Dua Terdakwa Kasus Suap Tangkap Tangan KPK Diadili

<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhqQaXChlvV33BY6o47qgfnF1UZgHAvopRidwMgKGer39BuualfOEy9dHLAiGoc1R_-GHP1w9a_1CZN1lUHVqPTJSO9xMJadg-Z_qYBwE48NUWti8q1njl-jE3ZpSTa3aAQcACdIUZ13hA/s640/2..jpeg" width="640" /></div> <br /> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Senin, 30 Maret 2020, JPU Arief Suhermanto, Ahmad Burhanudi dan Andhi Kurniawan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI,  menyeret Dua pengusaha kontraktor di Sidoarjo, Jawa Timur, yakni Ibnu Gofur dan M. Totok Sumedi (perkara terpiah) ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili sebagai terdakwa kasus Korupsi suap tangkap tangan KPK pada tanggal 7 Januari 2020 terhadap Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah sebesar Rp1.675.000.000 (satu milyar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah)</div> <br /> <div style="text-align: justify;"> <br /> Hari ini (Senin, 30 Maret 2020), adalah hari bersejarah bagi pengusaha Kontraktor Ibnu Gofur dan M. Totok Sumedi yang “menyandang gelar” sebagai terdakwa perkara Korpsi suap terhadap Kepala Daerah yaitu Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah.<br /> <br /> Kedua terdakwa ini diadili secara terpisah melalui Sidang Teleconfenrence, dimana terdakwa Ibnu Gofur tanpa hadir ke persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur melainkan tetap berda di Rutan (Rumah Tahanan Negara) milik Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur (Kejati Jatim) di Jalan Raya Ahmad Yani<br /> <br /> Sedangkan terdakwa M. Totok Sumedi berada di Rutan Kelas I-A Khusus Surabaya, Medaeng. Sementara Penasehat Hukukum masing-masing terdakwa, JPU KPK dan Majelis Hakim serta Panitra Pengganti (PP) berada diruang sidang Pengadilan Tipikor Surabaya.<br /> <br /> Dalam persidangan yang berlangsung diruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya adalah pembacaan surat dakwaan dari Tim JPU KPK terhadap terdakw Ibnu Gofur dan M. Totok Sumedi dihadapan Majelis Hakim yang diketua Hakim Rochmad, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yakni Dr. Lufsiana dan Dr. Andriano serta Pnitra Pengganti (PP), sementara terdakwa didampingi tim Penasehat Hukumnya.</div> <div style="text-align: justify;"> <img border="0" data-original-height="585" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgITHetxzwWnwgh-bgJQVP8whm-b2Sj8MfT4G7vjo3v-zwvW4CnSXSLy9iuuhTIShyphenhyphenzcLZvri3S09haAqa0VaobAO9udKXdyWIjXMXE9TAbu87gjB-mLiL9HE-SFPyMxnso1KZpKCHQces/s640/5..jpeg" width="640" />Kasus yang menyeret kedua Kontraktor di Kota Lumpur Lapondo ini, bukanlah yang pertmakalinya ditangkap KPK di Jawa Timur terkait pemberian uang suap terhadap Kepala Daerah agar mendapatkan proyek pemerintah. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /> Dan kasus seperti inipun menjadi pertanyaan bagi para Kontraktor lainnya yang dekat dengan para penguasa, yang mengerjakan proyek-proyek APBD diberbagai Kabupaten/Kota di Jawa Timur. <br /> <br /> Dan apakah Ibnu Gofur dan M. Totok Sumedi hanya memberi uang suap kepada Bupati Sidoarjo, Siful Ilah terkait Proyek yang didapatkannya di Kabupaten Sidoarjo, memngingat Ibnu Gofur bukan hanya mengerkan proyek di Kabupaten Sidoarjo melainkan di wilayah Indonesia termasuk di Surabaya?<br /> <br /> Dalam kasus ini, KPK menetapkan 6 (enam) tersangka, yang terdiri dari 2 (dua) terdakwa selaku pengusaha Kontraktor (Ibnu Gofur dan M. Totok Sumedi) sebagai pemberi suap yang totalnya sebesar Rp1.675.000.000 (satu milyar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) secara bertahap kepada SAIFUL ILAH selaku Bupati Sidoarjo, SUNARTI SETYANINGSIH selaku Kepala Dinas PUBMSDA Kabupaten Sidoarjo, JUDI TETRAHASTOTO selaku Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUBMSDA Kabupaten Sidoarjo, SANADJIHITU SANGADJI selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo, sejak Agustus 2019 sampai tanggal 7 Januari 20207 sekaligus menghantarkan ke- 6 tersangka/terdakwa ke Hotel Predoe gedung merah putih milik KPK.<br /> <br /> Untuk Kedua terdakwa (Ibnu Gofur dan M. Totok Sumedi), dijerat pasal 5 ayat (1) huruf b (atau Pasal 13) Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhCWb8MVhFjs5MYNofdOM1xgtxpMFN7lHg2aeOGKWtDXu1xlP4rc3ioq-5zAKdk1vj17jF9NocjVcUwx7fRyOAOsidi9KMeYrXuw-CXRo6S1utvMITIhZd6c6ZYtu2ft-i_6K_neNCELTU/s640/2.jpeg" width="640" /></div> Sedangkan 4 (empat) tersangka lainnya adalah selaku pejabat Pemda Kabupaten Sidoarjo yang saat ini masih berada di tahanan KPK di Jakarta, yaitu SAIFUL ILAH, SUNARTI SETYANINGSIH, JUDI TETRAHASTOTO dan  SANADJIHITU SANGADJI. <br /> <div style="text-align: justify;"> <br /> “Tersangkanya semua ada enam termasuk ke dua terdakwa ini. Pemberian uang oleh terdakwa kepada Bupati yang totalnya sebesar satu milyar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah (Rp1.675.000.000), secara bertahap sejak Agustus 2019 sampai tanggal 7 Januari 2020,” kata JPU KPK Arif Suhermanto kepada beritakorupsi.co seusai persidangan, Senij, 30 Maret 2020.<br /> <br /> Sementara dalam surat dakwaan JPU KPK mengatakan, bahwa Terdakwa IBNU GOPUR bersama-sama dengan M. TOTOK SUMEDI, pada bulan Juli 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 sampai dengan bulan Januari 2020, bertempat di Batching Plant Desa Mlirit,  Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto. Rumah Makan Ikan Bakar Cianjur Jalan Raya Taman Pinang Indah Kabupaten Sidoarjo Jalan Albatros Nomor 128 Sidoarjo, Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBMSDA) Kabupaten Sidoarjo Jalan Sultan Agung No.17 A Kelurahan Magersari, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo. De Resort Hotel Jalan Raya By Pass Gunung Gedangan Kecamatan Magersari, Kabupaten Mojokerto dan Pendopo Delta Wibawa Kabupaten Sidoarjo atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya. <br /> <br /> Bahwa terdawa telah melakukan atau turut serta melakukan memberi sesuatu yaitu berupa uang yang seluruhnya sebesar Rp1.675.000.000 (satu milyar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah)  kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu SAIFUL ILAH selaku Bupati Sidoarjo, SUNARTI SETYANINGSIH selaku Kepala Dinas PUBMSDA Kabupaten Sidoarjo, JUDI TETRAHASTOTO selaku Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUBMSDA Kabupaten Sidoarjo, SANADJIHITU SANGADJI selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo. </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="585" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgyQwJh8Cb9ed6oDeVogmNQDblvdbYhqIx8F2yCY9yQRNRwpfnMXdt3nrBkkQnzgiemASskJDXmLqlDTwyG97tTTBcaXok99m3Hu3-bBFTqZGyCYdUOxf7v7AX8UW0zGwo3zGdn8Vd9ZTM/s640/7..jpeg" width="640" /></div> Karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya yaitu karena SAIFUL ILAH, SUNARTI SETYANINGSIH,  JUDI TETRAHASTOTO, SANADJIHITU SANGADJI baik secara langsung atau tidak langsung telah membantu Terdakwa IBNU GOPUR dan M. TOTOK SUMEDI untuk  mendapatkan paket pekerjaan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019. <br /> <div style="text-align: justify;"> <br /> Bahwa hal itu bertentangan dengan kewajiban SAIFUL ILAH, SUNARTI SETYANINGSIH, JUDI TETRAHASTOTO, SANADJIHITU SANGADJI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 dan angka 6 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;">  Pada Tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas PUBMSDA dan Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (P2CKTR) melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa, diantaranya ; 1. Pembangunan Jalan Candi Prasung Sidoarjo,  2. Peningkatan Afv. K. Pucang Ds. Pagerwojo, Kec. Buduran (sheetpile), 3. Pembangunan Wisma Atlit Sidoarjo, 4. Pembangunan Pasar Porong, 5. Peningkatan Jalan Kendalcabean – Kedungbanteng (Ruas No.139), 6. Pemeliharaan Saluran Mangetan Kanal IV Kecamatan Gedangan, 7. Pemeliharaan Saluran Desa Wonomelati Krembung, 8. Penunjukan Langsung Pemeliharaan Jalan Medaeng, 9. Penunjukan Langsung Pembangunan Jalan Paving Akses Jalan SMANOR Sidoarjo, 10. Penunjukan Langsung Pemeliharaan Saluran Desa Kedungturi-Ngingas Kecamatan Waru, 11. Penunjukan Langsung Pemeliharaan Saluran Desa Sidorejo Kec. Krian.<br /> <br /> Untuk melaksanakan kegiatan pengadaan tersebut, Bupati SAIFUL ILAH menunjuk SUNARTI SETYANINGSIH sebagai Kepala Dinas PUBMSDA, dan JUDI TETRAHASTOTO selaku Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUBMSDA, BAMBANG TJATUR MIARSO selaku Kepala Bidang Irigasi dan Pematusan pada Dinas PUBMSDA, yang keduanya juga ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas PUBMSDA serta YANUAR SANTOSA selaku Kepala Bidang Tata Bangunan juga menjadi PPK pada Dinas P2CKTR serta SANADJIHITU SANGADJI selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.<br /> <br /> Untuk melaksanakan kegiatan pelelangan paket pekerjaan pada Dinas PUBMSDA Kabupaten Sidoarjo, maka SUNARTI SETYANINGSIH meminta kepada JUDI TETRAHASTOTO dan BAMBANG TJATUR MIARSO agar paket-paket pekerjaan dilaksanakan kegiatan pelelangannya berkoordinasi dengan SANADJIHITU SANGADJI yang membawahi panitia pengadaan/Kelompok Kerja (Pokja) pelaksana pengadaan barang dan jasa.<br /> <br /> Terdakwa IBNU GOPUR dan M. TOTOK SUMEDI yang merupakan orang dekatnya Bupati SAIFUL ILAH, berkeinginan untuk mendapatkan paket-paket pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019, sehingga melakukan pendekatan dengan pihak-pihak tersebut diatas.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgRlYeCmwtyFr_vJ77PxnOCAX89b7TbbBVpwwfq3Hr9rr6kjq_-0rseWcTK36fJdhCv4UOgOshJjArYsYzmsjgCQ0L8FsEAXeJAFcY9gA3Tuad8X7x9iSMVx_xKdZfPGC3c8R7yF0l_q7c/s640/2...jpeg" width="640" /></div> Sebagai tindak lanjutnya, pada tanggal 8 Juli 2019, Terdakwa IBNU GOPUR mengikuti pelelangan paket pekerjaan Pembangunan Jalan Candi Prasung Sidoarjo, dengan pagu anggaran senilai Rp22.500.000.000 (dua puluh dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan menggunakan PT Kharisma Bina Kontruksi dengan mengajukan penawaran sebesar Rp21.534.674.381 (dua puluh satu milyar lima ratus tiga puluh empat juta enam ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah) <br /> <div style="text-align: justify;"> <br /> Pada tanggal 18 Juli 2019, PT Kharisma Bina Kontruksi milik Terdakwa IBNU GOPUR ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Pokja, namun penetapan pemenangan tersebut dilakukan sanggah oleh GAGAH EKO WIBOWO dari PT Gentayu Cakra Wibowo KSO PT Suramadu Nusantara Enjinering yang nilai penawarannya sebesar Rp19.479.696.539.35 (sembilan belas milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus tiga puluh sembilan koma tiga puluh lima rupiah).<br /> <br /> Adanya sanggahan tersebut, pada tanggal 23 Juli 2019, Terdakwa IBNU GOPUR menghubungi JUDI TETRAHASTOTO menanyakan kemenangan perusahaannya. Kemudian JUDI TETRAHASTOTO menyampaikan akan melakukan pengecekan terlebih dahulu. Jika sanggahannya tidak bisa dimentahkan oleh ULP, maka semua penawaran akan dinyatakan gugur dan dilakukan tender ulang (re-tender). Hal tersebut membuat Terdakwa IBNU GOPUR khawatir jika dilakukan re-tender.<br /> <br /> Pada tanggal 25 Juli 2019, Terdakwa IBNU GOPUR menghubungi Bupati SAIFUL ILAH untuk meminta bantuan agar SANADJIHITU SANGADJI tidak melakukan re-tender atas pekerjaan Pembangunan jalan Candi-Prasung Sidoarjo yang telah dimenangkannya dan Bupati SAIFUL ILAH menyanggupinya.<br /> <br /> Pada tanggal 29 Juli 2019 pagi hari, Terdakwa IBNU GOPUR menemui JUDI TETRAHASTOTO di ruangan kantor Dinas PUBMSDA, membicarakan sanggahan GAGAH EKO WIBOWO, namun saat itu belum ada kepastian penyelesaiannya. Hal tersebut membuat Terdakwa IBNU GOPUR semakin khawatir akan adanya re-tender, lalu mendiskusikannya dengan M. TOTOK SUMEDl untuk menyelamatkan kemenangan perusahaannya, kemudian disepakati untuk kembali meminta bantuan Bupati SAIFUL ILAH. <br /> <br /> Pada malam harinya, Terdakwa IBNU GOPUR menghubungi Bupati SAIFUL ILAH meminta agar JUDI TETRAHASTOTO mengabaikan sanggahan GAGAH EKO WIBOWO dan menetapkan PT Kharisma Bina Konstruksi miliknya tetap dinyatakan sebagai pemenang lelang pekerjaan Pembangunan Jalan CandiPrasung Sidoarjo. Atas permintaan tersebut, Bupati SAIFUL ILAH menyanggupinya dengan mengatakan, ”0h yo wes, Pak Yudi ta warah dan nanti kan Pak Gofur ngerti dewe, gitu aja wes (Oh ya sudah, Pak Yudi saya arhkan nanti. Kan Pak Gofur ngerti sendiri aja)." Selanjutnya Bupati SAIFUL ILAH meminta Terdakwa IBNU GOPUR memberikan sejumlah uang untuk kepentingan pribadinya dan Terdakwa IBNU GOPUR menyanggupinya.<br /> <br /> Pada tanggal 30 Juli 2019, Bupati SAIFUL ILAH menghubungi JUDI TETRAHASTOTO meminta untuk mengabaikan sanggahan GAGAH EKO WIBOWO dan tetap memenangkan perusahaan Terdakwa IBNU GOPUR dan JUDI TETRAHASTOTO menyanggupinya.<br /> <br /> Pada tanggal 31 Juli 2019, JUDI TETRAHASTOTO mengadakan pertemuan dengan Terdakwa IBNU GOPUR dan Pokja pengadaan yang melaksanakan lelang proyek Jalan Candi-Prasung, yaitu MUHAMAD BAYU SETOKHARISMA W beserta 4 (empat) orang anggota, membicarakan sanggahan dari GAGAH EKO WIBOWO dengan kesepakatan hasil sanggahan ditolak, kemudian Pokja melaporkan hasilnya kepada SANADJIHITU SANGADJI. <br /> <br /> Selanjutnya JUDI TETRAHASTOTO juga mempertemukan Terdakwa IBNU GOPUR dengan GAGAH EKO W|BOWO dikantornya untuk tidak melanjutkan sanggahannya dan akhirnya disepakati, sehingga Terdakwa IBNU GOPUR ditunjuk sebagai penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan Pembangunan Jalan CandiPrasung Sidoarjo pada tanggal 15 Agustus 2019 dengan nilai kontrak sebesar Rp21.467.956.198,70 (dua puluh satu milyar empat ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah koma tujuh puluh sen). </div> <div style="text-align: justify;"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="585" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgyQwJh8Cb9ed6oDeVogmNQDblvdbYhqIx8F2yCY9yQRNRwpfnMXdt3nrBkkQnzgiemASskJDXmLqlDTwyG97tTTBcaXok99m3Hu3-bBFTqZGyCYdUOxf7v7AX8UW0zGwo3zGdn8Vd9ZTM/s640/7..jpeg" width="640" /></div> Selain itu, Terdakwa IBNU GOPUR dan M. TOTOK SUMEDI juga ingin mendapatkan paket pekerjaan-pekerjaan lainnya, sehingga pada tanggal 23 Juli 2019 malam hari, Terdakwa IBNU GOPUR bersama M. TOTOK SUMEDI dan PRIYANTO PRATIKNO alias ENTUK menemui YUGO ADHI PRABOWO Pokja Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Sidoarjo di Boncafe ITC Surabaya untuk konsultasi paket lelang pekerjaan lainnya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /> Pada bulan Agustus 2019, Terdakwa IBNU GOPUR bersama M. TOTOK SUMEDI melakukan pertemuan dengan YANUAR SANTOSA selaku PPK bertempat di Boncafe kawasan PTC Jalan Lingkar Dalam Barat Kecamatan Wiyung Surabaya membicarakan keinginan Terdakwa IBNU GOPUR dan M. TOTOK SUMEDI mendapatkan paket pekerjaan yang ada di Dinas P2CKTR. Kemudian YANUAR SANTOSA menyampaikan daftar paket pekerjaan yang akan dilelang tahun 2019, diantaranya pekerjaan Pembangunan Pasar Porong dan Pembangunan Wisma Atlit Sidoarjo. <br /> <br /> Atas bantuan para pihak tersebut, Terdakwa IBNU GOPUR mendapatkan paket pekerjaan milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019, yaitu :<br /> 1. Pembangunan Pasar Porong, menggunakan PT Rudy Jaya PT Bahana Prima Nusantara, KSO dengan nilai kontrak sebesar Rp17.451.698.000 (tujuh belas milyar empat ratus lima puluh satu juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);<br /> <br /> 2. Pembangunan Wisma Atlit Sidoarjo, menggunakan PT Tureloto Battu Indah PT Rudy Jaya Beton, KSO dengan nilai kontrak sebesar Rp13.439.838.000 (tiga belas milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).<br /> <br /> 3. Proyek Peningkatan Afv. K. Pucang Ds. Pagerwojo Kec. Buduran (sheetpile), menggunakan CV Diajeng dengan nilai kontrak Rp5.538.072.692,57 (lima milyar lima ratus tiga puluh delapan juta tujuh puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah koma lima puluh tujuh sen).<br /> <br /> Dan M. TOTOK SUMEDI mendapatkan paket pekerjaan milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019 yaitu :<br /> <br /> 1. Peningkatan Jalan Kenda|cabean-Kedungbanteng (Ruas No.139), menggunakan CV. Sinar Mas dengan nilai kontrak Rp2.304.586.113,68 (dua milyar tiga ratus empat juta lima ratus delapan puluh enam ribu seratus tiga belas rupiah koma enam puluh delapan sen).<br /> <br /> 2. Pemeliharaan Saluran Mangetan Kanal IV Kec. Gedangan, menggunakan CV. Sinar Mas dengan nilai kontrak Rp420.646i723,58 (empat ratus dua puluh juta enam ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah koma lima puluh delapan sen).<br /> <br /> 3. Beberapa pekerjaan penunjukan langsung yakni Pemeliharaan Saluran Desa Wonomelati Krembung, Penunjukan Langsung Pemeliharaan Jalan Medaeng, Penunjukan Langsung Pembangunan Jalan Paving Akses Jalan SMANOR Sidoarjo, Penunjukan Langsung Pemeliharaan Saluran Desa Kedungturi-Ngingas Kecamatan Waru, Penunjukan Langsung Pemeliharaan Saluran Desa Sidorejo Kec. Krian. <br /> <br /> Atas proyek yang didapatkannya tersebut, Terdakwa IBNU GOPUR bersama dengan M. TOTOK SUMEDI sepakat untuk memberikan uang kepada pihak-pihak terkait :<br /> <br /> 1. Pada awal Agustus 2019, Terdakwa IBNU GOPUR meminta M. TOTOK SUMEDI memberikan uang sebesar Rp190.000.000 (seratus sembilan puluh juta rupiah) kepada Pokja. Selanjutnya M. TOTOK SUMEDI menghubungi YUGO ADHI PRABOWO untuk datang ke kantornya di Jalan Albatros Nomor 128 Sidoarjo (CV Jaya Pembangunan). Kemudian M. TOTOK SUMEDI menyerahkan uang sebesar Rp190.000.000 (seratus sembilan puluh juta rupiah) kepada YUGO ADHI PRABOWO untuk disampaikan kepada Tim Pokja M. BAYU SITOKHARISMA.<br /> <br /> 2. Pada bulan September 2019, Terdakwa IBNU GOPUR menghubungi SANADJIHITU SANGADJI untuk datang ke kantornya di Batching Plant Desa Mlirit, Kecamatan Jetis,  Kabupaten Mojokerto. Kemudian Terdakwa IBNU GOPUR dan M. TOTOK SUMEDI memberikan uang sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) kepada SANADJIHITU SANGADJI yang dibagi menjadi 2 (dua), yaitu Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk SANADJIHITU SANGADJI dan Rp200.000.000 (dua ratusjuta rupiah) untuk diberikan kepada Bupati SAIFUL ILAH. Selanjutnya SANADJIHITU SANGADJI menyerahkan uang Rp200.000.000 (dua ratusjuta rupiah) kepada Bupati SAIFUL ILAH di rumah Dinas Bupati.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg339aNtWpsD4zDjhLmH2vpDUalPxOokwheXnaxQSrBqFz4gtP0vxZxpWBpR6hcPNSl710qs7bEH3H_cbB5gVgqxgE9Ek2dsSR-50MhdhHhvN2vsZvEo8FAwcOyaPs5jpT4UizGzjzAS9A/s640/1....jpeg" width="640" /></div> 3. Pada awal Oktober 2019 pukul 10.00 WIB, Terdakwa IBNU GOPUR menghubungi JUDI TETRAHASTOTO meminta untuk datang ke kantornya di Batching Plant Desa Mlirit,   Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto. Kemudian pada pukul 13.00 WIB, JUDI TETRAHASTOTO bersama ARIF SULISTYONO selaku Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan Jalan Candi-Prasung Sidoarjo, datang dan bertemu dengan Terdakwa IBNU GOPUR, M. TOTOK SUMEDI dan IWAN SETIAWAN membicarakan pekerjaan proyek. Setelah itu, Terdakwa IBNU GOPUR memberikan uang sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) kepada JUDI TETRAHASTOTO.<br /> <div style="text-align: justify;"> <br /> Kemudian sekitar tanggal 23 Oktober 2019, JUDI TETRAHASTOTO menghubungi Terdakwa IBNU GOPUR meminta uang sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk penyelesaian permasalahan proyek Peningkatan Jalan Candi Prasung, selanjutnya Terdakwa IBNU GOPUR menyuruh staffnya SITI NUR FlNDIYAH untuk menyerahkan uang kepada JUDI TETRAHASTOTO di Kantor Dinas PUBMSDA.<br /> <br /> Atas proyek yang didapatkannya tersebut, Terdakwa IBNU GOPUR bersama dengan M. TOTOK SUMEDI sepakat untuk memberikan uang kepada pihakpihak terkait:<br /> <br /> 4. Pada tanggal 28 Desember 2019 bertempat di De Reson Hotel Jalan Raya By Pass Gunung Gedangan Kecamatan Magersari Kabupaten Mojokerto Terdakwa IBNU GOPUR kembali memberikan uang sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) kepada SANADJIHITU SANGADJI. Dari jumlah uang itu, sejumlah Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) diserahkan kepada T|m Pokja MUCHAMAD BAYU SETOKHARISMA, dan sejumlah Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah) diserahkan kepada Tum Pokja Pekerjaan Wisma Atlit FUAD ABDILLAH, sedangkan Rp110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) untuk SANADJIHITU SANGADJI.<br /> <br /> 5. Pada tanggal 3 Januari 2020 sore hari Terdakwa IBNU GOPUR bemama dengan M. TOTOK SUMEDI menemui YANUAR SANTOSA bertempat di Rumah Makan Ikan Bakar Cianjur Jalan Raya Taman Pinang Indah Sidoarjo, kemudian Terdakwa IBNU GOPUR memberikan uang sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada YANUAR SANTOSA.<br /> <br /> 6. Kemudian tanggal 3 Januari 2020 malam hari Terdakwa IBNU GOPUR bersama dengan M. TOTOK SUMEDI, IWAN SETIAWAN dan PRIYANTO PRATIKNO alias ENTUK memberikan uang seluruhnya sebesar Rp225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada SUNARTI SETYANINGSIH bertempat di Rumah Makan Ikan Bakar Cianjur Jalan Raya Taman Pinang Indah Sidoarjo yang terdiri dari uang Terdakwa IBNU GOPUR sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), M. TOTOK SUMEDI sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah), IWAN SETIAWAN dan PRIYANTO PRATIKNO alias ENTUK sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).<br /> <br /> 7. Pada tanggal 7 Januari 2020 sekitar pukul 11.00 WIB M. TOTOK SUMEDI menemui JUDI TETRAHASTOTO di kantor Dinas PUBMSDA memberikan uang sebesar Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah).<br /> <br /> 8. Kemudian tanggal 7 Januari 2020 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa IBNU GOPUR, M. TOTOK SUMEDI dan IWAN SETIAWAN menemui Bupati SAIFUL ILAH di Pendopo Delta Wibawa Kabupaten Sidoarjo dan Terdakwa IBNU GOPUR memberikan uang sebesar Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada Bupati SAIFUL ILAH. <br /> <br /> Bahwa perbuatan Terdakwa IBNU GOPUR bersama dengan M. TOTOK SUMEDI memberi sesuatu berupa uang seluruhnya sebesar Rp1.675.000.000 (satu milyar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada SAIFUL ILAH, SUNARTI SETYANINGSIH, JUDI TETRAHASTOTO dan SANADJIHITU SANGADJI karena telah membantu Terdakwa IBNU GOPUR dan M. TOTOK SUMEDI baik secara langsung atau tidak langsung untuk mendapatkan pekerjaan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada Tahun Anggaran 2019, yang bertentangan dengan kewajiban SAIFUL ILAH, SUNARTI SETYANINGSIH, JUDI TETRAHASTOTO dan SANADJIHITU SANGADJI sebagaimana dimaksud dalam :<br /> <br /> 1. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi. Kolusi dan Nepotisme, dalam Pasal 5 angka 4 yang menentukan : “Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme”; dan Pasal 5 angka 6 yang menentukan : “Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku“,<br /> <br /> 2. Pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menentukan : “Setiap PNS dilarang : menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapa pun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya".<br /> <br /> Perbuatan Terdakwa IBNU GOPUR bersama-sama dengan M. TOTOK SUMEDI merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 5 ayat (1 ) huruf b (atau Pasal 13) Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana. (Jen)</div>

News Tipikor Dua Terdakwa Kasus Suap Tangkap Tangan KPK Diadili

BERITA KORUPSI .CO – Senin, 30 Maret 2020, JPU Arief Suhermanto, Ahmad Burhanudi dan Andhi Kurniawan dari Komisi Pemberantasan Kor...

»

Apakah Mantan Bupati Bangkalan R. KH. Makmun Ibnu Fuad Jadi “Tersangka” Korupsi Kambing Etawa ?

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="609" data-original-width="1080" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhjp4wAngEP-PQ9-KqbZ7Ji7hEuKj7851psPuaNyw7fk67-SOVJjZMCsqlsJzSazZTuen6vPX0kDGgCksV6EmK9617Z-VKtgKatGFTeBQdjVN75c5p5FAPQTgcveYBJLc1x4xtJn3Z8W68/s640/n.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="640" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">R. KH. Makmun Ibnu Fuad atau Momon selaku mantan Bupati Bangkalan</td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div style="text-align: left;"> <span style="font-size: x-large;"><u><b>Kasi Pidsus Kejari Bangkalan, Iqbal :</b></u> Kalau kita bahas mekanisme, semuanya masuk sampai kepada penerima bantuan, karena sejak awal cacat prosedur dan cacat hukum</span></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Apakah R. KH. Makmun Ibnu Fuad atau Momon selaku mantan Bupati Bangkalan periode 2013 – 2018 akan jadi tersangka dalam kasus perkara Korupsi dana Program Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa untuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) untuk pembelian Kambing Etawa bagi masyarakat di 273 Desa se- Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran (TA) 2017 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp8.413.781.427 ?<br /><br />Sebab Iqbal, selaku Kepala Seksi Pidana Khsusu Kejaksaan Negeri (Kasi Pidsus Kejari) Bangkalan mengatakan, banyak pihak-pihak yang akan masuk “penjara”, dan kemungkinan untuk pengembangan serta tersangka baru akan ada, karena sejak awal pembahasan anggaran APBD hingga pertanggung jawaban dalam kegiatan Program Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa untuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) sudah cacat prosedur dan cacat hukum.<br /><br />“Kalau kita bahas mekanisme, semuanya masuk sampai kepada penerima bantuan. Karena tadi pun menurut ahli mengatakan, disini ada cacat prosedur dan cacat hukum. Untuk masalah pengembangan dan tersangka baru, saya jawab kemungkinan ada,” jawab  Iqbal dengan tegas.<br /><br />Bahkan saat ditanya lebih lanjut, apakah R. KH. Makmun Ibnu Fuad atau Momon yang menjabat selaku Bupati Bangkalan dan Ketua DPRD Kab. Bangkalan saat program tersebut berlangsung turut bertanggung jawab?. Dengn tegas, Iqbaal mejawab, semua termasuk Bupati.<br /><br />“Kalau dilihat dari prosesnya sampai ke pertanggungjawaban, proses dari penyusunan APBD dulu sampai ke pelaksanaan kegiatan, semua pihak-pihak yang ada di dalam proses tersebut tentunya turut bertanggung jawab termasuk Bupati,” kata Iqbal dengan tegas.<br /><br />Dan lebih lanjut Iqbal menjelaskan kepada beritakorupsi.co, mengenai prosedur penganggaran akan lebih jelas dari keterangan Tim TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah), dimana ketua TAPD adalah Sekda, dan Banggar (Badan Anggaran) yang ketuanya adalah Ketua DPRD. <br /><br />“Terkait mekanisme penganggaran, nanti teman-teman Wartawan akan lebih jelas mendengarkan keterangan dari Tim TAPD dan Banggar,” ujar Iqbal <br /><br />Terkait SK yang dikeluarkan Bupati, Iqbal mengatakan, bahwa itu terkait proposal yang isinya adalah terdapat nama-nama BUMDes selaku penerima yang diusulkan oleh DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa) kepada Bupati, sehingga Bupati mengeluarkan SK<br /><br />“Ini bukan pengadaan. Jadi Proposal itu terkait usulan dari DPMD kepada Bupati, dimana dalam Proposal itu terdapat nama-nama BUMDes selaku penerima, lalu Bupati mengeluarkan SK. SK itu sudah pernah kita tunjukan kepada Majelis Hakim,” ujar Iqbal<br /><br />Hal itu disampaikan Iqbal selaku Kasi Pidsus (Kepala Seksi Pidana Khusus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangkalan kepada beritakorupsi.co seusai persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jumat, 27 Maret 2020.<br /><br />Pertanyaan dari penjelasan Kasi Pidsus Kejari Bangkalan ini adalah, berapa orang yang akan menjadi tersangka baru dalam kasus perkara Korupsi “Kambing Etawa”? Mengingat Kepala Desa  selaku penerima dana untuk mengembangan BUMDes pembelian Kambing Etawa adalah sebanyak 273 Desa, 18 Kecamatan, dan puluhan pejabat lainnya selaku TAPD dan Banggar.<br /><br />Sesuai fakta persidangan, bahwa pembentukan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) bersamaan dengan pengajuan Proposal oleh DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa) kepada Bupati, sehingga Bupati mengeluarkan SK. Dimana dalam proposal tersebut terdapat nama MUMDes selaku penerima</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjgkHHoD-CGGCiVHQckrmJ6GFinii8_5OLRxB6yA-MDfgwqQok8ludx3ATmgkbvkXH9g37WFvubNIcCORsrgHRByZRphe2cZPVUvOlDggHJktNqaOrTXK6AXRi-4CaO6RfDmdnd52s7U64/s1600/X.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="700" data-original-width="700" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjgkHHoD-CGGCiVHQckrmJ6GFinii8_5OLRxB6yA-MDfgwqQok8ludx3ATmgkbvkXH9g37WFvubNIcCORsrgHRByZRphe2cZPVUvOlDggHJktNqaOrTXK6AXRi-4CaO6RfDmdnd52s7U64/s640/X.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Sementara sidang yang berlangsung pada Senin, 27 Maret 2020 diadakan dalam II session dengan agenda mendengarkan keterangan 6 (enam) orang saksi dan 2 (dua) ahli untuk terdakwa I, Ir. Syamsul Arifin, MM selaku Kepala BPPKAD (Badan Pengelola Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Bangkalan, dan terdakwa II, Mulyanto Dahlan, S.H., M.H selaku Plt. Kepala DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa) Kabupaten Bangkalan yang dihadirkan Tim JPU Kejari Bangkalan di muka persidangan ke hadapan Majelis Hakim yang diketuai Eddy Soeprayitno, SH., MH menggantikan Ketua Majelis I Wayan Sosiawan dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yakni Kusdarwanto dan Agus Handoko serta Panitra Pengganti (PP) Didik Dwi R. Sementara kedua terdakwa didampingi Tim Panasehat Hukumnya masing-masing.<br /><br />Ke- 6 orang saksi itu adalah, 1. drh. (Dokter Hewan) Muhammad Samsuddin (Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kab. Lumajang), 2. drh.Nurul Pratiwi (Kepala Seksi Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kab. Lumajang), namun kedua saksi ini tidak hadir. Kemudian ke 3. Ismet Efendi (Asisten Pemerintahan sekaligus anggota Tim anggaran Pemda Kab. Bangkalan), 4. R. KH. Makmun Ibnu Fuad (Bupati Bangkalan sejak 4 Maret 2013 - 4 Maret 2018), 5. Imron Rosyadi (Ketua DPRD Kab. Bangkalan 2017) dan 6. R. KH Abd. Latif Amin Imron (Wakil Ketua DPRD Kab. Bangkalan 2017 yang kemudian menjabat sebagai Bupati Bangkalan sejak 24 September 2018 hingga saat ini) dalam persidangan session I.<br /><br />Sedangkan session ke II adalah mendengarkan keterangan 2 (dua) ahli, yaitu Agus Widyanto selaku ahli Hukum Perbendaharaan Negara dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga (FH-Uanir) Surabaya dan Melly Indra Putri, SE., M.Ak, CfrA auditor BPKP Perwakilan Jawa Timur.<br /><br />Dalam persidangan session I, saat mendengarkan keterangan R. KH. Makmun Ibnu Fuad, yang menjabat selaku Bupati Bangkalan dalam program dana Program Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa untuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) untuk pembelian Kambing Etawa bagi masyarakat di 273 Desa se- Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran (TA) 2017, lebih banyak menjawab lupa dan tidak ingat.<br /><br />Jawaban lupa dan tidak ingat dari mantan orang nomor satu di Kabupaten Bangkalan ini, saat menjawab pertanyaan dari JPU, salah satunya terkait SK (Surat Keputusan) Bupati yang ditandatanganinya. Alasannya karena dokuemnnya banyak<br /><br />“Saya tidak ingat, saya mendatangani tapi saya lupa tentang apa karena banyak dokumen,” kata R. KH. Makmun Ibnu Fuad<br /><br />Anehnya, kehadiran R. KH. Makmun Ibnu Fuad selaku Bupati Bangkalan sebagai saksi dalam persidangan, tak membawa dokumen selembar kertaspun. Sehingga timbul pertanyaan, apakah tidak menyimpan dokemen-dokemen apapun sebagai Bupati atau jawaban lupa dan tidak ingat,  sengaja atau memang hanya pura pura-pura?<br /><br />Yang jelas, gerak tubuh R. KH. Makmun Ibnu Fuad seperti orang yang dalam kebingungan saat diberondong beberapa pertanyaan dari Tim JPU Kejari Bangkalan selama dalam persidangan.<br /><br />Sementara SK yang dimaksud adalah SK Nomor. 412.2/782/433.110/2017 tanggal 17 Maret 2017, yang pada pokoknya menerangkan, bahwa setiap desa dapat mengalokasikan dana pendamping melalui masing-masing Kecamatan<br /><br />Pada persidangan session ke II, Ahli Hukum Perbendaharaan Negara dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga (FH-Uanir) Surabaya ini mengatakan kepada Majelis Hakim, bahwa ada cacat prosedur dan cacat hukum sejak proses pembahasan APBD hingga pertanggung jawaban</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="700" data-original-width="700" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhmXxeJ0hrxO2bx7opRtJg5uszGwDqE2hkFm18MiPSiapShWsx_S7LRgBFaFljJd6R45Nc3DiFTlOM4K2UnKnHHtbAq0_uUdVuyUXY6BNSNP4n8B59cd7ueb8J95rUZPUOHeMWN34IR8SY/s640/V.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> “Pertanggung jawaban ini ada dua, bisa dari Desa ke Bupati, atau dari OPD (Organisasi Perangkat Daerah.red) terkait ke Bupati. Jadi dari bawah ke atas,” kata Agus Widyanto menjelaskan kepada Majelis Hakim<br /><br />Sementara auditor BPKP Perwakilan Jawa Timur, Melly Indra Putri, SE., M.Ak, CfrA menjelaskan kepada Majelis Hakim, bahwa terdapat kerugian negara sebesar De1apan milliar empat ratus tiga belas juta tujuh ratus delapan pulu satu ribu empat puluh dua tujuh rupiah (Rp8.413.781.427)<br /><br />Melly menjelaskan, bahwa APBD Kabupaten Bangkalan tahun 2017 yang dicairkan untuk pembelian Kambing Etawa betina di 273 Desa sebesar Rp13.750.000 (per ekor) X 273 Desa = Rp3.753.750.000. Dan bantuan untuk BUMDes sebesar Rp.20.000.000 X 273 Desa = Rp5.460.000.000<br /><br />“Kami menggunakan sistim penghitungan Kerugian Keuangan negara. Terdapat kerugian negara sebesar De1apan milliar empat ratus tiga belas juta tujuh ratus delapan pulu satu ribu empat puluh dua tujuh rupiah (Rp8.413.781.427),” kata Melly mejelaskan kepada Majelis Hakim<br /><br />Kerugian keuangan negara sebesar Rp8.413.781.427 yang disampaikan auditor BPKP Jatim ini, setelah dikurangi pajak sebesar Rp96 juta lebih, dan pembelian susu Kambing Etawa bagi masyarakat sekitar Rp545 juta lebih<br /><br />Seperti yang diberitakan pada sidang yang sebelumnya (Senin, 27 Januari 2020), bahwa anggaran untuk pembelian Kambing Etawa tidak masuk dalam pembahasan penganggaran APBD Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran (TA) 2017.<br /><br />Hal itu terungkap dalam persidangan (Senin, 27 Januari 2020) dari keterangan saksi yang diharikan Tim JPU Kejari Bangkalan, diantaranya Hasanuddin, Bambang Hariyanto, Subagio dan Moch. Kamil. <br /><br />Selain dari keterangan saksi, dalam surat dakwaan JPU juga sangat jelas meguraikan, bahwa pengalokasian anggaran untuk Bantuan Keuangan Khusus kepada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di 273 desa se- Kabupaten Bangkalan dilakukan secara rekayasa. Hal itu terlihat dari proses pengalokasian anggaran tersebut yang sejak awal pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bangkalan tahun anggaran 2017, tidak pernah tercantum program dimaksud.<br /><br />Bahkan didalam penyusunan dan pembahasan RKA – SKPD (Rencana Kerja dan Anggaran - Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) juga tidak pernah diusulkan. <br /><br />Rekayasa penganggaran dana bantuan keuangan khusus kepada Bumdes di  273 desa se- Kabupaten Bangkalan,memasukkan program tersebut pada saat adanya hasil evaluasi dari propinsi Jawa Timur Tentang RAPBD Kabupaten Bangkalan Tahun anggaran 2017.<br /><br />Selain itu, dalam proses penyusunan anggaran untuk Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa untuk pengembangan BUMDes tersebut, tidak pernah melibatkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bangkalan.<br /><br />Sehingga penganggaran sebesar Rp3. 753.750.000 yang diperuntukan bagi 273 Desa dengan nama Program Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa untuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang penganggarannya melekat pada BPKAD Kabupaten Bangkalan dengan Belanja Tidak Langsung Nomor Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA OPD) : 4.0302.02000051 kode rekening l.7.04.03, bertentangan dengan Pasal 100 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 T ahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 T ahun 2006<br /><br />Lebih lanjut dalam surat dakwaan JPU menjelaskan, bahwa terdakwa I, Ir. Syamsul Arifin, MM Bin (Alm) Mohamad Suri selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bangkalan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 821.2/02/433.206/2017 tanggal 16 Januari 2017, bersama-sama dengan terdakwa II Muyanto Dahlan, SH., MM selaku Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) berdasarkan Surat Bupati Bangkalan Nomor : 821.2/062/433.206/20l7 tanggal 17 Januari 2017, baik bertindak secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri dalam rentan waktu sekitar bulan Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2017, atau pada suatu tempat yang masih temtasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya</div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEin-A9kNuB8Nvl0HLGQfyb2BwX-f1IHGlEsXzJ1jHRg6sQG3tSso1IKMa5cT-L1rkJl66Z2o0PdRlniEqXEPIWQavHn19vVmp8k6ALLkqkL2zMQDdtng9BG3k2y1rtud-3IhpzwbFzv_Nw/s1600/terdakwa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="568" data-original-width="640" height="568" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEin-A9kNuB8Nvl0HLGQfyb2BwX-f1IHGlEsXzJ1jHRg6sQG3tSso1IKMa5cT-L1rkJl66Z2o0PdRlniEqXEPIWQavHn19vVmp8k6ALLkqkL2zMQDdtng9BG3k2y1rtud-3IhpzwbFzv_Nw/s640/terdakwa.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Kedua Terdakwa</td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> Bahwa terdakwa I dan terdakwa II telah melakukan perbuatan “yang melakukan, yang menyuruh mlakukan dan yang turut serta melakukan”, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu karparasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara”. Perbuatan terdakwa I, Ir. Syamsul Arifin, MM dan terdakwa II, Mulyanto Dahlan, SH., M.H dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :<br /><br />Berawal dari keinginan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan untuk memberikan Bantuan keuangan kepada seluruh desa di Kabupaten Bangkalan, maka di bulan Pebruari 2017,  terdakwa  I, Ir. Syamsul Arifin, MM, dan terdakwa II, Mntyarno Dahlan, S.H., M.H melakukan pembahasan hat tersebut yang pada saat itu  hadir saksi Hadi Wiyono, Saksi Roby Henryawan, S.E., Saksi R. Muh. Makmun Ibnu Fuad, SE., saksi Ismet Effendi, S.Sos., MM selaku Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Bangkalan (Anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah TA. 2016 dan 2017) serta para Camat dan Kepala Desa se- Kabupaten Bangkalan yang bertempat di Pendopo Kabupaten Bangkalan<br /><br />Dalam pertemuan tersebut, saksi Hadi Wiyono selaku penyedia Kambing Etawa memaparkan di hadapan para pihak yang hadir dalam pertemuan tersebut terkait tata cara merawat Kambing Etawa dan manfaat perahan susu yang bemanfaat bagi kesehatan, sehingga seluruh peserta pertemuan yang hadir menghasilkan kesimpulan yang pada pokoknya, Pemerintah Kabupaten Bangkalan akan melakukan pembelian Kambing Etawa yang diperuntukkan bagi seluruh Desa se- Kabupaten Bangkalan.<br /><br />Selang beberapa hari kemudian, terdakwa I, Syamsul Arifin, MM, selaku Kepala BPKAD  Kabupaten Bangkalan melakukan pertemuan kembali dengan saksi Hadi Wiyono yang juga dihadiri oleh saksi Roby Henryawan, SE, saksi Ismet Effendi. Dalam pertemuan tersebut dihasilkanlah kesepakatan harga antara terdakwa I, Ir. Syamsul Arifin, MM, selaku Kepala BPKAD Kabupaten Bangkalan dengan saksi Hadi Wiyono selaku penyedia Kambing Etawa dengan rincian, setiap Desa akan memperoleh 4 (empat) ekor Kambing Etawa Betina seharga Rp13.750.000 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) ekor Kambing Etawa Jantan seharga Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah)<br /><br />Selanjutnya Terdakwa I, Ir. Syamsul Arifin, MM guna menindaklanjuti hasil pertemuan tersebut diatas dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp3.753.750.000 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh tiga Juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diperuntukan bagi 273 desa dengan nama Program Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa untuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang penganggarannya melekat pada BPKAD Kabupaten Bangkalan dengan Belanja Tidak Langsung dengan Nomor Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA OPD) : 4.03 02.02000051 kode rekening 5.1.7.04.03<br /><br />Pengalokasian anggaran untuk Bantuan Keuangan Khusus kepada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di 273 desa se- Kabupaten Bangkalan, oleh Terdakwa I, Ir. Syamsul Arifin, MM selaku Kepala BPKAD Kabupaten Bangkalan dilakukan secara rekayasa.<br /><br />Hal itu terlihat dari proses pengalokasian anggaran tersebut yang sejak awal pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bangkalan tahun anggaran 2017, tidak pernah tercantum program dimaksud.<br /><br />Bahkan didalam penyusunan dan pembahasan RKA-SKPD dan Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA-PPKD), juga tidak pernah diusulkan. Rekayasa penganggaran dana bantuan keuangan khusus kepada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di  273 desa se- kabupaten Bangkalan dilakukan oleh Temakwa I, Ir. Syamwl Wn, MM selaku Kepala BPKAD Kabupaten Bangkalan dengan cara, memerintahkan saksi Budi Haryanto selaku Kepala Bidang Anggaran dan Saksi Moh. Waki selaku Kepala Sub Bidang Anggaran Belanja I pada BPKAD untuk memasukkan program tersebut pada saat adanya hasil evaluasi dari propinsi Jawa Timur Tentang RAPBD Kabupaten Bangkalan Tahun anggaran 2017.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1080" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJQiGBteLc-65fPMDwO5NDod92fi5nnGgODargE1_GkypMBShK8q5Z4KDDBwT_Dqc-aFEecySoaV8u5cQgrAYV1VBk5rYru7lqOABuW1aQxVdsogQWa1XhnCwQW6YZB255MWfoZE5UXmU/s640/7.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Selain dari pada itu, dalam proses penyusunan anggaran untuk Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa untuk pengembangan BUMDes tersebut, yang dilakukan oleh Terdakwa I, Ir. Syamsul Arifin, MM selaku Kepala BPKAD Kabupaten Bangkalan tidak pernah melibatkan Tim Anggaran (TAPD) Kabupaten Bangkalan.<br /><br />Sehingga penganggaran dana sebesar Rp3. 753.750.000 yang diperuntukan bagi 273 desa dengan nama Program Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa untuk pengembangan Badan Usaha Mzhk Desa (Bumdes) yang penganggarannya melekat pada BPKAD Kabupaten Bangkalan dengan Belanja Tidak Langsung Nomor Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA OPD) : 4.0302.02000051 kode rekening l.7.04.03 yang dilakukan oleh Terdakw I sefaku Kepala BPKAD Kabupaten Bangkalan, bertentangan dengan Pasal 100 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 T ahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 T ahun 2006<br /><br />Setelah dana untuk pembelian kambing etawa betina sebanyak 4 (Empat) ekor untuk masing-masing desa se- Kabupaten Bangkalan tahun anggaran 2017 teralokasi, saksi R. Muh. Makmun Ibnu Fuad, SE selaku Bupati Bangkalan menerbitkan Surat Nomo. 412.2/782/433.110/2017 tanggal 17 Maret 2017, yang pada pokoknya menerangkan, bahwa setiap desa dapat mgalokasikan dana pendamping melalui masing-masing kecamatan.<br /><br />Dengan mendasar pada surat tersebut, terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan menyampaikan kepada masing-masing desa se- Kabupaten Bangkalan untuk mengalokasikan didalam APBDes dengan mata anggaran penyertaan modal desa yang rata-rata sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan perincian ; yaitu pembelian ] (satu) ekor kambing etawa jantan sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah), dan pembuatan kandang sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah), untuk kegiatan penyertaan modal untuk BUMDes yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus dan Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD) TA 2017 yang dilakukan oleh Terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H dengan cara mengadakan beberapa kali pertemuan baik dengan seluruh Camat maupun Kepala Desa se- Kabupaten Bangkalan<br /><br />Atas dasar pertemuan yang dilakukan oleh Terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan baik bersama dengan Camat maupun Kepala Desa se- Kabupaten Bangkalan, maka para Kepala Desa se- Kabupaten Bangkalan mengalokasikan anggaran untuk pembelian 1 (satu) ekor kambing etawa jantan sebesar Rp10.000.000 dan pembuatan kandang kambing etawa sebesar Rp10.000.000 untuk kegiatan penyertaan modal untuk BUMDes yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus dan Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD) TA 2017 tanpa melalui mekanisme yang seharusnya, yakni tanpa adanya Musyawarah Desa sebagai dasar proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Desa TA 2017 dan dibuat dengan menggunakan tanggal mundur, maka atas dasar hal tersebut setiap Kepala Desa se- Kabupaten Bangkalan mengalokasikannya sebagaimana yang diarahkan oleh Terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H., selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1080" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiOx_cJ89gee7mahRY5x45obNXmCleSALTIk2sCHijZ3ovu2_agI-MoHh-e9xdS46iQhqE3firU7mFOp6US9sY5OoxqG-KZbb6uhz2tvXVtHubETjMgyBHIBFIRyIYh0WjsSNb_AwgEg3s/s640/b..jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Bahwa pengalokasian anggaran untuk kegiatan penyertaan modal untuk BUMDes yang bersumber dan Bantuan Keuangan Khusus dan Alokasi Dana Desa (ADD ) maupun Dana Desa (DD) TA 2017 tersebut yang tidak melalui Musyawarah Desa sebagai dasar bagi masing-masing desa se- Kabupaten Bangkalan dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDCS) sebagai dasar penyusunan dan Penganggaran APBDes TA 2017 yang semata-mata hanya mendasar pada arahan yang dilakukan oleh Terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., MH selaku Plt. Kepala DPMD Kab. Bangkalan, berentangan dengan ketentuan Pasal 18 Ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan T ransmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tenteng Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa<br /><br />Terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan selain mengarahkan para Kepala Desa se- Kabupaten Bangkalan untuk mengalokasikan anggaran untuk pembelian 1 (satu) ekor kambing etawa jantan sebesar Rp10.000.000 dan pembuatan kandang kambing etawa sebesar Rp10.000.000 untuk kegiatan penyertaan modal untuk BUMDes yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus dan Alokasu Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD) TA 2017 tanpa melalui mekanisme, yang seharusnya juga menerbitkan surat yang ditujukan kepada seluruh Camat se- Kabupaten Bangkalan, yaitu surat Nomor : 005/604/433.110/2017 Tanggal 27 April 2017 dan surat Nomor :412/617 4331000017 Tanggal 2 Mei 2017 perihal Undangan, yang pada pokoknya agar para Camat menghadirkan Kasi PMD masing-masing Kecamatan di Kabupaten Bangkalan guna memfasilitasi dan Pembentukan BUMDesa.<br /><br />Maka dengan mendasar pada kedua surat yang diterbitkan oleh terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M..,H setakuPlt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan sangat terlihat jelas bahwa hal tersebut merupakan inisiatif yang dilakukan oleh terdakwa II didalam merekayasa untuk kelengkapan administratif semata agar sebanyak 273 Desa se- Kabupaten Bangkalan bisa memperoleh dana Bantuan Keuangan Khusus untuk pengembangan BUMDes.<br /><br />Hal mana terlihat dari tidak adanya satupun BUMDes se- Kabupaten Bangkalan yang didaftarkan pada Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia sebagai salah satu persyaratan pembentukan Badan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik DDesa serta Pasal 78 dan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa<br /><br />Setelah masing-masing Desa sebanyak 273 yang ada di Kabupeten Bangkalan mempersiapakan segala apa yang dipersyaratkan didalam mendapatkan dana bantuan khusus untuk pengembangan BUMDes sesuai dengan arahan terdakwa H Mulyanto Dahlan, SH, MH, selaku Plt Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan, maka terdakwa II melalui Camat se-  Kabupaten Bangkalan memerintahkan agar para Kepala Desa se- Kabupaten Bangkalan mengajukan proposal yang ditujukkan kepada Bupati Bangkalan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bangkalan yang pada pokoknya, guna memperoleh dana bantuan untuk pembelian 4 (empat) ekor kambing etawa betina dengan nilai nominal Rp13.750.000 dengan melampirkan sebagai berikut ; Surat Pengantar dari Camat; Surat Permohonan dari Kepala Desa; Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA. 2017; Kwitansi penerimaan asli bermaterai Rp6000, dibuat rangkap 3 (tiga); Fotocopy KTP ketua dan bendahara BUMDesa; Fotocopy buku rekening kas Desa dan nama Bendahara Desa; Fotocopy buku rekening BUMDesa dan nama bendahara BUMDesa; Surat Pernyataan tanggung jawab mutlak dari penerima bantuan</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="609" data-original-width="1080" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgVfXkxPrtNSgfRGlceDXP1jCsyycqbMgZirmxbSjK64yes5KlEuig1PAkS0gIAmyfKPpFWq5s2mc3UymvYMkRamaWVUPnvMfzuKpnZS8W6vfwVlRT28qytuLjvS8j7MA4JZkTNrNpjHh8/s640/c...jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Peraturan Desa tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUNIDes); AD/ ART; SK Pengurus; Berita Acara Musyawarah Desa; Daftar Hadir Musyawarah Desa sebagai tindak lanjut atas proposal yang diajukan oleh para Kepala Desa se- Kabupaten Bangkalan, terdakwa  Mulyanto Dahlan, S.H., M.H., selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan membenmk tim verifikasi sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bangkalan Nomor : 188.45/995/Kpts/433.013/2017 tentang pembentukkan tim verifikasi bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bangkalan TA. 2017 unggul 07 Juni 2017 yang tugasnya pada pokoknya,  memveriftkasi dalam rangka memastikan ada tidaknya kelengkapan berkas usulan yang diajukan Pemerintah Desa untuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan melaporkan hasil verifikasi kepada terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan<br /><br />Sebanyak 273 proposal yang diajukan oleh Pemerintah Desa se- Kabupeten Bangkalan semata-mata hanya sebagai kelengkapan administrasi belaka sebagaimana yang diarahkan oleh terdakwa II, maka seluruh proposal tersebut oleh terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan dinyatakan lolos verifikasi. Atas dasar hasil verifikasi tersebut, maka terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan mengajukan pemohonan kepada Bupati Bangkalan guna menerbitkan Keputusan Bupati Bangkalan terkait Desa penerima dana bantuan keuangan BUMDes masing-masing Desa sebesar Rp13.750.000 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 188.45/87/Kpts/433.013/2017 tentang penerima Bantuan Keuangan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Galis, Kecamatan Socah dan Kecamatan Kamal TA 2017 tanggal 7 Juni 2017<br /><br />Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 188.45/101/Kpts/433013/2017 tentang penerima Bantuan Keuangan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Bangkalan, Kecamatan Tanah Merah, Kecamatan Blega, Kecamatan Konang, Kecamatan Klampis, Kecamatan Modung, Kecamatan Tragah dan Kecamatan Labang TA 2017 tanggal 10 Juli 2017 dan Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 188.45/116/Kpts/433.013/2017 tentang penerima Bantuan Keuangan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Kwanyar, Kecamatan Arosbaya, Kecamatan Geger, Kecamatan Tanjungbumi, Kecamatan Sepulu, Kecamatan Kokop dan Kecamatan Bumeh TA 2017 tanggal 14 Agustus 2017;<br /><br />Dengan dasar Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 188.45/87/Kpts/433013/2017 tertanggal 7 Juni 2017, Nomor : 188.45/101/Kpts/433013/2017 tertanggal 10 Juli 2017 dan Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 188.45/1l6/Kpts/433.013/2017 tertanggal 14 Agustus 2017, maka dana bantuan keuangan kepada pemerintahan desa pengembangan BUMDes TA 2017 sebesar Rp3.753.750.000 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) secara bertahap didistribusikan kepada masing-masing rekening kas desa se- Kabupaten Bangkalan.<br /><br />Akan tetapi, sebelum pendistribusian dana tersebut dilakukan, terdakwa I, Ir. Syamsul Arifin, MM selaku Kepala BPKAD Kabupaten Bangkalan meminta kepada terdakwa II, Mulyanto Dahlan, S.H., M.H selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan untuk terlebih dahulu menandatangani surat pelimpahan kewenangan yang dibuat dan diterbitkan oleh terdakwa I, lr. Syamsul Arifin selaku Kepala BPKAD Kabupaten Bangkam yaitu: Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/759/433.210/2017 tanggal 15 Juni 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/766/433.210/2017 tanggal 16 Juni 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1236/433204/2017 tanggal 19 Juni 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/913/433.204/2017 tanggal 21 Juh 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1278/433.204/2017 tanggal 26 September 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1546/433.204/2017 tanggal 08 November 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1547/433.204/2017 tanggal 08 November 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor ' 900/1561/433204/2017 tanggal 09 November 2017; Surat Pelimpahan<br /><br />Dan Kewenangan Nomor : 90011571/433204/2017 tangga 10 November 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1570/433.204l2017 tanggal 10 November 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1707/433.204/2017 tanggal 30 November 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1706/433.204/2017 tanggal 30 November 2017,; Surat Peltmpahan Kewenangan Nomor : 900Il724l433.204/2017 tanggal 05 Desember 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1769/433204/2017 tanggal 13 Desember 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1812/433.204/2017 tanggal 20 Desember 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1813/433.204/20|7 tanggal 20 Desember 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1847/433.204/2017 tanggal 22 Desember 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1848/433.204/2017 tanggal 27 Desember 2017;</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="609" data-original-width="1080" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg2D_yIDjMTghrLzs9j7PqqkpSnxmw7h-FxKOv68sMx8ushQWExtzJWrup1RLOfkhTHgj8Go4KCeH1snKlJS6Uaxv67FwEK_jGTxBegTYapb9OnbiVKh9YJw3XQ1TB4g4Z3tZ6iuKQPORQ/s640/j.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Setelah pengalokasian anggaran dengan nama progam bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa unruk pengembangan BUMDes TA 2017 dengan Nomor Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA BPKAD) : 4.03 02.02000051 dengan kode rekening 5.1.7.04.03 yang bersumber dari APBD TA 2017 sebesar Rp3.753.750.000 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan penyertaan modal Desa pada masing-masing Desa se- Kabupaten Bangkalan yang bersumber dari APBDes TA 2017 dengan jumlah total Rp5.290.430.000 (lima milyar dua ratus sembilan puluh juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) yang di buat secara rekayasa guna memenuhi kelengkapan administrasi, baik yang dilakukan oleh terda I maupun terdakwa II dan kemudian terdakwa II menghubungi saksi Hadi Wiyono untuk segera melakukan pendistribusian kambing etawa sebagaimana pembicaraan awal di bulan Februari tahun 2017 yang bertempat di Pendopo Pemerintah Kabupaten Bangkalan antara terdakwa I dengan saksi Hadi Wiyono selaku penyedia kambing etawa<br /><br />Selanjutnya saksi Hadi Wiyono sebagaimana permintaan dari terdakwa I, melakukan pendistribusian kambing etawa baik betina maupun jantan ke beberapa desa yang ada di Kabupaten Bangkalan.<br /><br />Namun pendistribusian kambing etawa yang dilakukan oleh saksi Hadi Wiyono dengan mengatas namakan rakan CV. Etawa Lumajang ke beberapa Desa yang ada di Kabupaten Bangkalan dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku<br /><br />Hal ini terlihat dari tidak adanya kontraktual antara Pemerintahan Desa se- Kabupaten Bangkalan dengan CV. Etawa Lumajang, tidak adanya spesifikasi kambing etawa baik betina maupun jantan yang diberikan kepada Pemerintahan Desa se- Kabupaten Bangkalan, tidak dilengkapinya surat kelayakan sehat dari Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang yang diterbitkan secara sah (dipalsu) terhadap kambing etawa yang dikirim oleh saksi Hadi Wiyono yang mengatasnamakan CV. Etawa Lumajang dan tidak diketahuinya secara pasti jumlah kambing etawa yang dikirim oleh saksi Hadi Wiyono sebagaimana yang telah disepakati antara terdakwa I dengan saksi Hadi Wiyono yang seharusnya setiap desa sebanyak 273 yang ada di Kabupaten Bangkalan masing-masing akan memperoleh 4 (Empat) ekor kambing etawa betina dengan harga Rpl3.750.000 (Tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (Satu) ekor kambing etawa jantan dengan harga Rp10.000.000 (Sepuluh juta rupiah).<br /><br />Sehingga pendistribusian kambing etawa ke beberapa desa yang ada di Kabupaten Bangkalan yang dilakukan oleh saksi Hadi Wiyono bertentangan dengan Keputusan Menteri Pertanian RI nomor : 1055/Kpts/SR.120/10/2014 tentang Penetapan Galur Kambing Senduro tertanggal 13 Oktober 2014 dan juga Keputusan Kelala Dinas Peternakan Kabupaten Lumajang Nomor : 188.45/17/427.46/ 2016 tentang standart Teknis Minimal Bibit Kambing Senduro tertanggal 16 Februari 2016 beserta Lampirannya tentang Standart Teknis Minimal Parameter Perbibitan Kambing Senduro<br /><br />Selanjutnya saksi Hadi Wiyono yang mengatasnamakan CV. Etawa Lumajang bersama-sama dengan terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H., selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan dan saksi Robby Henryawan, S.E melakukan permintaan pembayaran kepada 273 desa yang ada di Kabupaten Bangkalan dengan jumlah nominal masing-masing desa sebesar Rp13.750.000 (Tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 4 (Empat) ekor kambing etawa betina dan sebesar Rp10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) untuk 1 (satu) ekor kambing etawa jantan dengan jumlah total sebesar Rp6.483.750.000 (Enam milyar empat ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="356" data-original-width="640" height="356" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8JleXgZrrovUwEwsiBNK-PehtPH-g0Vli9c5sm7zTpSe9paIkQCksikiXycKy9wDYma6EchBwRppzVm8kwXMOoz_VMmmuqX6LwCiUTpPNAsiPiU9t1R6oRgrpz05os-IERrWLi_tn0os/s640/1.+Foto+Sidang+pada+tanggal+27+Januari+2020.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Permintaan pembayaran kambing etawa yang dilakukan oleh saksi Hadi Wiyono, terdakwa II maupun saksi Robby Henfyawan, SE, maka sebanyak 273 Desa di Kabupaten Bangkalan melakukan pembayaran baik dengan cara tunai maupun dengan cara transfer sebagaimana yang diarahkan oleh terdakwa II melalui rekening pribadi milik Saksi Hadi Wiyono, yakni An. Fatmawati (adik kandung Saksi Hadi Wiyono), Rekening BNI dengan Nomor Rekening : 0373731730; melalui a/n Hadi Wiyono, Rekening BCA dengan Nomor Rekening 1250523111 dan a/n Hidi Wiyono, Rekemng BCA dengan Nomor Rekentng l253751111,<br /><br />Bahwa program bantuan keuangan khusus kepada Pemerintahan Desa untuk pengembangan  BUMDes TA 2017 yang tidak didasarkan pada perencanaan secara matang, terlihat dari tidak adanya Peraturan Bupati Bangkalan yang seharusnya menjadi dasaradanya program tersebut dan proses penganggaran serta pelaksanaan yang dilakukan tidak sesuia dengan prosedur.<br /><br />Maka bantuan keuangan khusus kepada Pemerintahan Desa untuk pengembangan  BUMDes TA 2017, sangat jelas tidak memberikan manfaat bagi masyarakat luas Khususnya Kabupaten Bangkalan. Sehingga bertentangan dengan pasal 4 Ayat (1), ayat (11) dan pasal 47 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011tentang perubahan Kedua atas Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 13 tahun 2006<br /><br />Terkait dengan program bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk pengembangan BUMDes TA 2017 yang dilakukan oleh terdakwa baik terdakwa I Ir. Syamsul Arifin, MM selaku Kepala BPKAD Kabupaten Bangkalan maupun terdakwa II Mulyanto Dahlan, SH, MH. selaku Plt Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan yang dilakukan dengan cara perencanaan,  penganggaran maupun pelaksanaan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, telah memperkaya terdakwa atau setidak-tidaknya pihak lain yaitu saksi Hadi Wiyoono selaku pihak terkait lainnya.<br /><br />Bahwa akibat perbuatan terdakwa I lr. Syamsul Arifin, MM selaku Kepala BPKAD Kabupaten Bangkalan dan terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp8.413.781.427 (de1apan milyar empat ratus tiga belas juta tujuh ratus delapan pulu satu ribu empat puluh dua tujuh rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor : SR-436/PWl3/S/2019 tanggal 01 Juli 2019,<br /><br />Perbuatan Terdakwa I, lr. Syamsul Arifin, MM selaku Kepala BPKAD Kabupaten Bangkalan dan terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.Hsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) atau (pasal 3) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Rl Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Rl Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat ( l) ke-l KUHP. (Jen)</div>

News Tipikor Apakah Mantan Bupati Bangkalan R. KH. Makmun Ibnu Fuad Jadi “Tersangka” Korupsi Kambing Etawa ?

R. KH. Makmun Ibnu Fuad atau Momon selaku mantan Bupati Bangkalan Kasi Pidsus Kejari Bangkalan, Iqbal : Kalau kita bahas mekanisme, ...

»

R. KH. Makmun Ibnu Fuad, Mantan Bupati Bangkalan Bertanggung Jawab Dalam Perkara Korupsi Kambing Etawa

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="700" data-original-width="700" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiiesdEW7nvnJJHXzwDYoKVoGTNb-iLjDjoAS7sOK9SCIaLJAiSYTUsgBtpTpH-8yDNOZf-7TdLXuapFWTCI0xvDpPK_3FgUrK7mOES72VMkuQvRrufxjEUBLjYyZCz1cARP5IEHDz8LJI/s640/X.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="640" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto dari Kiri, R. KH. Makmun Ibnu Fuad atau Momon (mantan Bupati Bangkalan) dan Kasi Pidsus Kejari Bangkalan</td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: left;"> <span style="font-size: x-large;"><b><u>Kasi Pidsus Kejari Bangkalan, Iqbal :</u></b> proses dari penyusunan APBD sampai ke pelaksanaan kegiatan, semua pihak-pihak yang ada di dalam proses tersebut turut bertanggung jawab termasuk Bupati</span></div> <div style="text-align: left;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /><span style="font-size: x-large;"><u><b>Auditor BPKP Jatim, Melly Indra Putri, SE., M.Ak, CfrA :</b></u> Dana yang dicairkan dari APBD Tahun 2017, ada kerugian keuangan negara sebesar Rp8.413.781.427</span><br /><br /><br /><b><span style="font-size: large;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</span></b> R. KH. Makmun Ibnu Fuad atau Momon selaku mantan Bupati Bangkalan ikut bertanggung jawab dalam kasus perkara Korupsi dana Program Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa untuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) untuk pembelian Kambing Etawa bagi masyarakat di 273 Desa se- Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran (TA) 2017 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp8.413.781.427 (Delapan milyar empat ratus tiga belas juta tujuh ratus delapan pulu satu ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKN) oleh BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor : SR-436/PWl3/S/2019 tanggal 01 Juli 2019<br /><br />Selain mantan Bupati Bangkalan Momon, beberapa pihak termasuk para penerima bantuan dana untuk pembelian Kambing Etawa juga turut bertanggung jawab, karena proses sejak awal penyusunan APBD hingga pertanggung jawaban dalam pelaksanaan kegiatan terdapat cacat prosedur dan cacat hukum, hingga mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp8.413.781.427.<br /><br />Hal itu disampaikan oleh JPU yang juga Kasi Pidsus (Kepala Seksi Pidana Khusus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangkalan, Iqbal menjawab pertanyaan beritakorupsi.co seusai persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jumat, 27 Maret 2020.<br /><br />“Kalau dilihat dari prosesnya sampai ke pertanggungjawaban, proses dari penyusunan APBD dulu sampai ke pelaksanaan kegiatan, semua pihak-pihak yang ada di dalam proses tersebut tentunya turut bertanggung jawab termasuk Bupati,” kata Iqbal<br /><br />Menjawab pertanyaan beritakorupsi.co, Iqbal menjelaskan, bahwa banyak pihak-pihak yang akan masuk “penjara” dalam kasus perkara Korupsi Kambing Etawa karena terjadi cacat prosedur dan cacat hukum seperti yang disampaikan dalam persidangan (Jumat, 27 Maret 2020) oleh ahli Hukum Perbendaharaan Negara dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga (FH-Uanir) Surabaya, Agus Widyanto<br /><br />“Kalau kita bahas mekanisme, semuanya masuk sampai kepada penerima bantuan. Karena tadi pun menurut ahli mengatakan, disini ada cacat prosedur dan cacat hukum,” ujar Iqbal.<br /><br />Saat ditanya lebih lanjut, terkait ada tidaknya tersangka baru dalam kasus perkara Korupsi Kambing Etawa, Iqbal mengatakan kemungkinan ada. Kata ‘kemungkinan’ yang disampaikan Iqbal ini sedikit menggelitik telinga. Sebab kata “mungkin”, bisa jadi ada dan bisa juga sebaliknya tergantung “SIKON alias Situasi dan Kondisi”<br /><br />“Untuk masalah pengembangan atau tersangka baru, saya jawab ada kemungkinan,” jawab  Iqbal.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1080" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhmgtegsfPFbzkfI9ivLwYeuIfsUM4TguuNymnwXJ-k6Z1DlpCchhXR8fvWD7NqiBVYDJ1Xx-VDIha1dpAgL_YeXJYd0I1CgSpMIWDozow5G7vzej0hut3hi3YMdGK-q9j6pI0xNzirCOI/s640/1....jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Namun lebih lanjut Iqbal menjelaskan kepada beritakorupsi.co, mengenai prosedur penganggaran akan lebih jelas dari keterangan Tim TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah), dimana ketua TAPD adalah Sekda, dan Banggar (Badan Anggaran) yang ketuanya adalah Ketua DPRD. <br /><br />“Terkait mekanisme penganggaran, nanti teman-teman Wartawan akan lebih jelas mendengarkan keterangan dari Tim TAPD dan Banggar,” ujar Iqbal <br /><br />Sedangkan SK, lanjut Iqbal, itu terkait proposal yang isinya adalah terdapat nama-nama BUMDes selaku penerima yang diusulkan oleh DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa) kepada Bupati, sehingga Bupati mengeluarkan SK<br /><br />“Ini bukan pengadaan. Jadi Proposal itu terkait usulan dari DPMD kepada Bupati, dimana dalam Proposal itu terdapat nama-nama BUMDes selaku penerima, lalu Bupati mengeluarkan SK. SK itu sudah pernah kita tunjukan kepada Majelis Hakim,” ujar Iqbal<br /><br />Sidang yang berlangsung pada Senin, 27 Maret 2020 diadakan dalam II session dengan agenda mendengarkan keterangan 6 (enam) orang saksi dan 2 (dua) ahli untuk terdakwa I, Ir. Syamsul Arifin, MM selaku Kepala BPPKAD (Badan Pengelola Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Bangkalan, dan terdakwa II, Mulyanto Dahlan, S.H., M.H selaku Plt. Kepala DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa) Kabupaten Bangkalan yang dihadirkan Tim JPU Kejari Bangkalan di muka persidangan ke hadapan Majelis Hakim yang diketuai Eddy Soeprayitno, SH., MH menggantikan Ketua Majelis I Wayan Sosiawan dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yakni Kusdarwanto dan Agus Handoko serta Panitra Pengganti (PP) Didik Dwi R. Sementara kedua terdakwa didampingi Tim Panasehat Hukumnya masing-masing.<br /><br />Ke- 6 orang saksi itu adalah, 1. drh. (Dokter Hewan) Muhammad Samsuddin (Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kab. Lumajang), 2. drh.Nurul Pratiwi (Kepala Seksi Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kab. Lumajang), namun kedua saksi ini tidak hadir. Kemudian ke 3. Ismet Efendi (Asisten Pemerintahan sekaligus anggota Tim anggaran Pemda Kab. Bangkalan), 4. R. KH. Makmun Ibnu Fuad (Bupati Bangkalan sejak 4 Maret 2013 - 4 Maret 2018), 5. Imron Rosyadi (Ketua DPRD Kab. Bangkalan 2017) dan 6. R. KH Abd. Latif Amin Imron (Wakil Ketua DPRD Kab. Bangkalan 2017 yang kemudian menjabat sebagai Bupati Bangkalan sejak 24 September 2018 hingga saat ini) dalam persidangan session I.<br /><br />Sedangkan session ke II adalah mendengarkan keterangan 2 (dua) ahli, yaitu Agus Widyanto selaku ahli Hukum Perbendaharaan Negara dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga (FH-Uanir) Surabaya dan Melly Indra Putri, SE., M.Ak, CfrA auditor BPKP Perwakilan Jawa Timur.</div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1080" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmaIlVRoWZ2ZkuwYoT743g4FoIsXMM7YNsC2dlSsDZL3jaQp-7ojwrngg7H-mC0bobMEcIXKmIMo-a_0VTJbckBFN7d3p5eZNNFpvK1yDAEtPh8p2AgOha4Jccb6gPEvYEOgS7qoAOOsE/s640/b..jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="640" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto dari kanan depan, Ismet Efendi (Asisten Pemerintahan sekaligus anggota Tim anggaran Pemda Kab. Bangkalan), R. KH. Makmun Ibnu Fuad (mantan Bupati Bangkalan), Imron Rosyadi (mantan Ketua DPRD Kab. Bangkalan) dan R. KH Abd. Latif Amin Imron (Wakil Ketua DPRD Kab. Bangkalan yang saat ini Bupati Bangkalan)<br /></td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div style="text-align: justify;"> <b><span style="font-size: large;">D</span></b>alam persidangan session I, saat mendengarkan keterangan R. KH. Makmun Ibnu Fuad, yang menjabat selaku Bupati Bangkalan dalam program dana Program Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa untuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) untuk pembelian Kambing Etawa bagi masyarakat di 273 Desa se- Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran (TA) 2017, lebih banyak menjawab lupa dan tidak ingat.<br /><br />Jawaban lupa dan tidak ingat dari mantan orang nomor satu di Kabupaten Bangkalan ini, saat menjawab pertanyaan dari JPU, salah satunya terkait SK (Surat Keputusan) Bupati yang ditandatanganinya. Alasannya karena dokuemnnya banyak<br /><br />“Saya tidak ingat, saya mendatangani tapi saya lupa tentang apa karena banyak dokumen,” kata R. KH. Makmun Ibnu Fuad<br /><br />Anehnya, kehadiran R. KH. Makmun Ibnu Fuad selaku Bupati Bangkalan sebagai saksi dalam persidangan, tak membawa dokumen selembar kertaspun. Sehingga timbul pertanyaan, apakah tidak menyimpan dokemen-dokemen apapun sebagai Bupati atau jawaban lupa dan tidak ingat,  sengaja atau memang hanya pura pura-pura?<br /><br />Yang jelas, gerak tubuh R. KH. Makmun Ibnu Fuad seperti orang yang dalam kebingungan saat diberondong beberapa pertanyaan dari Tim JPU Kejari Bangkalan selama dalam persidangan.<br /><br />Sementara SK yang dimaksud adalah SK Nomor. 412.2/782/433.110/2017 tanggal 17 Maret 2017, yang pada pokoknya menerangkan, bahwa setiap desa dapat mengalokasikan dana pendamping melalui masing-masing Kecamatan<br /><br />Pada persidangan session ke II, Ahli Hukum Perbendaharaan Negara dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga (FH-Uanir) Surabaya ini mengatakan kepada Majelis Hakim, bahwa ada cacat prosedur dan cacat hukum sejak proses pembahasan APBD hingga pertanggung jawaban<br /><br />“Pertanggung jawaban ini ada dua, bisa dari Desa ke Bupati, atau dari OPD (Organisasi Perangkat Daerah.red) terkait ke Bupati. Jadi dari bawah ke atas,” kata Agus Widyanto menjelaskan kepada Majelis Hakim<br /><br />Sementara auditor BPKP Perwakilan Jawa Timur, Melly Indra Putri, SE., M.Ak, CfrA menjelaskan kepada Majelis Hakim, bahwa terdapat kerugian negara sebesar De1apan milliar empat ratus tiga belas juta tujuh ratus delapan pulu satu ribu empat puluh dua tujuh rupiah (Rp8.413.781.427)<br /><br />Melly menjelaskan, bahwa APBD Kabupaten Bangkalan tahun 2017 yang dicairkan untuk pembelian Kambing Etawa betina di 273 Desa sebesar Rp13.750.000 (per ekor) X 273 Desa = Rp3.753.750.000. Dan bantuan untuk BUMDes sebesar Rp.20.000.000 X 273 Desa = Rp5.460.000.000<br /><br />“Kami menggunakan sistim penghitungan Kerugian Keuangan negara. Terdapat kerugian negara sebesar De1apan milliar empat ratus tiga belas juta tujuh ratus delapan pulu satu ribu empat puluh dua tujuh rupiah (Rp8.413.781.427),” kata Melly mejelaskan kepada Majelis Hakim<br /><br />Kerugian keuangan negara sebesar Rp8.413.781.427 yang disampaikan auditor BPKP Jatim ini, setelah dikurangi pajak sebesar Rp96 juta lebih, dan pembelian susu Kambing Etawa bagi masyarakat sekitar Rp545 juta lebih<br /><br />Seperti yang diberitakan pada sidang yang sebelumnya (Senin, 27 Januari 2020), bahwa anggaran untuk pembelian Kambing Etawa tidak masuk dalam pembahasan penganggaran APBD Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran (TA) 2017.<br /><br />Hal itu terungkap dalam persidangan (Senin, 27 Januari 2020) dari keterangan saksi yang diharikan Tim JPU Kejari Bangkalan, diantaranya Hasanuddin, Bambang Hariyanto, Subagio dan Moch. Kamil. </div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="609" data-original-width="1080" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2a0v2LuENgYR3kywGzgmkFJ_-WIirsIgZf0Mlji1j5n-xfJJE5SJQbxClbang_rRr08g17mVXN-G23QSk86oSp3ugsFBFDjUbjfaa5cQtx8jrbZvk8wj6JcqUmqAfsZZiabovWxPCu4U/s640/c...jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="640" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto dari kiri, Melly Indra Putri, SE., M.Ak, CfrA (auditor BPKP) dan Agus Widyanto (Ahli Hukum Perbendaharaan Negara dari FH-Unair Sby)</td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div style="text-align: justify;"> Selain dari keterangan saksi, dalam surat dakwaan JPU juga sangat jelas meguraikan, bahwa pengalokasian anggaran untuk Bantuan Keuangan Khusus kepada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di 273 desa se- Kabupaten Bangkalan dilakukan secara rekayasa. Hal itu terlihat dari proses pengalokasian anggaran tersebut yang sejak awal pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bangkalan tahun anggaran 2017, tidak pernah tercantum program dimaksud.<br /><br />Bahkan didalam penyusunan dan pembahasan RKA – SKPD (Rencana Kerja dan Anggaran - Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) juga tidak pernah diusulkan. <br /><br />Rekayasa penganggaran dana bantuan keuangan khusus kepada Bumdes di  273 desa se- Kabupaten Bangkalan,memasukkan program tersebut pada saat adanya hasil evaluasi dari propinsi Jawa Timur Tentang RAPBD Kabupaten Bangkalan Tahun anggaran 2017.<br /><br />Selain itu, dalam proses penyusunan anggaran untuk Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa untuk pengembangan BUMDes tersebut, tidak pernah melibatkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bangkalan.<br /><br />Sehingga penganggaran sebesar Rp3. 753.750.000 yang diperuntukan bagi 273 Desa dengan nama Program Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa untuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang penganggarannya melekat pada BPKAD Kabupaten Bangkalan dengan Belanja Tidak Langsung Nomor Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA OPD) : 4.0302.02000051 kode rekening l.7.04.03, bertentangan dengan Pasal 100 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 T ahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 T ahun 2006<br /><br />Setelah dana untuk pembelian Kambing Etawa betina sebanyak 4 (Empat) ekor untuk masing-masing desa se- Kabupaten Bangkalan tahun anggaran 2017 teralokasi, R. Muh. Makmun Ibnu Fuad, SE selaku Bupati Bangkalan menerbitkan SK Nomo. 412.2/782/433.110/2017 tanggal 17 Maret 2017, yang pada pokoknya menerangkan, bahwa setiap desa dapat mengalokasikan dana pendamping melalui masing-masing kecamatan.<br /><br />Dengan mendasar pada SK tersebut, terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan, menyampaikan kepada masing-masing desa se- Kabupaten Bangkalan untuk mengalokasikan didalam APBDes dengan mata anggaran penyertaan modal desa yang rata-rata sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan perincian ; yaitu pembelian1 (satu) ekor kambing etawa jantan sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah), dan pembuatan kandang sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah), untuk kegiatan penyertaan modal untuk BUMDes yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus dan Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD) TA 2017 yang dilakukan oleh Terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H dengan cara mengadakan beberapa kali pertemuan baik dengan seluruh Camat maupun Kepala Desa se- Kabupaten Bangkalan<br /><br />Atas dasar pertemuan yang dilakukan oleh Terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan baik bersama dengan Camat maupun Kepala Desa se- Kabupaten Bangkalan, maka para Kepala Desa se- Kabupaten Bangkalan mengalokasikan anggaran untuk pembelian 1 (satu) ekor Kambing Etawa jantan sebesar Rp10.000.000 dan pembuatan kandang Kambing Etawa sebesar Rp10.000.000.<br /><br />Kegiatan penyertaan modal untuk BUMDes yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus dan Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD) TA 2017, tanpa melalui mekanisme yang seharusnya, yakni tanpa adanya Musyawarah Desa sebagai dasar proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Desa (RAPBDes) TA 2017, dan dibuat dengan menggunakan tanggal mundur. Maka atas dasar hal tersebut, setiap Kepala Desa se- Kabupaten Bangkalan mengalokasikannya sebagaimana yang diarahkan oleh Terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H., selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan</div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="568" data-original-width="640" height="568" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjufDUNkqdyvTcNSaRosvxj8d52TptGhuHaSFIk8lwRLTFCQmsixjeVQuEweomNREbPieNhCpxXugRcAyvf0CT9fgIEIZpRnCV8Fh1Uszs387GoOjqcvVELuk-gZbksCRlBCUCs3yNJkNI/s640/terdakwa.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="640" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Kedua Terdakwa</td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div style="text-align: justify;"> Pengalokasian anggaran untuk kegiatan penyertaan modal untuk BUMDes yang bersumber dan Bantuan Keuangan Khusus dan Alokasi Dana Desa (ADD ) maupun Dana Desa (DD) TA 2017 tersebut yang tidak melalui Musyawarah Desa sebagai dasar bagi masing-masing desa se- Kabupaten Bangkalan dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) sebagai dasar penyusunan dan Penganggaran APBDes TA 2017, yang semata-mata hanya mendasar pada arahan yang dilakukan oleh Terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., MH selaku Plt. Kepala DPMD Kab. Bangkalanyang. Hal ini berentangan dengan ketentuan Pasal 18 Ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan T ransmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tenteng Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa<br /><br />Terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan selain mengarahkan para Kepala Desa se- Kabupaten Bangkalan untuk mengalokasikan anggaran untuk pembelian 1 (satu) ekor kambing etawa jantan sebesar Rp10.000.000 dan pembuatan kandang kambing etawa sebesar Rp10.000.000 untuk kegiatan penyertaan modal untuk BUMDes yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus dan Alokasu Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD) TA 2017 tanpa melalui mekanisme, yang seharusnya juga menerbitkan surat yang ditujukan kepada seluruh Camat se- Kabupaten Bangkalan, yaitu surat Nomor : 005/604/433.110/2017 Tanggal 27 April 2017 dan surat Nomor :412/617 4331000017 Tanggal 2 Mei 2017 perihal Undangan, yang pada pokoknya agar para Camat menghadirkan Kasi PMD masing-masing Kecamatan di Kabupaten Bangkalan guna memfasilitasi dan Pembentukan BUMDesa.<br /><br />Maka dengan mendasar pada kedua surat yang diterbitkan oleh terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M..,H setaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan sangat terlihat jelas, bahwa hal tersebut merupakan inisiatif yang dilakukan oleh terdakwa II didalam merekayasa untuk kelengkapan administratif, semata-mata agar sebanyak 273 Desa se- Kabupaten Bangkalan bisa memperoleh dana Bantuan Keuangan Khusus untuk pengembangan BUMDes.<br /><br />Hal ini terlihat dari tidak adanya satupun BUMDes se- Kabupaten Bangkalan yang didaftarkan pada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai salah satu persyaratan pembentukan Badan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, serta Pasal 78 dan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa<br /><br />Setelah masing-masing Desa sebanyak 273 yang ada di Kabupeten Bangkalan mempersiapakan segala apa yang dipersyaratkan didalam mendapatkan dana bantuan khusus untuk pengembangan BUMDes sesuai dengan arahan terdakwa H. Mulyanto Dahlan, SH, MH, selaku Plt Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan, maka terdakwa II melalui Camat se-  Kabupaten Bangkalan memerintahkan agar para Kepala Desa se- Kabupaten Bangkalan mengajukan proposal yang ditujukkan kepada Bupati Bangkalan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bangkalan yang pada pokoknya, guna memperoleh dana bantuan untuk pembelian 4 (empat) ekor kambing etawa betina dengan nilai nominal Rp13.750.000 dengan melampirkan sebagai berikut ; Surat Pengantar dari Camat; Surat Permohonan dari Kepala Desa; Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA. 2017; Kwitansi penerimaan asli bermaterai Rp6000, dibuat rangkap 3 (tiga); Fotocopy KTP ketua dan bendahara BUMDesa; Fotocopy buku rekening kas Desa dan nama Bendahara Desa; Fotocopy buku rekening BUMDesa dan nama bendahara BUMDesa; Surat Pernyataan tanggung jawab mutlak dari penerima bantuan</div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="700" data-original-width="700" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_CZt9WVj29EgixJv1yOvQmlONT5SRsYxCsDA139fE9zhN-kKWlfxbthYIeWa3bU0USnabLUw5gL3z2A0yLLKwgUgI-IpkcXBD5AA6ly2qzlgLhwPIYQeoyc6sx0ZAXPkb4lvp8DMPXs8/s640/V.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="640" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">R. KH Abd. Latif Amin Imron (Wakil Ketua DPRD Kab. Bangkalan 2017 yang kemudian menjabat sebagai Bupati Bangkalan sejak 24 September 2018 hingga saat ini)</td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div style="text-align: justify;"> Peraturan Desa tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUNIDes); AD/ART; SK Pengurus; Berita Acara Musyawarah Desa; Daftar Hadir Musyawarah Desa sebagai tindak lanjut atas proposal yang diajukan oleh para Kepala Desa se- Kabupaten Bangkalan, terdakwa  Mulyanto Dahlan, S.H., M.H., selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan membentuk tim verifikasi sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bangkalan Nomor : 188.45/995/Kpts/433.013/2017 tentang pembentukkan tim verifikasi bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bangkalan TA. 2017 tanggal 07 Juni 2017 yang tugasnya pada pokoknya,  memveriftkasi dalam rangka memastikan ada tidaknya kelengkapan berkas usulan yang diajukan Pemerintah Desa untuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan melaporkan hasil verifikasi kepada terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan<br /><br />Sebanyak 273 proposal yang diajukan oleh Pemerintah Desa se- Kabupeten Bangkalan semata-mata hanya sebagai kelengkapan administrasi belaka sebagaimana yang diarahkan oleh terdakwa II, maka seluruh proposal tersebut oleh terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan dinyatakan lolos verifikasi. Atas dasar hasil verifikasi tersebut, maka terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan mengajukan pemohonan kepada Bupati Bangkalan guna menerbitkan Keputusan Bupati Bangkalan terkait Desa penerima dana bantuan keuangan BUMDes masing-masing Desa sebesar Rp13.750.000 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 188.45/87/Kpts/433.013/2017 tentang penerima Bantuan Keuangan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Galis, Kecamatan Socah dan Kecamatan Kamal TA 2017 tanggal 7 Juni 2017<br /><br />Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 188.45/101/Kpts/433013/2017 tentang penerima Bantuan Keuangan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Bangkalan, Kecamatan Tanah Merah, Kecamatan Blega, Kecamatan Konang, Kecamatan Klampis, Kecamatan Modung, Kecamatan Tragah dan Kecamatan Labang TA 2017 tanggal 10 Juli 2017 dan Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 188.45/116/Kpts/433.013/2017 tentang penerima Bantuan Keuangan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Kwanyar, Kecamatan Arosbaya, Kecamatan Geger, Kecamatan Tanjungbumi, Kecamatan Sepulu, Kecamatan Kokop dan Kecamatan Bumeh TA 2017 tanggal 14 Agustus 2017;<br /><br />Dengan dasar Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 188.45/87/Kpts/433013/2017 tertanggal 7 Juni 2017, Nomor : 188.45/101/Kpts/433013/2017 tertanggal 10 Juli 2017 dan Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 188.45/1l6/Kpts/433.013/2017 tertanggal 14 Agustus 2017, maka dana bantuan keuangan kepada pemerintahan desa pengembangan BUMDes TA 2017 sebesar Rp3.753.750.000 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) secara bertahap didistribusikan kepada masing-masing rekening kas desa se- Kabupaten Bangkalan.<br /><br />Akan tetapi, sebelum pendistribusian dana tersebut dilakukan, terdakwa I, Ir. Syamsul Arifin, MM selaku Kepala BPKAD Kabupaten Bangkalan, meminta kepada terdakwa II, Mulyanto Dahlan, S.H., M.H selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan untuk terlebih dahulu menandatangani surat pelimpahan kewenangan yang dibuat dan diterbitkan oleh terdakwa I, lr. Syamsul Arifin selaku Kepala BPKAD Kabupaten Bangkam yaitu: Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/759/433.210/2017 tanggal 15 Juni 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/766/433.210/2017 tanggal 16 Juni 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1236/433204/2017 tanggal 19 Juni 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/913/433.204/2017 tanggal 21 Juh 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1278/433.204/2017 tanggal 26 September 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1546/433.204/2017 tanggal 08 November 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1547/433.204/2017 tanggal 08 November 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor ' 900/1561/433204/2017 tanggal 09 November 2017;<br /><br />Dan Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 90011571/433204/2017 tangga 10 November 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1570/433.204l2017 tanggal 10 November 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1707/433.204/2017 tanggal 30 November 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1706/433.204/2017 tanggal 30 November 2017,; Surat Peltmpahan Kewenangan Nomor : 900Il724l433.204/2017 tanggal 05 Desember 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1769/433204/2017 tanggal 13 Desember 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1812/433.204/2017 tanggal 20 Desember 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1813/433.204/20|7 tanggal 20 Desember 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1847/433.204/2017 tanggal 22 Desember 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1848/433.204/2017 tanggal 27 Desember 2017;</div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjOikleCnADrsvq-qCQlzjbhBdgBY_nc4UHyoVgi4ySAGSOUuJTZPvF4AqvR_5MpMx1Z1cSV51eh6egOBlBeoQk6RZj0ABdSiVfH99Gl810KgOYrZvBDdxL4OKNSN0fqrB6rj_T9rNAYb4/s1600/1.+Foto+Sidang+pada+tanggal+27+Januari+2020.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="356" data-original-width="640" height="356" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjOikleCnADrsvq-qCQlzjbhBdgBY_nc4UHyoVgi4ySAGSOUuJTZPvF4AqvR_5MpMx1Z1cSV51eh6egOBlBeoQk6RZj0ABdSiVfH99Gl810KgOYrZvBDdxL4OKNSN0fqrB6rj_T9rNAYb4/s640/1.+Foto+Sidang+pada+tanggal+27+Januari+2020.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto saksi pada Sidang tanggal 27 Januari 2020</td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> Setelah pengalokasian anggaran dengan nama progam bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa unruk pengembangan BUMDes TA 2017 dengan Nomor Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA BPKAD) : 4.03 02.02000051 dengan kode rekening 5.1.7.04.03 yang bersumber dari APBD TA 2017 sebesar Rp3.753.750.000 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan penyertaan modal Desa pada masing-masing Desa se- Kabupaten Bangkalan yang bersumber dari APBDes TA 2017 dengan jumlah total Rp5.290.430.000 (lima milyar dua ratus sembilan puluh juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) yang di buat secara rekayasa guna memenuhi kelengkapan administrasi, baik yang dilakukan oleh terda I maupun terdakwa II, dan kemudian terdakwa II menghubungi saksi Hadi Wiyono untuk segera melakukan pendistribusian kambing etawa sebagaimana pembicaraan awal di bulan Februari tahun 2017 yang bertempat di Pendopo Pemerintah Kabupaten Bangkalan antara terdakwa I dengan saksi Hadi Wiyono selaku penyedia kambing etawa<br /><br />Selanjutnya, saksi Hadi Wiyono sebagaimana permintaan dari terdakwa I, melakukan pendistribusian kambing etawa baik betina maupun jantan ke beberapa desa yang ada di Kabupaten Bangkalan. Namun pendistribusian kambing etawa yang dilakukan oleh saksi Hadi Wiyono dengan mengatas namakan rekan CV. Etawa Lumajang ke beberapa Desa yang ada di Kabupaten Bangkalan, dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku<br /><br />Hal ini terlihat dari tidak adanya kontraktual antara Pemerintahan Desa se- Kabupaten Bangkalan dengan CV. Etawa Lumajang, tidak adanya spesifikasi kambing etawa baik betina maupun jantan yang diberikan kepada Pemerintahan Desa se- Kabupaten Bangkalan, tidak dilengkapinya surat kelayakan sehat dari Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang yang diterbitkan secara sah (dipalsu) terhadap kambing etawa yang dikirim oleh saksi Hadi Wiyono yang mengatasnamakan CV. Etawa Lumajang dan tidak diketahuinya secara pasti jumlah kambing etawa yang dikirim oleh saksi Hadi Wiyono sebagaimana yang telah disepakati antara terdakwa I dengan saksi Hadi Wiyono yang seharusnya setiap desa sebanyak 273 yang ada di Kabupaten Bangkalan masing-masing akan memperoleh 4 (Empat) ekor kambing etawa betina dengan harga Rpl3.750.000 (Tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (Satu) ekor kambing etawa jantan dengan harga Rp10.000.000 (Sepuluh juta rupiah).<br /><br />Sehingga pendistribusian kambing etawa ke beberapa desa yang ada di Kabupaten Bangkalan yang dilakukan oleh saksi Hadi Wiyono, bertentangan dengan Keputusan Menteri Pertanian RI nomor : 1055/Kpts/SR.120/10/2014 tentang Penetapan Galur Kambing Senduro tertanggal 13 Oktober 2014 dan juga Keputusan Kelala Dinas Peternakan Kabupaten Lumajang Nomor : 188.45/17/427.46/ 2016 tentang standart Teknis Minimal Bibit Kambing Senduro tertanggal 16 Februari 2016 beserta Lampirannya tentang Standart Teknis Minimal Parameter Perbibitan Kambing Senduro<br /><br />Selanjutnya saksi Hadi Wiyono yang mengatasnamakan CV. Etawa Lumajang bersama-sama dengan terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H., selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan dan saksi Robby Henryawan, S.E melakukan permintaan pembayaran kepada 273 desa yang ada di Kabupaten Bangkalan dengan jumlah nominal masing-masing desa sebesar Rp13.750.000 (Tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 4 (Empat) ekor kambing etawa betina dan sebesar Rp10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) untuk 1 (satu) ekor kambing etawa jantan dengan jumlah total sebesar Rp6.483.750.000 (Enam milyar empat ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="306" data-original-width="640" height="306" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEheHnpRuf4QyukGXFlPiHl0sR3hXlTW-XwalaYaftN2Lo4X-WhaC5WR1_IFjwc7EGClr2zCn5GYyqy1gwbm3t1k3tZQsvsayTct235KoaTGS9bJL9088_uQczgd5dyg5QJZJBbRReidTVU/s640/Foto+Sidang+pada+tanggal+27+Januari+2020.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Permintaan pembayaran kambing etawa yang dilakukan oleh saksi Hadi Wiyono, terdakwa II maupun saksi Robby Henfyawan, SE, maka sebanyak 273 Desa di Kabupaten Bangkalan melakukan pembayaran baik dengan cara tunai maupun dengan cara transfer sebagaimana yang diarahkan oleh terdakwa II melalui rekening pribadi milik Saksi Hadi Wiyono, yakni An. Fatmawati (adik kandung Saksi Hadi Wiyono), Rekening BNI dengan Nomor Rekening : 0373731730 melalui a/n Hadi Wiyono, Rekening BCA dengan Nomor Rekening 1250523111 dan a/n Hidi Wiyono, Rekemng BCA dengan Nomor Rekentng l253751111,<br /><br />Bahwa program bantuan keuangan khusus kepada Pemerintahan Desa untuk pengembangan  BUMDes TA 2017 yang tidak didasarkan pada perencanaan secara matang, terlihat dari tidak adanya Peraturan Bupati Bangkalan yang seharusnya menjadi dasaradanya program tersebut dan proses penganggaran serta pelaksanaan yang dilakukan tidak sesuia dengan prosedur.<br /><br />Maka bantuan keuangan khusus kepada Pemerintahan Desa untuk pengembangan  BUMDes TA 2017, sangat jelas tidak memberikan manfaat bagi masyarakat luas Khususnya Kabupaten Bangkalan. Sehingga bertentangan dengan pasal 4 Ayat (1), ayat (11) dan pasal 47 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011tentang perubahan Kedua atas Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 13 tahun 2006<br /><br />Terkait dengan program bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk pengembangan BUMDes TA 2017 yang dilakukan oleh terdakwa baik terdakwa I Ir. Syamsul Arifin, MM selaku Kepala BPKAD Kabupaten Bangkalan maupun terdakwa II Mulyanto Dahlan, SH, MH. selaku Plt Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan yang dilakukan dengan cara perencanaan,  penganggaran maupun pelaksanaan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, telah memperkaya terdakwa atau setidak-tidaknya pihak lain yaitu saksi Hadi Wiyoono selaku pihak terkait lainnya.<br /><br />Bahwa akibat perbuatan terdakwa I lr. Syamsul Arifin, MM selaku Kepala BPKAD Kabupaten Bangkalan dan terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp8.413.781.427 (de1apan milyar empat ratus tiga belas juta tujuh ratus delapan pulu satu ribu empat puluh dua tujuh rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor : SR-436/PWl3/S/2019 tanggal 01 Juli 2019,<br /><br />Akibatnya, Terdakwa I, lr. Syamsul Arifin, MM selaku Kepala BPKAD Kabupaten Bangkalan dan terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H dijerat dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) atau (pasal 3) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Rl Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Rl Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat ( l) ke-l KUHP. (Jen)</div>

News Tipikor R. KH. Makmun Ibnu Fuad, Mantan Bupati Bangkalan Bertanggung Jawab Dalam Perkara Korupsi Kambing Etawa

Foto dari Kiri, R. KH. Makmun Ibnu Fuad atau Momon (mantan Bupati Bangkalan) dan Kasi Pidsus Kejari Bangkalan Kasi Pidsus Kejari Ba...

»

Sidang Teleconference Dilaksanakan Untuk Mengatisaipasi Covid-19

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="628" data-original-width="640" height="628" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi3eDwX-ESV4ngPfVo8cNuEm6KAvFBhx5A7MjPJG_mxLElFvvMd4r6-zioIM-RKqmzlm7Uuzz3iKqs3ZDRhR_3ChBMUX1b5VtA4HDubDVT-fKP15JpQj0Oz_k1yG2tIiWFOLLl5h-f7neM/s640/Ketua+PN+Surabaya.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</b></span> Untuk mengantisipasi merebaknya Virus Corona Covid-19 sebagai bencana darurat nasional (non alam) yang hingga saat ini masih melanda Indonesia, Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Kelas I-A Khusus Surabaya bersama Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur (Kejati Jatim) akan melaksanakan Sidang Teleconference<br /> <br /> Hal itu disampaikan Ketua PN Surabaya, Nursyam, SH., MH saat dihubungi beritakorupsi.co pada Kamis, 26 Maret 2020.<br /> <br /> “Ada. Insya Allah, Rabu depan ada sidang,” kata Sursyam, SH., MH<br /> <br /> Nursyam, SH., MH mengatakan, bahwa Sidang Teleconference dilaksanakan untuk mengantisipasi merebaknya Covid-19, sehingga para saksi tidak perlu hadir ke Pengadilan Tipikor<br /> <br /> “Untuk mengantisipasi. Jadi kalau Sidang Teleconference, para saksi tidak perlu harus hadir ke Tipikor. Kalau Jaksa dan penasehat Hukumnya tetap hadir. Saksi tetap di sumpah dan dapat di dengar keterangannya dalam ruang sidang. Dalam persidangan itu ada Jaksa dibawah pengawasan Ketua PN (Pengadilan Negeri.red) setempat atas penunjukan KPT (Ketua Pengadilan Tiggi),” ujar Nursyam.<br /> <br /> Baca berita sebelumnya : Sidang Teleconference Terobosan Baru Dalam Perkara Korupsi - http://www.beritakorupsi.co/2020/02/sidang-teleconference-terobosan-baru.html<br /> <br /> Kajati Jatim : Sidang Teleconference Belum Ada Payung Hukumnya - http://www.beritakorupsi.co/2020/02/kajati-jatim-sidang-teleconference.html</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Apa yang disampaikan Ketua PN Surabaya juga diakui oleh Kepala Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur (Ka Kejati Jatim), Dr. Muhammad Dofir, SH., MH saat dihubungi beritakorupsi.co, pada Kamis, 26 Maret 2020</div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> <br /> Dr. M. Dofir mengatakan, sudah memerintahkan Aspidum (Asisten Pidana Umum) Kejati Jatim supaya memerintahkan semua Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) se- Jawa Timur untuk segera berkordinasi dengan Kepala Rutan /Lapas dan Ketua PN untuk melaksanakan E-Sidang dengan Aplikasi Zoom sebagai tindak lanjut arahan dari JA (Jaksa Agung), sebagai antisipasi menyebarnya Covid-19</div> <div style="text-align: justify;"> “E-Sidang sudah dilakukan di Kejari Sidoarjo, Trenggalek dan Malang. Sudah saya perintahkan melalui Aspidum (Asisten Pidana Umum),” kata Dr. M. Dofir<br /> <br /> Menjawab pertanyaan beritakorupsi.co, Ka Kejati Jatim, Dr. M. Dofoor menjelaskan, bahwa E-Sidang tidak hanya dalam Perkara Tindak Pidana Umum (TPU), melainkan juga untuk perkara Tindak Pidana Korupsi (TPK). Dan bagaimana pelaksanaan, diseraahkan ke pihak Pengadilan Negeri.<br /> <br /> “Termasuk Perkara Korupsi. Namun bagaimana pelaksanaannya, kita serahkan ke Pengadilan Negeri. Kita  sudah siap melaksanakannya,” ujar Dr. M. Dofir. (Jen)</div>

News Tipikor Sidang Teleconference Dilaksanakan Untuk Mengatisaipasi Covid-19

BERITA KORUPSI .CO - Untuk mengantisipasi merebaknya Virus Corona Covid-19 sebagai bencana darurat nasional (non alam) yang hingga saa...

»

Kajati Jatim, Dr. M. Dofir, SH., MH : E-Sidang Sudah Dilaksanakan

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjfEWNoM0djpg93GBodxGY3osUJwBcTFvFP_I8pvj-n8wqgCU57Ok1NGAPlP8SLPpORvDvggMnJCnKWdhnVN2jImwdDZj5bssxg3IFlNI7x3Dc13IEQYrwbcb0ZZ0bOQWkNZNW2j_6poeY/s1600/IMG20191231085703.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="551" data-original-width="630" height="558" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjfEWNoM0djpg93GBodxGY3osUJwBcTFvFP_I8pvj-n8wqgCU57Ok1NGAPlP8SLPpORvDvggMnJCnKWdhnVN2jImwdDZj5bssxg3IFlNI7x3Dc13IEQYrwbcb0ZZ0bOQWkNZNW2j_6poeY/s640/IMG20191231085703.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Andai saja Indonesia tidak mengalami bencana nasional Virus Corona Covid-19, sidang Teleconference dalam perkara Tindak Pidaan Korupsi yang digagas oleh mantan Kepala Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur (Kajati Jatim) yang saat ini menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM Pidum), Dr. Sunarta, S.H., M.H bersama Ketua Pengadilan Negeri (PN) Kelas I-A Khusus Surabaya, Nursyam, SH., MH tidak akan terlaksana<br /> <br /> Namun melihat situasi dan kondisi (sikon) Indonsesia yang hingga detik ini masih mengkawatirkan, serta mengantisipasi terjadinya penyebaran Virus yang mematikan itu, akhirnya Sidang Teleconference (E-Sidang) pun dilaksanakan oleh Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur bersama Pengadilan Negeri yang ada di Jawa Timur untuk perkara Tindak Pidana Umum (TPU) termasuk perkara Tindak Pidana Korupsi (TPK) di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Suarabaya<br /> <br /> Baca berita sebelumnya : Sidang Teleconference Terobosan Baru Dalam Perkara Korupsi - http://www.beritakorupsi.co/2020/02/sidang-teleconference-terobosan-baru.html<br /> <br /> Kajati Jatim : Sidang Teleconference Belum Ada Payung Hukumnya - http://www.beritakorupsi.co/2020/02/kajati-jatim-sidang-teleconference.html<br /> <br /> Hal itu disampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur (Ka Kejati Jatim), Dr. Muhammad Dofir, SH., MH kepada beritakorupsi.co, pada Kamis, 26 Maret 2020.<br /> <br /> Dr. M. Dofir mengatakan, sudah memerintahkan Aspidum (Asisten Pidana Umum) Kejati Jatim supaya memerintahkan semua Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) se- Jawa Timur untuk segera berkordinasi dengan Kepala Rutan /Lapas dan Ketua PN untuk melaksanakan E-Sidang dengan Aplikasi Zoom sebagai tindak lanjut arahan dari JA (Jaksa Agung), sebagai antisipasi menyebarnya Covid-19<br /> <br /> “E Sidang sudah dilakukan di Kejari Sidoarjo, Trenggalek dan Malang. Sudah saya perintahkan melalui Aspidum (Asisten Pidana Umum),” kata Dr. M. Dofir<br /> <br /> Menjawab pertanyaan beritakorupsi.co, Ka Kejati Jatim, Dr. M. Dofoor menjelaskan, bahwa E-Sidang tidak hanya dalam Perkara Tindak Pidana Umum (TPU), melainkan juga untuk perkara Tindak Pidana Korupsi (TPK). Dan bagaimana pelaksanaan, diseraahkan ke pihak Pengadilan Negeri.<br /> <br /> “Termasuk Perkara Korupsi. Namun bagaimana pelaksanaannya, kita serahkan ke Pengadilan Negeri. Kita  sudah siap melaksanakannya,” ujar Dr. M. Dofir. <br /> <br /> Hal itu juga disampaikan oleh Ketua Pengadilan Negeri (PN) Kelas I-A Khusus Surabaya, Nursyam, SH., MH saat dihubungi beritakorupsi.co, pada Kamis, 26 Maret 2020<br /> <br /> “Ada. Insya Allah, Rabu depan ada sidang,” kata Sursyam, SH., MH<br /> <br /> Nursyam, SH., MH mengatakan, bahwa Sidang Teleconference dilaksanakan untuk mengantisipasi merebaknya Covid-19, sehingga para saksi tidak perlu hadir ke Pengadilan Tipikor<br /> <br /> “Untuk mengantisipasi. Jadi kalau Sidang Teleconference, para saksi tidak perlu harus hadir ke Tipikor. Kalau Jaksa dan penasehat Hukumnya tetap hadir. Saksi tetap di sumpah dan dapat di dengar keterangannya dalam ruang sidang. Dalam persidangan itu ada Jaksa dibawah pengawasan Ketua PN (Pengadilan Negeri.red) setempat atas penunjukan KPT (Ketua Pengadilan Tiggi),” ujar Nursyam. (Jen)</div>

News Pidana Tipikor Kajati Jatim, Dr. M. Dofir, SH., MH : E-Sidang Sudah Dilaksanakan

BERITA KORUPSI .CO – Andai saja Indonesia tidak mengalami bencana nasional Virus Corona Covid-19, sidang Teleconference dalam perkara ...

»

Anggota Komisi III DPR RI F-Gerindra, Wihadi Wiyanto, SH., MH : Pemerintah Meremehkan Penanganan Covid-19 Dan Masih Amatiran

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="576" data-original-width="1024" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgaWBTDzSKfG4-_AUq7ZTLqKjLLStQ8JzV6ka_nPoy3hXWwlKc4LBNGp_zIyPkJTQ_IXB8ig6Wru0gaw3HI-uiK4cv4adpzuS2K2uiNdJtFf9YQNpU4pS9hPbNj8cRoLyozvfgKuVo8_Pw/s640/corona-virus-1024x576.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="640" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">(Foto : Google)</td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span>Virus Corona Covid-19 adalah wabah yang sudah mendunia serta menjadi bencana nasional. Sementara pemerintah dianggap meremehkan Virus yang mematikan itu serta penanganannyapun dianggap amatiran. Hal itu dikatakan Anggota Komisi III DP RI dari F-Gerindra, Wihadi Wiyanto, SH., MH saat dihubungi beritakorupsi melalui telepon, Senin, 23 Maret 2020.<br /> <br /> “Saya menganggap bahwa pemerintah sejak awal bukan terlambat tetapi meremehkan, dan bahkan masyarakat kita juga meremehkan. Kalau kita baca dari komentar-komentarnya, banyak mengatakan bahwa bangsa kita kebal terhadap Corona dan segala macam. Kita menganggap bahwa pemerintah sejak awal meremehkan. Bahkan pada saat saya menanyakan Ke Menkum Ham, bahwa ada turis-turis dari Cina tidak bisa kembali, di mana tempatnya,  apakah sudah dites, itu juga tidak bisa dijawab dengan baik. Artinya apa, pemerintah meremehkan. Apalagi kalau berhubungan dengan permasalahan China, itu pemerintah sudah tidak dapat memberikan penjelasan yang baik,” kata Wihadi Wiyanto, SH., MH melalui sambungan telePhon, Senin, 23 Maret 2020.<br /> <br /> “Mengatasi situasi ini, harus menjauhkan dari permasalahan perpolitikan. Yang sekarang ini kita menghadapi adalah bencana, jangan mencemooh misalnya seperti Gubernur DKI yang istilahnya Dia sudah mengantisipasi dengan segala macam tapi dianggap lebay. Yang meremehkan itu bukan hanya masyarakat tetapi pemerintah yang penanganannya masih amatiran,” lanjut Wihadi Wiyanto, SH., MH<br /> <br /> Angota DPR RI ini mengungkapkan ketidak puasannya atas penjelasan pihak pemerintah, terkait beberapa orang WNA sebagai TKA yang berada di Kendari, Sulawesi Utara yang belum memiliki surat keterangan bebas Virus Corona. Sehingga Ia menganggap bahwa penanganan yang dilakukan oleh pemerintah masih amatiran.<br /> <br /> Namun Ia juga mengakui, bahwa langkah-langkah yang diambil oleh pihak pemerintah saat ini sudaah mulai membaik. Dan Ia pun berharap, peran serta dari masyarakat bersama-sama dengan pemerintah untuk mengatasinya.<br /> <br /> “Contohnya kemarin di Kendari, ada turis masuk sebanyak 49 orang TKA (tenaga kerja asing) yang belum dikarantina, belum ada surat bebas dari virus Corona. Ini salah satunya pemerintah masih amatiran menangani, dan meremehkan. Tetapi saya berharap, masyarakat juga ada kesadarannya dalam hal ini. Langkah-langkah ini sudah mulai membaik,” tuturnya<br /> <br /> Menurut Wihadi Wiyanto, SH., MH, bahwa situasi yang sudah terjadi sekarang ini, dimana pemerintah dikatakan mau tak mau harus melakukan tindakan pencegahan agar tidak semakin meluas Cocid-19, serta mengharapkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi anjuran pemerintah terkait langkah-langkah pencegahan dengan melarang kegiatan yang mengundang kerumunan massa<br /> <br /> “Saya melihat, pemerintah menghadapinya dalam situasi seperti ini, mau tidak mau memang harus melakukan pencegahan dulu untuk tidak semakin meluas, kesadaran masyarakat juga  diperlukan. Jadi himbauan ini memang diperlukan supaya masyarakat tidak melakukan kegiatan atau berkumpul, tapi kan ini masih ada yang berkumpul, masih ada yang ke resepsi perkawinan, masih ada yang kumpul-kumpul di pinggir jalan, warung kopi. ,”<br /> <br /> Anggota DPR RI ini mengatakan, bahwa penangan Covid-19 masih dianggap parsial. Harusnya pemerintah melakukan semi Lockdown untuk meminimalisasi aktifitas masyarakat yang kemudian dapat melakukan rapid test, dan bila perlu melakukan Lockdown karena permasalahan Covid-19 adalah mudahnya penularan, sekalipun angka kematian masih dianggap rendah.<br /> <br /> “Parsial dalam pengertian, daerah yang wabah Coronanya tinggi, itu yang menjadi sebagai acuan untuk rapid test. Dengan kondisi seperti ini, kita harus cek siapa saja, dimana saja daerah  itu dikejar untuk dilakukan tes rapid. Tidak semuanya yang harus dilakukan test rapid karena  itu biayanya sangat mahal, anggaran kita tidak memungkinkan untuk itu, kita belum siap untuk melakukan. Kalau dengan semi Lockdown, orang yang berkeliaran itu bisa dilakukan tes rapid,  tapi kalau tidak ada kata-kata semi Lockdown, semuanya bebas seakan-akan biasa kita melakukan test rapid. Bagaimana melakukan test rapid segitu banyaknya, atau kalau nggak Lockdown sekalian lalu orang yang berkeliaran di lakukan test rapid. Selain itu juga perlu peran dari masyarakat, karena ini memang kita tidak menakut-nakuti tapi kita harus waspada. dari kematian memang kita melihat tidak terlalu tinggi tetapi permasalahannya gampang menular,” ujarnya. (Jen)</div>

News Pemerintahan Regional Anggota Komisi III DPR RI F-Gerindra, Wihadi Wiyanto, SH., MH : Pemerintah Meremehkan Penanganan Covid-19 Dan Masih Amatiran

(Foto : Google) BERITA KORUPSI .CO – Virus Corona Covid-19 adalah wabah yang sudah mendunia serta menjadi bencana nasional. Sementara...

»

Akibat Virus Corona, PN Surabaya Batasi Pengunjung Sidang

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="774" data-original-width="1032" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhzLhKgGJ-mvRgCi41IpzD1QieHpuFC3O3hsDNqqkVokCbMaxUXVSGPuFlSRD_SfxfYPJV_wEjAhqqA_ZpZK1PG-sK7zMkN6fwZukfJKd7YE5yjjZam7c0X7TyGbHFbVXYEskhnHWajNSg/s640/PN.jpeg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>Wakli Ketua DPRD Surabaya dari F-Gerindra, Drs.A.H.Thony, M.Si :  Metode proses pencegahan maupun pun proses pengobatan harusnya dilakukan oleh pemerintaah secara menyeluruh, karena ini sudah tingkat patologis</b></span><br /> <span style="color: red;"></span><br /> <br /> <b><span style="font-size: large;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </span></b>Virus Corona Covid-19, tak mengenal batas usia, negara, jabatan, profesi atau Partai Politik (Parpol) mana saja bisa terserang Virus yang mematikan itu, dimana korbannya yang semakin hari semakin menigkat, sehingga BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga memutuskan untuk memperpanjang status keadaan tertentu darurat wabah bencana (non alam)  penyakit akibat virus Corona Covid-19 di Indonesia<br /> <br /> Sementara penanganan yang dilakukan oleh pemerintah sejak awal lebih fokus memberi anjuran kepada masyarakat agar membatasi untuk bepergian, berkumpul serta melaksanakan kegiatan termasuk siswa belajar dari rumah. <br /> <br /> Selain itu, masyarakat dianjurkan menjadi tim kesehatan sendiri dengan cara melakukan tes kesehatannya melalui Applikasi Online, untuk dapat mengetahui kondisi kesehatan masing-masing, dan bila terindikasi terjangkit Covid-19 barulah ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.<br /> <br /> Untuk meminimalisasi merebaknya Covid-19 dikalangan masyarakat, pemerintah melalui masing-masing pimpinan lembaga/instasi membuat kebiijakan atau tindakan, salah satunya di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya sebagai tempat masyarakat mencari keadilan hukum.<br /> <br /> Tindakan yang dilakukan oleh pihak PN Surabaya , selain penyemportan Disinfektan di seluruh titik bangunan juga membatasi pengunjung sidang yang diberlakukan sejak hari ini, Senin, 23 Maret 2020<br /> <br /> “Mulai besok (hari ini) dibuat larangan pengunjung sidang, kecuali pihak penggugat, tergugat, terdakwa, Jaksa, Advokat dan Wartawan serta yang berurusan dengan  PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu),” kata Ketua PN Surabaya, Nursyam, SH, MH<br /> <br /> Hal itu dilakukan demi penyelamatan masyarakat serta kepentingan bangsa dan negara yang hingga saat ini belum dapat dipastikan samapai kapan kebijan tersebut diberlakukan.<br /> <br /> Sementara Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya dari Fraksi Gerindra, Drs.A.H.Thony, M.Si mengatakan, bahwa metode proses pencegahan maupun pun proses pengobatan harusnya dilakukan oleh pemerintaah secara menyeluruh, karena ini sudah tingkat patologis.<br /> <br /> “Jadi kaitan dengan pandemi Virus Corona ini, kita sadar betul bahwa metode proses pencegahan maupun pun proses pengobatan harusnya dilakukan oleh pemerintaah secara menyeluruh, karena ini sudah tingkat patologis. Yang harus kita lakukan bersama-sama dengan perintah di Surabaya adalah dengan maksud supaya tidak menjadi komparasi. Kita meminta kepada masyarakat untuk bangkit kesadarannya, jaga kebersihan, kesehatan serta meningkatkan kekebalan tubuh dengan cara mengkonsumsi suplemen tambahan seperti vitamin C, A dan E,” kata Drs.A.H.Thony, M.Si saat dihubungi beritakorupsi.co, Senin, 23 Maret 2020<br /> <br /> Yang kedua, lanjut Drs.A.H.Thony, M.Si,  masyarkat supaya melakukan tradisi bersih lingkungan. Yang ketiga, pemerintah bersama pihak-pihak yang berkompeten melakukan penyemprotan Disinfektan di berapa tempat dalam rangka untuk mengantisipasi,  dalam hal mana ada orang yang kemudian sudah terjangkit dan meninggalkan jejak virus-virus pada tempat-tempat yang terbuka sehingga menggiatkan melakukan penyemprotan<br /> <br /> “Penyemprotan ini juga perlu dipahami, jangan seolah-olah gampang yang kemudian melakukan begitu saja seperti penyemprotan biasa, padahal ini tidak. Karena ada beberapa tahapan yang harus dipahami. Yang pertama adalah, apa yang akan disemprotkan, ini harus jelas. Jangan hanya menyemprotkan sesuatu yang sebetulnya tidak memiliki korelasi terhadap upaya pemberantasan, tidak memiliki dampak terhadap pembunuhan bakteri dan virus. Dan kemudian kepatuhan terhadap penggunaan takaran. Itu perlu dikaji betul dan dipahami betul,  kadang-kadang orang sembrono di dalam membuat komposisi yang tidak sesuai, yang hasilnya berbanding ringan. Artinya, 1 liter obatnya dicampur dengan 1 liter air. Ini harus ditaati betul,  produsen sudah menghitung tingkat kadar efek dari obat tersebut.Yang kedua, jangan terlalu over kalau terlalu over dikawatirkan tidak aman bagi kesehatan masyarakat, makanan juga terhadap lingkungan karena komposisinya terlalu berat ukurannya jadi harus pas betul,” beber Wakil DPRD Surabaya ini.<br /> <br /> Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya dari Fraksi Gerindra ini juga mewanti-wanti pelaksanaan penyemprotan Disinfektan yang menggunakan anggaran agar tidak terjadi penyimpangan dalam pengadaan alat-alat maupun bahan obat-obatan. <br /> <br /> “Yang terjadi di lapangan kadang-kadang seperti itu. Kadang mencampur sendiri-sendiri tidak sesuai dengan takaran atau hasil dari laboratorium yang dibuat oleh produsen. Sehingga tidak banyak manfaat. Kuatirnya justru virusnya semakin kebal yang bisa menambah masalah baru. Sehingga apa yang dilaakukan itu menjadi sia-sia,” ujarnya<br /> <br /> Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya ini mengatakan, “bahwa yang lebih penting lagi adalah waktu karena kita berpacu dengan waktu 14 hari. Waktu adalah sebagai barometer harus betul-betul dimanfaatkan, apa dan bagaimana di hari pertama, hari kedua apa dan seterusnya. Dengan begitu, kalau kita berpikir secara komprehensif kita akan bisa menangani dan menghadapi dengan tenang”.<br /> <br /> Anehnya, Wakil Ketua DPRD Subaya ini tak dapat memberikan jaminan secara nyata saat ditanya lebih lanjut terkait anjuran dari pemerintah agar masyarakat selalu menjaga ksehatan dengan cara mengkonsumsi suplemen tambahan berupa Vit-C, A dan E dan melakukan tes kesehatan sendiri melalui Applikasi Online, sementara kejadian sekarang bukan bencana perseorangan melainkan bencana nasional bahkan Dunia.<br /> <br /> “Justru masyarakat tidak cukup hanya itu, karena ini sudah bencana nasional kemudian hanya disuruh melakukan tes, tidak cukup itu. Jadi ini sudah pandemik, artinya ini sudah menjadi wabah nasional. Kesiapan dan kesigapan kita harus lebih, jadi tidak hanya sekedar mengobati orang yang terinfeksi, yang terindikasi. Jangan sistem menunggu bola, tapi harus agresif melakukan perlawanan terhadap pandemik yang sekarang ini terjadi,” ujarnya. (Jen)</div>

News Pemerintahan Regional Tipikor Akibat Virus Corona, PN Surabaya Batasi Pengunjung Sidang

Wakli Ketua DPRD Surabaya dari F-Gerindra, Drs.A.H.Thony, M.Si :  Metode proses pencegahan maupun pun proses pengobatan harusnya dilaku...

»