Hakim Adili Hakim Karena Diduga Korupsi Suap Penanganan Perkara

<div style="text-align: justify;"><h3><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Selain Mengadili Terdakwa Itong Isnaini Hidayat (Hakim PN Surabaya), juga turut diadili Terdakwa Hamdan (Panitra Pengganti PN Sby) dan Terdakwa Hendro Kasiono (Kuasa Hukum PT Soyu Giri Primedika) dalam perkara dugaan suap penanganan Perkara#  <br /></span></span></h3><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjs-1KOvKA7HnStxV2J8_JQhGOF9CTjs3uDOfQaaD9-9tiKVFODcv_AcLVI_3Xl15u47WfflKMpW-SJGWSi0fhLGG7WXTVxqrAYcjkx3dDIRPRT7Y9ZjfxMGnHS7tCQnIb3Aj4X10pZQ-2rl4Rdn8Rwvzi6h2adfZnlWajGMQs-rV7jY0UG8CamcoBl/s717/6.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="574" data-original-width="717" height="512" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjs-1KOvKA7HnStxV2J8_JQhGOF9CTjs3uDOfQaaD9-9tiKVFODcv_AcLVI_3Xl15u47WfflKMpW-SJGWSi0fhLGG7WXTVxqrAYcjkx3dDIRPRT7Y9ZjfxMGnHS7tCQnIb3Aj4X10pZQ-2rl4Rdn8Rwvzi6h2adfZnlWajGMQs-rV7jY0UG8CamcoBl/w640-h512/6.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Terdakwa Itong Isnaini Hidayat, SH., MH selaku Hakim Pengadilan Negeri Surabaya</span></span></td></tr></tbody></table><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</span></b><br />Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, Selasa, 21 Juni 2022 mengadili Itong Isnaini Hidayat, SH., MH selaku Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang juga menjabat sebagai Humas Pengadilan Hubungan Indutrial (PHI) pada PN Surabaya karena sejak September 2021 - Januari 2022 diduga menerima uang suap sebesar Rp450 juta dan menerima Gratifikasi berupa uang yang dianggap suap yang totalnya sebesar Rp162 juta (Rp67 juta diduga diterima  Muhammad Hamdan dan Rp95 juta diduga diterima Hakim Itong) dari Hendro Kasiono selaku Kuasa Hukum PT SGP (PT Soyu Giri Primedika) melalui Muhammad Hamdan selaku Panitra Pengganti (PP) PN Surabaya untuk penanganan perkara Nomor: 2174/Pdt.P/2021/PN.Sby pembubaran PT SGP dan perkara perdata Nomor: 1402/Pdt.P/2021/PN Sby penetapan ahli waris Made Sri Manggalawati <br /><br />Jadi yang diadili bukan hanya Terdakwa Itong Isnaini Hidayat, SH., MH, melainkan Terdakwa Muhammad Hamdan, SH selaku Panitra Pengganti (PP) PN Surabaya dan Terdakwa RM. Hendro Kasiono, SH., MH selaku Kuasa Hukum PT SGP (PT Soyu Giri Primedika) yang bermula pada tanggal 19 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 WIB KPK melakukan pengankapan terhadap Mummad Hamdan dan RM. Hendro Kasino dengan barang bukti berupa uang sebesar Rp140 juta dan kemudian mengamankan Hakim Itong Isnaini Hidayat, SH., MH pada tanggal 20 Januari 2022 sekitar pukul 05.50 di PN Surabaya <br /><br />Terdakwa Itong Isnaini Hidayat, SH., MH dan Terdakwa Muhammad Hamdan didakwa  sebagai penerima ‘suap’ sebagaiaman diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf c atau Pasal 11 dan menerima Gratifikasi berupa uang yang dianggap suap sebagaiaman diatur dan diancam pidana Pasal 12 huruf B Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Namor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiLm-tZvjXFK8vGa8iEJoLebQCTo1Ft7AsCgkSU6--NaUVmOgsN80dL2Ah3HjbeboSKqlxT0u2pXHwhWVxcCAY7NWjqk_BEYGi7wNnbpSbI56EYyKRdamY71kRTl9wy6mMdZO5MYhrrGd_uRkPwYlZoiSWQvMY4goW7f886T4I6mYCUu9Y3L55ZAnzH/s600/Itong%20-%20Hamdan%20-%20Hendro.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="547" data-original-width="600" height="584" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiLm-tZvjXFK8vGa8iEJoLebQCTo1Ft7AsCgkSU6--NaUVmOgsN80dL2Ah3HjbeboSKqlxT0u2pXHwhWVxcCAY7NWjqk_BEYGi7wNnbpSbI56EYyKRdamY71kRTl9wy6mMdZO5MYhrrGd_uRkPwYlZoiSWQvMY4goW7f886T4I6mYCUu9Y3L55ZAnzH/w640-h584/Itong%20-%20Hamdan%20-%20Hendro.jpg" width="640" /></a></div><i>Pasal 12 berbunyi: Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);<br /><br />huruf c berbunyi: hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili<br /><br />Pasal 11 berbunyi: Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.<br /><br />Pasal 12 B ayat (1) berbunyi: Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggaran negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut : a. yang nilainya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi; b. yang nilainya kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.<br /><br />ayat (2) berbunyi: Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggaran negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).</i><br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">baca juga: Hakim Tipikor Adili Hakim PN Surabaya - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/06/hakim-tipikor-adili-hakim-pn-surabaya.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/06/hakim-tipikor-adili-hakim-pn-surabaya.html</a><br /><br />baca juga: Pengacara RM. Hendro Kasino ‘Penyuap Hakim” Yang Ditangkap KPK Diadili - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/06/pengacara-rm-hendro-kasino-penyuap.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/06/pengacara-rm-hendro-kasino-penyuap.html</a></span></span><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiyubrXoe3FVVM9vNv2qSdUQpHeJbhO62-CTpSH_gOyiHZn48OTLzgU_z1kl0gyX-5EM47brq-El5Dn_Q9ClLo9w2k8vP_hm8jy2mhHGpNBeVlrS5MU1HRlDJ_PnJASyq7F-45Wb7mfZYEvOXKcfIe1BKM2byEeInba7ToCMoKZe7YJ4b09PwbHXZCn/s550/2.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="550" data-original-width="468" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiyubrXoe3FVVM9vNv2qSdUQpHeJbhO62-CTpSH_gOyiHZn48OTLzgU_z1kl0gyX-5EM47brq-El5Dn_Q9ClLo9w2k8vP_hm8jy2mhHGpNBeVlrS5MU1HRlDJ_PnJASyq7F-45Wb7mfZYEvOXKcfIe1BKM2byEeInba7ToCMoKZe7YJ4b09PwbHXZCn/w544-h640/2.jpg" width="544" /></a></div><br />Sedangkan Terdakwa RM. Hendro Kasiono didakwa sebagai ‘pemberi suap’ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a atau Kedua Pasal 13 Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Namor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP<br /><br /><i>Pasal 6 ayat (1) berbunyi: Dipidana dengan pidana paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus liam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang :<br /><br />Huruf a berbunyi: memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;<br /><br />Pasal 13 berbunyi: Setiap orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).</i><br /><br />Ketiganyapun akhirnya ‘diseret’ ke Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diadili dihadapan Majelis Hakim sebagai Terdakwa kasus perkara Tindak Pidana Korupsi ‘Suap’ penangan perkara yang ditangani oleh Terdakwa Itong Isnaini Hidayat, SH., MH selaku Hakim PN Surabaya (Hakim tunggal) bersama Terdakwa Muhammad Hamdan, SH selaku Panitra Pengganti PN Surabaya yang diajukan oleh Terdakwa RM. Hendro Kasino, SH., MH<br /><br />Perkara inipun Ibarat ungkapan “jeruk makan jeruk”, sebab Hakim mengadili sesama rekannya (Hakim) di Pengadilan yang sama dan sekaligus menjadi sejarah serta mencoreng nama baik PN Surabaya sejak berdirinya pada tahun 1924 silam dan dibetuknya Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya pada Desember 2010 lalu  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgxXhhuutxdU9CeG1sx0B7xmU79gTH2pnl-eFVKPlB8F6nyDd3cxobW-KPVSW-gI_-1_I0ZJw0qUO-dqVPpEZyqzwJoLPlh6L4JdpQWceIyFAtGwDSZZL0onmpsi0TXeX4aObiwv6Jpa8MDzWnzYALQfIO8ROm6ReOlGdtTPnV3zqtolTWRBj6nezeE/s600/Itong%20-%20Hamdan%20-%20Hendro.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="547" data-original-width="600" height="584" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgxXhhuutxdU9CeG1sx0B7xmU79gTH2pnl-eFVKPlB8F6nyDd3cxobW-KPVSW-gI_-1_I0ZJw0qUO-dqVPpEZyqzwJoLPlh6L4JdpQWceIyFAtGwDSZZL0onmpsi0TXeX4aObiwv6Jpa8MDzWnzYALQfIO8ROm6ReOlGdtTPnV3zqtolTWRBj6nezeE/w640-h584/Itong%20-%20Hamdan%20-%20Hendro.jpg" width="640" /></a></div>Kasus Hakim Itong Isnaini Hidayat, SH., MH adalah “hadiah” dari Ketua PN Surabaya Dr. Joni, SH., MH kepada penggantinya Dr. Rudi Supramono, SH., MH dan sekaligus menjadi tanggung jawab berat bagi Ketua PN Surabaya Dr. Rudi Supramono, SH., MH bersama Dju Johnson Mira Mangngi, S.H., M.H selaku Wakil Ketua untuk mengembalikan nama baik PN Surabaya serta meraih kembali WBK (Wilayah Bebas Korupsi) untuk tahun ini dimana WBK tahun 2021 ditarik setelah Hakim Itong Isnaini Hidayat, SH., MH ditaangkap KPK<br /><br />Dua Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sebelumnya, yaitu Sujatmiko meninggalkan pembangunan Musolah yang terletak di belakang gedung Pengadilan Tipikor PN Suabaya kepada penggantinya Nursyam. Sedangkan Nursyam meninggalkan pembangunan ruang tahanan Terdakwa di Pengadilan Tipikor PN Suabaya dan meraih predikat WBK (Wilayah Bebas Korupsi) kepada Dr. Joni.<br /><br />Nah, disaat Dr. Joni hendak meninggalkan PN Surabaya dan menyerahkan tampuk pimpinnya kepada penggantinya Dr. Rudi Supramono, SH., MH, justru ‘memberikan hadiha buruk dan berat’ yaitu tertangkapnya Hakim Itong Isnaini Hidayat, SH., MH dan Muhammad Hamdan oleh KPK dan berbuntut ditariknya WBK “menjadi WTK alias wilayah termasuk Korupsi”<br /><br />Masyarakatpun menanti-nanti akhir dari perkara ini, berapa hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya kepada Terdakwa Itong Isnaini Hidayat, SH., MH, Terdakwa Mohammad Hamdan dan Terdakwa RM. Hendro Kasiono?<br /><br />Mengingat pada tahun 2017, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya menjatuhkan hukuman (Vonis) pidana penjara lebih berat dari tuntutan JPU yaitu dari 2 menjadi 4 tahun penjara terhadap Terdakwa Ahmad Fauzi, SH., MH, salah satu Jaksa penyidik di Kejati Jatim yang Tertangkap tangan Tim Sabel Pungli (Sapu Bersih Pungutan Liar) karena menerima suap sebesar Rp1.5 miliar saat menangani penyidikan kasus dugaan Korupsi.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgjVqvm2PAKQyoeF6tmIx520g-YvPe6Hcp5Uh_ZZgJy1YjMfPpDRwzYHOqH6sEDTPL2X9KyAuk3kEIX1Di0-vCvV3cgvVWZ4BjLzONrjSp72WV3-F7KMeldPT_qSzJSxPwBnESqC-U5VPlbnAf6YcGwFTDlRUwtPTDHtXF1n4WVQQkyhdjaY2Lvcv8t/s1600/Hamdan.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1200" data-original-width="1600" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgjVqvm2PAKQyoeF6tmIx520g-YvPe6Hcp5Uh_ZZgJy1YjMfPpDRwzYHOqH6sEDTPL2X9KyAuk3kEIX1Di0-vCvV3cgvVWZ4BjLzONrjSp72WV3-F7KMeldPT_qSzJSxPwBnESqC-U5VPlbnAf6YcGwFTDlRUwtPTDHtXF1n4WVQQkyhdjaY2Lvcv8t/w640-h480/Hamdan.jpg" width="640" /></a></div>Kasus ini berawal pada tanggal 17 November 2021, Achmad Prihantoyo dan Abdul Majid Umar selaku pihak Pertama memberi kuasa kepada pihak Kedua yaitu Terdakwa RM. Hendro Kasino untuk mengurus pembubaran PT Soyu Giri Promedia dengan biaya yang disepakati sebesar Rp1.350 miliar untuk biaya persidangan di Pengadilan tingkap pertama (PN Surabaya), Pengadilan Tinggi Surabaya dan Mahkamah Agung RI ditambah 15% (lima belas persen) dari penjualan aset setelah dikurangi semua biaya yang dikeluarkan<br /><br />Pada tanggal 19 November 2021, Setelah menerima kuasa dari Achmad Prihantoyo dan Abdul Majid Umar, RM. Hendro Kasino berkomunikasi dengan Muhammad Hamdan selaku Panitra Pengganti PN Surabaya tentang rencana pengajuan pembubaran PT SGP<br /><br />Muhammad Hamdan bersedia membantu pengurusan pembubaran PT SGP dan akan berkonsultasi terlebih dahulu dengan Hakim Itong Isnaini Hidayat, SH., MH. Setelah Muhammad Hamdan menemui Hakim Itong Isnaini Hidayat, SH., MH, Hakim Itong Isnaini Hidayat, SH., MH pun menyampaikan akan mencari tahu terlebih dahulu syarat-syaratnya dan akan diberitahukan kepada Muhammad Hamdan<br /><br />Pada tanggal 22 November 2021, Hakim Itong Isnaini Hidayat, SH., MH mengirimkan pesan kepada Muhammad Hamdan melalui aplikasi Whats App yang berisi cara dan syarat pembubaran Perseroan. Pesan itupun disampaikan Muhammad Hamdan kepada RM. Hendro Kasino yang dibalas oleh RM. Hendro Kasino dengan tanda emoticon “jempol”.<br /><br />Pada tanggal 26 November 2021 jam 08:45:17, RM. Hendro Kasino menghubungi Muhammad Hamdan mengajak bertemu untuk memperjelas mengenai cara dan syarat pembubaran Perseroan Terbatas. Kemudian Hakim Itong Isnaini Hidayat, SH., MH memberikan kertas  mengenai dasar hukum Pembubaran Perseroan Terbatas, syarat-syarat, dan tata cara pengajuan pembubaran Perseroan Terbatas yang kepada Muhammad Hamdan dan Muhammad Hamdan menyerahkannya kepada RM. Hendro Kasino agar dapat dijadikan acuan dalam membuat permohonan pembubaran PT. SGP ke Pengadilan Negeri Surabaya  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjr3kr4zrn3fPdSGA40FPZCVUyvw9Jd8LhbjNXwsV8USqTjbaWm4DoAgJSX44ehVyncIAEMj-U1wgJcnt0Oiw6aeqFB8f-hwpEtoVMBG2v0Y67ObmUMCzHunGN7ibtIcRRYUODQ8FdDWC6Wp75pSlEEJBbMeHAQOM5vxszxXOzkRgx_hwgtYPwIUclJ/s600/Itong%20dan%20Hamdan..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="540" data-original-width="600" height="576" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjr3kr4zrn3fPdSGA40FPZCVUyvw9Jd8LhbjNXwsV8USqTjbaWm4DoAgJSX44ehVyncIAEMj-U1wgJcnt0Oiw6aeqFB8f-hwpEtoVMBG2v0Y67ObmUMCzHunGN7ibtIcRRYUODQ8FdDWC6Wp75pSlEEJBbMeHAQOM5vxszxXOzkRgx_hwgtYPwIUclJ/w640-h576/Itong%20dan%20Hamdan..jpg" width="640" /></a></div>Pada tanggal 28 November 2021, Itong Isnaini Hidayat, SH., MH meminta uang kepada RM Hendro Kasino melalui Muhammad Hamndan untuk diberikan kepada Wakil Ketua PN Surabaya yang tujuannya agara Wakil Ketua PN Surabaya menunjuk Itong Isnaini Hidayat, SH., MH sebahai Hakim dalam perkara pembubaran PT SGP, dimana permintaan itu disanggupi oleh RM Hendro Kasino<br /><br />Pada tanggal 7 Januari 2022, RM Hendro Kasino menghubungi Muhammad Hamdan untuk memberikan uang tambahan kepada Itong Isnaini Hidayat, SH., MH. Pada tanggal 10 Januari 2022, Itong Isnaini Hidayat, SH., MH menyampaikan kepada Muhammad Hamdan putusan perkara permohonan Nomor 2174/Pdt.P/2021/PN Sby tentang pembubaran PT SGP bisa dibantu dan kemudian hal itu disampaikan Muhammad Hamdan kepda RM Hendri Kasino<br /><br />Pada tanggal 14 Januari 2022, RM Hendro Kasino mengirim pesan WhatsApp kepada Muhammad Hamdan yang menyatakan, “Pokoknya siaaap kpn abah bisa setelah pulang atau bagaimana manut abah saya nuwun.”, yang maksudnya RM. Hendro Kasino telah menyiapkan uang yang akan diberikan kepada Itong Isnaini Hidayat, SH., MH sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).<br /><br />Pada tanggal 18 Januari 2022 Muhammad Hamdan menanyakan RM. Hendro Kasino terkait penyerahan uang pengurusan perkara sebagaimana telah disepakati sebelum pembacaan putusan pada tanggal 20 Januari 2022<br /><br />Pada tanggal 19 Januari 2022 jam 11.36 WIB, RM. Hendro Kasino mengirim pesan WhatsApp kepada Muhammad Hamdan terkait rencana penyerahan uang. Selanjutnya pada jam 13.15 WIB, RM. Hendro Kasino menghubungi Muhammad Hamdan dengaan menyampaikan sudah berada di sekitar kantor Pengadilan Negeri Surabaya dan membawa uang sebesar Rp140 juta  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgW_uaZtq7KedPnm_JziALK8zdepTvvQh8tOJmMEcC2rPO3ZLImxh1z_8n4U8tMri42nW1qLmkRAcRAIhTqi0HA70xT83bHmJArvgBlH-zG21BW8ke45hEgO8BcDRGZcf2K04UOak--RAbo9C-6euEtZ08hoKeAClXtNXWyDn-MxKymrTVgNpKpHI37/s1600/8.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgW_uaZtq7KedPnm_JziALK8zdepTvvQh8tOJmMEcC2rPO3ZLImxh1z_8n4U8tMri42nW1qLmkRAcRAIhTqi0HA70xT83bHmJArvgBlH-zG21BW8ke45hEgO8BcDRGZcf2K04UOak--RAbo9C-6euEtZ08hoKeAClXtNXWyDn-MxKymrTVgNpKpHI37/w640-h288/8.jpg" width="640" /></a></div>Kemudian Muhammad Hamdan meminta agar RM Hendro Kasino meletakkan uang tersebut ke dalam mobil Honda Brio berwarna orange dengan Nomor Polisi M 1295 NJ milik Muhammad Hamdan. Setelah RM. Hendro Kasino menerima kunci mobil lalu memasukan uang ke dalam mobil milik Muhammad Hamdan <br /><br />Dan pada jam 15.00 WIB, Muhammad Hamdan beserta barang bukti berupa uang sebesar Rp140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) diamankan oleh Petugas KPK.<br /><br />Sementara persidangan yang berlangsung secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Cakra  Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidaorjo, Jawa Timur (Selasa, 21 Juni 2022) adalah agenda pembacaan surat dakwaan oleh Tim JPU N.N Gina Saraswati, Wawan Yunarwanto, Mohammad Nur Azi dkk dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Terdakwa Itong Isnaini Hidayat, SH., MH (Terdakwa Mohammad Hamdan, SH selaku Panitra Pengganti PN Surabaya/Tipikor dan  Terdakwa RM. Hendro Kasiono, SH., MH selaku Kuasa Hukum PT SGP, dengan perkara masing-masing terpisah) dihadapan Majelis Hakim dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Suap sebesar Rp450 juta dan Gratifikasi berupa uang sebesar Rp95 juta yang dianggap suap untuk penyelesaian perkara di PN Surabaya<br /><br />Persidangan yang berlangsung diketuai Majelis Hakim Tongani, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim anggota yaitu Cokoroda Gede Arthana, SH., MH dan Hakim Ad Hock Darwin Panjaitan, SH., MH serta Panitra Pengganti Maya Yunita Sari Hidayat, SH. MH (Prasthana Yustianto, SE., SH dan Raden Mohammad Rizal Efendi, SH., MH) yang dihadiri Tim Penasehat Hukum Terdakwa dan dihadiri pulua oleh Terdakwa Itong Isnaini Hidayat, SH., MH dari Rutan Medaeng, dan Terdakwa Mohammad Hamdan, SH serta  Terdakwa RM. Hendro Kasiono, SH., MH dari Rutan Kejati Jatim Cabang Surabaya karena dalam kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjTPqKKC_p4wT2jMzm40PTHe_JOaJD0bexJUzWYiUBpw37WojNeeKP6vqzZKXtRjkgmYOpE52AnxIKKwWWZYkPbvjB5xbicXBTh2HZ6EJ1heexjxcGF6XXjC-FiERtJrOpy2Q35WRVqeSeheb3cXhlTj4GACAvYwIbsL-92vFUkEjMh7BzU-5WlDyT_/s1600/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjTPqKKC_p4wT2jMzm40PTHe_JOaJD0bexJUzWYiUBpw37WojNeeKP6vqzZKXtRjkgmYOpE52AnxIKKwWWZYkPbvjB5xbicXBTh2HZ6EJ1heexjxcGF6XXjC-FiERtJrOpy2Q35WRVqeSeheb3cXhlTj4GACAvYwIbsL-92vFUkEjMh7BzU-5WlDyT_/w640-h288/4.jpg" width="640" /></a></div>Persidangan berlangsung dalam III Session. Yang pertama adalah pembacaan dakwaan oleh JPU KPK terhadap Terdakwa Mohammad Hamdan, SH, dilanjutkan dengan dakwaan terhadap Terdakwa Terdakwa RM. Hendro Kasiono, SH., MH. Dan terakhir dakwaan JPU KPK terhadap Terdakwa Itong Isnaini Hidayat, SH., MH<br />  <br />Namun Terdakwa Itong Isnaini Hidayat, SH., MH maupun Terdakwa Muhammad Hamdan tidak menerima dakwaan JPU sehingga mengajukan kepada Majelis Hakim untuk menyampaikan Eksepsinya.<br /><br />“Dakwaan Jaksa tidak benar, mengajukan keberatan. Dan saya mohon Yang Mulia agar sidang Oflaine karena suara tidak jelas dan putus-putus dan tidak sesuai dengan KUHAP,” kata Terdakwa Itong Isnaini Hidayat, SH., MH lewat Zoom dari Rutan Medaeng cabang Surabaya.<br /><br />“Silakan saudara ajukan lewat penasehat hukum saudara,” jawab Ketua Majelis Hakim dengan tegas. <br /><br />Ada agak menggelitik ketika Terdakwa Itong Isnaini Hidayat, SH., MH mengajukan permohonan kepada Ketua Majelis Hakim Tongani, SH. MH agar persidangan dilangsungkan secara Ofline dengan alasan tidak sesuai dengan KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana). <br /><br />Padahal, sebagai Hakim PN Surabaya, sudah ratusan perkara pidana yang diputusannya secara sidang Online sejak masa pandemi 2020 berdasarkan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) RI maupun PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) RI. <br /><br />Lebih lanjut dalam surat dakwaan yang dibacakan JPU KPK N.N Gina Saraswati, Wawan Yunarwanto, Mohammad Nur Azi secara bergantian terhadap Terdakwa Itong Isnaini Hidayat, SH., MH (dan Terdakwa Muhammad Hamdan, SH, dengan perkara terpisah) yang mengatakan, bahwa Terdakwa ITONG ISNAINI HIDAYAT selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya yang diangkat berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 18/DJU/SK/KP04.5/1/2020 tanggal 22 Januari 2020 tentang Promosi Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum bersama-sama dengan MOHAMMAD HAMDAN selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEji39Y9GlLv5fuPbIFByUYFjVRKOMM8P7Z3dp8eADLnaBMYEPRtr1qWNkYA3aBXVgS09U2GKQ1iT_eNg7Snb9DLrFbmCe6UDvzT-9Ue3IQONBosWeHSMHW8y313HNG-WSgR6cQgLOp0Wh4JV6Rq3UvEOcxWmn6u_8uel-rOjoCgyspZTxlCeS8YNmZw/s1155/5.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1155" data-original-width="720" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEji39Y9GlLv5fuPbIFByUYFjVRKOMM8P7Z3dp8eADLnaBMYEPRtr1qWNkYA3aBXVgS09U2GKQ1iT_eNg7Snb9DLrFbmCe6UDvzT-9Ue3IQONBosWeHSMHW8y313HNG-WSgR6cQgLOp0Wh4JV6Rq3UvEOcxWmn6u_8uel-rOjoCgyspZTxlCeS8YNmZw/w398-h640/5.jpg" width="398" /></a></div>Pada bulan September 2021 sampai dengan 19 Januari 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 bertempat di area Kantor Pengadilan Negeri Surabaya Jalan Arjuno No.16-18 Kelurahan Sawahan, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan <br /><br />Atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, menerima hadiah atau janji yaitu menerima hadiah berupa uang seluruhnya sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dari RM. HENDRO KASIONO, <br /><br />Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili, yaitu untuk mempengaruhi Terdakwa selaku Hakim Pengadilan Negeri Surabaya agar mengabulkan permohonan sesuai yang diajukan oleh RM. HENDRO KASIONO dalam perkara perdata Nomor: 2174/Pdt.P/2021/PN.Sby dan perkara perdata Nomor: 1402/Pdt.P/2021/PN Sby. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:<br /><br />A. Terkait dengan perkara Nomor: 2174/Pdt.P/2021/PN.Sby tentang Permohonan Pembubaran PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA.<br /><br />Pada tanggal 28 Maret 2014 bertempat di Kantor Notaris JUARAYU SETYARINI Jalan Dr. Sutomo No. 5 Pandaan Pasuruan Jawa Timur, MUHAMMAD SOFYANTO, YUDI HER OKTAVIANO, ACHMAD PRIHANTOYO dan ABDUL MAJID UMAR bersepakat mendirikan perseroan terbatas dan membuat Akta Nomor 54 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA, dengan komposisi kepemilikan saham yaitu :<br /><br />1. MUHAMMAD SOFYANTO dan YUDI HER OKTAVIANO masing-masing sebanyak 9.375 saham dengan nominal Rp9.375.000.000,00 (sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) atau masing-masing sebesar 30 % (tiga puluh persen);<br /><br />2. ACHMAD PRIHANTOYO dan Koperasi Usaha Gabungan Terpadu Pondok Pesantren Sidogiri yang diwakili ABDUL MAJID UMAR masing-masing sebanyak 6.250 saham dengan nominal Rp6.250.000.000,00 (enam miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), atau masing-masing sebesar 20 % (dua puluh persen);<br /><br />Dengan susunan Komisaris dan Direksi PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA sebagai berikut:<br />Direktur Utama    : ACHMAD PRIHANTOYO<br />Direktur        <span>    </span><span>    </span>: ABDUL MAJID UMAR<br />Komisaris Utama : MUHAMMAD SOFYANTO<br />Komisaris        <span>    </span> : YUDI HER OKTAVIANO  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUv375zoZixcTg-6WUfBQOvZYkUZaHRtubBUXyqYrH0JiRaJ4w8C4QoqrNOhE_Bt6FTgipCVfqywUjjHw74i4Fwz_VgGtTh-Okpc2Oy3_BFRMM-Xgw27twhzVB96lMih3pl_5dKMIWnq4xVHs-dRSk99WBIJvXQK0ZLEcOnwljXAgbVqfCF4UToesI/s1600/7.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUv375zoZixcTg-6WUfBQOvZYkUZaHRtubBUXyqYrH0JiRaJ4w8C4QoqrNOhE_Bt6FTgipCVfqywUjjHw74i4Fwz_VgGtTh-Okpc2Oy3_BFRMM-Xgw27twhzVB96lMih3pl_5dKMIWnq4xVHs-dRSk99WBIJvXQK0ZLEcOnwljXAgbVqfCF4UToesI/w640-h288/7.jpg" width="640" /></a></div>Pada tanggal 7 Januari 2019, YUDI HER OKTAVIONO membeli seluruh saham milik ACHMAD PRIHANTOYO dan Koperasi Usaha Gabungan Terpadu Pondok Pesantren Sidogiri berdasarkan akta jual beli saham nomor 9 dan 10 dari Notaris SYAIFUL RACHMAN sehingga YUDI HER OKTAVIONO menjadi pemegang saham mayoritas.<br /><br />Selanjutnya pada tanggal 7 Desember 2020, YUDI HER OKTAVIONO mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk mengganti direktur dari ACHMAD PRIHANTOYO kepada MUHAMMAD SOFYANTO, namun ACHMAD PRIHANTOYO menolaknya dan mempermasalahkan modal awal YUDI HER OKTAVIONO dan MUHAMMAD SOFYANTO yang dianggap belum disetor ke PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA. Kemudian YUDI HER OKTAVIONO memberikan kuasa kepada M. ASHOROEL CH untuk melakukan pengurusan penetapan RUPS pergantian direktur PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA di Pengadilan Negeri Surabaya.<br /><br />Selanjutnya pada bulan Juni 2021 bertempat di Kantor PT. Teduh Karya, ACHMAD PRIHANTOYO melakukan pertemuan dengan RM. HENDRO KASIONO. Dalam pertemuan tersebut, RM. HENDRO KASIONO menyampaikan bahwa RUPS tersebut bisa mengganti jajaran direksi perusahaan, kemudian RM. HENDRO KASIONO menyarankan kepada ACHMAD PRIHANTOYO bahwa RUPS harus ditunda dan perlu diadakan pembetulan manajemen yaitu melalui pembubaran perusahaan sehingga aset-aset perusahaan dijual dan dibagi kepada para pemilik saham. Atas penyampaian RM. HENDRO KASIONO tersebut, ACHMAD PRIHANTOYO mengajak ABDUL MAJID UMAR untuk mengupayakan pembubaran PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA<br /><br />Pada tanggal 17 November 2021 bertempat di daerah Lawang Kabupaten Malang, ACHMAD PRIHANTOYO dan ABDUL MAJID UMAR menemui RM. HENDRO KASIONO membicarakan rencana pembubaran PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA. Dalam pertemuan tersebut RM. HENDRO KASIONO menyampaikan akan mengupayakan pembubaran PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA dan setelah dibubarkan maka semua aset akan dikembalikan kepada ACHMAD PRIHANTOYO dan ABDUL MAJID UMAR kemudian aset tersebut bisa dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk mengembalikan uang YUDI HER OKTAVIANO sehingga masih ada sisa aset penjualan milik ACHMAD PRIHANTOYO dan ABDUL MAJID UMAR.<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgFhGyJI9WN_xwVX-cbh437Q1S07gLQHd913TigLk2j1j-tkDnoWI_MC8m_fp1SwgVa52ny35-lEc_zyLBxQdBd0fIGZ7FutGBp65otT6QHhgxlhfIaLXeM0eQTSvfWJ8gLEkQ8tJIbe6w0nmOwtlN8izqj5ThpDj2iTyiXsdCNWRZ3lhs6TaUWQOXm/s1600/Hamdan.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1200" data-original-width="1600" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgFhGyJI9WN_xwVX-cbh437Q1S07gLQHd913TigLk2j1j-tkDnoWI_MC8m_fp1SwgVa52ny35-lEc_zyLBxQdBd0fIGZ7FutGBp65otT6QHhgxlhfIaLXeM0eQTSvfWJ8gLEkQ8tJIbe6w0nmOwtlN8izqj5ThpDj2iTyiXsdCNWRZ3lhs6TaUWQOXm/w640-h480/Hamdan.jpg" width="640" /></a></div>Untuk menindaklanjuti pertemuan tersebut, ACHMAD PRIHANTOYO dan ABDUL MAJID UMAR memberikan kuasa kepada RM. HENDRO KASIONO guna mengurus pembubaran PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama Honor Advokat tanggal 17 November 2021 yang ditandatangani oleh RM. HENDRO KASIONO selaku Pihak Pertama dengan ACHMAD PRIHANTOYO, ABDUL MAJID UMAR selaku Pihak Kedua.<br /><br />Dalam perjanjian tersebut disepakati biaya operasional dan biaya pengurusan perkara sebesar Rp1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang diperuntukkan sejak tahapan persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Tinggi Surabaya dan Mahkamah Agung RI ditambah 15% (lima belas persen) dari penjualan aset setelah dikurangi semua biaya yang dikeluarkan.<br /><br />Setelah menerima kuasa dari ACHMAD PRIHANTOYO dan ABDUL MAJID, pada tanggal 19 November 2021, RM HENDRO KASIONO mengkomunikasikan rencana pengajuan pembubaran PT SOYU GIRI PRIMEDIKA kepada MOHAMMAD HAMDAN selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya. Atas penyampaian tersebut, MOHAMMAD HAMDAN menyampaikan kesediaannya membantu pengurusan pembubaran PT SOYU GIRI PRIMEDIKA tersebut dan akan berkonsultasi terlebih dahulu dengan Terdakwa yang mengetahui syarat dan cara pembubaran perusahaan. Selanjutnya MOHAMMAD HAMDAN menemui Terdakwa dan menanyakan syarat dan cara pembubaran perseroan terbatas melalui pengadilan, kemudian Terdakwa menyampaikan akan mencari tahu terlebih dahulu syarat-syaratnya setelah itu akan diberitahukan kepada MOHAMMAD HAMDAN.<br /><br />Bahwa pada tanggal 22 November 2021 jam 10.22 WIB, Terdakwa mengirimkan pesan kepada MOHAMMAD HAMDAN melalui aplikasi Whats App yang berisi cara dan syarat pembubaran Perseroan. Selanjutnya MOHAMMAD HAMDAN meneruskan pesan tersebut kepada RM. HENDRO KASIONO dan ditanggapi oleh RM. HENDRO KASIONO dengan tanda emoticon “jempol”.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj1gF_gFvZO5DTtz-fYdNmOBtPRdAYGy8UIzrjWLM5nXh1rX9Fvc_SPOrZHH_2SQiINuYUQOO2sukkpc7Bs57wgtEwsHS2_flrcMPwjpvl_ldyhlXaZlRV-6GI2j-uPqw2_a5LwHduOv2REQOrN3ab_Bk2DvpNagvfea-Qwxhl1pGPG-tLGSKdT7QkC/s600/Itong%20dan%20Hamdan..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="540" data-original-width="600" height="576" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj1gF_gFvZO5DTtz-fYdNmOBtPRdAYGy8UIzrjWLM5nXh1rX9Fvc_SPOrZHH_2SQiINuYUQOO2sukkpc7Bs57wgtEwsHS2_flrcMPwjpvl_ldyhlXaZlRV-6GI2j-uPqw2_a5LwHduOv2REQOrN3ab_Bk2DvpNagvfea-Qwxhl1pGPG-tLGSKdT7QkC/w640-h576/Itong%20dan%20Hamdan..jpg" width="640" /></a></div>Pada tanggal 26 November 2021 jam 08:45:17 WIB, RM. HENDRO KASIONO menghubungi MOHAMMAD HAMDAN mengajak bertemu untuk memperjelas mengenai cara dan syarat pembubaran Perseroan Terbatas. MOHAMMAD HAMDAN menyampaikan kepada RM. HENDRO KASIONO untuk menunggu karena Terdakwa masih menyiapkan tulisan format permohonan pembubaran Perseroan Terbatas.  Selanjutnya Terdakwa menyerahkan kepada MOHAMMAD HAMDAN tulisan dalam kertas mengenai dasar hukum Pembubaran Perseroan Terbatas, syarat-syarat, dan tata cara pengajuan pembubaran Perseroan Terbatas yang kemudian diserahkan MOHAMMAD HAMDAN kepada RM. HENDRO KASIONO agar dapat dijadikan acuan RM. HENDRO KASIONO dalam membuat permohonan pembubaran PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA di Pengadilan Negeri Surabaya.<br /><br />Pada tanggal 28 November 2021, Terdakwa menyampaikan kepada MOHAMMAD HAMDAN agar meminta uang kepada RM. HENDRO KASIONO yang akan diberikan kepada DJU JOHNSON MIRA MANGNGI selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya dengan maksud supaya Terdakwa ditunjuk sebagai hakim dalam perkara pembubaran PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA. Selanjutnya MOHAMMAD HAMDAN menyampaikan kepada RM. HENDRO KASIONO dan RM. HENDRO KASIONO menyanggupinya.<br /><br />Selanjutnya pada hari yang sama, ABDUL MAJID UMAR membayar biaya operasional dan biaya pengurusan kepada RM. HENDRO KASIONO dengan menandatangani 1 (satu) lembar Cek Bank Rakyat Indonesia No. CGL250680 senilai Rp1.350.000.000 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah). Kemudian RM. HENDRO KASIONO menandatangani 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk biaya operasional dan pengurusan Permohonan Pembubaran PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA.<br />  <br />Pada tanggal 29 November 2021, RM. HENDRO KASIONO mencairkan cek tersebut di Bank BRI Cabang Malang dan RM. HENDRO KASIONO langsung mengambil uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari total Rp1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk diberikan kepada Terdakwa melalui MOHAMMAD HAMDAN. <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg07SX-m0VQTcugGgStmI8f-fePw-Guf8jUJ5r_UxRAGevmXvwr3Bc3aYz5xfTjhF6AGBdt8H5wHifVrJXi8aI7g0ZYKMVeSEmf3m1Rwh9_HDCevAUSA_QbsOr42vAGqf1say2kp9tXt6YLeJt4MUHCd2C2kk2u4xRXhya_OpQEWBpEUYVWbXBrWnjE/s600/Itong%20-%20Hamdan%20-%20Hendro.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="547" data-original-width="600" height="584" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg07SX-m0VQTcugGgStmI8f-fePw-Guf8jUJ5r_UxRAGevmXvwr3Bc3aYz5xfTjhF6AGBdt8H5wHifVrJXi8aI7g0ZYKMVeSEmf3m1Rwh9_HDCevAUSA_QbsOr42vAGqf1say2kp9tXt6YLeJt4MUHCd2C2kk2u4xRXhya_OpQEWBpEUYVWbXBrWnjE/w640-h584/Itong%20-%20Hamdan%20-%20Hendro.jpg" width="640" /></a></div>Pada hari yang sama, sebelum uang diserahkan oleh RM. HENDRO KASIONO kepada MOHAMMAD HAMDAN, MOHAMMAD HAMDAN meminta tambahan uang sebesar dari Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sehingga seluruhnya menjadi Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) yang akan dipergunakan untuk biaya pengurusan pembubaran PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA. Selanjutnya sekitar jam 11.00 WIB, bertempat di area Pengadilan Negeri Surabaya, RM. HENDRO KASIONO memberikan uang sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) kepada MOHAMMAD HAMDAN. Selanjutnya bertempat di ruang hakim di Lt. 4 Gedung Pengadilan Negeri Surabaya, Terdakwa menerima uang tersebut sebagai biaya pengurusan pembubaran PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA.<br />  <br />Pada tanggal 30 November 2021, RM. HENDRO KASIONO memasukkan permohonan pembubaran PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA ke Pengadilan Negeri Surabaya. Selanjutnya MOHAMMAD HAMDAN memberi tahu melalui pesan Whats App kepada MALIGIA YUSUP PUNGKASAN als PUNGKI staf honorer pada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya bahwa permohonan yang diajukan RM. HENDRO KASIONO telah teregister dengan perkara Nomor : 2174/Pdt.P/2021/PN.Sby dan meminta agar hakim yang ditunjuk adalah Terdakwa. <br /><br />Selanjutnya berdasarkan Penetapan Nomor 2174/Pdt.P/2021/PN Sby, tertanggal 30 November 2021 a.n. Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Wakil Ketua DJU JOHNSON MIRA MANGNGI, S.H., M.H menetapkan Terdakwa sebagai Hakim yang menangani/mengadili Perkara Perdata Nomor: 2174/Pdt.P/2021/PN.Sby tentang permohonan pembubaran PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA pada Pengadilan Negeri Surabaya.<br /><br />Selanjutnya pada hari yang sama, MOHAMMAD HAMDAN juga menghubungi RASJA staff honorer dari R. JOKO PURNOMO Panitera Pengadilan Negeri Surabaya agar mengisi nama MOHAMMAD HAMDAN sebagai Panitera Pengganti dalam perkara Nomor: 2174/Pdt.P/2021/PN.Sby.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg1bcW-zycAeBrHHJ0nGso1ak9nlv98lOcMB5cEXmtn3aSwXKu54jszlweQYg85GB-MNYYsx93sGggBtA2s7e5xX2nM5Y2hbCG_dx0S0rTb28Gu7svj-RCJo6ndG9pUiO4y57NI3nGmqHGH_plOqgDG5TYWB3-CExJKAaVMxGbwxttimcLLeBmZGZfZ/s1600/8.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg1bcW-zycAeBrHHJ0nGso1ak9nlv98lOcMB5cEXmtn3aSwXKu54jszlweQYg85GB-MNYYsx93sGggBtA2s7e5xX2nM5Y2hbCG_dx0S0rTb28Gu7svj-RCJo6ndG9pUiO4y57NI3nGmqHGH_plOqgDG5TYWB3-CExJKAaVMxGbwxttimcLLeBmZGZfZ/w640-h288/8.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa proses persidangan perkara Nomor: 2174/Pdt.P/2021/PN.Sby dimulai pada tanggal 06 Desember 2021. Dalam persidangan pertama, RM. HENDRO KASIONO kembali menyampaikan kepada MOHAMMAD HAMDAN agar Terdakwa mengabulkan permohonan pihak RM. HENDRO KASIONO. Atas permintaan RM. HENDRO KASIONO melalui MOHAMMAD HAMDAN tersebut, Terdakwa menyanggupinya dan mengatakan “kalau bisa dibantu ya dibantu”. <br /><br />Pada tanggal 25 Desember 2021 jam 14.00 WIB, MOHAMMAD HAMDAN menghubungi RM. HENDRO KASIONO dan menyampaikan bahwa MOHAMMAD HAMDAN sudah memberitahu Terdakwa terkait permintaan dari RM. HENDRO KASIONO untuk mengabulkan perkara Nomor: 2174/Pdt.P/2021/PN Sby. Atas permintaan dari RM. HENDRO KASIONO melalui MOHAMMAD HAMDAN tersebut Terdakwa menyanggupinya.<br /><br />Pada tanggal 27 Desember 2021, MOHAMMAD HAMDAN meminta kepada RM. HENDRO KASIONO agar menyiapkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai imbalan jika dimenangkan dalam perkara tersebut, atas penyampaian MOHAMMAD HAMDAN tersebut, RM. HENDRO KASIONO menyanggupi dan akan memberikannya pada satu atau dua hari sebelum putusan, kemudian MOHAMMAD HAMDAN menyampaikan kepada Terdakwa.<br /><br />Selanjutnya pada tanggal 7 Januari 2022 RM. HENDRO KASIONO menghubungi ACHMAD PRIHANTOYO dan meminta uang tambahan biaya pengurusan yang akan diberikan kepada Terdakwa.<br /><br />Pada tanggal 10 Januari 2022, Terdakwa menyampaikan kepada MOHAMMAD HAMDAN putusan perkara permohonan Nomor 2174/Pdt.P/2021/PN Sby tentang pembubaran PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA bisa dibantu. Selanjutnya MOHAMMAD HAMDAN meneruskan informasi tersebut kepada RM. HENDRO KASIONO.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXpqrTg2OXsbvSC9UC_Evsc1UJhL45EURjzJPAg0tkJJBEc3LvYOGJGda0KEEpOC3iUvfZ3UpYVfWvZzRXql9r4n5UM7yPd8fpP2GFH4YPq6Ytoel4gEoSWsdfPxusKm-1YBnIwcnXcrEvl8Rq7lryc5rUflDCR_rivFznnNtmBmLtz2f9FE3egglK/s1155/5.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1155" data-original-width="720" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXpqrTg2OXsbvSC9UC_Evsc1UJhL45EURjzJPAg0tkJJBEc3LvYOGJGda0KEEpOC3iUvfZ3UpYVfWvZzRXql9r4n5UM7yPd8fpP2GFH4YPq6Ytoel4gEoSWsdfPxusKm-1YBnIwcnXcrEvl8Rq7lryc5rUflDCR_rivFznnNtmBmLtz2f9FE3egglK/w398-h640/5.jpg" width="398" /></a></div>Bahwa pada tanggal 14 Januari 2022, RM. HENDRO KASIONO mengirim pesan Whats App kepada MOHAMMAD HAMDAN yang menyatakan, “Pokoknya siaaap kpn abah bisa setelah pulang atau bagaimana manut abah saya nuwun.”, yang maksudnya RM HENDRO KASIONO telah menyiapkan uang yang akan diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).<br /><br />Oleh karena pembacaan putusan diagendakan pada tanggal 20 Januari 2022, maka pada tanggal 18 Januari 2022 MOHAMMAD HAMDAN menanyakan kepada RM. HENDRO KASIONO terkait penyerahan uang pengurusan perkara sebagaimana telah disepakati. <br /><br />Bahwa pada tanggal 19 Januari 2022 jam 11.36 WIB, RM. HENDRO KASIONO mengirim pesan Whats App kepada MOHAMMAD HAMDAN terkait rencana penyerahan uang. Selanjutnya pada jam 13.15 WIB, RM. HENDRO KASIONO dengan membawa uang sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) menghubungi MOHAMMAD HAMDAN menyampaikan bahwa RM. HENDRO KASIONO sudah berada di sekitar kantor Pengadilan Negeri Surabaya. <br /><br />Kemudian MOHAMMAD HAMDAN meminta RM. HENDRO KASIONO untuk meletakkan uang tersebut ke dalam mobil Honda Brio berwarna orange dengan Nomor Polisi M 1295 NJ milik MOHAMMAD HAMDAN dengan cara menyerahkan kunci mobil kepada RM. HENDRO KASIONO dan memasukkan uang ke dalam mobil MOHAMMAD HAMDAN. Selanjutnya pada jam 15.00 WIB, MOHAMMAD HAMDAN beserta barang bukti berupa uang sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) diamankan oleh Petugas KPK.<br /><br />B. Terkait Perkara Nomor : 1402/Pdt.P/2021/PN.Sby tentang Penetapan Ahli Waris MADE SRI MANGGALAWATI<br /><br />Pada tanggal 7 September 2021 sekira jam 09:15 WIB, RM. HENDRO KASIONO menyampaikan kepada MOHAMMAD HAMDAN akan memasukan permohonan perkara waris atas nama MADE SRI MANGGALAWATI pada Pengadian Negeri Surabaya. <br /><br />Selanjutnya RM. HENDRO KASIONO mendaftarkan permohonan perkara waris tersebut sekaligus menyerahkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada MOHAMMAD HAMDAN dan menyampaikan agar perkara tersebut disidangkan oleh Terdakwa serta meminta agar permohonan tersebut dikabulkan. Kemudian MOHAMMAD HAMDAN menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dan menyampaikan permintaan RM. HENDRO KASIONO tersebut kepada Terdakwa. <br /><br />Pada tanggal 8 September 2021, Pengadilan Negeri Surabaya mengeluarkan penetapan nomor: 1402/Pdt.P/2021/PN.Sby yang menunjuk Terdakwa sebagai hakim dan MOHAMMAD HAMDAN sebagai Panitera Pengganti.<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEidDY6shipa0a52CQpdIvHtyoZixY_AIFgXEe8oecAqHvP8-GoVGSpOBj2zppkW7Dmo3BDcy01X3JxZhiFfJI5HW_NHT_bjMfEurPr4wrl5p89_nGsgAqr6Gpsf_PyJlMZIp0Jc9cOWThn-8eoIZt10Y_O_NsCUmiJBRxOzOzpEy7IebIua0_F-Aj1p/s1600/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEidDY6shipa0a52CQpdIvHtyoZixY_AIFgXEe8oecAqHvP8-GoVGSpOBj2zppkW7Dmo3BDcy01X3JxZhiFfJI5HW_NHT_bjMfEurPr4wrl5p89_nGsgAqr6Gpsf_PyJlMZIp0Jc9cOWThn-8eoIZt10Y_O_NsCUmiJBRxOzOzpEy7IebIua0_F-Aj1p/w640-h288/2.jpg" width="640" /></a></div>Pada tanggal 9 September 2021 jam 14:09 WIB, MOHAMMAD HAMDAN menyampaikan kepada RM. HENDRO KASIONO bahwa jadwal sidang perkara permohonan waris atas nama MADE SRI MANGGALAWATI diagendakan Hari Senin tanggal 13 September 2021. <br /><br />Pada tanggal 10 September 2021, MOHAMMAD HAMDAN menghubungi RM. HENDRO KASIONO dan menyampaikan bahwa uang yang diberikan kepada Terdakwa kurang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).<br /><br />Kemudian pada tanggal 13 September 2021, MOHAMMAD HAMDAN mengingatkan kembali kepada Terdakwa untuk mengabulkan permohonan yang diajukan oleh RM. HENDRO KASIONO. Atas penyampaian MOHAMMAD HAMDAN tersebut, Terdakwa menyanggupinya.<br /><br />Bahwa pada tanggal 16 September 2021, perkara Nomor: 1402/Pdt.P/2021/PN Sby diputus oleh Terdakwa dengan amar mengabulkan permohonan ahli waris MADE SRI MANGGALAWATI. <br /><br />Bahwa atas pengurusan perkara tersebut, MOHAMMAD HAMDAN menerima bagian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Terdakwa.<br /><br />Bahwa perbuatan Terdakwa Itong Isnaini Hidayat, SH., MH bersama-sama dengan Mohammad Hamdan menerima uang dari RM. Hendro Kasino keseluruhan sebesar Rp450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan maksud untuk mempengaruhi Terdakwa selaku Hakim Pengadilan Negeri Surabaya agar mengabulkan permohonan sesuai yang diajukan oleh RM. HENDRO KASIONO dalam perkara perdata Nomor: 2174/Pdt.P/2021/PN.Sby dan perkara perdata Nomor: 1402/Pdt.P/2021/PN Sby. <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgjNVXeF5miAUZ2neHEi6WoaL4GicC5Nz0811oJz0Mw8Cok0rE1JEiIpj8FcUxb5pIDuZjJ1ADewG-5iFXJ3pCz09OZrCmTNH7YZI8w6enA4geSlyKWTPQsObn_jAz3vXPlsEF0a00wFFK5KE4kxkQUIlNF2HDXE3bxWJ37Ad4W-qfrNCBLlvGE-5u7/s717/6.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="574" data-original-width="717" height="512" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgjNVXeF5miAUZ2neHEi6WoaL4GicC5Nz0811oJz0Mw8Cok0rE1JEiIpj8FcUxb5pIDuZjJ1ADewG-5iFXJ3pCz09OZrCmTNH7YZI8w6enA4geSlyKWTPQsObn_jAz3vXPlsEF0a00wFFK5KE4kxkQUIlNF2HDXE3bxWJ37Ad4W-qfrNCBLlvGE-5u7/w640-h512/6.jpg" width="640" /></a></div>Perbuatan Terdakwa Itong Isnaini Hidayat, SH., MH sebagaimana diatur dan diancam pidana  dalam Pasal 12 huruf c (atau Pasal 11) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor  20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP<br /><br />JPU KPK juga membeberkan tekait kasus dugaan Korupsi Gratifikasi berupa uang yang dianggap suap sebesar Rp95 juta untuk Terdakwa Itong Isnaini Hidayat, SH., MH dan sebesar Rp67 juta yang diduga diterima Muhammad Hamdan sebagaimana dalam Pasal 12 huruf B Undang-Undang tentang Pemberantasan Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<br /><br />Dalam surat dakwaannya JPU mengatakan, pada tanggal 22 Januari 2020, Terdakwa diangkat sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 18/DJU/SK/KP04.5/1/2020 tentang Promosi Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum.<br /><br />Bahwa Terdakwa sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya mempunyai tugas dan wewenang diantaranya sebagai berikut: 1. Menerima, memeriksa dan mengadili Perkara sesuai penetapan Ketua Pengadilan Negeri.; 2. Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaan serta pengorganisasiannya.; 3. Melakukan pengawasan yang ditugaskan Ketua untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melaporkannya kepada Pimpinan Pengadilan.; 4. Melakukan tugas pengawasan dan pengamatan (KIMWASMAT) terhadap pelaksanaan putusan pidana di Lembaga Pemasyarakatan dan melaporkannya kepada Mahkamah Agung<br /><br />Pada tanggal 10 Juli 2018, MOHAMMAD HAMDAN diangkat sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1567/DJU/SK/KP04.5/7/2018 tentang Promosi dan Mutasi Kepaniteraan di Lingkungan Peradilan Umum<br /><br />Bahwa MOHAMMAD HAMDAN sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya mempunyai tugas dan wewenang diantaranya sebagai berikut: 1. Membantu Hakim dalam persidangan perkara perdata dan pidana, dan mencatat jalannya persidangan, membuat berita acara, mengetik konsep putusan, dan menandatangani berita acara dan putusan.; 2. Melaporkan kegiatan persidangan kepada panitera muda yang bersangkutan secara tepat dan cermat. ; 3. Membuat penetapan hari sidang. ; 4. Membuat berita acara persidangan. ; 5. Mengetik berita acara dan putusan (minutasi perkara) dan menandatanganinya.; <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhf3da16L5i-6EsCNzuAuQijDUqXTbrP_erq1seTGJB5rIMVBJYeHov-0yeZdYblplmg7QJXpzhI1rTHPE4xdzTif0OFKkaK4Rgx_E2XctiSJfQsTFNUvH-N6VGZuagKjHNETLtfjZW7thvdbF3mi1WJkvu0fQNIcoKYTLiRpoO9Hf74ojcEXxQlecx/s600/Itong%20dan%20Hamdan..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="540" data-original-width="600" height="576" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhf3da16L5i-6EsCNzuAuQijDUqXTbrP_erq1seTGJB5rIMVBJYeHov-0yeZdYblplmg7QJXpzhI1rTHPE4xdzTif0OFKkaK4Rgx_E2XctiSJfQsTFNUvH-N6VGZuagKjHNETLtfjZW7thvdbF3mi1WJkvu0fQNIcoKYTLiRpoO9Hf74ojcEXxQlecx/w640-h576/Itong%20dan%20Hamdan..jpg" width="640" /></a></div>6. Melaporkan kepada panitera muda yang bersangkutan untuk mencatat perkara yang sudah putus berikut amar putusannya. ; 7. Menyerahkan berkas perkara yang telah selesai minutasi kepada panitera muda yang bersangkutan. ; 8. Sebagai pendamping dan sekretaris Hakim / team pemeriksaan dari laporan-laporan/pengaduan-pengaduan/permintaan BAWAS dan membuat berita acara pemeriksaannya untuk dilaporkan ke Pimpinan.; 9. Sebagaipendamping dan sekretaris Hakim Tinggi, pengawas daerah dalam rangka pengawasan dan membuat berita acara laporan hasil pengawasannya dan dilaporkan kepada Pimpinan. ; 10. Melaksanakan tugas-tugas sesuai Standard Operating Procedures (SOP). ; 11. Tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan<br /><br />Bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan MOHAMMAD HAMDAN menerima uang dari para pihak yang memiliki perkara di Pengadilan Negeri Surabaya secara bertahap sejak bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan September 2021 diantaranya dari DARMAJI dan DODIK WAHYONO yang seluruhnya berjumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut:<br /><br />1. Pada bulan Agustus 2021 bertempat di area Kantor Pengadilan Negeri Surabaya Jalan Arjuno No.16-18 Sawahan, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, menerima uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari DARMAJI selaku kuasa hukum untuk pengurusan perkara gugatan perdata nomor 275/Pdt.G/2021/PN.Sby di Pengadilan Negeri Surabaya. Terhadap penerimaan uang tersebut selanjutnya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) diberikan kepada MOHAMMAD HAMDAN.<br /><br />2. Pada bulan September 2021 bertempat di area Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Jalan Genjeran Surabaya, menerima uang melalui MOHAMMAD HAMDAN sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dari DODIK WAHYONO selaku kuasa hukum untuk pengurusan perkara perdata nomor: 1165/Pdt.G/2020/Pn Sby terkait sengketa tanah tambak Kelurahan Kalisari di Pengadilan Negeri Surabaya. Terhadap penerimaan uang tersebut selanjutnya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) diberikan kepada MOHAMMAD HAMDAN.<br /><br />Terhadap penerimaan gratifikasi berupa sejumlah uang tersebut diatas, Terdakwa dan MOHAMMAD HAMDAN tidak melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana ditentukan undang-undang, padahal penerimaan itu tanpa alas hak yang sah menurut hukum.<br /><br />Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan MUHAMMAD HAMDAN menerima uang seluruhnya sejumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) haruslah dianggap suap karena berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya sebagai Hakim dan panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana ketentuan Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009, 02/SKB/P.KY/IV/2009 tanggal 8 April 2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.<br /><br />“Perbuatan para Terdakwa Itong Isnaini Hidayat, SH., MH (dan Terdakwa Muhammad Hamdan) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12B Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal  65 ayat (1) KUHP,” ucap JPU KPK NN. Gina Saraswati diakhir dakwaannya. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Hakim Adili Hakim Karena Diduga Korupsi Suap Penanganan Perkara

#Selain Mengadili Terdakwa Itong Isnaini Hidayat (Hakim PN Surabaya), juga turut diadili Terdakwa Hamdan (Panitra Pengganti PN Sby) dan Terd...

»

Pengacara RM. Hendro Kasino ‘Penyuap Hakim” Yang Ditangkap KPK Diadili

<div style="text-align: justify;"><h3><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">“Bagaimana pemilik PT Soyu Giri Primedika yang mengajukan pembubaran perusahaannya melalui Kuasa Hukumnya RM. Hendro Kasino? Akanakah jadi Tersangka?”  </span></span></h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiS6d5Nwc5T6KIUUeRJp-KZcp5wKUBWiAdDqN63Fx7KTDyu595zQwpiJOvEZGlub4APJGk6HpLyxtWQZ7gUEsxcgj5xPHYY6uW6EoTA2SNz_mchr-c0wbAn-lVcWn2SCjfkIIbcOwT_KhTLF5PFZDD5yk-WFWa5Zr-v3gMyWsoJ4NnZgf5F-xCwthAt/s1040/6.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiS6d5Nwc5T6KIUUeRJp-KZcp5wKUBWiAdDqN63Fx7KTDyu595zQwpiJOvEZGlub4APJGk6HpLyxtWQZ7gUEsxcgj5xPHYY6uW6EoTA2SNz_mchr-c0wbAn-lVcWn2SCjfkIIbcOwT_KhTLF5PFZDD5yk-WFWa5Zr-v3gMyWsoJ4NnZgf5F-xCwthAt/w640-h288/6.jpg" width="640" /></a></div><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</span></b><br />Pengacara RM. Jambangan (56) warga Kebon Agung I/3 RT.004 RW.002 Kelurahan Jambangan, Kecamatan Jambangan Kota Surabaya ‘diseret’ oleh Tim JPU (Jaksa Penuntut Umum) dari Komisi Pemberantasan Korupsi) ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk diadili dihadapan Majelis Hakim sebagai Terdakwa dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Suap yang diduga memberikan uang sebesar Rp450 juta antara September 2021 hingga Januari 2022 kepada Itong Isnaini Hidayat, SH., MH selaku Hakim PN Surabaya melalui Muhammad Hamdan selaku Panitera Pengganti (PP) Pengadilan Negeri Surabaya terkait pengurusan perkara perdata pembubaran PT SGP Nomor: 2174/Pdt.P/2021/PN.Sby dan perkara perdata ahli waris Nomor: 1402/Pdt.P/2021/PN Sby<br /><br />Jadi yang diadili bukan hanya Terdakwa Terdakwa RM. Hendro Kasiono, SH., MH selaku Kuasa Hukum PT SGP (PT Soyu Giri Primedika) selaaku pemberi suap, melainkan Itong Isnaini Hidayat, SH., MH selaku Hakim dan Muhammad Hamdan, SH selaku Panitra Pengganti (PP) PN Surabaya (perkara penuntutan masing-masing terpisah) juga turut diadili selaku penerima suap yang bermula pada tanggal 19 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 WIB KPK melakukan pengankapan terhadap Mummad Hamdan dan RM. Hendro Kasino dengan barang bukti berupa uang sebesar Rp140 juta dan kemudian mengamankan Hakim Itong Isnaini Hidayat, SH., MH pada tanggal 20 Januari 2022 sekitar pukul 05.50 di PN Surabaya <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhDd6YnpeTgWlG9DSQ-wGfWN97v9HvwD8E2AZUV6AeP7P2LVQRpEsjfHKrMSKPdARgc4N0jXgM1tk_cDe3fe81LGarAgosed7JF8leGKVYTRnVtGNGm6TEERIl3VXCkCvn15EU-6JU5a3R5de3zQVetVLf4K7eE1fYIB7ff_JBQm7oJqIXPkVPOlN92/s600/Itong%20dan%20Hamdan..jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="540" data-original-width="600" height="576" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhDd6YnpeTgWlG9DSQ-wGfWN97v9HvwD8E2AZUV6AeP7P2LVQRpEsjfHKrMSKPdARgc4N0jXgM1tk_cDe3fe81LGarAgosed7JF8leGKVYTRnVtGNGm6TEERIl3VXCkCvn15EU-6JU5a3R5de3zQVetVLf4K7eE1fYIB7ff_JBQm7oJqIXPkVPOlN92/w640-h576/Itong%20dan%20Hamdan..jpg" width="640" /></a></div>Namun yang menjadi pertanyaan adalah, apakah pemilik PT Soyu Giri Primedika (PT SGP)  yang mengajukan pembubaran perusahaannya melalui Kuasa Hukumnya RM. Hendro Kasino akanakah jadi Tersangka atau cukup sebagai penonton saja?<br /><br />Dimana Achmad Prihantoyo adalah selaku Direktur Utama    PT SGP, sedangkan Abdul Majid Umar selaku Direktur, Muhammad Sofyanto adalah Komisaris Utama dan Yudi Her Oktaviano selaku Komisaris<br /><br />Apakah para pemilik perusahaan ini tidak tahu menanhu tentang ‘sepak terjang’ Kuasa Hukumnya, yaitu RM. Hendro Kasiono yang diduga memberikan sejumlah uang kepada Hakim dan Panitra Pengganti PN Surabaya agara pengajuan pembubaran PT SGP dikabulkan? Atau hal itu hanya tindakan Terdakwa RM. Hendro Kasionosendiri?<br /><br /><span style="color: red;"><b><span style="font-size: medium;">Baca juga: baca juga: Hakim Tipikor Adili Hakim PN Surabaya - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/06/hakim-tipikor-adili-hakim-pn-surabaya.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/06/hakim-tipikor-adili-hakim-pn-surabaya.html</a></span></b></span><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Baca juga: Hakim Adili Hakim Karena Diduga Korupsi Suap Penanganan Perkara - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/06/hakim-adili-hakim-karena-diduga-korupsi.html " target="_blank">http://www.beritakorupsi.co/2022/06/hakim-adili-hakim-karena-diduga-korupsi.html </a></span></span></b><br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Terdakwa RM. Hendro Kasiono didakwa sebagai ‘pemberi suap’ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a atau Kedua Pasal 13 Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Namor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP<br /><br /><i>Pasal 6 ayat (1) berbunyi: Dipidana dengan pidana paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus liam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang :<br /><br />Huruf a berbunyi: memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;<br /><br />Pasal 13 berbunyi: Setiap orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).</i><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3iuKIGt6s1233IfCuu2rcrwvKwsdyFoXPCFtJqRqK9u2N8ffN72SQUrEFLPv-4A1IqLN9NRCsHkbzH9lOkZ9i1QRutTAKLkejMbjKY_WHP7-5VS08Tch3tDvwAxveJij_bdOo6bobOQb79Dn6ILkh6xkZw1oq6tVK9TUsgS4NxjhZSt6CmUrgjxXU/s600/Itong%20-%20Hamdan%20-%20Hendro.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="547" data-original-width="600" height="584" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3iuKIGt6s1233IfCuu2rcrwvKwsdyFoXPCFtJqRqK9u2N8ffN72SQUrEFLPv-4A1IqLN9NRCsHkbzH9lOkZ9i1QRutTAKLkejMbjKY_WHP7-5VS08Tch3tDvwAxveJij_bdOo6bobOQb79Dn6ILkh6xkZw1oq6tVK9TUsgS4NxjhZSt6CmUrgjxXU/w640-h584/Itong%20-%20Hamdan%20-%20Hendro.jpg" width="640" /></a></div>Sedangkan Terdakwa Itong Isnaini Hidayat, SH., MH dan Terdakwa Muhammad Hamdan didakwa  sebagai penerima ‘suap’ sebagaiaman diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf c atau Pasal 11 dan menerima Gratifikasi berupa uang yang dianggap suap sebagaiaman diatur dan diancam pidana Pasal 12 huruf B Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Namor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP<br /><br /><i>Pasal 12 berbunyi: Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);<br /><br />huruf c berbunyi: hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili<br /><br />Pasal 11 berbunyi: Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.<br /><br />Pasal 12 B ayat (1) berbunyi: Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggaran negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut : a. yang nilainya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi; b. yang nilainya kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.<br /><br />ayat (2) berbunyi: Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggaran negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).</i>  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhj70pEhLLak81twY8-GwtDn1bBMio2AmmAvI8x5fAW8xGHSs1D3hVLTP-3SzPo30Rr_24pwydqwaQ2o8konIZPW7GoZMi2DJ222ZaOIgILaWe-6KC8YIuZhPvRaMZp57-4YKC56Zn_0iNgJt1Oh748nnsjUPrGa1zDPA8NAoxrLvJ-7qfTTOA0F1X1/s1040/5.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhj70pEhLLak81twY8-GwtDn1bBMio2AmmAvI8x5fAW8xGHSs1D3hVLTP-3SzPo30Rr_24pwydqwaQ2o8konIZPW7GoZMi2DJ222ZaOIgILaWe-6KC8YIuZhPvRaMZp57-4YKC56Zn_0iNgJt1Oh748nnsjUPrGa1zDPA8NAoxrLvJ-7qfTTOA0F1X1/w640-h288/5.jpg" width="640" /></a></div>Kasus ini berawal pada tanggal 17 November 2021, Achmad Prihantoyo dan Abdul Majid Umar selaku pihak Pertama memberi kuasa kepada pihak Kedua yaitu Terdakwa RM. Hendro Kasino untuk mengurus pembubaran PT Soyu Giri Promedia dengan biaya yang disepakati sebesar Rp1.350 miliar untuk biaya persidangan di Pengadilan tingkap pertama (PN Surabaya), Pengadilan Tinggi Surabaya dan Mahkamah Agung RI ditambah 15% (lima belas persen) dari penjualan aset setelah dikurangi semua biaya yang dikeluarkan<br /><br />Pada tanggal 19 November 2021, Setelah menerima kuasa dari Achmad Prihantoyo dan Abdul Majid Umar, RM. Hendro Kasino berkomunikasi dengan Muhammad Hamdan selaku Panitra Pengganti PN Surabaya tentang rencana pengajuan pembubaran PT SGP<br /><br />Muhammad Hamdan bersedia membantu pengurusan pembubaran PT SGP dan akan berkonsultasi terlebih dahulu dengan Hakim Itong Isnaini Hidayat, SH., MH. Setelah Muhammad Hamdan menemui Hakim Itong Isnaini Hidayat, SH., MH, Hakim Itong Isnaini Hidayat, SH., MH pun menyampaikan akan mencari tahu terlebih dahulu syarat-syaratnya dan akan diberitahukan kepada Muhammad Hamdan<br /><br />Pada tanggal 22 November 2021, Hakim Itong Isnaini Hidayat, SH., MH mengirimkan pesan kepada Muhammad Hamdan melalui aplikasi Whats App yang berisi cara dan syarat pembubaran Perseroan. Pesan itupun disampaikan Muhammad Hamdan kepada RM. Hendro Kasino yang dibalas oleh RM. Hendro Kasino dengan tanda emoticon “jempol”.<br /><br />Pada tanggal 26 November 2021 jam 08:45:17, RM. Hendro Kasino menghubungi Muhammad Hamdan mengajak bertemu untuk memperjelas mengenai cara dan syarat pembubaran Perseroan Terbatas. Kemudian Hakim Itong Isnaini Hidayat, SH., MH memberikan kertas  mengenai dasar hukum Pembubaran Perseroan Terbatas, syarat-syarat, dan tata cara pengajuan pembubaran Perseroan Terbatas yang kepada Muhammad Hamdan dan Muhammad Hamdan menyerahkannya kepada RM. Hendro Kasino agar dapat dijadikan acuan dalam membuat permohonan pembubaran PT. SGP ke Pengadilan Negeri Surabaya  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiEUV3BMnKLV9z2cpnqOglnAE9e_cSfUSG8XkkTAcg9A2otwzrAKReAmqZaDcwug7eGFTDmNH-AJME4NlNjurvL70J3FFaCqMwtzbub8nLk1s2UTwLw25bubcF74ulKuwkMwuJHB4mTBRBfmIe2w4KOAZJTcF0YEmKHkYIdZ4BgxFuZVD7QNa54D8uY/s1600/Hamdan.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1200" data-original-width="1600" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiEUV3BMnKLV9z2cpnqOglnAE9e_cSfUSG8XkkTAcg9A2otwzrAKReAmqZaDcwug7eGFTDmNH-AJME4NlNjurvL70J3FFaCqMwtzbub8nLk1s2UTwLw25bubcF74ulKuwkMwuJHB4mTBRBfmIe2w4KOAZJTcF0YEmKHkYIdZ4BgxFuZVD7QNa54D8uY/w640-h480/Hamdan.jpg" width="640" /></a></div>Pada tanggal 28 November 2021, Itong Isnaini Hidayat, SH., MH meminta uang kepada RM Hendro Kasino melalui Muhammad Hamndan untuk diberikan kepada Wakil Ketua PN Surabaya yang tujuannya agara Wakil Ketua PN Surabaya menunjuk Itong Isnaini Hidayat, SH., MH sebahai Hakim dalam perkara pembubaran PT SGP, dimana permintaan itu disanggupi oleh RM Hendro Kasino<br /><br />Pada tanggal 7 Januari 2022, RM Hendro Kasino menghubungi Muhammad Hamdan untuk memberikan uang tambahan kepada Itong Isnaini Hidayat, SH., MH. Pada tanggal 10 Januari 2022, Itong Isnaini Hidayat, SH., MH menyampaikan kepada Muhammad Hamdan putusan perkara permohonan Nomor 2174/Pdt.P/2021/PN Sby tentang pembubaran PT SGP bisa dibantu dan kemudian hal itu disampaikan Muhammad Hamdan kepda RM Hendri Kasino<br /><br />Pada tanggal 14 Januari 2022, RM Hendro Kasino mengirim pesan WhatsApp kepada Muhammad Hamdan yang menyatakan, “Pokoknya siaaap kpn abah bisa setelah pulang atau bagaimana manut abah saya nuwun.”, yang maksudnya RM. Hendro Kasino telah menyiapkan uang yang akan diberikan kepada Itong Isnaini Hidayat, SH., MH sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).<br /><br />Pada tanggal 18 Januari 2022 Muhammad Hamdan menanyakan RM. Hendro Kasino terkait penyerahan uang pengurusan perkara sebagaimana telah disepakati sebelum pembacaan putusan pada tanggal 20 Januari 2022<br /><br />Pada tanggal 19 Januari 2022 jam 11.36 WIB, RM. Hendro Kasino mengirim pesan WhatsApp kepada Muhammad Hamdan terkait rencana penyerahan uang. Selanjutnya pada jam 13.15 WIB, RM. Hendro Kasino menghubungi Muhammad Hamdan dengaan menyampaikan sudah berada di sekitar kantor Pengadilan Negeri Surabaya dan membawa uang sebesar Rp140 juta<br /><br />Kemudian Muhammad Hamdan meminta agar RM Hendro Kasino meletakkan uang tersebut ke dalam mobil Honda Brio berwarna orange dengan Nomor Polisi M 1295 NJ milik Muhammad Hamdan. Setelah RM. Hendro Kasino menerima kunci mobil lalu memasukan uang ke dalam mobil milik Muhammad Hamdan <br /><br />Dan pada jam 15.00 WIB, Muhammad Hamdan beserta barang bukti berupa uang sebesar Rp140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) diamankan oleh Petugas KPK.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjTOZUhdBzGdcMnptPExRyOQBFuBsG9kOaNAI2kXymB6xpBLgHDpWGtEqdKwIZVcFqFq_W3mKGTeCoRaZSFTb2JtwAUs3IQP4mze39za4QhE3Qquh0gfByjJ9Uma8kZOg86xDoRpkenL1PZaG2048ah485jjWetzTnySdE-v1n4ancg-kvbxCw70Sgb/s1600/8.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjTOZUhdBzGdcMnptPExRyOQBFuBsG9kOaNAI2kXymB6xpBLgHDpWGtEqdKwIZVcFqFq_W3mKGTeCoRaZSFTb2JtwAUs3IQP4mze39za4QhE3Qquh0gfByjJ9Uma8kZOg86xDoRpkenL1PZaG2048ah485jjWetzTnySdE-v1n4ancg-kvbxCw70Sgb/w640-h288/8.jpg" width="640" /></a></div>Sementara persidangan yang berlangsung secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Cakra  Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidaorjo, Jawa Timur (Selasa, 21 Juni 2022) adalah agenda pembacaan surat dakwaan oleh Tim JPU N.N Gina Saraswati, Wawan Yunarwanto, Mohammad Nur Azi dkk dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Terdakwa RM. Hendro Kasiono, SH., MH selaku Kuasa Hukum PT SGP (dan Trdakwa Itong Isnaini Hidayat, SH., MH  serta Terdakwa Mohammad Hamdan, SH selaku Panitra Pengganti PN Surabaya/Tipikor, dengan perkara penuntutan masing-masing terpisah) dihadapan Majelis Hakim dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Suap sebesar Rp450 juta untuk penyelesaian perkara di PN Surabaya yang diajukan oleh Terdakwa RM. Hendro Kasiono, SH., MH<br /><br />Persidangan yang berlangsung diketuai Majelis Hakim Tongani, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim anggota yaitu Cokoroda Gede Arthana, SH., MH dan Hakim Ad Hock Darwin Panjaitan, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Raden Mohammad Rizal Efendi, SH., MH (Maya Yunita Sari Hidayat, SH. MH dan Prasthana Yustianto, SE., SH) yang dihadiri Tim Penasehat Hukum Terdakwa dan dihadiri pulua oleh Terdakwa RM. Hendro Kasiono, SH., MH (dan Terdakwa Muhammad Hamdan) dari Rutan Kejati Jatim Cabang Surabaya serta Terdakwa Itong Isnaini Hidayat, SH., MH dari Rutan Medaeng Cabang Subaya karena dalam kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /><br />Persidangan berlangsung dalam III Session. Yang pertama adalah pembacaan dakwaan oleh JPU KPK terhadap Terdakwa Mohammad Hamdan, SH, dilanjutkan dengan dakwaan terhadap Terdakwa Terdakwa RM. Hendro Kasiono, SH., MH. Dan terakhir dakwaan JPU KPK terhadap Terdakwa Itong Isnaini Hidayat, SH., MH<br /><br />Atas surat dakwaan JPU KPK, Terdakwa RM. Hendro Kasiono, SH., MH tidak merasa keberaatan sehingga tidak mengajukan Eksepsi kecuali Terdakwa Mohammad Hamdan, SH dan Terdakwa Itong Isnaini Hidayat, SH., MH akan mengajukan Eksepsi karena tidak terima apa yang didakwakan oleh Pnuntut Umum dari KPPK.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi3dEbI7M9V5rX0KOjBqZ2unZphaDzxy-z9nH28FYZ-MwxAFBHqGPerG3EGFEx3f2vRBsXkT-dwNS94ruCSgtYX_C7jgJF7HnKGfJGf7o9G4s309PcRHkLxR8bIO3wm0PyMAkiBZN-LBX12s9n-Li2LnzWdhEmqaXFm2awLORhjW0pRngXBUjKHKqw-/s1040/6.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi3dEbI7M9V5rX0KOjBqZ2unZphaDzxy-z9nH28FYZ-MwxAFBHqGPerG3EGFEx3f2vRBsXkT-dwNS94ruCSgtYX_C7jgJF7HnKGfJGf7o9G4s309PcRHkLxR8bIO3wm0PyMAkiBZN-LBX12s9n-Li2LnzWdhEmqaXFm2awLORhjW0pRngXBUjKHKqw-/w640-h288/6.jpg" width="640" /></a></div>Lebih lanjut dalam surat dakwaan yang dibacakan JPU KPK N.N Gina Saraswati, Wawan Yunarwanto, Mohammad Nur Azi secara bergantian terhadap Terdakwa RM. Hendro Kasiono, SH., MH yang mengatakan, “bahwa Terdakwa RM. HENDRO KASIONO selaku Advokat dalam Perkara Perdata Nomor: 2174/Pdt.P/2021/PN.Sby dan Nomor: 1402/Pdt.P/2021/PN Sby, pada waktu antara bulan September 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022 <br /><br />Atau setidak-tidaknya pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di area Kantor Pengadilan Negeri Surabaya Jalan Raya Arjuno Nomor 16-18 Kelurahan Sawahan Kecamatan Sawahan Kota Surabaya atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, <br /><br />Melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim yaitu memberi sejumlah uang kepada ITONG ISNAINI HIDAYAT selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya melalui MOHAMMAD HAMDAN selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya keseluruhan sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) terkait pengurusan perkara perdata Nomor: 2174/Pdt.P/2021/PN.Sby dan perkara perdata Nomor: 1402/Pdt.P/2021/PN Sby, <br /><br />Dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili, yaitu untuk mempengaruhi ITONG ISNAINI HIDAYAT selaku Hakim Pengadilan Negeri Surabaya agar mengabulkan permohonan sesuai yang diajukan oleh Terdakwa dalam perkara perdata Nomor: 2174/Pdt.P/2021/PN.Sby dan perkara perdata Nomor: 1402/Pdt.P/2021/PN Sby. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: </div><div style="text-align: justify;">    <br /><span style="font-size: medium;"><b>A. Terkait dengan perkara Nomor: 2174/Pdt.P/2021/PN.Sby tentang Permohonan Pembubaran PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA. </b></span><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjDUOqk2pdcpdU7ld9RxnmxY8aURRAmx_BAKw3tXcmMSK-9riSwhhpRq0eW8iRdgddmDjnRGrtJGGE5o9hjAYd2Qb48mSs-0IOcjdzZVKTw4fAMNAljSO3owd7w3pfm-_vV7k6LzHB4S3Gex3ggVm-5-ddYGB8H-eV57C0z5tvskw3jp61gl-UesNwn/s717/6.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="574" data-original-width="717" height="512" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjDUOqk2pdcpdU7ld9RxnmxY8aURRAmx_BAKw3tXcmMSK-9riSwhhpRq0eW8iRdgddmDjnRGrtJGGE5o9hjAYd2Qb48mSs-0IOcjdzZVKTw4fAMNAljSO3owd7w3pfm-_vV7k6LzHB4S3Gex3ggVm-5-ddYGB8H-eV57C0z5tvskw3jp61gl-UesNwn/w640-h512/6.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa pada tanggal 28 Maret 2014 di Kantor Notaris JUARAYU SETYARINI yang beralamat di Jl. Dr. Sutomo No. 5 Pandaan Pasuruan Jawa Timur, YUDI HER OKTAVIANO, MUHAMMAD SOFYANTO, ACHMAD PRIHANTOYO, dan ABDUL MAJID UMAR bersepakat mendirikan Perseroan Terbatas dan membuat Akta Nomor 54 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA, dengan komposisi kepemilikan saham yaitu :<br /><br />1. MUHAMMAD SOFYANTO dan YUDI HER OKTAVIANO masing-masing sebanyak 9.375 saham dengan nominal Rp9.375.000.000,00 (Sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), atau masing-masing sebesar 30 % (tiga puluh persen);<br /><br />2. ACHMAD PRIHANTOYO dan Koperasi Usaha Gabungan Terpadu Pondok Pesantren Sidogiri yang diwakili ABDUL MAJID UMAR masing-masing sebanyak 6.250 saham dengan nominal Rp6.250.000.000,00 (enam miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), atau masing-masing sebesar 20 % (dua puluh persen);<br /><br />Dengan susunan Komisaris dan Direksi PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA sebagai berikut:<br />Direktur Utama    : ACHMAD PRIHANTOYO<br />Direktur        : ABDUL MAJID UMAR<br />Komisaris Utama    : MOHAMMAD SOFYANTO<br />Komisaris        : YUDI HER OKTAVIANO<br /><br />Pada tanggal 7 Januari 2019, YUDI HER OKTAVIONO membeli seluruh saham milik ACHMAD PRIHANTOYO dan Koperasi Usaha Gabungan Terpadu Pondok Pesantren Sidogiri berdasarkan akta jual beli saham nomor 9 dan 10 dari Notaris SYAIFUL RACHMAN sehingga YUDI HER OKTAVIANO menjadi pemegang saham mayoritas.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg0DiijdZENJE5m86aAXZkdUbLVNY6rb8MptCLP3dKnoBm9VWz7Dj3xdHymm5qz5kvSqoRA-Z7LiH5G5a3zDXJ5HrDjMxpoAaEhAwqlJG-8AeLwcmWAnH0tmro2T95wZeEHSgScZqa9lEM9Ede1WMofiM4bALL_A3SIGFx3HJ-biqCK91CLgEgzcy9Z/s1600/Hamdan.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1200" data-original-width="1600" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg0DiijdZENJE5m86aAXZkdUbLVNY6rb8MptCLP3dKnoBm9VWz7Dj3xdHymm5qz5kvSqoRA-Z7LiH5G5a3zDXJ5HrDjMxpoAaEhAwqlJG-8AeLwcmWAnH0tmro2T95wZeEHSgScZqa9lEM9Ede1WMofiM4bALL_A3SIGFx3HJ-biqCK91CLgEgzcy9Z/w640-h480/Hamdan.jpg" width="640" /></a></div>Selanjutnya pada tanggal 7 Desember 2020, YUDI HER OKTAVIONO mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk mengganti direktur dari ACHMAD PRIHANTOYO kepada MUHAMMAD SOFYANTO, namun ACHMAD PRIHANTOYO menolaknya dan mempermasalahkan modal awal YUDI HER OKTAVIONO dan MUHAMMAD SOFYANTO yang dianggap belum disetor ke PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA.  Kemudian YUDI HER OKTAVIONO memberikan kuasa kepada M. ASHOROEL CH untuk melakukan pengurusan penetapan RUPS pergantian direktur PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA di Pengadilan Negeri Surabaya.<br />  <br />Selanjutnya pada bulan Juni 2021 bertempat di Kantor PT. Teduh Karya, ACHMAD PRIHANTOYO melakukan pertemuan dengan Terdakwa. Dalam pertemuan tersebut, Terdakwa menyampaikan bahwa RUPS tersebut bisa mengganti jajaran direksi perusahaan, kemudian Terdakwa menyarankan kepada ACHMAD PRIHANTOYO bahwa RUPS harus ditunda dan perlu diadakan pembetulan manajemen yaitu melalui pembubaran perusahaan sehingga aset-aset perusahaan dijual dan dibagi kepada para pemilik saham. Atas penyampaian dari Terdakwa, ACHMAD PRIHANTOYO mengajak ABDUL MAJID UMAR untuk mengupayakan pembubaran PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA.<br /><br />Pada tanggal 17 November 2021 bertempat di daerah Lawang Kabupaten Malang ACHMAD PRIHANTOYO dan ABDUL MAJID UMAR menemui Terdakwa membicarakan rencana pembubaran PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa mengupayakan akan membubarkan PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA, setelah dibubarkan maka semua aset akan dikembalikan kepada ACHMAD PRIHANTOYO dan ABDUL MAJID UMAR kemudian aset tersebut dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk mengembalikan uang YUDI HER OKTAVIANO sehingga masih ada sisa aset penjualan aset milik ACHMAD PRIHANTOYO dan ABDUL MAJID UMAR.<br /><br />Untuk menindaklanjuti pertemuan tersebut, ACHMAD PRIHANTOYO dan ABDUL MAJID UMAR memberikan kuasa kepada Terdakwa guna mengurus pembubaran PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama Honor Advokat tanggal 17 November 2021 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pihak Pertama dengan ACHMAD PRIHANTOYO dan ABDUL MAJID UMAR selaku Pihak Kedua. <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjaKX8ntP47-nGKZxJKXtSFCytDqhVwkQcwo7tQBjD217hF7qszPp-I3UAU2ixNMdEqG0e2h2IyFQj5LrNTWv6qWngtXNetD7OjC9C3g1zk7sTGM-4AtLyghskcyacyO0lljhGv88cd1wX6MN2nQMRavF6-q2zNieR8LeY4ZTE6J3_d5LCTekks0CSy/s600/Itong%20-%20Hamdan%20-%20Hendro.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="547" data-original-width="600" height="584" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjaKX8ntP47-nGKZxJKXtSFCytDqhVwkQcwo7tQBjD217hF7qszPp-I3UAU2ixNMdEqG0e2h2IyFQj5LrNTWv6qWngtXNetD7OjC9C3g1zk7sTGM-4AtLyghskcyacyO0lljhGv88cd1wX6MN2nQMRavF6-q2zNieR8LeY4ZTE6J3_d5LCTekks0CSy/w640-h584/Itong%20-%20Hamdan%20-%20Hendro.jpg" width="640" /></a></div>Dalam perjanjian tersebut disepakati biaya operasional dan biaya pengurusan perkara sebesar Rp1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang diperuntukkan sejak tahapan persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Tinggi Surabaya, dan Mahkamah Agung RI, ditambah 15% (lima belas persen) dari penjualan aset setelah dikurangi semua biaya yang dikeluarkan. <br /><br />Setelah menerima kuasa dari ACHMAD PRIHANTOYO dan ABDUL MAJID UMAR, pada tanggal 19 November 2021, Terdakwa mengkomunikasikan rencana pengajuan pembubaran PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA kepada MOHAMMAD HAMDAN selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya. Atas penyampaian tersebut, MOHAMMAD HAMDAN menyampaikan kesediaannya membantu pengurusan pembubaran PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA tersebut dan akan berkonsultasi terlebih dahulu dengan ITONG ISNAINI HIDAYAT selaku hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang mengetahui syarat dan cara pembubaran perusahaan. <br /><br />Selanjutnya MOHAMMAD HAMDAN menemui ITONG ISNAINI HIDAYAT dan menanyakan syarat dan cara pembubaran perseroan terbatas melalui pengadilan. Kemudian ITONG ISNAINI HIDAYAT menyampaikan akan mencari tahu terlebih dahulu syarat-syaratnya setelah itu akan diberitahukan kepada MOHAMMAD HAMDAN.<br /><br />Bahwa pada tanggal 22 November 2021 jam 10. 22 WIB, ITONG ISNAINI HIDAYAT mengirimkan pesan kepada MOHAMMAD HAMDAN melalui aplikasi Whats App yang berisi cara dan syarat pembubaran Perseroan. Selanjutnya MOHAMMAD HAMDAN meneruskan pesan tersebut kepada Terdakwa dan ditanggapi oleh Terdakwa dengan tanda emoticon “jempol”.<br /><br />Pada tanggal 26 November 2021 jam 08:45:17 WIB, Terdakwa menghubungi MOHAMMAD HAMDAN mengajak bertemu untuk memperjelas mengenai cara dan syarat pembubaran Perseroan Terbatas. MOHAMMAD HAMDAN menyampaikan kepada Terdakwa untuk menunggu karena ITONG ISNAINI HIDAYAT masih menyiapkan tulisan format permohonan pembubaran Perseroan Terbatas.  <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTMCoJuhvNHyT5QCXjw0_yl3X98i5DqVCNlBAvaaU0-64k-iOH8oGfltxHOehuCJbD5mwRGjvJTrVCGlAnr7HfrgUVTQfshOyPOjJBR7dtq7ihBO3HhSjoxKyPFL9koBLudt_guqJZUh1CQl37HBnWVUnFqA8I68s6VGsaGuxkFXjkKfQEJN-lQzp7/s550/2.jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="550" data-original-width="468" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTMCoJuhvNHyT5QCXjw0_yl3X98i5DqVCNlBAvaaU0-64k-iOH8oGfltxHOehuCJbD5mwRGjvJTrVCGlAnr7HfrgUVTQfshOyPOjJBR7dtq7ihBO3HhSjoxKyPFL9koBLudt_guqJZUh1CQl37HBnWVUnFqA8I68s6VGsaGuxkFXjkKfQEJN-lQzp7/w340-h400/2.jpg" width="340" /></a></div>Selanjutnya ITONG ISNAINI HIDAYAT menyerahkan kepada MOHAMMAD HAMDAN tulisan dalam kertas mengenai dasar hukum Pembubaran Perseroan Terbatas, syarat-syarat, dan tata cara pengajuan pembubaran Perseroan Terbatas yang kemudian diserahkan MOHAMMAD HAMDAN kepada Terdakwa agar dapat dijadikan acuan Terdakwa dalam membuat permohonan pembubaran PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA di Pengadilan Negeri Surabaya. <br /><br />Pada tanggal 28 November 2021, ITONG ISNAINI HIDAYAT menyampaikan kepada MOHAMMAD HAMDAN agar meminta uang kepada Terdakwa yang akan diberikan kepada DJU JOHNSON MIRA MANGNGI selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya dengan maksud supaya ITONG ISNAINI HIDAYAT ditunjuk sebagai hakim dalam perkara pembubaran PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA. Selanjutnya MOHAMMAD HAMDAN menyampaikan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyanggupinya.<br />Selanjutnya pada hari yang sama, ABDUL MAJID UMAR membayar biaya operasional dan biaya pengurusan kepada Terdakwa dengan menandatangani 1 (satu) lembar Cek Bank Rakyat Indonesia No. CGL250680 senilai Rp1.350.000.000 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah). Kemudian Terdakwa menandatangani 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk biaya operasional dan pengurusan Permohonan Pembubaran PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA. <br /><br />Pada tanggal 29 November 2021, Terdakwa mencairkan cek tersebut di Bank BRI Cabang Malang dan Terdakwa langsung mengambil uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari total Rp1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk diberikan kepada ITONG ISNAENI HIDAYAT melalui MOHAMMAD HAMDAN.     <br /><br />Pada hari yang sama, sebelum uang diserahkan oleh Terdakwa kepada MOHAMMAD HAMDAN, MOHAMMAD HAMDAN meminta tambahan uang sebesar dari Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sehingga seluruhnya menjadi Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) yang akan dipergunakan untuk biaya pengurusan pembubaran  PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA. Selanjutnya sekitar jam 11.00 WIB, bertempat di area Pengadilan Negeri Surabaya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) kepada MOHAMMAD HAMDAN. <br /><br />Selanjutnya bertempat di ruang hakim di Lt. 4 Gedung Pengadilan Negeri Surabaya, MOHAMMAD HAMDAN menyerahkan uang tersebut kepada ITONG ISNAINI HIDAYAT sebagai biaya pengurusan pembubaran PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA.<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjOsUKo2VlXi_NMa0_edhjJgj1sAzBWzso9LJTq0kem4mMZmGrpqIOuQHbEn00-suxxkmCWgVEmu3tRgnYj2xaJwSWWV044VPReKmTOuboBIUZbMHcMHi4Q5e9F8-P47UYXCsiXYwvlSNpa7scfn4s7lKdGfK20OMJLEPPg0mMxGVi36fkolwKHtqPw/s1040/7.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjOsUKo2VlXi_NMa0_edhjJgj1sAzBWzso9LJTq0kem4mMZmGrpqIOuQHbEn00-suxxkmCWgVEmu3tRgnYj2xaJwSWWV044VPReKmTOuboBIUZbMHcMHi4Q5e9F8-P47UYXCsiXYwvlSNpa7scfn4s7lKdGfK20OMJLEPPg0mMxGVi36fkolwKHtqPw/w640-h288/7.jpg" width="640" /></a></div>Pada tanggal 30 November 2021, Terdakwa memasukkan permohonan pembubaran PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA ke Pengadilan Negeri Surabaya. Selanjutnya MOHAMMAD HAMDAN memberi tahu melalui pesan Whats App kepada MALIGIA YUSUP PUNGKASAN als PUNGKI staf honorer pada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya bahwa permohonan yang diajukan Terdakwa telah teregister dengan perkara Nomor: 2174/Pdt.P/2021/PN.Sby dan meminta agar hakim yang ditunjuk adalah ITONG ISNAINI HIDAYAT. <br /><br />Selanjutnya berdasarkan Penetapan Nomor: 2174/Pdt.P/2021/PN Sby, tertanggal 30 November 2021 a.n. Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Wakil Ketua DJU JOHNSON MIRA MANGNGI, S.H., M.H menetapkan ITONG ISNAINI HIDAYAT sebagai Hakim yang menangani/mengadili perkara perdata Nomor: 2174/Pdt.P/2021/PN.Sby tentang permohonan pembubaran PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA pada Pengadilan Negeri Surabaya. <br /><br />Selanjutnya pada hari yang sama, MOHAMMAD HAMDAN juga menghubungi RASJA staff honorer dari R. JOKO PURNOMO Panitera Pengadilan Negeri Surabaya agar mengisi nama MOHAMMAD HAMDAN sebagai Panitera Pengganti dalam perkara Nomor: 2174/Pdt.P/2021/PN.Sby.<br /><br />Bahwa proses persidangan perkara Nomor: 2174/Pdt.P/2021/PN.Sby dimulai pada tanggal 06 Desember 2021. Dalam persidangan pertama Terdakwa kembali menyampaikan kepada MOHAMMAD HAMDAN agar ITONG ISNAINI HIDAYAT mengabulkan permohonan pihak Terdakwa. Atas permintaan Terdakwa melalui MOHAMMAD HAMDAN, ITONG ISNAINI HIDAYAT menyanggupinya dan mengatakan “kalau bisa dibantu ya dibantu”.   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgdE3BbZq5RFblzoJUP4G4w5aT19bY0mjXTxGkYZksm_uI-A1Q9bXR09hk4P9cbQ5ZqRa3rWnnjk3SUEMb-QvEc8yyjL-TcIjLmL3cFeiocRAARjydDZ7Y-hhkBFi9SsmoyG3yrb8nsaYU262RghLF3GMzytYCDtb6WEK4CjIw55bQvkz9tQ-4fH7hx/s1040/5.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgdE3BbZq5RFblzoJUP4G4w5aT19bY0mjXTxGkYZksm_uI-A1Q9bXR09hk4P9cbQ5ZqRa3rWnnjk3SUEMb-QvEc8yyjL-TcIjLmL3cFeiocRAARjydDZ7Y-hhkBFi9SsmoyG3yrb8nsaYU262RghLF3GMzytYCDtb6WEK4CjIw55bQvkz9tQ-4fH7hx/w640-h288/5.jpg" width="640" /></a></div>Pada tanggal 25 Desember 2021 jam 14.00 WIB, MOHAMMAD HAMDAN menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa MOHAMMAD HAMDAN sudah memberitahu ITONG ISNAINI HIDAYAT terkait permintaan dari Terdakwa untuk mengabulkan perkara Nomor: 2174/Pdt.P/2021/PN Sby. Atas permintaan dari Terdakwa melalui MOHAMMAD HAMDAN tersebut, ITONG ISNAINI HIDAYAT menyanggupinya.<br /><br />Pada tanggal 27 Desember 2021, MOHAMMAD HAMDAN meminta kepada Terdakwa agar menyiapkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai imbalan jika dimenangkan dalam perkara tersebut. Atas penyampaian MOHAMMAD HAMDAN, Terdakwa menyanggupi dan akan memberikannya pada satu atau dua hari sebelum putusan, kemudian MOHAMMAD HAMDAN menyampaikan kepada ITONG ISNAINI HIDAYAT.<br /><br />Selanjutnya pada tanggal 7 Januari 2022, Terdakwa menghubungi ACHMAD PRIHANTOYO dan meminta uang tambahan biaya pengurusan yang akan diberikan kepada ITONG ISNAINI HIDAYAT. <br /><br />Pada tanggal 10 Januari 2022, ITONG ISNAINI HIDAYAT menyampaikan kepada MOHAMMAD HAMDAN putusan perkara permohonan Nomor 2174/Pdt.P/2021/PN Sby tentang pembubaran PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA bisa dibantu. Selanjutnya MOHAMMAD HAMDAN meneruskan informasi tersebut kepada Terdakwa bahwa permohonan bisa dibantu. <br /><br />Bahwa pada tanggal 14 Januari 2022, Terdakwa mengirim pesan Whats App kepada MOHAMMAD HAMDAN yang menyatakan, “Pokoknya siaaap kpn abah bisa setelah pulang atau bagaimana manut abah saya nuwun”, yang maksudnya Terdakwa telah menyiapkan uang yang akan diberikan kepada ITONG ISNAINI HIDAYAT sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). <br /><br />Oleh karena pembacaan putusan diagendakan pada tanggal 20 Januari 2022, maka pada tanggal 18 Januari 2022 MOHAMMAD HAMDAN menanyakan kepada Terdakwa terkait penyerahan uang pengurusan perkara sebagaimana telah disepakati.   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj7omeu18BJF3y0zYJ1EtyZ6H4EoaIYRaxK3mIQn5lK7XorLjn86BG-lDwxp5p-KeBHncPnmpyt9ESbPOTA27_t3pSkgQI3jU0RcU88l5lz_ItYAT1-Zj95Mf8iKak1v1Ffm2ZXLeOU-_4Z66UyYSORTUm5497Dfn11GgakEHz0Je5c0orak1sEsXUv/s600/Itong%20-%20Hamdan%20-%20Hendro.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="547" data-original-width="600" height="584" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj7omeu18BJF3y0zYJ1EtyZ6H4EoaIYRaxK3mIQn5lK7XorLjn86BG-lDwxp5p-KeBHncPnmpyt9ESbPOTA27_t3pSkgQI3jU0RcU88l5lz_ItYAT1-Zj95Mf8iKak1v1Ffm2ZXLeOU-_4Z66UyYSORTUm5497Dfn11GgakEHz0Je5c0orak1sEsXUv/w640-h584/Itong%20-%20Hamdan%20-%20Hendro.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa pada tanggal 19 Januari 2022 jam 11.36 WIB, Terdakwa mengirim pesan Whats App kepada MOHAMMAD HAMDAN terkait rencana penyerahan uang. Selanjutnya pada jam 13.15 WIB, Terdakwa dengan membawa uang sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) menghubungi MOHAMMAD HAMDAN menyampaikan bahwa Terdakwa sudah berada di sekitar kantor Pengadilan Negeri Surabaya. <br /><br />Kemudian MOHAMMAD HAMDAN meminta Terdakwa untuk meletakkan uang tersebut ke dalam mobil Honda Brio berwarna orange dengan Nomor Polisi M 1295 NJ milik MOHAMMAD HAMDAN dengan cara menyerahkan kunci mobil kepada Terdakwa dan memasukkan uang ke dalam mobil MOHAMMAD HAMDAN. Selanjutnya pada jam 15.00 WIB, MOHAMMAD HAMDAN beserta barang bukti berupa uang sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) diamankan oleh Petugas KPK.<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b>B. Terkait Perkara Nomor: 1402/Pdt.P/2021/PN.Sby tentang Penetapan Ahli Waris MADE SRI MANGGALAWATI</b></span><br /><br />Pada tanggal 7 September 2021 sekira jam 09:15 WIB, Terdakwa menyampaikan kepada MOHAMMAD HAMDAN akan memasukan permohonan perkara waris atas nama MADE SRI MANGGALAWATI pada Pengadilan Negeri Surabaya. <br /><br />Selanjutnya Terdakwa mendaftarkan permohonan perkara waris tersebut sekaligus menyerahkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada MOHAMMAD HAMDAN dan menyampaikan agar perkara tersebut disidangkan oleh ITONG ISNAINI HIDAYAT serta meminta agar permohonan tersebut dikabulkan. Kemudian MOHAMMAD HAMDAN menyerahkan uang tersebut kepada ITONG ISNAINI HIDAYAT dan menyampaikan permintaan Terdakwa tersebut kepada ITONG ISNAINI HIDAYAT. <br /><br />Pada tanggal 8 September 2021, Pengadilan Negeri Surabaya mengeluarkan penetapan Nomor: 1402/Pdt.P/2021/PN.Sby Yang menunjuk ITONG ISNAINI HIDAYAT sebagai hakim dan MOHAMMAD HAMDAN sebagai Panitera Pengganti.<br /><br />Pada tanggal 9 September 2021 jam 14:09 WIB, MOHAMMAD HAMDAN menyampaikan kepada Terdakwa bahwa jadwal sidang perkara permohonan waris atas nama MADE SRI MANGGALAWATI diagendakan Hari Senin tanggal 13 September 2021.   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjB9WAI_Auaccd5BcfDhVqOWphoc8SEUf4NMGrATvsZZe0F_-q-uwqefA37tOamNtR12BrtPHApeO3mH96AjIOSh7SIK6_cyT2klPwVWx7bCaVt7z53XVFWtuN7315xGyyTAQScqdAr72GRR8yTeC55x0nUl5F2rDvu0USOrla61--puxnvpoVo4N4M/s1040/6.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjB9WAI_Auaccd5BcfDhVqOWphoc8SEUf4NMGrATvsZZe0F_-q-uwqefA37tOamNtR12BrtPHApeO3mH96AjIOSh7SIK6_cyT2klPwVWx7bCaVt7z53XVFWtuN7315xGyyTAQScqdAr72GRR8yTeC55x0nUl5F2rDvu0USOrla61--puxnvpoVo4N4M/w640-h288/6.jpg" width="640" /></a></div>Pada tanggal 10 September 2021, MOHAMMAD HAMDAN menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa uang yang diberikan kepada ITONG ISNAINI HIDAYAT kurang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).<br /><br />Kemudian pada tanggal 13 September 2021, MOHAMMAD HAMDAN mengingatkan kembali kepada ITONG ISNAINI HIDAYAT untuk mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Terdakwa. Atas penyampaian MOHAMMAD HAMDAN tersebut, ITONG ISANENI HIDAYAT menyanggupinya.<br /><br />Bahwa pada tanggal 16 September 2021, perkara Nomor: 1402/Pdt.P/2021/PN Sby diputus oleh ITONG ISNAINI HIDAYAT dengan amar mengabulkan permohonan ahli waris MADE SRI MANGGALAWATI.<br /><br />Bahwa atas pengurusan perkara tersebut, MOHAMMAD HAMDAN menerima bagian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari ITONG ISNAINI HIDAYAT.<br /><br />Bahwa perbuatan Terdakwa memberikan uang kepada ITONG ISNAINI HIDAYAT melalui MOHAMMAD HAMDAN keseluruhan sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima juta rupiah) dengan maksud untuk mempengaruhi ITONG ISNAINI HIDAYAT selaku Hakim Pengadilan Negeri Surabaya agar mengabulkan permohonan sesuai yang diajukan oleh Terdakwa dalam perkara perdata Nomor: 2174/Pdt.P/2021/PN.Sby dan perkara perdata Nomor: 1402/Pdt.P/2021/PN Sby.<br /><br />Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana korupsi yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a (atau Pasal 13) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP,” Ucap JPU KPK diakhir pembacaan dakwaan. (Jnt) <br /></div>

News Tipikor Pengacara RM. Hendro Kasino ‘Penyuap Hakim” Yang Ditangkap KPK Diadili

“Bagaimana pemilik PT Soyu Giri Primedika yang mengajukan pembubaran perusahaannya melalui Kuasa Hukumnya RM. Hendro Kasino? Akanakah jadi T...

»

Hakim Tipikor Adili Hakim PN Surabaya

<div style="text-align: justify;"><h3><span style="font-size: large;">#Selain Mengadili Terdakwa Itong Isnaini Hidayat (Hakim PN Surabaya), juga turut diadili Terdakwa Hamdan (Panitra Pengganti PN Sby) dan Terdakwa Hendro Kasiono (Kuasa Hukum PT Soyu Giri Primedika) dalam perkara dugaan suap penanganan Perkara#   <br /></span></h3><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgmuUi-fFjxWex8vpHe8wiR8qrN_jTnNIgNWsdvTVYxeD96QKi6NJqrNf6EpKXjAa1KVXULFqDfkuJtQf-O0xhSL20x-2BsWyMEeHxSYlkISijCsAztkm2e3f6UzijqZlGlUZOYV4ZaWnsyCRhHvQX0DpHuDEV-64aM0xqrRybFrG22JFhqYQkqpQt9/s569/Foto.%20Dok%20PN%20Sby%20(Google).jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="456" data-original-width="569" height="512" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgmuUi-fFjxWex8vpHe8wiR8qrN_jTnNIgNWsdvTVYxeD96QKi6NJqrNf6EpKXjAa1KVXULFqDfkuJtQf-O0xhSL20x-2BsWyMEeHxSYlkISijCsAztkm2e3f6UzijqZlGlUZOYV4ZaWnsyCRhHvQX0DpHuDEV-64aM0xqrRybFrG22JFhqYQkqpQt9/w640-h512/Foto.%20Dok%20PN%20Sby%20(Google).jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Foto. Dok PN Sby (Google)</span></span></td></tr></tbody></table><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</b></span><br />Ibarat ungkapan “jeruk makan jeruk”, karena Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, besok Selasa, 21 Juni 2022 akan mengadili sesama rekannya yaitu Tersangka/Terdakwa Itong Isnaini Hidayat, SH., MH selaku Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang juga selaku Humas Pengadilan Hubungan Isdutrial (PHI), dan Tersangka/Terdakwa Mohammad Hamdan (Panitra Pengganti PN Surabaya/Tipikor) serta Tersangka/Terdakwa RM. Hendro Kasiono selaku Kuasa Hukum PT Soyu Giri Primedika (PT SGP) dalam perkara kasus dugaan Korupsi suap penanganan Perkara di PN Surabaya yang bermula Tangkap Tangan yang dilakukan oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) pada hari Kamis, 20 Januari 2022 sekitar pukul 05.30 WIB dengan barang bukti berupa uang sebesar Rp140 juta<br /><br />Hakim mengadili sesama rekannya (Hakim) di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya adalah sejarah baru sejak PN Surabaya berdiri pada tahun 1924 silam dan Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya pada Desember 2010 lalu<br /><br />Kasu Hakim yang menjerat Hkim Itong Isnaini Hidayat, SH., MH dan Penitra Pengganti Muhammad Hamdan adalah mencoreng nama baik Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Surabaya yang ditinggalkan Ketua PN Surabaya Dr. Joni, SH., MH kepada penggantinya Dr. Rudi Supramono, SH., MH<br /><br />Dan sekaligus menjadi tanggung jawab berat bagi Ketua PN Surabaya Dr. Rudi Supramono, SH., MH bersama Dju Johnson Mira Mangngi, S.H., M.H selaku Wakil Ketua untuk mengembalikan nama baik PN Surabaya serta kembali meraih WBK (Wilayah Bebas Korupsi) untuk tahun ini dimana WBK tahun 2021 ditarik setelah Hakim Itong Isnaini Hidayat, SH., MH ditaangkap KPK<br /><br />Tersangka/Terdakwa Itong Isnaini Hidayat, SH., MH dan juga Tersangka/Terdakwa lainnya (Mohammad Hamdan dan Hendro Kasiono) akan diadili secara terpisah oleh Tiga Majelis Hakim yang terdiri dari dua Hakim Karier dan satu Hakim Ad Hock yaitu Tongani, SH., MH selaku Ketua Majelis Hakim, Cokoroda Gede Arthana, SH., MH dan Darwin Panjaitan, SH., MH (Ad Hock)<br /><br />Selain itu, Tiga Panitra Pengganti (PP) untuk masing-masing Tersangka/Terdakwa, yaitu Maya Yunita Sari Hidayat, SH. MH untuk Tersangka/Terdakwa Itong Isnaini Hidayat, SH., MH dengan Nomor Perkara 68/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby, Prasthana Yustianto, SE., SH., MH untuk Tersangka/Terdakwa Mohammad Hamdan dengan Nomor Perkara Perkara 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby, dan Raden Mohammad Rizal Efendi, SH., MH untuk Tersangka/Terdakwa RM. Hendro Kasiono dengan Nomor Perkara 68/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby<br /><br />Sidang perkara Ketiga Tersangka/Terdakwa (Itong Isnaini Hidayat, SH., MH, Mohammad Hamdan dan RM. Hendro Kasiono) ini belum dapat dipastikan apakah secara Virtual (Zoom) atau para Terdakwa dihadirkan ke persidangan karena belum mendapat jawaban dari Humas PN Surabaya Suparno, SH., MH saat dihubunhi beriakorupsi.co<br /><br />Namun menurut salah satu JPU KPK saat dihubungi mengatakan bahwa sidang akan berlangsung secara online sambil melihat perkembangannya. “Besok Onlien sambil melihat perkembangannya,” kata salah satu JPU KPK saat dihubungi<br /><br />Yang pasti, menurut Juru Bicara (Jibir) Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri, bahwa Tersangka/Terdakwa Itong Isnaini Hidayat, SH., MH, Mohammad Hamdan dijerat selaku “penerima suap” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal Pasal 12 huruf c atau Kedua Pasal 11 Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Namor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP<br /><br /><i>Pasal 12 berbunyi: Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);<br /><br />huruf c berbunyi: hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili<br /><br />Pasal 11 berbunyi: Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.</i><br /><br />Sedangkan Tersangka/Terdakwa RM. Hendro Kasiono dijerat selaku “pemberi suap” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 6 ayat (1) huruf a atau Kedua Pasal 13 Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Namor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP<br /><br /><i>Pasal 6 ayat (1) berbunyi: Dipidana dengan pidana paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus liam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang :<br /><br />Huruf a berbunyi: memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;<br /><br />Pasal 13 berbunyi: Setiap orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).</i><br /><br />Yang dinanti-nanti masyarakat adalah, berapa hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya kepada Tersangka/Terdakwa Itong Isnaini Hidayat, SH., MH, Mohammad Hamdan?<br /><br />Mengingat pada tahun 2017, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya menjatuhkan hukuman (Vonis) pidana penjara lebih berat dari tuntutan JPU yaitu dari 2 menjadi 4 tahun penjara terhadap Terdakwa Ahmad Fauzi, SH., MH salah satu Jaksa penyidik di Kejati Jatim yang ditangkap Tim Sabel Pungli (Sapu Bersih Pungutan Liar) karena menerima suap sebesar Rp1.5 miliar. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Hakim Tipikor Adili Hakim PN Surabaya

#Selain Mengadili Terdakwa Itong Isnaini Hidayat (Hakim PN Surabaya), juga turut diadili Terdakwa Hamdan (Panitra Pengganti PN Sby) dan Terd...

»

Terdakwa Edi Setiawan Ungkap Fakta Persidangan Dalam Pledoinya

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgZxiJ_YeHgwxztpLV7bsuMui_z1uMD8IQIp02mRBjjTq1W-wESxXODd0NE37XYF8A9jmyEZMbYTvXe_V4AXgtyzy0g0pc4nWEYbBU9chBOWGl9cPYPYyGeTMceDCtNIOfajOOFTR0ufwQD2D1IV39lXCKfHg4_LUBmKdWa96V9sUxLSm3PkkLv5_j1/s640/9.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgZxiJ_YeHgwxztpLV7bsuMui_z1uMD8IQIp02mRBjjTq1W-wESxXODd0NE37XYF8A9jmyEZMbYTvXe_V4AXgtyzy0g0pc4nWEYbBU9chBOWGl9cPYPYyGeTMceDCtNIOfajOOFTR0ufwQD2D1IV39lXCKfHg4_LUBmKdWa96V9sUxLSm3PkkLv5_j1/w640-h288/9.jpg" width="640" /></a></div><b><span style="font-size: medium;">BERITA</span><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">KORUPSI</span></span><span style="font-size: medium;">.CO -</span></b><br />Kasus perkara Korupsi pengadaan tanah untuk Kepentingan Umum Prasarana Pendidikan atau untuk pembangunan gedung SMAN 3 Batu tahun 2014 di Desa Sumbergondo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu Tahun 2014 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp4.080.978.800 berdasarkan hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Propinsi Jawa Timur Nomor: SR- 249/PW13/5/2021 tanggal 19 Mei 2021 semakin menarik untuk disimak dan juga mengundang berbagai pertanyaan.<br /><br />Menarik dan mengundang berbagai pertanyaan setelah Terdakwa Edi Setian selaku anggota TP3T (Tim Perencanaan dan Penyelesaian Pengadaan Tanah) untuk pembangunan SMAN 3 Batu tahun 2014 mengungkap fakta-fakta dalam persidangan saat membacakan Pledoi atau Pembelaanya atas tuntutan JPU Kejari Batu dihadapan Majelis Hakim dimuka persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Jumat, 17 Juni 2022</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Banca juga: Tidak Menikmati Duit Korupsi, Edi Setiawan Dituntut 8.6 Thn Penjara - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/06/tidak-menikmati-duit-korupsi-edi.html " target="_blank">http://www.beritakorupsi.co/2022/06/tidak-menikmati-duit-korupsi-edi.html </a></span></span></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgfsqF_RI4yAF9n7sH22Lrl3bkyxcGa7WtHUuFZtLnda9Pd1e3mqq4hAr5UXV0N2FehMmreWqjRAvunVWj_TojTVh4LDq2CUix6D7IeJhJwC3l-PanHFdwwUvbwq8GMuC_sRfMTvpb7wmd8sdepbYEjTeJZEg40H20OarOtLwtUkGAO17elJV8SHihp/s640/1..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgfsqF_RI4yAF9n7sH22Lrl3bkyxcGa7WtHUuFZtLnda9Pd1e3mqq4hAr5UXV0N2FehMmreWqjRAvunVWj_TojTVh4LDq2CUix6D7IeJhJwC3l-PanHFdwwUvbwq8GMuC_sRfMTvpb7wmd8sdepbYEjTeJZEg40H20OarOtLwtUkGAO17elJV8SHihp/w640-h288/1..jpg" width="640" /></a></div>Sebab dalam surat dakwaan JPU mengatakan bahwa akibat perbuatan Terdakwa Edi Setiawan selaku Anggota Tim Perencanaan dan Penyelesaian Pengadaan Tanah Pemerintah Kota Batu (pembangunan gedung SMAN 3 Kota Batu) Tahun 2014 bersama-sama dengan saksi yang juga Terdakwa Nanang Ismawan Sutrisno, SS telah mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam hal ini Pemerintah Kota Batu sebesar Rp4.080.978.800 (empat milyar delapan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) berdasarkan hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Propinsi Jawa Timur Nomor: SR- 249/PW13/5/2021 tanggal 19 Mei 2021<br /><br />Sementara, Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) tahun 2014 menyatakan tidak menemukan adanya Kerugian Negara ataupun penyimpangan dalam proses pengadaan tanah tahun 2014. Hal ini terungkap dari Pledoi Terdakwa Edi Setiawan maupun melalui penasehat Hukum-nya.<br /><br />Bahkan Penasehat Hukum Terdakwa mengungkap fatka persidangan terkait pernyataan dari BPKP Perwakilan Jawa Timur yang menyebutkan tidak berwenang melakukan sendiri untuk menghitung kerugian negara. Apa yang yang disampaikan oleh BPKP Perwakilan Jawa Timur adalah dari pihak Kejaksaan Negeri Batu<br /><br />Anehnya, JPU menyebutkan bahwa akibat perbuatan Terdakwa Edi Setiawan bersama-sama dengan saksi yang juga Terdakwa Nanang Ismawan Sutrisno, SS mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp4.080.978.800. Tetapi faktanya Terdakwa Edi Setiawan tidak menikmati duit Korupsi sepeser pun.  <br /><br />Hal itu terbukti dari tuntutan JPU Kejari Kota Batu terhadap Terdakwa Edi Setiawan yang dibacakan pada pekan lalu (Jumat, 10 Juni 2022), yang tidak menuntut Terdakwa untuk membayar uang pengganti<br /><br />Pertanyaannya adalah, benarkah ada kerugian negara dalam pengadaan tanah untuk pembangunan SMAN 3 Batu tahun 2014 yang terletak di di Desa Sumbergondo, Kec. Bumiaji Kota Batu?. Lalu siapa yang menikmati duit Korupsi sebesar Rp4.068.328.800 dari jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp4.080.978.800 yang disebutkan JPU dalam dakwaannya?. <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhaN-LS0L-5GgpQUzVe0lTPLb779hA_odE54PC1xIfr8XcIicrjN1f4rwRXouX4N7Yvyj1d3JiBdZacRIrTskdlofL1zZt_503bX8a61yrXRy1ra3dVB9w1u9ZVURc-QWuaZ6oHvOTiLm-84W7gMg1oIdCcMD7VzDmYPKPw3O2NbtpcnVJCNChYsIkS/s1600/b..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhaN-LS0L-5GgpQUzVe0lTPLb779hA_odE54PC1xIfr8XcIicrjN1f4rwRXouX4N7Yvyj1d3JiBdZacRIrTskdlofL1zZt_503bX8a61yrXRy1ra3dVB9w1u9ZVURc-QWuaZ6oHvOTiLm-84W7gMg1oIdCcMD7VzDmYPKPw3O2NbtpcnVJCNChYsIkS/w640-h288/b..jpg" width="640" /></a></div>Karena dalam tuntutan JPU, Terdakwa Edi Setiawan  hanya dituntut pidana badan yaitu pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp300 juta Subsider pidana kurungan selama 6 (enam) bulan tanpa tuntututan untum membayar uang pengganti<br /><br />Artinya, dari tuntutan JPU sangat jelas bahwa Terdakwa tidak menikmati uang korupsi sepeserpun. Dan JPU tidak menjelaskankan dalam dakwaannya maupun tuntutannya siapa yang menikmati duit Korupsi.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Dua Terdakwa Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Untuk SMAN 3 Kota Batu Diadili - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/02/dua-terdakwa-kasus-dugaan-korupsi.html " target="_blank">http://www.beritakorupsi.co/2022/02/dua-terdakwa-kasus-dugaan-korupsi.html </a></span></span><br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Pengembalian atau membayar uang pennganti hanya dialamatkan terhadap Terdakwa Nanang Ismawan Sutrisno, SS selaku pelaksana pekerjaan Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Study Kelayakan CV. Consepta (Giakso Yudi Pradodo, Direktur CV Consepta) sebesar Rp12.650.000 subsider pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Sedangkan pidana badan yaitu pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp300 juta subsider pidana kurungan selama 1 (satu) tahun<br /><br />Berarti dari dakwaan JPU Kejari Kota Batu masih ada yang misterus “Rp4.068.328.800” dari total kerugian keuangan negara menurut JPU atau dengan rincian, Rp4.080.978.800 )total kerugian keuangan negara) - Rp12.650.000 (uang pengganti yang dituntut terhadap Terdakwa Nanang) = Rp4.068.328.800<br /><br />Itulah sebabnya dalam Pledoinya Terdakwa Edi Setiawan menyebutkan, ahwa apa yang didakwakan terhadap Terdakwa dianggap dengan istilah “Nggebyah Uyah, habisi semua yang berbau Eddy Rumpoko dan antek-anteknya”<br /><br />“Dalam perkara ini menjadikan saya dan keluarga di persepsikan oleh publik sebagai Koruptor yang jahat, istri dan anak anak mengalami tekanan sosial yang luar biasa, anak anak depresi dan tidak berani masuk sekolah,” kata Terdakwa dalam Pledoinya.<br /><br />Apa yang disampaikan Terdakwa Edi Setiawan dalam Pledoinya bukan tidak beralasan. Sebab dari beberapa pemberitaan dibebagai media masa maupun media sosial termasuk isu di masyarakat Kota Batu, bahwa Terdakwa disebutkan aktif untuk menawarkan harga tanah.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Terdakwa Edi Setiawan: Apa Yang Terjadi Pada Saya Tidak Menjadi Teror Birokrasi - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/06/terdakwa-edi-setiawan-apa-yang-terjadi.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/06/terdakwa-edi-setiawan-apa-yang-terjadi.html</a></span></span> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhrzNIV64tlVDq4ZxTq1rUJ6HYonZ2iz08Uw5OjtyXdOEzdalKh95Eo8E6HO0YYoLCqSVAFBA4ZhE4yNxGkKE_s74RdMwbkMkNC7PC7JodzTOwYdZBl1Is5F8J6LGcT08KNYWBQQY2gMKveX6W98IBPlT9nHj5fO427pYgGpl9QovtNCJXPLpK6lciV/s640/a.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhrzNIV64tlVDq4ZxTq1rUJ6HYonZ2iz08Uw5OjtyXdOEzdalKh95Eo8E6HO0YYoLCqSVAFBA4ZhE4yNxGkKE_s74RdMwbkMkNC7PC7JodzTOwYdZBl1Is5F8J6LGcT08KNYWBQQY2gMKveX6W98IBPlT9nHj5fO427pYgGpl9QovtNCJXPLpK6lciV/w640-h288/a.jpg" width="640" /></a></div>Bahkan Terdakwa disebut-sebut sebagai 'makelar' pengadaan tanah untuk pembangunan gedung SMAN 3 Kota Batu tahun 2014. Tidak hanya itu, informasi yang beredar menyebutkan bahwa rumah Terdakwa berlantai 3 lengkap dengan lift dan memiliki beberapa mobil<br /><br />Sementara, menurut sumber wartawan dilapangan menyebutkan, bahwa rumah terdakwa yang terletak di Jalan Tarman, Desa Sumber Gondo Kota Batu yang berdiri ditanah seluas 8m x 13m ternyata berlantai 2 dengan tangga terbuat dari bahan cor. Dan rumah tersebut sudah dijual pada tahun 2019 kepada “MH” pada saat Edi Setiawan menjalani hukuman. Hal itu diakui istri Terdakwa Edi Setiawan saat menghubungi wartawan melalui sambungan telepon seluler, pada Senin, 13 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 Wib<br /><br />“Lantai tiga dari mana, ada lift, Lift apa. Rumah itu memang benar bertingkat tapi bukan tiga , hanya dua. Tangganyapun cor. Itu sudah saya jual tahun 2019 saat mas Edi di dalam, karena sudah nggak punya uang untuk biaya hidup termasuk untuk biaya sekolah anak-anak. Tanah itu adalah warisan dari orang tua mas Edi. Lalu kami bangun dengan uang tabungan ditambah pinjaman Bank. Dan sampai sekarang belumlunas,” kata istri Terdakwa dengan nada heran atas isu tersebut<br /><br />Lebih lanjut istri Terdakwa Edi Setiawan menjelaskan, bahwa penghasilan yang diperoleh bukan hanya dari gai Edi Setiawan selaku PNS atau ASN Pemkot Batu, melainkan dari hasil pertanian dan jualan online<br /><br />“itulah isu yang beredar. Padahal bukan hanya dari gaji mas Edi tetapi kami hdiup sebagai petani Apel dan juga jualan online. Sebelum mas Edi jadi PNS kami sebagai petani Apel. Itulah untuk membantu biaya hidup termasuk untuk biaya sekolah anak-anak. Kalau sekarang kadang dibantu kakak-kakak,” jelasnya dengan nada sendu  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhrfPw6mZwOUmlrdL-KFUlOwSOJpF9xDCv_Mdi0b_X9JJt0ekFDLIDnxViZi0T4xMQ3PPPOn2cExWHKruU5G8OoL0t_800707Fd7ynFWPRO9tXTm8NTqb18e6pJEsmZo-kbViLjzU2vnIfY97acs0J6danS6KRoOBMYjkpaWgyjedmkX9B-gFFRr0jw/s640/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhrfPw6mZwOUmlrdL-KFUlOwSOJpF9xDCv_Mdi0b_X9JJt0ekFDLIDnxViZi0T4xMQ3PPPOn2cExWHKruU5G8OoL0t_800707Fd7ynFWPRO9tXTm8NTqb18e6pJEsmZo-kbViLjzU2vnIfY97acs0J6danS6KRoOBMYjkpaWgyjedmkX9B-gFFRr0jw/w640-h288/1.jpg" width="640" /></a></div>Saat ditanya tentang kondisi anak-anak, istri Terdakwa menjelaskan bahwa 3 dari 4 anak-anaknya mengalami depresi akibat pemberitaan dan isu yang beredar di masyarakat terkait kasus yang dialami oleh Edi Setiawan<br /><br />“Karena pemberitaan dan isu yang beredar di masyaratakat, kami takut bergaul. Anak-anak mengalami dperesi. Awalnya saya kurang paham, tetapi setelah saya bahwa kedokter, disitulah saya dijelaskan oleh dokter kalau ketiga anak saya mengalami depresi,” kata istri Terdakwa dengan terdengar isak tangis<br /><br />Namun yang menjadi pertanyaan dari kasus perkara Korupsi pengadaan tanah untuk pembangunan gedung SMAN 3 Batu adalah, apakah hanya Edi Setiawan yang diadili sebagai anggota TP3T? Apakah seluruh Pejabat Kota Batu Khususnya Panitia TP3T tunduk merunduk kepada Terdakwa?” Lalu bagaimana dengan Panitia TP3T yang punya jabatan dan kewenangan jauh lebih berkuasa dari pada Terdakwa Edi Setiawan?<br /><br />Kalau yang dilakukan Terdakwa Edi Setiawan adalah salah, apakah Bambang Supriyanto selaku PPK yang juga  menjabat sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Aset pada Badan Pengelol keuangan dan Aset Daerah Kota Batu yang menandatangani dokumen tersebut dianggap benar, sehingga menjadi Terdakwa Edi Setiawan yang wajib diadili?<br /><br />Lalu baimana pula dengan TP3T yaitu; 1. Sekretaris Daerah (alm) Widodo,SH., M.H sebagai Ketua merangkap anggota; 2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Eddy Murtono, S.H., M.H sebagai Wakil Ketua merangkap anggota,; 3. Kepala Bidang Pengelolaan Aset pada Badan Pengelol keuangan dan Aset Daerah Bambang Supriyanto, SE., MM sebagai Sekretaris merangkap anggota,; 4. Anggota: a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Dr. Hj. Eny Rachyuningsih, M.Si.); b. Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan (Ir. Sugeng Pramono); c. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang (Drs. Ec. Arif Setiawan, MM); d. Kepala Dinas Pendidikan (Ir. Budi Santoso, MS); e. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Muji Dwi Laksono, SH., M.M); f. Camat Bumiaji (Alm. Haris Santoso, SH).<br /><br />Apakah panitia TP3T tidak tahu menahu tentang proses Korupsi pengadaan tanah untuk Kepentingan Umum Prasarana Pendidikan (pembangunan gedung SMAN 3 Kota Batu tahun 2014) di Desa Sumbergondo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu Tahun 2014, sehingga hanya Terdakwa Edi Setiawan yang layak diadili? <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhSxOWTGyor5ofAP5TJW5NraEJ0VUhlNNd8TVzQhih29t084rgZAwjjyxILu9g7FG9n5zKyF7tRF5LfJFAALtfwApZ2veojmsbsBNy6wxd_AoHK16u38IZb4PVUcKJF9sRaeFv0f8hdgKBsY0IfYWQ-MaQbFvqXxSRlWt1MxtMOykutF4dcVlA1xtJy/s1600/d..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhSxOWTGyor5ofAP5TJW5NraEJ0VUhlNNd8TVzQhih29t084rgZAwjjyxILu9g7FG9n5zKyF7tRF5LfJFAALtfwApZ2veojmsbsBNy6wxd_AoHK16u38IZb4PVUcKJF9sRaeFv0f8hdgKBsY0IfYWQ-MaQbFvqXxSRlWt1MxtMOykutF4dcVlA1xtJy/w640-h288/d..jpg" width="640" /></a></div>Apakah seluruh pejabat Pemkot Batu Khususnya TP3T tunduk merunduk terhadap Terdakwa Edi Setiawan dan punya kuasa  untuk menentukan / menetapkan lokasi tanah yang terletak di Desa Sumbergondo, Kec. Bumiaji, Kota Batu untuk pembangunan prasarana pendidikan (pembangunan gedung SMAN 3 Kota Batu) tahun 2014 termasuk menentukan Tim Appraisal, Jasa Konsultasi Perencanaan Study Kelayakan dan nilai serta pembayaran harga tanah?<br /><br />Terdakwa mengatakkan, “tindakan yang saya lakukan adalah bagian yang menjadi tugas saya<br />sebagai Kasubid Pengadaaan dan Distribusi Aset BPKAD Pemkot Batu. Atasan saya Kabid Asset BPKAD, bapak Bambang Supriyanto, di diatasnya lagi bapak Eddy Murtono selaku Kepala BPKAD. Kami bertiga menjadi angggota Panitia / TP3T yang diketuai oleh Sekda, dengan wakilnya adalah kepala BPKAD dan sekretarisnya Kabid Aset BPKAD”.<br /><br />Hal itu disampaikan Terdakwa dalam persidangan yang berlangsung secara secara virtual (Zoom) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur (17 Juni 2022) dengan agenda Pledoi atau Pembelaan dari Terdakwa maupun dari Penasehat Hukum Terdakwa dihadapan Majaelis Hakim yang diketuai Hakim Cokorda Gedearthana, SH., MH dengan di bantu 2 Hakim Ad Hock masing-masing sebagai anggota yaitu Dr. Emma Ellyani, SH., MH dan Abdul Gani, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Bambang Sunarko, SH (dan Erlyn Suzana Rahmawati, SH., M.Hum) yang dihadiri JPU Kejari Kota Batu<br /><br />Lebih lanjut Terdakwa Edi Setiawan membacakan Pledoinya dihadapan Majelis Hakim melalui Zoom dari Rutan (rumah tahanan negara) Kota Batu.<br /><br />Terdakwa mengatakan, JPU seolah menempatkan saya semata sebagai orang paling berpengaruh dalam keputusan panitia tidaklah saya nafikan dalam koridor semata-mata tugas saya sebagai bawahan yang ditetapkan dalam keanggotaan panitia dan kesempatan untuk dapat terlibat mengembangkan visi kreatif saya atas tugas di dalam kepanitiaan itu. Dan saya siap<br />bertanggungjawab atas tugas dan visi kreatif itu<br /><br />“Tetapi apabila pandangan dan fakta yang dihadirkan oleh saudara JPU menafikan dan menyempitkan dan atau mengkerdilkan kedudukan panitia yang telah dibentuk, maka tindakan JPU laksana menepuk air di dulang, tindakan tersebut justru mengaburkan subyek hukum dalam perkara ini, yang seharusnya adalah Panitia menjadi aksi individu saya selaku Kasubid Pengadaan dan Distribusi Aset BPKAD yang mempertegas dengan sendirinya unsur dakwaan<br />saudara JPU kabur dan tidak jelas,” ucap Terdakwa<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiM39p8niH3Qx2DG5U3DtUCRUazX63EWmt-9eyoAjPXf2wp4494yOx5wc5ZVwWAZd4yWjliW3cH1OOVh4p9JNvXuhr0qOlh69wvDPyIHyjbwKhHPFx8jVRYiwnTBJ54L7KwTSwDUINwsAbo-gK-vgRdbC5SPzGEKxyLvrOWaeJon7sz3foMUnXykDuw/s640/9.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiM39p8niH3Qx2DG5U3DtUCRUazX63EWmt-9eyoAjPXf2wp4494yOx5wc5ZVwWAZd4yWjliW3cH1OOVh4p9JNvXuhr0qOlh69wvDPyIHyjbwKhHPFx8jVRYiwnTBJ54L7KwTSwDUINwsAbo-gK-vgRdbC5SPzGEKxyLvrOWaeJon7sz3foMUnXykDuw/w640-h288/9.jpg" width="640" /></a></div>Terdakwa mengatakan, cara pandang demikian tentunya tidak akan terjadi bila saudara JPU<br />menerapkan terlebih dahulu prinsip dan tertib administrasi terutama yang mengatur tugas dan tanggung jawab setiap orang yang diangkat menjadi panitia sebagaimana diatur dalam UU AP. Penerapan UU AP dimaksudkan untuk melindungi aparatur sipil yang melaksanakan tugas yang diperintahkan kepadanya tanpa takut kesalahan prinsip dan tertib administrasi yang dilakukannya berdampak pada tuntutan hukum.<br /><br />Terdakwa menyinggung tentaang dakwaan JPU yang menyatakan, bahwa Terdakwa dianggap menguntungkan diri sendiri/orang lain/Korporasi. Bahwa dalam Surat dakwaannya, JPU tidak menyebutkan adanya keuntungan pribadi apapun diluar hak yang diperoleh oleh Terdakwa dari kegiatan tersebut. <br /><br />“Baik dalam BAP Penyidikan para saksi maupun pernyataan para Saksi di persidangan, terutama yang berkaitan dengan pemilik lahan, semuanya menyatakan tidak mengenal saya dan tidak pernah memberikan atau menerima pemberian materi ataupun kesenangan dari atau kepada saya. Harga yang dibayarkan oleh Pemerintah Kota Batu kepada Pemilik lahan adalah harga yang wajar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana menyandarkan pada opini yang dikeluarkan oleh KJPP RN Adnan yang melakukan penilaian dengan menggunakan dasar nilai,” ungkap Terdakwa<br /><br />Menurut Terdakwa, Nilai Penggantian Wajar, yakni nilai atas property yang dinilai berdasarkan harga pasar ditambah nilai non fisik (meliputi : Nilai dampak psikologis dan social atas kehilangan lahan / pekerjaan; biaya memulai usaha baru serupa; dan biaya biaya lain agar pemilik property tidak dirugikan) atas property tersebut sebagai bentuk keadilan bagi pemilik<br />property, yang propertinya harus diambil alih oleh pemerintah untuk kepentingan umum.<br /><br />Barang/Jasa yang dibeli atau dibelanjakan pemerintah memiliki sifat dan karakteristik masing-masing. Berbeda dengan barang konsumsi yang habis pakai dan bisa usang, tanah adalah benda tidak bergerak yang tidak habis pakai dan termasuk sebagai barang investasi / aset tidak bergerak yang nilainya tidak bisa usang dan tak pernah habis bahkan dalam negara yang sedang membangun dan dirancang untuk mengalami inflasi nilainya cenderung meningkat berkali lipat.<br /><br />Terdakwa menyinggung tentaang dakwaan JPU yang menyatakan, bahwa Terdakwa dianggap merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.  Padahal sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LKPD tahun 2014 tidak menemukan adanya Kerugian Negara ataupun penyimpangan dalam proses pengadaan tanah tahun 2014 tersebut.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhYWKr2pB6uiqMrc7OJpusxGmUWt31wERrIFfxfsuVJ5Cz-oOrMQVK3EAWdA-VLFPoQld7CH0uJD9pLvPLgeHt_4ymHQyb5908wenxsI9Bkpl_MIn-pg0feNJ6pkii_kk43ntrp7Ex8FYsjBjnmbt9Vx3lFGRZt0QKCB0v6bTH2hRz6WefCCvD4yj0D/s1600/b..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhYWKr2pB6uiqMrc7OJpusxGmUWt31wERrIFfxfsuVJ5Cz-oOrMQVK3EAWdA-VLFPoQld7CH0uJD9pLvPLgeHt_4ymHQyb5908wenxsI9Bkpl_MIn-pg0feNJ6pkii_kk43ntrp7Ex8FYsjBjnmbt9Vx3lFGRZt0QKCB0v6bTH2hRz6WefCCvD4yj0D/w640-h288/b..jpg" width="640" /></a></div>Terdakwa menjelaskan, sejauh pengetahuan yang melekat dalam jabatan Terdajwa yaitu Kasubid Pengadaan dan Distribusi Asset BPKAD Pemerintah Kota Batu, nilai aset yang hendak dibeli atau dikuasai dapat ditentukan dengan menggunakan pendekatan nilai penggantian wajar atau pendekatan nilai harga pasar. Artinya terdapat perbedaaan asumsi dalam menentukan nilai sebenarnya dari asset yang hendak dikuasai. Dengan demikian ada banyak tafsir berapa nilai pembelian yang tidak merugikan keuangan negara. Pandangan JPU dapat saja menyatakan telah terjadi kerugian keuangan negara, namun pandangan auditor BPK di atas menunjukkan tidak ada kerugian negara dalam pembelian aset tersebut.<br /><br />“Bagi saya, boleh jadi memang pembelian dimaksud dianggap merugikan keuangan negara karena pemerintah membeli aset masyarakat dengan nilai di atas harga pasar, karena cara pandang ini dibangun atas dasar orientasi biaya dan jangka pendek. Namun apabila cara pandang dirubah atas dasar orientasi investasi dan visi jangka panjang, mengacu kepada trend pertumbuhan yang sehat, maka pembelian di atas harga pasar dengan mempertimbangkan return of investment (ROI) dari pembelian aset di maksud, dapat merubah aktivitas yang seolah merugikan menjadi aktivitas yang kreatif, visioner dan sangat menguntungkan,” jelasnya<br /><br />Lebih lanjut Terdakwa menjelaskan dalam Pledoinya, nyata dalam persidangan ini Jaksa Penuntut Umum memfokuskan semata hanya menghitung kerugian keuangan negara berorientasi berapa biaya yang harus dikeluarkan pemerintah, dengan mengesampingkan nilai visi atas investasi pemerintah dalam pembelian aset di maksud.<br /><br />“Nilai visi atas investasi pemerintah di maksud menghasilkan multiplier effect tidak hanya ke luar tetapi juga ke dalam yaitu : 1. Nilai aset yang diperkarakan pada saat ini telah menjadi 2.5<br />juta/m2. Sebagaimana data harga pasar tanah di sekitar SMAN 3 Batu saat ini. Jika di lihat secara investasi maka pemerintah untung lebih dari 100% dalam jangka waktu 8 tahun sejak 2014 sampai diperkarakan saat ini. 2. Meningkatnya PAD dari peningkatan NJOP PBB, BPHTB, dll. Dari fakta itu, artinya dari sisi Keuangan dan Perekonomian Negara dalam hal ini Pemkot Batu malah diuntungkan,” ungkap terdakwa<br /><br />Terkait dakwaan JPU yang mengatakan bahwa Terdakwa melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut melakukan perbuatan. Sementara menurut Terdakwa, bahwa hubungan Terdakwa dengan Nanang Ismawan adalah hubungan formal bukan hubungan konspiratif melainkan hubungan profesional sebatas wakil pemberi kerja (terdakwa mewakili PPK) dengan pihak yang bekerja. Hubungan dengan pemilik lahan, sebatas bagian dari anggota panitia dalam proses formal dalam forum rapat panitia dengan pemilik lahan.<br /><br />“Baik saksi dari unsur panitia / TP3T yang dibentuk oleh pemkot Batu, dan unsur rekanan (pemilik lahan dan perusahaan jasa rekanan), maupun masyarakat umum tidak ada satupun yang menyatakan saya melakukan perbuatan diluar kewenangan, tugas, fungsi ataupun perintah atasan dan atau memerintahkan orang lain melakukan sesuatu yang melanggar aturan, melainkan semua hanya semata mata asumsi jaksa semata. Dan asumsi itu bukanlah fakta yg memiliki nilai kepastian hukum,” ujarnya<br /><br />Diakhir Peldoinya Terdakwa mengatakan, berbagai upaya politik dan kekuasaan untuk menghancurkan visi itu tidak berpengaruh terhadap berjalannya visi itu sendiri yang memang sebenarnya memiliki kekokohan dan ketangguhannya sendiri.<br /><br />Terdakwa menyampaikan, kini Eddy Rumpoko tak lagi memimpin dan bersama dengan wong mbatu menjadi pejuang di balik jeruji besi, tetapi masyarakat telah menjalankan visi itu dalam bawah sadar mereka, lokasi wisata baru di berbagai pelosok desa adalah wujud usaha mikro menengah wong mBatu bertumbuhan bak jamur di musim hujan di kota Batu, keinginan berinvestasi yang tinggi dengan masyarakat yang memiliki daya tawar tinggi membuat harga tanah tetap terjaga dan berdaya saing tinggi. (Jnt) <br /></div>

News Tipikor Terdakwa Edi Setiawan Ungkap Fakta Persidangan Dalam Pledoinya

BERITA KORUPSI .CO - Kasus perkara Korupsi pengadaan tanah untuk Kepentingan Umum Prasarana Pendidikan atau untuk pembangunan gedung SMAN 3 ...

»