Wulang Suhardi, Mantan Anggota DPRD Jombang Tak Terima Didakwa Korupsi KUR Rp5.4 M

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="678" data-original-width="675" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjnhdSVb8wAAxifngI2Mu3KtpgXTCdh8tNR7qJVNY0MQWxVKmFywlsbo-uF3JN2_I8y4DOh1gcGYoLGlz8A9qA3bMpOk-wo05mTOKl6WtOWc8Yut3DXvEF86a5OS2szSmpr2Z9jp8yXER0/s640/jombang+2.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="636" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Wulang Suhardi</td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</b></span> Wulang Suhardi, adalah mantan anggota DPRD Kabupaten Jombang periode 2009 – 2014, dan saat ini menyandang “gelar” baru sebagai terdakwa dalam kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Jatim Cabang cabang Jombang pada tahun 2011 – 2012 sebesar Rp24.850.000.000 yang merugikan keuangan negara senilai sebesar Rp5.400.000.000 yang merupakan bagian dari total kerugian keuangan negara sejumlah Rp19.388.656 900,92 (Sembilan belas milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta enam puluh lima ribu enam puluh sembilan Rupiah koma sembilan puluh dua Sen) sebagaimana laporan hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan penyimpangan dalam pemberian / pencairan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Bank Jatim Cabang Jombang periode Oktober 2010 s.d Maret 2012, Nomor: 1782/PW13/5/2014 tanggal 30 Desember 2014 yang sudah dibenkan kepada terpidana Bambang Waluyo berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 2334 K/PID.SUS/2016 tanggal 30 Januari 2017.<br /><br />Kasus Korupsi Kredit fiktif di Bank Jatim Cabang Jombang ini menyeret 12 pegawai Bank Jatim Cabang Jombang, diantaranya Bambang Waluyo selaku Kepala Cabang dan 2 Penyelia yaitu Heru Cahyo Setiyo dan Dedy Nugrahadi serta 9 Analisis yakni Fitriyah Mayasari (Maya), Wiwik Sukesi, Wahyuni Yudiarini, Ginanjar Triono, Fitri Juni Astuti, Suci Rahayu, Andina Hapsari, Hefied Wijayana dan Hasan Sadzili. Ke 12 pegawai Bank Jatim ini sudah dinyatakan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi (divonis penjaar) oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya pada tahun 2016, dan dikuatkan dengan putusan Mahkamah Agung RI pada tahun 2017<br /><br />Selain 12 pegawai Bank Jatim, kasus Kredit fiktif ini juga menyeret satu pihak swasta yaitu Ir. H.M. Masykur Affandi selaku Ketua Koperasi kelompok Tani Bidara Tani Bareng Jombang, juga sudah divonis pidana penjara pada tanggal 7 Juni 2016, yang total hukumannya selama 16 tahun penjara<br /><br />Sebelum terdakwa Wulang Suhardi selaku anggota DPRD Jombang ini terseret dalam kasus Korupsi KUR Bank Jatim Cabang Jombang, Siswo Eriana yang juga anggota DPRD Jombang Periode 2009 – 2014 sudah terlebih dahulu diadili di gedung Pengadil para Koruptor, dan Siswo Erianapun sudah divonis pidana penjara selama 4 tahun.<br /><br />Uang yang mengalir kerekening Siswo Eriana dari hasil kredit fiktif KUR Bank Jatim Cabang Jombang tahun 2011 - 2012 sebesaar Rp5 milliar, sudah dibebankan terhadap terpidana Bambang Waluyo berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No. 2334 K/PID.SUS/2016 tanggal 30 Januari 2017 <br /><br />Tak mau menyusul Siswo Eriana atau puluhan mantan pegawai Bank Jatim Cabang Jombang yang sudah berstatus terpidana Korupsi Kredit fiktif KUR Bank Jatim Cabang Jombang sebagai warga Lapas (Lembaga Pemasyarakatan), terdakwapun “melawan”<br /><br />Perlawanan yang dilakukan oleh terdakwa Wulang Suhardi atas dakwaan JPU adalah dengan mengatakan keberatan atau Eksepsi yang didampaikannya kepada Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya melalui Tim Penasehat Huukum (PH)-nya, Eko dkk.<br /><br />Kamis, 20 Februari 2020, PH terdakwapun membacakan surat Eksepsi atau keberatannya atas surat dakwaan JPU dari Kejari Jombang dimuka persidangan kepada Majelis Hakim yang diketuai Dede Suryaman dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu Emma Elliana dan Sanghadi serta Panitra Pengganti (PP)  Agus Widodo.<br /><br />Dalam surat Eksepsi yang dibacakan Eko selaku PH terdakwa mengatakan, bahwa surat dakwaan JPU tidak jelas dan tidak cermat. Sehingga PH terdakwapun meminta kepada Majelis Hakim untuk mengabulkannya.<br /><br />“Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak cermat dan tidak jelas,” kata Eko.</div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="353" data-original-width="365" height="618" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh7gZmRLDM2hb5UOkPycHcTPIRbxv7MxV895VJMtSard_TUounFlLILljX5TgHaAz8L7D9jO6TBCcJGlsQtR0hqFHChDjaaKkxmX3ngY7B4Pmfo6y3Ei9TrylRPfPRKFgz8cDWw84XmZjk/s640/IMG20190528115414.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="640" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa/terpidana Siswo Eriana, mantan anggota DPRD Jombang periode 2009 - 2014</td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><br /></td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div style="text-align: justify;">  Menanggapi Eksepsi dari PH terdakwa, JPU Kejari Jombangpun akan menanggapinya secara tertulis dan akan dibacakan dihadapan Majelis Hakim untuk memperjelas perbuatan mantan anggota wakil masyarakat di DPRD Jombang itu dalam kasus perkara Tindak Pidana Korupsi KUR pada Bank Jatim Cabang cabang Jombang yang mengalir kepada terdakwa sebesar Rp5.4 milliar.<br /><br />Kepada beritakorpsi.co, Eko mengatakan, bahwa dakwaan JPU yang dimaksud tidak jelas dan tidak cermat satunya adalah perbedaan jumlah kerugian negara sebesar Rp5.400.000.000 dalam surat dakwaan JPU, sementara dalam penghitungan terdakwa ada selisih sebsaar Rp300 juta lebih<br /><br />“Ya, Eksepsi kita tadi bahwa dakwaan Jaksa tidak jelas. Dalam dakwaan Jaksa tentang kerungian negara sebesar lima koma empat milliar, tapi catatan kita tidak sampai segitu, ada sperbedaan tiga ratus juta,” kata Eko.<br /><br />Aneh memang, bila terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengatakan, bahwa surat dakwaan JPU tidak jelas dan tidak cermat. Padahal, surat dakwaan JPU sudah menjelaskan tentang keterlibatan atau perbuatan terdakwa, serta bagaiaman uang sebesar Rp5.4 miliar itu mengalir ke terdakwa.<br /><br />Dalam suurat dakwaan JPU menjelaskan, dengan adanya fasilitas kredit KUR dari Bank Jatim Cabang Jombang, terdakwa Wulang Suhardi yang saat itu sebagai Anggota DPRD Kabupaten Jombang periode tahun 2009 s/d 2014 menemui Bambang Waluyo di Kantor Bank Jatim Cabang Jombang dengan maksud membicarakan adanya beberapa orang yang direkomendasikan untuk mengajukan Kredit KUR agar dipermudah dan dikabulkan permohonan Kreditnya.<br /><br />Pada saat itu, terdakwa mengatakan bahwa yang akan mengurus permohonan pengajuan kredit KUR dan pencairannya dari pemohon kredit yang direkomendasikan adalah Supaim (terdakwa dalam berkas tersendiri) yang merupakan orang kepercayaan terdakwa. <br /><br />Pada awal tahun 2011, terdakwa memerintahkan Supaim untuk mengkoordinir dan mengantar 11 (sebelas) pemohon kredit yang direkomendasi oleh terdakwa untuk mengurus permohonan Kredit KUR yang akan diajukan ke Bank Jatim Cabang Jombang yaitu Tawi Hastomo,  Subani, Dhefi, Kiki Ariati, Zainal Darminto, Kamoto, Kamali, Suharto, Idik Waluyo, Abdul Mu’in, dan Edi Siswanto, masing-masing calon debitur mengajukan kredit KUR sebesar Rp500.000.000 (Lima ratus juta Rupiah) kecuali Suliani Sawati sebesar Rp400 000.000 (Empat ratus juta Rupiah) <br /><br />Kelengkapan administrasi untuk pengajuan kredit dari 11 (sebelas) pemohon kredit yang direkomendasikan oleh terdakwa telah disiapkan petugas Bank, dan Supaim meminta KTP, KK dan Surat Nikah milik pemohon. Kemudian mengurus Surat Keterangan Usaha (SKU) yang ditanda tangani oleh Kepala Desa setempat yang berisi keterangan usaha dan luas lahan yang dimiliki oleh calon debitur. <br /><br />Kenyataannya, 11 (sebelas) calon debitur yang direkomendasikan terdakwa ternyata tidak memiliki usaha tebu walaupun mereka mempunyai lahan perkebunan atau pertanian tetapi lahan tersebut tidak seluas lahan yang disebutkan dalam Surat Keterangan Usaha (SKU). Ada juga beberapa calon debitur yang sama sekali tidak memiliki lahan perkebunan tebu. Namun pengajuan kredit itu tetap proses oleh Bank Jatim Cabang Jombang.</div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="276" data-original-width="320" height="552" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgWlIAcft0SnXenAu7L4JYPe5CB6aauKE2FSCDv8QtcMnejHQ0_a7y2CyQIS2DAFDmhlOGzqcqg-1iyL_OU3L8rjojLAAx_ATkU86yOgD7Y0BWZZeB8htiYKi9h8MKxVQXgwlfED6XrCTc/s640/3.jpg" width="640" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terpidana Bambang Waluyo (foto atas) Kacab Bank Jatim Jombang dan terpidanaDedy Nugrahadisebagai Penyelia</td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> Setelah terdakwa mendapat informasi pencairan kredit KUR dari 11 (sebelas) debitur, kemudian terdakwa memerintahkan Supaim untuk mengantar para debitur tersebut ke Notaris untuk menanda tangani perjanjian kredit. Dari Notaris, kemudian diantar ke Bank Jatim Cabang Jombang untuk pencairan kredit KUR yang sebelumnya masing-masing debitur membuka rekening atas nama debitur di Bank Jatim Cabang Jombang. Kemudian uang hasil pencairan setelah dikurangi biaya administrasi langsung masuk ke rekening 11 (sebelas) debitur <br /><br />Pada saat itu juga, Supaim meminta Debitur untuk mengisi dan menandatangani slip penarikan. Dan selanjutnya Supaim yang mengurusnya dengan cara setelah debitur tersebut membuat slip penarikan yang diberikan kepada Supaim atas perintah terdakwa Wulang Suhardi, selanjutnya Supaim melakukan penarikan dari rekening masing-masing debitur lalu disetor / dipindah bukukan ke rekening Bank jatim Cabang Jombang Nomor Rekening 0112211781 atas nama Supaim.<br /><br />Semua yang terlibat dalam kasus Kredit fiktif KUR Bank Jatim Cabang Jombang termasuk terdakwa dijerat dalam Pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 (Dakwaan Subsidair)  jo Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Lebih lanjut dalam surat dakwaan JPU mengatakan, bahwa terdakwa Wulang Suhardi selaku anggoat DPRD Kabupaten Jombang periode 2009 – 2014 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 171.415/62/011/2009 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggotan Dewan Pemakilan Rakyat Daerah (DPRD)  Kabupaten Jombang Tahun 2009 tanggal 18 Agustus 2009.<br /><br />Bahwa terdakwa sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana dengan saksi Supaim (penuntutannya dilakukan secara tersendiri) dan saksi H. Bambang Waluyo, SE., MM selaku Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank Jatim) Cabang Jombang (perkaranya telah diputus oleh Mahkamah Agung RI No. 2334 K/PID.SUS/2016 tanggal 30 Januari 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap)<br /><br />Bahwa sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kantor Bank Jatim Cabang Jombang Jalan Wahid Hasyim No. 36 Jombang, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi<br /><br />Bahwa terdakwa secara melawan hukum dalam pelaksanaan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Jatim Cabang Jombang terhadap 11 (sebelas) debitur yang dalam pelaksanaannya bertentangan dengan Surat Edaran Direksi Bank Jatim No. 048/010/SE/DIR/KRDRTL tanggal 10 Maret 2010 dan Surat Edaran Direksi No. 048/025/DlR/KRDRTL tanggal 15 Oktober 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Program Bab. X Kredit Usaha Rakyat (KUR)<br /><br />Bahwa terdakwa melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya diri terdakwa sebesar Rp5.400.000.000 (Lima milliar empat ratus juta Rupiah) merupakan bagian dari 55 (lima puluh lima) debitur, atau orang lain yaitu saksi H. Bambang Waluyo sebesar Rp19.388.065.069,92 (Sembilan belas milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta enam puluh lima ribu enam puluh sembilan Rupiah koma sembilan puluh dua Sen) merupakan uang pencairan dari kredit KUR Bank Jatim Cabang Jombang terhadap 55 (lima puluh lima) debitur sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara Cq. PT. Bank Jatim Cabang Jombang sebesar Rp19.388.065.069,92 atau setidak-tidaknya sejumlah itu, sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor ; 1782/PW13/5/2014 tanggal 30 Desember 2014 yang telah dibebankan kepada saksi H. Bambang Waluyo sesuai Putusan Mahkamah Agung RI. No. 2334 K/PPD.SUS/2016 tanggal 30 Januari 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap<br /><br /> Perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : Pada sekitar bulan Oktober tahun 2010, Bank Jatim Cabang Jombang memberikan fasilitas Kredit berupa KUR (Kredit Usaha Rakyat) yaitu Kredit / Pembiayaan Modal Kerja dan atau Investasi yang diberikan kepada Usaha Mikro Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) di Bidang Usaha yang produktif dan layak, namun belum bankable dengan plafond kredit sampai dengan Rp500.000.000 (Lima ratus juta Rupiah) yang dijamin oleh Perusahaan Penjaminan ; <br /><br />Bahwa pedoman pelaksanaan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Jatim Cabang Jombang, yaitu : a. Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan Penjaminan Kredit / Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi No. KEP-20/D.l.M.EKON/11/2010 tanggal 5 November 2010 tentang Standar Overasional Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rak at ; <br /><br />b. Surat Edaran Direksi Nomor : 048/010/SE/DlR/KRDRTL tanggal 10 Maret 2010 dan Surat Edaran Nomor : 048/025/SE/DlR/KRDRTL tanggal 15 Oktober 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Program, Bab X Kredit Usaha Rakyat (KUR) ; <br /><br />c. Surat Edaran Direksi Nomor : O49/009/SE/DlR/KRDRTL tanggal 29 Maret 2011 tentang Perubahan Pedoman Pelaksanaan Kredit Program, Bab X Kredit Usaha Rakyat (KUR) ; d. Surat Edaran Direksi Nomor : 050/050/SE/DlR/KRDAGRRTL tanggal 07 Desember 2012 tentang Perubahan Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit Program Bab X Kredit Usaha Rakyat (KUR). </div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="176" data-original-width="320" height="352" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEigO1BbD035S5pQoGuQ1eaPGlPMPc6MbH3VrF6T4ZixBpSp7eitPQPBeO2j9YTsUdsD27RXgHD0FZ6_OdVYEV4FKth9PxL-HGUWF35aP9oZ4F1a1mfBLenlg06A-4qUGGv0wEJbF_18WPA/s640/8.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="640" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">terpidana Heru Cahyo Setiyo (sebagai Penyelia)</td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> Bahwa Bank Jatim Cabang Jombang, telah menerima Permohonan Pengajuan Kredit KUR sejak tahun 2011 sampai dengan Tahun 2012 yang penggunaannya untuk pembiayaan sektor Usaha Perkebunan Tebu di beberapa Kecamatan di Kabupaten Jombang ; <br /><br />Sumber dana pemberian Kredit Usaha Rakyat pada Bank Jatim Cabang Jombang berasal dari Bank Jatim Cabang Jombang dan Pemerintah RI. Cq. Depertemen Keuangan yang memberikan Imbal Jasa Penjaminan dari kredit I pembiayaan yang dijamin kepada perusahaan penjamin. <br /><br />Imbal Jasa Penjaminan menjadi beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), dihitung dari Nilai Penjaminan yang diperjanjikan, dan Penjaminan KUR Bank Jatim Cabang Jombang tersebut dijaminkan kepada Perusahaan Penjamin PT. Askrindo dan Perum Jamkrindo dengan Penjaminan sebesar 80% dan atau 70% dari kredit ; <br /><br />Ketentuan I, proses pemberian KUR yang berlaku di Bank Jatim Cabang Jombang sesuai dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit secara umum adalah sebagai berikut : Debitur mengajukan permohonan kredit ke Kantor Cabang selanjutnya debitur mengisi aplikasi permohonan kredit dan melengkapi persyaratan kredit, Permohonan Debitur dicatat pada Buku Register untuk dimintakan disposisi kepada Pemimpin Cabang ; Pemimpin Cabang memberi disposisi kemudian Pemimpin Cabang menunjuk Petugas Kredit untuk memproses permohonan debitur ; Petugas Kredit yang ditunjuk, melakukan : Bl chekking ; Mengecek kelengkapan berkas ; Petugas Kredit melakukan Survey (On The Spot / OTS) yaitu kunjungan debitur dilakukan antara lain dengan mengecek rumah debitur, agunan yang akan diserahkan, kunjungan usaha yaitu pengecekan tempat usaha debitur, pengecekan ke Kepala Desa terkait dengan penerbitan kebenaran Surat Keterangan Usaha yang dimiliki oleh debitur, kegiatan ini disertai dengan pemotretan agunan/jaminan dan usaha debitur ; </div> <div style="text-align: justify;"> <br />Selanjutnya, Petugas Kredit membuat Laporan Kunjungan Setempat (LKS) beserta analisa terhadap kelengkapan persyaratan debitur, analisa keuangan dan kelayakan debitur, yang akan digunakan sebagai bahan untuk melakukan analisis kredit lebih lanjut, yang kemudian diteruskan kepada Penyelia Pemasaran ; <br /><br />Hasil LKS oleh Penyelia pemasaran diteruskan kepada Pemimpin Cabang dengan memberikan pendapat terhadap usulan pemberian kredit. Pemimpin Cabang memberikan disposisi, dapat tidaknya kredit diproses lebih lanjut. setelah itu hasil LKS diserahkan kembali kepada Penyelia Pemasaran untuk proses lebih lanjut.  Apabila Pemimpin Cabang menyetujui pemberian kredit, maka petugas kredit membuat Laporan Pembahasan Kredit Usaha Kecil (LPKUK), membuat taksasi agunan membuat formulir aspek agunan dan formulir taksasi agunan KUR, yang ditandatangani oleh Petugas Kredit. Penyelia Pemasaran dan Pemimpin Cabang  <br /><br />Setelah ada persetujuan dari Pemimpin Cabang, kemudian di buat SPPK (Surat Persetujuan Pemberian Kredit) dan apabila debitur menyetujui SPPK, lalu dilanjutkan dengan penandanganan Perjanjian Kredit (PK) di Notaris yang disertai dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)  <br /><br />Realisasi Kredit dilakukan dengan petugas kredit membuat nota kredit, mencairkan kredit kerekening tabungan debitur dan melakukan input melalui sistem, setelah uang masuk, Bank mendebet biaya realisasi kredit, seperti Biaya Taksasi, APHT, dan PK. <br /><br />Untuk pelaksanaan On The Spot sesuai dengan Surat Direksi Bank Jatim Nomor : 043/39/KRD tanggal 7 Oktober 2005, diatur bahwa Pemimpin Cabang (tidak boleh diwakilkan) untuk aktif dalam proses penilaian permohonan kredit termasuk dalam pemeriksaan OTS I Survey untuk kredit dengan plafon diatas Rp350.000.000 bagi Cabang Utama dan plafon diatas Rp150.000.000 bagi Kantor Cabang, untuk plafon dibawah ketentuan tersebut diatas penyelia pemasaran wajib untuk melihatnya. Aktifitas tersebut salah satunya dibuktikan dengan keikutsertaan dalam foto dokumen proyek yang akan dibiayai, lokasi usaha debitur ataupun foto agunan ; <br /><br />Debitur yang mengajukan pembiayaan KUR kepada Bank Jatim Cabang Jombang adalah sebagai Usaha Mikro Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) perorangan, dan dalam surat permohonan kredit KUR dilengkapi dengan persyaratan dokumen administratif sebagai berikut : 1. Pas Photo terbaru ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar;  2. Photo Copy bukti identitas diri (KTP / SIM I Surat Keterangan dari Kepala Desa apabila tidak ada KTP) ; Photo Copy KSK ; Surat Nikah ; Surat Kematian / Cerai apabila meninggal / bercerai ; Photo Copy kepemilikan agunan : Surat Keterangan Usaha dari Kepala Desa atau Kepala Pasar, atau Surat Rekomendasi dari Asosisasi Pengusaha dan pekerja yang dapat dipertanggung jawabkan (mempunyai legalitas). <br /><br />Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah pembiayaan modal kerja sehingga yang menjadi agunan / jaminan utama adalah kelayakan usaha debitur dan obyek yang dibiayai sedangkan jaminan tambahan dapat berupa barang bergerak, barang tidak bergerak, cash collateral (deposito) dan jaminan lain yang dapat diikat sesuai ketentuan dan Asuransi kredit: <br /><br />Debitur yang mengajukan KUR pada Bank Jatim Cabang Jombang, dalam permohonannya mengajukan permohonan kredit antara Rp400.000.000 dengan membuat keterangan bahwa debitur mempunyai usaha utama di bidang perkebunan tebu. untuk itu debitur melampirkan Surat Keterangan Usaha (SKU) dari Kepala Desa yang menyatakan debitur mempunyai lahan perkebunan tebu dengan luas tertentu yang mencapai puluhan hektar lahan perkebunan dan usahanya berjalan dengan baik ; </div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="238" data-original-width="320" height="476" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjI58S0rFKzJGDBhRk3do351HGadf0vNcRM-QhFuep6FyXiZrIz3eom2AmXD8ixc02C3Q9FUUB6sGbt3A0Lw-ZxIJJA9WffZK1u6i7lyzNQkOubdU6bqfx-lIaJwazZ7Kd3fTLGkLO6t_s/s640/2.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="640" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">para terpidana sebagai Analisis Bank Jatim Cabang Jombang, Fitriyah Mayasari (Maya), Wiwik Sukesi, Wahyuni Yudiarini, Ginanjar Triono, Fitri Juni Astuti, Suci Rahayu, Andina Hapsari, Hefied Wijayana dan Hasan Sadzili</td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div style="text-align: justify;"> Dengan adanya fasilitas kredit KUR dari Bank Jatim Cabang Jombang, terdakwa yang saat itu sebagai Anggota DPRD Kabupaten Jombang periode tahun 2009 s/d 2014 menemui saksi H. Bambang Waluyo di Kantor Bank Jatim Cabang Jombang dengan maksud membicarakan adanya beberapa orang direkomendasi mengajukan Kredit KUR pada Bank Jatim Cabang Jombang agar dipermudah dan dikabulkan permohonan Kreditnya <br /><br />Pada kesempatan itu pula, terdakwa mengatakan bahwa yang akan mengurus permohonan pengajuan kredit KUR dan pencairannya dari pemohon kredit yang direkomendasi adalah saksi Supaim (berkas tersendiri) yang merupakan orang kepercayaannya. Selanjutnya pada awal tahun 2011 terdakwa memerintahkan saksi Supaim untuk mengkoordinir dan mengantar 11 (sebelas) pemohon kredit yang direkomendasi oleh terdakwa untuk mengurus permohonan Kredit KUR yang akan diajukan ke Bank Jatim Cabang Jombang yaitu saksi Tawi Hastomo,  Saksi Subani, Saksi Dhefi, Kiki Ariati, Zainal Darminto, saksi Kamoto, Saksi Kamali, Saksi Suharto, Saksi Idik Waluyo, SaksiAbdul Muin, dan Saksi Edi Siswanto calon debitur yang masing-masing sebesar Rp500.000.000 (Lima ratus juta Rupiah). kecuali Saksi Suliani Sawati sebesar Rp400 000.000.00 (Empat ratus juta Rupiah) ; <br /><br />Kelengkapan administrasi untuk pengajuan kredit dari 11 (sebelas) pemohon kredit yang direkomendasi oleh terdakwa telah disiapkan petugas Bank, dan Saksi Supaim dengan meminta KTP, KK dan Surat Nikah milik pemohon. Kemudian mengurus Surat Keterangan Usaha (SKU) yang ditanda tangani oleh Kepala Desa setempat yang berisi keterangan tentang usahanya dan luas lahan yang dimiliki oleh calon debrtur yang direkomendasi oleh terdakwa yang merupakan jaminan utama atas pengajuan kredit KUR. <br /><br />Disamping itu, calon debitur tersebut diatas mengajukan jaminan tambahan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama orang lain kecuali Saksi Suliani Sawati yang telah diatur oleh terdakwa dan Saksi Supaim sebagai berikut : 1 Suliani Sawati SHM milik Suliani Sawati,; 2.  Edi Siswanto SHM milik H.Suhardi,; 3. Zainal Darminto SHM milik Sadin Pak Slamet 4 Kamaji SHM milik H. Suhardi,; 5. Suharto, SHM milik H. Suhardi,; 6. Tawi Hastomo SHM milik Wahyu Cahyono,; 7. Subani SHM milik Bambang Joyo Ismanu,; 8. Kamoto SHM milik Kusnanto,; 9 Idik Waluyo SHM milik H. SUHARDI,; 10. Dheti Kiki Ariaji, SHM Milik Sumarlik,; 11 Abdul Muin, SHM milik H.Suhardi<br /><br />Setelah persyaratan untuk pengajuan permohonan Kredit Usaha Rakyat lengkap, terdakwa menemui saksi H. Bambang Walauyo di Bank Jatim Cabang Jombang dengan membawa permohonan kredit dari calon debitur yang direkomendasi terdakwa. Kemudian saksi H. Bambang Walauyo menunjuk petugas kredit untuk melakukan Survey (On The Spot) yaitu saksi Fitriani Mayasari, Wiwik Sukesi, Hefied Wijayana, Ginanjar Triyono, Suci Rahayu dan Wahyuni Yudiarini<br /><br />Sesuai dengan ketentuan tentang pelaksanaan On The Spot, seharusnya saksi Bambang Walauyo selaku Kepala Cabang wajib melakukan On The Spot karena permohonan debitur diatas plafon kredit sebesar Rp150.000.000, dimana Kepala Cabang mempunyai kewajiban untuk aktif dalam proses penilaian permohonan kredit temasuk dalam pemeriksaan OTS/ Survey, namun tidak pernah melakukan kewajiban on the spot tersebut<br /><br />Ketika Petugas kredit Bank Jatim Cabang Jombang yang melakukan On The Spot (OTS) ke tempat usaha calon debitur yang direkomendasi terdakwa, temyata calon debitur tidak mempunyai usaha sesuai dengan Surat Keterangan Usaha yang dilampirkan dalam pemohonan kredit KUR ke Bank Jatim Cabang Jombang <br /><br />Hasil On The Spot (OTS) dari petugas kredit tersebut dilaporkan secara lisan kepada Penyelia Pemasaran, yaitu saksi Heru Cahyo Setiyo dan Dedy Nugrahadi. Calon debitur tidak memiliki usaha perkebunan seluas sebagaimana yang tertera dalam Surat Keterangan Usaha. Dan setelah hasil OTS seharusnya pengajuan kredit tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana plafon kredit yang diajukan ; <br /><br />Bahwa petugas kredit dan penyelia pemasaran kemudian melaporkan hasil Survey /OTS kepada Pemimpin Cabang yaitu saksi H. Bambang Waluyo dan setelah dijelaskan bahwa permohonan kredit debitur tidak memenuhi syarat, namun saksi H. Bambang Waluyo tetap memerintahkan untuk membenkan plafon kredit sesuai permintaan debitur dan menginstruksikan seara lisan kepada bawahannya yang menangani kredit KUR tersebut, agar dalam pembuatan Laporan Kumungan Setempat (LKS), pembahasan Kredit dan lainnya yang menyangkut kredit KUR disesuaikan dengan Surat Keterangan Usaha (SKU) debitur yang dikeluarkan Kepala Desa setempat, walaupun kenyataannya para debitur tidak mempunyai usaha dan lahan sebagaimana yang tercantum dalam SKU. <br /><br />Sehingga terhadap 11 (sebelas) permohonan KUR yang direkonmedasi oleh terdakwa tersebut tetap dilaksanakan (diproses) oleh saksi H. Bambang Waluyo dengan menekankan kepada bagian kredit “jangan melihat debitumya tatapi lihat yang membawa" yang dimaksud oleh saksi H. Bambang Waluyo “yang membawa” yaitu terdakwa Wulang Suhardi yang pada saat itu menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Jombang, sehingga permohonan Kredit Usaha Rakyat dari 11 (sebelas) debitur yang direkomendasi oleh terdakwa seluruhnya dapat direalisasikan / dicairkan <br /><br />Pada saat petugas Bank Jatim Jombang melakukan survey, terdakwa memerintahkan saksi Supaim untuk mendampingi petugas Bank Jatim yang melakukan survey ke tempat usaha dan jaminan milik calon debitur yang direkomendasi oleh terdakwa. Untuk setiap permohonan, temyata petugas kredit yang ditunjuk oleh saksi H. Bambang Waluyo pada saat melakukan survey atau On The Spot (OTS), hanya melihat jaminan berupa Sertifikat Hak Milik yang bukan milik debitur. Kemudian dilakukan pemotretan, <br /><br />Sedangkan untuk usaha, petugas kredit hanya melihat tempat usaha yang berupa lahan tebu milik orang lain dan dilakukan dokumentasi (foto) usaha calon debitur, namun tidak pernah dilakukan pengecekan keabsahan surat-surat dari kepemilikan lahan usaha maupun dilakukan konfirmasi kepada Kepala Desa terkait keabsahan / kebenaran dari data yang tertuang dalam SKU tersebut. <br /><br />Kenyataannya 11 (sebelas) calon debitur yang direkomendasi terdakwa tidak memiliki usaha tebu walaupun mereka mempunyai lahan perkebunan atau pertanian tetapi lahan tersebut tidak seluas lahan yang disebutkan dalam Surat Keterangan Usaha (SKU). Ada juga beberapa calon debitur yang sama sekali tidak memiliki lahan perkebunan tebu <br /><br />Setelah terdakwa mendapat informasi pencairan kredit KUR dari 11 (sebelas) debitur, kemudian terdakwa memerintahkan saksi Supaim untuk mengantar debitur tersebut ke Notaris untuk menanda tangani perjanjian kredit. Dari Notaris, kemudian diantar ke Bank Jatim Cabang Jombang untuk pencairan kredit KUR yang sebelumnya masing-masing debitur membuka rekening atas nama debitur di Bank Jatim Cabang Jombang. Kemudian uang hasil pencairan setelah dikurangi biaya administrasi langsung masuk ke rekening 11 (sebelas) debitur tersebut diatas. <br /><br />Pada saat itu juga, saksi Supaim meminta Debitur untuk mengisi dan menandatangani slip penarikan. Dan selanjutnya saksi Supaim yang mengurusnya dengan cara setelah debitur tersebut membuat slip penarikan diberikan kepada saksi Supaim atas perintah terdakwa Wulang Suhardi, selanjutnya saksi Supaim melakukan penarikan dari rekening masing-masing debitur lalu disetor / dipindah bukukan ke rekening Bank jatim Cabang Jombang Nomor Rekening 0112211781 atas nama Supaim. <br /><br />Terdakwa beralasan menggunakan rekening saksi Supaim untuk menampung hasil pencairan kredit dari debitur yang direkomendasinya supaya lebih mudah mengambil uangnya. Saksi Supaim bersedia dipinjam rekeningnya sebagai rekening penampungan hasil pencairan kredit KUR karena dijanjikan pekerjaan dan dibelikan mmah oleh terdakwa. Setelah itu terdakwa memerintahkan saksi Supaim mentransfer ke rekening istri terdakwa yaitu saksi Aminantus Sholikah di Bank Jatim Jombang dengan Nomor Rekening 0112208852 dan sebagian ada yang ditarik tunai dan diserahkan ke saksi Aminantus Sholikah<br /><br />Kredit yang dicairkan kepada 11 (sebelas) orang debitur tersebut ternyata tidak seluruhnya dinikmati oleh debitur yang mengajukan kredit, melainkan dinikmati oleh terdakwa dan pemilik jaminan, debitur yang mengajukan kredit hanya dipinjam namanya saia</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh5o4nmPDFaPSUTSLlCn3WMFPCk-iiIFAfhwK5nZpMyjkoTwmgfexT18yaMwSh_V-ADFBopiHlvrgNHVF-7m06VTzb4HqdTFZL1Wq9LLeqNvhJvFs5dusOllpfsNFSeVHKX8oCHK7fGSOI/s640/jombang+1.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="640" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Wulang Suhardi (kiri) dan terdakwa Supaim</td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div style="text-align: justify;"> Aliran uang hasil pencairan kredit KUR milik debitur Suliani Sawati, Edi Siawanto, Zainal Danninto, Kamal Suharto, Abdul Muin, Idik Walu dan Tam Astomo yang ada di rekening saksi Supaim, terdakwa maupun saksi Aminatus Sholikah tersebut sebenarnya tidak berhak menikmati fasilitas KUR dari 11 (sebelas) orang debitur karena terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan Kredit KUR di Bank Jatim Cabang Jombang, dan terdakwa hanya merekomendasi permohonannya saja namun oleh saksi H. Bambang Waluyo fasilitas KUR tetap dapat dicairkan meskipun para debitur tersebut tidak layak mendapat fasilitas kredit KUR, hal ini dikarenakan telah diatur / dikondisikan sebelumnya dengan saksi H. H. Bambang Waluyo sehingga pemberian kredit KUR terhadap 11 (sebelas) orang debitur tersebut bertentangan dengan Pedoman Pelaksanaan Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Jatim Cabang Jombang yaitu : a. Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tum Pelaksana Komite Kebijakan Penjaminan Kredit I Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi Nomor : KEP-20/D.I.MEKON/11/2010 tanggal 5 November 2010 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat  <br /><br />b. Surat Edaran Direksi Nomor : 048/010/SE/DIR/KRDtRTL tanggal 10 Maret 2010 dan Surat Edaran Nomor : 048I025/SE/DIR/ KRD.RTL tanggal 15 Oktober 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Program, Bab. X Kredit Usaha Rakyat (KUR) ;<br /><br />c. Surat Edaran Direksi Nomor : 049/009/SE/DlR/KRDRTL tanggal 29 Maret 2011 tentang Perubahan Pedoman Pelaksanaan Kredit Program, Bab X Kredit Usaha Rakyat (KUR) ;<br /><br />d. Surat Edaran Direksi Nomor : 050/050/SEIDIRIKRD.AGR.RTL tanggal 07 Desember 2012 tentang Perubahan Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit Program Bab. X Kredit Usaha Rakyat (KUR).<br /><br />Atas perbuatan terdakwa dan saksi Supaim bersama-sama dengan saksi H. Bambang Waluyo selaku Pemimpin Cabang Bank Jatim Cabang Jombang yang memberikan kredit (KUR) kepada 11 (sebelas) debitur pemohon Kredit Usaha Rakyat (KUR) sejak tahun 2011 sampai dengan Tahun 2012 tanpa berpedoman pada Ketentuan yang berlaku di Bank Jatim, sehingga memperkaya diri terdakwa Wulang Suhardi  sebesar Rp5.400.000.000.<br /><br />Dari 11 (sebelas) debitur yang direkomendasi oleh terdakwa yang merupakan bagian dari kerugian negara sebesar Rp19.388.065.069,92 (Sembilan belas milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta enam puluh lima ribu enam puluh sembilan Rupiah koma Sembilan puluh dua Sen) juga bagian dari 55 (lima puluh lima) debitur yang telah dibebankan kepada saksi H. Bambang Waluyo (dikuatkan Putusan Mahkamah Agung RI. No. 2334 K/PID.SUS/2016 tanggal 30 Januari 2017) sebagaimana laporan hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan penyimpangan dalam pemberian / pencairan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Bank Jatim Cabang Jombang periode Oktober 2010 s.d Maret 2012, Nomor: 1782/PW13/5/2014 tanggal 30 Desember 2014.<br /><br />Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) atau (pasal 3)  jo Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Jen)</div>

News Tipikor Wulang Suhardi, Mantan Anggota DPRD Jombang Tak Terima Didakwa Korupsi KUR Rp5.4 M

Terdakwa Wulang Suhardi BERITA KORUPSI .CO - Wulang Suhardi, adalah mantan anggota DPRD Kabupaten Jombang periode 2009 – 2014, dan saa...

»

Korupsi APBD Rp89 Juta, Lurah Patokan Kab. Situbondo Dituntut 5 Thn Penjara

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiD7y4PttGUJpaxoWLib1FbI-uKieIamwJL1owNY_so18IMDJ3pFSjFUv3DltIkZxBYxP-YzviRj4Qep9TptOFQeQRxvdddSq4eV1jdugI9In0Irr0rNjvsmMSrWJaJQFxVVsxJKBdSvoU/s640/situbondo+2.jpg" width="640" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Uni Suryo saat menjalani sidang tuntutan</td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><span style="color: red;">#Selain tuntutan Pokok, terdakwa Uni Suryo dan Almarhum Bambang Wahyudi dituntut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp89.752.737 atau keduanya dipidana penjara selama 2,6 tahun#</span></span><br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span>Kamis, 20 Februari 2020, Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Situbondo, membacakan surat tuntutannya terhadap terdakwa Uni Suryo,SE.,MM. Bin R.Ng. Kosno Kusumo Wijoyo selaku Lurah Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan karena dianggap melakukan Tindak Pidana Korupsi penggunaan anggaran Belanja Langsung untuk Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran (TA) 2013 sebesar Rp152.124.934 dan TA 2014 Rp189.638.438 yang merugikan keuagan negara sebesar Rp89.752.737 Berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor : SR-575/PW13/S/2018 tanggal 1 Agustus 2018<br /><br />Selain tuntutan pokok (penjara badan), terdakwa Uni Suryo dan Almarhum Bambang Wahyudi S.Sos (berkas terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran Kelurahan juga ditntut untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp89.752.737 sebsidair pidanna penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan<br /><br />Dari surat tuntutan JPU Kejari Situbondo ini, ada yang menggelitik. Yaitu itu subsidair pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan terhadap almarhum Bambang Wahyudi, kalau tidak membayar uang pengganti tersebut. <br /><br />Andaikan almarhum atau keluarganya tidak membayar, atau harta bedanya tidak mencukupi, bagaimana JPU akan mengeksekusi almahum menjalani pidana penjara selam 2 tahun dan 6 bulan ?<br /><br />Seba  dalam surat tuntutannya JPU mengatakan, “Menghukum terdakwa Uni Suryo,SE.,MM. Bin R.Ng. Kosno Kusumo Wijoyo bersama dengan saksi Alm. Bambang Wahyudi,S.Sos untuk membayar uang pengganti sebesar Rp89.752.737, dengan ketentuan apabila terdakwa Uni Suryo,SE.,MM. Bin R.Ng. Kosno Kusumo Wijoyo bersama dengan Saksi Alm. Bambang Wahyudi, S.Sos. tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa Uni Suryo,SE.,MM. Bin R.Ng. Kosno Kusumo Wijoyo bersama dengan saksi Alm. Bambang Wahyudi, S.Sos tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan <br /><br />Surat tuntutan itu dibacakan JPU Reza Aditya Wardhana dkk di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Dede Suryaman dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu Emma Elliana dan Agus Yuniato serta Panitra Pengganti (PP) Romaui Ritonga, sementara terdakwa didampingi Tim Penasehat Hukumnya Pujiantoro dan Dondino.<br /><br />Dalam surat tuntutan JPU mengatakan, dari realisasi belanja barang tahun 2013 dan 2014 sebesar Rp131.794.952 terdapat pengadaan barang dan jasa fiktif senilai Rp68.516.038. Dan dari jumlah dana belanja pegawai tahun 2013 dan 2014 sejumlah Rp63.108.000 terdapat pertanggungjawaban fiktif sebesar Rp21.236.000. Sehingga terdapat kerugian keuangan negara daalam hal ini Kabupaten Situbondo sebesar Rp89.752.737 Berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor : SR-575/PW13/S/2018 tanggal 1 Agustus 2018<br /><br />JPU mengatakan, Akibat perbuatan tersebut telah memperkaya diri terdakwa Uni Suryo,SE.,MM. Bin R.Ng. Kosno Kusumo Wijoyo atau orang lain yaitu saksi Alm. Bambang Wahyudi S.Sos (berkas terpisah) sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp89.752.737 (delapan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah) atau setidak tidaknya dalam jumlah tersebut Berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor : SR-575/PW13/S/2018 tanggal 1 Agustus 2018<br /><br />JPU mengatakan, sehingga perbuatan terdakwa Uni Suryo,SE.,MM. Bin R.Ng. Kosno Kusumo Wijoyo bersama-sama dengan saksi Alm. Bambang Wahyudi (Berkas Perkara Terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP<br /><br />“Menuntut : Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : 1. Menyatakan terdakwa Uni Suryo,SE.,MM. Bin R.Ng. Kosno Kusumo Wijoyo terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana korupsi yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau mang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1 ) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Primair.<br /><br />2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Uni Suryo,SE.,MM. Bin R.Ng. Kosno Kusumo Wijoyo dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan seluruhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan.<br /><br />3. Menghukum Terdakwa Uni Suryo,SE.,MM. Bin R.Ng. Kosno Kusumo Wijoyo bersama dengan Saksi Alm. Bambang Wahyudi,S.Sos untuk membayar uang pengganti sebesar Rp89.752.737 dengan ketentuan apabila Terdakwa Uni Suryo,SE.,MM. Bin R.Ng. Kosno Kusumo Wijoyo bersama dengan Saksi Alm. Bambang Wahyudi,S.Sos tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa Uni Suryo,SE.,MM. Bin R.Ng. Kosno Kusumo Wijoyo bersama dengan Saksi Alm. Bambang Wahyudi,S.Sos tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan,” ucap JPU Reza<br /><br />Atas tuntutan JPU tersebut, Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa maupun melalui Penasehat Hukumnya untuk menyampaikan Pledoi (Pembelaan) pada sidang berikutnya.<br /><br />"Saudara atau melalui tim Penasehat Hukum saudara diberi kesempatan untuk menyusun dan menyampaikan pembelaan. Sidang ditunda dan dilanjutkan minggu depan dengan genda pembacaan Pledoi," ucap Ketua Majelis Hakim.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhn4iotaKHShhEUzb3mo2CFqARCupZdzUNt21nAGyil7XpTgMFIuOZL3b9tvT_KdJZMRwhTcG2V4mG0wlrPQjQPVRfe46UJPQBE6xxD6niJTjz2QTlGda5K9V2CWn7L3AvmAOQr7iCl0ow/s640/situbondo.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Lebih lanjut JPU menjelaskan dalam surat tuntutannya, bahwa terdakwa Uni Suryo,SE.,MM. Bin R.Ng. Kosno Kusumo Wijoyo selaku Lurah Patokan,  Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo masa jabatan 8 Maret 2013 s/d 27 Juni 2014 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 821.2/2159/431304/2013 tanggal 9 Maret 2013 tentang Pengangkatan Jabatan Struktural bersama-sama dengan Saksi  Bambang Wahyudi,S.Sos. (Dalam Berkas Perkara Terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran Kelurahan Patokan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo (telah meninggal dunia sebagaimana Surat Kematian No.474.3/838/430.12 11.3/2019 tanggal 22 Oktober 2019 yang dibuat oleh Kusnaidi  selaku Kepala Desa Kembang Bondowoso).<br /><br />Bahwa dalam kurun waktu antara bulan Maret 2013 sampai dengan bulan Juni 2014 atau setiduk-tidaknya antara tahun 2013 sampai dengan 2014, bertempat di Kantor Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Satabondo Jalan Mawar Mulyautama, Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo atau sctidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.<br /><br />Bahwa mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.<br /><br />Dimana terdakwa selaku Lurah Patokan Kabupaten Situbondo masa jabatan 8 Maret 2013 s/d 27 Juni 2014 bersama dengan saksi Alm. Bambang Wahyudi selaku Bendahara Pengeluaran Kelurahan Patokan, yaitu Anggaran Belanja Langsung Kelurahan Patokan Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014 secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu terdakwa selaku Pengguna Anggaran (PA) meminta kepada saksi Alm. Bambang Wahyudi selaku Bendahara Pengeluaran Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo untuk menyerahkan uang pencairan anggaran Belanja Langsung Kelurahan Patokan Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014 untuk dikelola Terdakwa sendiri dengan alasan keamanan<br /><br />Sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 3 UU RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Situbondo sebesar Rp89.752.737 (delapan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah) atau setidak tidaknya dalam jumlah tersebut Berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor : SR-575/PW13/S/2018 tanggal 1 Agustus 2018 yang dilakukan terdakwa bersama saksi Alm. Bambang Wahyudi dengan cara sebagai berikut :<br /><br />Bahwa berdasarkan Dokumen pelaksanaan Anggaran Kelurahan Patokan, Kabupaten Situbondo dalam tahun 2013 mendapatkan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp152.124.934 yang bersumber dari APBD Kabupaten Situbondo, sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan disebutkan dalam pasal 9 Ayat (1) huruf a, bahwa keuangan Kelurahan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Situbondo yang dialokasikan kepada perangkat daerah, dengan peruntukan sebagaimana berikut:<br /><br />Tahun 2013 ; Program pelayanan administrasi perkantoran,; Penyediaan jasa surat menyurat Rp2.100.000,; Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Rp5.798.484,; Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional Rp250.000,; Penyediaan jasa administrasi keuangan Rp15.050 000,; Penyediaan jasa kebersihan kantor Rp5.000.000,; Penyediaan alat tulis kantor Rp6.500.000,; Penyewaan barang cetakan dan penggandaan Rp4.999.950,; Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Rp4.000.000,; Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Rp1.980.000,; Penyediaan makanan dan minuman Rp4.464.000,; Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah serta dalam daerah Rp5.040.000, <br /><br />Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur : Pengadaan perlengkapan gedung kantor Rp8.428.000,; Pengadaan peralatan gedung kantor Rp37.572.000,; Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Rp3.478.000,; Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Rp2.000.000,; Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Rp5.000.000, <br /><br />Program peningkatan disiplin aparatur : Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Rp2.500.000,; Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan : Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD Rp2.500.000,; Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Rp2.500.000,; Penyusunan RKA dan DPA Rp2.500.000, <br /><br />Program pengembangan data/informasi/statistic daerah : Penyusunan dan pengumpulan data statistic daerah Rp2.500.000,; Program penerapan pemerintah yang baik : Musrenbang Rp4.474.500,; Pembinaan organisasi kemasyarakatan Rp3.990.000,; Peringatan hari besar Nusional Rp4.000.000,; Peringatan hari besar keagamaan Rp4.000.000,; Penyelenggaraan bulan bakti gotong royong Rp4000 000,; Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur pemerintah : Penyelenggaraan lomba desa Rp4000.000,; Dana Penunjang lembaga pemberdayaan masyarakat Rp3.500.000,<br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj43rsK3YBcbNZiQP_EK6Gca1tm1huKgRw3ZepiKtFmCqN6AYoXiHAImYyaKnYusNQwIXi5fdbIQH4ptJy4q5scq2SIeMDL80k6TBNYKWxq6OTzFnaANbHCttQgPeKAOG5ivt3-eeMsFwQ/s640/situbondo+5.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Proses penyerapan anggaran Belanja Langsung TA 2013 sebesar Rp145.963.494 dengan rincian sebagai berikut : 1. Tanggal 19-04-2013 sebesar Rp10.000.000, menggunakan Uang Persediaan (UP) yang digunakan untuk Belanja lisrik Rp241795,; Belanja surat kabar Rp990.000,; Belanja mamin rapat Rp1.440.000,; Belama mamin tamu Rp792.000,; Belama alat tuiis kantor Rp3.061.000,; Benja alat listrik elektronik Rp. 985.000,. Belama cetak Rp1.601.000,; Pcnggandaan Rp388.000 sesuai dengan SPM No: 1.20.26.1/SPP-UP/0001/IV/2013 tanggal 8 April 2013 dan SP2D No : 0387/UP/IV/2013 tanggal 15 April 2013.<br /><br />2. Tanggal 2905-2013 Rp. 36 843.794; sebesar Rp. 36.843.794,menggunakan Tambahan Uang (TU), yang digunakan untuk :SPJ GU (Ganti Uang) Rp9.998.794 sesuai dengan SPM No : 120.26.1/SPM-GU/0002/V/2013 tanggal 15 Me: 2013 dan SP2D No : 0643/GU/V/2013 tanggal 29 Mei 2013,; Belanja Jasa kebersihan kanto Rp2.500.500 sesuai dengan SPM No : 1.20.26.1/SPMGU/0002/V/2013 tanggal 15 Mei 2013 dan SP2D No : 0649/TU/V/2013 tanggal 29 Mei 2013,; Perjalanan Dinas dalam daerah Rp2.520.000 sesuai dengan SPM No : 1.20.26.1/SPMGU/0002/V/2013 tanggal 15 Mei 2013 dan SP2D No : 0650/TU/V/2013 tanggal 29 Mei 2013,; Dana Penunjang LPM Rp3.500.000 sesuai dengan SPM No : 1.20.26.1/SPM-GU/0002/V/2013 tanggal 15 Mei 2013 dan SP2D No : 0651/TU/V/2013 tanggal 29 Me12013,; Penyusunan RKA dan DPA Rp2500.00 sesuan dengan SPM No : 1.20.26.1/SPM-GU/0002/V/2013 tanggal 15 Mei 2013 den SP2D No : 0652/TU/V/2013 tanggal 29 Mei 2013,; Musrenbang Rp4.474.500 sesuai dengan SPM No : 1.20.26.1/SPM-GU/0002/V/2013 tanggal 15 Mei 2013 dan SP2D No : 0653/TU/V/2013 tanggal 29 Mei 2013,; Penyediaan jasa admmistrasi keuangan Rp7.350.000 sesuai dengan SPM No : 1.20.26.1/SPMGU/0002/V/2013 tanggal 15 Mei 2013 dan SP2D No: 0654/TU/V/2013 tangga129 Mei 2013,; Bulan bakti gotong royong Rp4.000.000 sesuatu dengan SPM No : 1.20.26.1/SPM-GU/0002/V/2013 tanggal 15 Mei 2013 dan SP2D No : 0655/TU/V/2013 tanggal 29 Mei 2013.<br /><br />3. Tanggal 23-10-2013 sebesar Rp33.152.500 menggvnakan Ganti Uang (GU) dan Uang Persediaan (UP) yang digunakan untuk : Penyusunan laporan capaian kinerja Rp2.500.000 sesuai dengan SPM No : 1.20.26.1/SPMTU/0014/X/2013 tanggal 16 Oktober 2013 Jan SP2D No : 2022/TU/X/2013 tanggal 22 Oktober 2013,; Pelingatan hari besar keagamaan Rp4.000.000 sesuai dengan SPM No : 1.20.26.1/SPMTU/0014/X/2013 tanggal 16 Oktober 2013 dan SP2D No : 2023/TU/X/2013 tanggal 22 Oktober 2013,; Penyusunan laporan keuangan semesteran Rp2.500.000,sesuai dengan SPM No : 1.20.26.1/SPMTU/0014/X/2013 tanggal 16 Oktober 2013 dan SP2D No : 2024/TU/X/2013 tanggal 22 Oktober 2013,; Pembinaan organisasi kemasyarakatan Rp3.990.000 sesuai dengan SPM No : 1.20.26.1/SPMTU/0014/X/2013 tanggal 16 Oktober 2013 dan SP2D No : 2025/TU/X/2013 tanggal 22 Oktober 2013,; Ganti uang (GU) Rp7.142.500 sesuai dengan SPM No : 1.20.26.1/SPM-TU/0014/X/2013 tanggal 16 Oktober 2013 dan SP2D No : 2042/TU/X/2013 tanggal 22 Oktober 2013,; Perjalanan dinas dalam daerah Rp2.520.000 sesuai dengan SPM No : 1.20.26.1/SPMTU/0014/X/2013 tanggal 16 Oktober 2013 aan SP2D No : 2018/TU/X/2013 tanggal 22 Oktober 2013,; Penyelenggaraan lomba desa Rp4.000.000 sesuai dengan SPM No : 1.20.26.1/SPMTU/0014/X/2013 tanggal 16 Oktober 2013 dan SP2D No : 2019/TU/X/2013 tanggal 22 Oktober 2013,; Pengadaan pakaian dinas Rp2.500.000 sesuai dengan SPM No : 1.20.26.1/SPM-TU/0014/X/2013 tanggal 16 Oktober 2013 dan SP2D No : 2020/TU/X/2013 tanggal 22 Oktober 2013,; Pelingatan hari besar Nasional Rp4.000.000 sesuai dengan SPM No : 1.20.26.1/SPMTU/0014/X/2013 tanggal 16 Oktober 2013 dan SP2D No : 2021/TU/X/2013 tanggal 22 Oktober 2013.<br /><br />Pada tanggal 9 Desember 2013 (langsung ke rekening penyedia barang) : Pengadaan perlengkapan gedung kantor Rp8.407.300 sesuai dengan SPM No : 1.20.26.1/SPMLS/0018/XII/2013 tanggal 05 Desember 2013 dan SP2D No : S734/LS/Xll/2013 tanggal 09 Desemher 2013,; Pengadaan peralatan gedung kantor Rp3.756.3000 sesuai dengan SPM No : 1.20.26.1/SPMLS/0019/Xll/2013 tanggal 05 Desember 2013 dan SP2D No : S733/LS/XII/2013 tanggal 09 Desember 2013.<br /><br />4. Tanggal 12 Desember 2013 sebesar Rp9.997.000, menggunakan Ganti Uang (GU) sesuai dengan SPM No 1.20.26.1/ SPM-GU/004/XII/2013 tanggal 02 Desember 2013 dan SP2D No : 3239/GU/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013. Dan 5. Tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp9.999.000 menggunakan Ganti Uang (GU) sesuai dengan SPM No : 1.20 2.6.1/SPM-GU/0005/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 dan SP2D No : 3262/GU/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013.<br /><br />Dalam tiap-tiap pencairan tahun anggaran 2013, dana tersebut masuk melalui rekening Giro Kelurahan Patokan Situbondo No.Rek: 0291012281 an. Bambang Wahyudi (Almarhum) selaku Bendahara pengeluaran Kelurahan Patokan Kabupaten Situbondo, lalu uang tersebut diminta oleh terdakwa dengan alasan keamanan karena rumah/tempat tinggal saksi Alm. Bambang Wahyudi di Bondowoso<br /><br />Setiap kali pencairan yang jumlahnya sebesar Rp99.0922.940 langsung diserahkan kepada terdakwa Uni Suryo dengan rincian : Tanggal 19 April 2013 Rp10.000.000 dengan Jenis SPM/SP2D adalah UP (uang persediaan),; Tanggal 29 Mei 2013 sebesar Rp30.843.794 dengan Jenis SPM/SP2D adalah TU (tambahan uang),; Tanggal 23 Oktober 2013 sebesar Rp33.152.500 dengan Jenis SPM/SP2D adalah GU (ganti uang),; Tanggal 12 Desember 2013 sebesar Rp9.997.000 dengan Jenis SPM/SP2D adalah GU,; Tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp9.999.000 dengan Jenis SPM/SP2D adalah GU<br /><br />Setiap pencairan Anggaran Belanja Langsung TA 2013, Terdakwa langsung meminta kepada saksi Alm. Bambang Wahyudi selaku Bendahara Pengeluaran SKPD Kelurahan Patokan Kabupaten Situbondo. Sehingga untuk pelaksana kegiatan, masing-masing Kepala Seksi (Kasi) Kelurahan Patokan Kabupaten Situbondo yang seharusnya meminta anggaran kegiatan kepada saksi Alm. Bambang Wahyudi namun karena setiap pencairan anggaran tersebut langsung dikuasai oleh terdakwa, sehingga masing-masing seksi (para Kasi di Kelurahan Patokan) tidak dapat melaksanakan kegiatan sebagaimana DPA SKPD Kelurahan Patokan Kabupaten Situbondo tahun 2013.<br /><br />Terdakwa selaku Lurah Kelurahan Patokan, Kecamatann Situbondo, Kabupaten Situbondo meminta saksi Alm. Bambang Wahyudi untak membuat SPJ Tahun Anggaran 2013 sesuai dengan DPA SKPD Kelurahan, Kecamatann Situbondo, Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2013. <br /><br />Namun kenyataannya, kegiatan tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana rincian penggunaannya dalam pengajuan anggaran dan realisasi tahun 2013. <br /><br />Penyerapan Anggaran Belanja Langsung Tahun Anggaran 2013 untuk Kelurahan Patokan berdasarkan Pencairan SPM/SP2D sebesar Rp145.963.494, sedangkan Laporan Realisasi Anggarannya (LRA) Rp144.960.944 sehingga terdapat pengembalian ke Kas daerah sebesar Rp1.002.550 dengan rincian ; 1. Sisa Uang persediaan (UP) sebesar Rp2.550  (dua ribu lima ratus lima puluh rupiah),; 2. Sisa Tambahan uang persediaan (TU) untuk pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah).<br /><br />Berdasarkan SPJ yang benar, penyerapan Anggaran Belanja Langsung Kelurahan Patokan tahun 2013 sebesar Rp97.239.694 dan berdasarkan SPJ yang tidak benar yang dibuat oleh Saksi saksi Alm. Bambang Wahyudi atas perintah Terdakwa sebesar Rp47.721.250 <br /><br />Akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Alm. Bambang Wahyudi terhadap Anggaran Belanja Langsung Kelurahan Patokan Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2013 menyebabkan kerugian Negara sebesar Rp47.721.250 <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEitfvARpankflL6DyyTKfG87gND8hl2BR-LBfwhlmsfjCQTacUj9HUIJV7nNXhoEf-110heateZlxJ2WPEuTkXtw1tC39qk59QMLPT4TmoBVe_pqUcFy6j7Dl2st3Wtw5qb2rxkR-z2vqg/s640/1.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kelurahan Patokan Kabupaten Situbondo TA  2014 mendapatkan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp189.638.438 yang bersumber dari APBD Kabupaten Situbondo yang peruntukannya sebagai berikut:<br /><br />Tahun 2014, Program pelayanan administrasi perkantoran ; Penyediaan jasa surat menyurat Rp1.500.000,; Pcnyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Rp5.798.488,; Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Rp250.000,; Penyediaan jasa administrasi keuangan Rp15050000,; Penyediaan jasa kebersihan kantor Rp5.000.000,; Penyediaan alat tulis kantor Rp6.500.000,; Penyediaan barang cetakan dann penggandaan Rp5.000.000,; Penyedi Jan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Rp3.000.000,; Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Rp2.000.000,; Penyediaan makanan dan minuman Rp4.410.000,; Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah serta dalam daerah Rp5.040.000,; <br /><br />Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Sebelum perubahan ; Pengadaan kendaraan dinas/operasional Rp20.450.000,Pengadaan peralatan gedung kantor Rp46.450.000,; Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Rp3.500.000,; Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Rp4.000.000,; Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Rp5.000.000<br /><br />Setelah perubahan : Pengadaan kendaraan dinas/uperasmnal Rp25.450.000,; Pengadaan peralatan gedung kantor Rp58.950.000,; Pemehharaan rutin/berkala gedung kantor Rp3.500.000,; Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Rp4.000.000,; Pemehharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Rp5.000.000,<br /><br />Program peningkatan disiplin aparatur : Pengadaanpakaian dinas beserta perlengkapannya Rp1.950.000. Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan : Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar reallsasi kinerja SKPD Rp2.500.000,; Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Rp2.500.000,; Penyusunan RKA dan DPA Rp2.500.000. Program penerapan pemerintah yang baik : Musrenbang Rp3.990.950,; Peringatan hari besar keagamaan Rp. 3.980.000,; Pembinaan organisasi kemasyarakatan Rp3.996.000,; Peringatan HUT Proklamasi kemerdekaan RI Rp3.905.500,<br /><br />Program pengembangan data/informasi/statistic daerah : Penyusunan dan pengumpulan data dan statistic daerah Rp2.500.000. Program bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial : Penyelenggaraan bulan bakti gotong royong Rp3.999.900. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur pemerintah desa : Penyelenggaraan lomba desa Rp3.983.000,; Dana penunjang lembaga pemberdayaan masyarakat Rp3.384.600,<br /><br />Proses penyerapan anggaran Belanja Langsung yang dikelola oleh Kelurahan Patokan Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp154.248.408 adalah sebagai berikut:<br />1. Tanggal 16-05-2014 sebesar Rp10.000.000 menggunakan Uang Persediaan (UP) yang digunakan sesuai dengan SPM No : 1.20.26.1/SPM/UP/0001/V/2014 tanggal 6 Mei 21014 dan SP2D No : 0688/UP/V/2014 tanggal 9 Mei 2014,; <br /><br />2. Tanggal 28-05-2014 sebesar Rp26.271.850 menggunakan Ganti Uang (GU) dan Tambahan Uang (TU) yang digunakan untuk : Pengadaan pakaian dinas Rp1.800.000 sesuai dengan SPM No : 1.20.26.1/SPM/TU/0003/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 dan SP2D No : 0814/TU/V/2014tangga126 Me12014. Pembinaan organisasi kemasyarakatan Rp3.996.000; sesuai dengan SPM No 120.263/SPM/TU/0005/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 dan SP2D No : 0815/TU/V/2014 tangga126 Mei 2014,; Penyelenggaraan bulan bakti gotong royong Rp3.999.900 sesuai dengan SPM No 1.2026.1/SPM/TU/0002/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 dan SP2D No : 0817/TU/V/2014 tangga1 26 Mei 2014,; Musrenbang Rp3.990.950  sesuai dengan SPM No : 1.20.26.1/SPM/TU/0001/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 dan SP2D No : 0821/TU/V/2014 tanggal 26 Mei 2014,; Ganti Uang (GU) Rp9.985.000 sesuai dengan SPM No : 1.20.26.1/SPM/GU/0001/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 dan SP2D No: 0798/GU/V/2014 tanggal 26 Mei 2014,; Penyusunan RKA DPA Rp2.500.000 sesuai dengan SPM No : 1.20.26.1/SPM/TU/0004/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 dan SP2D No : 0816/TU/V/2014 tangga126 Me12014.<br /><br />Tanggal 27 luni 2014 sebesar Rp14999600 (langsung ke rekening penyedia barang) yang digunakan untuk ; Pengadaan lampu box Rp14.999.600 sesuai dengan SPM No : 1.20.26.1/SPM/LS/0008/VI/2014 tanggal 24 ]uni 2014 dan SP2D No : 1096/LS/V1/2014tanggalz7 Juni 2014,<br /><br />Tanggal 17 Juli 2014 sebesar Rp30970500 (langsung ke rekening penyedia barang) yang digunakan untuk : Belanja modal pengadaan AC Rp4.471.500,; Belanja modal pengadaan computer PC Rp16.181.000,; Belanja pengadaan computer Notebook Rp6.336.000,; Belanja modal pengadaan dispenser Rp3.982.000 sesuai dengan SPM No : 1.20.26.1/SPM/LS/0013/VII/2014 tanggal 17 Juli 2014 dan SP2D No : 2147. LS VII /2014 tangga1 22 Juli 2014 Sebagaimana dokumen kontrak Nomor : 027/B.011/PP.KEL/431.510.9.1/2014 tanggal 26 Juni 2014. <br /><br />3. Tanggal 22 Juli 2014 sebesal Rp9.193.308; menggunakan Ganti Uang (GU) yang digunakan untuk : Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya Ro750.000,; Belanja air Rp72.500,; Belanja listrik Rp390.808.000,; Belanja pemeliharaan gedung Rp1.750.000,; Belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp2.520.000,; Jasa servis Rp600.000,; Belanja penggantian suku cadang Rp600.000,; Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas Rp210.000,; Belanja perawatan computer Rp600.000,; Belanja perawatan AC/Kipas Angin Rp600.000,; Belanja perawatan printer Rp900.000,; Belanja perawatan mesin tik Rp2.000.000 sesuai SPM No 1.20.26.1/SPM/GU/0003/VII/2014 tanggal 16 juli 2014 dan SP2D No : sesuai Aeggan SPM No : 1.20.26.1/SPM/GU/0003/VII/2014 tanggal 22 Juli 2014<br /><br />4. Tanggal 24 Juli 2014 sebesar Rp23.891.000 menggunakan Tambahan Uang (TU) yang digunakan untuk ; Admistrasi keuangan Rp9.450.000 sesuai dengan SPM No : 1.20.26.1/SPM/TU/0009/VII/2014 tanggal 16 juli 2014 dan SP2D No : 1615/TU/VII/2014 tanggal 241uli 2014,; Penyediaan makanan dan minuman Rp2.572.500 sesuai dengan SPM No : 120.261/SPM/TU/0010/VII/2014 tanggal 16 Juli 2014 dan SP2D No : 1611/TU/VlI/2014 tanggal 24 Juli 2014,; Peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan Rp3.905.500sesuai dengan SPM No : 1.2020.1/SPM/TU/0007/VII/2014 tanggal 16 ]uli 2014 dan SP2D No : 1614/TU/Vll/2014 tanggal 24 Juli2014,; Penyelenggaraan lomba desa Rp3.983.000 sesuai dengan SPM No :120.261/SPM/TU/0008/VII/2014 tanggal 16 Juli 2014 dan SP2D No : 1612/TU/VII/2014 tanggal 24 Juli 014,; Peringatan hari besar keagamaan Rp3.980.000 sesuai dengan SPM No : 1.20.26.1/SPM/TU/0006/VII/2014 tanggal 16 Juli 2014 dan SP2D No : 1613/TU/VII/2014 tanggal 24 Juli 2014,; <br /><br />5. Tanggal 27 Nopember 2014 sebesar Rp27.214.100 menggunakan Ganti Uang (GU) yang digunakan untuk : Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Rp1.252.500,; Belania alat tulis kantor Rp1.630.000,; Belanja cetak Rp820.000,; Belama penggandaan Rp519.000,; Belanja alat listrik dan elektronik Rp1.040.000,; Belanja surat kabar Rp600.000,; Belanja pemeliharaan gedung Rp875.500,; Belanja jasa servis Rp200.000,;Belanja penggantian suku cadang Rp300.000,; Belania bahan bakar minyak/gas dan pelumas Rp. 175.000,Belama perawatan komputer Rp. 300.000,; Belanja perawatan AC/Kipas angina Rp100.000,; Belanja peralatan printer Rp300.000,; Belanja perawatan mesin tik Rp100.000,; Belania makanan dan minuman Rp1.837.500,; Dana penunjang lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) Rp3.384.600,; Penyusunan pelaporan akhir tahun Rp2.500.000,; Perjalanan dinas dalam daerah Rp2.520.000,; Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Rp2.500.000,; Penyediaan jasa administrasi keuangan Rp5.600.000<br /><br />Tiap-tiap pencairan anggaran TA 2014, dana tersebut masuk melalui ke rekening Giro Kelurahan Patokan Situbondo No. Rek : 0291012281 an.Bambang Wahyudi (Almarhum)  selaku Bendahara Pengeluaran Kelurahan Patokan Kabupaten Situbondo, lalu uang tersebut diminta oleh terdakwa dengan alasan keamanan karena rumah/tempat tinggal saksi Alm. Bambang Wahyudi di Bondowoso, sehingga setiap kali pencairan langsung diserahkan kepada terdakwa Uni Suryo dengan rincian: Tanggal 16 Mei 2014 sebesar Rp10.000.000 dengan Jenis SPM/SP2D adalah UP dan Tanggal 28 Mei 2014 sebesar Rp15.771.850 dengan Jenis SPM/SP2D adalah GU/TU</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjMQGoB07cKPvk90w56rAWlP71bX6u6lwuJdqzeDwGElIO2uIXEPPKrbepyuqxWyY0TssP0I9Q5aTp0GmUAloe6m7hDbuykNbzciisvBAgcr1ruWjh5_AMQtksbgmXz9UzRtkpkdYa-oec/s640/situbondo+3.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Setiap pencairan Anggaran Belanja Langsung Tahun Anggaran 2014, terdakwa langsung meminta kenada saksi Alm. Bambang Wahyudi selaku Bendahara Pengeluaran SKPD Kelurahan Patokan Kabupaten Situbondo, sehingga untuk pelaksana kegiatan yaitu masing-masing Kepala Seksi (Kasi) Kelurahan Patokan Kabupaten Situbondo yang seharusnya meminta anggaran kegiatan kepada saksi Alm. Bambang Wahyudi.<br /><br />Namun karena setiap kali pencairan anggaran tersebut langsung dikuasai oleh terdakwa,  sehingga mengakibatkan masing-masing seksi (para Kasi di Kelurahan Patokan) tidak dapat melaksanakan kegiatan sebagaimana DPA SKPD Kelurahan Patokan Kabupaten Situbondo tahun 2014<br /><br />Anggaran Belanja Langsung Kelurahan Patokan tahun 2014 adalah sebesar Rp189.638.438, namun yang terserap berdasarkan pencairan SPM/ SP2D sebesar Rp154.905.458, dan sisa uang kas yang dikembalikan atau tidak terserap sebesar Rp657.050 dikembalikan ke Kas Daerah lain berdasarkan SPJ yang benar sejumlah Rp111.241.458. Sehingga saksi Alm. Bambang Wahyudi membuat SPJ tidak benar atas perintah Terdakwa sejumlah Rp43.006.950 <br /><br />Akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Alm. Bambang Wahyudi terhadap Anggaran Belanja Langsung Kelurahan Patoka Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2014 menyebabkan kerugian Negara sebesar Rp43.006.950 <br /><br />Pengelolaan keuangan dana belanja langsung periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 seharusnya saksi Alm. Bambang Wahyudi selaku Bendahara yang mengelola seluruh keuangan Anggaran Belanja Langsung, namun pada kenyataanya terdakwa yang mengelola keuangan tersebut dengan alasan keamanan. Sehingga apabila uang sudah cair langsung diserahkan seluruhnya kepada Terdakwa.<br /><br />Perbuatan terdakwa Uni Suryo,SE.,MM. Bin R.Ng. Kosno bersama-sama dengan saksi Alm. Bambang Wahyudi tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada: bagian ketiga , Asas Umum Pegeiolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 : (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.<br /><br />(2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan buktibukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. bagian keempat, Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah, pasal 132 (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dansah. (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.<br /><br />Penyebab adanya Kerugian Negara tersebut di karenakan adanya penyimpangan meliputi: 1. Pengeluaran belanja barang dan jasa kantor terdiri atas pengeluaran untuk belanja makanan minuman, Alat Tulis Kantor (ATK), penggandaan (foto copy), jasa service/pemeiiharaan alat kantor, dan keperluan listrik kantor yang tidak benar (fiktif). <br /><br />“Dari realisasi belanja barang tahun 2013 dan 2014 sebesar Rp131.794.952 terdapat pengadaan barang dan jasa fiktif senilai Rp68.516.038”<br /><br />2. Pertanggungjawaban belanja pegawai yang tidak benar. Meskipun banyak kegiatan yang tidak dilaksanakan di Kelurahan Patokan, bukti -bukti dibuat oleh Bendahara untuk mendukung pertanggungiawaban keuangan. Bukti-bukti tersebut meliputi pembayaran honor pelaksana kegiatan musrenbang, bulan bakti gotong royong, pembinaan organisasi kemasyarakatan, perayan hari besar nasional dan hari besar keagamaan, serta uang lembur penyusunan laporan kegiatan. <br /><br />“Dari jumlah dana belanja pegawai tahun 2013 dan 2014 sejumlah Rp63.108.000 terdapat pertanggungjawaban fiktif sebesar Rp21.236.000”<br /><br />Akibat perbuatan tersebut telah memperkaya diri terdakwa Uni Suryo,SE.,MM. Bin R.Ng. Kosno atau orang lain yaitu saksi Alm. Bambang Wahyudi S.Sos (berkas terpisah) sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp89.752.737 (delapan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah) atau setidak tidaknya dalam jumlah tersebut Berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor : SR-575/PW13/S/2018 tanggal 1 Agustus 2018<br /><br />Sehingga perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Alm. Bambang Wahyudi (Berkas Perkara Terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP (Jen)</div>

News Tipikor Korupsi APBD Rp89 Juta, Lurah Patokan Kab. Situbondo Dituntut 5 Thn Penjara

Terdakwa Uni Suryo saat menjalani sidang tuntutan #Selain tuntutan Pokok, terdakwa Uni Suryo dan Almarhum Bambang Wahyudi dituntut untu...

»

Terima Uang Rp14 Juta, Tiga Perangkat Desa Diadili

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1079" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgeEVLSOHKEyyxl-Fs3o0vN_9O7EPB8ZT3fso8cxCMD4pkjqqX6HTYjxwNHoA-qr9YbWkwPlNrLQwnspvYsLM-65ZnawAqn8u8G9w1xTd5CfmayuoZ00baqFwMns47ILpbF2TT74BjNh7A/s640/IMG20200218154618.jpg" width="640" /></div> <br /> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Kegiatan Tangkap Tangan atau OTT (Operasi Tangkap Tangan) yang dilakukan oleh Kepolisian Khususnya di Jawa Timur terhadap pelaku atau tersangka/terdakwa kasus Korupsi Suap/Pungli sangat jauh berbeda dengan kegiatan Tangkap Tangan yang dilakukan oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).<br /> <br /> Pada hal Undang-Undang yang dikenakan terhadap pelakupun sama, yaitu Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<br /> <br /> Yang membedakan OTT oleh Kepolisian dan Tangkap Tangan di KPK adalah, kepolisian Khususnya di Jawa Timur hanya menangkap si penerima, sedangkan tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK bukan hanya penerima melainkan juga si pemberi. Karena kalau ada penerima sudah jelas ada pemberi, yang Peribahasanya, “Tidak ada asap kalau tidak ada Api”.<br /> <br /> Bedaanya lagi adalah barang bukti berupa uang. Uang yang diamankan Kepolisian saat OTT hanya jutaan hingga puluhan juta. Sedangkan KPK, berhasil mengamankan barang bukti berupa uang ratusan juta hingga miliyaran rupiah. Dan yang ditangkap KPK bukan “Kelas Teri melainkan Kakap”.<br /> <br /> Selain itu. Dipersidangan Jaksa KPK tidak hanya mengungkap besaran uang yang diterima oleh si terdakwa pasa saat tertangkap, melainkan uang yang diterima si pejabat sejak menduduki jabatannya. Dan tak sedikit, si terdakwa dikenakan UU TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang). <br /> <br /> Anehnya adalah, pasal yang dikenakan oleh penyidik dan Jaksa terhadap si penerima adalah pasal 12 huruf a dan pasal 11 UU Tindak Pidana Korupsi. Pasal 12 berbunyi ; Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); huruf a berbunyi ; pegawai negeri atau penyelenggaran negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;<br /> <br /> Pasal 11 berbunyi ; Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="580" data-original-width="981" height="378" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgA9OUnZ9vKmc9cuGIzLHKFC9fRWDMdPZN007zLfjeMLNxvGusniq41bfBqWc3TEQ8fZW5F0NCC50Ad4ojdqoZDgsi_jY2zeIqKedRiJ7UL5D8PEkQK-EFXjm2KGwk7RHkitNXJ4qdO3ds/s640/IMG20200218152938.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Lalu masyarakatpun bertanya. Kepada siapa aparat penegak hukum (APH) mengenakan pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 13 UU yang sama dengan si penerima ? Sebab sesorang (ASN/PNS/Pejabat) yang ditangkap karena menerima uang suap. Yang lebih anehnya lagi dalam penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi yang tertaangkap tangan oleh Kepolisian adalah, tidak menjelaskan dan pula tidak menyeret si pemberi. Apakah si pemberi uang suap bebas dari hukum ?<br /> <br /> Sebab pasal 5 ayat (1) berbunyi ; Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang :<br /> <br /> huruf a berbunyi ; memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuatsesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau<br /> <br /> sedangkan pasal 11 berbunyi ; Setiap orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) dan atau denda paling<br /> banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).<br /> <br /> Seperti yang terjadi di Kabupaten Kediri pada tanggal 12 Oktober 2018 lalu. Anggota Kepolisian Polres Kediri menangkap 3 (tiga) perangkat Desa karena menerima uang yang sagat fantastis yaitu sebesar Rp14.000.000 (empat belas juta rupiah).<br /> <br /> Ketiga perangkat Desa itu adalah Eko Arifiono, SE Bin Gatot Supriadi selaku Kepala Dusun (Kasun) Sugihwaras, Desa Sugihwaras, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri dan Didik Masal Purniawan Alias Didik Bin Marsidin selaku Plt. Sekretaris Desa Sugihwaras, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri serta Sukemi Bin Tumidi, Kepala Desa Sugihwaras, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri<br /> <br /> Uang itu berasal dari Sri Haryani yang mengurus turunan letter C Surat Turunan Leter C Desa atas nama Alm. Ladimun selaku orang tua Sri Hariani, dan juga untuk merubah nama waris dari Alm. Ladimun ke anak-anaknya termasuk Sri Hariani.<br /> <br /> Uang dari Sri Haryani untuk ke tiga perangkat Desa itu, diberikan melalui Bambang Harianto sejumlah Rp15 juta. Sebelum Bambang Harianto menyerahkannya, terlebih dahulu diambilnya satu juta rupiah dihadapan ketiga perangkat Desa tersebut. Setelah diambil jatahnya, barulah sisanya sebesar Rp14 juta diserahkan kepada perangkat Desa dengan meletakan diatas meja si Kepala Desa.  </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1079" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiaLd1uy-tKFCmP2KYm2X_iGz115xzzJibyRuFFbOo9GxIgmMvzC4Tmzb7c84pPR-8V0FAS5Ay7UG9KcXY0gbdpIOC3fhedcWXS526RLm2_3qGwLb0hGc9EKOO1jr3pPkho0v3cAllyr-M/s640/IMG20200218152922.jpg" width="640" /> </div> <div style="text-align: justify;"> Saat itulah Polres langsung mengamankan ketiga perangkat Desa itu berikut uang sebagai barang bukti. Yang menggelitik adalah, kemana si Bambang Hariyanto ? Mengapa tidak terseret bersama ketiga perangkat Desa ?. Selain itu. Tertangkapnya sudah dua tahun lalu, namun baru di bulan Februari tahun 2020, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri menyeretnya ke Pengadilan Tipikor Subaya di Jalan Raya Junda Sidoarjo untuk diadili di muka persidangan dihadapan Majelis Hakim.<br /> <br /> Selasa, 18 Februari 2020, JPU membacakan surat dakwaannya di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap ketiga tedakwa dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hisbullah Idris dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Ho, yaitu Dr. Andriano dan John Dista. Sementara terdakwa I, Eko Arifiono, SE Bin Gatot Supriadi selaku Kepala Dusun (Kasun) Sugihwaras, Desa Sugihwaras, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri dan terdakwa II, Didik Masal Purniawan Alias Didik Bin Marsidin selaku Plt. Sekretaris Desa Sugihwaras, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri serta terdakwa III, Sukemi Bin Tumidi, Kepala Desa Sugihwaras, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri didampingi Tim Penasehat Hukumnya, yaitu Hakim Yunizar,  Mahendra dan Antony L.J Ratag. <br /> <br /> Dalam surat dakwaannya JPU Wahyuning Dyah W mengatakan, Selanjutnya terdakwa II masuk ke ruangan terdakwa III menyerahkan berkas-berkas untuk dipcriksa dan di tandatangani oleh terdakwa III selaku Kepala Desa, selanjutnya di stempel. Setelah semua berkas di tandatangani dan di stempel oleh terdakwa III, diserahkan kembali kepada terdakwa II, dan di depan mereka para terdakwa, saksi Bambang Harianto mengeluarkan amplop berwama coklat dan mengeluarkan sejumlah uang dan menghitung di depan para terdakwa, dan mengambil sebanyak Rp1.000.000 (satu juta rupiah).<br /> <br /> Saksi Bambang harianto mengatakan kepada para terdakwa, “ini ya pak Rp14.000.000 (empat belas juta rupiah), dan selanjutnya meletakkan amplop berwama coklat tersebut di depan meja bertepatan didepan terdakwa II. Selanjutnya terdakwa II menyerahkan berkas-berkas kepada saksi Bambang Harianto sebagai berikut : 2 (dua) lembar Berita Acara Pemasangan Tanda Batas bidang tanah yang ditandatangani oleh terdakwa II Didik Masai Purniawan selaku Plt. Sekretaris Desa, Terdakwa I Eko Arifiano selaku Kepala Dusun Sugihwaras dan terdakwa III Sukemi selaku Kepala Desa Sugihwaras<br /> <br /> Setelah terdakwa menyerahkan berkas-berkas tersebut kepada saksi Bambang Harianto, belum sampai para terdakwa mengambil amplop berwarna coklat tersebut, Polres datang untuk mengamankan para terdakwa dan barang bukti uang yang masih berada di dalam amplop tersebut. <br /> <br /> Perbuatan mereka para terdakwa terdakwa I, Eko Arifiono, terdakwa II, Didik Masal Purniawan dan terdakwa III, Sukemi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf a (atau Subsidaair pasal 11 ) UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU no 31 tahun 1999 tentang Pcmberantasan Tindak Pidana Kompsi Jo Pasal 55 ayat 1 kc-1 KUHP<br /> <br /> Atas surat dakwaan JPU, Tim Penasehat Hukum para terdakwa memohon kepada Majelis Hakim akan menyampaikan Eksepsi atau keberatan, dan permohonan itupun dikabulkan oleh Ketua Majelis Hakim.<br /> <br /> Kepada beritakorupsi.co, salah seorang Penasehat Hukum para terdakwa mengatakan, bahwa Eksepsi yang akan disampaikan terkait surat dakwaan JPU adalah salah satunya tentang pihak sepemberi uang sebesar Rp14 juta terhadap para terdakwa.<br /> <br /> “Kita akan Eksepsi tentang pihak si pemberi uang itu siapa,” kata Penasehat Hukum para terdakwa, Hakim Yunizar<br /> </div> <div style="text-align: justify;"> <img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1079" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgYNe1Zfel2ty-dyvhyphenhyphenuSEU2qrTrnK_EF7A_79ahMos7r5iuKbeZbHv7BY7JrI5Jg4p8LKqAxSc67hW8qge0tZOXtkiZzkcbIthraAhvCtWyQM9aH9rlAc00RfLFo-gQMk1qxENUJlKliU/s640/IMG20200218152900.jpg" width="640" /> </div> <div style="text-align: justify;"> Lebih lanjut JPU mengatakan dalam surat dakwaannya. Bahwa terdakwa I, Eko Arifiono, SE Bin Gatot Supriadi selaku Kepala Dusun (Kasun) Sugihwaras, Desa Sugihwaras, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri yang diangkat dan dikukuhkan berdasarkan Keputusan Kepda Desa Sugihwaras Nomor 05/2008 tanggal 01 Desember 2008, bersama dengan terdakwa II, Didik Masal Purniawan Alias Didik Bin Marsidin selaku Plt. Sekretaris Desa Sugihwaras, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sugihwaras Nomor l Tahun 2008 sebagai Kepala Urusan Keuangan Desa Sugihwaras, Kecamatan Ngancar, Kab. Kediri pada tanggal 01 Dcsember 2008 dan pada tanggal 11 April 2012 sesuai Keputusan Kepala Desa Sugihwaras Nomor 188.45/04/418.86.08/2012 tentang Pelimpahan tugas Sekretaris Desa Sugihwaras, dan terdakwa III, Sukemi Bin Tumidi, Kepala Desa Sugihwaras, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri yang diangkat dan dikukuhkan berdasarkan Keputusan Bupati Kediri Nomor 188.45/801/418.32/2013 tanggal 14 November 2013 tentang Pengesahan Kepala Desa Sugihwaras, Kec. Ngancar, Kab. Kediri.<br /> <br /> Pada hari Jumat, tanggal 12 Oktober 2018 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tenentu pada bulan Oktober atau setidak-tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Balai Desa Sugihwaras,  Kec. Ngancar, Kab. Kediri, atau sctidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2)  Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.<br /> <br /> Bahwa terdakwa (terdakwa I, Eko Arifiono, terdakwa II, Didik Masal Purniawan dan terdakwa III, Sukemi) sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, telah menerima hadiah atau janji berupa uang sebesar Rp15.750.000 (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dalam pengurusan Surat Turunan Leter C Desa, atas nama Alm. Ladimun yang merupakan orang tua dari saksi Sri Hariani.<br /> <br /> Namun disepakati sebasar Rp14.000.000 (empat belas juta rupiah), padahal diketahui atau patut duga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya dan bertentangan dengan UU RI Nomor 6 Talmn 2014 tentang Desa, Bab V, “Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bagian Kedua, Kepala Desa, Pasal 29 huruf b, c dan f. Perbuatan itu dilakukan para terdakwa selaku Perangkat Desa Sugihwaras, Kec. Ngancar, Kab. Kediri dengan cam sebagai berikut: <br /> <br /> Awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, saksi Sri Haryani meminta bantuan kepada saksi Bambang Harianto untuk mengurus surat turunan letter C Desa atas nama Ladimun, yaitu orang tua dari Sri Haryani, dikanenakan Sri Haryani tidak mengetahui cara  pengurusan dan juga tidak punya waktu untuk mengurus surat turunan Letter C untuk dijadikan sertifikat. <br /> <br /> Selanjunya saksi Bambang Harianto pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi,  menghubungi terdakwa I, Eko Arifiono untuk berkonsultasi dan menanyakan bagaimana proses untuk mengurus Turunan Letter C terscbut. Pengurusan agar pemerintah Desa memberikan salinan legalisir buku Letter C Desa kepada masyarakat guna keperluan pengurusan sertitikat tanah adalah sebagai  berikut : <br /> <br /> Pemohon ke kantor desa dengan membawa persyaratan untuk mengurus scrtifikat tanah berupa formulir pcrmohon dari BPN untuk ditandatangani Kepala Desa. Pemohon melampirkan Foto copy Kartu Keluarga dan Kanu Tanda Pcnduduk. Bila nama yang tertera di letter C Desa sudah meninggal, ahli waris menandatangani surat pernyataan keterangan ahli waris, selanjutnya diajukan kcpada Kepala Desa dan diketahui oleh Camat. <br /> <br /> Bahwa terdakwa II, Didik Masal Purniawan bertugas membidangi pelayanan pengurusan salinan dan legalisir buku Letter C Desa dikarenakan terdakwa II selaku Pj. Sekretaris Desa (Sekdes). Dalam kepengurusan surat turunan letter C Desa tidak ditentukan biaya ataupun tidak dipungut biaya. <br /> <br /> Tanah yang akan diajukan kepengurusan surat turunan letter C tersebut adalah tanah waris dengan luas tanah kurang lebih 70 are. Dan pada saat Ladimun meninggal, saksi Sri Hariani mendapatkan waris seluas kurang lebih 45 are, dimana status tanah tersebut masih dalam bentuk Letter C Dcsa atas nama Ladimun (orang tua saksi Sri Hariani) dengan nomor Percil 838. <br /> <br /> Selanjutnya saksi Bambang Harianto menghubungi terdakwa I, Eko Arifiono untuk dapat membantu kepengurusan surat turunan letter C Desa atas nama Ladimun dan oleh terdakwa I menyanggupi. Selanjutnya dikarenakan posisi luasan tanah tersebut masih utuh dengan luas kurang lebih 70 are, dan akan dibagi dengan saudara-sadara kandungnya, yaitu saksi Andoko, saksi Tri Wiyono dan saksi Hari Kurniawan, maka terdakwa I mengatakan kepada saksi Sri Hariani untuk mengumpulkan saudara-saudaranya di lahan tersebut dengan tujuan pembagian luasan dan selanjutnya terdakwa I akan mcmberitahukan kepada terdakwa II. <br /> <br /> Selanjutnya saksi Sri Hariani menyetujui dan menanyakan kepada terdakwa I, kapan dijadwalkan pengukuran terbadap objek tanah waris, dan saksi Sri Hariani juga menjelaskan bahwa telah mengumpulkan saudara-saudaranya.  </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <img border="0" data-original-height="580" data-original-width="981" height="377" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgA9OUnZ9vKmc9cuGIzLHKFC9fRWDMdPZN007zLfjeMLNxvGusniq41bfBqWc3TEQ8fZW5F0NCC50Ad4ojdqoZDgsi_jY2zeIqKedRiJ7UL5D8PEkQK-EFXjm2KGwk7RHkitNXJ4qdO3ds/s640/IMG20200218152938.jpg" width="640" /> </div> <div style="text-align: justify;"> Selanjutnya terdakwa I, Eko Arifiono menemui terdakwa II, Didik Masal Purniawan untuk menceritakan maksud dan tujuan saksi Bambang Harianto dan saksi Sri Hariani. Maka pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, terdahwa I dan terdakwa II selaku  perangkat Desa Ngancar mengajak saksi Sri Hariani ke Kantor Balai Desa Sugihwaras untuk menandatangani berita Acara Pembagian Waris. <br /> <br /> Sekira hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada tahun 2018, saksi Sri Hariani mendatangi terdakwa II untk meminta foto copy Letter C Desa no 838 atas nama Ladimun, dan oleh terdakwa II diberikan dikarcnakan saksi Sri Harini akan mengurus menjadi sertifikat.<br /> <br /> Dalam kepengurusan menjadi sertifikat, jika masih atas nama Ladimun, maka akan sulit. Selanjutnya saksi Sri Hariani meminta tolong kepada saksi Bambang Harianto untuk meminta tolong kepada terdakwa I. <br /> <br /> Selanjutnya saksi Bambang Harianto mendatangi rumah terdakwa I dengan maksud dan tujuan untuk memita tolong, apakah bisa merubah salinan Letter C Desa dari atas nama Ladimun menjadi atas nama Sri Hariani, dan oleh terdakwa I bahwa itu bukan wewenang terdakwa I tetapi merupakan kewenangan terdakwa II, dan terdakwa I menyarankan untuk bersama-sama menemui terdakwa II. <br /> <br /> Sebelum menemui terdakwa II, saksi Bambang Harianto menanyakan kepada terdakwa I,  apakah dalam pengurusan ini dikenakan biaya?. Dan terdakwa I mengatakan, ada biaya yang harus dikeluarkan tetapi untuk besarannya terdakwa I belum tau dan hanya dikasih tau prosentase dengan luasan harga jual tanah tegal yang per are di Ds. Sugihwaris dengan harga Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah) sampai Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah), dan include harga keseluruhan sebesar 5% dan untuk biaya kepengurusan tersebut disepakati akhinya sebesar Rp15.750.000 (lima belas juta tujuh ratus lima puuh ribu rupiah) <br /> <br /> Selanjutnya terdakwa I melaporkan hal tersebut kepada terdakwa II selaku Sekretaris Desa, dan terdakwa III selaku Kepala Desa dan terdakwa II dan terdakwa III mengiyakan laporan dari terdakwa I tersebut. Dan terdakwa III memerintahkan kepada terdakwa II untuk membantu proses pengurusan surat turunan letter C tersebut. <br /> <br /> Pada hari Jumat, tanggal 12 Oktober 2018 sekira pukul 07.30 Wib, saksi Bambang Harianto menemui terdakwa I, mengatakan bahwa dana yang diminta oleh terdakwa I guna pengurusan surat turunan letter C tersebut dan terdakwa I menyuruh saksi Bambang Harianto untuk menemui terdakwa II dan terdakwa III di Kantor Desa Sugihwaras. <br /> <br /> Jumat, tanggal 12 Oktober 2018 sekira pukul 08.00 wib, terdakwa I menghubungi terdakwa II,  mengatakan bahwa saksi Bambang Harianto akan menyerahkan uang jasa pengurusan salinan dana legalisir buku letter C Desa, namun terdakwa I tidak mengatakan jumlah nominalnya dan hanya mengatakan prosentase yaitu 5% dari nilai harga tanah. <br /> <br /> Jumat, tanggal 12 Oktober 2018 pukul 10.30 Wib, saksi Bambang Harianto datang menemui terdakwa II seperti anjuran terdakwa I di Balai Desa Sugihwaras, Kec. Ngancar, Kab. Kediri dan Iangsung ditemui oleh terdakwa II. <br /> <br /> Selanjutnya oleh terdakwa II diarahkan untuk langsung ke ruangan terdakwa III selaku Kepala Desa Sugihwaras, dan dikarenakan terdakwa I belum hadir maka saksi Bambang Harianto diminta oleh terdakwa II untuk menelepon terdakwa I dan tidak berapa lama terdakwa I datang ke Balai Desa Sugihwaras, dan berkumpul bersama di ruangan terdakwa III selaku Kepala Desa <br /> <br /> Pada saat diruangan terdakwa III, saksi Bambang Harianto menyampaikan kembali, kepuda  mereka para terdakwa untuk meminta tolong kepengurusan surat letter C Sugihwaras, dan tcrdakwa II mcngatakan jika menurus proses surat (turunun letter C dibutuhkan KTP asli pcmohon yaitu saksi Sri Hariani, selenjutnye saksi Bumbung Hnrianto menelcpon saksi Sri Hariani untuk datang kc Balai Desa mengantarkan KTP asli. <br /> <br /> Dalam kcpengurusan surat-surat terscbut, dipersiapkan oleh terdakwa II, dikarenakan tugas dan kewenangannya adalah secara administrasi yaitu : Melaksanakan ketatausahaan sepcrti tata naskah, administrasi, surat menyurat, arsip dan eksepedisi. Selaku Koordinator PTPKAD dan membantu Kepala Desa dalam bidang administrusi pcmerintahan<br /> <br /> Selanjutnya saksi Sri Hariani datang dan langsung masuk ke ruangun tcrdakwa III dan bertemu dengan mereka para tendakwa, dan saksi Sri Hariani menyerahkan KTP asli kepada terdakwa II, selanjutnya terdakwa III memerintahkan terdakwa II untuk memproses surat turunan letter C yang diinginkan saksi Bambang Hurianto yaitu Letter C no percil 838 dari atas nama Ladimun menjadi atas nama Sri Hariani, dan terdukwa II keluar ruangan dan memproses surat Turunan Letter C dan persyaratan Iainnya. <br /> <br /> Selanjutnya diruangan terdakwa III hanya ada saksi Bambang Harianto, saksi Sri Hariani dan terdakwa I, dan terdakwa III menyampaikan apakah jadi meminta kekurangan, dan dijawab oleh saksi Bambang Harianto “iya”. Selanjutnya terdakwa III mengatakan “berapa?” ya jangan terlalu banyak?". <br /> <br /> Selanjutnya terdakwa II masuk ke ruangan terdakwa III menyerahkan berkas-berkas untuk dipcriksa dan di tandatangani oleh terdakwa III selaku Kepala Desa, selanjutnya di stempel. Setelah semua berkas di tandatangani dan di stempel oleh terdakwa III, diserahkan kembali kepada terdakwa II, dan di depan mereka para terdakwa, saksi Bambang Harianto mengeluarkan amplop berwama coklat dan mengeluarkan sejumlah uang dan menghitung di depan para terdakwa, dan mengambil sebanyak Rp1.000.000 (satu juta rupiah).<br /> <br /> Saksi Bambang harianto mengatakan kepada para terdakwa, “ini ya pak Rp14.000.000 (empat belas juta rupiah), dan selanjutnya meletakkan amplop berwama coklat tersebut di depan meja bertepatan didepan terdakwa II. Selanjutnya terdakwa II menyerahkan berkas-berkas kepada saksi Bambang Harianto sebagai berikut : 2 (dua) lembar Berita Acara Pemasangan Tanda Batas bidang tanah yang ditandatangani oleh terdakwa II Didik Masai Purniawan selaku Plt. Sekretaris Desa, Terdakwa I Eko Arifiano selaku Kepala Dusun Sugihwaras dan terdakwa III Sukemi selaku Kepala Desa Sugihwaras<br /> <br /> 1 (satu) lembar Surat pernyataan beda luas yang ditandatangani oleh terdakwa III, Sukemi sclaku Kepala Desa Sugihwaras,; 4 (empat) lembar turunan salinan Letter C Desa atas nama Soenar Siswanto dengan nomor 450 dengan nomor percil 1 yang ditandatangani oleh Terdakwa III selaku Kepala Desa Sugihwaras,; 3 (tiga) lembar turunan Letter C Desa atas nama Sri Hariani dengan No. 838 dengan nomor percil yang ditandatangani oleh Terdakwa III selaku Kepala Desa Sugihwaras,; 2 (dua) lcmbar turunan letter C Desa atas nama Ladimun dengan Nomor 838 dengan nomor percil 1 yang ditandatangani oleh Terdakwa III selaku kepala desa Sugihwaras. <br /> <br /> Setelah terdakwa menyerahkan berkas-berkas tersebut kepada saksi Bambang Harianto, belum sampai para terdakwa mengambil amplop berwarna coklat tersebut, Polres datang untuk mengamankan para terdakwa dan barang bukti uang yang masih berada di dalam amplop telsebut. <br /> <br /> Bahwa perbuatan para terdakwa (terdakwa I, Eko Arifiono, terdakwa II, Didik Masal Purniawan dan terdakwa III, Sukemi) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 29 huruf b, c dan f UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa kepala Desa dilarang : huruf b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/ atau golongan tertentu. <br /> <br /> Huruf c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, dan dan atau kewajibannya. Huruf f. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan / atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengerahui keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya. <br /> <br /> Perbuatan mereka para terdakwa terdakwa I, Eko Arifiono, terdakwa II, Didik Masal Purniawan dan terdakwa III, Sukemi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf a atau pasal 11 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU no 31 tahun 1999 tentang Pcmberantasan Tindak Pidana Kompsi Jo Pasal 55 ayat 1 kc-1 KUHP </div>

News Tipikor Terima Uang Rp14 Juta, Tiga Perangkat Desa Diadili

BERITA KORUPSI .CO – Kegiatan Tangkap Tangan atau OTT (Operasi Tangkap Tangan) yang dilakukan oleh Kepolisian Khususnya di Jawa Timur t...

»

Terdakwa Korupsi Dana Jasmas Surabaya Jilid II Dituntut 2.6 Tahun

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="656" data-original-width="1060" height="396" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiWA4UChbCHrxYRvCfsGOysq5nvsXBrN1wk6FapTYbl_KuL1ELtUVnZynHYlBYXm8QpxwhAUptqVf6Inv7yv4CIpVgDzXh-1zWs04wm1lH7vCaAqCXLlV4RMkeNXhaVMqjGjTnV0ci0vMo/s640/IMG20200218155826.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Setelah tertunda Tiga Pekan, barulah pada Selasa, 18 Februari 2020, Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU)  M. Fadil, SH dkk dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjug Perak, Surabaya, Jawa Timur, membacakan surat tuntutannya terhadap terdakwa Sugito selaku anggota DPRD Surabaya periode 2014 -  2019 dalam kasus perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah Jasmas (Jaringan Aspirasi Masyarakat) Jilid II, dalam bentuk NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) sebesar Rp27.465.033.400 (dua puluh tujuh miliyar empat ratus enam puluh lima juta tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah) yang berasal dari APBD-Perubahan  Pemkot Surabaya Tahun Anggaran (TA) 2016, yang merugikan keuangan negara senilai  Rp4.991.271.830,61 (Empat milyar Sembilan ratus Sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh rupiah koma enam puluh satu sen) berdasarkan hasil audit BPK RI No. 64/LHP/XXI/09/2018 Tanggal 19 September 2018<br /><br />Surat tuntutan itu dibacakan JPU M. Fadil dan Suryanta Christiani di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda Sidaorjo, Jawa Timur, dengan Ketua Majelis Hakim yang diketuai Majelis Hakim Hisbullah Idris dan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yakni Dr. Andriano dan Agus Yunianto serta Panitra Pengganti (PP) Ign Cemeng. Sementara Kedua terdakwa didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya.<br /><br />Kasus yang menyeret Sugito selaku anggota Dewan Surabaya ini, bermula pada tahun 2018. Yaitu pada saat penyididik Kejari Tanjung Perak melakukan penyelidikan dan penyidikan dengan menggandeng BPK RI, terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Jasmas yang bersumber dari APBD-Perubahan Pemkot Surabaya TA 2016 sebesar Rp27.465.033.400 (dua puluh tujuh milyar empat ratus enam puluh lima juta tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah).<br /><br />Duit sebejumlah Rp27.465.033.400 ini adalah dana Jasmas milik 6 (enam) anggota DPRD Surabaya, diantaranya Sugito, H. Darmawan, Ratih Retnowati, Binti Rochmah, Syaiful Aidy dan Dini Rijanti (Kelimanya sedang proses persidangan) untuk disalurkan ke daerah pemilihannya (Dapil) masing-masing.<br /><br />Namun dari hasil penyelidikan maupun penyidikan Kejari Tanjung Perak dengan menggandeng BPK RI, ternyata ditemukan bahwa dana Jasmas tersebut bukan disalurkan langsung oleh ke Ke- 6 anggota DPRD Surabaya ini ke Dapilnya masing-masing, melainkan bekerjasama dengan Agus Setiawan Jong  selaku Direktur PT. Sang Surya Dwi Sejati  (sudah divonis pidana penjara selama 6.6 tahun dan saat ini banding).<br /><br />Kemudian, Agus Setiawan Jong membentuk Timnya yang terdiri dari Freddy Dwi Cahyono, Robert Siregar, Santi Diana Rahmawati dan Rudi Sinaga/Rudi Marudut untuk mencari RT/RW di Dapil ke- 6 anggota DPRD Surabaya ini selaku lembaga penerima dana Jasmas.<br /><br />Proposal pengajuan Dana Hibah Jasmas ke Pemkot Surabaya termasuk LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban), bukan dibuat oleh Ketua TR/RW selaku lembaga penerima, melainkan dibuat oleh Agus Setiawan Jong melalui Timnya (Freddy Dwi Cahyono, Robert Siregar, Santi Diana Rahmawati dan Rudi Sinaga/Rudi Marudut). Dimana dalam proposal tersebut sudah tercantum jenis barang yang sama. Lalu kemudian proposal itu diserahkan oleh Tim Agus Setiawan Jong kepada ke- 6 aanggota DPRD, dan selanjutnya dari Dewan diserahkan ke Pemkot Surabaya.<br /><br />Dari hasil penyidikan tim penyidik Kejari Tanjung Perak ini, ditetapkanlah Agus Setiawaan Jong menjadi terangka tunggal. Agus Setiawan Jong pun dijerat Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<br /><br />Pada tanggal 31 Juli 2019, Agus Setiawan Jong pun divonis pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan, denda sebsar Rp200 juta subsidair 6 bulan kurungan dan dihukum untuk membayar uang pengganti sebanyak Rp4.991.271.830,61 subsidair 2 tahun penjara. Vonis ini saama dengan tuntutan JPU.<br /><br />Dari fakta persidangan terungkap, bahwa ada keterlibatan 6 anggota DPRD Surabaya. Dan tak lama setelah Agus Setiawan Jong divonis divonis, penyidik Kejari Tanjung Perak barulah menetapkan Sugito sebagai tersangka Jilid II, beberapa minggu kemudian menyusul H. Darmawan (Jiid III).<br /><br />Dan selanjutnya, 4 anggota DPRD Surabaya, yaitu Ratih Retnowati, Binti Rochmah, Syaiful Aidy dan Dini Rijanti sekaligus ditetapkan menjadi tersangka dan langsung dijebloskan ke penjara (Jilid IV).<br /><br />Tak mudah memang bagi penyidik Kejari Tanjung Perak untuk menetapkan tersangka terhadap para Politikus ini. Karena sebelum menetapkan tersangka, penyidik sudah beberapa kali mngirimkan surat panggilan, namun tak datang dengan berbagai alasan, yang menurut Kasi Pidsus Kejari Tanjung Perak, Dimaz Atmadi, alasan itu tidak logika.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="640" data-original-width="636" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjNdxRGYA5zdWfKN9tJB59AIFLASj_DgqIS7VBevCl0jej6vVhbSGhDq75mqKVZcDBtY7UPNrcvUnAyLoYjk6bU7ozr7jRfBxnB-XpwhrscOn5AeXZPYzxy8FHm5fUT4Zdg37H7xF3eSp8/s1600/GITO.jpg" /></div> <div style="text-align: justify;"> Anehya, Kejari Tanjung Perakpun tak berani memanggil secara paksa salah saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yaitu Armuji selaku Ketua Wakil Rakyat Surabaya yang sekarang menjadi wakil rakyat Jawa Timur yang juga calon Wakil Pemimpin Kota Surabaya  untuk hadir ke Persidangan. Pada hal, sudah tiga kali surat panggilan untuk hadir sebagai saksi kepersidangan namun tak “dihiraukkan”. Surat permohanan dari Penasehat Hukum terdakwa yang disampaikan kepada Majelis Hakim untuk dapat menghadirkan secara paksa Armuji ke persidangan juga sia-sia.<br /><br />Selain itu, yang lebih anehnnya lagi adalah “ketidak beranian” penyidik Kejari Tanjuk Perak untuk menyeret pihak-pihak yang terlibat seperti yang termuta dalam hasil audit BPK RI Nomor 64/LHP/)O(I/09/2018 tanggal 19 September 2018 terkait pihak pihak yang terlibat yaitu pejabat Pemkot Surabaya diantaranya ; Edi Kristianto selaku kepala bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Kota Surabaya diduga memberikan surat rekomendasi tanpa didasarkan dengan proses evaluasi proposal pengajuan hibah yang dipersyaratkan dalam peraturan yang berlaku.<br /><br />Ahmad Yardo Wifaqo selaku Kepala Sub Bagian (Kasubag) Otonomi Daerah pada bagian Administrasi Pemerin Daerah diduga tidak berinteraksi langsung dengan penerima hibah dalam mengevaluasi proposal hibah melainkan menghubungi Dea Winnie Pratiwi selaku staf Agus Setiawan Jong. Dan Mas Irawan Putra, selaku staf pada bagian administrasi pemerintahan dan otonomi daerah.<br /><br />Hal inipun terungkap dalam persidangan yang berlangsung diruang Sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur pada Selasa, 26 November 2019, saat agenda menedengarkan keterangan saksi yang dihadirkan JPU, diantaranya ; 1. M Taswin, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Surabaya sejak 2013 – 2019 kemudian sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP) Kota Surat lalu Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD).<br /><br />Saksi Yusron Sumartono, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya yang saat ini menjabat sebagai Bakesbang Pol Linmas (Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat. Dan saksi Edy Christijanto, Kepala Bagian (Kabag) Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Pemkot Surabaya lalu menjabat sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat Pemkot Surabaya dan saat ini menjabat sebagai Lurah Medokan Ayu Kecamatan Rungkut Surabaya serta saksi Ahmad Yardo Wifaqo, Kepala Sub Bagian (Kasubag) Otonomi Daerah.<br /><br />Sementara tuntutan JPU dalam persidangan (Selasa, 18 Februari 2020) terhadap terdakwa Sugoto, dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan denda sebesar Rp100 juta subsidair 6 bulan kurungan. Perbuatan terdakwa Sugito menurut JPU, sebagaiamana ancaman pidana yang diatur dalam pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.</div> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1079" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhbxhg2uiOm1L4CnilT98Ndln05f2DVVuLMmb-xFW_5j7IdJbk7Pq40dEMlVmBT6jQLVo5nsaTGnFuYxMHXlqVJSORrXxLpYpoVk8yJfKHy_0TaL4oOUuzyAS2UxwTTGSWOOIbFLHwsuAg/s640/IMG20200218155039.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Seperti yang diberitakan sebelumnya. Pada Tahun 2016, Pemerintah Kota Surabaya memberikan Dana Hibah ke Lembaga masyarakat berupa RT/RW sebesar Rp27.465.033.400 (Dua Puluh Milyar empat Ratus enam puluh lima juta tiga puluh ribu empat ratus rupiah) dengan jumlah 665 penerima hibah yang bersumber dari APBD Perubahan Kota Surabaya Tahun Anggaran 2016<br /><br />Terdakwa Sugito adalah Anggota DPRD Kota Surabaya Periode Tahun 2014-2019 berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 171.436/457/011/2014 tanggal 18 Agustus 2014 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya. <br /><br />Bahwa pada bulan Maret Tahun 2015 Terdakwa bertemu dengan Saksi Agus Setiawan Jong yang merupakan Direktur Utama PT. Sang Surya Dwi Sejati dan bergerak di bidang Pengembang serta kontraktor berkantor di Jalan Bunguran No 27A Kel Bongkaran, Kecamatan Pabean Cantikan Kota Surabaya di Kantor DPRD Kota Surabaya Jl Yos Sudarso No 1822 Kel Embong Kaliasin Kec. Genteng Kota Surabaya. Dalam pertemuan tersebut Saksi Agus Setiawan Jong menawarkan diri kepada Terdakwa sebagai Pihak yang akan melakukan Pengelolaan terhadap Dana Hibah yang akan di mohonkan oleh Lembaga kemasyarakatan dalam hal ini lembaga RW, RT dan LKMK<br /><br />Tawaran Saksi Agus Setiawan Jong dalam Pelaksanaan kegiatan Dana Hibah kepada Terdakwa, berupa pengurusan terhadap seluruh Proses Pelaksanaan kegiatan Dana Hibah mulai dari Proses Pembuatan Proposal Permohonan Dana Hibah, Pengumpulan Proposal Permohonan Dana Hibah, Pembelian Barang dan Pengiriman barang ke Penerima Hibah serta pembuatan Laporan Pertanggungjawaban, dengan ketentuan Saksi Agus Setiawan Jong meminta Penentuan Jenis barang berupa terap, kursi, meja, lampu, soundistem, gerobak besi, tempat sampah dan harga yang akan dimohonkan ditentukan sendiri oleh Pihak Saksi Agus Setiawan Jong<br /><br />Dalam permohonan penawaran, Saksi Agus Setiawan Jong kepada Terdakwa, menawarkan berupa pembagian keuntungan sebesar 10% (sepuluh) persen sampai dengan 15% (lima belas) persen dari hasil pelaksanaan kegiatan Dana Hibah, serta menjanjikan akan membantu dalam Pemilihan Anggota DPRD Kota Surabaya Periode 2019-2024<br /><br />Terhadap tawaran Saksi Agus Setiawan Jong sebagai pihak yang melaksanakan kegiatan Dana Hibah, disetujui Oleh Terdakwa dan menyampaikan potensi jumlah Keseluruhan Dana Hibah yang dapat di jadikan dana Aspirasi Terdakwa dalam kapasitas sebagai anggota DPRD Kota Surabaya yakni sebesar Rp2.000.000.000 (Dua Milyar rupiah) dan wilayah RT/RW yang diminta untuk di jadikan sebagai sasaran pemohon dana Hibah yakni Wilayah <br /><br />Setelah adanya kesepakatan dengan Terdakwa, Saksi Agus Setiawan Jong membentuk Tim untuk Pelaksanaan Kegiatan Dana Hibah diantaranya gaksi Freddy Dwi Cahyono, Saksi Robert Siregar, Saksi Santi Diana Rahmawati DAN Sdr. Rudi Sinaga/Rudi Marudut untuk turun ke lapangan menemui para Pengurus Lembaga Kemasyarakatan yakni ketua Rukun Warga (RW), Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Lembaga Ketahanan Masyarak Keluarahan (LKMK) untuk mencari Lembaga yang akan di berikan Dana Hibah Pemerintah Kota Surabaya di Wilayah Daerah Pemilihan (DAPIL) Khsusunya Terdakwa Sugito<br /><br />Sebelum turun ke lapangan menemui para ketua Rukun Warga (RW), Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan (LKMK) saksi Agus Setiawan Jong telah menyampaikan kepada Timnya bahwa diriya telah mendapatkan kepercayaan dari Anggota DPRD atas nama Terdakwa dan menyampaikan Bantuan Dana Hibah yang akan diberikan dalam bentuk barang bukan dalam bentuk uang yang jenis barangnya pun sudah di tentukan yakni berupa terop, kursi, meja, lampu, soundistem, gerobak besi, tempat sampah. Selain itu ketua Rukun Warga (RW), Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Keluarahan (LKMK) tidak boleh meminta barang yang lainnya dengan alasan apabila meminta barang jenis lain maka tidak akan disetujui. Selain itu saksi Agus Setiawan Jong juga menyampaikan jika proposal dana hibah tersebut diajukan melalui dirinya maka prosesnya akan lebih cepat serta lebih mudah disetujui dikarenakan saksi Agus Setiawan Jong  telah mendapatkan kepercayaan dari Anggota DPRD Kota Surabya khususnya dari terdakwa  </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1079" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-TTMQnMeCd1EUnF7nnnZ7nGMNMWc3Z5YWcSeQtg8Bk9fdzL-fBA3ks6x_s7CavmAiK17anAYutLL7ejz9UXiK3Kudqa83FO_7AN4SrfbV9xeUg0pTMppSlTUrhr7_sv5o5suSzSGF3tU/s640/IMG20200218155051.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Para Tim Saksi Agus Setiawan Jong diantaranya Saksi Freddy Dwi Cahyono, Saksi Robert Siregar, Saksi Santi Diana Rahmawati, Saksi Rudi Sinaga/Rudi Marudut dijanjikan Oleh Saksi Agus Setiawan Jong akan mendapatkan komisi sebesar 1,5 % 2,5 % Setiap proposal dana Hibah yang diperoleh dari Para ketua Rukun Warga (RW), Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan (LKMK) dan disetujui oleh Pemerintah Kota Surabaya;<br /><br />Selanjutnya Marketing turun menemui Para ketua Rukun Warga (RW), Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan (LKMK) dan menyampaikan sesuai dengan arahan dari Saksi Agus Setiawan Jong sebagaimana kesepakatan dengan Terdakwa, bahwa akan ada bantuan dan silahkan membuat Proposal jika tidak mampu membuat Proposal maka akan di buatkan. <br /><br />Dengan ketentuan para ketua Rukun Warga (RW), Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Lembaga Ketahanan Masyarak Keluarahan (LKMK) tinggal mengumpulkan SK Pengangkatan sebagai Ketua, Strukrur organisasi, Fotocopy Pengurus yang dalam proposal tersebut telah ditentukan jenis dan harga barang yang akan dimintakan sementara yang akan membuat Proposal sendiri akan diberikan contoh Proposal yang Jenis dan harga barang Yang akan dimintakan juga telah ditentukan;<br /><br />Bahwa selain membuat Proposal Para TIM Saksi Agus Setiawan Jong juga membawa Surat Perjanjian Kerjasama antara Saksi Agus Setiawan Jong dengan calon Penerima Hibah yakni Para ketua Rukun Warga (RW) dan Ketua Rukun Tetangga (RT) yang pada Pokoknya berisi bahwa para ketua Rukun Warga (RW) dan Ketua Rukun Tetangga akan memntransfer dana Hibah apabila Proposal Permohonan dana Hibah yang diajukan disetujui ke rekening Saksi Agus Setiawan Jong di Bank Jatim dengan nomor rekening 1692222225 ata nama Agus Setiawan Jong;<br /><br />Selanjutnya Proposal-Proposal Permohonan Dana Hibah yang di dibuat dan diperoleh oleh Agus Setiawan Jong di kumpulkan di rumah Saksi Agus Setiawan Jong di Jl Bunguran No 27A Kel. Bongkaran Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya yang selanjutnya akan disortir berdasarkan wilayah Dapil dan disesuaikan dengan Pagu Anggaran Dana Aspirasi yang disampaikan khususnya jumlahnya tidak melebihi dibawah Rp2.000.000.000 (dua milyar rupiah) sesuai dengan penyampaian Terdakwa <br /><br />Pada Bulan Agustus 2015, Proposal Permohonan Dana Hibah dari Para Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) khususnya Dapil Terdakwa di antarkan oleh tim Agus Setiawan Jong. Mulanya Proposal-proposal tersebut akan dipergunakan untuk dasar permohonan Dana Hibah APBD Pemerintah kota Surabaya tahun 2016, karena Proposal tersebut tidak dapat di jadikan dasar Permohonan Dana Hibah tahun 2016, dan di pergunakan untuk APBD Perubahan 2016,  sehingga seluruh proposal-proposal tersebut harus direvisi khususnya penanggalan <br /><br />Pada awal tahun 2016, para Tim Saksi Agus Setiawan Jong diantaranya Saksi Freddy Dwi Cahyono, Saksi Robert Siregar, Saksi Santi Diana Rahmawati dan Saksi Rudi Sinaga/Rudi Marudut kembali memperbaharui ProposaI-Proposal Permohonan Dana Hibah selanjutnya kembali dikumpulkan di rumah Saksi Agus Setiawan Jong dan kembali diantarkan ke Terdakawa. <br /><br />Selain Proposal-Proposal Permohonan yang di kumpulkan oleh Tim Saksi Agus Setiawan Jong, Proposal Permohonan Dana Hibah yang diterima langsung oleh Terdakwa juga di kumpulkan ke Saksi Agus Setiawan Jong untuk direkap bersama dengan Proposal yang dikumpulkan oleh Tim Saksi Agus Setiawan Jong agar penyesuaian jumlah Anggaran sesuai Dana Aspirasi milik Terdakwa Sugito </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhgiekJdk5fIYZo-yz1f7BeVfAXJR4oTkelLBi8rz2Bg88YQjmgRegRpSAcy4lAWFwtpa1blYOUqsBEq7RyjxH-dkZwgmLnZox4BEhDd4i6oVOfeokhZFapSTSz3wptEOJXrYURC2IO1MQ/s1600/IMG20200218155107.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1079" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhgiekJdk5fIYZo-yz1f7BeVfAXJR4oTkelLBi8rz2Bg88YQjmgRegRpSAcy4lAWFwtpa1blYOUqsBEq7RyjxH-dkZwgmLnZox4BEhDd4i6oVOfeokhZFapSTSz3wptEOJXrYURC2IO1MQ/s640/IMG20200218155107.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Sebelum dilakukan Pengiriman ke Pemerintah Kota Surabaya, oleh Sekertariat Dewan telah dibuatkan rekapan jumlah Proposal dan ditandatangani oleh Terdakwa untuk memastikan bahwa Proposal Permohonan Dana Hibah tersebut benar berasal dari Anggota DPRD atas nama Sugito<br /><br />Setelah Saksi Agus Setiawan Jong mengetahui nama-nama Pemohon yang di ajukan lolos verifikasi untuk mendapatkan dana Hibah Pemerintah Kota Surabaya tahun Anggaran APBD Perubahan 2016, maka Saksi Agus Setiawan Jong kembali memerintahkan para Timnya untuk memanggil para Ketua dan bendahara lembaga RT/RW untuk membuka rekening tabungan di Bank Jatim Pasar Atom yang selanjutnya buku tabungan para penerima Hibah tetap pada penguasaan Saksi Agus Setiawan Jong<br /><br />Pada Desember 2016, setelah Saksi Agus Setiawan Jong mengetahui bahwa Dana Hibah telah Cair dan masuk ke rekening masing-masing Penerima Hibah, selanjutnya saksi Agus Setiawan Jong kembali memerintahkan kepada Timnya untuk mengumpulkan para Penerima Hibah di Bank Jatim Pasar Atom atau Bank Jatim Kedung Cowek untuk melakukan transfer ke nomor rekening 1692222225 atas nama Agus Setiawan Jong<br /><br />Jumlah Dana Hibah yang ditransfer oleh Para Penerima Hibah ke nomor rekening 1692222225 atas nama Agus Setiawan Jong sebesar Rp13.189.104,100 (Tiga belas milyar seratus delapan puluh Sembilan juta seratus empat ribu seratus rupiah) dengan jumlah 228 (dua ratus dua puluh delapan) Penerima Hibah, dan 65 (enam puluh lima) diantaranya dari Proposal Permohonan Dana Hibah hasil kerjasama antara Saksi Agus Setiawan Jong dengan Terdakwa termasuk anggota dewan lainnya<br /><br />Setelah seluruh Penerima Hibah berjumlah 65 (enam puluh lima) mentrasfer ke rekening atas nama Terdakwa Agus Setiawan Jong, selanjutnya Agus Setiawan Jong memerintahkan Timnya untuk mengantarkan barang ke Para Penerima Hibah sesuai dengan jenis barang yang telah disetujui oleh Pemerintah Kota Surabaya, dan selanjutnya Saksi Agus Setiawan Jong memerintahkan kepada Timnya untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban sesuai dengan harga dan jenis barang yang disetujui oleh Pemerintah kota Surabaya dengan dilampiri Nota yang telah dibuat oleh Saksi Agus Setiawan Jong dan meminta TIMnya untuk meminta tandatangan dan Stempel para ketua RT/RW Penerima Hibah Pemerintah Kota Surabaya tahun 2016<br /><br />Ternyata kualitas barang yang diterima oleh Penerima Hibah sangat jauh dari harga jenis barang yang disetujui oleh Pemerintah Kota Surabaya, dan berdasarkan Hitungan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, telah terjadi kerugian Negara sebesar Rp. 4.991.271.830,61 (Empat milyar Sembilan ratus Sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu rebut delapan ratus tiga puluh rupiah koma enam puluh sen) dan Rp1.211.480.130,74 ( Satu Milyar Dua ratus sebelas juta empat ratus delapan puluh ribu seratus tiga puluh rupiah koma tujuh puluh empat sen) berasal dari Proposal Permohonan Dana Hibah hasil kerjasama Antara Terdakwa Darmwan dan Saksi Agus Setiawan Jong;<br /><br />Perbuatan terdakwa Sugito sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. (Jen) </div>

News Tipikor Terdakwa Korupsi Dana Jasmas Surabaya Jilid II Dituntut 2.6 Tahun

BERITA KORUPSI .CO – Setelah tertunda Tiga Pekan, barulah pada Selasa, 18 Februari 2020, Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU)  M. Fadil, SH d...

»