Sidang Korupsi PDAU Kab.Trenggalek Terungkap, Mesin Cetak Hanya Berpungsi Tiga Bulan

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhCx0cQ1d91m5YxaN1H-yTK-iNpklFDxbYX8PwTsW4Js4OCihKLI41ax-dd-u_TTDlkN2SR_P9cO8Am9TjOFSiBiv4fqHysRDu8HSI0eWSNPRi8Ev2u3SSRzonVp-WYf73lHD6dqGpU7HM/s1600/treanggalek4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhCx0cQ1d91m5YxaN1H-yTK-iNpklFDxbYX8PwTsW4Js4OCihKLI41ax-dd-u_TTDlkN2SR_P9cO8Am9TjOFSiBiv4fqHysRDu8HSI0eWSNPRi8Ev2u3SSRzonVp-WYf73lHD6dqGpU7HM/s640/treanggalek4.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Kasus dugaan Korupsi Penyimpangan Penyertaan Modal Dalam Usaha Percetakan pada Perusahan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 s/d 2010 lalu yang merugikan keuangan negara sebesar Rp7.431.256.450 (tujuh milyar empat ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) yang menyeret 2 (dua) terdakwa, yaitu Soeharto, mantan Bupati Trenggalek dan terdakwa Dr. H. Istiawan Witjaksono S.Sos., SH., MM Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin (Alm) selaku Direktur Utama PT. Bangkit Grafika Sejahtera (Dirut PT. BGS) yang juga Pemilik PT. Surabaya Sore (Harian Surabaya Pagi) semakin terkuak.<br /><br />Setelah terungkap dalam persidangan minggu lalu (Jumat, 13 Desember 2019) terkait SK Bupati Trenggalek Nomor 188.45/08/406.012/2008 tanggal 9 Januari 2008 tentang Rincian Penggunaan Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Trenggalek untuk usaha percetakan oleh PT. Bangkit Grafika Sejahtera (Dirut PT. BGS) dianggap bermasalah karena tidak ada Nomor Register dibuku Register dan tidak ada dokumen di Bagian Hukum Pemda Kabupatena Trenggalek, kini terungkap lagi bahwa mesing-mesin cetak hanya berpungsi selama 3 (tiga) bulan.<br /><br />Hal ini terungkap dalam Persidangan kasus perkara Nomor 107/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Sby dengan terdakwa Soeharto, mantan Bupati Trenggalek (perkara terpisah) dan terdakwa Dr. H. Istiawan Witjaksono S.Sos., SH., MM Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin (Alm) selaku Direktur Utama PT. Bangkit Grafika Sejahtera (Dirut PT. BGS) yang juga Pemilik PT. Surabaya Sore (Harian Surabaya Pagi) yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo Jawa Timur, pada Jumat, 20 Desember 2019.<br /><br />Sidang yang berlangsung diruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur (Jumat, 13 Desember 2019) adalah agenda mendengarkan keteraangan saksi yang dihadirkan Tim JPU dalam persidangan yang di Ketua Majelis Hakim I Wayan Sosiawan dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yatu Dr. Lufsiana dan Emma Ellyana serta Panitra Pengganti (PP) Didik Dwi. Sementara terdakwa Soeharto didampingi Tim Penasehat  Hukum (PH)-nya, yaitu Zainal Fanan, Nico Putra dan Komaruddin sedangkan terdakwa Tatang didampingi Tim PH-nya, yakni Adil Pranajaya dkk<br /><br />Terungkapnya mesin-mesin percetakan yang hanya berpungsi selama 3 (tiga) bulan adalah dari keterangan saksi Subro Muhsi Syamsuri selaku Ketua Badan Pengawas PDAU Kab.Trenggalek yang juga menjabat sebagai Asisten II</div> <div style="text-align: justify;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgVtKDU7TV_5jSVDC39Z6iWHaGFdieVDP2tqXFOE1ny0-1udCX6UBX-nyMQInsYolpAkjBYqF5QAFhii8GxkMcFaugEUf4jtb2mryfZN6uBYqOWJCEiyglzq3RyZC1JsrsSwlKPj1K3Nvo/s1600/treanggalek4.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"></a> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEidywZ14koImnV9pybwRR8hA4_hZB-D2RcdRlEGZJ4hYkZi_WyepKpK-5XYlU7Zk6riew3Cmys3wCAMzo9mkgGbf5kWTcTBT2MjKX0X92mxhy7EbVATeIaH4oqA6kEEwr7ytYTox2LfffQ/s640/treanggalek1.jpg" width="640" /><span style="color: black;">Subro Muhsi Syamsuri dihadirkan Tim JPU Dody Novalita yang juga Kasi Pidsus Kejari Trenggalek dkk kehadapan Majelis Hakim dalam persidangan sabagi saksi untuk terdakwa Soeharto dan Tatang dalam perkara dugaan Korupsi Penyimpangan Penyertaan Modal Dalam Usaha Percetakan Pada Perusahan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 s/d 2010 lalu yang merugikan keuangan negara sebesar Rp7.431.256.450 (tujuh milyar empat ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah).<br /><br />Kepada Majelis Hakim, saksi Subro Muhsi Syamsuri mengatakan, bahwa mesing cetak hanya berpungsi selama 3 (tiga) bulan. Selain itu, saksi Subro Muhsi Syamsuri juga mengakui tidak melakukan pengawasan karena tidak dilibatkan serta tidak ada pertanggugjawaban sejaak 2008 hingga 2010.<br /><br />“Saya tidak dilibatkan. Mesin-mesin hanya berpungsi selama tiga (3) bulan, setelah itu mati,” kat saksi kepada Majelis Hakim atas pertanyaan JPU maupun Majelis Hakim sendiri<br /><br />Apa yang disampaikan oleh saksi pada sidang sebelumnya (Jumat, 13 Desember 2019) maupun saksi pada pesidangan kali ini (Jumat, 20 Desember 2019) sama dengan surat dakwaan JPU yang mennyatalan, bahwa proses pembuatan Surat Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 188.45/08 406.012/2008 tanggal 9 Januari 2008 tentang Rincian Penggunaan Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kab. Trenggalek tidak sesuai dengan prosedur yang ada,  karena tanpa melalui Bagian Hukum untuk dilakukan verifikasi terlebih dahulu.<br /><br />Kenyataannya, pendirian usaha percetakan dan usaha lainnya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 188.45/08/406.012/2008 tanggalr 9 Januari 2008 tentang Rincian Penggunaan Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Trenggalek,  usaha percetakan tidak ada pertimbangan dari DPRD Kab. Trenggalek.<br /><br />JPU juga menjelaskan dalam surat dakwaannya, pada tanggal 28 Januari 2008, telah dilakukan pembelian mesin oleh PT Bangkit Grafika Sejahtera kepada PT. Nadi Raga Bina sebesar 80% dari Rp3.085.000.000 atau dibayar sebesar Rp2468.000.000 sesuai dengan kuitansi. Mesin-mesin percetakan yang dibeli dari PT. Nadi Raga Bina, stelah dilakukan pengecekan ternyata tidak diterdaftar di Direktorat Administrasi Hukum dan Umum Kanwil Kementerian Hukum dan Ham Nomor W15.AH.01.01-2247 tanggal 27 Agustus 2019 Perihal Keterangan Perseroan.<br /><br />Dalam Surat Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Mesin Cetak Web Offset dan Image Setter antara PT Bangkit Graflka Sejahtera dengan PT. Nadi Raga Bina No : 006/NRB/I/2008 tanggal 28 Januari 2008 menyebutkan, bahwa mengadakan perjanjian 3 (tiga) item mesin dengan syarat sebagai berikut :<br /><br />1. (satu) line mesin web offset merk Gass Community, cut off 578 mm, Max Mdth : 915 mm, max Speed : + 15. 000 cph, yang terdiri dari  1 x UOP 3 Colors SC (whtage 1983) eks Eropa 2 x Mono unit SC with integral reelstaands.<br /><br /> 2. 1 x folder 1/2 and 1/4 fold (vintage +/1975’s) Drive and moto 40 HP 1 x Platebender, harga R2.400.000.000 (dua milyar empat ratus juta rupiah) Mesin diperkirakan tiba di Trenggalek pada 25 Februari 2008, Instalasi mesin selama 2 (dua) minggu.<br /><br />3. Unit Image Setter merk Agfa Avantra 30 OLP 1975 bekas pakai Eropa, dengan Spesifikasi Image size :63,5x76,2 cm, Light Source : WS/b/e Red Diode Laser Max Resolut/bn : 1.200 ; I. 800 dan 2. 4000 dpi Imaging speed :4.032 cm2/minGDl200 dpi manufacture tahun 1997 berikut agfa Software RIP (tidak termasuk PC Platform) agfa On-line Processor, harga Rp450 juta, Garansi 30 hari setelah serah terima perangkat. Mesin diperkirakan tiba di Trenggalek pada 12 Februari 2008 dan Instalasi mesin selama 2 (dua) hari.<br /><br />4. Mesin Digital Printing type My JET 3216/2516/1816 Print head : XAAR 128 +(360 DPI) Printhead quantity Maximum 16 heads Printing width ? 3,2 M/2.5M/1.8 M Kondisi Baru, Speed (16 heads 128+/720 dpi printing model) 3 PASS 60 M2/h 4 PASS 42 m/h 6 PASS 34 m2/h 8 PASS 23 m2/h Color : 18 million CMYK/CMYK Le Lm, Media handing : roll to roll banding single media, Media types : Paper advertising banner PVC, Mesh fabrics adhesive vinyloand artist media PP paper, Ink : Solvent-base pigments, 2 years out door life, Image data format : TIFF, JPG, PDF, PSD, EPS, PS, Bitmap, Contral Software : DPCS software developed by chitting tech independently, RIP : windows 2000, windows XP Operation environment : Power ac 50 HZ/60 Hz 220-230 v, Power Supply single phase 5o HZ/60 HZ, distortion : < 0554, temperature : 20-30 derajat, Humadity : 40 %-70%, Net weight/ Gross weigtt :650 KG/750 kg (My Jet 3216), harga Rp.235.000.000 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah), Garansi satu tahun. Mesin diperkirakan tiba di Trenggalek pada tanggal 16 Februari 2008 dan instalasi sekitar 3 (tiga) hari. </span></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <span style="color: black;"><br /></span></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi0o-uD7gmmC430Sd5sDt5JQhYMRKiKwKcql22HKg5lnPgn3WEsydcBWFySO_RIgZVV4NukaBoP18tI-Wt4s7BeokRaRJ0A5eMgKt4XpMJqDrw_H0Ou21oKdVh_TJWqZQuXwiUPDHKNaVI/s640/treanggalek2.jpg" width="640" /> </div> <div class="" style="clear: both; text-align: justify;"> Setelah mesin-mesin percetakan di PT. BGS di install, kemudian dibuatkan serah terima penyerahan dari supplier kepada Operator PT. BGS (Chandra) sekitar tahun 2008. Namun yang Chandra tandatangani hanya dari mesin webb goss community, dan untuk yang lainnya tidak bersedia menandatangani karena kondisinya tidak normal/tidak bagus.<br /><br />Dan selama Chandra menjadi operator/maintenance di PT. BGS yang menghasilkan pemasukan bagi PT. BGS adalah hasil dari mesin digital printing saja, yang lainnya tidak ada karena mesinnya rusak.<br /><br />Kondisi mesin percetakan yang dibeli oleh Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin selaku Direktur Utama PT. BGS setelah dioperasionalkan, mengalami kendala antara lain : 1. Mesin merk Heidelberg Speed Master 102 V tahun 1994, Conventional 4 warna ukuran 72 x 102cm. Eks Malaysia (Recondition) kondisinya rusak parah sering   trobel dan hasil cetakan tidak presisi, banyak sensor yang mati dan tidak berfungsi, kondisi spare part sudah tambal sulam ,;<br /><br />2. Mesin Offset Oliver 72 tahun 1990 kondisi mesin di cat ulang, sering trobel di kompresor, olinya bocor,; 3. Mesin Plat Maker made in China type SBK-C ukuran 1150 x 950 mm kondisinya lampu bawaan orisinil mati masih bisa dipakai dengan dua lampu merkuri sehingga memakan waktu penyinaran lebih lama,; 4. Mesin Jahit kawat 1 mata made in Cina tahun 2007 tipe Purlux kondisinya tidak bisa dipakai /tidak presisi karena kondisi mesin sudah aus,;<br /><br />5. Mesin Bending (Lem Buku) Made in Cina tahun 2000 tipe 388 335 kondisinya tidak bisa rapi,; 6. Line mesin web merk Goss Comunity kondisinya roll air bocor atau menetes sehingga kertas basah dan sering sobek/putus dan kondisi spare part roll blanket sudah aus karena bekas baut yang terlepas,; 7. Image Setter Agfa Avantra 30 OLP kondisinya sering overhead/ panas,; 8. Mesin Digital Printing type My Jet 3216/2516/1816 kondisinya bagus namun pompa tinta sering rusak,; 9. Mesin Plat Processor Dupont Howson PN 85 Eks Eropa kondisi motor penggerak roll pencucian trobel (mati) dan 10. Mesin toko Eks Jepang ukuran folio tahun 2000 kondisinya rusak parah.<br /><br />Namun apa yang dijelaskan saksi ini, dibantah oleh terdakwa Tatang. Terdakwa Tatang mengatakan, bahwa apa yang disampaikan oleh saksi adalah bohong.<br /><br />“Itu bohong, Yang Mulia,” kata terdakwa Tatang.<br /><br />Atas pertayaan Penasehat Hukum terdakwa Tatang, saksi mengakui ikut menandatangi surat perjanjian antara Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Trenggalek selaaku pihak pertama dengan PT. Bangkit Grafika Sejahtera (Dirut PT. BGS) selaku pihak kedua. Namun saksi mengatakan bahwa hal iitu adalah kebiasaan yang terjadi.<br /><br />“Ia, tapi itu kebiasaan,” kata saksi.  </div> <div class="" style="clear: both; text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgHOsm7IAieaeE0ZXe5K_3dC54oGeL8fMSCgtkqs5PtpQ-WiZvBjZpiYif4kkNNZI4v1Rg79pYkL8UgBMDyWrqopjoNy6Qs6WWEl_3zQD1Cu98NtbwUMBiHo7FYabxrgl5pjgbCyqvGYy0/s640/treanggalek5.jpg" width="640" /> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> Seusai persidangan, saat beritakorupsi.co meminta tanggapan dari terdakwa Soeharto terkait keterangan saksi yang mengatakan tidak dilibatkan, terdakwa Soeharto mengatakan bahwa saksi bohong. <br /><br />“Itu bohong, harusnya dia tau,” kata terdakwa yang mengeluhkan mengalami pusing. Saat ditanya tentan SK Nomor 188 dan parah Kepala Bagian Hukum Pemda Kab.Trenggalek, terdakwa mengatakan baru mengetahuinya sekarang.<br /><br />“Saya baru tahu sekarang. Saya sudah lupa karema sudah lama,” kata terdakwa Soeharto<br /><br />Seperti yang diberitakan sebelumnya. Kasus ini bermula pada tanggal 29 Desember 2006, Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kab. Trenggalek,  didirikan berdasarkan Perda Nomor 14 Tahun 2006 tanggal 29 Desember 2006 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Trenggalek dengan tujuan, untuk mengembangkan perekonomian daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dan meningkatkan usaha-usaha lainnya.<br /><br />Bahwa usaha yang akan dikembangkan pada saat akan dilakukan pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kab. Trenggalek adalah Industri dan perdagangan, Perhotelan dan usaha jasa wisata lainnya. Persewaan, Percetakan, Perbengkelan, SPBU dan Usaha-usaha lain yang sah.<br /><br />Pada tanggal 21 Maret 2007 berdasarkan Surat Perintah Bupati Trenggalek Nomor : 821.2/544/406.073/2007 memerintahkan Gathot Purwanto disamping jabatannya sebagai Kasubag Otonomi Daerah Pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Trenggalek, juga ditunjuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PDAU Kab. Trenggalek.<br /><br />Pada tanggal 26 Juli 2007, setelah Perda Nomor : 14 Tahun 2006 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Trenggalek diterbitkan, terdakwa Soeharto  ditemui oleh Gathot Purwanto dan Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin dengan membawa Proposal terkait investasi usaha percetakan di Kab. Trenggalek, selanjutnya Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin menyampaikan, apabila usaha percetakan tersebut didirikan maka untuk koran Surabaya Pagi akan dicetak di Trenggalek dan dipasarkan diwilayah Kediri, Madiun dan sekitarnya.<br /><br />Setelah melakukan pertemuan dengan terdakwa Soeharto, selanjutnya Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin, diminta untuk melakukan pemaparan tentang pendirian usaha percetakan tersebut. Kemudian Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin melakukan pemaparan di Gedung DPRD Kab. Trenggalek diikuti oleh terdakwa Soeharto beserta Gathot PurwantoJahari (almarhum), Jausi, Samsul Anam dan Anggota DPRD Kab.TrenggaIek lainnya<br /><br />Pada tanggal 30 Juli 2007, dibuat Peraturan Bupati (Perbup) Trenggalek Nomor : 29 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kab. Trenggalek, kemudian dibentuk kepengurusan PDAU terdiri dari : 1. Direktur Utama, Drs. Gathot Purwanto,: 2. Direktur Teknis, Kosong,; 3. Ka. Biro Umum dan   Personalia,  Nugraheni Rahayu Setyaningsih,; 4. Ka. Biro Keuangan, Sri Winarti,; 5. Ka. Biro Pengembangan Usaha, Sambas Rudi Winotjo; 6. Ka. Biro Promosi dan Pemasaran, Ririk Damayanti,; 7. Badan Pengawas : 1. Subro Muhsi Syamsuri, 2. Sunarko dan 3. Warino<br /><br />Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan usaha PDAU Kab. Trenggalek, diberikan penyertaan modal. Kemudian ditetapkan Peraturan Daerah Kab. Trenggalek Nomor : 4 Tahun 2007 pada tanggal 15 Nopember 2007 tentang penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Trenggalek Tahun Anggaran 2007, dengan anggaran sebesar Rp15.300.000.000 (lima belas milyar tiga ratus Juta rupiah) yang rinciannya sebagai berikut : 1. Penyertaan Modal kepada PDAU sebesar Rp10.800.000.000,; 2. Penyertaan Modal Kepada PDAM sebesar Rp4.500.000.000.<br /> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhiBa_9ZPzzYb2IrlfAG8ES0Qux_gl6m88v5tBp84F22NCS-sxWTqVDE6pvtofJztvPvXBfNJUqJjatxFMSXCkR0v9_7mQuBLg0KoAjkQgi738lZinhDIrMWWR2XRsPYY6PHGhT-kzTecQ/s640/treanggalek7.jpg" width="640" /> </div> <div style="text-align: justify;"> Sebagaimana tertuang dalam Penjelasan Pasal 4 Perda Nomor 2007 tersebut, Dana Penyertaan Modal sebesar Rp10.800.000.000, untuk PDAU digunakan untuk usaha pabrik pupuk, pabrik Es, SPBU dan usaha lainnya setelah mendapatkan pertimbangan dari DPRD, namun dalam Perda tersebut tidak mencantumkan usaha percetakan;<br /><br />Pada tanggal 26 Nopember 2007, Plt. Direktur PDAU Gathot Purwanto mengajukan Rencana Biaya Usaha PDAU Tahun 2008 dengan rincian sebagai berikut : 1. Pernyertaan Modal/Usaha Rp10.200.000.000,; Pabrik Es Rp5.450.000.000,; Peretakan Casava (produksi) Rp1.800.000.000,; Apotek Rp550.000.000,; Rado Jwalita Rp100.000.000,; SPBU Rp2.300.000.000. 2. Belanja pegawai Rp68.069.145,; 3. Honorium pegawai Rp88.414.586.400,; 4. Biaya umum dan Operasional Rp145.586.455,; 5. Belanja Inventaris Rp269.532.000,; 6. Biaya Litbang Rp8.750.000,; 7. Biaya pemeliharaan gedung Rp19.648.000, sehingga total sejumlah Rp10.800.000.000<br /><br />Setelah Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin melakukan pemaparan, dalam rentang yang tidak terlalu lama, terdakwa Soeharto ditelepon oleh orang yang tidak dikenal menanyakan kelanjutan usaha percetakan yang telah dipaparkan oleh Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin tersebut dan sipenelpon mengancam terdakwa, apabila usaha percetakan tersebut tidak segera di tindak lanjuti akan menyebarkan skandal terdakwa selaku Bupati Kab.Trenggalek untuk dipublikasikan.<br /><br />Setelah mendapat telepon tersebut, terdakwa menindak llanjutinya. Karena kalau tidak, akan menjadi masalah buat terdakwa terlepas benar atau tidaknya ancaman skandal dimaksud, sehingga akhirnya terdakwa menyetujui penambahan usaha percetakan.<br /><br />Kemudian terdakwa memerintahkan Gathot Purwanto selaku Plt. Direktur PDAU untuk membuat konsep Surat Keputusan Bupati sebagai tindak lanjut Perda Nomor : 4 Tahun 2007 yang isinya, semula Pabrik Es, Pabrik Pupuk Granul, Radio Jwalita, SPBU dengan merubahnya yaitu menambah 2 (dua) unit usaha diluar Perda Nomor : 4 Tahun 2007 antara lain Percetakan dan Apotik Dharmada dan menghilangkan usaha pabrik pupuk.<br /><br />Pencairan dana penyertaan modal tahun anggaran 2007 sebesar Rp10.800.000.000 (sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah) dari kas daerah kepada PDAU dengan kronologis sebagai berikut : a. Plt. Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha (Gathot Purwanto) mengajukan Nota Dinas kepada Bupati Trenggalek dalam hal ini sesuai surat Plt. Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kab. Trenggalek yang ditujukan kepada Bupati Trenggalek tanggal 12 Desember 2007 Nomor : 900/029/406.081/2007 perihal permohonan persetujuan pemindahbukuan rekening penyertaan modal Pemerintah Daerah (Pemda) kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Trenggalek dengan disertai rencana peruntukannya sebagaimana dokumen pelaksanaan anggaran Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kab. Trenggalek </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="709" data-original-width="940" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhMt_ZV1_QXqw_C3PhscaZVGiwoBmJi4qXzTx881UwLjKWCpvdh3_ulqLOwGGP9Ow9jLm2u6KePcz8d1SxgDgqfYH9olhUvtRPmMEC1S1CRGvDk8fdHWfI-dVbzdt3dIutGvOpCbgdV-ac/s640/treanggalek3.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> b. Selanjutnya terdakwa selaku Bupati Trenggalek memberikan petunjuk dalam disposisinya atas Surat Plt. Direktur PDAU tersebut tertanggal 13 Desember 2007 yang pada prinsipnya,  memerintahkan kepada Warino selaku Sekda (sebagai pengguna Anggaran) untuk di Proses sesuai ketentuan dan melaksanakan pengawasan yang ketat<br /><br />c. Selanjutnya Warino selaku Sekda Kab. Trenggalek memerintahkan Herusanto selaku Kabag (Kepala Bagian) Perekonomian dan Penanaman Modal untuk menindaklanjuti sesuai protap tertanggal 18 Desember 2007<br /><br />d. Kemudian Bagian Perekonomian meneliti dokumen pendukung tagihan dari Plt. Direktur PDAU dan mengajukan permintaan pembayaran kepada pengguna anggaran yaitu Sekretaris Daerah (Warino) sesuai surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor : 900/005/406.023/BL-LS-PDAU/2007 tanggal 24 Desember 2007, lalu diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : OOS/BY-LS/406.023/2007 tanggal 27 Desember 2007 oleh Sekretaris Daerah<br /><br />e. Atas dasar Surat Kabag Perekonomian Nomor : 900/247/406.023/2007 tanggal 27 Desember 2007 kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Trenggalek, selanjutnya Ali Mustofa selaaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Trenggalek meneliti dokumen kelengkapan ada tidaknya surat pengantar SPP-LS, ringkasan SPP-LS, surat penyediaan dana, kwitansi bermaterai yang ditandatangani oleh pihak ketiga (Plt. Direktur PDAU) disiapkan oleh bendahara pembantu di bidang perekonomian<br /><br />f. Selanjutnya Kepala BPKAD Kab. Trenggalek (Ali Mustofa) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : OOS/BY-LS/2007 tanggal 28 Desember 2007 oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Trenggalek yakni Ali Mustofa. Selanjutnya SP2D diserahkan kepada Plt. Direktur PDAU (Gathot Purwanto) untuk pemindahbukuan melalui Kas Daerah ke GIRO BRI Nomor Reg : 1/BY/LS/2007 tanggal 28 Desember 2007.<br /><br />Pada tanggal 28 Desember 2007, dibuatkan Berita Acara Penyerahan Penyertaan Saham/Modal Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2007 Nomor : 900/315/426.023/2007, antara Pemerintah Kabupaten Trenggalek dengan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kab.Trenggalek yaitu Winarno selaku Sekretaris Daerah Kab. Trenggalek dengan Gathot Purwanto selaku Plt. Direktur PDAU Kab. Trenggalek dengan rincian, Kekayaan Pemda yang dipisahkan antara lain : 1. Penyertaan Modal/Usaha ; a. Pabrik Es Rp2.270.000.000 (Feasebility Study Rp50.000.000,; DED Rp100.000.000 dan Induk (40% Knstruksi dan operasional) Rp2.120.000.000). b. Apotik Dharmada Rp500 juta,; c. Radio Jwalita Rp100 juta,; d. SPBU (Pengurusan Ijin) Rp150 juta,; e. Percetakan Rp7.139.000.000 dan f. Pondasi dan Partisi gedung Rp41 juta,; Belanja pegawai Rp156.483.454,; Biaya umum dan Operasional Rp145.586.455,; Pengadaan Inventaris Rp269.532.000,; Biaya penelitian dan pengembangan Rp8.750.000 dan Biaya pemeliharaan gedung Rp19.648.000, sehingga total sejumlah Rp10.800.000.000<br /><br />Pada tanggal 9 Januari 2008, dibuat Nota Kesepahaman MoU (Memorandum of Understanding) antara Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Trenggalek dan PT . Surabaya Sore Surabaya Tentang Pendirian Industri Grafika di Kabupaten Trenggalek Nomor : 539/08/406.081/2008 - Nomor : 06/Dirut-SMG-Pemkab Trenggalek/I/2008.<br /><br />Dalam Nota Kesepahaman tersebut disebutkan ; Pasal 1 : Kerjasama ini bertujun untuk pengembangan usaha industri Grafika di Kabupaten dan sekitarnya. Pasal 2 huruf a : Pihak kedua akan menyiapkan sistim, menejemen, SDM hingga operasional Industri Grafika Kabupaten Trenggalek. Sedangkan pihak pertama akan menyipkan dana pembelian mesin-mesin dan dana pendukungnya.<br /><br />huruf b : Dalam hal ini Pihak Kedua sepakat memposisikan penyertaan Pihak Pertama sebagai pemegang saham mayoritas sebesar 80 % (delapan puluh persen ) atau senilai tujuh miliar seratus tiga puluh sembilan juta rupiah ( Rp7.139.000.000) dan pihakn kedua Pemegang saham minoritas sebesar 20% (dua puluh perse) atau senilai satu miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah (Rp1.784.750.000)  </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjzijdp3nGm5dLXxCIt1ttr5Mg15H4gwzYvVQ11RvD4GIBjq74UOzZ9KSGq0f7lcVWSn9NbLgq8F_odpce6BochGkfa1vZ9xPIRBtXqaQmAM9I73dBJCz_H7gy2aR6BZQIag74eAr33zT4/s1600/treanggalek..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjzijdp3nGm5dLXxCIt1ttr5Mg15H4gwzYvVQ11RvD4GIBjq74UOzZ9KSGq0f7lcVWSn9NbLgq8F_odpce6BochGkfa1vZ9xPIRBtXqaQmAM9I73dBJCz_H7gy2aR6BZQIag74eAr33zT4/s640/treanggalek..jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Kemudian Gathot Purwanto membuat konsep Surat Keputusan Bupati sesuai perintah terdakwa, sebagai tindak lanjut Perda Nomor : 4 Tahun 2007 dan ditandatangani oleh terdakwa Soeharto Bin Yakoen, sehingga terbitlah Surat Keputusan Bupati Trenggalek Nomor : 188.45/08/406.012/2008 tanggal 9 Januari 2008 tentang Rincian Penggunaan Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kab. Trenggalek, dengan rincian sebagai berikut :<br /><br />Belanja Perusahaan Daerah Rp10.800.000.000,; Penyertaan Saham Rp10.200.000.000,; Pabrik Es Rp2.270.000.000 (Feasebility Study Rp50.000.000,; DED Rp100.000.000 dan Induk (40% Knstruksi dan operasional) Rp2.120.000.000),; Apotik Dharmada Rp500 juta,; Radio Jwalita Rp100 juta,; SPBU (Pengurusan Ijin) Rp150 juta,; Percetakan Rp7.139.000.000 dan Pondasi dan Partisi gedung Rp41 juta,; Belanja pegawai Rp156.483.454,; Biaya umum dan Operasional Rp145.586.455,; Pengadaan Inventaris Rp269.532.000,; Biaya penelitian dan pengembangan Rp8.750.000 dan Biaya pemeliharaan gedung Rp19.648.000.<br /><br />Proses pembuatan Surat Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 188.45/08 406.012/2008 tanggal 9 Januari 2008 tentang Rincian Penggunaan Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kab. Trenggalek tidak sesuai dengan prosedur yang ada,  karena tanpa melalui Bagian Hukum untuk dilakukan verifikasi terlebih dahulu.<br /><br />Sesuai dengan Perda Nomor 4 Tahun 2007 tanggal 15 Nopember 2007 tentang Penyertaan Modal Pemda kepada PDAU dan PDAM Kab. Trenggalek Tahun 2007 pada Penjelasan Pasal 4 disebutkan : "Penggunaan penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Aneka usaha (PDAU), digunakan untuk pendirian pabrik pupuk, pabrik es, SPBU dan usaha lainnya setelah mendapatkan pertimbangan dari DPRD"<br /><br />Kenyataannya, pendirian usaha percetakan dan usaha lainnya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 188.45/08/406.012/2008 tanggalr 9 Januari 2008 tentang Rincian Penggunaan Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha (pDAU) Kabupaten Trenggalek,  usaha percetakan tidak ada pertimbangan dari DPRD Kab. Trenggalek.<br /><br />Setelah ditemukannya Surat Keputusan Bupati Nomor 188.45/08/406.012/2008 tanggal 9 Januari 2008 tentang Rincian Penggunaan Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Trenggalek, kemudian pada tanggal yang sama dibuatkan Nota Kesepahaman (Memorandum of understanding) tentang Pendirian Industri Grafika di Kabupaten Trenggalek antara PDAU (diwakili oleh Gathot Purwanto dan PT. Surabaya Sore (diwakili oleh Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin) Nomor: 539/08/406.081/2008 No.06/Dirut-SMG-Pemkab Trenggalek/I/2008<br /><br />Pada tanggal 9 Januari 2008, dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Usaha Grafika Nomor : 539/09/406.081/2008 - Nomor : 07/PDAU Trenggalek-SMG Sby/I/2008 antara PDAU Kab. Trenggalek (diwakili oleh Gathot Purwanto) dan PT. Surabaya Sore (diwakili oleh Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin) yang akan melakukan kerjasama dalam bidang usaha Industri Grafika di Kabupaten Trenggalek, antara lain memuat sebagai berikut : </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> 1. Dalam ikatan kerjasama ini, kedua belah pihak membentuk badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas ( PT),; 2. Perusahaan ini dinamakan PT. Bangkit Grafika Sejahtera, atau yang disingkat BGS, dan selanjutnya akan mendirikan percetakan di Kabupaten Trenggalek;<br /><br />3. PDAU Kabupaten Trenggalek sepakat memposisikan sebagai pemegang saham mayoritas sebesar 80% atau senilai Rp7.139.000.000 (tujuh milyar seratus tiga puluh sembilan juta rupiah) dan PT. Surabaya Sore pemegang saham minoritas sebesar 20% atau senilai Rp1.784.750.000 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh empatjuta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah),; <br /><br />4. PT. Surabaya Sore akan menginvestasikan uang sejumlah Rp1.784.750.000 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dalam bentuk persiapan (pra operasional), survey pasar, SDM, Pembuatan sistem, manajemen hingga operasional;<br /><br />5. PDAU Kabupaten Trenggalek menyetorkan uang sejumlah Rp7.139.000.000  (tujuh milyar seratus tiga puluh sembilan juta rupiah) untuk pembelian mesin offset, mesin web, mesin digital, peralatan pra cetak, mesm sablon perlengkapan cetak, dan mesin gense</div> <div style="text-align: justify;">  </div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgdlDhhBGZBj-_U0mFMHiaZ5U-2DtRn04bkGK7a5ymljLTgbLMo9GRf_sVQdhtsyQyMl8VpwawfeNfSniv6prTAqzn1VKvlWIt6hyphenhyphenWSaqRsGDlvxOI3BIx97mQl7YgXXPM1-9x3ujD2zV4/s1600/KABAG++HUKUM++KAB.+TRENGGALEK.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgdlDhhBGZBj-_U0mFMHiaZ5U-2DtRn04bkGK7a5ymljLTgbLMo9GRf_sVQdhtsyQyMl8VpwawfeNfSniv6prTAqzn1VKvlWIt6hyphenhyphenWSaqRsGDlvxOI3BIx97mQl7YgXXPM1-9x3ujD2zV4/s640/KABAG++HUKUM++KAB.+TRENGGALEK.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Kabag Hukum Pemda Kab. Trenggalek, Sigitsaat iini menjabat sebagai Kadis Perhubungan</td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> Namun faktanya menunjukan : a. Investasi modal usaha Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin (PT. Surabaya Sore) sebesar Rp1.784.750.000 tidak dalam bentuk uang tetapi dalam bentuk persiapan (pra operasional), survey pasar, pembuatan sistem dan SDM tidak didasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undan Nomor tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 34;<br /><br />b. Pendirian Usaha Percetakan tidak dilakukan study kelayakan oleh konsultan ahli dibidang  percetakan yang ditunjuk dan disepakati oleh kedua belah pihak senegaimana diatur dalam Permendagri Nomor : 4 Tahun 1990, sehingga tidak dapat mengetahui prospek usaha yang akan menjadi objek kerjasama<br /><br />c. Perusahaan daerah yang akan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga harus mempunyai proposal dan study kelayakan tentang prospek usaha yang akan menjadi obyek kerjasama, disusun dan dibuat oleh konsultan ahli dibidang itu, ditunjuk dan disepakati kedua pihak sehingga dapat mengetahui prospek usaha yang akan menjadi obyek kerjasama, ternyata tidak dilakukan;<br /><br />d. Tidak mengajukan persetujuan Kepada Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam peraturan Permendagri Nomor 4 Tahun 1990 tanggal 16 Maret 1990 dimana nilai investasi lebih dari Rp1.000.006.000, dan jangka waktu kerjasama melebihi 5 (lima) tahun memerlukan persetujuan Menteri Dalam Negeri, dan e. Tidak ada modal yang disetor oleh Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 33.<br /><br />Investasi modal usaha Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin (PT. Surabaya Sore) sebesar Rp1.784.750.000 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tidak berbentuk uang tetapi dalam bentuk persiapan (pra operasional), survey pasar, SDM, pembuatan system dan manajemen, tim penerbitan serta mesin-mesin yang dibutuhkan dalam pengelolaan dan pengembangannya oleh Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin tidak didasarkan harga pasar atau ahli yang tidak terafiliasi dengan Perseroan.<br /><br />Hal tersebut telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2007 Pasal 34 ayat (1) yang berbunyi : Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/ atau dalam bentuk lainnya; ayat (2), Dalam hal penyetoran modal saham dilakukan dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penilaian setoran modal saham ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan Perseroan<br /><br />Bahwa Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Usaha Grafika Nomor 539/09/406.081/2008-Nomor : 07/PDAU Trenggalek-SMG Sby/I/2008 antara PDAU dan PT. Surabaya Sore untuk mendirikan usaha percetakan tidak dilakukan study kelayakan oleh konsultan ahli dibidang percetakan yang ditunjuk dan disepakati ke dua belah pihak sehingga dapat mengetahui prospek Usaha yang akan menjadi obyek kerjasama, hal ini telah bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 4 Tahun 1990 tanggal 16 Maret 1990 tentang Tata Cara Kerja Sama Antara Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c disebutkan : c. Mempunyai proposal atau study kelayakan tentang prospek usaha yang akan menjadi obyek kerjasama, disusun dan dibuat oleh konsultan ahli dibidang itu dan ditunjuk dan disepakati kedua pihak"<br /><br />Nilai investasi usaha percetakan "PT. BGS" berjumlah Rp7.139.000.000 (tujuh milyar seratus tiga puluh sembilan juta rupiah) seharusnya memerlukan persetujuan kepada Menteri Dalam Negeri, namun hal tersebut tidak dilaksanakan sehingga bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 4 Tahun 1990 tanggal 16 Maret 1990 tentang Tata Cara Kerja Sama Antara Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c disebutkan : "(1) Kerjasama dengan Pihak Ketiga dilakukan oleh Direksi Perusahaan Daerah dengan ketentuan sebagai berikut : huruf c. Nilai investasi lebih dari Rp.1.000.000.000,dan jangka waktu kerjasama melebihi 5 (lima) tahun memerlukan persetujuan Menteri Dalam Negeri" </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <img border="0" data-original-height="355" data-original-width="631" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjJXwBYrcW-SmJZs4Egeg_LXXslKZno52a_hOwCKYsul1AM02m7gYV8PAZvR6Yh_8NUMFDeAYYyZu8tDcn6WthAfxkrxla36ZtCgby3y_736NOgrUPmRr7J3Rper2EPh2bFO6jKNEtU8z8/s640/v.png" width="640" /> </div> <div style="text-align: justify;"> Pada tanggal 16 Januari 2008, kerjasama antara PDAU Kab. Trenggalek dengan PT. Surabaya Sore untuk mendirikan usaha percetakan, selanjutnya dituangkan dalam Akta Notaris No. 11 di Notaris Kayun Widiharsono, SH. MKn tentang Pendirian usaha percetakan "PT. Bangkit Graflka Sejahtera";<br /><br />Dalam Akta Notaris No. 11 tentang Pendirian usaha percetakan "'PT. Bangkit Grahka Sejahtera" dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) dan Pasal 20 Sub a dan b disebutkan : Modal Dasar perseroan berjumlah Rp8.923.750.000 (delapan milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) terbagi atas 892.375 saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp10.000,; Ayat (2). Dari modal dasar tersebut, telah ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 33,6% atau sejumlah 300.000 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dengan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta.<br /><br />Pasal 20 Ayat (1) sub a : PDAU berkedudukan di Trenggalek tersebut sejumlah 240.000 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.2.400.000.000,(dua milyar empat ratus juta rupiah),; Sub b : PT. Surabaya Sore berkedudukan di Surabaya tersebut, sejumlah 60.000 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah) tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas karena tidak ada modal yang disetor oleh Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin sampai sekarang sebagaimana diwajibkan Pasal 33 ayat (1) dan (2) yang berbunyi ; Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh. Ayat (2). Modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.<br /><br />Bahwa dalam salinan akta Notaris Kayun Widiharsono,SH, M.Kn tersebut susunan organisasi PT. Bangkit Grafika Sejahtera (BGS) adalah : Direktur Utama : Tuan Tatang Istiawan Witjaksono; Direktur : Gathot Purwanto; Komisaris Utama : Soeharto Bin Yakoen; Komisaris : Andrizal<br /><br />Dalam Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) tidak tepat terdakwa Soeharto Bin Yakoen selaku Bupati Trenggalek, menjabat sebagai Komisaris Utama PT.Bangkit Granka Sejahtera selaku Pemilik Modal karena merangkap jabatan dan berpotensi terjadinya benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan atas hal-hal yang strategis bagi PT.BGS<br /><br />Pengangkatan terdakwa Soeharto Bin Yakoen sebagai Komisaris Utama PT. Bangkit Granka Sejahtera sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Nomor : 11 Tahun 2008 tanggal 16 Januari 2008 telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 28 huruf b yang berbunyi : "Kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang : Turut serta dalam suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik negara/daerah, atau daiam yayasan bidang apapun".<br /><br />Pada tanggal 18 Januari 2008 sampai dengan 11 Februari 2008, Penyertaan Modal PDAU Kabupaten Trenggalek sebesar Rp7.139.000.000 (tujuh milyar seratus tiga puluh sembilan juta rupiah) ditransfer dari rekening PDAU BRI Cabang Trenggalek Nomor : 0177-01-000530-30-9 ke rekening PT. BGS pada BRI Cabang Trenggalek Nomor : 0177-01-000532-301 dalam tiga tahap, yaitu: 1. Tanggal 18 Januari 2008 Rp3 miliyar, 2. Tanggal 25 Januari 2008 Rp1.500.000.000 dan Tanggal 11 Febuari 2008 sebesaar Rp2.639.000.000, Jumlah Rp7.139.000.000.<br /><br />Kemudian Gathot Purwanto sebagai Plt Direktur PDAU dan Direktur PT Bangkit Grahka Sejahtera, memerintahkan Kepala Biro Keuangan PDAU yakni Sri Winarti untuk mentransfer ke rekening Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin dengan Nomor rekening 5180308808 pada BCA Kantor Cabang Kayun dengan Realtime TIme Gross Seattlement (RTGS) dalam tiga tahap, yaitu: 1. Tanggal 18 Januari 2008 sebesar Rp2.200.000.000, 2. Tangggal 29 Januari 2008 sebesaar Rp1.500.000.000 dan Tanggal 11 Febuari 2008 sebesar Rp2.200.000.000, total sebesar Rp5.9900.000.000<br /><br />Selain itu, dari data slip pengambilan giro tanggal 10 April 2008, terdapat Pengambilan tunai dari rekening PT. BGS di BRI Cabang Trenggalek Nomor 0177-01000532-301 sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan tanggal 30 April 2008 sebesar Rp100.000.000 yang diterima oleh Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin melalui Giro<br /><br />Namun sebelum PDAU mentransfer ke PT BGS, menurut keterangan Sri Winarti, terdapat uang muka yang ditalangi PDAU untuk diserahkan kepada Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin sebesar Rp606.975.000 (enam ratus enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang diserahkan secara tunai.<br /><br />Dari data rekening Koran PT. BGS terdapat transaksi pemindahbukuan ke rekening lain tanggal 18 Januari 2008 sebesar Rp606.975.000 (enam ratus enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)<br /><br />Hal ini sesuai dengan salinan rekening Koran PT Surabaya Sore di BCA Cabang Kayun Nomor rekening 7880818303 dengan setoran tunai tanggal 11 Januari 2008 sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah), dan sisanya diambil tunai oleh Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin sebesar Rp106.975.000 (seratus enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).<br /><br />Sehingga total uang PT.BGS yang diterima oleh Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin sebesar Rp6.656.975.000 (enam milyar enam ratus lima puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah).<br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgFc3MJ9qz-WcH_v1p5PmlzwJC1UranCrXVgMX86-BS0VCrw2GtPQx8XBUyKgyTOjnfe2bacTbJzfxBN2qo6tOGK4bUU5lKx6mxXXCnVJETbEfiMx6s2_6zC_JgDbMYxURo4dk_ahLgIMU/s1600/tatang.png" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="479" data-original-width="422" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgFc3MJ9qz-WcH_v1p5PmlzwJC1UranCrXVgMX86-BS0VCrw2GtPQx8XBUyKgyTOjnfe2bacTbJzfxBN2qo6tOGK4bUU5lKx6mxXXCnVJETbEfiMx6s2_6zC_JgDbMYxURo4dk_ahLgIMU/s400/tatang.png" width="351" /></a></div> <div style="text-align: justify;">  Dari data Rekening Koran, Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin dengan nomor rekening 5180308808 pada BCA Kantor Cabang Kayun terdapat penarikan tunai yang kemudian ditransfer ke rekening Gathot Purwanto tanggal 29 Januari 2008 sebesar Rp769.000.000 (tujuh ratus enam puluh sembilan juta rupiah).<br /><br />Uang sebesar tersebut adalah berasal dari Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin yang dijanjikan untuk anggaran anggota Pansus DPRD Kab.Trenggalek sebesar Rp1.000.000.000 (Satu milyar rupiah), namun ternyata realisasinya yang ditransfer ke saksi Gathot Purwanto sebesar Rp769.000.000 (Tujuh ratus enam puluh Sembilan juta rupiah<br /><br />Dari nominal Rp769.000.000 (Tujuh ratus enam puluh Sembilan juta rupiah) yang diterima oleh Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin untuk penggunaannya antara lain, sebagian Gathot Purwanto berikan kepada anggota-anggota pansus penyertaan modal DPRD Kab.Trenggalek yang sudah tidak diingat satu persatu oleh Gathot Purwanto, dan salah satunya untuk Sukaji diberikan sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).<br /><br />Selain itu juga, dipergunakan untuk mengganti uang pribadi Gathot Purwanto yang digunakan untuk anggota pansus penyertaan modal melalui Sukaji (Ketua Komisi B DPRD Kab.Trenggalek) sebesar Rp200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) melalui transfer ke rekening BCA milik Fathkur Rahman sebelum anggaran penyertaan modal PDAU Tahun 2007 disahkan dan juga untuk keperluan lain<br /><br />Pada tanggal 21 Januari 2008, Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin selaku Direktur Utama PT. BGS telah membeli mesin percetakan sesuai dengan Perjanjian jual beli mesin antara Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin dengan Vicky Handoko seIaku Pemilik UD. Kencana Sari sebesar Rp2.669.000.000 (dua mlyar enam ratus enam Duluh sembilan juta rupiah) antara lain :<br /><br />1. Mesin merk Heidelberg Speed Master 102 V tahun 1994, Conventional 4 warna ukuran 72 x 102cm, Eks. Malaysia (Recondition) dengan harga Rp1.800.000.000 (termasuk Instal) garansl service 3 bulan,; 2. Mesin Offset Oliver 72 tahun 1990, 1 warna harga Rp270.000.000 termasuk install dan garansi service 3 (tiga) bulan.<br /><br />3. Mesin Potong kertas Polar 115 Program Digital Ukuran max lebar 115 cm tahun 2002 Eks Jerman (recondition) harga Rp241.000.000 (termasuk install) garansi service 3 (tiga) bulan.,; 4. Plat Processor Dupont Howson PN 85 Eks Eropa ukuran max lebar 85, ada gum section (plat keluar sudah di gum dan kering tahun 2002 program digital garansi termasuk garansi spare part 3 bulan + service 1 bulan harga Rp110.000.000,; 5. Plat Maker made in China type SBK-C. Ukuran 1150 x 950 mm Shutter lodinegallium lamp printing frame 380 V/2 kw digital program garansi sparepart 3 bulan (tidak termasuk lampu halogen) harga Rp78.000.000 (baru)<br /><br />6. Mesin Toko 820 Eks Jepang. Ukuran folio tahun 2000 (recondition) garansi service 4 bulan,, harga Rp.50.000.000,; 7. Mesin Bending (Lem Buku) Made ln Cina tahun 2000 tipe JBB 335 garansi 6 bulan harga Rp70.000.000, dan 8. Mesin Jahit kawat 1 mata made in Cina tahun 2007, tipe Purlux., garansi 6 bulan dengan harga Rp50.000.000<br /><br />Berdasarkan Kuitansi tanggal 21 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh UD.Kencana Sari atas pembelian mesin-mesin oleh PT.Bangkit Grafika Sejahtera sebesar R2.135.200.000 (dua milyar seratus tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah), dan 80% dari total harga mesin atau Rp2.669.000.000, didalam kuitansi tersebut menyebutkan dibayar dengan cek 2 lembar yaitu cek BCA No CA 446055 JT dan cek BCA no CA 4460052 JT. </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <img border="0" data-original-height="353" data-original-width="627" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj7DzmLzoflYhuXMBBplRUt-PTRgPVqr2vVdD2mNgD4MNK0FE66Cm6NLsuuzWFokzAPNY1W9CStk2xWD5sw9xXX8bgHygCMQzHEP8NCnGbQPz7TYYsMQpPCtE3W0h3ISdUeEepNvluzOxg/s640/w.png" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Namun dari salinan rekening Koran rekening Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin terdapat 2 kali transaksi pengambilan tunai melalui cek BCA No CA 446052 JT Tanggal 21 Januari 2008 sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dan cek BCA no CA 446055 JT Tanggal 21 Januari 2008 sebesar Rp682.500.000 (enam ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Jadi total cek yang keluar dari rekening Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin sebesar Rp782.500.000, bukan sebesar Rp2.669.000.000 (dua milyar enam ratus enam puluh sembilan juta rupiah);<br /><br />Mesin-mesin percetakan dari Vicky Handoko selaku pemilik UD. Kencana Sari, dipesan oleh Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin pada tahun 2007, kemudian mesin-mesin tersebut di rekondisi oleh Vicky Handoko selama 6 (enam) bulan yang selanjutnya dikirimkan ke PT. BGS sesuai dengan Perjanjian Jual Beli yang dibuat tertanggal 21 Januari 2008<br /><br />Sehingga pemesanan mesin-mesin cetak tersebut waktunya adalah sebelum ditetapkan pendirian usaha percetakan oleh terdakwa Soeharto Bin Yakoen sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Trenggalek Nomor : 188.45/08/406.012/2008 tanggal 9 Januari 2008 tentang Rincian Penggunaan Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kab. Trenggalek.<br /><br />Bahwa pembelian mesin percetakan oleh Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin tidak berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor : 43 Tahun 2000 Tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga dalam Pasal 8 ayat (1) yang berbunyi : "Kerjasama dengan Pihak Ketiga untuk pengadaan barang/jasa serta infrastruktur dilakukan oleh Direksi Perusahaan Daerah sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku"<br /><br />Pembelian mesin-mesln percetakan oleh Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin, harus berpedoman dengan ketentuan yang berlaku, yaitu Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 Tentang Pperubahan Kenam atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.<br /><br />Namun hal tersebut tidak dilakukan, dimana pengadaan mesin-mesin percetakan dilakukan dengan terburu-buru, prosedur pengadaan tidak jelas, pengadaan secara penunjukan langsung dengan nilai di atas Rp5.000.000.000 tanpa penawaran dan negosiasi<br /><br />Pada Tanggal 22 Januari 2008 Bupati Trenggalek Terdakwa Soeharto Bin Yakoen memberikan ijin kepada Gathot Purwanto selaku Plt Direktur Utama PDAU Kabupaten Trenggalek untuk menjadi Direktur PT.Bangkit Graflka Sejahtera di Kabupaten Trenggalek melalui surat ijin Nomor 821/23/406.081/2008 tanggal 22 Januari 2008;<br /><br />Pada tanggal 28 Januari 2008, telah dilakukan pembelian mesin oleh PT Bangkit Grafika Sejahtera kepada PT. Nadi Raga Bina sebesar 80% dari Rp3.085.000.000 atau dibayar sebesar Rp2468.000.000 sesuai dengan kuitansi. Mesin-mesin percetakan yang dibeli dari PT. Nadi Raga Bina, stelah dilakukan pengecekan ternyata tidak diterdaftar di Direktorat Administrasi Hukum dan Umum Kanwil Kementerian Hukum dan Ham Nomor W15.AH.01.01-2247 tanggal 27 Agustus 2019 Perihal Keterangan Perseroan.<br /><br />Dalam Surat Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Mesin Cetak Web Offset dan Image Setter antara PT Bangkit Graflka Sejahtera dengan PT. Nadi Raga Bina No : 006/NRB/I/2008 tanggal 28 Januari 2008 menyebutkan, bahwa mengadakan perjanjian 3 (tiga) item mesin dengan syarat sebagai berikut :<br /><br />1. (satu) line mesin web offset merk Gass Community, cut off 578 mm, Max Mdth : 915 mm, max Speed : + 15. 000 cph, yang terdiri dari  1 x UOP 3 Colors SC (whtage 1983) eks Eropa 2 x Mono unit SC with integral reelstaands.<br /><br /> 2. 1 x folder 1/2 and 1/4 fold (vintage +/1975’s) Drive and moto 40 HP 1 x Platebender, harga R2.400.000.000 (dua milyar empat ratus juta rupiah) Mesin diperkirakan tiba di Trenggalek pada 25 Februari 2008, Instalasi mesin selama 2 (dua) minggu.<br /><br />3. Unit Image Setter merk Agfa Avantra 30 OLP 1975 bekas pakai Eropa, dengan Spesifikasi Image size :63,5x76,2 cm, Light Source : WS/b/e Red Diode Laser Max Resolut/bn : 1.200 ; I . 800 dan 2. 4000 dpi Imaging speed :4.032 cm2/minGDl200 dpi manufacture tahun 1997 berikut agfa Software RIP (tidak termasuk PC Platform) agfa On-line Processor, harga Rp450 juta, Garansi 30 hari setelah serah terima perangkat. Mesin diperkirakan tiba di Trenggalek pada 12 Februari 2008 dan Instalasi mesin selama 2 (dua) hari.<br /><br />4. Mesin Digital Printing type My JET 3216/2516/1816 Print head : XAAR 128 +(360 DPI) Printhead quantity Maximum 16 heads Printing width ? 3,2 M/2.5M/1.8 M Kondisi Baru, Speed (16 heads 128+/720 dpi printing model) 3 PASS 60 M2/h 4 PASS 42 m/h 6 PASS 34 m2/h 8 PASS 23 m2/h Color : 18 million CMYK/CMYK Le Lm, Media handing : roll to roll banding single media, Media types : Paper advertising banner PVC, Mesh fabrics adhesive vinyloand artist media PP paper, Ink : Solvent-base pigments, 2 years out door life, Image data format : TIFF, JPG, PDF, PSD, EPS, PS, Bitmap, Contral Software : DPCS software developed by chitting tech independently, RIP : windows 2000, windows XP Operation environment : Power ac 50 HZ/60 Hz 220-230 v, Power Supply single phase 5o HZ/60 HZ, distortion : < 0554, temperature : 20-30 derajat, Humadity : 40 %-70%, Net weight/ Gross weigtt :650 KG/750 kg (My Jet 3216), harga Rp.235.000.000 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah), Garansi satu tahun. Mesin diperkirakan tiba di Trenggalek pada tanggal 16 Februari 2008 dan instalasi sekitar 3 (tiga) hari.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjHlUftejh6UQp-CqGACL6EXcyaWNjZMbiPIj8h_U40O6o8feVANARkhYvEeTiVdUCjOO6GfcyVRxVH5RcbR1VEkOxBrK39KNaQQIfDuog_NVPTl2EjGlNlZ-IyzENoUs6Pc65pVZjpxJs/s640/3...jpg" width="640" /></div>  Setelah mesin-mesin percetakan di PT. BGS di install, kemudian dibuatkan serah terima penyerahan dari supplier kepada Operator PT. BGS (Chandra) sekitar tahun 2008. Namun yang Chandra tandatangani hanya dari mesin webb goss community, dan untuk yang lainnya tidak bersedia menandatangani karena kondisinya tidak normal/tidak bagus.<br /><br />Dan selama Chandra menjadi operator/maintenance di PT. BGS yang menghasilkan pemasukan bagi PT. BGS adalah hasil dari mesin digital printing saja, yang lainnya tidak ada karena mesinnya rusak.<br /><br />Kondisi mesin percetakan yang dibeli oleh Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin selaku Direktur Utama PT. BGS setelah dioperasionalkan, mengalami kendala antara lain : 1. Mesin merk Heidelberg Speed Master 102 V tahun 1994, Conventional 4 warna ukuran 72 x 102cm. Eks Malaysia (Recondition) kondisinya rusak parah sering   trobel dan hasil cetakan tidak presisi, banyak sensor yang mati dan tidak berfungsi, kondisi spare part sudah tambal sulam ,;<br /><br />2. Mesin Offset Oliver 72 tahun 1990 kondisi mesin di cat ulang, sering trobel di kompresor, olinya bocor,; 3. Mesin Plat Maker made in China type SBK-C ukuran 1150 x 950 mm kondisinya lampu bawaan orisinil mati masih bisa dipakai dengan dua lampu merkuri sehingga memakan waktu penyinaran lebih lama,; 4. Mesin Jahit kawat 1 mata made in Cina tahun 2007 tipe Purlux kondisinya tidak bisa dipakai /tidak presisi karena kondisi mesin sudah aus,;<br /><br />5. Mesin Bending (Lem Buku) Made in Cina tahun 2000 tipe 388 335 kondisinya tidak bisa rapi,; 6. Line mesin web merk Goss Comunity kondisinya roll air bocor atau menetes sehingga kertas basah dan sering sobek/putus dan kondisi spare part roll blanket sudah aus karena bekas baut yang terlepas,; 7. Image Setter Agfa Avantra 30 OLP kondisinya sering overhead/ panas,; 8. Mesin Digital Printing type My Jet 3216/2516/1816 kondisinya bagus namun pompa tinta sering rusak,; 9. Mesin Plat Processor Dupont Howson PN 85 Eks Eropa kondisi motor penggerak roll pencucian trobel (mati) dan 10. Mesin toko Eks Jepang ukuran folio tahun 2000 kondisinya rusak parah.<br /><br />Pada tanggal 22 Febuari 2008, diterbitkan Keputusan Menteri Hukum dan Ham RI Nomor AHU-08682.AH.01.01 tahun 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan yang memutuskan, mengesahkan badan hukum PT. Bangkit Grafika Sejahtera berkedudukan di Trenggalek karena telah sesuai dengan Format Isian Akta Notaris Model I yang disimpan di dalam database Sisminbakum, dan salinan Akta Nomor 11, tanggal 16 Januari 2008 yang dibuat oleh Notaris Kayun Widiharsono, SH, M.Kn berkedudukan di Kabupaten Trenggalek.<br /><br />Pada tanggal 15 April 2008, Izin berupa Surat Izin Tempat Usaha Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) baru dikeluarkan oleh Kepala Kantor perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Trenggalek melalui surat nomor 503/792/406.082/2008;<br /><br />Pada Tanggal 16 April 2008, Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Perusahaan Daerah Aneka Usaha baru terbit dengan nomor : 96/13-30/SIUPB/IV/2008;<br /><br />Pada tanggal 8 Mei 2008 Pemkab Trenggalek cq Kantor Perizinan dan Penanaman Modal mengeluarkan Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas dan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dengan nomor : 139/13--29/SIUP-B/V/2008 untuk PT. Bangkit Grafika Sejahtera;<br /><br />Pada tanggal 24 Desember 2008, Gathot Purwanto mengusulkan Penambahan penyertaan modal PDAU melalui surat No. 900/165/406.081/2008 tanggal 24 Desember 2008,  karena  masih ada kekurangan kebutuhan modal usaha percetakan dan kontrak pabrik es sebesar Rp5.553.700.000 khusus untuk percetakan sebesar Rp1.000.000.000. dari usul tersebut terdapat disposisi Bupati Trenggalek kepada Sekda Kabupaten Trenggalek agar mempertimbangkan usulan tersebut dibahas dalam RAPBD 2009<br /><br />Rincian Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Dan Proyeksi Pendapatan Tahun Anggaran 2009 sebagaimana dalam Daftar Lampiran Surat No 900/165/406.081/2008 tanggal 24 Desember 2008 adalah : 1. Kekurangan Biaya Pembangunan Pabrik es Rp4.353.700.000,; 2. Operasional Percetakan Rp1.000.000.000,; 3. Operasional PDAU Rp. 200.000.000, dengan total Rp5.553.700.000<br /><br />Namun yang terealisasi hanya pembangunan pabrik es dan biaya operasional percetakan PT. BGS saja. PDAU Trenggalek mengajukan penambahan penyertaan modal sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) tahun 2009, padahal PDAU belum pernah menerima Laporan Keuangan dari PT. BGS<br /><br />Selanjutnya Raperda penambahan penyertaan modal untuk PDAU diusulkan untuk dibahas di DPRD Kab. Trenggalek untuk dijadikan Perda, hasilnya disetujui dan diterbitkanlah Perda Nomor 3 Tahun 2009 tanggal 23 April 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kab. Trenggalek sebesar Rp8.553.700.000 (delapan milyar lima ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk : 1. Penambahan modal untuk menutup kekurangan biaya pembangunan pabrik es; 2. untuk penambahan modal biaya percetakan 3. pengembangan usaha sapi perah di Kecamatan Bendungan<br /><br />Pada tanggal 5 Oktober 2009, Gathot Purwanto mengirimkan surat Nomor : 900/55/406.081/2009 Kepada Bupati Trenggalek (terdakwa Soeharto Bin Yakoen) perihal : Permohonan Persetujuan Realisasi Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAU yang Dada pokoknya, mohon persetujuan Bupati Trenggalek agar penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAU sebesar Rp5.600.000.000 (lima milyar enam ratus juta rupiah) dapat direalisasi dan dipindahbukukan dari rekening Kas Daerah ke rekening PDAU Kab. Trenggalek di BRI Cabang Trenggalek<br /><br />Permohonan Gathot Purwanto selaku Direktur PDAU tersebut, selanjutnya terdakwa Soeharto Bin Yakoen mendisposisi Surat tersebut antara lain : 1. ACC Proses tindak lanjuti; 2. Kecuali untuk operasional, pencairan pembayaran sisa belanja modaI/investasi, dan 3 dapat dicairkan bila benar-benar berkas yang berkaitan telah lengkap dan benar; 3. Segera.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgGQTbwR82XYXkkyWpmJi2lQ20NzmSXqKZjaUqX53IeGBHnhpxpvcZirjVVpgq_EvVz5J7l5WNMH8i4IJWdDONZ3OTDn0UydRovqouhc0e8R8zZn1iaHSJTWQDgfZwq4oXJy5jgC2U6gU8/s640/IMG20191025104701.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Pada tanggal 29 Oktober 2009, dibuatkan Peraturan Bupati Nomor 70 tahun 2009 tentang Rincian Penggunaan Penambahan Penyertaan Modal pemerintah daerah Kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha, dengan rincian sebesar Rp5.600.000.000 yang salah satunya digunakan untuk operasional pada percetakan sebesar Rp1.000.000.000 dengan rincian ; a. Penagdaan bahan baku Mesin Webb Offset dan Digital Printing besar Rp504.000.000,; b. Pengadaan bahan potong Mesin Plat Maker,  Plat Processot dari Image Centre Rp184.000.000,; c. Pembiayaan Umum anOperasional Rp2400.000.000, dan d. Pemeliharaan mesin Rp72.000.000.<br /><br />Pada tanggal 6 Nopember 2009, sebelum di lakukan persetujuan pencairan penambahan penyertaan modal untuk usaha percetakan sebesar Rp1.000.000.000 dari DPPKAD ke rekening PDAU sesuai dengan Perda No.3 Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAU Kab. Trenggalek, tidak pernah dilakukan survei sebagai dasar pertimbangan laik atau tidaknya perusahaan percetakan tersebut memperoleh tambahan penyertaan modal.<br /><br />Dan dalam Perda tersebut tercantum, harus dilakukan audit terlebih dahulu namun hal tersebut tidak dilakukan serta tetap dicairkan ke rekening PDAU.<br /><br />Pada tanggal 6 November 2009, PT Bangkit Grafika sejahtera melalui Gathot Purwanto  mengajukan permohonan pencairan Dana Operasional Percetakan melalui surat tanggal 06 November 2009 dengan nomor . 046/BGS/XI/2009, namun tanggal 5 November 2009 PDAU sudah mentransfer ke PT. BGS melalui RTGS pada Bank Jatim Trenggalek no rekening 0221.016.009 dari Rekening PDAU PT Bank Rakyat Indonesia dengan rekening Nomor 0177.01.000530.30.9 sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah)<br /><br />Realisasi penggunaan dana tambahan penyertaan modal tahun 2009 sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) digunakan untuk kebutuhan gaji karyawan, biaya listrik, perbaikan mesin serta sebagian besar digunakan untuk ikut lelang beberapa penerbit buku, namun PT. BGS tidak mencetak buku sendiri hanya menerima fee/komisi dari bendera yang dipinjam ikut lelang. Sedangkan untuk yang mencetak bukunya dari penerbit lain.<br /><br />Selain itu, pendapatan dan biaya operasional dari mutasi Buku Kas PT BGS Tahun 2009 dan tahun 2010 menunjukkan, bahwa kebutuhan biaya operasional perusahaan selama dua tahun,   yang bersangkutan jauh lebih besar dari pendapatannya dengan rincian sebagai berikut: 1. Tahun 2009, nilai pendapatan  sebesar Rp401.784.700. Biaya sebesar Rp1.507.077.860. Selesih Rp1.105.293.160. 2. Tahun 2010, pendapatan sebesar Rp54.351.355. Biaya Rp338.515.221. Selesih Rp284.163.866. Total pendapatan (2009 dan2010) sebesar Rp456.136.055, dan total biaya Rp1.845.593.081. Jumlah selisih Rp1.389.457.026.<br /><br />Hal ini membuktikan PT. BGS dalam tahun 2009 dan 2010 tidak menghasilkan keuntungan dalam usahanya. Selain itu, dalam tahun 2009 dan 2010 juga terdapat pembelian hasil cetakan (cetak spanduk digital printing, stiker, kartu nama, sablon kalender, bendera dan umbul umbul) dari perusahaan percetakan lain senilai Rp40.092.132.500, terinci : 1). Tahun 2009 sebesar Rp30.866.775, dan 2). Tahun 2010 sebesar Rp9.226.050. Jumlah Rp40.092.82<br /><br />Pada Tahun 2011, PT.BGS tidak beroperasi dan selama 3 tahun (2008-2010) tidak ada laporan keuangan dan catatan Buku Kas, selain itu juga tidak pernah ada rapat RUPS di PT. Bangkit Grafika Sejahtera dan sudah tidak beroperasi mulai tahun 2010<br /><br />Pada tanggal 26 Januari 2011, PT GBS melakukan pemindah bukuan rekening Bank Jatim No 0221016099 oleh Gathot Purwanto yaitu menyetor ke Kas Daerah sebesar Rp707.743.750  (tujuh ratus tujuh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);<br /><br />Akibat perbuatan terdakwa Soeharto Bin Yakoen bersama-sama dengan Gathot Purwanto dan Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penyertaan Modal Dalam Usaha Percetakan Pada Perusahan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 s/d 2010 Nomor : SR-854/PW13/5/2018 tanggal 25 Oktober 2018 telah menimbulkan kerugian keuangan Negara cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek cq. Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kab. Trenggalek sebesar Rp7.431.256.450 (tujuh milyar empat ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.<br /><br />Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidaa dalam Pasal 2 ayat (1) atau (Pasal  3) Jo Pasal 18 Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. (Jen/T1m)</div>

News Tipikor Sidang Korupsi PDAU Kab.Trenggalek Terungkap, Mesin Cetak Hanya Berpungsi Tiga Bulan

BERITA KORUPSI .CO – Kasus dugaan Korupsi Penyimpangan Penyertaan Modal Dalam Usaha Percetakan pada Perusahan Daerah Aneka Usaha (PDAU...

»

Terdakwa Korupsi Koperasi Karyawan Rukun Agawe Santoso Ngawai Divonis 3,6 Thn Penjara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhnrBUT1PsjaSnFUCGLhSHM5ho1zKY68L8yHh472chy_DBaPq5iokhpL9Cu-AEf9JbJVhWtnDfqskr4XvPKUMV6kETzkJiS1aQao2cHCwS4lvMOoY1o0W95wxc-zBDyKKZYfV_CtzFPeCs/s1600/Ngawi2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhnrBUT1PsjaSnFUCGLhSHM5ho1zKY68L8yHh472chy_DBaPq5iokhpL9Cu-AEf9JbJVhWtnDfqskr4XvPKUMV6kETzkJiS1aQao2cHCwS4lvMOoY1o0W95wxc-zBDyKKZYfV_CtzFPeCs/s640/Ngawi2.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Jumat, 20 Desember 2019, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan hukuman (Vonis) pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan serta mengembalikan uang pengganti sebesar Rp500 juta terhadap terdakwa Parnianto, SE Bin Tukiman warga Dusun Balong RURw:001/001, Desa Beran Kec. Ngawi Kab. Ngawi selaku pengawas Koperasi Karyawan Rukun Agawe Santoso yang beralamat di Jl. A. Yani 383 Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi dalam perkara Nomor : 100/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Sby,  karena terbukti melakukan tindak pidana Korupsi penyalahgunaan Dana Bergulir Sektoral sebesar Rp500 dari program Kementerian Koperasi dan  Usaha Kecil Menengah (UKM) pada tahun 2006 – 2016 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp500 juta berdasarkan hasil audit PBKP Perwaakilan Jawa Timur tanggal 31 Mei 2019.<br /><br />Vonis pidana penjara terhadap terdakwa Parnianto, SE Bin Tukiman dibacakan Majelis Hakim dalam persidangan yang berlangsung diruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur dengan Ketua Majelis Hakim I Wayan Sosiawan dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu Dr. Lufsiana dan Dr. Agus serta Panitra Pengganti (PP) Hery Marsudi yang dihadiri JPU Rio Vernika Putra, sementara terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya, karena tidak hadir. <br /><br />Terdakwa Parnianto adalah seorang pengusaha di Kabupaten Ngawi ini terseret dalam lingkaran hitam kasus Korupsi, berawal pada saat pendirian Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Rukun Agawe Santoso di Kabupaten Ngawi di prakarsai oleh terdakwa sediri dengan jabatan sebagai pengawan serta melibatan para karyawanya.<br /><br />Dalam pelaksanaan operasional KSP Rukun Agawe Santoso, terdakwa bertindak selaku penentu setiap penyelenggaraan dan pengendalian serta pengelolaan keuangan Koperasi Rukun Agawe Santoso termasuk dalam penggunaan dana Bergulir Sektoral program Kementerian Koperasi dan  Usaha Kecil Menengah (UKM) pada tahun 2006 sebesar Rp500 yang tidak disalurkannya kepada penerima sesuai daftar penerima dana.<br /><br />Namun dana sebesar Rp500 juta yang dikucurkan pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan  Usaha Kecil Menengah (UKM) justru dipergunakan terdakwa untuk membayar hutang Koperasi KSP yang tidak ada hubungannya dengan program dana bergulir Kementerian Koperasi dan UKM serta tidak membuat laporan pertanggungjawabannya sesuai peraturan yang berlaku. <br /><br />Sehingga dalam persidangan sebelumnya dengan agenda tuntutan dari JPU, terdakwa dituntut pidana penjara selama 4 (emapt) tahun, denda sebesar Rp50 juta subsidair 3 (tiga) bulan kurungan serta membayar uang pengganti sejumlah Rp500 juta subsidair 2 (dua) tahun penjara.<br /><br />Sementara dalam surat putusan yang dibacakan Majelis Hakim menyatakan, bahw terdakwa Parnianto, SE Bin Tukiman, selaku Pengawas Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Karyawan Rukun Agawe Santoso Kabupatena Ngawi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 UU Nomor 31 Thn 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupisi dalam pelaksanaan Program Pengembangan Pengusaha Mikro dan Kecil melalui Bantuan Perkuatan Dana Bergulir bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Rukun Agawe Santoso oleh Kementerian Koperasi dan UKM Sektoral tahun 2006 – 2016 sebesar Rp500 juta, hingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp500 juta berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur tanggal 31 Mei 2019<br /><br />Sehingga Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana badan, hukuman denda dan hukuman pidana tambahan berupa membayar uang pengganti kerugian keuangan negera sebesar Rp500 juta.<br /><br />“Mengadili ; 1 (satu), Menyatakan terdakwa Parnianto, SE Bin Tukiman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;<br /><br />2 (Dua), Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Parnianto, SE Bin Tukiman berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan,  denda sebesar Rp50 juta. Bilamana denda tersebut tidak dibayar maka diganti selama 3 (tiga) bulan kurungan ;<br /><br />3 (tiga), Menghukum terdakwa Parnianto, SE Bin Tukiman untuk membayar uang pengganti sebesar Rp500 juta (lima ratus juta rupiah) selambat-lambat 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh hukum tetap. Bilamana Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta bendanya di sita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 1 (satu)  tahun,” ucap Ketua Majelis Hakim I Wayan. Dan atas putusan Majelis Hakim tersebut, terdakwa maupun JPU Rio sama-sama mengatakan pikir-pikir.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXuaTYs4_LcmYo7iyPZCYegpcpMU8g2xlvzKzKz7DatK0n6fiql5iJ94nJNNDVvnWxfAf-GknLFI1JhORNeNlI8oYG1F7tk0Ru-DZoiexV7P_5vzRy03dCEyPiuXHkG5n3n2HeR32vCi8/s1600/Ngawi1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXuaTYs4_LcmYo7iyPZCYegpcpMU8g2xlvzKzKz7DatK0n6fiql5iJ94nJNNDVvnWxfAf-GknLFI1JhORNeNlI8oYG1F7tk0Ru-DZoiexV7P_5vzRy03dCEyPiuXHkG5n3n2HeR32vCi8/s640/Ngawi1.jpg" width="640" /></a></div> Dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan JPU menyatakan, bahwa terdakwa Parnianto, SE Bin Tukiman, pada waktu antara tanggal 08 September 2006 sampai dengan tanggal 08 September 2016 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2006 sampai dengan 2016, bertempat di Jl. A. Yani 383 Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, yang dalam perkara ini Berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 5 Undangundang No. 46 tahun 2009 tetang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, dalam pelaksanaan “Program Pengembangan Pengusaha Mikro dan Kecil melalui Bantuan Perkuatan Dana Bergulir bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sektoral, yang selanjutnya disebut “Dana Bergulir Sektoral” yang merupakan pinjaman modal dari Pemerintah yang diterima KSP Rukun Agawe Santoso, <br /><br />Bahwa terdakwa Parnianto Bin Tukiman secara melawan hukum telah melakukan penyaahgunaan pengelolaan (penggunaan) Dana Bergulir Sektoral tidak sebagaimana Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 12/Per/M.KUKM/IX/2005 tentang Petunjuk Teknis Program Pengembangan Pengusaha Mikro dan Kecil Melalui Bantuan Perkuatan Dana Bergulir Bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sektoral Tahun 2005 dengan cara tidak menyalurkan Dana Bergulir Sektoral sebagaimana peruntukannya.<br /><br />Perbuatan terdakwa telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, sehingga merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa Pamianto Bin Tukiman dengan cara-cara sebagai berikut: <br /><br />Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil RI  Nomor : 1614lBH/KWK13IXll/97 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Menteri Koperasi Dan Pembinaan Pengusaha Kecil Republik lndonesia tangga 15 Desember 1997 telah menetapkan pengesahan Akte Pendirian Koperasi Karyawan Rukun Agawe Santoso yang beralamat/berkedudukan di Jl. A. Yani 383 Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi. Dalan pendirian Koperasi Rukun Agawe Santoso tersebut terdapat kepengurusan, yaitu Ketua : Winarto, Sekretaris : Didik Suhadi dan Bendahara : Supriyanto <br /><br />Koperasi Karyawan Rukun Agawe Santoso yang berkedudukan di Jl. A, Yani 383 Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi berdasar Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usdta Kecil dan Menengah RI Nomor. 158.3/Kep/M.KUKM/Xll/2005 tentang Penetapan Koperasi Penerima Program Pengembangan Pengusaha Mikro dan Kecil Melalui Perkuatan Bantuan Dana Bergulir Bagi KSP Sektoral, tanggal 2 Desember 2005 termasuk dalam daftar Koperasi yang menerima bantuan dana Bergulir Sektoral senilai Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) <br /><br />Pada tanggal 6 Mei 2006, terdapat Akta Perubahan Koperasi Karyawan Rukun Agawe Santoso dan didaftarkan dalam Daftar Umum pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ngawi Nomor : 518/ll/404.106/PAD/2006 pada tanggal 14 Agustus 2006. Akta perubahan tersebut diantaranya merubah Koperasi Karyawan Rukun Agawe Santoso menjadi Koperasi Simpan Pinjam Rukun Agawe Santoso dengan susunan pengurus: Ketua I : Winarto, Ketua II : Saptoy, Sekretaris : Christianto, Sekretaris II :Yusuf Eko. Bendahara : Pamujiono <br /><br />Pendirian Koperasi Rukun Agawe Santoso sendiri sebenarnya di prakarsa oleh Terdakwa Pamianto Bin Tukiman, yang saat itu adalah seorang pengusaha/wiraswasta yang mempunyai banyak karyawan, sehingga terbentuklah Koperasi Karyawan Rukun Agawe Santoso dengan struktur kepengurusan yang diantaranya diambil dari karyawan Terdakwa Pamianto Bin Tukiman. <br /><br />Pada tanggal 03 Agustus 2006 oleh Kementerian Koperasi dan  Usaha Kecil Menengah (UKM) mengucurkan dana kepada Koperasi Rukun Agawe Santoso melalui Rekening  Penampungan KSP Rukun Agawe Santoso melului rekening KSP di Bank Jatim dengan No. Rek : 0102095634 sebesar Rp500 juta, yang kemudian dicairkan oleh KSP Rukun Agawe Santoso dalam 3 (tiga) tahap, yaitu ; <br /><br />Tahap I pada tanggal 8 September 2006 sebesar Rp215 juta oleh Saksi Pamujiono (Bendahara KSP Rukun Agawe Santoso) atas perintah terdakwa Pamianto Bin Tukiman, uang tersebut digunakan untuk melunasi pinjaman KSP Rukun Agawe Santoso sebesar Rp161.636.364 (seratus enam puluh satu juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) di BPD Jatim/Bank Jatim Cabang Ngawi yang tidak ada kaitannya dengan Program Dana Bergulir Sektoral dan tercatat dalam mutasi saldo di rekening milik KSP Rukun Agawe Santoso di Bank Jatim dengan Rekening 0102074734 tertanggal 08 September 2006. <br /><br />Sedangkan sisa pencairan Dana Bergulir Sektoral tahap I oleh saksi Pamujiono selaku Bendahara KSP Rukun Agawe Santoso, diserahkan kepada Terdakwa Pamianto Bin Tukiman. <br /><br />Tahap ke II pada tanggal 20 September 2006, saksi Pamujiono selaku Bendahara KSP Rukun Agawe Santoso, kembali diperintah oleh Terdakwa Pamianto Bin Tukiman untuk mencairkan dana sebesar 185.000.000 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa Pamianto Bin Tukiman dengan menyisakan Rp100.000.000 (seratus juta mpiah) untuk tetap berada dalam rekening penampungan Dana Bergulir Sektoral.<br /><br />Tahap ke III padatanggal 16 Oktober 2006 sebesar Rp. 100.000.000,(seratus juta rupiah).  Dimana saksi Pamujiono (Bendahara KSP Rukun Agawe Santoso) yang saat itu sudah keluar dari KSP Rukun Agawe Santoso, dihubungi oleh saksi Winarto (Ketua KSP Rukun Agawe Santoso) dan diminta untuk mengambil sisa Dana Bergulir Sektoral sejumlah Rp100 juta atas perintah terdakwa  <br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiyO4RrZZDKt13AjjgbB6G0xbc0p8117851CyGvnCUO2XYkd1fYoqULfAaclLEquEn-cSnLNCXSTZpbN1XngVQIlF6DT3_z4MxO6RIb5fD5RpP1mlpuArellka4UKm6g_YjJqkFbpxR704/s1600/Ngawi..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiyO4RrZZDKt13AjjgbB6G0xbc0p8117851CyGvnCUO2XYkd1fYoqULfAaclLEquEn-cSnLNCXSTZpbN1XngVQIlF6DT3_z4MxO6RIb5fD5RpP1mlpuArellka4UKm6g_YjJqkFbpxR704/s640/Ngawi..jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Selain itu, saksi Pamujiono juga sempat diancam olehTerdakwa Pamianto Bin Tukiman,  sehingga saksi Pamujiono menandatangani slip penarikan dana sejumlah Rp100 juta dan diberikan ke saksi Winarto (Ketua KSP Rukun Agawe Santoso) yang selanjutnya oleh saksi Winarto (Ketua KSP Rukun Agawe Santoso) uang tersebut ditransfer ke salah satu rekening milik Terdakwa Pamianto Bin Tukiman. <br /><br />Dalam proses pencairan Dana Bergulir Sektoral tersebut, KSP Rukun Agawe Santoso telah melengkapi syarat-syarat pencairan Dana Bergulir Sektoral sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor : 12/Per/M.KUKM/IX/2005 tentang Petunjuk Teknis Program Pengembangan Pengusaha Mikro dan Kecil Melalui Bantuan Perkuatan Dana Bergulir Bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sektoral Tahun 2005, yang diantaranya adanya lampiran syarat pencairan berupa “Daftar Rencana Penyaluran Pinjaman Anggota Pengembangan Pengusaha Mikro Dan Kecil Melalui Bantuan Perkuatan Dana Bergulir Bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sektoral”, dengan rincian sebagai berikut :<br /><br />Pada saat saksi Pamujiono (Bendahara KSP Rukun Agawe Santoso) akan melakukan pencairan Dana Bergulir Sektoral tahap pertama, ternyata terkendala dengan adanya tunggakan utang yang belum dibayar oleh KSP Rukun Agawe Santoso kepada Bank Jatim yang belum dibayar. Selanjutnya Saksi Pamujiono (Bendahara KSP Rukun Agawe Santoso) menyampaikan kendala tersebut kepada Terdakwa Pamianto Bin Tukiman dan pada saat itu Terdakwa Pamianto Bin Tukiman menyampaikan kepada saksi Pamujiono (Bendahara KSP Rukun Agawe Santoso) untuk tetap mengabil Dana Bengulir Sektoral tersebut dengan memotongkan pengambilan Dana Bergulir Sektoral yang diambil untuk pelunasan utang KSP Rukun Agawe Santoso yang belum terbayar. <br /><br />Terhadap pencairan Dana BergulirSektorat dari nekening KSP Rukun Agawe Santoso sebanyak 3 (tiga) kali pencairan sebesar Rp500 tersebut, kemudian oleh KSP Rukun Agawe Santoso tidak disalurkan kepada 93 (Sembilan puluh tiga) orang yang termuat dalam “Daftar Rencana Penyaluran Pinjaman Anggota Pengembangan Pengusaha Mikro Dan Kecil Melalui Bantuan Perkuatan Dana Bergulir Bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sektoral”, yang telah diajukan sebagai syarat pencairan yang diatur dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik lndonesia Nomor : 12/Per/M.KUKM/ IX/ 2005 tentang Petunjuk Teknis Program Pengembangan Pengusaha Mikro dan Kecil Melalui Bantuan Perkuatan Dana Bergulir Bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sektoral Tahun 2005. <br /><br />Dengan tidak dilaksanakannya penyaluran Dana Bergulir Sektoral kepada anggota KSP Rukun Agawe Santoso sebagaimana Daftar Rencana Penyaluran Pinjaman Anggota Pengembangan Pengusaha Mikro Dan Kecil Melalui Bantuan Perkuatan Dana Bergulir Bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sektoral tersebut, telah bertentangan dengan tujuan dan sasaran Dana Bergulir Sektoral, sebagaimana termuat dalam Pasal 2, dan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor : 12/ Per/M.KUKM/ IX/ 2005 tentang Petunjuk Teknis Program Pengembangan Pengusaha Mikro dan Kecil Melalui Bantuan Perkuatan Dana Bergulir Bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sektoral Tahun 2005. <br /><br />Bahwa Dana Bergulir Sektoral yang telah dicairkan sebanyak 3 (tiga) kali dari nekening Penampungan 'Dana Bergulir Sektoral' dan telah dipergunakan oleh terdakwa maupun dipergunakan sebagaimana perintah Terdakwa Pamianto Bin Tukiman berakibat tidak dapat dilaporkannya peertanggungjwaban Dana Belgulir Sektoral, dimana hal tersebut bertentangan dengan Pasal 10 humf b Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik lndonesia Nomor : 12/Per/M.KUKM/IX/2005 tentang Petunjuk Teknis Program Pengembangan Pengusaha Mikno dan Kecil Melalui Bantuan Perkuatan Dana Bergulir Bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sektoral Tahun 2005, menyebutkan 'KSP wajib membuat laporan penanggungjawaban atas realisasi pemberian pinjaman selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah pencairan'. <br /><br />Terhadap 'Dana Bergulir Sektoral' dari Kementenan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia pada tahun 2005 yang telah di cairkan dan dipergunakan baik untuk keperluan pelunasan utang KSP Rukun Agawe Santoso yang tidak ada kaitannya dengan tujuan dan sasaran Dana Bergulir Sektoral, maupun dipinjam untuk dipergunakan sendiri atau dititipkan Terdakwa Pamianto Bin Tukiman untuk kegiatan lainnya, tidak pernah dikembalikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sehingga perbuatan Terdakwa Pamianto Bin Tukiman bertentangan dengan ketentuan sebagaimana Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik lndonesia Nomor : 12/ Per/M.KUKMI IX/ 2005 tentang Petunjuk Teknis Program Pengembangan Pengusaha Mikro dan Kecil Melalui Bantuan Perkuatan Dana Bergulir Bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sektoral Tahun 2005, yang menyebutkan 'KSP Penerima Dana Bergulir Sektoral wajib mengembalikan pokok Dana Bergulir Sektoral yang telah dicairkan, dengan cara menangsur paling lama 10 (sepuluh) tahun, terhitung sejak dana pada rekening penampungan Dana Bergulir Sektoral dicairkan oleh KSP.” <br /><br />Akibat perbuatan Terdakwa Pamianto Bin Tukiman, mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian negara sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pemakilan Propinsi Jawa Timur tanggal 31 Mei 2019.<br /><br />Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) atau (pasal 3) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) Undang-undang Rl No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU. No. 31 tahun 1999 tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Jen/T1m)</div>

News Tipikor Terdakwa Korupsi Koperasi Karyawan Rukun Agawe Santoso Ngawai Divonis 3,6 Thn Penjara

BERITA KORUPSI .CO – Jumat, 20 Desember 2019, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan hukuman (Vonis) pidana penjara sel...

»

Jawaban Dua Pejabat Penegak Hukum Di Kab. Tobasa “Tak Sama”

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhkPL5w_OjW1l79z-ysAeTDDFubNz6IlaZY6JDGEEP8-C5gsjigDva_06Q3lKzgECx0pJx_2uQ9DqqaPfH9KQL5VWq0mUcgh5kyLGNphVOfBv8Ely5JlKdHbMF4xsu7g2F06IWJIIjGuhE/s1600/Kaades.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="567" data-original-width="630" height="576" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhkPL5w_OjW1l79z-ysAeTDDFubNz6IlaZY6JDGEEP8-C5gsjigDva_06Q3lKzgECx0pJx_2uQ9DqqaPfH9KQL5VWq0mUcgh5kyLGNphVOfBv8Ely5JlKdHbMF4xsu7g2F06IWJIIjGuhE/s640/Kaades.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto OB</td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><b>“Terkait laporan masyarakat terhadap Kades Tornagodang, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Tobasa, Sumatra Utara sejak 2016”</b></span></span><br /> <br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> “Perbedaan pendapat hal biasa, namun perbedaan jawaban mungkin luar biasa”. Hal terjadi saat beritakorupsi.co menghubungi Dua pejabat Aparat Penegak Hukum (APH) di Kabupaten Tobas, Sumatra Utara, atas laporan masyarakat ke Polres Tobasa melalui salah seorang pemerhati anti Korupsi yakni Obor Panjaitan pada tahun 2016 lalu terhadap Kades (Kepala Desa) Tornagodang, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Tobasa, Sumatra Utara terkait beberapa dugaan kasus yang terjadi di Desa Tornagodang.<br /> <br /> Kedua pejabat APH yang dihubungi beritakorupsi.co melalui pesan WhastApp pada Kamis, 19 Desember 2019 terkait laporan masyarakat itu adalah Kapolres Toba Samosir (Tobasa), AKBP Agus Waluyo dan Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Balige, Kabupaten Tobasa, Sumatra Utara<br /> <br /> Kapolres Tobas AKBP Agus Waluyo menyampaikan melalui pesan WhastApp dari nomor +628129250XXX terkait laporan Oobor Panjaitan pada tahun 2016 mengatakan masih proses  Lidik (Penyelidikan).<br /> <br /> “Masih proses Lidik,” jawabnya melalaui pesan WhastApp. <br /> <br /> Sementara Kasi Pidsus Kejari Balige, Hiras Nainggolan menjelaskan kepada beritakorupsi.co, melalui pesan WhastApp dari nomor +628526567XXXX, telah menerima SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan). Namun Kasi Pidsus Kejari Balige ini  menyaampaikan, bahwa dalam SPDP tersebut belum ada dentitasnya<br /> <br /> “Belum ada Identitasnya, tapi kalau lebih laanjut, coba ditanyakan kepada Polres Toba Samosir, soalnya masih ranah kewenangan Polres Toba Samosir,” katanya melalaui pesan WhastApp<br /> <br /> Berdasarkan Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015, yang berbunyi <i>“penyidik wajib memberitaahukan dan meyerahkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPD) kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan"</i><br /> <br /> Yang menjadi pertanyaan, kalau memang pihak Polres Tobasa masih melakukan penyelidikan, lalu SPDP apa yang diterima oleh Kejari Balige ? Sementara yang ditanyakan kepada Kapolres Tobasa dan Kasi Pidsus Kejari Balige, Kabupaten Tobasa, Sumatra Utata adalah terkait laporan masyarakat terhadap Kades Tornagodang ke Polres Tobasa pada taahun 2016.<br /> <br /> Seperti yang diberitaka sebelumnya. Masyarakat Desa Tornagodang, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Tobasa, Sumatra Utara melalui salah seorang pemerhati Anti Korupsi, Obor Panjaitan menunggu hasil laporan Polisi di Polres Tobasa (Toba Samosir), Sumatra Utara terkait beberapa kasus yang terjadi di Desa Tornagodang, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Tobasa, Sumatra Utara yang hingga saat ini “tak kunjung jelas”<br /> <br /> Obor Panjaitan saat menghubungi beritakorupsi.co mengatakan, bawah dirinya banyak menerima pengaduan dari masyarakat Desa Tornagodang, diantaranya dugaan Korupsi dan Suap, penyimpangan Mesin bantuan pemerintah, dan penyimpangan bantuan bibit padi, ternak Kerbau dan bantuan bibit Jagung hibrida.<br /> <br /> “Jauh sebelum bergulirnya Dana Desa tahun 2015, saya sudah banyak menerima pengaduan dari wargwa DesaTarnagodang terkait adanya perbuataan melawan hukum oleh Kepala Desa sejak 2014,” kata Obor Panjaitan.<br /> <br /> “Tuduhan-tuduhan adanya dugaan kecurangan Kades menurut warga, diantaranya ; 1. Terlibat korup dan menerima suap.  Kasus dugaan korupsi Cetak Sawah sekitar tahun 2014. Peran Kades sangat signifikan pada proyek Cetak Sawah senilai Rp1,6 milliyar. Alhasil impian warga Desa Tornagodang mendapat perluasan sawah sirna. Kasus cetak sawah ini terjadi tahun 2013. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)-nya Kabid Distan (Dinas Pertanian) Kab. Tobasa Sabar Siagian sampai Inkrach masuk penjara hingga dipecat,” kata Obor Panjaitan.<br /> <br /> “Adanya dugaan Penggelapan dan pencurian mesin serut bantuan Dinas Koperindag Kabupaten Tobasa sektar tahun 2016, Kades menjual ke Desa sekitar Silimbat, walau setelah dirinya terlapor, barang yang sempat dijual ditebus lagi. Dugaan pencurian bantuan padi, ugaan penggelapan ternak kerbau dan Bibit jagung hibrida. ” ungkap Obor Panjaita.<br /> <br /> Menurut Obor Panjaitan, bahwa warga Desa Tarnagodang beberapa kali mendatangai pihak  Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Juga Polres maupun ke Dinas terkait, namun tak ada tanggapan, sehingga warga Desa Tarnagodang mengadukannya ke Obor Panjaitan.<br /> <br /> “Ini tentu ada bukti, yakni warga bolak balik ke Kejari juga ke Polres. Paling sering ke Dinas Terkait namun warga merasa buntu, sehingga berkali kali memelepon dan mengadu ke saya yang notabene asli warga Desa Tornagodang,” ucap Obor Panjaitan<br /> <br /> “Terparah Kades ini sampai ingin membunuh warga desa. Kejadiannya ada 3 warga melaporkannya ke Kejari Balige Kabuppaten Tobas. Tau diri nya dilapor,  saat itu Kades menebar teror mengancam akan memenggal kepala ke-3 warga itu karena berani melapor. Peristiwa ancaman bunuh ini kembali diadukan warga ke saya,” ujar Obor Panjaitan<br /> <br /> Dari pengaduan warga Desa Tarnagodang yang diterima Obor Panjaitan, kemudian dilaporkannya ke Polda Sumatra Utara. Menurut Obor Panjaitan, dari laporannya itu kemudian diteruskan ke Polres Tobasa, dan Polres Tobasa pun telah memanggil Obor Panjaitan, dan juga menerima Surat Pemberitahuan dari Polres sebanyak dua kali pada tahun 2017. Dan sejak saat itu (2017), tak ada lagi informai yang diterima Obor Panjaitan dari pihak Kepolisian.<br /> <br /> “Melihat hal tersebut diatas, maka saya melihat situasi kampung sudah tidak kondusif sehingga saya melaporkan ke Polres Tobasa demgan cara lapor via Elektronik milik Poldasu (Polda Sumatra Utara) pada 2016 silam. Setelah mengisi formulir pelaporan, saya langsung memberi tahu ke pihak Polda Sumatera utara melalui Kabid Humas, dan diatensi ke Polres Tobasa. Sejak saya lapor 2016, saya menerima SP2HP sebanyak dua kali pada tahun 2017. Dan pada 2018, kembali saya dapat surat panggilan undangan klarifikasi agar saya hadir dihadapan penyidik Kepolisian Resort Tobasa. Sejak itu saya tidak tau lagi, sebab tidak ada lagi pemberitahuan dari Polisi,” ujar Obor Panjaitan.<br /> <br /> Lebih lanjut Obor Panjaitan menjelaskan, pada Desember 2019, dirinya telah mendapat Informasi bahwa Kejari Balige telah menerima SPDP dari Polres Tobas.<br /> <br /> “Saya mendapat informasi bahwa Polres telah mengerimkan SPDP ke Kejari Balige, dan hal itu dibenarkan Kasi Pidsus Kejari Balige saat saya klarifikasi,” ujarnya.<br /> <br /> Terkait apa yang disampaikan Obor Panjaitan kepada beritakorupsi.co, hingga berita ini ditulis, pihak Kejari Balige maupun Polres Tobas belum dapat dikonfirmasi. <br /> <br /> Sumber : Obor Panjaitan<br /> Editor : Jen</div>

News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Jawaban Dua Pejabat Penegak Hukum Di Kab. Tobasa “Tak Sama”

Foto OB “Terkait laporan masyarakat terhadap Kades Tornagodang, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Tobasa, Sumatra Utara sejak 2016” BE...

»

Sidang Perkara Kasus Korupsi Suap Ditunda 1 Tahun

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjxQfOk-UtpLKjF25qaNoXsdvm4YweT30y1n29tuLPHK8M3dqm6fG9oJ7hi3Xy1xdfQAcvQrt8MA_gMl5SmPZuBWKQpCaKEsmWmUsajPkelkkByehDRoHH1KYgHxxBGyPdB-1s8FxPwUOg/s1600/a.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="716" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjxQfOk-UtpLKjF25qaNoXsdvm4YweT30y1n29tuLPHK8M3dqm6fG9oJ7hi3Xy1xdfQAcvQrt8MA_gMl5SmPZuBWKQpCaKEsmWmUsajPkelkkByehDRoHH1KYgHxxBGyPdB-1s8FxPwUOg/s1600/a.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Terdakwa Suhardi nomor 2 dari kiri dan terdakwa Zainul Udin Fairuzi</b></td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Rabu, 18 Desember 2019, Majelis HakimPengadilan Tipikor Surabaya menunda sidang Perkara kasus Korupsi Suap Jual beli tanah oleh PT Tirta Investama yang diwakili oleh saksi Theresia L Setionegoro Alias Bu Yanie dengan warga Desa Grobogan Kecamatan, Mojowarno, Kabupaten Jombang dengan luas tanah kurang lebih 53.531 m2 tahun 2014 sebesar Rp449.660.400 (empat ratus empat puluh sembilan juta enam ratus enam puluh ribu empat ratus rupiah) dengan terdakwa Suhardi selaku Kepala Dusun Sukerojo, Desa Grobogan, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang dan terdakwa Zainul Udin Fairuzi (Kaur Pemerintahan, dalam perkara terpisah), hingga tahun depan, yaitu tanggal 8 Januari 2020 (2019 – 2020)<br /><br />Penundaan Sidang oleh Majelis Hakim, memang karena bertepatan libur Natal (Rabu, 25 Desember 2019) dan libur Tahun Baru (Rabu, 1 Januari 2020). Seningga jadwal persidangan berikutnya bagi kedua terdakwa jatuh pada hari Rabu, 8 Januari 2020.<br /><br />Sidang yang berlangsung pada, Rabu, 18 Desember 2019, seyogyanya menedengarkan keterangan saksi yang dihadirkan Tim JPU Mujib Syaris dan Yoga Adhitama dari Kejari Jombang kehadapan Majelis Hakim yang diketua Hakim Cokorda Gedearthana dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu John Desta dan Agus Yunianto serta Panitra Pengganti (PP) I Wayan Soedarsana. Sementara terdakwa Suhardi didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya Komaruddin dkk.<br /><br />Terdakwa Suhardi tidak keberatan atas surat dakwaan JPU yang dibacakan pada persidangan minggu lalu (11 Desember 2019), sehingga jadwal persidangan hari ini (Rabu, 18 Desember 2019) adalah mendengarkan keterangan saksi. Sedangkan terdakwa Zainul Udin Fairuzi, merasa keberatan, sehingga agendanya adalah pembacaan surat Eksepsi.<br /><br />Namun saksi yang dihadirkan JPU untuk terdakwa Suhardi tidak hadir, sementara agenda persidangan selanjutnya dengan terdakwa Zainul Udin Fairuzi adalah pembacaan surat Eksepsi atau keberatan terdakwa atas surat dakwaan JPU, dan JPU akan menanggapinya secara tertulis pada persidangan berikutnya, sehingga Majelis Hakim menunda persidangan hingga tanggal 8 Januari 2020.<br /><br />“Sidang kita tunda hingga tanggal Delapan (8) Januari 2020, karena minggu depan libur  (Natal dan Tahun Baru),” kata Ketua Majelis Hakim. <br /><br />Dalam surat dakwaan JPU Kejari Jombang menjelaskan, bahwa terdakwa Suhardi selaku Kepala Dusun Sukerojo, Desa Grobogan, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Grobogan Tahun 2010 Nomor dan tanggal yang sudah tidak diketahui lagi yang ditetapkan oleh Taris selaku Kepala Desa Grobogan Tahun 2010 10. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg9DslsTy7hox6jQc2oGdh1C8cRwJtxtIuuSUTrAsBE6RM2N42DRGHdbB5y2aYcI2LmLDKFqQ8-UpBXqg6dptJd1IKfhP5IdO9Jl9juf8gSQiSy1xv7Esf9a2sZQKDyus3XEsiJLiGd8TY/s1600/d.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg9DslsTy7hox6jQc2oGdh1C8cRwJtxtIuuSUTrAsBE6RM2N42DRGHdbB5y2aYcI2LmLDKFqQ8-UpBXqg6dptJd1IKfhP5IdO9Jl9juf8gSQiSy1xv7Esf9a2sZQKDyus3XEsiJLiGd8TY/s640/d.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Surat Keputusan Kepaia Desa Grobogan Nomor : 3 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Kembali/ Pengukuhan Kepala Dusun Sukorejo Tanggal 14 Februari 2017 yang ditetapkan oleh Agus Hadi Cahyono, SE selaku Kepala Desa Grobogan Tahun 2017 bersama-sama dengan saksi Agus Hadi Cahyono,SE (terpidana yang telah dipidana berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 53/PlD.SUS-TPK/2018/PT.SBY tanggal 30 Oktober 2018), saksi Zainul Udin Fairuzi, saksi Subarkah dan saksi Mashudi.<br /><br />Pada sekitar bulan Desember 2014 atau setidak-tidaknya pada waktu tahun 2014, bertempat di Kantor Desa Grobogan, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 35 Ayat (2) UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.<br /><br />Bahwa ”mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yakni sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :<br /><br />Pada sekitar bulan Januari 2014, PT Tirta Investama yang diwakili oleh saksi Theresia L Setionegoro Alias Bu Yanie, akan melakukan pembelian tanah milik warga di desa Grobogan Kecamatan, Mojowarno, Kabupaten Jombang dengan luas tanah kurang lebih 53.531 m2.<br /><br />Kemuidian saksi Saksi Theresia L Setionegoro Alias Bu Yanie, datang ke kantor Desa Grobogan, Kec. Mojowarno, Kabupaten Jombang, selanjutnya saksi Theresia L Setionegoro bertemu dengan saksi Agus Hadi Cahyono. Lalu saksi Saksi Theresia L Setionegoro mengatakan akan melaksanakan jual beli dengan warga Desa Grobogan yang rencananya akan dibangun pabrik air minum dalam kemasan.<br /><br />Kemudian pada saat itu ada saksi Zainul Udin Fairuzi, Terdakwa Suhardi, saksi Subarkah dan saksi Mashudi. Selanjutnya saksi Zainul Udin Fairuzi mengatakan kepada saksi Saksi Theresia L Setionegoro, ”Bu, kalau jadi dibebaskan atau dibeli, jangan lupa sama desa, dikarenakan yang menjembatani adalah Desa atau perangkat desa. Dan biasanya persenan, selanjutnya saksi Saksi Theresia L Setionegoro mengiyakan perkataan saksi Zainul Udin Fairuzi tersebut.“<br /><br />Selanjutnya saksi Zainul Udin Fairuzi dan Terdakwa Suhardi mengatakan kepada saksi Agus Hadi Cahyono, bahwa dalam proses jual beli tanah dengan PT Tirta Investama tersebut, nanti pihak desa akan mendapatkan uang apabila saksi Agus Hadi Cahyono selaku Kepala desa mau menyampaikan kepada saksi Theresia L. Setionegoro <br /><br />Selanjutnya saksi Theresia L Setionegoro Alias bu Yanie datang ke kantor desa Grobogan Kec. Mojowarno, Kab. Jombang lagi, dan bertemu dengan saksi Agus Hadi Cahyono, serta dihadiri oleh saksi Zainul Udin Fairuzi, Terdakwa Suhardi, saksi Subarkah dan saksi Mashudi, dan pada pertemuan tersebut saksi Agus Hadi Cahyono mengatakan kepada saksi Theresia L Setionegoro Alias bu Yanie, “dalam pembelian tanah tersebut jangan lupa dana untuk kas desa, yang intinya saksi Agus Hadi Cahyono meminta prosentase sebesar kurang lebih 2,5% dari total harga pembelian tanah yakni 2,5% X Rp21.947.710.000 (dua puluh satu milyar sembilan ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) atau senilai Rp548.692.750 (Lima ratus empat puluh delapan juta enam ratus Sembilan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). <br /><br />Dimana maksud dari permintaan prosentase sebesar kurang lebih 2,5% oleh saksi Agus Hadi Cahyono kepada saksi Theresia L Setionegoro Alias bu Yanie dalam jual beli tanah tersebut,  diketahui oleh saksi Zainul Udin Fairuzi, Terdakwa Suhardi, saksi Subarkah dan saksi Mashudi.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi-KJsf4vfw-ykpnAl3-pIApqvQft5hSr6U10DvD2yztvN0u3CJouwhOEooAoEeKLzEE6bdZSOSWbrexwukZ74xjjBLihf8K-ubESoSlFZvFz1UEmoRGe1E84Qe9EeE92o6ovX1CCuqcDA/s1600/b.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="225" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi-KJsf4vfw-ykpnAl3-pIApqvQft5hSr6U10DvD2yztvN0u3CJouwhOEooAoEeKLzEE6bdZSOSWbrexwukZ74xjjBLihf8K-ubESoSlFZvFz1UEmoRGe1E84Qe9EeE92o6ovX1CCuqcDA/s400/b.jpg" width="400" /></a>Selanjutnya permintaan uang prosentase kepada saksi Theresia L Setionegoro Alias bu Yanie dalam jual beli tanah tersebut, nantinya akan dibagi kepada saksi Agus Hadi Cahyono bersama dengan Terdakwa Suhardi, saksi Zainul Udin Fairuzi, saksi Subarkah dan saksi Mashudi. Selanjutnya, beberapa minggu kemudian saksi Theresia L Setionegoro Alias bu Yanie datang ke kantor desa Grobogan lagi untuk menanyakan kelengkapan dan persyaratan jual beli tanah, dan pada pertemuan tersebut saksi Agus Hadi Cahyono mengatakan "kalau saya tidak mau menandatangani surat kelengkapan pembebasan tanah, bagaimana ? dan apakah pembebasan tanah tersebut tetap dilaksanakan ?”. Yang dijawab oleh saksi Theresia L Setionegoro Alias bu Yanie ” jangan pak Kades, ini harus ditandatangani oleh oleh pak Kades selaku saksi”. Dan saksi Agus Hadi Cahyono juga mengatakan, ”Kalo jadi saksi yah ada imbalannya”. <br /><br />Saksi Agus Hadi Cahyono lalu meminta imbalan atau uang prosentase kepada saksi Saksi Theresia L Setionegoro Alias Bu Yanie selaku wakil dari PT Tirta Investama yakni sebesar 2,5% dari harga pembelian tanah antara PT Tirta Investama dan warga Desa Grobogan atau sebesar Rp548.692.750, yang mana permintaan uang imbalan tersebut tidak ada aturannya yakni pihak pembeli harus menyerahkan prosentase sebesar 2,5% dari harga jual beli tanah di desa. <br /><br />Permintaan sebesar 2,5 % dari harga jual beli tanah di desa Grobogan atau sebesar Rp548.692.750 yang didampaikan oleh saksi Agus Hadi Cahyono kepada saksi Saksi Theresia L Setionegoro Alias Bu Yanie adalah berdasarkan hasil kesepakatan antara saksi Agus Hadi Cahyono dengan Terdakwa Suhardi, saksi Zainul Udin Fairuzi, saksi Subarkah dan saksi Mashudi. Dimana kelimanya sepakat jika uang tersebut sudah diterima, maka yang akan membaginya kepada terdakwa Suhardi, saksi Zainul Udin Fairuzi alias udin, saksi Subarkah dan saksi Mashudi adalah saksi Agus Hadi Cahyono selaku Kepala Desa Grobogan. <br /><br />Setelah mengetahui jika dari kegiatan jual beli tanah dengan warga di desa Grobogan Jombang tersebut, nantinya akan mendapatkan uang sebesar Rp548.692.750, terdakwa Suhardi pun mulai aktif menjalin komunikasi dengan saksi Theresia L Setionegoro Alias Bu Yanie melalui sarana email atau Blackbery Messenger terkait dengan persyaratana-persyaratan yang harus dipenuhi dalam kegiatan jual beli tanah tersebut. <br /><br />Selanjutnya pada sekitar bulan September 2014, saksi Theresia L Setionegoro Alias bu Yanie bertemu dengan saksi Agus Hadi Cahyono, saksi Zainul Udin Fairuzi dan Terdakwa Suhardi di rumah makan Anda yang terletak di Jl. Raya Bypass km 50 Mojokerto untuk membahas kelengkapan administrasi dan teknis jual beli tanah dengan warga di desa Grobogan Jombang.<br /><br />Selanjutnya pada pertemuan tersebut, atas perkataan saksi Agus Hadi Cahyono yang meminta prosentase atas jual beli tanah antara PT Tirta Investama dengan warga Desa Grobogan kepada saksi Theresia L Setionegoro Alias bu Yanie, dengan mengatakan yang pada pokoknya adalah,  saksi Agus Hadi Cahyono tidak bersedia menandatangani surat kelengkapan pembebasan tanah apabila tidak ada imbalannya.<br /><br />Sehingga hal tersebut membuat saksi Theresia L Setionegoro Alias bu Yanie merasa terpaksa menuruti permintaan prosentase jual beli oleh saksi Agus Hadi Cahyono tersebut, namun pada saat itu saksi Theresia L Setionegoro Alias bu Yanie juga sempat menawar uang yang diminta saksi Agus Hadi Cahyono sebesar 2,5%, yakni agar uang tersebut tidak usah prosentase sesuai yang diminta oleh saksi Agus Hadi Cahyono, namun saksi Theresia L Setionegoro Alias bu Yanie menawar Rp449.660.400 (empat ratus empat puluh sembilan juta enam ratus enam puluh ribu empat ratus rupiah), dan saksi Agus Hadi Cahyono menyetujuinya. Namun sebelumnya saksi Agus Hadi Cahyono terlebih dahulu menyampaikan perihal prosentase tersebut kepada saksi Zainul Udin Fairuzi dan Terdakwa Suhardi, kemudian dalam pertemuan tersebut, saksi Zainul Udin Fairuzi meminta kepada saksi Theresia L Setionegoro Alias bu Yanie uang operasional sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah).<br /><br />Dan kurang lebih satu bulan, dilakukan pertemuan di Rumah Makan Anda, dan dalam  pertemuan tersebut saksi Theresia L Setionegoro Alias bu Yanie menyerahkan uang sebesar Rp50 juta kepada saksi Agus Hadi Cahyono sesuai permintaan saksi Zainul Udin Fairuzi. Uang tersebut dibagi, dan saksi Agus Hadi Cahyono mendapatkan Rp20 juta, terdakwa Suhardi dan saksi Zainul Udin mendapatkan masing-masing Rp15 juta.<br /><br />Pada tanggal 22 Desember 2014, bertempat di Kantor Desa Grobogan, Kecamatan Mojowarno,  Kabupaten Jombang, PT Tirta Investama yang diwakili oleh saksi Theresia L Setionegoro Alias bu Yanie melakukan proses jual beli tanah milik warga di desa Grobogan, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang dengan total luas tanah kurang lebih 53.531 m2 dengan harga senilai Rp21.947.710.000 (dua puluh satu milyar sembilan ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah), dan setelah menyelesaikan pembayaran jual beli tanah dengan warga, kemudian saksi Theresia L Setionegoro Alias bu Yanie juga menyerahkan uang sebesar Rp449.660.400 kepada saksi Agus Hadi Cahyono berupa Bilyet Giro (BG) atau cek, dan dihadiri juga oleh saksi Yudho Priyanto, saksi Elizabeth Sri Rahayu Dwi Astuti dan saksi Rena Putri Laksamana. <br /><br />Setelah menerima cek penyerahan uang dari saksi Theresia L Setionegoro Alias bu Yanie tersebut, kemudian saksi Agus Hadi Cahyono memberitahukan kepada Terdakwa Suhardi dan saksi Zainul Udin Fairuzi, mengajaknya untuk mencairkan cek tunai tersebut pada keesokan harinya. Dan pencairan cek tunai tersebut dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 di Bank BCA Mojoagung sebesar Rp249.660.400, dan pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2014 di Bank BCA Mojoagung sebesar Rp200 juta, dimana pada saat pencairan tersebut, saksi Agus Hadi Cahyono selalu bersama dengan Terdakwa Suhardi dan saksi Zainul Udin Fairuzi. <br /><br />Setelah mencairkan cek sebesar Rp449.660 lalu saksi Agus Hadi Cahyono membagi uang tersebut dengan rincian : saksi Agus Hadi Cahyono selaku kepala desa sebesar Rp174.660.400, Saksi Zainul Udin selaku Kaur Pemerintahan sebesar Rp100 juta, Saksi Subarkah selaku Sekdes sebesar Rp75 juta, Saksi Mashudi selaku Kaur Kesra/Moden sebesar Rp50 juta, Terdakwa Suhardi selaku Kepala Dusun Sukorejo sebesar Rp50 juta. Sehingga total yang telah diterima oleh Terdakwa Suhardi adalah lebih kurang sebesar Rp65 juta. <br /><br />Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e (atau pasal 11) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. (Jen/T1m)</div>

News Tipikor Sidang Perkara Kasus Korupsi Suap Ditunda 1 Tahun

Terdakwa Suhardi nomor 2 dari kiri dan terdakwa Zainul Udin Fairuzi BERITA KORUPSI .CO – Rabu, 18 Desember 2019, Majelis HakimPengadil...

»

Adakah Rekayasa Dalam Kasus Dugaan Korupsi Rp434 Juta DD Desa Gadingan Kab. Situbondo?

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjBX4QxBZqXYIvArbDnCBtPHEyLdjdugcODfT9pwnW9RuPBFd12x2hZe-yE_JD_FzelYl7eVgfa90nxETG2JNtSoQZJgzDSJNLdDF2dQlx9c9Cxrhi5WtzVVt5zggi2_frYBa1xyv_mXAQ/s1600/Situbondo.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="596" data-original-width="800" height="476" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjBX4QxBZqXYIvArbDnCBtPHEyLdjdugcODfT9pwnW9RuPBFd12x2hZe-yE_JD_FzelYl7eVgfa90nxETG2JNtSoQZJgzDSJNLdDF2dQlx9c9Cxrhi5WtzVVt5zggi2_frYBa1xyv_mXAQ/s640/Situbondo.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: red;"><span style="font-size: large;">“Apakah Kejaksaan dan Inspektorat Situbondo tidak mengetahui bahwa terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp421.572.000  dari total kerugian negara sejumlah Rp434.979.019 (sisa sebesar Rp13.407.019) ke Kas Daerah?”</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </b></span>Adakah rekayasa dalam perkara Nomor 129/PID.SUS/TPK/2019/PN.SBY dengan terdakwa Abu Hari seIaku kepala Desa Gadingan, Kec. Jangkar Kab. Situbondo kasus dugaan Korupsi Dana Desa sebesar Rp434.979.019 (empat ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh sembilar ribu sembilan belas rupiah) berdasarkan laporan perhitungan kerugian negara dari Inspektorat Kabupatei Situbondo Nomor : X.700/019.kh/431.306/2019 tanggal 22 oktober 2019????<br /> <br /> Sebab, kerugian negara sebesar Rp434.979.019 berdasarkan audit Inspektorat Kabupaten Situbondo tanggal 22 oktober 2019, yang jauh sebelumnya bahwa terdakwa Abu Hari telah mengembalikan sejumlah uang ke Kas Daerah melalui Bank Jatim pada tanggal 11 dan 20 Oktober 2016 sebesar Rp90 juta, pada tanggal 12 Juni, tanggal 18 Agustus dan 24 Oktober 2017 sebesar Rp106.572.000 dan tanggal 7 September 2018 sebesar Rp75 juta, serta pengembalian uang sebesar Rp90 juta ?<br /> <br /> Anehnya, apakah Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Inspektorat Kabupaten Situbondo tidak mengetahui adanya uang masuk ke Kas Daerah yang disetorkan oleh terdakwa melalui Bank Jatim pada saat Inspekorat melakukan audit?<br /> <br /> Hal ini terungkap dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo Jawa Timur, Rabu, 18 Desember 2019, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Tim JPU (Jaksa Penuntut Umum) Kejari Situbondo kehadapan Majelis Hakim yang diketuai Cokorda Gedearthana dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu Dr. Lufsiana dan John Desta serta dibantu Panitra Pengganti (PP) Siiswanto, sementara terdakwa didampingi Tim Penasehat Hukum (PH)-nya, yaitu Abu Hasin dan Idu Prima.<br /> <br /> Saksi yang dihadirkan JPU Sodik dkk adalah Kaur Keuangan Dsa, Sahrowi,; Sekretaris Desa, Samsulla,; Ketua BPD, Musyappa,; Operator Desa, Asya’ri dan Ketua Umum Perencanaan Desa, Bahsul Masa’it<br /> <br /> Kepada Majelis Hakim, keempat saksi ini mengakui bahwa terdakwa telah mengembalikan sejumlah uang ke Kas Daerah, namun para saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya. Hal itu dikatakan saksi kepada Majelis Hakim atas pertanyaan Tm H terdakwa, dan menunjukkan bukti penyetoran kepada Majelis Hakim<br /> <br /> “Ya tau tapi tidak tahu berapa jumlahnya,” jawab saksi.<br /> <br /> Anehnya, saat Majelis Hakim menanyakan hal itu kepada JPU, justru menjawab tidak mengetahui adanya pengembalian sejumlah uang yang disetorkan oleh terdakwa ke Kas Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo sebelum Inspektorat melakukan audit yang menjadi dakwaan JPU dalam kasus dugaan Korupsi Dana Desa (DD).<br /> <br /> “Silahkan nanti dilampirkan dalam pembelaannya,” perintah Ketua Majelis Hakim.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh1ZKKx0DMV6-K_W4x9nASwqgSKnHKjAaVP3bFgIzohnaN0Z57De3wcpQ4d61QWSI0h0Zf-S6ne063XmdKPoKtbV2OLnJU_VPOUIriRYnYD1Iys2SApvAmCCirG0pUhqeyAI1kjWsm0JrM/s1600/6..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh1ZKKx0DMV6-K_W4x9nASwqgSKnHKjAaVP3bFgIzohnaN0Z57De3wcpQ4d61QWSI0h0Zf-S6ne063XmdKPoKtbV2OLnJU_VPOUIriRYnYD1Iys2SApvAmCCirG0pUhqeyAI1kjWsm0JrM/s640/6..jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Seusai persidangan, Abu Hasin, salah seorang Penasehat Hukum terdakwa menjelaskan kepada beritakorupsi, bahwa terdakwa terdakwa telah mengembalikan sejumlah uang ke Kas Daerah melalui Bank Jatim pada tahun 2016, 2017 dan 2018 yang totalnya sebesar Rp421.572.000.<br /> <br /> Yang mengherankan adalah, saat Tim Penasehat Hukum terdakwa hendak mengklarifikasi sejumlah unag tersebut ke Kepala Inspektorat Kabupaten Situbondo, menurut Abu Hasi, justru yang menemuinya adalah staf Inspektorat.<br /> <br /> “Ini sudah ada pengembalian ssebesar Rp421.572.000, ini ada buktinya. Hanya 1 yang masih kita cari buktinya, yaitu pengembalian sebesar Rp90 juta,” kata Abu Hasin sambil menunjukkan bukti setoran di Bank Jatim<br /> <br /> Saat ditanya, mengapa pada saat penyidikan bukti ini tidak ditunjukan, dan apakah Inspektorat tidak mengetahui adanya uang masuk ke Kas Daerah yang diseotorkan oleh terdakwa?. Menanggapi hal itu, Abu Hasin menjelaskan, bahwa bukti yang ditunjukannya kepada Majelis Hakim dalam persidangan, awalnya belum ditemuan. <br /> <br /> “Awalnya bukti ini belum kita temukan. Dan pada saat kita mau klarifikasi ke Inspektorat, yang menemui kita hanya stafnya. Kalau dihitung, sisa Rp13 juta lebih yang belum dikembalikan,” kata Abu Hasin.</div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> <br /> Sementara JPU saat diminta tanggapannya terkait bukti pengembalian uang oleh terdakwa, JPU Sodik tak mau menanggapinya. Alasannya karena yang berhak memberitanggapan adalah Kasi Pidsus KejariSitubondo</div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> <br /> "Maaf, lebih baik ke Kasi Pidusu aja, ke kantor (Kejari Situbondo) aja. Yang pasti itu temuan dari Inspektorat," kata JPU Sodik</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dalam surat dakwaan JPU Kejari Ditubondo menjelaskan, bahwa terdakwa Abu Hari selaku Kepala Desa Gadingan, Kec. Jangkar Kab. Situbondo berdasarkan SK Bupati Nomor : 188/849/P/90.4.2/2013 Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih Dalam Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Tanggal 20 Desember 2013 untuk masa jabatan tahun 2013 sampai dengan tahun 2019, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 atau setidak-tidaknya dalam suatu waktu pada tahun 2017, bertempat di Desa Gadingan Kecamatan J angkat Kabupaten Situbondo, atau setidaktidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabayayang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) undangundang nomor 46 tahun 2009 tentang pengadilan tindak pidana korupsi.<br /> <br /> Bahwa terdakwa Abu Hari secara melawan hukum telah menyalahgunakan keuangan Dana Desa Gadingan tahun anggaran 2017 yang bertentangan dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara pasal 3 ayat (1) yang menyatakan, keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efesien, ekonmis, efektif,  transparan dan bertangung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.<br /> <br /> Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negaraa atau perekonomian negara sebesar Rp434.979.019 (empat ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh sembilar ribu sembilan belas rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaiman tercantum dalam laporan perhitungan kerugian negara dari Inspektorat Kabupatei Situbondo Nomor : x. 700/019.kh/431.306/2019 tanggal 22 oktober 2019. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :<br /> <br /> Pada Tahun Anggaran 2017, Kabupaten Situbondo memperoleh Dana Desa berasal dari APBN dengan Pagu Anggaran Dana Desa senilai Rp111.434.583.000 (seratus sebelas milyar empat ratus tiga puluh empat juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah). Yang selanjutnya,  pemerintah Desa Gadingan memperoleh Dana Desa sejumlah Rp793.419.000 (tujuh ratus Sembilan puluh tiga juta empat ratus Sembilan belas ribu rupiah) yang dituangkan dalam Perdes Nomor 02 tahun 2017 tertanggal 23 Januari 2107</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjU4nqxvS17Zi9hs2h_GhbBoP-XdG3WY_lzCx263Vy1czABsS1FQjnX2ElJ8Pa5ITDKVj3dHYcRoob-C0k4itU2ZoOQT_hSFId6YJ3nxGq5CEI8D6HtcNaDt3sMgMiaSEBu8PMqeCQ06uw/s1600/6.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjU4nqxvS17Zi9hs2h_GhbBoP-XdG3WY_lzCx263Vy1czABsS1FQjnX2ElJ8Pa5ITDKVj3dHYcRoob-C0k4itU2ZoOQT_hSFId6YJ3nxGq5CEI8D6HtcNaDt3sMgMiaSEBu8PMqeCQ06uw/s640/6.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Pemerintah Desa Gadingan menerbitkan Peraturan Desa Nomor 04 tahun 2017 tertanggal 02 Oktober 2017 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2017, dikarenakan ada pergeseran antara jenis belanja serta terjadinya perubahan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah, yang pada saat itu ada tambahan pendapatan desa senilai Rp150.852.019 (seratus lima puluh juta delapan ratus lima puluh dua ribu Sembilan belas rupiah) yang didapat dari terdakwa atas pengembalian kerugian Negara,  dari temuan inspketorat tahun 2017, yang mana digunakan untuk pembangunan jalan tahun anggaran 2016, kemudian dana tersebut dimasukan didalam APBDesa Perubahan No 04 tahun 2017 yang alokasinya digunakan untuk pengadaan konstruksi jalan. <br /> <br /> Bahwa terdakwa dalam hal mengatur dan melaksanakan Dana Desa tahun anggaran 2017,  dibantu oleh tim PTPKD yang dibentuk kepala Desa Gadingan sesuai dengan SK Nomor 188/09/431.503.9.3/2017 tanggal 02 Januari 2017, yang beranggotakan ; Kepala Desa selaku  Pemegang Kekuasaan,; 2. Sekretaris Desa (Pelaksana Teknis),; 3. Kepala Seksi (Kepala Seksi Pelayanan).<br /> <br /> Bahwa pada tahun 2017, terdakwa membentuk Tim pengelola kegiatan (TPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Gadingan Nomor : 188/008/431.503.9.3/2017 tanggal 23 Pebruari 2017 dengan susunan keanggotaan ;  <br /> <br /> Ketua, Bahsul Masa’il selaku Kaur Pembangunan,; Sekretaris, Samsulla (Ketua Umum LPM) dan Misbahul Munir (Kaur Umum), Abd. Salam (Kaur Kesra) dan Supaesse (Kepala Dusun) masing-masing sebagai anggota<br /> <br /> Bahwa persyaratan administrasi pencairan dana desa tahun anggaran 2017 meliputi : a. pengantar dari desa dan pengantar dari kecamatan, b. format A1, c. format A2, d. kwitansi pencairan besaran dana yang akan dicairkan, e. pengajuan format lB, f. surat pernyataan bendahara desa, g. pakta integritas kepala desa, h. SK bendahara desa, i. fotokopi RKPDesa, j. fotokopi APBDesa, k. fotokopi berita acara kelengkapan SPJ tahun sebelummnya, l. fotokopi rekening desa, m. Foto kopi NPWP, dan n. ceklis tim pendamping kecamatan.<br /> <br /> Kemudian syarat-syarat tersebut dibawa oleh terdakwa ke kantor kecamatan Jangkar untuk dimintakan tanda tangan kepada camat Dangkar, kemu  dian diteruskan ke kantor Dinas pemberdayaan masyarakat desa (DPMD). Setelah itu, dari Dinas-Dinas pemberdayaan masyarakat (DPMD) diserahkan kepada kantor  DPPKAD (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dana Kekayaan Asset Daerah) untuk proses pencairan kerekening kas desa Gadingan Bank Jatim dengan Nomor rekening 0292201133 atas nama Kas Pemerintah Desa Gadingan. <br /> <br /> Sedangkan syarat-Syarat yang dibutuhkan untuk proses dana desa yang telah dicairkan dari rekening kas penarikan uang Desa Gadingan, yaitu surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Camat Jangkar. Bahwa pekerjaan yang tidak diselesaikan oleh terdakwa pada tahun anggaran 2017 yaitu sebesar Rp270.807.000<br /> <br /> Bahwa dari total kerugian negara sejumlah Rp270.807.000 (dua ratus tujuh puluh juta delapan ratus tujuh ribu rupiah) yang berasal dari kegiatan yang tidak diselesaikan oleh terdakwa yaitu rehabilitasi/pemeliharaan jalan desa, Rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase, pembangunansarana dan prasararumahsederhanasehat, dana tersebut tidak dipergunakan terdakwa sebagaimana mestinya, melainkan untuk kepentingan pribadi. <br /> <br /> Bahwa terdakwa mencairkan dana  desa untuk alokasi kegiatan pemberian makanan tambahan diposyandu senilai Rp27.336.000 (dua puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang dicairkan melalui dua kali tahapan. Pada tahapan pertama, terdakwa mencairkan sebesar  RpI4.016.000 ( empat belas juta enam belas ribu rupiah) dan  tahapan kedua senilai Rpl3.320.000 (tiga belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah). Namun pada pencairan tahap kedua, terdakwa tidak melaksanakan kegiatan tersebut. <br /> <br /> Bahwa terdakwa telah mencairkan dana desa sebesar Rp150.852.019 (seratus lima puluh juta delapan ratus lima puluh dua ribu Sembilan belas rupiah) yang berasal dari silpa tahun 2016 yang alokasinya digunakan untuk kegiatan pembangunan jalan berdasarkan APBDesa Perubahan Nomor 04 tahun 2017 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2017. Namun dana desa tersebut tidak digunakan sesua idengan peruntukannya. Sehingga tidak ada laporan pertangungjawabannya <br /> <br /> Bahwa terdakwa dalam pelaksanana dana desa bertentangan dengan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yaitu : 1. Pasal 2 ayat 6 : mengatur pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai 1 januari sampai dengan 31 desember,; 2. Pasal 3 ayat (3) melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu PTPKD,; 3. Pasal 47 ayat (3) semua penerimaan dan pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.<br /> <br /> Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, telah memperkaya diri terdakwa sendiri sejumlah Rp434.979.019 (empat ratus tiga puluh empat juta Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan ribu Sembilan belas rupiah) atau setidak-tidaknya dalam jumlah tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Negara (PKN) atas Perkara Dugaan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan/Penyelewengan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2017 di Desa Gadingan, Kecamatan Jangkar Nomor : X.700/019.KH/431.306/2019 tanggal 22 Oktober 2019. <br /> <br /> Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) atau (Pasal 3) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Jen/T1m)</div>

News Tipikor Adakah Rekayasa Dalam Kasus Dugaan Korupsi Rp434 Juta DD Desa Gadingan Kab. Situbondo?

“Apakah Kejaksaan dan Inspektorat Situbondo tidak mengetahui bahwa terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp421.572.000  dari total ke...

»

Menunggu Hasil Laporan Polisi Di Polres Tobasa Sejak 2016

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhdoVT7BjzErxXJxCIX8Agw-K8jda0LBcHm9Uu6ogdnZ10g7IP1_xyzuNWJtyvle0b_0DfhCc4oVFFpwTBWTTVVQ5RD4w6rlV3Q6976BUvkuwqLe5AV_J_002i-khpKLvzEQB0U7d8RUGs/s1600/Desa+Tarnagodang.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="572" data-original-width="631" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhdoVT7BjzErxXJxCIX8Agw-K8jda0LBcHm9Uu6ogdnZ10g7IP1_xyzuNWJtyvle0b_0DfhCc4oVFFpwTBWTTVVQ5RD4w6rlV3Q6976BUvkuwqLe5AV_J_002i-khpKLvzEQB0U7d8RUGs/s1600/Desa+Tarnagodang.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto : OP</td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Pekerjaan yang paling membosankan adalah menunggu. Dan itupula yang dialami Obor Panjaitan, salah seorang pemerhati Anti Korupsi yang menunggu hasil laporan Polisi yang dilaporkannya di Polres Tobasa (Toba Samosir), Sumatra Utara terkait beberapa kasus yang terjadi di Desa Tornagodang, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Tobasa, Sumatra Utara yang hingga saat ini “tak kunjung jelas”<br /> <br /> Padahal, Aparat Penegak Hukum (APH), Kejaksaan maupun Kepolisian termasuk KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) selalu mengatakan, agar masyarakat melaporkan bila ada kasus dugaan Korupsi.<br /> <br /> Hal itu disampaikan langsung oleh Obor Panjaitan saat menghubungi beritakorupsi.co melalui telepon selule maupun melalui pesan WhastApp, pada Senin, 16 Desember 2019, sekitar pukul 22.30 WIB<br /> <br /> Kepada beritakorupsi.co Obor Panjaitan mengatakan, bawah dirinya banyak menerima pengaduan dari masyarakat Desa Tarnagodang, diantaranya dugaan Korupsi dan Suap, penyimpangan Mesin bantuan pemerintah, dan penyimpangan bantuan bibit padi, ternak Kerbau dan bantuan bibit Jagung hibrida.<br /> <br /> “Jauh sebelum bergulirnya Dana Desa tahun 2015, saya sudah banyak menerima pengaduan dari wargwa DesaTarnagodang terkait adanya perbuataan melawan hukum oleh Kepala Desa sejak 2014,” kata Obor Panjaitan.<br /> <br /> “Tuduhan-tuduhan adanya dugaan kecurangan Kades menurut warga, diantaranya ; 1. Terlibat korup dan menerima suap.  Kasus dugaan korupsi Cetak Sawah sekitar tahun 2014. Peran Kades sangat signifikan pada proyek Cetak Sawah senilai Rp1,6 milliyar. Alhasil impian warga Desa Tornagodang mendapat perluasan sawah sirna. Kasus cetak sawah ini terjadi tahun 2013. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)-nya Kabid Distan (Dinas Pertanian) Kab. Tobasa Sabar Siagian sampai Inkrach masuk penjara hingga dipecat,” kata Obor Panjaitan.<br /> <br /> “Adanya dugaan Penggelapan dan pencurian mesin serut bantuan Dinas Koperindag Kabupaten Tobasa sektar tahun 2016, Kades menjual ke Desa sekitar Silimbat, walau setelah dirinya terlapor, barang yang sempat dijual ditebus lagi. Dugaan pencurian bantuan padi, ugaan penggelapan ternak kerbau dan Bibit jagung hibrida. ” ungkap Obor Panjaita.<br /> <br /> Menurut Obor Panjaitan, bahwa warga Desa Tarnagodang beberapa kali mendatangai pihak  Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Juga Polres maupun ke Dinas terkait, namun tak ada tanggapan, sehingga warga Desa Tarnagodang mengadukannya ke Obor Panjaitan.<br /> <br /> “Ini tentu ada bukti, yakni warga bolak balik ke Kejari juga ke Polres. Paling sering ke Dinas Terkait namun warga merasa buntu, sehingga berkali kali memelepon dan mengadu ke saya yang notabene asli warga Desa Tornagodang,” ucap Obor Panjaitan<br /> <br /> “Terparah Kades ini sampai ingin membunuh warga desa. Kejadiannya ada 3 warga melaporkannya ke Kejari Balige Kabuppaten Tobas. Tau diri nya dilapor,  saat itu Kades menebar teror mengancam akan memenggal kepala ke-3 warga itu karena berani melapor. Peristiwa ancaman bunuh ini kembali diadukan warga ke saya,” ujar Obor Panjaitan<br /> <br /> Dari pengaduan warga Desa Tarnagodang yang diterima Obor Panjaitan, kemudian dilaporkannya ke Polda Sumatra Utara. Menurut Obor Panjaitan, dari laporannya itu kemudian diteruskan ke Polres Tobasa, dan Polres Tobasa pun telah memanggil Obor Panjaitan, dan juga menerima Surat Pemberitahuan dari Polres sebanyak dua kali pada tahun 2017. Dan sejak saat itu (2017), tak ada lagi informai yang diterima Obor Panjaitan dari pihak Kepolisian.<br /> <br /> “Melihat hal tersebut diatas, maka saya melihat situasi kampung sudah tidak kondusif sehingga saya melaporkan ke Polres Tobasa demgan cara lapor via Elektronik milik Poldasu (Polda Sumatra Utara) pada 2016 silam. Setelah mengisi formulir pelaporan, saya langsung memberi tahu ke pihak Polda Sumatera utara melalui Kabid Humas, dan diatensi ke Polres Tobasa. Sejak saya lapor 2016, saya menerima SP2HP sebanyak dua kali pada tahun 2017. Dan pada 2018, kembali saya dapat surat panggilan undangan klarifikasi agar saya hadir dihadapan penyidik Kepolisian Resort Tobasa. Sejak itu saya tidak tau lagi, sebab tidak ada lagi pemberitahuan dari Polisi,” ujar Obor Panjaitan.<br /> <br /> Lebih lanjut Obor Panjaitan menjelaskan, pada Desember 2019, dirinya telah mendapat Informasi bahwa Kejari Balige telah menerima SPDP dari Polres Tobas.<br /> <br /> “Saya mendapat informasi bahwa Polres telah mengerimkan SPDP ke Kejari Balige, dan hal itu dibenarkan Kasi Pidsus Kejari Balige saat saya klarifikasi,” ujarnya.<br /> <br /> Terkait apa yang disampaikan Obor Panjaitan kepada beritakorupsi.co, hingga berita ini ditulis, pihak Kejari Balige maupun Polres Tobas belum dapat dikonfirmasi. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Sumber : Obor Panjaitan</div> <div style="text-align: justify;"> Editor : Jen</div>

News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Menunggu Hasil Laporan Polisi Di Polres Tobasa Sejak 2016

Foto : OP BERITA KORUPSI .CO – Pekerjaan yang paling membosankan adalah menunggu. Dan itupula yang dialami Obor Panjaitan, salah seora...

»