BERITAKORUPSI.CO

Terdakwa Tatang, Bos Surabaya Sore Dituntut Pidana Penjara 10 Tahun

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img border="0" data-original-height="1040" data-original-width="585" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEij9QotZKylg8bb1esxrkmULdfiEAI3uTtPJO5EuTEuALynledb2rTdfcL1MkbRtFYFBXmJIKy6A1R1pTbl638WB64oSM5zWuHdB0gZWDw-Wmdy_VxiOuojHzf8lsQUheIW03myezaJbKo/s1600/0.jpg" /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<b><span style="font-size: large;">#Selain Pidana Penjara, Terdakwa Tatang juga dituntut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp7.139.000.000 atau dipidana penjara selama 8 tahun dalam kasus perkara dugaan Korupsi Penyimpangan Penyertaan Modal Dalam Usaha Percetakan Pada Perusahan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 s/d 2010# -</span></b></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span>Senin, 17 Februari 2020, Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Trenggalek, membacakan surat tuntutannya terhadap terdakwa Tatang (DR. H. Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan) selaku Direktur Utama PT. Bangkit Grafika Sejahtera (PT. BGS) yang juga Bos Harian Surabaya Sore, dengan Pidana Penjara selama10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan serta Membayar uang pengganti sejumlah  Rp7.139.000.000 (tujuh miliar seratus tiga Puluh sembilan juta rupiah) subsidair 8 (delapan) tahun penjara dalam perkara Nomor 113//Pid.Sus/TPK/2019/PN.Sby Kasus dugaan Korupsi  Penyimpangan Penyertaan Modal Usaha Percetakan Pada Perusahan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 s/d 2010 lalu yang merugikan keuangan negara sebesar Rp7.431.256.450 (tujuh milyar empat ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah).<br /><br />Surat tuntutan itu dibacakan JPU Hadi Sucipto dkk di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo dihadapan Majelis Hakim yang diketuai I Wayan Sosiawan dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu DR. Lufsiana dan Emma Elliana serta Panitra Pengganti (PP) Didik Dwi R, sementara terdakwa Tatang didampingi Penasehat hukmunya, Suharyono dkk<br /><br />Dalam surat tuntutan JPU mengatakan, bahwa terdakwa Tatang (DR. H. Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin (Alm)) bersama-sama dengan Soeharto Bin Yakoen (Penuntutan dalam perkara terpisah) dan Gathot Purwanto dianggap merugikan keuangan negara dalam hal ini Pemerinta Daerah Kabupaten Trenggalek sebesar Rp7.431.256.450 (tujuh milyar empat ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penyertaan Modal Dalam Usaha Percetakan Pada Perusahan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 s/d 2010 Nomor : SR-854/PW13/5/2018 tanggal 25 Oktober 2018 <br /><br />Sehingga JPU menilai, bahwa perbuatan terdakwa DR. H. Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin (Alm) diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP<br /><br />Sebelum membacakan tuntutan pidana terhadapat terdakwa, JPU menilai bahwa tak ada hal-hal yang meringakan perbuatan terdakwa. Sedangkan yang memberaatkan terdakwa yaitu dianggap tidak mengakui perbuatannya dan telah menikmati hasilnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img border="0" data-original-height="900" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiS6ftHdTh_bxvTMuHxg73V0AxKp_YeUYXtKUAEdEVpppywVQIFsHcO6OxwFVHV3B4bb1xFJ6AKFIenbiI2RsO8am3uNwZeCaZ_zpf_766Rm-FRjc3jwMf-2RIUKiJFJ0WWcJAsE6Lni1M/s640/IMG20200217105308.jpg" width="640" /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Majelis Hakim yang terhormat, sudara Panitera Pengganti, Saudara Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa serta pengunjung Sidang yang kami hormati. Berdasarkan uraian dimaksud, kami Penuntut Umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan, MENUNTUT : Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :<br /><br />1 (Satu). Menyatakan terdakwa DR. H. Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan, S, SoS., SH., MM Alias Tatang Bin H. Imam Muslimin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP<br /><br />2 (Dua). Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DR. H. Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan, S, SOS., SH., MM Alias Tatang Bin H. Imam Muslimin dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun di Rumah Tahanan Negara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa ditahan ;<br /><br />3 (Tiga). Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa DR. H. Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan, S, SOS., SH., MM Alias Tatang Bin H. Imam Muslimin, sebesar Rp.750.000.000,(tujuh ratus lima puluh juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;<br /><br />4 (Empat). Membayar uang pengganti sebesar Rp7.139.000.000 (tujuh miliar seratus tiga Puluh sembilan juta rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang Pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat di sita oleh Jaksa dan di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun,” ucap JPU Hadi Sucipto.<br /><br />Atas tuntutan JPU tersebut, Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa maupun melalui Penasehat Hukumnya untuk menyampaikan Pledoi (Pembelaan) pada sidang berikutnya. <br /><br />"Saudara atau melalui tim Penasehat Hukum saudara diberi kesempatan untuk menyampaikan pembelaan. Sidang ditunda dan dilanjutakan minggu depan dengan genda pembacaan Pledoi," ucap Ketua Majelis Hakim.<br /><br />Seusai persidangan. Menanggapi surat tuntutan JPU, kepada beritakorupsi.co terdakwa Tatang mengatakan, bahwa tuntutan Jaksa dianggap salah dan berlebihan. Sebab menurut terdakwa, bahwa kasus yang menjeratnya bukan pidana melainkan perdata. Terdakwa juga mengatakan, bahwa dirinya telah membuat laporan pidana dan gugatan terhadap Drs. Gathot Purwanto, M.Si selaku Direktur PDAU  atas penggelapan uang perusahaan sebesar Rp769.000.000 (tujuh ratus enam puluh sembilan juta rupiah)<br /><br />“Jaksa keliru, ini bukan pidana tapi perdata. Saya mengganggap kalau saya dikriminalisasi. Saya sudah melaporkan pidana kasus penggelapan uang perusahaan sebesar tujuh ratus enam puluh sembilan juta rupiah (Rp769.000.000) yang dilakukan oleh Gatot, dan juga gugatan, ini sudag berjalan” kata terdakwa Tatang yang didampingi Penasehat Hukumnya, Suharyono.<br /><br />Anehnya, kasus ini terjadi pada tahun 2008 – 2010. Namun mengapa terdakwa baru membuat laporan pidana dan gugatan terhadap Gathot selaku Direktur PDAU yang dianggap telah menggelapkan uang perusahaan sebesar Rp769.000.000. Alasan terdakwa, karena baru diketahui setelah terungkap dalam persidangan.<br /><br />“Ia karena baru terungkap,” katanya kemudian.<br /><br />Saat ditanya kemudian terkait keterangannya kepada Majelis Hakim dalam persidangan mengenai uang sebesar Rp500 juta yang dikatakan sebagai tanda jadi pembelian mesin sebelum ada perjanjian kerja sama antara PDAU dengan PT BGS. Menurut terdakwa, bahwa tidak ada perjanjian seperti yang dikatakan Jaksa.<br /><br />“Itu tidak ada, tidak ada perjanjian,” jawab terdakwa. <br /><br />Yang lebih anehnya adalah, terdakwa Tatang mengatakan, bahwa Gathot telah melakukan penggelapan uang perusahaan sebesar Rp769 juta. Sementara dalam surat tuntan JPU menyebutkan, dari data Rekening Koran, terdakwa Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan dengan nomor rekening 5180308808 pada BCA Kantor Cabang Kayun terdapat penarikan tunai yang kemudian ditransfer ke rekening Gathot Purwanto tanggal 29 Januari 2008 sebesar Rp769.000.000 (tujuh ratus enam puluh sembilan juta rupiah).</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img border="0" data-original-height="800" data-original-width="800" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhOMXFWXFcUJV-7JZI8ytqJSFY8DMUhrR1BWHdSpFAoTzKDY4j-IfjsluaTmOXwNMN-fag78yP4bXOhb2bqqIPVGqKnFK56uBFagYTUVdZnPV412-EYa3cqwTs_wrlGp8mClxVatqYPO_s/s640/Soeharto+dan+Tatang.jpg" width="640" /></div>
<div style="text-align: justify;">
Menurut JPU, bahwa Uang sebesar tersebut adalah berasal dari terdakwa Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan yang dijanjikan untuk anggaran anggota Pansus (Panitia Khusus) DPRD Kab.Trenggalek sebesar Rp1.000.000.000 (Satu milyar rupiah), namun ternyata realisasinya yang ditransfer ke saksi Gathot Purwanto sebesar Rp769.000.000 (Tujuh ratus enam puluh Sembilan juta rupiah<br /><br />JPU juga menjelaskan dalam surat tuntuutannya. Dari nominal Rp769.000.000 untuk dipergunakan antara lain, sebagian diberikan Gathot Purwanto kepada anggota-anggota pansus penyertaan modal DPRD Kab.Trenggalek yang sudah tidak diingat satu persatu oleh Gathot Purwanto, dan salah satunya untuk Sukaji diberikan sebesar Rp25.000.000 (Sukaji adalah Ketua Komisi B DPRD Kab.Trenggalek dan sudah divonis pidana penjara terlebih dahulu beberapa bulan lalu oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya).<br /><br />Selain itu juga, dipergunakan untuk mengganti uang pribadi Gathot Purwanto yang diberikan kepada anggota pansus penyertaan modal melalui Sukaji (Ketua Komisi B DPRD Kab.Trenggalek) sebesar Rp200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) melalui transfer ke rekening BCA milik Fathkur Rahman sebelum anggaran penyertaan modal PDAU Tahun 2007 disahkan dan juga untuk keperluan lain (Fathkur Rahman juga sudah divonis pidana penjara).<br /><br />Lebih lanjut JPU mengatakan dalam surat tuntutannya, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan atas keterangan saksi, keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri serta barang bukti, diperoleh fakta materil sebagai fakta yuridis adalah sebagai berikut : <br /><br />Pada tanggal 29 Desember 2006, Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kab. Trenggalek didirikan berdasarkan Perda Nomor : 14 Tahun 2006 tanggal 29 Desember 2006 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Trenggalek dengan tujuan,  untuk mengembangkan perekonomian daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan meningkatkan usaha-usaha lainnya<br /><br />Usaha yang akan dikembangkan pada saat akan dilakukan pendirian PDAU Kab. Trenggalek adalah Industri dan perdagangan, Perhotelan dan usaha jasa wisata lainnya, Persewaan, Percetakan, Perbengkelan, SPBU dan Usaha-usaha lain yang sah<br /><br />Pada tanggal 21 Manet 2007, berdasarkan Surat Perintah Bupati Trenggalek Nomor : 821.2/544/406.073/2007, memerintahkan saksi Drs. Gathot Purwanto, M.Si disamping jabatannya sebagai Kasubag Otonomi Daerah Pada Bagian Tata Pemerintahan Setda (Sekretaris Daaerah) Kabupaten Trenggalek juga ditunjuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Diektur Utama PDAU Kab. Trenggalek<br /><br />Pada tanggal 26 Juli 2007, setelah Perda Nomor : 14 Tahun 2006 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Trenggalek diterbitkan, Soeharto ditemui oleh Gathot Purwanto dan terdakwa Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin (alm), dengan membawa Proposal terkait investasi usaha percetakan di Kab. Trenggalek, selanjutnya terdakwa DR. H. Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin (Alm) menyampaikan, apabila usaha percetakan tersebut didirikan maka untuk koran Surabaya Pagi akan dicetak di Trenggalek dan dipasarkan diwilayah Kediri, Madiun dan sekitarnya.<br /><br />Setelah melakukan pertemuan dengan Soeharto, selanjutnya terdakwa Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin (Alm), diminta untuk melakukan pemaparan tentang pendirian usaha percetakan tersebut. Kemudian terdakwa Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin (Alm) melakukan pemaparan di Gedung DPRD Kab. Trenggalek diikuti oleh Soeharto beserta Gathot PurwantoJahari (almarhum), Jausi, Samsul Anam dan Anggota DPRD Kab.TrenggaIek lainnya<br /><br />Pada tanggal 30 Juli 2007, dibuat Peraturan Bupati (Perbup) Trenggalek Nomor : 29 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kab. Trenggalek, kemudian dibentuk kepengurusan PDAU yang terdiri dari : 1. Direktur Utama, Drs. Gathot Purwanto,: 2. Direktur Teknis, Kosong,; 3. Ka. Biro Umum dan   Personalia,  Nugraheni Rahayu Setyaningsih,; 4. Ka. Biro Keuangan, Sri Winarti,; 5. Ka. Biro Pengembangan Usaha, Sambas Rudi Winotjo; 6. Ka. Biro Promosi dan Pemasaran, Ririk Damayanti,; 7. Badan Pengawas : 1. Subro Muhsi Syamsuri, 2. Sunarko dan 3. Warino<br /><br />Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan usaha PDAU Kab. Trenggalek, diberikan penyertaan modal. Kemudian ditetapkan Peraturan Daerah Kab. Trenggalek Nomor : 4 Tahun 2007 pada tanggal 15 Nopember 2007 tentang penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Trenggalek Tahun Anggaran 2007, dengan anggaran sebesar Rp15.300.000.000 (lima belas milyar tiga ratus Juta rupiah) yang rinciannya sebagai berikut : 1. Penyertaan Modal kepada PDAU sebesar Rp10.800.000.000,; 2. Penyertaan Modal Kepada PDAM sebesar Rp4.500.000.000.<br /><br />Sebagaimana tertuang dalam Penjelasan Pasal 4 Perda Nomor 2007 tersebut, Dana Penyertaan Modal sebesar Rp10.800.000.000, untuk PDAU digunakan untuk usaha pabrik pupuk, pabrik es, SPBU dan usaha lainnya setelah mendapatkan pertimbangan dari DPRD, namun dalam Perda tersebut tidak mencantumkan usaha percetakan;</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhSqw4EEItYzC5dPZxi43oBxFLnF86fvCpq3fKW_LSL84exZTm8aO4zGTMZpR7wEgOPSFIawJ_7FZeJkAdFRi3KgSt_j1mbWuO-PwMvhtRlP1OJHDBlqu0FMIrxjHTn704Po2sa5B_5lU8/s1600/IMG20200217101045.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="900" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhSqw4EEItYzC5dPZxi43oBxFLnF86fvCpq3fKW_LSL84exZTm8aO4zGTMZpR7wEgOPSFIawJ_7FZeJkAdFRi3KgSt_j1mbWuO-PwMvhtRlP1OJHDBlqu0FMIrxjHTn704Po2sa5B_5lU8/s640/IMG20200217101045.jpg" width="640" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
Pada tanggal 26 Nopember 2007, Plt. Direktur PDAU Gathot Purwanto mengajukan Rencana Biaya Usaha PDAU Tahun 2008 dengan rincian sebagai berikut : 1. Pernyertaan Modal/Usaha Rp10.200.000.000,; Pabrik Es Rp5.450.000.000,; Peretakan Casava (produksi) Rp1.800.000.000,; Apotek Rp550.000.000,; Rado Jwalita Rp100.000.000,; SPBU Rp2.300.000.000. 2. Belanja pegawai Rp68.069.145,; 3. Honorium pegawai Rp88.414.586.400,; 4. Biaya umum dan Operasional Rp145.586.455,; 5. Belanja Inventaris Rp269.532.000,; 6. Biaya Litbang Rp8.750.000,; 7. Biaya pemeliharaan gedung Rp19.648.000, sehingga total sejumlah Rp10.800.000.000<br /><br />Setelah terdakwa Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan melakukan pemaparan, dalam rentang yang tidak terlalu lama, Soeharto ditelepon oleh orang yang tidak dikenal menanyakan kelanjutan usaha percetakan yang telah dipaparkan oleh terdakwa Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan tersebut, dan sipenelpon mengancam terdakwa, apabila usaha percetakan tersebut tidak segera di tindak lanjuti, akan menyebarkan skandal Soeharto selaku Bupati Kab.Trenggalek untuk dipublikasikan.<br /><br />Setelah mendapat telepon tersebut, Soeharto menindak ianjutinya. Karena kalau tidak, akan menjadi masalah buat Soeharto terlepas benar atau tidaknya ancaman skandal dimaksud, sehingga akhirnya Soeharto menyetujui penambahan usaha percetakan.<br /><br />Kemudian Soeharto memerintahkan Gathot Purwanto selaku Plt. Direktur PDAU untuk membuat konsep Surat Keputusan Bupati sebagai tindak lanjut Perda Nomor : 4 Tahun 2007 yang isinya, semula Pabrik Es, Pabrik Pupuk Granul, Radio Jwalita, SPBU dengan merubahnya yaitu menambah 2 (dua) unit usaha diluar Perda Nomor : 4 Tahun 2007 antara lain Percetakan dan Apotik Dharmada dan menghilangkan usaha pabrik pupuk.<br /><br />Pencairan dana penyertaan modal tahun anggaran 2007 sebesar Rp10.800.000.000 (sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah) dari kas daerah kepada PDAU dengan kronologis sebagai berikut :<br /><br />a. Plt. Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha (Gathot Purwanto) mengajukan Nota Dinas kepada Bupati Trenggalek dalam hal ini sesuai surat Plt. Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kab. Trenggalek yang ditujukan kepada Bupati Trenggalek tanggal 12 Desember 2007 Nomor : 900/029/406.081/2007 perihal permohonan persetujuan pemindahbukuan rekening penyertaan modal Pemerintah Daerah (Pemda) kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Trenggalek dengan disertai rencana peruntukannya sebagaimana dokumen pelaksanaan anggaran Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kab. Trenggalek<br /><br />b. Selanjutnya Soeharto selaku Bupati Trenggalek memberikan petunjuk dalam disposisinya atas Surat Plt. Direktur PDAU tersebut tertanggal 13 Desember 2007 yang pada prinsipnya,  memerintahkan kepada Warino selaku Sekda (sebagai pengguna Anggaran) untuk di Proses sesuai ketentuan dan melaksanakan pengawasan yang ketat<br /><br />c. Selanjutnya Warino selaku Sekda Kab. Trenggalek memerintahkan Herusanto selaku Kabag (Kepala Bagian) Perekonomian dan Penanaman Modal untuk menindaklanjuti sesuai protap tertanggal 18 Desember 2007<br /><br />d. Kemudian Bagian Perekonomian meneliti dokumen pendukung tagihan dari Plt. Direktur PDAU dan mengajukan permintaan pembayaran kepada pengguna anggaran yaitu Sekretaris Daerah (Warino) sesuai surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor : 900/005/406.023/BL-LS-PDAU/2007 tanggal 24 Desember 2007, lalu diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : OOS/BY-LS/406.023/2007 tanggal 27 Desember 2007 oleh Sekretaris Daerah<br /><br />e. Atas dasar Surat Kabag Perekonomian Nomor : 900/247/406.023/2007 tanggal 27 Desember 2007 kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Trenggalek, selanjutnya Ali Mustofa selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Trenggalek meneliti dokumen kelengkapan ada tidaknya surat pengantar SPP-LS, ringkasan SPP-LS, surat penyediaan dana, kwitansi bermaterai yang ditandatangani oleh pihak ketiga (Plt. Direktur PDAU) disiapkan oleh bendahara pembantu di bidang perekonomian<br /><br />f. Selanjutnya Kepala BPKAD Kab. Trenggalek (Ali Mustofa) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : OOS/BY-LS/2007 tanggal 28 Desember 2007 oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Trenggalek yakni Ali Mustofa. Selanjutnya SP2D diserahkan kepada Plt. Direktur PDAU (Gathot Purwanto) untuk pemindahbukuan melalui Kas Daerah ke GIRO BRI Nomor Reg : 1/BY/LS/2007 tanggal 28 Desember 2007.<br /><br />Pada tanggai 28 Desember 2007, dibuatkan Berita Acara Penyerahan Penyertaan gaham/Modal Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2007 Nomor : 900/315/426.023/2007 antara Pemerintah Kabupaten Trenggalek dengan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kab.Trenggalek antara saksi Drs. Warino (selaku Sekretaris Daerah Kab. Trenggalek) dengan saksi Drs. Gathot Purwanto, M.Si (selaku Plt. Direktur PDAU Kab. Trenggalek) dengan rincian kekayaan Pemda yang dipisahkan antara lain : Penyertaan Modal/Usaha ; Pabrik Es Rp2.270.000.000; Feasebility Study Rp50.000.000; DED Rp100.000.000; Induk (40% Konstruksi dan Operasional) Rp2.120.000.000; Apotik Dharmada Rp500.000.000; Radio Jwalita Rp100.000.000; SPBU (Pengurusan Ijin) Rp150.000.000; Percetakan Rp7.139.000.000; Pondasi dan Partisi Gedung Rp41.000.000; Belanja Pegawai Rp156.483.543; Biaya Umum dan Operasional Rp145.586.455; Pengadaan Inventaris Rp269.532.000. Biaya Penelitian dan Pengembangan Rp8.750.000 dan Biaya Pemeliharaan Gedung Rp19.648.000. Jumlah Rp10.800.000.000<br /><br />Bahwa kemudian saksi Drs. Gathot Purwanto, M.Si membuat konsep Surat Keputusan Bupati sesuai perintah saksi H. Soeharto, ST Bin Yakoen sebagai tindak ianjut Perda Nomor : 4 Tahun 2007, ditandatangani oieh saksi H. Soeharto, ST Bin Yakoen, sehingga terbitlah Surat Keputusan Bupati Trenggalek Nomor : 188.45/08/406.012/2008 tanggal 9 Januari 2008 tentang Rincian Penggunaan Penyertaan Modal pada PDAU Kab. Trenggalek, dengan rincian sebagai berikut : Pabrik Es sebesar Rp2.270.000.000; Feasebility study Rp50.000.000; DED Rp100.000.000; Induk (40% konstruksi dan operasional) Rp2.120.000.000; Apotik Dharmada Rp500.000.000; Radio Jwaiita Rp100.000.000; SPBU (pengurusan ijin) R150.000.000; Percetakan Rp7.139.000.000; Pondasi dan Partisi Gedung Rp41.000.000; Belanja Pegawai Rp156.483.54S; Biaya Umum dan Operasional Rp145.586.455;  Pengadaan inventaris Rp269.532.000; Biaya Penelitian dan Pengembangan Rp8.750.000; Biaya Pemeliharaan Gedung Rp19.648.000<br /><br />Bahwa Proses pembuatan Surat Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 188.45/08/406.012/2008 tanggal 9 Januari 2008 tentang Rincian Penggunaan Penyertaan Modal PDAU Kab. Trenggalek tidak sesuai dengan Prosedur yang ada, karena tanpa melalui Bagian Hukum untuk dilakukan verifikasi terlebih dahulu</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img border="0" data-original-height="783" data-original-width="1600" height="312" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjeKQosxZWofBVGJ1yvT2UI-TAQD7Sv-lZbFIeqFYLN-Ia0-QPYh-f0q4uXbwiFQ_9pksE157uTed0E1PaqmR43spjYqCVrqrcvG0laEnE7RBA2HLEjrLYrdYBS-w4Ab6DpqL6erca6gQ0/s640/IMG20200217100945.jpg" width="640" /></div>
<div style="text-align: justify;">
Bahwa sesuai dengan Perda Nomor 4 Tahun 2007 tanggal 15 Nopember 2007 tentang penyertaan Modal Pemda kepada PDAU dan PDAM Kab. Trenggalek Tahun 2007 pada penjelasan Pasal 4 disebutkan, “Penggunaan Penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) digunakan untuk pendirian pabrik Pupuk, pabrik Es, SPBU dan usaha lainnya setelah mandapatkan pertimbangan dari DPRD"<br /><br />Kenyataannya, pendirian usaha percetakan dan usaha lainnya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 188.45/08/406.012/2008 tanggal 9 Januari 2008 tentang Rincian Penggunaan penyertaan Modal PDAU Kabupaten Trenggalek, usaha percetakan tidak ada pertimbangan dari DPRD Kab. Trenggalek<br /><br />Setelah diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Nomor 188.45/08/406.012/2008 tanggal 9 Januari 2008 tentang Rincian Penggunaan Penyertaan Modal PDA, kemudian pada tanggal yang sama dibuatkan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) tentang Pendirian Industri Grafika di Kabupaten Trenggalek antara PDAU (diwakili oleh saksi Drs. Gathot Purwanto, M.Si) dan PT. Surabaya Sore (diwakili oleh terdakwa DR. H. Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan, S, SOS., SH., MM Alias Tatang Bin H. Imam Muslimin) Nomor: 539/08/406.081/2008, Nomor. 06/Dirut-SMG-Pemkab Trenggalek/I/2008<br /><br />Pada tanggal 9 Januari 2008, dibuat Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) antara Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Trenggalek dan PT. Surabaya Sore Surabaya Tentang Pendirian Industri Grafika di Kabupaten Trenggalek Nomor : 539/08/406.081/2008, Nomor : 06/Dirut-SMG-Pemkab Trenggalek/I/2008. Dalam Nota Kesepahaman tersebut disebutkan ; Pasal 1 : Kerjasama ini bertujuan untuk pengembangan usaha industri Grafika di Kabupaten dan sekitarnya. Pasal 2 huruf a : Pihak kedua akan menyiapkan sistim, menejemen, SDM hingga operasional Industri Grafika Kabupaten Trenggalek. Sedangkan pihak pertama akan menyiapkan dana pembelian mesin-mesin dan dana pendukungnya. <br /><br />huruf b : Dalam hal ini Pihak Kedua sepakat memposisikan penyertaan Pihak Pertama sebagai pemegang saham mayoritas sebesar 80% (delapan puluh persen) atau senilai tujuh miliar seratus tiga puluh sembilan juta rupiah ( Rp7.139.000.000), dan pihak kedua Pemegang saham minoritas sebesar 20% (dua puluh persen ) atau senilai satu miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah (Rp1.784.750.000)<br /><br />pada tanggal 9 Januarl 2008, dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerjasama pengelolaan Usaha Grafika Nomor : 539/09/406.081/2008 - Nomor : 07/PDAU Trenggalek-SMG Sby/I/2oos antara PDAU (diwakili oleh saksi Drs. Purwanto, M.Si) dan PT. SUrabaya Sore (diwakili oleh terdakwa DR. H. Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan, S, SOS., SH., MM Alias Tatang Bin H. Imam Muslimin) yang akan melakukan kerjasama dalam bidang usaha Industri Grafika di Kabupaten Trenggalek, antara lain memuat sebagai berikut :<br /><br />1. Dalam ikatan kerjasama Ini, kedua belah pihak membentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) ; 2. Perusahaan ini dinamakan PT. Bangkit Grafika Sejahtera, atau yang disingkat BGS, dan selanjutnya akan mendirikan percetakan di Kabupaten Trenggalek ; 3. PDAU Kabupaten Trenggalek sepakat memposisikan sebagai pemegang saham mayoritas sebesar 80% (delapan puluh persen) atau senilai tujuh miliar seratus tiga puluh sembilan juta rupiah (Rp7.139.000.000), dan pihak kedua Pemegang saham minoritas sebesar 20% (dua puluh persen ) atau senilai satu miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah (Rp1.784.750.000) ; 4. PT Surabaya Sore akan menginvestasikan uang sejumlah Rp1.784.750.000 dalam bentuk persiapan (pra operasional), survey pasar, SDM, pembuatan sistem, manajemen hingga operaslonal ; 5. PDAU Kabupaten Trenggalek menyetorkan uang sejumlah Rp7.139.000.000 untuk pembelian mesin Offset, Mesin Web, Mesin Digital, peralatan pra cetak, Mesin Sablon, Perlengakapan Cetak dan Mesin Genset<br /><br />Namun faktanya menunjukan : a. Investasi modal usaha terdakwa DR. H. Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan, S, SOS., SH., MM Alias Tatang Bin H. Imam Muslimin (PT. Surabaya Sore) sebesar Rp1.784.750.000 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tidak dalam bentuk uang, tetapi dalam bentuk persiapan (pra  operasional), survey pasar, pembuatan sistem dan SDM tidak didasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 34;<br /><br />b. Pendirian Usaha Percetakan tidak dilakukan study kelayakan oleh konsultan ahli dibidang  percetakan yang ditunjuk dan disepakati oleh kedua belah pihak senegaimana diatur dalam Permendagri Nomor : 4 Tahun 1990, sehingga tidak dapat mengetahui prospek usaha yang akan menjadi objek kerjasama<br /><br />c. Perusahaan daerah yang akan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga harus mempunyai proposal dan study kelayakan tentang prospek usaha yang akan menjadi obyek kerjasama, disusun dan dibuat oleh konsultan ahli dibidang itu, ditunjuk dan disepakati kedua pihak sehingga dapat mengetahui prospek usaha yang akan menjadi obyek kerjasama, ternyata tidak dilakukan;<br /><br />d. Tidak mengajukan persetujuan Kepada Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam peraturan Permendagri Nomor 4 Tahun 1990 tanggal 16 Maret 1990 dimana nilai investasi lebih dari Rp1.000.006.000, dan jangka waktu kerjasama melebihi 5 (lima) tahun memerlukan persetujuan Menteri Dalam Negen<br /><br />e. Tidak ada modal yang disetor oleh terakwa Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 33<br /><br />Bahwa Investasi modal usaha terdakwa DR. H. Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan, S, SOS., SH., MM Alias Tatang Bin H. Imam Muslimin (PT. Surabaya Sore) sebesar Rp1.784.750.000 tidak berbentuk uang tetapi dalam bentuk persiapan (pra operasional), survey pasar, SDM, pembuatan sistem, tim penerbitan serta mesin-mesin yang dibutuhkan dalam pengelolaan dan pengembangannya oleh terdakwa DR. H. Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan, S, SOS., SH., MM Alias Tatang Bin H. Imam Muslimin tidak didasarkan harga pasar atau ahli yang tidak terafilias dengan Perseroan, hal tersebut telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2007 Pasal 34 yang bemunyi : “Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/ atau dalam bentuk lainnya; ayat (2), Dalam hal penyetoran modal saham dilakukan dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penilaian setoran modal saham ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan Perseroan”<br /><br />Bahwa Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Usaha Grafika Nomor 539/09/406.081/2008-Nomor : 07/PDAU Trenggalek-SMG Sby/I/2008 antara PDAU dan PT. Surabaya Sore untuk mendirikan usaha percetakan tidak dilakukan study kelayakan oleh konsultan ahli dibidang percetakan yang ditunjuk dan disepakati ke dua belah pihak, sehingga dapat mengetahui prospek Usaha yang akan menjadi obyek kerjasama. Hal ini telah bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 4 Tahun 1990 tanggal 16 Maret 1990 tentang Tata Cara Kerja Sama Antara Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c disebutkan : c. Mempunyai proposal atau study kelayakan tentang prospek usaha yang akan menjadi obyek kerjasama, disusun dan dibuat oleh konsultan ahli dibidang itu dan ditunjuk dan disepakati kedua pihak"<br /><br />Nilai investasi usaha percetakan "PT. BGS" berjumlah Rp7.139.000.000 (tujuh milyar seratus tiga puluh sembilan juta rupiah) seharusnya memerlukan persetujuan kepada Menteri Dalam Negeri, namun hal tersebut tidak dilaksanakan sehingga bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 4 Tahun 1990 tanggal 16 Maret 1990 tentang Tata Cara Kerja Sama Antara Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c disebutkan : "(1) Kerjasama dengan Pihak Ketiga dilakukan oleh Direksi Perusahaan Daerah dengan ketentuan sebagai berikut : huruf c. Nilai investasi lebih dari Rp.1.000.000.000,dan jangka waktu kerjasama melebihi 5 (lima) tahun memerlukan persetujuan Menteri Dalam Negeri"</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img border="0" data-original-height="926" data-original-width="1600" height="370" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgDZDX8vt8pjmJkrq6kNk1nDQGxfXaOZ7r2SVtnIWFEG2Cn8kY73ckgjzW3u6aEtyEM8myamKRQzyqSLPHFIrjj_lDORHw0ox57JzQhB5e8sBUWM2VIjvKVOjQeCyJ34LIRUyGsCM8yCX4/s640/IMG20200217101007.jpg" width="640" /></div>
<div style="text-align: justify;">
Pada tanggal 16 Januari 2008, kerjasama antara PDAU Kab. Trenggalek dengan PT. Surabaya Sore untuk mendirikan usaha percetakan, selanjutnya dituangkan dalam Akta Notaris No. 11 di Notaris Kayun Widiharsono, SH. MKn tentang Pendirian usaha percetakan "PT. Bangkit Graflka Sejahtera";<br /><br />Dalam Akta Notaris No. 11 tentang Pendirian usaha percetakan "'PT. Bangkit Grahka Sejahtera" dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) dan Pasal 20 Sub a dan b disebutkan : Modal Dasar perseroan berjumlah Rp8.923.750.000 (delapan milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) terbagi atas 892.375 saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp10.000,; Ayat (2). Dari modal dasar tersebut, telah ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 33,6% atau sejumlah 300.000 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dengan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta.<br /><br />Pasal 20 Ayat (1) sub a : PDAU berkedudukan di Trenggalek tersebut sejumlah 240.000 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.2.400.000.000,(dua milyar empat ratus juta rupiah),; Sub b : PT. Surabaya Sore berkedudukan di Surabaya tersebut, sejumlah 60.000 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah) tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas karena tidak ada modal yang disetor oleh Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin sampai sekarang sebagaimana diwajibkan Pasal 33 ayat (1) dan (2) yang berbunyi ; Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh. Ayat (2). Modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.<br /><br />Bahwa dalam salinan akta Notaris Kayun Widiharsono,SH, M.Kn tersebut susunan organisasi PT. Bangkit Grafika Sejahtera (BGS) adalah : Direktur Utama : Tuan Tatang Istiawan Witjaksono; Direktur : Gathot Purwanto; Komisaris Utama : Soeharto Bin Yakoen; Komisaris : Andrizal<br /><br />Dalam Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) tidak tepat Soeharto Bin Yakoen selaku Bupati Trenggalek menjabat sebagai Komisaris Utama PT.Bangkit Granka Sejahtera selaku Pemilik Modal, karena merangkap jabatan dan berpotensi terjadinya benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan atas hal-hal yang strategis bagi PT.BGS<br /><br />Pengangkatan tSoeharto Bin Yakoen sebagai Komisaris Utama PT. Bangkit Granka Sejahtera sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Nomor : 11 Tahun 2008 tanggal 16 Januari 2008 telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 28 huruf b yang berbunyi : "Kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang : Turut serta dalam suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik negara/daerah, atau daiam yayasan bidang apapun".<br /><br />Pada tanggal 18 Januari 2008 sampai dengan 11 Februari 2008, Penyertaan Modal PDAU Kabupaten Trenggalek sebesar Rp7.139.000.000 (tujuh milyar seratus tiga puluh sembilan juta rupiah) ditransfer dari rekening PDAU BRI Cabang Trenggalek Nomor : 0177-01-000530-30-9 ke rekening PT. BGS pada BRI Cabang Trenggalek Nomor : 0177-01-000532-301 dalam tiga tahap, yaitu: 1. Tanggal 18 Januari 2008 Rp3 miliyar, 2. Tanggal 25 Januari 2008 Rp1.500.000.000 dan Tanggal 11 Febuari 2008 sebesaar Rp2.639.000.000, Jumlah Rp7.139.000.000.<br /><br />Kemudian Gathot Purwanto sebagai Plt Direktur PDAU dan Direktur PT Bangkit Grahka Sejahtera, memerintahkan Kepala Biro Keuangan PDAU yakni Sri Winarti untuk mentransfer ke rekening terdakwa Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan dengan Nomor rekening 5180308808 pada BCA Kantor Cabang Kayun dengan Realtime Time Gross Seattlement (RTGS) dalam tiga tahap, yaitu: 1. Tanggal 18 Januari 2008 sebesar Rp2.200.000.000, 2. Tangggal 29 Januari 2008 sebesaar Rp1.500.000.000 dan Tanggal 11 Febuari 2008 sebesar Rp2.200.000.000, total sebesar Rp5.9900.000.000<br /><br />Selain itu, dari data slip pengambilan giro tanggal 10 April 2008, terdapat Pengambilan tunai dari rekening PT. BGS di BRI Cabang Trenggalek Nomor 0177-01000532-301 sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan tanggal 30 April 2008 sebesar Rp100.000.000 yang diterima oleh terdakwa Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan melalui Giro<br /><br />Namun sebelum PDAU mentransfer ke PT BGS, menurut keterangan Sri Winarti, terdapat uang muka yang ditalangi PDAU untuk diserahkan kepada terdakwa Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan sebesar Rp606.975.000 (enam ratus enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang diserahkan secara tunai. Dari data rekening Koran PT. BGS terdapat transaksi pemindahbukuan ke rekening lain tanggal 18 Januari 2008 sebesar Rp606.975.000 (enam ratus enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)<br /><br />Hal ini sesuai dengan salinan rekening Koran PT Surabaya Sore di BCA Cabang Kayun Nomor rekening 7880818303 dengan setoran tunai tanggal 11 Januari 2008 sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah), dan sisanya diambil tunai oleh terdakwa Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan sebesar Rp106.975.000 (seratus enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Sehingga total uang PT.BGS yang diterima oleh terdakwa Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan sebesar Rp6.656.975.000 (enam milyar enam ratus lima puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah).<br /><br />Dari data Rekening Koran, terdakwa Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan dengan nomor rekening 5180308808 pada BCA Kantor Cabang Kayun terdapat penarikan tunai yang kemudian ditransfer ke rekening Gathot Purwanto tanggal 29 Januari 2008 sebesar Rp769.000.000 (tujuh ratus enam puluh sembilan juta rupiah).<br /><br />Uang sebesar tersebut adalah berasal dari terdakwa Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan yang dijanjikan untuk anggaran anggota Pansus DPRD Kab.Trenggalek sebesar Rp1.000.000.000 (Satu milyar rupiah), namun ternyata realisasinya yang ditransfer ke saksi Gathot Purwanto sebesar Rp769.000.000 (Tujuh ratus enam puluh Sembilan juta rupiah<br /><br />Dari nominal Rp769.000.000 (Tujuh ratus enam puluh Sembilan juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan untuk penggunaannya antara lain, sebagian diberikan Gathot Purwanto kepada anggota-anggota pansus penyertaan modal DPRD Kab.Trenggalek yang sudah tidak diingat satu persatu oleh Gathot Purwanto, dan salah satunya untuk Sukaji diberikan sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).<br /><br />Selain itu juga, dipergunakan untuk mengganti uang pribadi Gathot Purwanto yang digunakan untuk anggota pansus penyertaan modal melalui Sukaji (Ketua Komisi B DPRD Kab.Trenggalek) sebesar Rp200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) melalui transfer ke rekening BCA milik Fathkur Rahman sebelum anggaran penyertaan modal PDAU Tahun 2007 disahkan dan juga untuk keperluan lain<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img border="0" data-original-height="900" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgaIhti9PC2w4ai0NXZFUenXRvFDkdlnNZwDizVFBsEwAY_FRL89QlyKx70uw8x1lmTNQwIa-FW9VVNfp-LJr-jfDNNSud80XGqkjNyFEw0u274XMyra4BQndLCj2h8mwpnvdSEtQuNxko/s640/IMG20200217105308.jpg" width="640" /></div>
<div style="text-align: justify;">
Pada tanggal 21 Januari 2008, terdakwa Istiawan Witjaksono Alias Tatang 
Istiawan Bin H. Imam Muslimin selaku Direktur Utama PT. BGS telah 
membeli mesin percetakan sesuai dengan Perjanjian jual beli mesin antara
 terdakwa Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin
 dengan Vicky Handoko seIaku Pemilik UD. Kencana Sari sebesar 
Rp2.669.000.000 (dua mlyar enam ratus enam Duluh sembilan juta rupiah) 
antara lain :<br /><br />1. Mesin merk Heidelberg Speed Master 102 V tahun 
1994, Conventional 4 warna ukuran 72 x 102cm, Eks. Malaysia 
(Recondition) dengan harga Rp1.800.000.000 (termasuk Instal) garansl 
service 3 bulan,; 2. Mesin Offset Oliver 72 tahun 1990, 1 warna harga 
Rp270.000.000 termasuk install dan garansi service 3 (tiga) bulan.<br /><br />3.
 Mesin Potong kertas Polar 115 Program Digital Ukuran max lebar 115 cm 
tahun 2002 Eks Jerman (recondition) harga Rp241.000.000 (termasuk 
install) garansi service 3 (tiga) bulan.,; 4. Plat Processor Dupont 
Howson PN 85 Eks Eropa ukuran max lebar 85, ada gum section (plat keluar
 sudah di gum dan kering tahun 2002 program digital garansi termasuk 
garansi spare part 3 bulan + service 1 bulan harga Rp110.000.000,; 5. 
Plat Maker made in China type SBK-C. Ukuran 1150 x 950 mm Shutter 
lodinegallium lamp printing frame 380 V/2 kw digital program garansi 
sparepart 3 bulan (tidak termasuk lampu halogen) harga Rp78.000.000 
(baru)<br /><br />6. Mesin Toko 820 Eks Jepang. Ukuran folio tahun 2000 
(recondition) garansi service 4 bulan,, harga Rp.50.000.000,; 7. Mesin 
Bending (Lem Buku) Made ln Cina tahun 2000 tipe JBB 335 garansi 6 bulan 
harga Rp70.000.000, dan 8. Mesin Jahit kawat 1 mata made in Cina tahun 
2007, tipe Purlux., garansi 6 bulan dengan harga Rp50.000.000<br /><br />Berdasarkan
 Kuitansi tanggal 21 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh UD.Kencana Sari 
atas pembelian mesin-mesin oleh PT.Bangkit Grafika Sejahtera sebesar 
R2.135.200.000 (dua milyar seratus tiga puluh lima juta dua ratus ribu 
rupiah), dan 80% dari total harga mesin atau Rp2.669.000.000, didalam 
kuitansi tersebut menyebutkan dibayar dengan cek 2 lembar yaitu cek BCA 
No CA 446055 JT dan cek BCA no CA 4460052 JT.<br /><br />Namun dari salinan 
rekening Koran rekening terdakwa Istiawan Witjaksono Alias Tatang 
Istiawan terdapat 2 kali transaksi pengambilan tunai melalui cek BCA No 
CA 446052 JT Tanggal 21 Januari 2008 sebesar Rp100.000.000 (seratus juta
 rupiah) dan cek BCA no CA 446055 JT Tanggal 21 Januari 2008 sebesar 
Rp682.500.000 (enam ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu 
rupiah). Jadi total cek yang keluar dari rekening Istiawan Witjaksono 
Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin sebesar Rp782.500.000, bukan 
sebesar Rp2.669.000.000 (dua milyar enam ratus enam puluh sembilan juta 
rupiah);<br /><br />Mesin-mesin percetakan dari Vicky Handoko selaku pemilik
 UD. Kencana Sari, dipesan terdakwa Istiawan Witjaksono Alias Tatang 
Istiawan pada tahun 2007, kemudian mesin-mesin tersebut di rekondisi 
oleh Vicky Handoko selama 6 (enam) bulan yang selanjutnya dikirimkan ke 
PT. BGS sesuai dengan Perjanjian Jual Beli yang dibuat tertanggal 21 
Januari 2008<br /><br />Sehingga pemesanan mesin-mesin cetak tersebut 
waktunya adalah sebelum ditetapkan pendirian usaha percetakan oleh 
terdakwa Soeharto Bin Yakoen sesuai dengan Surat Keputusan Bupati 
Trenggalek Nomor : 188.45/08/406.012/2008 tanggal 9 Januari 2008 tentang
 Rincian Penggunaan Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha 
(PDAU) Kab. Trenggalek.<br /><br />Bahwa pembelian mesin percetakan oleh 
terdakwa Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan tidak berdasarkan 
Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor : 43 Tahun 2000 
Tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga dalam 
Pasal 8 ayat (1) yang berbunyi : "Kerjasama dengan Pihak Ketiga untuk 
pengadaan barang/jasa serta infrastruktur dilakukan oleh Direksi 
Perusahaan Daerah sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku"<br /><br />Pembelian
 mesin-mesln percetakan oleh terdakwa Istiawan Witjaksono Alias Tatang 
Istiawan, harus berpedoman dengan ketentuan yang berlaku, yaitu 
Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 Tentang Pperubahan Kenam atas 
Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Namun hal tersebut tidak dilakukan, 
dimana pengadaan mesin-mesin percetakan dilakukan dengan terburu-buru, 
prosedur pengadaan tidak jelas, pengadaan secara penunjukan langsung 
dengan nilai di atas Rp5.000.000.000 tanpa penawaran dan negosiasi</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img border="0" data-original-height="783" data-original-width="1600" height="312" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhGDYCOfQYM40u63WHgdLqWBQUO8b9HEiFqnBzWHNqjvi0lysbUDPRosP5Em1NTL-QlO3AmjegVYjHjQphorWGSOg2d3OiLA06wsda_dXWmJsy0KscXdlsZQcDbZdUWgvhGjF8cPJML_iA/s640/IMG20200217100945.jpg" width="640" /></div>
<div style="text-align: justify;">
Pada
 Tanggal 22 Januari 2008 Bupati Trenggalek Soeharto Bin Yakoen 
memberikan ijin kepada Gathot Purwanto selaku Plt Direktur Utama PDAU 
Kabupaten Trenggalek untuk menjadi Direktur PT.Bangkit Graflka Sejahtera
 di Kabupaten Trenggalek melalui surat ijin Nomor 821/23/406.081/2008 
tanggal 22 Januari 2008;<br /><br />Pada tanggal 28 Januari 2008, telah 
dilakukan pembelian mesin oleh PT Bangkit Grafika Sejahtera kepada PT. 
Nadi Raga Bina sebesar 80% dari Rp3.085.000.000 atau dibayar sebesar 
Rp2468.000.000 sesuai dengan kuitansi. Mesin-mesin percetakan yang 
dibeli dari PT. Nadi Raga Bina, stelah dilakukan pengecekan ternyata 
tidak diterdaftar di Direktorat Administrasi Hukum dan Umum Kanwil 
Kementerian Hukum dan Ham Nomor W15.AH.01.01-2247 tanggal 27 Agustus 
2019 Perihal Keterangan Perseroan.<br /><br />Dalam Surat Perjanjian 
Pengadaan dan Pemasangan Mesin Cetak Web Offset dan Image Setter antara 
PT Bangkit Graflka Sejahtera dengan PT. Nadi Raga Bina No : 
006/NRB/I/2008 tanggal 28 Januari 2008 menyebutkan, bahwa mengadakan 
perjanjian 3 (tiga) item mesin dengan syarat sebagai berikut :<br /><br />1.
 (satu) line mesin web offset merk Gass Community, cut off 578 mm, Max 
Mdth : 915 mm, max Speed : + 15. 000 cph, yang terdiri dari  1 x UOP 3 
Colors SC (whtage 1983) eks Eropa 2 x Mono unit SC with integral 
reelstaands.<br /><br /> 2. 1 x folder 1/2 and 1/4 fold (vintage +/1975’s) 
Drive and moto 40 HP 1 x Platebender, harga R2.400.000.000 (dua milyar 
empat ratus juta rupiah) Mesin diperkirakan tiba di Trenggalek pada 25 
Februari 2008, Instalasi mesin selama 2 (dua) minggu.<br /><br />3. Unit 
Image Setter merk Agfa Avantra 30 OLP 1975 bekas pakai Eropa, dengan 
Spesifikasi Image size :63,5x76,2 cm, Light Source : WS/b/e Red Diode 
Laser Max Resolut/bn : 1.200 ; I . 800 dan 2. 4000 dpi Imaging speed 
:4.032 cm2/minGDl200 dpi manufacture tahun 1997 berikut agfa Software 
RIP (tidak termasuk PC Platform) agfa On-line Processor, harga Rp450 
juta, Garansi 30 hari setelah serah terima perangkat. Mesin diperkirakan
 tiba di Trenggalek pada 12 Februari 2008 dan Instalasi mesin selama 2 
(dua) hari.<br /><br />4. Mesin Digital Printing type My JET 3216/2516/1816 
Print head : XAAR 128 +(360 DPI) Printhead quantity Maximum 16 heads 
Printing width ? 3,2 M/2.5M/1.8 M Kondisi Baru, Speed (16 heads 128+/720
 dpi printing model) 3 PASS 60 M2/h 4 PASS 42 m/h 6 PASS 34 m2/h 8 PASS 
23 m2/h Color : 18 million CMYK/CMYK Le Lm, Media handing : roll to roll
 banding single media, Media types : Paper advertising banner PVC, Mesh 
fabrics adhesive vinyloand artist media PP paper, Ink : Solvent-base 
pigments, 2 years out door life, Image data format : TIFF, JPG, PDF, 
PSD, EPS, PS, Bitmap, Contral Software : DPCS software developed by 
chitting tech independently, RIP : windows 2000, windows XP Operation 
environment : Power ac 50 HZ/60 Hz 220-230 v, Power Supply single phase 
5o HZ/60 HZ, distortion : < 0554, temperature : 20-30 derajat, 
Humadity : 40 %-70%, Net weight/ Gross weigtt :650 KG/750 kg (My Jet 
3216), harga Rp.235.000.000 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah), 
Garansi satu tahun. Mesin diperkirakan tiba di Trenggalek pada tanggal 
16 Februari 2008 dan instalasi sekitar 3 (tiga) hari.<br /><br />Setelah 
mesin-mesin percetakan di PT. BGS di install, kemudian dibuatkan serah 
terima penyerahan dari supplier kepada Operator PT. BGS (Chandra) 
sekitar tahun 2008. Namun yang Chandra tandatangani hanya dari mesin 
webb goss community, dan untuk yang lainnya tidak bersedia 
menandatangani karena kondisinya tidak normal/tidak bagus. Dan selama 
Chandra menjadi operator/maintenance di PT. BGS yang menghasilkan 
pemasukan bagi PT. BGS adalah hasil dari mesin digital printing saja, 
yang lainnya tidak ada karena mesinnya rusak.<br /><br />Kondisi mesin 
percetakan yang dibeli oleh terdakwa Istiawan Witjaksono Alias Tatang 
Istiawan selaku Direktur Utama PT. BGS setelah dioperasionalkan, 
mengalami kendala antara lain : 1. Mesin merk Heidelberg Speed Master 
102 V tahun 1994, Conventional 4 warna ukuran 72 x 102cm. Eks Malaysia 
(Recondition) kondisinya rusak parah sering   trobel dan hasil cetakan 
tidak presisi, banyak sensor yang mati dan tidak berfungsi, kondisi 
spare part sudah tambal sulam ,;<br /><br />2. Mesin Offset Oliver 72 tahun 
1990 kondisi mesin di cat ulang, sering trobel di kompresor, olinya 
bocor,; 3. Mesin Plat Maker made in China type SBK-C ukuran 1150 x 950 
mm kondisinya lampu bawaan orisinil mati masih bisa dipakai dengan dua 
lampu merkuri sehingga memakan waktu penyinaran lebih lama,; 4. Mesin 
Jahit kawat 1 mata made in Cina tahun 2007 tipe Purlux kondisinya tidak 
bisa dipakai /tidak presisi karena kondisi mesin sudah aus,;<br /><br />5. 
Mesin Bending (Lem Buku) Made in Cina tahun 2000 tipe 388 335 kondisinya
 tidak bisa rapi,; 6. Line mesin web merk Goss Comunity kondisinya roll 
air bocor atau menetes sehingga kertas basah dan sering sobek/putus dan 
kondisi spare part roll blanket sudah aus karena bekas baut yang 
terlepas,; 7. Image Setter Agfa Avantra 30 OLP kondisinya sering 
overhead/ panas,; 8. Mesin Digital Printing type My Jet 3216/2516/1816 
kondisinya bagus namun pompa tinta sering rusak,; 9. Mesin Plat 
Processor Dupont Howson PN 85 Eks Eropa kondisi motor penggerak roll 
pencucian trobel (mati) dan 10. Mesin toko Eks Jepang ukuran folio tahun
 2000 kondisinya rusak parah.<br /><br />Pada tanggal 22 Febuari 2008, 
diterbitkan Keputusan Menteri Hukum dan Ham RI Nomor AHU-08682.AH.01.01 
tahun 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan yang memutuskan, 
mengesahkan badan hukum PT. Bangkit Grafika Sejahtera berkedudukan di 
Trenggalek karena telah sesuai dengan Format Isian Akta Notaris Model I 
yang disimpan di dalam database Sisminbakum, dan salinan Akta Nomor 11, 
tanggal 16 Januari 2008 yang dibuat oleh Notaris Kayun Widiharsono, SH, 
M.Kn berkedudukan di Kabupaten Trenggalek.<br /><br />Pada tanggal 15 April 
2008, Izin berupa Surat Izin Tempat Usaha Perusahaan Daerah Aneka Usaha 
(PDAU) baru dikeluarkan oleh Kepala Kantor perijinan dan Penanaman Modal
 Kabupaten Trenggalek melalui surat nomor 503/792/406.082/2008;<br /><br />Pada
 Tanggal 16 April 2008, Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Perusahaan 
Daerah Aneka Usaha baru terbit dengan nomor : 96/13-30/SIUPB/IV/2008;<br /><br />Pada
 tanggal 8 Mei 2008 Pemkab Trenggalek cq Kantor Perizinan dan Penanaman 
Modal mengeluarkan Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas dan Surat 
Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dengan nomor : 139/13--29/SIUP-B/V/2008 
untuk PT. Bangkit Grafika Sejahtera;<br /><br />Pada tanggal 24 Desember 
2008, Gathot Purwanto mengusulkan Penambahan penyertaan modal PDAU 
melalui surat No. 900/165/406.081/2008 tanggal 24 Desember 2008,  
karena  masih ada kekurangan kebutuhan modal usaha percetakan dan 
kontrak pabrik es sebesar Rp5.553.700.000 khusus untuk percetakan 
sebesar Rp1.000.000.000. dari usul tersebut terdapat disposisi Bupati 
Trenggalek kepada Sekda Kabupaten Trenggalek agar mempertimbangkan 
usulan tersebut dibahas dalam RAPBD 2009<br /><br />Rincian Penggunaan 
Tambahan Penyertaan Modal Dan Proyeksi Pendapatan Tahun Anggaran 2009 
sebagaimana dalam Daftar Lampiran Surat No 900/165/406.081/2008 tanggal 
24 Desember 2008 adalah : 1. Kekurangan Biaya Pembangunan Pabrik es 
Rp4.353.700.000,; 2. Operasional Percetakan Rp1.000.000.000,; 3. 
Operasional PDAU Rp. 200.000.000, dengan total Rp5.553.700.000<br /><br />Namun
 yang terealisasi hanya pembangunan pabrik es dan biaya operasional 
percetakan PT. BGS saja. PDAU Trenggalek mengajukan penambahan 
penyertaan modal sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) tahun 2009, 
padahal PDAU belum pernah menerima Laporan Keuangan dari PT. BGS<br /><br />Selanjutnya
 Raperda penambahan penyertaan modal untuk PDAU diusulkan untuk dibahas 
di DPRD Kab. Trenggalek untuk dijadikan Perda, hasilnya disetujui dan 
diterbitkanlah Perda Nomor 3 Tahun 2009 tanggal 23 April 2009 tentang 
Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah 
Aneka Usaha Kab. Trenggalek sebesar Rp8.553.700.000 (delapan milyar lima
 ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang digunakan 
untuk : 1. Penambahan modal untuk menutup kekurangan biaya pembangunan 
pabrik es; 2. untuk penambahan modal biaya percetakan 3. pengembangan 
usaha sapi perah di Kecamatan Bendungan<br /><br />Pada tanggal 5 Oktober 
2009, Gathot Purwanto mengirimkan surat Nomor : 900/55/406.081/2009 
Kepada Bupati Trenggalek (Soeharto Bin Yakoen) perihal : Permohonan 
Persetujuan Realisasi Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 
kepada PDAU yang Dada pokoknya, mohon persetujuan Bupati Trenggalek agar
 penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAU sebesar 
Rp5.600.000.000 (lima milyar enam ratus juta rupiah) dapat direalisasi 
dan dipindahbukukan dari rekening Kas Daerah ke rekening PDAU Kab. 
Trenggalek di BRI Cabang Trenggalek<br /><br />Permohonan Gathot Purwanto 
selaku Direktur PDAU tersebut, selanjutnya Soeharto Bin Yakoen 
mendisposisi Surat tersebut antara lain : 1. ACC Proses tindak lanjuti; 
2. Kecuali untuk operasional, pencairan pembayaran sisa belanja 
modaI/investasi, dan 3 dapat dicairkan bila benar-benar berkas yang 
berkaitan telah lengkap dan benar; 3. Segera.<br /><br />Pada tanggal 29 
Oktober 2009, dibuatkan Peraturan Bupati Nomor 70 tahun 2009 tentang 
Rincian Penggunaan Penambahan Penyertaan Modal pemerintah daerah Kepada 
Perusahaan Daerah Aneka Usaha, dengan rincian sebesar Rp5.600.000.000 
yang salah satunya digunakan untuk operasional pada percetakan sebesar 
Rp1.000.000.000 dengan rincian ; a. Penagdaan bahan baku Mesin Webb 
Offset dan Digital Printing besar Rp504.000.000,; b. Pengadaan bahan 
potong Mesin Plat Maker,  Plat Processot dari Image Centre 
Rp184.000.000,; c. Pembiayaan Umum anOperasional Rp2400.000.000, dan d. 
Pemeliharaan mesin Rp72.000.000.<br /><br />Pada tanggal 6 Nopember 2009, 
sebelum di lakukan persetujuan pencairan penambahan penyertaan modal 
untuk usaha percetakan sebesar Rp1.000.000.000 dari DPPKAD ke rekening 
PDAU sesuai dengan Perda No.3 Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan 
Modal Pemerintah Daerah kepada PDAU Kab. Trenggalek, tidak pernah 
dilakukan survei sebagai dasar pertimbangan laik atau tidaknya 
perusahaan percetakan tersebut memperoleh tambahan penyertaan modal. Dan
 dalam Perda tersebut tercantum, harus dilakukan audit terlebih dahulu 
namun hal tersebut tidak dilakukan serta tetap dicairkan ke rekening 
PDAU.<br /><br />Pada tanggal 6 November 2009, PT Bangkit Grafika sejahtera 
melalui Gathot Purwanto  mengajukan permohonan pencairan Dana 
Operasional Percetakan melalui surat tanggal 06 November 2009 dengan 
nomor . 046/BGS/XI/2009, namun tanggal 5 November 2009 PDAU sudah 
mentransfer ke PT. BGS melalui RTGS pada Bank Jatim Trenggalek no 
rekening 0221.016.009 dari Rekening PDAU PT Bank Rakyat Indonesia dengan
 rekening Nomor 0177.01.000530.30.9 sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar
 rupiah)<br /><br />Realisasi penggunaan dana tambahan penyertaan modal 
tahun 2009 sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) digunakan untuk 
kebutuhan gaji karyawan, biaya listrik, perbaikan mesin serta sebagian 
besar digunakan untuk ikut lelang beberapa penerbit buku, namun PT. BGS 
tidak mencetak buku sendiri hanya menerima fee/komisi dari bendera yang 
dipinjam ikut lelang. Sedangkan untuk yang mencetak bukunya dari 
penerbit lain.<br /><br />Selain itu, pendapatan dan biaya operasional dari 
mutasi Buku Kas PT BGS Tahun 2009 dan tahun 2010 menunjukkan, bahwa 
kebutuhan biaya operasional perusahaan selama dua tahun,   jauh lebih 
besar dari pendapatannya dengan rincian sebagai berikut: 1. Tahun 2009, 
nilai pendapatan sebesar Rp401.784.700. Biaya Rp1.507.077.860. Selesih 
Rp1.105.293.160.; 2. Tahun 2010, pendapatan sebesar Rp54.351.355. Biaya 
Rp338.515.221. Selesih Rp284.163.866. Total pendapatan selama 2 tahun 
(2009 dan 2010) sebesar Rp456.136.055, dan total biaya Rp1.845.593.081. 
Jumlah selisih Rp1.389.457.026.<br /><br />Hal ini membuktikan PT. BGS dalam
 tahun 2009 dan 2010 tidak menghasilkan keuntungan dalam usahanya. 
Selain itu, dalam tahun 2009 dan 2010 juga terdapat pembelian hasil 
cetakan (cetak spanduk digital printing, stiker, kartu nama, sablon 
kalender, bendera dan umbul umbul) dari perusahaan percetakan lain 
senilai Rp40.092.132.500, terinci : 1. Tahun 2009 sebesar Rp30.866.775, 
dan 2. Tahun 2010 sebesar Rp9.226.050. Jumlah Rp40.092.82<br /><br />Pada 
Tahun 2011, PT.BGS tidak beroperasi dan selama 3 tahun (2008-2010) tidak
 ada laporan keuangan dan catatan Buku Kas, selain itu juga tidak pernah
 ada rapat RUPS di PT. Bangkit Grafika Sejahtera dan sudah tidak 
beroperasi mulai tahun 2010<br /><br />Pada tanggal 26 Januari 2011, PT GBS 
melakukan pemindah bukuan rekening Bank Jatim No 0221016099 oleh Gathot 
Purwanto yaitu menyetor ke Kas Daerah sebesar Rp707.743.750  (tujuh 
ratus tujuh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima 
puluh rupiah);<br /><br />Akibat perbuatan terdakwa DR. H. Istiawan 
Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin (Alm) bersama-sama
 dengan Soeharto Bin Yakoen dan Gathot Purwanto telah mengakibatkan 
kerugian keuangan negara cq. Kabupaten Trenggalek sebesar 
Rp7.431.256.450 (tujuh milyar empat ratus tiga puluh satu juta dua ratus
 lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) berdasarkan Laporan
 Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas 
Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penyertaan Modal Dalam Usaha 
Percetakan Pada Perusahan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Trenggalek
 Tahun 2008 s/d 2010 Nomor : SR-854/PW13/5/2018 tanggal 25 Oktober 2018 <br /><br />Sehingga
 JPU mengatakan, bahwa perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana 
diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Pasal 18 Undang-undang RI No. 31 tahun 
1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah 
diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 tahun 2001 tentang 
perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. (Jen)</div>

News Tipikor Terdakwa Tatang, Bos Surabaya Sore Dituntut Pidana Penjara 10 Tahun

#Selain Pidana Penjara, Terdakwa Tatang juga dituntut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp7.139.000.000 atau dipidana penjara selam...

Kajati Jatim : Sidang Teleconference Belum Ada Payung Hukumnya

23.50 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img border="0" data-original-height="551" data-original-width="630" height="558" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhRY9S3jiOgZmB4msp3r6jMnlRJ2608DtRr-x-eIBWqDag9mcwuc0otAzHlnPjbaOpBKyUKv_Kdtkcxfeyh0xDh_OOI5i7tL1VwSaeDtBZKQpwKE23cqfWwH9hA5FGSHieXsf-WO30aVeg/s640/IMG20191231085703.jpg" width="640" /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<b><span style="font-size: large;">“Sidang Teleconference Sebagai Terobosan Baru Dalam Perkara Korupsi <i>Karena mungkin dapat menghemat anggaran</i>”</span></b></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </b></span>Penegakan hukum dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bukan hanya memenjarakan Koruptor, tetapi bagaimana menyelamatkan keuangan negara yang dilakukan oleh para maling uang rakyat itu. Bagaimana bila anggaran persidangan dari Kejaksaan ke Pengadilan Tipikor jauh lebih besar dari kasus perkara Korupsi ?<br /><br />Seperti kasus perkara korupsi penyaluran beras miskin (Raskin) di Desa Pohsangit Leres,  Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo pada tahun 2012, yang merugikan Negara sebesar 612 ribu rupiah (dalam dakwaan JPU senilai Rp2.700.000) dengan terdakwa saat itu adalah Sahri (55) selaku Pj.Kepala Desa.<br /><br />Atau kasus dugaan Korupsi penyalahgunaan ADD dan DD sebesar Rp56 juta dalam pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat atau Kegiatan Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa (Getar Desa) di Desa Sumber Rejo Kabupaten Bondowoso pada Tahun 2018 yang saat ini disidangkan di Pengadilan Tipikor Surabaya<br /><br />Atau perkara Korupsi Pungli yang beberapa haru lalu (Rabu, 12 Februari 2020) disidangkan di Pengadilan Tipikor Surabaya sebesar Rp33.750.00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dalam Program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap)/Prona (Program Nasional Agraria) atau Sertifikat Gratis tahun 2017 di Desa Katerban, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk <br /><br />Pertanyaannya kemudian, berapa anggaran yang digunakan oleh Kejaksaan untuk menyidangkan perkara Kasus Korupsi sebesar Rp33.750.000 tersebut diatas ?. Bagaimana bila kasus yang sama terjadi di Kejaksaan Negeri yang ada di beberapa Kabupaten/Kota di Indonesia yang jaraknya jauh dari Pengadilan Tipikor setempat seperti di Sumatra Utara, Papua, NTB dll.<br /><br />Nah, melihat fenomena ini, Sidang Teleconference adalah salah satu terobosan baru dalam proses persidangan kasus Perkara Korupsi Khusus untuk pemeriksaan atau mendengarkan keterangan saksi-saksi. Tujuannya adalah, agar persidangan lebih efesien dan yang lebih utama yaitu dapat menghemat anggaran.<br /><br />Dan mungkin itulah sebabnya, mantan Kepala Kejaksaan Tinggi - Jawa Timur (Kajati Jatim) Sunarta, dan mantan Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, Didik Farkhan Alisyahdi  mengeluarkan anggaran pembelian alat dan menempatkan di Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur untuk mendukung pelaksanaan sidang Teleconference di Jawa Timur yang bekerjasama dengan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Khsus Surabaya, Nursyam.<br /><br />Dan mungkin itupula alasan Kejaksaan Negeri (Kejari) Bondowoso mengajukan permohonan untuk sidang Teleconference dalam 4 (empat) perkara Korupsi dengan 4 orang terdakwa,  namun akhirnya gagal. Pada hal sebelum dikeluarkan Penetapan, Pihak Pengadilan Negeri Surabaya telah melakukan uji coba yang bekerja sama dengan Pengadilan Negeri Bondowoso serta disaksikan pihak Pengadilan Tinggi - Jawa Timur.<br /><br />Menurut Kepala Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur, Dr. Muhammad Dofir melalui Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum), Richart Marpaung saat ditemui beritakorupsi.co di gedung Kejati Jatim Jalan A. Yani Surabaya mengatakan, bahwa sidang Teleconference belum ada payung hukumnya.<br /><br />“Karena untuk sidang Vicon (Video Conference) itu belum ada payung hukumnya yang berupa SOP (Standar Operasional Prosedur)-nya belumpun ada,” kata Richart Marpaung<br /><br />Anehnya, saat ditanya lebih jauh tentang payung hukum berupa SOP yang dimaksud, Richart Marpaung tidak menjelaskan secara rinci, kecuali hanya mengatakan SOP (Standar Operasional Prosedur)<br /><br />“Ya payung hukumnya SOP namaya, Standar Operasional Prosedur,” ujarnya.<br /><br />Sebelumnya,  Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nursyam menjelaskan, bahwa sidang Teleconference pernah dilangsungkan beberapakali. Hal ini akan lebih efesien dan dapat menghemat anggaran dengan memanfaatkan Information and Technology (IT), karena puluhan saksi dalam perkara tersebut tidak perlu hadir ke Pengadilan Tipikor Surabaya di Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur<br /><br />“Kalau perkaranya dari Banyuwangi, kemudian sidangnya hingga malam karena banyaknya perkara, saksi-saksi harus berhari-hari. Jadi kalau Sidang Teleconference, para saksi tidak perlu harus hadir dari Banyuwangi ke Tipikor kalau Jaksa, terdakwa dan penasehat Hukumnya tetap hadir. Saksi tetap dapat di dengar keterangannya dalam ruang sidang. Dalam persidangan itu ada Jaksa dibawah pengawasan Ketua PN setempat atas penunjukan KPT (Ketua Pengadilan Tiggi),” kata Nursyam saat ditemui beritakorupsi.co di ruang kerjanya, Senin, 3 Februari 2020. (Jen)</div>

News Pendidikan Regional Tipikor Kajati Jatim : Sidang Teleconference Belum Ada Payung Hukumnya

“Sidang Teleconference Sebagai Terobosan Baru Dalam Perkara Korupsi Karena mungkin dapat menghemat anggaran ” BERITA KORUPSI .CO ...

Terima Suap Rp33 Juta, Sekdes Diadili Bagaimana Yang Lainnya ?

23.47 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img border="0" data-original-height="609" data-original-width="678" height="574" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhY1rwdabKT3aX_QutI2kOKQvC02uf5ULbbYp_m2mW52aQPFky0iiR_vhsVHILDpEvLt9jeRccLDZXF7kSB01EAZA5RJcwrITVcYd59U62KLBZbntY4awCw5uX-bW1yDvjo0YB22UNa1hc/s640/7.jpg" width="640" /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Basir, selaku Kasi Pelayanan Desa, Kecamatan Baron,  Kabupaten Nganjuk yang menjabat sebagai Anggota Panitia PTSL/Prona Desa Katerban mendapatkan pembagian dari uang Pungli sebesar Rp63.750.000 lebih bernasib mujur dari pada terdakwa yang menerima Rp33 juta. Ada apa?#</span></span><br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Rabu, 12 Februari 2020, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Nganjuk menyeret Arifin, SH Bin Supono yang menjabat sebagai Sekretaris Desa (Sekdes), Desa Katerban, Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk ke Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo Jawa Timur untuk diadili sebagai terdakwa Kasus Tindak Pidana Korupsi menerima uang Pungli (pungutan liar) sebesar Rp33.750.000 dari masyarakat Desa Katerban, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk selaku peserta Program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap)/Prona (Program Nasional Agraria) atau Sertifikat Gratis tahun 2017<br /><br />Sidang yang berlangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya adalah pembacaan Surat Dakwaan oleh JPU Eko Wahyu Prayitno dari Kejari Nganjuk terhadap terdakwa Arifin, SH Bin Supono dengan didampingi Penasehat Hukumnya di muka persidangan dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Cokorda Gedearthana dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu Kusdarwanto dan M. Mahin serta Panitra Pengganti (PP).<br /><br />Dalam surat dakwaan JPU menyatakan, bahwa terdakwa Arifin, SH Bin Supono selaku Sekretaris Desa (Sekdes), Desa Katerban, Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk yang menjabat sebagai Wakil Ketua Panitia PTSL/Prona Desa Katerban, Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk tahun 2017, menerima uang hasil pungutan liar dari dari masyarakat peserta Program PTSL/Prona sebesar Rp 33.750.000.<br /><br />Sementara Muhammmad Subur yang menjabat sebagai Kepala Desa (Kades), Desa Katerban, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk mendapat jatah uang Pungli sebesar Rp937.750.000 dan sudah menjadi terpidana dalam perkara ini berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Khusus Surabaya No. 09/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Sby tanggal 06 Mei 2019.<br /><br />Sehingga atas perbuatan terdakwa Arifin dijerat dan diancam Pidana sebagaimana dalam pasal 12 huruf e atau pasal 11 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31  Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undahg-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana.<br /><br />Anehnya, mengapa hanya terderdakwa Arifin yang diseret oleh JPU ke Pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili atas penerimaan uang Pungli sebesar Rp33.750.000 dari masyarakat peserta PTSL/Prona ? Padahal, ada perangkat Desa dan tokoh masyarakat yang juga sebagai Panitia PTSL/Prona menerima jatah uang Pungli yang jauh lebih besar dari yang diterima terdakwa, namun bernasib baik kerena tidak tersentuh hukum.<br /><br />Diantaranya adalah Basir, selaku Kasi Pelayanan Desa yang menjabat selaku Anggota Panitia Prona Desa Katerban mendapatkan pembagian sebesar Rp63.750.000, Sugeng Hariono, selaku Tokoh Masyarakat (Mantan Kasun) sebagi Anggota Panitia Prona Desa Katerban mendapatkan bagian sebesar Rp37.250.000 dan Sugeng Rianto, selaku Kasun Banar yang Anggota Penitia Prona Desa Katerban Tahun 2017 mendapatkan  jatah sebesar Rp34.500.000.<br /><br />Selain ketiga orang ini (Basir, Sugeng Hariono dan Sugeng Rianto), masih ada beberapa Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat sebagai Panitia PTSL/Prona juga menerima duit namun tak tersentuh hukum. Yaitu ;<br />1. Sugeng selaku Kepala Dusun Sumberputat yang menjabat selaku Ketua Panitia Prona Desa  </div>
<div style="text-align: justify;">
    Katerban sebesar Rp29.250.000; <br />2. Moh Muhlis, selaku Kamituwo Dusun Jati dan BendaharaTksa Katerban yang menjabat  selaku</div>
<div style="text-align: justify;">
    Bendahara Panitia Prona Desa Katerban sebesar Rp21.000.000; <br />3. M Khudori, selaku Kasi Pemdes yang menjabat selaku Anggota Panitia Prona Desa Katerban </div>
<div style="text-align: justify;">
    mendapatkan pembagian sebesar Rp10.000.000; <br />4. Munari, selaku Kaur Keuangan Desa yang menjabat selaku Anggota Panitia Prona Desa  Katerban </div>
<div style="text-align: justify;">
     mendapatkan pembagian sebesar Rp15.000.000; <br />5. Mulyani, selaku Kaur Kesra yang menjabat selaku Anggota Panitia Prona Desa Katerban</div>
<div style="text-align: justify;">
    mendapatkan pembagian sebesar Rp13.750.000; <br />6. Imam Sya'roni selaku Kaur Umum yang menjabat selaku Anggota Panitia Prona Desa  Katerban</div>
<div style="text-align: justify;">
    mendapatkan pembagian sebesar Rp16.000.000; <br />7. Hadi Mafatih, selaku Kasi Pelaksana Pembangunan yang menjabat selaku Anggota Panitia   Prona</div>
<div style="text-align: justify;">
    Desa Katerban mendapatkan pembagian sebesar Rp15.250.000; <br />8. HM. Taukhid, selaku mantan Kamituwo yang menjabat selaku Anggota Panitia Prona Desa</div>
<div style="text-align: justify;">
    Katerban mendapatkan pembagian sebesar Rp3.750.000.<br /><br />Kalau uang yang diterima terpidana M. Subur selaku  Kepala Desa maupun yang diterima terdakwa Arifin dianggap salah atau melanggar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana surat dakwaan JPU, apakah ke- 11 perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat yang juga menerima jatah uang dari hasil Pungli itu dianggap benar ?<br /><br />Lalu mengapa baru saat ini JPU menyeret terdakwa Arifin ke Pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili setelah M. Subur selaku Kepala Desa divonis tahun lalu ? mengapa tidak diadili bersama-sama dengan terpidana M. Subur pada tahun 2019?.<br /><br />Menanggapi hal ini JPU beralasan, karena penyidiknya bukan Kejari melainkan Polres Nganjuk. Selain itu, JPU yang menerima berkas SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) dari penyidik Kepolisian Polres Nganjuk tidak berhak untuk memberikan petunjuk kepada penyidik terkait siapa saja yang terlibat untuk diperiksa sebagai tersangka.<br /><br />Selain itu JPU juga mengatakan, bahwa penyidik Kejari tidak dapat melakukan pengembangan kasus yang ditangani Kepolisian sekalipun fakta persidangan dan putusan Hakim. Alasannya, karena yang ditangani Kepolisin tidak dapat ditangani oleh Kejaksaan begitu juga sebaliknya  sesuai dengan MoU antara Kejaksaan, Kepolisian dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)<br /><br />“Ini dari Polres, bukan kita (Kejari). Kita nggak bisa karena ada MoU,” kata JPU seusai persidangan, Rabu, 12 Februari 2020.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img border="0" data-original-height="424" data-original-width="1068" height="254" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhQmEazqlbCDir-3yq1o2Li5eEaonvCZQ-3COTq3sFiOhwJiX4Vt0HfY2_WEw8VFR8XZhlKoyseY0AgdYXp2CPdNaj6_W0yLZaDyRGo3luLyputfM24fCovWQlJcwGxJYU4R3Z5wKT1PwE/s640/8.jpg" width="640" /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dalam surat dakwaan JPU lebih lanjut dijelaskan, bahwa terdakwa Arifin, SH Bin Supono yang menjabat sebagai Sekretaris Desa Katerban, Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk berdasarkan Keputusan Bupati Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/468/SK/426.12/1995 tanggal 20 November 1995 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa, Desa Katerban, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk dan diperbarui dengan Surat Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 813/108.1/411.303/2009 tanggal 30 Oktober 2009, bersama-sama dengan Mohammad Subur, (sudah menjadi terpidana dalam perkara ini berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Khusus Surabaya No. 09/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Sby tanggal 06 Mei 2019) selaku Kepala Desa Katerban Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk berdasarkan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor: 188/35/K/411.013/2013 tanggal 16 Pebruari 2013 tentang Pemberhentian dengan hormat Kepala Desa Katerban Kec. Baron Kab. Nganjuk masa jabatan 2007-2013 dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Katerban Kec. Baron Kab. Nganjuk masa jabatan 2013-2019 dan selaku Anggota Panitia Ajudikasi Tim / berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepala Pertanahan Nganjuk Nomor: 173/KEP-100.1/X/2017 tanggal 15 Nopember 2017 tentang Revisi ke V Susunan Panitia Ajudikasi, Satuan Tugas Fisik dan Satuan Tugas Yuridis Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Pendaftaran Tanah Sistematis TA 2017.<br /><br />Perbuatan itu dilakukan pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti, namun dalam kurun waktu antara sekitar bulan Januari Tahun 2016 sampai dengan sekitar tanggal 27 Agustus 2018 atau pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018 bertempat di Kantor Kepala Desa Katerban, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk atau di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya.<br /><br />Bahwa terdakwa telah melakukan atau turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu untuk dirinya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : <br /><br />Bahwa Terdakwa Arifin, SH Bin Supono selaku Sekretaris Desa Katerban, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, pasal 7 ayat (2) yang menyebutkan : “Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalarn bidang administrasi pemerintahan.  Pasal 7 ayat (3) menyebutkan "untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) sekretaris desa mempunyai fungsi : a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi ; b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa. penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor. penyiapan rapat pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum ; c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, veritikasi administrasi keuangan. dan admnistrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan lembaga pemerintahan desa lainnya ; d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgVmTFNucX7k4yTTpWzLWYnSZzDBzyhNmumcrePscnP1wyNBdmRZqsojmWO97tfirN9aTO-TQ7y3X0F4JOdvImrYhD2Yz9N8QaoHhtDPg5U5yPwzOZM6KeTAWAlUolyvixrE2VduWRHAHc/s640/3.jpg" width="640" /></div>
<div style="text-align: justify;">
Pada tahun 2017, Desa Katerban, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk melaksanakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)/PRONA berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk Nomor: 64/KEP-100.1/l/2017 tanggal 17 Januari 2017. Tahap I ditargetkan sebanyak 847 bidang, dan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk Nomor: 145/KEP-100.1/VII/2017 tanggal 10 Juli 2017 tahap II ditargetkan 650 bidang <br /><br />Setelah mengetahui Desa Katerban mendapatkan kegiatan PTSL/Prona, saksi Mohammad Subur selaku Kepala Desa Katerban mengumpulkan seluruh perangkat desa Katerban di Kantor Desa Katerban untuk mengadakan rapat pembahasan penentuan biaya dan persiapan pemberkasan Prona. Rapat tersebut diselenggarakan sebanyak 3 (tiga) kali. Pertama di Kantor (Balai) Desa Katerban, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk pada bulan Desember 2016 sekitar pukul 09.00 Wib, yang dihadiri oleh Kepala Desa, perangkat desa/pamong blok, yaitu terdakwa Arifin, Munib. NB (Kaur Perencanaan), Moh. Muhlis (Kadus Jati), Sugeng Hariono (mantan Kadus Sambikenceng), Munari (Kaur Keuangan), M. Khudori (Kasi Pemerintahan), Basir (Kasi Pelayanan), Sukamto (Pelaksana Seksi Kesejahteraan), Imam Sya'roni (Kaur TU dan Umum), Mulyani (Kasi Kesra), Sholikodin (Pelaksana Seksi Pelayanan), Hadi Mafatih (Pelaksana Seksi Pemerintahan), M. Zuhdi (Pelaksana TU dan Umum) dengan hasil rapat, ada informasi program PTSL/Prona, biaya PTSL/Prona adalah Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang ditetapkan oleh Kepala Desa. <br /><br />Namun perangkat desa/pamong blok keberatan atas penetapan biaya tersebut dan mengusulkan kepada Kepala Desa agar biaya PTSL/Prona adalah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah). Lalu karena belum ada titik temu atas penetapan biaya, rapat ditunda sekitar dua minggu kemudian. Rapat kedua dilakukan di Kantor (Balai) Desa Katerban, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk pada bulan Desember 2016 sekitar pukul 09.00 Wib yang dihadiri oleh Kepala Desa,  perangkat desa/pamong blok, yaitu Terdakwa aRIFIN, Munib. NB (Kaur Perencanaan), Moh. Muhlis (Kadus Jati), Sugeng Hariono (mantan Kadus Sambikenceng), Munari (Kaur Keuangan), M. Khudori (Kasi Pemerintahan), Basir (Kasi Pelayanan), Sukamto (Pelaksana Seksi Kesejahteraan), Imam Sya'roni (Kaur TU dan Umum), Mulyani (Kasi Kesra), Sholikodin (Pelaksana Seksi Pelayanan), Hadi Mafatih (Pelaksana Seksi Pemerintahan), M. Zuhdi (Pelaksana TU dan Umum) dengan hasil rapat bahw biaya PTSL/Prona adalah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) per 1 (satu) bidang tanah dan disampaikan persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh warga masyarakat untuk mengikuti program PTSL/Prona. <br /><br />Rapat ketiga dilakukan di Kantor (Balai) Desa Katerban, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk pada bulan Januari 2017 sekitar pukul 09.00 Wib, yang dihadiri oleh Kepala Desa, perangkat desa/pamong blok, yaitu Munib, NB (Kaur Perencanaan), Moh. Muhlis (Kadus Jati), Sugeng Hariono (mantan Kadus Sambikenceng), Munari (Kaur Keuangan), M. Khudori (Kasi Pemerintahan), Basir (Kasi Pelayanan), Sukamto (Pelaksana Seksi Kesejahteraan), Imam Sya'roni (Kaur TU dan Umum), Mulyani (Kasi Kesra), Sholikodin (Pelaksana Seksi Pelayanan). Hadi Mafatih (Pelaksana Seksi Pemerintahan), M. Zuhdi (Pelaksana TU dan Umum) dengan hasil rapat, Kepala Desa menyampaikan rincian atas penggunaan biaya Rp1.000.000 per 1 (satu) bidang tanah, yaitu Rp 250. 000 untuk setiap Perangkat Desa/Pamong blok sebagai biaya dan honor pemberkasan<br /><br />Untuk jumlah uang yang diterima setiap perangkat desa tidak sama, semakin banyak pemohon yang mendaftar melalui perangkat desa, maka semakin banyak jumlah yang diterima oleh perangkat desa yang bersangkutan sebesar Rp 50.000,  untuk terdakwa selaku Sekretaris Desa Katerban sebagai biaya saksi sebesar Rp 700. 000, untuk saksi M. Subur selaku Kepala Desa Katerban sebagai biaya pembelian patok batas tanah dan materai serta sisa uang selebihnya dikuasai terdakwa. <br /><br />Atas penyampaian tersebut, terdakwa Arifin, saksi M. Subur dan Peserta Rapat yang hadir menyepakati biaya persiapan pemberkasan prona yang harus dibayar oleh para pemohon prona Desa Katerban adalah sebesar Rp1.000.000 per bidang tanah dan selanjutnya M. Subur  meminta kepada terdakwa Arifin bersama Perangkat Desa/Pamong blok yang lain untuk menyampaikan biaya pemberkasan tersebut kepada para pemohon Program PTSL dan melakukan penarikan biaya persiapan pemberkasan sebagaimana yang ditentukan. <br /><br />Sebagai bukti telah melakukan pembayaran kepada peserta PTSL, diberikan tanda bukti pemohon prona, dimana tanda bukti tersebut digunakan untuk mengambil Sertifikat. Apabila uang sudah terkumpul, uang tersebut diserahkan kepada Bendahara Prona, selanjutnya oleh Bendahara Prona akan dibagikan kepada saksi M. Subur, terdakwa Arifin dan perangkat desa/pamong blok sesuai dengan kesepakatan. Adapun perangkat desa/pamong blok Desa Katerban yang ditugasi melakukan penarikan biaya persiapan pembayaran prona kepada peserta program PTSL adalah sebagai berikut : <br /><br />Untuk Dusun Katerban oleh Kasi Pelayanan (Kebayan Dusun Katerban) Basir; Dusun Banar oleh Kepala Dusun Banar, Sugeng Riyanto dan Kasi Pemerintahan (Jogoboyo) Moch. Kudhori; Dusun Sambirejo oleh Kasi Kesra (Kebayan) Sdr. Mulyani, Kaur Keuangan (Jogotirto) Sdr. Munari dan Mantan Kepala Dusun Sambirejo Sdr. H.M. Taukhid; Dusun Sumber Putat oleh Kepala Dusun Sumber Putat, Sugeng S; Dusun Jati oleh Kepala Dusun Jati, Moh. Mukiis dan Kaur TU dan Umum (Kebayan) Imam Sahroni; Dusun Sambikenceng oleh Kepala Dusun Sambikenceng, Sugeng Hariyono; Dusun Botogeneng oleh Pelaksana Seksi Pemerintaharin (Kebayan), Hadi Mafatih.<br /><br />Pada tanggal 30 Januari 2017, diadakan Sosialisasi kegiatan propona di Kantor Desa Katerban yang dihadiri oleh para pemohon prona Desa Katerban, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Nganjuk, Kejaksaan Negeri Nganjuk, Polres Nganjuk, Muspika dan Panitia Prona Desa Katerban dan disampaikan perihal pentahapan kegiatan prona, yaitu penetapan lokasi, Penyuluhan, pengumpulan data/ alat bukti/ alas hak, pengukuran batas tanah, pemeriksaan tanah penerbitan Sertifikat Hak/ pengesahan data base dan data yuridis penerbitan sertifikat serta penyerahan sertifikat. <br /><br />Selanjutnya setelah sosialisasi tersebut selesai dilaksanakan, tanpa musyawarah dan persetujuan para pemohon prona, saksi M. Subur menyampaikan kepada pemohon Prona bahwa biaya yang harus dibayar oleh pemohon Prona untuk biaya persiapan pemberkasan Prona sebesar Rp1.000.000 setiap satu bidang, lalu M. Munir selaku Ketua BPD menyatakan keberatan atas biaya pemberkasan yang ditentukan Terdakwa, akan tetapi Terdakwa selaku Kepala Desa Katerban tetap menentukan biaya yang harus dibayar oleh pemohon prona/Program PTSL sebesar Rp 1. 000 000 per bidang tanah</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgZiNdwMv4W-qUqW6qk8RLPrnBUaP-PSL_hX8kUDMjNXqMGx1C27au5IXjLIt7fe4a1_FPXNOIBYyWd4zYpvTuiHctFEJQmGnjiK_EA6UyCtIy_Efw-QQQzyF0mqXgEnBE4aRegcRoTpzI/s640/1.jpg" width="640" /></div>
<div style="text-align: justify;">
Pada tanggal 31 Januari 2017, saksi M. Subur tanpa melakukan musyawarah dengan peserta Program PTSL, menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Katerban No. 03 tahun 2017 tentang Pembentukan Panitia Prona Desa Katerban Tahun 2017 dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut: Mohamad Subur selaku Kepala Desa Katerban menjabat sebagai Penanggungjawab; M. Munir selaku Ketua BPD Katerban menjabat sebagai Pembina; Sugeng Riyadi selaku Tokoh Masyarakat Desa Katerban menjabat sebagai Ketua; Arifin. SH selaku Sekretaris Desa Katerban menjabat sebagai Wakil Ketua; Munib NB selaku Tokoh Masyarakat Desa Katerban sebagai Sekretaris; Moh Muhlis selaku Perangkat Desa Katerban menjabat sebagai Bendahara; Sugeng Hariono, Munari, M. Khudori, Basir, Sukamto, Imam Sya'roni, Mulyani, Hadi Mafatih, M. Zuhdi, selaku Tokoh Masyarakat Desa Katerban masing-masing sebagai Anggota.<br /><br />Sesuai dengan Surat Keputusan Panitia Prona Desa Katerban Tahun 2017, saksi M. Subur meminta kepada panitia prona desa Katerban termasuk terdakwa Arifin untuk mencari, mendaftar masyarakat yang mengikuti program Prona dan menerima pembayaran biaya persiapan/ pemberkasan, mengumpulkan berkas persayaratan, mendampingi petugas ukur dan kegiatan lainnya sampai dengan lengkap. Sebelum berkas diserahkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk, terdakwa Arifin berperan sebagai Wakil ketua Prona, dengan tugas dan tanggung jawab antara lain :<br /><br />1. Menyiapkan letter C desa. 2. Tanda tangan sebagai saksi dalam berkas ; a. Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah,; b. Berita acara kesaksian,; c. Surat pernyataan pemasangan tugu batas,; d. Surat peralihan hak (pernyataan jual beIi/hibah/waris). 3. Melakukan pengecekan tentang riwayat tanah dibandingkan dengan letter C desa. 4. Meregister berkas pengajuan prona yang sudah lengkap sebelum masuk ke petugas kantor pertanahan.<br /><br />Dalam proses penarikan biaya persiapan pemberkasan, perangkat desa telah dapat menarik biaya dari peserta program PTSL dengan jumlah sebagai berikut: <br />1. Terdakwa Arifin, sebanyak 3 orang peserta program PTSL;<br />2. Sugeng Kepala Dusun Sumberputat, sebanyak 118 orang peserta program PTSL<br />3. Moh. Muhlis, sebanyak 84 orang peserta program PTSL<br />4. Sugeng Hariono, sebanyak 149 orang peserta program PTSL<br />5. M. Khudori, sebanyak 40 orang peserta program PTSL<br />6. Munari, sebanyak 60 orang peserta program PTSL<br />7. Basir, sebanyak 255 orang peserta program PTSL <br />8. Mulyani, sebanyak 55 orang peserta prggram PTSL<br />9. Imam Sya'roni sebanyak 64 orang peserta program PTSL<br />10. Hadi Mafat'ih, sebanyak 61 orang peserta program PTSL<br />11. HM Taukhid, sebanyak 15 orang peserta prggram PTSL<br />12. Sugeng Rianto, sebanyak 138 orang peserta program PTSL<br /><br />Biaya persiapan pemberkasan Prona yang ditentukan saksi M. Subur bersama Terdakwa dan perangkat desa/pamong blok sebesar Rp1.000.000 kepada pemohon prona untuk setiap satu bidang tanah tiarifnya lebih besar dari pada yang ditentukan dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor: 25/SKBN/2017 Nomor; 590-3167A dan Nomor 34 Tahun 2017 tanggal 22 Mei 2017 yang menentukan biaya persiapan pendaftaran tanah sistematis untuk kategori V Jawa dan Bali sebesar Rp150 000 antara lain untuk kegiatan;<br />1. biaya penggandaan dokumen pendukung<br />2. biaya pengangkutan dan pemasangan patok<br />3 biaya transportasi Petugas Kelurahan! Desa dari Kelurahan/ Desa ke Kantor Pertanahan dalam rangka perbaikan dokumen yang diperlukan.<br /><br />Selanjutnya, dalam pelaksanaan program PTSL sertifikat yang sudah tercetak untuk Tahap I sebanyak 830 sertifikat dan tahap II sebanyak 442 sertifikat yang seluruhnya berjumlah total yang sudah tercetak sebanyak 1. 272 lembar sertifikat, kemudian diserahkan kepada para pemohon peserta Program PTSL secara bertahap pada tanggal 26 Maret 2018, tanggal 19 April 2018 dan tanggal 01 Agustus 2018 di Kantor Desa Katerban, dimana jumlah sertifikat yang telah diambil oleh pemohon Program PTSL sebanyak 1. 046 lembar sertifikat dan yang belum diambil sebanyak 226 lembar sertifikat<br /><br />Pada saat pembagian sertifikat kepada para pemohon prona di Kantor Desa Katerban, saksi M. Subur meminta kepada Roni Haryono, M. Widodo, M. Yusuf dan M. Afri, untuk menarik sertifikat dari pemohon peserta Program PTSL yang telah menerima sertifikat dari Kantor Pertanahan, tetapi belum membayar biaya persiapan pemberkasan prona sebesar Rp1.000.000 lalu sertifikat diserahkan kepada saksi M. Subur.<br /><br />Selanjutnya, jika pemohon peserta Program PTSL tersebut sudah membayar biaya Rp1.000.000 maka sertifikat pemohon akan diserahkan kembali kepada pemohon dan dari pemohon peserta Program PTSL yang belum membayar biaya persiapan pemberkasan tersebut, terdapat sejumlah 26 Sertifikat milik pemohon PTSL yang disimpan oleh saksi M. Subur<br /><br />Selama melakukan penarikan biaya persiapan pemberkasan prona dari peserta Program PTSL di Desa Katerban dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, terdakwa Arifin, saksi M. Subur  dan panitia prona desa Katerban dapat mengumpulkan uang sejumlah Rp1.231.000.000  (satu milyar dua ratus tiga puluh satu juta rupiah).</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img border="0" data-original-height="675" data-original-width="727" height="594" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgFqnIonPyZkLar9N28Y2uH_598W2zClAzOwqNNBDg3D1cB9NuTMwz0dfH99NlxWcYkvYMli_pJWqjrmpW241vxpNjf8JKeIB48R3wXh1oILU1Qsgz97itDE8y7VR1cdTpYr1SDDiUV4xQ/s640/6.jpg" width="640" /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dari penarikan biaya persiapan pemberkasan prona sejumlah 1.231 bidang tanah, selanjutnya saksi M. Subur membagikan uang tersebut kepada seluruh panitia prona Desa Katerban, termasuk terdakwa Arifin sesuai dengan kesepakatan, dengan rincian sebagai berikut:<br />1. Saksi M. Subur sebesar Rp937.750.000; <br />2. Terdakwa Arifin selaku Sekretaris Desa Katerban yang menjabat sebagai Wakil Ketua Panitia  </div>
<div style="text-align: justify;">
    Prona Desa Katerban sebesar Rp33.750.000,; <br />3. Sugeng selaku Kepala Dusun Sumberputat yang menjabat selaku Ketua Panitia Prona Desa</div>
<div style="text-align: justify;">
    Katerban sebesar Rp29.250.000; <br />4. Moh Muhlis, selaku Kamituwo Dusun Jati dan BendaharaTksa Katerban yang menjabat selaku   </div>
<div style="text-align: justify;">
    Bendahara Panitia Prona Desa Katerban sebesar Rp21.000.000; <br />5. Sugeng Hariono, selaku Tokoh Masyarakat (Mantan Kasun) yang menjabat selaku Anggota</div>
<div style="text-align: justify;">
    Panitia  Prona Desa Katerban mendapatkan pembagian sebesar Rp37.250.000,; <br />6. M Khudori, selaku Kasi Pemdes yang menjabat selaku Anggota Panitia Prona Desa Katerban </div>
<div style="text-align: justify;">
    mendapatkan pembagian sebesar Rp10.000.000; <br />7. Munari, selaku Kaur Keuangan Desa yang menjabat selaku Anggota Panitia Prona Desa Katerban </div>
<div style="text-align: justify;">
    mendapatkan pembagian sebesar Rp15.000.000; <br />8. Basir, selaku Kasi Pelayanan yang menjabat selaku Anggota Panitia Prona Desa Katerban </div>
<div style="text-align: justify;">
    mendapatkan pembagian sebesar Rp63.750.000; <br />9. Mulyani, selaku Kaur Kesra yang menjabat selaku Anggota Panitia Prona Desa Katerban </div>
<div style="text-align: justify;">
    mendapatkan pembagian sebesar Rp13.750.000; <br />10. Imam Sya'roni selaku Kaur Umum yang menjabat selaku Anggota Panitia Prona Desa <br />      Katerban mendapatkan pembagian sebesar Rp16.000.000; <br />11. Hadi Mafatih, selaku Kasi Pelaksana Pembangunan yang menjabat selaku Anggota Panitia  <br />      Prona Desa Katerban mendapatkan pembagian sebesar Rp15.250.000; <br />12. HM. Taukhid, selaku mantan Kamituwo yang menjabat selaku Anggota Panitia Prona Desa  </div>
<div style="text-align: justify;">
      Katerban mendapatkan pembagian sebesar Rp3.750.000; <br />13. Sugeng Rianto, selaku Kasun Banar yang menjabat selaku Anggota Penitia Prona Desa</div>
<div style="text-align: justify;">
      Katerban Tahun 2017 mendapatkan  sebesar Rp34.500.000<br /><br />Terdakwa Arifin mendapatkan bagian berupa uang sebesar Rp33.750.000 dengan rincian ; Rp33.000.000 adalah bagian sebagai saksi (660 x Rp50.000), dan Rp750.000 adalah sebagai perangkat desa/pamong blok (3 x Rp. 250.000), sehingga uang yang tersangka terima adalah Rp33.750.000 dan uang tersebut sudah digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.<br /><br />Perbuatan terdakwa Arifin bersama saksi M. Subur selaku Kepala Desa Katerban, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk dan Penanggung jawab dalam Kepanitiaan Prona, yang telah meminta uang biaya persiapan pemberkasan prona dengan keharusan tersebut, telah menguntungkan diri terdakwa sendiri kurang lebih sebesar sebesar Rp33.750.000 dan menguntungkan saksi M. Subur sebesar Rp937.530.000<br /><br />Perbuatan dengan paksaan meminta uang biaya persiapan pemberkasan prona sebesar Rp1.000.000 per bidang kepada peserta pemohon Program PTSL Desa Katerban, bertentangan dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 51, Surat Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruane/ Kepala BPN, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor: 25/SKBN/2017 Nomor: 590-3167A dan Nomor 34 tahun 2017 tanggal 22 Mei 2017 iktum Ketujuh yang menetukan,  “Besaran biaya yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, Diktum Keempat, Diktum Kelima dan Diktum Keenam terbagi atas ; 5. Kategori V (Jawa dan Bali) sebesaer Rp150.000”<br /><br />Perbuatan Terdakwa Arifin, SH. Bin Supono tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e (atau pasal 11) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31  Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undahg-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana. (Jen)</div>

News Tipikor Terima Suap Rp33 Juta, Sekdes Diadili Bagaimana Yang Lainnya ?

#Basir, selaku Kasi Pelayanan Desa, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk yang menjabat sebagai Anggota Panitia PTSL/Prona Desa Katerban ...

H. Darmawan Tak Tau Sebagai Pimred Majalah Aspirasi Dewan Surabaya

03.17 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img border="0" data-original-height="433" data-original-width="640" height="432" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEie5xwCP3FfbkLHP1ZhUUbMjUNKNTFFTP9g3xevDrgK2sFyhWkHzBrZqQSTajGzApOlD1yZv925mGODpjmsLBs4w2NrNTDT4Fmi2L5FtSta5GIFVEWWAP1kK0kKBIMopJOGrotOtuSVKSM/s640/DARMAWAN3.jpg" width="640" /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span>Aneh tapi nyata. Barangkali kalimat inilah yang tepat dalam struktur Redaksi Majalah Aspirasi DPRD Kota Surabaya, karena nama H. Darmawan, SH selaku Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya periode 2014 – 2019 tercantum sebagai Pemimpin Redaksi, namun si terdakwa dalam kasus dugaan Korupsi dana Jasmas (Jaringan Aspirasi Masyarakat) Surabaya ini tak tahu kalau dirinya sebagai Pimred.<br />
<br />
Tidak H. Darmawan, SH sebagai Pimred,  Ratih Retnowati yang juga Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya periode 2014 – 2019 tak tahu sebagai Redaktur. Hal itu disampaikan keduanya (H. Darmawan dan Ratih Retnowati) kepada beritakorupsi.co dari balik tahanan Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa, 11 Februari 2020.<br />
<br />
“Saya tidak tahu. Saya juga tidak tahu bagaimana pembentukannya, pengelolaannya, pendanaannya. Pokonya saya tidak tahu,” kata H. Darmwan. Hal yang sama juga disampaikan Ratih Retnowati.<br />
<br />
Saat ditanya, apakah pernah membaca Majalah itu dan pernah diwawancarai Wartwan dari Majalah tersebut. H. Darmawan mengaakui kalau dirinya pernah membaca namun tak tau kalau dirinya sebagai Pimrednya. Menurut Darmawan, dirinya tau Majalah Aspirasi Dewan saat ada wartawan hendak melakukan wawancara dan menyebutkan dari Aspirasi Dewan.<br />
<br />
“Pernah baca tapi tidak tau siapa Pimrednya. Saya tau itu saat ada wartawan mau wawancara dan menyebutkan dari Aspirasi Dewan,” ucap Darmawan.<br />
<br />
Bahkan H. Darmawan berencana akan menggungat Majalah Aspirasi Dewan Surabaya yang mencantumkan namanya sebagai Pemimpin Redaksi tanpa ada pemberitahuan apalagi persetujuannya. Yang lebih konylnya lagi, Darmawan tak tau bagaimana pengelolaannya.<br />
<br />
"Nanti akan saya gugat," kata Darmawan <br />
<br />
Terkait pengakuan Darmawan dan Ratih Retnowati, beritakorupsi.co menghubungi Armuji, selaku penanggungjawab Aspirasi Dewaan yang menjabatKetua DPRD Kota Surabaya periode 2014 – 2019 yang saat ini anggota DPRD Jatim yang juga salah satu kandidat CaWawali (Calon Wakil Wali) Kota Surabaya dengan mengirim pesan melalui App. WhastApp untuk meminta tanggapannya<br />
<br />
Namun wakil rayakat Jawa Timur ini tak mau memberikan komentar apapun kecuali hanya membaca pesan yang dikirim beritakorupsi.co ke nomor WhastAppnya. (Jen)</div>

Pemerintahan Pendidikan Regional H. Darmawan Tak Tau Sebagai Pimred Majalah Aspirasi Dewan Surabaya

BERITA KORUPSI .CO – Aneh tapi nyata. Barangkali kalimat inilah yang tepat dalam struktur Redaksi Majalah Aspirasi DPRD Kota Surabaya, ...

Kabid Dispora Kab. Pasuruan Divonis 3 Thn Penjara, Bagaimana Nasib Kadispora?

03.14 beritakorupsi 0

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi1Z6fGg-FfAAFsHZFv0u5-Ek54vyx7cCsU2pIWRx4cDGKQ6wkEg-h4gTUh2eQWhqnOX15cAvSvZL40CslV4AQcNOfZuJnmH0i1N696wbS0Bv7spugDuSX9cp0ZTXVP25bGwsKZWM9xhaI/s640/5..jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="640" /></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;">Terdakwa didampingi suami dan Penasehat Hukumnya dengan pengawalan dari Petugas Kejari Kabupaten Pasuruan</span></td></tr>
</tbody></table>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Kerugian negara dalam kasus perkara Korupsi Pengadaan Pelaksanaan kegiatan di Dispora Kabupaten Pasuruan pada tahun 2017 sebesar Rp918.827.239, tapi yang dibebankan terhadap terdakwa hanya senilai Rp69 juta. Lalu siapa yang menikmati sisanya sejumlah Rp800 juta lebih ?#</span></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span>Selasa, 11 Februari 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun denda sebesar Rp100 juta subsidair 3 (tiga) bulan kurungan serta membayar uang pengganti sejumlah Rp69 juta atau dipidana penjra selama 3 (tiga) tahun karena terdakwa Lilik Wijayati Budi Utami selaku Kepala Bidang (Kabid) Dinas Pemuda dan Olah Raga (Dispora) Kabupaten Pasuruan terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Pelaksanaan kegiatan Dinas Pemuda dan Olah Raga (Dispora) Kabupaten Pasuruan pada tahun 2017 yang menelan anggaran APBD sebesar Rp8.340.100.l83 hingga merugikan keuangan negara senilai Rp918.827.239,60 berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Kabupaten Pasuruan Nomor X.700I037l424.060/2019 tanggal 20 Mei 2019.<br /><br />Hukuman pidana pejara terhadap terdakwa Lilik Wijayati Budi Utami tertuang dalam surat putusan Nomor 94/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Sby yang dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Abdullah Idris dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) serta Panitra Pengganti (PP) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur yang dihadiri oleh JPU Joni dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Pasurusan serta tim Penasehat Hukum terdakwa, Elisa Andarwati dan Wiwik Tri Haryati<br /><br />Dalam surat putusan Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa Lilik Wijayati Budi Utami selaku Kabid Dispora Kabupaten Pasuruan dianggap bersalah dalam pelaksanaan pengadaan kegiatan di Dispora Kab. Pasuruan tahun 2017 yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara  sebesar Rp918.827.239,60 (Sembilan Ratus Delapan Belas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah Koma Enam Puluh Sen) berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Kabupaten Pasuruan Nomor X.700I037l424.060/2019 tanggal 20 Mei 2019.<br /><br />Namun menurut Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan, ternyata perbuatan itu tidak hanya dilakukan oleh terdakwa Lilik Wijayati Budi Utami selaku Kabid Dispora Kabupaten Pasuruan, melainkan secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana datur dan diancam pidana dalam 3 Jo Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasa1 64 Ayat (1) KUHP<br /><br />Dan kerugian negera yang dibebankan kepada terdakwapun bukan berdasarkan hasil penghitungan Inspektorat Kabupaten Pasuruan, melainkan berdasarkan fakta dan bukti dipersidangan, yakni sebesar Rp69 juta yang harus dikembalikan oleh terdakwa. Lalu kemana dan siapa yang menikmati uang sejumlah Rp800 juta lebih yang sangat jauh lebih besar dari yang dibebankan terhadap terdakwa ?<br /><br />Lalu bagaimana dengan nasib Suhita Sutisno selaku Bendahara dan Abdul Munif selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga (Dispora) Kabupaten Pasuruan yang saat ini menduduki jabatan sebagai Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kabupaten Pasuruan? Apakah kedua nama itu “terselamatkan?”<br /><br />Anehnya, dalam surat dakwaan maupun tuntutan JPU Kejari Kabupaten Pasuruan terhadap terdakwa, tidak menyebutkan melakukan secara bersama-sama. Apakah memang penyidik dan JPU Kejari Kabupaten Pasuruan tidak “berani menyeret” kedua nama itu ?<br /><br />Yang lebih anehnya lagi adalah pasal yang dikenaakan dan tuntutan terhadap terdakwa dari JPU, yakin pasal 2 ayat (1) UU Tidak Pidana Korupsi dengan total hukuman seama 10 tahun dan 9 bulan dengan rincian, pidana penjara selama 7 tahun denda sebesar Rp250 juta subsidair 6 bulan kuran dan membayar uang pengganti sejumlah Rp69 juta subsidair 3 tahun dan 3 bulan, tanpa menjelaskan siapa yang menikmati kerugian negara sebesar Rp800 juta lebih itu.<br /><br />Sementara dalam putusan Majelis Hakim disebutkan, bahwa kedua nama itu turut bersama-sama dengan terdakwa Lilik Wijayati Budi Utami. Selain itu, Majelis Hakim juga mengatakan, bahwa pemotongan anggaran yang dicairkan melalui GU dan TU (Ganti Uang dan Tambah Uang) sebesar 10% dan 2% atas sepengetahuan Kadispora. Padahal, seperti dalam surat tuntutan JPU, bahwa uang tersebut untuk pembayaran Honor, BBM, Materai, Perjalanan Dinas dan Bantuan Transport namun tidak dilakukan. Pemotongan anggaran kegiatan sebesar 10% tersebut dilakukan oleh Suhita Sutisno selaku Bendahara Pengeluaran, pada saat akan menyerahkan uangkemasing-masing PPTK setiap kali pencairan anggaran untuk Kegiatan Olahraga</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgi2-7JsxWaw7tNVfnivdV4KivT9sVGM3gRn-aPemoPqChgYNN3mxNx3HqqSyMkLTZRe5EEpS4TCg-waW_krw3Ejo9oBfvUcEG1wnZhsBf5-86ncwXToVlSwkXRqTmJQYF44XzXf2Dj8h4/s640/7..jpg" width="640" /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sehingga dalam putusan Majelis Hakim membebaskan terdakwa dari dakwaan 
Pripmair (pasal 2), dan menyatkan bahwa terdakwa Lilik Wijayati Budi 
Utami terbukti secara bersama-sama dan berlanjut melaakukan Tindak 
Pidana Korupsi sebagaiamana diatur dan diancam dalam pasal 3 Jo pasal 18
 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 
tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasa1 64 Ayat (1) KUHP<br /><br />“Menghukum
 terdakwa Lilik Wijayati Budi Utami dengan pidana penjara selama 3 tahun
 dendaa sebesar Rp100 juta. Bilamana denda tersebut tidak dibayar maka 
diganti dengan kurungan selama tiga (3) bulan; Menghukum terdakwa Lilik 
Wijayati Budi Utami untuk membayar uang pengganti sebesar Rp69 juta... 
dalam waktu 1 bulan setelah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap. 
Bilamana uang penggaanti tersebut tidak dibaya, maka harta bendanya 
dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. 
Bilamana harta benda terdakwa tidak mencukupi maka diganti dengan pidana
 penjara selama 3 tahun,” ucap Ketua Majelis Hakim Hisbullah Idris.<br /><br />Atas
 putusan Majelis Hakim, terdakwa melalui tim Penasehat Hukumnya, Elisa 
Andarwati dan Wiwik Tri Haryati maupun JPU sama-sama mengatakan 
pikir-pikir. “Kami pikir-pikir Yang Mulia,” jawab Penasehat Hukum 
terdakwa.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Terkait nama Abdul Munif selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pasuruan yang saan ini sebagai Sekwan DPRD Kabupaten Pasuruan, JPU Joni enggan mengmentari. Alasannya karena bukan kewenangannya. “Ia dalam putusan memang disebutkan,” kata JPPU Joni kebapa beritakorupsi.co sesuai persidangan. <br /><br />Sementara Kasi Pidsus Kejari Kabupaten Pasuruan, Denny Saputra belum memberikan tanggapan saat dihubungi beritakrupsi.co melalui telepon selulernya. Alasannya karena masih sibuk kegiatan. <br /><br />Seperti yang diberitakan sebelumnya. Selasa, 7 Januari 2020, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Trian, yang juga Kepala Seksi (Kasi) Barang Bukti (Barbu)  dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangil,  membacakan surat tuntutannya dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun denda Rp250 juta subsidair 6 (enam) bulan kurungan serta membayar uang pengganti sejumlah Rp69 juta subsidair 3(tiga) tahun 3 (tiga) bulan penjara  terhadap terdakwa Lilik Wijayati Budi Utami selaku Kepala Bidang (Kabid) Dinas Pemuda dan Olah Raga (Dispora) Kabupaten Pasuruan dalam kasus perkara Nomor 94/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Sby kasus dugaan Korupsi Pengadaan Pelaksanaan kegiatan Dinas Pemuda dan Olah Raga (Dispora) Kabupaten Pasuruan pada tahun 2017 yang menelan anggaran APBD sebesar Rp8.340.100.l83 (delapan milyar tiga ratus empat puluh juta seratus ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) yang merugikan keuangan negara sejumlah Rp918.827.239,60 (Sembilan Ratus Delapan Belas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah Koma Enam Puluh Sen) berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Kabupaten Pasuruan Nomor X.700I037l424.060/2019 tanggal 20 Mei 2019.<br /><br />Surat tuntutan itu dibacakan JPU Trian dkk di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Abdullah Idri dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) serta Panitra Pengganti (PP) Eni Fauzi, sementara terdakwa didampingi Penasehat hukmunya, Elisa Andarwati dan Wiwik Tri Haryati.<br /><br />Dalam surat tuntutan JPU, terdakwa Lilik Wijayati Budi Utami selaku Kabid Dispora Kabupaten Pasuruan dijerat dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Tindak Pidanna Korupsi, karena dalam pelaksanaan pengadaan kegiatan di Dispora Kab. Pasuruan tahun 2017 telah mengakibatkan kerugian keuangan negara  sebesar Rp918.827.239,60 (Sembilan Ratus Delapan Belas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah Koma Enam Puluh Sen) berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Kabupaten Pasuruan Nomor X.700I037l424.060/2019 tanggal 20 Mei 2019.<br /><br />Kerugian negara yang dilakukan oleh terdakwa sesuai fakta dan bukti dalam persidangan hanya sebesar Rp69 juta, ini menurut JPU. Sekalipun Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Pasuruan Nomor X.700I037l424.060/2019 tanggal 20 Mei 2019 adalah sejumlah Rp918.827.239,60 (Sembilan Ratus Delapan Belas Juta Delapan  Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah Koma Enam Puluh Sen). Namun total tuntutan pidana pokok (badan), pidana denda dan pidana membayar uang pengganti  terhadap terdakwa ini selama 10 tahun dan 9 bulan penjara.<br /><br />Anehnyaa, dalam kasus ini ada yang menggelitik. Sebab dalam suat dakwaan JPU juga mengatakan, bahwa Nanang Suhita Sutisno selaku Bendahara Pengeluaran Dispora Kab. Pasuruan pada Tahun 2017, juga melakukan pemotongan sebesar 10 persen dari setiap anggaran kegiatan yang tidak dapat dipertanggung jawbkan sebesar Rp154.163.513,10 (Seratus Lima Puluh Empat Juta Seratus Enam Puluh Tiga Ribu Lima ratus Tiga Belas koma sepuluh Rupiah).<br /><br />Anehnya lag adalah, bahwa pemotongan dana sebesar 10 persen itu tidak dijelaskan secara jelas, apakah atas inisiatif Nanang Suhita Sutisno selaku Bendahara Pengeluaran atau atas perintah terdakwa selaku PPK (Pejabata Pembuat Komitmen) sekaligus KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), atau juga atas  perintah Abdul Munif AR selaku Kepala Dispora sekaligus sebagai PA (Pengguna Anggaran) yang berwenang menadatangani SPP (surat perintah pembayaran) dan SPM (surat perintah membayar)?.<br /><br />Yang lebih anehnya lagi, apakah kegiatan di Dispora Kabupaten Pasuruan pada tahun 2017 yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp918.827.239,60 hanya tanggung jawab terdakwa, atau ada pihak lain ?<br /><br />Pertanyaannya kemudian adalah, kemana sisa kerugian negara yang masih tetap sebesar Rp918 juta, dan siapa lagi yang harus bertanggungjawab? Adakah tersangka baru yang akan terseret dalam kasus ini?. Seriuskah penyidik Kejari Bangil untuk mengusutnya hingga terungkap pelaku lainnya ?.<br /><br />Menanggapi pertanyaan ini, JPT Trian mengatakan, belum dapat dijelaskan karena masih menunggu putusan dari Majelis Hakim, masih menunggu putusan dari Majelis Hakim.<br /><br />“Kita tunggu putusannya dulu. Yang terbukti di persidangan hanya sebesar enam puluh sembilan juta itu, an tidak ada pengembalian dan pengakuan,” kata JPU Trian kepada beritakorupsi.co seusai persidangan.<br /><br />Sementara Tim Penasehat Hukum terdakwa, Elisa Andarwati dan Wiwik Tri Haryati justru merasa heran atas lamanya tuntutan JPU terhadap terdakwa. Dan yang mengherankan bagi Tim Penasehat Hukum terdakwa ini adalah jumlah kerugian negara sebsar Rp918.827.239,60 dalam surat dakwaan JPU yang begitu berbeda jauh menjadi Rp69 juta di surat tuntutan<br /><br />“Tuntuntan Jaksa, Tujuh tahun. Tapi kerugian negara hanya enam puluh sembilan juta,” kata Elisa.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgF0W8A2YEdxG2qpbVb1cXVUN65CYcISLhdodnZaDLEsWUeDWti-6X9Dm_vulr0rDF9CbcFrOOV0MY1WXErRtvxjzVjXVUkUma0B364EjVkCFZMJC2uLtI6OLspywzshStf5XngFzlpDTs/s640/2..jpg" width="640" /></div>
<div style="text-align: justify;">
Seperti yang diberitakan sebelumnya. Pada Tahun Anggaran 2017, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan mendapatkan Anggaran Operasional Pelaksanaan kegiatan pada bidang Olahraga yang bersumber dari APBD  Kabupaten Pasuruan sebesar Rp8.340.100.l83 (delapan milyar tiga ratus empat puluh juta seratus ribu seratus delapan puluh tiga rupiah).<br /><br />Bahwa anggaran tersebut dalam pelaksanaannya dibagi untuk beberapa program kegiatan diataranya ; 1. Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi dengan anggaran sebesar Rp516.050.000 (Lima Ratus Enam Belas Juta Lima Puluh Ribu Rupiah),; 2. Pengembangan Olahraga Lanjut Usia Termasuk Penyandang Cacat dengan anggaran sebesar Rp55.181.500 (Lima Puluh Lima Juta Seratus Delapan Puluh Satu Lima Ratus Rupiah),;<br /><br />3. Peningkatan Jumlah kualitas serta kompetisi pelatih, peneliti, praktisi, dan Teknisi Olahraga dengan anggaran sebesar Rp209.265.000 (Dua Ratus Sembilan J uta Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah),; 4. Peningkatan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga dengan anggaran sebesar Rp248.500.000 (Dua Ratus Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah),; 5. Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Olahraga dengan anggaran sebesar Rp562.665.000 (Lima Ratus Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah),; 6. Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan berbakat dengan anggaran sebesar Rp923.528.000 (Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah),; 7. Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga dengan anggaran sebesar Rp5.574.910.683 (Lima Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah),;<br /><br />8. Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olahraga berdedikasi dan berprestasi dengan anggaran sebesar Rp250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). Untuk melaksanakan kegiatan Olahraga Tahun Anggaran 2017, dibentuk pejabat pengelola keuangan yang masing-masing memiliki tanggung jawab serta tugas pokok dan fungsi berdasarkan Jabatan dan kewenangannya, diantarannya Pengguna Anggaran (PA) : Abdul Munif AR,; Kuasa Pengguna  nggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) selaku Kepala Bidang : Lilik Wijayati Budi Utami,; Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Subroto, Wiwik Sri Wilijeng,; Pejabat Pengadaan : Hendroe Boedi Soelistijo; Ketua PPHP : Khairul Umam<br /><br />Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 950/58/HK/424.014/2017 tanggal 04 Januari 2017 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran (PA) H. Abdul Munif AR, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Lilik Wijayati Budi Utami, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Nanang Suhita Sutrisno<br /><br />Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan Nomor 950/001.6/KEP/424.087/2017 tanggal 04 Januari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan TA. 2017, ditunjuk Subroto dan Wiwik Sri Wilijeng selaku PPTK untuk kegiatan Bidang Olahraga;<br /><br />Dalam pelaksanaan kegiatan Olahraga Tahun Anggaran 2017, sistem pencairan dana dilakukan dengan 3 (tiga) cara yaitu menggunakan sistem pencairan Uang Persediaan (UP), Ganti Uang Persediaan (GU) dan Tambah Uang Persediaan (TUP) yang dicairkan secara bertahap sesuai permintaan, sedangkan untuk beban pengeluaran yang dilakukan oleh Pihak Ketiga (Penyedia Barang dan Jasa) menggunakan sistem pencairan Langsung (LS) ;<br /><br />Pencairan anggaran untuk kegiatan olahraga dilakukan dengan tiga cara yaitu : 1. Pencairan Ganti Uang (GU) dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut : PPTK mengajukan Nota Permintaan Dana melalui Bendahara; Kemudian Bendahara memverifikasi kesesuaian ketersediaan dana dengan kegiatan di DPA dengan dasar Surat Penyediaan Dana; Setelah diverifikasi, langsung dibuatkan Cek yang di tandatangani oleh Bendahara dan Kepala Dinas; Kemudian Bendahara mengambil uang di Bank dengan Cek sesuai dengan yang diminta oleh PPTK berdasarkan NPD;<br /><br />Setelah kegiatan dilakukan, PPTK menyusun SPJ kemudian diserahkan ke Bendahara dan Kasubbag Keuangan untuk di Verifikasi kesesuaian rekeningnya. Setelah diverifikasi kemudian dibuatkan SPP-SPM yang ditandatangani Kepala Dinas dan dikirimkan ke Badan Keuangan Daerah (BKD) untuk diterbitkan SP2D<br /><br />2. Pencairan Tambah Uang (TU) dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut : a. Bendahara melaporkan kepada Kepala Dinas selaku PA bahwa jumlah / sisa uang persediaan di Bank Jatim untuk pelaksanaan kegiatan olahraga sudah tidak mencukupi; b. Ketika Uang Persediaan di Bank Jatim tidak mencukupi sehingga NPD yang diajukan oleh PPTK tidak dapat dicairkan, maka Kepala Dinas mengajukan pemohonan Tambah Uang ke Badan  Keuangan Daerah (BKD). Setelah Bendahara menyampaikan surat Permintaan Tambah Uang yang kemudian di tanda tangani oleh Kepala Dinas Selaku PA; c. Setelah di tandatangani, Bendahara menyerahkan surat kepada Badan Keuangan Daerah untuk di setujui. Setelah mendapat persetujuan dari BKD, bendahara membuat SPP-SPM (Surat Perintah Pembayaran - Surat Perintah Membayar) dan dikirimkan kembali kepada BKD  untuk dibuatkan SP2D.<br /><br />Ketika uang dicairkan melalui Bank Jatim, Pihak dari Bank Jatim menginformasikan kepada Kepala Dinas atau Bendahara bahwa uang sudah dicairkan.<br /><br />3. Pencairan Langsung (LS) dilaksanakan dengan mekanisme : Tim Pengadaan barang dan jasa menyusun dokumen pengadaan yang sudah ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan kemudian dokumen tersebut diserahkan ke Bendahara untuk di terbitkan SPM. Dokumen Pengadaan yang sudah mencantumkan Nilai Anggaran pengadaan di Verifikasi oleh Kasubbag Keuangan. Setelah melakukan verifikasi, dokumen pengadaan dan lembar verifikasi dari Kasubbag Keuangan diberikan kepada Bendahara untuk dibuatkan Surat Perintah Membayar (SPM). Bendahara membuat surat perintah membayar (SPM) yang nilainya sesuai dengan surat permohonan pembayaran dalam dokumen pengadaan;</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg956HI5S1qaDpvHhcIXlByzm9Ee0_NghyphenhyphenQ75Z1K9BRhchPVV9nKct2wl2Pbfttrfdj3asBn5r_oa3uJOZwcduVqDwbAiaMDgQgo1JaOs1RDEd0HUJFBBQrI2JcZ5uyjpxNIZ_Wn_Rqf5c/s1600/8..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg956HI5S1qaDpvHhcIXlByzm9Ee0_NghyphenhyphenQ75Z1K9BRhchPVV9nKct2wl2Pbfttrfdj3asBn5r_oa3uJOZwcduVqDwbAiaMDgQgo1JaOs1RDEd0HUJFBBQrI2JcZ5uyjpxNIZ_Wn_Rqf5c/s640/8..jpg" width="640" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
Setelah semua dokumen ditandatangani, termasuk Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM), Dokumen tersebut di kirimkan ke Badan Keuangan Daerah untuk di terbitkan SP2D. Setelah itu BUD (Bendahara Umum Daerah) atau Kuasa Bendahara Umum Daerah mentransfer uang sejumlah yang diminta sebagaimana dalam dokumen pengadaan langsung ke rekening Perusahaan (Penyedia Jasa) yang telah ditunjuk langsung oleh PPK untuk melaksanakan pengadaan barang.<br /><br />Setelah pencairan Uang Persediaan (UP) dilakukan, kemudian uang tersebut diserahkan kepada masing-masing PPTK sebagai Panjar pelaksanaan kegiatan Olahraga. Setelah itu kegiatan dilaksanakan masing-masing PPTK untuk menyusun SPJ, kemudian SPJ digunakan sebagai dasar untuk membuat SPM dan SP2D permintaan pembayaran Ganti Uang (GU). Sehingga dengan otomatis uang yang dicairkan tersebut baik dalam bentuk UP dan GU semua digunakan untuk kegiatan olahraga dan diserahkan kepada masing-masing PPTK sesuai Nota Permintaan Dana (NPD) dari masing-masing PPTK.<br /><br />Usulan Pencairan TU dilakukan apabila Uang Persediaan (UP) tidak mencukupi untuk mencairkan Nota Permintaan Dana (NPD). Usulan TU berupa surat permohonan pengajuan TU yang ditandatangani oleh Kepala Dinas ditujukan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Pasuruan, kemudian  permohonan disetujui masing-masing PPTK menyusun NPD TU untuk diajukan ke Nanang Suhita Sutisno  selaku Bendahara Pengeluaran.<br /><br />Sehingga dengan otomatis uang yang dicairkan tersebut semua digunakan untuk kegiatan olahraga sesuai Nota Permintaan Dana (NPD) dan diserahkan kepada masing-masing PPTK kecuali untuk Permintaan pembayaran yang tidak dicairkan (TU NIHIL).<br /><br />Uang yang dicairkan melalui pencairan GU dan TU diserahkan kepada para PPTK sesuai dengan Nota Permintaan Dana (NPD), namun di potong 10% khusus untuk anggaran beberapa item kegiatan belanja.  Pemotongan 10% tersebut tidak berlaku (tidak dilakukan) untuk pembayaran Honor, BBM, Materai, Perjalanan Dinas dan Bantuan Transport. Pemotongan anggaran kegiatan sebesar 10% tersebut dilakukan oleh Suhita Sutisno  selaku Bendahara Pengeluaran, pada saat akan menyerahkan uangkemasing-masing PPTK setiap kali pencairan anggaran untuk Kegiatan Olahraga, dengan rincian sebagai berikut: <br /><br /><br />1. Pembayaran Ganti Uang (GU) SPJ Panjar Kegiatan Peningkatan Jumlah Kualitas serta Kompetensi Pelatih, Peneliti, Praktisi dan Teknisi Olahraga, Keperluan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2017 senilai Rp62.065.000 (enam puluh dua juta enam puluh lima ribu rupiah)  pemotongan sebesar Rp1.577.500 (Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) ;<br /><br />2. Pembayaran Ganti Uang (GU) SPJ Panjar Kegiatan Peningkatan Kesegaran Jasmani dan rekreasi, Keperluan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2017 senilai Rp26.250.000  (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pemotongan sebesar Rpl.530.000 (Satu Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) ;<br /><br />3. Pembayaran Ganti Uang (GU) SPJ Panjar Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga, Keperluan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 20l7 senilai Rp183.323.000 (seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah), pemotongan sebesar Rp9.258.200 (Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah) ;<br /><br />4. Pembayaran Ganti Uang (GU) SPJ Panjar Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga, Keperluan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2017 senilai Rp67.415 .000,(enam puluh tujuh juta empat ratus lima belas ribu rupiah), pemotongan sebesar Rp. 3.729.000,(Tiga Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah) ;<br /><br />5. Pembayaran Ganti Uang (GU) SPJ Panjar Kegiatan Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi, Keperluan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2017 senilai Rp34.700.000,(tiga puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah), pemotongan sebesar Rp. 2.740.000,(Dua Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) ;<br /><br />6. Pembayaran Ganti Uang (GU) SPJ Panjar Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga, Keperluan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2017 senilai Rp87.288.000,(delapan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), dilakukan pemotongan sebesar Rp7.738.800,(Tujuh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah) ;<br /><br />7. Pembayaran Ganti Uang (GU) SPJ Panjar Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga, Keperluan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2017 senilai Rp99.998.097,(sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan puluh tujuh rupiah), pemotongan sebesar Rp2.444.000,(Dua Juta Empat Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah) ;<br /><br />8. Pembayaran Ganti Uang (GU) SPJ Panjar Kegiatan Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat, Keperluan Dinas Pemuda dan olahraga Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2017 senilai Rp100.000.000,(seratus juta rupiah), pemotongan sebesar Rp3.401.000; (Tiga J uta Empat Ratus Satu Ribu Rupiah) ;<br /><br />9. Pembayaran Ganti Uang (GU) SPJ Panjar Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga, Keperluan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2017 senilai Rp180.000.000,(seratus delapan puluh juta rupiah), pemotongan sebesar Rp11.252.500,(Sebelas Juta Dua Ratus Lima Puluh Dua Ribu Lirna Ratus Rupiah) ;<br /><br />10. Pembayaran Ganti Uang (GU) SPJ Panjar Kegiatan Pengembangan Olahraga Lanjut Usia termasuk Penyandang cacat, Keperluan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2017 senilai Rp52.171.500,(lima puluh dua juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah), pemotongan sebesar Rp2.878.150 (Dua Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah);<br /><br />11. Pembayaran Ganti Uang (GU) Kegiatan Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat Keperluan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2017 senilai Rp28.822.500,(dua puluh delapan juta delapan ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah), pemotongan sebesar Rp1.982.250.(Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) ;<br /><br />12. Pembayaran Ganti Uang (GU) Kegiatan Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat Keperluan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2017 senilai Rp58.500.000,(delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), tidak dilakukan pemotongan karena anggaran honorarium narasumber dan T ransport;<br /><br />13. Pembayaran Ganti Uang (GU) Kegiatan Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olahraga Yang Berdedikasi Dan Berprestasi Keperluan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuman Tahun Anggaran 2017 senilai Rp67.500.000,(enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), tidak dilakukan pemotongan;<br /><br />14. Pembayaran Ganti Uang (GU) Nihil Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Keperluan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2017 senilai Rp49.328.456,(empat puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu empat ratus lima puluh enam rupiah), pemotongan sebesar Rp4.294.845,60 (Empat Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Lima Koma Enam Puluh Rupiah) ;<br /><br />15. Pembayaran Ganti Uang (GU) Nihil Kegiatan Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan berbakat Pemberian Olahraga dan Penghargaan Bagi Insan Olahraga Yang Berdedikasi dan Berprestasi, Keperluan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2017 senilai Rp254.000.000,(dua ratus lima puluh empat juta rupiah) tanpa dilakukan pemotongan.<br /><br />16. Pembayaran Tambah Uang (TU) Nihil Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Keperluan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2017 senilai Rp530.202.700,(lima ratus tiga puluh 'uta dua ratus dua ribu tujuh ratus rupiah), pemotongan sebesar Rp39.233.710 (Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Rupiah) ;<br /><br />17. Pembayaran Tambah Uang (TU) Nihil Kegiatan Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi Keperluan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2017 senilai Rp195.158.000,(seratus sembilan puluh lima juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah), pemotongan sebesar Rp16.103.300 (Enam Belas Juta Seratus Tiga Ribu Tiga Ratus Rupiah) ;<br /><br />18. Pembayaran Tambah Uang (TU) Nihil Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Keperluan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2017 senilai Rp672.748.377,(enam ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah), pemotongan sebesar Rp. 37.917.697, 50 (Tiga Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tujuh Belas Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Koma Lima Puluh Rupiah) ;<br /><br />19. Pembayaran Tambah Uang (TU) Nihil Kegiatan Pemeliharaan RutinfBerkala Sarana dan Prasarana Olahraga Keperluan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2017 senilai Rp30.324.684,(tiga puluh juta tiga ratus dua puluh empat ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah), pemotongan sebesar Rp2.632.500; (Dua Juta Enam Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) ;<br /><br />Jadi Total anggaran baik itu yang dicairkan dengan Jenis Ganti Uang (GU) maupun Tambah Uang (TU) yang di potong oleh saksi Nanang Suhita Sutisno selaku Bendahara Pengeluaran untuk Tahun 2017 adalah sebesar Rp154.163.513,10 (Seratus Lima Puluh Empat Juta Seratus Enam Puluh Tiga Ribu Lima ratus Tiga Belas koma sepuluh Rupiah) yang tidak dapat dipertanggungiawabkan.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_t7zDWlaCgdLT7T8IrGVx4x0ie_cSCdS1mGNNxr67LIfee-NeR29XT3O6tmKjfHdC-0PHVpfmSnR2toWuHwyKNCN5ho49Y6Figtl8UkPil0trfQKtVzFca7uw_Y24PuyETYGd3t4hAlI/s640/3..jpg" width="640" /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dalam pelaksanaan kegiatan olahraga tersebut, SPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) Kegiatan Olahraga di Manipulasi Dengan membuat Nota Pembelia Palsu Dan Membuat Kwitansi Pembayaran yang tidak sesuai dengan fakta / pengeluaran riil dengan tujuan untuk menutupi pemotongan anggaran.<br /><br />Masing-masing PPTK atas perintah Terdakwa Lilik Wijayati Budi Utami selaku KPA/PPK telah Melakukan Perbuatan Memalsukan Bukti-Bukti Pengeluaran Belanja, sehingga bukti-bukti tersebut tidak sah menurut hukum karena tidak sesuai dengan fakta/ pengeluaran riil ;<br /><br />Sebelum pengadaan barang dan jasa dilakukan, Pihak Penyedia Barang dan/Jasa memasukkan Profil Perusahaan (Company Profil) kepada Panitia Pengadaan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan melalui saksi Subroto, Wiwik Sri Wilujeng dan Terdakwa maupun melalui Staf Pada Bidang Olahraga.  setelah itu Heroe Boedi Sulistuo selaku pejabat pengadaan memerintahkan Rangga Yang Bagusta, Mario Dyansyah dan Sukaryanto yanag masing-masing selaku Staf di Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan untuk membuat segala kelengkapan Administrasi Pengadaan ;<br /><br />Proses penunjukan langsung Penyedia Barang dan/atau Jasa dilakukan tidak sesuai dengan mekanisme atau prosedur sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dengan cara : 1. Harga Perkiraan Sementara (HPS) ditentukan sendiri oleh Terdakwa Lilik Wijayati Budi Utami selaku PPK dan disetujui oleh Heroe Boedi Sulistuo selaku Pejabat Pengadaan tanpa melalui proses Survei dan Evaluasi harga terlebih dahulu ;<br /><br />2. Heroe Boedi Sulistuo selaku Pejabat Pengadaan sama sekali tidak melakukan negosiasi harga dengan Penyedia Barang/Jasa, karena Pejabat Pengadaan hanya menandatangani dokumen negosiasi harga tersebut karena dokumen (dukumen disodorkan oleh Staf Bidang Olahraga yaitu Mario Dyansyah dan Rangga Yang Bagusta ;<br /><br />3. Heroe Boedi Sulistuo selaku Pejabat Pengadaan sama sekali tidak melakukan penilaian kualifikasi Penyedia Barang/Jasa baik melalui prakualifikas/atau pascakualifikasi karena pejabat pengadaan tidak pernah sama sekali bertemu dengan Pihak Penyedia barang / Jasa sebagaimana yang di tunjuk atau ditetapkan berdasarkan SPK ;<br /><br />4. Bahwa proses penandatanganan SPK dilakukan tidak bersama-sama antara Terdakwa Lilik Wijayati Budi Utami selaku PPK dengan Penyedia Barang / Jasa, melainkan dilakukan secara terpisah-pisah yang dilakukan dengan cara staf pada Bidang Olahraga membuat dokumen pengadaan kemudian dokumen yang berisi SPK dan surat-surat lainnya tersebut diantarkan kepada Pihak Penyedia Barang dan/atau Jasa untuk ditandatangani, setelah ditandatangani oleh Pihak Penyedia Barang dan/atau Jasa barulah dokumen tersebut dibawa oleh Staf untuk ditandatangani oleh Terdakwa Lilik Wijayati Budi Utami dan Heroe Boedi Sulistuo selaku Pejabat Pengadaan.<br /><br />Sedangkan mekanisme pembuatan dokumen pengadaan yang dilakukan oleh Staf pada Bidang Olahraga yaitu Rangga Yang Bagusta, Mario Dyansyah dan Sukaryanto atas perintah terdakwa Lilik Wijayati Budi Utami sebelum pengadaan sebelum kegiatan dilaksanakan. Kemudian Rangga Yang Bagusta, Mario Dyansyah dan Sukaryanto mengetik kegiatan yang akan dilaksanakan, jenis pekerjaan yang dilaksanakan, dan Nilai anggaran. <br /><br />Sedangkan untuk nama-nama pejabat yang menandatangani dokumen pengadaan sudah tercantum dalam file tersebut kemudian mencetak seluruh surat yang berhubungan dengan dokumen pengadaan dan meminta pejabat yang tertulis namanya dalam dokumen tersebut untuk menandatangani dokumen;<br /><br />Untuk data yang berhubungan dengan profil perusahaan (company profile) diisi sesuai dengan profil yang telah diterima dari Penyedia Barang dan Jasa. Setelah surat-surat terkait profil perusahaan diketik, kemudian surat tersebut dicetak dan diserahkan kepada Pihak Penyedia Barang dan/atau Jasa untuk ditandatangani.<br /><br />Setelah surat-surat administrasi dilengkapi, kemudian surat tersebut dikumpulkan dan diserahkan kepada Heroe Boedi Sulistuo selaku Pejabat Pengadaan untuk ditandatangani. Setelah semua surat lengkap, dokumen pengadaan di jilid dan diserahkan ke Bagian Keuangan untuk dibuatkan dokumen pencairan dana seperti SPM, SP2D dan lain lainnyaMekanisme pencairan uang dengan sistem Langsung (LS) untuk pengadaan barang dan jasa dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Kegiatan Kompetisi Olahraga, dilakukan dengan cara ; Heroe Boedi Sulistuo selaku Pejabat Pengadaan dan terdakwa Lilik Wijayati Budi Utami selaku PPK menunjuk serta menetapkan Penyedia Barang dan Jasa berdasarkan Surat Ketetapan Penyedia Barang dan Jasa serta penandatanganan SPK. <br /><br />Penyedia Barang / Jasa mengajukan surat permohonan pembayaran kepada Drs. Abdul Munif selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga / PA untuk pengadaan barang atau jasa sesuai dengan SPK ;Nanang Suhita Sutisno selaku Bendahara Pengeluaran memverifikasi dokumen pelaksanaan pekerjaan yang telah dilengkapi oleh Penyedia barang dan Jasa yang terdiri dari Berita Acara Serah Terima Hasil Pekeljaan dan dokumen lain yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan. Dari Nanang Suhita Sutisno  kemudian dibawa ke Drs. Abdul Munif selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga / PA untuk ditandatangani.<br /><br />Setelah ditandatangani Drs. Abdul Munif selaku PA, Uang dicairkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) melalui Bank Jatim sesuai dengan permohonan pembayaran yang diminta Penyedia Barang dan Jasa,  kemudian melakukan penarikan uang di Bank Jatim dengan membawa cek dan dokumen perusahaan sebagai syarat penarikan.<br /><br />Dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa dalam Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga, terdakwa Lilik Wijayati Budi Utami mengendalikan proses pengadaan barang tidak berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK), karena terdakwa membiarkan pengadaan barang dilaksanakan oleh pihak (rekanan) lain yang tidak ditunjuk berdasarkan Surat Penunjukan dari PPK ataupun Surat Keputusan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa tentang Penetapan Penyedia Barang / Jasa.<br /><br />Beberapa Pihak Penyedia Barang / Jasa sebagaimana yang di tunjuk langsung berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pengadaan atau yang dibebani tanggung jawab berdasarkan Surat Perjanjian Keija (SPK) tidak melaksanakan pengadaan barang / jasa melainkan hanya melengkapi dokumen penawaran, dokumen pencairan, serta melakukan pencairan uang di Bank Jatim yang telah dipotong pajak PPn-PPh, kemudian uang tersebut di ambil 2,5% dari nilai kontrak sebagai keuntungan (fee) Penyedia Barang / Perusahaan dan kemudian sisanya diserahkan kepada Pihak Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan, baik kepada masing-masing PPTK, PPK maupun kepada Bendahara Pengeluaran, atau melalui Staf yaitu Rangga, Mario Dyansyah dan Sukaryanto, yang mana hal tersebut dilakukan dengan sepengetahuan terdakwa Lilik Wijayati Budi Utami sebagai KPA yang juga bertindak selaku PPK.<br /><br />Namun setelah uang tersebut dicairkan, anggaran yang dibelanjakan olemasing-masing, terdakwa Lilik Wijayati Budi Utami selaku PPK/PPTK maupun Nanang Suhita Sutisno selaku Bendahara Pengeluaran untuk kebutuhan pakaian olahraga dalam kegiatan tersebut hanya sebesar Rp628.040.000,(Enam Ratus Dua Puluh Delapan Juta Empat Puluh Ribu Rupiah) yang mana uang tersebut diberikan kepada Hanif Juhari selaku Pemilik Taylor sebesar Rpl91.750.000 (seratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kepadaDenma Wahyu Purnomo selaku Persero Pengurus CV. Anugerah Indah Jaya sebesar Rp420.290.000,(Empat Ratus Dua Puluh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) dan kepada Budiardjo Dwi Nugroho selaku pemilik U.D. Guru Sport sebesar Rpl6.000.000 (Enam Belas Juta Rupiah) yang ditambah dengan pembayaran pajak sebesar Rp116.208.668 (seratus enam belas juta dua ratus delapan ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah).<br /><br />Setelah pencairan Uang Persediaan (UP) dilakukan, kemudian uang tersebut diserahkan kepada masing-masing PPTK sebagai Panjar pelaksanaan kegiatan Olahraga. Setelah itu kegiatan dilaksanakan masing-masing PPTK untuk menyusun SPJ, kemudian SPJ digunakan sebagai dasar untuk membuat SPM dan SP2D permintaan pembayaran Ganti Uang (GU). Sehingga dengan otomatis uang yang dicairkan tersebut baik dalam bentuk UP dan GU semua digunakan untuk kegiatan olahraga dan diserahkan kepada masing-mas'ing PPTK Sesuai Nota Permintaan Dana (NPD) dari masing-masing PPTK;<br /><br />Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka total Kerugian Keuangan Negara terhadap penggunaan dan pengelolaan keuangan dalam Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tahun Anggaran 2017 yang tidak dapat dipertanggungiawabkan secara keseluruhan adalah sebesar Rp918.827.239,60 (Sembilan Ratus Delapan Belas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah Koma Enam Puluh Sen) berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Kabupaten Pasuruan Nomor X.700I037l424.060/2019 tanggal 20 Mei 2019.<br /><br />Atas perbuatannya, terdakwa Lilik Wijayati Budi Utami dincam pidana dalam 2 ayat (1) atau pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasa1 64 Ayat (1) KUHP. (Jen)</div>

News Tipikor Kabid Dispora Kab. Pasuruan Divonis 3 Thn Penjara, Bagaimana Nasib Kadispora?

Terdakwa didampingi suami dan Penasehat Hukumnya dengan pengawalan dari Petugas Kejari Kabupaten Pasuruan #Kerugian negara dalam ka...

BERITAKORUPSI.CO

Terdakwa Tatang, Bos Surabaya Sore Dituntut Pidana Penjara 10 Tahun

Kajati Jatim : Sidang Teleconference Belum Ada Payung Hukumnya

Terima Suap Rp33 Juta, Sekdes Diadili Bagaimana Yang Lainnya ?

H. Darmawan Tak Tau Sebagai Pimred Majalah Aspirasi Dewan Surabaya

Kabid Dispora Kab. Pasuruan Divonis 3 Thn Penjara, Bagaimana Nasib Kadispora?

Arsip Blog

Arsip Berita

Terkini

PIDANA KORUPSI