Hardadi, Pegawai Bapeda Kab. Madiun Dituntut 1.8 Tahnu Penjara minta Dihukum Ringan

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhyI9NqgU8y53Rfh-InOn9KGBMH7_xY4LCroig8qeVP1k9GszPKYA8qOy7SCUlCjqiZKfJzNAa4qzhbJWh_FNuZzf5Q88XGy5s39J5xx1YQWhigM-4By78_g7WrB_N4fE5ZcVDJxrnmFb3gweE--h1YoUeFkPs25FLJy8Tu4epIVLY0PcqN0zamHfrx=s1040" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="398" data-original-width="1040" height="244" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhyI9NqgU8y53Rfh-InOn9KGBMH7_xY4LCroig8qeVP1k9GszPKYA8qOy7SCUlCjqiZKfJzNAa4qzhbJWh_FNuZzf5Q88XGy5s39J5xx1YQWhigM-4By78_g7WrB_N4fE5ZcVDJxrnmFb3gweE--h1YoUeFkPs25FLJy8Tu4epIVLY0PcqN0zamHfrx=w640-h244" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Tak sedikit Terdakwa mengakui perbuatannya dalam perkara Tindak Pidana Korupsi yang merugikan keuangan negara, sehingga dalam Pledoinya Terdakwa meminta agar dibebaskan dari segala dakwaan maupun Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, namun tidak demikian Terdakwa dalam kasus perkara dugaan Korupsi hasil setoran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kabupaten Madiun pada tahun 2016 - 2019<br /><br />Ia adalah Terdakwa Hardadi selaku Pegawai Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Madiun yang bertugas sebagai Koordinator Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 dari para Koordinator Pemungut Pajak Desa, Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun yang merugikan keuangan negara dituntut oleh JPU Wasis dan JPU yang juga Kasi Pidsus Kejari Kabupaten Madiun Tim Purning Dahono Putro, SH dengan pidana  pejara selama 1 tahun dan 8 bulan denda sebesar Rp50 juta Subsider 3 bulan kurungan dan membayar uang pengganti sejumlah Rp59 juta Subsider pidana penjara selama 10 bulan memohon kepada Majelis Hakim dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya (Rabu, 3 Pebruari 2022) supaya dihukum ringan <br /><br />Permohonan yang sama juga disampaikan oleh Terdakwa Jaka Suyitno (perkara penuntutan  terpisah) yang dituntut dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 11 bulan denda sebesar Rp50 juta Subsider 3 bulan kurungan dan membayar uang pengganti sejumlah Rp110 juta Subsider pidana penjara selama 1 tahun</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"> Permohonan itu disampaikan oleh Kedua Terdakwa melalui Penasehat Hukum-nya dalam persidangan yang berlangsung secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidaorjo, Jawa Timur (Kamis, 03 Februari 2022) dengan agenda Pledoi atau Pembelaan atas tuntutan dari JPU dihadapan Majelis Hakim yang diketuai I Ketut Suarta, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai anggota, yaitu Dr. Emma Ellyani, SH., MH dan Abdul Gani, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Suwarningsih, SH., M.Hum yang dihadiri Tim Penasehat Hukum Terdakwa serta dihadiri juga oleh Terdakwa melalui Teleconference (Zoom) dari Rutan (rumah tahanan negera) Kabupaten Madiun karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /><br />“Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar dihukum seringan-ringannya,” kata Penasehat Hukum Terdakwa <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEj4zQFetjUG-g2AJf1cmYgXs4BKTqFBkMfWEgVTpdrZgSPavWvKwwDAd4vF5DiVm8Bo2oQ9e_UNn68XlA6p-UdlZNTHhYjQ5FadGIEp51DoJX1WA9SICMLPUkWrxLDD2sVqC14J6q4s3TCIM5BD_eeI_U0pdk3vJEMhXTR78oxVZuCirYAlCBrlf_KD=s638" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="264" data-original-width="638" height="264" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEj4zQFetjUG-g2AJf1cmYgXs4BKTqFBkMfWEgVTpdrZgSPavWvKwwDAd4vF5DiVm8Bo2oQ9e_UNn68XlA6p-UdlZNTHhYjQ5FadGIEp51DoJX1WA9SICMLPUkWrxLDD2sVqC14J6q4s3TCIM5BD_eeI_U0pdk3vJEMhXTR78oxVZuCirYAlCBrlf_KD=w640-h264" width="640" /></a></div>Menurut JPU Kejari Kabupaten Madiun, bahwa perbuatan Kedua Terdakwa dalam perkara ini adalah melanggar Pasal 3jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP<br /><br />Terdakwa Hardadi diseret ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya oleh JPU Kejari Kabupaten Madiun untuk diadili dihadapan Majelis Hakim karena Hardadi tidak dapat mempertanggungjawabkan duit sebesar Rp89.531.117 dari hasil setoran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) dari masyarakat di 7 Desa, Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 <br /><br />Karena duit yang diterima Hardadi selaku Koordinator Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 dari para Koordinator Pemungut Pajak Desa, Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun, tidak seluruhnya disetorkan ke Kas Bapeda melalui Bank Jatim Cabang Kabupaten Madiun, melainkan dikurangi sedekit demi sedikit hingga totalnya sebesar Rp89.531.117. Hal ini sesuai dengan Laporan Hasil Audit yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Madiun Nomor : 045/118/402.060/2021 tanggal 8 Juli 2021    </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (Pajak PBB P2) pada semua Desa yang berada di Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun pada tahun 2016, tahun 2017, tahun 2018 dan tahun 2019 dilakukan dengan pemungutan pajak kepada masing-masing Wajib Pajak (WP), dengan mekanisme, yakni Koordinator Pemungut Pajak PBB P2 dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Madiun memberikan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) kepada Pemungut Pajak di Desa yang menangani penyetoran Pajak PBB P2 seperti Kepala Desa atau Sekretaris Desa atau Bendahara Desa,</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEggVzeQZ7udUyMHHd0Pabup4PXczPNVHHm6d3NI759O1MJII3cVmSIJgWGxrAjmGLKDlPd_0_bul5h2BNsrwF80vU9rKyK1vDjPNstG8I3ZWOU6RcCkv7XzpZtZtnwUKXdap_Bmv7YyN0HPgW7k2NTiXegzpqepZhPE1hxJzRt3XA296sTnjtZUa-30=s640" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="402" data-original-width="640" height="402" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEggVzeQZ7udUyMHHd0Pabup4PXczPNVHHm6d3NI759O1MJII3cVmSIJgWGxrAjmGLKDlPd_0_bul5h2BNsrwF80vU9rKyK1vDjPNstG8I3ZWOU6RcCkv7XzpZtZtnwUKXdap_Bmv7YyN0HPgW7k2NTiXegzpqepZhPE1hxJzRt3XA296sTnjtZUa-30=w640-h402" width="640" /></a></div>Selanjutnya SPPT tersebut diberikan kepada Wajib Pajak, setelah itu uang pembayaran PBB P2 disetorkan oleh Wajib Pajak ke masing-masing Ketua RT, selanjutnya Ketua RT menyetor kepada Pemungut Pajak Desa yang menangani penyetoran Pajak PBB P2 seperti Kepala Desa atau Sekretaris Desa atau Bendahara Desa, selanjutnya Kepala Desa atau Sekretaris Desa atau Bendahara Desa tersebut menyetor ke Koordinator Pemungut Pajak PBB P2 dari Bapenda Kabupaten Madiun, selanjutnya Koordinator Pemungut Pajak PBB P2 dari Bapenda Kabupaten Madiun yang akan menyetor ke Bank Jatim Cabang Madiun; <br /><div style="text-align: justify;"> </div></div><div style="text-align: justify;">Mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, para Koordinator Pemungut Pajak Desa yang berada di Kecamatan Gemarang, telah melakukan penyetoran kepada Koordinator Pemungut Pajak PBB P2 Kecamatan Gemarang yakni Terdakwa HARDADI selaku Koordinator Pemungut Pajak PBB P2 pada Kecamatan Gemarang yang dibuktikan dengan kwitansi pembayaran;<br /><br />Pada tahun 2019, ketika diadakan verifikasi lapangan oleh Bapenda Kabupaten Madiun,  diketahui bahwa pada tahun 2018 dan tahun 2019 terdapat tunggakan PBB P2 Desa Nampu, Desa Batok, Desa Tawangrejo dan Desa Durenan yang berada di Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun.<br /><br />Ketika tim verifikasi dan validasi berkunjung ke Kecamatan Gemarang dan menanyakan PBB pada tahun berjalan, dimana pada saat itu dilakukan pertemuan terkait pembayaran PBB yang dihadiri oleh para pemungut pajak dari desa (Perangkat Desa), koordinator pemungut pajak, pihak kecamatan (Camat) dan Tim Bapenda yang mana menyampaikan pada masing-masing desa di Kecamatan Gemarang telah lunas pajak.  <br /><br />Tetapi setelah di cek di sistem. ditemukan ada sejumiah tunggakan pada Desa Nampu, Desa Batok, Desa Tawangrejo dan Desa Durenan. Padahal uang setoran PBB-P2 tersebut telah diberikan Pemungut Pajak Desa yang menangani penyetoran Pajak PBB P2 seperti Kepala Desa atau Sekretaris Desa atau Bendahara Desa kepada Koordinator Pemungut Pajak PBB P2 dari Bapenda Kabupaten Madiun<br /><br />Tetapi ternyata tidak disetorkan ke Bank Jatim Cabang Madiun, bahwa Bapenda Kabupaten Madiun mengetahui ada tunggakan dari sistem komputerisasi pada tahun 2018 dengan mengecek by name by NOP (Sistem Pembayaran PBB) menggunakan aplikasi Sistem Informasi dan Manajemen Objek Pajak (SISMIOP): <br /></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEibWGD77wLPeV98MSwDBSySQlCeKjmr5TdLo8OPtvSiwyCoWi74vfeyt-1wvjEbVYv9ZRgf4QolFbe6wq8siA464O55BUARk829GF67J2TCAphO3cH_1sir_aTv9yubNVfZknU1cb2Q6l4XhdKuPkdnG_uTd9kPhs1AvrK2hvDOgsaG5Rm9LOFK73KN=s4160" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2340" data-original-width="4160" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEibWGD77wLPeV98MSwDBSySQlCeKjmr5TdLo8OPtvSiwyCoWi74vfeyt-1wvjEbVYv9ZRgf4QolFbe6wq8siA464O55BUARk829GF67J2TCAphO3cH_1sir_aTv9yubNVfZknU1cb2Q6l4XhdKuPkdnG_uTd9kPhs1AvrK2hvDOgsaG5Rm9LOFK73KN=w640-h360" width="640" /></a></div>Bahwa Koordinator Pemungut Pajak PBB P2 dari Bapenda Kabupaten Madiun pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 adalah Terdakwa HARDADI. Hal ini berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 829/50/402.204/2018 yang menugaskan Terdakwa HARDADI menjadi Koordinator Pemungutan PBB-P2 Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun tertanggal 8 Januari 2020 yang ditandatangani oleh INDRA SETYAWAN, S.E, M.Si selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun,<br /><br />I. PBB P2 Tahun 2016<br />1. Bahwa di Desa Gemarang, Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun pada tahun 2016, saksi WISANG WIJAYA selaku Koordinator Pemungut PBB P2 Desa Gemarang, telah menyetorkan uang PBB P2 kepada Terdakwa HARDADI selaku petugas pemungut Kecamatan Gemarang sebesar Rp32.588.202 (Tiga puluh dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus dua rupiah ).<br /><br />Selanjutnya jumlah setoran yang tercatat pada Bapenda sebesar Rp26.795.971 ( Dua puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah ). Sehingga terdapat selisih setor sebesar Rp5.792.231 ( Lima juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah ) yang didalamnya terdapat pembayaran PBB-P2 untuk tower sebesar Rp1.321.294 ( Satu juta tiga ratus dua puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah ). Sehingga selisih setor menjadi Rp4.470.937;<br /><br />2. Di Desa Sebayi, Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun pada tahun 2016, saksi HERU WIRATNO selaku Koordinator Pemungut PBB P2 Desa Sebayi, telah menyetorkan uang PBB P2 kepada Terdakwa HARDADI selaku petugas pemungut Kecamatan Gemarang sebesar Rp38.547.409. Selanjutnya jumlah setoran yang tercatat pada Bapenda adalah Rp35.621.016. Sehingga terdapat selisih setor sebesar Rp2.926.393 dimana didalamnya terdapat selisih baku sebesar Rp123.930 ( Seratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah ). Sehingga selisih setor menjadi Rp2.802.46;<br /><br />3. Desa Nampu, Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun pada tahun 2016, saksi SUGENG DWI PRIANTO selaku Koordinator Pemungut PBB P2 Desa Nampu, telah menyetorkan uang PBB P2 kepada Terdakwa HARDADI selaku petugas pemungut Kecamatan Gemarang sebesar Rp35.955.696. Selanjutnya jumlah setoran yang tercatat pada Bapenda sebesar Rp35.955.696:<br /><br />4. Di Desa Batok Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun pada tahun 2016 saksi RIYANTO selaku Koordinator Pemungut PBB P2 Desa Batok, telah menyetorkan uang PBB P2 kepada Terdakwa HARDADI selaku petugas pemungut Kecamatan Gemarang sebesar Rp62.273.647. Selanjutnya jumlah setoran yang tercatat pada Bapenda adalah Rp61.954.052. Sehingga terdapat selisih setor sebesar Rp319.595;<br /><br />5. Di Desa Durenan, Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun pada tahun 2016, saksi DWI INDAH WAHYUNINGSIH selaku Koordinator Pemungut PBB P2 Desa Durenan, telah menyetorkan uang PBB P2 kepada Terdakwa HARDADI selaku petugas pemungut Kecamatan Gemarang sebesar Rp60.920.000. Selanjutnya jumlah setoran yang tercatat pada Bapenda sebesar Rp51.697.022. Sehingga terdapat selisih setor sebesar Rp9.222.978 dimana di dalamnya terdapat selisih baku sebesar Rp65.400 sehingga selisih setor menjadi Rp9.157.578<br /><br />6. Di Desa Tawangrejo Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun pada tahun 2016, saksi SUYATNO selaku Koordinator Pemungut PBB P2 Desa Tawangrejo, telah menyetorkan uang PBB P2 kepada Terdakwa HARDADI selaku petugas pemungut Kecamatan Gemarang sebesar Rp58.113.500. Selanjutnya jumlah setoran yang tercatat pada Bapenda sebesar Rp47.299.873). Sehingga terdapat selisih setor sebesar Rp10.813.627 dimana di dalamnya terdapat selisih baku sebesar Rp950.476 sehingga selisih setor menjadi Rp9.863.151;<br /><br />7. Di Desa Winong Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun pada tahun 2016, saksi PODHO HADI PRAYITNO selaku Koordinator Pemungut PBB P2 Desa Winong, telah menyetorkan uang PBB P2 kepada Terdakwa HARDADI selaku petugas pemungut Kecamatan Gemarang sebesar Rp57.534.117. Selanjutnya jumlah setoran yang tercatat pada Bapenda adalah Rp57.062.330. Sehingga terdapat selisih setor sebesar Rp471.787 dimana di dalamnya terdapat selisih baku sebesar Rp396.500 sehingga selisih setor menjadi Rp75.287 <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhS6h0LrLyWo0ZOsHuxJdpEOTxf0nEb4aZEgwHeXnjTxDbT1xZKsOLPQX96QeEY2hLO4Rsa8xo6jKETH_s8eEo_26iEdbeh8th2n1MsgAY5Q6UN-eyil8uoCbSh4epQ53xOcgciMic4xiZqxqqBgzEGSZJIb-3cQCry2iQHkSQAgPz8q3qzBXamv92c=s1040" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="398" data-original-width="1040" height="244" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhS6h0LrLyWo0ZOsHuxJdpEOTxf0nEb4aZEgwHeXnjTxDbT1xZKsOLPQX96QeEY2hLO4Rsa8xo6jKETH_s8eEo_26iEdbeh8th2n1MsgAY5Q6UN-eyil8uoCbSh4epQ53xOcgciMic4xiZqxqqBgzEGSZJIb-3cQCry2iQHkSQAgPz8q3qzBXamv92c=w640-h244" width="640" /></a></div>II. PBB P2 Tahun 2017<br />1. Bahwa di Desa Gemarang Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun pada tahun 2017 saksi WISANG WIJAYA selaku Koordinator Pemungut PBB P2 Desa Gemarang, telah menyetorkan uang PBB P2 kepada Terdakwa HARDADI selaku petugas pemungut Kecamatan Gemarang sebesar Rp40.861.152. Selanjutnya jumlah setoran yang tercatat pada Bapenda adalah Rp39.680.102. Sehingga terdapat selisih setor sebesar Rp1.181.050 yang merupakan kekurangan pembayaran untuk tower,<br /><br />2. Di Desa Sebayi Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun pada tahun 2017, saksi HERU WIRATNO selaku Koordinator Pemungut PBB P2 Desa Sebayi, telah menyetorkan uang PBB P2 kepada Terdakwa HARDAD! selaku petugas pemungut Kecamatan Gemarang sebesar Rp48.957.982. Selanjutnya jumlah setoran yang tercatat pada Bapenda sebesar Rp48.957.982:<br /><br />3. Di Desa Nampu Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun pada tahun 2017, saksi SUGENG DWI PRIANTO selaku Koordinator Pemungut PBB P2 Desa Nampu, telah menyetorkan uang PBB P2 kepada Terdakwa HARDADI selaku petugas pemungut Kecamatan Gemarang sebesar Rp42.949.775. Selanjutnya jumlah setoran yang tercatat pada Bapenda sebesar Rp43.768.982, dimana didalamnya terdapat selisih baku sebesar Rp819.207<br /><br />4. Bahwa di Desa Batok Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun pada tahun 2017 saksi RIYANTO selaku Koordinator Pemungut PBB P2 Desa Batok, telah menyetorkan uang PBB P2 kepada Terdakwa HARDADI selaku petugas pemungut Kecamatan Gemarang sebesar Rp77.394.557. Selanjutnya jumlah setoran yang tercatat pada Bapenda sebesar Rp76.587.667. Sehingga terdapat selisih setor sebesar Rp806.890 dimana di dalamnya terdapat selisih baku sebesar Rp345. Sehingga selisih setor menjadi Rp461.136;<br /><br />5. Di Desa Durenan Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun pada tahun 2017, saksi DWI INDAH WAHYUNINGSIH selaku Koordinator Pemungut PBB P2 Desa Desa Durenan, telah menyetorkan uang PBB P2 kepada Terdakwa HARDADI selaku petugas pemungut Kecamatan Gemarang sebesar Rp73.445.724. Selanjutnya jumlah setoran yang tercatat pada Bapenda sebesar Rp64.130.694. Sehingga terdapat selisih setor sebesar Rp9.315.030 dimana didalamnya terdapat selisih baku sebesar Rp83.799. Sehingga selisih setor menjadi Rp9.231.231<br /><br />6. Di Desa Tawangrejo Kecamatan Semarang Kabupaten Madiun pada tahun 2017, saksi SUYATNO selaku Koordinator Pemungut PBB P2 Desa Tawangrejo, telah menyetorkan uang PBB P2 kepada Terdakwa HARDADI selaku petugas pemungut Kecamatan Gemarang sebesar Rp73.337.545. Selanjutnya jumlah setoran yang tercatat pada Bapenda sebesar Rp. 71.284.571. Sehingga terdapat selisih setor sebesar Rp2.052.974 dimana didalamnya terdapat selisih baku sebesar Rp103.411. Sehingga selisih setor menjadi Rp1.949.563;<br /><br />7. Di Desa Winong Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun pada tahun 2017 saksi PODHO HADI PRAYITNO selaku Koordinator Pemungut PBB P2 Desa Winong, telah menyetorkan uang PBB P2 kepada Terdakwa HARDADI selaku petugas pemungut Kecamatan Gemarang sebesar Rp65.821.808. Selanjutnya jumlah setoran yang tercatat pada Bapenda sebesar Rp65.967.655 dimana didalamnya terdapat selisih baku antara baku pajak desa dengan baku pajak Bapenda sebesar Rp407.715. Sehingga terdapat selisih setor sebesar Rp145.847;<br />III. PBB P2 Tahun 2018<br /><br />1. Bahwa di Desa Gemarang Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun pada tahun 2018, saksi WISANG WIJAYA selaku Koordinator Pemungut PBB P2 Desa Gemarang, telah menyetorkan uang PBB P2 kepada Terdakwa HARDADI selaku petugas pemungut Kecamatan Gemarang sebesar Rp40.873.652. Selanjutnya jumlah setoran yang tercatat pada Bapenda sebesar Rp39.680.102. Sehingga terdapat selisih setor sebesar Rp1.193.350 yang mana merupakan pembayaran untuk kekurangan tower,<br /><br />2. Di Desa Sebayi Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun pada tahun 2018, saksi HERU WIRATNO selaku Koordinator Pemungut PBB P2 Desa Sebayi, telah menyetorkan uang PBB P2 kepada Terdakwa HARDADI selaku petugas pemungut Kecamatan Gemarang sebesar Rp49.017.048. Selanjutnya jumlah setoran yang tercatat pada Bapenda adalah Rp49.017.048<br /><br />3. Di Desa Nampu Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun pada tahun 2018, saksi SUGENG DWI PRIANTO selaku Koordinator Pemungut PBB P2 Desa Nampu, telah menyetorkan uang PBB P2 kepada Terdakwa HARDADI selaku petugas pemungut Kecamatan Gemarang sebesar Rp43.610.153. Selanjutnya jumlah setoran yang tercatat pada Bapenda adalah Rp43.610.153<br /><br />4. Di Desa Batok Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun pada tahun 2018, saksi RIYANTO selaku Koordinator Pemungut PBB P2 Desa Batok, telah menyetorkan uang PBB P2 kepada Terdakwa HARDADI selaku petugas pemungut Kecamatan Gemarang sebesar Rp77.404.000. Selanjutnya jumlah setoran yang tercatat pada Bapenda sebesar Rp77.834.787 yang mana di dalamnya terdapat selisih baku pajak antara baku pajak desa dengan baku pajak Bapenda sebesar Rp. 510.227. Sehingga terdapat selisih setor sebesar Rp430.787<br /><br />5. Di Desa Durenan Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun pada tahun 2018, saksi DWI INDAH WAHYUNINGSIH selaku Koordinator Pemungut PBB P2 Desa Desa Durenan, telah menyetorkan uang PBB P2 kepada Terdakwa HARDADI selaku petugas pemungut Kecamatan Gemarang sebesar Rp73.777.904. Selanjutnya jumlah setoran yang tercatat pada Bapenda sebesar Rp73.995.439. Sehingga terdapat selisih setoran sebesar Rp217.535 yang mana ini merupakan selisih antara baku pajak desa dengan baku pajak yang tercatat dalam Bapenda:<br /><br />6. Desa Tawangrejo Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun pada tahun 2018, saksi SUYATNO selaku Koordinator Pemungut PBB P2 Desa Tawangrejo, telah menyetorkan uang PBB P2 kepada Terdakwa HARDADI selaku petugas pemungut Kecamatan Gemarang sebesar Rp79.054.867. Selanjutnya jumlah setoran yang tercatat pada Bapenda adalah Rp79.692.007. Sehingga terdapat selisih kelebihan setoran sebesar Rp637.140 dimana didalamnya terdapat juga selisih antara baku pajak desa dengan baku pajak yang tercatat dalam Bapenda sebesar Rp2.714<br /><br />7. Di Desa Winong Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun pada tahun 2018, saksi PODHO HADI PRAYITNO selaku Koordinator Pemungut PBB P2 Desa Winong, telah menyetorkan uang PBB P2 kepada Terdakwa HARDADI selaku petugas pemungut Kecamatan Gemarang sebesar Rp65.821.808. Selanjutnya jumlah setoran yang tercatat pada Bapenda adalah Rp86.446.703. Sehingga terdapat selisih setor sebesar Rp624.895 yang mana ini merupakan selisih antara baku pajak desa dengan baku pajak yang tercatat dalam Bapenda,</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhBOhTZuRNCRuhQx129YDslO3xPY5WbbSq2JsT_JxcwDWDFFuudAgvyJyYthbuo1VE0ZdFoH0694wvEkKlrVKnvfPVVfcv9SW9E2r-p5IlALdPcFJ7sdN_1pH5an4AvhEB6Z5bTxPLtXSV4jb4j3S5SyAgyLrYEEWyT8etestNBGJ8WPS_SqHx0P7re=s640" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="340" data-original-width="640" height="340" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhBOhTZuRNCRuhQx129YDslO3xPY5WbbSq2JsT_JxcwDWDFFuudAgvyJyYthbuo1VE0ZdFoH0694wvEkKlrVKnvfPVVfcv9SW9E2r-p5IlALdPcFJ7sdN_1pH5an4AvhEB6Z5bTxPLtXSV4jb4j3S5SyAgyLrYEEWyT8etestNBGJ8WPS_SqHx0P7re=w640-h340" width="640" /></a></div>IV. PBB P2 Tahun 2019<br />1. Bahwa di Desa Gemarang Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun pada tahun 2019, saksi WISANG WIJAYA selaku Koordinator Pemungut PBB P2 Desa Gemarang, telah menyetorkan uang PBB P2 kepada Terdakwa HARDADI selaku petugas pemungut Kecamatan Gemarang sebesar Rp40.935.778. Selanjutnya jumlah setoran yang tercatat pada Bapenda adalah Rp39.729.728. Sehingga terdapat selisih setor sebesar Rp1.206.050 yang mana itu merupakan kekurangan pembayaran untuk tower,<br /><br />2. Di Desa Sebayi Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun pada tahun 2019, saksi HERU WIRATNO selaku Koordinator Pemungut PBB P2 Desa Sebayi telah menyetorkan uang PBB P2 kepada Terdakwa HARDADI selaku petugas pemungut Kecamatan Gemarang sebesar Rp40.028.493. Selanjutnya jumlah setoran yang tercatat pada Bapenda adalah Rp49.028.493<br />    <br />3. Bahwa di Desa Nampu Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun pada tahun 2019, saksi SUGENG DWI PRIANTO selaku Koordinator Pemungut PBB P2 Desa Nampu, telah menyetorkan uang PBB P2 kepada Terdakwa HARDADI selaku petugas pemungut Kecamatan Gemarang sebesar Rp43.400.915. Selanjutnya jumlah setoran yang tercatat pada Bapenda adalah Rp23.527.094. Sehingga terdapat selisih setor sebesar Rp19.873.821 dimana didalamnya terdapat selisih baku sebesar Rp205.172. Sehingga selisih setor menjadi Rp19.688.649:<br /><br />4. Di Desa Batok Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun pada tahun 2019, saksi RIYANTO selaku Koordinator Pemungut PBB P2 Desa Batok, telah menyetorkan uang PBB P2 kepada Terdakwa Terdakwa HARDADI selaku petugas pemungut Kecamatan Gemarang sebesar Rp78.599.000. Selanjutnya jumlah setoran yang tercatat pada Bapenda adalah Rp62.358.545. Sehingga terdapat selisih setor sebesar Rp16.242.455 dimana didalamnya terdapat selisih baku sebesar Rp93.691. Sehingga selisih setor menjadi Rp18.148.764:<br /><br />5. Di Desa Durenan Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun pada tahun 2019, saksi OWI INDAH WAHYUNINGSIH selaku Koordinator Pemungut PBB P2 Desa Desa Durenan, telah menyetorkan uang PBB P2 kepada Terdakwa HARDADI selaku petugas pemungut Kecamatan Gemarang sebesar Rp74.101.324. Selanjutnya jumlah setoran yang tercatat pada Bapenda adalah Rp74.278.039. Sehingga terdapat selisih setor sebesar Rp176.715 yang mana didalamnya terdapat selisih baku pajak sebesar Rp175.130<br /><br />6. Di Desa Tawangrejo Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun pada tahun 2019 saksi SUYATNO selaku Koordinator Pemungut PBB P2 Desa Tawangrejo, telah menyetorkan uang PBB P2 kepada Terdakwa HARDADI selaku petugas pemungut Kecamatan Gemarang sebesar Rp. - 69.070.000. Selanjutnya jumlah setoran yang tercatat pada Bapenda adalah Rp51.382.859. Sehingga terdapat selisih setor sebesar Rp17.687.141 dimana didalamnya terdapat selisih baku sebesar Rp1.984.783. Sehingga selisih setor menjadi Rp15.702.358<br /><br />7. Di Desa Winong Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun pada tahun 2019 saksi PODHO HADI PRAYITNO selaku Koordinator Pemungut PBB P2 Desa Winong, telah menyetorkan uang PBB P2 kepada Terdakwa HARDADI selaku petugas pemungut Kecamatan Gemarang sebesar Rp65.857.194. Selanjutnya jumlah setoran yang tercatat pada Bapenda adalah Rp66.494.589. Sehingga terdapat selisih setor sebesar Rp637.395 yang mana itu merupakan selisih baku pajak desa dengan baku pajak Bapenda,<br /><br />Setelah ditemukan adanya tunggakan, pada tanggal 12 Juni 2020, Bapenda Kabupaten Madiun memanggil Koordinator Pemungut Pajak PBB P2 yaitu Terdakwa HARDADI untuk melakukan klarifikasi. Dan Terdakwa HARDADI mengakui bahwa benar tidak menyetorkan uang wajib pajak yang seharusnya disetor ke Kas Daerah melalui Bank Jatim Cabang Madiun sebesar tersebut diatas<br /><br />Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang setoran PBB-P2 Desa Tawangrejo, Desa Nampu dan Desa Batok Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 untuk kepentingan pribadi sejumlah Rp87.723.384, sebagaimana Surat Pernyataan tertanggal 12 Juni 2020 yang dibuat oleh Terdakwa<br /><br />Bahwa terdakwa HARDADI selaku Petugas Pemungut Pajak pada Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 telah dengan sengaja tidak menyetorkan uang setoran Pajak PBB-P2, namun digunakan untuk kepentingan pribadinya. Sehingga menimbulkan kerugian keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun sebagaimana Laporan Hasil Audit yang dilakukan oleh inspektorat Kabupaten Madiun Nomor : 045/118/402.060/2021 tanggal 8 Juli 2021<br /><br />Bahwa Berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara tersebut, Terdakwa HARDADI Selaku Koordinator Pemungut Pajak Kecamatan Gemarang pada tahun 2016 s/d tahun 2019 telah melawan hukum dengan tidak menyetorkan PBB-P2 ke Bank Jatim Cabang Madiun sebesar Rp89.531.117<br /><br />Bahwa perbuatan Terdakwa HARDADI tersebut, bertentangan dengan ketentuan :<br />a. Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.03/2007 yang menyatakan bahwa "Dalam hal PBB terutang dipungut oleh Petugas Pemungut, setiap hari kerja Petugas Pemungut wajib menyetorkan hasil pemungutan PBB tersebut ke TP (Tempat Pembayaran)",<br /><br />b. Pasal 7 Peraturan Bupati Madiun Nomor 42 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang menyatakan bahwa “Penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan oleh Petugas Pemungut dilakukan ke Bank Persepsi tidak lebih dari 1x 24 (satu kali dua puluh empat) jam dengan menggunakan Daftar Penerimaan Harian”:<br /><br />Bahwa perbuatan Terdakwa HARDADI yang telah secara sengaja dan melawan hukum tidak menyetorkan seluruh uang setoran pajak PBB-P2 yang diterimanya dari para pemungut pajak Desa di Kecamatan Gemarang Kab. Madiun sebagaimana diuraikan di atas, telah memperkaya diri terdakwa kurang lebih sebesar Rp89.531.117 yang kemudian dipergunakan untuk kepentingan pribadinya,<br /><br />Sehingga perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara Cg. Pemerintah Kabupaten Madiun sebesar Rp89.531.117<br /><br />Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. (Jnt)</div>

News Tipikor Hardadi, Pegawai Bapeda Kab. Madiun Dituntut 1.8 Tahnu Penjara minta Dihukum Ringan

BERITA KORUPSI .CO – Tak sedikit Terdakwa mengakui perbuatannya dalam perkara Tindak Pidana Korupsi yang merugikan keuangan negara, sehingga...

»

17 Calon Pejabat Kades Penyuap Bupati Probolinggo di Vonis Lebih Berat

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Selain Ke- 17 Terdakwa, Sumarto (Pj Kades) dalam perkara yang sama sudah di Vonis terlebih dahulu dengan pidana penjara selama 1.6 tahun, sedangkan 4 Terdakwa lainnya yaitu Doddy Kurniawan (Camat Krejengan) dan Muhamad Ridwan (Camat Paiton) dan Puput Tantriana Sari selaku Bupati Probolinggo bersama suaminya, Hasan Aminuddin selaku anggota DPR RI masih proses persidangan di Pengadilan Tipikor#       </span></span><br /><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgAWHEMXN26ihAPdyN3lcj6BDflzk0QQvHzuorQ0fm-iRil8SoBPPVXVuPbvCEc4ZDJ-o_83QKCRC_PZ_KDeScHiYYo9ssCfFBV-b46u8bXN6S7HaCM1DZ8kkB8I7blRWttXzOsofoRUre-WBcWYign3o3zvGKftsBOLNevnOJ8cYicbH8eDoQO9RhN=s640" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgAWHEMXN26ihAPdyN3lcj6BDflzk0QQvHzuorQ0fm-iRil8SoBPPVXVuPbvCEc4ZDJ-o_83QKCRC_PZ_KDeScHiYYo9ssCfFBV-b46u8bXN6S7HaCM1DZ8kkB8I7blRWttXzOsofoRUre-WBcWYign3o3zvGKftsBOLNevnOJ8cYicbH8eDoQO9RhN=w640-h288" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Ket. Foto dalam layar monitor, Terdakwa Nuruh Huda, Hasan, Sahir, Sugito dan Terdakwa Samsudin     <br /></span></span></td></tr></tbody></table><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br /><i>Anganku jauh melayang diangkasa<br />Mimpiku indah seindah bulan purnama <br />Kau janjikan aku mendapat mutiara <br />Ku bayangkan duduk dikursi singga sana<br />Namun yang ku dapat masuk penjara. <br /><br />Terbayang oleh ku hidup berkuasa<br />Namun tak ku sangka malah petaka<br />Mimpi indah ku mejadi derita</i></div><div style="text-align: justify;"><i>Yang tak ku lupa sepaanjang masa </i></div><div style="text-align: justify;"><i>Hidup dipenjara sebagai terpidana</i><br /><br />Kalimat diatas adalah puisi singkat yang berjudul “Mimpi Indah Menjadi Derita” (oleh Jentar. S, 1 Pebruari 2022). Dan barangkali seperti puisi inilah yang ada dibenak ke 17 ASN (aparatur sipil negara) atau yang dulu dikenal dengan sebutan PNS (pegawai negeri sipil) di 2 Kecamatan (Kecamatan Krejengan dan Kecamatan Paiton) Kabupaten Probolinggo selaku Calon Pejabat Kepala Desa (Pj Kades) di bebera Desa di 2 Kecamatan Kabupaten Probolinggo sebagai Terdakwa dalam pekara Tindak Pidana Korupsi Suap ‘jual beli’ jabatan yang Tertangkap Tangan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) pada Minggu, 29 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 WIB.    <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhqv8Ht2ODpWRc0dLDk6fr41drrHoErweRBESCHbIEUxIuoW9LZxzY9sZRgUpJLl2xrjiP-3gQm2_ork9xeti4VB8MVFFgQQDMT1nW61c6uwXyOzXUfmgxBf3a_2yhQPYswu_6mzxeT6PgCdK-1FdLq0aZq4QvUa1sFSV1GsOkr38vtCK6HsYwZjFOT=s640" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="425" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhqv8Ht2ODpWRc0dLDk6fr41drrHoErweRBESCHbIEUxIuoW9LZxzY9sZRgUpJLl2xrjiP-3gQm2_ork9xeti4VB8MVFFgQQDMT1nW61c6uwXyOzXUfmgxBf3a_2yhQPYswu_6mzxeT6PgCdK-1FdLq0aZq4QvUa1sFSV1GsOkr38vtCK6HsYwZjFOT=s16000" /></a></div>Ke- 17 Terdakwa yaitu; 1. Ali Wafa, 2. Mawardi, 3. Mashudi, 4. Maliha, 5. Mohammad Bambang, 6. Masruhen, 7. Abdul Wafi, 8. Kho’im, 9. Ahkmad Saifullah, 10. Jaelani, 11. Uhar, 12. Nurul Hadi (ASN di Kecamatan Krejengan, berkas penuntutan satu perkara), 13. Nuruh Huda, 14. Hasan, 15. Sahir, 16. Sugito dan 17. Samsudin (ASN di Kecamatan Paiton, berkas penuntutan satu perkara).<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Baca juga:</span></span> <span style="color: #2b00fe;">17 Calon Pejabat Desa di Kab. Probolinggo Yang Tertangkap Tangan KPK Diadili - http://www.beritakorupsi.co/2021/11/17-calon-pejabat-desa-di-kab.html<br /></span><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;"><br />Baca juga:</span></span> <span style="color: #2b00fe;">Sumarto Tertangkap Tangan KPK Dituntut 1.6 Tahun Penjara - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/01/sumarto-tertangkap-tangan-kpk-dituntut.html ">http://www.beritakorupsi.co/2022/01/sumarto-tertangkap-tangan-kpk-dituntut.html  </a> </span><br /><br />Ke- 17 Terdakwa ini terseret dalam “lubang lumpur hitam” alias perkara Tindak Pidana Korupsi, berawal pada saat Tim Satgas (Satuan Tugas) KPK melakukan Tangkap Tangan atau yang lebih dikenal oleh masyarakat dengan istilah OTT (Operasi Tangkap Tangan) di Kabupaten Probolinggo pada Minggu, 29 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 WIB<br /><br />Selain ke 17 Terdakwa, ada juga 1 orang yang bernasib sama namun sedikit berbeda yaitu Sumarto ASN di Kecamatan Krejengan. Bedanya, Sumarto sempat menduduki kursi jabatannya sebagai Pejabat Kepala Desa, Desa Karangren, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo yang dilantik pada tanggal 25 Agustus 2021 (Sumarto sudah di vonis pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan) sebelum Tertangkap Tangan KPK, sementara ke- 17 Terdakwa masih menunggu jadwal pelantikan walaupun SK (Srat Keputusan) Bupati sudah keluar SK</div><div style="text-align: justify;"><table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhwve47esmS2drtyV3xn_ML4mKr6hrsHwum1zY9ua0BgkBsQ7Rohy1rhElK4JOPhliaE7g7m3xw3Kl6EcRmLNtciYOZMW12BioV2pD888e1hQF1KhN6bjTlZcZvH-rOGzOJ32J_0WM9cFSHl994Ryz3dWgmcO_r9b_Rxnq4CFwJzAEGTlq2dAtwlyj4=s587" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="587" data-original-width="468" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhwve47esmS2drtyV3xn_ML4mKr6hrsHwum1zY9ua0BgkBsQ7Rohy1rhElK4JOPhliaE7g7m3xw3Kl6EcRmLNtciYOZMW12BioV2pD888e1hQF1KhN6bjTlZcZvH-rOGzOJ32J_0WM9cFSHl994Ryz3dWgmcO_r9b_Rxnq4CFwJzAEGTlq2dAtwlyj4=w510-h640" width="510" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Terdakwa Sumarto</span></span><br /></td></tr></tbody></table>Nasib ke- 17 Terdakwa mupun Sumarto yang menyandang gelar sebagai Terdakwa Korupsi, juga disandang oleh Doddy Kurniawan selaku Camat Krejengan dan Muhamad Ridwan selaku  Camat Paiton serta Puput Tantriana Sari selaku Bupati Probolinggo berrsama suaminya, Hasan Aminuddin (juga sebagai Terdakwa) selaku anggota DPR RI (Keempatnya sedang diadili). Sehingga tota yang bernasib sama menyandang gelar Terdakwa Korupsi dari Kabupaten Probolinggi dalam kasus yang sama adalah sebanyak 22 orang<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;"><b>Baca juga:</b></span></span> <span style="color: #2b00fe;">17 Calon Pejabat Kades Yang Tertangkap Tangan KPK di Kab. Probolinggo Dituntut 1 Thn Penjara -<a href=" http://www.beritakorupsi.co/2022/01/17-calon-pejabat-kades-yang-tertangkap.html" target="_blank"> http://www.beritakorupsi.co/2022/01/17-calon-pejabat-kades-yang-tertangkap.html</a></span><br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;"><b>Baca juga: </b></span></span><span style="color: #2b00fe;">Kepala BKD Kab. Probolinggo Berikan ‘Ucapan Terima Kasi’ Rp100 Juta ke Hasan Aminudin -<a href=" http://www.beritakorupsi.co/2021/12/kepala-bkd-kab-probolinggo-berikan.html" target="_blank"> http://www.beritakorupsi.co/2021/12/kepala-bkd-kab-probolinggo-berikan.html</a></span><br /><br />‘Gelar’ itu takkan ada, andai saja ke- 17 Terdakwa ini tidak ambisi dengan cara ‘tak sehat’ untuk menjadi pejabat walau sekedar Pejabat Kepala Desa selama 6 bulan menunggu dilaksanakannya pemilihan Kepala Desa secara serentak di Kabupaten Probolinggo pada Pebruari 2022, dan tidak memberikan uang masing-masing sebesar Rp20 juta kepada Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari (sudah Terdakwa) melalui suaminya, Hasan Aminuddin (juga sebagai Terdakwa) selaku anggota DPR RI yang juga mantan Bupati Probolinggo dan melalui Camat Krejengan Doddy Kurniawan dan Camat Paiton Muhamad Ridwan (kedua Camat juga sudah diadili sebagai Terdakwa), maka cerita hidup ke- 17 terdakwa ini bukanlah sebagai Terdakwa melainkan tetap menjadi ASN yang menerima gaji setiap bulannnya dan menikmati hidup bersama keluarga<br /><br />Dan begitu juga Puput Tantriana Sari selaku Bupati Probolinggo dan suaminya, Hasan Aminuddin tidak ambisi dengan cara yang ‘tak sehat meraup’ lembaran-lembaran rupiah dengan memanfaatkan jabatannya dan menyuruh Camat Krejengan Doddy Kurniawan dan Camat Paiton Muhamad Ridwan untuk mengumpulkan duit dari 18 ASN di 2 Kecamatan yang bersedia diangkat sebagai Pejebat Kades selama 6 bulan, maka cerita perjalanan hidup dalam pemerintahan Kabupaten Probolinggo dibawah kepemimpinan Puput Tantriana Sari akan berbeda dengan saat ini</div><div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiXdDWGHk6tTw2QYcAQbDv_WXio2tYb-gwQoABpa0jAajDH1k-lmrIkq9Hnhxaxnxb2fLFC6orr0uMR3OaI_dRxkgCbXTUQMQadXtvrzB1w2AfEvyeFkL2kBXA1g4MDGtw2WQoZI8Rz4nf9z2x__EbOjhECDZS9Vzs1OrVmZNrEMf9_BqFYVnlAfnG5=s1040" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiXdDWGHk6tTw2QYcAQbDv_WXio2tYb-gwQoABpa0jAajDH1k-lmrIkq9Hnhxaxnxb2fLFC6orr0uMR3OaI_dRxkgCbXTUQMQadXtvrzB1w2AfEvyeFkL2kBXA1g4MDGtw2WQoZI8Rz4nf9z2x__EbOjhECDZS9Vzs1OrVmZNrEMf9_BqFYVnlAfnG5=w640-h288" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Terdakwa Doddy Kurniawan selaku Camat Krenjengan dan Terdakwa Muhamad Ridwan selaku Camat Paiton Kabupaten Probolinggo</span></span></td></tr></tbody></table>Karena kasus perkara Korupsi Suap ‘jual beli’ jabata itulah, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyeret ke 22 Terdakwa ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Suarabaya untuk diadili dihadapan Majelis Hakim, diamana yang diali pertama kalinya adalah Sumarto (dituntut dan di Vonis pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan)<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Baca juga:</span></span> <span style="color: #2b00fe;">Tertangkap Tangan KPK, Camat Camat Krenjengan dan Camat Paiton Kab. Probolinggo Diadili - <a href="https://draft.blogger.com/goog_284876496">http://www.beritakorupsi.co/2022/01/tertangkap-tangan-kpk-camat-camat.html<br /></a></span><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;"><br />Baca juga:</span></span> <span style="color: #2b00fe;">Puput Tantriana Sari selaku Bupati Probolinggo dan Hasan Aminuddin Anggota DPR RI Diadili Karena Diduga Menerima Suap - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/01/puput-tantriana-sari-selaku-bupati.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/01/puput-tantriana-sari-selaku-bupati.html</a></span><br /><br />Kemuidan menyusul ke- 17 Terdakwa, karena perbuatannya dituntut pidana penjara masing-masing selama 1 tahun oleh JPU KPK, namun Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Suarabaya menganggap tuntutan itu terlalu ringan sehingga di Vonis lebih berat yaitu Pidana Penjara masing-masing selama 1 tahun dan 3 bulan</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Ini adalah yang kedua kalinya sejak berdirinya Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya. Yang pertama adalah kasus Korupsi suap sebesar Rp1.5 miliar Terpidana Ahmad Fauzi mantan Jaksa di Kejati Jatim yang Tertangkap Tangan Tim Saber Pungli Kejati Jatim pada taahun 2017.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Dalam perkaraa ini, Terpidana Ahmad Fauzi awalnya dituntut dengan pidana penjara selama 2 tahun oleh JPU Kejati Jatim. Namun oleh Majelis Hakim, Ahmad Fauzi di Vonis pidana penjara selama 4 tahun</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">Sementara menurut Majelis Hakim bahwa ke- 17 Terdakwa, yaitu; 1. Ali Wafa, 2. Mawardi, 3. Mashudi, 4. Maliha, 5. Mohammad Bambang, 6. Masruhen, 7. Abdul Wafi, 8. Kho’im, 9. Ahkmad Saifullah, 10. Jaelani, 11. Uhar, 12. Nurul Hadi (ASN di Kecamatan Krejengan, berkas penuntutan satu perkara), 13. Nuruh Huda, 14. Hasan, 15. Sahir, 16. Sugito dan 17. Samsudin (ASN di Kecamatan Paiton, berkas penuntutan satu perkara) terbukti melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.</div><div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgEALILX_kmFDGlW-bF-oHtamb98PcqdnUL8hCuCyegjzFRYM9uILM4O9vRmzCmrDnpHCee6Y92vlyZyt7YxAlXl7mhy2dVeU-aeH0UrMRJAiRDUEuD1zcD7rIusGSDvzEJWj2Zrunr-3Zi6rIS_xXuru1cs6H3y-qWpWtRW3IcREsZdaCTlFRYOShW=s640" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgEALILX_kmFDGlW-bF-oHtamb98PcqdnUL8hCuCyegjzFRYM9uILM4O9vRmzCmrDnpHCee6Y92vlyZyt7YxAlXl7mhy2dVeU-aeH0UrMRJAiRDUEuD1zcD7rIusGSDvzEJWj2Zrunr-3Zi6rIS_xXuru1cs6H3y-qWpWtRW3IcREsZdaCTlFRYOShW=w640-h288" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Terdakwa Puput Tantriana Sari selaku Bupati Probolinggo (kiri) bersama suaminya, Hasan Aminudin selaku anggota DPR RI (tengah)</span></span></td></tr></tbody></table>Hukuman pidana penjara terhadap ke- 17 Terdakwa tersebut diatas dibacakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur (senin, 31 Januari 2022) dengan agenda pembacaan Putusan yang diketuai Hakim Tongani, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai anggota yaitu Poster Sitorus, SH., MH dan Manambus Pasaribu, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Sikan, S.Sos., SH (dan Fitri Indriati, SH., MH) yang dihadiri Penasehat Hukum para Terdakwa, yaitu diantaranya Rr.Lilis Hermawati dkk (Tito Hananta Kusuma & Co  yang berkantor di Jakarta) yang dihadiri pula oleh para Terdakwa secara Teleconference (Zoom) dari Rutan (rumah tahanan negera) Kejaksaan Tinggi Jatinggi – Jawa Timur Cabang Surabaya karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019) </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"><div style="text-align: justify;">Dari putusan Majelis Hakim, sebanyak 12 Tedakwa menerima, yaitu; 1. Ali Wafa, 2. Mawardi, 3. Mashudi, 4. Maliha, 5. Mohammad Bambang, 6. Masruhen, 7. Abdul Wafi, 8. Kho’im, 9. Ahkmad Saifullah, 10. Jaelani, 11. Uhar, 12. Nurul Hadi (ASN di Kecamatan Krejengan, berkas penuntutan satu perkara)</div><div style="text-align: justify;"> </div>Sedangkan 5 Terdakwa lainnya yakni;  1. Nuruh Huda, 2. Hasan, 3. Sahir, 4. Sugito dan 5. Samsudin (ASN di Kecamatan Paiton, berkas penuntutan satu perkara) mengatakan pikir-pikir <br /></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Vonis lebih tingggi dari tuntutan Jaksa, yaitu 1.3 tahun denda lima puluh juta susider 1 bulan kurungan dan membayar biaya perkara sebesar 5000 rupiah dari 7.500 rupiah. Barang bukti berupa surat dan uang tunai di kembalikan ke JPU untuk dipergunakan dalam perkara Doddy Kurniawan dkk. Atas putusan Hakim, Terdakwa sebanyak 12 orang dengan Nomor Peraka 102 menerima. sedangkan 5 Terdakwa dengan Nomor Perkara 103, 3 Terdakwa menerima,” kata  Rr.Lilis Hermawanti atau yang akrab disapa Lily ini kepada beritakorupsi.co. </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Dari 17 Terdakwa, 12 Tedakwa menerima putusan yaitu; 1. Ali Wafa, 2. Mawardi, 3. Mashudi, 4. Maliha, 5. Mohammad Bambang, 6. Masruhen, 7. Abdul Wafi, 8. Kho’im, 9. Ahkmad Saifullah, 10. Jaelani, 11. Uhar, 12. Nurul Hadi (ASN di Kecamatan Krejengan, berkas penuntutan satu perkara)</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Sementara JPU KPK juga menerima putusan Majelis Hakim terhadap 12 Terdakwa, namun pikir-pikir untuk putusan Majelis Hakim terhadap 5 Terdakwa</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">"Untuk 12 Terdakwa, JPU terima. Tapu untuk 5 Terdakwa lainnya, JPU pikir-pikir," kata JPU KPK Arif Suhermanto. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor 17 Calon Pejabat Kades Penyuap Bupati Probolinggo di Vonis Lebih Berat

#Selain Ke- 17 Terdakwa, Sumarto (Pj Kades) dalam perkara yang sama sudah di Vonis terlebih dahulu dengan pidana penjara selama 1.6 tahun, s...

»

KPK Bidik Tersangka Baru Kasus Dugaan Korupsi Proyek Di Tulungagung

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Dalam 2 hari terakhir, penyidik KPK telah memeriksa sebanyak 15 orang saksi yang dilakukan di Polres Kediri Kota#</span></span></div><div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhNAPGdWlCuYdhaJDBz02xpb4owT7ZCnSfqdBB20lBL_qps9Wnj6vyZoCMPN8zf7MG2p3WM-_4m10nXC8_5T50LL7V0fTQx1kH87byYsoN_KXea5yhlpXBPHypf2do4mzNT-NITa7Gvmz5l_sKJwoH9GtpWCnJk9VZHw2yitqRxwmBJBvz2pIP8G75-=s1024" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="679" data-original-width="1024" height="424" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhNAPGdWlCuYdhaJDBz02xpb4owT7ZCnSfqdBB20lBL_qps9Wnj6vyZoCMPN8zf7MG2p3WM-_4m10nXC8_5T50LL7V0fTQx1kH87byYsoN_KXea5yhlpXBPHypf2do4mzNT-NITa7Gvmz5l_sKJwoH9GtpWCnJk9VZHw2yitqRxwmBJBvz2pIP8G75-=w640-h424" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">(Sumber foto: Googel)</span></span><br /></td></tr></tbody></table><span><span style="font-size: medium; font-weight: bold;">BERITA</span><span style="color: red; font-size: large; font-weight: bold;">KORUPSI</span><span style="font-size: medium; font-weight: bold;">.CO –</span><br /><span style="font-weight: bold;">Kasus dugaan</span><span style="color: red; font-weight: bold;"> Korupsi</span> Kh</span>ususnya di Jawa Timur sepertinya tak ada habisnya, ibarat Peribahasa <i>“Mati Satu tumbuh seribu”. Belum selesai yang satu disidangkan sudah ada perkara  baru </i><br /><br />Itulah sebabnya saat ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penyidikan kasus dugaan Korupsi di Jawa Timur tepatnya di Kabupaten Tulungung, sementara KPK sedang menyidangkan Perkara Korupsi suap ‘jual beli jabatan’ di Kabuaten Probolinggo yang Tertangkap Tangan KPK pada tanggal 29 Agustus 2021 dan menyeret sebanyak 22 Terdakwa yang terdiri dari; 1 Pejabat (Pj) Kades, 17 Calon Pejabat Kades, 2 Camat, Bupati Probolinggo dan satu anggota DPR RI (suami Bupati Probolinggo)<br /><br />Kemudian, KPK juga menyidangkan perkara Korupsi Gratifikasi dengan Terdakwa yang juga Terpidana Eddy Rumpoko selaku (mantan) Wali Kota Bartu,; menyidangkan perkara Korupsi Gratifikasi dan TPPU dengan Terdakwa yang juga Terpidana Mustofa Kamal Pasa selaku (mantan) Bupati Mojokerto dan menyidangkan kasus Korupsi pengadaan barang/jasa di PG (Pabrik Gula) Djatiroto PTPN 11 dengan Terdakwa Budi Adi Prabowo mantan Direktur Produksi PT Perkebunan Nusantra 11 dan Arif Hendrawan selaku Diretur PT Wahyu Daya Mandiri (PT WDM)<br /><br />Sementara saat ini, penyidik KPK sedang melakukan penyidikan pengembangan perkara kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) suap proyek pekerjaan di Kabupaten Tulungagung tahun 2012 hingga 2018 yang bermula dari kasus Korupsi Suap Tangkap Tangan KPK pada tanggal 6 Juni 2018 terhadap Syahri Mulyo selaku Bupati Tulungung periode 2013 - 2018 dan periode 2018 – 2023, Agung Prayitno (orang keprcayaan Syahri Mulyo) dan Sutrisno selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung (ketiganya sudah berstatus Terpidana)<br /><br />Terkait kasus dugaan Korupsi suap proyek pekerjaan di Kabupaten Tulungagung tahun 2012 hingga 2018, penyidik KPK telah memeriksa sebanyak 15 orang saksi sejak 2 hari terakhir (26 – 27 Januari 2022) yang dilakukan di Polres Kota Kediri. Hal ini seperti yang disampaikan (Plt) Juru Bicara (Jubir) KPK Ali Fikri kepada beritakorupsi.co, Kamis, 27 Januari 2022<br /><br />“KPK saat ini melaksanakan pengembangan penyidikan dalam perkara dugaan TPK suap terkait proyek pekerjaan di Pemda Kabupaten Tulungagung. Untuk uraian lengkap perkara, pasal yang disangkakan hingga dengan pihak-pihak yang ditetapkan sebagai Tersangka belum dapat kami sampaikan,” kata Ali<br /><br />Lalu siapa tersangkanya ? Apakah “TP” anak dari “SS” yang mengerjakan Proyek APBD di Tulungagung tahun 2014, 2015, 2016 , 2017 dan 2018 dengan memberikan fee proyek kepada Bupati Tulungagung Syahri Mulyo melalui Sutris selaku Kepala Dinas PUPR sebesar Rp29 miliar? Atau dari Assosiasi Kontruksi di Kab. Tulungagung yang juga mendaptkan jatah proyek atau dari BPKAD Kab. Tulungagung?<br /><br />Ali Fikri mengatakan, sebagaimana komitmen KPK, pengumuman lengkap terkait hal dimaksud akan di sampaikan ketika dilakukan upaya paksa penangkapan maupun penahanan. KPK akan selalu menyampaikan kepada publik perkembangan penanganan perkara ini dan meminta masyarakat untuk aktif mengawasi selama proses ini berlangsung. <br /><br />“Dimana hal ini sebagai bentuk transparansi kami dalam menangani perkara. pemeriksaan saksi  TPK terkait proyek pekerjaan di Pemda Kabupaten Tulungagung dilakukan di Kantor Polres Kediri Kota, Jalan KDP Slamet No. 2 Kota Kediri,” kata Ali<br /><br />Sedangkan saksi-saksi yang sudah diperiksa penyidik KPK di Polres Kediri Kota (Rabu, 26 Januari 022)dalah;  1.    Isa Ansori Wiraswasta (PT. Kediri Putra)/karyawan dari Sony Sandra; 2. Andriyani    Wiraswasta; 3.    Rini Maherwati (Karyawan Swasta); 4. Yoyok Tanjung (Direktur PT. Karya Harmoni Mandiri); 5. Joko Widodo Wirausaha (Staf di PT. Kediri Putra Group periode tahun 1988 s.d. 2018); 6. Sony Sandra Swasta  (Pemilik Triple S); 7. Budi Santosa (Swasta di PT Kediri Putra), dan 8.    Indra Fauzi Pensiun PNS/ Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tulungagung tahun 2012-2019)<br /><br />Ali Fikri menjelaskan, hari (Kamis, 27 Januari 2022) KPK melakukan pemeriksaan saksi Tindak Pidana Korupsi terkait proyek pekerjaan di Pemda Kabupaten Tulungagung dilakukan di Kantor Polres Kediri Kota, JL. KDP Slamet No. 2 Kota Kediri, atas nama;<br /><br />1. Yamani PNS/ Kasubbag Perencanaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kabupaten Tulungagung; 2. (Terpidana) Susilo Prabowo alias Embun (Wiraswasta/ pemilik PT. Jala Bumi Megah); 3. Harpiyanto Nugroho (Mantan Kepala Dinas PUPR Kab. Blitar); 4.    Budi Fatahillah Mansyur (PNS / Sekertaris DPRD Kabupaten Tulungagung). Namun berdasarkan informasi yang didapat beritakorupsi.co, bahwa saksi Budi Fatahillah Mansyur telah meninggal dunia sekitar bulan lalu<br /><br />Kemudian ke- 5. Hendry Setyawan (PNS/ Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)); 6. Sri Pamuni Pensiunan (PNS/BPKAD Kab. Tulungagung) dan 7. Toni Indrayanto (Kabid Infraswil Bappeda Propinsi Jawa Timur)<br /><br />Terkait kasus dugaan Korupsi suap proyek pekerjaan di Kabupaten Tulungagung tahun 2012 hingga 2018 yang saat ini dibikik KPK, sesuai fakta dalam persidangan saat Susilo Prabowo alias Embun selaku pemilik PT. Jala Bumi Megah, Syahri Mulyo selaku Bupati Tulungung periode 2013 - 2018 dan periode 2018 – 2023, Agung Prayitno (orang keprcayaan Syahri Mulyo) dan Sutrisno selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung (ketiganya sudah berstatus Terpidana) diadili di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya terungkap, bahwa beberapa pengusaha kontraktor maupun Assosiasi Kontruksi yang mengerjakan proyek pekerjaan APBD Kabupaten Tulungagung dengan memberikan fee proyek kepada Bupati Syahri Mulyo melalui Sutrisno diantaranya adalah;<br /><br />1. (Terpidana) Susilo Prabowo alias Embun mendapatkan beberapa proyek pekerjaan APBD  dengan menggunakan 6 perusahaan milinya dengan jumlah fee proyek sebesar Rp38.331.136.616 (tiga puluh delapan miliar tiga ratus tiga puluh satu juta seratus tiga puluh enam ribu enam ratus enam belas rupiah)<br /><br />2. Sony Sandra dan Tigor Prakasa mendapatkan beberapa proyek pekerjaan APBD  dengan menggunakan 3 perusahaan milinya dengan jumlah fee proyek sebesar Rp29.622.648.640 (dua puluh sembilan miliar enam ratus dua puluh dua juta enam ratus empat puluh delapan ribu enam ratus empat puluh rupiah) <br /><br />3. Gapeksindo (Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia) di Kabupaten Tulungagung.<br /><br />Bahwa sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2018, Bupati Syahri Mulyo melalui Kadis PUPR Sutrisno juga memberikan jatah (ploting) proyek kepada anggota asosiasi pengusaha konstruksi yang ada di Kabupaten Tulungagung yang mempunyai kemampuan kecil, dengan kompensasi fee sebesar 15 % yang penyerahannya melalui masing-masing pengurus asosiasi diantaranya;<br /><br />1.Abror, selaku pengurus Gapeksindo (Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia) Kabupaten Tulungagung; <br />2. Anjar Handriyanto selaku pengurus Gapensi (Gabungan Pelaksana Konstruksi Seluruh Indonesia) Kabupaten Tulungagung; <br />3. Santoso  selaku pengurus Apaksindo (Asosiasi Pengusaha Kontraktor Seluruh Indonesia) Kabupaten Tulungagung, <br />4. Rohmat (pengurus Gapeknas) Kabupaten Tulungagung, <br />5. Hendro Basuki (pengurus Gapensinas) Kabupaten Tulungagung lainnya.<br />6. Ari Kusumawati selaku pengurus Apeksindo (Asosiasi pengusaha Konstruksi Indonesia) dan Asosiasi Konstruksi lainnya. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor KPK Bidik Tersangka Baru Kasus Dugaan Korupsi Proyek Di Tulungagung

#Dalam 2 hari terakhir, penyidik KPK telah memeriksa sebanyak 15 orang saksi yang dilakukan di Polres Kediri Kota# (Sumber foto: Googel) BER...

»

Sumarto, Penyuap Bupati Probolinggo Sebesar Rp20 Juta di Vonis 1.6 Tahun Penjara

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><i>#Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) akan tetap tumbuh di Indonesia bila kasus ‘jual beli jabatan’ masih terjadi sekalipun lembaga KPK dan Undang-Undang tentang Korupsi di perbanyak# </i></span></span><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiZI5EpPfsswBTw6QUJxsYThSRoAVh3ucqnS3akS6s1mT4JMp5-YT3lDphAQPHHmVpIwB9_jOM-FvlcuukCPCvqqUoHOSYP4mERTZb8gTjwQ0qSppLsnm8IsO7HdyeUz_Ihxxgdlz8pwxKYTnyYIXUbx1aKxnrVERGt0EbjgA4kzmGskw6HO49qvilf=s1040" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiZI5EpPfsswBTw6QUJxsYThSRoAVh3ucqnS3akS6s1mT4JMp5-YT3lDphAQPHHmVpIwB9_jOM-FvlcuukCPCvqqUoHOSYP4mERTZb8gTjwQ0qSppLsnm8IsO7HdyeUz_Ihxxgdlz8pwxKYTnyYIXUbx1aKxnrVERGt0EbjgA4kzmGskw6HO49qvilf=w640-h288" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br /><i>Penduduk bumi kini semakin padat<br />Sehingga terjadi kebutuhan meningkat<br />Orang bersaing dengan cara tak sehat<br />Asal tujuan harus bisa didapat<br /><br />Orang yang pintar banyak tipu muslihat<br />Pandai merayu agar orang-orang terpikat<br />Sopan dan santun tiap kata kalimat<br />Tersusun rapih agar orang terjerat. </i><br /><br />Kalimat diatas adalah sebahagian dari penggalan Puisi yang berjudul “Ambisi”. Dan karena ambisi banyak orang yang sukses dan banyak pula yang ‘menderita/hancur’ seperti Terdakwa Sumato selaku Pejabat (Pj) Kepala Desa (Kades) Desa Krenjengan, Kecamatan Krenjengan Kabupaten Probolinggo dan 21 orang lainnya termasuk Doddy Kurniawan selaku Camat Krenjengan dan Muhamad Ridwan selaku Camat Paiton Kabupaten Probolinggo serta Puput Tntriana Sari selaku Bupati Probolinggo bersama suaminya, Hasan Aminuddin selaku anggota DPR RI yang juga mantan Bupati Probolinggo 2 periode, dan <br /><br /><span style="color: red;"><b><span style="font-size: medium;">Baca juga:</span></b></span> <span style="color: #2b00fe;">Puput Tantriana Sari selaku Bupati Probolinggo dan Hasan Aminuddin Anggota DPR RI Diadili Karena Diduga Menerima Suap - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/01/puput-tantriana-sari-selaku-bupati.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/01/puput-tantriana-sari-selaku-bupati.html</a></span><br /><br /><span style="color: red;"><b><span style="font-size: medium;">Baca juga:</span></b></span> <span style="color: #2b00fe;">Tertangkap Tangan KPK, Camat Camat Krenjengan dan Camat Paiton Kab. Probolinggo Diadili - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/01/tertangkap-tangan-kpk-camat-camat.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/01/tertangkap-tangan-kpk-camat-camat.html</a></span><br /><br /><span style="color: red;"><b><span style="font-size: medium;">Baca juga:</span></b></span> <span style="color: #2b00fe;">17 Calon Pejabat Desa di Kab. Probolinggo Yang Tertangkap Tangan KPK Diadili - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/11/17-calon-pejabat-desa-di-kab.html">http://www.beritakorupsi.co/2021/11/17-calon-pejabat-desa-di-kab.html</a></span><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiQ04tKJ4Io8roarWdAnsS5AfWGuMeA_6mLZmL6MVZaeldIkj2qz7wqf0fImarWUEOYZWL2csSnAN4HA9OEHdti7u62YHDtCRQiIOySzLv_tqqpaqH-1gMG5gii-wXfEF5jMam0M3TZKAuU3fQsnxLUNBV53G8zSXHnQ9uqgXcFIjscazMxFqgS6Hu0=s548" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="548" data-original-width="468" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiQ04tKJ4Io8roarWdAnsS5AfWGuMeA_6mLZmL6MVZaeldIkj2qz7wqf0fImarWUEOYZWL2csSnAN4HA9OEHdti7u62YHDtCRQiIOySzLv_tqqpaqH-1gMG5gii-wXfEF5jMam0M3TZKAuU3fQsnxLUNBV53G8zSXHnQ9uqgXcFIjscazMxFqgS6Hu0=w341-h400" width="341" /></a></div>Andai saja Sumarto selaku PNS (pegawai negeri sipil) atau ASN (aparatur negeri sipil) di Kecamatan Krenjengan Kabupaten Probolinggo dan 17 ANS lainnya tidak ambisi menjadi seorang pejabat yaitu  pejabat (Pj) Kepala Desa (Kades) dengan cara yang ‘tak sehat’ hanya untuk waktu 6 bulan menunggu pemilihan Kepala Desa secara serentak di Kabupaten Probolinggo pada Pebruari 2022, maka cerita hidup Sumarto dan 17 ASN lainnya bukanlah sebagai Terdakwa/Terpidana Koruptor melainkan akan tetap menjadi pegawai negeri yang menerima gaji setiap bulannya<br /><br />Begitu juga dengan Puput Tantriana Sari selaku Bupati Probolinggo bersama suaminya, Hasan Aminuddin selaku anggota DPR RI yang juga mantan Bupati Probolinggo 2 periode tidak ambisi untuk mengumpulkan duit dengan cara yang ‘tak sehat’, cerita hidup pasangan suami istri ini tidaklah sebagai Terdakwa Koruptor melainkan Puput Tantriana Sari akan tetap menahkoadi Kabupaten Probolinggo bersama Forkopimda untuk membahas kepentingan masyarakat Probolinggo khususnya dimasa pandemi Covid19 varian baru Omicron<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhxnVOOdAAN5hg3bFHI-eHLRwD5-uACtf1ulQQvDn2noSOSjz-hd3vaGX6-B1pukrrNFGlFvvZwjm1EnRNFTCPcTkXCTy5X0tXFlS9nQHnRVVPuZVjtWNG2AhI-xrAWj2ulFthF-QuXpjVgNNM9mxXVFxFgl43lojXYX-UoTD5deoy2JNZtOfopQDV-=s587" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="587" data-original-width="468" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhxnVOOdAAN5hg3bFHI-eHLRwD5-uACtf1ulQQvDn2noSOSjz-hd3vaGX6-B1pukrrNFGlFvvZwjm1EnRNFTCPcTkXCTy5X0tXFlS9nQHnRVVPuZVjtWNG2AhI-xrAWj2ulFthF-QuXpjVgNNM9mxXVFxFgl43lojXYX-UoTD5deoy2JNZtOfopQDV-=w510-h640" width="510" /></a></div>Dan Hasan Aminuddin selaku anggota Dewan yang terhormat akan tetap duduk dikursi gedung Senayan Jakarta membahas kepentingan rakyat Indonesia. Namun yang paling bernasib buruk adalah Doddy Kurniawan selaku Camat Krenjengan dan Muhamad Ridwan selaku Camat Paiton Kabupaten Probolinggo. Harus menanggung derita sebagai Terdakwa Koruptor karena menjadi kepanjangan tangan Hasan Aminuddin untuk mengumpulkan lembaran-lembaran duit dari 18 ASN di 2 Kecamatan Kabupaten Probolinggo<br /><br />Ibarat kata-kata bijak, <i>"Jika dipetik oleh orang yang penuh ambisi, bunga matahari itu memberikan kekuasaan, senjata. Jika dipetik oleh orang yang penuh rasa ingin tahu, bunga matahari memberi pengetahuan, teknologi dan ilmu baru." </i><br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;"><b>Baca juga:</b></span></span> <span style="color: #2b00fe;">Sumarto Tertangkap Tangan KPK Dituntut 1.6 Tahun Penjara - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/01/sumarto-tertangkap-tangan-kpk-dituntut.html " target="_blank">http://www.beritakorupsi.co/2022/01/sumarto-tertangkap-tangan-kpk-dituntut.html     </a>   <br /></span><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;"><b>Baca juga:</b></span></span> <span style="color: #2b00fe;">Kepala BKD Kab. Probolinggo Berikan ‘Ucapan Terima Kasi’ Rp100 Juta ke Hasan Aminudin - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/12/kepala-bkd-kab-probolinggo-berikan.html">http://www.beritakorupsi.co/2021/12/kepala-bkd-kab-probolinggo-berikan.html</a><br /></span><br />Namun karena ambisinya yang begitu besar walau dengan cara yang ‘tak sehat’, Somarto dan 17 ASN lainnyapun bersedia memberikan uang masing-masing sebesar Rp20 juta kepada Bupati Probolinggo Puput Tntriana Sari melalui suaminya, Hasan Aminuddin selaku anggota DPR RI yang juga mantan Bupati Probolinggo 2 periode, dan Doddy Kurniawan selaku Camat Krenjengan serta Muhamad Ridwan selaku Camat Paiton Kabupaten Probolinggo<br /><br />Uang Rp20 juta inipulalah yang mengubah mimpi indah Sumarto dan 17 ASN lainnya menjadi derita. Bukan hanya mimpi indah Sumarto yang berubah menjadi derita, melainkan 17 ASN lainnya, yaitu; 1. Ali Wafa, 2. Mawardi, 3. Mashudi, 4. Maliha, 5. Mohammad Bambang, 6. Masruhen, 7. Abdul Wafi, 8. Kho’im, 9. Ahkmad Saifullah, 10. Jaelani, 11. Uhar, 12. Nurul Hadi (ASN di Kecamatan Krejengan), 13. Nuruh Huda, 14. Hasan, 15. Sahir, 16. Sugito dan 17. Samsudin (ASN di Kecamatan Paiton), Doddy Kurniawan selaku Camat Krejengan, Muhamad Ridwan selaku Camat Paiton dan Puput Tantriana Sari selaku Bupati Probolinggo bersama suaminya, Hasan Aminuddin selaku anggota DPR RI yang juga mantan Bupati Probolinggo 2 periode<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiVUNfzr2pJUFKCJ9YHPBQzWYwpVpqQWyJ9vMaBaM2fpANINjx3Wu-CqLCUVlkM2gfUx6tn6QvOcfoNPxSbQfPejk1onzGeYluDYCJY-eSrWeZME_YHsPbSPP8ih7GKxnuSSx0LG71hil0imS1Zp_D2O7TzuoK9QG58uG2nIXHE2YP9CLVS4Ba_QMnh=s1040" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiVUNfzr2pJUFKCJ9YHPBQzWYwpVpqQWyJ9vMaBaM2fpANINjx3Wu-CqLCUVlkM2gfUx6tn6QvOcfoNPxSbQfPejk1onzGeYluDYCJY-eSrWeZME_YHsPbSPP8ih7GKxnuSSx0LG71hil0imS1Zp_D2O7TzuoK9QG58uG2nIXHE2YP9CLVS4Ba_QMnh=w640-h288" width="640" /></a></div>Karena Sumarto yang dilantik sebagai Pejabat (Pj) Kepala Desa (Kades) Desa Krenjengan, Kecamatan Krenjengan Kabupaten Probolinggo oleh Camat Krejengan Doddy Kurniawan pada tanggal 25 Agustus 2021 berasarkan SK Bupati Probolinggo Nomor : 141/528/426.32/2021, ditangkap Tim Satgas KPK pada Minggu, 29 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 Wib<br /><br />Saat itu (Minggu, 29 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 Wib), yang ditangkap KPK bukan hanya Sumarto tetapi 17 ASN sbagai calon Pejabat Kades, Doddy Kurniawan selaku Camat Krejengan, Muhamad Ridwan selaku Camat Paiton dan Puput Tantriana Sari selaku Bupati Probolinggo bersama suaminya, Hasan Aminuddin selaku anggota DPR RI yang juga mantan Bupati Probolinggo 2 periode<br /><br />Dan karena uang Rp20 juta inipulah menghantarkan Sumarto menjalani hidup sebagai narapidana selama 1 setengah (1.6) tahun di penjara setelah Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya menjatuhkan hukuman(Vonis) pada Rabu, 26 Januari 2022<br /><br />Andai saja KPK tidak melakukan Tangkap Tangan terhadap ke- 22 Terdakwa ini, bisa jadi kasus Korupsi ‘akan semakin marak’ di Kabupatena Probolinggo. <i>Dan Kolusi dan Nepotisme (KKN) akan tetap tumbuh Indonesia bila kasus ‘jual beli jabatan’ masih terjadi sekalipun lembaga KPK dan Undang-Undang tentang Korupsi di perbanyak</i></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEh1JcouGIk9P6cD9IcyynrpfMoO6Fd_xDVqtfG6OZLK9OCAUxOUAE74Lc_vsBDa2IC_8qDxzA8UI_5tmSyCZxRVmkBijX1XrQdnrmhpy9kN0nmi3CXcOQFgFzozilq5Q01d_zex10ZqX3ciAH-6YlgB-VMH11mM0vmcHK8BhHQyyeIjSaurfliu56w8=s1040" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEh1JcouGIk9P6cD9IcyynrpfMoO6Fd_xDVqtfG6OZLK9OCAUxOUAE74Lc_vsBDa2IC_8qDxzA8UI_5tmSyCZxRVmkBijX1XrQdnrmhpy9kN0nmi3CXcOQFgFzozilq5Q01d_zex10ZqX3ciAH-6YlgB-VMH11mM0vmcHK8BhHQyyeIjSaurfliu56w8=w640-h288" width="640" /></a></div>Sementara 17 Terdakwa lainnya selaku calon Pejabat Kades yang sudah dituntut pidana penjara masing-masing 1 tahun (Selasa, 25 Januari 2022) tinggal menunggu putusan. Sedangkan Doddy Kurniawan selaku Camat Krejengan, Muhamad Ridwan selaku Camat Paiton dan Puput Tantriana Sari selaku Bupati Probolinggo bersama suaminya, Hasan Aminuddin selaku anggota DPR RI masih diadili di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur<br /><br />Sementara hukuman pidana penjara terhadap Sumarto, dibacakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidaorjo, Jawa Timur (Rabu, 26 Januari 2022) dengan agenda putusan yang diketuai Hakim Marper Pandeangan, SH., MH dengan di bantu 2 Hakim Ad Hock masing-masing sebagai anggota yaitu Poster Sitorus, SH., MH dan Manambus Pasaribu, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Wenny RosalinaWibawa, SH., MH yang dihadiri oleh JPU KPK Eva Yustisiana maupun Penasehat Hukum Terdakwa yaitu Rr.Lilis Hermawanti dkk (Tito Hananta Kusuma & Co  yang berkantor Jakarta) serta dihadiri pula oleh Terdakwa secara Teleconference (Zoom) dari (rumah tahanan negera) Kejaksaan Tinggi Jatinggi – Jawa Timur Cabang Surabaya karena mansih kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)</div><div style="text-align: justify;"><br />Dalam surat putsannya Majelis Hakim mengatakan, bahwa terdakwa Sumarto  terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgNKHPNEJrZC8rj8CZLRIXQe_UAYsvXR2letdxcLhhcWrOudabEWFTG6s4S0q5BmgJAyBoXwvGpoaTMkNcJdAVWkHY8tztItpN8yrpqUpvd-a8_cjQIeCVhwZlhVJL-pcJXTj2MAag1e5gCC5fVnUBANSBRsNC4JtFwnrD5ZdIyIyDRVeAJfPR5AA69=s468" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="429" data-original-width="468" height="586" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgNKHPNEJrZC8rj8CZLRIXQe_UAYsvXR2letdxcLhhcWrOudabEWFTG6s4S0q5BmgJAyBoXwvGpoaTMkNcJdAVWkHY8tztItpN8yrpqUpvd-a8_cjQIeCVhwZlhVJL-pcJXTj2MAag1e5gCC5fVnUBANSBRsNC4JtFwnrD5ZdIyIyDRVeAJfPR5AA69=w640-h586" width="640" /></a></div>“Mengdili : 1 (satu). Menyatakan Terdakwa Sumarto, SH  terbukti  secara sah dan meyakinkan  bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan pertama Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Rl Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;<br /><br />2 (dua). Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Sumarto, SH  oleh karena itu dengan hukuman pidana penjara selama satu (1) tahun dan 6 (enam) bulan; 3 (tiga). Menghukum Terdakwa Sumarto, SH   untuk membayar denda sebesar Lima puluh juta rupiah (Rp50.000.000) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama dua (2) bulan,” ucap Ketua Majelis Marper Pandeangan, SH., MH diakhir putusannya<br /><br />Atas putusan Majelis Hakim, Terdakwa Sumarto langsung mengatakan “Menerima”. Sedangkan JPU KPK masih pikir-pikir<br /><br />“Putusannya sama dengan tuntutan, hanya Subsidernya 2 (dua) bulan, biaya perkara dari Rp7.500 rupiah menjadi Rp5000 rupiah. Terdakwa menerima,” kata Rr.Lilis Hermawanti selaku Penasehat Hukum Terdakwa. <br /><br />Seperti yang diberitakan sebelumnya. Pada tanggal 26 Agustus 2021, bertempat di Kantor Kecamatan Krejengan di Jl. Raya Karangren No. 5 Kec. Krejengan Kabupaten Probolinggo, Dodi Kurniawan  melakukan pertemuan dengan beberapa PNS di Kecamatan Krejengan.<br /><br />Pada pertemuan itu, Dodi Kurniawan  menyampaikan, bahwa untuk mengganti 13 (tiga belas) Kepala Desa definitif yang akan berakhir masa jabatannya, Dodi Kurniawan akan mengusulkan PNS di Kecamatan Krejengan diantaranya Ali Wafa, Mawardi, Hairul Anwar, Mashudi, . Maliha, Mohammad Bambang, Masruhen, Abdul Wafi, Kho’im, Ahkmad Saifullah, Jaelani, Uhar, Nurul Hadi<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjNOAYlMHfEjakl9Ylw-S2Yz2UiVo2jUuxM-CvQRrMOj4ReDby2w-3jdCpryGzPZJqBRWOXviuYOlLcNBhVsePg42rIUz_fFjAx7CAeOPxmr7JyEoA48YPgZX8rnFAqCaCPZXI4HBqP7Dmqbgl4MHATa1DPFM3KcN9RaExhUYNDYg7P5zAgidIpmaCi=s587" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="587" data-original-width="468" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjNOAYlMHfEjakl9Ylw-S2Yz2UiVo2jUuxM-CvQRrMOj4ReDby2w-3jdCpryGzPZJqBRWOXviuYOlLcNBhVsePg42rIUz_fFjAx7CAeOPxmr7JyEoA48YPgZX8rnFAqCaCPZXI4HBqP7Dmqbgl4MHATa1DPFM3KcN9RaExhUYNDYg7P5zAgidIpmaCi=w510-h640" width="510" /></a></div> </div><div style="text-align: justify;">Menindaklanjuti hal tersebut, pada sekitar tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021, atas perintah Dodi Kurniawan, Terdakwa mengumpulkan uang dari 12 (dua belas) calon Pj. Kades di Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo yang merupakan staff Kecamatan Krejengan, yaitu Masruhen, Mohammad Bambang, Maliha, Abdul Wafi, Mawardi, Jaelani, Ahkmad Saifullah, Ali Wafa, Uhar, Mashudi, Kho’im, dan Nurul Hadi masing-masing sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah)<br />“Sehingga uang yang terkumpul pada Terdakwa seluruhnya berjumlah Rp240.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dan akan diserahkan kepada Puput Tantriana Sari selaku Bupati Probolinggo melalui Hasan Aminudin, agar 12 (dua belas) calon Pj. Kades tersebut ditetapkan sebagai Kepala Desa di Kecamatan Krejengan,” kata JPU KPK<br /><br />Pada tanggal 29 Agustus 2021, uang tersebut disimpan Terdakwa di bawah jok supir, mobil Dinas Dodi Kurniawan. Selanjutnya, sekitar malam hari Dodi Kurniawan bersama dengan 10 (sepuluh) Camat lainnya menemui Hasan Aminuddin di gedung bekas Dinas Koperasi Kabupaten Probolinggo Jalan Ahmad Yani Mayangan Kabupaten Probolinggo, dimana Dodi Kurniawan datang diantar oleh Terdakwa sambil membawa uang sejumlah Rp240.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah) yang disimpan di bawah jok mobil Dodi Kurniawan.<br /><br />“Namun ternyata Dodi Kurniawan mendapatkan perintah dari Hasan Aminuddin melalui Muhammad Ridwan selaku Camat Paiton Kabupaten Probolinggo agar uang tersebut diserahkan di lain waktu,” ujar JPU KPK<br /><br />Selanjutnya, Dodi Kurniawan menyerahkan Nota Dinas No.420/181/426.415/2021 tanggal 27 Agustus 2021 perihal Permohonan Usulan Pengisian Pj. Kades di Kecamatan Krejengan sebanyak 12 (dua belas) orang kepada Hasan Aminuddin untuk disetujui dengan memberikan paraf yang nantinya akan ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Probolinggo tentang pengangkatan Pj. Kades yang ditandatangani oleh Puput Tantriana Sari selaku Bupati Probolinggo.           <br /><br />“Setelah pertemuan tersebut pada saat perjalanan pulang, Terdakwa dan Dodi Kurniawan diamankan oleh petugas KPK,” ujar JPU KPK<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgGy601SErX0Q3WuxxLZD22C-GvIdkQ4H2zO4zcJh6qBA7jk3HxvFJcEcIJaMTLUm98lDC6vYi95Pg-ojwi9N89KXUE7qw8dAxol4TT8AEPZW51UCdVRIS2GMklBwqeJAWhxmEwC8qEO19UPMMSaJKBEZyq8QLWXgP3Xz2XYzcRKf1J8ne2L-RlfEeI=s1040" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgGy601SErX0Q3WuxxLZD22C-GvIdkQ4H2zO4zcJh6qBA7jk3HxvFJcEcIJaMTLUm98lDC6vYi95Pg-ojwi9N89KXUE7qw8dAxol4TT8AEPZW51UCdVRIS2GMklBwqeJAWhxmEwC8qEO19UPMMSaJKBEZyq8QLWXgP3Xz2XYzcRKf1J8ne2L-RlfEeI=w640-h288" width="640" /></a></div>JPU KPK mengatakan, bahwa perbuatan Terdakwa memberi sesuatu berupa uang sejumlah  Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada Puput Tantriana Sari melalui Hasan Aminuddin dan Dodi Kurniawan, dimaksudkan agar Puput Tantriana Sari menetapkan Terdakwa menjadi Pj. Kades Karangren, yang bertentangan dengan kewajiban Puput Tantriana Sari selaku penyelenggara negara yaitu Bupati Probolinggo<br /><br />“Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 5 ayat (1) huruf a (atau Kedua Pasal 13) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” ucap JPU KPK diakhir surat dakwaannya<br /><br />Atas surat dakwaan JPU KPK tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya keberatan dan akan menyampaikan Ekespsi pada persidangan selanjutnya<br /><br />“Nanti akan kita sampaikan dalam Eksepsi,” kata Wilman kebada beritakorupsi.co seusai persidangan saat ditanya terkait keberatannya atas dakwaan JPU KPK<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhmOgns3XXZGCStHX7_ECXQEwq8uTpIEM0SzmU33tkCXx7S5ayAspoQaW-CctJSMJtSeMOuhF35pD3aL_cjgr43SNBYvrftZRqeP60K346ZpVEDVFCCpVQj4tZmz8LxzfO3PiAjJD3GGoThB8EvR85GqUF1InWy8HnPqMC_aS5rU4JiFNyl4X-SQctk=s1040" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhmOgns3XXZGCStHX7_ECXQEwq8uTpIEM0SzmU33tkCXx7S5ayAspoQaW-CctJSMJtSeMOuhF35pD3aL_cjgr43SNBYvrftZRqeP60K346ZpVEDVFCCpVQj4tZmz8LxzfO3PiAjJD3GGoThB8EvR85GqUF1InWy8HnPqMC_aS5rU4JiFNyl4X-SQctk=w640-h288" width="640" /></a></div>Lebih lanjuta dalam dakwaan dijelaskan, bahwa Terdakwa SUMARTO, pada tanggal 13 Agustus 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di gedung bekas Dinas Koperasi Kabupaten Probolinggo Jalan Ahmad Yani Mayangan Kabupaten Probolinggo, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, memberi atau menjanjikan sesuatu yaitu memberikan uang  sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah), kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu kepada PUPUT TANTRIANA SARI selaku Bupati PROBOLINGGO periode Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-5858 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Probolinggo Provinsi Jawa Timur Periode 2018-2023, melalui HASAN AMINUDDIN dan DODDY KURNIAWAN,<br /><br />Dengan maksud, supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yaitu agar PUPUT TANTRIANA SARI selaku Bupati Probolinggo menyetujui dan menetapkan Terdakwa SUMARTO menjadi Pejabat (Pj.) Kepala Desa Karangren Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo yang bertentangan dengan kewajibannya, yaitu bertentangan dengan kewajiban PUPUT TANTRIANA SARI  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf e dan Pasal 76 ayat (1) huruf a dan e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah serta Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :<br /><br />Bahwa PUPUT TANTRIANA SARI menjabat selaku Bupati Probolinggo periode Tahun 2018 sampai dengan tahun 2023, yang mempunyai tugas dan kewenangan diantaranya menetapkan Peraturan Kepala Daerah dan keputusan Kepala Daerah khususnya mengenai penetapan Pejabat (Pj.) Kepala Desa di wilayah Kabupaten Probolinggo, dimana sebelumnya Bupati Probolinggo dijabat oleh suami dari PUPUT TANTRIANA SARI yaitu HASAN AMINUDDIN selama 2 (dua) periode dan saat ini HASAN AMINUDDIN  menjabat selaku Anggota DPR RI.<br /><br />Bahwa DODDY KURNIAWAN menjabat selaku Camat Krejengan Kabupaten Probolinggo yang membawahi 17 (tujuh belas) Kepala Desa satu diantaranya dijabat oleh MOCHAMAD GUSAERI  selaku Pj. Kepala Desa Karangen. Sedangkan untuk 13 (tiga belas) Kepala Desa lainnya akan berakhir jabatan pada tanggal 9 September 2021, sehingga untuk mengisi kekosongan jabatan sekitar 6 (enam) bulan sampai dengan dilantiknya Kepala Desa yang baru diperlukan penunjukkan Pejabat (Pj.) Kepala Desa dimana untuk pengusulan calon Pj. Kepala Desa harus melalui persetujuan HASAN AMINUDDIN sebelum ditetapkan oleh PUPUT TANTRIANA SARI selaku Bupati Probolinggo.<br /><br />Pada tanggal 12 September 2021, bertempat di Kantor Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo, dilakukan pertemuan antara DODDY KURNIAWAN, PERMANA HERMANI JOEDHIANTO selaku Kasi pembangunan Kecamatan Krejengan dan FATHUR selaku Kasi Trantib Kecamatan Krejengan dengan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Karangren. Saat itu  BPD melaporkan MOCHAMAD GUSAERI  selaku Pj.Kepala Desa Karangren kepada DODDY KURNIAWAN dikarenakan terlibat permasalahan dan meminta yang bersangkutan diberhentikan sebagai Pj. Kepala Desa Karangren sebagaimana Surat Permohonan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Karangren Nomor :02/BDP/PBH/VIII/2021, tanggal 12 Agustus 2021.<br /><br />Selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 13:05 WIB, HASAN AMINUDDIN menghubungi DODDY KURNIAWAN menanyakan permasalahan MOCHAMAD GUSAERI yang kemudian HASAN AMINUDDIN menyetujui pemberhentian MOCHAMAD GUSAERI  sebagai Pj. Kades Karangren dan memerintahkan DODDY KURNIAWAN untuk mencari penggantinya.<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjCuDBKAK5JzOR8BhODs2hf9d_qFk76kFml4mYAXaK_U4AkEH-YXAaVvuQO8jdTt5Yk_JurqfOEvKudAgwbxtziYNoDj6JRQ0YX8jutCe0qZ9BXCSaL3jZiPQ-Uy2G4IVslQPKF8_hDvCA7SZXzsQ-5kwi53zAeeELbdU9UCJsdMTt80kdQ3AG7KMoX=s1040" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjCuDBKAK5JzOR8BhODs2hf9d_qFk76kFml4mYAXaK_U4AkEH-YXAaVvuQO8jdTt5Yk_JurqfOEvKudAgwbxtziYNoDj6JRQ0YX8jutCe0qZ9BXCSaL3jZiPQ-Uy2G4IVslQPKF8_hDvCA7SZXzsQ-5kwi53zAeeELbdU9UCJsdMTt80kdQ3AG7KMoX=w640-h288" width="640" /></a></div>Menindaklanjuti perintah tersebut bertempat di Kantor Kecamatan Krejengan, DODDY KURNIAWAN menemui MAWARDI selaku staff Kasi Kesra Kecamatan Krejengan menawarkan jabatan Pj. Kades Karangren akan tetapi MAWARDI tidak bersedia, mengetahui hal tersebut Terdakwa SUMARTO yang merupakan staff Kecamatan Krejengan menyampaikan kepada DODDY KURNIAWAN bersedia menjadi Pj. Kades Karangren. Selanjutnya DODDY KURNIAWAN menyampaikan dan meminta kepada Terdakwa bahwa untuk menjadi Pj. Kades harus membuat Nota Dinas pengusulan kepada PUPUT TANTRIANA SARI selaku Bupati Probolinggo yang disetujui oleh HASAN AMINUDDIN dan menyiapkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk diserahkan kepada PUPUT TANTRIANA SARI melalui HASAN AMINUDDIN, dimana Terdakwa menyetujui dan menyanggupi permintaan tersebut.<br /><br />Pada tanggal 13 Agustus 2021 di kantor Kecamatan Krejengan, Terdakwa menemui PERMANA HERMANI JOEDHIANTO selaku Kasi Pembangunan Kecamatan Krejengan dan menyerahkan Surat Keputusan Bupati Probolinggo mengenai Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Terdakwa kepada PERMANA HERMANI JOEDHIANTO. Saat pertemuan tersebut DODDY KURNIAWAN memerintahkan PERMANA HERMANI JOEDHIANTO membuat nota dinas usulan Pejabat Kepala Desa Karangren atas nama Terdakwa ditujukan kepada PUPUT TANTRIANA SARI selaku Bupati Probolinggo sebagaimana nota dinas Nomor : 903/172/426.415/2021 tanggal 13 Agustus 2021 perihal usulan Terdakwa menjadi Pj. Kepala Desa Karangren.<br /><br />Pada malam harinya, DODDY KURNIAWAN diantar oleh Terdakwa menemui HASAN AMINUDDIN di gedung bekas Dinas Koperasi Kabupaten Probolinggo Jalan Ahmad Yani Mayangan Kabupaten Probolinggo sambil membawa Nota Dinas Usulan dan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Selanjutnya DODDY KURNIAWAN menemui sendiri HASAN AMINUDDIN dan menyerahkan Nota Dinas Usulan tersebut kepada HASAN AMINUDDIN untuk disetujui dengan memberikan paraf, sekaligus akan menyerahkan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada PUPUT TANTRIANA SARI selaku Bupati Probolinggo melalui HASAN AMINUDDIN.<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjcqZqatOnLePnZPc8DGisMcoHqu5kzzwbu5hQncTrNhv3StAgm5cbB9aGLGDJ9nvdPkbm3RxzBHuXc98X6c2JWlVmel1VPBpg1MUYO-dExFKhX6FDqBQ0JM2ljg16VW4DfqALsYJqX2Go50QfVVOmCprL5y7OV5lj8vzUVQIiz-n-qip5lgHkLkYqS=s1040" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjcqZqatOnLePnZPc8DGisMcoHqu5kzzwbu5hQncTrNhv3StAgm5cbB9aGLGDJ9nvdPkbm3RxzBHuXc98X6c2JWlVmel1VPBpg1MUYO-dExFKhX6FDqBQ0JM2ljg16VW4DfqALsYJqX2Go50QfVVOmCprL5y7OV5lj8vzUVQIiz-n-qip5lgHkLkYqS=w640-h288" width="640" /></a></div>Saat itu HASAN AMINUDDIN menanyakan kepada DODDY KURNIAWAN “Apakah aman?” dan kemudian DODDY KURNIAWAN mengatakan “Aman, izin untuk menyerahkan uang kepada ajudan.” Kemudian HASAN AMINUDDIN memerintahkan DODDY KURNIAWAN untuk menyerahkan uang tersebut kepada FAISAL RAHMAN selaku ajudan HASAN AMINUDDIN, lalu DODDY KURNIAWAN menyerahkan uang tersebut kepada FAISAL RAHMAN.<br /><br />Menindaklanjuti Nodis yang telah diparaf oleh HASAN AMINUDDIN, DODDY KURNIAWAN memerintahkan PERMANA HERMANI JOEDHIANTO memproses usulan Pengangkatan Terdakwa selaku  Pj. Kades Karangren kemudian pada tanggal 16 Agustus 2021, PERMANA HERMANI JOEDHIANTO memberikan nota dinas usulan tersebut kepada EDY SURYANTO selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Probolinggo.<br /><br />Selanjutnya EDY SURYANTO membuat draft Surat Keputusan Pengangkatan Pj. Kades Karangren atas nama Terdakwa dan kemudian PUPUT TANTRIANA SARI selaku Bupati Probolinggo menyetujui draft tersebut dengan menandangani Surat Keputusan Bupati No.141/528/426.32/2021 tanggal 18 Agustus 2021 tentang pengangkatan Terdakwa sebagai Pj. Kades Karangren Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo, selanjutnya Terdakwa dilantik menjadi Pj. Kepala Desa Karangren pada tanggal 25 Agustus 2021.<br /><br />Pada tanggal 26 Agustus 2021 bertempat di Kantor Kecamatan Krejengan di Jl. Raya Karangren No. 5 Kec. Krejengan Kabupaten Probolinggo, DODDY KURNIAWAN melakukan pertemuan dengan beberapa PNS di Kecamatan Krejengan. Pada pertemuan itu DODDY KURNIAWAN menyampaikan bahwa untuk mengganti 13 (tiga belas) Kepala Desa definitif yang akan berakhir masa jabatannya<br /><br />Dan DODDY KURNIAWAN akan mengusulkan PNS di Kecamatan Krejengan diantaranya ALI WAFA, MAWARDI, HAIRUL ANWAR, MASHUDI, MALIHA, MOHAMMAD BAMBANG, MASRUHEN, ABDUL WAFI, KHO’IM, AKHMAD SAIFULLAH, JAELANI, UHAR dan NURULHADI untuk menjadi Pejabat Kepala Desa di Kecamatan Krejengan serta memberikan arahan agar menyiapkan uang masing-masing sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang akan diberikan kepada PUPUT TANTRIANA SARI melalui HASAN AMINUDDIN.<br /><br />Menindaklanjuti hal tersebut, pada sekitar tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021 atas perintah DODDY KURNIAWAN, Terdakwa mengumpulkan uang dari 12 (dua belas) calon Pj. Kades di Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo yang merupakan staff Kecamatan Krejengan yaitu MASRUHEN, MOHAMMAD BAMBANG, MALIHA, ABDUL WAFI, MAWARDI, JAELANI, AKHMAD SYAIFULLAH, ALI WAFA, UHAR, MASHUDI, KHO’IM dan NURUL HADI masing-masing sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)<br /><br />Sehingga uang yang terkumpul pada Terdakwa seluruhnya berjumlah Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dan akan diserahkan kepada PUPUT TANTRIANA SARI selaku Bupati Probolinggo melalui HASAN AMINUDDIN agar 12 (dua belas) calon Pj. Kades tersebut ditetapkan sebagai Kepala Desa di Kecamatan Krejengan.<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiXmb2CpU5zCGzhl6bDyGRSxitSUOkWufutysfQUPWYs5SBHnHVyJyBBGr4lE7jjCxlXvACrCQ5OFyZgjPzVpW3fDJPYpM1LcOn2bwtufHwbmnMPMnj1z4H4YY69IiTOQw-Yv-T5IRrpuOdPL0HZ1SLcmPOQQkqP-nu9ZraWkBkW0HCSeb-v11WawZ8=s468" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="429" data-original-width="468" height="586" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiXmb2CpU5zCGzhl6bDyGRSxitSUOkWufutysfQUPWYs5SBHnHVyJyBBGr4lE7jjCxlXvACrCQ5OFyZgjPzVpW3fDJPYpM1LcOn2bwtufHwbmnMPMnj1z4H4YY69IiTOQw-Yv-T5IRrpuOdPL0HZ1SLcmPOQQkqP-nu9ZraWkBkW0HCSeb-v11WawZ8=w640-h586" width="640" /></a></div>Pada tanggal 29 Agustus 2021 uang tersebut disimpan Terdakwa di bawah jok supir mobil Dinas DODDY KURNIAWAN, selanjutnya sekitar malam hari DODDY KURNIAWAN bersama dengan 10 (sepuluh) Camat lainnya menemui HASAN AMINUDDIN di gedung bekas Dinas Koperasi Kabupaten Probolinggo Jalan Ahmad Yani Mayangan Kabupaten Probolinggo, dimana DODDY KURNIAWAN datang diantar oleh Terdakwa sambil membawa uang sejumlah Rp240.000.000 dua ratus empat puluh juta rupiah) yang disimpan di bawah jok mobil DODDY KURNIAWAN, namun ternyata DODDY KURNIAWAN mendapatkan perintah dari HASAN AMINUDDIN melalui MUHAMMAD RIDWAN selaku Camat Paiton Kabupaten Probolinggo agar uang tersebut diserahkan di lain waktu.<br /><br />Selanjutnya DODDY KURNIAWAN menyerahkan Nota Dinas No.420/181/426.415/2021 tanggal 27 Agustus 2021 perihal Permohonan Usulan Pengisian Pj. Kades di Kecamatan Krejengan sebanyak 12 (dua belas) orang kepada HASAN AMINUDDIN untuk disetujui dengan memberikan paraf yang nantinya akan ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Probolinggo tentang pengangkatan Pj. Kades yang ditandatangani oleh PUPUT TANTRIANA SARI.            <br /><br />Setelah pertemuan tersebut, pada saat perjalanan pulang Terdakwa dan DODDY KURNIAWAN diamankan oleh petugas KPK<br /><br />Bahwa perbuatan Terdakwa memberi sesuatu berupa uang sejumlah  Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada PUPUT TANTRIANA SARI melalui HASAN AMINUDDIN dan DODDY KURNIAWAN, dimaksudkan agar PUPUT TANTRIANA SARI menetapkan Terdakwa menjadi Pj. Kades Karangren, yang bertentangan dengan kewajiban PUPUT TANTRIANA SARI selaku penyelenggara negara yaitu Bupati Probolinggo, sebagaimana dimaksud dalam :<br /><br />Pasal 67 huruf e dan Pasal 76 ayat (1) huruf a dan e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.<br /><br />a. Pasal 67 Kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi :<br />b. Huruf e : “menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik”.<br /><br />c. Pasal 76 ayat (1) Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dilarang : d. Huruf a : “ membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi,  keluarga, kroni, golongan tertentu,atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;”<br /><br />Huruf e : “melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme serta menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan”.<br /><br />Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dalam Pasal 5 angka 4 yang menentukan : “Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme”; dan Pasal 5 angka 6 yang menentukan: “Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.<br /><br />Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Jnt)</div>

Sumarto, Penyuap Bupati Probolinggo Sebesar Rp20 Juta di Vonis 1.6 Tahun Penjara

#Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) akan tetap tumbuh di Indonesia bila kasus ‘jual beli jabatan’ masih terjadi sekalipun lembaga KPK dan Un...

»

17 Calon Pejabat Kades Yang Tertangkap Tangan KPK di Kab. Probolinggo Dituntut 1 Thn Penjara

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Selain Ke- 17 Terdakwa ini, Satu Pj.Kades (Terdakwa Sumarto)  juga sudah dituntut pidana penjara selama 1.6 tahun, tinggal menunggu Vonis. Sementara 2 Camat (Terdakwa Doddy Kurniawan dan Muhamad Ridwanpun) serta  Bupati ProbolinggoTantriana Sari   bersama suaminya, Hasan Aminuddin selaku anggota DPR RI mualai  diadili hari ini# </span></span>    </div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEigBDV67WO2BvmZ0sJO3VQEiR1IFHZIXUTKCYHKFwp6B_6Ag527nmT0qzKRlyxhrBH62pmfWQOmxKHfvt_8NqsMkchYlGj41gqke-dyXHtXFsbpBvdtFLjTjdjWNQJOwFRzzbL9RY3bzp9bWQIdwTtXXW8NyHor9eePHjqMh6fU3A2dfL-FXKTk_uZA=s1040" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEigBDV67WO2BvmZ0sJO3VQEiR1IFHZIXUTKCYHKFwp6B_6Ag527nmT0qzKRlyxhrBH62pmfWQOmxKHfvt_8NqsMkchYlGj41gqke-dyXHtXFsbpBvdtFLjTjdjWNQJOwFRzzbL9RY3bzp9bWQIdwTtXXW8NyHor9eePHjqMh6fU3A2dfL-FXKTk_uZA=w640-h288" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span><br /><i>“Saya sudah tidak tahan - Tiap malam kedinginan - Tidur diubin tak bertikar - Nyamuk-nyamuk menjengkelkan - Saya ingin cepat pulang - Dalam tembok derita aku menebus dosa - Dalam tembok derita menjadi narapidana”</i>. Inilah adalah sebahagian dari lirik lagu yang berjudul <i>“Tembok Derita”</i><br /><br />Dan  mungkin seperti lirik lagu inipulalah yang ada di dalam hati 17 Terdakwa sebagai Calon Pejabat (Pj) Kepala Desa (Kades) di beberapa Desa Kecamatan Krejengan dan di Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur yang Tertangkap Tangan KPK pada Minggu, 29 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 Wib karena kasus dugaan Korupsi memberi suap, setelah mendengar tuntutan pidana penjara terhadap diri para Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi KPK (Pemberantasan Korupsi), pada Selasa, 25 Januari 2022<br /><br />Ke- 17 Terdakwa adalah; 1. Ali Wafa, 2. Mawardi, 3. Mashudi, 4. Maliha, 5. Mohammad Bambang, 6. Masruhen, 7. Abdul Wafi, 8. Kho’im, 9. Ahkmad Saifullah, 10. Jaelani, 11. Uhar, 12. Nurul Hadi (ASN di Kecamatan Krejengan, berkas penuntutan satu perkara), 13. Nuruh Huda, 14. Hasan, 15. Sahir, 16. Sugito dan 17. Samsudin (ASN di Kecamatan Paiton, berkas penuntutan satu perkara). <br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;"><b>Baca juga: </b></span></span><span style="color: #2b00fe;">17 Calon Pejabat Desa di Kab. Probolinggo Yang Tertangkap Tangan KPK Diadili - <a href="goog_743903729">http://www.beritakorupsi.co/2021/11/17-calon-pejabat-desa-di-kab.html<br /></a></span><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;"><b>Baca juga:</b></span></span> <span style="color: #2b00fe;">Sumarto Tertangkap Tangan KPK Dituntut 1.6 Tahun Penjara - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/01/sumarto-tertangkap-tangan-kpk-dituntut.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/01/sumarto-tertangkap-tangan-kpk-dituntut.html</a>   </span> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEj6e8jhl7H1sZFuCuKhRcmcbxM9IcJiKWwYL9901zR7s1nk7Dft0F0_gYfbN5xT7vdso7M42fGG4T0SAX4gkb2Kelkl9Vw0KvWvOdK2ltY6GcLNSCBjTTR0fYgvhnNVhwtnf8z2qQ6K4aZ0f1XlC9Fne29_iLM6MT8nXydGzlFM7dDQdQ6JPJ6lB56Q=s704" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="704" data-original-width="468" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEj6e8jhl7H1sZFuCuKhRcmcbxM9IcJiKWwYL9901zR7s1nk7Dft0F0_gYfbN5xT7vdso7M42fGG4T0SAX4gkb2Kelkl9Vw0KvWvOdK2ltY6GcLNSCBjTTR0fYgvhnNVhwtnf8z2qQ6K4aZ0f1XlC9Fne29_iLM6MT8nXydGzlFM7dDQdQ6JPJ6lB56Q=w426-h640" width="426" /></a></div>Ke- 17 Terdakwa ini dituntut oleh JPU KPK dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun denda masing-masing sebesar Rp50 juta Subsider masing-masing selama 1 bulan pidana kurungan karena dianggap terbuti melakukan Tindak Pidana Korupsi (memberi suap) sebagaimana diatur dan dianca pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.<br /><br /><i>Pasal 5 ayat (1) berbunyi: Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang :<br /><br />huruf a berbunyi: memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;</i><br /><br />Ke- 17 Terdakwa ini terseret dalam “lubang lumpur” alias perkara Tindak Pidana Korupsi, berawal pada saat Tim Satgas (Satuan Tugas) KPK melakukan Tangkap Tangan atau yang lebih dikenal oleh masyarakat dengan istilah OTT dalam operasi senyap di Kabupaten Pasuruan pada Minggu, 29 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 WIB<br /><br />Selain ke- 17 Terdakwa ini termasuk Sumarto yang baru 4 hari dilantik sebagai Pj. Kades (Pejabat Kepala Desa) Desa Karangren, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo (tinggal menunggu Vonis), KPK juga “meringkus” Doddy Kurniawan selaku Camat Krenjengan dan Muhamad Ridwan selaku Camat Paiton Kabupaten Probolinggo serta Puput Tantriana Sari selaku Bupati Probolinggo periode 2013-2018 dan 2019-2024 bersama suaminya, Hasan Aminudin selaku anggota DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem periode 2019 – 2024 yang juga mantan Bupati Probolinggo periode 2003 - 2008 dan 2008 – 2013. Sehingga total yang “diringkus” KPK saat itu sebanyak 22 orang</div><div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjEqwRVWxsYRUEs9OSHfOe5EnvN0hteoP1nul9c1GcuwRjorMIpOKHEBisnSYy_xitwoiuDqkByV-lPsLWT1dIW2VLHZAMoSHhCy-lRgDnEIEk9YhGuBZAt3OPf6eQcQmxEiF9uUpYeL2b2x8lr14j8-slJZQ5iSUL4fexgl1TZWH72CX5J5XcFSxRU=s640" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="269" data-original-width="640" height="270" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjEqwRVWxsYRUEs9OSHfOe5EnvN0hteoP1nul9c1GcuwRjorMIpOKHEBisnSYy_xitwoiuDqkByV-lPsLWT1dIW2VLHZAMoSHhCy-lRgDnEIEk9YhGuBZAt3OPf6eQcQmxEiF9uUpYeL2b2x8lr14j8-slJZQ5iSUL4fexgl1TZWH72CX5J5XcFSxRU=w640-h270" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Terdakwa Doddy Kurniawan selaku Camat Krenjengan dan Terdakwa Muhamad Ridwan selaku Camat Paiton Kabupaten Probolinggo</span></span></td></tr></tbody></table>Dari 22 orang, 18 Terdakwa diadili sebagai pemberi suap. Sedangkan Terdakwa selaku penerima Suap adalah 2 Camat (Doddy Kurniawan dan Muhamad Ridwan, kedua Camat ini diadili dalam berkas terpisah) dan Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari bersama suaminya, Hasan Aminuddin selaku anggota DPR RI periode 2019 – 2024 (Puput Tantriana Sari dan Hasan Aminuddin, dalam satu berkas perkara)<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;"><b>Baca juga: </b></span></span> <span style="color: #2b00fe;">Kepala BKD Kab. Probolinggo Berikan ‘Ucapan Terima Kasi’ Rp100 Juta ke Hasan Aminudin - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/12/kepala-bkd-kab-probolinggo-berikan.html">http://www.beritakorupsi.co/2021/12/kepala-bkd-kab-probolinggo-berikan.html</a></span><br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;"><b>Baca juga:</b></span></span> <span style="color: #2b00fe;">Tertangkap Tangan KPK, Camat Camat Krenjengan dan Camat Paiton Kab. Probolinggo Diadili - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/01/tertangkap-tangan-kpk-camat-camat.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/01/tertangkap-tangan-kpk-camat-camat.html</a></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: #2b00fe;"> <i> </i></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: #2b00fe;"><span style="color: black;"><i>“Mungkin karena ambisi menduduki jabatan dan meraup uang dengan menghalalkan berbagai cara, mimpi indahpun berubaah menjadi derita”.</i> Inilah yang mungkin dialami oleh ke- 22 Terdakwa ini, seperti kata-kata Puisi yang berjudul “Ambisi”...</span></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: #2b00fe;"><span style="color: black;"><br /><i>Penduduk bumi kini semakin padat <br />Sehingga terjadi kebutuhan meningkat <br />Orang bersaing dengan cara tak sehat <br />Asal tujuan harus bisa didapat<br /><br />Orang yang pintar banyak tipu muslihat <br />Pandai merayu agar orang-orang terpikat <br />Sopan dan santun tiap kata kalimat <br />Tersusun rapih agar orang terjerat.</i> Ini adalah sebahagian dari penggalan Puisi yang berjudul “Ambisi”</span> </span><br /><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgpC1hhUk1y-pp6TlOmraeTrdQrAD4wE5UzQ6evYwKurKmK7YH5PiJ5qD3R0wH8dX1CSMvW6klSPBrVwdsWZ4x7BRRjxz5iLpkHzHdiJR4n3W5NL182ziS6G8gnOiXCGxkd348f8fJLe5LkaUaEnZJvLw1GIuNrN1GVaN-bAWKFt47fvkjrHK7h1pwn=s1040" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgpC1hhUk1y-pp6TlOmraeTrdQrAD4wE5UzQ6evYwKurKmK7YH5PiJ5qD3R0wH8dX1CSMvW6klSPBrVwdsWZ4x7BRRjxz5iLpkHzHdiJR4n3W5NL182ziS6G8gnOiXCGxkd348f8fJLe5LkaUaEnZJvLw1GIuNrN1GVaN-bAWKFt47fvkjrHK7h1pwn=w640-h288" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Terdakwa Puput Tantriana Sari selaku Bupati Probolinggo (kiri) bersama suaminya, Hasan Aminudin selaku anggota DPR RI (tengah)</span></span><br /></td></tr></tbody></table>Andai saja ke- 17 Terdakwa ini bersama Sumarto tidak ambisi untuk menjadi Pejabat Kepala Desa (Pj. Kades) hanya waktu 6 bulan sambil menunggu pemilihan Kades dengan memberikan uang masing-masing sebesar Rp20 juta kepada Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari melalui Camat dan Hasan Aminuddin agar dilantik sebagai Pj (pejabat) bukan sebagai Plt (Pelaksana Tugas) ataupun Plh (Pelaksana Harian). Maka cerita hidup ke- 22 Terdakwa ini akan berbeda karena bukan sebagai Terdakwa<br /><br />Sementara tuntutan pidana terhadap 17 Terdakwa (1. Ali Wafa, 2. Mawardi, 3. Mashudi, 4. Maliha, 5. Mohammad Bambang, 6. Masruhen, 7. Abdul Wafi, 8. Kho’im, 9. Ahkmad Saifullah, 10. Jaelani, 11. Uhar, 12. Nurul Hadi (ASN di Kecamatan Krejengan, berkas penuntutan satu perkara), 13. Nuruh Huda, 14. Hasan, 15. Sahir, 16. Sugito dan 17. Samsudin (ASN di Kecamatan Paiton, berkas penuntutan satu perkara) dibacakan oleh Tim JPU KPK yang terdiri dari Arif Suhermanto, Wawan Yunarwanto, Iriawan Agustiartono, Riniyati Karnasih, Meyer Volmar Simanjuntak, Yoga Pratomo, Nur Haris Arhadi dan Handry Sulistiawan dalam persidangan secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur (selasa, 25 Januari 2022) dengan agenda Tuntutan dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Tongani, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai anggota yaitu Posters Sitorus, SH., MH dan Manambus Pasaribu, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Sikan, S.Sos., SH (dan Fitri Indriati, SH., MH) yang dihadiri Penasehat Hukum para Terdakwa dan dihadiri pula oleh para Terdakwa secara Teleconference (Zoom) dari (rumah tahanan negera) Kejaksaan Tinggi Jatinggi – Jawa Timur Cabang Surabaya karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019) <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhTRhtYuiBFyWgbtc0g09NdQXgCosPXweuS3Ily1mCCu6qjDY5YBksuoSbwWWEJYV_FNY1EHZ3GgyUW4mYuBIZicOdM8l6thjV9NMmZNecINUAFg-wehsFvb6mOGXKK7DF_V7UPy3-iyZXz6Yjli8PlJLEk1JwLom277mlGtw3SFErfarny6DPqp2mu=s1040" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhTRhtYuiBFyWgbtc0g09NdQXgCosPXweuS3Ily1mCCu6qjDY5YBksuoSbwWWEJYV_FNY1EHZ3GgyUW4mYuBIZicOdM8l6thjV9NMmZNecINUAFg-wehsFvb6mOGXKK7DF_V7UPy3-iyZXz6Yjli8PlJLEk1JwLom277mlGtw3SFErfarny6DPqp2mu=w640-h288" width="640" /></a></div>Persidangan berlangsung dalam Dua Session, yang pertama adalah pembacaan surat Tuntutan JPU KPK terhadap 12 Terdakwa, yakni Terdakwa I Ali Wafa, Terdakwa II Mawardi, Terdakwa III Mashudi, Terdakwa IV Maliha, Terdakwa V Mohammad Bambang,  Terdakwa VI Masruhen, Terdakwa VII Abdul Wafi, Terdakwa VIII Kho’im, Terdakwa IX Ahkmad Saifullah, Terdakwa X Jaelani,  Terdakwa XI Uhar, dan Terdakwa XII Nurul Hadi<br /><br />Kemudian dilanjutkan sidang pembacaan tuntutn terhadap 5 Terdakwa, yaitu Terdakwa I Nurul Huda, Terdakwa II Hasan, Terdakwa III Sahir,  Terdakwa IV Sugito dan Terdakwa V Samsudin<br /><br />Dalam surat tuntutannya JPU KPPK mengatakan, bahwa perbuatan para Terdakwa Terdakwa I Ali Wafa, Terdakwa II Mawardi, Terdakwa III Mashudi, Terdakwa IV Maliha, Terdakwa V Mohammad Bambang, Terdakwa VI Masruhen, Terdakwa VII Abdul Wafi, Terdakwa VIII Kho’im, Terdakwa IX Ahkmad Saifullah, Terdakwa X Jaelani,  Terdakwa XI Uhar, dan Terdakwa XII Nurul Hadi), (dan Terdakwa I Nurul Huda, Terdakwa II Hasan, Terdakwa III Sahir,  Terdakwa IV Sugito dan Terdakwa V Samsudin) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhbqo93lF-y2q-MRBHWnntvKe5vlFoNWVEBE_7VEiIwHnG3S-SRPvIJ4Xv_iwTPCpJx4vUx1wwaa1TXl_WAq7LHGhIGV9l76OmRZPRAo8sZdTxWQzx5NX0yG5G-JF0CmqesNDC3WicFGlAZd0QU4KN0hUyT4bOBcuPpfvEnToswlHO-fRdmmg-76s0X=s704" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="704" data-original-width="468" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhbqo93lF-y2q-MRBHWnntvKe5vlFoNWVEBE_7VEiIwHnG3S-SRPvIJ4Xv_iwTPCpJx4vUx1wwaa1TXl_WAq7LHGhIGV9l76OmRZPRAo8sZdTxWQzx5NX0yG5G-JF0CmqesNDC3WicFGlAZd0QU4KN0hUyT4bOBcuPpfvEnToswlHO-fRdmmg-76s0X=w426-h640" width="426" /></a></div>“MENUNTUT: Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan : 1. Menyatakan Terdakwa I Ali Wafa, Terdakwa II Mawardi, Terdakwa III Mashudi, Terdakwa IV Maliha, Terdakwa V Mohammad Bambang, Terdakwa VI Masruhen, Terdakwa VII Abdul Wafi, Terdakwa VIII Kho’im, Terdakwa IX Ahkmad Saifullah, Terdakwa X Jaelani, Terdakwa XI Uhar, dan Terdakwa XII Nurul Hadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Pertama Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.<br /><br />2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa I Ali Wafa, Terdakwa II Mawardi, Terdakwa III Mashudi, Terdakwa IV Maliha, Terdakwa V Mohammad Bambang, Terdakwa VI Masruhen, Terdakwa VII Abdul Wafi, Terdakwa VIII Kho’im, Terdakwa IX Ahkmad Saifullah, Terdakwa X Jaelani, Terdakwa XI Uhar, dan Terdakwa XII Nurul Hadi dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara dan denda sebesar Rp50 juta subsider 1 bulan kurungan,” kata JPU KPK<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiOTkkyp06nnPDWF8DZMotCVnsV0hX7dsZIpoPt8ZZiY21kI1I6qn5tVp_ZWXVKmbYoZLpMsulhU0WjVT3KVounKDp7jitooPs2ZbsSWko1VfsIJHlZJKDHKf3ZwZQsNgu23rcQ09C4TEIvXG-Vn0WMVy7UjWj8UHR0dead0n0xB8H40dirFNn3SBXE=s1040" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiOTkkyp06nnPDWF8DZMotCVnsV0hX7dsZIpoPt8ZZiY21kI1I6qn5tVp_ZWXVKmbYoZLpMsulhU0WjVT3KVounKDp7jitooPs2ZbsSWko1VfsIJHlZJKDHKf3ZwZQsNgu23rcQ09C4TEIvXG-Vn0WMVy7UjWj8UHR0dead0n0xB8H40dirFNn3SBXE=w640-h288" width="640" /></a></div>Setelah membacakan tuntutannya terhadap 12 Terdakwa, JPU KPK kemudian melanjutkan tuntutan pidana terhadap 5 Terdakwa, yaitu; I Nurul Huda, Terdakwa II Hasan, Terdakwa III Sahir,  Terdakwa IV Sugito dan Terdakwa V Samsudin. Ke- 5 Terdakwa ini dituntut pidana penjara yang sama persis dengan ke- 12 Terdakwa sebelumnya<br /><br />Dan atas tuntutan JPU, Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para Terdakwa maupun Tim Penasehat Hukum para Terdakwa untuk menyampaikan Pembelaan atau Pledoi pada sidang berikutnya yang akan digelar pekan depan. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor 17 Calon Pejabat Kades Yang Tertangkap Tangan KPK di Kab. Probolinggo Dituntut 1 Thn Penjara

#Selain Ke- 17 Terdakwa ini, Satu Pj.Kades (Terdakwa Sumarto)  juga sudah dituntut pidana penjara selama 1.6 tahun, tinggal menunggu Vonis. ...

»