SK Bupati Trenggalek Nomo 188 Thn 2008 “Aneh” Tapi “Nyata”

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhH9FIlod6SwDnjVLydBa307YcQuuj47fEzq3NAolqyLcRRWBAK6HSG2X4sjTuA1vDNOmBhNXk-h2q7ibwMCRvPLF1JocKqz5G-_2AhzbLYcDsuTJDOSGRrZR9D26_qLMO9T36l_Jkwmo/s1600/trenggalek2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhH9FIlod6SwDnjVLydBa307YcQuuj47fEzq3NAolqyLcRRWBAK6HSG2X4sjTuA1vDNOmBhNXk-h2q7ibwMCRvPLF1JocKqz5G-_2AhzbLYcDsuTJDOSGRrZR9D26_qLMO9T36l_Jkwmo/s640/trenggalek2.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: red;"><span style="font-size: large;">“Haryono, Penasehat Hukum Terdakwa Tatang mengucapakan kata “Bodoh” kepada saksi mantan Ketua Fraksi Golkar DPRD Trenggalek yang dihadirkan JPU dipersidaangan”</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KOORUPSI</span>.CO –</b></span> SK (Surat Keputusan) Bupati Trengggalek Nomor 188.45/08/406.012/2008 tanggal 9 Januari 2008 tentang Rincian Penggunaan Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Trenggalek, untuk usaha percetakan “aneh” tapi “nyata”, sebab SK Bupati ini tak punya Nomor Register dan dokumen di Bagian Hukum Pemda (Pemerintah Daerah) Kabupaten Treanggalek. “Adakah rekayasa, dan siapapula yang terlibat dalam pembuatan SK Bupati ini?”<br /><br />Selain tak punya Nomor Register dan dokumen, SK Bupati Nomor 188.45/08/406.012/2008 tanggal 9 Januari 2008, sebagai pelaksanaan dari Perda Nomor 4/2007, juga tak sesuai dengan Perda Nomor : 4 Tahun 2007 tanggal 15 Nopember 2007 tentang penyertaan Modal Pemerintah Daerah untuk PDAU dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Trenggalek Tahun Anggaran 2007, dengan anggaran sebesar Rp15.300.000.000 (lima belas milliyar tiga ratus juta rupiah) yang rinciannya sebagai berikut : 1. Penyertaan Modal kepada PDAU sebesar Rp10.800.000.000,; 2. Penyertaan Modal Kepada PDAM sebesar Rp4.500.000.000.<br /><br />Hal ini terungkap dalam Persidangan kasus perkara Nomor 107/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Sby dugaan Korupsi Penyimpangan Penyertaan Modal Dalam Usaha Percetakan di Perusahan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 s/d 2010 lalu yang merugikan keuangan negara sebesar Rp7.431.256.450 (tujuh milyar empat ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) yang menyeret 2 (dua) terdakwa, yaitu Soeharto, mantan Bupati Trenggalek dan terdakwa Dr. H. Istiawan Witjaksono S.Sos., SH., MM Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin (Alm) selaku Direktur Utama PT. Bangkit Grafika Sejahtera (Dirut PT. BGS) yang juga Pemilik PT. Surabaya Sore (Harian Surabaya Pagi).<br /><br />Sidang yang berlangsung diruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur (Jumat, 13 Desember 2019) adalah agenda mendengarkan keteraangan saksi yang dihadirkan Tim JPU dengan Ketua Majelis Hakim I Wayan Sosiawan dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yatu Dr. Lufsiana dan Emma Ellyana serta Panitra Pengganti (PP) Didik Dwi. Sementara terdakwa Soeharto didampingi Tim Penasehat  Hukum (PH)-nya, yaitu Zainal Fanan, Nico Putra dan Komaruddin sedangkan terdakwa Tatang didampingi Tim PH-nya, yakni Adil Pranajaya dkk<br /><br />Terungkapnya SK Bupati Nomor : 188 Thn 2008 tanggal 9 Januari 2008 yang tidak punya Nomor Register dan dokumen serta tak sesuai dengan Perda Nomor 4 Thn 2007 tanggal 15 Nopember 2007, adalah dari keterangan Sigit selaku Kabag (Kepala Bagian Hukum) Pemda Kab. Trenggalek yang saat ini menjabat Kepala Dinas Perhbungan, dan mantan Ketua Fraksi Golkar DPRD Trenggalek Periode 2014 - 2019<br /><br />Kedua saksi ini dihadirkan Tim JPU Dody Novalita yang juga Kasi Pidsus Kejari Trenggalek dkk kehadapan Majelis Hakim dalam persidangan sabagi untuk terdakwa Soeharto dan Tatang dalam perkara dugaan Korupsi Penyimpangan Penyertaan Modal Dalam Usaha Percetakan Pada Perusahan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 s/d 2010 lalu yang merugikan keuangan negara sebesar Rp7.431.256.450 (tujuh milyar empat ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah).<br /><br />Kepada Majelis Hakim, saksi Sigit mengatakan, bahwa proses pembuatan SK Bupati adalah berdasarkan usulan dari SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) atau yang sekarag dikenal dengan sebutan OPD (Organisasi Perangkat Daerah). <br /><br />Saksi Sigit menjelaskan, bahwa SK Bupati Nomor 188 tahun 2008 tentang Rincian Penggunaan Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Trenggalek, untuk usaha percetakan tidak ada Nomor Register di Buku Register Bagian Hukum Pemda Kab. Trenggalek dan juga tidak ada dokumennya.<br /><br />“Tidak ada Nomor Registernya di Buku Register dan tidak ada dokumennya,” kata Sigit kepada Majelis Hakim.<br /><br />Saat JPU maupun PH terdakwa menanyakan siapa yang membuat, Sigit mengatakan tidak tahu. Namun menurut Sigit, bahwa usulan itu berawal dari Dinas Perekonomian namun tidak ada dokumennya.<br /><br />“Saya tidak tahu. Itu usulan dari Dinas Perekonomian tapi tidak ada dokumennya,” jawab Sigit kepada Majelis Hakim.<br /><br />Kata tak pantas dalam persidangan Yang Mulia, yaitu “Bodoh” yang diucapkan salah seorang Penasehat Hukum terdakwa Tatang, yskni Haryono, saat mantan Ketua Fraksi Golkar DPRD Trenggalek, Miklaswati dihadirkan sebagai saksi berikutnya.<br /><br />Kepada Majelis Hakim, saksi Miklaswati mengatakan bawah SK Bupati Nomor 188 tahun 2008 tentang Rincian Penggunaan Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Trenggalek tidak sesuai dengan Perda Nomor : 4 Tahun 2007 tanggal 15 Nopember 2007</span></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="font-size: small;"> </span> </div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: small;"></span></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiAHIROZdPO-tDSsUzyLdfbaMPKFPkRPXN2JgOPn-6lPkkhn1M7nYp-eK-BKWYBtV4yvqkyDcrIF7oUxQRe54fpKauE14EC7Y_3_9O0x6Ylfks8CM5WFzeJ5arhenrwDz3P84yMWA5TiN4/s1600/TRENGGALEK....jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiAHIROZdPO-tDSsUzyLdfbaMPKFPkRPXN2JgOPn-6lPkkhn1M7nYp-eK-BKWYBtV4yvqkyDcrIF7oUxQRe54fpKauE14EC7Y_3_9O0x6Ylfks8CM5WFzeJ5arhenrwDz3P84yMWA5TiN4/s1600/TRENGGALEK....jpg" /></a></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;">Dalam surat dakwaan JPU menjelaskan, dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan usaha PDAU Kab. Trenggalek, diberikan penyertaan modal. Kemudian ditetapkan Peraturan Daerah Kab. Trenggalek Nomor : 4 Tahun 2007 pada tanggal 15 Nopember 2007 tentang penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Trenggalek Tahun Anggaran 2007, dengan anggaran sebesar Rp15.300.000.000 (lima belas milyar tiga ratus Juta rupiah) yang rinciannya sebagai berikut : 1. Penyertaan Modal kepada PDAU sebesar Rp10.800.000.000,; 2. Penyertaan Modal Kepada PDAM sebesar Rp4.500.000.000.<br /><br />Dalam Penjelasan Perda Nomor 4 tahun 2007 tersebut, bahwa dana Penyertaan Modal PDAU sebesar Rp10.800.000.000 digunakan untuk usaha pabrik pupuk, pabrik Es, SPBU dan usaha lainnya setelah mendapatkan pertimbangan dari DPRD, namun dalam Perda tersebut tidak mencantumkan usaha percetakan<br /><br />Pada tanggal 26 Nopember 2007, Plt. Direktur PDAU Gathot Purwanto mengajukan Rencana Biaya Usaha PDAU Tahun 2008 dengan rincian sebagai berikut : 1. Pernyertaan Modal/Usaha Rp10.200.000.000,; Pabrik Es Rp5.450.000.000,; Peretakan Casava (produksi) Rp1.800.000.000,; Apotek Rp550.000.000,; Rado Jwalita Rp100.000.000,; SPBU Rp2.300.000.000. 2. Belanja pegawai Rp68.069.145,; 3. Honorium pegawai Rp88.414.586.400,; 4. Biaya umum dan Operasional Rp145.586.455,; 5. Belanja Inventaris Rp269.532.000,; 6. Biaya Litbang Rp8.750.000,; 7. Biaya pemeliharaan gedung Rp19.648.000, sehingga total sejumlah Rp10.800.000.000<br /> </span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;">Setelah Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin melakukan pemaparan, dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama, terdakwa Soeharto ditelepon oleh orang yang tidak dikenal dan menanyakan kelanjutan usaha percetakan yang telah dipaparkan oleh Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin tersebut dan sipenelpon mengancam terdakwa, “apabila usaha percetakan tersebut tidak segera di tindak lanjuti akan menyebarkan skandal terdakwa selaku Bupati Kab.Trenggalek untuk dipublikasikan”.<br /><br />Setelah mendapat telepon tersebut, terdakwa menindak lanjutinya. Karena kalau tidak, akan menjadi masalah buat terdakwa terlepas benar atau tidaknya ancaman skandal dimaksud, sehingga akhirnya terdakwa menyetujui penambahan usaha percetakan.<br /><br />Kemudian terdakwa memerintahkan Gathot Purwanto selaku Plt. Direktur PDAU untuk membuat konsep Surat Keputusan Bupati sebagai tindak lanjut Perda Nomor : 4 Tahun 2007 yang isinya, semula Pabrik Es, Pabrik Pupuk Granul, Radio Jwalita, SPBU dengan merubahnya yaitu menambah 2 (dua) unit usaha diluar Perda Nomor : 4 Tahun 2007 antara lain Percetakan dan Apotik Dharmada dan menghilangkan usaha pabrik pupuk.<br /><br />Seuasi persidangan, kepada beritakorupsi.co, Haryono menjelaskan alasannya mengatakan “bodoh” kepada saksi Miklaswati, karena selaku Ketua Fraksi seharusnya tau tentang Perda maupun tentang SK yang dimaksud. Namun disisi lain, Haryono mengatakan, bahwa semua Fraksi DPRD Trenggalek menyetujui tentang Perda kecuali Fraksi Golkar.<br /><br />“Tidak, dia kan selaku Ketua Fraksi, seharusnya tau. Dan semua Fraksi menyetujui Perda Nomor 3 kecuali Fraksi Golkar,” kata Haryono.<br /><br />Smentara menurut JPU Dody Novalita yang juga Kasi Pidsus Kejari Trenggalek terkait SK Bupati Nomor 188 mengatakan, bahwa dalam SK tersebut tidak ada paraf Kabag Hukum Pemda Kab. Trenggalek. Namun saat ditanya, apakah SK itu asli atau palsu, Dody Novalita tak menjawabnya secara jelas.<br /><br />“Tidak ada paraf. Kalau masalah palsu, silahkan simpulkan sendiri. Yang jelas seperti yang terungkap dalam persidangan tadi,” Dody Novalita<br /><br />Terpisah. Seusai persidangan Kepada beritakorupsi.co Sigit mengatakan tentang proses <br />Pembuatan SK Bupati selabagi pelaksaan dari Perda adalah berdasarkan usulan dari SKPD terkait. Sigit menjelaskan, usulan-usulan dari dinas terkait ke Bagian Hukum Pemda untuk  memintakan Nomor Register<br /><br />“Itu (SK) atas usulan dari Dinas terkait ke Bagian Hukum. Tapi untuk SK 188 tidak ada Nomor Register di Bukuk Register dan tidak ada dokumennya,” kata Sigiit. </span></span></div> <br /> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: small;"></span></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhsxW0PivXDJlmAcfLrVc9hhZr3ogQJdzQUGjeAxOdYUWppzuZTVrSfLPbfn2PcG-hgwH01EM1KxHLYlQ5e4AIZoXcr5ZQGh-f-4Su8jwPaaASQyxWN25BfL0aFS9i9ngWmOz-5OR3uJhg/s1600/trenggalek1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhsxW0PivXDJlmAcfLrVc9hhZr3ogQJdzQUGjeAxOdYUWppzuZTVrSfLPbfn2PcG-hgwH01EM1KxHLYlQ5e4AIZoXcr5ZQGh-f-4Su8jwPaaASQyxWN25BfL0aFS9i9ngWmOz-5OR3uJhg/s640/trenggalek1.jpg" width="640" /></a></span></div> <br /> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <br /> <div style="text-align: justify;"> Saat ditanya lebih lanjut, apakah tidak pernah menerima susulan untuk SK Bupati dari Dinas Pereknomian dan paraf Kabag Hukum Pemda Kab. Trenggalek pada SK tersebut?. Mananggapi hal itu, Sigit yang saat ini menjaabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kab. Trenggalek mengatakan dengan tegas tidak ada parafnya.<br /> <br /> “Tidak pernah menerima dan tidak ada paraf saya,” kata Sigit<br /> <br /> Seperti yang diberitakan sebelumnya. Kasus ini bermula pada tanggal 29 Desember 2006, Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kab. Trenggalek,  didirikan berdasarkan Perda Nomor 14 Tahun 2006 tanggal 29 Desember 2006 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Trenggalek dengan tujuan, untuk mengembangkan perekonomian daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dan meningkatkan usaha-usaha lainnya.<br /> <br /> Bahwa usaha yang akan dikembangkan pada saat akan dilakukan pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kab. Trenggalek adalah Industri dan perdagangan, Perhotelan dan usaha jasa wisata lainnya. Persewaan, Percetakan, Perbengkelan, SPBU dan Usaha-usaha lain yang sah.<br /> <br /> Pada tanggal 21 Maret 2007 berdasarkan Surat Perintah Bupati Trenggalek Nomor : 821.2/544/406.073/2007 memerintahkan Gathot Purwanto disamping jabatannya sebagai Kasubag Otonomi Daerah Pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Trenggalek, juga ditunjuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PDAU Kab. Trenggalek.<br /> <br /> Pada tanggal 26 Juli 2007, setelah Perda Nomor : 14 Tahun 2006 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Trenggalek diterbitkan, terdakwa Soeharto  ditemui oleh Gathot Purwanto dan Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin dengan membawa Proposal terkait investasi usaha percetakan di Kab. Trenggalek, selanjutnya Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin menyampaikan, apabila usaha percetakan tersebut didirikan maka untuk koran Surabaya Pagi akan dicetak di Trenggalek dan dipasarkan diwilayah Kediri, Madiun dan sekitarnya.<br /> <br /> Setelah melakukan pertemuan dengan terdakwa Soeharto, selanjutnya Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin, diminta untuk melakukan pemaparan tentang pendirian usaha percetakan tersebut. Kemudian Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin melakukan pemaparan di Gedung DPRD Kab. Trenggalek diikuti oleh terdakwa Soeharto beserta Gathot PurwantoJahari (almarhum), Jausi, Samsul Anam dan Anggota DPRD Kab.TrenggaIek lainnya<br /> <br /> Pada tanggal 30 Juli 2007, dibuat Peraturan Bupati (Perbup) Trenggalek Nomor : 29 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kab. Trenggalek, kemudian dibentuk kepengurusan PDAU terdiri dari : 1. Direktur Utama, Drs. Gathot Purwanto,: 2. Direktur Teknis, Kosong,; 3. Ka. Biro Umum dan   Personalia,  Nugraheni Rahayu Setyaningsih,; 4. Ka. Biro Keuangan, Sri Winarti,; 5. Ka. Biro Pengembangan Usaha, Sambas Rudi Winotjo; 6. Ka. Biro Promosi dan Pemasaran, Ririk Damayanti,; 7. Badan Pengawas : 1. Subro Muhsi Syamsuri, 2. Sunarko dan 3. Warino<br /> <br /> Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan usaha PDAU Kab. Trenggalek, diberikan penyertaan modal. Kemudian ditetapkan Peraturan Daerah Kab. Trenggalek Nomor : 4 Tahun 2007 pada tanggal 15 Nopember 2007 tentang penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Trenggalek Tahun Anggaran 2007, dengan anggaran sebesar Rp15.300.000.000 (lima belas milyar tiga ratus Juta rupiah) yang rinciannya sebagai berikut : 1. Penyertaan Modal kepada PDAU sebesar Rp10.800.000.000,; 2. Penyertaan Modal Kepada PDAM sebesar Rp4.500.000.000.<br /> <br /> Sebagaimana tertuang dalam Penjelasan Pasal 4 Perda Nomor 2007 tersebut, Dana Penyertaan Modal sebesar Rp10.800.000.000, untuk PDAU digunakan untuk usaha pabrik pupuk, pabrik Es, SPBU dan usaha lainnya setelah mendapatkan pertimbangan dari DPRD, namun dalam Perda tersebut tidak mencantumkan usaha percetakan;<br /> <br /> Pada tanggal 26 Nopember 2007, Plt. Direktur PDAU Gathot Purwanto mengajukan Rencana Biaya Usaha PDAU Tahun 2008 dengan rincian sebagai berikut : 1. Pernyertaan Modal/Usaha Rp10.200.000.000,; Pabrik Es Rp5.450.000.000,; Peretakan Casava (produksi) Rp1.800.000.000,; Apotek Rp550.000.000,; Rado Jwalita Rp100.000.000,; SPBU Rp2.300.000.000. 2. Belanja pegawai Rp68.069.145,; 3. Honorium pegawai Rp88.414.586.400,; 4. Biaya umum dan Operasional Rp145.586.455,; 5. Belanja Inventaris Rp269.532.000,; 6. Biaya Litbang Rp8.750.000,; 7. Biaya pemeliharaan gedung Rp19.648.000, sehingga total sejumlah Rp10.800.000.000</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: small;"></span></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEggY4wxs7ShLf72JNkXgi9CnXy5hW_dSAC9n-giM7a4j9Wb0mNDpascFoeX59YhIfbUzpBGdAQoF_y6_ie5fAzyb-LTSGD1FBm-dwSDhtC5qCSI2Hqy2X8xUWTh0YaT8Qp8VIysDz6QB90/s1600/IMG20191025104701.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEggY4wxs7ShLf72JNkXgi9CnXy5hW_dSAC9n-giM7a4j9Wb0mNDpascFoeX59YhIfbUzpBGdAQoF_y6_ie5fAzyb-LTSGD1FBm-dwSDhtC5qCSI2Hqy2X8xUWTh0YaT8Qp8VIysDz6QB90/s640/IMG20191025104701.jpg" width="640" /></a></span></div> <br /> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: small;">Setelah Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin melakukan pemaparan, dalam rentang yang tidak terlalu lama, terdakwa Soeharto ditelepon oleh orang yang tidak dikenal menanyakan kelanjutan usaha percetakan yang telah dipaparkan oleh Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin tersebut dan sipenelpon mengancam terdakwa, apabila usaha percetakan tersebut tidak segera di tindak lanjuti akan menyebarkan skandal terdakwa selaku Bupati Kab.Trenggalek untuk dipublikasikan.<br /><br />Setelah mendapat telepon tersebut, terdakwa menindak llanjutinya. Karena kalau tidak, akan menjadi masalah buat terdakwa terlepas benar atau tidaknya ancaman skandal dimaksud, sehingga akhirnya terdakwa menyetujui penambahan usaha percetakan.<br /><br />Kemudian terdakwa memerintahkan Gathot Purwanto selaku Plt. Direktur PDAU untuk membuat konsep Surat Keputusan Bupati sebagai tindak lanjut Perda Nomor : 4 Tahun 2007 yang isinya, semula Pabrik Es, Pabrik Pupuk Granul, Radio Jwalita, SPBU dengan merubahnya yaitu menambah 2 (dua) unit usaha diluar Perda Nomor : 4 Tahun 2007 antara lain Percetakan dan Apotik Dharmada dan menghilangkan usaha pabrik pupuk.<br /><br />Pencairan dana penyertaan modal tahun anggaran 2007 sebesar Rp10.800.000.000 (sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah) dari kas daerah kepada PDAU dengan kronologis sebagai berikut : a. Plt. Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha (Gathot Purwanto) mengajukan Nota Dinas kepada Bupati Trenggalek dalam hal ini sesuai surat Plt. Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kab. Trenggalek yang ditujukan kepada Bupati Trenggalek tanggal 12 Desember 2007 Nomor : 900/029/406.081/2007 perihal permohonan persetujuan pemindahbukuan rekening penyertaan modal Pemerintah Daerah (Pemda) kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Trenggalek dengan disertai rencana peruntukannya sebagaimana dokumen pelaksanaan anggaran Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kab. Trenggalek<br /><br />b. Selanjutnya terdakwa selaku Bupati Trenggalek memberikan petunjuk dalam disposisinya atas Surat Plt. Direktur PDAU tersebut tertanggal 13 Desember 2007 yang pada prinsipnya,  memerintahkan kepada Warino selaku Sekda (sebagai pengguna Anggaran) untuk di Proses sesuai ketentuan dan melaksanakan pengawasan yang ketat<br /><br />c. Selanjutnya Warino selaku Sekda Kab. Trenggalek memerintahkan Herusanto selaku Kabag (Kepala Bagian) Perekonomian dan Penanaman Modal untuk menindaklanjuti sesuai protap tertanggal 18 Desember 2007<br /><br />d. Kemudian Bagian Perekonomian meneliti dokumen pendukung tagihan dari Plt. Direktur PDAU dan mengajukan permintaan pembayaran kepada pengguna anggaran yaitu Sekretaris Daerah (Warino) sesuai surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor : 900/005/406.023/BL-LS-PDAU/2007 tanggal 24 Desember 2007, lalu diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : OOS/BY-LS/406.023/2007 tanggal 27 Desember 2007 oleh Sekretaris Daerah<br /><br />e. Atas dasar Surat Kabag Perekonomian Nomor : 900/247/406.023/2007 tanggal 27 Desember 2007 kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Trenggalek, selanjutnya Ali Mustofa selaaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Trenggalek meneliti dokumen kelengkapan ada tidaknya surat pengantar SPP-LS, ringkasan SPP-LS, surat penyediaan dana, kwitansi bermaterai yang ditandatangani oleh pihak ketiga (Plt. Direktur PDAU) disiapkan oleh bendahara pembantu di bidang perekonomian<br /><br />f. Selanjutnya Kepala BPKAD Kab. Trenggalek (Ali Mustofa) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : OOS/BY-LS/2007 tanggal 28 Desember 2007 oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Trenggalek yakni Ali Mustofa. Selanjutnya SP2D diserahkan kepada Plt. Direktur PDAU (Gathot Purwanto) untuk pemindahbukuan melalui Kas Daerah ke GIRO BRI Nomor Reg : 1/BY/LS/2007 tanggal 28 Desember 2007.<br /><br />Pada tanggal 28 Desember 2007, dibuatkan Berita Acara Penyerahan Penyertaan Saham/Modal Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2007 Nomor : 900/315/426.023/2007, antara Pemerintah Kabupaten Trenggalek dengan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kab.Trenggalek yaitu Winarno selaku Sekretaris Daerah Kab. Trenggalek dengan Gathot Purwanto selaku Plt. Direktur PDAU Kab. Trenggalek dengan rincian, Kekayaan Pemda yang dipisahkan antara lain : 1. Penyertaan Modal/Usaha ; a. Pabrik Es Rp2.270.000.000 (Feasebility Study Rp50.000.000,; DED Rp100.000.000 dan Induk (40% Knstruksi dan operasional) Rp2.120.000.000). b. Apotik Dharmada Rp500 juta,; c. Radio Jwalita Rp100 juta,; d. SPBU (Pengurusan Ijin) Rp150 juta,; e. Percetakan Rp7.139.000.000 dan f. Pondasi dan Partisi gedung Rp41 juta,; Belanja pegawai Rp156.483.454,; Biaya umum dan Operasional Rp145.586.455,; Pengadaan Inventaris Rp269.532.000,; Biaya penelitian dan pengembangan Rp8.750.000 dan Biaya pemeliharaan gedung Rp19.648.000, sehingga total sejumlah Rp10.800.000.000<br /><br />1.<br />Pada tanggal 9 Januari 2008, dibuat Nota Kesepahaman MoU (Memorandum of Understanding) antara Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Trenggalek dan PT . Surabaya Sore Surabaya Tentang Pendirian Industri Grafika di Kabupaten Trenggalek Nomor : 539/08/406.081/2008 - Nomor : 06/Dirut-SMG-Pemkab Trenggalek/I/2008.<br /><br />Dalam Nota Kesepahaman tersebut disebutkan ; Pasal 1 : Kerjasama ini bertujun untuk pengembangan usaha industri Grafika di Kabupaten dan sekitarnya. Pasal 2 huruf a : Pihak kedua akan menyiapkan sistim, menejemen, SDM hingga operasional Industri Grafika Kabupaten Trenggalek. Sedangkan pihak pertama akan menyipkan dana pembelian mesin-mesin dan dana pendukungnya.<br /><br />huruf b : Dalam hal ini Pihak Kedua sepakat memposisikan penyertaan Pihak Pertama sebagai pemegang saham mayoritas sebesar 80 % (delapan puluh persen ) atau senilai tujuh miliar seratus tiga puluh sembilan juta rupiah ( Rp7.139.000.000) dan pihakn kedua Pemegang saham minoritas sebesar 20% (dua puluh perse) atau senilai satu miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah (Rp1.784.750.000)<br /><br />Kemudian Gathot Purwanto membuat konsep Surat Keputusan Bupati sesuai perintah terdakwa, sebagai tindak lanjut Perda Nomor : 4 Tahun 2007 dan ditandatangani oleh terdakwa Soeharto Bin Yakoen, sehingga terbitlah Surat Keputusan Bupati Trenggalek Nomor : 188.45/08/406.012/2008 tanggal 9 Januari 2008 tentang Rincian Penggunaan Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kab. Trenggalek, dengan rincian sebagai berikut :<br /><br />Belanja Perusahaan Daerah Rp10.800.000.000,; Penyertaan Saham Rp10.200.000.000,; Pabrik Es Rp2.270.000.000 (Feasebility Study Rp50.000.000,; DED Rp100.000.000 dan Induk (40% Knstruksi dan operasional) Rp2.120.000.000),; Apotik Dharmada Rp500 juta,; Radio Jwalita Rp100 juta,; SPBU (Pengurusan Ijin) Rp150 juta,; Percetakan Rp7.139.000.000 dan Pondasi dan Partisi gedung Rp41 juta,; Belanja pegawai Rp156.483.454,; Biaya umum dan Operasional Rp145.586.455,; Pengadaan Inventaris Rp269.532.000,; Biaya penelitian dan pengembangan Rp8.750.000 dan Biaya pemeliharaan gedung Rp19.648.000.<br /><br />Proses pembuatan Surat Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 188.45/08 406.012/2008 tanggal 9 Januari 2008 tentang Rincian Penggunaan Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kab. Trenggalek tidak sesuai dengan prosedur yang ada,  karena tanpa melalui Bagian Hukum untuk dilakukan verifikasi terlebih dahulu.<br /><br />Sesuai dengan Perda Nomor 4 Tahun 2007 tanggal 15 Nopember 2007 tentang Penyertaan Modal Pemda kepada PDAU dan PDAM Kab. Trenggalek Tahun 2007 pada Penjelasan Pasal 4 disebutkan : "Penggunaan penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Aneka usaha (PDAU), digunakan untuk pendirian pabrik pupuk, pabrik es, SPBU dan usaha lainnya setelah mendapatkan pertimbangan dari DPRD"<br /><br />Kenyataannya, pendirian usaha percetakan dan usaha lainnya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 188.45/08/406.012/2008 tanggalr 9 Januari 2008 tentang Rincian Penggunaan Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha (pDAU) Kabupaten Trenggalek,  usaha percetakan tidak ada pertimbangan dari DPRD Kab. Trenggalek. </span></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjVQSaWjIn7y43rwRhrC5aX2DKqqkubfd7F9hgiyb5NOkP4ZxJ0PuAUNUZGjTytRA8oOryDrUapWI8ikAci6sKqgOhbi8ZELz8-FDYMzstt_4SzrPVilQ6IBjDWWSDADGgrbwtCQEC_13o/s1600/IMG2019110111105.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="365" data-original-width="647" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjVQSaWjIn7y43rwRhrC5aX2DKqqkubfd7F9hgiyb5NOkP4ZxJ0PuAUNUZGjTytRA8oOryDrUapWI8ikAci6sKqgOhbi8ZELz8-FDYMzstt_4SzrPVilQ6IBjDWWSDADGgrbwtCQEC_13o/s640/IMG2019110111105.jpg" width="640" /></a></span></div> <br /> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: small;">Setelah ditemukannya Surat Keputusan Bupati Nomor 188.45/08/406.012/2008 tanggal 9 Januari 2008 tentang Rincian Penggunaan Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Trenggalek, kemudian pada tanggal yang sama dibuatkan Nota Kesepahaman (Memorandum of understanding) tentang Pendirian Industri Grafika di Kabupaten Trenggalek antara PDAU (diwakili oleh Gathot Purwanto dan PT. Surabaya Sore (diwakili oleh Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin) Nomor: 539/08/406.081/2008 No.06/Dirut-SMG-Pemkab Trenggalek/I/2008<br /><br />Pada tanggal 9 Januari 2008, dibuat Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) antara Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Trenggalek dan PT. Surabaya Sore Surabaya Tentang Pendirian Industri Grafika di Kabupaten Trenggalek Nomor : 539/08/406.081/2008 - Nomor : 06/Dirut-SMG-Pemkab Trenggalek/I/2008.<br /><br />Dalam Nota Kesepahaman tersebut disebutkan ; Pasal l : Kerjasama ini bertujuan untuk pengembangan usaha industri Grafika di Kabupaten dan sekitarnya. Pasal 2huruf a : Pihak kedua akan menyiapkan sistim, menejemen, SDM hingga operasional Industri Grafika Kabupaten Trenggalek. Sedangkan pihak pertama akan menyiapkan dana pembelian mesin-mesin dan dana pendukungnya. Huruf b : Dalam hal ini Pihak Kedua sepakat memposisikan penyertaan Pihak Pertama sebagai pemegang saham mayoritas sebesar 80 % (delapan puluh persen) atau senilai tujuh miliar seratus tiga puluh sembilan juta rupiah (Rp7.139.000.000) dan pihakn kedua Pemegang saham minoritas sebesar 20% (dua puluh persen) atau senilai satu miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah (Rp1.784.750.000)<br /><br />Pada tanggal 9 Januari 2008, dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Usaha Grafika Nomor : 539/09/406.081/2008 - Nomor : 07/PDAU Trenggalek-SMG Sby/I/2008 antara PDAU Kab. Trenggalek (diwakili oleh Gathot Purwanto) dan PT. Surabaya Sore (diwakili oleh Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin) yang akan melakukan kerjasama dalam bidang usaha Industri Grafika di Kabupaten Trenggalek, antara lain memuat sebagai berikut :<br /><br />1. Dalam ikatan kerjasama ini, kedua belah pihak membentuk badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas ( PT); <br /><br />2. Perusahaan ini dinamakan PT. Bangkit Grafika Sejahtera, atau yang disingkat BGS, dan selanjutnya akan mendirikan percetakan di Kabupaten Trenggalek; <br /><br />3. PDAU Kabupaten Trenggalek sepakat memposisikan sebagai pemegang saham mayoritas sebesar 80% atau senilai Rp7.139.000.000 (tujuh milyar seratus tiga puluh sembilan juta rupiah) dan PT. Surabaya Sore pemegang saham minoritas sebesar 20% atau senilai Rp1.784.750.000 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh empatjuta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); <br /><br />4. PT. Surabaya Sore akan menginvestasikan uang sejumlah Rp1.784.750.000 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dalam bentuk persiapan (pra operasional), survey pasar, SDM, Pembuatan sistem, manajemen hingga operasional; <br /><br />5. PDAU Kabupaten Trenggalek menyetorkan uang sejumlah Rp7.139.000.000  (tujuh milyar seratus tiga puluh sembilan juta rupiah) untuk pembelian mesin offset, mesin web, mesin digital, peralatan pra cetak, mesm sablon perlengkapan cetak, dan mesin gense<br /><br />Namun faktanya menunjukan : a. Investasi modal usaha Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin (PT. Surabaya Sore) sebesar Rp1.784.750.000 tidak dalam bentuk uang tetapi dalam bentuk persiapan (pra operasional), survey pasar, pembuatan sistem dan SDM tidak didasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undan Nomor tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 34;<br /><br />b. Pendirian Usaha Percetakan tidak dilakukan study kelayakan oleh konsultan ahli dibidang  percetakan yang ditunjuk dan disepakati oleh kedua belah pihak senegaimana diatur dalam Permendagri Nomor : 4 Tahun 1990, sehingga tidak dapat mengetahui prospek usaha yang akan menjadi objek kerjasama<br /><br />c. Perusahaan daerah yang akan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga harus mempunyai proposal dan study kelayakan tentang prospek usaha yang akan menjadi obyek kerjasama, disusun dan dibuat oleh konsultan ahli dibidang itu, ditunjuk dan disepakati kedua pihak sehingga dapat mengetahui prospek usaha yang akan menjadi obyek kerjasama, ternyata tidak dilakukan;<br /><br />d. Tidak mengajukan persetujuan Kepada Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam peraturan Permendagri Nomor 4 Tahun 1990 tanggal 16 Maret 1990 dimana nilai investasi lebih dari Rp1.000.006.000, dan jangka waktu kerjasama melebihi 5 (lima) tahun memerlukan persetujuan Menteri Dalam Negen<br /><br />e. Tidak ada modal yang disetor oleh Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 33<br /><br /> Bahwa investasi modal usaha Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin (PT. Surabaya Sore) sebesar Rp1.784.750.000 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tidak berbentuk uang tetapi dalam bentuk persiapan (pra operasional), survey pasar, SDM, pembuatan system dan manajemen, tim penerbitan serta mesin-mesin yang dibutuhkan dalam pengelolaan dan pengembangannya oleh Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin tidak didasarkan harga pasar atau ahli yang tidak terafiliasi dengan Perseroan, hal tersebut telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2007 Pasal 34 ayat (1) yang berbunyi : Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/ atau dalam bentuk lainnya; ayat (2), Dalam hal penyetoran modal saham dilakukan dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penilaian setoran modal saham ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan Perseroan<br /><br />Bahwa Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Usaha Grafika Nomor 539/09/406.081/2008-Nomor : 07/PDAU Trenggalek-SMG Sby/I/2008 antara PDAU dan PT. Surabaya Sore untuk mendirikan usaha percetakan tidak dilakukan study kelayakan oleh konsultan ahli dibidang percetakan yang ditunjuk dan disepakati ke dua belah pihak sehingga dapat mengetahui prospek Usaha yang akan menjadi obyek kerjasama, hal ini telah bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 4 Tahun 1990 tanggal 16 Maret 1990 tentang Tata Cara Kerja Sama Antara Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c disebutkan : c. Mempunyai proposal atau study kelayakan tentang prospek usaha yang akan menjadi obyek kerjasama, disusun dan dibuat oleh konsultan ahli dibidang itu dan ditunjuk dan disepakati kedua pihak"<br /><br />Nilai investasi usaha percetakan "PT. BGS" berjumlah Rp7.139.000.000 (tujuh milyar seratus tiga puluh sembilan juta rupiah) seharusnya memerlukan persetujuan kepada Menteri Dalam Negeri, namun hal tersebut tidak dilaksanakan sehingga bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 4 Tahun 1990 tanggal 16 Maret 1990 tentang Tata Cara Kerja Sama Antara Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c disebutkan : "(1) Kerjasama dengan Pihak Ketiga dilakukan oleh Direksi Perusahaan Daerah dengan ketentuan sebagai berikut : huruf c. Nilai investasi lebih dari Rp.1.000.000.000,dan jangka waktu kerjasama melebihi 5 (lima) tahun memerlukan persetujuan Menteri Dalam Negeri" </span></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: small;"></span></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhLQhcppXIYeTxaAEafz4v6_Q3_pXajxi1YaoOhab07khS41-EIjZ9gOeB4JrlzFDZGnMbFY-LgXom8K4EcJzltRVl65ndqGRPB2Tc4WnEkH5eKAbLBnwfNX3iM3DoJV4yApLAyAp_KUSc/s1600/v.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="355" data-original-width="631" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhLQhcppXIYeTxaAEafz4v6_Q3_pXajxi1YaoOhab07khS41-EIjZ9gOeB4JrlzFDZGnMbFY-LgXom8K4EcJzltRVl65ndqGRPB2Tc4WnEkH5eKAbLBnwfNX3iM3DoJV4yApLAyAp_KUSc/s1600/v.png" /></a></span></div> <br /> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: small;">Pada tanggal 16 Januari 2008, kerjasama antara PDAU Kab. Trenggalek dengan PT. Surabaya Sore untuk mendirikan usaha percetakan, selanjutnya dituangkan dalam Akta Notaris No. 11 di Notaris Kayun Widiharsono, SH. MKn tentang Pendirian usaha percetakan "PT. Bangkit Graflka Sejahtera";<br /><br />Dalam Akta Notaris No. 11 tentang Pendirian usaha percetakan "'PT. Bangkit Grahka Sejahtera" dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) dan Pasal 20 Sub a dan b disebutkan : Modal Dasar perseroan berjumlah Rp8.923.750.000 (delapan milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) terbagi atas 892.375 saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp10.000,; Ayat (2). Dari modal dasar tersebut, telah ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 33,6% atau sejumlah 300.000 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dengan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta.<br /><br />Pasal 20 Ayat (1) sub a : PDAU berkedudukan di Trenggalek tersebut sejumlah 240.000 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.2.400.000.000,(dua milyar empat ratus juta rupiah),; Sub b : PT. Surabaya Sore berkedudukan di Surabaya tersebut, sejumlah 60.000 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah) tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas karena tidak ada modal yang disetor oleh Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin sampai sekarang sebagaimana diwajibkan Pasal 33 ayat (1) dan (2) yang berbunyi ; Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh. Ayat (2). Modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.<br /><br />Bahwa dalam salinan akta Notaris Kayun Widiharsono,SH, M.Kn tersebut susunan organisasi PT. Bangkit Grafika Sejahtera (BGS) adalah : Direktur Utama : Tuan Tatang Istiawan Witjaksono; Direktur : Gathot Purwanto; Komisaris Utama : Soeharto Bin Yakoen; Komisaris : Andrizal<br /><br />Dalam Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) tidak tepat terdakwa Soeharto Bin Yakoen selaku Bupati Trenggalek, menjabat sebagai Komisaris Utama PT.Bangkit Granka Sejahtera selaku Pemilik Modal karena merangkap jabatan dan berpotensi terjadinya benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan atas hal-hal yang strategis bagi PT.BGS<br /><br />Pengangkatan terdakwa Soeharto Bin Yakoen sebagai Komisaris Utama PT. Bangkit Granka Sejahtera sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Nomor : 11 Tahun 2008 tanggal 16 Januari 2008 telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 28 huruf b yang berbunyi : "Kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang : Turut serta dalam suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik negara/daerah, atau daiam yayasan bidang apapun".<br /><br />Pada tanggal 18 Januari 2008 sampai dengan 11 Februari 2008, Penyertaan Modal PDAU Kabupaten Trenggalek sebesar Rp7.139.000.000 (tujuh milyar seratus tiga puluh sembilan juta rupiah) ditransfer dari rekening PDAU BRI Cabang Trenggalek Nomor : 0177-01-000530-30-9 ke rekening PT. BGS pada BRI Cabang Trenggalek Nomor : 0177-01-000532-301 dalam tiga tahap, yaitu: 1. Tanggal 18 Januari 2008 Rp3 miliyar, 2. Tanggal 25 Januari 2008 Rp1.500.000.000 dan Tanggal 11 Febuari 2008 sebesaar Rp2.639.000.000, Jumlah Rp7.139.000.000.<br /><br />Kemudian Gathot Purwanto sebagai Plt Direktur PDAU dan Direktur PT Bangkit Grahka Sejahtera, memerintahkan Kepala Biro Keuangan PDAU yakni Sri Winarti untuk mentransfer ke rekening Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin dengan Nomor rekening 5180308808 pada BCA Kantor Cabang Kayun dengan Realtime TIme Gross Seattlement (RTGS) dalam tiga tahap, yaitu: 1. Tanggal 18 Januari 2008 sebesar Rp2.200.000.000, 2. Tangggal 29 Januari 2008 sebesaar Rp1.500.000.000 dan Tanggal 11 Febuari 2008 sebesar Rp2.200.000.000, total sebesar Rp5.9900.000.000<br /><br />Selain itu, dari data slip pengambilan giro tanggal 10 April 2008, terdapat Pengambilan tunai dari rekening PT. BGS di BRI Cabang Trenggalek Nomor 0177-01000532-301 sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan tanggal 30 April 2008 sebesar Rp100.000.000 yang diterima oleh Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin melalui Giro<br /><br />Namun sebelum PDAU mentransfer ke PT BGS, menurut keterangan Sri Winarti, terdapat uang muka yang ditalangi PDAU untuk diserahkan kepada Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin sebesar Rp606.975.000 (enam ratus enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang diserahkan secara tunai.<br /><br />Dari data rekening Koran PT. BGS terdapat transaksi pemindahbukuan ke rekening lain tanggal 18 Januari 2008 sebesar Rp606.975.000 (enam ratus enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)<br /><br />Hal ini sesuai dengan salinan rekening Koran PT Surabaya Sore di BCA Cabang Kayun Nomor rekening 7880818303 dengan setoran tunai tanggal 11 Januari 2008 sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah), dan sisanya diambil tunai oleh Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin sebesar Rp106.975.000 (seratus enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).<br /><br />Sehingga total uang PT.BGS yang diterima oleh Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin sebesar Rp6.656.975.000 (enam milyar enam ratus lima puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah).<br /><br />Dari data Rekening Koran, Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin dengan nomor rekening 5180308808 pada BCA Kantor Cabang Kayun terdapat penarikan tunai yang kemudian ditransfer ke rekening Gathot Purwanto tanggal 29 Januari 2008 sebesar Rp769.000.000 (tujuh ratus enam puluh sembilan juta rupiah).<br /><br />Uang sebesar tersebut adalah berasal dari Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin yang dijanjikan untuk anggaran anggota Pansus DPRD Kab.Trenggalek sebesar Rp1.000.000.000 (Satu milyar rupiah), namun ternyata realisasinya yang ditransfer ke saksi Gathot Purwanto sebesar Rp769.000.000 (Tujuh ratus enam puluh Sembilan juta rupiah </span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: small;"><br /></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: small;"></span></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhQRiHFtLhZe67eFK89cluJkNqDJppi9bMKKHyHmsxNHgPPxAoV4AHakGV00E7ZdS6zvlk3tm6hhu8xStIP2TXDZhGbzTeIizDaSwFrP_CRSpR_mJRB639o0BDvj7JtArMfnPzgiYWDlAM/s1600/3...jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhQRiHFtLhZe67eFK89cluJkNqDJppi9bMKKHyHmsxNHgPPxAoV4AHakGV00E7ZdS6zvlk3tm6hhu8xStIP2TXDZhGbzTeIizDaSwFrP_CRSpR_mJRB639o0BDvj7JtArMfnPzgiYWDlAM/s640/3...jpg" width="640" /></a></span></div> <br /> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: small;">Dari nominal Rp769.000.000 (Tujuh ratus enam puluh Sembilan juta rupiah) yang diterima oleh Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin untuk penggunaannya antara lain, sebagian Gathot Purwanto berikan kepada anggota-anggota pansus penyertaan modal DPRD Kab.Trenggalek yang sudah tidak diingat satu persatu oleh Gathot Purwanto, dan salah satunya untuk Sukaji diberikan sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).<br /><br />Selain itu juga, dipergunakan untuk mengganti uang pribadi Gathot Purwanto yang digunakan untuk anggota pansus penyertaan modal melalui Sukaji (Ketua Komisi B DPRD Kab.Trenggalek) sebesar Rp200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) melalui transfer ke rekening BCA milik Fathkur Rahman sebelum anggaran penyertaan modal PDAU Tahun 2007 disahkan dan juga untuk keperluan lain <br /><br />Pada tanggal 21 Januari 2008, Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin selaku Direktur Utama PT. BGS telah membeli mesin percetakan sesuai dengan Perjanjian jual beli mesin antara Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin dengan Vicky Handoko seIaku Pemilik UD. Kencana Sari sebesar Rp2.669.000.000 (dua mlyar enam ratus enam Duluh sembilan juta rupiah) antara lain :<br /><br />1. Mesin merk Heidelberg Speed Master 102 V tahun 1994, Conventional 4 warna ukuran 72 x 102cm, Eks. Malaysia (Recondition) dengan harga Rp1.800.000.000 (termasuk Instal) garansl service 3 bulan,; 2. Mesin Offset Oliver 72 tahun 1990, 1 warna harga Rp270.000.000 termasuk install dan garansi service 3 (tiga) bulan.<br /><br />3. Mesin Potong kertas Polar 115 Program Digital Ukuran max lebar 115 cm tahun 2002 Eks Jerman (recondition) harga Rp241.000.000 (termasuk install) garansi service 3 (tiga) bulan.,; 4. Plat Processor Dupont Howson PN 85 Eks Eropa ukuran max lebar 85, ada gum section (plat keluar sudah di gum dan kering tahun 2002 program digital garansi termasuk garansi spare part 3 bulan + service 1 bulan harga Rp110.000.000,; 5. Plat Maker made in China type SBK-C. Ukuran 1150 x 950 mm Shutter lodinegallium lamp printing frame 380 V/2 kw digital program garansi sparepart 3 bulan (tidak termasuk lampu halogen) harga Rp78.000.000 (baru)<br /><br />6. Mesin Toko 820 Eks Jepang. Ukuran folio tahun 2000 (recondition) garansi service 4 bulan,, harga Rp.50.000.000,; 7. Mesin Bending (Lem Buku) Made ln Cina tahun 2000 tipe JBB 335 garansi 6 bulan harga Rp70.000.000, dan 8. Mesin Jahit kawat 1 mata made in Cina tahun 2007, tipe Purlux., garansi 6 bulan dengan harga Rp50.000.000<br /><br />Berdasarkan Kuitansi tanggal 21 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh UD.Kencana Sari atas pembelian mesin-mesin oleh PT.Bangkit Grafika Sejahtera sebesar R2.135.200.000 (dua milyar seratus tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah), dan 80% dari total harga mesin atau Rp2.669.000.000, didalam kuitansi tersebut menyebutkan dibayar dengan cek 2 lembar yaitu cek BCA No CA 446055 JT dan cek BCA no CA 4460052 JT.<br /><br />Namun dari salinan rekening Koran rekening Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin terdapat 2 kali transaksi pengambilan tunai melalui cek BCA No CA 446052 JT Tanggal 21 Januari 2008 sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dan cek BCA no CA 446055 JT Tanggal 21 Januari 2008 sebesar Rp682.500.000 (enam ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Jadi total cek yang keluar dari rekening Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin sebesar Rp782.500.000, bukan sebesar Rp2.669.000.000 (dua milyar enam ratus enam puluh sembilan juta rupiah);<br /><br />Mesin-mesin percetakan dari Vicky Handoko selaku pemilik UD. Kencana Sari, dipesan oleh Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin pada tahun 2007, kemudian mesin-mesin tersebut di rekondisi oleh Vicky Handoko selama 6 (enam) bulan yang selanjutnya dikirimkan ke PT. BGS sesuai dengan Perjanjian Jual Beli yang dibuat tertanggal 21 Januari 2008<br /><br />Sehingga pemesanan mesin-mesin cetak tersebut waktunya adalah sebelum ditetapkan pendirian usaha percetakan oleh terdakwa Soeharto Bin Yakoen sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Trenggalek Nomor : 188.45/08/406.012/2008 tanggal 9 Januari 2008 tentang Rincian Penggunaan Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kab. Trenggalek.<br /><br />Bahwa pembelian mesin percetakan oleh Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin tidak berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor : 43 Tahun 2000 Tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga dalam Pasal 8 ayat (1) yang berbunyi : "Kerjasama dengan Pihak Ketiga untuk pengadaan barang/jasa serta infrastruktur dilakukan oleh Direksi Perusahaan Daerah sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku"<br /><br />Pembelian mesin-mesln percetakan oleh Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin, harus berpedoman dengan ketentuan yang berlaku, yaitu Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 Tentang Pperubahan Kenam atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.<br /><br />Namun hal tersebut tidak dilakukan, dimana pengadaan mesin-mesin percetakan dilakukan dengan terburu-buru, prosedur pengadaan tidak jelas, pengadaan secara penunjukan langsung dengan nilai di atas Rp5.000.000.000 tanpa penawaran dan negosiasi<br /><br />Pada Tanggal 22 Januari 2008 Bupati Trenggalek Terdakwa Soeharto Bin Yakoen memberikan ijin kepada Gathot Purwanto selaku Plt Direktur Utama PDAU Kabupaten Trenggalek untuk menjadi Direktur PT.Bangklt Graflka Sejahtera di Kabupaten Trenggalek melalui surat ijin Nomor 821/23/406.081/2008 tanggal 22 Januari 2008;<br /><br />Pada tanggal 28 Januari 2008, telah dilakukan pembelian mesin oleh PT Bangkit Grafika Sejahtera kepada PT. Nadi Raga Bina sebesar 80% dari Rp3.085.000.000 atau dibayar sebesar Rp2468.000.000 sesuai dengan kuitansi. Mesin-mesin percetakan yang dibeli dari PT. Nadi Raga Bina, stelah dilakukan pengecekan ternyata tidak diterdaftar di Direktorat Administrasi Hukum dan Umum Kanwil Kementerian Hukum dan Ham Nomor W15.AH.01.01-2247 tanggal 27 Agustus 2019 Perihal Keterangan Perseroan. </span></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: small;"></span></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjlHQRXBvu9nna3LngZd-0IpvLueuSYk0R1vTF9cj4wwNQM5IHlKPMAdv6ll8cpNrhnwP2Rd0erTDOoPckmEbTi8iSpe-CBSGvqLgleALZIOJgjIp6gnTp96ExRjo_-jCUgkEducYkrMMg/s1600/w.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="353" data-original-width="627" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjlHQRXBvu9nna3LngZd-0IpvLueuSYk0R1vTF9cj4wwNQM5IHlKPMAdv6ll8cpNrhnwP2Rd0erTDOoPckmEbTi8iSpe-CBSGvqLgleALZIOJgjIp6gnTp96ExRjo_-jCUgkEducYkrMMg/s640/w.png" width="640" /></a></span></div> <br /> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: small;">Dalam Surat Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Mesin Cetak Web Offset dan Image Setter antara PT Bangkit Graflka Sejahtera dengan PT. Nadi Raga Bina No : 006/NRB/I/2008 tanggal 28 Januari 2008 menyebutkan, bahwa mengadakan perjanjian 3 (tiga) item mesin dengan syarat sebagai berikut :<br /><br />1. (satu) line mesin web offset merk Gass Community, cut off 578 mm, Max Mdth : 915 mm, max Speed : + 15. 000 cph, yang terdiri dari  1 x UOP 3 Colors SC (whtage 1983) eks Eropa 2 x Mono unit SC with integral reelstaands.<br /><br /> 2. 1 x folder 1/2 and 1/4 fold (vintage +/1975’s) Drive and moto 40 HP 1 x Platebender, harga R2.400.000.000 (dua milyar empat ratus juta rupiah) Mesin diperkirakan tiba di Trenggalek pada 25 Februari 2008, Instalasi mesin selama 2 (dua) minggu.<br /><br />3. Unit Image Setter merk Agfa Avantra 30 OLP 1975 bekas pakai Eropa, dengan Spesifikasi Image size :63,5x76,2 cm, Light Source : WS/b/e Red Diode Laser Max Resolut/bn : 1.200 ; I . 800 dan 2. 4000 dpi Imaging speed :4.032 cm2/minGDl200 dpi manufacture tahun 1997 berikut agfa Software RIP (tidak termasuk PC Platform) agfa On-line Processor, harga Rp450 juta, Garansi 30 hari setelah serah terima perangkat. Mesin diperkirakan tiba di Trenggalek pada 12 Februari 2008 dan Instalasi mesin selama 2 (dua) hari.<br /><br />4. Mesin Digital Printing type My JET 3216/2516/1816 Print head : XAAR 128 +(360 DPI) Printhead quantity Maximum 16 heads Printing width ? 3,2 M/2.5M/1.8 M Kondisi Baru, Speed (16 heads 128+/720 dpi printing model) 3 PASS 60 M2/h 4 PASS 42 m/h 6 PASS 34 m2/h 8 PASS 23 m2/h Color : 18 million CMYK/CMYK Le Lm, Media handing : roll to roll banding single media, Media types : Paper advertising banner PVC, Mesh fabrics adhesive vinyloand artist media PP paper, Ink : Solvent-base pigments, 2 years out door life, Image data format : TIFF, JPG, PDF, PSD, EPS, PS, Bitmap, Contral Software : DPCS software developed by chitting tech independently, RIP : windows 2000, windows XP Operation environment : Power ac 50 HZ/60 Hz 220-230 v, Power Supply single phase 5o HZ/60 HZ, distortion : < 0554, temperature : 20-30 derajat, Humadity : 40 %-70%, Net weight/ Gross weigtt :650 KG/750 kg (My Jet 3216), harga Rp.235.000.000 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah), Garansi satu tahun. Mesin diperkirakan tiba di Trenggalek pada tanggal 16 Februari 2008 dan instalasi sekitar 3 (tiga) hari.<br /><br />Setelah mesin-mesin percetakan di PT. BGS di install, kemudian dibuatkan serah terima penyerahan dari supplier kepada Operator PT. BGS (Chandra) sekitar tahun 2008. Namun yang Chandra tandatangani hanya dari mesin webb goss community, dan untuk yang lainnya tidak bersedia menandatangani karena kondisinya tidak normal/tidak bagus.<br /><br />Dan selama Chandra menjadi operator/maintenance di PT. BGS yang menghasilkan pemasukan bagi PT. BGS adalah hasil dari mesin digital printing saja, yang lainnya tidak ada karena mesinnya rusak.<br /><br />Kondisi mesin percetakan yang dibeli oleh Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin selaku Direktur Utama PT. BGS setelah dioperasionalkan, mengalami kendala antara lain : 1. Mesin merk Heidelberg Speed Master 102 V tahun 1994, Conventional 4 warna ukuran 72 x 102cm. Eks Malaysia (Recondition) kondisinya rusak parah sering   trobel dan hasil cetakan tidak presisi, banyak sensor yang mati dan tidak berfungsi, kondisi spare part sudah tambal sulam ,;<br /><br />2. Mesin Offset Oliver 72 tahun 1990 kondisi mesin di cat ulang, sering trobel di kompresor, olinya bocor,; 3. Mesin Plat Maker made in China type SBK-C ukuran 1150 x 950 mm kondisinya lampu bawaan orisinil mati masih bisa dipakai dengan dua lampu merkuri sehingga memakan waktu penyinaran lebih lama,; 4. Mesin Jahit kawat 1 mata made in Cina tahun 2007 tipe Purlux kondisinya tidak bisa dipakai /tidak presisi karena kondisi mesin sudah aus,;<br /><br />5. Mesin Bending (Lem Buku) Made in Cina tahun 2000 tipe 388 335 kondisinya tidak bisa rapi,; 6. Line mesin web merk Goss Comunity kondisinya roll air bocor atau menetes sehingga kertas basah dan sering sobek/putus dan kondisi spare part roll blanket sudah aus karena bekas baut yang terlepas,; 7. Image Setter Agfa Avantra 30 OLP kondisinya sering overhead/ panas,; 8. Mesin Digital Printing type My Jet 3216/2516/1816 kondisinya bagus namun pompa tinta sering rusak,; 9. Mesin Plat Processor Dupont Howson PN 85 Eks Eropa kondisi motor penggerak roll pencucian trobel (mati) dan 10. Mesin toko Eks Jepang ukuran folio tahun 2000 kondisinya rusak parah.<br /><br />Pada tanggal 22 Febuari 2008, diterbitkan Keputusan Menteri Hukum dan Ham RI Nomor AHU-08682.AH.01.01 tahun 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan yang memutuskan, mengesahkan badan hukum PT. Bangkit Grafika Sejahtera berkedudukan di Trenggalek karena telah sesuai dengan Format Isian Akta Notaris Model I yang disimpan di dalam database Sisminbakum, dan salinan Akta Nomor 11, tanggal 16 Januari 2008 yang dibuat oleh Notaris Kayun Widiharsono, SH, M.Kn berkedudukan di Kabupaten Trenggalek.<br /><br />Pada tanggal 15 April 2008, Izin berupa Surat Izin Tempat Usaha Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) baru dikeluarkan oleh Kepala Kantor perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Trenggalek melalui surat nomor 503/792/406.082/2008;<br /><br />Pada Tanggal 16 April 2008, Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Perusahaan Daerah Aneka Usaha baru terbit dengan nomor : 96/13-30/SIUPB/IV/2008;<br /><br />Pada tanggal 8 Mei 2008 Pemkab Trenggalek cq Kantor Perizinan dan Penanaman Modal mengeluarkan Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas dan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dengan nomor : 139/13--29/SIUP-B/V/2008 untuk PT. Bangkit Grafika Sejahtera;<br /><br />Pada tanggal 24 Desember 2008, Gathot Purwanto mengusulkan Penambahan penyertaan modal PDAU melalui surat No. 900/165/406.081/2008 tanggal 24 Desember 2008,  karena  masih ada kekurangan kebutuhan modal usaha percetakan dan kontrak pabrik es sebesar Rp5.553.700.000 khusus untuk percetakan sebesar Rp1.000.000.000. dari usul tersebut terdapat disposisi Bupati Trenggalek kepada Sekda Kabupaten Trenggalek agar mempertimbangkan usulan tersebut dibahas dalam RAPBD 2009<br /><br />Rincian Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Dan Proyeksi Pendapatan Tahun Anggaran 2009 sebagaimana dalam Daftar Lampiran Surat No 900/165/406.081/2008 tanggal 24 Desember 2008 adalah : 1. Kekurangan Biaya Pembangunan Pabrik es Rp4.353.700.000,; 2. Operasional Percetakan Rp1.000.000.000,; 3. Operasional PDAU Rp. 200.000.000, dengan total Rp5.553.700.000<br /><br />Namun yang terealisasi hanya pembangunan pabrik es dan biaya operasional percetakan PT. BGS saja. PDAU Trenggalek mengajukan penambahan penyertaan modal sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) tahun 2009, padahal PDAU belum pernah menerima Laporan Keuangan dari PT. BGS<br /><br />Selanjutnya Raperda penambahan penyertaan modal untuk PDAU diusulkan untuk dibahas di DPRD Kab. Trenggalek untuk dijadikan Perda, hasilnya disetujui dan diterbitkanlah Perda Nomor 3 Tahun 2009 tanggal 23 April 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kab. Trenggalek sebesar Rp8.553.700.000 (delapan milyar lima ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk : 1. Penambahan modal untuk menutup kekurangan biaya pembangunan pabrik es; 2. untuk penambahan modal biaya percetakan 3. pengembangan usaha sapi perah di Kecamatan Bendungan<br /><br />Pada tanggal 5 Oktober 2009, Gathot Purwanto mengirimkan surat Nomor : 900/55/406.081/2009 Kepada Bupati Trenggalek (terdakwa Soeharto Bin Yakoen) perihal : Permohonan Persetujuan Realisasi Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAU yang Dada pokoknya, mohon persetujuan Bupati Trenggalek agar penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAU sebesar Rp5.600.000.000 (lima milyar enam ratus juta rupiah) dapat direalisasi dan dipindahbukukan dari rekening Kas Daerah ke rekening PDAU Kab. Trenggalek di BRI Cabang Trenggalek<br /><br />Permohonan Gathot Purwanto selaku Direktur PDAU tersebut, selanjutnya terdakwa Soeharto Bin Yakoen mendisposisi Surat tersebut antara lain : 1. ACC Proses tindak lanjuti; 2. Kecuali untuk operasional, pencairan pembayaran sisa belanja modaI/investasi, dan 3 dapat dicairkan bila benar-benar berkas yang berkaitan telah lengkap dan benar; 3. Segera.<br /><br />Pada tanggal 29 Oktober 2009, dibuatkan Peraturan Bupati Nomor 70 tahun 2009 tentang Rincian Penggunaan Penambahan Penyertaan Modal pemerintah daerah Kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha, dengan rincian sebesar Rp5.600.000.000 yang salah satunya digunakan untuk operasional pada percetakan sebesar Rp1.000.000.000 dengan rincian ; a. Penagdaan bahan baku Mesin Webb Offset dan Digital Printing besar Rp504.000.000,; b. Pengadaan bahan potong Mesin Plat Maker,  Plat Processot dari Image Centre Rp184.000.000,; c. Pembiayaan Umum anOperasional Rp2400.000.000, dan d. Pemeliharaan mesin Rp72.000.000.<br /><br />Pada tanggal 6 Nopember 2009, sebelum di lakukan persetujuan pencairan penambahan penyertaan modal untuk usaha percetakan sebesar Rp1.000.000.000 dari DPPKAD ke rekening PDAU sesuai dengan Perda No.3 Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAU Kab. Trenggalek, tidak pernah dilakukan survei sebagai dasar pertimbangan laik atau tidaknya perusahaan percetakan tersebut memperoleh tambahan penyertaan modal.<br /><br />Dan dalam Perda tersebut tercantum, harus dilakukan audit terlebih dahulu namun hal tersebut tidak dilakukan serta tetap dicairkan ke rekening PDAU.<br /><br />Pada tanggal 6 November 2009, PT Bangkit Grafika sejahtera melalui Gathot Purwanto  mengajukan permohonan pencairan Dana Operasional Percetakan melalui surat tanggal 06 November 2009 dengan nomor . 046/BGS/XI/2009, namun tanggal 5 November 2009 PDAU sudah mentransfer ke PT. BGS melalui RTGS pada Bank Jatim Trenggalek no rekening 0221.016.009 dari Rekening PDAU PT Bank Rakyat Indonesia dengan rekening Nomor 0177.01.000530.30.9 sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah)<br /><br />Realisasi penggunaan dana tambahan penyertaan modal tahun 2009 sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) digunakan untuk kebutuhan gaji karyawan, biaya listrik, perbaikan mesin serta sebagian besar digunakan untuk ikut lelang beberapa penerbit buku, namun PT. BGS tidak mencetak buku sendiri hanya menerima fee/komisi dari bendera yang dipinjam ikut lelang. Sedangkan untuk yang mencetak bukunya dari penerbit lain.<br /><br />Selain itu, pendapatan dan biaya operasional dari mutasi Buku Kas PT BGS Tahun 2009 dan tahun 2010 menunjukkan, bahwa kebutuhan biaya operasional perusahaan selama dua tahun,   yang bersangkutan jauh lebih besar dari pendapatannya dengan rincian sebagai berikut: 1. Tahun 2009, nilai pendapatan  sebesar Rp401.784.700. Biaya sebesar Rp1.507.077.860. Selesih Rp1.105.293.160. 2. Tahun 2010, pendapatan sebesar Rp54.351.355. Biaya Rp338.515.221. Selesih Rp284.163.866. Total pendapatan (2009 dan2010) sebesar Rp456.136.055, dan total biaya Rp1.845.593.081. Jumlah selisih Rp1.389.457.026.<br /><br />Hal ini membuktikan PT. BGS dalam tahun 2009 dan 2010 tidak menghasilkan keuntungan dalam usahanya. Selain itu, dalam tahun 2009 dan 2010 juga terdapat pembelian hasil cetakan (cetak spanduk digital printing, stiker, kartu nama, sablon kalender, bendera dan umbul umbul) dari perusahaan percetakan lain senilai Rp40.092.132.500, terinci : 1). Tahun 2009 sebesar Rp30.866.775, dan 2). Tahun 2010 sebesar Rp9.226.050. Jumlah Rp40.092.82<br /><br />Pada Tahun 2011, PT.BGS tidak beroperasi dan selama 3 tahun (2008-2010) tidak ada laporan keuangan dan catatan Buku Kas, selain itu juga tidak pernah ada rapat RUPS di PT. Bangkit Grafika Sejahtera dan sudah tidak beroperasi mulai tahun 2010<br /><br />Pada tanggal 26 Januari 2011, PT GBS melakukan pemindah bukuan rekening Bank Jatim No 0221016099 oleh Gathot Purwanto yaitu menyetor ke Kas Daerah sebesar Rp707.743.750  (tujuh ratus tujuh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);<br /><br />Akibat perbuatan terdakwa Soeharto Bin Yakoen bersama-sama dengan Gathot Purwanto dan Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penyertaan Modal Dalam Usaha Percetakan Pada Perusahan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 s/d 2010 Nomor : SR-854/PW13/5/2018 tanggal 25 Oktober 2018 telah menimbulkan kerugian keuangan Negara cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek cq. Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kab. Trenggalek sebesar Rp7.431.256.450 (tujuh milyar empat ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.<br /><br />Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidaa dalam Pasal 2 ayat (1) atau (Pasal  3) Jo Pasal 18 Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. (Jen/T1m)</span></div>

News Tipikor SK Bupati Trenggalek Nomo 188 Thn 2008 “Aneh” Tapi “Nyata”

“Haryono, Penasehat Hukum Terdakwa Tatang mengucapakan kata “Bodoh” kepada saksi mantan Ketua Fraksi Golkar DPRD Trenggalek yang dihadirk...

»

Sekda Kabupaten Gresik, Andhi Hendro Wijaya Segera Diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya

<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhCAsuRhBD52B6rAFaBLJMiDwi3UFG7vPxDuzku0ISODurnYqp2yYWY89-cpXAL9IJEiZdHi4azl8TdCBfq4d79mSQB683koxJuhEY1HZbfYlQevmvJdMi1xrD06mYnwMWpeGmjYCNrF7I/s1600/Herry..jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="533" data-original-width="800" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhCAsuRhBD52B6rAFaBLJMiDwi3UFG7vPxDuzku0ISODurnYqp2yYWY89-cpXAL9IJEiZdHi4azl8TdCBfq4d79mSQB683koxJuhEY1HZbfYlQevmvJdMi1xrD06mYnwMWpeGmjYCNrF7I/s1600/Herry..jpg" /></a> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Tak lama lagi, tersangka Andhi Hendro Wijaya selaku mantan Kepala BPPKAD (Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah) yang saat ini menjabat sebagai Sekda (Sekretaris Daerah) Kabupaten Gresik akan segera di adili di Pengadilan Tipikor Surabaya sebaga terdakwa dalam kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi pemotongan Dana Insetif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Gresik tahun 2017 - 2019 sebesar Rp2.1 miliyar setelah Tim JPU (Jaksa Penuntut Umum) Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik melimpahkan berkas perkaranya ke Pengadilan Tipikor Surabaya di Jalan Raya Juanda, Sidaorjo, Jawa Timur pada, Kamis, 12 Desember 2019.</div> <br /> Hal itu seperti yang dikatakan langsung oleh Herry, bagian staf Administrasi penerimaan berkas perkara di Pengadilan Tipikor Surabaya kepada beritakorupsi.co saat ditemui diruang kerjanya.<br /> <br /> “Tadi ada satu (1) pelimpahan berkas perkara dari Kejari Gresik,” kata Herry<br /> <br /> Sementara Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Gresik, Dimas Adji Wibowo saat dhubungi beritakorupsi.co melalui telepon selullernya mengatakan, menunggu jadwal persidangan dan Majelis Hakim yang akan menyidangkannya.<br /> <br /> “Ya, kita menggu jadwal sidang dan Majelis Hakim yang akan menyidangkannya. Mungkin sidangnya awal Januari atau sebelum akhir tahun, kita belum tahu,” kata Dimas.<br /> <br /> Andhi Hendro Wijaya, yang saat ini menjabat sebagai Sekda Kabupaten Gresik, sebelumnya menjabat selaku Kepala BPPKAD (Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah) terseret dalam lingkaran kasus dugaan Korupsi pemotongan Dana Insetif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Gresik tahun 2017 – 2019 setelah Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya memvonis 6 (enam) tahun pidana penjara terhadap M. Muhktar selaku Plt Sekretaris (Plt.Kepala) BPPKAD Kabupaten Gresik.<br /> <br /> Penetapan Andhi Hendro Wijaya menjdi tersangka kasus Korupsi pemotongan Dana Insetif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Gresik oleh Kejari Gresik, bukan tidak beralasan. Selain dalam surat dakwaan, putusan Majelis Hakim terhadap terdakwa M. Muhktar juga disebutkan, bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa M. Muhktar merupakan perbuatan berlanjut sejak kepemimpinan Yetty Sri Suparyati selaku Kepala BPPKAD yang kemudian digantikan oleh Andhy Hendro Wijaya pada tahun 2018, di mana terdakwa menjabat selaku Plt. Sekretaris, selanjutnya Andhy Hendro Wijaya  digantikan oleh terdakwa M. Muhktar pada Januari 2019, karena Andhy Hendro Wijaya dilantik Bupati Gresik menjadi Sekda.<br /> <br /> Sehingga Majelis Hakim mengatakan dalam pertimbangannya, agar Jaksa Penuntut Umum Kejari Gresik mengembangkan kasus Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Gresik.<br /> <br /> Tak mudah memang bagi Kejari Gresik untuk menyeret pejabat yang satu ini (Andhy Hendro Wijaya) ke Pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili sebagai terdakwa dalam kasus dugaan Korupsi untuk menyusul sahabatnya M. Muhktar di penjara.<br /> <br /> Buktinya, sebelum ditetapkan sebagai tersangka, beberapakali penyidik Kejari Gresik telah mengirimkan surat panggian, namun tak berhasil. Bahkan, setelah ditetapkan sebagai tersangkapun, Andhy Hendro Wijaya tetap tak mengindahkan surat panggilan penyidik Kejari Gresik.<br /> <br /> Sekalipun surat panggilan yang dikirimkan oleh penyidik Kejari Gresik terhadap tersangka tak membuahkan hasil, penyidik Kejari Gresik sepertinya “takut juga” untuk memasukan Andhy Hendro Wijaya ke dalam daftar pencarian orang (DPO), hingga terdakwa berusaha untuk lepas dari jeratan hukum dengan cara mempra peradilakan Kejari Gresik ke Pengadilan Negeri Gresik, namun tak membuahkan hasil alias ditolak oleh Majelis Hakim PN Gresik.<br /> <br /> “Ketakutan” Kejari Gresik untuk menjebloskan Andhy Hendro Wijaya kepenjera tampak jelas. Sebab, hingga berkas perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Surabaya (Kamis, 12 Desember 2019), Andhy Hendro Wijaya bebas melenggak lenggok melangkahkan kakinya sambil menikmati indahnya Kota Gresik di siang maupun malam hari.<br /> <br /> Bahkan kabar miring sempat diterima wartawan beritakorupsi.co, terkait tidak ditahannya tersangka Andhy Hendro Wijaya, karena adanya pertemuan Bupati Gresik dengan Kepala Kejaksaan Negeri Gresik. Namun hal itu dibantah Kasi Pidsus Kejari Gresik, Dimas Adji Wibowo saat dikonfirmasi beritakorupsi.co melalui telepon.<br /> <br /> “Untuk info tersebut saya tidak mengetahuinya. Soaalnya  mulai hari Senin  sampai Rabu saya masih ada kegiatan di luar kota, akan tetapi sepengetahuan saya, Bapak Kajari belum ada pertemuan dengan Pak Bupati kecuali pada saat acara pisah sambut Pak Pidsus (Kasi Pidsus saat itu dijabat oleh Andrie Dwi Subianto yang digantikan oleh Dimas Adji Wibowo.red),” kata Dimas (Selasa, 19 November 2019). (Jen/T1m)

News Tipikor Sekda Kabupaten Gresik, Andhi Hendro Wijaya Segera Diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya

BERITA KORUPSI .CO – Tak lama lagi, tersangka Andhi Hendro Wijaya selaku mantan Kepala BPPKAD (Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan ...

»

Terbukti Korupsi Rp420 Juta, Ketua Koperasi Sektoral Kab. Ngawai Divonis 1.5 Thn Penjara

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgy-lPe4-qUuqZnSuHaokHBi-bsyNMiJxPFCh0zj1ft6hLInR5Caq3Yc55GUyWQeL6i5iO0mJhGyKB1ICTA5xqzrwK25fxJDK10lfgcF7NqxI3D9eN9m-blo_swf7MxZReRZKWnVIlGfbE/s1600/Yuliana.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="579" data-original-width="766" height="482" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgy-lPe4-qUuqZnSuHaokHBi-bsyNMiJxPFCh0zj1ft6hLInR5Caq3Yc55GUyWQeL6i5iO0mJhGyKB1ICTA5xqzrwK25fxJDK10lfgcF7NqxI3D9eN9m-blo_swf7MxZReRZKWnVIlGfbE/s640/Yuliana.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Tim PH terdakwa, Yuliana Heriyanti Ningsih dan Lusi (kanan)</td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Kamis, 12 Desember 2019, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan hukuman (Vonis) pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan terhadap terdakwa Siswanto Bin Wongso Bin Samidi Wongsodiharjo, selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sektoral Kabupatena Ngawi dalam perkara Nomor 101/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Sby karena terbukti melakukan tindak pidana Korupsi dana Program Pengembangan Pengusaha Mikro dan Kecil (P3MK) melalui Bantuan Perkuatan Dana Bergulir bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sektoral sebesar Rp500 juta yang berasal dari APBN pada tahun 2006 – 2016 yang merugikan keuangan negara sejumlah Rp420.000.000 (empat ratus dua puluh juta rupiah), berdasarkan Laporan Hasil Audit Kementrian Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah RI.<br /><br />Vonis pidana penjara terhadap terdakwa Siswanto Bin Wongso Bin Samidi Wongsodiharjo dibacakan Majelis Hakim dalam persidangan yang berlangsung diruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur dengan Ketua Majelis Hakim Dede Suryaman dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) serta Panitra Pengganti (PP) Matheus DS dan dihadiri Tim JPU Denie Rahardja dari Kejari Ngawi dan Tim Penasehat Hukum terdakwa, Yuliana Heriyanti Ningsih, Lusi dkk.<br /><br />Dalam surat putusan yang dibacakan Majelis Hakim menyatakan, bahw terdakwa Siswanto Bin Wongso Bin Samidi Wongsodiharjo, selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sektoral Kabupatena Ngawi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 UU Nomor 31 Thn 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupisi dalam pelaksanaan Program Pengembangan Pengusaha Mikro dan Kecil melalui Bantuan Perkuatan Dana Bergulir bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sektoral tahun 2006 – 2016 hingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp420.000.000 (empat ratus dua puluh juta rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Kementrian Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah RI.<br /><br />Selain hukuman pidana badan, Majelis Hakim juga menghukum terdakwa untuk membayar denda sejumlah Rp50 juta serta diwajibkan untuk membayar sisa kerugian negara sebesar Rp105 juta dari total kerugian negara sejumlah Rp420 juta. Dan uang yang sudah dititipkan terdakwa melalui Jaksa sebesar Rp315 juta diperhitungkan sebagai pengembalian.<br /><br />“Mengadili ; 1 (satu), Menyatakan terdakwa Siswanto Bin Wongso Bin Samidi Wongsodiharjo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; <br /><br />2 (Dua), Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Setiyono berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan,  denda sebesar Rp50 juta. Bilamana denda tersebut tidak dibayar maka diganti selama 2 (dua) bulan kurungan ;<br /><br />3 (tiga), Menghukum Terdakwa Siswanto Bin Wongso Bin Samidi Wongsodiharjo untuk membayar uang pengganti sebesar Rp105 juta (seratus lima juta rupiah) selambat-lambat 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh hukum tetap. Bilamana Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta bendanya di sita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 8 (delapan)  bulan,” ucap Ketua Majelis Hakim Dede<br /><br />Atas putusan Majelis Hakim, terdakwa melalui Tim Penasehat Hukumnya maupun JPU sama-sama menyatakan pikir-pikir.<br /><br />“Kita masih pikir-pikir, Jaksa juga gitu, sama-sama pikir-pikir,” ucap Yuliana kepada beritakorupsi.co seusai persidangan.<br /><br />Seperti yang diberitakan sebelumnya. Berawal pada tahun 2006 sampai dengan 2016, adanya Program Pengembangan Pengusaha Mikro dan Kecil melalui Bantuan Perkuatan Dana Bergulir bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sektoral yang dikucurkan oleh pemerintah.<br /><br />Dalam pelaksanaan “Program Pengembangan Pengusaha Mikro dan Kecil melalui Bantuan Perkuatan Dana Bergulir bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sektoral”, yang selanjutnya disebut “Dana Bergulir Sektoral yang merupakan pinjaman modal dari Pemerintah.<br /><br />Dalam pengelolaan (penggunaan atau penyaluran) Dana Bergulir Sektoral yang diterima KSP Sumber Rejeki, terdakwa Siswanto Bin Samidi Wongsodihatjo secara melawan hukum telah ikut berperan dalam pengelolaan (penggunaan) Dana Bergulir Sektoral tidak sebagaimana Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor : 12/Per/M.KUKM/IX/2005 tentang Petunjuk Teknis Program Pengembangan Pengusaha Mikro dan Kecil Melalui Bantuan Perkuatan Dana Bergulir Bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sektoral Tahun 2005.<br /><br />Program Dana Bergulir Sektoral tersebut tidak dilaksanakan/disalurkan kepada anggota-anggota KSP Sumber Rejeki sebagaimana ”Daftar Anggota Penerima Pinjaman Program Pengembangan Pengusaha Mikro Dan Kecil Melalui Bantuan Perkuatan Dana Bergulir Bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sektoral” dan tidak dilaporkan pertanggungjawaban atas realisasi pemberian pinjaman selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah pencairan Dana Bergulir Sektoral yang dilakukan oleh terdakwa Siswanto.<br /><br />Bahwa Terdakwa Siswanto melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan tidak menyalurkan Dana Bergulir Sektoral yang telah dicairkan dari Rekening Penampungan Dana Bergulir sektoral yang disalurkan melalui KSP Sumber Rejeki pada Bank Jatim Cabang Ngawi dengan Nomor rekening/tabungan 0102095669 atas nama KSP Sumber Rejeki Cq Siswanto sejumlah Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah), serta tidak melakukan pengembalian sisa Dana Bergulir Sektoral dengan jumlah Rp420.000.000 (empat ratus dua puluh juta rupiah).<br /><br />Dalam pelaksanaan program Dana Bergulir Sektoral dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Kementrian Koperasi dan UKM RI tahun 2005, sehingga dengan tidak dilaksanakan/disalurkan Dana Bergulir Sektoral kepada anggota-anggota KSP Sumber Rejeki sebagaimana “Daftar Anggota Penerima Pinjaman Program Pengembangan Pengusaha Mikro Dan Kecil Melalui Bantuan Perkuatan Dana Bergulir Bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sektoral, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp420.000.000 (empat ratus dua puluh juta rupiah).<br /><br />Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : Bahwa terdapat Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 79/BH/KDK.13-23/V/1999 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi tanggal 15 Mei 1999 yang menetapkan pengesahan Akta Pendirian Koperasi Sumber Rejeki yang beralamat/bertempat kedudukan di Desa Sembung, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi.<br /><br />Pada tanggal 14 Maret 2004 terdapat Akta Perubahan Koperasi “Sumber Rejeki'dan didaftarkan dalam Daftar Umum pada Dinas Koperasi Pengusaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Ngawi dengan Nomor 500/03/415.46/PAD/2004 pada tanggal 19 April 2004. Dalam Akta perubahan tersebut merubah anggaran dasar koperasi Sumber Rejeki yang disahkan oleh rapat anggota perubahan yang ditandatangani oleh Pengurus yang terdiri dari :  Ketua I : Siswaanto Bin Wongso Bin Samidi Wongsodiharjo (terdakwa),;  Ketua II : Basuki,; Sekertaris 1 : Nurwatik Risetya Damayanti,; Sekertaris II : Ismoen,; Bendahar : Rizqi Handayani<br /><br />Bahwa Koperasi Sumber Rejeki yang beralamat/bertempat kedudukan di Desa Sembung, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi berdasar Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor: 158.3/Kep/M.KUKM/XlI/2005 tentang Penetapan Koperasi Penerima Program Pengembangan Pengusaha Mikro dan Kecil Melalui Perkuatan Bantuan Dana Bergulir Bagi KSP Sektoral, tanggal 2 Desember 2005 termasuk dalam daftar Koperasi yang menerima Dana Bergulir Sektoral senilai Rp. 500.000.000,(lima ratus juta rupiah). Dana Bergulir Sektoral tersebut telah masuk atau diterima melalui rekening Penampungan Dana Bergulir Sektoral milik KSP Sumber Rejeki pada tanggal 4 Januari 2006 oleh KSP Sumber Rejeki<br /><br />Bahwa terhadap pencairan atau penarikan tunai terhadap Dana Bergulir Sektoral tersebut,  terdakwa Siswanto telah mengajukan syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor : 12/Per/M.KUKM/IX/2005 tentang Petunjuk Teknis Program Pengembangan Pengusaha Mikro dan Kecil Melalui Bantuan Perkuatan Dana Bergulir Bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sektoral Tahun 2005.<br /><br />Dalam lampiran syarat pencairan tersebut terdapat “Daftar Anggota Penerima Pinjaman Program Pengembangan Pengusaha Mikro Dan Kecil Melalui Bantuan Perkuatan Dana Bergulir Bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sektoral yang fiktif dengan total nilai Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah)<br /><br />KSP Sumber Rejeki menerima Dana Bergulir Sektoral yang telah ditarik tunai 2 kali oleh terdakwa Siswanto dari rekening Penampungan Dana Bergulir Sektoral pada Bank Jatim Cabang Ngawi dengan Nomor rekening/tabungan 0102095669 atas nama KSP Sumber Rejeki Cq terdakwa Siswanto didapatkan rincian sebagai Berikut : 1. Penarikan I (pertama) tanggal 1 Maret 2006 senilai Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).; 2. Penarikan ke II (kedua) tanggal 2 Maret 2006 senilai Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah).<br /><br />Terhadap pencairan yang dilakukan terdakwa Siswanto sejumlah Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak pernah dilaksanakan atau diterimakan kepada 65 (enam puluh lima) orang yang termuat dalam “Daftar Anggota Penerima Pinjaman Program Pengembangan Pengusaha Mikro Dan Kecil Melalui Bantuan Perkuatan Dana Bergulir Bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sektoral”, dan tidak dilaporkan.<br /><br />Perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan Pasal 10 huruf b Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor : 12/Per/ M.KUKM/ IX/2005 tentang Petunjuk Teknis Program Pengembangan Pengusaha Mikro dan Kecil Melalui Bantuan Perkuatan Dana Bergulir Bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sektoral Tahun 2005, yang menyebutkan, “KSP wajib membuat laporan pertanggungjawaban atas realisasi pemberian pinjaman selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kelja setelah pencairan. Bahwa dari fakta yang didapat dari Buku pencatatan pinjaman yang dilakukan oleh pegawai KSP Sumber Rejeki didapatkan fakta bahwa daftar peminjam dibulan Maret tahun 2006, setelah Terdakwa Siswanto Bin Samidi Wongsodiharjo melakukan penarikan/pencairan tunai terhadap Dana Bergulir Sektoral.<br /><br />Terhadap Dana Bergulir Sektoral yang telah di cairkan dan ditarik tunai oleh terdakwa Siswanto, tidak dikembalikan atau dilakukan pengangsuran pokok Dana Bergulir sektoral secara keseluruhan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, namun hanya dilakukan 1 (satu) kali pengangsuran dalam rekening penampungan pengembalian Dana Bergulir Sektoral An. KSP Sumber Rejeki pada Bank Jatim dengan Nomor rekening/tabungan : 0102092095642 sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah), serta terdakwa Siswanto juga menyetorkan dalam rekening penampungan bunga Dana Bergulir Sektoral An. KSP Sumber Rejeki pada Bank Jatim dengan Nomor rekening/tabungan : 0102095651 sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).<br /><br />Perbuatan Terdakwa Siswanto juga bertentangan dengan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor : 12/Per/M.KUKM/IX/2005 tentang Petunjuk Teknis Program Pengembangan Pengusaha Mikro dan Kecil Melalui Bantuan Perkuatan Dana Bergulir Bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sektoral Tahun 2005, yang menyebutkan, “KSP Penerima Dana Bergulir Sektoral wajib mengembalikan pokok Dana Bergulir Sektoral yang telah dicairkan, dengan cara menangsur paling lama 10 (sepuluh) tahun, terhitung sejak dana pada rekening penampungan Dana Bergulir Sektoral dicairkan oleh KSP.”<br /><br />Selain tidak dilaksanakan dan tidak dikembalikannya Dana Bergulir Sektoral oleh terdakwa Siswanto, juga bertentangan dengan tujuan dan sasaran untuk disalurkan/dipinjamkan kepada pengusaha mikro dan kecil yang menjadi anggota KSP Sumber Rejeki, sebagaimana termuat dalam Pasal 2, dan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik lndonesia Nomor : 12/ Per/M.KUKM/IX/2005 tentang Petunjuk Teknis Program Pengembangan Pengusaha Mikro dan Kecil Melalui Bantuan Perkuatan Dana Bergulir Bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sektoral Tahun 2005.<br /><br />Akibat perbuatan Terdakwa Siswanto, berdasar “Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dana Bergulir Dari Kementrian Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah RI yang dikelola oleh Koperasi Simpan Pinjam Sumber Rejeki Kabupaten Ngawi Tahun 2006 menyebutkan, hasil penghitungan kerugian keuangan Negara KSP Sumber Rejeki, senilai Rp420.000.000 (empat ratus dua puluh juta rupiah).<br /><br />Atas perbuatannya, terdakwa diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) atau (Pasal  3) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Jen/T1m)</div>

News Tipikor Terbukti Korupsi Rp420 Juta, Ketua Koperasi Sektoral Kab. Ngawai Divonis 1.5 Thn Penjara

Tim PH terdakwa, Yuliana Heriyanti Ningsih dan Lusi (kanan) BERITA KORUPSI .CO – Kamis, 12 Desember 2019, Majelis Hakim Pengadilan Tip...

»

Terdakwa Korupsi SIMDA Rp367 Juta Dituntut 6 Thn Penjara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> </div> <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiFLk1h2JM9dWcDAfY6JTA0pCIicRQ9AO0gbHd-pSZ8jPqlYzaCLCnybbmEipJYvD1vDT8ulBtRl_Q6g5HXqjE5WKzV2Z10J2qBbYH5ue34npr9jHmvYAjZYB5yRhiQWZXWM3W27oNkfOw/s1600/2.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiFLk1h2JM9dWcDAfY6JTA0pCIicRQ9AO0gbHd-pSZ8jPqlYzaCLCnybbmEipJYvD1vDT8ulBtRl_Q6g5HXqjE5WKzV2Z10J2qBbYH5ue34npr9jHmvYAjZYB5yRhiQWZXWM3W27oNkfOw/s640/2.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Terdakwa Moh. Rudi Hartono (kiri) dengan Tim Penasehat Hukumnya, Agustian Siagian</b></td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Kamis, 12 Desember 2019, Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Kediri, membacakan Surat tuntutannya terhadap terdakwa Moh. Rudi Hartono Bin (Alm) Ruba’i selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Kediri dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dalam perkara tindak pidana Korupsi mark up/penyalahgunaan dana Penyisihan Anggaran bidang melalui aplikasi SIMDA (Sistem informasi Manajamen Daerah) Kabupaten Kediri pada tahun 2018 sebesar p367.825.860 berdasarkan hasil Laporan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Kediri Nomor : 700/1849/418.11/2019 tanggal 25 September 2019.<br /><br />Surat tuntutan itu dibacakan JPU Ribut dkk di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda Sidaorjo, Jawa Timur, dengan Majelis Hakim Dede Suryaman dan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yakni Sanghadi dan Emma Elliana serta Panitra Pengganti (PP) Rudi Kartiko. Sementara terdakwa didampingi Tim Penasehat Hukum (PH)-nya, Agustian Siagian, Regen Pohan, Yudita, Nazib dan Ugi Sugiharto.<br /><br />Terdakwa Rudi Hartono diseret ke Pengadilan Tipikor untuk mempertanggung jawabkan perbuatnnya atas dugaan melakukan mark up/penyalahgunaan dana Penyisihan Anggaran bidang melalui aplikasi SIMDA (Sistem informasi Manajamen Daerah) Kabupaten Kediri pada tahun 2018, berupa penggandaan kegiatan/double entry, entry fiktif dan mark Up pada Bidang Penguatan Kelembagaan Dan Pengembangan Partisipasi Mayarakat (PKPPM), Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Dan Bantuan Pembangunan Desa (PUEM) dan Bidang Pemerintahan Desa (PEMBES) yang dilakukan secara bertahap yang merugikan keuangan negara sebesar Rp367.825.860 (tiga ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh lima ribu delapan ratus enam puluh rupiah) berdasarkan hasil Laporan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Kediri Nomor : 700/1849/418.11/2019 tanggal 25 September 2019.<br /><br />Dalam surat tuntutan JPU, terdakwapun dijerat dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<br /><br />“Menuntut terdakwa Moh. Rudi Hartono Bin (Alm) Ruba’i dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun, denda sebesar Rp150 juta subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. Menuntut terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp367.825.860 (tiga ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh lima ribu delapan ratus enam puluh rupiah) dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan berkeuatan hukum tetap. Apa bila dalam waktu 1 (satu) terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, maka hartanya akan dirampas oleh Jaksa untuk dilelang. Apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi untuk membayar, maka diganti pidana penjara selama 6 (nam) bulan,” ucap JPU Ribut diakhir surat tuntutannya.<br /><br />Atas surat tuntutan JPU, Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa maupun melalui Penasehat Hukumnya untuk menyampaikan pembelaan atau Pledoi pada sidang berikutnya. Dan Tim PH terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar diberi waktu selalam 2 pekaan.<br /><br />“Kami mohon waktu dua minggu Yang Mulia,” Agustian Siagian.<br /><br />Permohonan Tim PH terdakwapun dikabulkan oleh Ketua Majelis Hakim, dan persidangan akan dilanjutkan pada tanggal 26 Desember 2019. </div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgGEghXPowthq4ae7_BAdpWPJ3YXsFmMS3N8l4lDAnCXJl2ozgPJHp12XY7qutdhrEhbs4mvllzVhmDtS4C4Glv8N507UOpVFBjK9eYKCbgiEQANtkv7K9qoRe7mfiF4sxiTzOEesU7w3E/s1600/1...jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgGEghXPowthq4ae7_BAdpWPJ3YXsFmMS3N8l4lDAnCXJl2ozgPJHp12XY7qutdhrEhbs4mvllzVhmDtS4C4Glv8N507UOpVFBjK9eYKCbgiEQANtkv7K9qoRe7mfiF4sxiTzOEesU7w3E/s640/1...jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Tim JPU Ribut dkk saat membacakan surat tuntutannya, Kamis, 12 Desember 2019</td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> Seperti yang diberitakan sebelumnya. Kasus ini berawal pada tahun 2018, dimana Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri, telah menerima Anggaran (DIPA) dari APBD Tahun Anggaran 2018 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD berdasarkan Peraturan Bupati Kediri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kediri Nomor 54 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp9.183.387.650 (Sembilan milyar seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang terbagi untuk:<br /><br />1. Belanja tidak langsung sebesar Rp4.162.254.100 (empat milyar seratus enam puluh dua juta dua ratus lima puluh empat ribu seratus rupiah),: 2 Belanja langsung sebesar Rp5.021.133.550.00,(lima milyar dua puluh satu juta seratus tiga puluh tiga ribu lima ratus lima puluh ribu rupiah)<br /><br />Pada Tahun Anggaran 2018, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Kediri menerima anggaran Belanja langsung sebesar Rp5.021.133.550.<br /> (lima milyar dua puluh satu juta seratus tiga puluh tiga ribu lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dilaksanakan oleh beberapa bidang yaitu : 1. Bidang Penguatan Kelembagaan Dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat (PKPPM),: 2. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Dan Bantuan Pembangunan Desa (PUEM),: 3. Bidang Pemerintahan Desa (PEMDES),: 4.  Bidang Pemberdayaan Sosial Budaya, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna (SOSBUD, SDA dan TTG) dan Sekretariat.<br /><br />Karena belum tersedianya uang anggaran atau belum dicairkannya, dan untuk memperlancar jalannya kegiatan, sehingga Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri pada awal bulan Februari 2018, telah menerima Uang Persediaan (UP) sebesar Rp403.309.00 (empat ratus tiga juta tiga ratus Sembilan ribu rupiah) yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pada Sekretariat, bidang Penguatan Kelembagaan Dan Pengembangan Partisipasai Masyarakt (PKPPM), bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Dan Bantuan Pembangunan Desa (PUEM), bidang Pemerintahan Desa (PEMDES) dan bidang Pembedayaan Sosial Budaya, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna (SOSBUD, SDA dan TTG).<br /><br />Bahwa untuk belanja langsung sebesar Rp5.021.133.550 (lima milyar dua puluh satu juta seratus tiga puluh tiga ribu lima ratus lima puluh ribu rupiah) telah diperuntukan untuk ; Bahwa kegiatan-kegiatan pada Bidang PKPPM, Bidang PUEM), Bidang Pemerintahan Desa (PEMDES), Bidang “ Pemberdayaan Sosial Budaya, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat  Guna (SOSBUD, SDA dan TTG) dan Sekretariat telah terealisasi, dimana dalam pelaksanaannya ada yang dilaksanakan oleh pihak ketiga dan ada yang dilaksanakan sendiri oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri.<br /><br />Bahwa dari kegiatan yang telah dilaksanakan terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Dinas, telah memasukkan I mengentry data berupa kegiatan bidang - bidang dan sekretariat kedalam  aplikasi SIMDA dengan password Kab. Kediri dengan user name SIMDA 2018;<br /><br />Bahwa dalam aplikasi SIMDA, terdakwa Moh. Rudi Hartono Bin (Alm) Ruba’i  memasukkan/mengentry kegiatan yang sama/digandakan (double entry) dengan cara kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh bidang yang sudah dilengkapi dengan pertanggunjawaban atas kegiatan tersebut yang kembali di entry/dimasukkan ke aplikasi SIMDA, dengan nomor yang berbeda tetapi jumlah uang yang sama kegiatan fiktif/entry fiktif, yakni kegiatan yang tidak dilaksankan oleh bidang akan tetapi di entry/dimasukkan kedalam aplikasi SIMDA dengan memberi nomor baru atau kegiatan tersebut tidak dilaksanakan oleh bidang, dan tidak ada laporan pertanggungiawabannya.<br /><br />Dan terdakwa juga melakukan mark Up atas kegiatan yang sudah dilaksanakan dan telah dipertanggung jawabkan, akan tetapi untuk jumlah / nilai atas kegiatan tersebut ditambah jumlahnya dan terdakwa melakukan perbuatannya tersebut di Bidang Penguatan Kelembagaan Dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat (PKPPM). Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Dan Bantuan Pembangunan Desa (PUEM) dan Bidang Pemerintahan Desa (PEMDES) </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi82olMCE1sRWZrh7Cfj6PV0MRJHAQ1Cv9hhHaLP2OJBej9R9GNaeiPHQiDbDcjsUHAiVG8swgNMIUMOeMDG2cX1G6w8aqbp5YVrfoxyb-Gz10l7EHxBHcvLxDxhYgHhguXmx9SMDSTs18/s1600/2..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi82olMCE1sRWZrh7Cfj6PV0MRJHAQ1Cv9hhHaLP2OJBej9R9GNaeiPHQiDbDcjsUHAiVG8swgNMIUMOeMDG2cX1G6w8aqbp5YVrfoxyb-Gz10l7EHxBHcvLxDxhYgHhguXmx9SMDSTs18/s640/2..jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Dengan dilakukannya penggandaan kegiatan/dodble entry, entry fiktif dan mark up atas kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan untuk Bidang Penguatan Kelembagaan Dan Pengembangan Partisipasi Mayarakat (PKPPM), Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Dan Bantuan Pembangunan Desa (PUEM) dan Bidang Pemerintahan Desa (PEMDES), sehingga terdapat selisih pencairan antara pada aplikasi SIMDA dan pada pencairan bidang sesuai dengan SPJ yakni sebagai berikut :<br /><br />Bidang Penguatan Kelembagaan Dan Pengembangan Partisipasi Mayarakat (PKPPM), Seksi Ketahanan Masyarakat Dan Pengentasan Kemiskinana TA. 2018. Seksi Kelembagaan Dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat, terdapat selisih pencairan dana yang dilakukan oleh bidang tidak sesuai dengan pencairan yang dilakukan oleh terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Dinas sehingga ada selisih yakni sebesar Rp238.796.910.00 (Rp835.172.224 - Rp596.375.314 = Rp238.796.910.00)<br /><br />Seksi Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Dan Bantuan Pembangunan Desa (PUEM), seksi usaha ekonnomi masyarakat, terdapat selisih pencairan dana yang dilakukan oleh bidang tidak sesuai dengan pencairan yang dilakukan oleh terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Dinas sehingga ada selisih sebesar Rp45.609.450 (Rp115.978.100 – Rp70.368.650 = Rp45.609.450)<br /><br />Bidang Pemerintahan Desa (PEMDES), terdapat selisih pencairan dana yang dilalukan oleh bidang tidak sesuai dengan pencairan yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Dinas sehingga ada selisih yakni sebesar Rp159.796.554 + Rp76.377.054= Rp83.419.500. Sehingga total untuk selisih antara pencairan pada aplikasi SIMDA dan pencairan pada bidang yakni sebesar Rp367.825.860<br /><br />Bahwa ketika sudah ada Kasubag Keuangan terdakwa hanya menyampaikan jika akan mengajukan pencairan dana akan tetapi Kasubag Keuangan tidak melakukan verifikasi atas SPM maupun data pendukung yang diajukan dan Kasubag Keuangan tidak membubuhkan parafnya, karena terdakwa dalam pengajuan pencairan sudah biasa dilakukan tanpa ada paraf dari Kasubag Keuangan atau dalam hal ini terdakwa selalu melewati kewenangan dari Kasubag Keuangan, dan menganggap apa yang dilakukan dalam pengajuan pencairan anggaran selalu benar. Dan ketika di tanyakan oleh Pengguna Anggaran, terdakwa mengatakan bahwa yang dilakukan sudah benar dan tidak ada yang salah.<br /><br />Bahwa ketika anggaran pencairan sudah turun/cair maka terdakwa membagikan uang anggaran kepada bidangb-idang, dan sekretariat melalui bendahara pengeluaran pembantu yang sebelumnya mengajukan permintaan pembayaran atas kegiatan yang sudah dilaksanakan dan kegiatan yang akan dilaksanakan, dan ada sebahagian dana yang disisihkan oleh terdakwa atau terdakwa tidak memberikan secara utuh/penuh permintaan bidang-bidang dan sekretariat dengan alasan, jika ada bidang lain yang membutuhkan dana tersebut.<br /><br />Sehingga bidang dan sekretariat yang sudah mengajukan permintaan pembayaran harus menunggu pencairan berikutnya/pencairan selanjutnya atau dimana dalam 1 (satu) kali pencairan dalam periode tahun anggaran 2018, terdakwa secara melawan hukum menyisihkan sebahagian uang anggaran secara bertahap dengan total sebesar Rp367.825.860 (tiga ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh lima ribu delapan ratus enam puluh rupiah). </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgIOLQYoeeHI6gdWSTlNvk_zqIQOlcFmJ6x7xktpI__ay8XsbVuDA29CRNlxXzwnkl4gXtbgQXyX0ojnhR6NilQssZu7zERJmzhWgwjzRYLmOjbWlxwrqQm7YVahqvi9YWrgX2QQv6CPCM/s1600/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgIOLQYoeeHI6gdWSTlNvk_zqIQOlcFmJ6x7xktpI__ay8XsbVuDA29CRNlxXzwnkl4gXtbgQXyX0ojnhR6NilQssZu7zERJmzhWgwjzRYLmOjbWlxwrqQm7YVahqvi9YWrgX2QQv6CPCM/s640/4.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Bahwa dalam tahun anggaran 2018, sejak bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Desember 2018, terdakwa telah menyisihkan sebahagian uang anggaran yang seharusnya dipergtmakan untuk kegiatan pada Bidang Penguatan Kelembagaan Dan Pengembangan Partisipasi Mayarakat (PKPPM), Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Dan Bantuan Pembangunan Desa (PUEM) dan Bidang Pemerintahan Desa (PEMDES) yakni sebesar Rp. 367.825.860.00,(tiga ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh lima ribu delapan ratus enam puluh rupiah) dan telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sehingga bidang = bidang yang melaksanakan kegiatan menjadi tidak maksimal dalam pelaksanaan kegiatan dan perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara :<br /><br />Melakukan penggandaan/double entry kegiatan pada aplikasi SIMDA yang telah dilakukan sebelumnya oleh bidang bidang berupa kegiatan perjalanan dinas, belanja makan minum, sosialisasi pasar desa, ATK, honorarium, sewa perlengkapan, dan peralatan kegiatan dsb, sehingga dari kegiatan penggandaan/double entry terdakwa dapat menyisihkan uang sebesar Rp. 88.532.000.00,(delapan puluh delapan juta lirna ratus tiga puluh dua ribu rupiah). Melakukan entry fiktif penggunaan dana/transaksi pengeluaran pada aplikasi SIMDA tanpa  kegiatan dan surat pertanggung jawaban (aktif) berupa kegiatan biaya perjalanan dinas, belanja makan minum, sosialisasi pasar desa, ATK, honorarium, sewa perlengkapan dan peralatan kegiatan dsb, sehingga atas entry fiktif tersebut terdakwa dapat menyisihkan uang  sebesar Rp269.141.360<br /><br />Bahwa selama tahun anggaran 2018, terdakwa dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan  anggaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri   telah melakukan perbuatan hukum yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, yaitu Undang Undang Republik lndonesia Nomor 17 T ahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dan penyisihan sejumlah uang yang dilakukan secara bertahap telah diperunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.<br /><br />Berdasarkan hasil Laporan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Kediri atas Dugaan Penyimpangan penggunaan atau Pengelolaan Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2018 Nomor : 700/1849/418.11/2019 tanggal 25 September 2019, atas perbuatan Terdakwa tersebut terdapat Kerugian Keuangan Negara pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2018, yang merupakan uang Penyisihan Anggaran bidang melalui aplikasi SIMDA berupa penggandaan kegiatan/double entry, entry fiktif dan mark Up pada Bidang Penguatan Kelembagaan Dan Pengembangan Partisipasi Mayarakat (PKPPM), Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Dan Bantuan Pembangunan Desa (PUEM) dan Bidang Pemerintahan Desa (PEMBES) yang dilakukan secara bertahap oleh Terdakwa MOH. RUDI HARTONO Bin (Alm) RUBA'I yakni sebesar Rp367.825.860 (tiga ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh lima ribu delapan ratus enam puluh rupiah).<br /><br />Atas perbuatannya, terdakwa Moh. Rudi Hartono Bin (Alm) Ruba’i dijerat dengan pasal berlapis, yaitu Pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 atau pasal 8 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Jen/T1m)</div>

News Tipikor Terdakwa Korupsi SIMDA Rp367 Juta Dituntut 6 Thn Penjara

Terdakwa Moh. Rudi Hartono (kiri) dengan Tim Penasehat Hukumnya, Agustian Siagian BERITA KORUPSI .CO – Kamis, 12 Desember 2019, Ti...

»

Korupsi Jasmas Rp4.9 M Jilid IV, Tiga Anggota DPRD Surabaya Diadili

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhW7RCZji4CNXSybMuXRxioCX-W7h3IpuX51xkg_tGNJa1MhHrY1ql7sHnPyuM9bMo05liCWtCm2zIYJ20Z0aAZ5ex1mAZHjFiD61vTcAN1i3fqDLpAQZ9iLaIy_I9WnfkYaL4WbXLRuRI/s1600/terdakwa..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhW7RCZji4CNXSybMuXRxioCX-W7h3IpuX51xkg_tGNJa1MhHrY1ql7sHnPyuM9bMo05liCWtCm2zIYJ20Z0aAZ5ex1mAZHjFiD61vTcAN1i3fqDLpAQZ9iLaIy_I9WnfkYaL4WbXLRuRI/s640/terdakwa..jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>Penasehat Hukum Terdakwa Dr. Ratih Refnowati, Jaya Atama :</b> Kami melakukan Eksepsi karena dakwaan Jaksa Kabur, tidak menjelaskan perbuatan hukum Ketiga terdakwa</span></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Sebanyak Enam anggota DPRD Surabaya periode 2014 – 2019 dan Satu pihak swasata yang terlibat dalam kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi dana Jasmas (Jaringan Aspirasi Masyarakat) yang bersumber dari APBD-Perubahan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya Tahun Anggarann (TA) 2016 sebesar Rp Rp27.465.033.400 (dua pupuh tujuh milyar empat ratus enam puluh lima juta tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah) yang merugikan keuangan negara berdasarkan hasil laporan penghitungan BPK RI Nomor. 64/LHP/XXI/09/2018 Tanggal 19 September 2018 sejumlah Rp4.991.271.830,61 (Empat milyar Sembilan ratus Sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu rebut delapan ratus tiga puluh rupiah koma enam puluh satu sen) telah diadili secara bertahap<br /> <br /> Hari ini, Selasa, 10 Desember 2019, adalah sidang perkara kasus dugaan Korupsi dana Jasmas jilid IV dengan Tiga terdakwa, yakni Dr. Ratih Refnowati, M.Si, Dini Rijanti dan Saiful Aidi (masing-masing perkara terpisah)<br /> <br /> Total kerugian negara yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak, Surabaya terhadap Ketiga terdakwa ini adalah sejumlah Rp2.071.699.280,6 (dua milliyar tujuh puluh satu juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah koma enam sen) dengan rincian, kerugian negara untuk terdakwakwa Dr. Ratih Refnowati, M.Si sebesar Rp139.019.461,52,untuk terdakwa Dini Rijanti sejumlah Rp1.121.309.422,89 danuntuk terdakwa Saiful Aidi sebanyak Rp811.370.396,24<br /> <br /> Sementara Jilid III dan II, dengan terdakwa Binti Rochmah dan Sugito serta H. Darmawan (anggota DPRD Kota Surabaya periode 2014 – 2019) yang sudah diadili terlebih dahulu, dengan jumlah kerugian neggara yang berbeda. Untuk terdakwa Binti Rochmah senilai Rp570.648.576,89, untuk terdakwa Sugito sebanyak Rp1.7 milliyar, dan terdakwa H. Darmawan sebesar Rp1.2 milliyar<br /> <br /> Dan total kerugian negara sejumlah Rp4.991.271.830,61 berdasarkan hasil laporan BPK RI Nomor. 64/LHP/XXI/09/2018 Tanggal 19 September 2018, sudah dibebankan kepada terdakwa Agus Setiawan Jong (sudah divonis terlebih dahulu beberapa bulan lalu dalam Jillid I) selalu Direktur PT. Sang Surya Dwi Sejati (PT SSDS) sebagai pelaksana dana Jasmas</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhiLleLqLupIK5aXaB9DUGkzQzjSlGLXbofTpslJ7EvaJOgA98GN7ht40UwPis95dfm6geZyeUg8qKyrL6nMNHFlKMHiF7OEOIK5xPr2GOFptq9MrMms-bJuZAO6_xEIx7xYrztTvdXJU0/s1600/b.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhiLleLqLupIK5aXaB9DUGkzQzjSlGLXbofTpslJ7EvaJOgA98GN7ht40UwPis95dfm6geZyeUg8qKyrL6nMNHFlKMHiF7OEOIK5xPr2GOFptq9MrMms-bJuZAO6_xEIx7xYrztTvdXJU0/s640/b.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Pasal yang dikenakan oleh JPU terhadap ke Tujuh terdakwa ini (Agus Setiawan Jong, Binti Rochmah, Sugito, H. Darmawan, Dr. Ratih Refnowati, M.Si, Dini Rijanti dan Saiful Aidi) adalah sama, yaitu pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tlndak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.<br /> <br /> Terakait surat dakwaan JPU terhadap terdakwa Dr. Ratih Refnowati, M.Si, Dini Rijanti dan Saiful Aidi, akan disampaikan keberatan atau Eksepsi melalui Majelis Hakim yang diketuai Hisbullah Idris oleh Tim Penasehat Hukum (PH) ketiga terdakwa, Jaya Atmaja dkk.<br /> <br /> Alasannya adalah, karena surat dakwaan JPU dianggap kabur atau kurang jelas, sebab JPU tidak menjelaskan perbatan hukum yang dilakukan oleh Ketiga terdakwa (Dr. Ratih Refnowati, M.Si, Dini Rijanti dan Saiful Aidi). Selain itu, kerugian negara dalam dakwaan JPU juga menjadi keberatan Tim PH terdakwa. Sebab dalam surat dakwaan JPU terkait jumlah kerugian negara menjelaskan dengan kata “dan”. Seperti yang disampaikan Jaya Atmaja selaku Ketua Tim PH Ketiga terdakwa kepada beritakorupsi.co<br /> <br /> “Kita akan melakukan Eksepsi, karena surat dakwaan kabur. Jaksa tidak menjelaskan perbuatan hukum terdakwa. Dikatakan ada kerjasama antara terdakwa dengan Agus Setiawan Jong, tetapi tidak jelaskan kerjasama bagaimana. Selain itu, tentang kerugian negara. Jaksa menyebutkan kerugian negara sebesar empat milliyar sekian dan. Berarti ada dua kerugian negara,” kata Jaya, Selasa, 10 Desember 2019</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Apa yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Ketiga terdakwa (Dr. Ratih Refnowati, M.Si, Dini Rijanti dan Saiful Aidi) ini, juga disampaikan oleh Tim PH terdakwa lainnya (Sugito dan H. Darmwan) kecuali terdakwa Binti Rochmah.<br /> <br /> Sebab dalam surat dakwaan JPU untuk Keenam terdakwa selaku anggota DPRD Surabaya periode 2014 – 2019 ini, belum menunjukkan berupa bukti dalam persidangan, bahwa adanya kerja sama antara terdakwa Agus Setiawan Jong dengan Keenam terdakwa selaku anggota DPRD periode 2014 – 2019 terkait pelaksanaan dana Jasmas.<br /> <br /> Anehnya, penyidik Kejari Tanjung Perak justru tak menyeret sebagai tersangka dalam kasus dugaan Korupsi dana Jasmas tahun 2016 sebesar Rp27 milliyar lebih sebagai pihak terkait atas timbulnya kerugian negara sejumlah Rp4.991.271.830,61 yang disebut oleh BPK RI sebagai pihak terkait terhadap keterlibatan 4 pegawai Pemkot Surabaya yaitu Edi Kristianto selaku kepala bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Kota Surabaya, Ahmad Yardo Wifaqo selaku Kepala Sub Bagian (Kasubag) Otonomi Daerah pada bagian Administrasi Pemerintah  Daerah, Mas Irawan Putra dan Fahmi Fitria selaku staf pada bagian administrasi pemerintahan dan otonomi Daerah. Ada apa ?<br /> <br /> Memang, Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Tanjung Perak, Dimaz Atmadi Brata Anandiansyah mengatakan, tak menutup kemungkinan ada tersangka lain. Tapi kapan ?<br /> <br /> “Belum ada tersangka baru. Kita masih fokus dalam kasus ini. Kemungkinan pengmbangan kasus ini ada,” Dimaz (Selasa, 2 Desember 2019).<br /> <br /> Yang lebih anehnya lagi. Penyidik Kejari Tanjung Perak juga tak menyeret Keterlibatan Freddy Dwi Cahyono, Robert Siregar, Santi Diana Rahmawati dan Rudi Sinaga/Rudi Marudut selau Tim yang dibentuk oleh terdakwa Agus Setiawan Jong untuk menawarkan dana Jasmas ke Lemabaga Masyarakat yaitu RT/RW dan LKMK termasuk membuat Proposal penerimaan dan Laporan Pertanggung Jawaban dana Jasmas</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjeuYlwvv0FrVVY7M_x_YvHa2xSNkaA6og3R_k-JEmmQ4WMejNxLzOJbluaL9q_DTTRH1MQ2plK2WAlDtavM8iGnnWQLB-jyoRrTyEePe2qOxnpVfnp29626XoVMGlcBiTePLJQEMdOPFg/s1600/Binti.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjeuYlwvv0FrVVY7M_x_YvHa2xSNkaA6og3R_k-JEmmQ4WMejNxLzOJbluaL9q_DTTRH1MQ2plK2WAlDtavM8iGnnWQLB-jyoRrTyEePe2qOxnpVfnp29626XoVMGlcBiTePLJQEMdOPFg/s640/Binti.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Alasan Dimaz Atmadi Brata Anandiansyah selaku Kasi Pidsus Kejari Tanjung Perak adalah, karena Tim yang dibentuk oleh terdakwa Agus Setiawan Jong hanya menjalankan perintah.  Pertanyaannya adalah, “Andai saja kasus ini adalah kasus pidana Narkoba, dimana orang tersebut hanya menjalankan perintah dengan imbalan sejumlah uang tanpa mengetahui apa yang diantarkan, apakah tidak akan diadili sebagai orang yang turut serta ?”<br /> <br /> Tidak hanya itu. Dr. Sudiman Sidabuke, selaku Penasehat Hukum terdakwa Binti Rocchmah, jutrsu mempertanyakan JPU karena tidak menghadirkanWali Kota Surabaya sebagai saksi untuk menjelaskan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 25 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial Permohonan Hibah.<br /> <br /> “Wali Kota Suabaya harusnya dihadirkan sebagai saksi untuk menjelaskan Perwali Nomor 25 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial Permohonan Hibah,” kata Dr. Sudiman Sidabuke, Selasa, 10 Desember 2019.<br /> <br /> Sementara surat dakwaan JPU Kejari Tanjung Perak, Suarabaya terhadap Ketiga tedakwa terdakwa (Dr. Ratih Refnowati, M.Si, Dini Rijanti dan Saiful Aidi, dengan perkara masing-masing terpisah) menjelaskan, bahwa Ia terdakwa Dr. Ratih Refnowati, M.Si selaku Anggota DPRD Kota Surabaya Periode 2014-2019 baik sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama dengan Agus Setiawan Jong (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada waktu-waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara bulan maret 2015 sampai dengan Januari 2017 atau setidaktidaknya dalam waktu tertentu ditahun 2015 sampai dengan tahun 2017 bertempat di Kantor DPRD Kota Surabaya Jl. Yos Sudarso No 1822 Kelurahan Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya  atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan Ketentuan Undang-Unclang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan SK Nomor 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoprasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya.<br /> <br /> Bahwa terdakwa telah melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum dalam Pelaksanaan kegiatan Dana Hibah Pemerintah Kota Surabaya yang berasal dari  APBD Tahun Anggaran 2016.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgTyl60EFgPiyD3vQuMgJ2z1lgZ2jUSJyO0XWbIp3wN9x87r-I1McniErE1w0RsjjFTAnSooGN1_vlYld_OpeYuLt6xDm-6qwkwuY1sAxczrxrrlqxFfFU-aQBTmSmJwFeYDh6Xq6JgM0k/s1600/8..jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1280" data-original-width="721" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgTyl60EFgPiyD3vQuMgJ2z1lgZ2jUSJyO0XWbIp3wN9x87r-I1McniErE1w0RsjjFTAnSooGN1_vlYld_OpeYuLt6xDm-6qwkwuY1sAxczrxrrlqxFfFU-aQBTmSmJwFeYDh6Xq6JgM0k/s640/8..jpg" width="360" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan Permendagri No 32 Tahun 2011 tentang pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 14 tahun 2016 tentang perubahan kedua terhadap Permendagri No 32 tahun 2011 tentang pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, Peraturan Walikota Surabaya No 25 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial Permohonan Hibah, Peraturan Mentri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri No 21 Tahun 2011 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2011 tentang "Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota surabaya dan Tata Beracara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya.<br /> <br /> Telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau rekonomian negara sebesar sebesar Rp4.991.271.830,61 (Empat milyar Sembilan ratus Sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu rebut delapan ratus tiga puluh rupiah koma enam puluh satu sen) dan Rp139.019.461,52 (seratus tiga puluh sembilan juta sembilan belas ribu empat ratus enam puluh satu rupiah koma lima puluh dua sen) atau setidak tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi dalam rangka penghitungan kerugian atas Penyaluran dan penggunaan Dana Hibah Kepada Masyarakat Pemerintah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2018 No: 64/LHP/XXI/09/2018 Tanggal 19 September 2018 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:<br /> <br /> Pada tahun 2016, Pemerintah Kota Surabaya memberikan Dana Hibah ke Lembaga masyarakat berupa RT/RW sebesar Rp27.465.033.400 (dua pupuh tujuh milyar empat ratus enam puluh lima juta tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah), dengan jumlah 665 penerima hibah yang bersumber dari APBD Perubahan Kota Surabaya Tahun Anggaran 2016<br /> <br /> Bahwa terdakwa Dr. Ratih Refnowati, M.Si adalah Anggota DPRD Kota Surabaya Periode Tahun 2014-2019 berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 171.436/457/011/2014 tanggal 18 Agustus 2014 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Masa Ke Anggotaan 2014 - 2019 dari Partai Demokrat, dengan daerah Pemilihan Wilayah Surabaya 4 Meliputi Kecamatan Gayungan, Jambangan, Sawahan, Sukomanunggal dan Wonkromo dan menjabat selaku wakil Ketua DPRD Kota Surabaya berdasarkan Surat Kepetusan Gubernur JawaTimur Nomor 171.436./588/011/2014 tentang peresmian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya masa jabatan 2014 – 2019 tanggal 12 September 2014.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiCzWNuXAcQmTDrw3yzQohFVqIIM7btE8ZdBJe_FiEB_gWmJZ8SlrRlpXCvR8hbVNCPZSzo7aGdx9y6D6pmAkPSBo4hsr_tgIMChNrlpDqTciNFiSRlpC3NosJbVLajbJE2H1LOiKN4JTw/s1600/10..jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="1280" data-original-width="721" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiCzWNuXAcQmTDrw3yzQohFVqIIM7btE8ZdBJe_FiEB_gWmJZ8SlrRlpXCvR8hbVNCPZSzo7aGdx9y6D6pmAkPSBo4hsr_tgIMChNrlpDqTciNFiSRlpC3NosJbVLajbJE2H1LOiKN4JTw/s640/10..jpg" width="360" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Pada tahun 2015 saksi Agus Setiawan Jong datang ke Kantor DPRD Kota Surabaya Jl Yos Sudarso No 1822 Kel. Embong Kaliasin, Kec. Genteng Kota Surabaya untuk menemui Anggota DPRD Kota Surabaya atas nama terdakwa Dr. Ratih Refnowati, M.Si dengan tujuan untuk menawarkan diri kepada terdakwa sebagai pihak yang akan melakukan pengelolaan terhadap dana hibah yang akan dimohonkan oleh embaga kemasyarakatan dalam hal ini TR/RW dah LKMK<br /> <br /> Atas penawaran dalam pelaksanaan kegiatan dana hibah tersebut kepada terdakwa Dr. Ratih Refnowati, M.Si berupa pengurusan terhadap seluruh Proses Pelaksanaan kegiatan Dana Hibah mulai dari Pembuatan Proposal Permohonan Dana Hibah, Pengumpulan Proposal Permohonan Dana Hibah, Pembelian dan Pengiriman barang ke Penerima Hibah serta pembuatan Laporan Penanggungjawaban dengan catatan, saksi Agus Setiawan Jong meminta Penentuan Jenis barang berupa Terop, Kursi, Meja, lampu, Soundistem, Gerobak besi, tempat sampah dan harga yang akan di mohonkan ditentukan sendiri oleh Pihak saksi Agus Setiawan Jong yang selanjutnya saksi Agus Setiawan Jong juga menjanjikan pembagian keuntungan sebesar 10 % (sepuluh) persen sampai dengan 15 (lima belas) persen kepada terdakwa Dr. Ratih Refnowati, M.Si <br /> <br /> Terhadap tawaran saksi Agus Setiawan Jong sebagai pihak yang melaksanakan kegiatan Dana Hibah, selanjutnya disetujui oleh terdakwa Dr. Ratih Refnowati, M.Si. Kemudian Terdakwa terdakwa Dr. Ratih Refnowati, M.Si menyampaikan potensi jumlah Keseluruhan Dana Hibah yang dapat untuk di jadikan dana Aspirasi terdakwa Dr. Ratih Refnowati, M.Si dalam kapasitas sebagai Wakil ketua DPRD Kota Surabaya yakni sebesar Rp3 milliyar dan wilayah RT/RW yang diminta untuk di jadikan sebagai sasaran pemohon dana Hibah yakni Wilayah daerah Pemilihan Wilayah Surabaya 4 Meliputi Kecamatan Gayungan, Jambangan, Sawahan, Sukomanunggal dan Wonokromo <br /> <br /> Setelah adanya kesepakatan dengan terdakwa Dr. Ratih Refnowati, M.Si, saksi Agus Setiawan Jong membentuk Tim untuk Pelaksanaan Kegiatan Dana Hibah diantaranya Saksi Freddy Dwi Cahyono, Saksi Robert Siregar, Saksi Santi Diana Rahmawati DAN Sdr. Rudi Sinaga/Rudi Marudut untuk turun ke lapangan mencari para Pengurus Lembaga Kemasyarakatan yakni Ketua Rukun Warga (RW), Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Lembaga Ketahanan Masyarakat  Keluarahan (LKMK) untuk mencari Lembaga yang akan di berikan Dana Hibah Pemerintah Kota Surabaya di Wilayah Daerah pemulihan (DAPIL) Khsusunya terdakwa Dr. Ratih Refnowati, M.Si<br /> <br /> Sebelum turun ke lapangan menemui para Ketua RW, Ketua RT dan LKMK, saksi Agus Setiawan Jong telah menyampaikan kepada Timnya, bahwa diriya telah mendapatkan kepercayaan dari Anggota DPRD atas nama terdakwa Dr. Ratih Refnowati, M.Si dan menyampaikan bantuan Dana Hibah yang akan diberikan dalam bentuk barang bukan dalam bentuk uang yang jenis barangnya pun sudah ditentukan, yakni berupa terop, kursi, meja, lampu, soundsistem, gerobak besi, tempat sampah.<br /> <br /> Selain itu Ketua RW, Ketua RT dan LKMK tidak boleh meminta barang yang lainnya dengan alasan, apabila meminta barang jenis lain maka tidak akan disetujui. Dan saksi Agus Setiawan Jong juga menyampaikan, jika proposal dana hibah tersebut diajukan melalui dirinya, maka prosesnya akan lebih cepat serta lebih mudah disetujui dikarenakan saksi Agus Setiawan Jong  telah mendapatkan kepercayaan dari Anggota DPRD Kota Surabya khususnya dari terdakwa Dr. Ratih Refnowati, M.Si <br /> <br /> Tim saksi Agus Setiawan Jong diantaranya Saksi Freddy Dwi Cahyono, saksi Robert Siregar, Saksi Santi Diana Rahmawati, Saksi Rudi Sinaga/Rudi Marudut dijanjikan oleh saksi Agus Setiawan Jong akan mendapatkan komisi sebesar 1,5 % 2,5 % Setiap proposal dana Hibah yang diperoleh dari Para ketua Rukun Warga (RW), Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan (LKMK) dan disetujui oleh Pemerintah Kota Surabaya <br /> <br /> Selanjutnya para Marketing turun menemui para ketua Rukun Warga (RW), Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan (LKMK) dan menyampaikan sesuai dengan arahan dari saksi Agus Setiawan Jong sebagaimana kesepakatan dengan terdakwa Dr. Ratih Refnowati, M.Si bahwa akan ada bantuan dan silahkan membuat Proposal jika tidak mampu membuat Proposal maka akan di buatkan. Dengan ketentuan para ketua Rukun Warga (RW), Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Lembaga Ketahanan Masyarak Keluarahan (LKMK) tinggal mengumpulkan SK Pengangkatan sebagai Ketua, Strukrur organisasi, Fotocopy Pengurus yang dalam proposal tersebut telah ditentukan jenis dan harga barang yang akan dimintakan sementara yang akan membuat Proposal sendiri akan diberikan contoh Proposal yang Jenis dan harga barang yang akan dimintakan juga telah ditentukan;</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjKW-TtFMTM1pNEdqhg0vqgsUnBkL653h9-JJWxR9ko5wInGI-JAB6Y1oni-YPMEsdm43gMwMhTEHC6k740IkEdaMARwOawvsH2IRmCfueCEUEVxb1mG_-MQcFe2RoPmEe3n2kiP-mjNZo/s1600/2.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1280" data-original-width="721" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjKW-TtFMTM1pNEdqhg0vqgsUnBkL653h9-JJWxR9ko5wInGI-JAB6Y1oni-YPMEsdm43gMwMhTEHC6k740IkEdaMARwOawvsH2IRmCfueCEUEVxb1mG_-MQcFe2RoPmEe3n2kiP-mjNZo/s640/2.jpg" width="360" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Selain membuat Proposal Para Tim saksi Agus Setiawan Jong juga membawa Surat Perjanjian Kerjasama antara saksi Agus Setiawan Jong dengan calon Penerima Hibah yakni Para ketua Rukun Warga (RW) dan Ketua Rukun Tetangga (RT) yang pada pokoknya berisi bahwa para ketua Rukun Warga (RW) dan Ketua Rukun Tetangga (RT) akan memntransfer dana Hibah apabila Proposal Permohonan dana Hibah yang diajukan disetujui ke rekening saksi Agus Setiawan Jong di Bank Jatim dengan nomor rekening .1692222225 ata nama Agus Setiawan Jong; <br /> <br /> Bahwa selanjutnya Proposal-Proposal Permohonan Dana Hibah yang di dibuat dan diperoleh oleh Tim Agus Setiawan Jong di kumpulkan di rumah saksi Agus Setiawan Jong di Jl Bunguran No 27A Kel. Bongkaran Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya yang selanjutnya akan disortir berdasarkan wilayah Dapil dan disesuaikan dengan Pagu Anggaran Dana Aspirasi yang disampaikan khususnya jumlahnya tidak berada dibawah Rp3 milliyar  sesuai dengan penyampaian terdakwa Dr. Ratih Refnowati, M.Si<br /> <br /> Pada Bulan Agustus 2015 Proposal Permohonan Dana Hibah dari Para Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) khususnya Dapil terdakwa Dr. Ratih Refnowati, M.Si di antarkan oleh Saksi Dea Winnie yang merupakan karyawan dari saksi Agus Setiawan Jong ke terdakwa Dr. Ratih Refnowati, M.Si dan diterima langsung oleh Satff dari terdakwa Dr. Ratih Refnowati, M.Si yakni saksi Mohammad Sapi’i di kantor DPRD Kota Surabaya disertai dengan Rekapan jumlah Proposal nama pemohon dan Jumlah Permohonan<br /> <br /> Mulanya Proposal-proposal tersebut akan dipergunakan untuk dasar permohonanana Hibah APBD Pemerintah Kota Surabaya tahun 2016 dan karena Proposal tersebut tidak dapat di jadikan dasar Permohonan Dana Hibah tahun 2016, dan akan di pergunakan untuk APBD-Perubahan 2016, sehingga seluruh proposal-proposal tersebut harus direvisi Khususnya penanggalan serta dikembalikan oleh terdakwa Dr. Ratih Refnowati, M.Si ke saksi Agus Setiawan Jong dengan tujuan untuk dilakukan pembaharuan penanggalan menggunakan tahun 2016<br /> <br /> Pada awal tahun 2016, para Tim saksi Agus Setiawan Jong diantaranya Saksi Freddy Dwi Cahyono, Saksi Robert Siregar, Saksi Santi Diana Rahmawati, Saksi Rudi Sinaga/Rudi Marudut kembali memperbaharui Proposal-Proposal permohonan Dana Hibah, selanjutnya kembali dikumpulkan di rumah saksi Agus Setiawan Jong dan kembali diantarkan ke terdakwa Dr. Ratih Refnowati, M.Si; _ <br /> <br /> Terhadap Proposal Permohonan Dana Hibah terdakwa Dr. Ratih Refnowati, M.Si selanjutnya menyerahkan ke Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota gumbaya untuk selanjutnya dikirim ke Pemerintah Kota Surabaya; Bahwa sebelum dilakukan Pengiriman ke Pemerintah Kota Surabaya, oleh Sekertariat Dewan telah dibuatkan rekapan jumlah Proposal dan ditandatangani oleh terdakwa Dr. Ratih Refnowati, M.Si untuk memastikan bahwa Proposal Permohonan Dana Hibah tersebut benar berasal dari Anggota DPRD atas nama terdakwa Dr. Ratih Refnowati, M.Si<br /> <br /> Setelah saksi Agus Setiawan Jong mengetahui nama-nama Pemohon yang di ajukan lolos veriflkasi untuk mendapatkan dana Hibah Pemerintah Kota Surabaya tahun Anggaran APBD Perubahan 2016, maka saksi Agus Setiawan Jong kembali memerintahkan para Timnya untuk memanggil para Ketua dan bendahara lembaga RT/RW untuk membuka rekening tabungan di Bank Jatim Pasar Atom yang selanjutnya buku tabungan para penerima Hibah tetap pada penguasaan saksi Agus Setiawan Jong<br /> <br /> Dari seluruh Proposal dana Hibah milik terdakwa Dr. Ratih Refnowati, M.Si yang dikoordinir oleh saksi Agus Setiawan Jong dan lolos verifikasi berjumlah 6 (Enam) Pemohon dan setelah mengetahui bahwa Proposal-Proposal tersebut lolos verifikasi dan telah masuk dalam APBD perubahan 2016 selanjutnya saksi Agus Setiawan Jong mencari tahu jadwal penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)<br /> <br /> Dan setelah mengetahui Jadwal Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah kota Surabaya dengan penerima Hibah, saksi Agus Setiawan Jong kembali memerintahkan Para Timya menghubungi para Penerima Hibah yang lolos verifikasi untuk datang ke kantor Pemerintah kota Surabaya untuk penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan melakukan Pembagian buku tabungan Bank Jatim Penerima Hibah.  Setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), saksi Agus Setiawan Jong menunggu pencairan dana Hibah ke rekening masing-masing penerima Hibah</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div style="text-align: justify;"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTlRPCJC4NFpKGISzNLxAc-XfbO2n4x52QvLhucRNxT9oXbMTvelMzvl0hHoWK7HJTum4fes8ufGhmoi5ZgBcrXuZdmnoP4Xm3iHfct1vvC0PHJjG6zzwqyzYkaHzSCPVCKLaY2aDHLWI/s1600/7.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTlRPCJC4NFpKGISzNLxAc-XfbO2n4x52QvLhucRNxT9oXbMTvelMzvl0hHoWK7HJTum4fes8ufGhmoi5ZgBcrXuZdmnoP4Xm3iHfct1vvC0PHJjG6zzwqyzYkaHzSCPVCKLaY2aDHLWI/s640/7.jpg" width="640" /></a></div> Dan pada Desember 2016, setelah saksi Agus Setiawan Jong mengetahui bahwa Dana Hibah telah Cair dan masuk ke rekening masing-masing penerima Hibah, selanjutnya saksi Agus Setiawan Jong kembali memerintahkan kepada Timnya untuk mengumpulkan para Penerima Hibah di Bank Jatim Pasar Atom atau Bank Jatim Kedung Cowek untuk melakukan transfer ke nomor rekening 1692222225 atas nama Agus Setiawan Jong <br /><br />Adapun jumlah Dana Hibah yang ditransfer oleh Para Penerima Hibah yang ke nomor rekening 1692222225 atas nama Agus Setiawan Jong sebesar Rp13.189.104.100 (tiga belas milyar seratus delapan puluh Sembilan juta seratus empat ribu seratus rupiah) dengan jumlah 228 (dua ratus dua puluh delapan) Penerima Hibah dan 6 (Enam) diantaranya dari Proposal Permohonan Dana Hibah hasil kerjasama antara saksi Agus Setiawan Jong dengan terdakwa Dr. Ratih Refnowati, M.Si dengan total sebesar Rp371.760.000 (tiga ratus tujuh Puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) <br /><br />Setelah seluruh Penerima Hibah berjumlah 6 (enam) Penerima Hibah mentrasfer Dana hibah ke rekening atas nama saksi Agus Setiawan Jong, selanjutnya saksi Agus Setiawan Jong memerintahkan Timnya untuk mengantarkan barang ke Para Penerima sesuai dengan jenis barang yang telah disetujui oleh Pemerintah Kota Surabaya.<br /><br />Dan selanlutnya saksi Agus Setiawan Jong memerintahkan kepada Timya untuk membuat  Laporan Pertanggungjawaban sesuai dengan harga dan jenis barang yang disetujui oleh Pemerintah Kota Surabaya dengan dilampiri Nota yang telah dibuat saksi Agus Setiawan Jong  dan meminta Timnya untuk meminta tandatangan dan Stempel para ketua RT/RW Penerima Hibah Pemerintah Kota Surabaya tahun 2016<br /><br />Ternyata kualitas barang yang diterima oleh Penerima Hibah sangat jauh dari harga barang yang disetujui oleh Pemerintah kota Surabaya, dan berdasarkan Hitungan laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi dalam rangka penghitungan Kerugian keuangan negara atas Penyaluran dan Penggunaan Dana Hibah kepada Masyarakat Kota Surabaya Tahun Anggaran 2016 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia telah terjadi kerugian Negara sebesar Rp4.991.271.830,61 (Empat milyar Sembilan ratus Sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu rebut delapan ratus tiga puluh rupiah koma enam puluh sen) dan Rp139.019.461,52 (Seratus tiga puluh semblla juta sembiia belas ribu empat ratus enam puluh satu rupiah koma lima puluh dua sen) berasal dari proposal permohonan Dana Hibah hasil kerjasama antara terdakwa Dr. Ratih Refnowati, M.Si dan saksi Agus Setiawan Jong. <br /><br />Perbuatan terdakwa Dr. Ratih Refnowati, M.Si sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) atau (pasal 3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tlndak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pembahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. (Jen/T1m)</div>

News Tipikor Korupsi Jasmas Rp4.9 M Jilid IV, Tiga Anggota DPRD Surabaya Diadili

Penasehat Hukum Terdakwa Dr. Ratih Refnowati, Jaya Atama : Kami melakukan Eksepsi karena dakwaan Jaksa Kabur, tidak menjelaskan perbua...

»

Pejabat ESDM Pemprov Jatim Divonis 1.4 Tahun Penjara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhQT6UzNeqchCsTdSiDQYvPUYhJWuLwr8BhEMNoReB8L3XTml42awQWrfmz6z3MT8oSBH8iWKdSzSerX8bQT9T4CSw83QVcZyCS3NbTo-m_9La78TLHnnYdVA-ejENw098oMomUxxcIFDg/s1600/Ali.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="455" data-original-width="683" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhQT6UzNeqchCsTdSiDQYvPUYhJWuLwr8BhEMNoReB8L3XTml42awQWrfmz6z3MT8oSBH8iWKdSzSerX8bQT9T4CSw83QVcZyCS3NbTo-m_9La78TLHnnYdVA-ejENw098oMomUxxcIFDg/s640/Ali.png" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </b></span>Jumat, 6 Desember 2019, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya menjatuhkan hukuman (Vonis) pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Lima puluh juta rupiah (Rp50 juta)  subsidair 1 (satu) bulan kurungan terhadap terdakwa Kasus Korupsi Tangkap Tangan Jilid II, yakni Ali Hendro Santoso selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas ESDM (Energi dan Sumber Daya Manusia) Provinsi Jawa Timur.<br /><br />Sementara dalam Jilid I dengan terpidana 1 (satu) tahun penjara Kholiq wicaksono selaku Kepala Seksi (Kasi) Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pertambangan Dinas Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) Provinsi Jawa Timur yang ditangkap Tim Saber Pungli (Sapu Bersih Pungutan Liar) Polda Jatim pada Oktoober tahun lalu dengan barang bukti berupa uang sebesar Rp30 juta sebagai biaya pengurusan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi untuk Komoditas Pasir dan Batu seluas 5,55 Ha yang berlokasi di Sungai Regoyo Desa Gondoruso Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang pada tanggal 20 Juni 2017, yang sebelumnya telah membuat laporan ke Polda Jawa Timur pada tanggal 24 September 2018 milik Nurul Aandri<br /><br />Hukuman pidana penjara terhadap terdakwa Ali Hendro Santoso dibacakan oleh Majelis Hakim diruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo Jawa Timur yang diketuai I Wayan Sosiwan dengan diabaantu 2 (dau) Hakim Anggota yaitu Dr. Lufsiana dan Emma Elliana serta Paanitra Pengganti (PP) Hery Marsudi, yang dihadiri Tim Penasehat Hukum terdakwa serta Jaksa Penuntut Umum (JPU)<br /><br />Vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap terdakwa Ali Hendro Santoso, lebih ringan 8 (delapan) bulan dari tuntutan JPU Kejari Surabaya. Sebeb JPU Kejari Subaya menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahundan denda sebesar Rp50 juta subsidair 3 bulan kurungan.<br /><br />Dalam putusannya Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa Ali Hendro Santoso terbukti secara sah meyakinkan bersalah menurut Hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diancam pidana penjaran dalam pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Atas vonis tersebut, terdakwa maupun Penasehat hukum terdakwa sama-sama mengataan pikir-pikir.<br /><br />Anehnya. Terdakwa Ali Hendro Santoso dan terpidana Kholiq wicaksono dinyatakan bersalah melakukan Tindak pidana Korupsi “menerima suap” sebagaiamana dalam pasal 11 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, sementara “Si pemberi suap yang diatur dalam pasal 13 Undang-undang yang sama tidak terseret?”<br /><br />Pasal 11 berbunyi : Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya;<br /><br />Pertanyaannya, mengapa penyidik Kepolisian dan JPU tidak menjelasakan/menyebutkan, dari siapa terpidana Kholiq wicaksono dan terdakwa Ali Hendro menerima uang suap sebesar Rp30 juta itu ?. <br /><br />Apakah si “pemberi uang suap” tidak dapat dijerat dan diproses hukum dalam pasal 13 Undang-Undang Tidak Pidana Korupsi dalam kegiatan Tangkap Tangan yang dilakukan Tim Saber Pungli berdasarkan Perpres (Peraturan Presiden) No 87 Tahun 2016 Tentang Saber Pungli (Sapu Bersih Pungutan Liar), karena adanya laporan dari sipemberi uang ?<br /><br />Pasal 13 berbunyi ; Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).<br /><br />Hal ini seperti yang disampaikan pakar hukum pidana dan Tindak Pidana Korupsi dari Fakultas Hukum (FH) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Prof. Dr. Nur Basuki Minarno kepada beritakorupsi.co beberapa waktu lalu.<br /><br />“Hehehe…..ini Tim Saber Pungli ia. Tidak bisa dong, pasal 11 itu ada gandengannya pasal 13. Ada yang menerima tapi tidak ada yang ngasih bagaimana?. Secara normatifnya, kalau ada penerima, berarti ada pemberi,” ujar Prof. Dr. Nur Basuki Minarno.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgIAfx9PrvH0WyFbGb-Pk8WMxW7mGPu1Zxsj3MnK5_M6kdM2rgvM7E-4huMygm88B26bonY9LYYcIyvMDaLCe20XT5D53d5si2t43gb7VS414UJ_5CnC-zxg-WnwzZXQv2d-7xLMX8ZNAo/s1600/IMG20190315152033.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgIAfx9PrvH0WyFbGb-Pk8WMxW7mGPu1Zxsj3MnK5_M6kdM2rgvM7E-4huMygm88B26bonY9LYYcIyvMDaLCe20XT5D53d5si2t43gb7VS414UJ_5CnC-zxg-WnwzZXQv2d-7xLMX8ZNAo/s640/IMG20190315152033.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Sementara Fakta persidangan yang terungkap dalam Jilid I, setelah Nurul Aandri menerima dokumen Ijin SIPU dari Kholiq wicaksono, kemudian Nurul Aandri yang saat itu bersama beberapa petugas Polda Jatim, mendatangi Kholiq wicaksono dengan menyerhkan uang sebesaar Rp30 juta. Karena Kholiq wicaksono tidak mau menerima, Nurul Aandri tetap menyerahkan duit sebesar Rp30 juta itu dengan alasan, Ia (Nurul Aandri) takut untuk membawa uang itu pulang ke Jombang. Akhirnya Kholiq wicaksono pun menerima, dan saat itulah Kholiq wicaksono langsung ditangkap Polisi.<br /><br />Saat itu, tanggal 1 Oktober Januari 2018 sekitar pukul 12.40 Wib, Petugas Polda Jatim (Penyidik Subdit III Tipikor Polda Jatim) melakukan penangkapan terhadap Kholiq wicaksono, turut juga diamankan Nurul Aandri di kantor Dinas ESDM Prov. Jatim tepatnya di aula (Ruang Kristal).<br /><br />Fakta lain yang terungkap dalam persidangan maupun dalam surat dakwaan JPU  adalah, bahwa negoisasi biaya pengurusan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi untuk Komoditas Pasir dan Batu seluas 5,55 Ha yang berlokasi di Sungai Regoyo Desa Gondoruso Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang pada tanggal 20 Juni 2017 yang diajukan oleh Nurul Aandri bukan dengan terpidana Kholiq wicaksono, melainkan penetuan biaya antara terdakwa Ali Hendro Santoso dengan Nurul Aandri.<br /><br />Seperti yang diberitakan sebelumnya. Dalam surat dakwaannya JPU menyatakan, bahwa terdakwa Ali Hendro Santoso selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas ESDM (Energi dan Sumber Daya Manusia) Provinsi Jawa Timur, pada Hari Senin tanggal 01 Oktober 2018 sekitar pukul 11.15 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Aula (Ruang Kristal) Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur Jalan Tidar No. 123 Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.<br /><br />Terdakwa Ali Hendro Santoso telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan Kholiq Wicaksono (yang penuntutanya dilkukan secara terpisah), dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang Iain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :<br /><br />Pada tanggal 20 Juni 2017, Nurul Aandari mengajukan Permohonan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi untuk Komoditas Pasir dan Batu seluas 5,55 Ha yang berlokasi di Sungai Regoyo Desa Gondoruso Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang ke kantor Pelayanan Ijin Terpadu (P2T) Prov. Jatim untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.<br /><br />Sebagai Persyaratan untuk mendapatkan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi, Nurul Aandari melampirkan dokumen berupa ; Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Keterangan Domisili Usaha, Daftar Riwayat Hidup dan Surat Pernyataan Tenaga Ahli Pertambangan dan atau Geologi, Salinan Persetujuan/Penetapan IUP, Dokumen Rencana Kerja Eksplorasi, Surat Pernyataan untuk mematuhi ketentuan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Surat pernyataan tentang kebenaran salinan dokumen yang dilampirkan dalam permohonan, Bukti pembayaran biaya pembayaran pencetakan peta WIUP atas permohonan wilayah serta Bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah.<br /><br />Setelah dokumen tersebut diatas dimasukkan ke Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (P2T) Provinsi Jawa Timur, selanjutnya P2T Prov. Jatim menerbitkan Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi Nomor : P2T/ 192 / 15.01 / XI / 2017, tanggal 2 Nopember 2017<br /><br />Setelah IUP Eksplorasi diterbitkan oleh Kantor P2T, Nurul Aandari selaku Pemohon wajib membuat dokumen tehnis berupa :1. Laporan Eksplorasi,; 2. Dokumen study kelayakan tambang,; 3. Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya. X,; 4. Dokumen Rencana Reklamasi, dan 5. Dokumen Rencana Pasca Tambang<br /><br />Pada sekitar bulan Januari 2018, saat Nurul Aandari datang ke Dinas ESDM Prov. Jatim untuk meminta panduan pengurusan izin, Nurul Aandari bertemu dengan Ali Hendro Santoso, dan pada pertemuan tersebut Nurul Aandari minta Nomor HP Ali Hendro Santoso. Ali Hendro Santoso juga memberikan gambaran biaya pengurusan pengesahan Rekomendasi Teknis sebesar Rp10.000.000 s/d Rp15.000000, dan saksi juga menyampaikan ”untuk pak Kadisnya, perhektar minta Rp50.000.000, karena punya ibu luas lahannya 1,12 Ha, kurang lebih Rp75.000.000, dan dijawab ”banyak sekali pak ya”.<br /><br />Selanjutnya dokumen tersebut diatas dimasukkan ke Kantor Dinas ESDM Prov. Jatim di Jalan Tidar No. 123 Surabaya untuk dimintakan rekomendasi tehnis Ijin Usaha Pertambangan/dimintakan pengesyahan oleh Dinas ESDM Prov. Jatim. Rekomendasi tehnis yang dimintakan Nurul Aandari pada Kantor Dinas ESDM adalah sebagai :<br />a. Rekomendasi tekhnis Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP),; b. Rekomendasi tekhnis Ijin usaha pertambangan (IUP) Eksplorasi, dan c. Rekomendasi tekhnis Ijin usaha pertambangan (IUP) Operasi Produksi masih dalam proses dan sampai pada Aspek Finansial yaitu jaminan reklamasi dan Jaminan pasca tambang.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhqkaQCg0scD8ocVfytOshJTXfWTcsW4emE-BvtgqJte2M1E66rzA_7lSIEY_lVDzL0SNScDya7VLlCZlA5hCAQnQ3S68-rCEwZ-7El6nxQ9t57dHg7xMJ8P4u9D1t4fOiy7mlGINKHZWM/s1600/1-.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="226" data-original-width="400" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhqkaQCg0scD8ocVfytOshJTXfWTcsW4emE-BvtgqJte2M1E66rzA_7lSIEY_lVDzL0SNScDya7VLlCZlA5hCAQnQ3S68-rCEwZ-7El6nxQ9t57dHg7xMJ8P4u9D1t4fOiy7mlGINKHZWM/s640/1-.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Sekitar April 2018, dilakukan pemaparan terhadap kelima dokumen tehnis diatas yang dipimpin Kholiq Wicaksono, selaku Kasi Evaluasi dan Pelaporan Pertambangan Bidang Pertambangan pada Dinas Energi Sumber Daya Alam dan Mineral Prov. Jatim yang mana saat itu Nurul Aandari dibantu Marselius Deddy Kasih selaku konsultannya.<br /><br />Dari pemaparan itu terdapat beberapa revisi, dan setelah diperbaiki oleh konsultan diserahkan kembali kepada Dwi Yuda Wahyu Setya Wahyudi selaku Evaluator Dokumen yang selaku staf Bidang Pertambangan. Sebelum Dinas ESDM Prov. Jatim menerbitkan Rekomendasi Teknis / dokumen tersebut, pada tanggal 2 September 2018 sore hari, Nurul Aandari pernah dihubungi oleh Ali Hendro Santoso melalui telephone dan Whats App yang menyampaikan, ”ada pergantian Kepala Dinas, berkas ibu baru bisa dimajuin setelah pergantian Kepala Dinas”. Dan Ali Hendro Santoso juga menyampaikan dana yang harus saksi siapkan Rp50.000.000 untuk biaya pengesahan.<br /><br />Nurul Aandari bertanya, ”dulukan reng-rengannya Rp10 Juta sampai 15 Juta?". Dijawab Ali Hendro Santoso, karena disini yang kerja kan empat belas orang”. dan menyuruh saksi datang hari senin tanggal 3 September 2018 menemui Sdr. Kholiq”.<br /><br />Sesuai arahan Ali Hendro Santoso, kemudian Nurul Aandari menemui terdakwa Kholiq Wicaksono diruang kerjanya sekitar pukul 11.00 Wib. Dan pada pertemuan itu, terdakwa bertanya kepada Nurul Aandari, "Sudah disampaikan sama Pak Ali Hendro”. Dan dijawab Nurul Aandari, ”sudah pak, kok banyak ya pak". Kemudian terdakwa Kholiq Wicaksono, menyampaikan, ”Kalau ibu maju sekarang, nanti kena dua kali. Nunggu sertijab Kepala Dinas dulu, nanti kalau sudah masa transisi dan Kepala Dinas Baru sudah ada, baru berkas ibu bisa naik”, setelah itu Nurul Aandari pulang.<br /><br />Pada tanggal 24 September 2018, Nurul Aandari datang kembali ke kantor Dinas ESDM Prov. Jatim untuk menanyakan dokumen pengesahan Rekomendasi tehnis yang ternyata dokumen pengesahan Rekomendasi Teknis milik Nurul Aandari belum ditandatangani oleh Kepala Dinas yang baru.<br /><br />Pada hari Jum'at, tanggal 28 September 2018, Marselius Deddy Kasih mengirim pesan WhatsApp kepada terdakwa Kholiq Wicaksono untuk menanyakan ”Ijin rekomendasi pertambangan milik Nurul Aandari, apakah sudah selesai apa belum", dan dijawab ”sudah selesai dan silahkan diambil, mas Deddy juga ikut datang biar temani Bu Nurul, sekalian ngurusi Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pasca tambang”.<br /><br />Selanjutnya pada saat siang harinya sekitar pukul 14.30 Wib ditanggal yang sama (28 September 2018), Marselius Deddy Kasih menghubungi Nurul Aandari dan menyampaikan bahwa ”ijin sudah keluar, kapan mau diambil”, dijawab Nurul Aandari ”hari Senin (tanggal 1 Oktober 2018) saya ambil, mas Deddy temani saya ya nanti kita ketemuan di ESDM", dijawab oleh Deddy "baik Bu”.<br /><br />Dihari yang sama, Nurul Aandari menghubungi terdakwa Kholiq Wicaksono,  menanyakan apa benar pengesahan rekomendasi teknis miliknya sudah ditandatangani?. Lalu  dijawab terdakwa Kholiq Wicaksono,  ”Sudah”. Nurul Aandari bertanya kembali ”Apa ndak bisa kurang pak dananya pak”. Dijawab terdakwa Kholiq Wicaksono "Ndak bisa bu, soalnya yang kerja didalem banyak bu”. Dan terdakwa Kholiq Wicaksono bertanya "Kapan ibu datang kesini (ke Dinas Energi Sumber Daya Alam dan Mineral)?”. Nurul Aandari menjawab ”Senin saya siap pak Kholiq”.<br /><br />Pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018, Nurul Aandari datang ke Dinas ESDM Prov. Jatim bersama seorang laki-laki yang mengaku adiknya, dan Marselius Deddy Kasih untuk menemui terdakwa Kholiq Wicaksono, selanjutnya terdakwa Kholiq Wicaksono menemui Nurul Aandari  dengan membawa pengesahan rekomendasi teknis antara lain :<br />1. Surat Pernyataan Nurul Aandani.<br />2. Surat Kuasa dari Nurul Aandani kepada Setiajit, SH, MM selaku Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Prov. Jatim.<br /><br />3. Surat Nomor : 545/3345/124.2/2018 tanggal 26 September 2018 perihal Surat Persetujuan  Dokumen Laporan Eksplorasi, StUdi Kelayakan, Rencana Kerja dan Anggaran Biaya dan Rencana Reklamasi dan Pasca Tambang yang ditandatangani Setiajit, Sh, MM selaku Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Prov. Jatim.<br /><br />4. Surat Persetuiuan Dokumen Laporan Eksplorasi Nomor : S45/3346/124.2/2018 tanggal 26 September 2018 yang ditandatangani Setiaiit, SH., MM., selaku Kepala Dinas Energi Sumter Daya Mineral Prov. Jatim.<br /><br />5. Surat Persetujuan Dokumen Stud! Kelayakan Nomor : 545/3347/124.2/2018 tanggal 26 Sep‘ember 2018 yang di‘andatangani Setiajit, SH.,MM., selaku Kepala Dlnas Energi Sumber Daya Mineral Prov. Jatim.<br /><br />6. Surat Dokumen Rencana Keria dan Anggaran Biaya (RKAB) Nomor : 545/ 3348/1242/2018 tanggal 26 September 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Prov. Jatim.<br /><br />7. Surat Dokumen Rencana Reklamasl Nomor : S45/3349/124.2/2018 tanggal 26 September 2018 yang ditandatanganl Setiallt, SH., MM., selaku Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mheral Prov. Jatim.<br /><br />8. Surat Persetuiuan Dokumen Rencana Pasca Tambang Nomor : 545/ 3350/ 124.2/ 2018, tanggal 26 September 2018 yang ditandamngani Setiajit, 5H,, MM., selaku Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Prov. Jatim, dan 9. Surat Nomor : 545/3351/124.2l201 tanggal 26 September 2018 perihal Penyetoran Jaminan Reklamasi dan Pasca Tambang,<br /><br />Selanjutnya dokumen-dokumen tersebut ditunjukkan kepada Nurul Aandarl dan Marselius Deddy Kasih, kemudian Marselius Deddy Kasih diajak ke ruang terdakwa Kholiq Wicaksono dengan membawa dokumen tersebut diatas untuk dibuatkan tanda terima, kemudian dokumen tersebut dibawa oleh Marselius Deddy Kasih lalu Marselius Deddy Kasih menyuruh Nurul Aandari ke belakang atau ke ruangannya Terdakwa Kholiq Wicakson.<br /><br />Pada saat  Nurul Aandari bertemu terdakwa Kholiq Wicaksono, menanyakan untuk biaya pengesahannya “Ndak boleh kurang pak, karena luas Iahan kecil, kalau bisa gratis untuk biaya pengesahannya ini pak", dijawab terdakwa Kholiq “Ya sudah Rp30.000.000 saja bu”. Selanjutnya Nurul Aandari menyetujui permintaan terdakwa Kholiq Wicaksono.<br /><br />Selanjutnya Nurul Aandari  kembali ke ruang kristal yang disusul oleh tetdakwa Kholiq Wicaksono. Sekitar pukul 12.35 Wib menyerahkan amplop berwama coklat yang berisi uang tunai pecahan seratus ribu rupiah sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh luta rupiah). Setelah amplop berwarna coklat diterima oleh terdakwa Kholiq Wicaksono, kemudian dimasukkan ke dalam saku kanan celana belakang.<br /><br />Sekitar pukul 12.40 Wib, petugas (Penyidik Subdit III Tipikor Polda Jatim) mengamankan Nurul Aandari dan terdakwa Kholiq Wicaksono di kantor Dinas ESDM Prov. Jatim tepatnya di aula (Ruang Kristal).<br /><br />Setelah diamankan petugas, terdakwa Kholiq Wicaksono telah diketahui bahwa amplop berwama coklat sudah dimasukkan ke saku celana belakang dan setelah diperiksa (ternyata amplop berwama coklat tersebut berisi uang kertas seratus ribuan senilai Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).<br /><br />Bahwa uang sebesar Rp30.000.000 tersebut adalah uang miik Nurul Aandari yang diminta oleh terdakwa Kholiq Wicaksono sebagai pembayaran/biaya yans tidak resmi atas persetujuan Dokumen Teknis Pertambangan untuk atas name Nurul Aandari.<br /><br />Bahwa uang sebesar Rp30.000000 (tiga puluh luta rupiah) tersebut merupakan biaya yang tidak resmi untuk pengesahan rekomendasi teknis yang diminta oleh terdakwa Kholiq Wicaksono, dan karena merasa keberatan, Nurul Aandari membuat Surat Pernyataan tanggal 24 September 2018 yang ditujukan kepada Penyidik Polda Jatim terkait adanya permintaan biaya Persetujuan dokumen tehnis, yang intinya saksi keberatan dengan permintaan atas biaya tidak resmi yang diminta oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Jatim, jika tidak memberikan uang, Nurul Aandari tidak akan mendapatkan hak berupa pengesahan rekomendasi teknis dari bidang pertambangan Dinas Energi Sumber Daya Alam dan Mineral Prov. Jatim karena dokumen tersebut berada dalam kewenangan terdakwa Kholiq Wicaksono selaku Kasi Evaluasi dan Pelaporan Pertambangan Bidang Pertambangan pada Dinas Energi Sumber Daya Alam dan Mineral Prov. Jatim.<br /><br />Bahwa Bidang Pertambangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Jatim terkait dengan Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi hanya mengeluarkan rekomendasi tehnis setelah semua persyaratan administrasi Tehnis dipenuhi, dan terkait pelayanan semuanya melalui P2T Prov. Jatim dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Jatim hanya memberikan rekomendasi tehnik setelah ada permintaan dari P2T Prov. Jatim.<br /><br />Sedangkan produk atau dokumen yang dibuat dan diterbitkan oleh Bidang Pertambangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov Jatim adalah Dokumen rekomendasi tehnik yaitu antara lain ; Rekomtek WIUP, Rekomtek Eksplorasi, Rekomtek IUP-OP, Rekomtek Pemberian ljin Gudang dan Handak, Ijin Kartu meledakkan, Rekomtek pembelian dan Penggunaan bahan peledak Rekomtek IUP-Pengolahan Pemurnian, IUP Pengangkutan penjualan, IUP Penjualan dan IUJP ( Ijin Usaha Jasa Pertambangan ). Yang berwenang untuk menanda tangani Dokumen Rekomendasi Tekhnis adalah Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov Jatim.<br /><br />Terhadap pengurusan penerbitan persetujuan dokumen tekhnis Ijin Pertambangan pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral Prov. Jatim adalah Pemohon yang mengurus penerbitan persetujuan dokumen tekhnis ijln Pertambangan bisa datang sendiri, namun disarankan untuk didampingi Konsultan Usaha Pertambangan yang mana untuk rekomendasi tersebut adalah sebagai Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP) yaitu :<br />1. Aspek Administrasl dari PZT yaitu mensurus ke Kantor UPT PZT Dinas Penanaman Modal<br />Prov Jatlm yang kemudlan dimlntakan rekomendasl kc musing-maslng lnstansi terkait.<br /><br />2. Aspek tekhnls dimlntakan ke Dinas Energl Sumber Daya Mineral Prov Jatim sesual dengan lokasl permohonan dan RTRW yang menseluarkan darl Pemerintah Kata tergantung dart satker mana yang dltunjuk o'eh Pemerintah Kata serta rekomendasi dari pemilik lahan.<br /><br />3. Aspek lingkungan yaitu surat pemyataan sanggup taat UU Lingkungan,; 3. Aspek finansial,  yaitu pemohon harus membayar cetak peta dengan biaya sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang disetor ke Kasda Prov Jatim dan pencadangan wilayah dengan biaya  sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) yang mana merupakan penerimaan negara bukan pajak dan pemohon membayar sendiri dan tanda bukti pembayaran ditunjukkan ke Dinas Energi  Sumber Daya Mineral Prov Jatim.<br /><br />Dasar hukum terhadap pengurusan penerbitan persetujuan dokumen tekhnis ijin Penambangan pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral Prov Jatim adalah UU RI No. 4 tahun 2008 tentang pertambangan mineral dan batubara,; PP No. 22 tahun 2010 tentang wilayah penambangan,; PP No. 23 tahun 20101entang pengelolaan pertambangan mineral dan batubara,; Persub No. 49 tahun 2016 tentang pedoman penerbitan IJIn bidang energl dan sumber daya mineral,; Kepmen ESDM no. 1806 tahun 2018 tentang Pedoman penyusunan dokumen tekhnis,; Kepmen ESDM No. 1827 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan dokumen reklamasi dan pasca tambang.<br /><br />Bahwa perbutan terdakwa Ali Hendro selaku selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas ESDM (Energi dan Sumber Daya Manusia) Provinsi Jawa Timur meminta biaya pengesahan rekomendasi dokumen tehnis diluar ketentuan resmi, bertentangan dengan ketentuan tersebut diatas.<br /><br />Perbuatan terdakwa Ali Hendro sebagaimana diatur dan dianmm pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Jen/T1m)</div>

News Tipikor Pejabat ESDM Pemprov Jatim Divonis 1.4 Tahun Penjara

BERITA KORUPSI .CO - Jumat, 6 Desember 2019, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya menjatuhkan hukuman ...

»