Andi Pramono, Terdakwa Korupsi Bank Jatim Sebesar Rp37 M "Menolak” Dakwaan JPU

<div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;">#Tiga Terdakwa Dalam Perkara yang sama (masing-masing perkara terpisah) yaitu Mohammad Ridho Yunianto, SE., MM (Kepala Bank Jatim Cabang Kepanjen), Edhowin Farisca Riawan, ST (Penyelia Operasional Kredit Bank Jatim Cabang Kepanjen) dan Dwi Budianto (Debitur) berlanjut dengan agenda keterangan saksi#</span></b><br /></div><div><div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhOpphAmrulLv-J3M1laPdaKdq8IRlqF1dfZA5IEl9zFAT7_cFqYZd-69z3WqXUvTi-QKmlE5g6YVQWejZe4XmJgG-i104IKwVOegbptfHmOwmkzJDiBwRoo909LUdtSAln9uaRBrztw4g/s1386/1.+Soares..jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="799" data-original-width="1386" height="368" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhOpphAmrulLv-J3M1laPdaKdq8IRlqF1dfZA5IEl9zFAT7_cFqYZd-69z3WqXUvTi-QKmlE5g6YVQWejZe4XmJgG-i104IKwVOegbptfHmOwmkzJDiBwRoo909LUdtSAln9uaRBrztw4g/w640-h368/1.+Soares..jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b><span style="font-size: x-small;">Penasehat Hukum Terdakwa Andi Pramono, yaitu Antonia D.C.C.  Soares, SH, Nurhijah, SH, Benny Saputra, SH saat membacakan Eksepsi, Selasa, 03 Agustus 2021</span></b><br /></td></tr></tbody></table></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</span></b><br />“Banyak jalan menuju Roma, banyak cara terdakwa kasus Tindak Pidana Korupsi untuk lepas dari jeratan hukum”. Kalimat inilah yang barangkali dipakai oleh Andi Pramono, salah satu Debitur yang terjerat (sebagai terdakwa) dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Kredit Grouping (memecah jumlah kredit dengaan cara meminjam atau memakai nama-nama orang lain) di Bank Jatim Cabang Kepanjen Kabupaten Malang pada tahun 2018 – 2019 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp37.093.529.464,56 berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Jatim Nomor : SR-245/PW13/5/2021 tanggal 17 Mei 2021 karena “menolak” Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan cara mengajukan Eksepsi atau Keberatan yang disampaikan Terdakwa melalui Tim Penasehat Hukumnya, yaitu Antonia D.C.C.  Soares, SH, Nurhijah, SH, Benny Saputra, SH, kepada Majelis Hakim dalam persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Selasa, 03 Agustus 2021<br /><br />Yang terseret dalam perkara ini sebagai Terdakwa, selain Andi Pramono adalah Dwi Budianto yang juga Debitur, dengan kerugian negara sebesar Rp37.093.529.464,56, dan Dua Kreditur atau dari pihak Bank Jatim Cabang Kepanjen, yakni Mohammad Ridho Yunianto, SE., MM selaku Kepala Cabang yang kabarnya adalah anak mantan Derektur Utama Bank milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur dijaman Gubernur Sukarwo, dan Edhowin Farisca Riawan, ST selaku Penyelia Operasional Kredit dengan jumlah kerugian keuangan negara senilai Rp179.372.617.545,50.<br /><br />Jadi total kerugian keuangan negara c/q Bank Jatim Cabang Kepanjen dalam perkara ini adalah sebanyak Rp216.466.147.010,06 (Rp37.093.529.464,56 + Rp179.372.617.545,50) berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Jatim Nomor : SR-245/PW13/5/2021 tanggal 17 Mei 2021<br /><br />“Andai saja uang sebanyak Rp216.466.147.010,06 ini dipergunakan untuk membeli Masker di masa Pandemi Covid-19, bisa jadi masyarakat Kabupaten Malang akan kebagian satu per satu  bukan?”<br /><br />Anehnya dalam perkara ini adalah terkait pihak-pihak yang diduga terlibat “namun sepertinya selamat”, diantaranya Reza Pahlevi, Arif Afandi dan Dhonny Aryan Darma Putra selaku Account Officer (AO) atau Analis Kredit Bank Jatim Cabang Kepanjen termasuk Chandra Febrianto, Abdul Najib, Hadi Pradjoko, Imansyah Sofyan Hadi. Lalu siapa Abdul Najib selaaku Debitur. <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgu8X_gXaKT3P5EMqLnb-GnzkY6tJrhqhy9slH6XaNFIaKWwgSqENwAXRVgdTo6b0OuoDud_xJbKo0jDxjBj6Zl_8-UqbHBLBkE4Ywy9nK3ES7GTbRxF-VdMVqo-AmM4ZyF45_4NCKxNRA/s701/Bank+Jatim.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="500" data-original-width="701" height="456" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgu8X_gXaKT3P5EMqLnb-GnzkY6tJrhqhy9slH6XaNFIaKWwgSqENwAXRVgdTo6b0OuoDud_xJbKo0jDxjBj6Zl_8-UqbHBLBkE4Ywy9nK3ES7GTbRxF-VdMVqo-AmM4ZyF45_4NCKxNRA/w640-h456/Bank+Jatim.jpg" width="640" /></a></div>Sementara dalam sidang perkara ini, hanya terdakwa Andi Pramono yang keberatan atas Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Sedangkan Tiga Terdakwa lainnya (Dwi Budianto, Mohammad Ridho Yunianto dan Edhowin Farisca Riawan) tidak menolak alias menerima. <br /><br />Sehingga persidangan untuk Ketiga Terdakwa berlanjut (Selasa, 03 Agustus 2021) dengan agenda pemeriksaan saksi sebanyak 5 orang yang dihadirkan oleh Tim JPU Kejari Kabupaten Malang kehadapan Majelis Hakimyang diketuai Hakim Safri, SH., MH dengan di bantu 2 Hakim anggota (Ad Hock) yaitu Poster Sitorus, SH., MH dan Manambus Pasaribu, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Sujarwati, SH, Yuliana, SH., MH dan Irawan Djatmiko, SH., MH yang dihadiri para Penasehat Hukum Terdakwa. Sedangkan Ketiga Terdakwa Mengikuti melali Vidio Conference di Rutan Kejati Jatim Cabang Surabaya karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /><br />Ke- 5 saksi itu adalah dari Bank Jatim Cababang Kepanjen, yaitu ; 1. Hendri Wijaya selaku  Kepala Cabang yang menggantikan jabatan Terdakwa M. Ridho Yunianto; 2. Tri Prasetyo; 3. Drs. Abu bakar, Bank Jatim (Pemimpin Devisi Penyelamatan Kredit); 4. M. Fuad, Bank Jatim dan 5. Darma Putra<br /><br />Dari keterangan para saksi ini menjelaskan, bahwa di Kabupaten Malang ada Debitur yang bermasalah. Sedangkan proses Kredit ke Debitur yang bermasalah, melibatkan Analis Kredit atau Account Officer (AO)</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Sementara dalam Persidangan Tedakwa Andi Pramono dengan agenda pembacaan Eksepsi atau Keberatan atas Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dibacakan oleh Tim Penasehat Hukum terdakwa, yaitu Antonia D.C.C.  Soares, SH, Nurhijah, SH, Benny Saputra, SH secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Safri, SH., MH dengan di bantu 2 Hakim anggota (Ad Hock) yaitu Poster Sitorus, SH., MH dan Manambus Pasaribu, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Budi Mulyono, SH. Sedangkan Terdakwa mengikuti persidangan melali Vidio Conference di Rutan Kejati Jatim Cabang Surabaya karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /><br />Dalam Eksepsinya, Penasehat Hukum terdakwa mengatakan, bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak jelas, tidak cermat dan kabur. Alasannya, karena Jaksa dianggap tidak secara rinci  menentukan kerugian negara. Padahal, dalam surat dakwaan JPU sangat jelas menguraikan kasus perkara ini mulai dari proses pengajuan hingga pencairan.<br /><br />Penasehat Hukum terdakwa menyampaikan, dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada halaman 12 s/d 14, dalam pengajuan kredit tersebut bukan merupakan kewenangan Terdakwa  selaku Nasabah yang mengajukan Permohonan Kredit, namun merupakan kewenangan Pihak Bank Jatim Cabang Kepanjen dalam hal ini Mochammad Ridho Yunianto,S.E.,M.M., selaku pimpinan cabang Bank Jatim pemegang kebijakan pemberi persetujuan bersama-sama dengan saksi Edhowing atas pencairan kredit yang diajukan Terdakwa. <br /><br />“Sehingga dalil Jaksa Penuntut Umum pada Terdakwa terkait adanya penyimpangan dalam pengajuan kredit tersebut tidak cermat, kabur dan tidak rinci dalam menentukan kerugian negara,” ucapnya</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjvget5Zn38E2e7hEjQDxYqnYBTT0FyV6QPVmcS1qvoHH63P0kKc6f0AJrSHRjWiXeNVWClPeh5osv2KvPiP8Ifn5aI0_msnwqA90sqxbfSMbd20SGd4yCBF7xzVZ3n7BprMBq98DX0aqU/s1386/1.+Soares..jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="799" data-original-width="1386" height="368" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjvget5Zn38E2e7hEjQDxYqnYBTT0FyV6QPVmcS1qvoHH63P0kKc6f0AJrSHRjWiXeNVWClPeh5osv2KvPiP8Ifn5aI0_msnwqA90sqxbfSMbd20SGd4yCBF7xzVZ3n7BprMBq98DX0aqU/w640-h368/1.+Soares..jpg" width="640" /></a></div>PH Terdakwa menjelaskan, Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disampaikan dalam persidangan pada tanggal 27 Juli 2021 menyebutkan, perbuatan Terdakwa mengajukan kredit pada Bank Jatim Cabang Kepanjen diduga telah menimbulkan kerugian negara dalam hal ini kerugian keuangan negara pada Bank Jatim Cabang Kepanjen<br /><br />“Terdakwa Andi Pramono tidak pemah menerima surat peringatan 1 sampai surat peringatan 3 ataupun surat pemberitahuan yang menyatakan bahwa kredit Terdakwa kolek 5 (surat dakwaan halalam 3, 11 dan 23), sebagaimana dalil dakwaan Jaksa Penuntut umum terkait adanya penyimpangan-penyimpangan dalam pengajuan kredit tersebut, sehingga berakibat tidak terbayarnya angsuran kredit dari Grouping kredit Terdakwa,” pungkasnya<br /><br />Berdasarkan bukti Surat Keterangan Lunas No. 060/147/KPJ/OPK/SRT, PT. Bank Jatim Cabang Kepanjen Kabupaten Malang tertanggal 31 Mei 2021, kredit yang diajukan Terdawa  (atas nama Debitur Gunawan Adi Mulyo) dengan Jenis Pinjaman Rekening Koran sebesar Rp1.500.000.000 (dalam medakwaan halaman 12, tabel No. 5) telah dilunasi oleh Terdakwa. <br /><br />“Lalu dari mana Jaksa Penuntut Umum menetapkan seseorang menjadi Tersangka??? Sedangkan pengumumaan hasil audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor SR-245/PW13/5/2021 tanggal 17 Mei 2021 atas dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) pada Pemberian kredit di Bank Jatim Cabang Kepanjen tahun 2017 - 2019. Sehingga terlalu dini hasil audit BPK surat dakwaan tidak cermat, kabur dan tidak rinci dalam menentukan kerugian negara,” pungkas PH Terdakwa<br /><br />Penasehat Hukum Terdakwa, Antonia D.C.C.  Soares, SH atau yang akrab disapa Soares menjelaskan, bahwa awalnya terdakwa Andi Pramono dengan ditemani oleh saksi Abdul Najib akan mengajukan kredit dengan jumlah nominal 3 miliar ke Bank Jatim cabang Kepanjen namun berdasarkan penjelasan dari saksi Mohammad Ridho Yunianto, SE., MM selaku pimpinan Bank Jatim cabang Kepanjen serta saksi Edhowin Farisca Riawan, ST selaku penyelia operasional kredit Bank Jatim cabang Kepanjen tidak berwenang memutus kredit dengan nilai sebesar it,  kewenangan Bank Jatim cabang Kepanjen hanya kurang dari atau sama dengan Rp2.5 miliar (periode 9 Juli 2015 sampai dengan 8 Oktober 2018) dan kurang dari atau sama dengan Rp3 miliar (periode 9 Oktober 2018 ke atas). <br /><br />Untuk kredit senilai Rp30 miliar, lanjut Soares, dapat diajukan ke Bank Jatim kantor pusat, namun demikian terdakwa dapat mengajukan kredit dengan sistem Gropping atau memecah jumlah kredit dengan cara meminjam atau memakai nama-nama orang lain (anggota keluarga, karyawan, teman/kolega) <br /><br />“Sedangkan untuk prosesnya akan di dipermudah oleh saksi Mohammad Ridho Yunianto, SE., MM selaku pimpinan Bank Jatim cabang Kepanjen serta Edhowin Farisca Riawan, ST selaku penyedia kredit. Dan setelah mendapat penjelasan tersebut terdakwa menyetujuinya,” pungkasnya<br /><br />Soares mengatakan, bahwa yang dimaksud pengajuan kredit dengan sistem Gropping adalah debitur inti/key person meminjam nama-nama orang lain (istri, anak, karyawan, tetangga atau teman) yang tidak memenuhi persyaratan baik secara administratif maupun persyaratan sebagai debitur yang layak untuk menerima kredit sebagaimana diatur dalam ketentuan perkreditan di PT Bank Jatim Tbk<br /><br />Antonia D.C.C. Soares, SH mengatakan, bahwa saksi Mohammad Ridho Yunianto, SE., MM selaku pimpinan Bank Jatim cabang Kepanjen, saksi Edhowin Farisca Riawan, ST, selaku penyedia operasional Bank Jatim cabang Kepanjen, saksi Reza Pahlevi, saksi Arif Afandi dan Dhonny Aryan Darma Putra selaku analis atau Account Officer (AO) Kredit Bank Jatim Cabang Kepanjen telah menyalahi kewenangan yang ada padanya dalam memproses kredit yang tidak sesuai aturan pemberian kredit yang ditetapkan oleh Bank Jatim terdapat penyimpangan-penyimpangan <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi93u-xb8BniFEnujUoXNoGZsUQ4_AfLg3lHaAO-YL8WD3znYF8MddyeF3IQxSy20vIQcnzThaooAu15Z_kXSPokzsZzF9Bc05yk5OJEaAUOLQ3jxw5egceO5jLcBcoc1CWPLrnZS9ZP00/s996/soares.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="996" data-original-width="720" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi93u-xb8BniFEnujUoXNoGZsUQ4_AfLg3lHaAO-YL8WD3znYF8MddyeF3IQxSy20vIQcnzThaooAu15Z_kXSPokzsZzF9Bc05yk5OJEaAUOLQ3jxw5egceO5jLcBcoc1CWPLrnZS9ZP00/w462-h640/soares.jpg" width="462" /></a></div><br /></div><div style="text-align: justify;">“Dalam Dakwaan Jaksa, halaman 2 alinea ke-3 sebagai berikut; 1. Petugas kredit Bank Jatim cabang Kepanjen dalam melakukan analisa kredit modal kerja investasi atau kredit KKBP tidak melengkapi dengan bukti transaksi usaha. 2. Analisa kredit investasi juga tidak jelas tujuan pengguna dan tidak terdapat analisa investasi serta RAB pada pembahasan. 3. Analisa kredit KKBP tidak jelas tujuan penggunaannya. 4. Analisa kredit dilakukan oleh analis kredit dengan cara merekayasa pelaporan keuangan seakan-akan debitur memiliki usaha yang layak dibiayai,” ujar Soares<br /><br />Antonia D.C.C. Soares, SH mengatakan, apabila ternyata dalam pemeriksaan ditemukan, bahwa dalam pemberian kredit prosedur ada yang tidak dilakukan dengan benar maka pengurus Bank tersebut dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana.<br /><br />“Hal ini sesuai dengan pasal 49 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan,” tegasnya</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Sementara dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dijelaskan, bahwa terdakwa ANDI PRAMONO selaku Debitur Bank Jatim Cabang Kepanjen bersama-sama dengan saksi Mochamad Ridho Yunianto,S.E,M.M selaku Pimpinan Bank Jatim Cabang Kepanjen dan saksi Edhowin Farisca Riawan, ST selaku Penyelia Operasional Kredit Bank Ja_tim Cabang Kepanjen (masing masing diajukan dalam penuntutan terpisah) pada kurun waktu antara bulan Maret 2017 sampai dengan bulan September 2019 atau setidak tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, bertempat di kantor Bank Jatim Cabang Kepanjen Jl. Kawi No. 28 Banurejo Cempokomulyo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dengan cara sebagai berikur :<br /><br />Bahwa terdakwa ANDI PRAMONO dalam kurun waktu Iantara tahun 2017 s/d September 2019 telah mengajukan permohonan kredit ke Bank Jatim Cabang Kepanjen dengan sistem Grouping yaitu terdakwa bertindak selaku Debitur Inti (keyperson) dengan meminjam nama-nama pihak lain (karyawan, keluarga, saudara atau teman) yang digunakan untuk mengajukan kredit di Bank Jatim Cabang Kepanjen yang sebetulnya orang-orang yang namanya dipinjam tersebut tidak mempunyal kemampuan balk dari segi finansial/kapital maupun usaha, dengan nilai kredit masing-masing debitur tidak lebih dari Rp3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) sesuai batas kewenangan Bank Jatim Cabang Kepanjen dengan tujuan pencairan hasil kredit atas nama orang yang dipinjam namanya tersebut akan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjEbI9GyXrXsIR9jWudAlA8fab1ZNAskFnIX6HUvz_Tb7abH31oRPuO5qGSdQSrEzhCbGw9I5BHkUM2sBd6NBBuxLjx5qOYStVNe3Q_l1nzn3Z88qeM5R5RVnnMcJ2Q0Lna39fsP-jzgiU/s640/Soares.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="340" data-original-width="640" height="340" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjEbI9GyXrXsIR9jWudAlA8fab1ZNAskFnIX6HUvz_Tb7abH31oRPuO5qGSdQSrEzhCbGw9I5BHkUM2sBd6NBBuxLjx5qOYStVNe3Q_l1nzn3Z88qeM5R5RVnnMcJ2Q0Lna39fsP-jzgiU/w640-h340/Soares.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa pengajuan kredit atas nama Grouping terdakwa yang telah diproses dan disetujui oleh saksi Mochamad Ridho Yunianto,S.E,M.M selaku Pimpinan Cabang Bank Jatim Kepanjen, bersama-sama dengan saksi Edhowin Farisca Riawan, ST selaku Penyelia Operasional Kredit, terdapat penyimpangan-penyimpangan sebagai bedkut ; 1. Petugas kredit Bank Jatim Cabang Kepanjen dalam melakukan analisa kredit modal kerja, investasi atau Kredit KKBP (Kredit Konsumsi Beragun Properti) tidak melengkapinya dengan bukti transaksi usaha;<br /><br />2. Analisa kredit investasi tidak jelas tujuan penggunaan, tidak terdapat analisa investasi dan RAB (rencana anggaran biaya) pada pembahasan; 3. Analisa kredit KKBP tidakjelas tujuan penggunaannya; 4. Analisa kredit dilakukan oleh Analis Kredit dengan cara merekayasa laporan keuangan, seolah-olah debitur memiliki usaha yang layak dibiayai; 5. Analis tidak melakukan on the spot ke lokasi usaha debitur, alamat debitur, dan jaminan debitur; 6. Repayment capacity hanya didasarkan kepercayaan Analis Kredit kepada debitur inti terdakwa Andi Pramono; 7. Tidak terdapat analisa Total Relationship Concept (TRC) pada analisa kredit padahal petugas telah mengetahui bahwa yang menggunakan hasil realisasi adalah debitur inti terdakwa Andi Pramono;<br /><br />8. Pelanggaran proses analisa kredit oleh Analis Kredit tersebut atas perintah atau arahan dari saksi M. Ridho Yunianto dan saksi Edhowin Farisca;. 9. Penggunaan debitur topengan, pemecahan kredit dalam rangka menyesuaikan kewenangan Pimpinan Cabang, serta penggunaan dananya tidak sesuai peruntukannya; 10. Proses analisa kredit yang dibuat oleh Analis disesuaikan dengan permohonan kredit, tidak dilakukan on the spot / survei terhadap usaha dan agunan Group Serta berkas kredit tidak Iengkap;<br /><br />11. Sebagian besar pengajuan kredit tidak melalui prosedur yang sesuai danjuga tidak memenuhi syarat kelengkapan debitur yang lengkap, yaitu : Tidak melakukan verifikasi ijin usaha, Jaminannya kurang, Tidak dilakukan survei atau on the spot, dan Tidak ada mutasi rekening, nota-nota penjualan dan keterangan nilai aset dari Desa.<br /><br />12. Penggunaan dokumen-dokumen kelengkapan kredit ( SIUP / TDP ) tidak benar dan atau dokumen baru dibuat pada saat hendak mengajukan permohonan kredit, semata-mata hanya digunakan untuk kelengkapan administrasi saja, sehingga seolah-olah dokumen kredit sudah lengkap dan memenuhi syarat untuk dapat disetujui permohonan kreditnya<br /><br />13. Penilaian agunan/jaminan kredit tidak sesuai dengan harga pasar yang berlaku dan sebagian agunan diindikasikan tidak dapat dieksekusi dalam proses lelang (KPKNL): 14. Adanya praktik plafondering (praktek penyelesaian kredit bermasalah dengan menggabungkan bunga dan denda ke dalam kredit baru) dan gali lubang tutup lubang untuk memanipulasi tingkat Non Performing Loan (NPL); 15. Adanya komisi / fee atas pencairan kredit yang diterima oleh Pimpinan Cabang, Penyelia Kredit, dan Analis Kredit<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEicSzfPCkvyw_kphqO-VvSXcMDF4ObYaP0M4pO6veDTuCIP3xGIW13-ifoIRlGR9pe5G-mr_m7Z0Ts0EB_fI2kPQo0Kw7MXHOAC9MWAP6p1lrPophKAbRjNsckXjO5aOS7FYkGAkTeoYhQ/s640/IMG20210727102443.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEicSzfPCkvyw_kphqO-VvSXcMDF4ObYaP0M4pO6veDTuCIP3xGIW13-ifoIRlGR9pe5G-mr_m7Z0Ts0EB_fI2kPQo0Kw7MXHOAC9MWAP6p1lrPophKAbRjNsckXjO5aOS7FYkGAkTeoYhQ/w640-h288/IMG20210727102443.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa dengan adanya penyimpangan dalam pengajuan kredit tersebut, berakibat tidak terbayarnya angsuran kredit dari grouping kredit terdakwa dan menimbulkan Kolektibilitas 5 atau 'macet'<br /><br />Perbuatan terdakwa telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp37.093.529.464,56 (tiga puluh tujuh milyar Sembilan puluh tiga juta lima ratus dua puluh Sembilan ribu empat ratus enam puluh empat rupiah koma lima puluh enam sen), dengan perhitungan jumlah Baki Debet Rp33.199.166.119,68 ditambah dengan out standing bunga sebesar Rp3.894.413.344,88 sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor : SR-245/PW13/5/2021 tanggal 17 Mei 2021 atas dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) pada Pemberian kredit di Bank Jatim Cabang Kepanjen tahun 2017 - 2019.<br /><br />Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:<br />Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur atau dikenal dengan sebutan Bank Jatim, didirikan pada tanggal 17 Agustus 1961 di Surabaya. Landasan hukum pendiriannya adalah Akta Notaris Anwar Mahajudin Nomor 91 tanggal 17 Agustus 1961, landasan operasional Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor BUM.9-4-5 tanggal 15 Agustus 1961 dan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 1997 telah disetujui perubahan bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah menjadi Perseroan Terbatas berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tentang Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah, maka pada tanggal 20 Maret 1999 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur telah mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.<br /><br />Sesuai dengan Akta Notaris R. Sonny Hidayat Yulistyo, S.H. Nomor 1 tanggal 1 Mei 1999 yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor C2-8227.HT.O1.01.Th tanggal 5 Mei 1999 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 25 Mei 1999 Nomor 42, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 3008<br /><br />Selanjutnya, secara resmi berubah menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, dengan Komposisi permodalan / kepemilikan saham pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk (PT.Bank Jatim, Tbk) terdiri dari: Saham/ Permodalan Pemerintah Propinsi Jawa Timur sebanyak 51,17 %, Saham / Permodalan Pemerintah Kota / Kabupaten sebanyak : 28,38 %, Saham / Permodalan Masyarakat: Domestik sebanyak 9.10 %, Asing sebanyak 11.35 %<br /><br />Bank Jatim Cabang Kepanjen merupakan salah satu Cabang dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk sebagai Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perseroan Terbuka, dan berdasarkan Surat yang ditandatangani oleh Direktur Pemasaran dan Pgs. Pemdiv Perencanaan Bank Jatim No. O48/158/DIR/PRN tanggal 23 Desember 20.10 Perihal Laporan Pelaksanaan Peningkatan Status Kantor, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Bank Jatim Kantor Cabang Kepanjen sejak tanggal 22 Desember 2010 telah beroperasi secara resmi.<br /><br />Bahwa sesuai dengan ketentuan Perkreditan di Bank Jatim, terdapat beberapa jenis kegiatan kredit pada Bank Jatim (Tbk) antara lain: <br />A. Kredit Modal Kerja Rekening Koran  (KMKRK). Adalah fasilitas kredit yang diberikan untuk keperluan modal kerja dimana penarikannya dapat dilakukan setiap Saar. melalui rekening korannya hingga plafond terientu dengan monggunakan cek atau bilyet giro; Persyaratan : Sesuai dengan SK Direksi No. 043/O3]./KEP/IJIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 temang BPP Kredit Menengah 81 Korporasi : 1). Syarat umumt, Usaha produktif dalam sektor yang membutuhkan modal kerja yang prospektif; Tidak memiliki tunggakan kredit macet baik kredit produktif maupun konsumtif dari bank maupun lembagajasa keuangan lain; Bank dapat memberikan kredit rekening koran dan investasi hanya kepada nasabah yang telah menjadi nasabah pemegang giro, deposito, atau tabungan minimal selama 6 bulan dengan rnutasi rekening aktif.jika nasabah take over bank lain maka pemohonan dapat menyampaikan mutasi rekening giro atas aktivitas usaha selama minimal 1 tahun terakhir.<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi4cCbGKIAS5DZw51iZhTEG9-BtCKFU3DfNWZ38cllLVYTF94Sy3eJRLxCUh2uK1aOVh57Bkvn9kJOEixFuYioRcWOx_V570O8qdeSjO3gmcnVfJivfdAVbI7QVniFtYaqNVk4bRX8z29g/s640/IMG20210727102559.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi4cCbGKIAS5DZw51iZhTEG9-BtCKFU3DfNWZ38cllLVYTF94Sy3eJRLxCUh2uK1aOVh57Bkvn9kJOEixFuYioRcWOx_V570O8qdeSjO3gmcnVfJivfdAVbI7QVniFtYaqNVk4bRX8z29g/w640-h288/IMG20210727102559.jpg" width="640" /></a></div>2) Dokumen yang dipersyaratkan yaitu: Surat permohonan kredit, Pas poto terbaru 4x6 sebanyak 2 Iembar, jika calon debitur berbentuk badan usaha pas poto masing-masing pengurus; Fotocopy bukti identitas diri: KTP, KK, NPWP, surat nikah; Fotocopy akta pendirian dan perubahan badan hukum; Surat ijin usaha perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Ijin Tempat Usaha (SITU), Ijin Gangguan (HO) yang masih berlaku; Bukti kepemilikan agunan tambahan; Surat persetujuan persero Iainnya atau komisaris disesuaikan dengan badan usaha; Surat keterangan usaha dari kepala desa/kepala pasar untuk debitur perorangan; - RAB untuk kredit lnvestasi.<br /><br />B. Kredit Investasi Umum (KIU). Adalah kreditjangka menengah atau panjang yang diberikan kepada debitur atau calon debitur untuk membiayai pengadaan aktiva tetap atau barang modal yang menghasilkan produk/jasa dalam rangka rehabilitasi, modernisasi, perluasan atau company financing ataupun pengembangan usaha baru, mengganti biaya perolehan barang modal (refinancing) termasuk untuk pernbiayaan bungn dalam masa konstruksi (interest during construction), obyek yang dibinyai dan lain-lain yang perlunasnnnya dari hnsil usaha dengan barang-barang modal yang dibiayai, jangka waktu maksimal sampai dengan 15 tahun. Persyaratan Kredit Modal Kerja Rekening Koran  (KMKRK)<br /><br />C. Kredit Property (KP). Adalah kredit konsumsi yang terdiri atas kredit properti rumah tapak (kredit untuk pembelian rumah tapak), kredit properti rumah susun (kredit untuk pembelian rumah susun), dan kredit properti ruko rukan atau atau rukost (kredit untuk pembelian rumah toko atau rumah kantor atau rumah kost). Jangka kredit properti maksimum 20 tahun sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit Sesuai dengan SE Direksi No. 0S4/101/SE/DIR/ KRD.AGR.RTL tanggal 20 Mi 2016 Bab XIX Kredit Properti (KP) : Surat permohonan kredit; - Pas photo 4x6 sebanyak 2 Iembar<br /><br />Kemudian Fotocopy Kartu Keluarga, KTP, dan NPWP; Surat kuasa mendebet rekening bermaterai; Surat pernyataan kesanggupan menyetor angsuran rutin tiap bulan; Surat pernyataan kesanggupan mengasuransikan minimal asuransi jiwa, PA plus PHK dan asuransi kebakaran; Bukti kepemilikan agunan tambahan; IMB dan PBB; Fotocopy mutasi rekening 6 bulan terakhir, Surat pernyataan kepemilikan fasiltas kredit properti; Untuk peminjam dengan gaji rutin: Fotocopy SK Pengangkatan pegawai tetap Iegalisir (untuk peminjam dengan gaji rutin); Surat keterangan gaji yang diketahui perusahaan/instansi; Rekomendasi kepala dinas/instansi.<br /><br />Untuk peminjam dengan penghasiian tidak rutin: SPT Tahunan terakhir, Surat pernyataan penghasilan perbulan yang diketahui suami atau istri; Copy neraca, laba rugi atau informasi keuangan terakhir, Copy akta pendirian perusahaan dan ijin-ijin usaha yang masih berlaku.<br /><br />D. Kredit Konsumsi Beragunan Property (KKBP). Adalah kredit di luar kredit pemilikan properti dengan agunan berupa properti. dapat dipergunakan "untuk pembangunan atau perbaikan/renovasi rumah tapak, ruko, rukan, rumah kost, homestay atau rumah cassa/guest house yang digunakan untuk kebutuhan sendiri (tidak dipegualbeiikan) dan keperluan konsumsi iainnya. Jangka kredit KKBP maksimum 20 tahun sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit; Persyaratan : Sama dengan Kreclit Property.<br /><br />E. Kredit Pundi Kencana (KPK). Adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak Iain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga dan jenis kredit yang diberikan adalah modal kerja dan/atau investasi. Jangka waktu maksimal untuk kredit Pundi Kencana adalah 3 tahun kredit modal kerja dan 5 tahun untuk kredit investasi, dengan tujuan penggunaan memberikan bantuan permodalan bagi pengusaha mikro 81 kecil yang mempunyai usaha produktif<br /><br />Persyaratan: Sesuai SE Direksi No. 056/116/DIR/KAR/SE tanggal 09 Agustus 2017 perihal Perubahan BPP Kredit Miro dan Kecil Bab XIV Kredit Pundi Kencana: - Memiliki usaha produktif yang telah berjalan minimal 1 tahun; Tidak memilikl tunggakan kredit pokok dan bunga, Telah menjadi atau bersedia menjadi nasabah BankJatim;<br /><br />Bukti kepemilikanllahan pertanian atau perjanjian sewa-menyewa lahan yang diketahui Kepala Desa; Surat permohonan kredit; Pas photo 4x6 sebanyak 2 Iembar, Fotocopy Kartu Keluarga, KTP, Surat nikah dan NPWP;Bukti kepemilikan agunan tambahan; Copy rekening koran minimal 3 bulan terakhir; Laporan keuangan; Surat keterangan Kepala Desa atau Kepala Pasar atau SIUP atau TDP yang masih berlaku.<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjsY1Zgpk8TiYFpMuuAHyRgNqIjkuQ3_lMYZXmBNO_GupojfwzDk4ecZUAfFExGah_vPWqYXlpdJi2nqm1QejDTnJcfZCsKYw1ZNIAp9LoCXz9zX8s4WNlFy3vp99gug7aUnF6xRXJSoHg/s640/IMG20210727102623.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjsY1Zgpk8TiYFpMuuAHyRgNqIjkuQ3_lMYZXmBNO_GupojfwzDk4ecZUAfFExGah_vPWqYXlpdJi2nqm1QejDTnJcfZCsKYw1ZNIAp9LoCXz9zX8s4WNlFy3vp99gug7aUnF6xRXJSoHg/w640-h288/IMG20210727102623.jpg" width="640" /></a></div>Terkait Agunan, Bank Jatim juga menerapkan aturan tentang jenis agunan, yaitu: 1. Agunan Utama (obyek atau transaksi yang dibiayai dengan kredit) dan 2. Agunan Tambahan (dapat berupa deposito, tanah 8L bangunan, barang bergerak, dan lain-lain sesuai ketentuan yang berlaku)<br /><br />Selain itu, Bank Jatim jguga menerapkan aturan bahwa dalam setiap pengajuan permohonan Kredit wajib memiliki agunan tambahan dengan ketentuan sebagai berikut : <br />a. Untuk kredit Rekening Koran dan Investasi Umum sesuai SE Direksi No : 0S4/182/XII/2016/SE/DIR/KMK tanggal 23 Desember 2016 tentang BPP Kredit lvlenengah dan Korporasi, Lampiran CEV Jaminan Perlenis Kredit “Kredit Modal Kerja 81 Investasi minimum CEV 120%<br /><br />b. Untuk kredit Pundi Kencana sesuai SE Direksi No. O56/116/DIR/KAR/SE tanggal O9 Agustus 2017 perihal Perubahan BPP Kredit Miro dan Kecil Bab XIV Kredit Pundi Kencana, Hal 6 poin 12.3 "Nilai agunan tambahan berdasarkan Taksasi Harga Lelang Sita (THLS) atau Cash Equivalent Value (CEV) sebagai berikut: Untuk Modal Kerja Agunan tambahan yang harus disediakan minimal 120%dari plafond kredit atas dasar THSL ; Untuk Kredit Investasi maka total agunan yang harus disediakan minimal sebesar 140% dari plafond kredit atas dasar THLS, termasuk barang yang dibiayai atau dibeli dari kredit."<br /><br />c. Untuk kredit KKBP sesuai SE Direksi No. 054/101/SE/D1R/ KRD.AGR.RTL tanggal 20 Juli 2016 Bab XIX Kredit Properti (KP), hal XIX/5 poin 3.4.1.4 ”Khusus KKBP untuk pembangunan rumah di tanah milik sendiri atau perbaikan / renovasi properti milik sendiri, kebutuhan pembiayaan berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB), RAB ditetapkan maksimal sebagai berikut: - Pembangunan rumah di tanah milik sendiri, RAB ditetapkan maksimal sebesar LTV (loan to value) dari THU tanah; - Perbaikan / renovasi properti milik sendiri, RAB ditetapkan maksimal sebesar LTV dari properti sebelum diperbaiki / direnovasi<br /><br />Apabila RAB melebihi LTV maka diwajibkan menyediakan self financing sebesar kekurangannya dan proses pencairan fasilitas kredit hanya dapat dilakukan secara bertahap sesuai perkembangan pembangunan rumah atau perkembangan perbaikan / renovasi properti.”<br /><br />Berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) kredit Menengah dan Korporasi SK Direksi No. O43/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 dan BPP Kredit Mikro & Kecil SK Direksi No. O43/O30/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 secara garis besar proses pemberian kredit diatur sebagai berikut:<br /><br />Bermula dari permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur, kemudian dilanjutkan dengan analisa dan pengusulan kredit yang dapat diuraikan Iangkah-langkahnya sebagai berikut:<br />l. Pengumpulan data Kegiatan ini dimulai dari menyusun rencana pengumpulan data, seperti jenis data yang Vdiperlukan, sumber dan cara memperolehhya, hingga pelaksanaan pengumpulan data-data seperti yang telah direncanakan.<br /><br />2. Verifikasi data. Kegiatan yang diiaksanakan adalah melakukan pemeriksaan setempat (pemeriksaan fisik/on the spot), meminta informasi Bank kepada OJK/Bank Iain/Lembaga Pembiayaan lainnya serta checking kepada pembeli, pemasok, pesaing maupun pihak ketiga lainnya.<br /><br />3. Analisa data. Meliputi kegiatan Analisa Laporan Keuangan (kuantitatifl seperti analisa rasio, analisa dan penilaian atas pernyataan Laba/Rugi dan Neraca perusahaan, analisa Rekonsihasi Modal dan Harta Tetap serta Analisa sumber dan penggunaan dana/Pemyataan Pengadaan Kas Kegiatan, selanjutnya adalah penilaian aspek perusahaan lainnya (kualitatif) seperti aspek umum ;<br /><br />1. Pengumpulan data. Kegiatan ini dimulai dari menyusun rencana pengumpulan data, seperti jenis data yang Vdiperlukan, sumber dan cara memperolehhya, hingga pelaksanaan pengumpulan data-data seperti yang telah direncanakan.<br /><br />2. Verifikasi data. Kegiatan yang dilaksanakan adalah melakukan pemeriksaan setempat (pemeriksaan fisik/o‘n the spot), meminta informasi Bank kepada OJK/Bank lain/Lembaga Pembiayaan Iainnya serta checking kepada pembeli, pemasok, pesaing maupun pihak ketiga lainnya.<br /><br />3. Analisa data. Meliputi kegiatan Analisa Laporan Keuangan (kuantitatif) seperti analisa rasio, analisa dan penilaian atas pernyataan Laba/Rugi dan Neraca perusahaan, analisa Rekonsiliasi Modal & Harta Tetap serta .Ana|isa sumber dan penggunaan dana/Pemyataan Pengadaan Kas. Kegiatan se|anjutnya adalah penilaian aspek perusahaan lainnya (kuaiitatif) seperti aspek umum, manajemen, pemasaran, teknis & produksi/ pembelian dan penilaian agunan.<br /><br />4. Perhitungan kebutuhan kredit. Untuk jenis kredit investasi dan kredit modal kerja aplofend dan kredit modal kerja konstruksi dibuat cashflow untuk menentukan jumlah kredit penarikan/pelunasan kredit dan jangka waktu kredit. Sedangkan untuk jenis kredit lainnya seperti kredit modal kerja umum/rekening koran dapat menggunakan metode perputaran modal kerja<br /><br />5. Pengukuran rating nasabah. Dari beberapa aspek penting seperti aspek keuangan, manalemen, pemasaran, produksi, pengalaman/lamanya berusaha, risiko kelompok industri dan aspek agunan diteliti lebih jauh untuk mendapatkan data akurat yang selanjutnya dikelorapokkan dalam rangka pengukuran tingkat risiko kredit yang akan diberikan.<br /><br />6. Penetapan struktur kredit. Dalam tahapan ini analis kredit menetapkan dalam usulannya mengenal Jems kredit yang akan diberikan, jangka waktu kredit, suku bunga, biaya—biaya, menetapkan jaminan yang diperlukan dan kemungkinan pengikatan, penutupan asuransinya serta menetapkan syarat-syarat kredit Iainnya.<br /><br />7. Pembuatan Perangkat Aplikasi Kredit (PAK). Harus dibuat untuk setiap permohonan fasilitas kredit, balk permohonan baru, tambahan, perpanjangan, maupun review kredit. PAK terdiri dari dol<umen—dokumen sebagai berikut : BPD 1.1 (memorandum pengusulan kredit), BPD 1.2 (FormulirAspek Umum 8L Manajemen), BPD 1.3 (Formulir Aspek Pemasaran), BPD 1.4 (Formulir Aspek Teknis Produksi/Pembelian), BPD 1.5 (Formulir Aspek Keuangan), BPD 1.6 (Formulir Aspek Jaminan), BPD 1.7 (Formulir Kunjungan Setempat), K-4 (Laporan Hasil Pemeriksaan Agunan); 8. Persetujuan kredit. Oleh Komite Pemutus Kredit dan 9. Pengajuan struktur kredit kepada debitur melalui SPPK (Surat Persetujuan persetujuan Pemberian Kredit) dan 10. Pengikatan kredit dan jaminan<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEizlpjt9uEVcORtBBShmdkXPTwLkB_yDRxMtGQaJuHTx0m9TouksA-ETJVi3N0u601ZhobYfsZaefLyRfirMlVCyqfnRE61XXR4zrT_0Iy-lMfKwBYUg2MSaJN5jFFGe_HE-UdqwOoODP4/s1334/IMG20210803135545.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEizlpjt9uEVcORtBBShmdkXPTwLkB_yDRxMtGQaJuHTx0m9TouksA-ETJVi3N0u601ZhobYfsZaefLyRfirMlVCyqfnRE61XXR4zrT_0Iy-lMfKwBYUg2MSaJN5jFFGe_HE-UdqwOoODP4/w640-h288/IMG20210803135545.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa sebagai kantor cabang Bank Jatim cabang Kepanjen memiliki kewenangan memutus kredit sebagaimana diatur dalam beberapa peraturan antara lain ;<br />a. SE Direksi Nomor 053/082/SEDIR/KMKorp tanggal 9 Juni 2015 tentang BPP penetapan limit, "wewenang limit untuk persetujuan pemberian kredit dan non kredit dalam bank garansi letter of credit dan skbdn tutup kurung untuk kantor cabang kelas 3 kurang dari sama dengan Rp2.500.000.000<br /><br />b. SK Direksi Nomor 057/314//mpr/tanggal 9 Oktober 2018 tentang BPP penetapan batas wewenang untuk persetujuan pemberian kredit dan non kredit dalam bank garansi. "Wewenang limit untuk persetujuan pemberian kredit dan non kredit dalam bank garansi untuk kantor cabang kelas III kurang dari sama dengan Rp3.000.000.000<br /> <br />c. Surat Kantor Pusat Divisi Kredit Agrobisnis dan Ritel No. 054/243/X/2016/KRD.AGRRTL tanggal 21 Oktober 2016 perihal ketentuan jaminan taksasi agunan kelompok peminjam dan total relationship konsep (TRC)<br /><br />Bahwa awalnya terdalwnya ANDI PRAMONO dengan ditemani oleh saksi Abdul Najib akan mengajukan kredit dengan jumlah nominal Rp30 milyar ke Bank Jatim Cabang Kepanjen, namun berdasarkan penjelasan dari saksi Mochamad Ridho Yunianto,S.E,M.M selaku Pimpinan Bank Jatim Cabang Kepanjen serta saksi Edhowin Farisca Riawan, ST selaku Penyelia Operasional Kredit, bahwa Bank Jatim Cabang Kepanjen tidak berwenang memutus kredit dengan nilai sebesar itu, kewenangan Bank Jatim Cabang Kepanjen hanya kurang dari atau sama dengan Rp2.500.000.000 (periode 09-O7-2015 s/d O8-10-2018) dan kurang dari atau sama dengan Rp3.000.000.000 (periode 09-10-2018 keatas)<br /><br />Untuk kredit senilai Rp30 milyar dapat diajukan ke Bank Jatim Kantor Pusat, namun demikian terdakwa dapat mengajukan kredit dengan sistem Grouping atau memecah jumlah kredit dengaan cara meminjam atau memakai nama-nama orang lain (anggota keluarga, karyawan, temaan/kolega), sedangkan untuk prosesnya akan dipermudah oleh saksi Mochamad Ridho Yunianto,S.E,M.M selaku Pimpinan Bank Jatim Cabang Kepanjen serta saksi Edhowin Farisca Riawan, ST selaku Penyelia Operasional Kredit. Setelah mendapat penjelasan tersebut, terdakwa menyetujuinya.<br /><br />Bahwa yang dimaksud pengajuan kredit dengan sistim Grouping adalah debitur inti/key person meminjam nama-nama orang lain (istri, anak, karyawan, tetangga atau teman) yang tidak memenuhi persyaratan baik secara administratif maupun persyaratan sebagai debitur yang layak untuk menerima kredit, sebagaimana diatur dalam ketentuan Perkreditan di PT. Bank Jatim Tbk<br /><br />Maksud dan tujuan pengajuan kredit dengan sistem Grouping tersebut adalah untuk memecah jumlah kredit yang diajukan oleh debitur inti, sehingga wewenang memutus kredit ada ditangan Pimpinan Bank Jatim Cabang Kepanjen, dan dengan memecah kredit tersebut juga berdampak pada prestasi kinerja pejabat Bank Jatim Cabang Kepanjen yaitu Pimpinan Cabang, Penyelia Operasional Kredit maupun Analis / account ofiicer, sedangkan bagi debitur inti memperoleh dan menggunakan dana yang cair dari Grouping kredit untuk kepentingannya.<br /><br />Bahwa orang-orang yang dipinjam namanya oleh Terdakwa dan diajukan sebagai debitur dalam permohonan kredit Grouping terdakwa di Bank Jatim cabang Kepanjen adalah Gunawan Andi Mulyo, Heri Wahyudi, Ahmad Zakarya, Rizal Anfi, Muhammad Sharoni, Nurul Yaqin, Andri, Agus, Ahmad Rohim, Enik Handayani<br /><br />Bahwa dalam pelaksanaan proses pengajuan kredit dengan sistem grouping tersebut terdakwa selaku debitur inti / key person telah mempersiapkan dokumen diantaranya kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK), nomor pokok wajib pajak (NPWP), surat nikah / cerai dari orang-orang yang namanya dipinjam tersebut kemudian terdakwa menyerahkan kepada saksi Muhammad Ridho Yunianto, SE., MM selaku Pimpinan Bank Jatim cabang Kepanjen dan melalui saksi Edhowin Fransisca Riawan, ST selaku penyedia operasional kredit<br /><br />Setelah menerima berkas permohonan kredit grouping dari terdakwa, kemudian saksi Mochamad Ridho Yunianto,S.E,M.M dan saksi Edhowin Farisca Riawan, ST, menyerahkan dokumen-dokumen yang diterima dari terdakwa tersebut kepada Analis / account officer (AO) yaitu saksi Reza Pahlevi, saksi Arif Afandi, saksi Dhonny Eka Aryan Darma Putra<br /><br />Selajutnya memerintahkan mereka (Reza Pahlevi, Arif Afandi, Dhonny Eka Aryan Darma Putra) untuk memprosesnya dengan mengabaikan prinsip kehati-hatian, dengan cara melengkapi kekurangan dokumen permohonan kredit, diantaranya dokumen Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Surat Keterangan Usaha<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiydTy2-4DuGZwtbObyFiTAdQswdswv4cABAA_OdCBRyvZa5gM1P1Ij2aQDulisfMWg1L5OunqFUb7qNOhEekufGB0Id4tCbp2_Fe9OEbIL7GfqP84VJqJfrdKuc4_3pJgxpFs028NmY3s/s640/Soares.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="340" data-original-width="640" height="340" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiydTy2-4DuGZwtbObyFiTAdQswdswv4cABAA_OdCBRyvZa5gM1P1Ij2aQDulisfMWg1L5OunqFUb7qNOhEekufGB0Id4tCbp2_Fe9OEbIL7GfqP84VJqJfrdKuc4_3pJgxpFs028NmY3s/w640-h340/Soares.jpg" width="640" /></a></div>Padahal debitur dimaksud tidak memilikl usaha, sedangkan persyaratan jaminan tambahan yang harus dimiliki debitur, diurus oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Mochamad Ridho Yunianto,S.E,M.M , saksi Edhowin Farisca Riawan, ST, dan saksi Abdul Najib, karena Jaminan tambahan tersebut diperoleh dengan cara pembelian yang pembayarannya dengan menggunakan dana hasil realisasi kredit yang diajukan atas 11 nama debitur kredit grouping terdakwa.<br /><br />Bahwa orang-orang yang namanya dipinjam oleh terdakwa untuk diajukan sebagai pemohon kredit di Bank Jatim Cabang Kepanjen yang tidak memiliki jaminan tambahan (agunan) adalah debitur atas nama Enik Andayani, M. Saroni, Agus, Andre, Ahmad Rohim, Rizal Afni, Nurul Yaqin<br /><br />Karena ternyata jaminan tambahan yang di atas namanya debitur debitur tersebut baru dibeli, dibalik nama dan dibebani hak tanggungan untuk diajukan agunan kredit di Bank Jatim cabang Kepanjen bersama dengan realisasi kredit dan pembayarannya menggunakan uang hasil pencairan kredit tersebut<br /><br />Bahwa terdakwa dalam kurun waktu antara tahun 2017 sampai dengan September 2019 telah mengajukan kredit di Bank Jatim cabang Kepanjen dengan menggunakan nama sendiri atau menggunakan nama orang lain (grouping) dengan kelengkapan dokumen kredit yang tidak benar<br /><br />Selanjutnya oleh saksi Muhammad Ridho Yunianto, SE., MM selaku pimpinan cabang Bank Jatim Kepanjen bersama-sama dengan saksi Edhowin Frarisca Riawan selaku penyedia operasional kredit, diproses dan disetujui dengan mengabaikan ketentuan tentang perkreditan di PT Bank Jatim Tbk, prinsip kehati-hatian perbankan dan tata kelola perusahaan perbankan yang baik (Good Corporate Governance) yang mengakibatkan tidak terbayarnya angsuran kredit dan menimbulkan kredit macet (kolek 5) berdasarkan saldo per 31 Maret 2001 dengan rincian sebagai berikut : <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJ_AA2LWBxmInmV8nMQ-lhn2bmaf1VMKtJ-Wk-50k5T6isa8Vio8BJzYcU1NXHv6rmdrF-h-4wRCjO3U4QrivvK608L2rVBNluj16ZzieSaxLjpe-u1WWv9Is5HXw7c3S_EOcMccVXSN0/s2028/A.+12.png" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1078" data-original-width="2028" height="340" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJ_AA2LWBxmInmV8nMQ-lhn2bmaf1VMKtJ-Wk-50k5T6isa8Vio8BJzYcU1NXHv6rmdrF-h-4wRCjO3U4QrivvK608L2rVBNluj16ZzieSaxLjpe-u1WWv9Is5HXw7c3S_EOcMccVXSN0/w640-h340/A.+12.png" width="640" /></a></div>Bahwa dalam proses permohonan kredit grouping yang diajukan oleh terdakwa, terdapat beberapa penyimpangan pada analisa kredit yaitu ; 1. Petugas kredit Bank Jatim cabang Kepanjen dalam melakukan analisa kredit modal kerja: investasi atau kredit KKBP tidak melengkapi dengan bukti transaksi usaha:  2. Analisa kredit investasi juga tidak jelas tujuan penggunaan dan tidak terdapat analisa investasi serta RAB pada pembahasan. 3. Analisa kredit KKBP tidak jelas tujuan penggunaannya<br /><br />4. Analisa kredit dilakukan oleh analis kredit dengan cara rekayasa laporan keuangan seakan-akan debitur memiliki usaha yang layak dibiayai; 5. Analisis tidak melakukan pengecekan lokasi langsung (on the spot) ke lokasi usaha debitur, alamat debitur dan jaminan debitur; 6. Repaymen Capacity hanya didasarkan kepercayaan analisis kredit kepada debitur inti Andi Pramono; 7. Tidak terdapat analisa total relationship konsep dalam pada analisa kredit padahal petugas telah mengetahui bahwa yang menggunakan hasil realisasi adalah debitur inti Andi Pramono;<br /><br />8. Pelanggaran proses analisa kredit oleh analis kredit tersebut atas perintah atau arahan dari terdakwa M. Ridho Yunianto dan Edhowin Farisca; 9. Penggunaan debitur topengan,  pemecahan kredit dalam rangka penyesuaian kewenangan pimpinan cabang serta penggunaan dananya tidak sesuai peruntukannya, dan 10. Proses analisa kredit yang dibuat oleh analis disesuaikan dengan permohonan tidak dilakukan on the spot/survei terhadap usaha dan agunan grouping serta berkas kredit tidak lengkap<br /><br />Kredit yang tergabung dalam grup terdakwa Andi Pramono sebanyak 17 perjanjian kredit, sebanyak 5 perjanjian kredit dilakukan survei sedangkan sebanyak 12 perjanjian kredit tidak dilakukan survei terinci sebagai berikut : GB B13<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCE3ijfaB6YWQrtw4u29KPHutkV8ZnvHC_-o3TG0iu2JhXzI8N7HO_MKLNsgmsD5XPY8gny2V0oCwwpnc3lSJtRxTj6gl54JeP0tXGL3zmY3AhFpiUxUstUg1N_KY1ZPW7kFKGd5gUgZ0/s2014/B+-+13.png" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="978" data-original-width="2014" height="310" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCE3ijfaB6YWQrtw4u29KPHutkV8ZnvHC_-o3TG0iu2JhXzI8N7HO_MKLNsgmsD5XPY8gny2V0oCwwpnc3lSJtRxTj6gl54JeP0tXGL3zmY3AhFpiUxUstUg1N_KY1ZPW7kFKGd5gUgZ0/w640-h310/B+-+13.png" width="640" /></a></div>Sebagtan besar pengajuan kredit tidak melalui prosedur yang sesuai dan juga tidak memenuhi syarat kelengkapan debitur yang lengkap, yaitu tidak melakukan verifikasi ijin usaha, Jaminannya kurang, tidak ada mutasi rekening, nota-nota penjualan dan keterangan nilai asset dari Desa.<br /><br />11. Penggunaan dokumen-dokumen kelengkapan kredit (SIUP / TDP) tidak benar dan/atau dokumen baru dibuat pada saat akan mengajukan permohonan kredit, hanya untuk memenuhi kelengkapan administrasi, sehingga seolah-olah dokumen kredit sudah lengkap dan memenuhi syarat untuk dapat disetujui permohonan kreditnya, dokumen dimaksud diantaranya adalah : GB C 13<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhl62XOMKtfeXe8pKH1lt-PUSG0BTtC0Lompv7wrt9JY2a9fUQMmn2EpcDavlCV7_G1YxDg99TT1T4ZmYMQJnSQaKfuKwV7p3rJrH-C9QrtxA5oULE16g8A7JKFYt4wxECbCPa-TWsjnAY/s2014/B+-+13.png" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="978" data-original-width="2014" height="310" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhl62XOMKtfeXe8pKH1lt-PUSG0BTtC0Lompv7wrt9JY2a9fUQMmn2EpcDavlCV7_G1YxDg99TT1T4ZmYMQJnSQaKfuKwV7p3rJrH-C9QrtxA5oULE16g8A7JKFYt4wxECbCPa-TWsjnAY/w640-h310/B+-+13.png" width="640" /></a></div>12. Penilaian agunan/Jaminan kredit tidak sesuai dengan harga pasar yang berlaku dan sebagian agunan diindikasikan tidak dapat dieksekusi dalam proses lelang (KPKNL); 13. Adanya pratik plafondering dan gali Iubang tutup Iubang untuk memanipulasi tingkat NPL yaitu : GB E 14<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgH-h0XBwDPzdCu4W62pCLcg9YAfSUvelBkhvjYjbNykFukUVQND8LkHb5tzXG8V-4F28hUYsviraHhy2KVIz9pxOeS07Ga2Z5N_ZsmvNYCeFayxG-PT19-bFzBmf3ipysZDE2PEbWP99Q/s2016/E+-+14.png" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1552" data-original-width="2016" height="492" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgH-h0XBwDPzdCu4W62pCLcg9YAfSUvelBkhvjYjbNykFukUVQND8LkHb5tzXG8V-4F28hUYsviraHhy2KVIz9pxOeS07Ga2Z5N_ZsmvNYCeFayxG-PT19-bFzBmf3ipysZDE2PEbWP99Q/w640-h492/E+-+14.png" width="640" /></a></div>14. Adanya komisi / fee atas pencairan kredit yang diterima oleh Pimpinan Cabang, Penyelia Kredit dan Analis Kredit, sebagian dari nilai kredit grouping Andi Pramono sebesar Rp33.199.116.119.68 digunakan untuk kentingan terdakwa Andi Pramono sendiri dan diberikan kepada Petugas Bank Jatim Cabang Kepanjen yaitu Pimpinan Cabang saksi Muhammad Ridho Yunianto, Penyelia Operasional Kredit saksi Edhowin Farisca Riawan, dengan cara dipotong antara 7% s/d 10% dari nilai realisasi kredit masing-masing debitur dengan rincian : 1. Debitur atas nama Enik Handayani (2 loan) 7% atau total Rp140.000.000; 2. Debitur atas nama Agus (2 loan) 7% atau total Rp210.000.000; 3. Debitur atas nama Heri Wahyudi (2 loan) 7% atau total Rp70.000.000; 4. Debitur atas nama Rizal Anfi 7% atau Rp210,000,000; 5. Debitur atas nama M. Saroni 7% atau Rp210.000.000; 6. Debitur atas nama Nurul Yaqin 7% atau Rp210000.000; 7. Debitur atas nama Andri 7% atau Rp210,000,000; 8. Debitur atas nama Ahmad Rohim 7% atau Rp210.000.000.<br /><br />Total keseluruhan puflgutan fee sebesar Rp1.750.000.000. Total fee tersebut dibagi dua sama rata antara Muhammad Ridho Yuniantodengan saksi Edhowin Farisca Riawan, masing-masing menerima sebesar Rp875 juta<br /><br /></div><div style="text-align: justify;">Bahwa dari uang hasil pencairan kredit grouping tersebut, oleh terdakwa digunakan juga ntuk pembayaran hutang-hutang terdakwa pada saksi Abdul Najib sesuai dengan bukti dokumen setor tunai dari Bank Jatim cabang Kepanjen, yaitu ; Pada tanggal 5 Oktober 2018 setot tunai ke rekening 0601005280 atas nama Abdul Najib sebesar Rp100 juta;  Pada tanggal 20 Oktober 2018 setor ke rekening 00601005280 atas nama Abdul Najib sebesar 400 juta; Tanggal 7 November 2018 setor ke rekening nomor 060 222 2021 atas nama Abdul Najib sebesar 60 juta dan tanggal 22 April 2019 setor ke rekening nomor 006030107710 atas nama Abdul Najib sebesar 2,4 miliar<br /><br />Berdasarkan Print Out Rekening Tahapan pada BCA No. 3170320777 atas nama Andi Pramono alamat Jl. Trunojoyo 88 Desa Gondanglegi Kulon Rt 27 Rw. 03 Kecamatan Gondanglegi Kab. Malang, periode bulan Februari 2018 s/d Desember 2018, terdapat 19 transaksi Transfer 2 Banking ke Rekening atas nama Abdul Najib késeluruhan senilai Rp152.750.000<br /><br />Bahwa perbuatan terdakwa yang mengajukan kredit di Bank Jatim Cabang Kepanjen baik atas nama sendiri maupun atas nama orang lain dengan menggunakan dokumen-dokumen yang tidak benar, yang diproses oleh saksi Mochamad Ridho Yunianto,S.E,M.M, selaku Pimpinan Cabang Bank Jatim Kepanjen bersama-sama dengan Penyelia Operasional Kredit saksi Edbowin Farisca Riawan, ST dengan mengabaikan ketentuan tentang Kredit di PT. Bank Jatim Tbk, Prinsip kehati-hatian Perbankan, dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku yaitu:<br /><br />l. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11//25/PBI/2009 tentang Perubahan Peraturan BI Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bank Umum Pasal 2 ayat (1), Bank wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif, baik untuk Bank secara individual maupun untuk Bank secara Anak.<br /><br />Pasal 4 ayat (1), Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup: a. Risiko Kredit; b. Risiko Pasar; C. Risiko Likuiditas; d. Risiko Operasional; konsolidasi dengan Perusahaan; e. Risiko Hukum; f. Risiko Reputasi; g, Risiko Stratejik; dan h. Risiko Kepatuhan;  ayat (2), Bank Umum Konvenslonal wajib menerapkan Manajemen Risiko untuk Seluruh Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1)<br /><br />2. Kodlflkasi Peraturan Bank Indonesia terkalt Managemen Good Corporat Governance : BAB I, Pasal 1 Peraturan 81 No. 8/4/PBI/2006, Butir 7 – 8. Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional perusahaan atau Bank, antara lain pemlmpin kantor Cabang dan kepala Satuan Kerja Audit Intern - Pasal 2 ayat(1) Peraturan BI No. 8/4/PBI/2006, Bank wajib melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan ataujenjang organisasi. <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh91_zmkd-4sXblLm86BWljpmomybyE_UxVCEU3w25rG4-ghWenzcVn0dwITniEgnvmT3_qDjp6InhUwX8bX8XRUWkCSyBNKo4cIcZSXgqF5BGGek75JByMNTtURZOCuXXkJJ9UtrCoAnk/s1334/IMG20210803135949.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh91_zmkd-4sXblLm86BWljpmomybyE_UxVCEU3w25rG4-ghWenzcVn0dwITniEgnvmT3_qDjp6InhUwX8bX8XRUWkCSyBNKo4cIcZSXgqF5BGGek75JByMNTtURZOCuXXkJJ9UtrCoAnk/w640-h288/IMG20210803135949.jpg" width="640" /></a></div>Pelaksanaan prlnsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usahanya termasuk pada saat penyusunan visi, misi, rencana strategis, pelaksanaan kebijakan, dan langkah-langkah pengawasan internal pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Seluruh tingkatan atau jenjang organisasi meliputi Dewan Komisaris dan Direksi sampai dengan pegawai tingkat pelaksana.<br /><br />Pasal 53 Peraturan BI No. 8/4/PBI/2006, Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum<br /><br />3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42 /POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 Tentang Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum, Bank wajib mematuhi kebijakan perkreditan atau pembiayaan Bank yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dalam pelaksanaan pemberian Kredit atau Pembiayaan dan pengelolaan perkreditan atau pembiayaan secara konsekuen dan konsisten;<br /><br />4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK03/2017 tanggal 19 Desember 2019 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum; 5. Surat Keputusan Direksi No. 043/031/KEP/DIR/KRAD tanggal 28 Februari 2005 tentang BPP Kredit Menengah dan Korporasi dan SK Direksi No. 043/030/‘YEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 tentang BPP Kredit Mikro dan Kecil bab 1.5 disebutkan; bahwa kelancaran dan kelayakan kredit ditentukan oleh kemampuan dan kemauan membayar kembali pinjaman dari debitur/nasabah.<br /><br />Mengukur kemampuan dan kemauan membayar kembali pinjaman dimaksud, selanjutnya diwujudkan kedalam : ”Tiga Pilar Kelayakan Usaha Nasabah", mcliputi: 1. Kredilitas menajemaen yang ditunjang sub pilar yaitu ; kemampuan mengeloln usalm, kejujurrm dan itikad baik dari anggota manajemen debilur; 2. Kemampuan membayar kembali pinjaman yang ditunjang sub pilar, yaitu hasil prestasi usaha yang ditentukan oleh keberhasilan pemasarahn dan tehnis produksi serta tingkat likuiditas yang ditentukan oleh keberhasilan peneglolaan keuangan termasuk didalamnya kemampuan dalam pengelolaan pengeluaran dan pemasukan kas. Kedua pilar dimaksud diatas disebut “Firstway Out” yang merupakan faktor penunjang utama kelancaran pembayaran pinjaman; 3. Aspek Agunan yang ditunjang sub pilar yaitu; harga jual kembali pada saat agunan tersebut harus dijual serta kesempurnaan dokumen perkredrtian yang memberikan keunggulan yuridis pada saat agunan kredit dijual. Pilar ketiga ini merupakan ”Second Way Out” yang merupakan jalan terakhif penyelesaian pembayaran kembali pinjaman;<br /><br />6. BPP Kredit Menengah dan Korporasi SK Direksi No. 043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 dan BPP Kredit Mikro dan Kecil SK Direksi No. 043/030/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005, Bab III, Proses Persetujuan Kredit. ”Persetujuan kredit dapat diartikan sebagai Keputusan dari Kelompok Pemutus Kredit (KPK) untuk menempatkan dana dan modal Bank pada aktiva yang beresiko. Oleh karena itu persetujuan kredit harus mencerminkan suatu pernyataan bahwa nasabah yang disetujui pemberian kreditnya adalah yang telah benar-benar memenuhi berbagai persyaratan sebagai berikut:<br /><br />- Kelayakan kreditnya telah dianalisa dan diperhitungkan dengan cermat termasuk pemenuhan kriteria rating kreditnya. - Keputusannya telah sesuai dengan kebijakan dengan prosedur pemberian kredit -Tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan limit kredit dan ketentuan Pemerintah/BI; - Diputus sesuai dengan kewenangan memutus kredit."<br /><br />7. BPP Kredit Menengah dan Korporasi SK Direksi No. 043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 dan BPP Kredit Mikro dan Kecil SK Direksi No. 043/030/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005, Bab II Analisa Kredit, Hal. 20 poin 2.9.3, Verifikasi Data ”Sebelum membuat PAK, data dan / atau informasi yang dikumpulkan Analis Kredit harus melakukan veririkas[/re- check pada Pihak Ketiga atau di check kebenarannya melalui on the spot dan penelitian dokumen." Hal 27 poin 2.9.4.5 Aspek Agunun "Hal yang harus dilakukan menganalisa mengenai kondisi agunan besert yang antara Iain meliputi: kondisi dan lokasi agunan beserta dokumen-dokumennya yang antara lain meliputi ; kondisi dan lokasi agunan, nilai taksasi Cash EqiwifalentValue, dokumen-dokumen kepemilikannya, status agunan dan jenis pengikatnya<br /><br />8. SE Direksi No. 054/183/XH/2016/ SE/Dir/KMK tanggal 23 Desember 2016 Perihal Pelaksanaan On The Spot. "<br /><br />9. SK Direksi No. 056/166/DIR/HCT/SK tanggal 28 Agustus 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Reward 81 Punishment System Halaman 58 Lampiran II Jenis Pelanggaran dan Sanksi, Bidang Kegiatan : Kredit Nomor Urut 2 : "Membuat permohonan dan pengolahan kredit untuk realisasi kredit fiktif ”<br /><br />10. BPP Kredit Menengah dan Korporasi SK Direksi No. 043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 dan BPP Kredit Mikro dan Kecil SK Direksi No. 043/030/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005, Bab II Analisa Kredit, Hal 27 poin 2.9.4.5 Aspek Agunan ”Ha| yang harus dilakukan adalah menganalisa mengenai kondisi agunan beserta dokumen-dokumennya, yang antara lain meliputi : kondisi dan lokasi agunan, nilai taksasi Cash Equivalent Value, dokumen-dokumen kepemilikannya, status Agunan dan Jenis Pengikatannya”<br /><br />11. BPP Kredit Menengah dan Korporasi SE Direksi No 054/182/XII/2016/SE./DIR/KMK tanggal 23 Desember 2016 Lampiran CEV Jaminan PerJenis Kredit ”Kredit Modal Kerja 81 Investasi minimum CEV 120%."<br /><br />12. SE Direksi No. 056/116/DIR/KAR/SE tanggal 09 Agustus 2017 perihal Perubahan BPP Kredit Miro dan Kecil Bab XIV Kredit Pundi Kencana, Hal 6 poin 12.3 ”Nilai agunan tambahan berdasarkan Taksasi Harga Lelang Sita (THLS) atau Cash Equivalent Value/CEV sebagai berikut : Untuk modal kerja agunan tambahan yang harus disediakan minimal 120% dari plafond kredit atas dasar THLS; Untuk Kredit Investasi maka total agunan yang harus disediakan minimal sebesar 140% dari plafond kredit atas dasar THLS, termasuk barang yang dibiayai atau dibeli dari kredit.”<br /><br />13. SE Direksi No. O54/101/SE/DIR/ KRD.AGR.RTL tanggal 20 Juli 2016 Bab XIX Kredit Properti (KP), hal XIX/5 poin 3.4.1.4 ”Khusus KKBP untuk pembangunan rumah di tanah milik sendiri atau perbaikan / renovasi properti milik sendiri, kebutuhan pembiayaan berdasarkan rencana anggaran biaya (RAB), RAB ditetapkan maksimal sebagai berikut: - Pembangunan rumah di tanah milik sendiri, RAB ditetapkan maksimal sebesar LTV dari THU tanah; - Perbaikan / renovasi properti milik sendiri, RAB ditetapkan maksimal sebesar LTV dari properti sebelum diperbaiki / direnovasi; - Apabila RAB melebihi LTV maka diwajibkan menyediakan self financing sebesar kekurangannya dan proses pencairan fasilitas kredit hanya dapat dilakukan secara bertahap sesuai perkembangan pembangunan rumah atau perkembangan perbaikan / renovasi properti."<br /><br />14. SK Direksi No. 056/166/DIR/HCT/SK tanggal 28 Agustus 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Reward 8L Punishment System Halaman 58 Lampiran II Jenis Pelanggaran dan Sanksi, Bidang Kegiatan : Kredit Nomor Urut 1 : ”Memanipulasi data pengolahan hingga mengakibatkan kesalahan pengambilan keputusan<br /><br />15. SE Direksi Nomor 053/O28/SE/DIR/KMKorp tanggal 09 Juli 2015 tentang BPP Penetapan Limit/‘Wewenang limit untuk persetujuan pembiayaan kredit dan ' non kredit (Bank Garansi Letter of Credit dan SKBDN) untuk Kantor Cabang Kelas III 5 Rp2.500juta."<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhN5bw91X-l4EGyRYsq7YDcsa99WOjQCCNVLetAE7t_gZAQC1eCfiuTumDZDXQUxIQaBRVbHzQKmbTe_lLJZ2mNXEzGrN59NQPQHECz6HddvvYt69PNF5q4kFG3BMrxWfNB2Vz7wIekp-Q/s1366/IMG20210803142321.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="616" data-original-width="1366" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhN5bw91X-l4EGyRYsq7YDcsa99WOjQCCNVLetAE7t_gZAQC1eCfiuTumDZDXQUxIQaBRVbHzQKmbTe_lLJZ2mNXEzGrN59NQPQHECz6HddvvYt69PNF5q4kFG3BMrxWfNB2Vz7wIekp-Q/w640-h288/IMG20210803142321.jpg" width="640" /></a></div>16. SK Direksi Nomor 057/314/DIR/MJR/KEP tanggal 09 Oktober 2018 tentang BPP Penetapan Batas Wewenang untuk persetujuan pembiayaan kredit dan non kredit (Bank Garansi). "Wewenang limit untuk persetujuan pembiayaan kredit dan non kredit (Bank Garansi) untuk Kantor Cabang Kelas I11 Rp3.000juta<br /><br />17. Surat Kantor Pusat Divisi Kredit Agrobisnis dan Ritel No.054/243/X/2016/KRD.AGR.RTL tanggal 21 Oktober 2016 Perihal Ketentuan Jaminan, Taksasi Agunan, Kelompok Peminjam dan Total Relationship Concept (TRC) poin 4 ”maka setiap permohonan kredit harus dilakukan pemeriksaan terhadap group debiturnya sebagai berikut: <br />a. Analis harus melakukan identifikasi siapa saja group debitur dari permohonan kredit, b. Untuk mengetahui kondisi group debitur dan risiko kredit, maka setiap group debitur harus dilakukan check SID – BL. c. Anaiis harus membuat perhitungan Total Relationship Concept (TRC) untuk mengetahui jumlah seluruh fasilitas kredit yang diberikan Bank Jatim kepada Group sehingga KMPK/Pemutus Kredit dapat diketahui, d. Apabiia dari perhitungan TRC diketahui bahwa KMPK/pemutus kredit adalah Kantor Pusat, maka segera dimintakan persetujuan ke Kantor Pusat cq Divisi Kredit yang membidangi (Divisi Kredit Menengah 8L Korporasi atau Divisi Kredit Agrobisnis dan Ritel."<br /><br />18. SK Direksi No. O58/157/DIR/HCP/KEP tanggal 17 Juni 2019 tentang Pedoman' Pelaksanaan Reward 82 Punishment System hal. 61 Lam_piran I1 Bidang Kegiatan : Kredit No. 3 Menerima komisi dari debitur<br /><br />19. SK Direksi No. O56/166/DIR/HCT/SK tanggal 28 Agustus 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Reward 84 Punishment System Halaman 52 Lampiran II Jenis Pelanggaran dan Sanksi, Bidang Kegiatan : Kredit Nomor Urut 7 ”Merealisasi Kredit Fiktif”.<br /><br />20. SK Direksi No. O56/166/DIR/HCT/SK tanggal 28 Agustus 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Reward 81 Punishment System hal. 59 Lampiran 11 No.6 ”Menyalahgunakan realisasi kredit nasabah untuk kepentingan pribadi."<br /><br />21. SE Direksi No. OS4/183/XII/2016/ SE/Dir/KMK tanggai 23 Desember 2016 Perihal Pelaksanaan On The Spot. ”Aktifitas tersebut di atas saiah satunya dibuktikan dengan keikutsertaan clalam lokasi proyek dan/atau lokasi usaha debitur yang akan dibiayai."<br /><br />22. SE Direksi No. 054/24/DIR/KMK tanggal 18 Maret 2016 BPP Kredit Menengah dan  Korporasi Bab II Analisa Kredit hal 40 dan SE Direksi No. 054/160/SE/DIR/KRD.AGR.RTL tanggal 12 Oktober 2016 BPP Kredit Mikro dan Kecil Bab II Analisa dan Pengusuian Kredit hal 33 ; " - Peniiaian agunan pada prinsipnyé diiakukan oleh minimai 2 (dua) petugas kredit / Analis Kredit dan diketahui atasan Iangsung yang bersangkutan. Dalam rangka penilaian penetapan harga taksasi) agunan tersebut khususnya  untuk barang-barang tidak bergerak minimal harus ada 2 harga pembanding<br /><br />23. BPP Kredit Menengah dan Korporasi SK Direksi No. 043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 Hal 20 dan BPP Kredit Mikro dan Kecil SK Direksi No. 043/030/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 hal 21, Bab II Analisa Kredit - Verifikasi Data ”Da|am hal permintaan informasi kepada pihak Pemasok/Pembeli untuk memverifikasi Hutang/Plutang debitur sulit dilakukan, maka verlfikasi dapat dilakukan melalui bul<ti—bukti pembukuan yang ada pada perusahaan debitur/calon debitur (misalnya voucher/kwitansi/delivery Order dan sejenisnya)."<br /><br />24. SE Direksi No. O54/101/SE/DIR/ KRD.AGR.RTL tanggal 20 Juli 2016 Bab XIX Kredit Properti (KP), hal XIX/15 poin 3.5.5 "Peminjam diwajibkan minimal menutup asuransi jiwa, PA Plus PHK dan Asuransi Kebakaran dengan nilai pertanggungan sebesar plafond kredit"<br /><br />25. BPP Kredit Menengah dan Korporasi SK Direksi No. O43/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 dan BPP Kredit Mikro dan Kecil SK Direksi No. O43/O30/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005. Daftar Lampiran Kredit, Ketentuan-ketentuan di bidang asuransi - poin 1.b.1 ”Terhadap barang-barang jaminan kredit yang insurable wajib ditutup asuransi dan dalam setiap penutupan pertanggungan barang-barang jaminan harus dicantumkan syarat banker clause-Bank'Jatim"<br /><br />26. SK Direksi No. O56/166/DIR/HCT/SK tanggal 28 Agustus 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Reward 81 Punishment System hal. 58 Lampiran I No. 7 ”Menjalankan usaha atau kegiatan yang memiliki pertentangan kepentingan (Conflict of interrest) dengan usaha bank."<br /><br />27. SE Direksi No. O49/010/DIR/KPTH tanggal 31 Desember 2015 Perihal BPP Benturan Kepentingan hal I-3 "Seluruh karyawan dan pemimpin perusahaan harus menjaga kondisi agar bebas dari suatu benturan kepentingan (conflict of interest) dalam perusahaan. PT. Bank Jatim telah menyatakan bahwa semua jajaran perusahaan wajib menghindari transaksi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan, untuk membuat dan meningkatkan citra Bank dan pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kinerja”<br /><br />28. SK Direksi No. O56/166/DIR/HCT/SK tanggal 28 Agustus 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Reward 81 Punishment System _hal. 59 Lampiran I No. 5<br />"Memberikan kredit kepada nasabah dengan menggunakan dana pribadi tanpa melalui prosedur kredit Bank."<br /><br />29. SK Direksi No. 043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 tentang. BPP Kredit Menengah 8t Korporasi Bab II Analisa Kredit Hal. 48 dan SK Direksi No. O43./O30/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 tentang BPP Kredit Mikro dan Kecil Bab II Analisa Kredit : "Jaminan milik pihak ketiga berupa tanah dan bangunantidak dapat diterima sebagai jaminan kredit kecuali jaminan milik owner atau pengurus perusahaan dan jaminan milik keluarga owner atau pengurus perusahaan. Dalam hal ini, pengertian keluarga adalah keluarga sampal dengan derajat pertama dalam garis lurus maupun garis kesamping. Termasuk dalam pengertian tersebut adalah suami/istri, anak, bapak/ibu, kakak/adil<, ipar, menantu dan mertua.”<br /><br />30. BPP Kredit Menengah dan Korporasi SK Direksi No. O43/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 dan BPP Kredit Mikro dan Kecil SK Direksi No, 043/030/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005, Bab IV Pemantauan Kredit hal 82 poin 4.3 ”Pemantauan terhadap jaminan kredit dimaksudkan untuk menjamin penilaian yang berkesinambungan atas second way out, dengan cara mengidentifikasi masalah-masalah potensial yang berkenaan dengan nilai barang jaminan, mendeteksi kelemahan-kelemahan / kekurangan dalam dokumentasi kredit serta meneliti kelemahan—l<elemahan atas kesempurnaan penguasaan dan pengikatan barangjaminan.”<br /><br />31. BPP Kredit Menengah dan Korporasi SK Direksi No. 043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 dan BPP Kredit Mikro dan Kecil SK Direksi No. O43/030/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005, Bab IV Pemantauan Kredit hal 82 poin 4.3 ”Pemantauan terhadap jaminan kredit dimaksudkan untuk menjamin penilaian yang berkesinambungan atas second way out, dengan cara mengidentifikasi masalah-masalah potensial yang berkenaan dengan nilai barang jaminan, mendeteksi kelemahan—kelemahan / kekurangan dalam dokumentasi kredit serta meneliti kelemahan-kelemahan atas kesempurnaan penguasaan dan pengikatan barangjaminan.”<br /><br />Perbuatan terdakwa telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp37.093.529.464,56 (tiga puluh tujuh milyar Sembilan puluh tiga juta lima ratus dua puluh Sembilan ribu empat ratus enam puluh empat rupiah koma lima puluh enam sen), dengan perhitungan iumlah Baki Debet sebesar Rp33.199.166.119,68 (tiga puluh tiga miliar seratus sembilan puluh sembilan juta seratus enam puluh enam ribu seratus sembilan belas rupiah koma enam puluh delapan sen) ditambah dengan out standing bunga sebesar Rp3.894.413.344,88, (tiga miliar delapan ratus sembilan puluh empatjuta empat ratus tiga belas ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah koma delapan puluh delapan sen) sebagaimana tersebut dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor SR-245/PW13/5/2021 tanggal 17 Mei 2021 atas dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) pada Pemberian kredit di Bank Jatim Cabang Kepanjen tahun 2017 - 2019.<br /><br />Perbuatan terdakwa ANDI PRAMONO, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1), atau Subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. (Jnt)<br /></div></div>

News Tipikor Andi Pramono, Terdakwa Korupsi Bank Jatim Sebesar Rp37 M "Menolak” Dakwaan JPU

#Tiga Terdakwa Dalam Perkara yang sama (masing-masing perkara terpisah) yaitu Mohammad Ridho Yunianto, SE., MM (Kepala Bank Jatim Cabang Kep...

»

Camat Duduksampeyan Kab. Gresik Dituntut 8 Thn Penjara Karena Dugaan Korupsi Rp1.040 M

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjzy6jVYw0AI7ltjjqoYSbU7WrjvqN2srGn2mHovsryuiCzgTq3q8dfzbSlmHxgLo6SHMX8LCE6bHBMWlNfEup29uB_sgjtFow24MKDKfJJRJCxvYqou-rKwHi7awBlXe40GwbrAB2OIy4/s1334/IMG20210803122731.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjzy6jVYw0AI7ltjjqoYSbU7WrjvqN2srGn2mHovsryuiCzgTq3q8dfzbSlmHxgLo6SHMX8LCE6bHBMWlNfEup29uB_sgjtFow24MKDKfJJRJCxvYqou-rKwHi7awBlXe40GwbrAB2OIy4/w640-h288/IMG20210803122731.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERTA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Gresik, pada  persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa, 03 Agustus 2021, menuntut Terdakwa Suropadi, S.Pd., MM selaku Camat Duduksampeyan, Kabupaten Gresik Tahun 2017 – 2019 dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun denda sebesar Rp300 juta subsidair 6 (enam) bulan kurungan dan membayar uang pengganti sejumlah Rp1.041.108.960 subsidair pidana penjara selama 4 (empat) tahun karena dianggap telah melakukan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Kecamatan Duduksampeyan, Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp1.041.108.960 sebagaimana hasil pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa dari Inspektorat Kabupaten Gresik Nomor : X.700/291/437.72/2020 tanggal 30 Desember 2020<br /><br />Tuntutan pidana penjara terhadap Terdakwa Suropadi, S.Pd., MM, dibacakan oleh Tim JPU Dymas Adji Wibowo, SH., MH (Kasi Pidsus), A. A. Ngurah Wirajaya,  SH, Indah Rahmawati,  SH dan Esti Harjanti Candrarini, SH dari Kejari Kabupaten Gresik dalam persidangan secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya (Selasa, 03 Agustus 2021) dengan agenda pembacaan surat Tuntutan dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Dr. Johanis Hehamony, SH., MH dengan di bantu 2 Hakim anggota (Ad Hock) yaitu Dr. Emma Ellyani, SH., MH dan Kusdarwanto, SH., SE., MH serta Panitra Pengganti (PP) Agus Widodo, SH., MH yang dihadiri Tim Penasehat Hukum Terdakwa. Sementara Terdakwa mengikuti persidangan melalui Vidcon (Vidio Conference) dari Rutan (rumah tahanan negera) Kabupaten Trenggalek karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /><br />Dalam surat tuntutannya JPU mengatakan, berdasarkan keterangan bendahara yaitu saksi Zaenal Arifin dengan didukung oleh buku catatan pengeluaran, terhadap dana-dana yang seharusnya dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan sebagaimana yang sudah dianggarkan dalam DPA Kecamatan Tahun 2017, 2018 dan 2019, justru dipergunakan untuk membiayai kepentingan pribadi Terdakwa, dan juga dipergunakan untuk membiayai kebutuhan/kegiatan kantor yang tidak diatur dalam DPA Kecamatan, <br /><br />JPU mengatakan, Terdakwa mendidalilkan untuk kepentingan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Kecamatan, akan tetapi setelah dikonfirmasi kepada aparat Desa se-Kecamatan Duduksampeyan, menerangkan bila secara rutin dimintakan iuran untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang diadakan Kecamatan Duduksampeyan,<br /><br />JPU mengakatan, atas perbuatan Terdakwa selaku Camat Duduksampeyan, Kabupaten Gresik Tahun 2017, 2018 dan 2019 tersebut, menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.041.108.960 (satu milyar empat puluh satu juta seratus delapan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa dari Inspektorat Kabupaten Gresik Nomor : X.700/291/437.72/2020, Tanggal 30 Desember 2020 atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019 pada Kecamatan Duduksampeyan, Kabupaten Gresik, <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEic1RcW6xyGcbSX-U1XcWsYzmCtAr4GQzG4cNEs9GDk1cXKrp27iiW2ooBxe0wfhY1b0lt2Pa2zBN4tnewDOkhECDKKBEfgtT2_MogqIAHUxw-SOAJUpsEk5wJiHnFs1ggB07A3CzzAZnQ/s270/IMG20210803122506.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="254" data-original-width="270" height="602" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEic1RcW6xyGcbSX-U1XcWsYzmCtAr4GQzG4cNEs9GDk1cXKrp27iiW2ooBxe0wfhY1b0lt2Pa2zBN4tnewDOkhECDKKBEfgtT2_MogqIAHUxw-SOAJUpsEk5wJiHnFs1ggB07A3CzzAZnQ/w640-h602/IMG20210803122506.jpg" width="640" /></a></div>JPU menyampaikan, berdasarkan analisa yuridis dan Pertanggungjawaban pidana Sebagaimana telah diuraikan di atas, maka kami selaku penuntut umum dalam perkara ini berkesimpulan bahwa terdakwa suropadi SPD mm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) junto pasal 18 ayat (1) huruf b undang-undang RI Nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto pasal 64 ayat (1) KUHAP sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum. <br /><br />Dan oleh karena Dakwaan Primer telah terbukti, lanjut JPU, maka kami penuntut umum tidak membuktikan kembali Dakwaan Subsider. Dan dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, Oleh karena itu sudah sepatutnya terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal<br /><br />JPU menjelaskan, sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankan kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan mengajukan tuntutan pidana yaitu,  hal-hal yang memberatkan; 1. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktek korupsi kolusi dan nepotisme (KKN). 2. Perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan negara sebesar Rp1.040.108.960. 3. Sebagai aparatur Pemerintah, terdakwa tidak memberikan contoh yang baik kepada bawahannya maupun bagi masyarakat dalam pelaksanaan prinsip-prinsip Pengelolaan pemerintahan yang baik. 4. Terdakwa tidak mengakui perbuatannya, berbelit-belit dan memberikan keterangan di hadapan persidangan dan menimpakan kesalahan kepada bawahannya pada hal yang bersangkutan adalah pemegang otoritas tertinggi dalam pengambilan kebijakan di Kecamatan Duduksampeyan. Sedangkan yan meringankan adalah, terdakwa belum pernah dihukum<br /><br />“Berdasarkan uraian di maksud, kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan Undang-undang yang bersangkutan, MENUNTUT : Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : <br /><br />1. Menyatakan terdakwa Suropadi, S.Pd., MM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana korupsi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) junto pasal 18 ayat (1) huruf b undang-undang RI Nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto pasal 64 ayat (1) KUHAP<br /><br />2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Suropadi, S.Pd., MM dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp300.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar wajib diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.<br /><br />3. Membebankan kepada terdakwa Suropadi, S.Pd., MM untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.041.108.960 (satu milyar empat pulu juta seratus delapan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh Kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang Pengganti tersebut, bilamana terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun,” ucap JPU diakhir surat tuntutannya<br /><br />Atas surat tuntutan JPU tersebut, Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa maupun melalui Penasehat Hukumnya untuk mempersiapkan dan menyampaikan Pembelaannya atau Pledoi pada persidangan berikutnya.<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgm0F86yAAwjlJn0y1XigElJR2ww5520z5GkQWkvu9uCOfcSsJRyEAd3sOfsI16NxP_XGWedJa78m3bTxyfSDtq7jfxouK-hv54s2blKa5AM1SqFcKDEayrepL8ccifnOZHxE3npe72Gx4/s1334/IMG20210803122524.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgm0F86yAAwjlJn0y1XigElJR2ww5520z5GkQWkvu9uCOfcSsJRyEAd3sOfsI16NxP_XGWedJa78m3bTxyfSDtq7jfxouK-hv54s2blKa5AM1SqFcKDEayrepL8ccifnOZHxE3npe72Gx4/w640-h288/IMG20210803122524.jpg" width="640" /></a></div>Diberitkan sebelumnya. Bahwa Terdakwa SUROPADI, S.Pd., M.M. selaku Camat Duduksampeyan Kabupaten Gresik di Tahun 2017, 2018 dan 2019 sebagaimana Surat Keputusan Bupati Gresik Nomor: 821.2/188/437.73/Kep/2016 tentang Pengangkatan Kembali/ Pengukuhan atau Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas tertanggal 30 Desember 2016, pada suatu waktu tertentu yang tidak dapat diingat secara pasti di Tahun 2017, 218 dan 201<br /><br />Atau setidak-tidaknya pada suatu waktu antara bulan Januari 2017 s/d bulan Desember 2017, bulan Januari 2018 s/d bulan Desember 2018, dan bulan januari 2019 s/d Desember 2019, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2017, 2018 dan 2019, bertempat di Kantor Kecamatan Duduksampeyan, Kabupaten Gresik, atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, <br /><br />Bahwa Terdakwa telah “melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu secara melawan hukum telah menggunakan anggaran/keuangan Kecamatan Duduskampeyan, Kabupaten Gresik secara tidak bertanggungjawab sebagaimana yang sudah direncanakan/diatur dalam Daftar Rincian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kecamatan Duduksampeyan Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019, <br /><br />Perbuatan itu bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur “Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat”, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya diri Terdakwa sebesar Rp1.041.108.960 (satu milyar empat puluh satu juta seratus delapan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp1.041.108.960 (satu milyar empat puluh satu juta seratus delapan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) <br /><br />Atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019 pada Kecamatan Duduksampeyan, Kabupaten Gresik, Nomar: X.700/291/437.72/2020, Tanggal 30 Desember 2020 oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Gresik”, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut: <br /><br />Bahwa struktur organisasi di Kecamatan Duduksampeyan, Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut: Camat Duduksampeyan : Terdakwa Suropadi, M.M: Sekretaris Camat : Merista Dedi Hartadi: Kasubag Pelaporan dan Keuangan : Tarmuji, Kasubag Umum dan Kepegawaian : Muhaimin (sebelumnya dijabat oleh sdr. Machfud Anef pada Tahun 2017 s/d 31 Nopember 2017 dan digantikan oleh sdri. Zayyidatul Fakhriyah pada tanggal 01 Desember 2017 s/d 15 Mei 2018). Kasi Pemerintahan : Hj. Hakim, Kasi Pembangunan : Nurul Fuad: Kasi Kesra : Syarief: Kasi Ekonomi : Supriadi, Kasi Trantib : Supono. Bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) <br /><br />Kemudian disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) baik pada Tahun Anggaran 2017, 2018 maupun 2019, para Kepala Seksi (Kasi) yang notabena adalah bertindak selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), atas perintah Camat Duduksampeyan, Kabupaten Gresik Terdakwa SUROPADI tidak pernah dilibatkan dalam proses penyusunannya sehingga masing-masing Kepala Seksi tidak bisa/ mendapatkan kesempatan untuk mengemukakan saran/pendapat perihal kegiatan-kegiatan apa saja sekiranya yang akan dilaksanakan dalam tahun berjalan dan pembiayaannya berasal dari DIPA Kecamatan Duduksampeyan<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjG9TTWS90Z5OebGXP55J7azV0AYiHGl5DgioRgq3Z1gJJwpxIvNqEgqhkoIE8YIw__TKN-DXncXKCRUVHHnI9-Bg9vKPDCcBAom5YdnuolzbEiWOqiQyOxZi9-tUGsXEC7XJlFQKF6m4o/s1334/IMG20210803122534.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjG9TTWS90Z5OebGXP55J7azV0AYiHGl5DgioRgq3Z1gJJwpxIvNqEgqhkoIE8YIw__TKN-DXncXKCRUVHHnI9-Bg9vKPDCcBAom5YdnuolzbEiWOqiQyOxZi9-tUGsXEC7XJlFQKF6m4o/w640-h288/IMG20210803122534.jpg" width="640" /></a></div>Begitupun proses penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) tersebut setelah disahkan menjadi Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), salinannya pun atas perintah Camat Duduksampeyan Terdakwa SUROPADI dilarang untuk diserahkan kepada Para Kepala Seksi sehingga para Kepala Seksi pada Kecamatan Duduksampeyan tidak memiliki pegangan/pedoman perihal kegiatankegiatan yang masuk dalam lingkup tugasnya masing-masing, bahkan dalam suatu rapat di Tahun 2018, salah satu Kepala Seksi Kesra yakni saksi SARIEF EFENDI yang mewakili para kasi yang lain sempat meminta kepada Terdakwa SUROPADI selaku Camat Duduksampeyan untuk memberikan Salinan DPA kepada para Kepala Seksi akan tetapi permintaan tersebut ditolak oleh Terdakwa SUROPADI dengan alasan dialah pengguna anggaran, <br /><br />Bahwa disamping tidak diberikan salinan DPA, para Kepala Seksi pada Kecamatan Duduksampeyan tidak pernah diberikan Surat Keputusan Camat perihal Perunjukan selaku Pejabat Teknis Pelaksana Kegiatan (PPTK) padahal dalam Laporan Pertanggungjawaban para Kepala Seksi selalu diminta untuk menandatangani kwitansi dimana di dalam kwitansi tersebut Para Kepala Seksi ini bertindak selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang menyetujui dibayarkannya sejumlah uang untuk membiayai kegiatan-kegiatan sesuai dengan lingkup bidang tugasnya: <br /><br />Bahwa dengan tidak diinformasikannya Salinan DPA dalam Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019 kepada masing-masing Kepala Seksi menyebabkan para Kepala Seksi tidak mengetahui kegiatarn-kegiatan apa saja yang masuk dalam lingkup tugasnya yang dibiayai di dalam DIPA beserta besaran anggaran yang diperuntukkan untuk membiayai kegiatan-kegiatan tersebut, akan tetapi berdasarkan barang bukti berupa Laporan Fungsional Bendahara Pengeluaran dalam bulan Desember tahun berjalan (baik pada Tahun 2017, 2018 maupun 2019) dan berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Tahun 2017, 2018 maupun 2019 ditemukan fakta, bahwa dalam Tahun 2017, 2018 maupun 2019 terhadap kegiatan-kegiatan yang dianggarkan di dalam DPA pada tahun-tahun tersebut terlaksana dengan pengeluaran yang terserap seluruhnya sebagaimana yang dirercanakan dalam DPA maupun ada yang tidak terserap seluruhnya<br /><br />Akan tetapi setelah dilakukan klarifikasi terhadap masing-masing Kepala Seksi/ Kasubag yakni saksi Kasubag Pelaporan dan Keuangan saksi TARMUJI, Kasubag Umum dan Kepegawaian saksi MUHAIMIN, Kasi Pemerintahan saksi Hj. HAKIM, Kasi Pembangunan saksi NURUL FUAD, Kasi Kesra saksi SYARIEF EFENDI, Kasi Ekonomi saksi SUPRIADI dan Kasi Trantib saksi SUPONO, dan para saksi tersebut menyatakan tidak pernah melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana dianggarkan dalam DPA Kecamatan Duduksampeyan Tahun 2017, 2018 dan 2019 dan tidak pernah menerima uang baik yang diserahkan oleh Terdakwa maupun Bendahara saksi ZAENAL ARIFIN untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana dalam DPA<br /><br />Adapun beberapa kegiatan yang memang rutin dilaksanakan setiap tahunnya seperti kegiatan Musrenbang maupun kegiatan penyusunan rencana kerja SKPD memang dilaksanakan akan tetapi anggaran yang dikeluarkan tidak terserap sebesar sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Pertanggungjawaban, <br /><br />Bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Tahun 2017, 2018 maupun 2019, termasuk pengecekan tanda tangan para Kepala Seksi/ Kasubag yakni saksi Kasubag Pelaporan dan Keuangan saksi TARMUJI, Kasubag Umum dan Kepegawaian saksi MUHAIMIN, Kasi Pemerintahan saksi Hj. HAKIM, Kasi Pembangunan saksi NURUL FUAD, Kasi Kesra saksi SYARIEF EFENDI, Kasi Ekonomi saksi SUPRIADI dan Kasi Trantib saksi SUPONO sebagaimana termuat dalam kwitansi pembayaran, sebagian besar Kasi menyatakan tidak pernah mandantangani SPJ/kwitansi tersebut dan menyatakan tanda tangan sebagaimana termuat dalam SPJ bukan merupakan tanda tangan mereka, sementara ada juga yang menyatakan menandatangani SP) tersebut karena dipaksa oleh Terdakwa yang beralasan bahwa tanda tangan tersebut hanya sebagai syarat administrasi saja, <br /><br />Bahwa setelah dilakukan pengecekan tersebut, sebagaimana keterangan bendahara saksi ZAENAL ARIFIN yang mengakui memang memalsukan tanda tangan para Kepala Seksi sebagaimana termuat dalam kwitansi pembayaran yang menjadi lampiran SPJ beserta beberapa nota pembelian barang yang dibuat sedemikian rupa dengan menyesuaikan pada porsi anggaran yang disediakan dalam DPA Kecamatan Duduksampeyan dan menggunakan cap-cap toko yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan mengakui bahwa SPJ tersebut semua adalah saksi ZAENAL ARIFIN yang membuat dan kegiatan-kegiatan yang sebagaimana SPJ telah dicairkan dan dibiayai dari DIPA Kecamatan Duduksampeyan pada kenyataannya kegiatan-kegiatan tersebut adalah fiktif <br /><br />Atau tidak pernah dilaksanakan dalam artian pertangungjawaban yang dibuat adalah fiktif, adapun hal itu dilakukan semua merupakan perintah langsung dari Terdakwa SUROPADI, dimana saksi ZAENAL ARIFIN juga diperintah untuk mencairkan sekaligus menyimpan dana yang dicarikan dalam DIPA Kecamatan Duduksampeyan sehingga ketika Terdakwa membutuhkan selalu meminta dana tersebut kepada saksi ZABNAL ARIFIN baik untuk membiayai kebutuhan operasional kantor maupun untuk keperluan pribadi Terdakwa <br /><br />Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yakni para Kepala Seksi/ Kasubag yakni saksi Kasubag Pelaporan dan Keuangan saksi TARMUJI, Kasubag Umum dan Kepegawaian saksi MUHAIMIN, Kasi Pemerintahan saksi Hj. HAKIM, Kasi Pembangunan saksi NURUL FUAD, Kasi Kesra saksi SYARIEP EFENDI, Kasi Ekonomi saksi SUPRIADI dan Kasi Trantib saksi SUPONO, bila mereka sempat didatangi satu persatu oleh Terdakwa ke rumahnya masing-masing, dimana Terdakwa memaksa mereka untuk menandatangani SPJ penggunaan anggaran Tahun 2019 oleh karena adanya temuan dari Inspektorat Kabupaten Gresik yang mendapati ada beberapa pengeluaran/penggunaan dana dalam DIPA yang belum dilengkapi dengan buktibukti pertanggungjawaban <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEghBT1LBTF1m0UWOBlzx6o6DgnH8igcw0ZMAc8-IDTHETlGCckcJkMCY_qrJUSlzkcNTZG-IEOTtJZCNzw_Bx_QjEL6IQjAvSFxVTAkfeOBBMaXu5O5Osfyo8lr_H-dLkXTPtZMJivp9Vg/s1334/IMG20210803122451.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEghBT1LBTF1m0UWOBlzx6o6DgnH8igcw0ZMAc8-IDTHETlGCckcJkMCY_qrJUSlzkcNTZG-IEOTtJZCNzw_Bx_QjEL6IQjAvSFxVTAkfeOBBMaXu5O5Osfyo8lr_H-dLkXTPtZMJivp9Vg/w640-h288/IMG20210803122451.jpg" width="640" /></a></div>Dan atas permintaan tersebut para Kasi yang didatangi langsung ke rumahnya tersebut menolak untuk menandatangani dan atas penolakan tersebut Terdakwa menyatakan “nandatanganin ini aja tidak mau, nanti saya yang tanggungjawab”, Bahwa sebagaimana Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Laporan Pertanggungjawaban Administrasi/Fungsional Bendahara Pengeluaran Periode Desember 2017 kemudian dikaitkan dengan surat pertangungjawaban kegiatan yang ada didapati bila anggaran yang dialokasikan dan anggaran yang direalisasikan untuk membiayai kegiatan sebagaimana dalam DPA dalam Tahun 2017 seharusnya jumlah anggaran sebesar Rp9.000.000 dan jumlah dalam SPJ adalah sebesar Rp9.000.000<br /><br />Bahwa sebagaimana Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Laporan Pertanggungjawaban Administrasi/Fungsional Bendahara Pengeluaran Periode Desember 2018 kemudian dikaitkan dengan surat pertangungjawaban kegiatan yang ada didapati bila anggaran yang dialokasikan dan anggaran yang direalisasikan untuk membiayai kegiatan sebagaimana dalam DPA dalam Tahun 2018 <br /><br />Bahwa sebagaimana Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Laporan Pertanggungjawaban Administrasi/Fungsional Bendahara Pengeluaran Periode Desember 2019 kemudian dikaitkan dengan surat pertangungjawaban kegiatan yang ada didapati bila anggaran yang dialokasikan dan anggaran yang direalisasikan untuk membiayai kegiatan sebagaimana dalam DPA dalam Tahun 2019 <br /><br />Bahwa apabila diperbandingkan antara jumlah realisasi kegiatan beserta dana yang dikeluarkan dilihat dari kegiatan-kegiatan yang diadministrasikan dalam SPJ dengan laporan fungsional bendahara pengeluaran di bulan desember Tahun 2017, 2018 dan 2019, didapati fakta bahwa ada beberapa kegiatan yang di dalam DPA sudah dianggarkan dan terhadap dana untuk membiayai kegiatan tersebut sudah dicarikan akan tetapi administrasi pertanggungjawaban kegiatan tersebut tidak ada/tidak dibuatkan pertanggungjawaban, <br /><br />Bahwa dari proses pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan di Kecamatan Duduksampeyan di Tahun 2017, 2018 dan 2019 yang telah dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupatan Gresik didapati beberapa temuan <br /><br />Dari proses penghitungan kerugian keuangan negara dalam pengelolaan keuangan di Kecamatan Duduksampeyan, Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019, ditemukan adanya ketidaksesuaian antara realisasi anggaran dan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan keuangan dana APBD untuk belanja langsung di Kecamatan Duduksampeyan sebagai berikut : <br /><br />a. Dana yang dicairkan dari SP2D tahun 2017 sebesar Rp602.425.355,yang sudah dipertanggungjawabkan sebesar Rp368.348.694,sehingga masih ada kekurangan sebesar Rp234.076.661.; b. Dana yang dicairkan dari SP2D tahun 2018 sebesar Rp751.307.950 yang sudah dipertanggungjawabkan sebesar Rp278.130.231: sehingga masih ada kekurangan sebesar Rp473.177.719 belanja modal belum dikonfirmasi.; c. Dana yang dicairkan dari SP2D tahun 2019 sebesar Rp769.955.539 yang sudah dipertanggungjawabkan sebesar Rp436.100.959,sehingga masih ada kekurangan sebesar Rp333.854.580 belarja modal belum dikonfirmasi. <br /><br />Sehingga total yang belum dipertanggungjawabkan tahun 2017, 2018, dan 2019 sebesar Rp1.041.108.960 (satu milyar empat puluh satu juta seratus delapan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) <br /><br />Bahwa perbuatan Terdakwa sdr. SUROPADI telah bertentangan dengan : 1. Pasal 4 ayat (1) PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur “Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat", <br /><br />2. Pasal 54 Ayat (1) PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi : “SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dam/atau tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD”, <br /><br />3. Pasal 54 Ayat (2) PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi: “Pelaksanaan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"<br /><br />4. Pasal 66 ayat (1) PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi: “penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan”: <br /><br />5, Pasal 122 ayat (6) Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi “pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBU”dan Pasal 122 ayat (9) yang berbunyi “setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD”. <br /><br />Berdasarkan keterangan bendahara saksi ZAENAL ARIFIN dengan didukung oleh buku catatan pengeluaran, terhadap dana-dana yang seharusnya dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan sebagaimana yang sudah dianggarkan dalam DPA Kecamatan Tahun 2017, 2018 dan 2019, justru dipergunakan untuk membiayai kepentingan pribadi Terdakwa dan juga dipergunakan untuk membiayai kebutuhan/kegiatan kantor yang tidak diatur dalam DPA Kecamatan, yang oleh Terdakwa didalilkan untuk kepentingan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Kecamatan akan tetapi setelah dikonfirmasi kepada aparat Desa se-Kecamatan Duduksampeyan, menerangkan bila secara rutin dimintakan iuran untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang diadakan Kecamatan Duduksampeyan, <br /><br />Atas perbuatan Terdakwa selaku Camat Duduksampeyan Kabupaten Gresik Tahun 2017, 2018 dan 2019 tersebut, menyebabkan kerugian keuangan negara berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019 pada Kecamatan Duduksampeyan, Kabupaten Gresik, Nomor: X.700/291/437.72/2020, Tanggal 30 Desember 2020 oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Gresik, didapati kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut adalah sebesar Rp1.041.108.960 (satu milyar empat puluh satu juta seratus delapan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah). <br /><br />Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b UU RI No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Camat Duduksampeyan Kab. Gresik Dituntut 8 Thn Penjara Karena Dugaan Korupsi Rp1.040 M

BERTA KORUPSI .CO – Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Gresik, pada  persidangan yang berlangsung di Pen...

»

Diduga Korupsi Keuangan Desa Rp644 Juta, Mantan Kades Sitiaji Kab. Bojonegoro Dituntut 6 Thn Penjara

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_aGuF4H3QPo9rQlMuriO83Ay79u1Td6WTThJl9M3JUL__4dv_DTmrqpv7J5XG0hUeN2sbswSG1zXqcii5EF0hd0fn-7-GlLH0xiCjZ3IWZk6hrEkWW8Gmz4W8UGfrVjDgbxVNydJOllo/s600/a.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="500" data-original-width="600" height="534" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_aGuF4H3QPo9rQlMuriO83Ay79u1Td6WTThJl9M3JUL__4dv_DTmrqpv7J5XG0hUeN2sbswSG1zXqcii5EF0hd0fn-7-GlLH0xiCjZ3IWZk6hrEkWW8Gmz4W8UGfrVjDgbxVNydJOllo/w640-h534/a.jpg" width="640" /></a></div><b><span style="font-size: medium;">BERTA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</span></b><br />Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bojonegoro, pada  persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur, Senin, 02 Agustus 2021, menuntut Terdakwa Imam Malik selaku Kepala Desa Sitiaji, Kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun denda sebesar Rp200 juta subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp629.837.000 (uang titipan terdakwa sebesaar Rp15 juta diperhitungkan sebagai pengembalian) subsidair pidaa penjara selama 3 (tiga) tahun karena dianggap melakukan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Desa pada tahun anggaran (TA) 2019 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp644.837.000 sebagaimana hasil pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa dari Inspektorat Kabupaten Bojonegoro Nomor : X.700 / 164 / 412.100 / 2021 tanggal 11 Pebruari 2021 <br /><br />Tuntutan pidana penjara terhadap Terdakwa Imam Malik, dibacakan oleh Tim JPU Marindra Prahandi F, SH., MH dkk dari Kejari Kabupaten Bojonegoro dalam persidangan secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya (Selasa, 18 Maret 2021), dengan agenda pembacaan surat Tuntutan dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim I Ketut Suarta, SH., MH dengan di bantu 2 Hakim anggota (Ad Hock) yaitu Dr. Emma Ellyani, SH., MH dan Kusdarwanto, SH., SE., MH serra Panitra Pengganti (PP) Hery Marsudi, SH yang dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa yaitu Widya dari LBH YLKI. Sementara Terdakwa mengikuti persidangan melalui Vidcon (Vidio Conference) dari Rutan (rumah tahanan negera) Kabupaten Trenggalek karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /><br />Dalam surat tuntutannya JPU mengatakan, bahwa dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa, terdakwa Imam Malik selaku Kepala Desa Sitiaji telah membentuk dan menetapkan pelaksana pengelola keuangan desa ( PPKD ) dan Tim Pengelola Kegiatan (TPK). Namun pada kenyatannya, dalam pengelolaan keuangan Desa Sitiaji, terdakwa Imam Malik telah mengambil alih kewenagan pengelolaan keuangan Desa Sitiaji, Kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2019 dan tidak memfungsikan pelaksana pengelola keuangan desa (PPKD) dan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) sebagaimana tugas dan tanggungjawabnya. <br /><br />Pengambilalihan kewenangan oleh terdakwa Imam Malik selaku Kepala Desa Sitiaji dilakukan dengan meminta uang dari saksi Muhrim selaku Bendahara Desa sesaat setelah penarikan/pencairan uang dari Bank Jatim Cabang Bojonegoro, kemudian setelah uang tersebut diterima oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa menyerahkan uang yang digunakan untuk kegiatan non fisik kepada saksi M. Miftahus Sholeh selaku Plt. Sekretaris Desa<br /><br />“Sedangkan uang yang dipergunakan untuk kegiatan fisik dikelola sendiri oleh terdakwa Imam Malik. Selanjutnya dalam pelaksanaan pada tiap-tiap kegiatan, Tim Pelaksana Kegiatan yang telah ditetapkan hanya menangani urusan admistrasi saja,” ujar JPU<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEizbYADuaBbmj0IMOtb2AGLAtOSSryZt7Lua9xUPpyPoLS5i-NZaiH8kwK2AgL5Pt8lh9yA3zG-oveQOxhUGig80m1Du_GNP-OwSQ8Y47sQHMzU1NLzU3UC3vjYxYFaXgrPW8o2Dz1CxqI/s702/3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="383" data-original-width="702" height="350" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEizbYADuaBbmj0IMOtb2AGLAtOSSryZt7Lua9xUPpyPoLS5i-NZaiH8kwK2AgL5Pt8lh9yA3zG-oveQOxhUGig80m1Du_GNP-OwSQ8Y47sQHMzU1NLzU3UC3vjYxYFaXgrPW8o2Dz1CxqI/w640-h350/3.jpg" width="640" /></a></div>JPU mengatakan, sedangkan dalam pelaksanaan pekerjaan mulai dari pembelanjaan material hingga pembayaran upah tukang dilakukan oleh terdakwa sendri tanpa melibatkan Tim Pelaksana/Pengelola Kegiatan<br /><br />“Sehingga Tim PPKD (Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa) kesulitan dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban (SPJ), namun dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban tersebut, terdakwa menyuruh Tim Pelaksana Pengelola Kegiatan Keuangan Desa untuk membuat sesuai dengan RAB Kegiatan, meskipun terdapat beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan,” pungkas JPU </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">JPU mengatakan, berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan penyalahgunaan APBDesa Desa Sitiaji, Kecamatan Sukosewu, Tahun Anggaran 2019 oleh Tim Pemeriksa Inspektorat Kabupaten Bojonegoro Nomor : X.700 / 164 / 412.100 / 2021 tanggal 11 Pebruari 2021, ditemukan beberapa kegiatan yang surat pertanggungjawabannya dibuat, namun kegiatan tidak dilaksanakan dan beberapa kegiatan terdapat selisih<br /><br />JPU mengatakan, berdasarkan uraian dimaksud, kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (l) huruf b UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHAP, dalam hal mengajukan tuntutan pidana dan ketentuan Pasal 222 KUHAP mengenai biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa, Kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro. <br /><br />“MENUNTUT: Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : 1. Menyatakan terdakwa IMAM MALIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana korupsi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Primair. <br /><br />2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IMAM MALIK dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar wajib diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. <br /><br />3. Menghukum terdakwa IMAM MALIK untuk membayar uang pengganti sebesar Rp644.837.000 (enam ratus empat Puluh empat juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dikurangi Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) yaitu Rp629.837.000 (enam ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti selama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh Kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang Pengganti tersebut, bilamana terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun,” ucap JPU diakhir surat tuntutannya<br /><br />Atas surat tuntutan JPU tersebut, Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa maupun melalui Penasehat Hukumnya untuk mempersiapkan dan menyampaikan Pembelaannya atau Pledoi pada persidangan berikutnya. <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhAvzFv90xQCDQpQRSmF0qqZWm06tmya6Ex2D_Ovqlrp8L2JhTmmB51g1Xa1Z7ZfhvI6k68-9gJ8N1T0d48NZoiiekKyMg6zeCfzHICgcRiM737T_YE3O96qdjKiXv4Rq1IphsRks-RKtg/s1599/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1200" data-original-width="1599" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhAvzFv90xQCDQpQRSmF0qqZWm06tmya6Ex2D_Ovqlrp8L2JhTmmB51g1Xa1Z7ZfhvI6k68-9gJ8N1T0d48NZoiiekKyMg6zeCfzHICgcRiM737T_YE3O96qdjKiXv4Rq1IphsRks-RKtg/w640-h480/4.jpg" width="640" /></a></div>Diberitakan sebelumnya. Bahwa terdakwa IMAM MALIK selaku Kepala Desa Sitiaji Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 141/458/KEP/205.412/2014 tanggal 30 April 2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Sitiaji Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro<br /><br />Pada kurun waktu antara bulan Maret 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 atau setidak-tidaknya pada Tahun 2019 bertempat di Desa Sitiaji Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, “Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara”, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : <br /><br />Pada tanggal 29 Desember 2018, setelah Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sitiaji tahun Anggaran 2018 disepakati bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa Sitiaji Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro, terdakwa IMAM MALIK selaku Kepala Desa Sitiaji Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro telah menetapkan peraturan Desa Sitiaji Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro Nomor 06 Tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa tahun Anggaran 2019, kemudian anggaran pendapatan dan belanja Desa Sitiaji Tahun 2019 tersebut, dilakukan perubahan melalui Peraturan Desa Sitiaji Nomor 08 tahun 2019 tanggal 29 Nopember 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Sitiaji tahun anggaran 2019. <br /><br />Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sitiaji Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro tahun 2019 tersebut, penggunaannya anggaran untuk kegiatan sebagai berikut : 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp972.575.800,; 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp1.879.861.900,; 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp495.528.800,; 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakaat Rp88.560.500,; 5. Bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak desa Rp8.200.000, dan 6. Pembiayaan (Penyertaan Modal Bumdes) Rp110.000.000<br /><br />Terdakwa IMAM MALIK selaku Kepala Desa Sitiaji merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa pada Pemerintah Desa Siap Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro, dimana dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa tersebut terdakwa IMAM MALIK selaku Kepala Desa Sukosewu telah menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) dan Tim Pengelola Kegiatan ( TPK ) melalui Keputusan Kepala Desa. <br /><br />Meskipun terdakwa IMAM MALIK selaku Kepala Desa Sitiaji telah membentuk dan menetapkan pelaksana pengelola keuangan desa ( PPKD ) dan Tim Pengelola Kegiatan (TPK), namun pada kenyatannya dalam pengelolaan keuangan Desa Sitiaji terdakwa IMAM MALIK telah mengambil alih kewenagan pengelolaan keuangan desa pada pemerintah Desa Sitiaji Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2019 dan tidak memfungsikan pelaksana pengelola keuangan desa dan Tim Pengelola Kegiatan sebagaimana tugas dan tanggungjawabnya. <br /><br />Bahwa pengambilalihan kewenangan oleh terdakwa IMAM MALIK selaku Kepala Desa Sitiaji dilakukan dengan meminta uang dari saksi MUHRIM selaku Bendahara Desa Sitiaji sesaat setelah penarikan/pencairan uang dari Bank Jatim Cabang Bojonegoro, dengan perincian sebagai berikut : 1. Tanggal 12 Maret 2019 Rp. 364.413.800,; 2. Tanggal 2 April 2019 Rp. 169.964.020,; 3. Tanggal 11 Juli 2019 Rp. 339.928.040,; 4. Tanggal 1 Agustus 2019 ad Rp. 180.712.500,; 5. Tanggal 15 Agustus 2019 Rp. 182.206.900,; 6. Tanggal 23 Agustus 2019 Rp. 70.000.000,; 7. Tanggal 23 Agustus 2019 Rp. 2.217.000,; 8. Tanggal 13 Nopember 2019 Rp. 339.928.040,; 9. Tanggal 13 Nopember 2019 Rp. 150.000.000,; 10. Tanggal 15 Nopember 2019 Rp. 205.800.000,; 11. Tanggal 28 Nopember 2019 Rp. 100.000.000,; 12. Tanggal 9 Desember 2019 Rp. 780.810.100,; 13. Tanggal 17 Desember 2019 Rp. 123.709.500,; 14. Tanggal 26 Desember 2019 Rp. 120.000.000,; 15 Tanggal 30 Desember 2019 Rp. 356.803.488 <br /><br />Kemudian setelah uang tersebut diterima oleh terdakwa IMAM MALIK, selanjutnya terdakwa IMAM MALIK menyerahkan uang yang digunakan untuk kegiatan non fisik kepada saksi M. MIFTAHUS SHOLEH selaku Plt Sekretaris Desa, sedangkan uang yang dipergunakan untuk kegiatan fisik dikelola sendiri oleh terdakwa IMAM MALIK, selanjutnya dalam pelaksanaan pada tiap-tiap kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang telah ditetapkan hanya menangani urusan admistrasi saja<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj8-osVVwCKB9eu5ng8qR-yD8lStGpwu7q29IKUeutczv1Zn2eWirL42hqdLehQpUzxTNWnarOvkO3PlOJKFSUhS6bGDdnfzfXJ6awBXvHheTR1tjbvoDrkeatuMpu0K539xJcvXXOjxmU/s1418/5.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="669" data-original-width="1418" height="302" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj8-osVVwCKB9eu5ng8qR-yD8lStGpwu7q29IKUeutczv1Zn2eWirL42hqdLehQpUzxTNWnarOvkO3PlOJKFSUhS6bGDdnfzfXJ6awBXvHheTR1tjbvoDrkeatuMpu0K539xJcvXXOjxmU/w640-h302/5.jpg" width="640" /></a></div>Sedangkan dalam pelaksanaan pekerjaan mulai dari pembelanjaan material hingga pembayaran upah tukang dilakukan oleh terdakwa IMAM MALIK sendri tanpa melibatkan Tim Pelaksana/Pengelola Kegiatan, sehingga Tim PPKD (Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa) kesulitan dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban (SPJ), namun dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban tersebut, terdakwa IMAM MALIK menyuruh Tim Pelaksana Pengelola Kegiatan Keuangan Desa untuk membuat sesuai dengan RAB Kegiatan, meskipun terdapat beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan. <br /><br />Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan penyalahgunaan APBDesa Desa Sitiaji Kecamatan Sukosewu Tahun Anggaran 2019 oleh Tim Pemeriksa pada Kantor Inspektorat Kabupaten Bojonegoro Nomor : X.700 / 164 / 412.100 / 2021 tanggal 11 Pebruari 2021 tentang Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Pengelolaan Keuangan Desa Sitiaji Tahun Anggaran 2019 ditemukan beberapa kegiatan yang surat pertanggungjawabannya dibuat, namun kegiatan tidak dilaksanakan dan beberapa kegiatan yang terdapat selisih, dengan rincian sebagai berikut : 1. Anggaran Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan senilai Rp. 38.439.000 <br /><br />Bahwa perbuatan terdakwa IMAM MALIK selaku Kepala Desa Sitiaji Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro sebagaimana tersebut diatas tidak sesuai dengan ketentuan yaitu : <br />1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa : 1). Pasal 29 huruf c : “Kepala Desa dilarang menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/ atau kewajibannya”. 2) Pasal 75 ayat (1) : “Kepala Desa adalah pemegang kekuasaar. pengelolaan Keuangan Desa”. 3). Pasal 75 ayat (2) : “Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa”. <br /><br />2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa : 1). Pasal 2 ayat (1) “Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Ayat (2), APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember”, <br /><br />2). Pasal 3 ayat (2) : “Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan : a.menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa, b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa: c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa: d. menetapkan PPKD: e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL, f. menyetujui RAK Desa: dan g. menyetujui SPP”, <br /><br />3). Pasal 3 ayat (3) : “Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD”. <br /><br />4) Pasal 4 : “PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri atas ; a, Sekretaris Desa: b. Kaur dan Kasi, dan c. Kaur keuangan”. <br /><br />5). Pasal 6 ayat (4) huruf a dan b : “Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas : a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya”. b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya”. <br /><br />6) Pasal 51 ayat (2) dan (3) : (2) “Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan kepala Desa dan kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut”. <br /><br />3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa : Pasal 52 ayat (1) : “Kepala Desa mengoordinasikan. kegiatan pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh perangkat Desa dan/ atau unsur masyarakat Desa”. Pasal 52 ayat (4) : “Kepala Desa mengoordinasikan persiapan dan pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak ditetapkan APB Desa”. Pasal 56 ayat (2) : “Kepala Desa menetapkan pelaksana kegiatan dengan keputusan kepala Desa”. <br /><br />4. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 32 Tahun 2015 dan perubahannya tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Desa di Kabupaten Bojonegoro : Pasal 18 ayat (1) : “Semua pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah". Pasal 20 ayat (1) : “Pelaksanaan pengelolaan ADD, bagi hasil pajak dan bagi hasil retribusi, menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali”. <br /><br />5. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 38 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa : Pasal 21 huruf c : “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah?. <br /><br />6. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bojonegoro : Pasal 11 ayat (3) : “Kepala Desa/Pj. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan keuangan Desa bertanggung jawab atas pengelolaan Dana Desa”. Pasal 12 ayat (1) : “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”. <br /><br />Bahwa atas perbuatan terdakwa IMAM MALIK selaku Kepala Desa Sitiaji Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro yang telah mengambil alih pengelolaan keuangan Desa Sitiaji Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019 dan melaksanakannya tanpa melibatkan Tim Pelaksana/Pengelola Kegiatan serta tidak dapat memperpertanggung jawabkannya adalah tidak sesuai dengan ketentuan <br /><br />Sehingga memperkaya diri terdakwa IMAM MALIK sendiri atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 644.837.000.00. ( enam ratus empat puluh empat juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah ) sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan penyalahgunaan APBDesa Desa Sitiaji Kecamatan Sukosewu Tahun Anggaran 2019 oleh Tim Pemeriksa pada Kantor Inspektorat Kabupaten Bojonegoro Nomor : X.700 / 164 / 412.100 / 2021 tanggal 11 Pebruari 2021 tentang Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Pemerintahan Desa Sitiaji Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2019. <br /><br />Perbuatan  Terdakwa IMAM MALIK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1), atau Subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Diduga Korupsi Keuangan Desa Rp644 Juta, Mantan Kades Sitiaji Kab. Bojonegoro Dituntut 6 Thn Penjara

BERTA KORUPSI .CO – Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bojonegoro, pada  persidangan yang berlangsung di Pen...

»

Terbukti Korupsi “Ikan” Rp8 M, Dirut dan Devisi Trading PT Puspa Agro Di Vonis 6 Thn Penjara

<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b>JPU Wido Utomo : </b>Kita langsung mengatakan Banding karena kerugian negara tidak masuk dalam pertimbangan Majelis Hakim<b> </b></span><br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhl_jBPNmztw7DUDeII3IXi4MEeYQCDgiqK1WLAjzWNymzh18sr0y0emVBr-wh4Uh11y0Z7UPCR_Hq9eXKZ2nGxobWBw3kOSqdUkmEc12PgIakLTEqqmAC4bH71hdFG8-ERzztB0wixG5Q/s640/8.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhl_jBPNmztw7DUDeII3IXi4MEeYQCDgiqK1WLAjzWNymzh18sr0y0emVBr-wh4Uh11y0Z7UPCR_Hq9eXKZ2nGxobWBw3kOSqdUkmEc12PgIakLTEqqmAC4bH71hdFG8-ERzztB0wixG5Q/w640-h360/8.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –  </b></span><br />Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya (Senin, 02 Agustus 2021) menjatuhkan hukuman terhadap Dua terdakwa Kasus Tindak Pidana Korupsi “Jual Beli Ikan” yaitu Abdullah Muhibuddin selaku Direktur Utama PT Puspa Agro Sidoarjo dan Terdakwa Hery Jamari selaku  Devisi Trading PT Puspa Agro Sidoarjo dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun denda masing-masing sebesar Rp200 juta subsidair 3 (tiga) bulan kurungan karena terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi Jual Beli Ikan antara PT. Puspa Agro dan CV. Aneka Hosse Tahun 2015 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp8.029.167.500 berdasarkan Hasil audit yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor : SR – 703 / PW13 / 5 / 2020 Tanggal 26 Oktober 2020<br /><br />Anenhya, Majelis Hakim tidak menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Abdullah maupun terhadap Terdakwa Muhibuddin dan Hery Jamari untuk membayar unag pengganti kerugian negara sebesar Rp8.029.167.500. Karena menurut Majelis Hakim, bahwa Kedua Terdakwa tidak menikmatinya. Itulah sebabnya JPU langsung mengatakan Banding<br /><br />Hukuman pidana penjara terhada Kedua Terdakwa (Abdullah Muhibuddin dan Hery Jamari) dibacakan oleh Majelis Hakim dalam melalui Vidio Conference (Vidcon) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya dengan agenda pembacaan surat putusan (Vonis) yang diketuai Hakim Cokorda Gedearthana, SH., MH dengan dibantu dua hakim anggota yaitu I Ketut Suarta, SH., MH dan Hakim Ad Hoch Dr. Emma Ellyani, SH., MH serta Panitra Pengganti Siswanto, SH., MH dan Lukman Hakim, SH., MH yang dihadiri Tim JPU Wahyu dan Wido Utomo dari Kejari Kabupaten Sidoarjo dan Penasehat Tim Hukum terdakwa, diantaranya Dr. Abdul Salam dkk. Sementara Kedua Terdakwa mengikuti persidangan melalui Vidcon dari Rutan (rumah tahanan negera) Kabupaten Sidoarjo karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi01VNsVdXMI2Cn8c7-FFDvkV8Yg3djSWcXS6QxwUlupEwH5dNhBXhYuiccu1x4O8I8fRxpxRBslzcSA1gj83saHQuNqBB5QuOI6Gzj0nMi0uPX4p0v2PcuFyQoSbf1lO_0SFYKD0ZtpzU/s640/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi01VNsVdXMI2Cn8c7-FFDvkV8Yg3djSWcXS6QxwUlupEwH5dNhBXhYuiccu1x4O8I8fRxpxRBslzcSA1gj83saHQuNqBB5QuOI6Gzj0nMi0uPX4p0v2PcuFyQoSbf1lO_0SFYKD0ZtpzU/w640-h360/1.jpg" width="640" /></a></div>Dalam putusannya Majelis Hakim menyatakan, bahwa Terdakwa Abdullah Muhibuddin dan Terdakwa Hery Jamari (perkara terpisah), terbukti melakuan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP<br /><br />Majelis Hakim mengatakan, pada bulan September 2015, Terdakwa Hery Jamari telah mengetahui jual beli ikan laut untuk kebutuhan ekspor dengan CV. Aneka Hosse yang seolah-olah fisik ikannya nilai Rp3.903.747.750. Akan tetapi, Terdakwa Hery Jamari atas persetujuan Abdullah Muhibuddin, SE. M.Ak selaku Direktur PT. Puspa Agro tetap melanjutkan jual beli ikan dengan CV. Aneka Hosse tersebut dengan jangka waktu pembayaran 90 hari tanpa adanya perjanjian tertulis yang mengikat<br /><br />Padahal diketahui pula bahwa CV. Aneka Hosse belum melakukan pembayaran kepada PT. Puspa Agro, dan selama PT. Puspa Agro memenuhi proses jual beli ikan laut yang seolah-olah fisik ikannya ada. PT. Puspa Agro mengeluarkan uang yang seolah-olah membeli ikan laut kepada supplier atas nama Merry dan Johan yang ditunjuk oleh Ardi alias Ahak, juga disetujui oleh Abdullah Muhibuddin, SE. M.Ak selaku Direktur PT. Puspa Agro<br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Majelis Hakim mengatakan, agar terlihat seolah-olah kegiatan ekspor ikan laut yang dilakukan oleh CV. Aneka Hosse tersebut benar adanya, maka PT. Puspa Agro menerima pembayaran dari CV. Aneka Hosse sebesar Rp. 3.815.903.500 dan Rp. 133.695.600 serta Rp. 70.369.500. Selain itu,  agar keadaan-keadaan tersebut tidak terlihat, lalu Terdakwa Hery Jamari atas persetujuan Abdullah Muhibuddin, SE. M.Ak pada akhir Tahun 2015 menghentikan kegiatannya dengan CV. Aneka Hosse dan selanjutnya Tahun 2016 membentuk Tim Penagihan kepada CV. Aneka Hosse.<br /><br />Majelis Hakim mengatakan, akibat perbuatan Terdakwa Hery Jamari, bersama Abdullah Muhibuddin, SE. M.Ak dan Saksi Ardi alias Ahak serta  Hanif Asrori (Alm), yang memperkaya dirinya sendiri atau Abdullah Muhibuddin, SE. M.Ak, SE. M.Ak dan Saksi Ardi alias Ahak serta   Hanif Asrori (Alm) dan mengakibatkan Kerugian Negara cq. Pemerintah Provinsi Jawa Timur cq. PT. Jatim Grha Utama cq. PT. Puspa Agro sebesar Rp. 8.029.167.500 (delapan milyar dua puluh sembilan juta seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan jual beli ikan antara PT. Puspa Agro dan CV. Aneka Hosse Tahun 2015 Nomor : SR – 703 / PW13 / 5 / 2020 Tanggal 26 Oktober 2020, <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh3zWPu1l4xrg_o1_yRukwUbMg852bArgnFYQYpCjNcghUuBotf2Vru6nHEOXyBri4nOatf9CBNg1lsvYZoequ6NgWQhJdxzuYELeF4ScNn92K2DRBqVXF8gSygN5Ytx9fYLoyj_bgb2EA/s640/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh3zWPu1l4xrg_o1_yRukwUbMg852bArgnFYQYpCjNcghUuBotf2Vru6nHEOXyBri4nOatf9CBNg1lsvYZoequ6NgWQhJdxzuYELeF4ScNn92K2DRBqVXF8gSygN5Ytx9fYLoyj_bgb2EA/w640-h360/4.jpg" width="640" /></a></div>Sehingga perbuatan Terdakwa Hery Jamari (dan Terdakwa Abdullah Muhibuddin) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUH<br /><br />Namun terkait kerugian negara, Majelis Hakim mentakan bahwa Terdakwa tidak menikmatinya sehingga tidak dihukum untuk membayar uang pengganti sebagaimana dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa Hery Jamari dan Abdullah Muhibuddin untuk membayar uang pengganti masing-masing sebesar Rp4.014.583.750 subsidair dipidana penjara selama 4 tahun dan 3 bulan<br /><br />“Mengadili : 1. Menyatakan Terdakwa Hery Jamari (dan Terdakwa Abdullah Muhibuddin) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31  Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak deana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP ;<br /> <br />2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Hery Jamari (dan Terdakwa Abdullah Muhibuddin) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penahanan yang dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap di tahanan dan membayar denda sebesar Rp200 juta subsidair 3 (tiga) bulan kurungan,” uacp Ketua Majelis Hakim<br /><br />Atas putusan tersebut, JPU Wido Utomo langsung mengatakan banding, begitu juga dengan terdakwa.<br /><br />JPU Wido Utomo kepada beritakorupsi.co mengatakan, bahwa alasannya untuk banding adalah terkait kerugian negara yang tidak masuk dalam putusan Majelis Hakim. Sementara dalam tuntutan, Kedua terdakwa dituntut untuk membayar uang pengganti <br /><br />“Kerugian negara Delapan miliar lebih tapi dalam putusan tidak disebutkan. Alasannya karena terdakwa tidak menikmatinya. Majelis Hakim mengambil alih semua pertimbangan hukumnya makanya kita langsung mengatakan banding,” ujar JPU Wido<br /><br />Diberitakan sebelumnya. Kasus ini berawal dari perkenalan Terdakwa HERI JAMARI dengan Saksi ARDI alias AHAK selaku Direktur CV. Aneka Hosse yang membeli ikan patin juga mengerjakan proses pembersihan dan pembekuan ikan milik PT. Puspa Agro yakni proses ikan lele, ikan nila, juga ikan patin, selanjutnya karena kedekatan tersebut Terdakwa HERI JAMARI mengajak Saksi ARDI alias AHAK untuk usaha jual beli ikan laut seolah – olah untuk kepentingan ekspor, meskipun diketahui bahwa Saksi ARDI alias AHAK tidak memiliki kemampuan ekspor ikan laut, namun Terdakwa HERI JAMARI meyakinkan Saksi ARDI alias AHAK karena akan mendapatkan keuntungan dari PT. Puspa Agro, dan agar terlihat seolah – olah ada kegiatan ekspor ikan laut maka Terdakwa HERI JAMARI menyuruh Saksi ARDI alias AHAK untuk menyewa Ruang Pendingin (Cold Storage).<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhlC7s6IUr946xz9aM8RFA0pkG-7JIMatPHqpzZbd-HacdWrUdrJDEkbN8lqq7H4lqXWHvsRqJYezl__GmZfV-qzebz5p75Rwbn_3y9QV-HtG9HO8946li-IJ4cNQ1TLm-HPi2NAk1WBYg/s640/13.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhlC7s6IUr946xz9aM8RFA0pkG-7JIMatPHqpzZbd-HacdWrUdrJDEkbN8lqq7H4lqXWHvsRqJYezl__GmZfV-qzebz5p75Rwbn_3y9QV-HtG9HO8946li-IJ4cNQ1TLm-HPi2NAk1WBYg/w640-h360/13.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa PT. Puspa Agro dibentuk untuk melaksanakan penugasan khusus Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada PT. Jatim Grha Utama, guna pengelolaan Pasar Induk Modern Agrobis Puspa Agro beserta usaha penunjangnya, dengan misi pemberdayaan petani dengan penekanan agar petani lebih memiliki jaringan terutama pasar, sebagai salah satu upaya menuju “Jawa Timur sebagai Pusat Agribisnis Terkemuka, Berdaya Saing Global dan Berkelanjutan<br /><br />Sementara dalam pertemuan antara Terdakwa HERI JAMARI dengan Saksi ABDULLAH MUCHIBUDDIN, SE. M.Ak serta Saksi ARDI alias AHAK beserta orang tuanya dan Saudara HANIF ASRORI (Alm) didalam Ruang Kerja Saksi ABDULLAH MUCHIBUDDIN, SE. M.Ak, awalnya membicarakan masalah pemberian modal usaha pada CV. Aneka Hosse untuk ekspor ikan laut yakni ikan lencam, cumi jarum, dan tengiri, kemudian karena PT. Puspa Agro tidak mengenal pemberian modal maka disepakati jual beli biasa /  tidak tertulis.<br /><br />Dalam pertemuan tersebut, Terdakwa HERI JAMARI menyetujui usulan Saksi ARDI alias AHAK selaku Direktur CV. Aneka Hosse, order yang dilakukan tanpa batas limit plafon piutang dengan jangka waktu pembayaran selama 90 (sembilan puluh) hari, serta supplier ikan disiapkan oleh Saksi ARDI alias AHAK, termasuk harga pembelian ikan laut kepada supplier diserahkan kepada Saksi ARDI alias AHAK, kemudian atas usulan tersebut Saksi ABDULLAH MUCHIBUDDIN, SE. M.Ak menyetujui usulan tersebut yang terpenting dalam  Surat Jalan sudah ada penambahan nilai sebagai keuntungan sebesar 4% sampai dengan 5% atau sebesar Rp. 1.250,00 sampai dengan Rp. 1.500,00 per kilogram tergantung dari jenis ikannya.<br /><br />Setelah pertemuan tersebut, selanjutnya Terdakwa HERI JAMARI selaku Staff Trading House diberitahu oleh Saksi ARDI alias AHAK yang akan menyuplai ikan laut (suppliernya) adalah atas nama MERRY (Daftar Pencarian Orang / DPO) atau JOHAN (Daftar Pencarian Orang / DPO), karena sudah ada kesepakatan, Terdakwa HERI JAMARI tidak meneliti kapasitas supplier atas nama MERRY atau JOHAN yang ditunjuk oleh Saksi ARDI alias AHAK selaku Direktur CV. Aneka Hosse, bahkan kontak telepon dan identitasnyapun tidak ditanyakan.<br />Menindaklanjuti kesepakatan tersebut, Terdakwa HERI JAMARI dihubungi pertelepon oleh Saksi ARDI alias AHAK selaku Direktur CV. Aneka Hosse yang memberitahukan bahwa supplier atas nama MERRY atau JOHAN (Daftar Pencarian Orang / DPO) seolah – olah mengirim ikan laut, selanjutnya secara manual Terdakwa HERI JAMARI membuat Formulir Permintaan Order (PO) atas nama CV. Aneka Hosse yang memuat Nama Customer, Nama dan Jumlah Ikan, Ukuran dan Jangka waktu pembayaran, Nama Supplier, dan formulir tersebut tanpa ditindak lanjuti dengan Permintaan Order (PO) dari CV. Aneka Hosse sebagai Customer / Pelanggan.<br /><br />Terdakwa HERI JAMARI pada tanggal pengiriman sesuai dengan yang tertulis dalam Formulir Permintaan Order (PO) yang dibuat secara manual, kemudian menyuruh Staff Administrasi Trading yakni Saksi TUTUT RUDIONO untuk membuat Surat Jalan yang isinya nama barang, harga satuan dan total harga, kemudian surat jalan tersebut oleh Terdakwa HERI JAMARI dibawa menuju CV. Aneka Hosse di Jalan Kidemang Singomenggolo Kav. 4 Desa Sidomulyo Kecamatan Buduran Kab. Sidoarjo.<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjlcRudgrK9KiG_h3NQRNiOipUpjl7bjjkMhnKszsWoDnkvoBGrvQEMjpCnx4qH-EGRWYP_5H-6sDK8wDUfGwR-8Grdh5ZFZ4WrH19lRCX9WfsazIuKGfv80ivz8T2IwAV5VMFEnH9ixIw/s640/11.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjlcRudgrK9KiG_h3NQRNiOipUpjl7bjjkMhnKszsWoDnkvoBGrvQEMjpCnx4qH-EGRWYP_5H-6sDK8wDUfGwR-8Grdh5ZFZ4WrH19lRCX9WfsazIuKGfv80ivz8T2IwAV5VMFEnH9ixIw/w640-h360/11.jpg" width="640" /></a></div>Terdakwa HERI JAMARI di  CV. Aneka Hosse tidak pernah bertemu dengan supplier baik itu atas nama MERRY atau  JOHAN, namun hanya bertemu dengan Saksi ARDI alias AHAK, dan seseorang yang memberikan kwitansi yang sudah ditanda tangani oleh supplier dimana dalam kwitansi tersebut sudah tertulis total nilai nominal nilai uang pembelian, berat ikan, nomor rekening supplier di  Bank Jatim.<br /><br />Selanjutnya Terdakwa HERI JAMARI menitipkan Kwitansi, Nota Pembelian Ikan, dan Surat Jalan tersebut kepada SUI HI (Daftar Pencarian Orang / DPO) selaku Pegawai CV. Aneka Hosse untuk diantar ke Staff Administrasi Devisi Trading PT. Puspa Agro untuk diproses pembayaran kepada supplier tanpa dilengkapi dengan Nota Timbang karena Terdakwa HERI JAMARI, Saksi ARDI alias AHAK tidak pernah melakukan penimbangan ikan laut sebagaimana yang tertulis dalam surat – surat tersebut karena fisik ikan laut tidak pernah ada (fiktif).<br /><br />Surat-surat tersebut diterima Saksi TUTUT RUDIONO, lalu Kwitansi, Nota Pembelian dan Surat Jalan tersebut dilengkapi administrasinya dengan dilampiri Kartu Stock, Laporan Penyelesaian Keuangan, juga Surat Permintaan  Pembayaran, lalu surat – surat tersebut diserahkan kepada Kepala Devisi Trading yaitu Saudara HANIF ASRORI (Alm), untuk ditanda tangani dan selanjutnya diserahkan kepada Saksi ABDULLAH MUCHIBUDDIN, SE. M.Ak untuk mendapatkan persetujuan pembayaran, kemudian oleh Bagian Keuangan dilakukan proses pembayaran kepada supplier atas nama MERRY dan JOHAN.<br />Karena sudah ada kesepakatan awal pembayaran kepada supplier yang ditunjuk CV. Aneka Hosse, selalu disetujui Saksi ABDULLAH MUCHIBUDDIN, SE. M.Ak, selaku Direktur PT. Puspa Agro meskipun jumlah pembayarannya sangat besar.<br /><br />Bahwa harga ikan laut sebagaimana yang tertuang dalam kwitansi pembelian kepada supplier adalah : 1. Ikan Lencam seharga Rp. 26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah) per kilogram; 2. Ikan Tengiri seharga Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) per kilogram; 3. Ikan Cumi Jarum seharga Rp. 34.000,00 (tiga puluh empat ribu rupiah) per kilogram;<br /><br />Agar terlihat mendapatkan keuntungan dari harga beli kepada supplier selanjutnya dijual kepada CV. Aneka Hosse dengan harga : 1. Ikan Lencam seharga Rp. 27.250,00 (dua puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) per kilogram. 2. Ikan Tengiri seharga Rp. 46.500,00 (empat puluh enam ribu lima ratus ribu rupiah). 3. Ikan Cumi Jarum seharga Rp. 35.500,00 (tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah)  per kilogram.<br /><br />Pada bulan September 2015, Terdakwa telah mengetahui jual beli ikan laut untuk kebutuhan ekspor dengan CV. Aneka Hosse yang seolah – olah fisik ikannya ada, telah mencapai nilai sebesar Rp. 3.903.747.750,00 (tiga milyar sembilan ratus tiga juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), akan tetapi Terdakwa HERI JAMARI tetap melanjutkan jual beli dengan CV. Aneka Hosse tersebut dengan jangka waktu pembayaran 90 (sembilan puluh) hari, tanpa adanya perjanjian yang tertulis dan mengikat, atas persetujuan Saksi ABDULLAH MUCHIBUDDIN, SE. M.Ak selaku Direktur PT. Puspa Agro<br /><br />Padahal diketahui pula CV. Aneka Hosse belum melakukan pembayaran kepada PT. Puspa Agro, dan selama PT. Puspa Agro memenuhi proses jual beli ikan laut yang seolah-olah fisik ikannya ada tersebut, PT. Puspa Agro mengeluarkan uang yang seolah-olah membeli ikan laut kepada supplier atas nama MERRY dan JOHAN yang ditunjuk oleh Saksi ARDI alias AHAK juga disetujui oleh Saksi ABDULLAH MUCHIBUDDIN, SE. M.Ak juga Terdakwa HERI JAMARI dan Saudara HANIF ASRORI (Alm), yang pembayarannya melalui rekening Bank Jatim Nomor : 185-200-1204 atas nama MERRY dan Nomor : 065-201-3945 atas nama JOHAN, dimana nomor rekening tersebut sudah ditulis pada kwitansi. Transfer Bank Jatim yang dilakukan PT. Puspa Agro kepada supplier atas nama MERRY dan JOHAN yang seolah-olah ada pembelian ikan laut<br /><br />Hingga bulan November 2015, proses jual beli ikan laut yang seolah-olah ada fisik ikannya yang dilakukan oleh PT. Puspa Agro dengan CV. Aneka Hosse  telah mencapai nilai sebesar Rp. 12.049.136.250,00 dengan  penjualan sebesar Rp12.049.136.250 dan pembayaran sebesar Rp3.815.903.500<br />Agar terlihat seolah-olah kegiatan ekspor ikan laut yang dilakukan oleh CV. Aneka Hosse tersebut benar adanya, maka PT. Puspa Agro menerima pembayaran dari CV. Aneka Hosse total secara keseluruhan sebesar Rp. 3.815.903.500,00 (tiga milyar delapan ratus lima belas juta sembilan ratus tiga ribu lima ratus rupiah) dan Rp. 133.695.600,00 (seratus tiga puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah) serta Rp. 70.369.500,00 (tujuh puluh juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).<br /><br />Selain itu, agar keadaan-keadaan tersebut tidak terlihat, lalu Terdakwa HERI JAMARI atas persetujuan Saksi ABDULLAH MUCHIBUDDIN, SE. M.Ak pada akhir Tahun 2015 menghentikan kegiatannya dengan CV. Aneka Hosse dan selanjutnya Tahun 2016 membentuk Tim Penagihan kepada CV. Aneka Hosse.<br /><br />Bahwa ternyata CV. Aneka Hosse yang beralamatkan di Jalan Kidemang Singomenggolo Kav. 4 Desa Sidomulyo Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo yang Direkturnya adalah Saksi ARDI alias AHAK tidak mempunyai kapabilitas  selaku eksportir ikan laut, karena CV. Aneka Hosse tidak memiliki Nomor Induk Kepabeanan (NIK) yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai, dan ternyata diketahui pula bawasanya supplier ikan laut atas nama MERRY dan JOHAN yang ditunjuk oleh  Saksi ARDI alias AHAK, yang diusulkan oleh Terdakwa HERI JAMARI dan Saudara HANIF ASRORI (Alm) kepada Saksi ABDULLAH MUCHIBUDDIN, SE. M.Ak dan disetujui, demikian juga dengan SUI HI selaku Pegawai CV. Aneka Hosse adalah  saudara kandung dari Saksi ARDI alias AHAK.<br /><br />Supplier atas nama MERRY beralamatkan sama dengan Saksi ARDI alias AHAK yakni di Wisata Bukit Mas II Blok I – 9 / 9 Kota Surabaya, sedangkan supplier atas nama JOHAN alamatnya sama dengan SUI HI yakni di Jalan Gayung Kebonsari Blok F – 20 Surabaya, dimana ketiga orang tersebut pernah tinggal bersama dengan menyewa rumah di Bukit Prambanan Blok  BD / 16 Kota Surabaya.<br /><br />Akibat perbuatan Terdakwa HERI JAMARI, bersama dengan Saksi ABDULLAH MUCHIBUDDIN, SE. M.Ak dan Saksi ARDI alias AHAK serta   Saudara HANIF ASRORI (Alm), mengakibatkan Kerugian Negara cq. Pemerintah Provinsi Jawa Timur cq. PT. Jatim Grha Utama cq. PT. Puspa Agro sebesar Rp. 8.029.167.500,00 (delapan milyar dua puluh sembilan juta seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan jual beli ikan antara PT. Puspa Agro dan CV. Aneka Hosse Tahun 2015 Nomor : SR – 703 / PW13 / 5 / 2020 Tanggal 26 Oktober 2020<br /><br />Perbuatan Terdakwa HERI JAMARI telah memperkaya dirinya sendiri atau Saksi ABDULLAH MUCHIBUDDIN, SE. M.Ak dan Saksi ARDI alias AHAK, serta Saudara HANIF ASRORI (Alm).<br /><br />Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Terbukti Korupsi “Ikan” Rp8 M, Dirut dan Devisi Trading PT Puspa Agro Di Vonis 6 Thn Penjara

JPU Wido Utomo : Kita langsung mengatakan Banding karena kerugian negara tidak masuk dalam pertimbangan Majelis Hakim BERITA KORUPSI .CO – ...

»