BERITAKORUPSI.CO

JPU KPK Kasasi Atas Vonis Hakim Terhadap Terdakwa Korupsi Suap Wali Kota Blitar (Non Aktif)

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhUp7cRqJzcgD90bEFJHYkuGxtcByYd0UGCYZ0JeC43moJ_nsSnQuzwVOnUiXG7qOjSKDf7K02IYj4hbVjReE7AwSyy8QGVwhQAAlJ15ffz8Pgcpyr4VgLzxfD8cq0hOzayqOeYERgvfrc/s1600/IMG20190722152640.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="365" data-original-width="467" height="500" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhUp7cRqJzcgD90bEFJHYkuGxtcByYd0UGCYZ0JeC43moJ_nsSnQuzwVOnUiXG7qOjSKDf7K02IYj4hbVjReE7AwSyy8QGVwhQAAlJ15ffz8Pgcpyr4VgLzxfD8cq0hOzayqOeYERgvfrc/s640/IMG20190722152640.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Staf Administrasi Pengadilan Tipikor Surabaya, Achmad Sofwan M, SH saat menerima dan memeriksa kelengkapan domkumen Kasasi dari JPU KPK</td></tr>
</tbody></table>
JPU KPK Mufti Irawan : Kita Kasasi karena Putusan Hakim PT menguatkan Putusan Hakim Tipikor. Sebelumnya (24 Januari 2019), JPU KPK Dodi Sukmono : Kami masih pikir-pikir atas putuan Majelis Hakim terkait pengembalian uang sebesar Rp5.1  M oleh terdakwa Samanhdui Anwar, yang menurut Majelis Hakim tidak cukup bukti. 
 
 
beritakorupsi.co - Hukuman pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor terhadap pejabat yang terjerat dalam perkara Korupsi masih banyak mendapat sorotan dari para penggiat anti Korupsi maupun ICW (Indonesia Corruption Watch), Khususnya dari Lembaga Anirasuah (KPK), karena dianggap terlalu ringan. Salah satu diantaranya adalah kasus Korupsi Suap Tangkap Tangan pada tanggal 6 Juni 2018 lalu oleh Tim penyidik KPK terhadap terdakwa Samanhudi Anwar  selaku Wali Kota (non aktif) Blitar periode 2014 - 2019. Dalam kasus ini, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan hukuman (Vonis)  pidana penjara selama 5 (lima) tahun, denda sebesar Rp500 juta subsidair 5 (lima) bulan kurungan. Dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak memili dan dipilih dalam jabatan publik yang diselenggararakan berdasarkan Peraturan Pemerintah selama 5 (lima) tahun setelah terdakwa selesai menjalani hukuman pokok. Dalam surta putusan Majelis Hakim maupun tuntutan JPU KPK, bahwa terdakwa Samanhudi Anwar dijerat dalam Pasal 12 huruf b UU RI 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI  Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP juncto pasal 65 ayat (1) KUHP Dalam Tuntutan pidana oleh JPU KPK terhadap terdakwa Samanhudi Anwar, yakni dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, denda sebesar Rp500 juta subsidiair 6 (enam) bulan kurungan. Dan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp5.100.000.000,00 (lima miliar seratus juta rupiah) selambat-lambat satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh hukum tetap. Jika dalam jangka waktu tersebut Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya di sita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 2 (dua)  tahun. Namun hukuman pidana penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap terdakwa Samanhudi Anwar, lebih ringan 3 tahun dari tuntutan JPU KPK. Selain itu, Majelis Hakim juga membebaskan terdakwa dari tuntutan pidana tambahan berupa mengembalikan uang suap sebesar Rp5.1 miliyar. Alasan Majelis Hakim dalam pertimbangannya, bahwa uang suap sebesar Rp5,1 miliyar yang diterimanya dari Susilo Prabawo sejak 2014 - 2018 tidak cukup bukti. Itulah sebabnya, KPK melakukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) di Jakarta. Karena putusan itu dianggap tidak berpihak pada penegakan hukum dalam pemberatasan Tindak Pidana Korupsi. Hal itu disampaikan JPU KPK Mufti Irawan saat ditemui beritakorupsi.co di gedung Pengadilan Tipikor Subaya saat menyerahkan Kontra Memori Kasasi ke Staf bagian Administrasi Pengadilan Tipikor Surabaya,  Achmad Sofwan M, SH, Senin, 22 Juli 2019. “Kita (KPK.red) yang Kasasi karena putusan PT menguatkan putusan PN Tipikor Surabaya,” kata JPU KPK Mufti Irawan. Seperti yang diberitakan sebelumnya. Pada Kamis, 24 Januari 2019, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp500 juta subsidair 5 bulan kurungan serta pencabutan hak memilih dan dipilihdalam jabatan publik  terhadap terdakwa Samanhudi Anwar  selaku Wali Kota (non aktif) Blitar periode 2014 - 2019, karena terbukti bersalah menurut hukum, melakukan Tindak Tidana Korupsi (TPK) suap sebesar Rp1.500.000.000 (satu  miliyar lima ratus juta rupiah) dari Susilo Prabowo alis Embun, sebagai fee pembangunan SMPN 3 dan pembuangan gedung olahraga (GOR) Kota Blitar pada tahun 2018 Selain terdakwa Samanhudi Anwar, Majelis Hakim juga menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebesar Rp300 juta subsidair 3 bulan kurungan terhadap terdakwa Bambang Purnomo alias Totok si tukang jahit pakaian di Kota Blitar, selaku sahabat dekat terdakwa Samanhdui Anwar yang berperan mengambil uang dari pengusha kontraktor Susilo Prabowo alias Embun. 
 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgs-Yb8wBH3AXzWhNPnPBgI-h51JtGbJOkV_SXAhvY-lyv-x36V7gRnOy0PLY03Nyi2653_a_vi6jD-udEPC8BRMPDnA1XiBRBBjxZh8RQcYoiTu5snXJayeh0mvEgMgoXlw1tO1h_Dbgk/s1600/2.png" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgs-Yb8wBH3AXzWhNPnPBgI-h51JtGbJOkV_SXAhvY-lyv-x36V7gRnOy0PLY03Nyi2653_a_vi6jD-udEPC8BRMPDnA1XiBRBBjxZh8RQcYoiTu5snXJayeh0mvEgMgoXlw1tO1h_Dbgk/s640/2.png" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Samanhudi Anwar</td></tr>
</tbody></table>
Terdakwa Samanhudi Anwar dan terdakwa Bambang Purnomo, ditangkap KPK pada tanggal 6 Juni 2018 lalu, bersama Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, Sutrisno (Kepala Dinas PUPR) dan Agung Prayitno (orang dekat Bupati) terkait penerimaan duit “haram”, yang kemudian diseret oleh JPU KPK ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili  dalam kasus Korupsi suap fee proyek APBD di Kota Blitar sejak tahun 2014 hingga 2018 yang totalnya sebesar Rp6.1 miliyar dari pengusaha Kontraktor Susilo Prabowo alis Embun, terkait beberapa proyek dan pembangunan gedung sekolah SMPN 3 tahap II, dan pembangunan gedung olah raga (GOR) di Kota Blitar. Namun dalam persidangan, ke- 5 (lima) terdakwa ini di sidangkan dengan perkara terpisah, yaitu terdakwa Samanhudi Anwar bersama terdakwa Bambang Purnomo dalam 1 (satu) perkara. Sedangkan Syahri Mulyo selaku Bupati Tulungagung yang terpilih kembali untuk periode 2018 - 2023 pada Pilkada yang berlangsung pada tanggal 27 Juni 2018, disidangkan bersama terdakwa Sutrisno (Kepala Dinas PUPR) dan Agung Prayitno (orang dekatnya Bupati). Dalam sidang yang berlangsung (Kamis, 24 Januari 2019), Majelis Hakim mengatakan, bahwa terdakwa I Samanhudi Anwar dan terdakwa II Bambang Purnomo alias Totok, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 12 huruf b UU RI 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI  Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP juncto pasal 65 ayat (1) KUHP Majelis Hakim menjelaskan, bahwa dalam kurun waktu dari bulan Desember 2014 sampai dengan Februari  2018, Terdakwa I Samanhudi Anwar, telah menerima uang sejumlah Rp6.600.000.000,00 (enam miliar enam ratus juta rupiah) dari Susilo Prabowo alias Embun dengan perincian sebagai berikut : 1. Pada tanggal 4 Desember 2014 sejumlah Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) penarikan melalui Cek BII Maybank dengan Nomor CI 494887 dengan keterangan transaksi “kepada P.Hudi". 2. Pada tangga126 Januari 2015 sejumlah Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) penarikan melalui Cek BII Maybank dengan Nomor CI 494900 dengan keterangan transaksi “kepada P. Hudi” dan catatan transaksi “Proy 2014". 3. Pada tanggal 16 Juni 2015 sejumlah Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) penarikan melalui  Bilyet Giro BII dengan nomor BX 365517 dengan keterangan transaksi “untuk P. Hudi”. 4. Pada tanggal 2 Februari 2018 sejumlah Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah) penarikan melalui Cek Maybank dengan nomor CP 050752 dengan keterangan transaksi “PHudi 2018”. 5. Pada tanggal 12 Februari 2018 sejumlah Rp1.600.000.000 (satu miliar enam ratus juta rupiah) penarikan melalui Cek Maybank dengan nomor CP 050758 dengan keterangan transaksi “P Hudi”. 6. Tanggal 6 Juni 2018 sejumlah Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah), saat terdakwa ditangkap KPK) 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiACex2zzLiQm5lt-JPHwf86UIDkzj7cxRsPsjRnZBuyGzSG_ZIaOa9CQlghxh2HvfjJAxIcJ-opmpAfNjkYq8bgAbcJJjvrEAxUgM-YrOKgjyI3RxftCCU-NPSgOVIk_O9IcrnuFxaI4E/s1600/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiACex2zzLiQm5lt-JPHwf86UIDkzj7cxRsPsjRnZBuyGzSG_ZIaOa9CQlghxh2HvfjJAxIcJ-opmpAfNjkYq8bgAbcJJjvrEAxUgM-YrOKgjyI3RxftCCU-NPSgOVIk_O9IcrnuFxaI4E/s640/1.jpg" width="640" /></a></div>
Majelis Hakim menjelakan, bahwa penerimaan uang pada tanggal 6 Juni 2018 sejumlah Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah), Terdakwa I Samanhudi Anwar menerima dari Susilo Prabowo alias Embun melalui Terdakwa II, yakni pada tanggal 5 Juni 2018 sekira jam 10.00 WIB, Terdakwa I menelepon Terdakwa II,  meminta agar mengajak SUSILO Susilo Prabowo alias Embun datang ke rumahnya. Pada sekira jam 18.22 WIB, Susilo Prabowo alias Embun menelpon Terdakwa II, mengajak ke rumah Terdakwa I guna membicarakan pembagian proyek. Selanjutnya Terdakwa II dan Susilo Prabowo alias Embun, menemui Terdakwa I di rumah dinas Walikota Blitar. Dalam pertemuan itu, Terdakwa I menunjuk Susilo Prabowo alias Embun  sebagai pelaksana proyek pembangunan SMP Negeri 3 Blitar Tahap 2 tahun anggaran 2018, dan untuk meyakinkan Susilo Prabowo alias Embun, Terdakwa I menghubungi Moch. Amin Urcholis (Kepala Dinas Komunikasi dan informatika Kota Blitar) dan Moh.Sidik (Kepala Dinas  Pendidikan Kota Blitar) menanyakan anggaran proyek dimaksud dan mendapat jawaban bahwa anggaran pembangunan SMP Negeri 3 Blitar Tahap 2 tersedia sejumlah kurang lebih Rp23.000.000.000 (dua puluh tiga miliar rupiah). Sebagai kompensasinya, Terdakwa I meminta uang fee sebesar 8% dari nilai proyek, dan uang fee itu agar diberikan melalui Terdakwa I. “Pada tanggal 6 Juni 2018, sesuai kesepakatan sebelumnya, Terdakwa I melalui Terdakwa II menerima uang sejumlah Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta mpiah) di rumah Terdakwa II di Jalan Kelud, Kelurahan Kepanjenlor, Kota Blitar dari Susilo Prabowo alias Embun,” kata Majelis Hakim. Majelis Hakim menyatakan, bahwa uang tersebut bersumber dari rekening Giro Nomor 2436001000 atas nama PT Moderna Teknik Perkasa, perusahaan milik Susilo Prabowo alias Embun dengan nomor Cek CP052044 Tanggal 6 Juni 2018 sejumlah Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan keterangan transaksi “SMP 3". PT Moderna Teknis Perkasa, juga mengerjakan proyek pembangunan gedung SMP Negeri 3 Blitar tahap I pada tahun 2017. Majelis Hakim menjelaskan, bahwaTerdakwa I memerintahkan Hermansyah Permadi selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Blitar untuk membuat daftar proyek yang akan dikerjakan oleh Dinas PUPR, yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa I. Selanjutnya Terdakwa I membahas pembagian proyek dengan Susilo Prabowo alias Embun, dan mengarahkan Hermansyah Permadi untuk mengalokasikan paket proyek tersebut untuk Susilo Prabowo alias Embun. Untuk menindaklanjuti arahan Terdakwa I, Hermansyah Permadi membahas pengaturan proyek dengan asosiasi dan para kontraktor yang diwakili oleh Susilo Prabow alias Embun, Hnedryn Mulat, Sukamto dan Sukarso serta perwakilan GAPENSI, dengan hasil penyedia barang/jasa hanya akan mengajukan penawaran terhadap proyek sesuai jatah masing-masing, dan tidak melakukan penawaran terhadap proyek lainnya, sehingga dapat dipastikan pemenang lelang sesuai pembagian paket. Selain itu, lanjut Majelis Hakim dalam pertimbangannya, untuk memastikan Susilo Prabowo alias Embun memenangkan proyek-proyek sebagaimana pembagian, Terdakwa I dan Hermansyah Permadi memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek terkait untuk membuat spesifikasi teknis tertentu yang hanya dimiliki oleh perusahaan yang terafiliasi dengan Susilo Prabowo alias Embun.. Beberapa proyek pekerjaan infrastruktur jalan dan jembatan yang dikerjakan Susilo Prabowo alias Embun, pada kurun waktu sejak tahun 2014 sampai dengan 2017, sebagai berikut: Pekerjaan Tahun 2014 1. Paket peningkatan jalan di Jalan Mengkudu dengan nilaikontrak Rp 932370.300 (Sembilan ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu tiga ratus rupiah) dengan sumber dana dan' DAK Kota Blitar tahun anggaran 2014 :dengan nama penyedia jasa CV YALA BUMI PERSADA,; 2. Paket Peningkatan Jembatan di Jaian AHMAD DAHLAN dengan nilai kontrak Rp 1.391.388.000 (Satu milyar tiga ratus Sembilan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dengan sumber dana dari DAK Pemkot Blitar dengan TA 2014 dengan nama penyedia CV. SURYA PRADANA. Paket pekerjaan Peningkatan Jembatan di Jalan Cakraningrat Menuju ke P2KH Nomor : 630.0AK/140/410.102/2014 tanggal 12 Agustus 2014 dengan nilai kontrak Rp 1.085.120.000 (Satu milyar Delapan puluh lima juta seratus dua puluh ribu) dengan nama pelaksana CV. SURYA PRADANA. 3. Paket Pembangunan Talud Di Jln. Agus Salim Bagian barat dan Bagian Timur Kel. Ngadirejo dengan nilai kontrak sebesar Rp 924.783.000 dengan nama penyedia jasa CV. KARTIKA PERKASA. _ Paket Pengaspalan Halaman Parkir Stadion dan Halaman Parkir Kantor Walikota Blitar dengan nilai kontrak Rp 555.485.300 dengan nama penyedia jasa CV. SAPTA SARANA,; 4. Paket pekerjaan Pembangunan Gedung Dispenda Kota Blitar dengan nilai Kontrak Rp 2.261 .462000 dengan nama penyedia jasa CV. KARTIKA PERKASA. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiB3j8JArAhSlxPmfZci7dXLOntZGop2qJdlrNsvedOq9EvW0uaxOmk5xD4yPOZnsVoDPeIWHMIZWb2vcngZYYMIXkL8Mb6hmhpM3VGxjqsY2O0vB2WGW2deuscCDY0NQYori0OuovqSzE/s1600/IMG20190124132807.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiB3j8JArAhSlxPmfZci7dXLOntZGop2qJdlrNsvedOq9EvW0uaxOmk5xD4yPOZnsVoDPeIWHMIZWb2vcngZYYMIXkL8Mb6hmhpM3VGxjqsY2O0vB2WGW2deuscCDY0NQYori0OuovqSzE/s640/IMG20190124132807.jpg" width="640" /></a></div>
Pekerjaan tahun 2015 1. Pekerjaan 
Pembangunan Duiker Di Area Gedung Kesenian dengan nilai kontrak Rp 
197083000 dengan pelaksana CV. KARTIKA PERKASA,; 2. Paket pekerjaaan 
Pengurugan Lahan Kawasan Gedung Kesenian. dengan nama pelaksana CV. DAYA
 NUSANTARA dengan nilai kontrak sebesar Rp 198.055.000,; 3. Paket 
Rehabilitasi Trotoar Jl. Imam Bonjol Bagian Timur dengan nama pelaksana 
CV. PURNAMA JAYA dengan nilai kontrak Rp1.364.802.000. 4. Paket 
pekerjaan Rehabilitasi Trotoar Jl. Imam Bonjol Bagian Barat dengan nama 
pelaksana CV. AIRLANGGA PUTRA dengan besaran kontrak Rp1.738.546.000,; 
5. Paket pekerjaan Peningkatan Jalan di JI. Ciliwung Lanjutan dengan 
besaran kontrak Rp 482822800000 dengan nama pelaksana PT. TATA KARUNIA 
ABADI,; 6. Paket Peningkatan Jalan di Jalan Mastrip dengan nama peIaksana CV PURNAMA JAYA dengan nilai kontrak Rp684.865.000 7.
 Paket rehabilitasi Jalan dan Trotoar di JL. Bali Bagian Timur dengan 
nama pelaksana CV SAPTA SARANA dengan nilai kontrak Rp987.438.000,; 
8.Paket rehabilitasi Jalan dan Trotoar di JL. Cemara Bagian Barat 
kontrak Rp1.593.156.000,; 9. Paket Pembuatan Pagar Taman Tanjungsari 
dengan pelaksana CV SAPTA SARANA dengan nilai kontrak Rp493.513.000 10.
 Paket rehablitasi Jalan den Trotoar di Jl. Cemara Bagian Temur dengan 
pelaksana CV YALA BUMI PERSADA dengan nilai kontrak Rp1.867.800.000,; 
11. Paket rehabilitasi Jalan dan Trotoar di Jl. Tanjung Bagian Utara 
Lanjutan dengan pelaksana CV YALA BUMI PERSADA dengan nilai kontrak 
Rp2.387.929.000 12. Paket pengurugan Lahan di Kelurahan 
Kepanjenkidul Lanjutan dengan pelaksana CV DAYA NUSANTARA dengan nilai 
kontrak Rp931.808.000,; 13. Paket penataan Strain Kali Lahar dengan pelaksana CV KARTIKA PERKASA dengan nilai kontrak Rp294.713.000,;
 14. Paket peningkatan Jalan di Jln D.I Panjaitan dengan nama pelaksana 
PT MODERNA TEKNIK PERKASA dangan nilai kontrak Rp4.509.990.000 15.
 Paket pembangunan SMPN 3 Kota Blitar tahap pertama dengan pelaksana PT 
MODERNA TEKNIK PERKASA dengan nilai kontrak Rp11.341.000.000,; 16. Paket pengurugan Lahan di Kelurahan Kepanjenkidul dengan pelaksana CV DAYA NUSANTARA dengan nilai kontrak Rp393.990.000 “Berdasarkan
 fakta-fakta di persidangan, bahwa terdakwa I tidak cukup bukti terkait 
penerimaan uang sebesar Rp5.1 miliyar,” ucap Majelis Hakim dalam 
pertimbangan putusannya. 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-Z4GKf-5TAOy1RWVKhVTU2UnMWdLz6zmkui9Fdz4lIYa8_eWLZf3IaC2XqVVlBCMkYmc8Ogc23s8fm4qYCdfFbK9eF6mEOoDcSO5TBJLjIOsZHB84apW_-9ne4lZ-IhIZNlCfJTxLamQ/s1600/5.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="476" data-original-width="640" height="476" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-Z4GKf-5TAOy1RWVKhVTU2UnMWdLz6zmkui9Fdz4lIYa8_eWLZf3IaC2XqVVlBCMkYmc8Ogc23s8fm4qYCdfFbK9eF6mEOoDcSO5TBJLjIOsZHB84apW_-9ne4lZ-IhIZNlCfJTxLamQ/s640/5.png" width="640" /></a></div>
Pada tahun 2018, lanjut Majelis Hakim, Terdakwa I dan Hermansyah Permadi kembali mengalokasikan proyek kepada Susilo Prabowo alias Embun, diantaranya proyek pembangunan fasilitas pendukung Stadion Supriyadi Btitar senilai Rp796.078.000 (tujuh ratus sembilan puluh enam juta tujuh puluh delapan ribu rupiah), dan proyek pembangunan SMP Negeri 3 Blitar Tahap 2, pada tahun anggaran 2018 dengan pagu anggaran senilai Rp23.279.520.300 (dua puluh tiga miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus dua puluh enam ribu tiga ratus rupiah) Guna memastikan Susilo Prabowo alias Embun mendapatkan proyek-proyek tersebut, pada tanggal 5 Juni 2018 sekira jam 10.00 MB, Terdakwa I menelpon yerdakwa II, meminta agar mengajak Susilo Prabowo alias Embun datang ke rumahnya.  Kemudian pada sekira jam 18.22 WIB, Susilo Prabowo alias Embun menelpon terdakwa II untuk mengajak ke rumah terdakwa I, guna membicarakan pembagian proyek. Kemudian, Terdakwa II dan Susilo Prabowo alias Embun menemui Terdakwa I Samanhudi Anwar di rumah dinas Walikota Blitar. Dalam pertemuan itu, Terdakwa I menunjuk Susilo Prabowo alias Embun sebagai pelaksana proyek pembangunan SMP Negeri 3 Blitar Tahap 2, tahun anggaran 2018. Dan untuk meyakinkan Susilo Prabowo alias Embun, Terdakwa I menghubungi Moh. Amin Nurcholis (Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Blitar) dan Moh. Sidik (Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar), menanyakan anggaran proyek dimaksud dan mendapat jawaban, bahwa anggaran pembangunan SMP Negeri 3 Blitar Tahap 2 tersedia sejumlah kurang lebih Rp23.000.000.000 (dua puluh tiga miliar rupiah). Sebagai kompensasinya terdakwa I meminta uang fee sebesar 8% dari nilai proyek, uang fee mana agar diberikan melalui Terdakwa II. “Permintaan Terdakwa I Samanhudi Anwar dipenuhi oleh Susilo Prabowo alias Embun, dengan memberikan uang sejumlah Rp1.500.000.000.00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) melalui Terdakwa II Bambang Purnomo alias Totok,” ucap Majelis Hakim. (Rd1/*)

News Tipikor JPU KPK Kasasi Atas Vonis Hakim Terhadap Terdakwa Korupsi Suap Wali Kota Blitar (Non Aktif)

Staf Administrasi Pengadilan Tipikor Surabaya, Achmad Sofwan M, SH saat menerima dan memeriksa kelengkapan domkumen Kasasi dari JPU KPK ...

Terdakwa Dugaan Korupsi Dana Hibah Pemkot Surabaya Rp4.9 M Dituntut 6.6 Tahun Penjara

05.48 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh4b3BzD-nvclbRwkRgmGqbDTBpOziqznuwCzIMIxrp1ZaOfo0t5PmI4i-f0KIzB2-xwJ0O0FOpfZ9geAaImr8oqL0PDzD0neVcMQ9xxf6i-rQoU_sAkybEy0pzjYBeSSwbyEUHMWGuv9o/s1600/IMG20190318173338.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="592" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh4b3BzD-nvclbRwkRgmGqbDTBpOziqznuwCzIMIxrp1ZaOfo0t5PmI4i-f0KIzB2-xwJ0O0FOpfZ9geAaImr8oqL0PDzD0neVcMQ9xxf6i-rQoU_sAkybEy0pzjYBeSSwbyEUHMWGuv9o/s1600/IMG20190318173338.jpg" /></a></div>
 
beritakorupsi.co - Tim JPU (Jaksa Penuntut Umum) Muhammad Fadhil dkk dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak, Surabaya membacakan surat tuntutannya dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sebesar Rp200 juta subsidair 6 (enam) bulan kurungan serta pida tambahan berupa mengembalikan kerugian negara sejumlah Rp4.9 Miliyar subsidair 3 (tiga) tahun penjara terhadap Agus Setiawan Tjong, warga Jln. Bunguran No 37 atau Jalan Bunguran No 27 A Kelurahan Bongkaran, Kecamatan Pabean Gantikan, Surabaya selaku Direktur PT. Sang Surya Dwi Sejati (PT SSDS) dalam kasus perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah  Jasmas (Jaringan Aspirasi Masyarakat) dalam bentuk NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) sebesar Rp27.465.033.400 (dua puluh tujuh miliyar empat ratus enam puluh lima juta tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah) yang berasal dari APBD-Perubahan  Pemkot Surabaya Tahun Anggaran (TA) 2016, yang merugikan keuangan negara senilai  Rp4.991.271.830,61 (Empat milyar Sembilan ratus Sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh rupiah koma enam puluh satu sen) berdasarkan hasil audit BPK RI No. 64/LHP/)O(I/09/2018 tanggal 19 September 2018. Surat tuntutan pidana terhadap terdakwa Agus Setiawan Tjong (65) dibacakan JPU Muhammad Fadhil diruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sedati, Sidaorjo Jawa Timur di muka persidangan dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Rochmad dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu Dr. Andriano dan Emma Elyani serta Panitra PenggantiAlarico De Jesus. Sementara terdakwa didampingi Tim Penasehat Hukum (PH)-nya Benhard Manurung, Utcok Jimmi Lamhot dan Bryan Emanurio Terdakwa Agus Setiawan Tjong terseret dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dana Jasmas yang berasal dari APBD-Perubahan  Pemkot Surabaya Tahun Anggaran (TA) 2016 sebesar Rp27.465.033.400 (dua puluh tujuh miliyar empat ratus enam puluh lima juta tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah) milik 6 anggota DPRD Surabaya Periode 2014 - 2019, yakni H. Darmawan, Sugito (Keduanya sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah ditahan oleh penyidik Kejari Tanjung Perak), Ratih Retnowati, Binti Rochmah, Syaiful Aidy dan Dini Rijanti untuk disalurkan ke daerah pemilihannya (Dapil) masing-masing. Ternyata, terdakwa selaku Direktur PT. Sang Surya Dwi Sejati punya kedekatan dengan ke-6 anggota Dewan (H. Darmawan, Sugito, Ratih Retnowati, Binti Rochmah, Syaiful Aidy dan Dini Rijanti) selaku pemilik dana Jasmas yang jumlahnya miliyaran rupiah, menyampaikan kesanggupannya pada saat didakannya pertemuan dengan ke- 6 anggota Dewan itu untuk mengerjakan pekerjaan tersebut dengan mengkoordinir pelaksanaan kegiatan,  khususnya dalam pengadaan jenis barang untuk salurkan ke  Lembaga Kemasyarakatan selaku penerima dana Jasmas yaitu RT/RW, serta membuat proposal-proposal permohonan. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEga0GCPxcAWk09qnR4GCyWaioQzbIiL75Bbyj6Ca30NpbUQeL9Timu73lvkymqsTSE5THyck_fHnNTKuyTj17cKFR5esabqDhs7ggwf_7wqYbhjDUXcrrzC7e1RXh5iqwpuJ5lxUfNpy6E/s1600/IMG20190318171415.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="320" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEga0GCPxcAWk09qnR4GCyWaioQzbIiL75Bbyj6Ca30NpbUQeL9Timu73lvkymqsTSE5THyck_fHnNTKuyTj17cKFR5esabqDhs7ggwf_7wqYbhjDUXcrrzC7e1RXh5iqwpuJ5lxUfNpy6E/s1600/IMG20190318171415.jpg" /></a></div>
 Dan sebagai imbalan dari dana Jasmas itu seperti yang dijelaskan dalam 
surat dakwaan maupun tuntutan JPU, bahwa terdakwa Agus Setiawan Tjong 
menjanjikan fee atau keuntungan kepada masing-masing anggota Dewan yang 
terhormat sebesar 15% dari jumlah anggaran dana Jasmas. Hal ini 
terungkap dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan JPU. Sehingga, 
penyidik Kejari Tanjung Perak pun sudah menetapkan 2 (dua) dari 6 (enam)
 anggota DPRD Surabaya periode 2014 - 2019 sebagai tersangka, setelah 
terlebih dahulu ke- 6 anggota Dewan itu dihadirkan sebagai saksi 
dipersidangan beberapa waktu lalu. Akibatnya, penyidik Kejari 
Tanjung Perak pun menetapkan Sugito sebagai tersangka, dan disusul 
penetapan H. Darmawan sebagai tersangka berikutnya beberapa minggu 
kemuidian. Lalu apakah hanya Sugito dan H. Darmawan ? Bagaimana dengan 
Ratih Retnowati, Binti Rochmah, Syaiful Aidy dan Dini Rijanti ?. Namun
 bisa jadi tersangkanya akan bertambah. Sebab penyidik Kejari Tanjung 
Perak sudah mengirimkan surat panggilan yang kedua kalinya kesalah satu 
(1) dari Emapt (4) anggota Dewan, yakni Binti Rochmah namun tidak 
memenuhi panggilan. 
 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjp2yPedcsbivu17kx9UDSr2kOPh84pDCx3vMbAApvP4_c7_dNoO9nMV_3b7jtBSCXeMaWGtoiJOTqcEbca9t1QvCjKfJZez0rkkSOA7ltDfTlCosYsZFXU0Cil8NJqmshIKI8zNGJ_xN4/s1600/9.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="400" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjp2yPedcsbivu17kx9UDSr2kOPh84pDCx3vMbAApvP4_c7_dNoO9nMV_3b7jtBSCXeMaWGtoiJOTqcEbca9t1QvCjKfJZez0rkkSOA7ltDfTlCosYsZFXU0Cil8NJqmshIKI8zNGJ_xN4/s640/9.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">(Kiri) Tersangka Sugito (anggota DPRD Surabaya)</td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"> </td></tr>
</tbody></table>
 Sementara menurut JPU M. Fadil kepada berotakorupsi.co sesusai 
persidangan mengatakan, saat ini masih dalam proses. “Sabar aja, saat 
ini semua dalam proses,” kata JPU M. Fadil (Senin, 22 Juli 2019). Namun
 saat ditanya mengenai proses hukum terhadap Lembaga penerima langsung 
dana Jasmas yaitu ratusan Ketua RT/RW di beberapa Kelurahan dan 
Kecamatan Kota Surabaya, maupun pihak Pemkot selaku pemberi dana Jasmas,
 JPU Fadil enggan menanggapinya. Lalu bagaimanapula dengan Tim 
yang dibentuk terdakwa Agus Setiawan Tjong, seperti yang terungkap dalam
 surat dakwaan JPU terkait dalam pencarian dan pengumpulan Proposal dari
 masing-masing Ketua RT/RW, diantaranya Freddy Dwi Cahyono, Robert 
Siregar, Santi Diana Rahmawati, Rudi Sinaga/Rudi Marudut. Selain 
itu, bagaimana dengan pihak Pemkot Surabaya selaku pihak yang mencairkan
 langsung dana Jasmas ke rekening masing-masing Ketua Rt/RW selaku 
lembaga penerima, seperti yang disampaikan Majelis Hakim dalam 
persidangan beberapa waktu lalu, saat JPU menghadirkan pejabat Pemkot 
Surabaya sebagai saksi di persidangan untuk terdakwa Agus Setiawan Tjong
 ? “Pemberi dana ini harus bertanggung jawab. Ini karena 
kurangnya pengawasan dan pendampingan,” ucap Ketua Majelis Hakim Rochmad
 saat itu (Senin, 15 April 2019). Anehnya, dalam surat dakwaan 
maupun tuntutan JPU yang dibacakan dalam persidangan (Senin, 22 Juli 
2019) mengatakan, bahwa terdakwa Agus Setiawan Tjong terkait penggunaan 
dana Jasmas,dianggap melanggar Peraturan Wali Kota  Surabaya No 25 Tahun
 2016 Tentang Tata Cara Pemberian dan Penanggungjawaban Dana Hibah dan 
Bantuan Sosial Permohonan Hibah, Permendagri No. 32 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD 
sebagaimana telah di ubah dengan Pemendagri No. 14 Tahun 2016 tentang 
Perubahan Kedua Atas Permendagri No 32 Tahun 2011 tentang Pedoman 
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, serta 
Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 sebagaimana telah di 
ubah terakhir dengan Permendagri No 21 Tahun 2011 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada hal, dana Jasmas bukan 
dicairkan oleh Pemkot Surabaya terhadap rekening terdakwa, melainkan 
dicairkan langsung ke rekening Ketua RT/RW selaku Lembaga penerima dana 
Jasmas. Memang dalam surat dakwaan maupun dalam persidangan yang 
terungkap serta surat tuntutan JPU mengatakan, bahwa terdakwa diminta 
untuk membantu membuat proposal dari masing-masing Ketua Rt/RW. Dan dana
 Jasmas yang diterima oleh masing-masing Ketua RT/RW kemudian dicairkan 
lagi ke rekening terdakwa. Kemudian, terdakwa menyalurkan 
barang-barang berupa Terop, Kursi Crome, Kursi Plastik, Meja Besi, Meja 
Plstik,Sound Sistem, Lampu Spiral, Gerobak Sampah dan Tong sampah kepada
 ratusan Ketua RW (Rukun Warga) selaku penerima dana Jasmas yang tidak 
sesuai dengan ketentuan. Apakah penerima dana Jasmas tidak lagi 
bertanggung jawab atas penggunaan duit yang dianggap bermasalah, dan 
menjadi tanggung jawab terdakwa karena masing-masing Lembaga penerima 
dana langsung mentransferkannya ke rekening terdakwa ? 
 
 Dalam surat tuntutan JPU, bahwa terdakwa, selain dianggap melanggar 
Perwali dan Permendagri, juga dianggap bersalah melanggar Undang-undang 
Tindak Pidana Korupsi sebagai sangksi hukuman pidana.  JPU mengatakan, bahwa perbuatan Terdakwa Agus Setiawan Tjong sebagaimana
 diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagalmana telah dlubah dengan 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tlndak 
Pidana Korupsl juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam
 dakwaan Primair. 
 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjMEvXMtTlTRxhUnjVvwctpp5M_j_lFzvwieK6wbQokgf2Nd-WMvZ3HA_Fr5XhOh5RDi4W8u3O_d0y6TJniN6P7AP1-L5WH8Bb2yZ3E1V1Sg3qk0Xw5Har5Y07EhiH-1t4KoKPXOGuFLts/s1600/IMG_20190506_211401.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="576" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjMEvXMtTlTRxhUnjVvwctpp5M_j_lFzvwieK6wbQokgf2Nd-WMvZ3HA_Fr5XhOh5RDi4W8u3O_d0y6TJniN6P7AP1-L5WH8Bb2yZ3E1V1Sg3qk0Xw5Har5Y07EhiH-1t4KoKPXOGuFLts/s640/IMG_20190506_211401.jpg" width="576" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Tersangka H. Daermawan (anggota DPRD Subaya)</td></tr>
</tbody></table>
JPU M. Fadil dalam surat tuntutannya 
menjelaskan, bahwa terdakwa Agus Setiawan Jong selaku Direktur PT. Sang 
Surya Dwi Sejati, baik sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama dengan 
Sugito, H. Darmawan, Binti Rochmah, Dini Rinjanti, Ratih Retnowati, 
Saeful Aidi (anggota DPRD Surabaya.red), pada waktu yang tidak dapat 
ditentukan secara pasti antara bulan maret 2015 sampai dengan Januari 
2017 atau setidak-tidaknya dalam waktu tertentu di tahun 2015 sampai 
dengan tahun 2017, bertempat di Kantor DPRD Kota Surabaya Jln. Yos 
Sudarso No 1822 Kel. Embong Kaliasin, Kec Genteng Kota Surabaya, Jln 
Bunguran No 27 A Kelurahan Bongkaran,  Kecamatan Pabean Gantikan, 
Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih temasuk 
dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan 
Negeri Surabaya berdasarkan Ketentuan Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 
tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang memeriksa dan 
memutus perkara ini. 
 
Bahwa terdakwa telah melakukan atau 
yang turut serta melakukan secara melawan hukum,  mengkordinir 
Pelaksanaan Dana Hibah Jaringan Aspirasi Masyarakat (JASMAS) Pemerintah 
Kota Surabaya yang bersumber dari APBD Kota Surabaya Tahun 2016, 
bertentangan dengan Peraturan Wali Kota Surabaya No 25 Tahun 2016 
Tentang Tata Cara Pemberian dan Penanggungjawaban Dana Hibah dan Bantuan
 Sosial Permohonan Hibah, Permendagri No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman 
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana 
telah di ubah dengan Pemendagri No. 14 Tahun 2016 tentang Perubahan 
Kedua Atas Permendagri No 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah 
dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, serta Peraturan Menteri 
Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 sebagaimana telah di ubah terakhir dengan 
Permendagri No 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah. 
 
Setelah melakukan perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang 
lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau 
perekonomian negara sebesar Rp4.991.271.830,61 (Empat milyar Sembilan 
ratus Sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan 
ratus tiga puluh rupiah koma enam puluh satu sen) atau setidak tidaknya 
sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam laporan perhitungan 
kerugian Negara BPK RI No. 64/LHP/)O(I/09/2018 tanggal 19 September 
2018, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai 
berikut ; Bahwa terdakwa Agus Setiawan Jong, pada bulan Maret 
2015 menemui Anggota DPRD Kota Surabaya yaitu H. Darmawan dan Ratih 
Retnowati untuk membicarakan mengenai Pekerjaan Dana Hibah Jasmas. Dalam
 pertemuan tersebut, anggota DPRD Kota Surabaya H.Darmawan dan Ratih 
Retnowati,  menyampaikan kepada terdakwa Agus Setiawan Jong, bahwa akan 
ada kegiatan Dana Hibah Jasmas untuk Masyarakat Khususnya Lembaga 
Kemasyarakatan RT/RWk sehingga terdakwa Agus Setiawan Jong menyampaikan 
kesanggupannya untuk mengerjakan pekerjaan tersebut dengan mengkoordinir
 pelaksanaan khususnya pengadaan jenis barang yang akan di berikan ke 
Lembaga Kemasyarakatan (RT/RW), serta menyusun proposal-proposal 
permohonan Dana Hibah dari Lembaga Kemasyarakatan (RT/RW). JPU 
menjelaskan, setelah pertemuan dengan anggota DPRD Surabaya H. Darmawan 
dan Ratih Retnowati, selanjutnya terdakwa Agus Setiawan Jong bertemu 
dengan Anggota DPRD lainnya yaitu Binti Rochmah, Syaiful Aldy, Dini 
Rijanti dan Sugito. Dan pada saat menemui Anggota DPRD Surabaya Binti 
Rochmah, Syaiful Aidy, Dini Rijanti dan Sugito, terdakwa Agus Setiawan 
Jong kembali menyampaikan maksudnya untuk menjadi pihak yang mengerjakan
 pekerjaan Dana Hibah dalam bentuk Jaringan Aspirasi Masyarakat (JASMAS)
 khususnya untuk pengadaan  barang-barang yang akan diberikan kepada 
para penerima Hibah lewat dana Aspirasi milik anggota DPRD kota Surabaya
 tersebut. 
 
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEilI7qETj-OoeUn4V-3zmmHKA0mKXM5J7Deg0x6M9Ft-YzEjxyVBPBqER8dLkmFyqXJ0cOn6mG6EgHaCK5LT0w0yI2UDbPPwEQ-LEdampcYz5PMZDWeoazviKVVGeA14m8NoJrUw_PNT8g/s1600/PhotoGrid_1557152562569.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="640" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEilI7qETj-OoeUn4V-3zmmHKA0mKXM5J7Deg0x6M9Ft-YzEjxyVBPBqER8dLkmFyqXJ0cOn6mG6EgHaCK5LT0w0yI2UDbPPwEQ-LEdampcYz5PMZDWeoazviKVVGeA14m8NoJrUw_PNT8g/s640/PhotoGrid_1557152562569.jpg" width="640" /></a>JPU mengungkapkan, bahwa dalam pertemuan dengan para 
Anggota DPRD Kota Surabaya H. Darmawan, Ratih Retnowati, Binti Rochmah, 
Syaiful Aidy, Dini Rijanti dan Sugito, terdakwa Agus Setiawan Jong 
selain menyampaikan maksudnya untuk menjadi Penyedia barang yang akan 
disalurkan kepada Lembaga Kemasyarakatan (RT/RW), juga menjanjikan akan 
memberikan komisi sebesar 15% (lima belas persen) kepada setiap Anggota 
DPRD Kota Surabaya sesuai dengan jumlah Dana Aspirasi yang disetujui 
oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam bentuk Dana Hibah. Selain 
itu, lanjut JPU, terdakwa Agus Setiawan Jong menyampaikan teknis 
pelaksanaan Kegiatan Dana Hibah, terdakwa Agus Setiawan Jong siap untuk 
turun langsung kelapangan guna mengurusi segala sesuatu yang berkaitan 
dengan proses permohonan Dana Hibah mulai dari proses pembuatan 
proposal, pembelian dan pendistribusian barang hingga membuat Laporan 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPPK) Kegiatan Dana Hibah yang 
disepakati oleh para Anggota DPRD Kota Surabaya. Dalam pertemuan
 tersebut, anggota DPRD Surabaya H. Darmawan, Ratih Retnowati, Binti 
Rochman, Syaful Aidy, Dini Rini Rijanti dan Sugito menyepakati bahwa 
terdakwa Agus Setiawan Jong sebagai penyedia barang yang akan diberikan 
oleh anggota DPRD kepada masyarakat pemohon Hibah dari lembaga 
Masyarakat (RT/RW) berupa Terop, Kursi Crome, Kursi plastik, Meja Besi, 
Meja Plastik, Soundsistem, Gerobak sampah serta tempat sampah. 
 
JPU menjelaskan, bahwa proposal-proposal yang di dibuat dan diperoleh oleh Tim  terdakwa Agus Setiawan Jong, kemudian dikumpulkan di rumah terdakwa Agus Setiawan Jong di Jl. Bunguran No 27 A Kelurahan Bongkaran, Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya, yang selanjutnya disortir berdasarkan wilayah Daerah Pemilihan dari para anggota DPRD Kota Surabaya, dan disesuaikan dengan Pagu Anggaran Dana Aspirasi yang disampaikan. “Jumlah dana Aspirasi setiap Anggota DPRD tersebut, dibagi berdasarkan jumlah Proposal dana hibah yang di peroleh, sehingga mendekati jumlah pagu setiap anggota DPRD, yang dahulu jumlah keseluruhan nilai Proposal dibuat melebihi dari jumlah pagu Dana Aspirasi karena sudah mengetahui, bahwa nantinya akan berkurang setelah diverifikasi oleh Pemerintah Kota Surabaya,” pungsak JPU JPU mengungkapkan, bahwa pada bulan Agustus 2015, berdasarkan perintah dari terdakwa Agus Setiawan Jong, proposaI-proposal tersebut di antar oleh Dea Winnie ke masing-masing Anggota DPRD Kota Surabaya, dan untuk H. Darmawan diterima oleh stafnya yaitu Agus. Untuk Ratih Retnowati di terima oleh Sani, kemudian untuk Binti Rochmah diterima langsung oleh Suaminya yaitu Budi di rumah Binti Rochmah di Jalan Rungkut atau di Universitas Surabaya tempat kerja suami Binti Rochma. 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhELVUEl2REk44_nGjPmdAQwQum4yPUourSAm9fPxsesOLcB7hYoy5xuA0HJdLD2JHFFnVqHN4iSp_guHpyW14g8jBiAJ_j4DNz0DrkSD81S94iJTTyzvarkR27EHqZePCI2hr6NWfRVA0/s1600/1.M+Taswin+%2528Asisten+II%2529%252C+Edy+Christijanto%252C+Yusron+Sumartono+dan+Ahmad+Yardo+Wifaqo.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhELVUEl2REk44_nGjPmdAQwQum4yPUourSAm9fPxsesOLcB7hYoy5xuA0HJdLD2JHFFnVqHN4iSp_guHpyW14g8jBiAJ_j4DNz0DrkSD81S94iJTTyzvarkR27EHqZePCI2hr6NWfRVA0/s640/1.M+Taswin+%2528Asisten+II%2529%252C+Edy+Christijanto%252C+Yusron+Sumartono+dan+Ahmad+Yardo+Wifaqo.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Saksi dari pejbat Pemkot Surabaya, .M Taswin (Asisten II), Edy Christijanto, Yusron Sumartono dan Ahmad Yardo Wifaqo</td></tr>
</tbody></table>
Selanjutnya Untuk Syaiful Aidy dan Dini Rijanti diserahkan di ruang 
Fraksi PAN, dan diterima oleh Yanto. Sedangkan untuk Sugito diserahkan 
di ruang Fraksi Hanura, dan diterima oleh Bagus selaku staf di Fraksi 
Hanura. Dan seluruh proposal tersebut sudah dilengkapi dengan Rekapan 
jumlah proposal, nama pemohon dan jumlah Permohonan. Bahwa 
proposal permohonan yang dikumpulkan oleh terdakwa Agus Setiawan Jong ke
 Anggota DPRD Kota Surabaya, selanjutnya dikirim oleh Anggota DPRD Kota 
Surabaya ke Sekertariat DPRD kota Surabaya untuk selanjutnya dikirim ke 
Pemerintah Kota Surabaya. JPU menjelaskan, mulanya 
proposaI-proposal tersebut akan dipergunakan untuk dasar permohonan Dana
 Hibah APBD Pemerintah Kota Surabaya tahun 2016, namun proposal tersebut
 tidak dapat dijadikan dasar permohonan Dana Hibah tahun 2016, sehingga 
selanjutnya dimaksudkan dan dipergunakan untuk APBD-Perubahan Tahun 
Anggaran 2016, dan  seluruh proposaI-proposal tersebut harus direvisi, 
khususnya penanggalan.  Sehingga proposal-proposal tersebut dikembalikan
 oleh para anggota DPRD, dan diambil oleh terdakwa Agus Setiawan Jong 
untuk dilakukan pembaharuan penanggalan dengan menggunakan tahun 2016, 
selanjutnya pada bulan Juli 2016 para Tim terdakwa Agus Setiawan Jong 
(Freddy Dwi Cahyono, Robert Siregar, Santi Diana Rahmawati, Rudi 
Sinaga/Rudi Marudut) kembali memperbaharui proposal, dan menemui Ketua 
RT/RW untuk meminta tandatangan dan stempel, yang selanjutnya 
dikumpulkan di rumah terdakwa Agus Setiawan Jong, kemudian diantarkan 
kembali ke masing-masing Anggota DPRD Kota Surabaya, dan para Anggota 
DPRD Kota Surabaya mengumpulkan ke Sekwan DPRD Kota Surabaya untuk di 
kirim ke Pemerintah Kota Surabaya. “Bahwa setelah mengetahui 
proposal-proposal tersebut telah di kirim ke Pemerintah Kota Surabaya 
untuk dilakukan verifikasi, terdakwa Agus Setiawan Jong selanjutnya 
menyetor barang-barang sesuai dengan jenis yang telah diajukan dalam 
proposal permohonan Dana Hibah, diantaranya Terop, Kursi Crome, Kursi 
Plastik, Meja Besi, Meja Plstik,Sound Sistem, Lampu Spiral, Gerobak 
Sampah, Tong sampah, dan disimpan dirumah terdakwa Agus Setiawan Jong JI
 Bunguran No 27 A, Surabaya,” ungkap JPU Pada tahun 2016, 
Pemerintah Kota Surabaya memberikan Dana Hibah ke Lembaga masyarakat 
(Ketua RT/RW) sebesar Rp27.465.033.400 (dua puluh tujuh milyar empat 
ratus enam puluh lima juta tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah) 
dengan total jumlah penerima hibah yang bersumber dari APBD Perubahan 
Tahun Anggaran 2016 sebanyak 665 Lembaga. 
 
Setelah terdakwa Agus Setiawan Jong mengetahui nama-nama pemohon yang diajukan telah lolos verifikasi, selanjutnya terdakwa Agus Setiawan Jong kembali memerintahkan para Tim-nya untuk memanggil para Ketua RT/RW dan bendahara lembaga RT/RW untuk membuat buku tabungan di Bank Jatim cabang Pasar Atom, dan selanjutnya buku tabungan para penerima Hibah itu tetap pada penguasaan terdakwa Agus Setiawan Jong. Bahwa dari seluruh proposal dana Hibah yang dikoordinir oleh terdakwa Agus Setiawan Jong, yang lolos veriflkas adalah sebanyak 228 Pemohon terdiri dari 65 pemohon atas nama H. Darmawan,; 6 Pemohon atas nama Ratih Retnowati,; 28 Pemohon atas nama Binti Rochmah,; 42 Pemohonatas nama Syaiful Aidy,; 35 Pemohon atas nama Dini Rijanti dan 52 Pemohon atas nama Sugito. Setelah mengetahui bahwa proposal-proposal tersebut lolos verifikasi dan telah masuk dalam APBD perubahan 2016, selanjutnya terdakwa Agus Setiawan Jong mencari tahu jadwal penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), dan setelah mengetahui Jadawal Penandatanganan NPHD antara Pemerintah Kota Surabaya dengan penerima Hibah, terdakwa Agus Setiawan Jong kembali memerintahkan para Tim-nya untuk menghubungi para Penerima Hibah yang lolos veriflkasi supaya datang ke Pemerintah Kota Surabaya untuk penandatanganan NPHD  dan melakukan Pembagian buku tabungan Bank Jatim Penerima Hibah. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEimiBu2wsfjBmGwxIhH8GxYxnwURh8S-3l-pbdNVCy0084xM9f3hraoKsYA-gUxmBt1acT18KBS4_Yr7QmyScd_wgwOlEJORKhUirOhP0NtWhGPFidrjPkRh4CKlFDDO09O0w0yTVsfMhg/s1600/IMG20190422153406.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEimiBu2wsfjBmGwxIhH8GxYxnwURh8S-3l-pbdNVCy0084xM9f3hraoKsYA-gUxmBt1acT18KBS4_Yr7QmyScd_wgwOlEJORKhUirOhP0NtWhGPFidrjPkRh4CKlFDDO09O0w0yTVsfMhg/s640/IMG20190422153406.jpg" width="640" /></a></div>
 
Pada Desember 2016, setelah terdakwa Agus Setiawan Jong  mengetahui 
bahwa Dana Hibah telah cair dan masuk ke rekening masing-masing penerima
 Hibah, selanjutnya terdakwa Agus Setiawan Jong kembali memerintahkan 
Timnya untuk mengumpulkan para Penerima Hibah di Bank Jatim cabang Pasar
 Atom atau Bank Jatim Kedung Cowek untuk melakukan transfer kenomor 
rekening 1692222225 atas nama Agus Setiawan Jong. “Jumlah Dana 
Hibah yang ditransfer oleh 228 Penerima Hibah ke Rekening terdakwa Agus 
Setiawan Jong nomor rekening 1692222225 sebesar Rp13.189.104.100 (tiga 
belas milyar seratus delapan puluh sembilan juta seratus empat ribu 
seratus rupiah),” ungkap JPU Setelah seluruh penerima Hibah 
mentrasfer ke rekening terdakwa Agus Setiawan Jong, selanjutnya terdakwa
 Agus Setiawan Jong memerintahkan Timnya untuk mengantarkan barang ke 
para penerima Hibah sesuai dengan jenis barang yang telah disetujui oleh
 Pemerintah Kota Surabaya. “Setelah melakukan pengiriman barang,
 selanjutnya terdakwa Agus Setiawan Jong memerintahkan Timnya untuk 
membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)  sesuai dengan harga dan jenis 
barang yang disetujui oleh Pemerintah Kota Surabaya dengan dilampiri 
Nota yang telah dibuat oleh terdakwa Agus Setiawan Jong, dengan  
memerintahkan Timnya untuk meminta tandatangan dan Stempel dari 
masing-masing Ketua RT/RW selaku penerima Hibah Pemerintah Kota Surabaya
 tahun 2016,” ungkap JPU kemudian Kwalitas barang yang diterima 
oleh penerima Hibah sangat jauh dari harga jenis barang yang disetujui 
oleh Pemerintah kota Surabaya, dan berdasarkan Hitungan Laporan Hasil 
Pemeriksaan Investigasi dalam rangka penghitungan Kerugian keuangan 
Negara atas Penyaluran dan Penggunaan Dana Hibah kepada Masyarakat pada 
Pemerintah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2016, oleh Badan Pemeriksa 
Keuangan Republik Indoneisa (BPK RI), telah ditemukan adanya kerugian 
Negara sebesar Rp4.991.271.830,61 (empat milyar sembilan ratus sembilan 
puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh
 rupiah koma enam puluh satu sen). 
 
JPU mengatakan, bahwa Terdakwa Agus Setiawan Tjong terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagalmana telah dlubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tlndak Pidana Korupsl juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair. “Meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengdilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara ini untuk ; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agus Setiawan Tjong berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 5 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, denda sebesar Rp200 juta subsidiair 6 (enam) bulan kurungan. dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ; Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp4.991.271.830,61 (Empat milyar Sembilan ratus Sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh rupiah koma enam puluh satu sen) selambat-lambat 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh hukum tetap. Jika dalam jangka waktu tersebut Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya di sita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 3 (tiga)  tahun,” ucap JPU M. Fadil. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgTgbLG3CVMLL2YM4ZYRR5fAZNOADMGi39H4yhyphenhyphen7nFf1up9KTpupfgLtSq0qyUAkjamvk00dxlIejcRdndHULFIwp5xvmPl7ieNWSEI_By6vxvAfaUYaJBWNE1WaxKnISkpp0q-apMPHlY/s1600/IMG20190422145628.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgTgbLG3CVMLL2YM4ZYRR5fAZNOADMGi39H4yhyphenhyphen7nFf1up9KTpupfgLtSq0qyUAkjamvk00dxlIejcRdndHULFIwp5xvmPl7ieNWSEI_By6vxvAfaUYaJBWNE1WaxKnISkpp0q-apMPHlY/s640/IMG20190422145628.jpg" width="640" /></a></div>
Atas tuntutan JPU, Ketua Majelis Hakim mmberi hak terhadap terdakwa 
maupun melalui Penasehat Hukumnya untuk menyampaikan Pledoi atau 
pembelaan pada sidang berikutnya, yaitu pada tanggal 29 Juli 2019. Pun 
demikian, apabila JPU akan menanggapi dalam Dupliknya, Ketua Majelis 
Hakim pun langsung mengagendakan jadwal untuk disampaikan pada tanggal 
30 Juli 2019 dan pembacaan putusan pada tanggal 5 Agustus 2019. Hal itu dikatakan Ketua Majelis Hakim, karena masa penahanan terdakwa akan berakhir pada tanggal 8 Agustus 2019. Terkait
 tuntutan JPU, tim Penasehat Hukum terdakwa tak banyak berkomentar. 
Hanya menyampaikan, bahwa dalam surat tuntutan JPU, tidak ada Pasal 18 
sebagai pidana tambahan yang dikenakan JPU. “Tidak ada Pasal 18, 
yang saya dengar tidak ada,” kata Utcok Jimmi Lamhot, sambil menghubungi
 rekannya Benhard Manurung, yang juga mengatakan yang sama. “Tidak ada Pasal 18,” suara Benhard Manurung dari ujung telephon genggamnya. Sementara
 menurut JPU M. Fadil kepada beritakorupsi.co mengatakan, bahwa Pasal 18
 ada dalam surat tuntutannya. “Ada Pasal 18 sebagai pidana tambahan,” 
ujar M. Fadil Terkait uang pengganti dalam surat tuntutan JPU, M.
 Fadil menjelaskan, bahwa JPU menganggap kerugian negara sebesar Rp4.9 
miliyar, ada pada terdakwa. Dan JPU M. Fadil menyampaikan, kalau 
terdakwa merasa keberatan, silahkan diungkap Kepada Majelis Hakim. “Kami menganggap ada pada terdakwa. Kalau merasa keberatan, silahkan mengungkap kepada Majelis Hakim,” jelasnya. (Rd1/*)

News Tipikor Terdakwa Dugaan Korupsi Dana Hibah Pemkot Surabaya Rp4.9 M Dituntut 6.6 Tahun Penjara

berita korupsi .co - Tim JPU (Jaksa Penuntut Umum) Muhammad Fadhil dkk dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak, Surabaya membacakan...

Adhyaksa “Pesta”, Sidang Perkara Korupsi Tertunda

12.49 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiqhRnZdkqOMnvG_E522X__U0VGMWquNErPVpLRCFVF6XjLcMgPnj3irv9e_VkhPALr7LaPvAfEEexJaPZCi3IRD6R7ucwHq-bq0gTxX73LyKseu8TUlev8P9hjI6tZMHOEa6I7JeOONz0/s1600/IMG-20190722.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1280" data-original-width="720" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiqhRnZdkqOMnvG_E522X__U0VGMWquNErPVpLRCFVF6XjLcMgPnj3irv9e_VkhPALr7LaPvAfEEexJaPZCi3IRD6R7ucwHq-bq0gTxX73LyKseu8TUlev8P9hjI6tZMHOEa6I7JeOONz0/s1600/IMG-20190722.jpg" /></a></div>
 
beritakorupsi.co - Hari ini, Senin, tanggal 22 Juli 2019, beberapa sidang perkara Korupsi tertunda (kosong) di Pengadilan Tipikor Surabaya hanya karena perayaan ulang tahun Lembaga Penegak Hukum Adhyaksa (Kejaksaan Republik Indonesia) yang ke- 59, sementara pihak penegak hukum maupun pihak terdakwa menginginkan agar kepastian hukum segera selesai melalui proses persidangan. 
 
“Hari ini nggak ada sidang, saya di kantor,” kata Dr. Lufsiana, SH., MH selaku Humas Pengadilan Tipikor kepada beritakorupsi.co, Senin, 22 Juli 2019. 
 
Sementara Panmud Tipikor Akhmad Nur mengatakan, bahwa agenda sidang hari ini hanya ada 1 (satu). "Ada satu Pak. Rochmad (terdakwa). Ada di jadwal sidang," katanya. 
 
Terpisah. Dr. Eddy Suwito, SH., MH selaku Penasehat Hukum terdakwa Drs. Eko Purnomo juga mengatakan, kalau sidang tuntutan perkara terdakwa kliennya juga ditunda hingga tanggal 29 Juli 2019. 
 
“Ia, ditunda sidangnya minngu depan,” jawabnya singkat. 
 
Sementara beberapa Kasi Pidsus (Kepala Seksi Pidana Khusus) Kejaksaan Negeri maupun Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur saat dihubungi melalui Nomor WhastAppnya tak ada tanggapan sama sekali. 
 
Sebelumnya. Hal itu disampaikan juga oleh beberapa Jaksa Penuntut Umum (JPU) kepada Msjelis Hakim di muka persidangan yang berlangsung pada Senin, 15 Juli 2019 untuk memohon penundaan persidangan selama 2 (dua) minggu, yang siyoganya hari ini (Senin, 22 Juli 2019) menjadi hari Senin, 29 Juli 2019. 
 
Pada hal saat itu Ketua Majelis Hakim Rochmad meminta sidang bisa digelar menjelang siang hari setelah acara di Kejaksaan Negeri (Kejari) masing-masing sesai. 
 
Beberapa jadwal sidang perkara Korupsi yang seyogjanya digelar hari ini, diantaranya sidang perkara Nomor 65/PID.SUS/TPK/2019/PN.SBY dengan terdakwa Kastur dari Kejari Tuban, agenda tuntutan,  Perkara Nomor 29/PID.SUS/TPK/2019/PN.SBY dengan terdakwa H.M. Suhadak dari Kejari Probolinggo, agenda putusan, Perkara Nomor 54/PID.SUS/TPK/2019/PN.SBY dengan terdakwa Rochmad dari Kejari Probolinggo (Kabupaten), agenda saksi, Perkara Nomor 58/PID.SUS/TPK/2019/PN.SBY dengan terdakwa Drs. Eko Purnomo dari Kejari Tulungagung, agenda tuntutan, Perkara Nomor 46/PID.SUS/TPK/2019/PN.SBY dengan terdakwa Agus Setiawan Jong dari Kejari Tanjung Perak, agenda tuntutan, Perkara Nomor 73/PID.SUS/TPK/2019/PN.SBY dengan terdakwa Drs. Sony Muchlison dan perkara Nomor 74/PID.SUS/TPK/2019/PN.SBY dengan terdakwa Kholifa dari Kejari Pacitan  (Kabupaten), agenda saksi. (Rd1/*)

News Tipikor Adhyaksa “Pesta”, Sidang Perkara Korupsi Tertunda

berita korupsi .co - Hari ini, Senin, tanggal 22 Juli 2019, beberapa sidang perkara Korupsi tertunda (kosong) di Pengadilan Tipikor Sura...

Sekolah Antikorupsi (SAKTI) di Bali: Mendorong Program Antikorupsi Dari Anak Muda

05.00 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgI3lM0qJjnH6No800pdV4dRy0NFU5SQhJFpzFV6aANyEV7VBGY4x4SljQtxT3eCt3usU0eA_gzVnzR2q_DdqvV3mshhj6yrqrJGJ6jZPKmBd4lG40c05Kx1NkOIza5H02QWgWi8onms-0/s1600/ICW.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="445" data-original-width="640" height="444" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgI3lM0qJjnH6No800pdV4dRy0NFU5SQhJFpzFV6aANyEV7VBGY4x4SljQtxT3eCt3usU0eA_gzVnzR2q_DdqvV3mshhj6yrqrJGJ6jZPKmBd4lG40c05Kx1NkOIza5H02QWgWi8onms-0/s640/ICW.png" width="640" /></a></div>
 
Denpasar, beritakorupsi.co - Senini, 20 Juli 2019. Persoalan korupsi, kini tidak lagi hanya melibatkan mereka yang berusia tua melainkan dari anak-anak muda sebagai generasi bangsa. Fakta menunjukkan, bahwa korupsi telah menjangkit mereka yang berusia muda. Pergeseran pelaku korupsi tersebut menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terlihat dari kasus yang ditangani. Dalam catatan KPK selama 2003-2016, tak kurang dari 71 orang pelaku korupsi masih berusia muda dengan rentang usia 31- 40 tahun. “Kondisi tersebut menjadi anomali saat harapan diberikan kepada generasi muda untuk mendukung pemberantasan korupsi,” sebut Nisa Rizkiah dari Indonesia Corruption Watch (ICW). Dengan kata lain, lanjutnya, upaya melahirkan generasi baru antikorupsi, menjadi penting untuk dilakukan agar melawan korupsi terus berjalan dan generasi masa depan bisa terselamatkan. Menurut Nisa Rizkiah, tidak hanya dari sisi usia pelaku, kasus-kasus korupsi kini juga makin banyak menyebar ke daerah-daerah maupun berbagai jabatan, termasuk di Bali. Dalam catatan ICW, lanjut Nisa Rizkiah, di Bali termasuk salah satu provinsi dengan rekam kasus-kasus korupsi. Di antaranya adalah kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang diduga dilakukan mantan Wakil Gubernur Provinsi Bali, I Ketut Sudikerta. Selain itu, adapula kasus korupsi yang dilakukan oleh PNS anggota staf UPT PBB, I Ketut Suryana, di Kecamatan Selamadeg Timur, Tabanan. Sebagai daerah pariwisata, Bali juga rentan menjadi lokasi pencucian uang (money laundery) hasil korupsi. Hal ini terlihat dari terungkapnya aset-aset milik terpidana kasus korupsi, seperti Tubagus Chaeri Wardana, Angelina Sondakh, Fuad Amien, dan lain-lain di berbagai lokasi di Bali.  Melihat beberapa alasan di atas, maka perlu anak muda Bali untuk mengikuti SAKTI. Anak muda Bali diundang mendaftarkan diri sampai 24 Juli 2019, dengan mengisi formulir yang bisa diakses icw.or.id/Form-SAKTI-2019. Info lebih lanjut ada di laman antikorupsi.org  Kader Antikorupsi  Melihat fenomena tersebut dan urgensi untuk melahirkan kader-kader antikorupsi, maka ICW sebagai organisasi non-pemerintah yang fokus pada kampanye antikorupsi,menginisiasi kegiatan Sekolah Antikorupsi (SAKTI).  Pada tahun 2019 SAKTI Pemuda akan dilakukan di Bali dan berkolaborasi dengan BaleBengong, media jurnalisme warga. “Bali memiliki banyak komunitas anak muda dan memiliki gerakan yang cukup besar seperti gerakan menolak rencana reklamasi Teluk Benoa,” lanjut Nisa.  Kegiatan SAKTI ini sudah dilakukan sejak tahun 2013. Dilanjutkan pada tahun 2015 sampai 2019. Setiap tahunnya ICW membuat SAKTI untuk pemuda dari seluruh Indonesia. Pada tahun 2018, ICW mencoba melebarkan sayap dengan membuat SAKTI untuk Aparat Sipil Negara di Jakarta dan SAKTI Aparatur Desa di Larantuka, NTT.  Pada Maret 2019 diadakan SAKTI untuk Guru dari seluruh Indonesia di Jakarta. Nantinya, peserta terpilih yang mengikuti kegiatan SAKTI Pemuda Bali 2019 akan mendapatkan materi terkait antikorupsi, demokrasi, dana desa, dan lainnya. Selain itu, akan mendapat kesempatan membuat program antikorupsi di Provinsi Bali. Tidak hanya itu, peserta terpilih akan mendapatkan kesempatan berjejaring lebih luas. “Peserta terpilih nantinya juga diharapkan bisa melakukan advokasi terhadap pelayanan publik dan melakukan pengawasan terhadap dana desa,” kata Iin Valentine dari BaleBengong. Sebagai media jurnalisme warga, BaleBengong selama ini sudah melibatkan warga dalam pengawasan layanan publik melalui penggunaan media sosial, terutama Twitter, maupun situsweb. Menurut Iin, partisipasi anak-anak muda dalam SAKTI di Bali sangat penting agar anak-anak muda di pulau ini memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengawasi layanan publik, terutama kasus-kasus korupsi. “ICW dan BaleBengong mengajak Pemuda Bali untuk mendaftar SAKTI mulai tanggal 1-24 Juli 2019. Para pendaftar nantinya akan diseleksi oleh ICW dan BaleBengong. Adapun kegiatan SAKTI Pemuda Bali akan dilaksanakan pada tanggal 19 - 23 Agustus 2019. Kegiatan SAKTI Pemuda Bali tidak dipungut biaya apapun,” ujarnya. (Redaksi)

Pendidikan Pidana Regional Tipikor Sekolah Antikorupsi (SAKTI) di Bali: Mendorong Program Antikorupsi Dari Anak Muda

Denpasar, berita korupsi .co - Senini, 20 Juli 2019. Persoalan korupsi, kini tidak lagi hanya melibatkan mereka yang berusia tua melaink...

Mengenali, Menangkal dan Menaanggalungai Berita Hoax

03.14 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhW_caRFTXxVLU94dUpDviOqoW-v4X84z_hfQXA6fNy3jRToXZWVAiUQGUWj0493_6jII89FjDd_eMnlmbm7Kl-zRTUQhVwNNbvcEADZs-5gFf98zuWm04GQfF_zqbQU5WV52_DYS61khA/s1600/IMG_20190719_025343.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1243" data-original-width="686" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhW_caRFTXxVLU94dUpDviOqoW-v4X84z_hfQXA6fNy3jRToXZWVAiUQGUWj0493_6jII89FjDd_eMnlmbm7Kl-zRTUQhVwNNbvcEADZs-5gFf98zuWm04GQfF_zqbQU5WV52_DYS61khA/s1600/IMG_20190719_025343.jpg" /></a></div>
                                   Oleh : Dr. H. Eddy Suwito, SH., MH, Pengurus LPBH NU Jawa Timur 
 
beritakorupsi.co - Seiring dengan berkembangnya media online, semakin membuat kecenderungan orang dalam mengkonsumsi berita dan informasi. Di satu sisi, media online dapat memberikan banyak keuntungan seperti aksesibilitas dari berita menjadi meningkat, berita juga semakin cepat untuk dapat diperoleh dan didistribusikan. Tetapi di sisi lain, juga mendorong adanya efek negatif, yang antara lain semakin banyaknya berita yang tidak benar atau yang kurang dapat dipertanggungjawabkan juga telah banyak beredar. Contoh Berita Hoax Yang Terbesar diantaranya, Penganiayaan Ratna Sarumpaet, Gempa Susulan di Lombok Berkekuatan 7,5 Magnitudo, Informasi Soal Jutaan TKA di Morowali, 7 (tujuh) Kontainer Surat Suara Tercoblos, Jokowi Jual Pulau Bali Demi Bayar Hutang dan lain-lain. 1. MENGENALI BERITA HOAX A. Pengertian berita Hoax. Secara umum, berita hoaks dipahami sebagai berita yang salah atau tidak akurat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Hoaks mengandung makna berita bohong, berita tidak bersumber. Menurut Silverman (2015) hoaks merupakan sebagai rangkaian informasi yang memang sengaja disesatkan, tetapi “dijual” sebagai kebenaran. Menurut Werme (2016), mendefiniskan fake news/junk news/pseudo news sebagai berita palsu yang mengandung informasi yang sengaja menyesatkan orang dan memiliki agenda politik tertentu. Hoaks bukan sekedar misleading alias menyesatkan, informasi dalam fake news juga tidak memiliki landasan faktual, namun disajikan seolah-olah sebagai serangkaian fakta. Beberapa berita hoax disebabkan karena kesalahan pemberitaan, namun banyak juga informasi yang memang dimanipulasi dengan sengaja karena satu dan lain hal. Saat ini, hoax adalah kabar palsu yang sering muncul di internet dan memiliki tujuan untuk menyebarkan kepanikan dan ketakutan massal yang dilakukan oleh sejumlah oknum yang tidak bertanggung jawab. Media penyebaran hoax internet pertama yang diketahui adalah via email, biasanya berisi peringatan akan hal sebuah klaim palsu. Namun, dengan semakin berkembangnya teknologi, terutama pada smartphone dan media sosial, jenis hoax di internet semakin banyak dan berbahaya. Sehingga apabila tidak hati-hati, pengguna dunia maya atau netizen dapat dengan mudah termakan tipuan hoax tersebut. Bahkan malah bisa ikut menyebarkan hoax, yang tentunya akan sangat merugikan bagi pihak korban fitnah. B. IDENTIFIKASI BERITA HOAX Untuk dapat mengidentifikasi mengenai berita hoaks (hoax) dapat dilakukan langkah-langkah sederhana sebagai berikut: 1. Berhati-hati dengan judul berita yang provokatif Kabar hoax sering menggunakan judul yang sensasional dan provokatif. Isinya pun bisa diambil dari berita media resmi, yang diubah-ubah agar menimbulkan persepsi sesuai yang dikehendaki dari pembuat kabar hoax dan dianggap sebagai suatu kebenaran/fakta; 2. Mencermati dan memeriksa alamat situs Untuk informasi yang diperoleh dari website atau mencantumkan link, cermatilah alamat URL situs yang dimaksud. Apabila berasal dari situs yang belum terverifikasi sebagai institusi pers resmi, misalnya menggunakan domain blog, maka informasinya dapat dikatakan meragukan. Sedangkan menurut catatan Dewan Pers, di Indonesia terdapat sekitar 43.000 situs yang mengklaim sebagai portal berita 3. Memeriksa fakta Anda perlu memperhatikan dari mana kabar yang didapatkan, apakah dari institusi resmi seperti KPK atau Polri. Sebaiknya Anda jangan mudah cepat percaya apabila informasi yang berasal dari pegiat ormas, tokoh politik, atau pengamat. 4. Memeriksa keaslian foto Di era teknologi digital saat ini  bukan hanya konten berupa teks yang dapat dimanipulasi, melainkan juga konten lain berupa foto atau video. Ada kalanya pembuat kabar palsu juga mengedit foto untuk memprovokasi pembaca. 5. Ikut serta dalam grup Diskusi Anti Hoax di sosial media Bergabung di grup sosial media misalnya di sosial media Facebook terdapat sejumlah fanpage dan grup diskusi anti hoax, misalnya Forum Anti Fitnah, Hasut, dan Hoax (FAFHH), Fanpage & Group Indonesian Hoax Buster, Fanpage Indonesian Hoaxes, dan Grup Sekoci. C. KLASIFIKASI BERITA HOAX 1 . Jenis Mis-Informasi dan Dis-Informasi             
Satire atau Parodi, Konten yang Menyesatkan. Konten Tiruan, Konten Palsu, Keterkaitan yang Salah,   
Konten yang Salah, Konten yang Dimanipulasi Jenis Konten : Agama, Politik, Etnis, Kesehatan, Bisnis, Penipuan, Bencana Alam, Kriminalitas, Lalu Lintas, Peristiwa Ajaib dan Lain-lain . Satire atau Parodi, dibuat dengan tidak berniat untuk merugikan, namun berpotensi untuk mengelabui. . Konten yang Menyesatkan, di dalamnya biasanya ada penggunaan informasi yang sesat untuk    
membingkai sebuah isu atau individu. . Konten Tiruan, Ini adalah ketika sebuah sumber asli ditiru / diubah untuk mengaburkan fakta sebenarnya. . Konten Palsu, berupa konten baru yang 100% salah dan secara sengaja dibuat, didesain untuk menipu serta merugikan. . Keterkaitan yang Salah, Ini adalah ketika judul, gambar, atau keterangan tidak mendukung konten atau tidak terakat antara satu dengan yang lainnya. . Konten yang Salah, ketika konten yang asli dipadankan atau dikait-kaitkan dengan konteks informasi yang salah. . Konten yang Dimanipulasi, ketika informasi atau gambar yang asli sengaja dimanipulasi untuk menipu. 2. Jenis Konten . Agama, konten yang memuat segala hal yang berkaitan dengan ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan dan peribadatan kepada Tuhan yang maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. . Politik, konten yang memuat segala hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan negara, pembagian kekuasaan, berupa kebijakan atau cara-cara mempertahankan kekuasaan. . Etnis, konten yang berkaitan dengan segala hal mengenai kelompok sosial dalam sistem sosial atau kebudayaan yang mempunyai arti atau kedudukan tertentu karena keturunan, adat, agama, suku, bahasa, budaya dan sebagainya. . Kesehatan, konten yang memuat segala hal yang berkaitan dengan keadaan sehat jasmani maupun rohani. . Bisnis, konten yang memuat tentang segala usaha komersial. . Penipuan, konten yang memuat segala hal yang berkaitan dengan upaya mengecoh yang mengakibatkan kerugian di pihak yang dikecoh baik berupa uang atau data pribadi. . Bencana Alam, konten yang memuat hal-hal yang terkiat kejadian alam yang memakan korban . Kriminalitas, konten yang memuat hal-hal yang berkaitan dengan tindak kejahatan . Lalu Lintas, konten yang memuat hal-hal yang berkaitan dengan lalu lintas, baik itu berupa kebijakan atau insiden. . Peristiwa Ajaib, konten yang memuat kejadian yang tidak lazim dan mustahil. . Lain-lain, konten lain yang tidak termasuk dalam kesepuluh kategori tersebut Dalam hal pencegahan agar masyarakat terutama pengguna sosial media tidak membuat dan/atau menyebarkan berita hoaks, sebenarnya Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dimana dalam peraturan tersebut juga memuat mengenai sanksi pidana yang cukup berat terhadap penyalahgunaan media elektronik, namun faktanya sampai dengan saat ini pembuatan dan penyebaran berita hoaks masih saja gencar di sosial media. Untuk itu, perlu kiranya peran dari masyarakat, pemerintah, penegak hukum maupun media (pers) untuk mensosialisasikan kembali mengenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta mempublikasikan perkara-perkara pidana sehubungan dengan Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga efek jera yang ditimbulkan bukan hanya terhadap pelaku yang tidak akan mengulangi perbuatannya lagi tetapi juga bagi pihak yang belum pernah melakukan tidak akan berani untuk melakukannya. Di samping itu, perlu juga dilakukan kegiatan edukasi mengenai bahaya berita hoax baik di sekolah-sekolah, universitas maupun di lingkungan masyarakat umum, sehingga muncul kesadaran diri masing-masing individu akan resiko dan bahaya berita hoax. D. MEMINIMALISIR PENYEBARAN BERITA HOAX                     Tindakan pencegahan selanjutnya adalah meminimalisir penyebaran berita hoax. Hal ini dapat dilakukan dengan cara: 1. Tidak ikut serta menyebarkan berita hoax 2. Melaporkan berita hoax kepada pihak sosial media yang digunakan (misal: Facebook) 3. Melaporkan berita hoax ke Kemkominfo agar segera diblokir 4. Melaporkan kepada pihak Kepolisian agar segera dilakukan tindakan represif MENANGULANGI BERITA HOAX (UPAYA REPRESIF) Upaya menanggulangi (represif) terhadap penyebaran berita hoax melalui media internet dapat dilakukan dengan berbagai cara dengan melibatkan berbagai kalangan, meliputi: 1. Masyarakat 2. Pihak Kepolisian 3. Kementerian Kominfo 4. Penerapan peraturan Perundang-undangan terhadap berita hoax 1. Tindakan Masyarakat terhadap Berita Hoax  Jika menemukan kabar hoax, untuk mencegah agar kabar tersebut tidak tersebar bisa melaporkan kabar  
     hoax tersebut melalui sarana yang tersedia pada masing-masing media, contohnya:  Media sosial Facebook, dapat menggunakan fitur Report Status dan kategorikan informasi hoax sebagai  
     hatespeech/harrasment/rude/threatening atau kategori lain yang sesuai. Jika banyak aduan dari  
     pengguna, Facebook akan menghapus status tersebut.  Untuk Google, Anda bisa menggunakan fitur feedback untuk melaporkan situs dari hasil pencarian  
     apabila  mengandung kabar palsu. Twitter memiliki fitur Report Tweet untuk melaporkan twit yang  
     negatif,  demikian juga dengan Instagram.  Kemudian, bagi pengguna internet Anda dapat mengadukan konten negatif ke Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan melayangkan e-mail ke alamat aduankonten@mail.kominfo.go.id. 
2. Tindakan Kepolisian terhadap Berita Hoax Setelah mendapatkan informasi adanya berita hoax, pihak kepolisian segera melakukan penyelidikan dan selanjutnya melakukan segala tindakan represif sesuai dengan tugas dan kewenangannya. 3. Tindakan Kemkominfo terhadap Berita Hoax  Tindakan preventif (pencegahan). Sosialisasi Literasi Cerdas Bermedia Sosial  Tindakan represif a. Kegiatan Deklarasi Turn Back Hoax b. Bekerja sama dengan media sosial, seperti Whatsapp, Facebook dan Twitter c. Bekerja sama dengan Dewan Pers dalam pemblokiran media online yang terindikasi melanggar UU Pers 4. Penerapan Peraturan Perundang-undangan terhadap Berita Hoax Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam peraturan perundang-undangan tersebut telah diuraikan dengan jelas dan tegas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Informasi dan Transaksi Elektronik, namun untuk berita hoax dirumuskan dalam ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 45A Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penerapan Peraturan Perundang-undangan terhadap Berita Hoax Pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi: 1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. 2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Penerapan Peraturan Perundang-undangan terhadap Berita Hoax Pasal 45A Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi: 1. Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 2. Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (*)

Opini Pemerintahan Pendidikan Regional Mengenali, Menangkal dan Menaanggalungai Berita Hoax

Oleh : Dr. H. Eddy Suwito, SH., MH, Pengurus LPBH NU Jawa Timur berita korupsi .co - Seiring dengan...

Kasi Pidsus Kejari Gresik Andrie Dwi Subianto : Siapapun Boleh Bicara, Yang Punya Kewenangan Kita

23.05 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgy5UJROj0_pZM0s9LehFx2nilvzkEYl7Bf3_eVckHH8JsCpRPNXZoZWTdeWhRxrWf_o1kyd6KjCQ9tRCnXAG1fsm8ECRlhSh46ByI02xDh4F4LpGqlsEevSMYiBShGcqZULl70RU7ElhM/s1600/IMG20190523132707.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="361" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgy5UJROj0_pZM0s9LehFx2nilvzkEYl7Bf3_eVckHH8JsCpRPNXZoZWTdeWhRxrWf_o1kyd6KjCQ9tRCnXAG1fsm8ECRlhSh46ByI02xDh4F4LpGqlsEevSMYiBShGcqZULl70RU7ElhM/s640/IMG20190523132707.jpg" width="360" /></a></div>
beritakorupsi.co - Para pakar hukum pidana maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI), kerap kali mengatakan, bahwa Tindak Pidana Korupsi adalah suatu kejahatan yang luar biasa, karena dapat merusak pembangunan dan perekonomian serta dapat menyengsarakan kehidupan masyarakat. 
 
Sementara masyarakat menilai, bahwa penegakan hukum dalam kasus Tindak Pidana Korupsi oleh Aparat Penegak Hukum (APH) Khususnya Kepolisian dan Kejaksaan sepertinya tebang pilih. 
 
Dan hal inipula yang terjadi dalam penanganan Kasus perkara Tindak Pidana Korupsi pemotongan Dana Insetif Pemungutan Pajak Daerah di BPPKAD (Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Gresi tahun 2018 - 2019, yang menyeret M. Mukhtar selaku Plt. Sekretaris BPPKAD (Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Gresik sebagai terdakwa setelah tertangkap tangan terlebih dahulu oleh penyidik Kejari Gresik pada tanggal 14 Januari 2019 dengan barang buki berupa uang sebanyak Rp531.623.000 (yang disita dari tangan terdakwaR p374.186.000 dan dari brankas Bendahara BPPKAD sejumlah Rp157.437.000) 
 
Akibatnya, beredar isu di Kabupaten Gresik yang menyebutkan, bahwa tidak ada pengembangan atau tersangka baru dalam kasus yang saat ini sedang dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya. 
 
Namun hal itu dibantah tegas oleh Kepala Kejaksaan Negeri Gresik melalui Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Andrie Dwi Subianto saat dihubungi beritakorupsi.co yang mengatakan, siapapun boleh bicara, namun kewenangan bukan di tangan mereka melainkan di Kejaksaan Negeri Gresik. 
 
“Silahkan bicara apapun boleh, tetapi kewenangan bukan di tangan mereka melainkan di tangan kita,” kata Andrie Dwi Subianto dengan tegas, Kamis, 17 Juli 2019. 
 
Sehari sebelumnya, Andrie Dwi Subianto selaku Kasi Pidsus Kejari Gresik mengatakan, tidak menutup kemungkinan ada tersangka baru, namun tak menjelaskan lebih rinci siapa yang akan dibidiknya. Pun demikian, Andrie menambahkan, JPU akan menunggu putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor nantinya. 
 
“Belum ada penyidikan baru, tapi kemungkinan ada tersangka baru. Kita lihat nanti juga putusan Hakim,” kata Andrie Dwi Subianto (Selasa, 16 Juli 2019) 
 
Sebelumnya, pada Kamis, 13 Juni 2019, Kasi Pidsus Kejari Gresik Andrie Dwi Subianto juga  mengatakan, bahwa Andhi Hendro Wijaya selaku mantan Kepala BPPKAD yang saat ini menjabat sebagai Sekda (Sekretaris Daerah) Kabupaten Gresik turut bertanggung jawab. 
 
Apa yang sampaikan oleh Andrie Dwi Subianto selaku Kepala Seksi Penyidikan Kejaksaan Negeri Gresik ini, akan ditunggu oleh masyarakat Khususnya di  Kbaputen Gresik, agar Kejari Gresik tak dituding adanya tebang pilih dalam nanganan kasus Korupsi seperti kasus perkara Tindak Pidana Korupsi pemotongan Dana Kapitasi Jaspel (Jasa Pelayanan) Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik pada tahun 2017 dan 2018 yang menyeret Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik dr. H.M. Nurul Dholam sebagai terdakwa (sudah divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor). 
 
Pada hal, dr. Sugeng selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupatena Gresik sebelum dr. H.M. Nurul Dholam, juga telah melakukan hal yang sama. Bahkan sisa uang dari hasil pemotongan dana Kapitasi Jaspel Dinas Kesehatan Kab. Gersik sebesar Rp451 juta diserahkan dr. Sugeng kepada dr. H.M. Nurul Dholam saat dr. Sugeng menjelang pensiun. Uang hasil pemotongan dana Kapitasi itu, juga mengalir ke pejabat-pejabat dan LSM di Kabupaten Gresik. 
 
Apakah hal ini akan terjadi dalam kasus perkara Tindak Pidana Korupsi pemotongan Dana Insetif Pemungutan Pajak Daerah di BPPKAD (Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Gresi tahun 2018 - 2019? 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjauhfyIQnMoi6CCbNM92JlzM771iJ5GovV57FodvNYdp0d0ZUWe292WDGA2Zc1BM5f8Yl00gDEmeJFobXO4OQelc4A1Fb_STj4lP_5FAZUqu08qRRZ1mbv2IMpOikyKCHDZnnFkigzE6Q/s1600/IMG_20190615_000645.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="483" data-original-width="291" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjauhfyIQnMoi6CCbNM92JlzM771iJ5GovV57FodvNYdp0d0ZUWe292WDGA2Zc1BM5f8Yl00gDEmeJFobXO4OQelc4A1Fb_STj4lP_5FAZUqu08qRRZ1mbv2IMpOikyKCHDZnnFkigzE6Q/s640/IMG_20190615_000645.jpg" width="384" /></a></div>
Sementara kasus pemotongan dana insetif pemungutan pajak Daerah di BPPKAD Kabupaten Gresik, sudah berlangsung pada  saat Andhi Hendro Wijaya menjabat sebagai Kepala BPPKAD maupun Kepala BPPKAD sebelum yaitu Yetty Sri Suparyatidra. 
 
Tidak hanya itu. Apa yang dilakukan terdakwa M. Mukhtar, juga atas sepengetahuan dan persetujuan Andhi Hendro Wijaya selaku Kepala BPPAKD. Bahkan Andhi Hendro Wijaya ikut membagikan duit hasil pemotongan itu ke Pejabat Pemda Gresik. Hal ini terungkap dalam surat dakwaan JPU terhadap terdakwa Muhktar maupun keterangan saksi dipersidangan. 
 
Dalam surat dakwaan JPU mengatakan, pada masa peralihan kepemimpinan dari Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik Yetty Sri Suparyatidra kepada Andhi Hendro Wijaya pada awal bulan Pebruari 2018, diadakan rapat untuk membahas perihal pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik. 
 
Dalam rapat tersebut dihadiri oleh Andhi Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD, Agus Pramono (Skretaris BPPKAD) dan para kapala Bidang (Kabid) antara lain Anis Nurul Aisni, Herawan Eka Kusuma, Ahmad Haris Fahman, Adriana Tecunan, Bambang Sayogyo dan terdakwa sendiri. 
 
Dalam rapat tersebut diputuskan untuk melanjutkan kebijakan pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik yang sudah berlangsung sejak masa kepemimpinan Yetty Sri Suparyatidra. 
 
Selanjutnya, Agus Pramono selaku Sekretaris BPPKAD menyampaikan kepada Andhi Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik, bahwa terdapat sisa uang hasil pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah pada masa kepemampinan Yetty Sri Suparyatidra sebesar Rp106.749.221, yang kemudian atas perintah Agus Pramono, uang tersebut diserahkan oleh Nurikah Handayani kepada Lilis Sutiyowati untuk disimpan di brankas bendahara BPPKAD. Dana sisa tarsebut dipergunakan untuk kebutuhan di luar DIPA BPPKAD Kabupaten Gresik. 
 
Untuk triwulan I tahun 2018, pemotongan dana Insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik, besarannya mengikuti persentase pemotongan pada masa kepemimpinan Yetty Sri Suparyatidra, dimana hal tesebut telah diketahui dan mendapatkan persetujuan oleh Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik. 
 
Pada saat pencairan insentif pemungutan pajak daerah triwuan I yang cair di bulan April 2018, terdakwa saat itu ditunjuk sebagai Plt. Sekretaris BPPKAD menggatikan posisi Agus Pramono yang telah memasuki masa pensiun. Kemudian terdakwa menerima setoran dana pemotongan Insentif pemungutan pajak daerah dari para pegawai BPPKAD, akan tetapi terdakwa tidak menyerahkannya kepada Nurkiah Handayani sebagaimana biasanya di masa kepemimpinan Yetty Sri Suparyatidra, melainkan dikumpulkan oleh terdakwa sendiri untuk dikelola dan dan dicatatkan sebagai pemasukan dan pengeluaran. 
 
Mekanisme pemotongan dana Insentif pemungutan pajak daerah pada masa kepemimpinan Andhy Hendro Wijaya, dilakukan secara nontunai, dimana dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik didistribusikan kepada masing-masing rekening penerima. Kemudian para penerima daperintahkan untuk menyetorkan kepada terdakwa melalui para Kepala Bidang Sulis Widriyati, Heni Puspitasari dengan besaran yang sebelumnya sudah diinformasikan kepada para kepala bidang melalui memo/catatan, untuk kemudian pengumpulan dana potongan tersebut dikoordinasikan oleh tiap-tiap Kepala Bidang, dan seteIah terkumpul diserahkan kepada terdakwa. 
 
Total penerimaan potongan insentif pemungutan pajak daerah triwuan I tahun 2018 (cair pada bulan April 2018) yang masuk dan disetorkan kepada terdakwa sebesar Rp613.747.960. Dipergunakan untuk kebutuhan Intanal BPPKAD yang tidak terakomodir oleh APBD sebesar Rp108.500.000, untuk kebutuhan di luar BPPKAD baik yang rutin maupun insadentil sebesar Rp286.000.000, sehingga masih ada sisa sebesar Rp218.797.960. 
 
Adapun pengeluaran untuk kebutuhan di luar BPPKAD, antara lain diserahkan sebagai hadiah kepada kepada Asisten I, II dan III Setda Kabupaten Gresik, Kepala BKD, Kabag Hukum, Kasubag Hukum, Ajudan dan Sekpri Bupati, Wakil Bupati, Sekda, LSM serta pihak-pihak lainnya. 
 
Dimana untuk penyerahan/pendistribusian uang ke pihak lain di luar BPPKAD tersebut,  dilakukan oIeh terdakwa sendiri dan Andhy Hendro Wijaya berdasarkan catatan pemasukan-penegeluaran tersebut, terdakwa kemudian membuatkan laporan Taktis UP Triwulan I, lalu terdakwa menyerahkan kepada Andhy Hendro Wijaya untuk diparaf sebagai tanda mengetahui dan menyetujui, akan tetapi ada sisa sebesar Rp218.797.960, hingga saat ini kebaradaan dan penggunaan uang tersebut tidak bisa dipenanggungjawabkan. 
 
Selanjutnya pada periode truwulan II 2018 sekitar bulan Mei 2018, terdakwa yang saat itu sudah menjabat sebagai pejabat defmitif Sekretaris BPPKAD Kabupaten Gresik menggantikan  Agus Pramono, menyampaikan kepada Andhy Hendro Wijaya, perihal pemotongan insetif  pemungutan pajak daerah untuk triwulan II (yang biasanya cair pada sekitar bulan Juli), terdakwa akan mengatur semuanya, serta disampaikan pula oleh terdakwa mengenai perubahan presentase pemotongan insentrf, dimana atas penyampaian dari terdakwa tersebut, Andhy Hendro Wijaya manpersilahkan dan ikut menyetujui. 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjRJNUDyBArL9ZxuEUgIHJWyaQS-hKcXzmrxBYvPASOZp4pbhNlvNzwCv9gZn62Jyokg7btyFsoxJ_vZGT8D86hyphenhyphenJiY9FnalKkWEWCxasYLD_GUPmyrhBD96Q062NHfTtOSyFKlB6ACkQc/s1600/IMG20190613105148.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjRJNUDyBArL9ZxuEUgIHJWyaQS-hKcXzmrxBYvPASOZp4pbhNlvNzwCv9gZn62Jyokg7btyFsoxJ_vZGT8D86hyphenhyphenJiY9FnalKkWEWCxasYLD_GUPmyrhBD96Q062NHfTtOSyFKlB6ACkQc/s640/IMG20190613105148.jpg" width="640" /></a></div>
Selanjutnya terdakwa mengumpulkan para Kepala Bidang di ruangan sekretaris BPPKAD.  Dalam kesempatan tersebut, terdakwa menyampaikan kenaikan besaran persentase potangan insentif menjadi sebesar 25% secara merata untuk seluruh pejabat struktural dan pegawai BPPKAD dengan dalih untuk azas keadilan dan proporsionalitas, hingga akhirnya menjadi keputusan rapat.  
 
Atas seijin dan sepengetahuan Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD, terdakwa memegang kendali penuh pengelolaan dana potongan insentif pemungutan pajak daerah. sekaligus membuat catatan pemasukan dan pengeluaran. Terdakwa memerintahkan para Kepala Bidang agar mengkordinir penyetoran di masing-masing bidang, dan setelah terkumpul agar diserahkan kepada temakwa, sedangkan khusus untuk bagian kesekretariatan dan Kepala UPT, terdakwa memerintahkan Heni Puspitasari untuk mengkoordinir dan menyetorkannya kepada terdakwa. 
 
Mekanisme pemotongannya, sejumlah uang insentif pemungutan pajak daerah tersebut, ditransfer kepada masing-masing pegawai BPPKAD Kab. Gresik, kemudian terdakwa memerintahkan para kepala bidang yaitu Anis Nurul Aini, Farida Hazanah Makruf, Herawan Eka Kusuma, Ahmad Haris Fahman, Mustofa, Mat Yazid dan Heny Puspitasari, dengan menunjukan memo yang berisi besaran potongan masing-masing jabatan/golongan untuk disampaikan kepada para kepala saksi dan staff pada masing-masing bidang. 
 
Kemudian para kepala bidang menyampaikan besaran potongan yang harus dibayarkan tersebut kepada para kepala seksi dan staff untuk kemudian dikumpulkan kepada para kepala bidang masing-masing atau langsung menyerahkannya kepada terdakwa. 
 
Total penerimaan potongan insentif pemungutan pajak daerah triwulan II tahun 2018 (cair pada bulan Juli 2018) yang masuk dan disetorkan kepada terdakwa sejumlah tertentu yang tidak dapat ditentukan secara pasti, yang mana seperti halnya triwulan I, peruntukannya antara lain dipergunakan untuk kebutuhan internal BPPKAD yang tidak terakomodir oleh APBD, dan untuk kebutuhan di luar BPPKAD baik yang rutin maupun insidentil. 
 
Adapun pengeluaran untuk kebutuhan di luar BPPKAD antara lain diserahkan sebagai hadiah kepada pihak-pihak di luar BPPKAD Kabupaten Gresk antara lain ; Asisten I, II dan III Setda Kabupaten Gresik, Kepala BKD, Kabag Hukum, Kasubag Hukum, Ajudan dan Sekpri Bupati, Wakil Bupati, Sekda, LSM serta pihak-pihak lainnya. 
 
Dimana untuk penyerahan/pendistribusian uang ke pihak lain di luar BPPKAD tersebut  dilakukan oleh terdakwa sendiri, Andhy Hendro Wijaya dan Heni Puspitasri. 
 
Bahwa pada bulan Agustus 2018, terdakwa melaksanakan lbadah Haji, namun sebelum berangkat menuju Tanah Suci, terdakwa menitipkan kepada Lilis Sutiyowati sajumlah uang yang merupakan sisa potongan insentif pajak daerah triwuian II, kemudian Lilis Sutiyowati menyerahkan kepada Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD. 
 
Akan tetapi penggunaan sisa uang tersebut hingga saat ini, tidak bisa dipertanggungjawabkan. 
 
Untuk periode triwulan III tahun 2018 pada sekitar bulan Oktober 2018, dilakukan penyesuaian persentase pemotongan insentif pemungutan pajak daerah atas perintah Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD, karena dianggap terlalu besar dan memberatkan.  Sehingga atas hal tersebut, terdakwa kembali membuat kalkulasi dan diperoleh besaran 10% untuk Staf, 21% untuk para Kasi, 31% untuk kepala bidang dan 31% untuk Kepala Badan, dimana kemudian hasi kaikulasi tersebut, terdakwa sampaikan kepada para Kepala Bidang serta memerintahkan agar insentif para pegawai dipotong sesuai nilai persentase yang baru tersebut. 
 
Kemudian para kepala bidang menyampaikan besaran potongan yang harus dibayarkan tersebut kepada para kepala saksi dan staff untuk kemudian dikumpulkan kepada para kepala bidang masing-masing atau langsung menyetorkannya kepada terdakwa. 
 
Total penerimaan potongan insentif pemungutan pajak daerah triwuian III tahun 2018 (yang cair pada buian Oktober 2018) yang masuk dan disetorkan kepada terdakwa sebesar Rp850.000.000 dipergunakan untuk kebutuhan intenal BPPKAD yang tidak terakomodir oleh APBD sebesar Rp93.000.000, untuk kebutuhan di luar BPPKAD baik yang rutin maupun insidentil sebesar Rp677.401.000. Sehingga masih terdapat sisa sebesar Rp79.599.000. 
 
Adapun pengeluaran untuk kebutuhan di luar BPPKAD antara lain diserahkan sebagai hadiah kepada Asisten I,II dan III Setda Kabupaten Gresik, Kepala BKD Kabupaten Gresik, Kabag Hukum dan Kasubag Hukum Kabupaten Gresik,Ajudan Bupati, Wakil Bupati, Sekda, LSM serta  pihak-pihak lainnya, dimana untuk penyerahan/pendistribusian uang tersebut, dilakukan oleh terdakwa sendiri, Andhy Hendro Wijaya dan Heni Puspitasari. 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhFzLcao5uiRE1iJI8uDaS5fe5SdIYauUXDJuGzHjsUgLZaPwWtKzzo9Ht3RFBlt1h2jcGOSBMlarlEtlGn1dHYb0ltRWjcOT_d0ARlxbFBUDGWbAdJKxKbvyKNHyX4AjBGkyjyDceCL_U/s1600/IMG20190523120948.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhFzLcao5uiRE1iJI8uDaS5fe5SdIYauUXDJuGzHjsUgLZaPwWtKzzo9Ht3RFBlt1h2jcGOSBMlarlEtlGn1dHYb0ltRWjcOT_d0ARlxbFBUDGWbAdJKxKbvyKNHyX4AjBGkyjyDceCL_U/s640/IMG20190523120948.jpg" width="640" /></a></div>
Adapun sisa sebesar Rp79.599.000 di triwulan III, hingga saat ini tidak dapat dipertanggungjawabkan. 
 
Bahwa pada periode triwulan IV tahun 2018, insentif pemungutan pajak dicairkan untuk insentif pemungutan Pajak Bumi den Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebesar Rp1.590.000.000 (satu miliyar lima ratus sembilan puluh juta rupiah), dan insentif pemungutan daerah sebesar Rp6.341.364.170 (enam miliyar sembilan ratus empat puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu seratus tujuh puluh rupiah). 
 
Sehingga total pencairan insentif pemungutan pajak daerah dan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan kota triwulan IV tahun 2018 sebesar Rp8.531.364.170 (delapan miliyar lima ratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu seratus tujuh puluh rupiah). 
 
JPU menjelaskan, untuk para pegawai BPPKAD Kab. Gresik mendapatkan insentif pemungutan pajak daerah sebesar 79 % (tujuh puluh sembilan persen) dari pencairan insentif pemungutan pajak yang dilaksanakan sebesar Rp6.739.777.694 (enam miliyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta  tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah). 
 
Bahwa pada sekitar bulan Desember 2018, kembali dilakukan penyesuaian persentase pemotongan insentif pemungutan pajak daerah atas perintah Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD  untuk mengurangi disparitas antara atasan dan bawahan, sehingga atas hal tersebut terdakwa kembali membuat kalkulasi dan diperoleh besaran 10% untuk staf, 30% untuk para kasi, 20% untuk kepala bidang dan 20% untuk Kepala Badan. 
 
Dimana kemudian hasil kalkulasi tersebut, terdakwa sampaikan kepada para Kepala Bidang serta memerintahkan agar insentif para pegawai dipotong sesuai nilai persentase yang baru tersebut. Selanjutnya atas seijin dan sepengetahuan Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD, terdakwa memegang kendali penuh untuk rnemerintahkan para Kepala Bidang, agar mengkoordinir penyetoran di masing-masing bidang, dan setelah terkumpul agar diserahkan kepada terdakwa. Sedangkan khusus untuk bagian kesekretariatan dan Kepala UPT, terdakwa memerintahkan Heni Puspitasri untuk mengkoordinir dan menyetorkannya kepada terdakwa. 
 
Menurut JPU, total penerimaan potongan insentif pemungutan pajak daerah triwulan IV tahun 2018 (cair pada bulan Januari 2019) yang masuk dan disetorkan kepada terdakwa, baru terkumpul sebesar Rp428.350.339 (empat ratus dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu tiga ratus tiga puluh Ssembilan rupiah) dari perencanaan yang akan terkumpul sebesar Rp1.158.567.190, dan rencananya akan dupergunakan untuk kebutuhan internal dan eksternal BPPKAD Kabupaten Gresik, akan tetapi belum sempat rencana tersebut telaksana, pihak Penyelidik Kejaksaan Negeri Gresik melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) kepada terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019, bertempat di ruangan terdakwa di kantor BPPKAD Kabupaten Gresik, dimana pada saat dilakukannya Operasi Tangkap Tangan (OTT) tersebut oleh petugas Kejaksaan Negeri Gresik, ditemukan uang sebesar Rp374.186.000 (tiga ratus tujuh puluh empat juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) di ruang kerja terdakwa yang merupakan hasil penyetoran uang pemotongan insentif pemungutan pajak daerah, dan pada brankas bendahara BPPKAD Kab. Gresik ditemukan uang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan sebesar Rp157.437.000 (seratus lima puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Kejaksaan Negeri Gresik Seksi Tindak Pidana Khusus untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. 
 
Bahwa secara keseluruhan penentuan besaran persentase pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik mulai dari triwulan I sampai dengan triwulan IV Tahun 2018, diketahui dan mendapatkan persetujuan dari saksi Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik. 
 
Bahwa para pegawai BPPKAD Kab. Gresik terpaksa melakukan pemotongan insentif pemungutan pajak daerah yang dimilikinya dikarenakan apabila tidak menyetorkan akan dimutasikan ke luar BPPKAD Kab. Gresik, hal ini dibuktikan dengan adanya istilah “Adol Krupuk” dikalangan para pegawai BPPKAD Kab. Gresik. agar turut pada perintah pimpinan di BPPKAD Kab. Gresik,” ujar JPU.  
 
JPU menjelaskan, bahwa perbuatan terdakwa memaksa para Pegawai Negeri atau Penyelenggara  Negara/ASN di lingkungan BPPKAD Kabupaten Gresik, memberikan sesuatu atau membayar sejumlah uang kepada terdakwa, telah mengabaikan tujuan penyaluran dana insenhf pemungutan pajak daerah sebagai reward atas tercapainya target penerimaan pajak daerah tahun berjalan menjadi tidak tercapai dengan apa yang diharapkan dan direncanakan sebegaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jo. Peraturan Pemeritah Nomor 69 tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 
 
JPU juga menyebutkan, perbuatan terdakwa tersebut telah bertentangan dengan kewenangannya sebagai Sekretaris BPPKAD yakni berdasarkan pasal 6 Peraturan Bupati Gresik Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Gresik, yaitu me;aksanakan pengelolaan Surat menyurat, kearsipan, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga kantor serta pengkoordinasian penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan. 
 
JPU menjelaskan tentang fungsi Sekretaris BPPKAD Kab. Gresik (Pasal 7) yaitu ; a. Pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan,; b. Pelayanan administasi umum,  ketatausahaan, kearsipan, dan dokumentasi dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas,; c. Pengelolaan administrasi keuangan dan urusan kepegawaian,; d. Pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris kantor,; e. Pelayanan administrasi perjalanan dinas,; f. Pengkoordinasian bidang dilingkup BPPKAD,; g. Pengkoordinasian dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan, dan h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya. 
 
Atas perbuatannya, terdakwa terancam pidana penjara paling lama 20 tahun sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e (atau Pasal 12 huruf f) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jis pasal 64 ayat (1) ke- 1 KUHPidana. (Rd1/*)

News Tipikor Kasi Pidsus Kejari Gresik Andrie Dwi Subianto : Siapapun Boleh Bicara, Yang Punya Kewenangan Kita

berita korupsi .co - Para pakar hukum pidana maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI), kerap kali mengatakan, bah...

Evaluasi Kinerja Pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kall

09.30 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZC-ujkApst5RXeuOzRLzY-_kLgiSeNU61rqhKzm5BHZnQZ8sDNGw2-kApdefnbnV6MuUER7vP2nizLVczDL8DCoovpc56fDDfI48D5MjOpTPZOT7MZ6q72zvZmtdUvMXQua5Y7kP8vy4/s1600/photo_2019-07-17_15-14-06.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="853" data-original-width="1280" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZC-ujkApst5RXeuOzRLzY-_kLgiSeNU61rqhKzm5BHZnQZ8sDNGw2-kApdefnbnV6MuUER7vP2nizLVczDL8DCoovpc56fDDfI48D5MjOpTPZOT7MZ6q72zvZmtdUvMXQua5Y7kP8vy4/s640/photo_2019-07-17_15-14-06.jpg" width="640" /></a></div>
Catatan ICW Atas Capaian Agenda Prioritas dalam NAWACITA 
 
 
Jakarta, beritakorupsi.co - Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin sebagai Pemenang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019. Dalam beberapa bulan mendatang, Jokowi akan mengakhiri kepemimpinannya Jilid I yang sudah dilalui bersama Jusuf Kalla. 
 
Selama hampir 5 (lima) tahun menjabat, tentu banyak sekali dinamika pemerintahan yang terjadi. Ada banyak capaian maupun program kerja pemerintahan yang belum tuntas untuk diselesaikan. Menjelang pemerintahan berakhir, sudah semestinya Presiden Jokowi melakukan refleksi kerja atas capaian maupun target kerja yang belum tercapai. Hal ini menjadi baseline untuk menentukan percepatan di sektor-sektor tertentu dan tentunya juga akan mempengaruhi desain penyusunan kabinet. 
 
Evaluasi pemerintahan tentunya penting dilakukan tidak hanya oleh kepala pemerintahan (baca: Presiden). Akan tetapi juga dapat dilakukan secara objektif dan terukur oleh elemen masyarakat sipil. Dalam hal ini, Indonesia Corruption Watch mengambil peran untuk menilai refleksi kinerja pemerintahan selama satu periode yang sudah dilakukan. 
 
Refleksi pemerintahan dan kabinet kerja pada sesi ini difokuskan kepada sektor HUKUM dan POLITIK. Adapun acuan penilaian dengan cara membuka ulang 9 (Sembilan) agenda prioritas Pemerintah yang tertuang dalam Nawacita. Agenda proritas tersebut dipisah ulang terhadap sektor yang relevan dengan isu hukum dan politik. 
 
Berikut ini 17 Catatan ICW atas realisasi Nawacita dan Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. 
 
Poin I NAWACITA. “… Serta kami menjamin rasa aman warga negara dengan membangun POLRI yang professional dan dipercaya masyarakat.” 
 
Catatan: 
1. Agenda reformasi Polri masih menyisakan banyak pekerjaan rumah. Hal ini terlihat  
   dari beberapa catatan, di antaranya: 
 
a. Tingkat kepatuhan dalam pelaporan LHKPN masih rendah. Apabila merujuk pada situs daring elhkpn.kpk.go.id selama tahun 2017-2018, ada sebanyak 29.526 anggota Kepolisian yang wajib melaporkan LHKPN. Akan tetapi dari jumlah tersebut masih terdapat 12.779 orang atau sekitar 43 persen anggota Polri yang LHKPN-nya tidak ditemukan dalam situs daring yang dimiliki oleh KPK. 
 
b. Integrasi dan transparansi data penanganan kasus korupsi secara bertingkat (Mabes - Polda dan Polres) belum terbuka.  
 
c. Penanganan perkara-perkara pidana masih berpotensi membuka ruang terjadinya praktik suap (misalnya melalui pemberian SP3). 
 
d. Pengawasan yang dilakukan oleh Kompolnas masih terbatas karena kewenangan yang lemah. 
 
e. Sistem meritokrasi jabatan-jabatan strategis di lingkungan Polri masih menyisakan sejumlah persoalan. Misalkan Promosi seorang Perwira tinggi yang pernah terseret persoalan hukum dipromosikan menjadi seorang Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda). Hal ini menyisakan pertanyaan terkait ukuran kompetensi dan penilaian kinerja dalam promosi jabatan tersebut. 
 
2. Pembatalan pembentukan Densus Antikorupsi oleh Presiden merupakan sesuatu yang layak untuk diapresiasi. Sebab dalam perkembangannya, wacana pembentukan Densus diduga untuk menggantikan peran KPK. 
 
3. Kasus penyerangan Novel dan pimpinan KPK, penganiayaan terhadap aktivis anti korupsi dan jurnalis yang tidak kunjung tuntas dan menunjukkan kemajuannya hingga saat ini menjadi pekerjaan rumah yang menguji komitmen dan independensi kepolisian. 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiNI3z0xcP6gn8z3zhQd86dw7HpxgJ28FyfnM_VwWh74kYBUyNnsGUZUwN7cR4VQNn6tk2eHpuWHMZa2DFAEdYvGgHPqF9MXnzDIrloUfMDjd4UhpX73nYcZyUVgjm-vMo3hVcNQ2SyqR4/s1600/photo_2019-07-17_15-14-54.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="853" data-original-width="1280" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiNI3z0xcP6gn8z3zhQd86dw7HpxgJ28FyfnM_VwWh74kYBUyNnsGUZUwN7cR4VQNn6tk2eHpuWHMZa2DFAEdYvGgHPqF9MXnzDIrloUfMDjd4UhpX73nYcZyUVgjm-vMo3hVcNQ2SyqR4/s640/photo_2019-07-17_15-14-54.jpg" width="640" /></a></div>
Poin II NAWACITA. “…Kami akan membuat Pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Kami memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu dan lembaga perwakilan.” Catatan: 
4. Sejauh ini tidak ada agenda konkret reformasi kepartaian sebagaimana yang dicantumkan dalam Nawacita. Misal, tidak ada inisiatif pemerintah untuk mengusulkan revisi perubahan Undang-Undang Partai Politik untuk memperbaiki tata kelola Partai Politik menuju arah modern, transparan, dan akuntabel. Tindakan konkret Pemerintah hanya sebatas meningkatkan alokasi APBN untuk partai politik menjadi sebesar Rp 1.000 per suara. 
 
5. Tata kelola kepemiluan diatur dalam kodifikasi UU Pemilu (UU No 7/2017). UU ini tidak efektif menjawab persoalan korupsi pemilu seperti candidacy buying, vote buying, money politics, dan masalah pendanaan kampanye. UU ini justru mempertahankan oligarki partai politik salah satunya dengan mempertahankan presidential threshold meski Pemilu Presiden dan DPR/D diadakan secara serentak. 
 
6. Pemerintah tidak berperan maksimal dalam membenahi lembaga perwakilan. Tindakan paling fatal adalah Presiden mengaku kecolongan dalam pembahasan UU MD3 sehingga menghasilkan pasal-pasal yang bermasalah. Semisal pasal yang mengatur persetujuan tertulis Presiden dan pertimbangan MKD dalam pemeriksaan anggota DPR oleh aparat penegak hukum. Padahal pasal ini sebelumnya sudah dibatalkan oleh MK. 
 
Poin IV NAWACITA “…Kami akan menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya” Catatan: 
7. Secara umum agenda reformasi hukum tidak mempunyai arah yang jelas. Pemerintah terkesan hanya terfokus pada reformasi sektor perekonomian. Akibatnya isu hukum hanya dijadikan anak tiri untuk menunjang agenda-agenda di sektor ekonomi. 
 
8. Penunjukan pimpinan lembaga penegak hukum oleh Presiden masih kental dengan aroma politik akomodasi dan bagi-bagi kekuasaan. 
 
9. Sistem pengelolaan serta pengawasan di lembaga pemasyarakatan belum berjalan maksimal. Hal ini terlihat dari kasus yang melibatkan oknum Lapas seperti praktik pungli, jual beli fasilitas, plesiran, bahkan hingga suap. 
 
10. Penunjukkan Menteri Hukum dan HAM dari unsur partai politik rawan disusupi kepentingan partai politik tertentu. Misalnya pada isu revisi UU KPK dan upaya pencabutan PP 99/2012 terkait pemberian remisi. 
 
11. Tidak tercapainya agenda nawacita dalam hal pengaturan RUU Perampasan Aset, RUU Kerjasama Timbal Balik dan RUU Pembatasan Transaksi Tunai. 
 
12. Pemerintah sudah mengeluarkan sejumlah kebijakan di sektor hukum antara lain Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi, Perpres Nomor 13 Tahun 2018 tentang pemilik manfaat (beneficial ownership) dan PP 43 Tahun 2018 yang memberikan apresiasi kepada pelapor kasus korupsi. 
 
“ Kami akan memprioritaskan pemberantasan korupsi dengan konsisten dan terpercaya; 
Catatan: 
 
13.  Pemberantasan korupsi dalam sudut pandang Presiden Jokowi masih disederhanakan pada urusan pungli yang menjadi penghambat urusan perizinan dan bisnis. Sementara persoalan korupsi yang lebih makro dan kompleks seperti mafia hukum, mafia sektor sumber daya alam dan korupsi anggaran, dll, masih belum menjadi fokus utama. 
 
 “Pemberantasan mafia peradilan dan penindakan tegas terhadap korupsi di lingkungan Peradilan; Catatan: 
14.  Presiden sebagai kepala negara belum tampak berperan untuk mendorong perbaikan pada sektor peradilan agar dapat berjalan dengan maksimal. Bahkan selama 5 (lima) tahun menjabat, Presiden sangat jarang sekali berbicara tentang mafia dan korupsi di lingkungan peradilan. 
 
15. Tidak ada arahan untuk penegak hukum bersih bersih peradilan. Seolah ini peran KPK semata. 
 
“…pemberantasan tindakan penebangan liar, perikanan liar dan penambangan liar, pemberantasan tindak kejahatan perbankan dan kejahatan pencucian uang” Catatan: 
16. Salah satu pencapaian positif di sektor perbankan pada Era Jokowi adalah ditandatanganinya kesepakatan hubungan timbal balik pidana antara Swiss dengan Indonesia berkaitan dengan aset pelaku kejahatan di luar negeri. 
 
17. Tidak tercapainya agenda nawacita dalam hal pengaturan RUU Perampasan Aset, RUU Kerjasama Timbal Balik Hukum Pidana dan Pembantasan Transaksi Tunai. Padahal semua aturan tersebut telah masuk dalam Program Legislasi Nasional. 
 
KESIMPULAN dan REKOMENDASI 
 
Pemerintahan Jilid Pertama Presiden Jokowi dan Jusuf Kalla meninggalkan banyak pekerjaan rumah untuk merealisasikan Nawacita di sektor hukum dan politik. Ada harapan besar agar pekerjaan rumah yang belum tuntas tersebut bisa dilanjutkan pada kepemimpinan kedua 2019 hingga 2024, sehingga program Nawacita menjadi agenda berkelanjutan. Namun disayangkan, pidato visi Indonesia yang disampaikan di Sentul (14/7/2019) lalu tidak menyinggung keberlanjutan Nawacita pada sektor hukum dan politik. Sehingga ada kesan Jokowi ingin meninggalkan agenda Nawacita di Bidang Hukum dan Politik yang belum ia tuntaskan. 
 
Kesimpulan. 
1. Agenda refomasi hukum dan pemberantasan korupsi belum prioritas Jokowi pada pemerintahan Jilid I. Grand Design pembenahan dua sektor tersebut juga belum terlihat. Presiden masih terfokus pada sektor ekonomi yang sesungguhnya terhambat karena persoalan hukum yang tidak pasti dan maraknya korupsi. 
 
2. Pengisian jabatan masih menjalankan politik akomodasi. Pada awal pemerintahan cukup baik karena bersinergi dengan lembaga lain untuk melihat rekam jejak kandidat pejabat publik. Namun belakangan metode tersebut seolah ditinggalkan. 
 
3. Terdapat sejumlah peraturan yang bersinergi dengan pemberantasan korupsi seperti Perpres Nomor 13 Tahun 2018 tentang pemilik manfaat (beneficial ownership) dan PP 43 Tahun 2018 yang memberikan apresiasi kepada pelapor kasus korupsi dan MLA dengan Swiss. Namum sejumlah pengaturan UU seperti RUU Perampasan Aset, RUU Kerjasama Timbal Balik dan RUU Pembatasan Transaksi Tunai masih menggantung. 
 
Rekomendasi 
1. Presiden perlu menyusun dan mengawal lansung program pemerintah di sektor hukum dan politik. Khususnya agenda reformasi sektor penegakan hukum dan tata kelola partai politik yang sudah mendesak untuk dilakukan. 
 
2. Presiden harus selektif dalam pengisian jabatan menteri di sektor hukum dan Politik seperti Menkopolhukan, Menkumham, MenpanRB, Kapolri dan Jaksa Agung. Jabatan tersebut harus diisi oleh professional berintegritas, tidak memiliki persoalan hukum masa lalu dan tidak sedang membawa agenda partai politik tertentu. 
 
3. Politik legislasi nasional harus diarahkan kepada upaya memperkuat pemberantasan korupsi secara luas dan kelembagaan KPK secara khusus. (*) 
 
Indonesia Corruption Watch, 17 Juli 2019

News Pemerintahan Pendidikan Regional Evaluasi Kinerja Pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kall

Catatan ICW Atas Capaian Agenda Prioritas dalam NAWACITA Jakarta, berita korupsi .co - Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan Joko Wi...

BERITAKORUPSI.CO

JPU KPK Kasasi Atas Vonis Hakim Terhadap Terdakwa Korupsi Suap Wali Kota Blitar (Non Aktif)

Terdakwa Dugaan Korupsi Dana Hibah Pemkot Surabaya Rp4.9 M Dituntut 6.6 Tahun Penjara

Adhyaksa “Pesta”, Sidang Perkara Korupsi Tertunda

Sekolah Antikorupsi (SAKTI) di Bali: Mendorong Program Antikorupsi Dari Anak Muda

Mengenali, Menangkal dan Menaanggalungai Berita Hoax

Kasi Pidsus Kejari Gresik Andrie Dwi Subianto : Siapapun Boleh Bicara, Yang Punya Kewenangan Kita

Evaluasi Kinerja Pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kall

Arsip Blog

Arsip Berita

Terkini

PIDANA KORUPSI