi Suhartono dapat dengan mudah mengatur dan memerintahkan sakSi Joko Wahyudi untuk melakukan pembagian jumlah BBM Dexlite yang diisikan kedalam drum dan Jurgen dalam pengisian BBM Dexlite kedalam drum yang seharusnya diisi 200 (dua ratus) liter.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="493" data-original-width="875" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhKq3glnOIzvr9KZ-b4utsOA-zwBwEU75W2WSl80N-0r9CPpKrF6RVXqoDW_ZbLQPuY1lYSDuF_xHlnpEFloA4Zpc0vnLO-x-Lxe_T_Byz1gngYmzqXOpVhTjaaihdQpN6MXC0cEn06pgA/s640/IMG20200401130454.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Kenyataanya hanya diisi 180 (seratus delapan puluh) liter, dan sisanya sebanyak 20 (dua puluh)  liter diisukan dalam jurigen sejak tanggal 11 Januari 2017 sampai 21 Mei 2019, saksi Suhartono melakukan penyisihan BBM Dexlite untuk pembelian dengan jumlah diatas 800 (delapan ratus) liter atau pada saat belanja BBM Dexlite lebih dari 4 (empat) buah drum. <br /><br />Setelah BBM Dexlite dibawa ke TPA Winongo, Terdakwa Heri Martono juga tidak mengawasi sebagaimana mestinya saat penyaluran dan penyimpanan BBM Dexllte, sehingga tidak mengetahui ketika saksi Suhartono tidak menempatkan seluruh BBM Dexllte di garasi excavator, melainkan untuk jurigen disimpan sendiri oleh saksi Suhartono di garasi backhoe loader. <br /><br />BBM Dexlite yang disisihkan saksi Suhartono bersama saksi Putut Wasono sejak tanggal 11 Januari 2017 sampai 25 Januari 2018 sebanyak 6.980 (enam ribu sembilan ratus delapan puluh) liter, dan untuk penyisihan BBM Dexlite sejak tanggal 01 Februari 2018 sampai 21 Mei 2019 sebanyak 8.640 (delapan ribu enam ratus empat puluh) liter. <br /><br />Selanjutnya saksi Putut Wasono mengangkut ]urigen yang berisi BBM Dexlite menggunakan mobil Izuzu Panther warna merah Nomor Polisi AE-1420-NW miliknya (Daftar Pencarian Barang Bukti Nomor : DPB-01/M.5.14/Fd.1/02/2020 tanggal 04 Februari 2020) kemudian menjualnya.<br /><br />Hasil penjualan diserahkan kepada saksi Suhartono sejumlah Rp120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) per Jurigen isi 30 (tiga puluh) liter, sedangkan sisanya untuk saksi Putut Wasono. <br /><br />Untuk penyaluran dan penggunaan BBM Dexlite, Terdakwa Heri Martono tidak melakukan pengawasan saat saksi Eko Rusdiyanto, saksi Tritanto, saksi Gogot Setyawan dan saksi Jainul Arifm mengisi BBM dari 1 (satu) drum ke dalam tangki masing-masing excavator setiap 2 (dua) hari sekali secara rutin, begitu juga pada saat excavator dioperasionalkan. <br /><br />Sehingga setiap harinya masing-masing excavator hanya dioperasionalkan sekitar 5 (lima) sampai 6 (enam) jam yang seharusnya sesuai DPASKPD selama 7 (tujuh) jam per hari dengan maksud, agar terdapat sisa BBM Dexlite yang ada dalam tangki, kemudian saksi Eko Rusdiyanto, saksi Tritanto, saksi Gogot Setyawan dan saksi Jainul Arifin bersepakat dengan saksi Putut Wasono untuk menjualnya. <br /><br />Atas kesepakatan tersebut, saksi Putut Wasono menyiapkan beberapa jurigen untuk menampung sisa BBM Dexlite, sedangkan saksi Eko Rusdiyanto bersama saksi Tritanto, saksi Gogot Setyawan dan saksi Jainul Arifm setiap minggu memindahkan sisa BBM Dexlite dari tangki excavator Hitachi dan Caterpillar kedalam 2 (dua) buah jurigen yang masing-masing sebanyak 35 (tiga puluh lima) liter. <br /><br />Kemudian saksi Putut Wasono mengangkut jurigen yang telah berisi Dexlite dari garasi excavator dengan menggunakan mobil Izuzu Panther warna merah Nomor Polisi AE-1420-NW, dan menjualnya dengan harga antara Rp4.300 (empat ribu tiga ratus rupiah) sampai dengan Rp4.500 (empat ribu lima ratus rupiah) per liter. <br /><br />Dari hasil penjualan BBM Dexlite, saksi Putut Wasono menyerahkan uang kepada saksi Eko Rusdiyanto, saksi Tritanto, saksi Gogot Setyawan dan saksi Jainul Arifin sejumlah Rp130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) per jurigen, dan sisanya untuk saksi Putut Wasono.<br /><br />Sehingga sejak tanggal 11 Januari 2017 sampai 21 Mei 2019, BBM Dexlite yang disisihkan saksi Gogot Setyawan bersama saksi Jainul Arifin, saksi Eko Rusdiyanto dan saksi Tritanto sebanyak 8. 540 (delapan ribu lima ratus empat puluh) liter</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="493" data-original-width="875" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgSLWrsZnqRfjOcwHgNHEwPhVuf-zW7tKKJukw25XRVJzuQAOIVn5p2H9Cfgs59Z1WpN5Wl-INTBcqFmlNsikItJ1nMizdkiGj19aCWda_WDQCsAu-_wIobaWLGnGwrygMXrS-4zfNNpm8/s640/IMG20200401130500.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Oleh karena Terdakwa Heri Martono tidak melakukan pengawasan terhadap penggunaan BBM Dexlite dalam Kegiatan Controlled Landtill di TPA Wmongo, sehingga terjadi penyalahgunaan BBM Dexlite yang dilakukan oleh saksi Suhartono, saksi Putut Wasono, saksi Eko Rusdiyanto, saksi Tritanto, saksi Gogot Setyawan dan saksi Jainul Arifin tetap berlanjut<br /><br />Bahkan pada bulan April 2018, Terdakwa Henri Martono mengetahui adanya penyalahgunaan BBM Dexlite dari laporan penjaga TPA, yaitu saksi Budiono dan saksi Winarta, tetapi Terdakwa Heri Martono tidak menindaklanjuti dan membiarkan penyalahgunaan BBM Dexlite tetap terjadi serta memindahkan saksi Budiono dan saksi Winarta yang telah berusaha membantu mengungkap penyalahgunaan BBM Dexlite.<br /><br />Perbuatan Terdakwa Heri Martono bersama saksi Suhartono dan saksi Putut Wasono, saksi Gogot Setyawan, saksi Jainul Arifin, saksi Eko Rusdiyanto dan saksi Tritanto dalam penyalahgunaan BBM Dexlite tersebut bertentangan dengan :<br /><br />Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Dalam Negen' Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada pokoknya menyatakan “Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat".<br /><br />Pasal 122 Ayat (10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedcman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan “Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan<br /><br />Pasal 31 Ayat (2) huruf “c” Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 11 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan/Persampahan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa "UPT Persampahan (dalam hal ini Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah) dalam melaksanakan tugas pengelolaan sampah didasarkan atas “tertib administrasi pengelolaan persampahan dan penanggungjawaban kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup".</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhDzL__KS0JH5ICfl1oelLprX9tSuKV5yti1p5W4qQ1HDR9DIMZJAVlJDkGjcpGvc8fmw-qG4f60F_sCPRpwdlS78AazGf0k4hlgwAUc4xxfdo1gfCs686iKZxdon94ZI1RhEoLFhLFs-k/s640/IMG20200401131843.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Pembayaran pembelian BBM Dexlite untuk bulan Januari menggunakan mekanisme Uang Persediaan (UP) yang diajukan oleh SKPD, kemudian untuk bulan berikutnya menggunakan mekanisme Ganti Uang (GU) bersamaan dengan anggaran dari bidang lainnya. Anggaran penyediaan BBM kegiatan Controlled Landfill yang diajukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) Kota Madiun<br /><br />Terdakwa Heri Martono selaku PPTK menyiapkan persyaratan pengajuan GU berupa dokumen pertanggungjawaban keuangan antara lain : Tanda bukti pembelian BBM Jenis Dexlite berupa dokumen rekapitulasi jumlah (dalam liter) BBM yang dibeli berikut harga satuan BBM per liter yang ditandatangani oleh Terdakwa Heri Martono,; Rencana Pengajuan pembelian BBM Dexlite untuk excavator yang ditandatangani oleh Terdakwa Heri Martono,; Nota Dinas pengajuan pembelian BBM Dexlite yang ditandatangani oleh Terdakwa Heri Martono,; Kuitansi biaya pembelian BBM excavator yang ditandatangani oleh Terdakwa Heri Martono. <br /><br />Dalam pembuatan dokumen tersebut, seharusnya Terdakwa Heri Martono mendasarkan pada Buku Laporan Harian Keija Excavator, namun sejak bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Mei 2019, Terdakwa Heri Martono, saksi Suhartono, saksi Eko Rusdiyanto, saksi Tritanto tidak membuatnya. <br /><br />Terdakwa Heri Martono baru memerintahkan saksi Suhartono untuk membuat sekaligus Buku Laporan Harian Kerja Excavator pada bulan Mei 2019, sehingga dokumen persyaratan pengajuan anggaran “belanja solar excavator" yang disiapkan oleh Terdakwa Heri Martono tersebut, dibuat tanpa memperhitungkan kebutuhan BBM yang sebenarnya dan berapa lama excavator dioperasionalkan. <br /><br />Dalam dokumen pertanggungjawaban keuangan yang disiapkan Terdakwa Heri Martono, masing-masing excavator bekerja selama 7 (tujuh)]am sampai 10 (sepuluh) jam, padahal pelaksanaannya rata-rata hanya sekitar 5 (lima) jam sampai 6 (enam) jam per hari, sedangkan kebutuhan BBM dalam dokumen penanggungjawaban keuangan masing-masing excavator tertulis sebanyak 16 (enam belas) liter per jam, tetapi dalam pelaksanaannya hanya membutuhkan sekitar 12 (dua belas) sampai 15 (lima belas) liter per jam. </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="846" data-original-width="768" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhOq5AR14VC92Xyq_ZTqbtxhcnsrq4XmBYQAKH1stGjFH5eM1eVQ2LWC4tXXExjUsvSW-E-MwuzFS1GtuQhx0n-__S261t8uuqLK9QPqZTikoFBdtHjNvQtNDG4vOc_jafH9fsCoAVK6A4/s1600/IMG20200401131803.jpg" /></div> <div style="text-align: justify;"> Perbuatan Terdakwa Heri Martono bersama dengan saksi Suhartono, saksi Eko Rusdiyanto dan saksi Tritanto tersebut bertentangan dengan : Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 86 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 184 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang pada pokoknya menyatakan “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeiuaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”;<br /><br />Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang pada pokoknya menyatakan “Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat”<br /><br />Pasal 132 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah".<br /><br />Pasal 31 Ayat (2) huruf “c” Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 11 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan/Persampahan, yang pada pokoknya menyatakan, bahwa UPT Persampahan (dalam hal ini Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah) dalam melaksanakan tugas pengelolaan sampah didasarkan atas “tertib administrasi pengelolaan persampahan dan pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup”.<br /><br />Perbuatan Terdakwa Heri Martono bersama saksi Suhartono, saksi Putut Wasono, saksi Eko Rusdiyanto, saksi Gogot Setyawan, saksi Tntanto dan saksi Jainul Arifin telah memperkaya orang lain yaitu saksi Suhartono dan saksi Putut Wasono sejumlah Rp131.276.000 (seratus tiga puluh satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), serta saksi Eko Rusdiyanto, saksi Gogot Setyawan, saksi Tritanto, saksi Jainul Arifin dan saksi Putut Wasono sejumlah Rp71.337.000 (tujuh puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)<br /><br />Akibat perbuatan Terdakwa Heri Martono bersama saksi Suhartono, saksi Putut Wasono, saksi Eko Rusdiyanto, saksi Gogot Setyawan, saksi Tritanto dan saksi Jainul Arifin tersebut telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara cq. Pemerintah Kota Madiun sejumlah Rp202.613.000 (dua ratus dua juta enam ratus tiga belas ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut sebagaimana keterangan Ahli Dra. Fatria Murni Yanti, Ak. MM. CA, CfrA selaku Auditor pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur. <br /><br />Perbuatan terdakwa Heri Martono (Suhartono dan Putut Wasono) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1), (atau pasal 3) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.  (Jen)</div>

News Tipikor Tiga Pegawai DLH Madiun Diadili Dalam Perkara Korupsi BBM Rp202 Juta

BERITA KORUPSI .CO – Tiga pegawai Dinas Lingkungan Hidup Pemkot Madiun diseret ke Pengadilan Tipikor Surabaya di Jalan Raya Juanda, Si...

»

Terbukti Korupsi Jasmas, Binti Rochmah, Anggota DPRD Surabaya Divonis 1.6 Thn Penjara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhtgltF_7VNG34cUq7nYoO1SFyuA6YCTaDTJ3TyQdUymnY7vNH9Z-yoIFwhQZ34Q35A1lP1NURzeuHcAi2Jw1LeCFnEUZwRMsxCyCBxLjyafzlM9YQurmfpXAdksP3Vz7A3g5_2JxzVy50/s640/IMG20200331133036.jpg" width="640" /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg8CbtVMfjDu1y5jLS-RjHBb6Jrv_OL6iRaXb2Ux-tVM9vjypa-cxPeVJ9UeF6wqMCt4kZIKpA6HFqkx-xFd5Jnw1DoBjZfGh4IJypM2Bh8ZJMeDik76CFv_M9IWvFiAsLWS-Ae2DS3nAQ/s640/IMG20200331133016.jpg" width="640" /></div> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Binti Rochmah, adalah salah Satu dari Enam terdakwa sesama anggota DPRD Surabaya periode 2014 – 2019 yang terseret dalam kasus Tindak Pidana Korupsi Program penyaluran dana Jasmas (Jaringan Aspirasi Masyarakat) sebesar Rp27.465.033.400 (dua puluh tujuh miliyar empat ratus enam puluh lima juta tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah) yang berasal dari APBD-Perubahan  Pemkot Surabaya Tahun Anggaran (TA) 2016, yang merugikan keuangan negara senilai  Rp570.648.576,89 (lima ratus tujuh puluh juta enam ratus empat puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah koma delapan puluh Sembilan sen) bagian dari total kerugian negara sejumlah Rp4.991.271.830,61 berdasarkan hasil audit BPK RI No. 64/LHP/XXI/09/2018 Tanggal 19 September 2018<br /><br />Dana Jasmas dalam bentuk NPHD (Naskah perjanjian hibah daerah) yang berasal dari APBD Pemkot Surabaya tahun 2016 lalu adalah milik masing-masing anggota DPRD Surabaya untuk dibagikan ke Konstituennya atau Daerah Pelihan (Dapil) masing-masing Dewan. Terdakwa Binti Rochmah terpilih sebagai anggota DPRD Surabaya periode 2014 – 2019 dari Dapil Surabaya 3 yang meliputi Kecamatan Bulak, Gunung Anyar, Mulyorejo, Rungkut, Sukolilo, Tenggilis Mejoyo, Wonocolo<br /><br />Namun dalam pelaksanannya, dana Jasmas ini di Koordinir oleh Agus Setiawan Jong selaku selaku Direktur Utama PT. Sang Surya Dwi Sejati (PT SSDS) yang bergerak dibidang Pengembang serta kontraktor, berkantor di Jalan Bunguran No 27A Kel Bongkaran, Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya dengan dibantu beberapa Timnya yang terdiri dari Freddy Dwi Cahyono, saksi Robert Siregar, saksi Santi Diana Rahmawati dan Rudi Sinaga/Rudi Marudut (Kejari Tanjung Perak tak “mampu” menghadirkan Rudi Sinaga atau Rudi Marudut ke Persidangan untuk 7 orang)<br /><br />Penyaluran dana Jasmas ke masyarakat dari pemkot Surabaya berupa uang. Uang yang berasal dari APBD Pemkot Surabaya dicairkan ke masing-masing rekening Ketua Rt, RW selaku penerima dana Jasmas. Dan uang itu kemudian di transfer oleh masing-masing penerima ke rekening Agus Setiawan Jong. Lalu Agus Setiawan Jong menyerahkan barang  berupa terop, kursi chrom, kursi plastik, meja, gerobak sampah, tempat sampah dan sound system ini banyak mengalami kerusakan karena diduga tidak sesuai dengan kwalitas, serta diduga pula terjadi mar-up.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjyYCf6zRkMBiae-pA5tJHTjP7-v0xWuw0x55ebQ_s3HQkOVfNnkOLEDIaG6ux4FuO924qODPBt5PifLktV1db4aeVb-F3vopX8QuA2JcoD4t-fZhN7zuoUIOOuSIGxs3DpsNolfKAdvE4/s640/IMG20200114143652.jpg" width="640" /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> Andai saja Pemkot Surabaya benar-benar melakukan verfikasi terhadap puluhan bahkan ratusan proposal-proposal pengajuan dana hibah dari para Ketua Rt, RW dari beberapa Kecamatan di Surabaya ini yang dibuat oleh Agus Setiawan Jong bersama Timnya, bisa jadi kasus ini tak akan terjadi.<br /><br />Akibatnya, Agus Setiawan Jong pun diseret ke Pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili sebagai terdakwa pertama. Dan Agus Setiawan Jong pun dinyatakan terbukkti bersalah serta dijatuhui hukuman pidana penjara selama 4 tahun dan membayar uang pengganti sebanyak Rp4.9 milliar<br /><br />Anehnya, apakah lolosnya proposal dan cairnya anggaran APBD Kota Surabaya menjadi kesalahan mutlak terdakwa Binti Rochmah dan terdakwa lainnya selaku anggota DPRD Surabaya periode 2014 - 2019 yang dihukum sebagai Koruptor ? <br /><br />Apakah terdakwa Binti Rochmah sendiri yang mendatangani dokumen SPM (Surat Perintah Bayar) dana Jasmas? Atau adakah bukti atau keterangan pejabat Pemkot Surabaya yang ditunjukan oleh Jaksa kepada Majelis Hakim selama dalam persidangan, bahwa terdakwa menghubungi Wali Wali Kota Surabaya atau Pejabat lainnya agar meloloskan semua proposal dari pemohon yang berasal dari Dapil (Daerah Pemilihan) terdakwa menjadai anggota DPRD Surabaya ?<br /><br />Yang lebih anehnya lagi, walaupun BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI menyebutkan ada 4 pejabat Pemkot Surabaya yang disebut sebagai pihak terkait terjadinya kerugian keuangan negara, penyidik Kejaksaan Tanjung Perak, Surabaya “tak berani menyeretnya” sebagai tersangka. Ada apa antara Pemkot Surabaya dengan Kejari Perak ????? <br /><br />Ke- 4 pejabat pemkot Surabaya yang disebtkan BPK RI sebagai pihak terkait adalah ; 1. Edi Kristianto, selaku Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Kota Surabaya, diduga memberikan surat rekomendasi tanpa didasarkan dengan proses evaluasi proposal pengajuan hibah yang dipersyaratkan dalam peraturan yang berlaku.<br /><br />2. Ahmad Yardo Wifaqo, selaku Kepala Sub Bagian (Kasubag) Otonomi Daerah pada bagian Administrasi Pemerin Daerah diduga tidak berinteraksi langsung dengan penerima hibah dalam mengevaluasi proposal hibah melainkan menghubungi Dea Winnie Pratiwi selaku staf Agus Setiawan Jong.<br /><br />Dan ke 3. Mas Irawan Putra serta Fahmi Fitria, selaku staf pada bagian administrasi pemerintahan dan otonomi daerah. Diduga tidak berinteraksi langsung dengan calon penerima dana hibah dalam mengevaluasi proposal hibah, melinkan menghubungi Dea Wenie selaku staf Agus Setiawan Jong.<br /><br />Seperti yang diberitakan sebelumnya. Dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan JPU menjelaskan, bahwa terdakwa Binti Rochmah, S.E selaku Anggota DPRD Kota Surabaya Periode 2014-2019 baik sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama dengan Agus Setiawan Jong (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada waktu-waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara bulan maret 2015 sampai dengan Januari 2017 atau setidaktidaknya dalam waktu tertentu ditahun 2015 sampai dengan tahun 2017 bertempat di Kantor DPRD Kota Surabaya Jl. Yos Sudarso No 1822 Kelurahan Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya  atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan Ketentuan Undang-Unclang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan SK Nomor 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoprasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="640" data-original-width="640" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgyhi0cCr22lEiesn9zMIe4gVwbkHnDaqP-Mw14cj67kYlot9m8GvkrygcdvuigbiY6igzFnrIb2HKDj8Kc7iEEaGdx9R8NCdZi5EenpyR12PDcDjGSKnSMvjKDFGj4EdWPslY9k0LiVyE/s640/ab.jpg" width="640" /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> Terdakwa telah melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum dalam Pelaksanaan kegiatan Dana Hibah Pemerintah Kota Surabaya yang berasal dari  APBD Tahun Anggaran 2016.<br /><br />Perbuatan itu bertentangan dengan Permendagri No 32 Tahun 2011 tentang pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 14 tahun 2016 tentang perubahan kedua terhadap Permendagri No 32 tahun 2011 tentang pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, Peraturan Walikota Surabaya No 25 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial Permohonan Hibah, Peraturan Mentri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri No 21 Tahun 2011 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota gurabaya Nomor 17 Tahun 2011 tentang "Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota surabaya dan Tata Beracara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya.<br /><br />Telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau rekonomian negara sebesar Rp570.648.576,89 (Lima ratus tujuh puluh juta enam ratus empat puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah koma delapan puluh sembilan gen) atau setidak tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi dalam rangka penghitungan kerugian atas Penyaluran dan penggunaan Dana Hibah Kepada Masyarakat Pemerintah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2018 No: 64/LHP/XXI/09/2018 Tanggal 19 September 2018 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:<br /><br />Pada tahun 2016, Pemerintah Kota Surabaya memberikan Dana Hibah ke Lembaga masyarakat berupa RT/RW sebesar Rp27.465.033.400 (dua pupuh tujuh milyar empat ratus enam puluh lima juta tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah), dengan jumlah 665 penerima hibah yang bersumber dari APBD Perubahan Kota Surabaya Tahun Anggaran 2016<br /><br />Terdakwa Binti Rochmah adalah Anggota DPRD Kota Surabaya Periode Tahun 2014-2019 berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 171.436/457/011/2014 tanggal 18 Agustus 2014 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Masa Ke Anggotaan 2014 - 2019 dari Partai Golkar, dan daerah Pemilihan Wilayah Surabaya 3 Meliputi Kecamatan Bulak, Gunung Anyar, Mulyorejo, Rungkut, Sukolilo, Tenggilis Mejoyo, Wonocolo<br /><br />Pada bulan Maret Tahun 2015, terdakwa Binti Rochmah bertemu dengan saksi Agus Setiawan Jong yang merupakan Direktur Utama PT. Sang Surya Dwi Sejati (PT SSDS) yang bergerak di bidang Pengembang serta kontraktor, berkantor di Jalan Bunguran No 27A Kel Bongkaran, Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya, di Kantor DPRD Kota Surabaya Jl. Yos Sudarso No. 18-22 Kel. Embong Kaliasin  Kec. Genteng Kota Surabaya.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJyJ6er3GeZBxjY4ZcdE-Xxocb1q24WMljHux9IzZlfbW6Su7c1FP2rfmNY5Q3ZDQAr4TLftlhDQBUsdwXTNtr5GEz2oYsgNllpFqOeaguZwdJPe1Ueoes07g15W_ozO17NbBpk3DZMSQ/s640/Binti.jpg" width="640" /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> Dalam pertemuan tersebut, saksi Agus Setiawan Jong menawarkan diri kepada terdakwa Binti Rochmah sebagai Pihak yang akan melakukan Pengelolaan terhadap Dana Hibah yang akan dimohonkan oleh Lembaga Kemasyarakatan dalam hal ini lembaga RW, RT dan LKMK<br /><br />Tawaran saksi Agus Setiawan Jong dalam Pelaksanaan kegiatan Dana Hibah kepada terdakwa Binti Rochmah berupa pengurusan terhadap seluruh Proses Pelaksanaan kegiatan Dana Hibah mulai dari Proses Pembuatan Proposal Permohonan Dana Hibah, Pengumpulan Proposal Permohonan Dana Hibah, Pembelian Barang dan Pengiriman barang ke Penerima Hibah serta pembuatan Laporan Pertanggungjawaban, engan ketentuan saksi Agus Setiawan Jong meminta Penentuan Jenis barang berupa terop, kursi, meja, lampu, soundsistem, gerobak besi, tempat sampah dan harga yang akan dimohonkan ditentukan sendiri oleh saksi Agus Setiawan Jong<br /><br />Dalam permohonan penawaran, saksi Agus Setiawan Jong kepada terdakwa Binti Rochmah juga menawarkan berupa pembagian keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) sampai dengan 15% (lima belas persen) dari hasil pelaksanaan kegiatan Dana Hibah, serta menjanjikan akan membantu dalam Pemilihan Anggota DPRD Kota Surabaya Periode 2019-2024<br /><br />Terhadap tawaran saksi Agus Setiawan Jong sebagai pihak yang melaksanakan kegiatan Dana Hibah, selanjutnya disetujui oleh terdakwa Binti Rochmah. Kemudia terdakwa Binti Rochmah menyampaikan potensi jumlah Keseluruhan Dana Hibah yang dapat di jadikan dana Aspirasi terdakwa Binti Rochmah dalam kapasitas sebagai Anggota DPRD Kota Surabaya yakni sebesar Rp2.000.000.000 (dua milyar rupiah), dan Wilayah RT/RW yang diminta untuk dijadikan sebagai sasaran pemohon dana Hibah, yakni Daerah Pemilihan Wilayah Surabaya 3 Meliputi Kecamatan Bulak, Gunung Anyar, Mulyorejo, Rungkut, Sukolilo, Tenggilis Mejoyo, Wonocolo<br /><br />Setelah adanya kesepakatan dengan terdakwa Binti Rochmah, saksi Agus Setiawan Jong membentuk Tim untuk Pelaksanaan Kegiatan Dana Hibah, diantaranya saksi Freddy Dwi Cahyono, saksi Robert Siregar, saksi Santi Diana Rahmawati dan Rudi Sinaga/Rudi Marudut,  untuk turun ke lapangan menemui para Pengurus Lembaga Kemasyarakatan, yakni Ketua Rukun Warga (RW), Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan (LKMK), untuk mencari Lembaga yang akan di berikan Dana Hibah Pemerintah Kota Surabaya di Wilayah Daerah Pemilihan (DAPIL) Khsusunya terdakwa Binti Rochmah</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <br />Sebelum turun ke lapangan menemui para Ketua RW, Ketua RT dan LKMK, saksi Agus Setiawan Jong telah menyampaikan kepada Timnya, bahwa diriya telah mendapatkan kepercayaan dari Anggota DPRD atas nama terdakwa Binti Rochmah, dan menyampaikan bantuan Dana Hibah yang akan diberikan dalam bentuk barang bukan dalam bentuk uang yang jenis barangnya pun sudah ditentukan, yakni berupa terop, kursi, meja, lampu, soundsistem, gerobak besi, tempat sampah.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh012h2PQaqxJsFRrUrbT1ScA5lhHE3fApVvpYnXnWE8DCo_fjhKGiWoVXum6YTB2scLbiKOSlrhoW0YuqQpMqAalNXwBr4mr4ol4jYTIMPTa2HTyCtcUQGoGesByXuvzzDoQKTUBSlwZ0/s640/terdakwa..jpg" width="640" /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> Ketua RW, Ketua RT dan LKMK tidak boleh meminta barang yang lainnya dengan alasan, apabila meminta barang jenis lain maka tidak akan disetujui. Selain itu, saksi Agus Setiawan Jong juga menyampaikan, jika proposal dana hibah tersebut diajukan melalui dirinya, maka prosesnya akan lebih cepat serta lebih mudah disetujui dikarenakan saksi Agus Setiawan Jong  telah mendapatkan kepercayaan dari Anggota DPRD Kota Surabya khususnya dari terdakwa Binti Rochmah<br /><br />Para Tim dari saksi Agus Setiawan Jong diantaranya Freddy Dwi Cahyono, Robert Siregar, Santi Diana Rahmawati dan Rudi Sinaga/Rudi Marudut dijanjikan oleh saksi Agus Setiawan Jong akan mendapatkan komisi sebesar 1,5 % 2,5 % setiap proposal dana Hibah yang diperoleh dari para ketua RW, Ketua RT dan LKMK dan disetujui oleh Pemerintah Kota Surabaya<br /><br />Selanjutnya para Marketing turun menemui para ketua RW, Ketua RT dan LKMK dan menyampaikan sesuai dengan arahan dari saksi Agus Setiwan Jong sebagaimana kesepakatan dengan terdakwa Binti Rochmah, “bahwa akan ada bantuan dan silahkan membuat Proposal jika tidak mampu membuat Proposal, maka akan dibuatkan dengan ketentuan, para ketua RW, Ketua RT dan LKMK tinggal mengumpulkan SK Pengangkatan sebagai Ketua, Struktur Organisasi, Fotocopy Pengurus yang dalam proposal tersebut telah ditentukan jenis dan harga barang yang akan dimintakan, sementara yang akan membuat Proposal sendiri akan diberikan contoh Proposal yang Jenis dan harga barang yang akan dimintakan juga telah ditentukan</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <br />Selain membuat Proposal, Para Tim dari saksi Agus Setiwan Jong juga membawa Surat Perjanjian Kerjasama antara saksi Agus Setiwan Jong  dengan calon Penerima Hibah yakni para ketua RW dam RT yang pada pokoknya berisi, bahwa para Ketua RW dan Ketua RT akan mentransfer dana Hibah apabila Proposal Permohonan dana Hibah yang diajukan disetujui ke rekening saksi Agus Setiwan Jong di Bank Jatim dengan nomor rekening 1692222225 atas nama Agus Setiawan Jong;<br /><br />Selanjutnya proposal-proposal Permohonan Dana Hibah yang dibuat dan diperoleh dari Tim  saksi Agus Setiwan Jong, dikumpulkan di rumah saksi Agus Setiwan Jongdi JI. Bunguran No 27A Kel. Bongkaran Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya. Selanjutnya akan disortir berdasarkan wilayah Dapil dan disesuaikan dengan Pagu Anggaran Dana Aspirasi yang disampaikan khususnya jumlahnya tidak berada dibawah Rp28.800.000.0000 (dua milyar rupiah) sesuai dengan penyampaian terdakwa Binti Rochmah</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <br /> Pada Bulan Agustus 2015, Proposal Permohonan Dana Hibah dari Para RW dan RT khususnya Dapil terdakwa Binti Rochmah, di antarkan oleh Saksi Dea Winnie yang merupakan karyawan dari saksi Agus Setiwan ke terdakwa Binti Rochmah, dan diterima langsung oleh suami terdakwa Binti Rochmah yakni Saksi Budi Santoso di Kantor Suami terdakwa Binti Rochmah yaknl Fakultas Ekonomi Universitas Surabaya, dan di rumah terdakwa Binti Rochmah di Jl. Rungkut Kidul I/23 RT. 01 RW. 001 Kel. Rungkut Kidul, Kec. Rungkut, Surabaya disertai dengan Rekapan jumlah Proposal, nama pemohon dan Jumlah Permohonan<br /><br />Mulanya proposal-proposal tersebut akan dipergunakan untuk dasar permohonan Dana Hibah APBD Pemerintah kota Surabaya tahun 2016. Karena Proposal tersebut tidak dapat dijadikan dasar Permohonan Dana Hibah tahun 2016, dan akan dipergunakan untuk APBD-Perubahan 2016, sehingga seluruh proposal-proposal tersebut harus direvisi khususnya penanggalan serta dikembalikan oleh terdakwa Binti Rochmah dan saksi Agus Setiwan dengan tujuan untuk dilakukan pembaharuan penanggalan menggunakan tahun 2016<br /><br />Pada awal tahun 2016, para Tim saksi Agus Setiwan diantaranya Freddy Dwi Cahyono, Robert Siregar, Santi Diana Rahmawati dan Rudi Sinaga/Rudi Marudut kembali memperbaharui Proposal-Proposal Permohonan Dana Hibah, selanjutnya dikumpulkan di rumah saksi Agus Setiwan dan kembali diantarkan ke terdakwa Binti Rochmah</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjp9DRshRZ7m0wfpOqoG-FEdgPaupbbEuiFBa2N0uHVniU9HvM5ZJKiLMjENOnJYIAcRTutvW5Ps9YUwp0Y2rT9BFHjD3FDpo1YtN0B-qKApQepaU7jizpzIFglC154bLTTe4_kPTNhzBE/s640/5.jpg" width="640" /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> Terhadap Proposal Permohonan Dana Hibah, terdakwa Binti Rochmah selanjutnya menyerahkan ke Sekretariat DPRD Kota Surabaya untuk selanjutnya dikirim ke Pemerintah Kota Surabaya. Dan sebelum dilakukan Pengiriman ke Pemerintah Kota Surabaya, oleh Sekertariat Dewan telah dibuatkan rekapan jumlah Proposal dan ditandatangani oleh terdakwa Binti Rochmah untuk memastikan bahwa Proposal Permohonan Dana Hibah tersebut benar berasal dari Anggota DPRD atas Binti Rochmah;<br /><br />Setelah saksi Agus Setiawan Jong mengetahui nama-nama Pemohon yang diajukan lolos verifikasi untuk mendapatkan dana Hibah Pemerintah Kota Surabaya tahun Anggaran APBD Perubahan 2016, maka saksi Agus Setiawan Jong kembali memerintahkan para Timnya untuk memanggil para Ketua dan bendahara lembaga RT/RW untuk membuka rekening tabungan di Bank Jatim Pasar Atom yang selanjutnya buku tabungan para penerima Hibah tetap pada penguasaan saksi Agus Setiawan Jong<br /><br />Dari seluruh Proposal dana Hibah milik terdakwa Binti Rochmah yang dikoordinir oleh saksi Agus Setiawan Jong dan lolos veriflkasi berjumlah 28 (dua puluh delapan) Pemohon dan setelah mengetahui bahwa proposal-proposal tersebut lolos verifikasi dan telah masuk dalam APBD perubahan 2016 selanjutnya saksi Agus Setiawan Jong mencari tahu jadwal penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan setelah mengetahui Jadwal Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kota Surabaya dengan penerima Hibah, saksi Agus Setiawan Jong kembali memerintahkan Para TIM untuk menghubungi para Penerima Hibah yang lolos verifikasi untuk datang ke Pemerintah kota Surabaya untuk penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan melakukan pembagian buku tabungan Bank Jatim Penerima Hibah;<br /><br />Selanjutnya setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) saksi Agus Setiawan Jong menunggu pencairan dana Hibah ke rekening masingmasing penerima Hibah dan pada Desember 2016 setelah saksi Agus Setiawan Jong mengetahui bahwa Dana Hibah telah Cair dan masuk ke rekening masing-masing penerima Hibah selanjutnya saksi Agus Setiawan Jong kembali memerintahkan kepada TIMnya untuk mengumpulkan para Penerima Hibah di Bank Jatim Pasar Atom atau Bank Jatim Kedung Cowek untuk melakukan transfer ke nomor rekening 1692222225 atas nama Agus Setiawan Jong;<br /><br />Jumlah Dana Hibah yang ditransfer oleh Para Penerima Hibah ke nomer rekening 1692222225 atas nama Agus Setiawan Jong sebesar Rp13.189.104.100 (Tiga belas mliyar seratus delapan puluh sembilan juta seratus empat ribu seratus rupiah) dengan jumlah 228 Penerima Hibah,  dan 28 diantaranya Permohonan Dana Hibah hasil kerja sama antara saksi Agus Setiawan Jong dengan terdakwa Binti Rochmah dengan total sebesar Rp1.501.256.500 (satu milyar lima ratus juta dua ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah)<br /><br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhtVCTlrBVIhUqb_S8hZXgUoQ7bV1yKN5863iE2-u-kB7VjB85zi3HkjbZIP7plEUTvtHV4ES_00gqAUw7vHo1EjOLT9syckR5RTIAJGxxhCDIsN1Fd_KjDOIJihZbkIQWs7r2KZKU0puU/s640/1.jpg" width="640" /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> Setelah seluruh Penerima Hibah yang berjumla 28 mentrasfer Dana hibah ke rekening atas nama Agus Setiawan Jong, selanjutnya Agus Setiawan Jong memerintahkan Timnya untuk mengantarkan barang ke Para Penerlma Hibah sesuai dengan jenis barang yang telah disetujui oleh Pemerintah Kota Surabaya, dan selanjutnya Agus Setiawan Jong memerintahkan kepada Timnya untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban sesuai dengan harga dan jenis barang yang disetujui oleh Pemerintah kota Surabaya dengan dilampiri Nota yang telah dibuat oleh saksi Agus Setiawan Jong, dan meminta Timnya untuk meminta tandatangan dan stempel para Ketua RT/RW Penerima Hibah Pemerintah Kota Surabaya tahun 2016;<br /><br />Temyata kualitas barang yang diterima oleh Penerima Hibah, sangat jauh dari harga jenis barang yang disetujui oleh Pemerintah Kota Surabaya, dan berdasarkan Hitungan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi dalam rangka penghitungan Kerugian keuangan Negara atas Penyaluran dan Penggunaan Dana Hibah kepada Masyarakat pada Pemerintah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2016 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia telah terjadi kerugian Negara sebesar Rp4.991.271.830,61(empat milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh rupiah koma enam puluh sen) dan Rp570.648.576,89 (lima ratus tujuh puluh juta enam ratus empat puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah koma delapan puluh Sembilan sen) berasal dari Proposal Pemohonan Dana Hibah hasil kerjasama antara terdakwa Binti Rochmah dan saksi Agus Setiawan Jong </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> Perbuatan terdakwa Binti Rochmah sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) atau (Pasal 3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tundak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang. Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tundak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. (Jen)</div>

News Tipikor Terbukti Korupsi Jasmas, Binti Rochmah, Anggota DPRD Surabaya Divonis 1.6 Thn Penjara

BERITA KORUPSI .CO – Binti Rochmah, adalah salah Satu dari Enam terdakwa sesama anggota DPRD Surabaya periode 2014 – 2019 yang terser...

»

Supriyono, Ketua DPRD Tulungagung Diadili Karena Diduga Terima Suap Rp3.6 M

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiTcDG9chyZPq8oYXIF7k-FTvJwJAjrX-P-K6XVuowGYg2G91geP3wy0qobu7biy7kjw387U6zzuujp2ect1bOpyV-kJ39QAAQGSgE2DftjEg8AvngapPxIU9_BffOyNKIdTvALYGZpqq8/s640/Supriyono+3.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: red;"><b><span style="font-size: large;">#Uang Suap yang diterima Terdakwa Supriyono terkait Pembahasan APBD Kabupaten Tulungagung TA 2016, 2017 dan 2018 dari Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, mengalir ke Imam Kambali, Adib Makarim dan Agus Budiarto selaku Wakil Ketua DPRD serta 21 anggota Banggar. Sementara yang terlibat adalah Hendry Setiawan, Yamani,  Sudigdo, Indra Fauzi, Budi Fatahillah Mansyur#</span></b></span><br /> <br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span>Selasa, 31 Maret 2020, Tim JPU JPU Haerudin, Moh. Helmi Syarif, Mufti Nur Irawan dan Putra Iskandar dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, menyeret Supriyono selaku Ketua DPRD Kabupaten Tulungung periode 2014 hingga 2019 ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili sebagai terdakwa dalam perkara  kasus Korupsi suap pengesahan APBD Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran (TA) 2015, 2016, 2017 dan 2018 yang totalnya sebesar Rp3.6 milliar setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dan kemudian dijebloskan ke penjara pada tanggal 7 November 2019<br /> <br /> Hari ini (Selasa, 31 Maret 2020), adalah hari bersejarah bagi Suriyono sebagai terdakwa yang duduk di kursi pesakitan gedung pengadil orang-orang Koruptor di Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, yang biasanya terdakwa  duduk dikursi empuk di gedung legislator Kabupaten Tulungung sebagai Ketua DPRD dan juga sebagai Ketua Banggar (Badan Anggaran) DPRD.<br /> <br /> Dalam persidangan yang berlangsung diruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya adalah pembacaan surat dakwaan dari Tim JPU KPK terhadap terdakw Supriyono dihadapan Majelis Hakim yang diketua Hisbullah Idris, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yakni DR. Lufsiana dan Sangadi, sementara terdakwa didampingi tim Penasehat Hukumnya yaituAnwar Koto dari Jakarta<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgSr_pzYS3Q_iV2MnEEXjhzlLutSe_vA5waKpyM6ztIO4DVQ2A8A4XbezXX9Yiy9KgP7FXkLxVdTY0FceJHzRlKC9aKYcUrKBDB1lkgTH7P7JxDz3vdQn1dU2DW8gnuOVVn0re1UmiFzzk/s640/IMG20200331115038.jpg" width="640" /></div> Dengan diadilnya Supriyono yang dikenal sebagai orang “kuat dan berpengaruh” di Kabupaten Tulunagung ini, semula banyak masyarakat bahkan pejabat dilingkungan Kabupaten Tulungagung tak percaya, bahwa Supriyono takan dijadikan sebagai tersangka apalagi terdakwa dalam kasus Korupsi Suap yang terungkap dalam persidangan kasus Korupsi suap tangkap tangan KPK terhadap Bupati (mantan) Tulungagung Syahri Mulyo (terpidana) pada Juni 2018 lalu. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /> Bahkan sempat beredar kabar di masyarakat maupun di lingkungan Pejabat Kabupaten Tulungagung yang mengatakan, bahwa KPK takan melakukan pengembangan kasus Syahri Mulyo karena ada jaminan dari salah seorang anggota Komisi III DPR RI F-PDIP. Namun hal itu dibantah sang legislator yang berkantor di gedung Senayan Jakarta saat dikonfirmasi beritakorupsi.co melalui sambungan telepon seluler.<br /> <br /> Kata orang “kuat dan berpengaruh” di Kabupaten Tulungagung inipun hilang seketika setelah penyididik KPK menjebloskan Supriyono ke Penjara di gedung merah putih milik KPK di Jalan Kuningan, Jakarta.<br /> <br /> Dari fakta persidangan saat Syahri Mulyo diadili terungkap, bahwa total uang suap yang diterima terpidana Syahri Mulyo  dari beberapa Kontraktor dan Asosiasi Konstruksi yaitu, dari Abror selaku pengurus Gapeksindo (Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia Kabupaten Tulungagung,  dari Anjar Handriyanto selaku pengurus Gapensi (Gabungan Pelaksana Konstruksi Seluruh Indonesia) Kabupaten Tulungagung, Santoso  selaku pengurus Apaksindo (Asosiasi Pengusaha Kontraktor Seluruh Indonesia) Kabupaten Tulungagung, Rohmat (pengurus Gapeknas) Kabupaten Tulungagung, Hendro Basuki (pengurus Gapensinas) Kabupaten Tulungagung dan pengurus Asosiasi lainnya yang di Kabupaten Tulungagung sejak 2014 hingga 2018 yang totalnya sebesar Rp138 milliar.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj5AAf1ImCHoI3Sh1W48n8EN5CXbV-2zrcollOxf0HnxLdtqJaCb-Elxi0I8jLj5iunT2sqnfV3LT5k7Spv52NFWk33kvbqCiYgQ-iuXRGdxbrZltY7Gx6AFMkwmiNtfY6Wx71VM9NJZgo/s640/IMG20200331112032.jpg" width="640" /></div> Selain uang haram ke terpidana Syahri Mulyo, ternyata uang haram itu mengalir juga ke Pejabat Kabupaten Tulungagung melalui Yamani (Kabid BPPKAD) dan Sukarji (Kabid Dinas PUPPRR) Kab. Tulungagung  dintaranya Sekda Indra Fauzi, Kepala BPAKD Hendry Setiyawan, Budi Juniarto (Pejabat Pemprov Jatim), Budi Juniarto selaku Kepala Bidang Fisik Prasarana Bappeda Provinsi Jawa Timur, Budi Setiyawan selaku Kepala Keuangan Provinsi Jawa Tlmur, Tony Indrayanto selaku Kepala Bidang Fisik Prasarana Provinsi Jawa Timur, Chusainuddin Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur,   Ahmad Riski Sadiq anggota DPR RI , Kajari melalui Kasi Intel, Kapolres melalui Kasat Reskrim, LSM dan Wartawan termasuk ke  terdakwa Supriyoono selaku Ketua DPRD untuk meloloskan atau yang diistilakan dengan uang ketok palu pengesahan APBD TA 2015, 2016, 2017 dan 2018 yang totalnya sebesar Rp3.6 M. <br /> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Selain uang ketok palu APBD yang diterima terdakwa Supriyono, ternyata Supriyono juga menerima uang dari beberpa pihak terkait jual beli jabatan dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung.<br /> <br /> Dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya mengatakan, bahwa ada uang sebesar Rp41 milliar yang mengalir ke pihak-pihak lain dan dapat dilakukan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Komisi Pemberantasan Korupsi<br /> <br /> JPU KPK Dodi Sukmono kepada beritakorupsi.co mengatakan, bahwa uang sebesar Rp41 miliyar mengalir ke pihak-pihak lain yang dapat dilakukan penuntutan, karena dalam fakta persidangan terungkap beberapa nama pejabat yang turut menikmati uang “haram” yang berasal dari fee proyek APBD sebesar 15% dari jumlah anggaran proyek pekerjaan yang didapatkan beberapa kontraktor di Tulungagung sejak tahun 2014 - 2018.<br /> <br /> “Ia, ada uang sejumlah empat puluh satu milliar rupiah (Rp41 M) kepihak lain dan bisa dilakukan penuntutan. Jadi apapun yang terungkap dalam persidangan, dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan akan kita sampaikan ke pimpinan untuk dapat dikembangkan,” ujar JPU KPK Dodi Sukomono, Kamis, 17 Januari 2019.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhMrGWeZPjKC4nCG1zU__sSIqkIJo4pIdT0wQWfKsKHSLMQetcAIHchWRI3V9C44idMG_2BnwbXkUON0O6aMQBnMvhu-JpaQQxsVGFK_AjZsLOliSU0QNaMcYQmjX4cQuVnET3dsTuAQCE/s640/IMG20200331115230.jpg" width="640" /></div> Saat ditanya lebih lanjut, apakah ada kemungkinan KPK akan melukan penyidikan atau pengembangan untuk tersangka baru?. JPU KPK Dodi mengatakan, KPK tidak bicara kemungkinan tetapi fakta yang terungkap dalam persidangan<br /> <div style="text-align: justify;"> <br /> “Kita tidak bicara kemungkinan, tetapi fakta yang terungkap dalam persidangan,” ucap JPU KPK Dodi Sukmono kemudian.<br /> <br /> Anwar Koto, selaku Penasehat Hukum terdakwa mengatakan, bahwa terdakwa mengerti akan surat dakwaan Penuntut Umum KPK, dan terdakwa menyerahkan sepenuhnya kepada kuasa hukumnya untuk upaya hukum<br /> <br /> “Atas dakwaan tersebut terdakwa mengerti, terdakwa serahkan sepenuuhnya kepada kuasa hukumnya untuk upaya hukumnya dan Majelis Hakim yang heba adli dan cerdas,” kata Anwar Koto dalam Press Relise yang dibagikannya seusai persidangan<br /> <br /> Namun sepertinya tidak hanya terdakwa Supriyono yang akan meringkuk di penjara, melainkan masih ada 3 orang kerabatnya sesama legislator di Kab. Tulungagung yang mejabat sebagai Wakil Ketua DPRD, yaitu Imam Kambali, Adib Makarim dan Agus Budiarto dan 21 anggota Banggar (Badan Anggaran) DPRD Kab. Tulungagung.<br /> <br /> Selain dari legisator ada beberapa nama disebutkan yang diduga terlibat, yaitu Hendry Setiawan selaku Kepala BPPKAD, Yamin (staf BPKAD) dan Budi Fatahillah Mansyur selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Tulungagung, Sudigdo, Indra Fauzi  selaku Sekretaris Daerah dan Ketua TAPD. Hal ini terungkap dari surat dakwaan JPU KPK. <br /> <br /> Terdakwa Supriyono pun dijera pasal berlapis, yaitu terkait penerimaan uang ketok palu untuk pengesahan APBD Kabupaten Tulungagung TA 2015, 2016, 2017 adn 2018, dijerat dengan pasal 12 huruf a atau pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana<br /> <br /> Sedangkan penerimaan uang oleh terdakwa Supriyono terkait jual beli jabatan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung, dijerat dengan pasal 12 huruf B Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJoxaS4LmAL8Wo-CvBrWLCgrDZXziyQMh2VCE6W5U0bQbkvz-CPt6qKmUHTIjkWuFnGlvjvKf3rG47ogMK_aIbOeOCDKgYNDtVmaWEBozk4tvfo70Ef3_WibF8tQOFqdKCnQdBrwTfeZ8/s640/IMG20200331115258.jpg" width="640" /></div> Lebih lanjut dalam surat dakwaannya JPU Mufti Nur Irawan dari KPK menjelaskan, bahwa terdakwa Supriyono bersama-sama Imam Kambali, Adib Makarim dan Agus Budiarto (masing-masing sebagai Wakil Ketua DPRD), sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2018, bertempat di ruang kerja Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tulungagung di Tamanan, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, di Pendopo Bupati Tulungagung di Kampung Dalem, Kecamatan Tulungagung,  Kabupaten Tulungagung, dan di Kantor DPRD Kabupaten Tulungagung Jl. RA Kartini No.17, Kampung Dalem, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan berlanjut, menerima hadiah berupa uang secara bertahap yang jumlah keseluruhan sebesaar Rp3.600.000.000 (tiga miliar enam ratus juta rupiah) atau sekitar sejumlah tersebut dari Syahri Muyo selaku Bupati Tulungagung melalui Hendry Setiawan selaku Kepala BPKAD Kabupaten Tulungagung sekaligus Sekretaris Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Tulungagung<br /> <div style="text-align: justify;"> <br /> JPU KPK menyebutkan, terdakwa Supriyono menemui Hendry Setiawan dan Indra Fauzi  selaku Sekretaris Daerah dan Ketua TAPD, meminta uang ketok palu sejumlah Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) untuk pembahasan APBD TA 2015. Atas permintaan tersebut, Hendy Setiawan menyampaikan akan melaporkannya kepada Syahri Mulyo<br /> <br /> Menindaklanjuti permintaan Terdakwa, selanjutnya Hendry Setiawan menyampaikan permintaan tersebut kepada Syahri Mulyo. Atas laporan itu, Syahri Mulyo memerintahkan Hendry Setiawan untuk memenuhi permintaan terdakwa dan mencari sumber pembiayaannya. <br /> <br /> Setelah mendapat persetujuan dari Syahri Mulyo, kemudian Hendry Setiawan menemui Terdakwa dan menyampaikan bahwa akan memenuhi permintaan uang ketok palu sejumlah Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan meminta agar Terdakwa memperlancar proses pembahasan APBD TA 2015 (2016, 2017 dan APBD 2018)<br /> <br /> Selain pemintaan uang ketok palu tersebut, terdakwa Supriyono dan Imam Kambali, Agus Budiarto dan Adib Makarim meminta uang ketok palu khusus sebagai jatah banggar, dan disepakati untuk Ketua Banggar sejumlah Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), 3 orang wakil masing-masing sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah), sedangkan untuk 21 orang anggota banggar masing-masing sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah). <br /> <br /> Untuk teknis pemberiannya, akan dikoordinasikan oleh Imam Kambali, Hendry Setiawan, Yamin selaku staf BPKAD dan Budi Fatahillah Mansyur selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Tulungagung.<br /> <br /> Sehingga JPU KPK menjerat perbuatan terdakkwa yang diancam pidana penjara paling singkat 4 tahun sebagiamana diatur dalam Pasal 12 huruf a (atau Pasal 12 huruf B) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJoxaS4LmAL8Wo-CvBrWLCgrDZXziyQMh2VCE6W5U0bQbkvz-CPt6qKmUHTIjkWuFnGlvjvKf3rG47ogMK_aIbOeOCDKgYNDtVmaWEBozk4tvfo70Ef3_WibF8tQOFqdKCnQdBrwTfeZ8/s640/IMG20200331115258.jpg" width="640" /></div> Lebih lanjut dalam surat dakwaannya JPU menjelaskan, bahwa terdakwa Supriyono selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yakni selaku Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung masa keanggotaan 2014 s.d. 2019 bersama-sama dengan pimpinan anggota DPRD lainnya yaitu Imam Kambali, Adib Makarim dan Agus Budiarto, pada waktu-waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2018, bertempat di ruang kerja Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tulungagung di Tamanan, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, di Pendopo Bupati Tulungagung di Kampung Dalem, Kecamatan Tulungagung,  Kabupaten Tulungagung, dan di Kantor DPRD Kabupaten Tulungagung Jl. RA Kartini No.17, Kampung Dalem, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung.<br /> <div style="text-align: justify;"> <br /> Atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, yang melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, menerima hadiah atau janji, yaitu menerima hadiah berupa uang secara bertahap dengan jumlah keseluruhan sebesaar Rp3.600.000.000 (tiga miliar enam ratus juta rupiah) atau sekitar sejumlah tersebut dari Syahri Muyo selaku Bupati Tulungagung melalui Hendry Setiawan selaku Kepala BPKAD Kabupaten Tulungagung sekaligus Sekretaris Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Tulungagung <br /> <br /> Padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yaitu bhwa terdakwa Supriyono mengetahui atau patut menduga, bahwa pemberian uang tersebut untuk menggerakkan Terdakwa agar mengesahkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran (TA) 2015, APBD TA 2016, APBD TA 2017 dan  APBD TA 2018. <br /> <br /> Hal itu bertentangan dengan kewajiban terdakwa Supriyono untuk tidak melakukan perbuatan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme. Pasal 400 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Pemakilan Daerah, (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : <br /> <br /> Terdakwa Supriyono menjabat Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung masa jabatan 2014 -  2019 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 171.407/721/011/2014 Tanggal 06 Oktober 2014 tentang Peresmian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung Masa Jabatan 2014 s.d. 2019. <br /> <br /> Selaku Ketua DPRD, Terdakwa Suppriyono memiliki fungsi anggaran, pengawasan dan legislasi. Terdakwa secara ex-ochio juga sebagai Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Tulungagung. <br /> <br /> Terdakwa dalam menjalankan fungsinya sebagai Ketua DPRD dan Ketua Banggar DPRD Kabupaten Tulungagung bersama-sama dengan Imam Kambali, Adib Makarim dan Agus Budiarto secara bertahap menerima sejumlah uang dari Syahri Mulyo melalui Hendry Setiawan yaitu: <br /> <br /> a. Pengesahan APBD Pemerintah Kabupaten Tulungagung TA 2015. <br /> <br /> Pada bulan September 2014 Terdakwa bersama Tim Banggar melakukan pembahasan RAPBD TA 2015 dengan TAPD. Dalam pembahasan anggaran tersebut terjadi deadlock sehingga Terdakwa bersama dengan Imam Kambali, Adib Makarim dan Agus Budiarto masing-masing selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung melakukan pertemuan dengan Maryoto Birowo selaku Wakil Bupati Tulungagung dan Hendry Setiawan serta Sudigdo selaku perwakilan TAPD di Hotel Savana, Kota Malang untuk membahas RAPBD TA 2015. </div> <img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj5AAf1ImCHoI3Sh1W48n8EN5CXbV-2zrcollOxf0HnxLdtqJaCb-Elxi0I8jLj5iunT2sqnfV3LT5k7Spv52NFWk33kvbqCiYgQ-iuXRGdxbrZltY7Gx6AFMkwmiNtfY6Wx71VM9NJZgo/s640/IMG20200331112032.jpg" width="640" />Menindaklanjuti pertemuan sebelumnya, terdakwa Supriyono bersama pimpinan Banggar lainnya yakni Imam Kambali, Adib Makarim dan Agus Budiarto kembali melakukan pertemuan dengan perwakilan TAPD yakni Sudigdo dan Hendy Setiawan di Tulungagung yang menghasilkan kesepakatan, bahwa untuk memperlancar pengesahan APBD TA 2015,  pihak eksekutif harus memberikan uang yang diistilahkan dengan uang ketok palu. <br /> <div style="text-align: justify;"> <br /> Masih pada bulan September 2014, Terdakwa menemui Hendy Setiawan dan Indra Fauzi  selaku Sekretaris Daerah dan Ketua TAPD meminta uang ketok palu sejumlah Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) untuk pembahasan APBD TA 2015. Atas permintaan tersebut, Hendy Setiawan menyampaikan akan melaporkannya kepada Syahri Mulyo <br /> <br /> Menindaklanjuti permintaan Terdakwa, selanjutnya Hendy Setiawan menyampaikan permintaan tersebut kepada Syahri Mulyo. Atas laporan itu, Syahri Mulyo memerintahkan Hendy Setiawan untuk memenuhi permintaan terdakwa dan mencari sumber pembiayaannya. <br /> <br /> Setelah mendapat persetujuan dari Syahri Mulyo, kemudian Hendy Setiawan menemui Terdakwa dan menyampaikan bahwa akan memenuhi permintaan uang ketok palu sejumlah Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan meminta agar Terdakwa memperlancar proses pembahasan APBD TA 2015. <br /> <br /> Selain pemintaan uang ketok palu tersebut, terdakwa Supriyono dan Imam Kambali, Agus Budiarto dan Adib Makarim meminta uang ketok palu khusus sebagai jatah banggar, dan disepakati untuk Ketua Banggar sejumlah Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), 3 orang wakil masing-masing sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah), sedangkan untuk 21 orang anggota banggar masing-masing sejumlah Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah). <br /> <br /> Untuk teknis pemberiannya, akan dikoordinasikan oleh Imam Kambali, Hendry Setiawan, Yamin selaku staf BPKAD dan Budi Fatahillah Mansyur selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Tulungagung. <br /> <br /> Setelah Terdakwa mendapat kepastian tentang uang ketok palu sejumlah Rp1.000.000.000  (satu miliar rupiah), kemudian Terdakwa bersama dengan anggota Banggar lainnya dan TAPD membahas RAPBD TA 2015, dimana Terdakwa mengatur semua kendali pengesahan APBD TA 2015. <br /> <br /> Guna merealisasikan permintaan Terdakwa terkait uang ketok palu pengesahan APBD TA 2015, Hendry Setiawan meminta sejumlah uang kepada Sutrisno selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) pada sekira bulan November 2014.  Kemudian Sutrisno melalui Sukraji menyerahkan uang sejumlah Rp3.100.000.000 (tiga miliar seratus juta rupiah) kepada Hendry Setiawan di Kantor BPKAD Kabupaten Tulungagung. Setelah menerima uang tersebut, selanjutnya Hendry Setiawan melaporkan kepada Syahri Mulyo<br /> <br /> Pada tahun 2014, bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Tulungagung, Terdakwa bersama-sama dengan anggota banggar lainnya juga menerima uang jatah banggar terkait pengesahan APBD TA 2015 dari Syahri Mulyo melalui Budi Fatahillah Mansyur dengan perincian, untuk terdakwa Supriyono selaku Ketua Banggar sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), 3 orang wakil ketua banggar yakni Imam Kambali, Adib Makarim dan Agus Budiarto masing-masing sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah). Sedangkan untuk 21 orang anggota banggar masing-masing sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah). <br /> <br /> Pada tanggal 29 November 2014, dilaksanakan rapat paripurna di Kantor DPRD Kabupaten Tulungagung yang mengesahkan RAPBD TA 2015 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 13 Tahun 2014 Tentang APBD TA 2015. Dalam rapat ini, terdakwa memerintahkan kepada masing-masing Fraksi agar jangan keras-keras dalam mengkritisi kinerja pemerintah daerah. <br /> <br /> Menindak lanjuti kesepakatan sebelumnya, pada waktu-waktu yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2015, Hendry Setiawan memberikan uang secara bertahap yang seluruhnya sejumlah Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) kepada Terdakwa di lingkungan kantor BPKAD Kabupaten Tulungagung. Sedangkan sisa uang yang dipegang Hnedry Setiawan diserahkan kepada Syahri Mulyo<br /> <br /> b. Pengesahan APBD TA 2016. <br /> <br /> Pada bulan September 2015, terdakwa Supriyon bersama Tim Banggar melakukan pembahasan RAPBD TA 2016 dengan TAPD. Untuk memperlancar pembahasan RAPBD tersebut, terdakwa bersama dengan Imam Kambali, Adib Makarim dan Agus Budiarto masing-masing selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung melakukan pertemuan setengah kamar antara Terdakwa Supriyono, Imam Kambali, Adib Makarim dan Agus Budiarto dengan Hendry Setiawan dan Sudigdo. Selanjutnya Terdakwa Supriyono menemui Hendry Setiawan untuk meminta uang ketok palu seperti tahun sebelumnya sejumlah Rp1.000.000.000 (satu  miliar rupiah). </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="405" data-original-width="640" height="404" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjliiHiQFpvnhVY2pqnXzuX2msOPIXfiO9B2rJVGlB_YMGB1OprtEMncT6QY6dkrJjaJqvL99JlxxZ4etrj2WgWbSijkuyplJznhEi5PiqNna58IjJapdc-vIPK6Yuby023rBvC5q1QPzo/s640/IMG_20181202_015035.jpg" width="640" /></div> Selain permintaan uang ketok palu tersebut, terdakwa Supriyono dan Imam Kambali, Adib Makarim dan Agus Budiarto meminta uang ketok palu khusus sebagai jatah hanggar, dan disepakati untuk Ketua Banggar sejumlah Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), 3 orang wakil masing-masing sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah), sedangkan untuk 21 orang anggota banggar masing-masing sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah). Untuk teknis pemberiannya akan dikoordinasikan oleh Imam  Kambali, Hendry Setiawan, Yamani selaku staf BPKAD dan Budi Fatahillah Mansyur selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Tulungagung. <br /> <div style="text-align: justify;"> <br /> Menindaklanjuti permintaan terdakwa, selanjutnya Hendry Setiawan menyampaikan permintaan Terdakwa tersebut kepada Syahri Mulyo. Atas laporan itu, Syahri Mulyo memerintahkan Hendry Setiawan untuk memenuhi permintaan Terdakwa dan mencari sumber pembiayaannya. <br /> <br /> Setelah terdakwa mendapat kepastian tentang uang ketok palu sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kemudian Terdakwa bersama dengan anggota Banggar lainnya bersama TAPD membahas RAPBD TA 2016, dimana Terdakwa mengatur semua kendali pengesahan APBD TA 2016. <br /> <br /> Guna merealisasikan permintaan terdakwa terkait uang ketok palu pengesahan APBD TA 2016, Hendry Setiawan meminta sejumlah uang kepada Sutrisnoo selaku Kepala Dinas PUPR. Pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi pada akhir tahun 2015, Sutrisno melalui Sukarji  menyerahkan uang sejumlah Rp3.800.000.000 (tiga miliar delapan ratus juta rupiah) kepada Hendry Setiawan di Kantor BPKAD Kabupaten Tulungagung. Setelah menerima uang tersebut, selanjutnya Hendry Setiawan melaporkan kepada Syahri Mulyo <br /> <br /> Atas persetujuan Syahri Mulyo, selanjutnya pada waktu yang tidak dapat diingat lagi sekitar tahun 2015, Hendry Setiawan memberikan uang secara bertahap yang seluruhnya sejumlah Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) kepada Terdakwa di 'lingkungan kantor BPKAD Kabupaten Tulungagung dan di Pendopo Bupati. Sedangkan sisa uang yang dipegang Hendry Setiawan diserahkan kepada Syahri Mulyo <br /> <br /> Masih tahun 2015, bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Tulungagung, Terdakwa bersama-sama dengan anggota banggar lainnya juga menerima uang jatah banggar terkait pengesahan APBD TA 2016 dari Syahri Mulyo melalui Budi Fatahillah Mansyur dengan perincian, untuk terdakwa selaku Ketua Banggar sejumlah Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), 3 orang wakil ketua banggar yakni Imam Kambali, Adib Makarim dan Agus Budiarto masing-masing sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah), sedangkan untuk 21 orang anggota banggar masing-masing sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah). <br /> <br /> Pada tanggal 30 November 2015, bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Tulungagung dengan dihadiri oleh Terdakwa dan Anggota DPRD lainnya, dilaksanakan rapat paripurna untuk mengesahkan RAPBD TA 2016 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 18 Tahun 2015 Tentang APBD TA 2016. <br /> <br /> c. Pengesahan APBD TA 2017.<br /> <br /> Pada sekira Bulan September 2016, dilaksanakan pembahasan RAPBD TA 2017 antara TAPD dengan DPRD Kabupaten Tulungagung. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, terdakwa Supriyono menemui Hendry Setiawan dan menyampaikan bahwa untuk memperlancar pembahasan APBD TA 2017, harus memberikan uang ketok palu kepada terdakwa sejumlah Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah). </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi9Y7_Gf_99xLD3YPhCQxRxa8ZAM_f03cV17QaiFis2HsTN7QtzjTFgY_4LY0ThAyvbPn7I9IxZehLHxgqGOBRP8NArJ49qr3yySSD0cETYyBrwtANqgduOId6GtJvykg3jTeyaMtjaT4k/s640/IMG20200331115038.jpg" width="640" /></div> Selain permintaan uang ketok palu tersebut, terdakwa Supriyono dan Imam Kambali, Adib Makarim dan Agus Budiarto meminta uang ketok palu khusus sebagai jatah banggar, dan disepakati untuk Ketua Banggar sejumlah Rp25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah), 3 orang wakil masing-masing sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sedangkan untuk 21 orang anggota banggar masing-masing sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Untuk teknis pemberiannya akan dikoordinasikan oleh Imam Kambali, HendrySetiawan, Yamani selaku staf BPKAD dan Budi Fatahillah Mansyur selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Tulungagung. <br /> <div style="text-align: justify;"> <br /> Menindaklanjuti permintaan Terdakwa, selanjutnya Hendry Setiawan menyampaikan permintaan tersebut kepada Syahri Mulyo. Atas laporan itu, Syaahri Mulyo memerintahkan Hendry Setiwan untuk memenuhi permintaan Terdakwa dan mencari sumber pembiayaannya. <br /> <br /> Setelah Terdakwa mendapat kepastian tentang uang ketok palu sejumlah Rp1.000.000.000  (satu miliar rupiah), kemudian tim Banggar bersama TAPD membahas RAPBD TA 2017, dimana Terdakwa mengatur semua kendali pengesahan dan jadwal pengesahan APBD TA 2017. <br /> <br /> Guna merealisasikan permintaan Terdakwa terkait uang ketok palu pengesahan APBD TA 2017, Hendry Setiawan meminta sejumlah uang kepada Sutrisno selaku Kepala Dinas PUPR. Pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2016, Sutrisno melalui Sukarji menyerahkan uang sejumlah Rp5.500.000.000 (lima miliar lima ratus juta rupiah) kepada Hendry Setiawan di Kantor BPKAD Kabupaten Tulungagung. Setelah menerima uang tersebut, selanjutnya Hendry Setiawan melaporkan kepada Syahri Mulyo<br /> <br /> Atas persetujuan Syahri Mulyo, selanjutnya pada waktu-waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2016, Hendry Setiawan memberikan uang secara bertahap yang seluruhnya sejumlah Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) kepada Terdakwa di lingkungan kantor BPKAD Kabupaten Tulungagung dan di Pendopo Bupati. Sedangkan sisa uang yang dipegang Hendry Setiawan diserahkan kepada Muyol<br /> <br /> Masih pada sekira tahun 2016, bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Tulungagung, Terdakwa bersama-sama dengan anggota banggar lainnya juga menerima uang jatah banggar terkait pengesahan APBD TA 2017 dari Syahri Mulyo melalui Imam Kambali dengan perincian untuk Terdakwa selaku Ketua Banggar sejumlah Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), 3 orang wakil ketua banggar yakni Imam Kambali, Adib Makarim dan Agus Budiarto masing-masing sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah), sedangkan untuk 21 orang anggota banggar masing-masing sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah). <br /> <br /> Pada tanggal 25 November 2016, bertempat di kantor DPRD Kabupaten Tulungagung dengan dihadiri oleh Terdakwa dan Anggota DPRD lainnya, dilaksanakan rapat paripurna untuk mengesahkan RAPBD TA 2017 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2017 Tentang APBD TA 2017. <br /> <br /> d. Pengesahan APBD TA 2018. <br /> <br /> Pada Bulan September 2017, dilaksanakan pembahasan RAPBD TA 2018 antara TAPD dengan DPRD Kabupaten Tulungagung. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, Terdakwa menemui HENDRY SETIAWAN menyampaikan bahwa untuk memperlancar APBD TA 2018 harus memberikan uang ketok palu sejumlah Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) kepada Terdakwa. <br /> <br /> Selain permintaan uang ketok palu tersebut, Terdakwa dan IMAM KAMBALI, AGUS BUDIARTO dan ADIB MAKARIM meminta uang ketok palu khusus sebagai jatah banggar, dan disepakati untuk Ketua Banggar sejumlah Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), 3 orang wakil masing-masing sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah), sedangkan untuk 21 orang anggota banggar masing-masing sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah). Untuk teknis pemberiannya akan dikoordinasikan oleh IMAM KAMBALI, HENDRY SETIAWAN, YAMANI selaku staf BPKAD dan BUDI FATAHILLAH MANSYUR selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Tulungagung. </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhMrGWeZPjKC4nCG1zU__sSIqkIJo4pIdT0wQWfKsKHSLMQetcAIHchWRI3V9C44idMG_2BnwbXkUON0O6aMQBnMvhu-JpaQQxsVGFK_AjZsLOliSU0QNaMcYQmjX4cQuVnET3dsTuAQCE/s640/IMG20200331115230.jpg" width="640" /></div> Menindaklanjuti pemintaan Terdakwa, selanjutnya HENDRY SETIAWAN menyampaikan permintaan tersebut kepada SYAHRI MULYO. Atas laporan itu, SYAHRI MULYO memerintahkan HENDRY SETIAWAN untuk memenuhi permintaan Terdakwa dan mencari sumber pembiayaannya.<br /> <div style="text-align: justify;"> <br /> Setelah Terdakwa mendapat kepastian tentang uang ketok palu sejumlah Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah), kemudian Banggar bersama TAPD membahas RAPBD TA 2018, dimana Terdakwa mengatur semua kendali pengesahan dan jadwal pengesahan APBD TA 2018. <br /> <br /> Guna merealisasikan permintaan Terdakwa terkait uang ketok palu pengesahan APBD TA 2018. HENDRY SETIAWAN meminta sejumlah uang kepada SUTRISNO selaku Kepala Dinas PUPR. Pada waktu yang sudah tidak ingat lagi pada tahun 2017, SUTRISNO melalui SUKARJI menyerahkan uang sejumlah Rp3.500.000.000 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) kepada HENDRY SETIAWAN di Kantor BPKAD Kabupaten Tulungagung. Atas penerimaan uang itu, selanjutnya HENDRY SETIAWAN melaporkan kepada SYAHRI MULYO terkait rencana pemberian uang kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah). <br /> <br /> Masih pada sekira tahun 2017, bertempat di kantor DPRD Kabupaten Tulungagung, Terdakwa bersama-sama dengan anggota banggar lainnya juga menerima uang jatah banggar terkait pengesahan APBD TA 2018 dari SYAHRI MULYO melalui BUDI FATAHILLAH MANSYUR dengan perincian, untuk Terdakwa selaku Ketua Banggar sejumlah Rp25.000.000  (dua puluh lima juta rupiah), 3 orang wakil ketua banggar yakni IMAM KAMBALI. ADIB MAKARIM, dan AGUS BUDIARTO masing-masing sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah), sedangkan untuk 21 orang anggota banggar masing-masing sejumlah Rp5.000.000  (lima juta rupiah). <br /> <br /> Setelah ada kesepakatan pemberian uang ketok palu diatas, maka dilaksanakan rapat paripurna pada tanggal 29 November 2017, bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Tulungagung dengan dihadiri oleh Terdakwa dan Anggota DPRD lainnya untuk mengesahkan RAPBD TA 2017 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 22 Tahun 2017 Tentang APBD TA 2018<br /> <br /> Pada sekira bulan Juni 2018, HENDRY SETIAWAN memberikan uang sejumlah Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa melalui BUDI FATAHILAH MANSYUR di kantor BPKAD Kabupaten Tulungagung yang selanjutnya atas perintah Terdakwa, uang tersebut diserahkan kepada ajudan Terdakwa. Sedangkan kekuranganya sejumlah Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) belum sempat diberikan kepada Terdakwa karena SYAHRI MULYO tertangkap tangan oleh KPK. <br /> <br /> Terdakwa mengetahui atau setidak-tidaknya patut menduga bahwa penerimaan uang secara bertahap dari SYAHRI MULYO selaku Bupati Tulungagung melalui HENDRY SETIAWAN yang jumlah seluruhnya sebesar Rp3.600.000.000 (tiga miliar enam ratus juta rupiah) atau sekitar sejumtah tersebut. <br /> <br /> Bahwa hal itu bertentangan dengan kewajiban Terdakwa selaku Ketua DPRD sekaligus Ketua Banggar DPRD Kabupaten Tulungagung sebagaimana ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 400 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.<br /> <br /> “Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a (atau Pasal 11) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana,” ucap JPU KPK Mufti Nur Irawan</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJoxaS4LmAL8Wo-CvBrWLCgrDZXziyQMh2VCE6W5U0bQbkvz-CPt6qKmUHTIjkWuFnGlvjvKf3rG47ogMK_aIbOeOCDKgYNDtVmaWEBozk4tvfo70Ef3_WibF8tQOFqdKCnQdBrwTfeZ8/s640/IMG20200331115258.jpg" width="640" /></div> Kemudian JPU KPK Mufti Nur Irawan menguraikan perbuatan terdakwa terkait penerimaan uang selain uang ketok palu untuk pengesahan APBD Kabupaten Tulungaguung.<br /> <div style="text-align: justify;"> <br /> JPU KPK Mufti Nur Irawan mengatakan, bahwa terdakwa melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, menerima gratifikasi berupa uang tunai yang totalnya sebesar Rp1.050.000.000 (satu miliar lima puluh lima juta rupiah) atau sekitar sejumlah tersebut, dengan perincian ;<br /> <br /> “Menerima dari MAT YANI sejumlah Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dari SUTRISNO melalui SUKARJI sejumlah Rp700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah), dari SUHARNO sejumlah Rp100.000.000 (seratus ratusjuta rupiah)” ungkap JPU KPK ini<br /> <br /> Penerimaan uang oleh terdakwa berhubungan dengan jabatannya selaku Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung sebagaimana ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:<br /> <br /> Pada tahun 2013, Terdakwa dilantik sebagai Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 171 .407/1 02/011/2013 tanggal  28 Maret 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Pimpinan DPRD Kabupaten Tulungagung.<br /> <br /> Pada tahun 2014, Terdakwa dilantik kembali sebagai Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 171.407/721/011/2014 Tanggal 06 Oktober 2014 tentang Peresmian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung Masa Jabatan 2014 - 2019<br /> <br /> Pada tahun 2012, SYAHRI MULYO yang sedang mencalonkan diri menjadi Bupati Tulungagung membuat komitmen dengan Terdakwa, jika SYAHRl MULYO terpilih menjadi Bupati, maka Terdakwa akan dilibatkan dalam proses pelaksanaan anggaran, promosi dan mutasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung.<br /> <br /> Pada tahun 2013, setelah SYAHRI MULYO dilantik menjadi Bupati Tulungagung, Terdakwa meminta SYAHRI MULYO mengangkat SUHARNO yang merupakan orang kepercayaan Terdakwa untuk dilantik sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung. Setelah SUHARNO menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Terdakwa mengontrol kebijakan Kepala Dinas Pendidikan yang salah satunya adalah pengisian jabatan Kepala Sekolah.<br /> <br /> Masih di tahun 2013, MATYANI selaku Guru SMP Bandung 3 Tulungagung yang juga orang kepercayaan Terdakwa, menghubungi orang-orang yang berminat untuk dipromosikan menjadi kepala sekolah diantaranya SUPARLAN, KARDIYANTO. SRI WAHYUNI, EFENDI, SYAMSURI, NANANG SUGIARTO dan TARMUJI. <br /> <br /> Selanjutnya terhadap calon kepala sekolah tersebut diminta memberikan uang dengan perincian sebagai berikut:<br /> a. SUPARLAN sejumlah Rp55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah).<br /> b. KARDIYANTO sejumlah Rp55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah).<br /> c. SYAMSURI sejumlah Rp50.000.000 (lima puluhjuta rupiah).<br /> d. SRI WAHYUNI sejumlah Rp100.000.000 (seratusjuta rupiah).<br /> e. EFENDI SUMAlNl sejumlah Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah).<br /> f. NANANG SUPRIYANTO sejumlah Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah).<br /> g. TARMUJI sejumlah Rp55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah). Sehingga total uang yang terkumpul sejumlah Rp395.000.000 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah). <br /> <br /> “Kemudian pada sekira tahun 2013, bertempat di kantor DPRD Kabupaten Tulungagung, uang sebesar Rp250.000.000 sedangkan sisanya dibawa oleh MATYANI,” ungkap JPU KPK<br /> <br /> Selanjutnya bertempat di Karaoke Dinasty Tulungagung, Terdakwa dua kali melakukan pertemuan dengan MATYANI, SUPARLAN, KARDIYANTO. HARYO DEWANTO. dan SYAMSURI. Pada pertemuan tersebut, Terdakwa SUPRIYONO berkomitmen akan membantu seluruh Kepala Sekolah yang hadir. <br /> <br /> Antara tahun 2014 – 2015, bertempat di kantor DPRD Kabupaten Tulungagung, Terdakwa juga menerima uang dari SUHARNO selaku Kepala Dinas Pendidikan sejumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) yang berasal dari fee proyek pada Dinas Pendidikan. <br /> <br /> Pada sekira tahun 2014 - 2018 Terdakwa juga menerima uang di rumahnya dari SUTRISNO selaku Kepala Dinas PUPR melalui SUKARJI, Kabid Binamarga Dinas PUPR Kabupaten Tulung Agung secara bertahap yang seluruh sejumlah Rp700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) yang bersumber dari para penyedia barangaasa yang mengerjakan proyek di Dinas PUPR yaitu: <br /> <br /> 1. Pada sekira tahun 2014, menerima uang sejumlah Rp150.000.000 (seratus lima puluh lima juta rupiah). <br /> 2. Pada sekira tahun 2015, menerima uang sejumlah Rp150.000.000 (seratus lima puluh lima juta rupiah). <br /> 3. Pada sekira tahun 2016 menerima uang sejumlah Rp150.000.000 (seratus lima puluh lima juta rupiah). <br /> 4. Pada sekira tahun 2017 menerima uang sejumlah Rp150.000.000 (seratus lima puluh lima juta rupiah). <br /> 5. Pada sekira tahun 2018. menerima uang sejumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah). <br /> <br /> Bahwa sejak menerima uang yang seluruhnya sebesar Rp1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh lima juta rupiah), terdakwa tidak melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai dengan batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. <br /> <br /> Padahal penerimaan itu tidak ada atas hak yang sah menurut hukum. Bahwa perbuatan Terdakwa menerima gratifikasi dalam bentuk uang yang seluruhnya sebesar Rp1.050.000.000 (satu miliar lima puluh lima juta rupiah) atau sekitar sejumlah tersebut, haruslah dianggap sebagai suap karena berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban serta tugas Terdakwa selaku pegawai negeri atau Penyelenggara Negara yaitu sebagai Ketua DPRD Kabupaten Tuiungagung sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam : <br /> <br /> a. Pasal 5 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi. Kolusi dan Nepotisme yang menyatakan Setiap penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidak meiakukan korupsi. kolusi dan nepotisme. <br /> <br /> b. Pasal 5 angka 5 UHGIng-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara rang Bersih dan Bebas dari Korupsi. Kolusi dan Nepotisme yang menyatakan Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela tanpa pamrih untuk kepentingan pribadi. keluarga, kroni maupun kelompok dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. <br /> <br /> “Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana,” ucap JPU KPK diakhir surat dakwaannya. (Jen)</div>

News Tipikor Supriyono, Ketua DPRD Tulungagung Diadili Karena Diduga Terima Suap Rp3.6 M

#Uang Suap yang diterima Terdakwa Supriyono terkait Pembahasan APBD Kabupaten Tulungagung TA 2016, 2017 dan 2018 dari Bupati Tulungagun...

»

Terdakwa Korupsi Divonis Bebas Oleh Hakim Tipikor Surabaya

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="785" data-original-width="585" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg5ibg2FC637u6QEe8gEGb2RV4rzaHejg68s6HBaC_AjGAeBXZRzpIjToOp6MiW65juDirjQSfWN2lgQXKGaE8cj27Src4e2M-xkFlPEHoJfoa7WVr7izF1i2J0fHJAuT2fp3DKjvd20MY/s1600/Gresik+..jpg" /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Dalam waktu Dua Minggu di Maret 2020, Pengadilan Tipikor Surabaya telah Dua kali membebaskan 2 terdakwa Korupsi oleh Ketua Majelis Hakim yang sama#</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya kembali membebaskan terdakwa Korupsi untuk yang kedua kalinya dalam waktu Dua Minggu di Maret 2020 oleh Ketua Majelis Hakim yang sama<br /><br />Yang pertama pada tanggal 16 Maret 2020. Ketua Majelis Hakim I Wayan Sosiawan, SH., MH  menjatuhkan hukuman lepas terhadap terdakwa DR. H. Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan selaku Direktur Utama PT SGS yang juga Bos Koran Harian Surabaya Sore (Bos PT Surabaya Sore) dalam sidang perkara Tindak Pidana Korupsin Penyimpangan Penyertaan Modal Usaha Percetakan Pada Perusahan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 s/d 2010 lalu yang merugikan keuangan negara sebesar Rp7.431.256.450 (tujuh milyar empat ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan JawaTimur Nomor : SR-854/PW13/5/2018 tanggal 25 Oktober 2018<br /><br />Dalam perkara ini, terdakwa DR. H. Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan di Tuntut 10 tahun pidana, serta di tuntut membayar uang pengganti sebesar Rp7.1 milliar subsidair 8 tahun penjara. Sebab menurt JPU, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo Pasal Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="585" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgs8YrnDu97jp6QSVpH9LHd31BIVKT1TfTwidq8z1M6JycE_q2EFf23DxCarQtz8bCqwsYHNO8Fxidmr4rmI29t3gvDyPmrD5fsQWWO45sw48PqQn35DqNB8NccsiezjTzyVHfAzO-Wtas/s640/Gresik+2.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Dalam mengambil Keputusan untuk menjatuhkan Hukuman terhadap terdakwa Bos Koran Harian Surabaya Sore ini, Ketua Majelis Hakim I Wayan Sosiawan, SH., MH dikalahkan oleh 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu Dr. Lufsiana dan Emma Elliana, (Baca : Terdakwa Tatang, Bos Koran Harian Surabaya Sore Divonis Lepas, dan Baca juga : Ketua Majelis Hakim Tipikor Kalag Dengan Dua 2 Hakim Ad Hock:<br /><br />Dan untuk yang kedua kalinya yaitu hari ini, Senin, 30 Maret 2020, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor I Wayan Sosiawan dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu Kusdarwanto dan Samhadi serta Panitra Pengganti (PP) Hery  Marsudy dengan keputusan bulat menjatuhkan Putusan (Vonis) Bebas terhadap terdakwa Andhi Hendro Wijaya, S.Sos., M.Si, selaku Kepala BPPKAD (Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Gresik tahun 2018 yang saat ini menjabat Sekda (non aktif sejak 29 Februari 2020) Kabupaten Gresik sejak tanggal 9 Januari 2019 dalam kasus dugaan Korupsi pemotongan Dana Insetif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Gresik pada tahun 2018 bersama-sama dengan M. Muchtar S.Sos., MM selaku Plt. Sekretaris BPPKAD yang kemudian menjabat Plt. Kepala BPPPKAD sejak tanggal 9 Januari 2019 (Jilid I, sudah divonis pidana penjara selama 4 tahun oleh Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya dan dikuatkan Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, Jawa Timur,  saat ini terdakwa Mukhtar menunggu putusan Kasasi)<br /><br />Dalam kasus ini, terdakwa Andhi Hendro Wijaya, S.Sos., M.Si di Tuntut pidana penjara selama 7 tahun denda sebesar 1 milliar rupiah subsidaair 6 (enam) buan kurungan. Sebab menurt JPU, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf f Jis Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana (Baca : Sekda (Non Aktif) Kab. Gresik, Dituntut 7 Thn Penjara Dalam Perkara Korupsi Pemotongan Pajak Daerah)<br /><br />Sementara dalam putusan, Majelis Hakim mengatakan, bahwa terdakwa Andhi Hendro Wijaya, S.Sos., M.Si tidak terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi seperti yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum. Sehingga terdakwaa haruslah dibebaskan dari segala dakwaan.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="585" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhXgr8mAO5nfjmRGrqOOMruPWoxjTvHTmJ6gH02b1bIBu9e47TwB7KGER44e4ksa0A2osShOQxiub8JJoS8DBzO_0Y8w5_P7H35-O3CHcIQ_TKULjzDlxTqKtHBxNcuP1TWrHtIjOFO-ao/s640/Gresik.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Dalam pertimbangan hukum dan fakta persidangan menurut Majleis Hakim, bahwa terdakwa selama menjabat Kepala BPKAD Kabupaten Gresik sejak Februari 2018 hingga Januari 2019 tidak terbukti memerintahkan pemotongan dana insentif pegawai.<br /><br />“Faktanya, uang bonus dari pendapatan pajak yang mencapai target tersebut diterima langsung ke rekening pegawai BPKAD Gresik,” ucak anggota Majelis Hakim Kusdarwanto saat membacakan pertimbangan dalam putusan <br /><br />Dalam pertimbangan putusannya Majelis Hakim menilai, bahwa sebagian dari uang tersebut disetorkan kepada kepada M. Mukhtar (masih kasasi) selaku Plt. Sekretaris BPKAD Gresik yang nominalnya berbeda-beda, dan lalu digunakan untuk kepentingan internal dan eksternal yang tidak dicover anggaran APBD.<br /><br />“Penyetoran uang dari pegawai tersebut faktanya bukan hanya ketika terdakwa menjabat, melainkan sudah menjadi tradisi sejak tahun 2010 silam,” kata anggota Majelis Hakim Kusdarwanto <br /><br />Menurut Majelis Hakim, pada kepemimpinan era terdakwa dana insentif yang cair tiap triwulan tersebut langsung diterima utuh ke rekening masing-masing pegawai, baru para pegawai menyetor uang tersebut kepada Mukhtar.<br /><br />"Mengadili: Menyatakan terdakwa Andhi Hendro Wijaya, S.Sos., M.Si tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum, oleh karenanya terdakwa terdakwa haruslah dibbaskan dari segala dakwaan, memulihkan hak-hak terdakwa,  harkat serta martabatnya, membebaskan terdakwa dari Tahanan Kota,” ucap Ketua Majelis Hakim I Wayan Sosiawan saat membacakan surat putusan di ruang sidang Cakra, Senin, 30 Maret 2020.<br /><br />Atas putusan tersebut, JPU Kejari Gresik masih mengatakan pikir-pikir, walau terlihat dari raut wajah Tim JPU Kejari Gresik ini terlihat kekecewaan,</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="473" data-original-width="1022" height="296" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhxuzhKfeMQmewRXTpWxn4CxR3gS1Lu96kUEOTlkZvVYANBvA6qqP1n2FJZcAO7JaMZEVpd8Zk33dkVf-LdswQymuRuqZLt2LtxoLyaadZDA-JLl7bMFXF27bB69HqYNa3wfXWpfbyoEQo/s640/Gresik+3.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: red;"><span style="font-size: x-large;">Dalam surat dakwaan maupun tuntutan JPU dan fakta persidangan</span></span><br />Jumat, 6 Februari 2020, Tim JPU dari Kejari Kab. Gresik, menuntut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar 1 milliar rupiah subsidaair 6 (enam) buan kurungan terhadap terdakwa Andhi Hendro Wijaya, S.Sos., M.Si, selaku Kepala BPPKAD (Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Gresik tahun 2018 menjabat Sekda Kabupaten Gresik sejak tanggal 9 Januari 2019 (Non Aktif sejak 29 Februari 2020) dalam kasus dugaan Korupsi pemotongan Dana Insetif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Gresik pada tahun 2018 bersama-sama dengan M. Muchtar S.Sos., MM selaku Plt. Sekretaris BPPKAD (Jilid I, sudah divonis pidana penjara selama 4 tahun oleh Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya dan dikuatkan Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, Jawa Timur,  saat ini terdakwa Mukhtar menunggu putusan Kasasi)<br /><br />Surat tuntutan itu dibacakan secara bergantian oleh Tim JPU Kejari Gresik yaitu Dimas Adji Wiwbowo, Esti HarjantiCandrarini, Alfin Nurahmana Wanda dan A.A. Ngurah Wijaya di muka persidangan diruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur, dalam ageda Tuntutan dari JPU terhadap terdakwa Andhi Hendro Wijaya, S.Sos., M.Si dengan didampingi Penasehat Hukumnya, yakni Hariyadi, SH., MH dkk yang diketuai Majelis Hakim I Wayan Sosiawan dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock), yakni Kusdarwanto dan Samhadi serta Panitra Pengganti (PP) Hery  Marsudy<br /><br />Kasus yang menyeret Andhi Hendro Wijaya ke lingkaran hitam perkara Korusi, bermula pada tanggal 14 Januari 2019, saat Tim penyidik Kejari Gresik melakukan kegiatan Tangkap Tangan (OTT) terhadap M. Mukhtar selaku Plt. Sekretaris yang juga Plt. Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik di Kantor BPPKAD Gresik.<br /><br />Dari kegiatan Tangkap Tangan itu, Tim penyidik Kejari Gresik selain mengamankan M. Mukhtar, juga berhasil mengamankan barang bukti (BB) berupa uang sebesar Rp374.166.000 di ruang kerja M. Muchtar<br /><br />Setelah M.Mukhtar diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya sejak Kamis, 2 Mei 2019 saat Tim JPU Kejari Gresik membacakan surat dakwaan, keterangan saksi-saki, ahli hingga pembacaan surat tuntutan dari JPU pada Kamis, 15 Agustus 2019  terungkap beberapa fakta termasuk dalam putusan Majelis Hakim Pengadalian Tipikor Surabaya pada Kamis, 12 September 2019.<br /><br /> Dalam putusan Majelis Hakim Pengadalian Tipikor Surabaya terhadap M.Mukhtar pada Kamis, 12 September 2019 menyebutkan, bahwa pemotongan dana insentif di BPPKAD Kabupaten Gresik, merupakan perbuatan berlanjut sejak kepemimpinan Yetty Sri Suparyati selaku Kepala BPPKAD tahun 2017, kemudian pada tahun 2018 digantikan oleh Andhy Hendro Wijaya pada dimana M.Mukhtar menjabat selaku Plt. Sekretaris menggantikan Agus karena pensiun.<br /><br />“Besarnya pemotongan dana instensif pada semua staff dan pejabat BPPKAD, diberikan secara tunai dan disetorkan pada kepala bidang masing-masing. Setelah terkumpul uang tersebut, selanjutnya disetorkan kepada terdakwa  M.Mukhtar, waktu itu sebagai sekretaris dan Plt Kepala BPPKAD. Uang hasil pemotongan dana Insentif pemungutan pajak, kemudian di berikan kepada internal maupun eksternal, diantaranya Asisten 1,2 dan 3, Kabag Hukum, Kasubag Hukum, Kepala BKD, Sekda, Asisten Sekda, Ajudan Bupati dan Wakil Pupati serta LSM,” kata Hakim anggota Dr. Lufsiana saat membacakan putusan (Kamis, 12 September 2019)</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="400" data-original-width="600" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiBNTbJTZFGDIP4TL2tO9uqztRGs_BLg73Jo9FWkUc_JhXoDMEj-gQsm9G01W2hsXpUxCqz7w5n1n-tM2Bg2kuLRlthrqxAmBy4SVTRiy65E7u3HTuU1oZYoO-lprztI_zHr-LPtSMuE5s/s640/Gresik...jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Sementara dakwaan maupun tuntan JPU terhadap terdakwa Andhy Hendro Wijaya menjelasakan, pada awal Februari 2018, pasca peralihan kepemimpinan Kepala BPPKAD Kab. Gesik dari Dr. Dra. Yetty Sri Suparyatidra, MM kepada terdakwa Andhy Hendro Wijaya, diadakan rapat yang dihadiri oleh terdakwa selaku Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik, Drs. Agus Pramono selaku Sekretaris BPPKAD Kabupaten Gresik, dan para kepala bidang antara lain  Dra. Anis Nurul Aisni, MM,; Herawan Eka Kusuma,SE., MM,; Ahmad Haris Fahman, Dra. Adriana Tecunan, Bambang Sayogyo dan saksi M. Mukhtar, S.Sos.. MM<br /><br />Dalam rapat tersebut membicarakan tentang perkenalan pimpinan baru, tugas pokok masing-masing bidang, program kerja, serta disisipkan juga pembicaraan tentang tradisi pemotongan insentif pajak daerah setiap triwulan untuk keperluan taktis kantor di luar DIPA. Bermula saat Drs. Agus Pramono selaku Sekretaris BPPKAD Kabupaten Gresik menyampaikan kepada terdakwa selaku Kepala BPPKAD Kabupaten GreSik, bahwa terdapat sisa uang hasil  pemotongan dana insentrf pemungutan pajak daerah pada masa kepemimpinan Dr. Dra. Yetty Sri Suparyatidra, M M yakni sebesar Rp780.164.221 yang akan dipergunakan untuk beberapa kegiatan kantor.<br /><br />Atas penyampaian tersebut, terdakwa mengatakan agar dilaksanakan sesuai rencana, sekaligus dalam rapat itu, terdakwa memerintahkan agar kebijakan pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah yang sudah berlangsung sejak masa kepemimpinan Dr. Dra. Yetty Sri Suparyatidra, M M untuk dilanjutkan.<br /><br />Pada bulan Apri 2018, menjelang pencairan insentif pajak daerah triwulan I tahun 2018,  terdakwa memerintahkan M. Mukhtar, S.Sos.. MM selaku Kabid PBB dan BPHTB yang merangkap sebagai Plt. Sekretaris BPPKAD mengantikan Drs. Agung Pramono (memasuki masa pensiun), bahwa untuk dana potongan insentif pajak daerah triwulan-triwulan berikutnya untuk dipegang dan dikelola. Atas perintah itu, M. Mukhtar, S.Sos.. MM menyanggupi.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="303" data-original-width="640" height="302" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiCR4xmifJl1SXxD0moup9kplde0tzVnPnOv88jlqlVMvCAQLrhxQ4WLXXHPBevvQOX3QMSoc7gOperiT-nwJe7q4edeTbEE0xqdnuIt7PYtRUbi-HaOcbY1IBF0gM834FilpiR7wSSpaw/s640/IMG20190502115715.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Masih di bulan April 2018, terdakwa kembali mengadakan rapat yang dihadiri oleh M. Mukhtar, S.Sos.. MM selaku Kabid PBB dan BPHTB merangkap Plt. Sekretaris BPPKAD, Dra. Anis Nurul Aini selaku Kabid Anggaran, Drs. Bambang Sutogo selaku Kabid Perbendaharaan, Ahmad Haris Fahmi selaku Kabid PDL merangkap PIt. Kabid Penagihan dan Pelayanan menggantikan Dra. Andriana Tecunan (pensiun) dan Herawan Eka Kusuma selaku Kabid Pengelolaan Aset.<br /><br />Dalam rapat itu, dibicarakan tentang teknis pemotongan insentif pajak dimana saat itu M. Mukhtar, S.Sos., MM menyampaikan bahwa mekanisme pembayaran insentif pajak daerah sudah berubah dari tunai langsung menjadi nontunai, dan ditransfer langsung ke rekening masing-masing pegawai penerima.<br /><br />Sehingga untuk teknis pemotongan insentif agar dilakukan dengan cara, yakni setelah para pegawai menerima transfer dana insentif pajak daerah, segera melakukan penarikan tunai dengan besaran prosentase yang sudah ditentukan (sesuai pangkat dan jabatan), lalu diserahkan melalui para Kabid atau bisa langsung diserahkan ke bagian sekretariat baik itu kepada M. Muhtar, S.Sos.. MM, Heni Puspitasari maupun melalui Anwar Utomo.<br />Untuk triwulan I tahun 2018, pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik, besarannya mengikuti prosentase pemotongan pada masa kepemimpinan saksi Dr. Dra. Yetty Sri Suparyatidra, M M, yaitu 30% untuk Kepala Badan, 20% untuk Kepala Bidang, 15% untuk Kepala Seksi dan 10 % untuk staf.<br /><br />Hal tersebut telah diketahui dan mendapatkan persetujuan dari terdakwa selaku Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik, kemudian besaran prosentase tersebut dikonversi dalam bentuk nominal angka oleh M. Mukhtar, S.Sos., MM dengan menyuruh Rosidin memasukkan ke dalam format Ms.Excell. Sehingga dapat diketahui secara rinci, setiap pegawai dari masing-masing kelas jabatan dalam sebuah rekapitulasi. Dan dengan rekapitulasi itu, M. Mukhtar menginformasikan kepada para Kepala Bidang melalui memo/catatan untuk kemudian pengumpulan dana potongan tersebut dikoordinasikan oleh tiap-tiap Kepala Bidang.<br /><br />Dan setelah terkumpul diserahkan kepada M. Mukhtar, S.Sos., MM. Selanjutnya M. Mukhtar, S.Sos., MM menerima setoran dana pemotongan insentif Pemungutan pajak daerah dari para pegawai BPPKAD, lalu M. Mukhtar, S.Sos., MM kumpulkan sendiri untuk dikelola dan dicatatkan pemasukan dan pengeluarannya.<br /><br />Total penerimaan potongan insentif pemungutan pajak daerah triwulan I tahun 2018 yang cair pada bulan April 2018, masuk dan disetorkan kepada M. Mukhtar, S.Sos., MM sebesar Rp613.747.950, dan dipergunakan unt kebutuhan internal BPPKAD yang tidak terakomodir  oleh APBD sebesar Rp208.500.000, untuk kebutuhan di luar BPPKAD sebesar Rp186.450.000. Ada sisa sebesar Rp218.797.960<br /><br />JPU mengatakan, bahwa uang hasil pemotngan dana insentif selain dipergunakan untuk internal BPPKAD, ternyata juga diberikan pihak-pihak diluar BPPKAD sebagai hadiah atau pemberian kepada pejabat Gresik. Atas ijin terdakwa, kemudian M. Mukhtar dan saksi Heni Puspitasari menyerahkan uang tersebut kepada pihak-pihak di luar BPPKAD yaitu pejabat Gresik, diantaranya Asisten I, II dan III, Setda, Kepala BKD Kabupaten Gresuk, Kabag Hukum dan Kasubag Hukum, Ajudan dan Sekpri Bupati, ajudan Wakil Bupati, Ajudan Sekda dan LSM.<br /><br />Sisa potongan insentif triwulan I yang hingga saat ini tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya sebesar Rp405.247.960 (empat ratus lima juta dua ratus empat puluh tuju ribu sembilan ratus enam puluh rupiah)<br /><br />JPU menjelaskan, berdasarkan catatan Pemasukan-pengeluaran tersebut, saksi M. Mukhtar, Sos, MM kemudian membuatkan catatan taktis Upah Pungut (UP) Triwulan I, lalu menyerahkan kepada terdakwa untuk diparaf sebagai tanda mengetahui dan menyetujui, dimana untuk triwulan I ada penggunaan uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp405.247.960 terdiri dari penggunaan di luar keperluan BPPKAD Kab. Gresik sebesar Rp186.450.000, serta sisa uang sebesar Rp218,797.960, diserahkan oleh saksi M. Mukhtar, S.Sos.. MM kepada terdakwa melalui saksi Lilis Sutiyowati selaku sekretaris pribadi terdakwa) pada bulan Mei 2018. Dan uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi seperti kebutuhan operasional dan transportasi </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjLhTYW7QkQMoDeTdKV00BWqVn-gq__uMRC7-OBxKjJ6YOgZMl3fOTwZLmHAWoscMgPYW4WoPGQq3Y8YQjCt7zbh74CT-NcCzfbWDi90uGImnDhx4oz0FS5o9GDM5CzzN4H4GDvkxae-EM/s640/6.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Pada periode triwulan ke II 2018 sekitar bulan Juni 2018, saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM yang saat itu sudah menjabat sebagai pejabat deflnitif Sekretaris BPPKAD Kabupaten Gresik, menyampaikan kepada terdakwa, perihal pemotongan insentif pemungutan pajak daerah untuk triwulan II yang akan cair di bulan Juli, saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM akan mengatur semuanya sebagaimana di triwulan I, dimana atas penyampaian tersebut terdakwa mempersilahkan dan ikut menyetujui.<br /><br />Tetapi terdakwa meminta kepada saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM agar besaran prosentase dilakukan perubahan. Atas permintaan terdakwa tersebut, saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM membuat perhitungan ulang, setelah itu menyampaikan hasil perubahan besaran prosentase potongan insentif kepada terdakwa menjadi 31% untuk Kepala Badan, Sekretaris Badan dan Kabid, 21% untuk para Kasi dan 5% untuk staf. Atas perhitungan ulang tersebut, terdakwa menyetujui dan memerintahkan saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM menyampaikannya ke forum rapat para Kabid.<br /><br />Terdakwa selaku Kepala BPPKAD memberikan izin kepada saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM untuk memegang kendali penuh pengelolaan dana potongan insentif pemungutan pajak daerah triwulan II, sekaligus untuk dibuatkan catatan pemasukan dan pengeluaran.<br /><br />Saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM atas sepengetahuan terdakwa, memerintahkan para Kepala Bidang agar mengkoordinir penyetoran di masing-masung Bidang dan setelah terkumpul agar diserahkan kepada saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM. Sedangkan khusus untuk bagian kesekretariatan dan Kepala UPT, saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM memerintahkan saksi Heni Puspitasari untuk mengkoordinir dan menyetorkannya kepada saksi saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM<br /><br />Mekanisme pemotongannya, setelah uang insentif pemungutan pajak daerah tersebut ditransfer kepada masing-masing pegawai BPPKAD Kab.Gregk, kemudian saksi saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM memerintahkan para Kepala Bidang yaitu saksi Dra. Anis Nurul Aini, MM,; saksi Farida Haznah Makrufm ST., MT,; saksi Herawan Eka Kusuma, SE., MM,; saksi Ahmad Haris Fahman,; saksi Mustofa,; saksi Mat Yazid dan saksi Heny Puspitasari dengan menunjukan rekapitulasi yang berisi besaran potongan masing-masmg jabatan/golongan untuk disampaikan kepada para Kepala Seksi dan staff pada masing-masing Bidang<br /><br />Kemudian para Kepala Bidang menyampaikan besaran potongan yang harus dibayarkan tersebut kepada para Kepala Seksi dan staff untuk kemudian dukumpulkan kepada para Kepala Bidang masing-masing atau langsung menyetorkannya ke bagian Sekretariat atau kepada saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM atau saksi Heni Puspitasri atau saksi Anwar utomo.<br /><br />Selanjutnya saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM mengusulkan kepada terdakwa agar pengumpulan uang tidak terlalu lama, masing-masing para pegawai BPPKAD sebaiknya disuruh mengisi Slip penarikan di Bank Jatim sesuai kelas jabatannya. Atas usul tersebut, teerdakwa menyetujui dan akhirnya masing-masmg pegawai BPPKAD melalui info dan perintah dari Kepala Bidangnya segera mengisi slip penarikan Bank Jatim dengan nominal yang telah ditentukan dalam rekapitulasi, lalu diserahkan kepada saksi M. Mukhtar, S.Sos., MM. untuk dicairkan ke Bank Jatim cabang Gresik unit Pemkab Gresik.<br /><br />Total penerimaan potongan insentif pemungutan pajak daerah triwulan II tahun 2018 yang cair pada bulan Juli 2018 berdasarkan rekapitulasi insentif pemungutan pajak PAD Triwulan II,  milik saksi M. Mukhtar, S.Sos., MM. adalah sejumlah Rp794.673.563 (tujuh ratus sembilan puluh empat juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah) yang mana seperti halnya triwulan I, peruntukannya antara lain dipergunakan untuk kebutuhan internal BPPKAD yang tidak terakomodir oleh APBD (tidak termasuk rekereasi) sebesar Rp108.000.000 (seratus delapan juta rupiah) dan untuk kebutuhan di luar BPPKAD baik yang rutin maupun insidentil, sehingga ada sisa sebesar Rp686.673.563 (enam ratus delapan puluh enam juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah).</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjdcTdY9rnLO0vLUp3OiP5aJIHm2TYM7XibFor6uBNIhdtxey2M-2-K5NTGPg_DI9cedDPQJvXXug6k88iWUipYaDgyrdtihGODZ66ZYmekJSneYXsxbe9yP4UJ3Ri0SGyE2HHob990GiU/s640/1.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Adapun pengeluaran untuk kebutuhan di luar BPPKAD antara lain diserahkan sebagai hadiah/pemberian kepada pihak-pihak di luar BPPKAD Kabupaten Gresik,  antara lain Asisten I, II dan III,; Setda Kabupaten Gresik; Kepala BKD Kabupaten Gresik; Kabag Hukum dan Kasubag Hukum Kabupaten Gresik; Ajudan Bupati, Ajudan Wakil Bupati, Ajudan Sekda dan LSM serta pihak-pihak lainnya.<br />Atas ijin terdakwa, saksi M. Mukhtar, S.Sos., MM dan saksi Heni Puspitasari melakukan penyerahan/pendisitribusian uang tersebut kepada pihakpihak di luar BPPKAD Kabupaten Gresik, antara lain Asisten I, II dan III,; Setda Kabupaten Gresik; Kepala BKD Kabupaten Gresik; Kabag Hukum dan Kasubag Hukum Kabupaten Gresik; Ajudan Bupati, Ajudan Wakil Bupati, Ajudan Sekda dan LSM serta pihak-pihak lainnya.<br /><br />Pada bulan Agustus 2018, sebelum berangkat menunaikan ibadah Haji, saksi M. Mukhtar, S.Sos.. MM menitipkan kepada saksi Lilis Sutiyowati sejumlah uang yang merupakan sisa potongan insentif pajak daerah triwulan II untuk diserahkan kepada terdakwa, kemudian terdakwa menerima sejumlah uang tersebut dari saksi Lilis Sutiyowati, hingga saat ini penggunaan uang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan.<br /><br />Pada saat saksi M. Mukhtar, S.Sos.. MM pulang dari tanah suci, terdakwa menyampaikan kepada saksi M. Mukhtar, S.Sos.. MM bahwa uangnya telah habis dengan mengatakan “duite wis entek cak (uangnya sudah habis mas)”.<br /><br />Sisa potongan insentif triwulan II yang hingga saat ini tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya sebesar Rp686.673.563 (enam ratus delapan puluh enam juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah)<br /><br />Untuk periode triwulan III tahun 2018 pada sekitar bulan Oktober 2018, dilakukan perubahan persentase pemotongan insentif pemungutan pajak daerah atas perintah terdakwa, lalu saksi M. Mukhtar, S.Sos., MM. kembali membuat kalkulasi dan hasilnya disamaratakan baik Kepala Badan, Sekretaris Badan, Kabid, Kasi dan staf, semuanya dipotong 25%, dimana kemudian hasil kalkulasi tersebut, diperintahkan oleh terdakwa kepada saksi M. Mukhtar, S.Sos.. MM  untuk disampaikan kepada para Kepala Bidang serta memerintahkan agar insentif para pegawai dipotong sesuai nilai persentase yang baru<br /><br />Mekanisme pemotongannya setelah uang insentif pemungutan pajak daerah tersebut ditransfer kepada masing-masing pegawai BPPKAD Kab. Gresik, kemudlan saksi M. Mukhtar, S.Sos., MM atas seijin terdakwa segera memerintahkan para kepala Bidang yaitu saksi Dra. Anis Nurul Aini, MM,; saksi Farida Haznah Makruf, ST., M.T,; saksi Herawan Eka Kusuma, SE., MM,; saksi Ahmad Haris Fahman, S.Pi., M.EP,; saksi Mustofa, S.Sos., MM,; saksi Mat Yazid dan saksi Heni Puspitasari dengan menunjukan memo dan rekapitulasi yang berisi besaran potongan masing-masing jabatan/golongan untuk disampaikan kepada para kepala seksi dan staff pada masing-masing Bidang.<br /><br />Kemudian para kepala bidang menyampaikan besaran potongan yang harus dibayarkan tersebut kepada para Kepala Seksi dan staff untuk kemudian dikumpulkan kepada para Kepala Bidang masing-masing atau langsung menyetorkannya kepada saksi M. Mukhtar, S Sos , MM.<br /><br />Bahwa total penerimaan potongan insentif pemungutan pajak daerah triwulan III tahun 2018 yang cair pada bulan Oktober 2018 yang masuk dan disetorkan kepada terdakwa sebesar Rp850 juta, dipergunakan untuk kebutuhan internal BPKAD yang tidak terakomodir oleh APBD sebesar Rp153 juta, untuk kebutuhan di luar BPKAD baik yang rutin maupun insidentil sebesar Rp697 juta.<br /><br />Adapun penggunaan untuk kebutuhan di luar BPKAD yakni diserahkan sebagai hadiah/pemberian kepada pihak-pihak diluar BPKAD Kabupaten Gresik antara lain asisten I, II dan III,; Bappeda,; Kepala BKD,; Kabag Hukum dan Kasubag Hukum,; Ajudan Bupati dan Ajudan Wakil Bupati,; Ajudan Sekda dan LSM serta pihak-pihak lainnya.<br />Terdakwa bersama-sama dengan saksi M. Muchtar S.Sos., MM dan Heni Puspitasari melakukan penyerahan pendistribusian uang ke pihak diluar bpkad tersebut. Bahwa untuk penggunaan dana potongan intensif triwulan III yang hingga saat ini tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp697 juta<br /><br />Periode triwulan IV tahun 2018 pada sekitar bulan Desember 2018, kembali dilakukan pemotongan persentase pemotongan insentif pemungutan pajak daerah atas perintah terdakwa untuk mengurangi disparitas antara atasan dan bawahan, sehingga atas hal tersebut terdakwa kembali membuat kalkulasi dan diperoleh sebesar 10% untuk staf, 30% untuk para Kasi,  20% untuk Kepala Bidang dan 20% untuk Kepala Badan, dimana kemudian hasil kalkulasi tersebut oleh terdakwa memerintahkan saksi M. Muchtar untuk menyampaikan kepada para Kepala Bidang serta memerintahkan agar insentif para pegawai dipotong sesuai nilai persentase yang baru<br /><br />Terdakwa memberi ijin kepada saksi M. Muchtar untuk memegang kendali penuh dan memerintahkan para Kepala Bidang agar mengkoordinir pemotongan di masing-masing Bidang, dan setelah terkumpul agar diserahkan kepada terdakwa. Sedangkan khusus untuk bagian Kesekretariatan dan Kepala UPTD, saksi M. Muchtar memerintahkan saksi Heni Puspitasari untuk mengkoordinir dan menyalurkannya kepada saksi terdakwa</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiKV_gbw8rkm5HdNPomHIRW1FL4PWQc2wvcg0hicYXqaV1XQN6IKhqYFGwcZuq-Qim0q_B4nDlcCUrDlJPwpzWKIHcSYH5CvK7P77BFhtHtQ35ZNrsqSAzTzY5mN6LqOGBCtRkiIpVAglc/s640/2.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Mekanisme pemotongannya setelah uang insentif pemungutan pajak daerah tersebut ditransfer kepada masing-masing pegawai BPKAD Kabupaten Gresik, kemudian saksi M. Muchtar memerintahkan para kepala bidang yaitu saksi Dra. Anis Nurul Aini, MM,; saksi Farida Haznah Makruf, ST., M.T,; saksi Herawan Eka Kusuma, SE., MM,; saksi Ahmad Haris Fahman, S.Pi., M.EP,; saksi Mustofa, S.Sos., MM,; saksi Mat Yazid dan saksi Heni Puspitasari dengan menunjukkan memo dan rekapitulasi yang berisi besaran potongan masing-masing jabatan/golongan untuk disampaikan kepada para kepala seksi dan staf pada masing-masing bidang.<br /><br />Kemudian para kepala bidang menyampaikan besaran potongan yang harus dibayarkan tersebut kepada para kepala seksi dan staf untuk kemudian dikumpulkan kepada para kepala bidang masing-masing atau langsung menyetorkannya kebagian kesekretariatan baik kepada saksi M. Muchtar, saksi Heni Puspitasari ataupun saksi Anwar Utomo<br /><br />Total permintaan potongan insentif pemungutan pajak daerah triwulan IV tahun 2018 cair pada bulan Januari 2019 yang masuk dan disetorkan kepada M. mukhtar, baru terkumpul sebesar Rp467.186.000 dari perencanaan yang akan terkumpul sebesar Rp1.158.567.190, dan Rencananya akan dipergunakan untuk kebutuhan internal dan eksternal BPKAD  Kabupaten Gresik,<br /><br />Akan tetapi, belum sampai rencana tersebut terlaksana, pihak penyidik Kejaksaan Negeri Gresik melakukan operasi tangkap tangan (OTT) kepada M. Muchtar pada hari Senin, tanggal 14 Januari 2019 bertempat di ruang saksi M. Muchtar di kantor BPKAD Kabupaten Gresik,  dimana pada saat dilakukannya operasi tangkap tangan tersebut oleh petugas Kejaksaan Negeri Gresik, ditemukan uang sebesar Rp374.166.000 di ruang kerja saksi M. Muchtar yang merupakan hasil penyetoran uang pemotongan insentif pemungutan pajak daerah, terdapat selisih sebesar Rp93 juta yang sudah dipergunakan oleh M. Mochtar untuk keperluan internal kantor BPKAD Kabupaten Gresik<br /><br />Para pegawai BPPKAD Kabupaten Gresik terpaksa dipotong insentif pemungutan pajak daerah yang dimilikinya dikarenakan takut apabila tidak menyetorkan akan dipindahkan keluar BPPKAD Kabupaten Gresik, sehingga menuruti perintah pimpinan di BPPKAD  Kabupaten Gresik<br /><br />Untuk memastikan telah dilakukan penyetoran, saksi M. Muchtar dan kepala bidang,  rutin melakukan Pemantauan dan pengecekan terhadap pembayaran pemotongan insentif para pegawai di BPPKAD Kabupaten Gresik<br /><br />Perbuatan terdakwa Andhi Hendro Wijaya, S.Sos., M.Si bersama-sama dengan saksi Muchtar memaksa para pegawai negeri atau penyelenggara negara di lingkungan BPPKAD  Kabupaten Gresik memberikan sesuatu atau membayar sejumlah uang kepada terdakwa telah mengakibatkan tujuan Penyaluran dana insentif pemungutan pajak daerah menjadi tidak tercapai dengan apa yang diharapkan dan direncanakan sebagaimana diatur dalam undang-undang RI Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak Daerah dan Retribusi Daerah <br /><br />JPU mengatakan, bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancama dalam pasal 12 huruf f Jis Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jis pasal 64 ayat (1) KUHPidana, sehingga terdakwa haruslah dihukum sesuai dengan perbuatannya.<br /><br />Sebelum pada tuntutan pidana, JPU mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas perbuatan terdakwa. Yang memberatkan, terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit, tidak mengakui terus terang dan tidak medukung program pemerintah dalam pemberantasan Korupsi. Sementara yang meringankan, terdakwa selama persidangan bersikap sopan<br /><br />“Menuntut : Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : 1 (satu). Menyatakan terdakwa Andhi Hendro Wijaya, S.Sos., M.Si terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam primair yakni melanggar pasal pasal 12 huruf f Jis Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jis pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;<br /><br />2 (dua). Menjatuhkan pidana terhadap Diyana Lucky Puspitasari tersebut dengan pidana penjara selama 7  (tuju) tahun dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu milliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;<br /><br />3 (tiga). Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Diyana Lucky Puspitasari untuk membayar uang pengganti sebesar Rp0 (Nol rupiah)”  ucap Esti HarjantiCandrarini<br /><br />Atas surat tuntutan JPU tersebut, Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan terhadap terdakwa maupun melalui Tim Penasehat Hukumnya untuk menyampaikan Pledoi atau Pembelaan pada sidang berikutnya.<br /><br />Namun Penasehat Hukum terdakwa langsung mengatakan kepada Ketua Majelis Hakim, bahwa pihaknya siap membacakan Pledoinya pada, Senin, 9 Maret 2020.<br /><br />“Senin, kami siap menyampaikan Pledoi,” kata Hariyadi</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEglNdapBnLMHJwS9-p10ucy5wU1s1LEuTYYrRrNRiOjTSEyJlVdwNGJyqSeOD2V2YhuhRT-PxLeIon9Ww_N-gNLkNlBydw7xdm9vsukV_9NyGzhSR6jU8u6DHTdqKWMCCP7hD8hmVjUZgY/s640/3.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Seusai persidangan, Hariyadi mengatakan kepada wartawan, bahwa Jaksa banyak menutupi fakta-fakta persidangan, diatantaranya, bahwa pegawai BPPKAD tidak ada yang keberatam.<br /><br />“Jakwa banyak menutupi fakta-fakta persidangan. Pegawai BPPKAD tidak ada yang keberatan. Nanti akan kita sampaikan fakta-fata dalam pledoi,” kata Hariyadi.<br /><br />Apa yang disampaikan oleh Penasehat Hukum terdakwa, memang tidak salah. Namun permsalahannya adalah, bahwa uang hasil pemotongan dana insentif pungutan pajak tersebut tidak seluruhnya dipergunakan untuk kepentingan internal BPPKAD, melainkan dibagi-bagikan kepada pejabat-pejabat Kab. Gresik, diantaranya Asisten I, II dan III,; Setda Kabupaten Gresik; Kepala BKD Kabupaten Gresik; Kabag Hukum dan Kasubag Hukum Kabupaten Gresik; Ajudan Bupati, Ajudan Wakil Bupati, Ajudan Sekda dan LSM serta pihak-pihak lainnya.<br /><br />Pertanyaanya adalah, apakah diperbolehkan atau apakah ada aturan, bahwa uang dari hasil pemotongan dana insentif pungutan pajak tersebut untuk dibagi-bagi kepada pihak-pihak lain diluar internal BPPKAD ?<br /><br />Sementara Kasi Pidsus Kejari Gresik, Dimas Adji Wibowo mengataka, akan menelaah dan melakukan ekspos terhadap bukti-bukti yang ada. Hal itu dikatakannya menjawab pertanyaan beritakorupsi.co terkait ada tidaknya pihak lain yang akan terseret sebagai tersangka baru.<br /><br />“Saya belum bisa menjawab saat ini. Tapi kita akan menelaah dan melakukan ekspos terhadap bukti-bukti yang ada serta sambil menunggu putusannya nanti,” jawab Dimas saat itu. (Jen)</div>

News Tipikor Terdakwa Korupsi Divonis Bebas Oleh Hakim Tipikor Surabaya

#Dalam waktu Dua Minggu di Maret 2020, Pengadilan Tipikor Surabaya telah Dua kali membebaskan 2 terdakwa Korupsi oleh Ketua Majelis Hak...

»