Bendahara Pengeluaran Dinas ESDM Jatim Dituntut 2 Tahun Penjara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj35TKyXKjuFAURc_jWX1Urtg4yhEFImz25X1uhJcqpIASH3hRLCitmzp1xPoUBHfWySKAP9oirqiPH-zpifHwkMq0Ug63wZsHw714RPob-oYzZv9q2jUwg3vV6sJ195GrRI5hsK_TRsFs/s1600/IMG_20191115_173350.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="390" data-original-width="350" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj35TKyXKjuFAURc_jWX1Urtg4yhEFImz25X1uhJcqpIASH3hRLCitmzp1xPoUBHfWySKAP9oirqiPH-zpifHwkMq0Ug63wZsHw714RPob-oYzZv9q2jUwg3vV6sJ195GrRI5hsK_TRsFs/s1600/IMG_20191115_173350.jpg" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</b></span> Jumat, 15 November 2019, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ferry E. Rachman dari  Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, membacakan surat tuntutannya terhadap terdakwa jilid II Kasus Korupsi Tangkap Tangan sebesar Rp30 juta oleh Polda Jatim pada Oktober tahun lalu, yakni Ali Hendro Santoso selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas ESDM (Energi dan Sumber Daya Manusia) Provinsi Jawa Timur dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun denda sebesar Rp50 juta subsider 3 (tiga) bulan penjara.<br /><br />Surat tuntutan itu dibacakan JPU Fery diruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo Jawa Timur di hadapan Majelis Hakim yang diketuai I Wayan Sosiwan dengan diabaantu 2 (dau) Hakim Anggota yaitu Dr. Lufsiana dan Emma Elliana serta Paanitra Pengganti (PP) Hery Marsudi, yang dihadiri Tim Penasehat Hukum terdakwa.<br /><br />“Dakwaannya sama, ini lanjutan dari kasus terdakwa Kholiq (Kholiq wicaksono),” kata JPU Fery, seusai persidangan.<br /><br />Dalam jilid I, dengn terdakwa Kholiq wicaksono selaku Kepala Seksi (Kasi) Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pertambangan Dinas Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) Provinsi Jawa Timur, yang ditangkap Polda Jatim pada tanggal 1 Oktober Januari 2018 lalu sekira pukul 12.40 WIB, sesaat setelah menerima uang sebesar Rp30 juta dari Nurul Aandari sebagai biaya tak resmi pengajuan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi untuk Komoditas Pasir dan Batu seluas 5,55 Ha yang berlokasi di Sungai Regoyo Desa Gondoruso Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang pada tanggal 20 Juni 2017, yang sebelumnya telah membuat laporan ke Polda Jawa Timur pada tanggal 24 September 2018.<br /><br />Fakta persidangan yang terungkap dalam Jilid I, setelah Nurul Aandri menerima dokumen Ijin SIPU dari Kholiq wicaksono, kemudian Nurul Aandri yang saat itu bersama beberapa petugas Polda Jatim, mendatangi Kholiq wicaksono dengan menyerhkan uang sebesaar Rp30 juta. Karena Kholiq wicaksono tidak mau menerima, Nurul Aandri tetap menyerahkan duit sebesar Rp30 juta itu dengan alasan, Ia (Nurul Aandri) takut untuk membawa uang itu pulang ke Jombang. Akhirnya Kholiq wicaksono pun menerima, dan saat itulah Kholiq wicaksono langsung ditangkap Polisi.<br /><br />Saat itu, tanggal 1 Oktober Januari 2018 sekitar pukul 12.40 Wib, Petugas Polda Jatim (Penyidik Subdit III Tipikor Polda Jatim) melakukan penangkapan terhadap Kholiq wicaksono, turut juga diamankan Nurul Aandri di kantor Dinas ESDM Prov. Jatim tepatnya di aula (Ruang Kristal).<br /><br />Fakta lain yang terungkap dalam persidangan maupun dalam surat dakwaan JPU  adalah, bahwa negoisasi biaya pengurusan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi untuk Komoditas Pasir dan Batu seluas 5,55 Ha yang berlokasi di Sungai Regoyo Desa Gondoruso Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang pada tanggal 20 Juni 2017 yang diajukan oleh Nurul Aandri bukan dengan terpidana Kholiq wicaksono, melainkan penetuan biaya antara terdakwa Ali Hendro Santoso dengan Nurul Aandri.<br /><br />Artinya, negoisasi biaya adalah terdakwa Ali Hendro Santoso dengan Nurul Aandri, sementara eksekutor duit dari Nurul Aandri, dilakukan oleh terpidana Kholiq wicaksono. Kedua pejabat Dinas ESDM (Kholiq wicaksono dan Ali Hendro Santoso) ini boleh dibilang satu kesatuan yang tak terpisahkan.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj7tgaxIIP5Ne7Vsonj4SeKuw0zyqJqU6ad82vd0YIPGItaMb9NGzza20lJGhYCI2DWhvPUerJ34SybPZW8qU0lpxggT-Sbi0_kXSsA6fRKpYkcsuGQ7lNITajkbg1WJlBtknGSa0nkgug/s1600/2-.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="609" data-original-width="1080" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj7tgaxIIP5Ne7Vsonj4SeKuw0zyqJqU6ad82vd0YIPGItaMb9NGzza20lJGhYCI2DWhvPUerJ34SybPZW8qU0lpxggT-Sbi0_kXSsA6fRKpYkcsuGQ7lNITajkbg1WJlBtknGSa0nkgug/s640/2-.jpg" width="640" /></a></div> <br /> <div style="text-align: justify;"> Anehnya. Mengapa terdakwa Ali Hendro Santoso baru ditetapkan tersangka oleh peyidik Kepolisian setelah Kholiq wicaksono dinyatakan bersalah dan divonis pidana penjara selama 1 tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya pada tanggal 24 Mei 2019?.<br /><br />Apakah ada kaitannya, informasi yang beredar yang didapat Tim BERITAKORUPSI.CO, bahwa Ali Hendro Santoso tak akan disidangkan ?. Apakah ada kaitannya pula, hingga JPU tak dapat menghadirkan penyidik sebagai saksi di persidangan. Mengapa pada saat terpidana Kholiq wicaksono disidangkan, JPU Kejari Surabaya saat itu (15 Mare 2019) dapat menghadirkan penyidik Polda Jatim bersama Nurul Aandri sebagai saksi?<br /><br />Yang lebih anehnya lagi adalah, bahwa terpidana Kholiq wicaksono dan terdakwa Ali Hendro Santoso sama-sama didakwa telah menerima sejumlah uang, sebagaimana dalam pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<br /><br />Pasal 11 berbunyi : Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya;<br /><br />Pertanyaannya, mengapa penyidik Kepolisian dan JPU tidak menjelasakan/menyebutkan, dari siapa terpidana Kholiq wicaksono dan terdakwa Ali Hendro menerima duit sebesar Rp30 juta itu ?. Apakah si “pemberi” duit tidak dapat dijerat dan diproses hukum dalam pasal 13 Undang-Undang Tidak Pidana Korupsi dalam kasus kegiatan Tangkap Tangan yang dilakukan Tim Saber Pungli berdasarkan Perpres (Peraturan Presiden) No 87 Tahun 2016 Tentang Saber Pungli (Sapu Bersih Pungutan Liar)?<br /><br />Pasal 13 berbunyi ; Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).<br /><br />Hal ini seperti yang disampaikan pakar hukum pidana dan Tindak Pidana Korupsi dari Fakultas Hukum (FH) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Prof. Dr. Nur Basuki Minarno kepada BERITAKORUPSI.CO beberapa waktu lalu.<br /><br />“Hehehe…..ini Tim Saber Pungli ia. Tidak bisa dong, pasal 11 itu ada gandengannya pasal 13. Ada yang menerima tapi tidak ada yang ngasih bagaimana?. Secara normatifnya, kalau ada penerima, berarti ada pemberi,” ujar Prof. Dr. Nur Basuki Minarno.<br /><br />Seperti yang diberitakan sebelumnya. Dalam surat dakwaannya JPU menyatakan, bahwa terdakwa Ali Hendro Santoso selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas ESDM (Energi dan Sumber Daya Manusia) Provinsi Jawa Timur, pada Hari Senin tanggal 01 Oktober 2018 sekitar pukul 11.15 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Aula (Ruang Kristal) Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur Jalan Tidar No. 123 Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.</div> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjecTYOI6f3DbTKo1Z_gJPwIu6jkbaQchuoPg4SFKSyMDv8m0GdsUZ40Sd694LiDY1ETRpmvaBgskJdPOGGKn6y3G_a_eUe8Trg7_Av8PL0ieyNf2998XWFrZj0jKQBE71Xhhzs22HaywQ/s1600/1-.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="609" data-original-width="1080" height="225" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjecTYOI6f3DbTKo1Z_gJPwIu6jkbaQchuoPg4SFKSyMDv8m0GdsUZ40Sd694LiDY1ETRpmvaBgskJdPOGGKn6y3G_a_eUe8Trg7_Av8PL0ieyNf2998XWFrZj0jKQBE71Xhhzs22HaywQ/s400/1-.jpg" width="400" /></a></div> <br /> Terdakwa Ali Hendro Santoso telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan Kholiq Wicaksono (yang penuntutanya dilkukan secara terpisah), dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang Iain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :<br /><br />Pada tanggal 20 Juni 2017, Nurul Aandari mengajukan Permohonan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi untuk Komoditas Pasir dan Batu seluas 5,55 Ha yang berlokasi di Sungai Regoyo Desa Gondoruso Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang ke kantor Pelayanan Ijin Terpadu (P2T) Prov. Jatim untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.<br /><br />Sebagai Persyaratan untuk mendapatkan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi, Nurul Aandari melampirkan dokumen berupa ; Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Keterangan Domisili Usaha, Daftar Riwayat Hidup dan Surat Pernyataan Tenaga Ahli Pertambangan dan atau Geologi, Salinan Persetujuan/Penetapan IUP, Dokumen Rencana Kerja Eksplorasi, Surat Pernyataan untuk mematuhi ketentuan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Surat pernyataan tentang kebenaran salinan dokumen yang dilampirkan dalam permohonan, Bukti pembayaran biaya pembayaran pencetakan peta WIUP atas permohonan wilayah serta Bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah.<br /><br />Setelah dokumen tersebut diatas dimasukkan ke Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (P2T) Provinsi Jawa Timur, selanjutnya P2T Prov. Jatim menerbitkan Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi Nomor : P2T/ 192 / 15.01 / XI / 2017, tanggal 2 Nopember 2017<br /><br />Setelah IUP Eksplorasi diterbitkan oleh Kantor P2T, Nurul Aandari selaku Pemohon wajib membuat dokumen tehnis berupa :1. Laporan Eksplorasi,; 2. Dokumen study kelayakan tambang,; 3. Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya. X,; 4. Dokumen Rencana Reklamasi, dan 5. Dokumen Rencana Pasca Tambang<br /><br />Pada sekitar bulan Januari 2018, saat Nurul Aandari datang ke Dinas ESDM Prov. Jatim untuk meminta panduan pengurusan izin, Nurul Aandari bertemu dengan Ali Hendro Santoso, dan pada pertemuan tersebut Nurul Aandari minta Nomor HP Ali Hendro Santoso. Ali Hendro Santoso juga memberikan gambaran biaya pengurusan pengesahan Rekomendasi Teknis sebesar Rp10.000.000 s/d Rp15.000000, dan saksi juga menyampaikan ”untuk pak Kadisnya, perhektar minta Rp50.000.000, karena punya ibu luas lahannya 1,12 Ha, kurang lebih Rp75.000.000, dan dijawab ”banyak sekali pak ya”.<br /><br />Selanjutnya dokumen tersebut diatas dimasukkan ke Kantor Dinas ESDM Prov. Jatim di Jalan Tidar No. 123 Surabaya untuk dimintakan rekomendasi tehnis Ijin Usaha Pertambangan/dimintakan pengesyahan oleh Dinas ESDM Prov. Jatim. Rekomendasi tehnis yang dimintakan Nurul Aandari pada Kantor Dinas ESDM adalah sebagai :<br />a. Rekomendasi tekhnis Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP),; b. Rekomendasi tekhnis Ijin usaha pertambangan (IUP) Eksplorasi, dan c. Rekomendasi tekhnis Ijin usaha pertambangan (IUP) Operasi Produksi masih dalam proses dan sampai pada Aspek Finansial yaitu jaminan reklamasi dan Jaminan pasca tambang.<br /><br />Sekitar April 2018, dilakukan pemaparan terhadap kelima dokumen tehnis diatas yang dipimpin Kholiq Wicaksono, selaku Kasi Evaluasi dan Pelaporan Pertambangan Bidang Pertambangan pada Dinas Energi Sumber Daya Alam dan Mineral Prov. Jatim yang mana saat itu Nurul Aandari dibantu Marselius Deddy Kasih selaku konsultannya.<br /><br />Dari pemaparan itu terdapat beberapa revisi, dan setelah diperbaiki oleh konsultan diserahkan kembali kepada Dwi Yuda Wahyu Setya Wahyudi selaku Evaluator Dokumen yang selaku staf Bidang Pertambangan. Sebelum Dinas ESDM Prov. Jatim menerbitkan Rekomendasi Teknis / dokumen tersebut, pada tanggal 2 September 2018 sore hari, Nurul Aandari pernah dihubungi oleh Ali Hendro Santoso melalui telephone dan Whats App yang menyampaikan, ”ada pergantian Kepala Dinas, berkas ibu baru bisa dimajuin setelah pergantian Kepala Dinas”. Dan Ali Hendro Santoso juga menyampaikan dana yang harus saksi siapkan Rp50.000.000 untuk biaya pengesahan. <br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEixcxUvKFvXtqYM1xb_phBeedZwVeB7ARtqV9SBAH88Tz3q1WxUyH1AuUCM80xQTTYmfu44PmQwbknw1vuKV6o3kq4ZLXoMFtq4CtZA90MY-yRyGsxJX-TqfI6vXZiPw5OmMZVmMKdHo80/s1600/3-.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="609" data-original-width="1080" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEixcxUvKFvXtqYM1xb_phBeedZwVeB7ARtqV9SBAH88Tz3q1WxUyH1AuUCM80xQTTYmfu44PmQwbknw1vuKV6o3kq4ZLXoMFtq4CtZA90MY-yRyGsxJX-TqfI6vXZiPw5OmMZVmMKdHo80/s640/3-.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Nurul Aandari bertanya, ”dulukan reng-rengannya Rp10 Juta sampai 15 Juta?". Dijawab Ali Hendro Santoso, karena disini yang kerja kan empat belas orang”. dan menyuruh saksi datang hari senin tanggal 3 September 2018 menemui Sdr. Kholiq”.<br /><br />Sesuai arahan Ali Hendro Santoso, kemudian Nurul Aandari menemui terdakwa Kholiq Wicaksono diruang kerjanya sekitar pukul 11.00 Wib. Dan pada pertemuan itu, terdakwa bertanya kepada Nurul Aandari, "Sudah disampaikan sama Pak Ali Hendro”. Dan dijawab Nurul Aandari, ”sudah pak, kok banyak ya pak". Kemudian terdakwa Kholiq Wicaksono, menyampaikan, ”Kalau ibu maju sekarang, nanti kena dua kali. Nunggu sertijab Kepala Dinas dulu, nanti kalau sudah masa transisi dan Kepala Dinas Baru sudah ada, baru berkas ibu bisa naik”, setelah itu Nurul Aandari pulang.<br /><br />Pada tanggal 24 September 2018, Nurul Aandari datang kembali ke kantor Dinas ESDM Prov. Jatim untuk menanyakan dokumen pengesahan Rekomendasi tehnis yang ternyata dokumen pengesahan Rekomendasi Teknis milik Nurul Aandari belum ditandatangani oleh Kepala Dinas yang baru.<br /><br />Pada hari Jum'at, tanggal 28 September 2018, Marselius Deddy Kasih mengirim pesan WhatsApp kepada terdakwa Kholiq Wicaksono untuk menanyakan ”Ijin rekomendasi pertambangan milik Nurul Aandari, apakah sudah selesai apa belum", dan dijawab ”sudah selesai dan silahkan diambil, mas Deddy juga ikut datang biar temani Bu Nurul, sekalian ngurusi Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pasca tambang”.<br /><br />Selanjutnya pada saat siang harinya sekitar pukul 14.30 Wib ditanggal yang sama (28 September 2018), Marselius Deddy Kasih menghubungi Nurul Aandari dan menyampaikan bahwa ”ijin sudah keluar, kapan mau diambil”, dijawab Nurul Aandari ”hari Senin (tanggal 1 Oktober 2018) saya ambil, mas Deddy temani saya ya nanti kita ketemuan di ESDM", dijawab oleh Deddy "baik Bu”.<br /><br />Dihari yang sama, Nurul Aandari menghubungi terdakwa Kholiq Wicaksono,  menanyakan apa benar pengesahan rekomendasi teknis miliknya sudah ditandatangani?. Lalu  dijawab terdakwa Kholiq Wicaksono,  ”Sudah”. Nurul Aandari bertanya kembali ”Apa ndak bisa kurang pak dananya pak”. Dijawab terdakwa Kholiq Wicaksono "Ndak bisa bu, soalnya yang kerja didalem banyak bu”. Dan terdakwa Kholiq Wicaksono bertanya "Kapan ibu datang kesini (ke Dinas Energi Sumber Daya Alam dan Mineral)?”. Nurul Aandari menjawab ”Senin saya siap pak Kholiq”.<br /><br />Pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018, Nurul Aandari datang ke Dinas ESDM Prov. Jatim bersama seorang laki-laki yang mengaku adiknya, dan Marselius Deddy Kasih untuk menemui terdakwa Kholiq Wicaksono, selanjutnya terdakwa Kholiq Wicaksono menemui Nurul Aandari  dengan membawa pengesahan rekomendasi teknis antara lain :<br />1. Surat Pernyataan Nurul Aandani.<br />2. Surat Kuasa dari Nurul Aandani kepada Setiajit, SH, MM selaku Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Prov. Jatim.<br /><br />3. Surat Nomor : 545/3345/124.2/2018 tanggal 26 September 2018 perihal Surat Persetujuan  Dokumen Laporan Eksplorasi, StUdi Kelayakan, Rencana Kerja dan Anggaran Biaya dan Rencana Reklamasi dan Pasca Tambang yang ditandatangani Setiajit, Sh, MM selaku Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Prov. Jatim.<br /><br />4. Surat Persetuiuan Dokumen Laporan Eksplorasi Nomor : S45/3346/124.2/2018 tanggal 26 September 2018 yang ditandatangani Setiaiit, SH., MM., selaku Kepala Dinas Energi Sumter Daya Mineral Prov. Jatim.<br /><br />5. Surat Persetujuan Dokumen Stud! Kelayakan Nomor : 545/3347/124.2/2018 tanggal 26 Sep‘ember 2018 yang di‘andatangani Setiajit, SH.,MM., selaku Kepala Dlnas Energi Sumber Daya Mineral Prov. Jatim.<br /><br />6. Surat Dokumen Rencana Keria dan Anggaran Biaya (RKAB) Nomor : 545/ 3348/1242/2018 tanggal 26 September 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Prov. Jatim.<br /><br />7. Surat Dokumen Rencana Reklamasl Nomor : S45/3349/124.2/2018 tanggal 26 September 2018 yang ditandatanganl Setiallt, SH., MM., selaku Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mheral Prov. Jatim.<br /><br />8. Surat Persetuiuan Dokumen Rencana Pasca Tambang Nomor : 545/ 3350/ 124.2/ 2018, tanggal 26 September 2018 yang ditandamngani Setiajit, 5H,, MM., selaku Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Prov. Jatim, dan 9. Surat Nomor : 545/3351/124.2l201 tanggal 26 September 2018 perihal Penyetoran Jaminan Reklamasi dan Pasca Tambang,</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiEvghdvcbcI3MY41I-8YmHyV9XSsDLurq11D9x7iSQDWVuMIwY2FNOohAIDiuuaRjHgdOgfw4-8LDYtUgz3BIeNGAg2es6EY7UdXEQpi7cdGvIkSMnt9kTIFwL1KPohsZmuVkGCXcL0NI/s1600/IMG20190315152033.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiEvghdvcbcI3MY41I-8YmHyV9XSsDLurq11D9x7iSQDWVuMIwY2FNOohAIDiuuaRjHgdOgfw4-8LDYtUgz3BIeNGAg2es6EY7UdXEQpi7cdGvIkSMnt9kTIFwL1KPohsZmuVkGCXcL0NI/s640/IMG20190315152033.jpg" width="640" /></a></div> Selanjutnya dokumen-dokumen tersebut ditunjukkan kepada Nurul Aandarl dan Marselius Deddy Kasih, kemudian Marselius Deddy Kasih diajak ke ruang terdakwa Kholiq Wicaksono dengan membawa dokumen tersebut diatas untuk dibuatkan tanda terima, kemudian dokumen tersebut dibawa oleh Marselius Deddy Kasih lalu Marselius Deddy Kasih menyuruh Nurul Aandari ke belakang atau ke ruangannya Terdakwa Kholiq Wicakson.<br /><br />Pada saat  Nurul Aandari bertemu terdakwa Kholiq Wicaksono, menanyakan untuk biaya pengesahannya “Ndak boleh kurang pak, karena luas Iahan kecil, kalau bisa gratis untuk biaya pengesahannya ini pak", dijawab terdakwa Kholiq “Ya sudah Rp30.000.000 saja bu”. Selanjutnya Nurul Aandari menyetujui permintaan terdakwa Kholiq Wicaksono.<br /><br />Selanjutnya Nurul Aandari  kembali ke ruang kristal yang disusul oleh tetdakwa Kholiq Wicaksono. Sekitar pukul 12.35 Wib menyerahkan amplop berwama coklat yang berisi uang tunai pecahan seratus ribu rupiah sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh luta rupiah). Setelah amplop berwarna coklat diterima oleh terdakwa Kholiq Wicaksono, kemudian dimasukkan ke dalam saku kanan celana belakang.<br /><br />Sekitar pukul 12.40 Wib, petugas (Penyidik Subdit III Tipikor Polda Jatim) mengamankan Nurul Aandari dan terdakwa Kholiq Wicaksono di kantor Dinas ESDM Prov. Jatim tepatnya di aula (Ruang Kristal).<br /><br />Setelah diamankan petugas, terdakwa Kholiq Wicaksono telah diketahui bahwa amplop berwama coklat sudah dimasukkan ke saku celana belakang dan setelah diperiksa (ternyata amplop berwama coklat tersebut berisi uang kertas seratus ribuan senilai Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).<br /><br />Bahwa uang sebesar Rp30.000.000 tersebut adalah uang miik Nurul Aandari yang diminta oleh terdakwa Kholiq Wicaksono sebagai pembayaran/biaya yans tidak resmi atas persetujuan Dokumen Teknis Pertambangan untuk atas name Nurul Aandari.<br /><br />Bahwa uang sebesar Rp30.000000 (tiga puluh luta rupiah) tersebut merupakan biaya yang tidak resmi untuk pengesahan rekomendasi teknis yang diminta oleh terdakwa Kholiq Wicaksono, dan karena merasa keberatan, Nurul Aandari membuat Surat Pernyataan tanggal 24 September 2018 yang ditujukan kepada Penyidik Polda Jatim terkait adanya permintaan biaya Persetujuan dokumen tehnis, yang intinya saksi keberatan dengan permintaan atas biaya tidak resmi yang diminta oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Jatim, jika tidak memberikan uang, Nurul Aandari tidak akan mendapatkan hak berupa pengesahan rekomendasi teknis dari bidang pertambangan Dinas Energi Sumber Daya Alam dan Mineral Prov. Jatim karena dokumen tersebut berada dalam kewenangan terdakwa Kholiq Wicaksono selaku Kasi Evaluasi dan Pelaporan Pertambangan Bidang Pertambangan pada Dinas Energi Sumber Daya Alam dan Mineral Prov. Jatim.<br /><br />Bahwa Bidang Pertambangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Jatim terkait dengan Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi hanya mengeluarkan rekomendasi tehnis setelah semua persyaratan administrasi Tehnis dipenuhi, dan terkait pelayanan semuanya melalui P2T Prov. Jatim dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Jatim hanya memberikan rekomendasi tehnik setelah ada permintaan dari P2T Prov. Jatim.<br /><br />Sedangkan produk atau dokumen yang dibuat dan diterbitkan oleh Bidang Pertambangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov Jatim adalah Dokumen rekomendasi tehnik yaitu antara lain ; Rekomtek WIUP, Rekomtek Eksplorasi, Rekomtek IUP-OP, Rekomtek Pemberian ljin Gudang dan Handak, Ijin Kartu meledakkan, Rekomtek pembelian dan Penggunaan bahan peledak Rekomtek IUP-Pengolahan Pemurnian, IUP Pengangkutan penjualan, IUP Penjualan dan IUJP ( Ijin Usaha Jasa Pertambangan ). Yang berwenang untuk menanda tangani Dokumen Rekomendasi Tekhnis adalah Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov Jatim.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh86oExVXOll-8B1r-LORqFjksezqDWI8wwVe2ArHepuAcjVKVfCUkIl8VU9ShRq1UADYIx4YTCBaDXzc3L6NuOUWnwAeseN5NhgrpAHQ-eRlBuXvW06byjt5f37QTe2hg_kBWHRwJ4Jq8/s1600/IMG20190503153613.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh86oExVXOll-8B1r-LORqFjksezqDWI8wwVe2ArHepuAcjVKVfCUkIl8VU9ShRq1UADYIx4YTCBaDXzc3L6NuOUWnwAeseN5NhgrpAHQ-eRlBuXvW06byjt5f37QTe2hg_kBWHRwJ4Jq8/s640/IMG20190503153613.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Terhadap pengurusan penerbitan persetujuan dokumen tekhnis Ijin Pertambangan pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral Prov. Jatim adalah Pemohon yang mengurus penerbitan persetujuan dokumen tekhnis ijln Pertambangan bisa datang sendiri, namun disarankan untuk didampingi Konsultan Usaha Pertambangan yang mana untuk rekomendasi tersebut adalah sebagai Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP) yaitu :<br />1. Aspek Administrasl dari PZT yaitu mensurus ke Kantor UPT PZT Dinas Penanaman Modal<br />Prov Jatlm yang kemudlan dimlntakan rekomendasl kc musing-maslng lnstansi terkait.<br /><br />2. Aspek tekhnls dimlntakan ke Dinas Energl Sumber Daya Mineral Prov Jatim sesual dengan lokasl permohonan dan RTRW yang menseluarkan darl Pemerintah Kata tergantung dart satker mana yang dltunjuk o'eh Pemerintah Kata serta rekomendasi dari pemilik lahan.<br /><br />3. Aspek lingkungan yaitu surat pemyataan sanggup taat UU Lingkungan,; 3. Aspek finansial,  yaitu pemohon harus membayar cetak peta dengan biaya sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang disetor ke Kasda Prov Jatim dan pencadangan wilayah dengan biaya  sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) yang mana merupakan penerimaan negara bukan pajak dan pemohon membayar sendiri dan tanda bukti pembayaran ditunjukkan ke Dinas Energi  Sumber Daya Mineral Prov Jatim.<br /><br />Dasar hukum terhadap pengurusan penerbitan persetujuan dokumen tekhnis ijin Penambangan pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral Prov Jatim adalah UU RI No. 4 tahun 2008 tentang pertambangan mineral dan batubara,; PP No. 22 tahun 2010 tentang wilayah penambangan,; PP No. 23 tahun 20101entang pengelolaan pertambangan mineral dan batubara,; Persub No. 49 tahun 2016 tentang pedoman penerbitan IJIn bidang energl dan sumber daya mineral,; Kepmen ESDM no. 1806 tahun 2018 tentang Pedoman penyusunan dokumen tekhnis,; Kepmen ESDM No. 1827 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan dokumen reklamasi dan pasca tambang.<br /><br />Bahwa perbutan terdakwa Ali Hendro selaku selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas ESDM (Energi dan Sumber Daya Manusia) Provinsi Jawa Timur meminta biaya pengesahan rekomendasi dokumen tehnis diluar ketentuan resmi, bertentangan dengan ketentuan tersebut diatas.<br /><br />Perbuatan terdakwa Ali Hendro sebagaimana diatur dan dianmm pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Jen/T1m)</div>

News Tipikor Bendahara Pengeluaran Dinas ESDM Jatim Dituntut 2 Tahun Penjara

BERITA KORUPSI .CO - Jumat, 15 November 2019, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ferry E. Rachman dari  Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, memba...

»

Ketua PSSI Kota Pasuruan Diadili Dalam Perkara Korupsi Rp3.8 M

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgbRr3wOERRucgvwn6xPj9UB7tx0wm62uKmubDq4h0YRFUtUVeBZsv9ezosXR2Acx9GtE6I9Qderj1jn5eBJQe6HU6jbqAhxPHK84H8l6M7AeVmEimsyi5or16VY93S55pR1-E4f4-JlgU/s1600/IMG-20191114-WA0029.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="550" data-original-width="1004" height="350" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgbRr3wOERRucgvwn6xPj9UB7tx0wm62uKmubDq4h0YRFUtUVeBZsv9ezosXR2Acx9GtE6I9Qderj1jn5eBJQe6HU6jbqAhxPHK84H8l6M7AeVmEimsyi5or16VY93S55pR1-E4f4-JlgU/s640/IMG-20191114-WA0029.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Kamis, 14 Nopemberr 2019, Edy Hari Respati Setiawan alias Didik Bin Supardi, wargwa JI. K.H. Achmad Dahlan No. 20 RT. 09 RW. 02 Kelurahan Pohjentrek, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, adalah Ketua PSSI (Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia) Cabang Kota Pasuruan periode 2015/2019, diseret oleh JPU (Jaksa Penuntut Umum) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Pasuruan ke Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidaorjo Jawa Timur untuk diadili sebagai terdakwa dalam kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi pengelolaan/penggunaan dana hibah untuk kegiatan fiktif PSSI Kota Pasuruan pada tahun 2015 sebesar Rp4.499.990.000 (empat miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang berasal dari APBD Pemokot Pasuruan TA 2015 yang merugikan keuangan negara sejumlah Rp3.883.480.409 (tiga milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu empat ratus sembilan rupiah).<br /><br />Sidang yang berlangsung diruang Sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya, Kamis, 14 Nopember 2019 adalah pemcabaan Surat Dakwaan oleh JPU Kejari Kota Pasuruan untuk terdakwa Edy Hari Respati Setiawan alias Didik Bin Supardi dengan Ketua Majelis Hakim Dede Surayaman yang dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu Dr. Lufsiana dan Emma Elliana serta Panitra Pengganti (PP) Wantiyah, sementara terdakwa didampingi Ti Penasehat Hukum (PH)-nya Sudiono, SH., M.Hum, Dedy Wahyu Utomo, SH dan Achmad Murtado.<br /><br />Dalam surat dakwaan JPU menjelaskan, pada tahun anggaran 2015, Pemerintah Kota (Pemkot) Pasuruan menganggarkan Belanja Hibah kepada KONI Kota Pasuruan sebesar Rp9.450.000.000 (sembilan miliar empat ratus lima puluh juta rupiah), dan dari jumlah anggaran tersebut, dialokasikan untuk Cabang Olahraga dibawah koordinasi KONl Kota Pasuruan sebesar Rp6.600.000.000 (Enam miliar enam ratus juta rupiah), dan untuk kegiatan PSSI Cabang Kota Pasuruan dialokasikan anggaran sebesar Rp4.500.000.000 (Empat miliar lima ratus juta rupiah). Rearealisasi penerimaan dana hibah yang diterima oleh PSSI Cabang Kota Pasuruan sebesar Rp4.499.990.000 (empat miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).<br /><br />Menurut JPU, bahwa terdakwa Edy Hari Respati Setiawan selaku Ketua PSSI Cabang Kota Pasuruan pada tahun 2015, telah melaksanakan sebanyak 5 (lima) kegiatan fiktif dari 8 (delan) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp4.499.990.000 dan tidak dapat dipertaanggungjawabkan sebesar Rp3.883.480.409 berdasarkan Audit BPKP Jatim. Sehingga terdakwa Edy Hari Respati Setiawan dijerat dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, karena menurut JPU, bahwa terdakwa telah melaksanakan sebanyak 5 (lima) kegiatan fiktif dari 8 (delan) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp4.499.990.000 dan tidak dapat dipertaanggungjawabkan sebesar Rp3.883.480.409 berdasarkan Audit BPKP Jatim.<br /><br />Kasus ini tak jauh beda dengan kasus yang menyeret Diponegoro anak mantan Bupati Jember MZA Djalal, kasus Korupsi dana hibah Asosiasi Sepak Bola Kabupaten (Askab) PSSI Jember  TA 2014 - 2015 yang bersumber dari APBD dan merugikan keuangan negara sebesar Rp 2,7 Milyiar. Dalam kasus ini, tidak hanya Diponegoro yang diadili, melainkan Bendahara PSS Kab. Jember yaitu Ari Dwi Susanto (tahun lalu Keduanya telah divonis bersalah).<br /><br />Kedua terdakwa/terpidana ini (Diponegoro dan Ari Dwi Susanto) dinyatakan bersalah oleh   Majelis Hakim, karena terdakwa/terpidana telah membuat laporan yang seakan-akan penggunaan dana hibah tersebut benar, pada hal terdakwa memark-up harga pembelian barang dan konsumsi untuk kegiatan. Dana hibah yang digunakan terdakwa hanya sebesar Rp 900 juta lebih, dan sisanya sebesar Rp 2,7 juta dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.<br /><br />Anehnya dalam kasus ini adalah, bahwa penyidik dan JPU hanya menyeret 1 (satu) orang  terdakwa yaitu Edy Hari Respati Setiawan selaku Ketua PSSI Cabang Kota Pasuruan. Pada hal, dana yang dikucurkan oleh Pemkot Pasuruan dari APBD tak tanggung-tanggun, yaitu sebanyak Rp4.499.990.000 dengan 8 (tujuh) kali pencairan untuk 8 (delapan) kegiatan baik untuk Porprov (Pekan Olah Raga Provinsi) maupun dilingkungan Pemkot Pasuruan. <br /><br />Yang lebih anehnya lagi adalah, bahwa terdakwa didakwa telah melaksanakan 5 kegiatan fiktif dari 8 kegiatan. Tidak hanya itu, dari 3 kegiatan yang dilaksanakan terdakwa, ada sejumlah dana yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh terdakwa.<br /><br />Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah seluruh kegiatan PSSI Kota Pasuruan, baik ditingkat Provinsi maupun Kota, termasuk penggunaan dana hanya dilaksanakan oleh terdakwa ? Atau ada pihak  lain yang ‘diselamatkan?’<br /><br />Itulah sebabnya, Tim PH terdakwa mengajukan Eksepsi atau keberatan atas surat dakwaan JPU. Alasannya adalah, karena terdakwanya hanya Satu. Sehingga PH terdakwa mempertanyakan pihak-pihak lain yang mengkin trut terlibat. Siapakah itu ?<br /><br />“Ini kan ada beberapa kali pencairan, bagaimana pihak yang mencairkan,” kata Sudiono<br /><br />Dalam surat dakwaaannya JPU menjelaskan, bahwa terdakwa Edy Hari Respati Setiawan alias Didik Bin Supardi berdasarkan Petikan Surat Keputusan Walikota Pasuruan Nomor : 821 .27/03/423202/SK/2012 tentang Pengangkatan dalam jabatan, tertanggal 22 Oktober 2012 serta selaku Ketua PSSI Pengurus Cabang Kota Pasuruan berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Provinsi PSSI Jawa Timur Nomor : SKEP/007/Pengpmv.Jatim/II/2011 tanggal 2 Pebruari 2011, tentang pengangkatan Edy Hari Respati Setiawan sebagai Ketua Pengcab PSSI Kota Pasuruan Pengganti Periode 2011-2015 dan Surat Keputusan sosiasi PSSI Provinsi Jawa Timur nomor : SKEP/002/PSSI-Jatim/IV/2015 tentang Pengukuhan Personalia Asosiasi PSSl Kota Pasuruan Masa Bakti 2015-2019 <br /><br />Pada bulan Pebruari 2015 sampai dengan bulan Oktober 2015 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2015, bertempat di kantor PSSI Kota Pasuruan, Jl. K.H. Achmad Dahlan No. 20 RT. 09 RW. 02 Kelurahan Pohjentrek, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Kompsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.<br /><br />Bahwa terdakwa Edy Hari Respati Setiawan telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :<br /><br />Pada tahun anggaran 2015, Pemerintah Kota (Pemkot) Pasuruan menganggarkan Belanja Hibah kepada KONI Kota Pasuruan sebesar Rp9.450.000.000 (sembilan miliar empat ratus lima puluh juta rupiah), dan dari jumlah anggaran tersebut dialokasikan untuk Cabang Olahraga dibawah koordinasi KONl Kota Pasuruan sebesar Rp6.600.000.000 (Enam miliar enam ratus juta rupiah), dan untuk kegiatan PSSI Cabang Kota Pasuruan dialokasikan anggaran sebesar Rp4.500.000.000 (Empat miliar lima ratus juta rupiah). Rearealisasi penerimaan dana hibah yang diterima oleh PSSI Cabang Kota Pasuruan sebesar Rp4.499.990.000 (empat miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).<br /><br />Dana hibah pada tahun 2015 tersebut berasal dari APBD Kota Pasuruan Tahun 2015, Dokumen Pelaksanaan Anggara (DPA) Nomor : 1.20.1.20.05.00.00.5.1 Kegiatan Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta/Keolahragaan KONI Kota Pasuruan yang pengelolaannya berpedoman pada PERWALI Kota Pasuruan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perwali Kota Pasuruan Nomor 47 Tahun 2011 tentang Pedoman dan tata cara Pemberian Hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD Kota Pasuruan<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgsxB-lUH32BnN95sPOOgH-B4ECoebOAMCcxYyW0caTRbF2h5zMKpF4H8tNhiDjV4QUtDndgvsgyHwtxWVR-C9H8hsGnoGo9SNQuhzZZHrL8KCFAbfujbZYG78VAa_2i7YKXcyRkUtFkTE/s1600/IMG-20191114-WA0029.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="550" data-original-width="1004" height="350" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgsxB-lUH32BnN95sPOOgH-B4ECoebOAMCcxYyW0caTRbF2h5zMKpF4H8tNhiDjV4QUtDndgvsgyHwtxWVR-C9H8hsGnoGo9SNQuhzZZHrL8KCFAbfujbZYG78VAa_2i7YKXcyRkUtFkTE/s640/IMG-20191114-WA0029.jpg" width="640" /></a></div> Dana Hibah senilai total Rp4.499.990.000, diajukan oleh terdakwa selaku Ketua PSSI cabang Kota Basuman melalui mekanisme sebagai berikut : <br /><br />1. PSSI Cabang Kota Pasuruan mengajukan pencairan dana hibah kepada KONI Kota Pasuruan dengan dilampiri proposal penggunaan pencairan dana hibah yang berisi rincian penggunaan anggaran<br /> <br /> 2. Selanjutnya KONI Kota Pasuruan membuat surat permintaan pencairan dana hibah kepada Walikota Pasuruan dengan tembusan Disporabud (Dinas Pendidikan Olah Raga dan Kebudayaan) Kota Pasuruan kemudian Walikota Pasuruan mendisposisi surat pengajuan pencairan tersebut kepada Disporabud Kota Pasuruan selaku SKPD yang membidangi masalah olahraga, untuk melakukan verifikasi kemban terkait dengan proposal pencairan dana hibah yang diajukan terkait dengan keabsahan dokumen pencairan.<br /><br />3. Disporabud Kota Pasuruan membuat surat pengantar/nota dinas kepada Walikota Pasuruan untuk permintaan pencairan dana hibah, dan selanjutnya Walikota Pasuman mendisposisi surat tersebut kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota (BPKAD) Kota Pasuruan untuk dilakukan pencairan  <br /><br />4. Setelah Walikota Pasuruan mendisposisi, BPKAD Kota Pasuruan menindaklanjuti dengan cara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dan Kemudian Kas Daerah akan melakukan transfer dana hibah yang besarnya sesuai dengan nilai yang tercantum pada SP2D ke Rekening Giro Bank Jatim Milik KONI Kota Pasuruan<br /><br />5. Setelah dana hibah tersebut turun ke Rekening Giro KON Kota Pasuruan, selanjutnya KONI Kota Pasuman menerbitkan Cek Bank Jatim (Yang ditandatangai Ketua Umum dan Bendahara KONI Kota Pasuruan). Cek Bank Jatim tersebut diserahkan kepada terdakwa Edy Hari Respati Setiawan selaku Ketua PSSI Cabang Kota Pasuruan untuk dicairkan di Bank Jatim Kota Pasuruan.<br /><br />Selanjutnya dana hibah sebesar Rp4.499.990.000 diperoleh oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : <br /><br />1. Pada tanggal 3 Februari 2015, terdakwa selaku Ketua Umum Pencab PSSI Kota Pasuruan membuat dan mengirimkan Surat Nomor. 21/ ASKOT/II/2015 perihal : Rincian Pengajuan Anggaran dengan proposal perihal rincian pengajuan anggaran dari PSSI Cabang Kota Pasuruan beserta lampiran proposal penggunaan dana hibah sebesar Rp867.820.000 kepada KONI Kota Pasuruan <br /><br />2. Pada tanggal 9 Maret 2015, terdakwa selaku Ketua Umum Pencab PSSI Kota Pasuruan membuat dan mengirimkan Surat Nomor 23/ ASKOT/ III/ 2015 perihal : Rincian Pengajuan Anggaran dengan proposal penggunaan dana hibah sebesar Rp542.220.000 Kepada KONI Kota Pasuruan<br /><br />3. Pada tanggal 15 April 2015, terdakwa selaku Ketua Umum Pencab PSSI Kota Pasuruan membuat dan mengirimkan Surat Nomor. 26/ ASKOT/ IV/ 2015 perihal : Rincian Pengajuan Anggaran dengan proposal penggunaan dana hibah sebesar Rp854.850.000 Kepada KONI  Kota Pasuruan<br /><br />4. Pada tanggal 18 Mei 2015, terdakwa selaku Ketua Umum Pencab PSSI Kota Pasuruan membuat dan mengirimkan Surat Nomor. 28/ ASKOT/ VI 2015 perihal : Rincian Pengajuan Anggaran dengan proposal penggunaan dana hibah sebesar Rp499.500.000 kepada KONI Kota Pasuruan<br /><br />5. Pada tanggal 09 Juni 2015, terdakwa selaku Ketua Umum Pencab PSSI Kota Pasuruan membuat dan mengirimkan Surat Nomor: 31/ ASKOT/ VI / 2015 perihal : Rincian Pengajuan Anggaran dengan proposal penggunaan dana hibah sebesar Rp.279.350.000 kepada KONI Kota Pasuruan. <br /><br />6. Pada tanggal 29 Juli 2015, terdakwa selaku Ketua Umum Pencab PSSI Kota Pasuruan membuat dan mengirimkan Surat Nomor: 33/ ASKOT/ VII /2015 perihal : Rincian Pengajuan Anggaran dengan proposal penggunaan dana hibah sebesar Rp589.100.000 kepada KONI Kota Pasuruan. <br /><br />7. Pada tanggal 26 Agustus 2015, terdakwa selaku Ketua Umum Pencab PSSI Kota Pasuruan membuat dan mengirimkan Surat Nomor: 36 /ASKOT/VIII/ 2015 perihal : Rincian Pengajuan Anggaran dengan proposal penggunaan dana hibah sebesar R771.150.000 kepada KONI Kota Pasuruan. <br /><br />8. Pada tanggal 05 Oktober 2015, terdakwa selaku Ketua Umum Pencab PSSI Kota Pasuruan membuat dan mengirimkan Surat Nomor: 46/ ASKOT/X /2015 perihal : Rincian Pengajuan Anggaran dengan proposal penggunaan dana hibah sebesar Rp96.000.000 kepada KONI Kota Pasuruan. <br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjBczq_C4txDeBKXwL1Z-qHXJVHV7TNfeaQz-6L77pRnpAf9J5BfzX0KfQAKNm5lXDCtJfEl0oyW8Mw38sNlLpA81DN2LVIXurPJmQCbq2xO918fcGVxLzAF9hXC6XCO70xqPzXa2HRzVE/s1600/IMG-20191114-WA0029.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="550" data-original-width="1004" height="350" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjBczq_C4txDeBKXwL1Z-qHXJVHV7TNfeaQz-6L77pRnpAf9J5BfzX0KfQAKNm5lXDCtJfEl0oyW8Mw38sNlLpA81DN2LVIXurPJmQCbq2xO918fcGVxLzAF9hXC6XCO70xqPzXa2HRzVE/s640/IMG-20191114-WA0029.jpg" width="640" /></a></div> Masing masing Proposal pencairan dana Hibah tersebut diatas, telah diterima oleh terdakwa dengan total sebesar Rp4.499.990.000 (empat miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) berdasarkan kuitansi penerimaan dengan rincian sebagai berikut : <br /><br />a. Tanggal 13 Februari 2015, menerima sebesar Rp867.820.000 digunakan untuk kegiatan kompetisi Liga Remaja, PorProv, dan kompetisi ketompok U-12. <br /><br />b. Tanggal 17 Maret 2015, menerima sebesar Rp542.220.000 digunakan untuk kegiatan kompetisi Liga Remaja, PorProv, MusCabLub dan pembinaan administrasi peraturan kedisiplinan klub. <br /><br />c. Tanggal 28 April 2015, menerima sebesar Rp854.850.000 digunakan untuk kegiatan kompetisi Liga Remaja, PorProv, dan kompetisi internal. <br /><br />d. Tanggal 26 Mei 2015 menerima sebesar Rp499.500.000 digunakan untuk kegiatan pembinaan usia Remaja dan PorProv. <br /><br />e. Tanggal 30 Juni 2015 menerima sebesar Rp279.350.000 digunakan untuk kegiatan pembinaan usia remaja dan pembentukan tim futsal. <br /><br />f. Tanggal 7 Agustus 2015, menerima sebesar Rp589.100.000 digunakan untuk kegiatan pembinaan usia remaja, kompetisi piala kemerdekaan antara klub internal dan pembinaan tim futsal. <br /><br />g. Tanggal 10 September 2015, menerima sebesar Rp771.150.000 digunakan untuk kegiatan pembinaan usia remaja, kompetisi internal U-17 dan pembinaan tim futsal.<br /><br />h. Tanggal 16 Oktober 2015, menerima sebesar Rp96.000.000 digunakan untuk kegiatan pembinaan usia remaja, kompetisi liga remaja (piala gubernur) dan pembinaan tim futsal. <br /><br />Setelah terdakwa selaku Ketua PSSI Cabang Kota Pasuruan menerima dana hibah sebesar Rp4.499.990.000 (empat miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), ternyata tidak menggunakan Dana Hibah Tahun 2015 sesuai dengan Proposal pengajuannya, namun telah membuat Lapomn Penanggungjawaban penggunaan dana hibah pada tahun 2015 secara tidak benar, yakni dengan menyuruh atau memerintah saksi Hermanto Susanto (Staf terdakwa/Satpol PP Kota Pasuruan) dan saksi Ismail Marjuki (Staf terdakwa/PNS Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan) untuk membuat surat penanggungjawaban (SPJ) fiktif dan memalsu tanda angan penenma serta nota pembelian barang <br /><br />Bahwa dana hibah Tahun 2015 sebesar Rp4.499.990.000 yang diterima terdakwa selaku Ketua Umum PSSI Cabang Kota Pasuruan seharusnya melaksanakan 8 (delapan) kegiatan yaitu : 1. Pembinaan Usia Remaja/Liga Remaja; 2. Porprov Jatim 2015; 3. Kompetisi U-12 Antar Kelurahan seKota Pasuman; 4. Kegiatan Tahunan Askot PSSI Pasuman; 5. Pembinaan club-club internal Kota Pasuruan; 6. Pembinaan Tim Futsal Kota Pasuruan; 7. Kompetisi Piala Kemerdekaan Antar Club Internal 2015; dan 8. Kompetisi Internal U-17. <br /><br />Dari 8 (Delapan) kegiatan tersebut, faktanya hanya 3 (tiga) kegiatan yang dilaksanakan terdakwa dengan rincian sebagai berikut : 1. Po orov Jatim 2015 dengan jumlah anggaran Rp1.285.250.000, realisasi Rp503275000. Terdapat selisih Rp781.975.000,; 2. Kegiatan Tahunan Askot PSSI Pasuruan dengan jumlah anggaran Rp120.570.000, realisasi Rp25.840.000. Terdapat selisih Rp94.730.000,; 3. Kompetisi Piala Kemerdekaan Antar Club Internal 2015 dengan jumlah anggaran Rp100.200.000, realisasi Rp32.600.000. Terdapat selisih Rp67.600.000. Dan jumlah anggaran untuk 3 kegiatan tersebut sebesar Rp1.506.020.000, realisasi sebesar Rp561.715.000. Sehingga terdapat selisih sejumlah Rp944.305.000<br /><br />Dari 3 (tiga) kegiatan yang dilaksanakan tersebut masih terdapat selisih penggunaan dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh terdakwa dengan rincian : <br /><br />1. Provinsi Jatim 2015. Porprov dilaksanakan mulai Januari – April 2015, tahap persisapan dlakukan di Pasuruan sedaangkan pelaksanannya di Kabupaten Banyuwang dengan anggaran biaya sebesar Rp1.285.250.000 (satu miliar dua ratus delapan puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan realisasi pengeluaran sebesar Rp503.275.000<br /><br />2. Kegiatan Tahunan Askot PSSI Pasuruan. Kegiatan musyawarah luar biasa PSSI Kota Pasuruan dilakukan pada bulan Maret 2015 untuk memilih Ketua PSSI yang diikuti oleh seluruh Klub-Klub sepak bola dibawah PSSI Kota Pasuruan dengan anggaran biaya sebesar Rp60.720.000, sedangkan realisasi pengeluaran sebesar Rp25.840.000, sehingga selisih Rp34.880.000<br /><br />3. Kompetisi Piala Kemerdekaan Antar Club lntemal 2015. Rencana dan realisasi biaya Piala Kemerdekaan sebesar Rp100.200.000. Realisasi Rp32.600.000, sehingga terdapat selisih Rp67.600.000. Sedangkan 5 (lima) kegiatan lainnya yang tidak dilaksanakan (fiktif) dengan jumlah anggaran sebesar Rp2.993.970.000.<br /><br />Dengan demikian, maka terdakwa tidak bisa mempertanggungjawabkan keuangan PSSI Kota Pasuman yang berasal dari selisih 3 (tiga) kegiatan yang telah dilaksanakan sebesar Rp944.305.000 (Sembilan ratus empat puluh empatjuta tiga ratus lima ribu rupiah), dan 5 (lima) kegiatan fiktif sebesar Rp2.993.970.000 (Dua miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).<br /><br />Sehingga jumlah anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa sebesar Rp3.938.275.000 (Tiga miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh ima ribu rupiah) <br /><br />Sedangkan terdakwa dalam pengelolaan kegiatan PSSI Kabupaten Pasuruan Tahun 2015 tersebut telah memungut dan menyetor pajak sebesar Rp54.794.591 (Lima puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah) <br /><br />Bahwa terdakwa dalam mengelola anggaran PSSI Kota Pasuruan dalam kurun waktu (tanggal 13 Pebruari sampai dengan 16 Oktober 2015) sebesar Rp4.499.990.000 (empat miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu mpiah) untuk 8 (delapan) kegiatan.<br /><br />Dari 8 (delapan) kegiatan tetsebut, hanya dilaksanakan 3 (tiga) kegiatan dan terdapat selisih penggunaan anggaran sebesar Rp944.305.000 (Sembilan ratus empat puluh empat juta tiga ratus lima ribu rupiah), serta 5 (lima) kegiatan yang tidak dilaksanakan (fiktif) sebesar Rp2.993.970.000 (Dua miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah). <br /><br />Sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp3.938.275.000 (Tiga miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dikurangi pajak yang telah disetor sebesar Rp54.794.591 (Lima puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah) sama dengan Rp3.883.480.409(Tiga miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu empat ratus sembilan rupiah) yang dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri atau orano lain.<br /><br />Ba wa terdakwa selaku Ketua PSSI Kota Pasuruan Tahun 2015 dalam mengelola dana hibah KONI, bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan ;  1. Permendagri 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pasal 19 ayat (1) 'Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya”, ayat (2) ' Penanggungjawaban hibah meliputi a. Laporan penggunan hibah; b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barangfjasa bagi penerima hibah berupa barang! jasa". <br /><br />2. Permendagri No 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Bagian Kempat Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah Pasal 132 ayat (1) ”Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”. Ayat (2) ”Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang bewvenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dan' penggunaan bukti dimaksud'. <br /><br />3. Naskah Perjanjian Hibah antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga dan Kebudayaan Kota Pasuruan dengan Ketua KONl Kota Pasuruan Nomor 900/1052/423.103/2015, Nomor 157.1/KONI/X/2015 tanggal 3 Oktober 2015 Hak dan Kewajiban Pihak Kedua pasal 6 " Pihak Kedua mempunyai hak menerima dana belanja hibah”. <br /><br />4. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 40 Tahun 2012 tanggal 31 Juli 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2011 tentang Pedoman dan Tatacara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah, Pasal 25 ayat (1) 'Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya’ ayat (2), penanggungjawab penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)<br /><br />Bahwa perbuatan terdakwa Edy Hari Respati Setiawan alias Didik bin Supardi telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp3.883.480.409 (tiga milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu empat ratus sembilan rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor : SR830IPW13/5/2018 tanggal 24 Oktober 2018. <br /><br />Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) atau (Pasal 3) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. (Jen/T1m)

News Tipikor Ketua PSSI Kota Pasuruan Diadili Dalam Perkara Korupsi Rp3.8 M

BERITA KORUPSI .CO – Kamis, 14 Nopemberr 2019, Edy Hari Respati Setiawan alias Didik Bin Supardi, wargwa JI. K.H. Achmad Dahlan No. 20 RT...

»

Pertama Di Dunia, “The Chef” Aplikasi Kuliner Diluncurkan

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgEVhSu_eyVOquiT-TvqchXF2D_tA5Km2sOovh50wiv3xjdCpYGYR11LFvAAm5MKR_DPEQzA_FHKXPBBy9T7u78n2p443qZMTM2IksLQjNfgcxLPDRzQQeTQLo_PLXcdw6JPY98t2TNfpI/s1600/IMG2019111211462911.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1052" data-original-width="664" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgEVhSu_eyVOquiT-TvqchXF2D_tA5Km2sOovh50wiv3xjdCpYGYR11LFvAAm5MKR_DPEQzA_FHKXPBBy9T7u78n2p443qZMTM2IksLQjNfgcxLPDRzQQeTQLo_PLXcdw6JPY98t2TNfpI/s1600/IMG2019111211462911.jpg" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">  Sisca Baroto Utomo sebagai Celeberiti Cef Indonesia (Kanan)</div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3gOn587cDCfS0m2nmxIxMiKoyYzrvPhVXbqRaVaWfB7CJXNHM0YRIku99Sx6Fb1E6b0oQNjeAAs-BK5XP7P83HMH9DZ9JPSTU17HZyR13BnnlD8ZFxX_KvsWvjiq_zPi54Mz2QkvZ9us/s1600/Chef.gif" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="365" data-original-width="649" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3gOn587cDCfS0m2nmxIxMiKoyYzrvPhVXbqRaVaWfB7CJXNHM0YRIku99Sx6Fb1E6b0oQNjeAAs-BK5XP7P83HMH9DZ9JPSTU17HZyR13BnnlD8ZFxX_KvsWvjiq_zPi54Mz2QkvZ9us/s1600/Chef.gif" /></a></td></tr> <tr align="justify"><td class="tr-caption">Dari kiri, Tim IT (Infomation and Teknologi) The Chef Iksan Sutanto, Chef Profesional Widhijanto, Tim Branding The Chef Apps Johan Alvin Khosuma (JAK), Chef Milenial saat Grand Launching aplikasi kuliner "The Chef" di Jakarta, Selasa,12 Nopember 2019</td></tr> </tbody></table> <b>JAKARTA, <span style="font-size: large;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</span></b><span style="font-size: large;"> </span>Seiring dengang perkembangan teknologi digital 4.0 saat ini, para Chef atau Koki muda Indonesiapun tak ketnggalan untuk memanfaatkannya untuk mendorong perkembangan industri khususnya dibidang kuliner maupun diberbagai usaha lainnya dengan menciptakan sebuah Aplikasi yang pertama di dunia, yaitu THE CHEF <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div style="text-align: justify;"> <br /> Peluncuran Aplikasi Kluner THE CHEF ini secara resmi di Launching di Jakarta, tepatnya di Arthotel Tamrin, Jakrta Pusat, pada Selasa, 12 Nopember 2019<br /> <br /> Sebelum acara Launching di Jakarta berlangsung, para Chef Muda Indonesia telah mengadakan kegiatan di beberapa Kota besar, diantaranya Surabaya dan Bali<br /> <br /> Sememtara dalam acara Launching yang berlangsung turut dihadiri sejumlah undangan dari berbagai kalangan profesional khususnya para Chef muda Indonesia yang berbakat.<br /> <br /> Dalam penjelasannya, Chef Widhijanto mengatakan,  bahwa  Aplikasi ‘The Chef’ adalah sebuah Aplikasi Kluner yang pertama di dunia, berbasis komunitas profesi dan berhubungan dengan dunia kuliner, food industry, data profil, sertifikasi kuliner. Selain itu juga mendukung generasi milenial untuk mengapresiasi karya ide atau pemikiran untuk dapat semakin berkembang<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjCrw_mabvRbjIuXhrTuj9VqPh3E-MD3kWcHdSkHee8deKdsHjVfZhYH5M_tWdoT9OarAhvAXUP0MOBrbfWA0E0g-Rimn66EJv7VRXBMLYg3Yyt_9FLSjMFBWe5aFiV90DZ6ekLCh3dXw/s1600/IMG20191112115807.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="900" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjCrw_mabvRbjIuXhrTuj9VqPh3E-MD3kWcHdSkHee8deKdsHjVfZhYH5M_tWdoT9OarAhvAXUP0MOBrbfWA0E0g-Rimn66EJv7VRXBMLYg3Yyt_9FLSjMFBWe5aFiV90DZ6ekLCh3dXw/s640/IMG20191112115807.jpg" width="640" /></a></div> Menurutnya Chef Widhijanto, bahwa aplikasi The Chef ini juga bisa menjadi wadah bagi profesi di bidang F&B untuk mengembangkan ide kreatif dan membagikan karya kreatifnya melalui fitur-fitur di dalam aplikasi, seperti fitur Chef Channel, dan juga fitur marketplace untuk para chef preneur.<br /> <br /> “Seiring perkembangan jaman, bahwa perkembangan chef belakangan sangat pesat, bahkan muncul beberapa komunitas dan asosiasi yang menaungi chef. Namun ditegaskannya bahwa aplikasi ‘The Chef’ terbuka bagi siapa saja dan tidak berafiliasi dengan salah satu asosiasi atau komunitas,” katanya pada saat acara launching “The Chef’ di Artotel Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa, 12 Nopember 2019<br /> <br /> Setelah Chef Widhijanto usia menjelaskan tentang THE CHEF, kemudian dilanjutkan Wildan Avessina sebagai Chef Milineal. Menurut Wildan,  bahwa dalam Aplikasi THE CHEF,  terdapat beberapa fitur yang disediakan, diantaranya adalah tentang informasi lowongan pekerjaan, informasi profil chef bagi perusahaan yang membutuhkan, data event chef dan kegiatannya di seluruh Indonesia, termasuk marketplace produk dan peralatan yang berkaitan dengan bisnis makan dan minuman.<br /> <br /> “Dan yang menarik, kami mengakomodir keinginan masyarakat untuk menjadi chef. Makanya kami menggelar charity hingga beasiswa atau pendanaan kepada mereka yang kurang mampu untuk dididik hingga menjadi chef profesional,” ungkapnya<br /> <br /> Wildan menambahkan,  Aplikasi ini juga menyediakan fitur forum bagi para chef untuk berinteraksi melalui chat forum dan bisa berbagi ide kreatif dan karya mereka, sehingga bisa membantu mereka untuk bisa dikenal dan diakses di seluruh dunia.<br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhQtlLyDgIyhSVmxPHbolOn-RG3yg1s42giWm-xVc4DdPIrJryB13ZsJONl7abX0sNV-ylPu4rnUwH8unRU2dzegIDVv-X_e_OCvwc1P9qhzNBaml7ieGxDgx5CGw-X-WxQiQ0l3lLtCY/s1600/IMG20191112115508.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="576" data-original-width="1024" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhQtlLyDgIyhSVmxPHbolOn-RG3yg1s42giWm-xVc4DdPIrJryB13ZsJONl7abX0sNV-ylPu4rnUwH8unRU2dzegIDVv-X_e_OCvwc1P9qhzNBaml7ieGxDgx5CGw-X-WxQiQ0l3lLtCY/s640/IMG20191112115508.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"> Dari kiri, Tim IT (Infomation and Teknologi) The Chef Iksan Sutanto, Chef Profesional Widhijanto, Tim Branding The Chef Apps Johan Alvin Khosuma (JAK), Chef Milenial dan Kaloka selaku Tim Marketing saat Grand Launching aplikasi kuliner "The Chef" di Jakarta, Selasa,12 Nopember 2019</td></tr> </tbody></table> Tak ketinggalan pula tim IT “The Chef”, yaitu Iksan menuturkan, bahwa konsep fand disk di The Chef bisa dimanfaatkan para pemilik restoran untuk bekerjasama  dengan cara mengirimkan proposalnya.<br /> <br /> "Misalnya ada yang ingin punya restoran cabang, mereka bisa mengirimkan proposalnya di aplikasi, dan dari sana, team melakukan cek survingnya. Jadi para investor juga bisa berkerjasama melalui aplikasi ini." ujar Iksan<br /> <br /> Iksa  menambahkan, "Dari Aplikasi ini, kota juga bisa cari suplaiyer yang cocok, mengeseting, lamp back hind, barisat, accounting. Jadi fan disk sudah meningkat banyak, bukan hanya mencari investor tapi midnya sudah ada semua, itu sudah di dalam satu ekosistem. Kalau sudah di setujui dan investornya sudah di acc, maka jadi masuk di incubasi di chat,” jelasnya<br /> <br /> Pada kesempatan yang sama, Marketing Communication ‘The Chef’, Kaloka menambahkan, aplikasi ini dibuat didasari oleh kecintaan para foundernya terhadap dunia kuliner dan atas perhatiannya terhadap kehidupan chef di Indonesia maupun dunia.<br /> <br /> “Kami berharap, aplikasi ‘The Chef’ bisa sebagai sarana menjalin silaturahmi antar chef, memunculkan chef-chef baru dan berbakat, memudahkan pelaku usaha di bidang food industry dalam mendapatkan informasi dan memenuhi segala kebutuhannya,” tandasnya. (Jent)<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjvvHklZ4k0nrtWmeHbb1FN-JD07OKa43SGJE5AJR2Z3rEUIiS_AjW2AE2avyxZqIt29ahb1c6zesdyyEjfix7qug5LsVxNdeBwaLITIDy2x7veoh9hpYsZyKawXkezmSwmjXUyKdsnnTU/s1600/IMG20191112114629.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="355" data-original-width="631" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjvvHklZ4k0nrtWmeHbb1FN-JD07OKa43SGJE5AJR2Z3rEUIiS_AjW2AE2avyxZqIt29ahb1c6zesdyyEjfix7qug5LsVxNdeBwaLITIDy2x7veoh9hpYsZyKawXkezmSwmjXUyKdsnnTU/s640/IMG20191112114629.jpg" width="640" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEitMM-BdGrkuQL_V_bGBTBnVlutmxnlLcFg2M8UkJb-A4pxCrT_CLS9yjrn8UO3czMuOGIVc16THGlZTtx9iaCexxmlGy_uE9biWNtPb7SIOeSMQzVZ1s4TqpE0IP_IJqqUhbBe6Xakih0/s1600/IMG20191112115219.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="355" data-original-width="631" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEitMM-BdGrkuQL_V_bGBTBnVlutmxnlLcFg2M8UkJb-A4pxCrT_CLS9yjrn8UO3czMuOGIVc16THGlZTtx9iaCexxmlGy_uE9biWNtPb7SIOeSMQzVZ1s4TqpE0IP_IJqqUhbBe6Xakih0/s640/IMG20191112115219.jpg" width="640" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtLD8P8FfOG3q75Oxq_Ljvs78NQNs8QDDZkw0mpfMoOmiAgIlsIDjTGFJin7cTTilEmgQb6nITaYrD7uqEezDyQlYthUc5TJ1JmPH_R2YiFgQ57R6SKo294ar9vBrXJcZgTbFQGKbamaM/s1600/IMG20191112115242.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="355" data-original-width="631" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtLD8P8FfOG3q75Oxq_Ljvs78NQNs8QDDZkw0mpfMoOmiAgIlsIDjTGFJin7cTTilEmgQb6nITaYrD7uqEezDyQlYthUc5TJ1JmPH_R2YiFgQ57R6SKo294ar9vBrXJcZgTbFQGKbamaM/s640/IMG20191112115242.jpg" width="640" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjo-WM_dLBvHuoWl3PytSMmV1OztL_e5f_XJb5XCKcNNSWPma0tZKYy_r89eaceyZLYUQqVkM3kCUWf-yA-Mu4Esa0eR4rWAIfbaXPISRsAuR7tpBNMDG085FxnJ3FbTWBhXrOimdv_8KU/s1600/IMG20191112115438.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="365" data-original-width="649" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjo-WM_dLBvHuoWl3PytSMmV1OztL_e5f_XJb5XCKcNNSWPma0tZKYy_r89eaceyZLYUQqVkM3kCUWf-yA-Mu4Esa0eR4rWAIfbaXPISRsAuR7tpBNMDG085FxnJ3FbTWBhXrOimdv_8KU/s640/IMG20191112115438.jpg" width="640" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj2a4UpZsSga3OnCZPBPXGx1z4XxQjSP7MtrEP9zeYWVNKMs3HAIZkAFLA8Cnygs01z4p_tu81b5DqnfoRxNAnUpVOHEeeYQnMTkr0osOgnwPZ_hsWjOwiVYzgg-36XnBbaeguf75SyV8g/s1600/IMG20191112115807.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="900" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj2a4UpZsSga3OnCZPBPXGx1z4XxQjSP7MtrEP9zeYWVNKMs3HAIZkAFLA8Cnygs01z4p_tu81b5DqnfoRxNAnUpVOHEeeYQnMTkr0osOgnwPZ_hsWjOwiVYzgg-36XnBbaeguf75SyV8g/s640/IMG20191112115807.jpg" width="640" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="576" data-original-width="1024" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3_TM2lLY2Nku2HR90UuNZa-qKDoEDsPJ1JunfEXaCB8mw83YXRH0d-zQkcCl5h2boHAbZ6IOz4eByFMdxTzCQBzWtqwa9rjIBbwx2Z_T0F6NHaYxa0g4og_kiKMA2VXN35HPVwNZR-A8/s640/thumbnail.jpg" width="640" /> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgEVhSu_eyVOquiT-TvqchXF2D_tA5Km2sOovh50wiv3xjdCpYGYR11LFvAAm5MKR_DPEQzA_FHKXPBBy9T7u78n2p443qZMTM2IksLQjNfgcxLPDRzQQeTQLo_PLXcdw6JPY98t2TNfpI/s1600/IMG2019111211462911.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1052" data-original-width="664" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgEVhSu_eyVOquiT-TvqchXF2D_tA5Km2sOovh50wiv3xjdCpYGYR11LFvAAm5MKR_DPEQzA_FHKXPBBy9T7u78n2p443qZMTM2IksLQjNfgcxLPDRzQQeTQLo_PLXcdw6JPY98t2TNfpI/s1600/IMG2019111211462911.jpg" /></a></div> </div>

News Pendidikan Regional Pertama Di Dunia, “The Chef” Aplikasi Kuliner Diluncurkan

 Sisca Baroto Utomo sebagai Celeberiti Cef Indonesia (Kanan) Dari kiri, Tim IT (Infomation and Teknologi) The Chef Iksan Sutanto, Chef...

»

Maju Sitorus Divonis 6 Thn Penjara Karena Terbukti Korupsi PDAM Mojokerto Rp913 Jujua

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEglQO8l1GesXdl3HoEjYKiNK2A0WXpoIhRjjz7Vj04Mv2JYZksnyn6Ye1mytqnoQBNyXtyVXaK8Q23sYOQ-fSJygXk6ezTpked68r23pXUuyvm28ozQNTSW74uq2bKA5YWe_K57dMzFe9s/s1600/7+Terdakwa+Maju+Sitorus.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEglQO8l1GesXdl3HoEjYKiNK2A0WXpoIhRjjz7Vj04Mv2JYZksnyn6Ye1mytqnoQBNyXtyVXaK8Q23sYOQ-fSJygXk6ezTpked68r23pXUuyvm28ozQNTSW74uq2bKA5YWe_K57dMzFe9s/s640/7+Terdakwa+Maju+Sitorus.jpg" width="640" /></a></div> <br /> <span style="color: red;"><span style="font-size: large;">“Direktur PDAM Kota Mojokerto, Trisno Nurpalupi alias Trisno Nurpalupi juga divonis Pidana Penjara 6 tahun” </span></span><br /> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Jumat, 8 Nopember 2019, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, memvonis terdakwa Maju Sitorus (44) warga Simorejo XIX, Kecamatan Sukomanunggal Surabaya, selaku Direktur PT. Charismalis Artha dengan pidana penjara selama 6 tahun,  denda Rp200 juta subsidair 3 bulan kurungan, dan dihukum pula untuk membayar uang oengganti senjulah Rp913.405.000 subsidair 3 tahun penjara karena terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi pengadaan bahan kimia Alumunium Sulfate Liquid/Tawas cair PDAM Kota Mojokerto pada tahun 2013 hingga 2017 yang merugikan keuangan negara sebasar Rp913.405.000 berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Jawa Timur Nomor : SR-1225/PW.13.5/2018 tanggal 28 Desember 2018.<br /><br />Vonis pida penjara terhadap terdakwa Maju Sitorus dibacakan di diruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda Siodarjo Jawa Timur oleh Majelis Hakim yang diketuai I Wayan Sosiwan dengan dibantu dua Hakim Anggota (Ad Hock) yakni Dr. Lufsiana dan Emma Elliana serta Panitra Pengganti (PP) Suparman, yang dihadiri Tim JPU Barkah Dwi Hatmoko,  Gede Indra Ari Prabowo dan Putu Agus Partha Wijaya dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Mojokerto serta Penasehat Hukum Kedua terdakwa. <br /><br />Selain terdakwa Maju Sitorus, dalam sidang terpisah perkara yang sama, Majelis Hakim juga menghukum terdakwa Trisno Nurpalupi alias Trisno Nurpalupi, A.Md selaku Direktur PDAM Kota Mojokerto periode Tahun 2013 s/d 2017 dengan pidana penjaraa yang sama, namun terdakwa ini tidak dihukum untuk membayar uang pengganti. <br /><br />Pertimbangan Majelis Hakim, bahwa terdakwa selaku Direktur PDAM Kota Mojokerto tidak menikmati aliran duit. Yang menikmatinya hanya terdakwa Majus Sitorus, sehingga terdakwa Maju Situruslah yang dihukum untuk membayarnya<br /><br />Hukuman pidana yang dijatuhkan Majeis Hakim tehadap kedua terdakwa (Maju Sitoru dan terdakwa Trisno Nurpalupi alias Trisno Nurpalupi) lebih ringan satu tahun dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejari Mojokerto.<br /><br />Dalam putusannya Majelis Hakim mengatakan, bahwa Maju Sitoru (dan terdakwa Trisno Nurpalupi alias Trisno Nurpalupi) dianggap bersalah dalam pengadaan bahan kimia jenis Alumunium Sulfate Liquid/Tawas cair PDAM Kota Mojokerto pada tahun 2013 hingga 2017, karena tdiak sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.<br /><br />Sehingga kedua terdakwa dijerat Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Selain itu, juga bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah.<br /><br />Dalam pertimbangannya Majelis Hakim  mengatakan, bahwa terdakwa Maju Sitorus selaku Dhektur PT. Charismalis Artha berdasakan Akta Perseroan Terbatas (PT) Charismalis Artha Nomor 6 Tanggal 27 Jun 2009 dengan akta Notaris Saidi Marpaung, SH dan Akta Perubahm Anggaran Dasar Nomor 05 tanggal 04 Oktober 2011, Notaris Tatang Tayana, SH dan Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 14 anggal 22 Oktober  2012, Notaris Tatang Taryana, SH. dan atau sebagai Direktur Utama Terbatas PT. Charismalis Artha berdasarkan Akta Pembahan Anggaran Dasar Nomor 03 tanggal 14 Juni 2013, Notaris Flora Agustine Aritonang, SH., Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 11 tanggal 24 Maet 2014, Notais Flora Agustine Aritonang, SH, dan Akta Perumahan Anggaran Dasar Nomor 08 tanggal 24 Juni 2014, Notaris Flora Agustine Aritonang, SH, bersama-sama denga Trisno Nurpalupi alias Trisno Nurpalupi, A.Md. (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Direktur PDAM Kota Mojokerto periode Tahun 2013 s/d 2017, pada waktu-waktu tertentu  antara tahun 2013 sampi denga tahun 2017, bertempat di Kantor PDAM Kota Mojokerto di Jalan Pahlawan No. 40 Kota Mojokerto atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan perbuatan atau turut serta melakukan sesuatu “secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, merekaa yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;<br /><br />Majelis Hakim menjelaskan, pada awal tahun 2013,  M. Yasin selaku Kepala Bagian (Kabag) Umum, atas perintah Trisno Nurpalupi menghubungi Danang Wiryanto selaku sales PT Liku Telaga untuk memesan Alumunium Alumunium Sulfate Liquid/Tawas cair dari PT Liku Telaga, yang sebelumnya sempat memasukan penawaran harga bahan kimia ke PDAM Kota Mojokerto. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEii7pyP2XVn-d7w6PgNNOOXzanSphrhkCCeKCOwZlPFsuggr2o2U9z5_b4RbDEgvMoPmO5CgqvJy8Fr6hryuzMvSrGacmyukaNsA6G_0KMlhZ2WzLLBeMAw-_3upE8d0Glhy0EGKJfAzN0/s1600/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEii7pyP2XVn-d7w6PgNNOOXzanSphrhkCCeKCOwZlPFsuggr2o2U9z5_b4RbDEgvMoPmO5CgqvJy8Fr6hryuzMvSrGacmyukaNsA6G_0KMlhZ2WzLLBeMAw-_3upE8d0Glhy0EGKJfAzN0/s640/1.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Atas pesanan tersebut, Danang Wiryanto kemudian mengajukannya kepada manager penjualan untuk mendapatkan persetujuan, yang selanjutnya pengajuan tersebut disetujui dengan harga bahan kimia Alumunium Sulfat/Tawas cair sebesar Rp1.050 (seribu lima puluh rupiah)/kg dan dengan jangka waktu pembayaran paling lama 1 (satu) bulan setelah bahan kimia tersebut diterima. <br /><br />Kemudian PT Liku Telaga melakukan pengiriman bahan kimia Alumunium Sulfate Liquid/Tawas cair kepada PDAM Kota Mojokerto pada Instalasi Pengolahan Air/IPA Wates Kota Mojokerto dengan rincian sebagai berikut : <br /><br />1. Pada tanggal 30 Mei 2013 sebanyak 10.000 kg dengan No. Purchase Order (PO) 695/102/417.601/2013 harga @ Rp1.050 (seribu lima puluh rupiah) dengan jumlah total senilai Rp11.550.000 (sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah),; <br /><br />2. Pada tanggal 15 Juni 2013 sebanyak 10.000 kg dengan No. PO. 695/110/417.601/2013 harga @ Rp1.050 (seribu lima puluh rupiah) dengan jumlah total senilai Rp11.550.000 (sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah); <br /><br />3. Pada tanggal 29 Juni 2013 sebanyak 10.000 kg dengan No. PO. 695I118/417.601/2013 harga @ Rp1.050 (seribu lima puluh rupiah) dengan jumlah total senilai Rp11.550.000 (sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);<br /><br />4. Pada tanggal 16 Juli 2013 sebanyak 10.000 kg dengan No. PO. 695/131/417.601/2013 harga @ Rp1.050 (seribu lima puluh rupiah) dengan jumlah total senilai Rp11.550.000 (sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);<br /><br />5. Pada tanggal 24 Agustus 2013 sebanyak 10.000 kg dengan No. PO. 695/154/417.601/2013 harga @ Rp1.050 (seribu lima puluh rupiah) dengan jumlah total senilai Rp11.550.000 (sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).<br /><br />Karena pembayaran yang dilakukan oleh PDAM Kota Mojokerto melebihi batas waktu yang ditentukan dengan alasan bahwa PDAM Kota Mojokerto mengalami kesulitan keuangan, maka PT Liku Telaga menghentikan pengiriman bahan kimia Alumunium Sulfate Liquid/Tawas cair ke PDAM Kota Mojokerto.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Karena bahan kimia Alumunium Sulfate Liquid/Tawas cair ini adalah bahan dasar dalam memproduksi air, maka atas saran dari Danang Wiryanto kepada Trisno Nurpalupi agar menjalin kerjasama dengan terdakwa Maju Sitorus untuk menyediakan bahan kimia Alumunium Sulfate Liquid/Tawas cair. <br /><br />Selanjutnya Trisno Nurpalupi selaku Direktur PDAM Kota Mojokerto memerintahkan M. Yasin  selaku Kepala Bagian Umum dan Narto selaku Kepala Bagian Keuangan untuk segera melakukan kerjasama dengan terdakwa Maju Sitorus selaku Direktur PT. Charismalis Artha untuk melakukan pembelian Alumunium Sulfat/Tawas cair. <br /><br />Awalnya terdakwa Maju Sitorus menerima telepon dari salah seorang staf PDAM Kota Mojokerto yang terdakwa sudah tidak ingat lagi namanya, yang menyampaikan bahwa mendapat nomor telepon terdakwa dari saksi Danang Wiryanto selaku Sales PT. Liku Telaga. Kemudian staf PDAM tersebut menanyakan apakah terdakwa dapat menyediakan bahan kimia Alumunium Sulfat/Tawas untuk PDAM Kota Mojokerto dengan cara berhutang, dan  atas permintaan tersebut kemudian terdakwa berkordinasi dengan Danang Wiryanto selaku sales PT. Liku Telaga agar dapat menyediakan bahan kimia Alumunium Sulfat/Tawas untuk PDAM Kota Mojokerto. <br /><br />Sebelumnya PDAM Kota Mojokerto adalah konsumen dari PT. Liku Telaga sehingga Danang Wiryanto bersama-sama terdakwa Maju Sitorus menyiapkan beberapa perusahaan diantaranya PT. Charismalis Artha milik terdakwa,; CV. Amanah Teknik,; CV. Indo Aji Pratama, yang mana ketiga perusahaan tersebut berdasarkan fakta penyidikan adalah perusahaan yang terafiliasi (saling berhubungan) untuk PT. Charismalis Artha dan dikelola oleh satu orang yaitu terdakwa Maju Sitorus  sesuai nama orang yang melakukan pembayaran yang tertuang pada rekening Koran PT. Liku Telaga  di Bank BCA KCU Gresik No. Rekening 7900990990, dan sesuai dengan PO Surat Jalan dan orang yang melakukan pembayaran untuk setiap pemesanan ke PDAM Kota Mojokerto yang juga dikuatkan dengan dokumen adminitrasinya. <br /><br />Digunakannya CV. Amanah Teknik dan CV. Indo Aji Pratama termasuk Juga PT. Charismalis Artha  adalah strategi terdakwa Maju Sitorus bersama Danang Wiryanto untuk dapat menjual produk bahan kimia Alumunium Sulfat/Tawas yang di produksi oleh PT. Liku Telaga, karena menurut Danang Wiryanto, apabila PDAM Kota Mojokerto telah menjadi konsumen langsung PT. Liku Telaga,  perusahaan lain tidak dapat mengirimkan produk yang diproduksi oleh PT. Liku Telaga, sehingga solusinya dengan menyiapkan beberapa perusahaan untuk nantinya membeli produk dari PT. Liku Telaga dan nanti menjualnya lagi ke PDAM Kota Mojokerto. Cara ini akan menguntungkan PT. Charismalis Artha karena bisa menggeser perusahaan trader lainnya yang sudah duluan memasukan barang di PDAM Kota Mojokerto. <br /><br />Diketahui pula oleh Trisno Nurpalupi, M. Yasin selaku Kepala Bagian Umum dan Narto selaku Kepala Bagian Keuangan, bahwa CV. Amanah Teknik dan CV. Indo Aji Pratama dan PT. Charismalis Artha bukan merupakan produsen atau distributor ataupun agen bahan kimia Alumunium Sulfatlfawas yang akan dibeli untuk PDAM Kota Mojokeno. <br /><br />Ketiga perusahaan tersebut adalah perusahaan yang tidak memiliki hubungan dengan perusahaan yang mempmduksi selaku distributor dan selaku agen bahan kimia Alumunium Suliat/Tawas. Selain itu, saksi Trisno Nurpalupi selaku Direktur PDAM Kota Mojokerto, saksi M. Yasin selaku Kepala Bagian Umum dan Narto selaku Kepala Bagian Keuangan juga mengetahui bahwa CV. Amanah Teknik dan CV. Indo Aji Pratama dan PT. Charismalis Artha akan membeli bahan kimia Alumunium Suifat/Tawas yang akan dipesan/dibeli untuk PDAM Kota Mojokerto dengan cara membeli kembali dari produsen PT. Liku Telaga.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjbeYO1kqO4ErL4sDqfEiLc5StVF6xvtpM8sU_WtmYa5X6FnZuuS6FlEALW6IE_l3bBi_KBqMzeSBrBgT6NEcQEocB7oA8NWr1G8uk1IZSNOf5dNA3zBRwjJej1jOLKOzBW6t85evpj-wc/s1600/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjbeYO1kqO4ErL4sDqfEiLc5StVF6xvtpM8sU_WtmYa5X6FnZuuS6FlEALW6IE_l3bBi_KBqMzeSBrBgT6NEcQEocB7oA8NWr1G8uk1IZSNOf5dNA3zBRwjJej1jOLKOzBW6t85evpj-wc/s640/4.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Bahwa Danang Wiryanto pemah menyampaikan apabila PDAM Kota Mojokerto membeli bahan kimia Alumunium Suitat/Tawas yang diproduksi oleh PT. Liku Telaga dari terdakwa Maju Sitorus,  harganya pasti lebih mahal dari PT. Liku Telaga namun saksi Trisno Nurpalupi selaku Direktur PDAM Kota Mojokerto tetap melakukan pembelian pada terdakwa Maju Sitorus tanpa adanya surat permintaan harga dari PDAM Kota Mojokerto.<br /><br /> Kemudian PT. Charismalis Artha mengirimkan penawaran harga Nomon 021ISPH/SBYIX/2013. tanggal 25 Oktober 2013 dengan jenis bahan kimia Aluminium Sulfat Liquid/tawas cair dengan harga Rp1.155/kg (termasuk PPN) kepada PDAM Kota Mojokeno, sehingga atas penawaran harga tersebut saksi Trisno Nurpalupi langsung menyetujuinya, tanpa melakukan negosiasi secara tertulis dan meminta M. Yasin agar melakukan pemesanan tawas ke PT. Charismalis Artha.<br /><br />Majelis Hakim memgatakan,  kemudian terdakwa Maju Sitorus selaku Direktur PT. Charismalis Artha mulai melakukan pengiriman bahan kimia Alumunium Sulfat/Tawas yang diproduksi oleh PT. Liku Telaga ke PDAM Kota Mojokerto adapun jenis bahan kimia Alumunium Sulfatn'awas yang dikinmkan yaitu sebagai berikut : 1. Alumunium Sulfat Liquid produk alumunium sulfat dalam bentuk cair dengan kadar alumina 8%,; 2. Sucolite LT100 produk alumunium sulfat dalam bentuk cair dengan kadar alumina 6% s/d 8% ditambahkan polimer 1% s/d 2 %,: 3. Suoolite LA22FZ, produk alumunium suifat dalam bentuk cair dengan kadar aiumina 6% s/d 8% ditambahkan polimer 1% s/d 2 %, namun jenis polimer berbeda dengan Soculte LT100. <br /><br />Untuk pengiriman bahan kimia Alumunium Suitat/Tawas dari 30 Oktober 2013 sampai dengan 3 Januari 2014 yang dilakukan terdakwa Maju Sitorus selaku Direktur PT. Charismalis Artha, dengan menggunakan CV. Amanah Teknik yang terlebih dahulu melakukan pembelian ke PT. Liku Telaga dan selanjutnya mengirimkan bahan kimia Alumunium Sulfat/Tawas ke PDAM Kota Mojokerto berdasarkan data dari PT. Liku Telaga<br /><br />Tahun 2014, terdakwa Maju Sitorus selaku Direktur PT. Charismalis Artha atas saran saksi Danang Wiryanto mulai menggunakan perusahamnya sendiri yaitu PT. Charismalis Artha untuk melakukan pembelian bahan kimia Alumunium Sulfat/Tawas di PT. Liku Telaga dan selanjutnya menjual kembali ke PDAM Kota Mojokerto. <br /><br />Perubahan perusahaan pengiriman ini berkaitan dengan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang jika terus menggunakan CV. Amanah Teknik, maka PT. Charismalis Artha tidak akan mendapatkan pajak masukan dari setiap transaksi bahan kimia Alumunium Sulfat/Tawas tersebut. <br /><br />Ditahun 2014, Trisno Nurpalupi selaku Direktur PDAM Kota Mojokerto juga melakukan pembelian kepada CV. Indo Aji Pratama karena PT. Charismalis Artha menghentikan pengiriman bahan kimia/tawas ke PDAM Kota Mojokerto dengan alasan PDAM Kota Mojokerto masih memiliki tunggakan di PT. Charismalis Artha, sehingga atas saran Danang Wiryanto dan terdakwa Maju Sitorus, PDAM Kota Mojokerto melakukan pembelian bahan kimia/tawas ke CV. Indo Aji Pratama karena adanya permasalahan kekeruhan air baku yang mengakibatkan PDAM Kota Mojokerto sering gagal memproduksi air sehingga airnya masih keruh.<br /><br />Terdakwa Maju Sitorus selaku Direktur PT. Charismalis Artha menyarankan kepada PDAM Kota Mojokerto untuk menggunakan produk tawas PT. Liku Telaga jenis Sucolite LT100 untuk mengatasi permasalahan tersebut. Setelah melakukan plantest penggunaan Sucolite LT100, dengan hasil yang lebih efektif dan efisien kemudian saksi Trisno Nurpalupi mengganti penggunaan bahan kimia dari Alumunium Sulfat Liquid menjadi Sucolite LT100 yang ditawarkan PT. Charismalis Artha dan CV. Indo Aji Pratama untuk bahan kimia Sucolite LT100 ke PDAM Kota Mojokerto oleh Trisno Nurpalupi, langsung disetujui tanpa terlebih dahulu dilakukan pengecekan harga pasar untuk menilai harga kewajaran. <br /><br />Harga yang ditawarkan PT. Charismalis Artha dan CV. Indo Aji Pratama ke PDAM Kota Mojokerto ini jauh lebih mahal dibandingkan dengan harga dari PT. Liku Telaga selaku produsen dari bahan kimia Sucolite LT100. Harga dari PT. Liku Telaga keseluruh costumer termasuk PT. Charismalis Artha dan CV. Indo Aji Pratama adalah senilai Rp600/Kg (enam ratus rupiah per kilo gram) <br /><br />Rincian pembelian tawas oleh CV. Indo Aji Pratama dan PT. Charismalis Artha untuk pengiriman ke PDAM Kota Mojokerto pada tahun 2014 berdasarkan data dari PT. Liku Telaga. Pada tahun 2015, PT. Liku Telaga menaikkan harga jual Sucolite LT100 dari sebelumnya seharga + Rp600/Kg menjadi + Rp.800/Kg disebabkan terjadi kenaikan harga bahan baku. Terkait perubahan harga, terdakwa Maju Sitorus selaku Direktur PT. Charismalis Artha menyampaikan kepada Trisno Nurpalupi selaku Direktu PDAM Kota Mojokerto yang kemudian tanpa adanya negosiasi yang jelas dan tanpa dilakukannya penelitian/survey harga pasar langsung menyetuiui harga yang ditawarkan oleh terdakwa Maju Sitorus.<br /><br />Berdasarkan data PT. Liku Telaga, terdakwa Maju Sitorus mengirimkan bahan kimia/tawas ke PDAM Kota Mojokerto pada tahun 2015, kemudian terjadi perubahan harga di tahun 2016 yang mana harga jual Sucolite LT100 dari sebelumnya seharga + Rp800/Kg, menjadi + Rp1.000/Kg berdasarkan kenaikan harga tersebut, terdakwa Maju Sitorus juga menaikan hargajualnya untuk PDAM Kota Mojokerto yang juga langsung disetujui oleh Trisno Nurpalupi.<br /><br />Untuk mekanisme penjualan yang dilakukan terdakwa Maju Sitorus kepada konsumen, diawali penawaran oleh sales perusahaan terdakwa kepada konsumen/costumer, jika costumer ada yang tertarik dengan barang yang ditawarkan maka akan dilakukan negosiasi lewat telepon, dan apabila sudah disetujui/disepakatl maka terdakwa Maju Sitorus akan mengirimkan surat harga final yang didalamnya juga berisikan mekanisme pembayaran tanpa terlebih dahulu mengirimkan surat penawaran harga ataupun sebelumnya menerima surat permintaan harga dari costumer. <br /><br />Proses atau mekanisme pemesanan tawas yang dilakukan oleh PDAM Kota Mojokerto kepada terdakwa Maju Sitorus selaku Direktur PT. Charismalis Artha yang juga terafiliasi dengan CV. Amanah Teknik dan CV. Indo Aji Pratama yaitu dengan 2 (dua) cara, yang pertama dengan membuat nota pemesanan/purchasing order yang ditujukan kepada Perusahaan Terdakwa PT. Charismalis Artha, dan cara selanjutnya yaitu pemesanan dengan langsung menelfon ke Terdakwa ataupun melalui staf administrasi PT. Charismalis Artha, atas pesanan tersebut kemudian terdakwa Maju Sitorus meminta staf dikantor untuk membuat nota pemesanan/purchase order ke PT. Liku Telaga, selanjutnya terdakwa Maju Sitorus langsung membayar ke PT. Liku Telaga melalui Bilyet Giro/BG atas nama PT. Charismalis Artha dan terkadang terdakwa Maju Sitorus mentransfernya langsung dari rekening Bank Mandiri miliknya ke rekening BCA milik PT. Liku Telaga.<br /><br />Apabila sudah dibayarkan, maka PT. Liku Telaga kemudian mengirimkan bahan kimia yang dipesan oleh terdakwa Maju Sitorus tersebut ke PDAM Kota Mojokerto, selanjutnya saat bahan kimia tersebut diterima maka PDAM Kota Mojokerto akan menandatangani Surat Jalan yang dikeluarkan oleh PT. Liku Telaga dan surat jalan tersebut lalu dikirimkan ke terdakwa Maju Sitorus ataupun ke PT. Charismalis Artha sebagai data untuk terdakwa Maju Sitorus melakukan penagihan ke PDAM Kota Mojokerto. <br /><br />Surat Jalan yang diterima terdakwa Maju Sitorus selaku Direktur PT. Charismalis Artha kemudian menerbitkan Surat Tagihan/lnvoice kepada PDAM Kota Mojokerto, selanjutnya PDAM Kota Mojokerto melakukan pembayaran dengan cara mentransfer ke rekening Bank Mandiri Cabang lndrapura Surabaya atas nama PT. Charismalis Artha nomor 1400011314441, dan pembayaran PDAM dilakukan paling lambat sekitar 30 (tiga puluh) hari setelah bahan kimia diterima dan setiap pembayaran oleh PDAM Kota Mojokerto kepada PT. Charismalis Artha sudah disertakan dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). <br /><br />Pada setiap perubahan harga yang ditawarkan oleh terdakwa Maju Sitorus kepada PDAM Kota Mojokerto, Trisno Nurpalupi selaku Direktur PDAM Kota Mojokerto tidak pemah dilakukan negosiasi secara tertulis dan penelitian atau survey harga pasar terhadap kewajaran harga yang ditawarkan oleh terdakwa Maju Sitorus, melainkan langsung menyetujuinya. Aalasan terdakwa Maju Sitorus bersamasama dengan saksi Trisno Nurpalupi dan juga Danang Wiryanto adalah menggantikan bahan kimia Alumunium Sulfat Liquid/Tawas cair ke jenis yang berbeda yaitu Sucolite karena berdasarkan hasil janis bahwa pengolahan air lebih efektif dan efisien, ternyata berdasarkan data penggunaan bahan kimia Sucolite pada rentan waktu penggunaan Dana Penyertaan Modal, dan tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 mengalami kenaikan yanq siginifikan, sehingga alasan penggantian bahan kimia tersebut adalah cara terdakwa Maju Sitorus bersama Trisno Nurpalui dan juga Danag Wiryanto untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari sebelumnya, karena bahan kimia Sucolite dibeli dengan harga yang lebih murah dari produsen, dan selanlutnya dijual lagi dengan harga yang lobih tinggi ke PDAM Kota Mojokerto. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgFwSXzBddBlWye1RLgF693gFehA_xJvK6-Qt_DnHIhK6z15tYHpPJVMVdKufUgz-lcKS-_59tPjt9uKBrvOR1iFESxI0ekomZRAd2WFW2pX4dQhZI42POzqnExfFcmzsep370iUWkujis/s1600/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgFwSXzBddBlWye1RLgF693gFehA_xJvK6-Qt_DnHIhK6z15tYHpPJVMVdKufUgz-lcKS-_59tPjt9uKBrvOR1iFESxI0ekomZRAd2WFW2pX4dQhZI42POzqnExfFcmzsep370iUWkujis/s640/1.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Setiap pembelian bahan kimia Alumunium Sulfat/Tawas kepada PT. Charismalis Artha, CV. Amanah Tekni dan CV. Indo Aji Pratama oleh Trisno Nurpalupi, dilakukan dengan harga pembelian yang jauh lebih mahal dan harga di PT. Liku Telaga, padahal PDAM Kota Mojokerto beralasan bawa penghemat pembelian di PT. Liku Telaga karena tidak memiliki dana yang cukup. <br /><br />PDAM Kota Mojokerto pada tahun 2013. 2014 dan 2015, selain ada pemasukan dana dari penjualan air dan non air, PDAM Kota Mojokerto juga memperoleh tambahan dana penyertaan modal yang Juga diperuntukan salah satunya untuk pembelian bahan kimia. Seharusnya dengan ketersedian dana, saksl Trisno Nurpalupi selaku Direktur PDAM Kota Mojokerto melakukan pembelian bahan kimia  Alumunium Sulfat/Tawas melalui proses Pengadaan Barang/Jasa dan bukan membeli secara langsung ke PT. Charismalis Artha, CV. Amanah Teknik dan CV. Indo Aji Pratama <br /><br />Pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, terdapat selisih kemahalan pembayaran dari pembelian Tawas antara pembayaran yang dibayarkan oleh PDAM Kota Mojoketto kepada CV. Amanah Teknik, CV. Indo Aji Pratama dan PT. Charismalis Artha dengan pembayaran yang dibayarkan oleh CV. Amanah Teknik, CV. Indo Aji Pratama dan PT. Charismalis Artha kepada PT. Liku telaga <br /><br />Pembayaran pembelian tawas yang dilakukan PDAM Kota Mojokerto kepada CV. Amanah Teknik di tahun 2013 dibandingkan dengan pembayaran pembelian tawas yang dilakukan CV. Amanah Teknik kepada PT. Liku telaga, maka terdapat selisih pembayafan dengan total senilai Rp54.400.000 (lima puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) <br /><br />Pembayaran pembelian tawas yang dilakukan PDAM Kota Mojokerto kepada CV. Indo Aji Pratama di tahun 2014 2015 dibandingkat dengan pembayaran pembelian tawas yang dilakukan CV. Indo Aji Pratama kepada PT. Liku telaga, terdapat selisih pembayaran dengan total senilai Rp65.000.000  (enam puluh lima juta rupiah) <br /><br />Pembayaran pembelian tawas yang dilakukan PDAM Kota Moiokerto kepada PT. Charismalis Artha di tahun 2014 2015 dibandingkan dengan pembayam pembelian tawas yang dilakukan PT. Charismalis Artha kepada PT. Liku telaga, terdapat selisih pembayaran dengan total Rp212.850.000 (dua ratus dua belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) <br /><br />Pembayaran pembelian tawas yang dilakukan PDAM Kota Moiokerto kepada PT. Charismalis Artha di tahun 2016 -2017 dibandingkan dengan pembawa pembel'm tawas yang dilakukan PT. Charismalis Artha kepada PT. Liku telaga, terdapat selish pembayaran senilai Rp300.470,000 (tiga ratus juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) <br /><br />Pembayaran pembelian tawas yang dilakukan PDAM Kota Mojokerto kepada PT. Charismalis Artha di tahun 2016 - 2017 dibandingkan dengan pembayaran pembelian tawas yang dilakukan PT. Charismalis Artha kepada PT. Liku telaga, terdapat selisih pembayaran dengan total senilai Rp217.210.000 (dua ratus tujuh belas juta dua ratus sepuluh ribu rupiah)<br /><br />Bahwa terdakwa Maju Sitoruus selaku Direktur PT. Charismalis Artha bersama-sama dengan Trisno Nurpalupi selaku Direktur PDAM Kota Mojokerto periode 2013 s/d 2017 telah menggunakan anggaran dana penyertaan rnodat yang berasl dari Pemerintah Kota Mojokerto dan dana Kas PDAM Kota Mojokerto tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.<br /><br />Selain itu, juga bertentangan dengan Peraturan Menteri Datam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atae Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah. <br /><br />Berdasarkan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur sesuai dengan Laporan berdasarkan Surat Nomor SR-1225/PW.13.5/2018 tanggal 28 Desember 2018 Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada Penyimpangan dan Penyalahgunaan Pengelolaan Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2013, 2014 dan 2015 untuk PDAM Kota Mojokerto dan dana Kas PDAM Kota Mojokerto disebutkan, diperoleh penghitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp884.530.000 (delapan ratus delapan puluh empat juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah).<br /><br />Kerugian keuangan negara tersebut di atas, ditambah dengan PPN 10 % yang tidak disetorkan atau dibayarkan ke kas Negara namun telah dikeluarkan oleh PDAM Kota Mojokerto dengan jumlah sebesar Rp28.875.000 (dua puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu mplah) atas 25 (dua puluh lima) transaksi yang tidak disetorkan pembayaran PPN nya sesuai dengan surat dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sukomanunggal Nomor : S-226/WPJ.11IKP.O1/2019, Perihal Jawaban Konfirmasi Surat dari Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto. <br /><br />Bahwa akibat perbuatan terdakwa Maju Sitorus selaku Direktur PT. Charismalis Artha bersama-sama dengan Trisno Nurpalupi selaku Direktur PDAM Kota Mojokerto periode 2013 s/d 2017 yang dilakukan secara melawan hukum telah memperkaya diri sendiri yakni terdakwa Maju Sitorus selaku Direktur PT. Charismalis Artha atau orang lain yaitu Trisno Nurpalupi selaku Direktur PDAM Kota Mojokerto periode 2013 s/d 2017 atau suatu Korporasi yakni PT. Charismalis Artha sekurang-kurangnya sebesar Rp884.530.000 (delapan ratus delapan puluh empat juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) ditambah dengan PPN 10 % yang tidak disetorkan atau dibayarkan ke kas Negara namun telah dikeluarkan oleh PDAM Kota Mojokerto dengan jumlah sebesar Rp28.875.000 (dua puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu ruplah), sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sekurang-kurangnya sejumlah total Rp913.405.000 (sembilan ratus tiga belas juta empat ratus lima ribu rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut. <br /><br />Majelis mengatakan, bahwa perbuatan  terdakwa Maju Sitorus (dan Trisno Nurpalupi) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana. <br /><br />Majelis sependapat dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan menolak pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum terdakwa. <br /><br />"Atas perbuatan terdakwa Maju Sitorus (dan Trisno Nurpalupi) haruslah dihukum sesuai dengan perbuatannya,"<br /><br />Majelis Hakim mengatakan, bahwa terdakwa Maju Sitorus (dan Trisno Nurpalupi alias Trisno Nurpalupi) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurur hukum melakukan Tindak Pidaa Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHAP dalam hal mengajukan tuntutan pidana, Pasal 22 ayat (4) KUHAP<br /><br />“Mengadili : Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Maju Sitorus dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, denda sebesar Rp200 juta. Apabila terdakwa tidak membayar maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan : Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp913.405.000 dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap. Bilamana terdakwa terdawa tidak membayar, maka harta bendanya akan dirampas oleh Jaksa dan lelang sebagai uang pengganti. Bila harta benda tedakwa tidak mencukupi, maka diganti dengan penjara selama 3 (tiga) tahun,” ucap Ketua Majelis Hakim.<br /><br />Kemudian Ketua Majelis Hakim melanjutkan membacakan putusannya terhadap terdakwa Trisno Nurpalupi alias Trisno Nurpalupi. Hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap terdakwa ini, sama dengan huukuman terhadap terdakwa Maju Sitorus. Hanya bedanya, terdakwa Trisno Nurpalupi alias Trisno Nurpalupi tidak ada hukuman untuk membayar uang pengganti.<br /><br />Atas putusan Majelis Hakim, terdakwa Maju Sitorus langsung mengatakan banding, sementara terdakwa Trisno Nurpalupi alias Trisno Nurpalupi maupun JPU mengatakan pikir-pikir.<br /><br />“Terdakwa Maju Siturus langsung mengatakan banding tadi, kalau terdakwa Trisno pikir-pikir. Kita juga masih pikir-pikir,” kata JPU</div>

News Tipikor Maju Sitorus Divonis 6 Thn Penjara Karena Terbukti Korupsi PDAM Mojokerto Rp913 Jujua

“Direktur PDAM Kota Mojokerto, Trisno Nurpalupi alias Trisno Nurpalupi juga divonis Pidana Penjara 6 tahun” BERITA KORUPSI .CO – J...

»

Supriyono, Ketua DPRD Tulungagung Akhirnya Ditahan KPK

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJG_9Cvi-GdFm-BYKCNXUklHhoVz22RuqAjtSlV8Yq9UJgQKYuJbzyGAeT5o0BtTi_FEUsOqPNlxLn11QzJoQRk5xPllCJyrpO4Ksijg0-QWIyCWUHxz6AeBBrlcoWYCoFdc8QmZ4JADw/s1600/Supriyono+%2528Foto+Dok.+BK%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="614" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJG_9Cvi-GdFm-BYKCNXUklHhoVz22RuqAjtSlV8Yq9UJgQKYuJbzyGAeT5o0BtTi_FEUsOqPNlxLn11QzJoQRk5xPllCJyrpO4Ksijg0-QWIyCWUHxz6AeBBrlcoWYCoFdc8QmZ4JADw/s1600/Supriyono+%2528Foto+Dok.+BK%2529.jpg" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Kamis, 7 Nopember 2019, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, akhirnya menahan tersangka “SPR” (Supriyono) selaku Ketua DPRD Tulungagung Periode 2014 – 2019, dalam Kasus dugaan Korupsi Suap Rp4.8 miliyar dari Syahri Mulyo (terpidana 10 tahun) terkait pembahasan dan pengesahan APBD dan APBD Perubahan Kabupaten Tulungagung sejak tahun 2015 hingga 2018<br /><br />“Tersangka SPR ditahan di Rutan KPK cabang K4 untuk 20 hari ke depan," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Kamis, 7/11/2019 (dikutip dari Liputan6.com)<br /><br />Sebelumnya, JPU KPK Dodi Sukmono kepada BERITAKORUPSI.CO mengatakan, bahwa uang sebesar Rp41 miliyar mengalir ke pihak-pihak lain yang dapat dilakukan penuntutan, karena dalam fakta persidangan terungkap beberapa nama pejabat yang turut menikmati uang “haram” yang berasal dari fee proyek APBD sebesar 15% dari jumlah anggaran proyek pekerjaan yang didapatkan beberapa kontraktor di Tulungagung sejak tahun 2014 - 2018.<br /><br />“Ia, ada uang sejumlah empat puluh satu miliyar rupiah (Rp41 M) kepihak lain dan bisa dilakukan penuntutan. Jadi apapun yang terungkap dalam persidangan, dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan akan kita sampaikan ke pimpinan untuk dapat dikembangkan,” ujar JPU KPK Dodi Sukomono, Kamis, 17 Januari 2019.<br /><br />Saat ditanya lebih lanjut, apakah ada kemungkinan KPK akan melukan penyidikan atau pengembangan untuk tersangka baru?. JPU KPK Dodi mengatakan, KPK tidak bicara kemungkinan tetapi fakta yang terungkap dalam persidangan<br /><br />“Kita tidak bicara kemungkinan, tetapi fakta yang terungkap dalam persidangan,” ucap JPU KPK Dodi Sukmono kemudian.<br /><br />Kasus yang menyeret “orang kuat” di Kabupaten Tulungagung ini bermula dari kegiatan Tangkap Tangan yang dilakukan oleh KPK terhadap Susilo Prabowo alias Embun (Pengusaha),  Syahri Mulyo (Bupati Periode 2013/2018 dan Terpilih kembali untuk periode kedua tahun 2018/2023 saat berada ditahanan KPK), Sutrisno (Kepala Dinas PUPPR Kab. Tulungagung dan Agung Prayitno (orang dekat Syahri Mulyo), keempatnya berstatus terpidana<br /><br />Dari fakta persidangan yang terungkap, bahwa Sepriyono selaku Ketua DPRD Tulungagung diduga menerima aliran duit “panas” sebagai fee proyek dari APBD murni maupun APBD-P sebesar Rp750 juta setiap tahunnya sejak 2015, 2016, 2017 dan 2018.<br /><br />Selain fee proyek APBD, Supriyono juga diduga menerima uang pelicin untuk mempermuda prosespencairan DAK (Dana Alokasi Khusus) dan dana Banprov (Bantuan Provinsi) Jawa Timur sebesar Rp750 juta.<br /><br />Sehingga, dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya dalam putusannya  (Kamis, 14 Pebruari 2019) terhadap terdakwa/terpidana Syahri Mulyo mengatakan, bahwa uang sebesar Rp41 miliyar berada dipihak lain dapat dilakukan penuntutan.<br /><br />Sementara dalam putusan (Vonis) Majelis Hakim terhadap Syahri Mulyo, dengam pidana penjara selama 10 tahun, denda sebesar Rp700 juta subsidair 6 bulan kurungan, serta membayar uang pengganti Rp26.836 milliar subsidair 2 tahun penjara</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhCKaYdOD-YJKA0PhCvQmGgECbWpENarKtbGzhnAtI4LUuLTF_iNvX5BKSLY32gPH9SMZWBG6lxgDVhTe83TWF53SxLIqLo85geIyn7qZvqnBaCvrNi9N1d4yH4R49yJenMe3QRfjY8EWI/s1600/2..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="426" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhCKaYdOD-YJKA0PhCvQmGgECbWpENarKtbGzhnAtI4LUuLTF_iNvX5BKSLY32gPH9SMZWBG6lxgDVhTe83TWF53SxLIqLo85geIyn7qZvqnBaCvrNi9N1d4yH4R49yJenMe3QRfjY8EWI/s1600/2..jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto kiri, Tiga terpidana (Syahri Mulyo, Sutrisno dan Agung Prayitno) dan Tersangka Supriyono (kanan). Foto Dok.BK</td></tr> </tbody></table> </div> <div style="text-align: justify;"> Anehnya hingga saat ini, KPK hanya menetapkan Supriyono sebagai tersangka. Sementara dalam dakwaan dan tuntutan JPU KPK maupun pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor menyebutkan, bahwa ada beberapa nama pejabat yang diduga menerima aliran duat “haram”, diantaranya 1. Budi Juniarto, selaku Kepala Bidang Fisik Prasarana Bappeda Provinsi Jawa Timur sejumlah Rp8.025 miliyar,; 2. Budi Setiyawan selaku Kepala Keuangan Provinsi Jawa Tlmur sebesar Rp3.750.000 miliar,; 3. Tony Indrayanto selaku Kepala Bidang Fisik Prasarana Provinsi Jawa Timur Rp6.750 miliar,; 4. Chusainuddin  selaku Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Dapil Tulungagung sejumlah Rp1 miliyar dan 5. Ahmad Riski Sadiq  sebesar Rp2.931 miliyar, Aparat Penegak Hukum, LSM dan Wartwan sebesar Rp2,7 miliyar.<br /><br />Selain nama-nama penerima, JPU KPK juga menyebutkan dalam dakwaan dan tuntutannya terkait pengusaha Kontraktor yang memberikan uang suap berupa fee proyek ABPD sejak 2015, 2016, 2017 dan 2018, diantaranya Susilo Prabowo alias Embun terpidana), Sony Sandra, Tigor, Prakasa Abror, selaku pengurus Gapeksindo (Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia) Kabupaten Tulungagung, Anjar Handriyanto selaku pengurus Gapensi  (Gabungan Pelaksana Konstruksi Seluruh Indonesia) Kabupaten Tulungagung, Santoso  selaku pengurus Apaksindo (Asosiasi Pengusaha Kontraktor Seluruh Indonesia) Kabupaten Tulungagung, Rohmat (pengurus Gapeknas) Kabupaten Tulungagung, Hendro Basuki (pengurus Gapensinas) Kabupaten Tulungagung, Ari Kusumawaty selaku Ketua Gapeksindo Kabupaten Tulungagung yang diakuinya sebagai istri salah seorang perwira TNI AD yang sempat bertugas di Surabaya.<br /><br />Apakah KPK hanya menyeret tersangka Supriyono selaku Ketua DPRD Tulangagung dalam kasus suap Tangkap Tangan KPK terhadap Bupati Syahri Mulyo (terpidana) ? sementara uang sejumlah Rp41 miliyar ada dibeberapa pejabat lainnya ?. <br /><br />Mengapa KPK lebih bersemangat menyeret 41 dari 45 anggota DPRD dan Wali Kota Malang Moh. Anton ke Pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili terkait penerimaan uang Pokir, uang sampah dan uang 1 persen yang totalnya Rp6.5 miliyar ?. (Jen/T1m)</div>

News Tipikor Supriyono, Ketua DPRD Tulungagung Akhirnya Ditahan KPK

BERITA KORUPSI .CO – Kamis, 7 Nopember 2019, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, akhirnya menahan tersangka “SPR” (Supriyono) selak...

»