Pemilik Toko Bangunan dan Kader PKK Diadili Dalam Perkara Korupsi BSPS Rp476 Juta

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgHDeAJ1pA8GFukwDET7XpSlJOwt5qBEI9o5WpG_pvkfGcKtW6k5uzpX9nzDUzQf1JQR9WDy0asRj9OEfwigwRhuH_XurGWpkDUZncB5TR-u04dhwJkcrnLXvJaYyJwWy_1-Nbs-oznCF4/s1600/Jember+4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgHDeAJ1pA8GFukwDET7XpSlJOwt5qBEI9o5WpG_pvkfGcKtW6k5uzpX9nzDUzQf1JQR9WDy0asRj9OEfwigwRhuH_XurGWpkDUZncB5TR-u04dhwJkcrnLXvJaYyJwWy_1-Nbs-oznCF4/s640/Jember+4.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Foto dari kiri, Diyana Lucky Puspitasari (Kader PKK dan Muhammad Ridwan Sidiq (pemilik Toko Bangunan)</b></td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Kamis, 2 Januari 2020, Tim JPU Kejari Jember, menyeret dua terdakwa ke Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoajo Jawa Timur, yaitu Muhammad Ridwan Sidiq selaku pemilik usaha bahan bangunan Toko Karunia Ilahi dan Diyana Lucky Puspitasari selaku Kader PKK Kelurahan Karangrejo, Kec. Sumbersari Kabupaten Jember (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk diadili di muka persidangangan dihadapan Majelis Hakim dalam perkara kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) DAK (Dana Alokasi Khusus) Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kelurahan Karangrejo, Kabupaten  Jember Tahun Anggaran 2017 dengan anggaran sebesar Rp2.924.500.000 (dua milyar sembilan ratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang merugikan keuangan negara berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Jember Nomor. X.700/117b/35.09.410/2019 tanggal 19 November 2019 sebesar Rp476.529.600.<br /><br />Sidang yang berlangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya (Kamis, 2 Januari 2020) adalah agenda pembacaan surat dakwaan oleh Tim JPU Adhi Wicaksono yang juga Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kasi Pidsus Kajari) Jember terhadap terdakwa Muhammad Ridwan Sidiq dan Diyana Lucky Puspitasari (dalam berkas perkara terpisah) dengan didampingi Penasehat Hukumnya, yaitu M. Nuril, sementara terdakwa Diyana Lucky Puspitasari didampingi Penasehat Hukumnya, Yuliana dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Dede Suryaman dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu Dr. Lufsiana dan Emma Elliana. <br /><br />Ada yang menarik sebelum sidang dibuka oleh Ketua Majelis Hakim, yaitu terkait Penasehat Hukum terdakwa Diyana Lucky Puspitasari. Kepada Majelis Hakim, terdakwa Diyana Lucky Puspitasari mengatakan belum ada Penasehat Hukumnya dan tidak mampu untuk membayar. Sehingga saat itu, Ketua Majelis Hakim menunjuk M. Nuril sebagai Penasehat Hukumnya yang juga Penasehat Hukum terdakwa Muhammad Ridwan Sidiq, namun terdakwa Diyana Lucky Puspitasari keberatan dan langsung mengatakan kepada Majelis Hakim supaya didampingi Yuliana.<br /><br />“Saya keberatan, Pak. Kalau boleh sama Bu Yuli aja,” kata terdakwa Diyana Lucky Puspitasari. Dan Ketua Majelis Hakimpun mempersilahkan terdakwa dengan membuat surat kuasa bukan penunjukan Majelis Hakim<br /><br />“Silahkan, kalau begitu buat surat kuasa,” perintah Ketua Majelis Hakim dan kemudia membuka persidangan<br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjWanvVGAwMakkmP8Kgynw6YM4Pu-ypHqfHJWrTCljjPp27EvfXQwUSQjeXUT2h3yFz-ANrMtSC_oZrF2d7T451kGt9MZIkTYfUaO5t0PxLqnODg7O-04dem1M4VncobjCF0Uhp4mo75gY/s1600/Jember+6.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjWanvVGAwMakkmP8Kgynw6YM4Pu-ypHqfHJWrTCljjPp27EvfXQwUSQjeXUT2h3yFz-ANrMtSC_oZrF2d7T451kGt9MZIkTYfUaO5t0PxLqnODg7O-04dem1M4VncobjCF0Uhp4mo75gY/s640/Jember+6.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Oleh JPU Kejari Jember, Kdua terdakwa ini didakwa telah melakukan rekayasa dalam pelaksanaan Kegiatan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kab. Jember Tahun Anggaran 2017, mulai dari terpilihnya Toko Karunia Ilahi milik terdakwa Muhammad Ridwan Sidiq oleh Diyana Lucky Puspitasari hingga pembuatan laporan penggunaan uang untuk pembelian bahan bangunan oleh Diyana Lucky Puspitasari juga.<br /><br />Selain itu, uang sebesar Rp476.529.600(empat ratus tujuh puluh enam juta lima ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) sebagai kerugian negara, diberikan kepada 4 (empat) Ketua kelompok sejumlah Rp58.500.000, kepada Hadi pegawai Dinas PU Cipta Karya sebagai biaya untuk pembendelan laporan Rp5.000.000, Biaya materai Rp1.170.000, Biaya konsumsi Rapat mamin TFL Rp10.000.000, Biaya ATK, Bendel dan pembelian 1 buah Printer Rp12.000.000, <br /><br />Sehingga terdakwa Muhammad Ridwan Sidiq dan terdakwa Diyana Lucky Puspitasari sama-sama dijerat pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.<br /><br />Atas surat dakwaan JPU, kedua terdakwa melalui Penasehat Hukumnya masing-masing sama-sama tidak keberatan. Sehingga Ketua Majelis Hakim memerintahkan JPU untuk menghadirkan saksi-saksi maupun barang bukti (BB) dalam persidangan.<br /><br />Dalam surat dakwaannya JPU menjelaskan, bahwa terdakwa Muhammad Ridwan Sidiq selaku pemilik Toko Karunia Ilahi penyuplai bahan bangunan pada program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) DAK (Dana Alokasi Khusus) Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Karangrejo Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Berita Acara Hasil Kesepakatan Pemilihan Toko/Penyedia Bahan bangunan pada Kegiatan Bantuan Rumah Swadaya oleh KPB Kelurahan Karangrejo 1, Karangrejo 2, Karangrejo 3 dan Karangrejo 4 telah melakukan atau turut serta melakukan dengan saksi Diyana Lucky Puspitasari selaku Kader PKK Kelurahan Karangrejo Kec. Sumbersari Kab. Jember (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada tanggal yang tidak diingat lagi bulan Nopember tahun 2017 sampai dengan bulan Januari tahun 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Toko Karunia Ilahi yang beralamat di Jl. Sritanjung Lingk. Kaliwining Kel. Nirolegi Kec. Sumbersari Kab. Jember.<br /><br />Atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember dan berdasarkan UndangUndang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang mana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa-dan mengadili perkara ini, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan caraecara dan keadaan sebagai berikut:<br /><br />Pada tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Jember mendapat Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Kementerian Pekerjaan Umum berupa Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni yang pelaksana/verifikatornya adalah Dinas PU Cipta Karya Kab. Jember dengan pagu anggaran sebesar Rp5.880.000.000 (lima milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta rupiah) dengan besaran yang diterima setiap penerima bantuan (KK) adalah sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah). <br /><br />Untuk mendapatkan bantuan tersebut, calon penerima membuat proposal yang ditujukan kepada Bupati Jember melalui Dinas PU Cipta Karya,dan yang mengajukan proposal salah satunya berasal dari Kelurahan Karangrejo sebanyak 200 orang/calon penerima yang terbagi dalam 4 kelompok. <br /><br />Berdasarkan Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45/469/1.12/2917 tanggal 15 Agustus 2017 tentang Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) DAK Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kab. Jember Tahun Anggaran 2017, calon penerima yang berhak menerima bantuan dari kelurahan Karangrejo adalah sebanyak 195 penerima yang kemudian dibagi dalam 4 (empat) kelompok yaitu : 1. Kelompok Karangrejo 1 berjumlah : 46 orang,; 2. Kelompok Karangrejo 2 berjumlah 50 orang,; 3. Kelompok Karangrejo 3 berjumlah  49 orang dan 4. Kelompok Karangrejo 4 berjumlah 50 orang <br /><br />Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Karangrejo adalah berupa Peningkatan Kualitas (PK), yaitu kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni secara swadaya. Sehingga menjadi rumah layak huni dan pemanfaatannya berupa uang untuk pelaksanaannya dengan menunjuk toko/penyedia sebagai penyuplai bahan bangunan yang kemudian dilakukan pemilihan toko bangunan. <br /><br />Awalnya pemilihan toko dilakukan di kantor Kelurahan Karangrejo yang diikuti oleh 3 (tiga) toko, diantaranya Toko Handayani, dan yang terpilih adalah Toko Handayani milik H. Yasin (Alm). Beberapa hari kemudian, karena ada penolakan dari sejumlah anggota kelompok terhadap terpilihnya Toko Handayani, kemudian kelompok meminta dilakukan pemilihan ulang yang bertempat di kantor Kecamatan Sumbersari Kab. Jember. <br /><br />Sebelum pemilihan toko penyedia yang kedua kalinya, saksi Diyana Lucky Puspitasari selaku  kader PKK Kel. Karangrejo, dan istri dari saksi Nur Huda Niyanto selaku Kasi (Kepala Seksi) Kesejahteraan Sosial di Kel. Karangrejo yang mengurusi program RTLH sejak pendataan sampai sebelum digantikan oleh saksi Soleh, mendatangi terdakwa seolah-olah program RTLH Kel. Karangrejo adalah proyek milik saksi Diyana Lucky Puspitasari <br /><br />Sehingga saksi Diyana Lucky Puspitasari meminta terdakwa agar toko milik terdakwa yaitu Toko Karunia Ilahi ikut sebagai peserta pada pemilihan toko penyedia dalam program RTLH di Kelurahan Karangrejo dengan membawa daftar bahan material berikut harganya dengan kesepakatan, apabila Toko Karunia Ilahi terpilih maka terdakwa menjual bahan bangunan sebagaimana yang ditunjukkan saksi Diyana Lucky Puspitasari tersebut dengan komisi sebesar 1% dari nilai program bantuan. <br /><br />Selanjutnya, karena Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Toko Karunia Ilahi sudah tidak berlaku lagi, kemudian saksi Diyana Lucky Puspitasari menguruskan pembaharuan SIUP dan TDP Toko Karunia Ilahi. Kemudian dilakukan pemilihan toko penyedia di Kantor Kecamatan Sumbersari yang diikuti oleh Toko Handayani dan Toko Karunia Ilahi dan yang terpilih adalah Toko Handayani karena persyaratan administrasi Toko Karunia Ilahi tidak lengkap diantaranya SIUP dan TDP, kemudian dilakukan survey ke Toko Handayani dan dibuat Berita Acara Hasil Kesepakatan Pemilihan Toko/Penyedia Bahan bangunan pada Kegiatan Bantuan Rumah Swadaya oleh KPB Kelurahan Karangrejo 1, Karangrejo 2, Karangrejo 3 dan Karangrejo 4. <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_VgD4V79ccXjJqOWth6OjT2mUXmH5rWjTVftSmmDHLNVzSID8KGJG9mQX7uXU71joHA_oWALgZPBqPl4IpkUuUZbFe4XfqCpQq7Z-aH562CGJgHeiPJpQ5C7F0jjtnrQkPHBjsRP-fPY/s1600/Jember+3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_VgD4V79ccXjJqOWth6OjT2mUXmH5rWjTVftSmmDHLNVzSID8KGJG9mQX7uXU71joHA_oWALgZPBqPl4IpkUuUZbFe4XfqCpQq7Z-aH562CGJgHeiPJpQ5C7F0jjtnrQkPHBjsRP-fPY/s640/Jember+3.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Setelah Toko Handayani terpilih, kemudian saksi Diyana Lucky Puspitasari membawa dan mengenalkan saksi Ali Zaenal Abidin Almuhdor dan saksi Rizqi Iza Baruna kepada terdakwa dengan tujuan agar saksi Ali Zaenal Abidin Almuhdor yang menyuplai bahan galvalum,  sedangkan saksi Rizqi Iza Baruna yang menyuplai kusen cor pintu, jendela, batako, pintu panel, pintu triplek dan jendela kaca lengkap dengan harganya. <br /><br />Dari kesepakatan awal tersebut, kemudian Diyana Lucky Puspitasari membawanya ke Notaris untuk dituangkan dalam sebuah perjanjian jual beli antara terdakwa dengan saksi Ali Zaenal Abidin Almuhdor dan saksi Rizqi Iza Baruna seolah-olah terdakwa membeli bahan bangunan kepada Ali Zaenal Abidin Almuhdor dan saksi Rizqi Iza Baruna sebagaimana surat perjanjian jual beli Nomor 360 tanggal 23 Nopember 2017. <br /><br />Dari dana bantuan sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) yang akan diterima oleh setiap penerima bantuan, cair dalam 2 (dua) tahap masing-masing sebesar Rp7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan tahapan pencairan dana dari Dinas Pendapatan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) yang masuk ke rekening 4 kelompok penerima bantuan.<br /><br />Pada hari yang sama, dari rekening kelompok ditransfer/disebar ke rekening 195 penerima bantuan, dan kemudian dari 195 rekening penerima bantuan ditransfer masuk ke rekening Toko Karunia Ilahi selaku Toko penyedia dengan rekening Bank Jatim Nomor 0032690793 an. Mohammad Ridwan Sidiq. <br /><br />Uang dari rekening penerima bantuan, tahap pertama masuk pada tanggal 23 Nopember 2017 dengan total Rp1.462.500.000 (satu miliar empat ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya dicairkan oleh terdakwa secara bertahap yaitu ; a. Tanggal 24 Nopember 2017 sebesar Rp1. 080 000. 000,; b. Tanggal 29 Nopember 2017 sebesar Rp260. 000. 000 dan c. Tanggal 6 Desember 2017 sebesar Rp99.500.000</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Untuk tahap kedua pada tanggal 23 Nopember 2017 masuk lagi uang dari rekening penerima ke rekening terdakwa sejumlah Rp1.462.500.000 (satu miliar empat ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga total dana yang unasuk ke rekening Toko Karunia Ilahi adalah sejumlah Rp2.925.000.000 (dua miliar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah), kemudian dicairkan terdakwa secara bertahap, yaitu ; a. Tanggal 21 Desember 2017 sebesar Rp1.325.000.000 dan b. Tanggal 4 Januari 2018 sebesar Rp160.000.000,<br /><br />Sehingga total uang yang di cairkan terdakwa sejumlah Rp2.924.500.000 (dua milyar sembilan ratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) masih ada dalam rekening terdakwa. <br /><br />Setelah terdakwa mencairkan uang bantuan RTLH, seharusnya terdakwa selaku pemilik Toko Karunia Ilahi yang terpilih sebagai penyuplai bahan bangunan dalam program Rehabilitasi RTLH Kel. Karangrejo sebagaimana dalam Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2), baik setelah penerimaan uang tahap pertama maupun tahap kedua. <br /><br />Setelah terdakwa mencairkan uang bantuan RTLH, seharusnya terdakwa selaku pemilik Toko Karunia Ilahi yang terpilih sebagai toko penyuplai bahan bangunan dalam program Rehabilitasi RTLH Kel. Karangrejo, menyuplai bahan bangunan sebagaimana dalam Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPBB) baik setelah penerimaan uang tahap pertama maupun penerimaan uang tahap kedua.<br /><br />Bahwa yang membuat Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) adalah saksi Feris Andika, ST. Namun harga bahan bangunan didalamnya yang sama besarnya dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) adalah berasal dari saksi Diyana Lucky Puspitasari, yang seharusnya masing-masing penerima bantuan uang senilai Rp15.000.000 dalam bentuk bahan bangunan. <br /><br />Namun karena ada beberapa penerima yang usianya diatas 58 tahun menerima uang sebesar  Rp13.900.000 (tiga belas juta sembilan ratus ribu rupiah), dan Rp1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) sebagai upah Kerja, sehingga penerima lainnya ada yang keberatan dan meminta agar semua penerima disamakan yaitu sebesar Rp13.900.000 (tiga belas juta sembilan ratus ribu rupiah) dan Rp1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) sebagai upah Kerja. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Bahwa jenis dan macam bahan bangunan dalam program rehabilitasi RTLH adalah sama, yaitu Galvalum, Semen @40 kg, Pasir, Besi beton 8 mm, Besi beton 6 mm, Batu pecah 2/3, Bata merah, Batako, Kusen pintu, Kusen jendela kaca, Daun pintu panel, Daun pintu triplek, Daun jendela kaca, Kayu begeisting, Keramik lantai 30x30, Paku, Kawat ikat, Semen putih, Kalsium, Lem, Timba, Loster, Benang, Kuas, Slot pintu, Cat kayu, Cat tembok, Tiner, Grendel, Kait jendela, dan uang HOK. Sehingga jumlah bahan bangunan yang seharusnya diterima penerima dalam Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2)<br /><br />Namun dalam pelaksanannya, terdakwa setelah menerima uang dari penerima bantuan baik tahap pertama maupun tahap kedua, tidak mengirimkan bahan bangunan sebagaimana DRPB2,  melainkan terdakwa mengirimkan bahan bangunan kepada penerima bantuan melalui kelompok sesuai dengan daftar atau pesanan dari saksi Diyana Lucky Puspitasari.<br /><br />Terdakwa tidak mengirim/mendistribusikan bahan bangunan sebagaimana dalam daftar di atas kepada 195 penerima bantuan, karena sesuai dengan kesepakatan antara terdakwa dan saksi Diyana Lucky Puspitasari yang menyuplai galvalunz, kusen cor pintu, jeldela dan bahan lainnya adalah saksi Ali Zaenal Abidin Almuhdor dan saksi Rizqi Iza Baruna. Sehingga setelah pencairan, terdakwa mengambil uang bagian yang bahan bangunannya membeli kepada terdakwa, sedangkan uang sisanya diserahkan terdakwa kepada saksi Diyana Lucky Puspitasari<br /><br />Uang bagian yang diperoleh terdakwa dari uang sejumlah Rp2.925.600.000 (dua miliar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah) adalah sebesar Rp1.032.602.500 (satu miliar tiga puluh dua juta enam ratus dua ribu lima ratus rupiah) yang peruntukannya sebagai untuk pembelian Keramik, semen, semen putih, kalsium, lem rajawali, benang, timba, paku, kuas, serap cor untuk 195 penerima bantuan dengan harga yang totalnya sebesar Rp335.079.506 </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh7jx91NMlkgPLF7LJCa0LlAv9z_R22b2VhBFTSiVUBnOKm9EVYLK2IH6ZyCSqP0NDfUuLRUDbVOfmZ0d7uI1DKRPdBGMbM0B0kwM_E28K1IKOcgbPf-A6E93PkGvJKJVFiSQA_-KUMJcE/s1600/Jember.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh7jx91NMlkgPLF7LJCa0LlAv9z_R22b2VhBFTSiVUBnOKm9EVYLK2IH6ZyCSqP0NDfUuLRUDbVOfmZ0d7uI1DKRPdBGMbM0B0kwM_E28K1IKOcgbPf-A6E93PkGvJKJVFiSQA_-KUMJcE/s640/Jember.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Pembelian Galvalum kepada 60 penerima dengan jumlah Rp219.090.060,; Pembelian Besi kolom PB untuk 156 penerima bantuan dengan harga total Rp124.806.006,; Pembelian Besi kolom PK untuk 186 penerima bantuan dengan harga total Rp96.729.000,; Pembelian Kusen cor pintu untuk 247 unit dengan harga total Rp30.875.600,; Pembelian Kusen cor jendela untuk 127 penerima bantuan dengan harga total Rp12.065.000,; Pembelian Pintu panel untuk 124 penerima bantuan dengan harga total Rp47.120.060,; Pembelian Pintu triplek untuk 123 penerima bantuan dengan harga total Rp20.916.666 dan Pembelian Jendela kaca untuk 127 penerima bantuan dengan harga total Rp20.326.666,; Pembelian Pasir 50 truk dengan harga total Rp21.250.000,; Pembelian Batako besar 4.580 dengan harga total Rp14.198.090,; Pembelian Batako kecil 3.660 buah dengan harga total Rp7.560.090,; Barang diluar item material karena permintaan saksi Diyana Lucky Puspitasari keramik 40x40 sebanyak 46 dus, asbes 26 lembar, cempolong, paralon 4dim, closet jongkok, Pak Nur Huda Rp20.000.000 termasuk komisi 1/2% % sejumlah Rp15.000.000, dan barang lainnya dengan total seluruhnya Rp79.314.000<br /><br />Sedangkan sisanya sejumlah Rp1.892.397.590 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) diserahkan kepada saksi Diyana Lucky Puspitasari yang kemudian dipergunakan untuk Pembayaran biaya kusen cor pintu dan jendela, batako, pintu panel, pintu triplek dan jendela kaca kepada saksi Rizqi Iza Baruna sekitar Rp192.126.666.; Pembayaran biaya galvalum kepada saksi Ali Zaenal Abidin Almuhdor sekitar Rp539.750.000,; Pemberian HOK kepada 195 penerima Rp214.500.000,; Pembelian pasir, batako dan bahan lainnya Rp469.497.300. <br /><br />Sehingga total yang dipergunakan saksi Diyana Lucky Puspitasar untuk pembayaran pembelian bahan bangunan adalah sejumlah Rp1.415.867.900 (satu milyar empat ratus lima belas juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah). Sehingga terdapat selisih sejumlah Rp476.529.600 (empat ratus tujuh puluh enam juta lima ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) yang ada pada saksi Diyana Lucky Puspitasari, dan menurut saksi Diyana Lucky Puspitasari diantaranya dipergunakan untuk Diberikan kepada 4 ketua kelompok sejumlah Rp58.500.000, Biaya materai Rp1.170.000, Biaya konsumsi Rapat mamin TFL Rp10.000.000, Biaya ATK, Bendel dan pembelian 1 buah Printer Rp12.000.000, Diberikan kepada Hadi pegawai Dinas PU Cipta Karya sebagai biaya untuk pembendelan laporan Rp5.000.000<br /><br />Setelah program rehabilitasi RTLH selesai, seharusnya setiap kelompok membuat laporan penggunaan dana tahap 1 dan tahap 2. Namun kelompok tidak membuat laporan penggunaan dana tersebut melainkan yang membuat adalah saksi Diyana Lucky Puspitasari dengan merekayasa bukti pembelian dengan cara saksi Diyana Lucky Puspitasari meminta kuitansi kosong dan cap stempel Toko Karunia Ilahi kepada terdakwa, lalu saksi Diyana Lucky Puspitasari membuatkan laporan penggunaan dana dengan menyamakan jumlah dan harga bahan bangunan dalam kuitansi dengan Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2).<br /><br />Padahal terdakwa dan saksi Diyana Lucky Puspitasari mengetahui kalau jumlah dan harga bahan bangunan yang diberikan kepada penerima bantuan lebih sedikit dan juga ada yang tidak diberikan seperti batu pecah/batu cor, namun tetap dibuatkan dalam pertanggungjawaban juga. Sehingga akibat perbuatan terdakwa dan saksi Diyana Lucky Puspitasari tersebut menyebabkan banyak rumah penerima bantuan yang tidak selesai seperti pemasangan keramik karena kurangnya bahan seperti pasir dan semen. <br /><br />Perbuatan terdakwa terdakwa Muhammad Ridwan Sidiq bersama-sama dengan Diyana Lucky Puspitasari bertentangan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 33/PRT/M/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur, lampiran V pada BAB III Pelaksanaan Program dan Kegiatan<br /><br />Dengan demikian, jelas nampak bahwa perbuatan terdakwa Muhammad Ridwan Sidiq bersama dengan Diyana Lucky Puspitasari adalah untuk memperkaya diri terdakwa atau orang lain.<br /><br />Akibat perbuatan terdakwa Muhammad Ridwan Sidiq bersama-sama dengan Diyana Lucky Puspitasari telah memperkaya diri terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi yang telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Jember Nomor X.700/117b/35.09.410/2019 tanggal 19 November 2019 sebesar Rp476.529.600 (empat ratus tujuh puluh enam juta lima ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu. <br /><br />Perbuatan terdakwa Muhammad Ridwan Sidiq tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) atau (Pasal 3) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Jen)</div>

News Tipikor Pemilik Toko Bangunan dan Kader PKK Diadili Dalam Perkara Korupsi BSPS Rp476 Juta

Foto dari kiri, Diyana Lucky Puspitasari (Kader PKK dan Muhammad Ridwan Sidiq (pemilik Toko Bangunan) BERITA KORUPSI .CO – Kamis, 2 Ja...

»

Hingga Akhir Tahun 2019, Kejati Jatim “Tak Mampu” Mengungkap 2 Kasus Mega Korupsi

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhzug26bOj-SecjS45NkZd0YdKqyfm2444tEV-pSRMrdv2JrPS1SmpCx5tiykSh7N1CHAndAjpQY1XU778k-X-ZtKGGm1Bydr9cG_76GlmzJYz0G3iW-LcNGhRPbBFF4yfDnPplZi_ecM/s1600/5.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="736" data-original-width="721" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhzug26bOj-SecjS45NkZd0YdKqyfm2444tEV-pSRMrdv2JrPS1SmpCx5tiykSh7N1CHAndAjpQY1XU778k-X-ZtKGGm1Bydr9cG_76GlmzJYz0G3iW-LcNGhRPbBFF4yfDnPplZi_ecM/s640/5.jpg" width="626" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><b>“Selain 2 kasus Mega Korupsi (Perkara Korupsi P2SEM Jatim Thn 2008 sebesar Rp277 M, dan perkara Korupsi dana Bansos Kabupaten Jember Tahun 2015 sebesar Rp38 M) yang belum terungkap, beberapa kasus perkara Korupsi lama ternyata sudah dihentikan”</b></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span>Beberapa kasus Mega Korupsi yang ditangani Kejaksaan Tinggi - Jawa Timur (Kejati Jatim) hingga akhir tahun 2019, “tak ‘mampu” mengungkap siapa tersangkanya. Kasus Mega Korupsi tersebut diatanya P2SEM (Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat) yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) Tahun Anggaran (TA) 2008 lalu yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 277,6 miliar, dan kasus perkara Korupsi dana hibah Bansos (bantuan sosial) yang bersumber dari APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp206.1 miliar yang merugikan keuangan negara sejumlah Rp38.5 miliar berdasarkan hasil audit BPKP Jatim Nomor : 5-1214/ PW13/ 05/ 2018 tanggal 05 Maret 2018.<br /> <br /> Selain kedua kasus tersebut diatas, beberapa kasus korupsi lama juga “menghilang”, diantaranya kasus perkara Korupsi Road Show (Pariwisata) Kota Batu ke Kota Balikpapan, Kalimantan Timur tahun 2014 lalu, yang menghabiskan anggaran APBD sebesar Rp 3,7 miliar. Dalam putusan Pengadilan Tipikor Surabaya menyebutkan, bahwa Wali Kota dan beberapa lainnya ikut bertanggungjawab. Sementara 4 terdakwa/terpidana, yaitu Muhammad Syamul Bakrie selaku Kepala BPMPT (Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu) Kota Batu,  Uddy Syaifudin (mantan Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) dan Santonio (Direktur  CV Winner, selaku rekanan) sudah divonis. <br /> <br /> Kemudian kasus Korupsi pembebasan lahan seluas 9 hektar pada tahun 2008 lalu yang menelan anggaran sebesar Rp12 miliar dengan kerugian negara senilai Rp 4 miliar untuk pembunganan gedung kampus II UIN Malaiki di Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, Malang tahun tahun 2013. Dalam kasus ini, mantan Rektor “IS”, sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Malang dengan Nomor. 31/O.5.11/FD.1/05/20014 tanggal 8 Mei 2014. Sementara 2 (dua) tersangka/terpidana yaitu Jamal Lulail Yunus dan Musleh Herry (PPK dan Ketua Panitia Lelang) sudah di Vonis bersalah pada tahun 2015 lalu.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi6WE5dzqVbeLdPDvLpTSCKAMMnz9j44sxJj-2tbcZngZDtq0hu_GHv3Y2Jw98OSnYoChhXIGODU2MTWDJ8pmf7J4Q6oAQ9CbK1CAsL1DPhrZew-zbycSxIm7sUMRcVgH8XlKV8IQVNiQo/s1600/3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi6WE5dzqVbeLdPDvLpTSCKAMMnz9j44sxJj-2tbcZngZDtq0hu_GHv3Y2Jw98OSnYoChhXIGODU2MTWDJ8pmf7J4Q6oAQ9CbK1CAsL1DPhrZew-zbycSxIm7sUMRcVgH8XlKV8IQVNiQo/s640/3.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Serta kasus korupsi pelepasan (ruislag)  tanah aset milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar, Jawa Timur yang terletak di Desa Jatilengger, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar  seluas 2,8 hektar, kepada pengembang PT Bina Peri Permai Malang (BPPM) pada 2007 lalu, yang merugikan negara sebesar Rp 1,3 milliar. Dalam kasus ini, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor meneybutkan, bahwa saksi Heri Nugroho selaku Bupati Blitar turut bertanggung jawab. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Namun Kepala Kejati Jatim, Mohamad Dofir mengatakan, bahwa kedua kasus tersbut diatas  masih berjalan dan dalam tahap penyelidikan. Sementara kasus korupsi Road Show (Pariwisata) Kota Batu dan pembunganan gedung kampus II UIN Malaiki sudah dihentikan. Alasannya karena tidak cukup bukti. Hal itu dikatakan Kepala Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur, Mohamad Dofir menjawab pertanyaan wartawan beritakorupsi.co dalam acara Press Release yang diadakan Kejati Jatim, pada Selasa, 31 Desember 2019.<br /> <br /> “Mengenai kasus Korupsi dana Bansos Rp38 miliar, belum dihentikan masih proses pendalaman, masih perlu mendalami benar-benar dan kita dapatkan dua alat bukti itu, jadi masih penyelidikan. Jadi ini masih pendalaman belum dihentikan,” kata Dofir dalam keteranganya.<br /> <br /> Anehnya, Kajati Jatim mengatakan masih dalam tahap penyelidikan untuk menemukan 2 alat bukti. Padahal, dalam surat dakwaan dan tuntutan JPU (Jaksa Penuntu Umum) maupun putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya mengatakan, bahwa terdakwa/terpidana Thoif Zamroni (Ketua DPRD periode 2014 – 2019), terdakwa Sugiarto (selaku Sekda sekaligus Ketua TAPD), dan terdakwa Ita Poeriandayani (Kepala BPPKAD yang juga wakil ketau TAPD) Kabupaten Jember (masing-masing perkara terpisah) bersama-sama dengan Ayub Junaidi, Dr. Ni Nyoman Putu Martini, Dr.Yuli Priyanto (masing-masing selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jember periode  2014 - 2019 dalam kedudukannya sebagal Wakil Badan Anggaran), telah menyebabkan dana hibah Tahun Anggaran 2015 bisa dikeluarkan/dicairkan yang tidak sesuai dengan prosedur, Hal ini seperti yang diakui oleh terpidana Sugiarto dalam persidangan.<br /> <br /> Anehnya lagi adalah kasus Mega Korupsi yang lebih menarik perhatian masyarakat, yaitu perkara Korupsi  P2SEM tahun 2008 lalu yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 277,6 miliar, saat Sukarwo menjabat sebagai Sekda (Sekretaris Daerah) Pemprov. Jatim dan kemudian mencalonkan dan terpilih menjadi Gubernur Jawa Timur pada tahun 2009 lalu yang hingga saat ini, menurut Kajati Jatim masih tahap pendalaman (penyelidikan) untuk menemukan alat bukti, dengan menggandeng PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan)<br /> <br /> “Terkait kasus P2SEM, itu masih pendalaman. Kita masih mencari alat buti itu, bekerja sama  dengan PPATK untuk mencari aliran dana,” ucap Dofir. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhiBxEfYaP3lBpdE5mdLUc0WGXA3mWsBxoq3ulwu131jNIlvMyTlR6C1YT7JRISLKPdO84huG3Lt88Nh2yhyphenhyphens6zV-mZ0jBHEeN0-DPkdU-uRl_VsZZIWfWf7xeKUOtgwRfJiDCoSJm55BM/s1600/b.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhiBxEfYaP3lBpdE5mdLUc0WGXA3mWsBxoq3ulwu131jNIlvMyTlR6C1YT7JRISLKPdO84huG3Lt88Nh2yhyphenhyphens6zV-mZ0jBHEeN0-DPkdU-uRl_VsZZIWfWf7xeKUOtgwRfJiDCoSJm55BM/s640/b.jpg" width="640" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div style="text-align: justify;"> Yang lebih anehnya adalah terkait pernyataan Kajati Jatim, M. Dofir yang mengatakan masih penyelidikan untuk mencari alat bukti dengan bekerja sama dengan PPATK. Alasannya, karena saksi kuncinya sudah meninggal yaitu almaruh dr. Bagus (Alm. dr. Bagoes Soedjito Suryo Soelyodikusumo meninggal pada tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 05.30 di Lapas Prong).</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Padahal, tahun 2018, saat Aspidsus (Asisten Pidana Khusus) Kejati Jatim dijabat Didik Farkhan Alisyahdi sudah mengatakan kepada beritakorupsi.co telah mengantongi calon tersangkanya<br /> <br /> “Sudah dikantongi (maksudnya calon tersangka). Dulu dokter Bagus dihukum karena para penerima itu ngaku, dapatnya sekian dan disetor ke dia (alm. dr. Bagus). Rekomendasi dari 100 anggota DPRD ada yang melalui Fathorrasjid, melalui Fujianto. Dokter bagus ada 15 atau 16, ini yang kita dalami sekarang,” kata Didik saat itu kepada beritakorupsi.co (Jumat, 20 Juli 2018)<br /> <br /> Ternyata, seiring dengan bergantinya Aspidsus Kejati Jatim dari Didik Farkhan Alisyahdi yang saat ini sebagai salah satu pejabat di Kejagung kepada Rudi Irmawan, dan Kajati Jatim dari Sunarta kepada M. Dofir, calon tersangka yang semula sudah dikantongi menjadi “hilang”.<br /> <br /> Padahal, sebelum alm dr. Bagus meninggal sudah memberikan keterangan kepada penyidik Kejati Jatim, terkait 17 nama anggota DPRD Jatim periode yang terlibat menikamati duit. Yang diakui oleh Aspidsus saat itu.<br /> <br /> “Memang pernah, tapi itu jawabannya, apakah dapat digunakan atau tidak,” kata Didik ((Jumat, 20 Juli 2018)</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8ZStps1eObtjwB5FvLoef5DCzOr-jBCHwnXLKGbd6LMYqLx7KbVbVLMEJyDzs7ObSQubpO1bYl0XYVauyE5NayBw7cw2b2J7J-ci8DvNWduknOsfXZ7E2NKeyY2c8ZRbLXcqpndhdV5Q/s1600/a.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8ZStps1eObtjwB5FvLoef5DCzOr-jBCHwnXLKGbd6LMYqLx7KbVbVLMEJyDzs7ObSQubpO1bYl0XYVauyE5NayBw7cw2b2J7J-ci8DvNWduknOsfXZ7E2NKeyY2c8ZRbLXcqpndhdV5Q/s640/a.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Sementara menurut pakar hukum Tindak Pidana Korupsi dari Fakultas Hukum (FH) Univerisitas Airlangga (Unair) Surabaya, Prof. Dr. Nur Basuki Minarno. S.H., M.Hum kepada beritakorupsi.co mengatakan, bahwa keterangannya (alm) dapat digunakan sebagai keterangan saksi atau petunjuk oleh penyidik untuk tersangka baru.<br /> <br /> “Kalau saksi (alm. dr. Bagus) sudah pernah diminta keterangannya oleh penyidik untuk tersangka si A, itu boleh-boleh saja. Yang tidak boleh itu adalah, keterangan saksi untuk tersangka si A tidak boleh digunakan untuk tersangka si B. Jadi kalau boleh ya boleh saja digunakan sebagai petunjuk untuk terangka baru,” kata Prof. Dr. Nur Basuki Minarno. S.H., M.Hum (Selasa, 21 Mei 2019) </div> <div style="text-align: justify;"> <br /> Yang lebih anehnya lagi adalah Kasus perkara Korupsi Road Show (Pariwisata) Kota Batu dan kasus perkara Korupsi pembebasan lahan untuk pembunganan gedung kampus II UIN Malaiki Malang, yang sudah dihentikan pada tahun 2016 oleh Kejati Jatim. Alasannya tidak cukup bukti.<br /> <br /> “Kasus Korupsi Kota Batu sudah dihentikan pada tahun 2016 karena belum ditemukan alat bukti yang kuat. Namun demikian, apa bila ada bukti baru yang kuat bisa kita buka lagi. Ini bukan berarti dihentikan selesai. Untuk yang UIN, sesuai hasil penyidikan waktu itu belum cukup bukti. Sehingga pada tahun 2016 kemarin perkara ini dihentikan atas nama Samsul Huda. Yang satunya sudah inckrah kan, jadi terkait yang lain dihentikan sementara karena belum ditemukan alat bukti, kalau ada novum baru akan dibuka lagi,” ujar Dofor.<br /> <br /> Padahal dalam putusan Pengadilan Tipikor Surabaya menyebutkan, bahwa Wali Kota Batu, Edy Rumpoko (terpidana Kasus Korupsi Suap Tangkap Tangan KPK) dan beberapa lainnya ikut bertanggungjawab. <br /> <br /> Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur tidak dapat mengembagkan kasus ini atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya ? atau hasil penyidikan lebih utama dari putusan Majelis Hakim ?<br /> <br /> Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang menyebutkan pihak lain turut bertanggungjawab, juga terdadapadalam perkara Korupsi pelepasan (ruislag)  tanah aset milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar, Jawa Timur yang terletak di Desa Jatilengger, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar  seluas 2,8 hektar, kepada pengembang PT Bina Peri Permai Malang (BPPM) pada 2007 lalu yang menyebutkan, bahwa saksi Heri Nugroho selaku Bupati Blitar turut bertanggung jawab. Sementara yang diadili hanya satu orang yaitu Kepala Kantor Aset Daerah.<br /> <br /> Anehnya, kasus inipun telah dihentikan beberapa tahun lalu dengan alasan, bahwa para saksi telah mencabut keterannganya dalam persidangan. “Sudah dihentikan karena para saksi telah mencabut keterangannya yang dalam persidangan,” kata Kasindik beberapa waktu lalu.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <img border="0" data-original-height="641" data-original-width="1139" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiBW8_HAKbzTi3yRNkuswstsSrxwuTebG7G0uAdBwLQOEWoi0o9AW0_mAJCjaEvgjvHYptlPq9fYCCo2WWx-i9oxt4IQS6vdv0s-3e-q77Pc7mVhyphenhyphenDlcig-2wS1Cr3HlqHYN2zUQEZVjyU/s640/2..jpg" width="640" />Namu menurut Kajati Jatim, M. Dofir mengatakan, bahwa saksi yang mencabut keterangannya yang disumpah dalam persidangan dan kemudian dicabut, dapat dikenakan pidana sesuai pasal tetang keterangan palsu dalam persidangan<br /> <br /> “Saksi mencabut keterangan dalam persidangan. Mereka itu sudah disumpah, namun apa bila mereka sudah disumpah dan kemudian mengatakan tidak, ada pidananya. Memberikan keterangan yang tidak benar diatas sumpah tadi, ada pasalnya. Resikonya mereka akan terkena pasal-pasal terkait dengan keterangan palsu,” pungkas Dofir.<br /> <br /> Pertanyaannya, mengapa penyidik Kejati Jatim tidak menyeret para saksi dalam kasus perkara Korupsi pelepasan (ruislag) tanah aset milik Pemkab) Blitar sebagai tersangka dalam keterangan palsu ?<br /> <br /> Sementara kasus lain yang menarik perhatian masyasarakat Khususnya Surabaya dalah kasus penyelewengan aset YKP dan PT YEKAPE senilai 10 triliun rupiah. Yang menurut Kajati Jati Jatim telah menyelamatkan aset negara sejumlah Rp 10 triliun, namun hingga saat ini belum ada satupun yang ditetapkan sebagai tersangka. Alasannya adalah menunggu hasil penghitungan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Jatim.<br /> <br /> "YKP saat ini masih penyidikan dan kita belum menyerah. Kita masih menungga hasil dari BPKP terkait kerugian negaranya," kata Dhofir <br /> <br /> Dhofir menjelaskan, pada Juli 2019, Kejati Jatim telah menyerahkan aset YKP senilai Rp10 triliun ke Pemkot Surabaya. Dan sebelumnya, lanjut Dofir, Kejati Jatim telah mencekal lima pengurus YKP maupun pengurus PT YEKAPE, diataranya Surjo Harjono, Mentik Budiwijono, Sartono, Chairul Huda dan Catur Hadi Nurcahyo.<br /> <br /> "Waktu itu nilai asetnya sekitar lima triliun, sekarang mencapi sepuluh triliun. Tapi ini bukan kerugian negara melainkan nilai aset. Kita masih menunggu hasil dari BPKP,” ucap Dofir. <br /> <br /> Dari beberapa kasus diatas, dapatkah Kejati Jatim dibawah kepemimpinan M. Dofir, yang dikenal sangat tegas saat menjabat Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya ini untuk mengungkap kasus tersebut, atau akan samapai juga ketangan penggantinya? (Jen)</div>

News Regional Tipikor Hingga Akhir Tahun 2019, Kejati Jatim “Tak Mampu” Mengungkap 2 Kasus Mega Korupsi

“Selain 2 kasus Mega Korupsi (Perkara Korupsi P2SEM Jatim Thn 2008 sebesar Rp277 M, dan perkara Korupsi dana Bansos Kabupaten Jember Tahu...

»

Adri Siwu, Marketing ACTN Singapur Diadili Dalam Kasus Korupsi PT DPS

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhSor3FPQMzNa7rjDa6I16Q3pwIuPYviNOyK0DkV7PLFTIBNYBhshnSByzqLpLXMVhC0UY8_pCuVsVeycBGIZGxn4XOKFmN3XE2yzdMNc9jXO0yHRdacEj-fHoahN4Kp87vRkWkE08TjSw/s1600/adri.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="301" data-original-width="360" height="534" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhSor3FPQMzNa7rjDa6I16Q3pwIuPYviNOyK0DkV7PLFTIBNYBhshnSByzqLpLXMVhC0UY8_pCuVsVeycBGIZGxn4XOKFmN3XE2yzdMNc9jXO0yHRdacEj-fHoahN4Kp87vRkWkE08TjSw/s640/adri.png" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KOORUPSI</span>.CO -</b></span> Adri Siwu selaku Marketing Representative A&C Trading Network (ACTN) Pte Ltd Singapur untuk wilayah Indonesia, diadili sebagai terdakwa (Jilid III) dalam perkara Nomor. 149/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby kasus dugaan Korupsi pengadaan Floating Dock 8.500 TLC eks. Rusia pembuatan tahun 1973 di PT DPS pada tahun 2015 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp63.342.000.000 berdasarkan laporan penghitungan kerugian negara oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI Nomor : 04/LHP/XX1/01/2019 tanggal 31 Januari 2019.<br /> <br /> Keterilbatan Andr Siwu dalam kasus ini sesuai fakta persidangan adalah, Karena pada tahun 2015 Andri Siwu mentranser uang ke rekening PT DPS senilai USD75.000 kepada PT DPS berupa pinjaman tanpa bunga atas permintaan Direktur Keuangan PT DPS yakni Penta Parawati, dan pemberian uang sebesar Rp132 juta kepada Riry syeried Jetta selaku Dirut PT DPS <br /> <br /> Selain itu, Andri Siwu juga mengakui adanya pemberian uang kepada Slamet Riyadi, Doniarsal Nurdin, Diana Rosa, I Wayan Yoga dan Penta Parawati sebagai biaya perjalanan ke Rusia dan Singapur saat melakukan Survey Flotting Dock atas sepengatuahun terdakwa Aris Saputro.<br /> <br /> Dan terdakwa Andri Siwupun akhirnya “diseret” oleh Tim JPU dari Kejati Jatim dan Kejari Subaya ke Pengadilan Tipikor Surabaya (Senin, 30 Desember 2019) untuk diadili dihadapan Majelis Hakim yang diketua Rohmad, setelah sebelumnya Majelis Hakim mengadili dua terdakwa lainnya, yakni Antonius Aris Saputro selaku Direktur A&C Trading Network Pte Ltd, Singapura dan Riry Syeried Jetta, Direkur Utama PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS) atau yang lebih dikenal PT Dok Surabaya.<br /> <br /> Rabu, 14 Agustus 2019,  Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya memvonis terdakwa Antonius Aris Saputro dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun, pidana denda sebesar Rp1 miliyar subsidair 6 (enam) bulan kurungan, serta mengembalikan uang yang menjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp61.342.000.000 atau dipenjara selama 8 (delapan) tahun, karena dianggap terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi pengadaan Floating Dock 8.500 TLC eks. Rusia pembuatan tahun 1973 di PT DPS pada tahun 2015 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp63.342.000.000 berdasarkan laporan penghitungan kerugian negara oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI Nomor : 04/LHP/XX1/01/2019 tanggal 31 Januari 2019. Dan saat ini terdakwa Antonius Aris Saputro melakukan upaya hukum.<br /> <br /> Sementara terdakwa Riry Syeried Jetta bernasib mujur. Sebab Riry Syeried Jetta divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya pada Kamis, 10 Oktober 2019. Walau vonis bebas terhadap terdakwa muncul Dissenting Opinion (pendapat hakim yang berbeda dalam suatu putusan). Karena salah satu anggota Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa Riry Syeried Jetta dianggap bersalah dan harus bertanggungjawab<br /> <br /> Namun Ketua Majelis Hakim dan salah satu anggota Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah sehingga haruslah dibebaskan. Walau dalam surat dakwaan dan surat tuntutan JPU menjelaskan, bahwa pelaksanaan proses Pengadaan Floating Dock PT DPS, tidak melibatkan Komite Investasi Pengadaan Barang Modal yang bersumber dari PMN (Penambahan Modal Negara) APBN-P Tahun Anggaran (TA) 2015, dengan menyusun, membuat dan menggunakan dokumen pengadaan / Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS),; Tidak membuat dan menetapkan HPS (Harga perkiraan sendiri),; tidak menetapkan tata cara atau metode pengadaan, dan terdapat adanya persekongkolan antara pembeli / Pengguna barang yaitu PT DPS (persero) dengan penjual / Penyedia Barang yaitu A&C Trading Network Pte, Ltd.<br /> <br /> Karena Pengadaan Floating Dock (disingkat FD) 8.500 TLC pada PT DPS didahului dengan adanya pertemuan antara terdakwa Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT DPS bersama I Wayan Yoga, Direktur Produksi dan Ina Rahmawati, Sekretaris Perusahaan dengan Antonius Aris Saputro, Direktur A&C Trading Network Pte, Ltd (ACTN) Singapur dan Adri Siwu selaku Marketing Representative A&C Trading Network Pte, Ltd (ACTN) untuk Wilayah Indonesia pada bulan November 2014.<br /> <br /> Akibat dari vonis bebas itu, terdakwa Riry Syeried Jettapun dikeluarkan dari penjara, namun saat ini JPU Kejati Jatim sedang menunggu putusan dari Hakim Agung Mahkaah Agung (MA) RI. Apakah putusan dalam ditingkat Kasasi (MA RI) sama dengan dengan putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Suarabaya.<br /> <br /> Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah penydik Kejati Jatim akan menyeret pejabat PT DPS yang menikmati duit dari terdakwa Andri Siwu ? Termasuk uang yang di transfer terdakwa ke rekening PT DPS sebagai pinjaman tanpa bunga atas perimintaan Direkur Keungan ?<br /> <br /> Sementara dalam surat dakwaan JPU dijelaskan, bahwa terdakwa Andri Siwu selaku Sales Representative A&C Trading Network Pte, Ltd Singapura untuk wilayah Indonesia bersama dengan Antonius Aris Saputro selaku Direktur A&C Trading Network Pte.Ltd yang berkedudukan di Singapura (dilakukan penuntutan terpisah dan Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. Dok dan Perkapalan Surabaya yang diangkat berdasarkan SK Menteri BUMN Nomor SK-161/MBU/2014 tanggal 21 Juli 2014 (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), sejak bulan Agustus 2014 sampai dengan tanggal 13 Juni 2016 atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Kantor PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (persero) Jl. Tanjung Perak Barat 433-435 Surabaya, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai orang yang melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan pidana, secara melawan hukum melakukan perbuatan yaitu kegiatan pengadaan Floating Dock Kapasitas 8500 TLC Eks. Rusia pembuatan tahun 1973 yang dibeli melalui A&C Trading Network Pte, Ltd, dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.<br /> <br /> Sehingga atas perbuatannya, terdakwa Andri Siwu diancam pidana penjara sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) atau (Pasal 3) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b Jo. Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana.<br /> <br /> Seperti yang diberitakan sebelumnya. Pada bulan Desember 2014, Adri Slwu selaku Marketing Representative A&C Trading Network Pte, Ltd Singapura Wilayah Indonesia (berdasarkan Surat Nomor : IIIACTN/AS/L/l/2013 tanggal 21 Januari 2013 yang dltandatanganl oleh Antonlus Arls Saputro selaku Dlrektur telah menghubungi lr. Muktl Wlbowo selaku Dlrektur Utama PT. Karya Amal Reka atau PT. KAR menawarkan untuk melakukan pekerjaan survey / Inspeksi kondisi teknls Floating Dock 8,500 di Khabarovks Rusla, dan menyampalkan bahwa yang meminta untuk melakukan survey adalah PT. DPS (persero).</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhisULiwSvywFiOh60Op8x0iB_PqDmYykbxnTV4RF3rUmTwei7lY16UsguLz8wBTBTXTrgCfLg9GuJURYyyajm_hxNC8b__542903gKMQAJ-eygiz0T4LSEAlnzq1g-vU5RjEmgvtbMT4c/s1600/1.png" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhisULiwSvywFiOh60Op8x0iB_PqDmYykbxnTV4RF3rUmTwei7lY16UsguLz8wBTBTXTrgCfLg9GuJURYyyajm_hxNC8b__542903gKMQAJ-eygiz0T4LSEAlnzq1g-vU5RjEmgvtbMT4c/s640/1.png" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Dari Kiri, Terdakwa Andri Siwu dan Antonius Saputra</td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;">  Setelah komunikasi melalul telephon, kemudian lr. Mukti Wlbowo, Adri Siwu selaku Marketing Representative ACTN Singapura Wllayah Indonesia dan darl PT. DPS (persero) yang mana saat Itu ery Syerled Jetta memerintahkan Ina Rahmawati untuk melakukan pertemuan dl Jakarta membicarakan teknis pekerjaan survey / Inspeksi kondisi tekns Floatlng Dock 8,500 di  Khabarovks Rusia, Setelah beberapa kall pertemuan akhimya dlsepakatli nilail pekerjaan Rp99.000.000, dan sebagai syarat formal pengikatan kerja, selanjutnya Ir. Mukti Wibowo mengirimkan praposal penawaran untuk jasa pekerjaan survey / Inspeksl kondlsi teknls Floatlng Dock 8,500 dl Khabarovks Rusla (Dokumen Reflsl Penawaran PT. KAR dlklrlm vla emall ke Ina Rahmawatl tanggal 12 Desember 2014 ).<br /> <br /> Pada tanggal 15 Desember 2014 dibuat perjanjian Jasa Konsultan Appraisal Pembelian Floating Dock PT. DPS (persero) Nomor : Ktr.497/DS/12/Um/14 antara Ina Rahmawati selaku Senior Manager Keuangan PT. DPS (persero) dengan PT. Karya Amal Reka atau PT. KAR (Mukti Wibowo selaku Direktur Utama) dengan nilai Rp 99.000.000, tidak termasuk biaya perjalanan ke Khabarovks Rusia, sedangkan untuk tenaga Ahll / Surveyor Ir. Muktl Wlbowo menggunakan jasa sdr. Donlarsal Nurdln yang sebelumnya sudah dlberlkan dokumen dan data-data tentang Floating Dock bekas yang akan dl survey tersebut.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Pada tanggal 16 s/d 22 Desember 2014 Ina Rahmawati dan Slamet Rlyadl diperintah oleh Riry Syerled Jetta selaku Dirut untuk melakukan Survey Floating Dock yang ada dl galangan kapal di Rusla, mereka sepakat dengan Surveyor Donlarsal Nurdln dan plhak A&C Tradlng Network Pte, Ltd Singapura berangkat dari Bandara Sukarno Hatta, saat berada dl bandara bertemu dengan terdakwa Antonlus Arls Saputro , Lucky Oerlan Melwan dan Donlarsal Nurdln.<br /> <br /> Bahwa untuk blaya Akumudasl serta Operaslonal ditanggung oleh A&C Tradlng Network selaln ltu Ina Rahmawatl dan Slamet Rlyadl maslng-maslng dlberl uang saku oleh Adrl Slwu selaku Marketing Representative A&C Tradlng Network Pte, Ltd Slngapura WIlayah lndonesla senllal USD 1.000. Pada saat menerima uang dariAdri Siwu tersebut, Ina Rahmawati dan Slamet Riyadi melaporkan kepada ery Syerled Jetta, dan menyampaikan agar mereka menerimanya karena tidak ada biaya perjalanan Dinas dari Perusahaan.<br /> <br /> Pada tanggal 18 Desember 2014 saat berada di Khabarovks Rusia, mereka dijemput oleh pihak pemlilik Floating Dock kemudian dlantar ke Sovetskaya Gavan, tempat dimana Floating Dock bekas tersebut berada, selanjutnya melakukan penelitian dan pengecekan obyek, dan dituangkan dalam Sumerry Floating Dock-9K.<br /> <br /> Pada tanggal 24 Desember 2014 dibuatkan Kontrak kerja antara PT. DPS (persero) dengan KJPP Iskandar dan Rekan atas Objek 1 unit Floating Dock9K Nomor 235.6/IDR/Pr-AL/XII/2014 senilai Rp54.000.000,tidak termasuk pajak,<br /> <br /> Bahwa hasil Penilaian dituangkan dalam laporan tertanggal 30 Desember 2014 tertang hasil survey dan penaksiran harga oleh KJPP Iskandar dan Rekan untuk Floating Dock di Sovgavan, Rusia, yaitu sebesar USD 4.450.000,(Certificate of Appraisal No. 135.4/DR/AL/XII/2014) Nilai tersebut hanya terbatas pada nilai propertynya saja pada saat itu (kurs dollar tanggal 18 Desember 2014).<br /> <br /> Bahwa KJPP Iskandar dan Rekan mengeluarkan laporan hasi| penilaian terhadap nilai pasar satu unit Floating yang berada di Sovetskaya Gavan, Khabarovsk, Rusia tertanggal 30 Desember 2014. Nilai pasar menurut pendapat KJPP Iskandar dan rekan terhadap obyek tersebut adalah USD 4,450,000.00. Pendekatan yang digunakan adalah data pasar dengan metode adjusted market data grid method atau perbandingan langsung dengan alasan penggunaan data pasar property pembanding yang sejenis dan sebanding tersedia.<br /> <br /> Data-data pendukung penilaian menunjukan haI-hal sebagai berikut : 1) Data pembanding yang digunakan : a. Floating Dock dengan kapasitas 20.000 GRT, tahun pembuatan 1971, berada dl galangan Kroasla dengan perkiraan harga sebesar USD7,785,000.00,; b. Floating Dock dengan kapasitas 3.500 GRT, tahun pembuatan 1975, berada di galangan Far East Rusla dengan perkiraan harga sebesar USD1,665,000.00; dan c. Floating Dock dengan kapasitas 2.200 GRT, tahun pembuatan 1974, berada di galangan USA dengan perkiraan harga sebesar USD2,430,000, data sumber pembanding dlperoleh berdasarkan hasil penelusuran internet oleh penilai.<br /> <br /> Salah satu data harga pembanding yang digunakan tertanggal 6 Agustus 2015. Berdasarkan data iklan dalam website www.shlpseller.net diketahui bahwa Mega Marine LLC menawarkan Floating Dock dengan spesifikasi 8.500 TLC seharga USD2,5 juta per tanggal 29 Juni 2015. Detail spesiFIkasi atas Floating Dock 8.500 TLC adalah sebagai berikut: 1. Model : COmposite Construction,;  2. Year : 1973,;  3. Length : 140 m,; 4. Condition : Good,;  5. DWT : 8500<br /> <br /> Berdasarkan dokumen kontrak asuransl Nomor 77500CBT-000086/15 tanggal 5 November 2015 antara ACTN dengan Central Insurance Company Ltd (CIC) diketahui bahwa nilai pertanggungan Floating Dock 8.500 TLC adalah sebesar USD 1,25 juta.<br /> <br /> Berdasarkan dokumen customs declaration Nomor 10703120 tanggal 14 Oktober 2015 diketahui bahwa nilai dari Floating Dock 8.500 TLC adalah sebesar RUB 11 juta atau ekuivalen USD 176,781.52 (kurs RUB 62,22 per U501).<br /> <br /> Setelah menerima Laporan Hasil penilaian 1 unit Heating Dock 9-K dari KJPP iskandar dan Rekan, pihak PT. DPS (persero) baru membayar Rp. 20.000.000,dari nilai kontrak kerja sebesar Rp. S4.000.000,dan berdasarkan Surat Pernyataan Penilai No. 135.4/IDR/AUXll/2014 tanggai 30 Desember 2014 pada angka 12 disebutkan “laporan penilaian ini tidak sah jlka tidak ditandatangani pimpinan dan stempel perusahaan serta tidak dapat dipertanggungjawabkan bila mana pemberi tugas tidak melunasi Imbalan jasa atas pekerjaan penilaian ini.' (dokumen sebagai lampiran kontrak dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kontrak).<br /> <br /> Kegiatan pengadaan Floating Dock 8.500 TLC yang direncanakan berdasarkan Perubahan RKAP Tahun 2014 tersebut semula akan dibiayai dengan menggunakan Instrumen leasslng dari Lembaga Keuangan, namun tidak teriaksana, selanjutnya ery Syeried Jetta mengajukan permohonan Penyertaan Moda! Negara ke Kementrian BUMN RI, dengan tujuan antara lain akan digunakan untuk membiayai pengadaan Floating Dock 8.500 TLC tersebut, sehingga kegiatan yang sudah dilakukan oleh PT. DPS (persero) terkait dengan proses pengadaan Floating Dock Tahun 2014 tersebut, bukan bagian dari proses pengadaan Floating Dock yang dibiayai dengan Dana Penyertaan Modal Negara tahun 2015 yang dicairkan.<br /> <br /> Selanjutnya Pada tanggal 21 Januari 2015, setelah mendapat persetujuan dari dewan komisaris, Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) membuat surat no. 15/0186-1/DS/1lM-1 tentang permohonan penambahan penyertaan Modal Negara (PMN), dan pada tanggal 10-11 Februari 2015 dilakukan Rapat Kerja dengan DPR RI yang membahas masalah permohonan dana PNM tersebut, kemudian DPR RI melalui Komisi VI menyetujui tentang besaran dana PMN yang dituangkan dalam APBN-P, selanjutnya Pemerintang menerbitkan PP No. 114 Tahun 2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) PT. Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp. 200.000.000.000,(dua ratus milyar rupiah), yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015.<br /> <br /> Berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Direksi Nomor 367/Kpts/DS/7/I/ 2013 tentang Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa PT Dok dan Perkapalan Surabaya Persero, pada Ringkasan Kebijakan Pokok disebutkan: Cara Pengadaan Barang / jasa konstruksi / Subkontraktor atau jasa lainnya, dengan pengadaan tebuka diatas Rp100 milyar,; b. Pelelangan terbatas antara Rp50 Mllyar - Rp100 milya,; c. Pemilihan Langsung tidak ada batasan nilai,; d. Penunjukan Langsung Tidak ada batasan nilai,; e. Pembelian langsung kurang lebih sebesar Rp5 juta dan atau sesuai kondisi. Dalam proses pembelian Floating Dock Kapsltas 8.500 TLC Tahun Pembuatan 1973 eks. Rusia dari A&C Trading network Pte, Ltd tersebut tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgOCUwVMFYHGufd3OjZqu0yHxg1JWi1_XdkAAGSTfOwZyYxQKb2k6UoWHVMcLRwYoh2WeC9g4OJc5TbVhBJzNOQkO7wGjNPZN9hx7ctk5xz4eZ53vgBCdCgL_I6oCeaMkPRh_8xNoMJ60A/s1600/IMG20190710155905.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="711" data-original-width="605" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgOCUwVMFYHGufd3OjZqu0yHxg1JWi1_XdkAAGSTfOwZyYxQKb2k6UoWHVMcLRwYoh2WeC9g4OJc5TbVhBJzNOQkO7wGjNPZN9hx7ctk5xz4eZ53vgBCdCgL_I6oCeaMkPRh_8xNoMJ60A/s1600/IMG20190710155905.jpg" /> </a></td><td style="text-align: center;"></td><td style="text-align: center;"></td><td style="text-align: center;"></td><td style="text-align: center;"></td><td style="text-align: center;"></td><td style="text-align: center;"></td><td style="text-align: center;"></td><td style="text-align: center;"></td><td style="text-align: center;"></td><td style="text-align: center;"></td><td style="text-align: center;"></td><td style="text-align: center;"></td><td style="text-align: center;"></td><td style="text-align: center;"></td><td style="text-align: center;"></td><td style="text-align: center;"></td><td style="text-align: center;"></td><td style="text-align: center;"></td><td style="text-align: center;"></td><td style="text-align: center;"></td><td style="text-align: center;"></td><td style="text-align: center;"></td><td style="text-align: center;"></td><td style="text-align: center;"></td><td style="text-align: center;"></td><td style="text-align: center;"></td><td style="text-align: center;"></td><td style="text-align: center;"></td><td style="text-align: center;"></td><td style="text-align: center;"></td><td style="text-align: center;"></td><td style="text-align: center;"></td><td style="text-align: center;"></td><td style="text-align: center;"></td><td style="text-align: center;"></td><td style="text-align: center;"></td><td style="text-align: center;"></td><td style="text-align: center;"></td><td style="text-align: center;"></td><td style="text-align: center;"></td><td style="text-align: center;"></td><td style="text-align: center;"></td><td style="text-align: center;"></td><td style="text-align: center;"></td><td style="text-align: center;"></td><td style="text-align: center;"></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Riry Syeried Jetta</td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"></td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"></td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"></td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"></td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"></td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"></td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"></td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"></td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"></td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"></td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"></td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"></td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"></td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"></td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"></td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"></td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"></td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"></td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"></td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"></td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"></td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"></td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"></td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"></td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"></td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"></td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"></td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"></td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"></td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"></td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> Pada tanggal 3 Maret 2015, Direksi membentuk Komite Investasi Pengadaan Barang Modal yang bersumber dari PMN APBN-P 2015, PT DPS berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 096/Kpts/DS/3/IV/2015 yang ditanda tangani oleh Direktur Keuangan PT. DPS Persero  Penta Parawati, namun berdasarkan keterangan dari beberapa saksi yang ditunjuk dalam kepengurusan Komite Investasi tersebut, tidak pernah dilibatkan terkait proses dan kegiatan pengadaan Floating Dock Tahun 2015 tersebut, karena kenyataanya sebelum dibentuk Komite Investasi berdasarkan SK Direksi tanggal 3 maret 2015, namun terdakwa bersama-sama dengan Riry Syeried Jetta telah melakukan tindakan-tindakan terkait proses pengadaan Floating Dock bekas tersebut, diantaranya :</div> <br /> 1. Pengadaan Floating Dock 8.500 TLC pada PT DPS ddahulu pada saat Riry Syeried Jetta menugaskan I Wayan Yoga selaku Direktur Produksi dan Ina Rahmawati selaku Sekretaris Perusahaan pada bulan November 2014, untuk melakukan rapat di Slngapura dengan Gloria Marine. Dalam kesempatan tersebut, Riry Syeried Jetta memperkenalkan I wayan Yoga dan Ina Rahmawati dengan Adri Siwu selaku Marketing representative ACTN Slingapura serta terdakwa Antonlus Aris Saputro selaku Direktur Utama ACTN di Slngapura, dan menyampaikan bahwa ACTN Singapura adalah rekanan dari PT. DPS yang sudah berpengalaman dan mempunyai  hubungan baik dengan Rusia. Riry Syerled Jetta memerintahkan jajaran Dlreksl dan Senior Manager untuk melakukan Survey Floating Dock.<br /> <br /> 2. Riry Syeried Jetta memerintahkan Ina Rahmawati yang saat itu menjabat selaku sekretaris Perusahaan untuk Menjalin Komunikasi melalui email dengan terdakwa Antonius Arls Saputro selaku Direktur A&C Trading network, Pte, Ltd Singapura untuk memberikan informasi terkait dengan RAB dan Revisi RAB pengadaan Floatlng Dock.<br /> <br /> 3. Riry Syerled Jetta memerintahkan Ina Rahmawatl dan Slamet Riyadi untuk melakukan Survey Floatlng Dock eks. Rusia diSovetskaya Gavan, Khabarovsk, Rusia pada tanggal 16 s/d 22 Desember 2014, yang diblayai oleh terdakwa Antonlus Aris Saputro selaku Direktur A&C Tradlng network Pte Ltd, Singapura.<br /> <br /> 4. Riry Syeried Jetta memerintahkan Ina Rahmawati yang saat Itu menjabat selaku Sekretaris Perusahaan untuk membuat Kontrak Kerja dengan PT. KAR (tanggal 15 Desember 2014) dan membuat Kontrak Kerja dengan KJPP iskandar (tanggal 24 Desember 2014)<br /> <br /> 5. Riry Syeried Jetta memerintahkan Ina Rahmawati yang saat itu menjabat selaku sekretaris Perusahaan untuk Komunikasi melalui email dengan terdakwa Antonius Aris Saputro selaku Direktur A&C Trading network untuk pembahasan Draft Contrak Pengadaan Floatlng Dock dengan A&C Trading network Pte, Ltd, Slngapura.<br /> <br /> <br /> Berdasarkan fakta tersebut diatas, diketahui bahwa niat untuk melakukan persengkokolan antara terdakwa Antonius Aris Saputro bersama-sama dengan Riry Syeried Jetta dalam pembelian Floating Dock Kapsltas 8.500 TLC Tahun Pembuatan 1973 eks. Rusia dari A&C Trading network Pte, Ltd Singapura tersebut sudah terjadi dan diarahkan oleh Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) sebelum Komlte Investasi Pengadaan Barang Modal yang bersumber darl PMN APBN-P 2015 PT Dok dan Perkapalan Surabaya dibentuk ( tgl. 3 Maret 2015 ).<br /> <br /> Bahwa pada tanggal 16 Maret 2015, Riry Syeried Jetta mengajukan surat no. 15/0793-3/DS/1/D-9 ke Dewan Komisaris PT DPS untuk meminta persetujuan pencarian dana talangan sebesar Rp200 Milyar. Selanjutnya pada tanggal 27 Maret 2015, melalui surat nomor : 04.111/ DK.DPS/2015 Dewan Komisaris PT DPS menyetujui permintaan untuk mencari dana taangan sebesar Rp100 Milyar untuk membiayai pengadaan Floating Dock bekas pakai tersebut, setelah mendapat Persetujuan dari Dewan komisaris selanjutnya pada tanggal 7 April 2015, melalui surat no. 15/1034-4/DS/1/M-1 Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) bersurat ke Menteri BUMN untuk mencari dana talangan sebesar Rp100 Milyar untuk pembelian Floating Dock bekas. Selanjutnya Menteri BUMN RI melalui Suratnya Nomor : S-386/MBU/07/2015 tanggal 6 Juli 2015 perihal Persetujuan penggunaan dana talangan untuk pengadaan floating dock 8500 TLC, telah menyetujui penggunaan pinjaman sementara (Dana Talangan)<br /> <br /> Bahwa Permintaan dana talangan tersebut diajukan oleh Riry Syeried Jetta selaku Dirut PT. DPS (persero) kepada PT. PPA Finance (anak perusahaan dari BUMN / Perusahaan pengelola Aset) senilai USD 1.000,000 Bank BNI Jakarta Pusat senilai USD3.500.000<br /> <br /> Pada tanggal 29 Mei 2015 Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 238/Kpts/DS/5/I/2015 Tentang Perubahan Komite Investasi Pengadaan Barang Modal yang bersumber dari PMN APBN-P 2015 PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) berdasarkan keterangan dari beberapa saksi yang ditunjuk dalam kepengurusan Komite Investasi tersebut, ternyata tidak pernah dilibatkan terkait proses dan kegiatan pengadaan Floating Dock bekas pakai tersebut, karena kenyataanya sebelum dibentuk Komite Investasi berdasarkan SK Direksi tanggal 3 Maret 2015, Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama telah melakukan tindakan-tindakan terkait proses pengadaan Floating Dock diantaranya : terdakwa sudah menentukan bahwa pembelian Floating Dock bekas pakai di Rusia melalui A&C T rading Network Pte, Ltd.<br /> <br /> Bahwa Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) memerintahkan Ina Rahmawati untuk merekayasa proses pemilihan penyedia Floating clock 8.500 TLC dengan menunjuk ACTN sebagai penyedia Floating dock 8.500 TLC, meskipun ACTN belum memiliki Floating dock 8.500 TLC yang ditawarkan kepada PT DPS karena Floating dock tersebut masih milik perusahaan swasta di Rusia.<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDZwR6QpCVFCCPyKfOUa0uy-AseNaLgTVnGgBy8qklkQIeHBAkrlf0HI3x5-knliOJncbRYFXm6Mh5kxanf0dkUrgtcgNFYLhXiXmRKeSzaa_jr9D2twztHiK7eXcHCq3I3pO8yv-PM0g/s1600/IMG20190710161416.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="533" data-original-width="365" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDZwR6QpCVFCCPyKfOUa0uy-AseNaLgTVnGgBy8qklkQIeHBAkrlf0HI3x5-knliOJncbRYFXm6Mh5kxanf0dkUrgtcgNFYLhXiXmRKeSzaa_jr9D2twztHiK7eXcHCq3I3pO8yv-PM0g/s1600/IMG20190710161416.jpg" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Proses pengadaan Floating Dock Kapasitas 8500 TLC eks. Rusia pembuatan tahun 1973 dilakukan oleh Riry Syerled Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku karena : 1. Tidak melalui lelang terbatas sehingga tidak ada proses penilaian kualihkasl, evaluasi administrasi, teknis, dan harga,; 2. Tidak menyusun dokumen pengadaan / Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS),; 3. Tidak membuat dan tidak menetapkan HPS sebagai acuan penilaian kewajaran harga; Untuk penentuan harga Floating dock 8.500 TLC senilai USD 7,486,174 merupakan kesepakatan terdakwa Riry Syeried Jetta dengan saksi Adri Siwu selaku Marketing Representative dalam pertemuan di Jakarta tangga! 25, 26 dan 29 Mei 2015, yang dlhadlrl oleh ery Syeried Jetta ; Penta Perawat! ; Diana Rosa.<br /> <br /> Tidak menetapkan tata cara atau metode pengadaan. Untuk menunjukkan agar proses pengadaan seolah-olah sesua! ketentuan, pihak-plhak terkait kemudlan diarahkan untuk melengkapi persyaratan administrasi setelah proses pengadaan selesai, yaitu antara lain : 1. Eery Syened Jetta memerintahkan Ina Rahmawati untuk membuat dokumen pengadaan Idang terbatas pada bulan Mel s.d. Agustus 2015 dengan bantuan PT Karya Amal Reka (KAR) untuk melakukan pendampingan dan menyusun dokumen pengadaan, meliputi Dokumen Prakualifikasi, Kerangka Acuan Kerja (TOR), Rencana Kena dan Syarat-syarat dan dokumen sistem evaluasI/penllalan ;<br /> <br /> 2. Atas permintaan Riry Syeried Jetta terdakwa Antonius Arls Saputro membuat dokumen penawaran Floatlng dock Shanghai, Floating dock Batam dan Floating dock Singapura darl beberapa perusahaan melalui ema“ pada tanggal 26 Maret 2015, yang dlklrlm ke emall Ina Rahmawati '<br /> <br /> 3. Pada tanggal 28 Maret 2016, Terdakwa Antonius Aris Saputro selaku Direktur A&C Trading Network Pte, Ltd yang berkedudukan dl Singapura mengirimkan melalui email, Surat penawaran Floating Dock 8500 TLC, tertanggal 28 November 2014 yang ditanda tangani oleh terdakwa Antonius Arls Saputro, disampaikan ke PT DPS (persero) melalui email Ina Rahmawati atas permintaan Riry Syeried Jetta.<br /> <br /> 4. Riry Syened Jetta selaku Dirut PT. DPS (persero) mengesahkan revisiperaturan pengadaan barang dan jasa (Surat Keputusan Dkreksl PT. DPS (persero) Nomor: 290/Kpts/DS/10/I/2014 tanggal 15 Oktober 2014) yang di beri tanggal mundur dari tahun 2016 ke tahun 2014, agar proses pengadaan Floating Dock 8.500 TLC seolah-olah sesuai ketentuan.<br /> <br /> Bahwa berdasarkan dokumen kontrak tertanggal 30 Junl 2015 antara PT DPS (persero) bersama dengan A&C Trading Network Pte, Ltd Singapura yang berkedudukan di Singapura, telah dilakukan perjanjian Contract for Supply and Purchase of one unit Floating Dock 8,500 TLC dengan Nomor Ktr.380/DSI6/l/2015 yang ditandatangani oleh Riry Syerled Jetta selaku Direktur Utama PT DPS dan terdakwa Antonius Aris Saputro selaku Direktur A&C Trading Network Pte, Ltd. Singapura dengan Jangka waktu pelaksanaan terhitung mulai tanggal 30 Juni 2015 dan berakhir sampai dengan 31 Desember 2015.<br /> <br /> Harga barang sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini dengan franca Gaiangan Surabaya senilai USD7.486.170 dengan rincian ; a. Floating Dock dengan nilai kontrak USD5.000.000.000,; b. Towing to Surabaya port, Indonesia Including Insurance 535,000,; c. Dredging and Infrastructure Installation senilai USD951.174. Pembayaran dilakukan dengan cara per termin sebagal berikut :<br /> <br /> 1. Uang muka senilai USD1.497.234, atau setara 20% yang harus dibayarkan 7 hari setelah penandatanganan kontrak,; 2. Uang muka senilai USD2.994.468, atau setara 40% harus d|bayarkan pemben setelah tujuh hari tanggal dltenma faktur dari penjual dan sebelum proses perbaikan Floating Dock,; 3. Uang muka senilai USD1.871.543.50 atau setara 25% harus dibayarkan oleh pembeli setelah tujuh hari dari tanggal diterima faktur dari penjual pada saat Floating Dock slap dikirim dari Rusia,; 4. Uang muka senilai USD1.122.925.50 atau setara 15% harus dibayarkan oleh pembeli setelah tuiuh hari tanggal faktur diterima, dan Floating Dock terpasang, pelatihan dan famliarisasi.<br /> <br /> Bahwa terkait dengan Kontrak pengadaan Floating Dock 8500 TLC eks. Rusia tersebut sudah dilakukan pembahasan antara terdakwa selaku Direktur A&C Trading Network Pte, Ltd yang berkedudukan di Singapura bersama dengan Adri Siwu selaku Marketing representative dan Riry Syeried Jetta selaku direktur Utama PT. DPS (persero) sebelum ACT N ditentukan oleh Riry Syeried Jetta sebagai penjual / penyedia barang (sebagaimana kontrak tanggal 30 Juni 2015).<br /> <br /> Bahwa A&C Trading Network Pte Ltd Singapura berdasarkan Company Profile, Accounting & Corporate Regulatory Autority (ACRA) yang dikirim ke PT DPS (persero) melalui akun email Ina Rahmawatl tanggal 14 April 2015, adalah Perusahaan yang didirikan pada tanggal 09 Juni 2006 bergerak dalam bidang usaha energy, Solar & Security Equipments dengan modal perusahaan sebesar SGH Dollar 50.000, sedangkan kontrak pembelian Floating Dock kapasitas 8500 TLC tahun pembuatan 1973 eks. Rusia antara PT. DPS (persero) dengan A&C Trading Network Pte, Ltd Singapura adalah senilai USD7,486,170.<br /> <br /> Hal ini tidak sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 367/Kpts/DS/7/I/2013 tentang Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa PT Dok dan Perkapalan Surabaya / PT.DPS (Persero). Pasal 1, ayat 14 menyatakan bahwa Penyedia Barang dan/atau Jasa adalah badan hukum atau perorangan sebagal penyedla barang dan/atau jasa yang mempunyal kemampuan teknis, adminIstrat/f dan flnanslal untuk menjadi penyedia Barang dan/atau Jasa di Perusahaan.<br /> <br /> Berdasarkan ketentuan tersebut maka A&C Trading Network Pte Ltd Singapura selaku penyedia Floating Dock 8.500 TLC tidak memenuhi persyaratan kualifikasi sebagai penyedia barang/jasa pada PT DPS (persero). Namun demikian Riry Syerled Jetta selaku Dirut PT DPS (persero) tetap menandatangani kontrak pembelian Floating Dock 8500 TLC eks. Rusia pembuatan tahun 1973 dengan terdakwa Antonius Aris Saputro selaku Direktur A&C Trading Network Pte Ltd, yang berkedudukan di Singapura meskipun tanpa didukung dokumen proses pengadaan sesuai ketentuan dan tanpa ada paraf dari Pejabat Pengadaan dan Direksi lalnnya, A&C Trading Network Pte Ltd Singapura belum memiliki Floating Dock 8.500 TLC yang ditawarkan kepada PT DPS karena Floating Dock tersebut masih milik perusahaan swasta di Rusia.<br /> <br /> Bahwa Floating Dock 8.500 TLC eks Rusia dibuat tahun 1973 yang dibeli dari A&C Trading network Pte, Ltd Singapura tidak layak ekspor, dan jika dihubungkan perjanjian yang disepakati pada Juni 2015 maka umur telah mencapai 42 tahun, melewatl dari batas umur Barang Modal Bukan Baru yang diijinkan dapat masuk ke Indonesia yaitu maksimal 20 tahun.</div> Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 75/M.DAG/PER/12/2013 tanggal 17 Desember 2013 tentng ketentuan Import Barang bukan baru ; 1. Barang Modal bukan Baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) yang termasuk dalam Pos tarif / HS 84, 85, 88, 8901, 8903, 8904 dan 8905 yang tercantum dalam Lamplran peraturan Menteri Ini harus berusia maksimal 20 tahun,; 2. Barang Modal bukan Baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) yang termasuk dalam Pos tarlf/ HS 84, 85, 88, 8901, 8903, 8904 dan 8905 yang tercantum dalam Lamplran peraturan Menteri ini dengan usia lebih dari 20 tahun harus mendapat Rekomendasi dari kementrian Perindustrian, berdasarkan Lampiran peraturan Menteri Perindustrian dan perdagangan RI, Floating Dock atau dock apung masuk dalam Pos tarif/ HS 89.05.<br /> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg2y7yxoSJyeNTdhJNufC_1pxlFNouVQXK9SDPEgmoRA__BJYe5aclfM4O6lhmBT4yBUVlne4f9awG_sGjEcUoi6vuSbCnhpbeZMaWt8D1WHVwxjdcOTR0bY65BTqm5NZ_3F7UqB6ucvJk/s1600/IMG20190619145258.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg2y7yxoSJyeNTdhJNufC_1pxlFNouVQXK9SDPEgmoRA__BJYe5aclfM4O6lhmBT4yBUVlne4f9awG_sGjEcUoi6vuSbCnhpbeZMaWt8D1WHVwxjdcOTR0bY65BTqm5NZ_3F7UqB6ucvJk/s640/IMG20190619145258.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;">  Meskipun tanpa melalui proses pengadaan sebagaimana yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) Nomor 367/KPts/DS/7/I/2013 tentang Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa PT Dok dan Perkapalan Surabaya tanggal 8 Juli 2013, atas permintaan dari terdakwa Antonius Aris Saputro, Riry Syeried Jetta selaku direktur Utama telah melakukan pembayaran uang muka atas Pembelian Floatlng Dock Kapasitas 8500 TLC eks Rusia tersebut pada A&C Trading Network Pte, Ltd Singapura sebanyak 2 kali tahapan yaitu tanggal 10 Juli 2015 senilal USD1.000,000 dengan menggunakan dana talangan dari PT. PPA Finance (anak perusahaan dari BUMN / Perusahaan pengelola Aset), dan tanggal 30 Oktober 2015 senilal USD3,500,000.00 dengan menggunakan dana talangan dari Bank BNI.<br /> <br /> Selanjutnya PT DPS (persero) telah melakukan pelunasan dana talangan dari PPAF dan BNI pada tanggal 21 Januari 2016 setelah adanya pencairan dana PMN pada tanggal 31 Desember 2015, pada saat terdakwa Antonius Saputro selaku Direktur ACT N yang berkedudukan di Singapura menandatangani kontrak dengan Riry syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) pada tanggal 30 Juni 2015, yang pada dasarnya obyek berupa Floating Dock 8500 TLC masih milik Hogla Shipping LTD berdasarkan term of conditions of the Memorandum of Agrrement No. 1 date 15.07.2015.<br /> <br /> Berdasarkan bukti dokumen Berita Acara Penarikan Nomor : 265/BA/DS/11/II/2015 tanggal 7 November 2015 yang ditanda tangani oleh terdakwa Antonius Aris Saputro, Floating Dock bekas ditarik dari Sovetskaya Gavan Rusia dengan tujuan Indonesia dan Berdasarkan buktl dokumen diketahui bahwa pada tanggal 1 Desember 2015, A&C Trading Network Pte, Ltd mengirimkan surat No.122/ANC/TRADING/DPS/L/XII/2015 yang ditujukan kepada Direksi PT DPS mengabarkan bahwa Floating Dock 8.500 TLC mengalami musibah tenggelam pada kedalaman laut 302 meter, di perairan laut China Selatan.<br /> <br /> Sampai dengan berakhirnya pemeriksaan oleh Auditor BPK RI tanggal 11 Januari 2019, terdakwa selaku Direktur ACTN Singapura tidak dapat memenuhi Floating Dock 8.500 TLC sesuai kontrak, meskipun sudah menerima pembayaran berupa uang muka sebesar USD1,000,000 dan USD3,500,000 atau seluruhnya sebesar USD 4,500,000.00. Selain itu, PT DPS tidak mencairkan jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan sampai berakhirnya masa berlaku jaminan.<br /> <br /> Perbuatan terdakwa Antonius Aris Saputro bersama dengan Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (persero) dalam rangka pengadaan Hoating Dock kapasitas 8500 TLC bukan baru, sehingga perbuatan terdakwa adalah perbuatan  melawan hukum dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Berdasarkan Lampiran peraturan Menteri Perindustrian dan perdagangan RI, Floating Dockatau dock apung masuk dalam Pos tarif/ HS 89.05. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Negara atas Pengadaan Floating Dock 8500 TLC pada PT Dok dan perkapalan Surabaya (persero) dan Instansi terkait lainnya pada tahun 2014 - 2018 di Jakarta, Surabaya dan Rusia sesuai Laporan Nomor 04/LHP/XXI/01/2019 tanggal 31 Januari 2019 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) diketahui, bahwa terdapat aliran dana dari saksi Adri Siwu selaku Marketing Representative ACT N Singapura untuk Wilayah Indonesia kepada pejabat PT DPS dan surveyor dengan uraian sebagai berikut ; <br /> <br />  1. Ina Rahmawati menerima uang saku dari saksl Adri Siwu sebesar USD1,000 pada saat mendampingi surveyor PT KAR melakukan penilaian Floating Dock 8.500 TLC di Rusia dan tiket Jakarta -Rusia PP.<br /> <br /> 2. Siamet Riyadi menerima uang saku dari saksi Adri Siwu sebesar USD 1,000 pada saat mendampingi surveyor PT KAR. Selanjutnya Slamet Riyadi juga memperoleh uang saku dari Adri Siwu sebesar USD 300 pada saat survey Floating Dock pengganti di tahun 2016,; 3. Saksi Doniarsal Nurdin menerima biaya perjalanan termasuk uang saku (Expenses) dari teamnya terdakwa Antonius Aris Saputro,; 4. Saksi Penta Parawati menerima tambahan uang makan selama di Rusia dari terdakwa Antonius Aris Saputro sebesar USD 1,000,; 5. Saksi Diana Rosa menerima dana dari saksi Adri Siwu sebesar Rp. 136.000.000,00 dengan rincian :<br /> <br /> Pada tanggal 10 Agustus 2015 sebesar Rp30.000.000 dengan cara dari Rekening BCA Nomor 06280619980 atas nama Adri Siwu ke rekening BCA No. 05130068415 atas nama Diana Rosa,; Pada tanggal 2 November 2015 sebesar Rp56.000.000  dengan cara transfer dari rekening BRI atas nama Adri Slwu ke rekening BRI Nomor 32801056201505 atas nama Diana Rosa Sesuai dengan arahan saksi Adri Slwu, uang tersebut sebagai uang saku kegiatan survei kesiapan keberangkatan Floating Dock dari Rusia I Wayan Yoga sebesar USD 1,500.00; Gatot Sudaryanto sebesar USD 1,500.00 dan saksi Diana Rosa sebesar USD 1,000.00 serta sisanya sebesar Rp 1.000.000,00 untuk keperluan selama di Indonesia (bandara).<br /> <br /> Kemuidan pada tanggal 31 Mel 2016 sebesar Rp50.000.000 dengan cara transfer dari rekening BCA nomor 06280619980 atas nama Dari Siwu ke rekening BCA No. 05130068415 atas nama Diana Rosa,; Pada tanggal 2 November 2015 Terdapat uang masuk ke PT. DPS (persero) yang tercatat sebagai Pinjaman / Hutang tanpa bunga kepada saksl Adri Slwu dalam mata uang dollar senilai USD 75.000, yang sampal saat sekarang masih belum ada pengembalian.<br /> <br /> Tidak hanya itu, Riry Syerled Jetta juga menerima transfer uang dari saksl Adri Siwu total sebesar Rp132.000.000 dengan rincian : Pada tanggal 10 Juli 2015 terdapat dana keluar dari rekening Bank Mandiri Nomor 1250006970537 atas nama Adri Siwu ke rekening Bank Mandiri atas nama Riry syeried Jetta sebesar Rp50.000.000,; Tanggal 12 Oktober 2015 terdapat dana keluar dari rekening atas nama Adri Siwu ke rekenlng BRI nomor : 182001000005566 atas nama Riry Syeried Jetta sebesar Rp50.000.000,; Tanggal 17 Mel 2016, terdapat dana keluar dari rekening BCA nomor 06280619980 atas nama Andri Siwu ke rekening BCA nomor : 02101256768 atar nama Riry Syeried Jetta sebesar Rp32.500.000. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;">  Bahwa perbuatan terdakwa Antonius Aris Saputro bekerja sama dengan Riry Syeried Jetta dalam hal pengadaan Floatlng Dock 8500 TLC eks. Rusia Produksi tahun 1973 dari ACTN yang tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, dan telah memperkaya diri sendiri yaitu terdakwa Antonius Aris Saputro atau orang lain atau korporasi yaitu A&C Trading Network, Pte, Ltd Singapura yang mengakibatkan kerugian keuangan negara / PT Dok dan Perkapalan Surabaya (persero) sebesar USD 4,500,000 ekuivalen Rp61.342.000.000 yang merupakan pembayaran atas pengadaan Floating Dock 8.500 TLC oleh PT DPS kepada ACTN namun fisik barang Floating Dock 8.500 TLC tidak dapat direalisasikan oleh ACTN, atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut. (Jen/Rd/T1m)</div>

News Tipikor Adri Siwu, Marketing ACTN Singapur Diadili Dalam Kasus Korupsi PT DPS

BERITA KOORUPSI .CO - Adri Siwu selaku Marketing Representative A&C Trading Network (ACTN) Pte Ltd Singapur untuk wilayah Indonesi...

»

Korupsi Pemotongan Honor Rp676 Juta, Kasubag Keuangan Dinkes Kab.Malang Divonis 3.6 Thn Penjara

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhMtJih7tbvMwEnMnhyphenhyphenrheZT2476orzj7pQti2ajsp_UA9HbcfxQ15otmi59qgkh3D1gPho58MrO5peDS9ucH0SfXFeCYLwpCRmzIIBU7obTbbnHHcpKn2pxj2pX4HaN_YOrVo1bRHt0ho/s1600/IMG20191104110641.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhMtJih7tbvMwEnMnhyphenhyphenrheZT2476orzj7pQti2ajsp_UA9HbcfxQ15otmi59qgkh3D1gPho58MrO5peDS9ucH0SfXFeCYLwpCRmzIIBU7obTbbnHHcpKn2pxj2pX4HaN_YOrVo1bRHt0ho/s640/IMG20191104110641.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdawa Yohan Charles I Lengkey</td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"></td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><span style="color: red;">“Terdakwa Yohan Charles I Lengkey, menuding Majelis Hakim menghilangkan fakta persidangan dalam Putusan terkait keterlibatan Abdulrahman selaku Kepala Dinas Ksesehatan Kabupaten Malang”</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Senin, 30 Desember 2019, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan hukuman (Vonis) terhadap terdakwa Yohan Charles I Lengkey, selaku Kasubag (Kepala Sub Bagian) Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dan membayar denda sebesar Rp50 juta subsidair 1 (satu) bulan kurungan serta dihukum untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp676.500.000 subsidair 1 (satu) tahun penjara dalam perkara Nomor 102/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Sby karena dianggap terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi Pemotongan Honor Perawat Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes) Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Tahun 2015 sebesar Rp676.500.000 berdsarkan hasil audit BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Jawa Timur.<br /> <br /> Vonis yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap terdakwa lebih ringan dari tuntutan JPU Kejari Kabupaten Malang, yaitu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, denda sebesar Rp50 juta subsidair 3 (tiga) bulan kurungan serta mengembalikan uang pengganti sebesar Rp676.500.000 subsidair 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan pidana penjara (Senin, 2 Desember 2019).<br /> <br /> Atas vonis tersebut, terdakwa Yohan Charles I Lengkey justru menuding Majelis Hakim menghilangkan fakta persidangan dalam pertimbangan Putusan terkait keterlibatan Abdulrahman selaku Kepala Dinas Ksesehatan Kabupaten Malang. Sehingga terdakwapun langsung mengatakan banding untuk mencari keadilan, bukan masalah berat ringannya hukuman pidana penjara<br /> <br /> “Banding untuk mencari keadilan. Saya tidak keberatan dihukum berapa tahun tapi mencari keadilan. Sebab dalam pertimbangan ada yang dihilangkan oleh Hakim dalam fakta persidangan terkait uang. Sama sekali Hakim tidak menyebutkan keterlibatan Abdulrahman, padahal Dua saksi yaitu supir pribadi dan sekpri Kadinkes (Abdulrahman) yang melihatnya  membawa Paper beg warna coklat berisi uang. Bahkan Siful Gozali melihat ada uang ratusan ribu yang jatuh dari Paper beg saat mau masuk mobilnya. Nadia (Sekpri Kdinskes) juga melihat Abdulrahman membawa Paper beg kelua dari ruangannya, tapi tidak ada dalam pertimbangan Hakim, sama sekali tidak ada” kata terdakwa yang didampingi Penasasehat Hukumnya, Suryono Pane, Senin, 30 Desembesr 2019.<br /> <br /> Tidak hanya itu. Terdakwa juga menyampaikan, bahwa dirinya atau tidak pernah mengatakan atau mengakui bahwa uang sebesar Rp676.500.000 akan diserahkannya ke Ponkesdes melainkan ke Kadinkes.<br /> <br /> Suryono Pane menambahkan, bahwa fakta persidangan sama sekali tidak ada dalam pertimbangan Majelis Hakim. Padahal, lanjut Pane, justru Majelis Hakimlah yang memerintahkan JPU untuk memeriksa Abdulrahman terkait kemana aliran uang sebesar Rp6776.500.000 itu<br /> <br /> “Kami sangat menghargai putusan Majelis Hakim. Tapi fakta persidangan sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim,” kata Pane kecewa.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgTR3lOrpYpRJFHDgMHU970gVVnQoGw1vsBYf1rSiuGTHhAd0oBPObq3EkmEZKbNr_kQ4xr_idwOR4i9JE99P2Yw-Md7ZaivkBIQf6fus3g_qllQgLPxSHycWrby9geCZdH9_R6BLIuYzk/s1600/Saiful.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgTR3lOrpYpRJFHDgMHU970gVVnQoGw1vsBYf1rSiuGTHhAd0oBPObq3EkmEZKbNr_kQ4xr_idwOR4i9JE99P2Yw-Md7ZaivkBIQf6fus3g_qllQgLPxSHycWrby9geCZdH9_R6BLIuYzk/s640/Saiful.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Apa yang disampaikan terdakwa maupun Penasehat Hukumnya bukan tidak beralasan. Sebab fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan Nadia (Sekpri Kadinkes) dan Saiful Ghozi Muhammad (supir pribadi Kadinkes) adalah terdakwa datang menemuinya (Nadia) dan mengatakan, “kalau ada orang jangan dulu masuk karena terdakwa akan menemui Kepala Dinas”.<br /> <br /> “Datang dan mengatakan, “kalau ada orang jangan masuk”. Setelah itu Pak Yohan masuk ke ruangannya membawa paper beg warna coklat ke ruangan Kadinkes, dan waktu keluar tidak membawa. Kemudian Kadinkes keluar membawa paper beg yang sama,” kata Nidia (Senin, 4 November 2019)<br /> <br /> Sementara saksi Saiful Ghozi juga menjelaskan, bahwa dirinya melihat Kepala Dinas Kesehatan Abdulrahman membawa pape beg berwarna coklat. Selain itu, Saiful Ghozi juga menjelaskan, melihat uang ratusan ribu terjatuh dari paper beg tersebut.<br /> <br /> “Paper beg warna coklat. Ada uang seratusan terjatuh,” kata Saiful Ghozi. Bahkan saat Majelis Hakim mempertegas keterangan saksi dengan menanyakan, apakah saksi tau warna uang seratus ribu dan uang seribun. Dengan tegas saksi mengatakan “tau”<br /> <br /> “Seratus ribu, warna merah, Seribuan warna hijau,” kata Saiful (Senin, 4 November 2019)<br /> <br /> Selain itu, terungkap pula dalam persidangan sebelumnya (Senin, 28 Oktober 2019), bahwa yang menyuruh untuk melakukan pemotongan Honor Perawat Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes) Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Tahun 2015 adalah Abudurahman. Hal ini terungkap dari beberapa saksi selaku Kepala Dinas saat dihadirkan dipersidangan saat itu, diantaranya ; 1. Nurul Hidayati (Perawat Puskesmas),; 2. Widya (Kepala Puskesmas),; 3. Sus Jumlati (Bendahara Puskesmas),; 4. Dimas Kurniawan (Perawat Puskesmas),; 5. Widodo Widjanarko (Kepala Puskesmas),; 6. Subtarini (Bendahara Puskesmas),; 7. Uswatun Hazanah (Kepala Puskesmas),; 8. Astuti (Bendahara Puskesmas),; 9. Dewi Pertiwi (Perawat Puskesmas),; 10. Didik Sulistyanto (Kepala Puskesmas),; 11. Asri Dinawati (Bendahara Pengeluaran),; 12. Lasmini (Pembantu Bendahara),; 13. Titin Herawati (Pegawai Dinkes),; 14. Abdulrahman selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang dan 15. Willem Petrus (Kepala BPKAD).<br /> <br /> “Yang menyuruh Pak Abdulrahman,” kata saksi-sasi selaku Kepala Puskesmas kepada Majelis Hakim saat itu (Senin, 28 Oktober 2019)</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgecvWOON9-iMSCOx3o84o7HGuzxLaNzBXirWyutZvfHGL-ztYYa_WaP_X2L3CxqKZFbTw9VaEGTuvnqNI-Ug08OqDTdWIjMPBd7HnEJaVPhNEuLO7fwjGtfTO1nNX4ORHQfop7bLacryA/s1600/2..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgecvWOON9-iMSCOx3o84o7HGuzxLaNzBXirWyutZvfHGL-ztYYa_WaP_X2L3CxqKZFbTw9VaEGTuvnqNI-Ug08OqDTdWIjMPBd7HnEJaVPhNEuLO7fwjGtfTO1nNX4ORHQfop7bLacryA/s640/2..jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Dan saat itupun langsung dipertanyakan Majelis Hakim kepada Abdulraman selaku Kepala Dinas Kesehatan Kaabupaten Malang, namun tidak mengakuinya. Dan Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Abdulrahman terkesan berbelit-belit. Sehingga Majelis Hakim memerintahkan JPU untuk mendalamainya.<br /> <br /> “Siahkan didalami keterangan saksi ini sejauh mana perannya dalam kasus ini,” perintah Majelis Hakim kepada JPU (Senin, 28 Oktober 2019)<br /> <br /> Selain itu terungkap pula, adanya pertemuan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Abdulrahman dengan terdakwa disalah satu Rumah Makan. Dalam pertemuan itu, Kepala Dinas memerintahkan terdakwa untuk membakar barang bukti berupa tanda terima uang sebesar Rp676.500.000 agar tidak ketahuan oleh KPK yang saat itu berada di Kabupaten Malang yang sedang melakukan penyidikan terkait kasus Korupsi suap proyek. Dan hasilnya, Rendra Kresna yang saat itu menjabat sebagai Bupati ditetapkan menjadi tersangka dan sudah divonis oleh Majelis Hakim.<br /> <br /> Dari fakta persidangan saat itu, JPU Hari mengatakan kepada beritakorupsi.co, akan mengembangkan kasus Pemotongan Honor Ponkesdes.<br /> <br /> “Kalau dikembangkan pasti dikembangkan, tapi belum ada tersangka lain. Kita tunggu proses sidang ini sampai selesai,” kata JPU Hari saat itu (Senin, 28 Oktober 2019)<br /> <br /> Seperti yang diberitakan sebelumnya. Dalam surat dakwaan dijelaskan, bahwa terdakwa Yohan Charles I Lengkey, SE selaku Kasubag Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Malang Nomor 821.2/360/421.202/2013 tentang pengangkatan dalam Jabatan Sebagai Kasubag Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, pada kurun waktu dalam bulan Januari 2015 sampai dengan Desember 2015 atau setidak-tidaknya pada waktu dalam tahun 2015, bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Jl. Panji No. 120 Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :<br /> <br /> Pada tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Malang melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Malang telah mengalokasikan Anggaran Belanja Langsung Pegawai yang diperuntukkan sebagai Honorarium Non Pegawai Negeri Sipil Honorer/Tidak tetap (Perawat Pondok Kesehatan Desa/Ponkesdes) di Kabupaten Malang dalam rangka peningkatan kesejahteraan perawat yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan di tingkat Desa/Kelurahan dengan total anggaran berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp3.510.000.000 untuk 390 orang perawat dengan perincian sebagai berikut :<br /> <br /> 1. Untuk 80 orang perawat bersumber dari 100 % APBD Propinsi sebesar Rp750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah),; 2. Sebanyak 310 orang perawat honorariumnya bersumber dari APBD   Propinsi sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan sharing APBD Kabupaten Malang sebesar Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).<br /> <br /> Bahwa terdapat kenaikan honorarium perawat ponkesdes dari tahun sebelumnya yakni tahun 2014 sebesar Rp750.000 menjadi sebesar Rp1.000.000 pada tahun 2015, sebagaimana pembahasan kenaikan honor perawat ponkesdes untuk tahun 2015 antara Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan seluruh pemerintah Kota dan Kabupaten di wilayah Propinsi Jawa Timur, sehingga terdapat kenaikan honor masing-masing perawat Ponkesdes (Pondok Kesehatan Desa) sebesar Rp250.000 namun pada awal tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Malang masih belum dapat menaikkan honor perawat Ponkesdes sebesar Rp250.000 sebagaimana yang diminta oleh Propinsi Jawa Timur.<br /> <br /> Kemudian, Abdurachman selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang dan Yohan Charles I Lengkey selaku Kasubag Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang serta beberapa Kepala Bidang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Malang mengumpulkan para Kepala Puskesmas se-Kabupaten Malang dan meminta agar seluruh Puskesmas di wilayah Kabupaten Malang membayar terlebih dahulu kenaikan honor perawat Ponkesdes sebesar Rp250.000 sampai dengan adanya perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2015, yakni terkait dengan kenaikan honor perawat ponkesdes sebesar Rp250.000. Dan apabila kenaikan honor perawat Ponkesdes tersebut telah ada pada perubahan DPPA-SKPD Tahun Anggaran 2015, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Malang akan mengembalikan pembayaran kenaikan honor perawat Ponkesdes sebesar Rp250.000 per-perawat kepada Puskesmas di wilayah Kabupten Malang.<br /> <br /> Sebagai dasar pemberian honorarium perawat Ponkesdes di wilayah Kabupaten Malang, pada awal tahun 2015, pemerintah Kabupaten Malang melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang (Pihak pertama) membuat Surat Perjanjian Kerja (SPK) dengan masing-masing perawat Ponkesdes (pihak kedua). Salah satu pasalnya menyebutkan, pihak pertama memberikan imbalan kepada pihak kedua sebesar Rp750.000 setiap bulannya yang dibebankan dalam DPPA-SKPD Tahun Anggaran 2015.<br /> <br /> Proses pencairan alokasi anggaran yang diperuntukkan sebagai pembayaran Honorarium Non Pegawai Negeri Sipil Pegawai Honorer/Tidak Tetap (Dokter Umum dan Perawat Pondok Kesehatan Desa/Ponkesdes) di Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2015, dilakukan dengan mekanisme menggunakan uang persediaan (UP) Dinas Kesehatan Kabupaten Malang terlebih dahulu dengan cara awalnya, Lasmini selaku pembatu Bendahara pengeluaran atau juru bayar gaji membuat rekapan jumlah honorarium perawat Ponkesdes yang akan dibayarkan berdasarkan data dari Urusan Kepegawaian Dinas Kesehatan Kabupaten Malang.<br /> <br /> Setelah itu, rekapan jumlah honorarium diserahkan ke Bidang Pelayanan Kesehatan, selanjutnya bidang Pelayanan Kesehatan membuat nota dinas pengajuan permohonan pencairan anggaran kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang untuk mendapatkan disposisi, dimana nota dinas tersebut yang ditandatangani oleh Kasi Yankesdes dan Rujukan dengan mengetahui RA. Ratih Maharani selaku kepala Bidang Pelayanan dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat (Yan dan PKM).</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEinec1P7nUsIuTSaXmjlK3jXtmfRtW-lbqwZMjPmO1aEmmSn-wQB3lqFTopuyTj81LEZUCf5_10w5RvF3O2IyXuPSPgDEZLBYkjA-5yDxa1Kc5ElPpKYw4GKP_hioMewRFGg7xwFywYflA/s1600/1f.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="518" data-original-width="641" height="516" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEinec1P7nUsIuTSaXmjlK3jXtmfRtW-lbqwZMjPmO1aEmmSn-wQB3lqFTopuyTj81LEZUCf5_10w5RvF3O2IyXuPSPgDEZLBYkjA-5yDxa1Kc5ElPpKYw4GKP_hioMewRFGg7xwFywYflA/s640/1f.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Setelah nota dinas pengajuan permohonan pencairan pembayaran honor perawat Ponkesdes tersebut mendapat disposisi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, selanjutnya Asri Dianawati selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Malang mencairkan uang persediaan (UP) ke Bank Jatim Cabang Kepanjen dengan menggunakan cek.<br /> <br /> Setelah Asri Dianawati selaku bendahara pengeluaran mencairkan uang persediaan yang akan digunakan untuk membayar honor perawat ponkesdes dari Bank, kemudian uang tersebut diserahkan kepada Lasmini selaku pembatu Bendahara pengeluaran atau juru bayar gaji, kemuidia oleh lasmini diserahkan kepada masing-masing perawat Ponkesdes di wilayah Kabupten Malang antara bulan Januari 2015 sampai dengan Desember 2015, dimana rincian nota Dinas pencairan honorarium perawat ponkesdes bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 sejumlah Rp4.742.250.000</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Lasmini menyerahkan pembayaran honorarium perawat ponkesdes di wilayah Kabupaten Malang kepada masing-masing perawat Ponkesdes di wilayah Kabupaten Malang dengan cara, Lasmini memberitahukan kepada pihak Puskesmas di wilayah Kabupaten Malang, bahwa honor perwat Ponkesdes telah tersedia. Kemudian pihak Puskesmas melalui Bendahara Gaji mendatangi kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, selanjutnya Lasmini menyerahkan dana pembayaran Honorarium Perawat Ponkesdes tersebut kepada Bendahara Gaji Puskesmas disertai dengan penyerahan daftar nama-nama Perawat penerima Honorarium (SPJ) yang sudah disiapkan administrasinya oleh pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Malang.<br /> <br /> Setelah Bendahara Gaji masing-masing puskesmas merealisasikan pembayaran Honorarium kepada masing-masing Perawat Ponkesdes, kemudian para Perawat menandatangani daftar penerimaan honorarium sebagai bukti bahwa dana honorarium telah diberikan dan diterima oleh masing-masing perawat Ponkesdes. Selanjutnya pihak Puskesmas melalui Bendahara Gaji menyerahkan kembali bukti/daftar penerimaan honorarium (SPJ) yang telah ditandatangani masing-masing Perawat Ponkesdes kepada Lasmini yang merupakan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas realisasi pembayaran Honorarium Perawat Ponkesdes Tahun 2015.<br /> <br /> Setelah mencairkan uang persediaan (UP) Dinas Kesehatan Kabupaten Malang untuk membayar honor perawat ponkesdes, kemudian terdakwa Yohan Charles I Lengkey memerintahkan Asri Dianawati selaku bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Malang untuk mencairkan ganti uang persediaan (GU-UP) Dinas Kesehatan Kabupaten Malang untuk menganti uang persediaan (UP) yang telah dicarikan dan digunakan untuk membayar honor perawat Ponkesdes.<br /> <br /> Pencairan ganti uang persediaan (GU-UP) tersebut dilakukan oleh Asri Dianawati dengan cara, Asri Dianawati mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) Ganti Uang Persedian yang ditanda tangani oleh Asri Dianawati selaku Bendahara, terdakwa Yohan Charles I Lengkey selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) serta Abdurachman selaku Pengguna Anggaran ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Malang.<br /> <br /> Setelah itu, dari DPKKAD mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kemudian, dan ganti uang persediaan tersebut masuk ke rekening Bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Malang. Syarat-syarat kelengkapan dokumen untuk bisa dilakukan proses pencairan Honorarium Perawat Ponkesdes dengan mekanisme, ganti uang persediaan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2015 adalah : 1. Lembar kontrol yang berisi pagu anggaran beserta realisasi dan sisa anggaran,; 2. Surat Pengantar pengajuan SPM permintaan pembayaran GU yang ditanda tanggani oleh Sekretaris Dinas Kesehatan yang ditujukan ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD),; 3. Surat Pernyataan Pengajuan SPP yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran,; 4. Daftar penguji surat perintah membayar (SPM) yang ditanda tanggani oleh Pengguna Anggaran,; 5. Kwitansi pengajuan ganti uang yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran, PPK dan Pengguna Anggaran,; 6. Surat Perintah Membayar (SPM) Ganti Uang (GU) yang ditanda tanggani oleh Pengguna Anggaran,; 7.    Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran,; 8. Penelitian kelengkapan dokumen yang ditanda tanggani oleh PPK, dan 9. Pengesahan pertanggung jawaban yang ditanda tanggani oleh Bendahara Pengeluaran dan Pengguna Anggaran</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjR_lSRTWQFCDxzQi77s9RiJTBIj7obgmaqkBvghTrs-dg7atD5jHrW_Y7cdFkty4pdMT1VWi9M3qtaRFOTz7xvLd300QaXRmBZOLi2m8r-9RJc63NDpTsS3lPcPxlsyK0J_4Ah1ef6vkY/s1600/Dari+kanan+belakan%252C+Sri+Yuliati%252C+Nuryati%252C+Bermina%252C+Bambang+Wiyono+%2528Bendahara%2529%252C+Bambang%252C+Bambang+%2528Kepala+Puskesmas%2529%252C+Erna%252C+Iza%252C+Rismawati%252C+Wahyu+Widiyati%252C+Nidia+serta+Saiful+Ghozi+Muhammad...jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="181" data-original-width="320" height="362" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjR_lSRTWQFCDxzQi77s9RiJTBIj7obgmaqkBvghTrs-dg7atD5jHrW_Y7cdFkty4pdMT1VWi9M3qtaRFOTz7xvLd300QaXRmBZOLi2m8r-9RJc63NDpTsS3lPcPxlsyK0J_4Ah1ef6vkY/s640/Dari+kanan+belakan%252C+Sri+Yuliati%252C+Nuryati%252C+Bermina%252C+Bambang+Wiyono+%2528Bendahara%2529%252C+Bambang%252C+Bambang+%2528Kepala+Puskesmas%2529%252C+Erna%252C+Iza%252C+Rismawati%252C+Wahyu+Widiyati%252C+Nidia+serta+Saiful+Ghozi+Muhammad...jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Dari kanan belakan, Sri Yuliati, Nuryati, Bermina, Bambang Wiyono (Bendahara), Bambang, Bambang (Kepala Puskesmas), Erna, Iza, Rismawati, Wahyu Widiyati, Nidia serta Saiful Ghozi Muhammad..</td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> Pencairan dana honoraium perawat ponkesdes tahun 2015 yang diajukan ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Malang dan telah diterbitkan SP2D yakni sebesar    Rp4.741.250.000<br /> <br /> Pada bulan Agustus 2015, terjadi perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2015, dimana terdapat tambahan honor perawat Ponkesdes masing-masing sebesar Rp250.000 yang berasal dari APBD Kabupaten Malang. Selanjutnya pada bulan Agustus 2015, Asri Dianawati selaku bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Malang mencairkan dana uang persediaan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang untuk membayar honor perawat ponkesdes masing-masing sebesar Rp1.000.000, disamping itu pada bulan Agustus 2015, Asri Dianawati juga mencairkan uang Persediaan untuk membayar kekurangan honor perawat Ponkesdes masing-masing sebesar Rp250.000 dari bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 dengan total sebesar Rp676.500.000.<br /> <br /> Setelah mencairkan uang persediaan untuk pembayaran honor perawat Ponkesdes bulan Agustus 2015 serta kekurangan honor perawat ponkesdes bulan Januari 2015 s/d Juli 2015 tersebut, kemudian Asri Dinawati menyerahkan honor perawat ponkesdes bulan Agustus 2015 tersebut kepada Lasmini untuk diserahkan kepada masing-masing perawat ponkesdes melalui bendahara Puskesmas.<br /> <br /> Sedangkan uang kekurangan honor perawat ponkesdes masing-masing dari bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 sebesar Rp676.500.00 diminta oleh terdakwa Yohan Charles I Lengkey dan mengatakan kepada Asri Dianawati, bahwa terdakwa Yohan Charles I Lengkey sendiri yang akan menyerahkan kekurangan honor perawat ponkesdes masing-masing sebesar Rp250.000 dari bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 yang totalnya sebesar Rp676.500.000 kepada masing-masing perawat ponkesdes di wilayah Kabupaten Malang.<br /> <br /> Setelah membawa uang kekurangan honor perawat Ponkesdes sebesar Rp676.500.00 tersebut, terdakwa Yohan Charles I Lengkey tidak menyerahkan kekurangan honor perawat ponkesdes kepada masing-masing perawat di wilayah Kabupaten Malang.<br /> <br /> Selanjutnya terdakwa Yohan Charles I Lengkey memerintahkan Asri Dianawati selaku bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Malang untuk melakukan pencairan dana Honor perawat ponkesdes bulan Agustus 2015 beserta kekurangan honor perawat ponkesdes dari bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 dengan mencairkan uang Ganti Uang Persediaan, lalu Asri Dianawati mencairkan ganti uang persediaan (GU-UP) yang diajukan ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Malang, dimana pencairan ganti uang persdiaan yang diajukan tersebut diserahkan terlebih dahulu kepada PPK dan PA untuk diperiksa kelengkapannya.<br /> <br /> Dari kanan belakan, Sri Yuliati, Nuryati, Bermina, Bambang Wiyono (Bendahara), Bambang, Bambang (Kepala Puskesmas), Erna, Iza, Rismawati, Wahyu Widiyati, Nidia serta Saiful Ghozi Muhammad<br /> <br /> Dalam pengajuannya, khusus untuk kekurangan honor perawat ponkesdes dari bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 sebesar Rp676.500.000 tersebut tidak dilengkapi dengan Pengesahan pertanggung jawaban yang ditanda tanggani oleh Bendahara Pengeluaran dan Pengguna Anggaran berupa tandaterima kekurangan honor perawat ponkesdes dari bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015, namun Asri Dianawati tetap mengajukannya kepada terdakwa Yohan Chalres I Lengkey selaku PPK, karena pengajuan tersebut atas permintaan terdakwa Yohan Chalres I Lengkey.<br /> <br /> Selanjutnya, setelah menerima berkas pengajuan pencairan ganti uang persediaan (GU-UP) yang telah dipergunakan untuk membayar honor perawat ponkesdes bulan Agustus 2015 serta kekurangan honor perawat ponkesdes bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015, kemudian selaku PPK (pejabat penantausahaan keuangan) yang mempunyai tugas sebagaimana pasal 13 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah diperbaharui dengan Permendagri No. 59 tahun 2007, dan Nomor 21 tahun 2011 yakni huruf b, meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran, huruf c Melakukan verifikasi SPP.<br /> <br /> Terdakwa Yohan Chalres I Lengkey telah melawan hukum yakni idak melakukan verifikasi SPP, serta tidak meneliti kelengkapan SPP-UP dan SPP-GU gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yang diajukan Asri Dianawati selaku bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, walaupun Asri Dinawati selaku bendahara pengeluaran tidak melampirkan pengesahan pertanggung jawaban yang ditanda tanggani oleh Bendahara Pengeluaran dan Pengguna Anggaran berupa tandaterima kekurangan honor perawat ponkesdes dari bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 sebesar Rp676.500.000 sebagai sarat pengajuan pencairan ganti uang persediaan atas pembayaran kekurangan honor perawat ponkesdes bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 tersebut, terdakwa Yohan Chalres I Lengkey tetap memberikan persetujuan atas pengajuan pencairan ganti uang persediaan atas pembayaran kekurangan honor perawat ponkesdes bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 sebesar Rp. 676.500.000.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjiSfSeQmfDkq4s_vhL1udjliuqdm9Bbukz-dARrqIYVOUg2AOOJXF1QVcUftHB9srHLgJ7nUxfnKNdd9mK4-yqV5yL3DByn2JfIfYSVCx7D9CsXk2otxhA-nq8qau3P6isMRQ3L3Oczik/s1600/b.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjiSfSeQmfDkq4s_vhL1udjliuqdm9Bbukz-dARrqIYVOUg2AOOJXF1QVcUftHB9srHLgJ7nUxfnKNdd9mK4-yqV5yL3DByn2JfIfYSVCx7D9CsXk2otxhA-nq8qau3P6isMRQ3L3Oczik/s640/b.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Setelah pengajuan pencairan ganti uang persediaan atas pembayaran kekurangan honor perawat Ponkesdes bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 sebesar Rp676.500.000 dengan menggunakan ganti uang persediaan (GU-UP) tanpa dilengkapi tandaterima kekurangan honor perawat ponkesdes dari bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 tersebut, mendapat persetujuan dari terdakwa Yohan Chalres I Lengkey selaku PPK, kemudian pengajuan pencairan ganti uang persediaan atas pembayaran kekurangan honor perawat ponkesdes bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 sebesar Rp676.500.000 dengan menggunakan ganti uang persediaan (GU-UP) tersebut diajukan ke Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Abdurahman selaku Pengguna Anggaran.<br /> <br /> Kemudian Abdurachman menyetujui pengajuan pencairan ganti uang persediaan atas pembayaran kekurangan honor perawat Ponkesdes bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 sebesar Rp676.500.000 dengan menggunakan ganti uang persediaan (GU-UP), sehingga pengajuan Surat Perintah Membayar dan SPP diajukan ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Malang dan kemudian oleh DPPKAD menerbitkn SP2D.<br /> <br /> Pencairan honor perawat ponkesdes bulan Agustus 2015 beserta kekurangan honorarium perawat ponkesdes bulan januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 sebesar Rp676.500.000 telah masuk ke rekening bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, dan dana kekurangan honorarium perawat ponkesdes bulan januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 sebesar Rp676.500.000 tersebut tetap tidak diserahkan kepada masing-masing perawat ponkesdes di  Kabupaten Malang.<br /> <br /> Perbuatan terdakwa Yohan Charles I Lengeky tidak sesuai dengan ketentuan yakni : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentabng Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah diperbaharui dengan Permendagri No. 59 tahun 2007, dan Nomor 21 tahun 2011; 2. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2010 tanggal 15 Januari 2010 tentang Pondok Kesehatan Desa Di Jawa Timur ; 3. Keputusan Bupati Malang Nomor : 188.45/93/KEP/421.013/2015 tanggal 30 januari 2015 tentang pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna barang, Bendahara pengeluaran Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Malang tahun Anggaran 2015 ; 4. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Nomor : 440/01.1/KEP/421.103/2015 tanggal 02 Januari 2015 tentang Pejabat Penatausahaan keuangan (PPK-SKPD) ; 5. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Nomor : 440/03/KEP/421.103/2015 tanggal 02 Januari 2015 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2015, dan Nomor 440/65/KEP/421.103/2015 tanggal 4 Mei 2015 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Nomor : 440/03/KEP/421.103/2015 tanggal 02 Januari 2015 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2015.<br /> <br /> Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Yohan Charles I Lengkey yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut, maka telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yakni terdakwa Yohan Charles I Lengkey telah menikmati sebagian uang kekurangan honorarium perawat ponkesdes bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 sebesar Rp676.500.000 tersebut, karena uang kekurangan honorarium perawat ponkesdes bulan januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 sebesar Rp676.500.000 seluruhnya tidak diserahkan kepada masing-masing perawat Ponkesdes di Kabupaten Malang.<br /> <br /> Sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp676.500.000 sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Jawa Timur atas perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Pembayaran Honorarium Perawat Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes) Di Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Tahun 2015.<br /> <br /> Akibat perbuatannya, terdakwa diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo Pasal 18 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Jen/T1m)</div>

News Tipikor Korupsi Pemotongan Honor Rp676 Juta, Kasubag Keuangan Dinkes Kab.Malang Divonis 3.6 Thn Penjara

Terdawa Yohan Charles I Lengkey “Terdakwa Yohan Charles I Lengkey, menuding Majelis Hakim menghilangkan fakta persidangan dalam Putusan...

»

Tahun 2019, Sidang Perkara Korupsi Menurun 26.7%

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDbAxEUn530q1aRga98ccuilXNwC3y3RgPy9wtmueiBN1AGXSWVGE0tR7MbKwRhYiZ32lfZrbQgrXa-pYt2uVtv7qNhbKpE79FqaiW1jeYh72oZg7LC0PiUx-JqJGwijMl7k2nVNVQ2NM/s1600/2019........gif" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="671" data-original-width="1600" height="268" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDbAxEUn530q1aRga98ccuilXNwC3y3RgPy9wtmueiBN1AGXSWVGE0tR7MbKwRhYiZ32lfZrbQgrXa-pYt2uVtv7qNhbKpE79FqaiW1jeYh72oZg7LC0PiUx-JqJGwijMl7k2nVNVQ2NM/s640/2019........gif" width="640" /></a></div> <br /> </div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span>Jumlah Perkara Korupsi yang disidangkan di Pengadilan Tipikor Surabaya selama tahun 2019 menuru sebanyak 26.7% (151 perkara) dari tahun 2018 sejumlah  206 perkara. Hal itu seperti yang dsampaikan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Nursyam., S.H., M.Hum, Senin, 30 Desember 2019<br /><br /> “Perkara yang masuk ke kita (Pengadilan Tipikor Surabaya) tahun ini menurun 26.7 persen dibandingkan tahun kemarin,” kata Nursyam.<br /><br /> Nursyam menambahkan, prioritas yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2018 samapai sekarang  adalah percepatan penyelesaian perkara dan peningkatan pelayanan publik dengan pemanfaatan IT (Information and Technology), serta peningkatan SDM (Sumber Daya Manusia) di Pengadilan Negeri Kelas I-A Khusus Surabaya, yang membawahi Peradilan Umum meliputi Pidana Umum, pidana anak dan HAM. Kemudian Pengadilan Niaga, Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dan Pengadilan Tipikor.<br /><br /> “Prioritas kita adalah percepatan penyelesaian perkara dan pelayanan publik dengan cara peningkatan dalam pemanfaatan IT serta peningkatan SDM. Dan ini akan terus ditingkatkan,” ucapnya.<br /><br /> Sementara Panmud (Panitra Muda) Pengadilan Tipikor Surabaya, Akhmad Nur saat ditemui beritaakorupsi.co diruang kerjanya di gedung Pengadilan Tipikor Jalan Raya Juanda, Sidaorjao Jawa Timur (Senin 30 Desember 2019) mengatakan, bahwa jumlah perkara Korupsi menurun dari tahun 2018 sebanyak 206 menjadi 151 tahun 2019 atau menurun 26.7 persen<br /><br /> “Tahun 2018 sebanyak 206 perkara. Dan tahun ini 151, ditambah sisa tahun lalu 76 perkara. Yang sudah putus (Vonis) sebanyak 174 perkara. Jadi sisa perkara tahun ini sebanyak 53 perkara.” ujar Akhmad Nur. (Jen/T1m)</div>

News Regional Tipikor Tahun 2019, Sidang Perkara Korupsi Menurun 26.7%

BERITA KORUPSI .CO – Jumlah Perkara Korupsi yang disidangkan di Pengadilan Tipikor Surabaya selama tahun 2019 menuru sebanyak 26.7% (151 ...

»