Empat Terdakwa Korupsi Kredit Fiktif Bank BRI Cabang Surabaya Manukan Dituntut Berbeda

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="601" data-original-width="1161" height="331" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhm-k1G4DW3JleIixC6Rx0HkXLCbGRR3m7J4_ZzbwQ0bWOwZHPP73WuQdx40zLFoI9HpSCzI-JB8TvBNGu03FnSx7nVol9sCeMInvIhL8Lu6GT7A8GEe2LYy41veg9GZQMs4FpYpGyo820/s640/IMG20200217194356.jpg" width="640" /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</b></span> Senin, 17 Februari 2020, Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, membacakan surat tuntutannya terhadap Empat terdakwa kasus dugaan Korupsi Kredit fiktif Modal Kerja di Bank BRI Kantor Cabang Surabaya Manukan pada tahun 2016 – 2017 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp9.683.807.747 (sembilan milliar enam ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus tujah ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah) dengan pidana penjara yang berbeda-beda antara 1 tahun dan 6 bulan hingga 4 tahun dan 6 bulan.<br /><br />Keempat terdakwa itu terdiri dari 1 (satu) orang mantan pegawai Bank BRI yaitu Nanang Lukman Hakim, mantan Associate Account Officer (AAO) Bank BRI Cabang Surabaya Manukan dan tiga Debitur Fiktif, antara lain Lanny Kusumawaty Hermono, S.Ak, Agus Siswanto, SE dan Yano Oktafianus Albert Manopo, S.Sos (dengan perkara masing-masing terpisah)<br /><br />Surat tuntutan itu dibacakan JPU Raden Harwiadi dkk di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo dihadapan Majelis Hakim yang diketuai I Wayan Sosiawan dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu DR. Lufsiana dan Kusdarwanto serta Panitra Pengganti (PP). Sementara Keempat terdakwa didampingi Penasehat hukmunya masing-masing<br /><br />Dalam surat tuntutannya JPU mengatakan, bahwa modus operandi penyimpangan penyaluran Kredit Ritel Modal Kerja oleh Bank BRI Cabang Surabaya Manukan adalah dengan  Menggunakan dokumen legalitas nasabah palsu berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan Kelurahan, Buku Nikah. Menggunakan dokumen legalitas usaha palsu seperti Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Tempat usaha adalah bukan milik nasabah, melainkan menggunakan tempat usaha milik orang lain yang dibuat seolah-olah adalah milik nasabah. Agunan Tambahan berupa rumah bukanlah milik dari nasabah. Dana kredit modal kerja dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukanya. Kredit Ritel Modal Kerja oleh Bank BRI Cabang Surabaya Manukan saat ini statusnya macet (col. 5). <br /><br />Perbuatan yang dilakukan oleh Lanny Kusumawaty Hermono, Nanang Lukman Hakim, Nur Cholifah, Agus Siswanto dan Yano Oktafianus Albert Manopo adalah dengan menggunakan dokumen fiktif dalam proses kredit yang dilakukan tanpa didasarkan pada prinsip kehati-hatian,  dan asas-asas perkreditan yang sehat, jujur, obyektif dan profesional. Sehingga Bank BRI Cabang Surabaya Manukan menggucurkan dana kredit<br /><br />Dan setelah dana tersebut cair, ternyata dialokasikan untuk kegiatan yang tidak sesuai peruntukanya, sehingga nasabah tidak dapat membayar kewajiban kreditnya kepada Bank BRI Cabang Surabaya Manukan. Bahwa hal itu adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <img border="0" data-original-height="619" data-original-width="1004" height="393" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh7M7ozejRB2emcxxmxfBSHl7imVYCCI6pp1KT34xXJyED1ISi8C6yi-WusKZr5EAf6kh2AOMbei2LuXxSndZXPGn4zxjZjT9Ifhv2jhnGBfeuSy4GOd_YyrskUu8hvexIJAb5UMec_BBc/s640/download.png" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> JPUpun mengatakan, bahwa atas perbuatan terdakwa (Lanny Kusumawaty Hermono, Nanang Lukman Hakim, Nur Cholifah, Agus Siswanto dan Yano Oktafianus Albert Manopo),  sebagaimana diancam pidana dalam pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP<br /><br />Tuntutan pidana penjara dari JPU kepada masing-masing terdakwapun berbeda-beda. Untuk terdakwa Nanang Lukman Hakim dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan denda sebesar Rp50 juta subsider 3 bulan kurungan. <br /><br />Sedangkan terdakwa Agus Siswanto, SE dituntut pidana penjara selama 2 tahun denda Rp50 juta subsidair 3 bulan kurungan, serta membayar uang pengganti sebesar Rp121.220.000 subsidair 1 tahun penjara. Dan untuk terdakwa Yano Oktafianus Albert Manopo, S.Sos dituntut pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan, denda Rp50 juta subsidair 3 bulan krungan. <br /><br />Serta terdakwa Lanny Kusmumawati Harmono dituntut jauh lebih berat dari Ketiga terdakwa lainnya, yaitu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan denda sebesar Rp50 juta subsidair 3 bulan kurungan. Selain itu, terdakwa Lanny Kusmumawati Harmono juga dituntut pidana barupa membayar uang pengganti sebesar Rp2.909.603.677,60 (dua milliar sembilan ratus sembilan juta enam ratus tiga ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah koma enam puluh sen) subsidair pidana penjara selama 2 tahun dan 3 bulan<br /><br />“Menuntut : Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan : 1 (Satu). Menyatakan terdakwa Lanny Kusumawaty Hermono, S.Ak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP<br /><br />2 (Dua). Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Lanny Kusumawaty Hermono dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa ditahan ;<br /><br />3 (Tiga). Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa Lanny Kusumawaty Hermono sebesar Rp50.000.000,(lima puluh juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;<br /><br />4 (Empat). Membayar uang pengganti sebesar Rp2.909.603.677,60 (dua milliar sembilan ratus sembilan juta enam ratus tiga ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah koma enam puluh sen) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang Pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat di sita oleh Jaksa dan di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan,” ucap JPU Raden.<br /><br />Lebih lanjut dalam surat tuntutannya JPU menjelaskan, bahwa terdakwa Lanny Kusumawaty Hermono, S.Ak, selaku debitur kredit modal kerja pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang (Kanca) Surabaya Manukan atas nama CV. Metra Jaya Sejati dan selaku perantara kredit modal kerja pada PT. Bank Rakyat lndonesia (BRI/Persero) Tbk. Kantor Cabang (Kanca) Surabaya Manukan atas nama Idam Loh  Aribowo, Ja'is Sundava, Linda Cintia Carolien, Eko Setijowanto, Nyamin, Agus Siswanto, Hanifah, Djulil Abruri, bersama-sama dengan Nanang Lukman Hakim, SE selaku pegawai BRI, yang ditugaskan di BRI Kantor Cabang (Kanca) Surabaya Manukan berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Cabang Surabaya Nokep : 318-KW-IX/SDM/12/2016 tanggal 5 Desember 2016 sebagai Account Officcer Bank BRI Cabang Kanca Surabaya Manukan, Nanang Lukman Hakim, SE juga sekaligus sebagai Pejabat Kredit Lini dalam hal ini sebagai Pejabat Pemrakarsa Kredit, Nur Choiifah, SE, selaku penyiap dokumen fiktif, dan kordinator dalam pengajuan kredit modal kerja pada BRI Cabang Surabaya Manukan dengan menggunakan dokumen fiktif.<br /><br />Agus Siswanto, SE, selaku debitur fiktif kredit modal kerja pada Bank BRI Cabang Surabaya Manukan atas nama Agus Siswanto, Yano Oktafianus Albert Manopo, S.Sos, selaku debitur fiktif kredit modal kerja atas nama Dquil Abruri (masing-masing diajukan dalam penuntutan terpisah).  </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1079" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi686EAZBrEPh5inkFrZu-dBAviFN4mZGoSYgQOGhIXJTsRjVUbaBNeuA5SkL5L4KpzGkxxr1Q1N9-kksVvv24_Ro230o6vs88pWs2hrk4knS6teLGr9VUoLw5mBFSNFOsSoraOq9NIvAE/s640/IMG20200217194117.jpg" width="640" /> </div> <div style="text-align: justify;"> Bahwa pada kurun waktu antara bulan September 2016 sampai dengan November 2017 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, bertempat di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang (Kanca) Surabaya Manukan, Jl. Manukan Tama No. 208, Manukan Kulon, Tandes, Surabaya, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berdasarkan katentuan pasal 35 ayat (2) Undang-undang RI Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum,  yaitu bahwa Bank BRI Cabang Surabaya Manukan pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 menyalurkan Kredit Ritel Modal Kerja <br /><br />Penyaluran Kredit Ritel Modal Kerja oleh Bank BRI Cabang Surabaya Manukan tersebut, tidak dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, baik dalam kebijakan pokok perkreditan, tata cara penilaian kualitas kredit, profesionalisme dan integritas pejabat perkreditan, sehingga terjadi penyimpangan dalam pemberian kredit yang melibatkan pihak internal Bank BRI Cabang Surabaya Manukan dan pihak external. <br /><br />Penyimpangan tersebut bersifat penyimpangan risiko non bisnis, yaitu risiko yang timbul bukan akibat faktor-faktor yang bersifat bisnis, tetapi karena itikad tidak baik dari Pejabat Kredit Lini, antara lain : 1. Tidak melakukan analisis dan evaluasi sesuai prinsip kehati-hatian dan asas-asas perkreditan yang sehat. 2. Pejabat Kredit Lini dibujuk dan atau diintimidasi. 3. Dengan sengaja tidak mau/enggan untuk memproses kredit lanjutan tanpa alasan yangjelas. 4. Menutup-nutupi kredit yang seharusnya telah bermasalah, karena takut penilaian hasil kerjanya rendah. 5. Tidak melakukan monitoring kredit. <br /><br />Modus operandi penyimpangan penyaluran Kredit Ritel Modal Kerja oleh Bank BRI Cabang Surabaya Manukan adalah sebagai berikut : 1. Menggunakan dokumen legalitas nasabah yang palsu berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan Kelurahan, Buku Nikah. 2. Menggunakan dokumen legalitas usaha yang palsu, seperti Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). 3. Tempat usaha adalah bukan milik nasabah/menggunakan tempat usaha milik orang lain yang dibuat seolah-olah adalah milik nasabah. 4.Agunan Tambahan berupa rumah bukanlah milik dari nasabah. 5. Dana kredit modal kerja dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukanya. Kredit Ritel Modal Kerja oleh Bank BRI Cabang Surabaya Manukan saat ini statusnya macet (col. 5). <br /><br />Perbuatan yang dilakukan oleh Lanny Kusumawaty Hermono, Nanang Lukman Hakim, Nur Cholifah, Agus Siswanto dan Yano Oktafianus Albert Manopo adalah dengan menggunakan dokumen fiktif dalam proses kredit yang dilakukan tanpa didasarkan pada prinsip kehati-hatian,  dan asas-asas perkreditan yang sehat, jujur, obyektif dan profesional. Sehingga Bank BRI Cabang Surabaya Manukan menggucurkan dana kredit<br /><br />Dan setelah dana tersebut cair, ternyata dialokasikan untuk kegiatan yang tidak sesuai peruntukanya, sehingga nasabah tidak dapat membayar kewajiban kreditnya kepada Bank BRI Cabang Surabaya Manukan.bahwa hal itu adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku yaitu ; <br /><br />1. Undangundang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik lndonesia Nomor : 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Perbankan Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan ; 3. Surat Keputusan Direksi Bank lndonesia Nomor: 27/162/Kep/Dir tanggal 31 Maret 1995 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank, yang didalamnya mengatur prinsip kehati-hatian dalam perkreditan ; 4. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Nokep : S.06-DIR/ADK/03/2015 tanggal 16 Maret 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.  </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1067" height="364" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhUlKBTHazDT1IYtEKLiAyL21MmIfkZLfhNmbpxtM80aLd0vBQQwXUSspqZnqaSc7M8Q87izbQmyjCMIMOD4JNzz-rsazLolgn5iF9zXqHaHd0_dAbYTGFlzQFuFauQlwXWXBAJiiC9uU8/s640/download+%25281%2529.png" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Perbuatan terdakwa tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu ; 1. Lanny Kusumawaty Hermono,; 2. Nanang Lukman Hakim,; 3. Nur Cholifah,; 4. Agus Siswanto,; 5. Yano Oktafianus Albert Manopo,; 6. Yoga Yanotama,; 7. Widjanarko,; 8. Dwi Wibowo Putra, 9. Ebenhelzer Yulianto Koreh Raga, dan 10. Agus Budiono<br /><br />Sehingga menimbulkan terjadinya kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara cq. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk sebesar Rp9.683.807.747 (sembilan milliar enam ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus tujah ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Pemberian Kredit Kepada 9 Debitur Bank BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Surabaya Manukan Tahun 2016 dan 2017 oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor : SR. 692/PW13/5/2019 tanggal 12 September 2019. Perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : <br /><br />PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kepemilikan sahamnya sebagian besar dimiliki oleh Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Tambahan Berita Negara Rl Nomor: 22 tanggal 16 Maret tahun 2007. Pengumuman dalam Berita Negara RI sesual dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dan tentang Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. disingkat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nomor: W7-HT.01.04-612, pada BAB Modal Pasal 4 Angka 2 huruf b, terlihat bahwa Negara Republik Indonesia memiliki saham sebesar 56.75% dari jumlah nilai seluruh saham PT. Bank BRI (Persero) Tbk. <br /><br />Bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang (Kanca) Surabaya Manukan melayani Kredit Ritel Modal Kerja. Kredit Ritel Modal Kerja adalah fasilitas kredit yang diberikan untuk membiayai operasional usaha termasuk kebutuhan untuk pengadaan bahan baku, proses produksi, piutang dan persediaan, dimana dalam setiap tahapan proses pemberian kredit ritel modal kerja, harus senantiasa dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian. <br /><br />Prinsip kehati-hatian tersebut tercermin dalam kebijakan pokok perkreditan, tata cara penilaian kualitas kredit, profesionalisme dan integritas pejabat perkreditan. Aturan yang dijadikan dasar oleh Bank BRI Cabang Surabaya Manukan dalam proses pemberian Kredit Ritel Modal Kerja mengacu pada Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nokep : 5.06-DIR/ADK/03/2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. <br /><br />Semua pejabat BRI yang terkait dengan perkreditan harus mentaati etika pemberian kredit meliputi : 1. Melaksanakan kemahiran profesionalnya di bidang perkreditan secara jujur, obyektif, cermat dan seksama,; 2. Menyadari dan memahami sepenuhnya Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, serta menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan sebagaimana disebutkan dalam pasal 49 ayat 2 (dua) UU dimaksud,; 3. Menyadari bahwa setiap pemberian kredit kepada peminjam manapun dan atau dari kelompok apapun, hendaknya benar-benar didasarkan pada asas-asas kredit yang sehat, didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang obyektif, independen dan profesionalisme perbankan. <br /><br />Menyadari bahwa profesionalisme perbankan merupakan tuntutan bagi pejabat Bank dalam penguasaan kondisi usaha peminjam, obyektifitas dari analisa/putusan yang diambil, kemandirian dalam mengambil sikap/putusan, pemahaman aspek legal perkreditan dan ketertiban pelaksanaan kepatuhan terhadap peraturan.<br /><br />Bahwa dalam memberikan persetujuan kredit, pejabat Bank tidak boleh terpengaruh oleh permintaan-permintaan dari pihak manapun yang dapat berpengaruh dalam pengambilan keputusan. Bahwa peningkatan kemampuan dan pengalaman pejabat kredit, merupakan kebutuhan dan tanggung jawab pejabat kredit itu sendiri. Disamping itu, peningkatan kemampuan dan pengalaman pejabat kredit yang lebih yunior merupakan kewajiban dan tanggung jawab pejabat kredit yang lebih senior. Dan mengikuti praktek-praktek Good Corporate Governance yang berlaku di BRI.<br /><br />Bahwa yang menjadi Pejabat Kredit Ritel Modal Kerja pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Satuan Kerja Perkreditan Ritel dikelola oleh pejabat kredit yang terdiri dari : <br />a. Pejabat Kredit Lini (PKL). Pejabat Kredit Lini adalah pejabat kredit yang memiliki tugas dan tanggung jawab menyangkut prakarsa atau putusan pemberian fasilitas kredit restrukturisasi dan penyelesaian kredit ritel bermasalah.<br /><br />Berdasarkan tugas dan tanggungjawabnya, Pejabat Kredit Lini dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Pejabat Pemrakarsa Kredit dan Pejabat Pemutus Kredit. Sedangkan berdasarkan fungsinya, Pejabat Kredit Lini terdiri dari PKL Bidang RM, yaitu : Pemimpin Wilayah/Wakil Pemimpin Wilaya,; Pincasus/Wapincasus,; Kabag Bisnis dan Trade Finance di KCK,; Account Officer/ Associate Account Officer KCK,; Account Officer/ Associate Account Officer Kantor Wilayah. i.6. Pemimpin Cabang,; Manajer Pemasaran,; Asisten Manajer Pemasaran,; Account Officer/Associate Account Officer Kanca,; Pemimpin Cabang Pembantu,; Account Officer/Associate Account Officer Kantor Cabang Pembantu. <br /><br />PKL Bidano CRM yaitu Group Head Restrukturisasi dan Penyelesaian Kredit Bermasalah Kantor Wilayah,; Account Officer/Associate Account Officer Restrukturisasi dan Penyelesaian Kredit Bermasalah Kantor Wilayah,; Pemimpin Cabang, Manajer Pemasaran, Asisten Manajer Pemasaran,; Account Officer/Associate Account Officer Kanca, Pincapem dan Account Officer/Associate Account Officer Kancapem (dalam hal ditunjuk untuk menangani kredit bermasalah),; Pejabat Kredit Support </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1079" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-8m0FAs__pfVn9ljloQeGJbw_8b5q9bEfc0XeFeCWRrGugDERAB3nI2m485GWFRi0RIW6uZFagu8lbN4p4TjiOumNbnJ9eDgVxosvd7XvXTKL1x0KYcpBTSav6w5vQAecujXUj7Qb5KA/s640/IMG20200217193434.jpg" width="640" /> </div> <div style="text-align: justify;"> Pejabat Kredit Support adalah pejabat kredit di Kantor Wilayah, Kantor Cabang Khusus, Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu yang merupakan pejabat pendukung bagi pejabat kredit lini dan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan prakarsa dan putusan kredit. <br /><br />Bahwa pejabat yang terlibat dalam proses putusan Kredit Ritel Modal Kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang (Kanca) Surabaya Manukan yang memiliki limit putusan kredit sebesar Rp3.500.000.000 (tiga milyar lima ratus Juta rupiah), yaitu : <br /><br />Pejabat Kredit Lini Bank BRI Cabang Surabaya Manukan : Pemimpin Cabang dan Account Offlcer/Assoclate Account Officer Kanca, Pejabat Kredit Lini Bank BRI Cabang Surabaya Manukan dibagi menjadi 2 yaitu ; Pejabat Pemrakarsa Kredit dan Pejabat Pemutus Kredit. <br /><br />Pejabat Pemrakarsa Kredit Bank BRI Cabang Surabaya Manukan : Account Officer/Associate Account Officer Kanca. Pejabat Pemutus Kredit Bank BRI Cabang Surabaya Manukan : Pemimpin Cabang. Pejabat Support Kredit Bank BRI Cabang Surabaya Manukan : Pejabat Kredit Support adalah pejabat kredit di Bank BRI Cabang Surabaya Manukan yang merupakan pejabat pendukung bagi pejabat kredit lini dan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan prakarsa dan putusan kredit adalah bagian Administrasi Kredit. <br /><br />Selain itu, terdapat Credit Investigator (CI), akan tetapi karena Bank BRI Cabang Surabaya Manukan tidak terdapat formasi Credit Investigator (CI), maka tugas Credit Investigator (CI) diserahkan pada Account Officer/Associate Account Officer. <br /><br />Bahwa tugas, tanggung jawab dan wewenang Pemrakarsa Kredit (Account Officer/Associate Account Officer Kanca) Bank BRI Cabang Surabaya Manukan dalam proses putusan Kredit Ritel Modal Kerja adalah melakukan on the spot (OTS) untuk ;  1. Melakukan collecting data, meyakini bahwa data yang diterima adalah benar milik debitur, serta bertanggungjawab terhadap kebenaran legalitas data tersebut,; 2. Melakukan pemeriksaan ke lokasi usaha, tempat tinggal dan agunan, serta bertanggungjawab atas pemeriksaan dan penilaian agunan, yaitu ;  <br /><br />a. Melakukan prakarsa kredit sesuai prinsip kehati-hatian dan azas-azas perkreditan yang sehat. Dalam melakukan prakarsa kredit, pejabat pemrakarsa harus melakukan analisis dan penilaian risiko (risk assessment) sesuai ketentuan yang berlaku secara jujur, obyektif dan profesional. <br /><br />b. Melakukan monitoring secara periodik atas account binaannya (termasuk account yang dilimpahkan dari AO lain), baik secara on-site maupun off-site, untuk memastikan cash flow debitur masih cukup untuk membayar kewajibannya dan segera mencari solusi yang tepat apabila terdapat tandatanda penurunan cash flow. Hasil monitoring dituangkan dalam Laporan Kunjungan Nasabah (LKN). <br /><br />c. Melakukan review berkas pinjaman atas account binaannya secara berkala dan memastikan seluruh dokumen yang diperlukan sudah dipenuhi (termasuk dokumen yang di PPND) dan ditatakerjakan dalam berkas pinjaman.<br /><br />d. Bertanggung jawab terhadap account yang diprakarsai (baru, perpanjangan, suplesi, restrukturisasi, penyelesaian) dan atau account yang dilimpahkan dari AO lain, dan e. Tugas lainnya sebagaimana Daftar Uraian Jabatan (DUJ) sesuai ketentuan yang berlaku.<br /><br />Selain itu, karena Bank BRI Cabang Surabaya Manukan tidak terdapat Credit Investigator (Cl) maka (Account thcer/Associate Account Officer Kanca) juga melakukan tugas Credit lnvestigator (CI) yaitu:Tugas dan tanggung jawab Credit Investigator (Cl) adalah : a. Melakukan kunjungan ke lokasi agunan dan penilaian agunan secara, mandiri, jujur dan obyektif dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku, serta menuangkannya dalam Laporan Penilaian Agunan. b. Melakukan verifikasi terhadap kebenaran dan keabsahan identitas, legalitas usaha, dan bukti kepemilikan agunan debitur/calon debitur yang diterima dari jajaran ADK. c. Memastikan bahwa setiap agunan kredit telah dilakukan pengikatan untuk melindungi kepentingan BRI secara yuridis dan telah diasuransikan sesuai ketentuan yang berlaku. d. Melakukan monitoring terhadap hal lain terkait dengan agunan. e. Bertanggung jawab atas penyimpanan barkas & register yang terkait dengan tugas CI (berkas Cl). Tugas dan Tanggung Jawab CI selengkapnya mengacu kepada DUJ dan Ketentuan lain yang berlaku,<br /><br />Bahwa tugas, tanggung jawab dan wewenang Pemutus Kredit (Pimpinan Cabang) Bank BRI Cabang Surabaya Manukan dalam proses putusan Kredit Ritel Modal Kerja adalah melakukan putusan kredit (baik menyetujui maupun menolak) sesuai limit yang telah ditetapkan secara obyektif, mandiri dan profesional setelah meyakini bahwa pejabat pemrakarsa telah melakukan analisis dan penilaian risiko (risk assessment) yang cukup terhadap kredit yang akan diputus sesuai dengan prinsip kehati-hatian.<br /><br />Tugas dan tanggung jawab Pejabat Kredit Lini dalam proses pemberian putusan Kredit Ritel Modal Kerja pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yaitu : a. Pembubuhan tanda tangan pada formulir Putusan Kredit dan atau pemberian putusan melalui sistem aplikasi LAS merupakan bukti pemberian putusan kredit dan tanggung jawab Pejabat Kredit Lini. Oleh karena itu sebelum memberikan putusan kredit, Pejabat Pemutus Kredit harus : 1. Melakukan putusan kredit secara obyektif, mandiri dan professional. 2. Meyakini bahwa pelaksanaan pemberian kredit telah sesuai dengan KUP-BRI dan PPK Ritel serta petunjuk pelaksanaannya. Meyakini bahwa pejabat pemrakarsa telah melakukan analisis dan penilaian risiko (risk assessment) yang cukup terhadap kredit yang akan diputus sesuai dengan prinsip kehati-hatian.<br /><br />Apabila hal-hal dalam butir a di atas sudah terpenuhi, namun karena faktor-faktor lain diluar kendali Bank dan atau yang bersifat force majeure sehingga kredit yang diberikan menjadi bermasalah, maka risiko tersebut adalah risiko bisnis dan pada dasarnya menjadi risiko bank.<br /> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1079" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4ac1UHOu_aAmk8UybHXSwMlqzFjUxlYmZCCItc-IxGfXg_DCvdUSrijk45F4XTYP-2WI9QbYN_hpJnDdsV9BxnuohxK0yEx6KXCAeFaFMAsTGBPzWZxxCwtf17delHhQvQA5PwXy7urM/s640/IMG20200217194117.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Dasar-dasar dalam pemberian putusan Kredit Ritel Modal Kerja pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. diatur sebagai berikut :<br />a. Setiap pemberian kredit minimal melibatkan 2 (dua) Pejabat Kredit Lini yang berwenang berdasarkan prinsip Four Eyes Principle yang salah satunya mempunyai kewenangan yang cukup.<br /><br />b. Pemberian putusan kredit oleh pejabat pemutus harus dilakukan dalam aplikasi LAS dan menandatangani form PTK, atau untuk jenis kredit tertentu dapat dilakukan hanya dalam aplikasi LAS saja tanpa menandatangani form PTK. Ketentuan lebih lanjut tentang penandatanganan form PTK diatur dalam ketentuan tersendiri atau dalam ketentuan masing-masing produk. c. Pemberian putusan kredit oleh Komite Kredit harus memenuhi prinsip unanimous (setuju dengan suara bulat) yang ditetapkan dalam suatu rapat komite yang memenuhi quorum.<br /><br />Bahwa risiko atas pemberian dalam pemberian putusan Kredit Ritel Modal Kerja pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, pada prinsipnya risiko atas pemberian kredit dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu risiko bisnis dan risiko non bisnis, dengan penjelasan sebagai berikut :<br /><br />a. Risiko bisnis adalah risiko kredit yang disebabkan karena faktor-faktor di luar kendali bank, baik yang berasal dari usaha debitur yang bersangkutan, dampak ekonomi secara makro, bencana alam, maupun faktor-faktor lainnya yang bersifat force majeure. Risiko bisnis tersebut tetap dapat terjadi walaupun rangkaian proses pemberian kredit sejak dari penetapan pasar sasaran sampai dengan pengawasan (monitoring) / pembinaan kredit telah dilakukan sesuai prinsip kehati-hatian dan asas-asas perkreditan yang sehat, serta didukung adanya itikad baik dari Pejabat Kredit Lini yang terlibat dalam proses tersebut.<br /><br />b. Prinsip kehati-hatian dan asas-asas perkreditan yang sehat antara lain meliputi : Telah dilakukan analisis SCs; a. Proses pemberian kredit didasari oleh itikad baik dari seluruh pejabat kredit lini,; b. Telah dilakukan pengecekan atas kelengkapan dokumen, memastikan seluruh dokumen masih berlaku, dan seluruh copy dokumen yang diterima telah dicocokkan dengan aslinya,; c. Telah dilakukan pengawasan atas pencairan kredit dengan benar,; d. Telah dilakukan monitoring kredit yang dapat dibuktikan secara tertulis,; e. Risiko non bisnis adalah risiko yang timbul bukan akibat faktor-faktor yang bersifat bisnis, tetapi karena itikad tidak baik dari Pejabat Kredit Lini, antara lain : i. Tidak melakukan analisis dan evaluasi sesuai prinsip kehati-hatian dan asasasas perkreditan yang sehat,; ii. Pejabat Kredit Lini dibujuk dan atau diintimidasi,; iii. Dengan sengaja tidak mau/enggan untuk memproses kredit lanjutan tanpa alasan yang jelas,; iv. Menutup-nutupi kredit yang seharusnya telah bermasalah, karena takut penilaian hasil kerjanya rendah,; v. Tidak melakukan monitoring kredit. <br /><br />Bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang (Kanca) Surabaya Manukan pada tahun 2016 dan tahun 2017 menyalurkan Kredit Ritel Modal Kerja, diantaranya yaitu :<br />1. Debitur Metra Jaya Plafon Rp2.250.000.000, Pejabat Pemrakarsa awal Juli Ardiansah, suplesi Nanang Lukman Hakim dan Pejabat Pemutus, Nur Azza Karim. 2. Debitur Idam Loh Aribowo, Plafon Rp1.000.000.000, Pejabat Pemrakarsa Nanang Lukman Hakim, Pejabat Pemutus Nur Azza Karim. 3. Debitur Jais Sundava, Plafon Rp850.000.000, Pejabat Pemrakarsa Jais Sundava, Pejabat Pemutus Nur Azza Karim. Debitur Linda Cintia Carolien Rp650.000.000, Pejabat Pemrakarsa Nanang Lukman Hakim, Pejabat Pemutus Nur Azza Karim. 5. Debitur Eko Setijowanto, plafon Rp1.000.000.000, Pejabat Pemrakarsa Nanang Lukman Hakim, Pejabat Pemutus Nur Azza Karim. 6. Debitur Nyamin, plafon Rp750.000.000, Pejabat Pemrakarsa Nanang Lukman Hakim, Pejabat Pemutus Nur Azza Karim. 7. Debitur Agus Siswanto, plafon Rp 1.800.000.000, Pejabat Pemrakarsa Nanang Lukman Hakim, Pejabat Pemutus Nur Azza Karim. 8. Debitur Hanifah, plafon Rp750.000.000, Pejabat Pemrakarsa Nanang Lukman Hakim, Pejabat Pemutus Nur Azza Karim. 9. Debituur Djulil Abruri, plafon Rp900.000.000, Pejabat Pemrakarsa Nanang Lukman Hakim, Pejabat Pemutus Nur Azza Karim<br /><br />Penyaluran Kredit Ritel Modal Kerja oleh P Bank BRI Cabang Surabaya Manukan tersebut tidak dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, baik dalam kebijakan pokok perkreditan, tata cara penilaian kualitas kredit, profesionalisme dan integritas pejabat perkreditan, sehingga terjadi penyimpangan dalam pemberian kredit yang melibatkan pihak internal PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang (Kanca) Surabaya Manukan dan pihak external.<br /><br />Modus operandi penyimpangan penyaluran Kredit Ritel Modal Kerja oleh Bank BRI Cabang Surabaya Manukan tersebut adalah sebagai berikut : 1. Menggunakan dokumen legalitas nasabah yang palsu, yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan Kelurahan, Buku Nikah,; 2. Menggunakan dokumen legalitas usaha yang palsu, yaitu Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP),; 3. Tempat usaha adalah bukan milik nasabah/menggunakan tempat usaha milik orang lain yang dibuat seolah-olah adalah milik nasabah,; 4. Agunan Tambahan bukanlah milik dari nasabah,; 5. Dana kredit modal kerja dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukanya.<br /><br />Bahwa kredit modal kerja atas nama CV. Metra Jaya di Bank BRI Cabang Surabaya Manukan tahun 2016 dan tahun 2017 dengan nomor rekening 0583.01.000301.30.1, statusnya macet (col. 5). Dokumen kredit fiktif berupa KTP, KK, SIUP, TDP, Surat Keterangan Kelurahan, Akta Pendiriaan Perseroan Komanditer, adalah fiktif dan disiapkan oleh Nur Cholifah, Yoga Yanotama dan Lanny Kusumawaty Hermono.<br /><br />Bahwa Kartu Tanda Penduduk Lani Hermono dan Sugianto Hermono yang digunakan untuk mengajukan kredit modal kerja di Bank BRI Cabang Surabaya Manukan adalah palsu, sedangkan Kartu Tanda Penduduk atas nama Wasis dan Asmuntik adalah asli. Nama asli dari  Lani Hermono adalah lanny Kusumawaty Hermono, sedangkan Sugianto Hermono yang sebenarnya adalah adik dari Lanny Kusumawaty Hermono, akan tetapi dibuat seolah-olah menjadi suami dari Lanny Kusumawaty Hermono, dan foto yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Sugianto Hermono adalah Iwan era Prasti (suami Lanny Kusumawaty Hermono) bukan Sugianto Hermono.<br /><br />Bahwa Kartu Keluarga atas nama Sugianto Hermono yang digunakan untuk mengajukan kredit modal kerja di Bank BRI Cabang Surabaya Manukan adalah palsu, dimana Sugianto Hermono bukanlah suami Lanny Kusumawaty Hermono, melainkan adik dari Lanny Kusumawaty Hermono. <br /><br />Bahwa SIUP dan TDP atas nama CV. Metra Jaya Sejati dan UD. Cahaya Baru yang digunakan untuk mengajukan kredit modal kerja di Bank BRI Cabang Surabaya Manukan adalah palsu, yaitu : SIUP dan TDP CV. Metra Jaya Sejati tidak terdaftar di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Surabaya. SIUP dan TDP UD. Cahaya Baru tidak terdaftar di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sidoarjo.<br /><br />Bahwa Lanny Kusumawaty Hermono bukanlah Direktur CV. Metra Jaya Sejati, CV. Metra jaya Sejati dikelola oleh Wasis dan Asmuntik yang dipinjam nama perusahaanya oleh Lanny Kusumawaty Hermono. Bahwa akta pendirian CV. Metra Jaya Sejati sebagaimana akta Pendiriaan Perseroan Komanditer CV. Metra Jaya Sejati No. 02 tanggal 06 Januari 2014 adalah palsu. Bahwa Lanny Kusumawaty Hermono bukanlah pemilik UD. Cahaya Baru, UD. Cahaya Baru adalah usaha sembako di Ds. Barengkrajan, Krian, Sidoarjo yang dimiliki dan dikelola sendiri oleh Ratna.<br /><br />Bahwa Surat Keterangan Kelurahan Ngangel dan Surat Keterangan Kantor Kepala Desa Barengkrajan atas nama Lani Hermono yang digunakan untuk mengajukan kredit modal kerja di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang (Kanca) Surabaya Manukan adalah palsu, yaitu : Surat Keterangan Kelurahan Ngagel, Kop Surat berbeda dengan Kop Surat Kelurahan Ngagel, Stempel berbeda dengan stempel asli, hal ini dapat dilihat dari kehitaman tanda bintang, Kelurahan Ngagel tidak pernah membuat Surat Keterangan Nomor: 470/254/436.10.51/2016.<br /><br />Surat Keterangan Kantor Kepala Desa Barengkrajan Nomor Register bukan merupakan Nomor Register Kantor Desa Barengkrajan dan Nomor tersebut tidak teregrister di buku register Kantor Desa Barengkrajan. Stempel berbeda dengan stempel asli. Tidak pernah ada kepala Desa Barengkrajan yang bernama Safari ataupun Hj. Silasih<br /><br />Agunan tambahan berupa SHGB. 104 an. Sugianto Hermono, adalah bukan milik Lani Hermono, dimana agunan tambahan tersebut adalah milik dari Sugianto Hermono yang sebenarnya. Agunan tambahan berupa rumah SHGB. 104 an Sugianto Hermono, telah dilakukan penilaian oleh kantor jasa penilai Publik Budi, Edy, Saptono dan rekan dengan No. laporan : 2023/JIB-Best/L-PA/lV/2018 tanggal 24 April 2018, dengan hasil per tanggal 16 April 2018 nilai pasar Rp2.757.000.000, dan nilai likuidasi sebesar Rp1.930.000.000<br /><br />Pcnggunaan Dana Kredit Modal Kerja : Penggunaan dana kredit modal kerja atas nama CV. Metra Jaya Sejati dengan nomor rekening 0583.01.000301.30.1 digunakan tidak sesuai dengan peruntukanya, melainkan digunakan untuk kepentingan lain.  Dana kredit modal kerja atas nama CV. Mitra Jaya Sejati maupun UD. Cahaya Baru, karena baik Metra Jaya Sejati maupun UD. Cahaya Buru bukan milik dari Lany Kuwmowny Hermono.  </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="602" data-original-width="1108" height="346" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh3L7JeNyuiZOxM4r5_FutAQLnJKQI8RTRpBQNgDMEAWgVxFzifCynDFN-US9wREd0ISRN7cFoWBTeL-BUQelwXaIppaoUCjHHoeSmbCepAGLLZgsEpGCxjd9OsgAPuR9UvgLWGzb5iGSU/s640/IMG20200217194421.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Pembayaran Kredit Modin Kerja : Bahwa pembayaran kredit modal kerja atas nama CV. Mitra Jaya Sejati di Bank BRI Cabang Surabaya Manukan dilakukan oleh Lanny Kusumawaty Hormono dengan total pembayaran sebesar Rp132.725.566 <br /><br />Dokumen Kredit : Dokumen kredit fiktif berupa SIUP, TDP, KK dan Surat Keterangan Kelurahan disiapkan oleh Nur Cholifah dan Yoga Yanotama. Bahwa Idam Loh Aribowo tidak pernah menyerahkan dokumen kredit kepada Nanang Lukman Hakim selaku pejabat pemrakarsa Bank BRI Cabang Surabaya Manukan, dimana Nanang Lukman Hakim, jika ada kekurangan dokumen kredit akan memita kekurangan dokumen tersebut kepada Lanny Kusumawaty Hermono.<br /><br />Kartu Tanda Penduduk Idam Loh Aribowo yang digunakan untuk mengajukan kredit modal kerja di Bank BRI Cabang Surabaya Manukan adalah asli. Idam Loh Aribowo adalah mantan pegawai Mega Finance, dimana yang bersangkutan sebagai orang yang digunakan namanya untuk mengajukan kredit di Bank BRI Cabang Surabaya Manukan. Idam Loh Aribowo hadir di Bank BRI Cabang Surabaya Manukan saat realisasi kredit dan melakukan penandatanganan atas dokumen kredit. Kartu Keluarga atas nama Idam Loh Aribowo yang digunakan untuk mengajukan kredit modal kerja di Bank BRI Cabang Surabaya Manukan adalah palsu.<br /><br />Surat Keterangan Kelurahan Kutisari atas nama Idam Loh Aribowo yang digunakan untuk mengajukan kredit modal kerja di Bank BRI Cabang Surabaya Manukan adalah palsu, yaitu : Nomor Register bukan merupakan nomor register Kelurahan Kutisari dan nomor tersebut tidak teregrister di buku register Kelurahan Kutisari. Nomor NIP Sri Sukariati, SH, selaku Lurah Kutisari tidak sesuai, Nomor NIP asli Sri Sukariati, SH, adalah 196503051987032016,  sedangkan yang tertulis di Surat Keterangan adalah 196410191986031010. Tanda tangan bukanlah tanda tangan Sri Sri Sukariati, SH.<br /><br />SIUP dan TDP atas nama UD. Jeans Collection yang digunakan untuk mengajukan kredit modal kerja di P Bank BRI Cabang Surabaya Manukan adalah palsu, yaitu :Usaha konveksi pakaian jadi, plastik, pecah belah, alat rumah tangga sebagaimana dalam dokumen kredit adalah bukan usaha milik Idam Loh Aribowo. SIUP dan TDP tidak terdaftar di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya. Alamat usaha yang tertuang dalam SIUP dan TDP adalah alamat rumah Idam Loh Aribowo dan tidak terdapat aktivitas usaha.<br /><br />Terdapat perbedaan pada Nama perusahaan yang tertulis pada SIUP dan TDP yaitu ”UD Jeans Collection" sedangkan dari foto tempat usaha di DTC lantai I blok 8-45 tertulis ”G-Jeans” dan di Royal Plaza blok 82-51 tertulis “Anugerah Baru”. Tempat usaha tersebut adalah milik dari Gianto dan Witono yang atas permintaan Lanny Kusumawaty hermono dibuat seolah-olah tempat usaha tersebut adalah milik Idam Loh Aribowo. <br /><br />Penilaian omset maupun penilaian persediaan dan legalitas usaha di DTC lantal I blok B-45  tertulis ”G-Jeans" dan di Royal Plaza blok 82-51 tertulis “Anugerah Baru", dilakukan hanya berdasarkan keterangan lisan tanpa didasarkan dokumen berupa kwitansi atau nota atau laporan pembukuan.<br /><br />Agunan : Bahwa terdapat agunan tambahan berupa rumah SHM 1565 dengan alamat Pesona Sekar Gading T-08 Desa Sekardangan Sidoarjo, adalah bukan milik Idam Loh Aribowo, dimana agunan tambahan tersebut saat ini dikuasai dan ditempati oleh Widjanarko. SHM 1565 an. Idam Loh Aribowo tersebut sebelum dljadikan agunan tambahan, sebelumnya telah digadaikan oleh Widjanarko kepada Joy Sanjaya melalui Yano Oktafianus Albert Manopo. Idam Loh Aribowo tidak pernah membeli rumah (SHM 1565) dengan alamat Pesona Sekar Gading T-08 Desa Sekardangan Sidoarjo tersebut.<br /><br />Agunan tambahan berupa rumah SHM 1565 dengan alamat Pesona Sekar Gading T-08 Desa Sekardangan Sidoarjo, telah dilakukan penilaian oleh kantor jasa penilai Publik Budi, Edy, Saptono dan rekan dengan No. laporan : 2036/JIB-Best/L-PA/V/2018 tanggal 28 Mei 2018, dengan hasil per tanggal 18 Mei 2018 nilai pasar Rp892.000.000 (delapan ratus sembilan puluh dua juta rupiah) dan nilai likuidasi sebesar Rp624.000.000 (enam ratus dua puluh empat juta rupiah). Hasil penilaian oleh kantorjasa penilai tersebut lebih rendah dari penilaian yang dilakukan oleh Nanang Lukman Hakim dan disetujui oleh Nur Azza Karim pada tahun 2016, yaitu dengan nilai pasar Rp1.208.000.000 dan nilai likuidasi sebesar Rp1.005.600.000<br /><br />Bahwa nilai agunan tambahan berupa rumah SHM 1565 dengan alamat Pesona Sekar Gading T-08 Desa Sekardangan Sidoarjo juga lebih rendah dari nilai pinjaman modal kerja Idam Loh Aribowo di Bank BRI Cabang Surabaya Manukan yaitu sebesar Rp1.000.000.000. Penilaian agunan tambahan berupa rumah (SHM 1565) dengan alamat Pesona Sekar Gading T-08 Desa Sekardangan, Sidoarjo yang dilakukan oleh Nanang Lukman Hakim dan disetujui oleh Nur Azza Karim tidak pernah dilakukan konfirmasi kepada RT, RW, Lurah maupun Camat setempat.<br /><br />Penggunaan Dana Kredit Modal Kerja : Penggunaan dana kredit modal kerja atas nama Idam Loh Aribowo dengan nomor rekening 0583.01.000329.30.9, digunakan tidak sesuai dengan peruntukanya, melainkan digunakan untuk kepentingan lain, yaitu :<br />1. Penarikan Tunai oleh Lanni Hermono dengan Cek no. CFR 451330 di di BRI KCP Pucang Kanca Kertajaya Surabaya pada tanggal 29 November 2016 sebesar Rp175.000.000<br /><br />2. Penarikan cek tunai berdasarkan atas unjuk Tatag Satriyo W dengan cek No. CFR 451326 di BRI Kanca Diponegoro tanggal 29 November 2016 dengan nominal Rp300.000.000, dan cek No. CFR 451327 dengan nominal Rp290.000.000 sebagai uang penjualan rumah Tatag Satriyo melalui Yoga Yanotama.<br /><br />Kemudian atas dana tersebut, di transfer kepada Arif Purwanto sebesar Rp160.000.000 dengan No. rekening 880-01-001295-50-5 dan RTGS an. Tatag Satriyo W di Bank BCA sebesar Rp430.000.000 No. rekening 4610211360.<br /><br />3. Penarikan Tunai oleh Idam Loh Aribowo dengan Cek No. CFR 451329 di BRI Kanca Mulyosari tanggal 29 November 2016 sebesar Rp200.000.000 sebagai pembayaran hutang Lanny Hermono ke Mega Finance.<br /><br />4. Penarikan Tunai oleh Choiron Amin dengan Cek No. CFR 451328 di di BRI Kanca Darmo Satelit tanggal 29 November 2016 sebesar Rp30.000.000 atas permintaan Adhirusa.<br /><br />Dana kredit modal kerja atas nama Idam Loh Aribowo dengan nomor rekening 0583.01.000329.30.9, sejak awal penggunaanya memang tidak ditujukan untuk modal kerja UD. Jeans Collection, karena UD. Jeans Collection adalah bukan milik dari Idam Loh Aribowo.<br /><br />Pembayaran Kredit Modal Kerja : Pembayaran kredit modal kerja atas nama Idam Loh Aribowo di Bank BRI Cabang Surabaya Manukan dilakukan oleh Lanny Kusumawaty Hermono dengan total pembayaran sebesar Rp180.604.101.80 <br /><br />Kredit Modal Kerja atas nama debitur Jais Sundava di Bank BRI Cabang Surabaya Manukan Tahun 2017 : Bahwa kredit modal kerja atas nama Jais Sundava di Bank BRI Cabang Surabaya Manukan tahun 2017 dengan nomor rekening 0583.01.000363.30.3, saat ini statusnya macet (col. 5).<br /><br />Karin Tanda Penduduk : SIUP dan TDP atas nama UD. Aremania Jaya Sentosa yang  dugunakan untuk melalukan kredit modal Bank BRI Cabang Surabaya Manukan adalah palsu, yaitu Usaha bahan kimia farmasi dan kosmetik, konveksi pakaian jadi, plastik, pecah belah, alat rumah tangga sebagaimma dalam dokumen, bukanlah usaha milik Nyuwun. SIUP dan TDP tidak terdaftar di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Atap Kota Surabaya. <br /><br />Bahwa penilaian omset maupun penilaian persedian dan legalitas terhadap parfum yang berlokasi di Jl. Raya Semolowaru Surabaya dilakukan hanya berdasarkan keterangan lisan tanpa didasarkan dokumen berupa kwitansi atau nota atau laporan pembukuan. <br /><br />Agunan : Terdapat agunan tambahan berupa rumah SHM 2334 an. Daniel Raga, dengan alamat Wisma Lidah Kulon Blok F/11 Surabaya, dimana agunan tambahan tersebut saat ini dikuasai dan ditempati oleh Daniel Raga. SHM 2334 an. Daniel Raga tersebut sebelum dijadikan agunan tambahan sebelumnya telah digadaikan oleh Ebenheizer Raga, yang merupakan anak dari Daniel Raga kepada Yoga Yanotama. <br /><br />Saat dilakukan realisasi kredit di Bank BRI Cabang Surabaya Manukan yang datang dan melakukan penandatanganan atas dokumen kredit adalah Nyamin palsu dan Daniel Raga sebagai pemilik agunan. <br /><br />Atas agunan tambahan berupa rumah SHM 2334 an. Daniel Raga, dengan alamat Wisma Lidah Kulon Blok F/11 Surabaya, telah dilakukan penilaian oleh Bank BRI Cabang Surabaya Manukan pada bulan Juli 2018, dengan hasil per tanggal Mei 2017 nilai pasar Rp570.000.000, dan nilai likuidasi sebesar Rp384.000.000 <br /><br />Hasil penilaian tersebut lebih rendah dari penilaian yang dilakukan oleh Nanang Lukman Hakim dan disetujui oleh Nur Azza Karim pada tahun 2017 yaitu dengan nilai pasar Rp944.000.000 dan nilai likuidasi sebesar Rp827.000.000. Nilai agunan tambahan berupa rumah rumah SHM 2334 an. Daniel Raga, dengan alamat Wisma Lidah Kulon Blok F/11 Surabaya juga lebih rendah dari nilai pinjaman modal kerja Nyamin di Bank BRI Cabang Surabaya Manukan yaitu sebesar Rp750.000.000 <br /><br />Penilaian agunan tambahan berupa rumah SHM 2334 an. Daniel Raga, dengan alamat Wisma Lidah Kulon Blok F/11 Surabaya yang dilakukan oleh Nanang Lukman Hakim dan disetujui oleh Nur Azza Karim tidak pernah dilakukan konfirmasi kepada RT, RW, Lurah maupun Camat setempat. <br /><br />Sehingga JPU mengatakan, bahwa perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. (Jen) </div>

News Tipikor Empat Terdakwa Korupsi Kredit Fiktif Bank BRI Cabang Surabaya Manukan Dituntut Berbeda

BERITA KORUPSI .CO - Senin, 17 Februari 2020, Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, membacakan surat ...

»

Mantan Bupati Trenggalek, Soehaarto Dituntut Pidana Penjara Selama 8 Tahun

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="585" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj5bBSS9TRB6BcZ8tOxnTuOaliqarcOs5gxs8d0YpYtQf26L9ggx0fQHXv2bvRWWeWH4cp6YSxA2TWnE3xpf60KOSrjqlvrCUCF_nwEIxiL8pxt8hRyirEQgsu9AvuXVDR_bsuRQELqjuc/s640/8.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="640" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Terdakwa Soeharto (kiri) didampingi Penasehat Hukumnya, Zainal Fanan - </b></td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>#Selain Pidana Penjara, Terdakwa Soeharto juga dituntut untuk membayar uang denda sebesar Rp500 juta subsiadir 4 (empat) bulan kurungan, dalam kasus perkara dugaan Korupsi Penyimpangan Penyertaan Modal Dalam Usaha Percetakan Pada Perusahan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 s/d 2010 yang merugikan negara sejumlah Rp7.4 M#</b></span></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Senin, 17 Februari 2020, Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Trenggalek, membacakan surat tuntutannya terhadap terdakwa H. Soeharto Bin Yakoen selaku Bupat Trenggalek Periode 2005 – 2010 dan selaku Komisaris Utama PT. Bangkit Grafika Sejahtera (PT. BGS) dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) Subsidair 4 (empat) bulan kurungan dalam perkara Nomor 107//Pid.Sus/TPK/2019/PN.Sby Kasus dugaan Korupsi  Penyimpangan Penyertaan Modal Usaha Percetakan Pada Perusahan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 s/d 2010 lalu yang merugikan keuangan negara sebesar Rp7.431.256.450 (tujuh milyar empat ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah).<br /><br />Surat tuntutan itu dibacakan JPU Hadi Sucipto dkk di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo dihadapan Majelis Hakim yang diketuai I Wayan Sosiawan dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu DR. Lufsiana dan Emma Elliana serta Panitra Pengganti (PP) Moh. Hamdan, sementara terdakwa Tatang didampingi Penasehat hukmunya, yaitu Zainal Fanan, Nico Putra dan Komaruddin.<br /><br />Dalam surat tuntutan JPU mengatakan, bahwa terdakwa H. Soeharto Bin Yakoen bersama-sama dengan DR. H. Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin  (Penuntutan dalam perkara terpisah) dan Gathot Purwanto dianggap merugikan keuangan negara dalam hal ini Pemerinta Daerah Kabupaten Trenggalek sebesar Rp7.431.256.450 (tujuh milyar empat ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penyertaan Modal Dalam Usaha Percetakan Pada Perusahan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 s/d 2010 Nomor : SR-854/PW13/5/2018 tanggal 25 Oktober 2018 <br /><br />Sebab JPU mengatakan dalam surat dakwaan maupun tuntutan, bahwa pendirian usaha percetakan dan usaha lainnya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 188.45/08/406.012/2008 tanggal 9 Januari 2008 tentang Rincian Penggunaan penyertaan Modal PDAU Kabupaten Trenggalek, usaha percetakan tidak ada pertimbangan dari DPRD Kab. Trenggalek<br /><br />Selain itu, JPU juga mengatakan, bahwa Proses pembuatan Surat Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 188.45/08/406.012/2008 tanggal 9 Januari 2008 tentang Rincian Penggunaan Penyertaan Modal PDAU Kab. Trenggalek tidak sesuai dengan Prosedur yang ada, karena tanpa melalui Bagian Hukum untuk dilakukan verifikasi terlebih dahulu<br /><br />Terdakwa Soeharto memerintahkan Gathot Purwanto selaku Plt. Direktur PDAU untuk membuat konsep Surat Keputusan Bupati sebagai tindak lanjut Perda Nomor : 4 Tahun 2007 yang isinya, semula Pabrik Es, Pabrik Pupuk Granul, Radio Jwalita, SPBU dengan merubahnya yaitu menambah 2 (dua) unit usaha diluar Perda Nomor : 4 Tahun 2007 antara lain Percetakan dan Apotik Dharmada dan menghilangkan usaha pabrik pupuk.<br /><br />Kemudian saksi Drs. Gathot Purwanto, M.Si membuat konsep Surat Keputusan Bupati sesuai perintah terdakwa H. Soeharto, ST Bin Yakoen sebagai tindak lanjut Perda Nomor : 4 Tahun 2007, ditandatangani oleh terdakwa H. Soeharto, ST Bin Yakoen, sehingga terbitlah Surat Keputusan Bupati Trenggalek Nomor : 188.45/08/406.012/2008 tanggal 9 Januari 2008 tentang Rincian Penggunaan Penyertaan Modal pada PDAU Kab. Trenggalek, <br /><br />Dengan rincian sebagai berikut : Pabrik Es sebesar Rp2.270.000.000; Feasebility study Rp50.000.000; DED Rp100.000.000; Induk (40% konstruksi dan operasional) Rp2.120.000.000; Apotik Dharmada Rp500.000.000; Radio Jwaiita Rp100.000.000; SPBU (pengurusan ijin) R150.000.000; Percetakan Rp7.139.000.000; Pondasi dan Partisi Gedung Rp41.000.000; Belanja Pegawai Rp156.483.54S; Biaya Umum dan Operasional Rp145.586.455;  Pengadaan inventaris Rp269.532.000; Biaya Penelitian dan Pengembangan Rp8.750.000; Biaya Pemeliharaan Gedung Rp19.648.000<br /><br />Sehingga JPU menilai, bahwa perbuatan terdakwa H. Soeharto, ST Bin Yakoen sebagaimana diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP<br /><br />Sebelum membacakan tuntutan pidana terhadapat terdakwa, JPU menilai hal-hal yang meringakan adalah mengakui perbuatannya, sopan dalam persidangan. Sementara yang memberatkan yaitu tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Korupsi, telah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara.<br /><br />“Majelis Hakim yang terhormat, sudara Panitera Pengganti, Saudara Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa serta pengunjung Sidang yang kami hormati. Berdasarkan uraian dimaksud, kami Penuntut Umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan, MENUNTUT : Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :<br /><br />1 (Satu). Menyatakan terdakwa H. Soeharto, ST Bin Yakoen terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP<br /><br />2 (Dua). Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. Soeharto, ST Bin Yakoen dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa ditahan ;<br /><br />3 (Tiga). Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa H. Soeharto, ST Bin Yakoen sebesar Rp500.000.000,(lima ratus juta rupiah) Subsidair 4 (empat) bulan kurungan," ucap JPU Hadi Sucipto.<br /><br />Atas tuntutan JPU tersebut, Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa maupun melalui Penasehat Hukumnya untuk menyampaikan Pledoi (Pembelaan) pada sidang berikutnya. <br /><br />"Saudara atau melalui tim Penasehat Hukum saudara diberi kesempatan untuk menyampaikan pembelaan. Sidang ditunda dan dilanjutakan minggu depan dengan genda pembacaan Pledoi," ucap Ketua Majelis Hakim.<br /><br />Terkait SK Bupati Nomor 188.45/08/406.012/2008 tanggal 9 Januari 2008 tentang Rincian Penggunaan Penyertaan Modal pada PDAU Kab. Trenggalek yang disebutan dalam tuntutan JPU tidak sesuai dengan prosedur, kepada beritakorupsi.co seusai persidangan terdakwa mengatakan bahwa hal itu tidak diketaahuinya. <br /><br />Menurut terdakwa, bahwa SK tersebut ada nomor register, namun tidak diperhatikannya ada tidaknya paraf Kepala Bagian Hukum Pemda Kab. Trenggalek. Alasannya, karena banyak dokumen.<br /><br />“Saya tidak tau, yang jelas ada nomor register. Saya tidak perhatikan karena banyak dokumen,” kata terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya, Zainal Fanan, Senin, 17 Februari 2020<br /><br />Aneh memang, bila seorang Kepala Daerah tidak memperhatikan dokumen penting sebelum ditandatangani. Pada hal, dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan JPU dijelaskan, bahwa terbtnya SK Nomor 188.45/08/406.012/2008 tanggal 9 Januari 2008 tentang Rincian Penggunaan Penyertaan Modal pada PDAU Kab. Trenggalek atas perintah terdakwa kepada Drs. Gathot Purwanto selaku Plt. Direktur PDAU. Selain itu, tida ada pertimbagan dari DPRD Kab. Trenggalek dan tanpa melalui Bagian Hukum untuk dilakukan verifikasi terlebih dahulu.<br /><br />Hal ini diakui juga oleh Sigit selaku Kabag (Kepala Bagian Hukum) Pemda Kab. Trenggalek yang saat ini menjabat Kepala Dinas Perhubungan, dan mantan Ketua Fraksi Golkar DPRD Trenggalek Periode 2014 – 2019 pada sidang yang berlangsung, Jumat, 13 Desember 2019.<br /><br />Saat ditanya terkait si penelpon misterius yang dianggap mengancam dirinya akan mempublikasikan kasusnya bila terdakwa tidak memenuhi permintaan Tatang terkait usaha percetakan pada PDAU Kab. Trenggalek, terdakwa mengatakan tidak tahu. <br /><br />“Saya tidak tau. Tidak ada kasus,” jawab terdakwa kemudian.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="800" data-original-width="800" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgL77-8NX1ApPei92twIAhguNRMcuqtshmGONVdYz8OwUONUn73otXmBpORmlscRwCYzLYeAbeVNZOqptje-IWNbrborLvF8DzYxEH4ISKfGuYRNGrFXa4c-sWIIEZeAL_rT7qLseh0Q24/s640/Soeharto+dan+Tatang.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Lebih lanjut JPU menjelaskan dalam surat tuntutannya, bahwa terdakwa H. Soeharto Bin Yakoen, selaku Bupat Trenggalek Periode 2005 – 2010 Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.35-871 Tahun 2005 tanggal 20 September 2005 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek Provinsi Jawa Timur, dan selaku Komisaris Utama PT. Bangkit Grafika Sejahtera (PT. BGS) berdasarkan Akta Notaris No. 11 tanggal 16 Januari 2008 tentang Pendirian usaha percetakan "PT. Bangkit Grafika Sejahtera" bersama-sama dengan saksi Drs. Gathot Purwanto,  M.Si. dan saksi DR. H. Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin (penuntutan dengan berkas perkara terpisah), pada waktu tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 atau setidak tidaknya dalam kurun waktu tersebut, bertempat di Kantor Bupati Trenggalek Jalan Pemuda No 1 Kelurahan Surodakan, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek atau setidak-tidaknya pada tempat lain berdasarkan UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 1 dan pasal 2 Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 101/KMK/SK/XII/2010 tanggal 2 Desember 2010 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya. <br /><br />Bahwa mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan secara melawan Hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh terdakwa H. Soeharto Bin Yakoen dengan cara sebagai berikut :<br /><br />Pada tanggal 29 Desember 2006, Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kab. Trenggalek didirikan berdasarkan Perda Nomor 14 Tahun 2006 tanggal 29 Desember 2006 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Trenggalek dengan tujuan untuk mengembangkan perekonomian daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan meningkatkan usaha-usaha lainnya <br /><br />Usaha yang akan dikembangkan pada saat akan dilakukan pendirian PDAU Kab. Trenggalek adalah Industri dan perdagangan, Perhotelan dan usaha jasa wisata lainnya, Persewaan, Percetakan, Perbengkelan, SPBU dan Usaha-usaha lain yang sah<br /><br />Pada tanggal 21 Manet 2007, berdasarkan Surat Perintah Bupati Trenggalek Nomor : 821.2/544/406.073/2007, terdakwa memerintahkan saksi Drs. Gathot Purwanto, M.Si disamping jabatannya sebagai Kasubag Otonomi Daerah Pada Bagian Tata Pemerintahan Setda (Sekretaris Daaerah) Kabupaten Trenggalek juga ditunjuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Diektur Utama PDAU Kab. Trenggalek<br /><br />Pada tanggal 26 Juli 2007, setelah Perda Nomor : 14 Tahun 2006 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Trenggalek diterbitkan, terdakwa Soeharto ditemui oleh Gathot Purwanto dan Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin, dengan membawa Proposal terkait investasi usaha percetakan di Kab. Trenggalek, selanjutnya DR. H. Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin menyampaikan, apabila usaha percetakan tersebut didirikan maka untuk koran Surabaya Pagi akan dicetak di Trenggalek dan dipasarkan diwilayah Kediri, Madiun dan sekitarnya.<br /><br />Setelah melakukan pertemuan dengan terdakwa Soeharto, selanjutnya Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin, diminta untuk melakukan pemaparan tentang pendirian usaha percetakan tersebut. Kemudian Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin (Alm) melakukan pemaparan di Gedung DPRD Kab. Trenggalek diikuti oleh terdakwa Soeharto beserta Gathot Purwanto, Jahari (almarhum), Jausi, Samsul Anam dan Anggota DPRD Kab.TrenggaIek lainnya<br /><br />Pada tanggal 30 Juli 2007, dibuat Peraturan Bupati (Perbup) Trenggalek Nomor : 29 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kab. Trenggalek, kemudian dibentuk kepengurusan PDAU yang terdiri dari : 1. Direktur Utama, Drs. Gathot Purwanto,: 2. Direktur Teknis, Kosong,; 3. Ka. Biro Umum dan   Personalia,  Nugraheni Rahayu Setyaningsih,; 4. Ka. Biro Keuangan, Sri Winarti,; 5. Ka. Biro Pengembangan Usaha, Sambas Rudi Winotjo; 6. Ka. Biro Promosi dan Pemasaran, Ririk Damayanti,; 7. Badan Pengawas : 1. Subro Muhsi Syamsuri, 2. Sunarko dan 3. Warino<br /><br />Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan usaha PDAU Kab. Trenggalek, diberikan penyertaan modal. Kemudian ditetapkan Peraturan Daerah Kab. Trenggalek Nomor : 4 Tahun 2007 pada tanggal 15 Nopember 2007 tentang penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Trenggalek Tahun Anggaran 2007, dengan anggaran sebesar Rp15.300.000.000 (lima belas milyar tiga ratus Juta rupiah) yang rinciannya sebagai berikut : 1. Penyertaan Modal kepada PDAU sebesar Rp10.800.000.000,; 2. Penyertaan Modal Kepada PDAM sebesar Rp4.500.000.000.<br /><br />Sebagaimana tertuang dalam Penjelasan Pasal 4 Perda Nomor 2007 tersebut, Dana Penyertaan Modal sebesar Rp10.800.000.000, untuk PDAU digunakan untuk usaha pabrik pupuk, pabrik es, SPBU dan usaha lainnya setelah mendapatkan pertimbangan dari DPRD, namun dalam Perda tersebut tidak mencantumkan usaha percetakan<br /><br />Pada tanggal 26 Nopember 2007, Plt. Direktur PDAU Gathot Purwanto mengajukan Rencana Biaya Usaha PDAU Tahun 2008 dengan rincian sebagai berikut : 1. Pernyertaan Modal/Usaha Rp10.200.000.000,; Pabrik Es Rp5.450.000.000,; Peretakan Casava (produksi) Rp1.800.000.000,; Apotek Rp550.000.000,; Rado Jwalita Rp100.000.000,; SPBU Rp2.300.000.000. 2. Belanja pegawai Rp68.069.145,; 3. Honorium pegawai Rp88.414.586.400,; 4. Biaya umum dan Operasional Rp145.586.455,; 5. Belanja Inventaris Rp269.532.000,; 6. Biaya Litbang Rp8.750.000,; 7. Biaya pemeliharaan gedung Rp19.648.000, sehingga total sejumlah Rp10.800.000.000</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="926" data-original-width="1600" height="370" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJyxS9lRY48I1uv5_08p7lWbU8P-WErNr6F5Zggw1UcbG2cMc9TXOx6UiVDIjDal5Umr3imTMAJH4XhlUPBpFlEMT_YbNn4PPMpxObnxz47orACMNRK0lduCeqKwKPgR_NV7KbVbQhh-o/s640/IMG20200217101007.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Setelah Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan melakukan pemaparan, dalam rentang yang tidak terlalu lama, terdakwa Soeharto ditelepon oleh orang yang tidak dikenal dan menanyakan kelanjutan usaha percetakan yang telah dipaparkan oleh Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan tersebut, dan sipenelpon mengancam terdakwa, apabila usaha percetakan tersebut tidak segera di tindak lanjuti, akan menyebarkan skandal terdakwa Soeharto selaku Bupati Kab.Trenggalek untuk dipublikasikan.<br /><br />Setelah mendapat telepon tersebut, terdakwa Soeharto menindak ianjutinya. Karena kalau tidak, akan menjadi masalah buat terdakwa Soeharto terlepas benar atau tidaknya ancaman skandal dimaksud, sehingga akhirnya terdakwa Soeharto menyetujui penambahan usaha percetakan.<br /><br />Kemudian terdakwa Soeharto memerintahkan Gathot Purwanto selaku Plt. Direktur PDAU untuk membuat konsep Surat Keputusan Bupati sebagai tindak lanjut Perda Nomor : 4 Tahun 2007 yang isinya, semula Pabrik Es, Pabrik Pupuk Granul, Radio Jwalita, SPBU dengan merubahnya yaitu menambah 2 (dua) unit usaha diluar Perda Nomor : 4 Tahun 2007 antara lain Percetakan dan Apotik Dharmada dan menghilangkan usaha pabrik pupuk.<br /><br />Pencairan dana penyertaan modal tahun anggaran 2007 sebesar Rp10.800.000.000 (sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah) dari kas daerah kepada PDAU dengan kronologis sebagai berikut :<br /><br />a. Plt. Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha (Gathot Purwanto) mengajukan Nota Dinas kepada Bupati Trenggalek dalam hal ini sesuai surat Plt. Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kab. Trenggalek yang ditujukan kepada Bupati Trenggalek tanggal 12 Desember 2007 Nomor : 900/029/406.081/2007 perihal permohonan persetujuan pemindahbukuan rekening penyertaan modal Pemerintah Daerah (Pemda) kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Trenggalek dengan disertai rencana peruntukannya sebagaimana dokumen pelaksanaan anggaran Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kab. Trenggalek<br /><br />b. Selanjutnya terdakwa Soeharto selaku Bupati Trenggalek memberikan petunjuk dalam disposisinya atas Surat Plt. Direktur PDAU tersebut tertanggal 13 Desember 2007 yang pada prinsipnya,  memerintahkan kepada Warino selaku Sekda (sebagai pengguna Anggaran) untuk di Proses sesuai ketentuan dan melaksanakan pengawasan yang ketat<br /><br />c. Selanjutnya Warino selaku Sekda Kab. Trenggalek memerintahkan Herusanto selaku Kabag (Kepala Bagian) Perekonomian dan Penanaman Modal untuk menindaklanjuti sesuai protap tertanggal 18 Desember 2007<br /><br />d. Kemudian Bagian Perekonomian meneliti dokumen pendukung tagihan dari Plt. Direktur PDAU dan mengajukan permintaan pembayaran kepada pengguna anggaran yaitu Sekretaris Daerah (Warino) sesuai surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor : 900/005/406.023/BL-LS-PDAU/2007 tanggal 24 Desember 2007, lalu diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : OOS/BY-LS/406.023/2007 tanggal 27 Desember 2007 oleh Sekretaris Daerah<br /><br />e. Atas dasar Surat Kabag Perekonomian Nomor : 900/247/406.023/2007 tanggal 27 Desember 2007, kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Trenggalek, selanjutnya Ali Mustofa selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Trenggalek meneliti dokumen kelengkapan ada tidaknya surat pengantar SPP-LS, ringkasan SPP-LS, surat penyediaan dana, kwitansi bermaterai yang ditandatangani oleh pihak ketiga (Plt. Direktur PDAU) disiapkan oleh bendahara pembantu di bidang perekonomian<br /><br />f. Selanjutnya Kepala BPKAD Kab. Trenggalek (Ali Mustofa) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 008/BY-LS/2007 tanggal 28 Desember 2007 oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Trenggalek yakni Ali Mustofa. Selanjutnya SP2D diserahkan kepada Plt. Direktur PDAU (Gathot Purwanto) untuk pemindahbukuan melalui Kas Daerah ke GIRO BRI Nomor Reg : 1/BY/LS/2007 tanggal 28 Desember 2007.<br /><br />Pada tanggai 28 Desember 2007, dibuatkan Berita Acara Penyerahan Penyertaan gaham/Modal Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2007 Nomor : 900/315/426.023/2007 antara Pemerintah Kabupaten Trenggalek dengan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kab.Trenggalek antara saksi Drs. Warino (selaku Sekretaris Daerah Kab. Trenggalek) dengan saksi Drs. Gathot Purwanto, M.Si (selaku Plt. Direktur PDAU Kab. Trenggalek) dengan rincian kekayaan Pemda yang dipisahkan antara lain : Penyertaan Modal/Usaha ; Pabrik Es Rp2.270.000.000; Feasebility Study Rp50.000.000; DED Rp100.000.000; Induk (40% Konstruksi dan Operasional) Rp2.120.000.000; Apotik Dharmada Rp500.000.000; Radio Jwalita Rp100.000.000; SPBU (Pengurusan Ijin) Rp150.000.000; Percetakan Rp7.139.000.000; Pondasi dan Partisi Gedung Rp41.000.000; Belanja Pegawai Rp156.483.543; Biaya Umum dan Operasional Rp145.586.455; Pengadaan Inventaris Rp269.532.000. Biaya Penelitian dan Pengembangan Rp8.750.000 dan Biaya Pemeliharaan Gedung Rp19.648.000. Jumlah Rp10.800.000.000<br /><br />Kemudian saksi Drs. Gathot Purwanto, M.Si membuat konsep Surat Keputusan Bupati sesuai perintah terdakwa H. Soeharto, ST Bin Yakoen sebagai tindak lanjut Perda Nomor : 4 Tahun 2007, ditandatangani oleh terdakwa H. Soeharto, ST Bin Yakoen, sehingga terbitlah Surat Keputusan Bupati Trenggalek Nomor : 188.45/08/406.012/2008 tanggal 9 Januari 2008 tentang Rincian Penggunaan Penyertaan Modal pada PDAU Kab. Trenggalek, <br /><br />Dengan rincian sebagai berikut : Pabrik Es sebesar Rp2.270.000.000; Feasebility study Rp50.000.000; DED Rp100.000.000; Induk (40% konstruksi dan operasional) Rp2.120.000.000; Apotik Dharmada Rp500.000.000; Radio Jwaiita Rp100.000.000; SPBU (pengurusan ijin) R150.000.000; Percetakan Rp7.139.000.000; Pondasi dan Partisi Gedung Rp41.000.000; Belanja Pegawai Rp156.483.54S; Biaya Umum dan Operasional Rp145.586.455;  Pengadaan inventaris Rp269.532.000; Biaya Penelitian dan Pengembangan Rp8.750.000; Biaya Pemeliharaan Gedung Rp19.648.000</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="900" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgfd6XgDkZks91-_3O3UkK1OYHqIiMQ-q-KqzAiRkkS02MfaZLshdj9HGWgLo8OIct7D9Ox9ACJeC2Cg2cjd7l0rBwK8YbJnYPdDPxuusg0wGZP_KG6gEt-hxGxa3F8zUUqERQpBJpXFTU/s640/IMG20200217105308.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Bahwa Proses pembuatan Surat Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 188.45/08/406.012/2008 tanggal 9 Januari 2008 tentang Rincian Penggunaan Penyertaan Modal PDAU Kab. Trenggalek tidak sesuai dengan Prosedur yang ada, karena tanpa melalui Bagian Hukum untuk dilakukan verifikasi terlebih dahulu<br /><br />Bahwa sesuai dengan Perda Nomor 4 Tahun 2007 tanggal 15 Nopember 2007 tentang penyertaan Modal Pemda kepada PDAU dan PDAM Kab. Trenggalek Tahun 2007 pada penjelasan Pasal 4 disebutkan, “Penggunaan Penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) digunakan untuk pendirian pabrik Pupuk, pabrik Es, SPBU dan usaha lainnya setelah mandapatkan pertimbangan dari DPRD"<br /><br />Kenyataannya, pendirian usaha percetakan dan usaha lainnya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 188.45/08/406.012/2008 tanggal 9 Januari 2008 tentang Rincian Penggunaan penyertaan Modal PDAU Kabupaten Trenggalek, usaha percetakan tidak ada pertimbangan dari DPRD Kab. Trenggalek<br /><br />Setelah diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Nomor 188.45/08/406.012/2008 tanggal 9 Januari 2008 tentang Rincian Penggunaan Penyertaan Modal PDA, kemudian pada tanggal yang sama dibuatkan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) tentang Pendirian Industri Grafika di Kabupaten Trenggalek antara PDAU (diwakili oleh saksi Drs. Gathot Purwanto, M.Si) dan PT. Surabaya Sore (diwakili oleh DR. H. Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan, S, SOS., SH., MM Alias Tatang Bin H. Imam Muslimin) Nomor: 539/08/406.081/2008, Nomor. 06/Dirut-SMG-Pemkab Trenggalek/I/2008<br /><br />Pada tanggal 9 Januari 2008, dibuat Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) antara Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Trenggalek dan PT. Surabaya Sore Surabaya Tentang Pendirian Industri Grafika di Kabupaten Trenggalek Nomor : 539/08/406.081/2008, Nomor : 06/Dirut-SMG-Pemkab Trenggalek/I/2008. <br /><br />Dalam Nota Kesepahaman tersebut disebutkan ; Pasal 1 : Kerjasama ini bertujuan untuk pengembangan usaha industri Grafika di Kabupaten dan sekitarnya. Pasal 2 huruf a : Pihak kedua akan menyiapkan sistim, menejemen, SDM hingga operasional Industri Grafika Kabupaten Trenggalek. Sedangkan pihak pertama akan menyiapkan dana pembelian mesin-mesin dan dana pendukungnya.<br /><br />huruf b : Dalam hal ini Pihak Kedua sepakat memposisikan penyertaan Pihak Pertama sebagai pemegang saham mayoritas sebesar 80% (delapan puluh persen) atau senilai tujuh miliar seratus tiga puluh sembilan juta rupiah ( Rp7.139.000.000), dan pihak kedua Pemegang saham minoritas sebesar 20% (dua puluh persen ) atau senilai satu miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah (Rp1.784.750.000)<br /><br />Pada tanggal 9 Januarl 2008, dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerjasama pengelolaan Usaha Grafika Nomor : 539/09/406.081/2008 - Nomor : 07/PDAU Trenggalek-SMG Sby/I/2oos antara PDAU (diwakili oleh saksi Drs. Purwanto, M.Si) dan PT. SUrabaya Sore (diwakili oleh DR. H. Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan, S, SOS., SH., MM Alias Tatang Bin H. Imam Muslimin) yang akan melakukan kerjasama dalam bidang usaha Industri Grafika di Kabupaten Trenggalek, antara lain memuat sebagai berikut :<br /><br />1. Dalam ikatan kerjasama Ini, kedua belah pihak membentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) ; 2. Perusahaan ini dinamakan PT. Bangkit Grafika Sejahtera, atau yang disingkat BGS, dan selanjutnya akan mendirikan percetakan di Kabupaten Trenggalek ; 3. PDAU Kabupaten Trenggalek sepakat memposisikan sebagai pemegang saham mayoritas sebesar 80% (delapan puluh persen) atau senilai tujuh miliar seratus tiga puluh sembilan juta rupiah (Rp7.139.000.000), dan pihak kedua Pemegang saham minoritas sebesar 20% (dua puluh persen ) atau senilai satu miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah (Rp1.784.750.000) ; 4. PT Surabaya Sore akan menginvestasikan uang sejumlah Rp1.784.750.000 dalam bentuk persiapan (pra operasional), survey pasar, SDM, pembuatan sistem, manajemen hingga operaslonal ; 5. PDAU Kabupaten Trenggalek menyetorkan uang sejumlah Rp7.139.000.000 untuk pembelian mesin Offset, Mesin Web, Mesin Digital, peralatan pra cetak, Mesin Sablon, Perlengakapan Cetak dan Mesin Genset<br /><br />Namun faktanya menunjukan : a. Investasi modal usaha terdakwa DR. H. Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan, S, SoS., SH., MM Alias Tatang Bin H. Imam Muslimin (PT. Surabaya Sore) sebesar Rp1.784.750.000 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tidak dalam bentuk uang, tetapi dalam bentuk persiapan (pra  operasional), survey pasar, pembuatan sistem dan SDM tidak didasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 34;<br /><br />b. Pendirian Usaha Percetakan tidak dilakukan study kelayakan oleh konsultan ahli dibidang  percetakan yang ditunjuk dan disepakati oleh kedua belah pihak senegaimana diatur dalam Permendagri Nomor : 4 Tahun 1990, sehingga tidak dapat mengetahui prospek usaha yang akan menjadi objek kerjasama<br /><br />c. Perusahaan daerah yang akan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga harus mempunyai proposal dan study kelayakan tentang prospek usaha yang akan menjadi obyek kerjasama, disusun dan dibuat oleh konsultan ahli dibidang itu, ditunjuk dan disepakati kedua pihak sehingga dapat mengetahui prospek usaha yang akan menjadi obyek kerjasama, ternyata tidak dilakukan;<br /><br />d. Tidak mengajukan persetujuan Kepada Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam peraturan Permendagri Nomor 4 Tahun 1990 tanggal 16 Maret 1990 dimana nilai investasi lebih dari Rp1.000.006.000, dan jangka waktu kerjasama melebihi 5 (lima) tahun memerlukan persetujuan Menteri Dalam Negen<br /><br />e. Tidak ada modal yang disetor oleh terakwa Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 33</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgGNb7fwURCQxv8Ap2OwA5yuY79IXlKrEw7_eINQidQ1wo49CJDiJIUohXGKHRD9LE3915lv3axudV13VKlH3NkfbXVE8DuGXEjfog4QVrZVLJlosc85Yyf6_ge8ViV6hrNP-VK5ULHdoo/s1600/IMG20200217100945.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="783" data-original-width="1600" height="312" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgGNb7fwURCQxv8Ap2OwA5yuY79IXlKrEw7_eINQidQ1wo49CJDiJIUohXGKHRD9LE3915lv3axudV13VKlH3NkfbXVE8DuGXEjfog4QVrZVLJlosc85Yyf6_ge8ViV6hrNP-VK5ULHdoo/s640/IMG20200217100945.jpg" width="640" /></a></div> Bahwa Investasi modal usaha DR. H. Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan (PT. Surabaya Sore) sebesar Rp1.784.750.000 tidak berbentuk uang tetapi dalam bentuk persiapan (pra operasional), survey pasar, SDM, pembuatan sistem, tim penerbitan serta mesin-mesin yang dibutuhkan dalam pengelolaan dan pengembangannya oleh DR. H. Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan tidak didasarkan harga pasar atau ahli yang tidak terafilias dengan Perseroan, hal tersebut telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2007 Pasal 34 yang bemunyi : “Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/ atau dalam bentuk lainnya; ayat (2), Dalam hal penyetoran modal saham dilakukan dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penilaian setoran modal saham ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan Perseroan”<br /><br />Bahwa Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Usaha Grafika Nomor 539/09/406.081/2008-Nomor : 07/PDAU Trenggalek-SMG Sby/I/2008 antara PDAU dan PT. Surabaya Sore untuk mendirikan usaha percetakan tidak dilakukan study kelayakan oleh konsultan ahli dibidang percetakan yang ditunjuk dan disepakati ke dua belah pihak, sehingga dapat mengetahui prospek Usaha yang akan menjadi obyek kerjasama. Hal ini telah bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 4 Tahun 1990 tanggal 16 Maret 1990 tentang Tata Cara Kerja Sama Antara Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c disebutkan : c. Mempunyai proposal atau study kelayakan tentang prospek usaha yang akan menjadi obyek kerjasama, disusun dan dibuat oleh konsultan ahli dibidang itu dan ditunjuk dan disepakati kedua pihak"<br /><br />Nilai investasi usaha percetakan "PT. BGS" berjumlah Rp7.139.000.000 (tujuh milyar seratus tiga puluh sembilan juta rupiah) seharusnya memerlukan persetujuan kepada Menteri Dalam Negeri, namun hal tersebut tidak dilaksanakan sehingga bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 4 Tahun 1990 tanggal 16 Maret 1990 tentang Tata Cara Kerja Sama Antara Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c disebutkan : "(1) Kerjasama dengan Pihak Ketiga dilakukan oleh Direksi Perusahaan Daerah dengan ketentuan sebagai berikut : huruf c. Nilai investasi lebih dari Rp.1.000.000.000,dan jangka waktu kerjasama melebihi 5 (lima) tahun memerlukan persetujuan Menteri Dalam Negeri"<br /><br />Pada tanggal 16 Januari 2008, kerjasama antara PDAU Kab. Trenggalek dengan PT. Surabaya Sore untuk mendirikan usaha percetakan, selanjutnya dituangkan dalam Akta Notaris No. 11 di Notaris Kayun Widiharsono, SH. MKn tentang Pendirian usaha percetakan "PT. Bangkit Graflka Sejahtera";<br /><br />Dalam Akta Notaris No. 11 tentang Pendirian usaha percetakan "'PT. Bangkit Grahka Sejahtera" dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) dan Pasal 20 Sub a dan b disebutkan : Modal Dasar perseroan berjumlah Rp8.923.750.000 (delapan milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) terbagi atas 892.375 saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp10.000,; Ayat (2). Dari modal dasar tersebut, telah ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 33,6% atau sejumlah 300.000 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dengan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta.<br /><br />Pasal 20 Ayat (1) sub a : PDAU berkedudukan di Trenggalek tersebut sejumlah 240.000 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.2.400.000.000,(dua milyar empat ratus juta rupiah),; Sub b : PT. Surabaya Sore berkedudukan di Surabaya tersebut, sejumlah 60.000 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah) tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas karena tidak ada modal yang disetor oleh Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin sampai sekarang sebagaimana diwajibkan Pasal 33 ayat (1) dan (2) yang berbunyi ; Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh. Ayat (2). Modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.<br /><br />Bahwa dalam salinan akta Notaris Kayun Widiharsono,SH, M.Kn tersebut susunan organisasi PT. Bangkit Grafika Sejahtera (BGS) adalah : Direktur Utama : Tuan Tatang Istiawan Witjaksono; Direktur : Gathot Purwanto; Komisaris Utama : Soeharto Bin Yakoen; Komisaris : Andrizal<br /><br />Dalam Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) tidak tepat terdakwa Soeharto Bin Yakoen selaku Bupati Trenggalek menjabat sebagai Komisaris Utama PT.Bangkit Granka Sejahtera selaku Pemilik Modal, karena merangkap jabatan dan berpotensi terjadinya benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan atas hal-hal yang strategis bagi PT.BGS<br /><br />Pengangkatan terrdakwa Soeharto Bin Yakoen sebagai Komisaris Utama PT. Bangkit Grafika Sejahtera sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Nomor : 11 Tahun 2008 tanggal 16 Januari 2008 telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 28 huruf b yang berbunyi : "Kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang : Turut serta d<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEihfIbWMWHNYMjijpf2kcw5TDcFkJj0_ZOZREVJEkukZIucP1MwcFeNlSK-LV4wSdTwOMNw8bAl0bTpbQZSVmRodbwaQpaDGEQRobz7zgarfO5A0RxTqnIp8JKyHTydaHncmhOrUvs0Bjs/s640/5.jpg" width="640" /></div> Pada tanggal 18 Januari 2008 sampai dengan 11 Februari 2008, Penyertaan Modal PDAU Kabupaten Trenggalek sebesar Rp7.139.000.000 (tujuh milyar seratus tiga puluh sembilan juta rupiah) ditransfer dari rekening PDAU BRI Cabang Trenggalek Nomor : 0177-01-000530-30-9 ke rekening PT. BGS pada BRI Cabang Trenggalek Nomor : 0177-01-000532-301 dalam tiga tahap, yaitu: 1. Tanggal 18 Januari 2008 Rp3 miliyar, 2. Tanggal 25 Januari 2008 Rp1.500.000.000 dan Tanggal 11 Febuari 2008 sebesaar Rp2.639.000.000, Jumlah Rp7.139.000.000.<br /><br />Kemudian Gathot Purwanto sebagai Plt Direktur PDAU dan Direktur PT Bangkit Grafika Sejahtera, memerintahkan Kepala Biro Keuangan PDAU yakni Sri Winarti untuk mentransfer ke rekening Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan dengan Nomor rekening 5180308808 pada BCA Kantor Cabang Kayun dengan Realtime Time Gross Seattlement (RTGS) dalam tiga tahap, yaitu: 1. Tanggal 18 Januari 2008 sebesar Rp2.200.000.000, 2. Tangggal 29 Januari 2008 sebesaar Rp1.500.000.000 dan Tanggal 11 Febuari 2008 sebesar Rp2.200.000.000, total sebesar Rp5.9900.000.000<br /><br />Selain itu, dari data slip pengambilan giro tanggal 10 April 2008, terdapat Pengambilan tunai dari rekening PT. BGS di BRI Cabang Trenggalek Nomor 0177-01000532-301 sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan tanggal 30 April 2008 sebesar Rp100.000.000 yang diterima oleh terdakwa Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan melalui Giro<br /><br />Namun sebelum PDAU mentransfer ke PT BGS, menurut keterangan Sri Winarti, terdapat uang muka yang ditalangi PDAU untuk diserahkan kepada stiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan sebesar Rp606.975.000 (enam ratus enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang diserahkan secara tunai. <br /><br />Dari data rekening Koran PT. BGS terdapat transaksi pemindahbukuan ke rekening lain tanggal 18 Januari 2008 sebesar Rp606.975.000 (enam ratus enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)<br /><br />Hal ini sesuai dengan salinan rekening Koran PT Surabaya Sore di BCA Cabang Kayun Nomor rekening 7880818303 dengan setoran tunai tanggal 11 Januari 2008 sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah), dan sisanya diambil tunai oleh terdakwa Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan sebesar Rp106.975.000 (seratus enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Sehingga total uang PT.BGS yang diterima oleh terdakwa Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan sebesar Rp6.656.975.000 (enam milyar enam ratus lima puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah).<br /><br />Dari data Rekening Koran, Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan dengan nomor rekening 5180308808 pada BCA Kantor Cabang Kayun terdapat penarikan tunai yang kemudian ditransfer ke rekening Gathot Purwanto tanggal 29 Januari 2008 sebesar Rp769.000.000 (tujuh ratus enam puluh sembilan juta rupiah).<br /><br />Uang sebesar tersebut adalah berasal dari terdakwa Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan yang dijanjikan untuk anggaran anggota Pansus DPRD Kab.Trenggalek sebesar Rp1.000.000.000 (Satu milyar rupiah), namun ternyata realisasinya yang ditransfer ke saksi Gathot Purwanto sebesar Rp769.000.000 (Tujuh ratus enam puluh Sembilan juta rupiah<br /><br />Dari nominal Rp769.000.000 (Tujuh ratus enam puluh Sembilan juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan untuk penggunaannya antara lain, sebagian diberikan Gathot Purwanto kepada anggota-anggota pansus penyertaan modal DPRD Kab.Trenggalek yang sudah tidak diingat satu persatu oleh Gathot Purwanto, dan salah satunya untuk Sukaji diberikan sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).<br /><br />Selain itu juga, dipergunakan untuk mengganti uang pribadi Gathot Purwanto yang digunakan untuk anggota pansus penyertaan modal melalui Sukaji (Ketua Komisi B DPRD Kab.Trenggalek) sebesar Rp200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) melalui transfer ke rekening BCA milik Fathkur Rahman sebelum anggaran penyertaan modal PDAU Tahun 2007 disahkan dan juga untuk keperluan lain<br /><br />Pada tanggal 21 Januari 2008, terdakwa Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin selaku Direktur Utama PT. BGS telah membeli mesin percetakan sesuai dengan Perjanjian jual beli mesin antara terdakwa Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin dengan Vicky Handoko seIaku Pemilik UD. Kencana Sari sebesar Rp2.669.000.000 (dua mlyar enam ratus enam Duluh sembilan juta rupiah) antara lain :<br /><br />1. Mesin merk Heidelberg Speed Master 102 V tahun 1994, Conventional 4 warna ukuran 72 x 102cm, Eks. Malaysia (Recondition) dengan harga Rp1.800.000.000 (termasuk Instal) garansl service 3 bulan,; 2. Mesin Offset Oliver 72 tahun 1990, 1 warna harga Rp270.000.000 termasuk install dan garansi service 3 (tiga) bulan.<br /><br />3. Mesin Potong kertas Polar 115 Program Digital Ukuran max lebar 115 cm tahun 2002 Eks Jerman (recondition) harga Rp241.000.000 (termasuk install) garansi service 3 (tiga) bulan.,; 4. Plat Processor Dupont Howson PN 85 Eks Eropa ukuran max lebar 85, ada gum section (plat keluar sudah di gum dan kering tahun 2002 program digital garansi termasuk garansi spare part 3 bulan + service 1 bulan harga Rp110.000.000,; 5. Plat Maker made in China type SBK-C. Ukuran 1150 x 950 mm Shutter lodinegallium lamp printing frame 380 V/2 kw digital program garansi sparepart 3 bulan (tidak termasuk lampu halogen) harga Rp78.000.000 (baru)<br /><br />6. Mesin Toko 820 Eks Jepang. Ukuran folio tahun 2000 (recondition) garansi service 4 bulan,, harga Rp.50.000.000,; 7. Mesin Bending (Lem Buku) Made ln Cina tahun 2000 tipe JBB 335 garansi 6 bulan harga Rp70.000.000, dan 8. Mesin Jahit kawat 1 mata made in Cina tahun 2007, tipe Purlux., garansi 6 bulan dengan harga Rp50.000.000<br /><br />Berdasarkan Kuitansi tanggal 21 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh UD.Kencana Sari atas pembelian mesin-mesin oleh PT.Bangkit Grafika Sejahtera sebesar R2.135.200.000 (dua milyar seratus tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah), dan 80% dari total harga mesin atau Rp2.669.000.000, didalam kuitansi tersebut menyebutkan dibayar dengan cek 2 lembar yaitu cek BCA No CA 446055 JT dan cek BCA no CA 4460052 JT.<br /><br />Namun dari salinan rekening Koran rekening terdakwa Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan terdapat 2 kali transaksi pengambilan tunai melalui cek BCA No CA 446052 JT Tanggal 21 Januari 2008 sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dan cek BCA no CA 446055 JT Tanggal 21 Januari 2008 sebesar Rp682.500.000 (enam ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Jadi total cek yang keluar dari rekening Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin sebesar Rp782.500.000, bukan sebesar Rp2.669.000.000 (dua milyar enam ratus enam puluh sembilan juta rupiah);<br /><br />Mesin-mesin percetakan dari Vicky Handoko selaku pemilik UD. Kencana Sari, dipesan terdakwa Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan pada tahun 2007, kemudian mesin-mesin tersebut di rekondisi oleh Vicky Handoko selama 6 (enam) bulan yang selanjutnya dikirimkan ke PT. BGS sesuai dengan Perjanjian Jual Beli yang dibuat tertanggal 21 Januari 2008<br /><br />Sehingga pemesanan mesin-mesin cetak tersebut waktunya adalah sebelum ditetapkan pendirian usaha percetakan oleh terdakwa Soeharto Bin Yakoen sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Trenggalek Nomor : 188.45/08/406.012/2008 tanggal 9 Januari 2008 tentang Rincian Penggunaan Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kab. Trenggalek.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiFwWZU0WvdxWzO-FBFsXCPCc4nJk7OwU7PmNvf2B06JEBy9nQ8JquP-4EVz_vVK2wRtPFLuQXZgAIL2WBuWFsjvXrS0dhx5XflD-AAkFTAGY3wqQj-1V2dpbvV7wj4EyWE5LRuCyPt_Ss/s1600/IMG20200217101045.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="900" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiFwWZU0WvdxWzO-FBFsXCPCc4nJk7OwU7PmNvf2B06JEBy9nQ8JquP-4EVz_vVK2wRtPFLuQXZgAIL2WBuWFsjvXrS0dhx5XflD-AAkFTAGY3wqQj-1V2dpbvV7wj4EyWE5LRuCyPt_Ss/s640/IMG20200217101045.jpg" width="640" /></a></div> Bahwa pembelian mesin percetakan oleh terdakwa Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan tidak berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor : 43 Tahun 2000 Tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga dalam Pasal 8 ayat (1) yang berbunyi : "Kerjasama dengan Pihak Ketiga untuk pengadaan barang/jasa serta infrastruktur dilakukan oleh Direksi Perusahaan Daerah sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku"<br /><br />Pembelian mesin-mesln percetakan oleh terdakwa Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan, harus berpedoman dengan ketentuan yang berlaku, yaitu Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 Tentang Pperubahan Kenam atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Namun hal tersebut tidak dilakukan, dimana pengadaan mesin-mesin percetakan dilakukan dengan terburu-buru, prosedur pengadaan tidak jelas, pengadaan secara penunjukan langsung dengan nilai di atas Rp5.000.000.000 tanpa penawaran dan negosiasi<br /><br />Pada Tanggal 22 Januari 2008 Bupati Trenggalek Soeharto Bin Yakoen memberikan ijin kepada Gathot Purwanto selaku Plt Direktur Utama PDAU Kabupaten Trenggalek untuk menjadi Direktur PT.Bangkit Graflka Sejahtera di Kabupaten Trenggalek melalui surat ijin Nomor 821/23/406.081/2008 tanggal 22 Januari 2008;<br /><br />Pada tanggal 28 Januari 2008, telah dilakukan pembelian mesin oleh PT Bangkit Grafika Sejahtera kepada PT. Nadi Raga Bina sebesar 80% dari Rp3.085.000.000 atau dibayar sebesar Rp2468.000.000 sesuai dengan kuitansi. Mesin-mesin percetakan yang dibeli dari PT. Nadi Raga Bina, stelah dilakukan pengecekan ternyata tidak diterdaftar di Direktorat Administrasi Hukum dan Umum Kanwil Kementerian Hukum dan Ham Nomor W15.AH.01.01-2247 tanggal 27 Agustus 2019 Perihal Keterangan Perseroan.<br /><br />Dalam Surat Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Mesin Cetak Web Offset dan Image Setter antara PT Bangkit Graflka Sejahtera dengan PT. Nadi Raga Bina No : 006/NRB/I/2008 tanggal 28 Januari 2008 menyebutkan, bahwa mengadakan perjanjian 3 (tiga) item mesin dengan syarat sebagai berikut :<br /><br />1. (satu) line mesin web offset merk Gass Community, cut off 578 mm, Max Mdth : 915 mm, max Speed : + 15. 000 cph, yang terdiri dari  1 x UOP 3 Colors SC (whtage 1983) eks Eropa 2 x Mono unit SC with integral reelstaands.<br /><br /> 2. 1 x folder 1/2 and 1/4 fold (vintage +/1975’s) Drive and moto 40 HP 1 x Platebender, harga R2.400.000.000 (dua milyar empat ratus juta rupiah) Mesin diperkirakan tiba di Trenggalek pada 25 Februari 2008, Instalasi mesin selama 2 (dua) minggu.<br /><br />3. Unit Image Setter merk Agfa Avantra 30 OLP 1975 bekas pakai Eropa, dengan Spesifikasi Image size :63,5x76,2 cm, Light Source : WS/b/e Red Diode Laser Max Resolut/bn : 1.200 ; I . 800 dan 2. 4000 dpi Imaging speed :4.032 cm2/minGDl200 dpi manufacture tahun 1997 berikut agfa Software RIP (tidak termasuk PC Platform) agfa On-line Processor, harga Rp450 juta, Garansi 30 hari setelah serah terima perangkat. Mesin diperkirakan tiba di Trenggalek pada 12 Februari 2008 dan Instalasi mesin selama 2 (dua) hari.<br /><br />4. Mesin Digital Printing type My JET 3216/2516/1816 Print head : XAAR 128 +(360 DPI) Printhead quantity Maximum 16 heads Printing width ? 3,2 M/2.5M/1.8 M Kondisi Baru, Speed (16 heads 128+/720 dpi printing model) 3 PASS 60 M2/h 4 PASS 42 m/h 6 PASS 34 m2/h 8 PASS 23 m2/h Color : 18 million CMYK/CMYK Le Lm, Media handing : roll to roll banding single media, Media types : Paper advertising banner PVC, Mesh fabrics adhesive vinyloand artist media PP paper, Ink : Solvent-base pigments, 2 years out door life, Image data format : TIFF, JPG, PDF, PSD, EPS, PS, Bitmap, Contral Software : DPCS software developed by chitting tech independently, RIP : windows 2000, windows XP Operation environment : Power ac 50 HZ/60 Hz 220-230 v, Power Supply single phase 5o HZ/60 HZ, distortion : < 0554, temperature : 20-30 derajat, Humadity : 40 %-70%, Net weight/ Gross weigtt :650 KG/750 kg (My Jet 3216), harga Rp.235.000.000 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah), Garansi satu tahun. Mesin diperkirakan tiba di Trenggalek pada tanggal 16 Februari 2008 dan instalasi sekitar 3 (tiga) hari.<br /><br />Setelah mesin-mesin percetakan di PT. BGS di install, kemudian dibuatkan serah terima penyerahan dari supplier kepada Operator PT. BGS (Chandra) sekitar tahun 2008. Namun yang Chandra tandatangani hanya dari mesin webb goss community, dan untuk yang lainnya tidak bersedia menandatangani karena kondisinya tidak normal/tidak bagus. Dan selama Chandra menjadi operator/maintenance di PT. BGS yang menghasilkan pemasukan bagi PT. BGS adalah hasil dari mesin digital printing saja, yang lainnya tidak ada karena mesinnya rusak.<br /><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="707" data-original-width="1035" height="436" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjM6GUNIZVst9MufE3yoQaQK0IqPvFvj-oRviiyE_pxndsXjad_vUs_gmRx9p1czOe6Q2FMXBKTHgLC_NMrDjqoKRfTbhaU28N_Vo4C35gus6gTLTSMQFUxwlRa6MLrj9VYTm9S1tzZiYc/s640/7.jpg" width="640" /></div> Kondisi mesin percetakan yang dibeli oleh terdakwa Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan selaku Direktur Utama PT. BGS setelah dioperasionalkan, mengalami kendala antara lain : 1. Mesin merk Heidelberg Speed Master 102 V tahun 1994, Conventional 4 warna ukuran 72 x 102cm. Eks Malaysia (Recondition) kondisinya rusak parah sering   trobel dan hasil cetakan tidak presisi, banyak sensor yang mati dan tidak berfungsi, kondisi spare part sudah tambal sulam ,;<br /><br />2. Mesin Offset Oliver 72 tahun 1990 kondisi mesin di cat ulang, sering trobel di kompresor, olinya bocor,; 3. Mesin Plat Maker made in China type SBK-C ukuran 1150 x 950 mm kondisinya lampu bawaan orisinil mati masih bisa dipakai dengan dua lampu merkuri sehingga memakan waktu penyinaran lebih lama,; 4. Mesin Jahit kawat 1 mata made in Cina tahun 2007 tipe Purlux kondisinya tidak bisa dipakai /tidak presisi karena kondisi mesin sudah aus,;<br /><br />5. Mesin Bending (Lem Buku) Made in Cina tahun 2000 tipe 388 335 kondisinya tidak bisa rapi,; 6. Line mesin web merk Goss Comunity kondisinya roll air bocor atau menetes sehingga kertas basah dan sering sobek/putus dan kondisi spare part roll blanket sudah aus karena bekas baut yang terlepas,; 7. Image Setter Agfa Avantra 30 OLP kondisinya sering overhead/ panas,; 8. Mesin Digital Printing type My Jet 3216/2516/1816 kondisinya bagus namun pompa tinta sering rusak,; 9. Mesin Plat Processor Dupont Howson PN 85 Eks Eropa kondisi motor penggerak roll pencucian trobel (mati) dan 10. Mesin toko Eks Jepang ukuran folio tahun 2000 kondisinya rusak parah.<br /><br />Pada tanggal 22 Febuari 2008, diterbitkan Keputusan Menteri Hukum dan Ham RI Nomor AHU-08682.AH.01.01 tahun 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan yang memutuskan, mengesahkan badan hukum PT. Bangkit Grafika Sejahtera berkedudukan di Trenggalek karena telah sesuai dengan Format Isian Akta Notaris Model I yang disimpan di dalam database Sisminbakum, dan salinan Akta Nomor 11, tanggal 16 Januari 2008 yang dibuat oleh Notaris Kayun Widiharsono, SH, M.Kn berkedudukan di Kabupaten Trenggalek.<br /><br />Pada tanggal 15 April 2008, Izin berupa Surat Izin Tempat Usaha Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) baru dikeluarkan oleh Kepala Kantor perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Trenggalek melalui surat nomor 503/792/406.082/2008;<br /><br />Pada Tanggal 16 April 2008, Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Perusahaan Daerah Aneka Usaha baru terbit dengan nomor : 96/13-30/SIUPB/IV/2008. <br /><br />Pada tanggal 8 Mei 2008 Pemkab Trenggalek cq Kantor Perizinan dan Penanaman Modal mengeluarkan Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas dan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dengan nomor : 139/13--29/SIUP-B/V/2008 untuk PT. Bangkit Grafika Sejahtera<br /><br />Pada tanggal 24 Desember 2008, Gathot Purwanto mengusulkan Penambahan penyertaan modal PDAU melalui surat No. 900/165/406.081/2008 tanggal 24 Desember 2008,  karena  masih ada kekurangan kebutuhan modal usaha percetakan dan kontrak pabrik es sebesar Rp5.553.700.000 khusus untuk percetakan sebesar Rp1.000.000.000. dari usul tersebut terdapat disposisi Bupati Trenggalek kepada Sekda Kabupaten Trenggalek agar mempertimbangkan usulan tersebut dibahas dalam RAPBD 2009<br /><br />Rincian Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Dan Proyeksi Pendapatan Tahun Anggaran 2009 sebagaimana dalam Daftar Lampiran Surat No 900/165/406.081/2008 tanggal 24 Desember 2008 adalah : 1. Kekurangan Biaya Pembangunan Pabrik es Rp4.353.700.000,; 2. Operasional Percetakan Rp1.000.000.000,; 3. Operasional PDAU Rp. 200.000.000, dengan total Rp5.553.700.000<br /><br />Namun yang terealisasi hanya pembangunan pabrik es dan biaya operasional percetakan PT. BGS saja. PDAU Trenggalek mengajukan penambahan penyertaan modal sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) tahun 2009, padahal PDAU belum pernah menerima Laporan Keuangan dari PT. BGS<br /><br />Selanjutnya Raperda penambahan penyertaan modal untuk PDAU diusulkan untuk dibahas di DPRD Kab. Trenggalek untuk dijadikan Perda, hasilnya disetujui dan diterbitkanlah Perda Nomor 3 Tahun 2009 tanggal 23 April 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kab. Trenggalek sebesar Rp8.553.700.000 (delapan milyar lima ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk : 1. Penambahan modal untuk menutup kekurangan biaya pembangunan pabrik es; 2. untuk penambahan modal biaya percetakan 3. pengembangan usaha sapi perah di Kecamatan Bendungan<br /><br />Pada tanggal 5 Oktober 2009, Gathot Purwanto mengirimkan surat Nomor : 900/55/406.081/2009 Kepada Bupati Trenggalek (Soeharto Bin Yakoen) perihal : Permohonan Persetujuan Realisasi Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAU yang Dada pokoknya, mohon persetujuan Bupati Trenggalek agar penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAU sebesar Rp5.600.000.000 (lima milyar enam ratus juta rupiah) dapat direalisasi dan dipindahbukukan dari rekening Kas Daerah ke rekening PDAU Kab. Trenggalek di BRI Cabang Trenggalek<br /><br />Permohonan Gathot Purwanto selaku Direktur PDAU tersebut, selanjutnya Soeharto Bin Yakoen mendisposisi Surat tersebut antara lain : 1. ACC Proses tindak lanjuti; 2. Kecuali untuk operasional, pencairan pembayaran sisa belanja modaI/investasi, dan 3 dapat dicairkan bila benar-benar berkas yang berkaitan telah lengkap dan benar; 3. Segera.<br /><br />Pada tanggal 29 Oktober 2009, dibuatkan Peraturan Bupati Nomor 70 tahun 2009 tentang Rincian Penggunaan Penambahan Penyertaan Modal pemerintah daerah Kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha, dengan rincian sebesar Rp5.600.000.000 yang salah satunya digunakan untuk operasional pada percetakan sebesar Rp1.000.000.000 dengan rincian ; a. Penagdaan bahan baku Mesin Webb Offset dan Digital Printing besar Rp504.000.000,; b. Pengadaan bahan potong Mesin Plat Maker,  Plat Processot dari Image Centre Rp184.000.000,; c. Pembiayaan Umum anOperasional Rp2400.000.000, dan d. Pemeliharaan mesin Rp72.000.000.<br /><br />Pada tanggal 6 Nopember 2009, sebelum di lakukan persetujuan pencairan penambahan penyertaan modal untuk usaha percetakan sebesar Rp1.000.000.000 dari DPPKAD ke rekening PDAU sesuai dengan Perda No.3 Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAU Kab. Trenggalek, tidak pernah dilakukan survei sebagai dasar pertimbangan laik atau tidaknya perusahaan percetakan tersebut memperoleh tambahan penyertaan modal. Dan dalam Perda tersebut tercantum, harus dilakukan audit terlebih dahulu namun hal tersebut tidak dilakukan serta tetap dicairkan ke rekening PDAU.<br /><br />Pada tanggal 6 November 2009, PT Bangkit Grafika sejahtera melalui Gathot Purwanto  mengajukan permohonan pencairan Dana Operasional Percetakan melalui surat tanggal 06 November 2009 dengan nomor . 046/BGS/XI/2009, namun tanggal 5 November 2009 PDAU sudah mentransfer ke PT. BGS melalui RTGS pada Bank Jatim Trenggalek no rekening 0221.016.009 dari Rekening PDAU PT Bank Rakyat Indonesia dengan rekening Nomor 0177.01.000530.30.9 sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah)<br /><br />Realisasi penggunaan dana tambahan penyertaan modal tahun 2009 sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) digunakan untuk kebutuhan gaji karyawan, biaya listrik, perbaikan mesin serta sebagian besar digunakan untuk ikut lelang beberapa penerbit buku, namun PT. BGS tidak mencetak buku sendiri hanya menerima fee/komisi dari bendera yang dipinjam ikut lelang. Sedangkan untuk yang mencetak bukunya dari penerbit lain.<br /><br />Selain itu, pendapatan dan biaya operasional dari mutasi Buku Kas PT BGS Tahun 2009 dan tahun 2010 menunjukkan, bahwa kebutuhan biaya operasional perusahaan selama dua tahun,   jauh lebih besar dari pendapatannya dengan rincian sebagai berikut: 1. Tahun 2009, nilai pendapatan sebesar Rp401.784.700. Biaya Rp1.507.077.860. Selesih Rp1.105.293.160.; 2. Tahun 2010, pendapatan sebesar Rp54.351.355. Biaya Rp338.515.221. Selesih Rp284.163.866. Total pendapatan selama 2 tahun (2009 dan 2010) sebesar Rp456.136.055, dan total biaya Rp1.845.593.081. Jumlah selisih Rp1.389.457.026.<br /><br />Hal ini membuktikan PT. BGS dalam tahun 2009 dan 2010 tidak menghasilkan keuntungan dalam usahanya. Selain itu, dalam tahun 2009 dan 2010 juga terdapat pembelian hasil cetakan (cetak spanduk digital printing, stiker, kartu nama, sablon kalender, bendera dan umbul umbul) dari perusahaan percetakan lain senilai Rp40.092.132.500, terinci : 1. Tahun 2009 sebesar Rp30.866.775, dan 2. Tahun 2010 sebesar Rp9.226.050. Jumlah Rp40.092.82<br /><br />Pada Tahun 2011, PT.BGS tidak beroperasi dan selama 3 tahun (2008-2010) tidak ada laporan keuangan dan catatan Buku Kas, selain itu juga tidak pernah ada rapat RUPS di PT. Bangkit Grafika Sejahtera dan sudah tidak beroperasi mulai tahun 2010<br /><br />Pada tanggal 26 Januari 2011, PT GBS melakukan pemindah bukuan rekening Bank Jatim No 0221016099 oleh Gathot Purwanto yaitu menyetor ke Kas Daerah sebesar Rp707.743.750  (tujuh ratus tujuh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);<br /><br />Akibat perbuatan terdakwa Soeharto Bin Yakoen bersama-sama dengan DR. H. Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin dan Gathot Purwanto telah mengakibatkan kerugian keuangan negara cq. Kabupaten Trenggalek sebesar Rp7.431.256.450 (tujuh milyar empat ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penyertaan Modal Dalam Usaha Percetakan Pada Perusahan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 s/d 2010 Nomor : SR-854/PW13/5/2018 tanggal 25 Oktober 2018 <br /><br />Sehingga JPU mengatakan, bahwa perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Pasal 18 Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. (Jen)

News Tipikor Mantan Bupati Trenggalek, Soehaarto Dituntut Pidana Penjara Selama 8 Tahun

Terdakwa Soeharto (kiri) didampingi Penasehat Hukumnya, Zainal Fanan - #Selain Pidana Penjara, Terdakwa Soeharto juga dituntut untuk me...

»