Anita Yuliartiningsih, Bendahara Sat Pol PP Kota Batu Dituntut 2 Thn Penjara Dalam Dugaan Korupsi Rp464 Juta

<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-tqVSKlLVv8_fBA-uGKcdjBFJnxcKbrnpbl2YUPfiWFBbXc81avR7V6VQhivv5gbzf_JFNUbR3FG5kh-kQrIxlpO91Rfp6dRRMmrcmivZCHHEejPkuB5rpUH8xT6klbLsJk5wXthWb_E/s1600/2BATU.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="1283" data-original-width="1080" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-tqVSKlLVv8_fBA-uGKcdjBFJnxcKbrnpbl2YUPfiWFBbXc81avR7V6VQhivv5gbzf_JFNUbR3FG5kh-kQrIxlpO91Rfp6dRRMmrcmivZCHHEejPkuB5rpUH8xT6klbLsJk5wXthWb_E/s1600/2BATU.jpg" /></a><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </b>Jumat, 1 Nopember 2019, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Batu, membacakan surat tuntutannya terhadap terdakwa Anita Yuliartiningsih selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran Pengelola Administrasi dan Dokumen pada Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kota Batu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, denda sebesar Rp50 juta subsidair 6 (enam) bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebanyak Rp78.735.000 subsidair 6 (enam) bulan penjara dalam perkara Nomor 86/PID.SUS/TPK/2019/PN.SBY kasus dugaan Korupsi penyimpangan penggunaan anggaran Honorarium Tim/Panitia/Pelaksana Kegiatan Pengamanan Gedung Perkantoran Terpadu, Gedung DPRD, Rumah Dinas Walikota dan Rumah Dinas Wakil Walikota (Honorarium Piket) pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu Tahun Anggaran 2017 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp464.320.000, (empat ratus enam puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor : SR-992/W13/5/2018 tanggal 3 Desember 2018<br /> <br /> Surat tuntutan itu dibacakan JPU Hendra Hidayat di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda Sidaorjo, Jawa Timur, yang diketuai Majelis Hakim Dede Suryaman dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yakni Dr. Lufsiana dan Emma Elyana serta Panitra Pengganti (PP) Slamet Suripta, sementara terdakwa Anita Yuliartiningsih didampingi Tim Penasehat Hukumnya, yakni Indri Hapsari.<br /> <br /> Dalam surat tuntutan JPU, terdakwa Anita Yuliartiningsih dijerat dalam Pasal 2 ayat (1) atau (Pasal 3) Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena dianggap bersalah dan menikmati duit sebesar Rp78.735.000 dari penggunaan anggaran Honorarium Tim/Panitia/Pelaksana Kegiatan Pengamanan Gedung Perkantoran Terpadu, Gedung DPRD, Rumah Dinas Walikota dan Rumah Dinas Wakil Walikota (Honorarium Piket) pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu Tahun Anggaran 2017<br /> <br /> Dalam kasus ini, yang terseret tidak hanya terdakwa Anita Yuliartiningsih, melainkan Robiq Yuiato selaku Sekretaris Sat Pol PP Kota Batu yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu dan kemudian diangkat sebagai Kepala Sat Pol PP Kota Batu sekaligus sebaagai Pengguna Anggaran yang sudah divonis terlebih dahulu oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya beberapa bulan lalu.<br /> <br /> Atas tuntutan pidana tersebut, Penasehat Hukum terdakwa, Indri Hapsari menyampaikan Pledoi atau Pembelaannya pada sidang pekan depan.<br /> <br /> “Tuntannya dua tahun, denda lima puluh juta subsider enam bulan. Uang Pengganti dua puluh delapan juta subsidaer enam bulan. Minngu depan pemlaan,” kata Indri kepada BERITAKORUPSI.CO.<br /> <br /> Sementara dalam surat tuntannya JPU menjelaskan, bahwa terdakwa Anita Yuliartiningsih selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran Pengelola Administrasi dan Dokumen pada Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kota Batu, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Drs. Robiq Yuiato (Telah dilakukan Penuntutan secara terpisah) selaku Sekretaris Sat Pol PP Kota Batu yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu dan kemudian diangkat sebagai Kepala Sat Pol PP Kota Batu sekaligus sebaagai Pengguna Anggaran.<br /> <br /> Pada tanggal 02 Januari - 31 Desember 2017 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu antara bulan Januari 2017 - Desember 2017 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2017 bertempat di Sat Kota Batu yang Sat Pol PP yang terletak di Balai Kota Among Tani Jl. Panglima Sudirman No. 507 Kota Batu atau setidakatidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu secara melawan hukum telah melakukan penyimpangan penggunaan anggaran Honorarium Tim/Panitia/Pelaksana Kegiatan Pengamanan Gedung Perkantoran Terpadu, Gedung DPRD, Rumah Dinas Walikota dan Rumah Dinas Wakil Walikota (Honorarium Piket) pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu Tahun Anggaran 2017.<br /> <br /> Perbuatan itu dilakukan dengan cara membayarkan Honorarium Piket yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, memerintahkan pembayaran Honorarium Piket kepada PNS dan Tenaga Honorer yang melaksanakan tugas piket, padahal PNS dan Tenaga Honorer dimaksud sudah menerima Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgwPi8SYuswACZkTfX1RuxatMyj-2Z8bOs2Eha3lFxXg2jGjoCQXzr413pie8h0KEx8hJcDzco2XB6nPv68wMqRxhmLCq7-PXiYXhXzgNnsdtACbNyDygz563jAMvJm2anPyEoLbmgxqtQ/s1600/3.BATU.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1183" data-original-width="452" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgwPi8SYuswACZkTfX1RuxatMyj-2Z8bOs2Eha3lFxXg2jGjoCQXzr413pie8h0KEx8hJcDzco2XB6nPv68wMqRxhmLCq7-PXiYXhXzgNnsdtACbNyDygz563jAMvJm2anPyEoLbmgxqtQ/s640/3.BATU.jpg" width="244" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Selain itu melakukan pemotongan terhadap penerimaan Honorarium Piket yang diterima oleh Tenaga Bantuan Polisi Pamong Praja (Banpol), membuat pertanggungjawaban keuangan atas penggunaan anggaran “Honorarium Tim/Panitia/Pelaksana Kegiatan Pengamanan Gedung Perkantoran Terpadu, Gedung DPRD, Rumah Dinas Walikota dan Rumah Dinas Wakil Walikota (Honorarium Piket) pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu" yang tidak benar (tidak sesuai dengan kenyataannya).<br /> <br /> Sehingga perbuatan itu melanggar Pasal 10 ayat (2), Pasal 18 ayat (3), Pasal 21 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 4 ayat (1), Pasal 39 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 122 ayat (5), ayat (6), ayat (9), ayat (10), Pasal 132 ayat (1), ayat (2), Pasal 135 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 ayat (1), ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dan Penyampaiannya, Pasal 83 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Walikota Batu Nomor 59 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Umum (SBU) Tahun Anggaran 2017.<br /> <br /> Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan memperkaya diri terdakwa sendiri atau orang lain yaitu saksi Drs. Robiq Yunianto, sebanyak 41 (empat puluh satu) orang PNS dan 11 (sebelas) orang Tenaga Honorer di lingkungan Sat Pol PP Kota Batu yang melaksanakan tugas pengamanan (piket) di tahun 2017 atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah Rp464.320.000 (empat ratus enam puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut sebagaimana hasil Laporan Hasil Audit (LHA) dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembayaran honorarium pelaksana kegiatan pengamanan/piket di Gedung Balai Kota, Gedung DPRD, Rumah Dinas Walikota/Wakil Walikota dan Tambahan Penghasnan berdasarkan Kondisi Kerja pada Satpol PP Kota Batu TA 2017 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur nomor : SR-992/W13/5/2018 tanggal 3 Desember 2018<br /> <br /> Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Anita Yuliartiningsih bersama-sama dengan  Robiq Yunianto adalah dengan cara sebagai berikut: <br /> <br /> Pada Tahun Anggaran 2017, Sat Pol PP Kota Batu menerima anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Batu yang masuk dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) tanggal 04 Januari 2017, diantaranya adalah untuk kegiatan “Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan" sebagaimana termuat dalam DPA-SKPD Nomor:1.05.01.16.02.5.2 yang dipergunakan untuk pembayaran “Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan PNS" (Honorarium Piket bagi PNS yang melaksanakan tugas pengamanan di Gedung Perkantoran Terpadu/Balai Kota, Gedung DPRD, Rumah Dinas Walikota, Rumah Dinas Wakil Walnkota) sejumlah Rp569.400.000, (lima ratus enam puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah)<br /> <br /> Pada sekitar tanggal 03 Januari 2017, Drs. Robiq Yunianto, M.AP selaku PLT. Kepala Sat Pol PP Kota Batu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Nomor : 180/05/KEP/422.118/2017 tentang Penunjukan Pengawas, Komandan Regu dan Anggota Piket Pada Kegiatan Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan sebagai dasar penerimaan/pencairan “Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan PNS” dan “Honorarium Tim/Panitia/ Pelaksana Non PNS" tersebut.<br /> <br /> Dalam Keputusan Kepala Sat Pol PP tersebut diatur mengenai anggota PNS dan Tenaga Honorer yang ditunjuk sebagai Pelaksana Piket baik sebagai Pengawas Piket, Komandan Regu Piket maupun Anggota Piket yang bertugas di 4 (empat) tempat strategis di Kota Batu, yaitu di  Gedung Perkantoran Terpadu (Kantor Balai Kota Among Tani/ Kantor Block Office) sebanyak 19 (sembilan belas) orang anggota PNS, Rumah Dinas Walikota sebanyak 7 (tujuh) orang anggota PNS, Rumah DInas Wakil Walikota sebanyak 5 (lima) orang anggota PNS dan 3 (tiga) orang anggota Tenaga Honorer serta Gedung DPRD sebanyak 5 (Ilma) orang anggota PNS, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota dengan perincian : Pengawas Piket 4 (empat) orang,; Komandan Regu 4 (empat) orang dan anggota Piket (PNS) 28 (dua puluh delapan) orang serta Anggota Piket Non PNS 3 (tiga) orang. Namun dalam Keputusan Kepala Sat Pol PP tersebut tidak diatur mengenai besar/nominal honorarium piket yang diterima oleh Pelaksana Piket setiap bulannya.<br /> <br /> Bahwa atas dasar Keputusan Kepala Sat Pol PP Nomor : 180/05/KEP/422.118/2017 tersebut, pada sekitar tanggal 08 Februari 2017, Drs. Robiq Yunianto selaku Pengguna Anggaran meminta kepada Edy Suprapto selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK-Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat) dan Suyanto selaku Bendahara Pengeluaran untuk melakukan pencairan anggaran “Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (HPPK) PNS" sejumlah Rp48.360.000 (empat puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan “Honorarium Tim/ Patia/Pelaksana (HTPP) Non PNS” sejumlah Rp3.720.000 (tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dengan mekanisme pencairan Ganti Uang (GU) bersamaan dengan pencairan anggaran dari bidang lainnya yang jumlahnya sebesar Rp79.481.500 (tujuh puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah). <br /> <br /> Untuk melengkapi pencairan anggaran tersebut, terdakwa Anita Yuliartiningsih selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran membuat dokumen berupa "Daftar Honorarium Pelaksana Kegiatan Pengamanan Kegiatan Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan untuk Bulan Januari dan Februari 2017” yang berusi daftar nomunatif penerima honorarium piket beserta besar/nominal honorarium piket yang diterima. </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjLDNvB5r-ppSy__x9T2lYb68D2ynnzzBr5BPilEySbYPHkPuLGaeZYAHX5IJzrR0BX22scYHdAklG-iujwNjlwaLrSKII8cePBDo1w5gdz33MWR8iHqRbNkZwmjOGJLyyefxrZqMjHqos/s1600/3BATU.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1600" data-original-width="1051" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjLDNvB5r-ppSy__x9T2lYb68D2ynnzzBr5BPilEySbYPHkPuLGaeZYAHX5IJzrR0BX22scYHdAklG-iujwNjlwaLrSKII8cePBDo1w5gdz33MWR8iHqRbNkZwmjOGJLyyefxrZqMjHqos/s1600/3BATU.jpg" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> Setelah syarat-syarat pencairan anggaran berupa “Daftar Honorarium Pelaksana Kegiatan Pengamanan Kegiatan Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam teknik Pencegahan Kejahatan untuk bulan Januari dan Februari 2017” tersebut dilengkapi, kemudian Drs. Robiq Yuncanto menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 1.05.1.1/001/ SPMGU/2017 tanggal 08 Februari 2017, lalu diajukan ke Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk dilakukan pencairan dari rekening kas daerah ke rekening Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu setelah terbitnya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: OO702/SP2D-GU/2017 tanggal 09 Februari 2017 sejumlah Rp79.481.500 (tujuh puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah)</div> <br /> Dari pencairan “Honoranum Panitia Pelaksana Keglatan (HPPK) PNS" dan “Honorarlum Tim/ Panitia/Pelaksana (HTPP) Non PNS“ yang keseluruhannya berjumlah Rp52.080.000 (lima puluh dua Juta delapan puluh ribu rupiah) tersebut, lalu Drs. Robiq Yunianto meminta kepada  Edy Suprapto untuk membagikan/membayarkan sama rata untuk bulan Januari dan Februari 2017 yang tidak dihitung menggunakan harga satuan sebagaimana ditentukan dalam DPA-SKPD untuk kegiatan tersebut. <br /> <br /> Selain itu, penerima honorarium tersebut juga tidak sesuai dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja nomor : 180/05/KEP/422.118/2017 tanggal Januari 2017 yaitu terdapat 16 (enam belas) orang Komandan Regu Piket, 16 (enam belas) orang anggota piket PNS, 11 (sebelas) orang anggota piket Honorer dan 60 (enam puluh) orang tenaga Banpol yang ditunjuk sesuai Jadwal piket yang dibuat Edy Suprapto<br /> <br /> Oleh karena jumlah keseluruhan “Honoranum Panitia Pelaksana Kegiatan (HPPK) PNS” dan “Honorarium Tim/Panita/Pelaksana (HTPP) Non PNS” untuk bulan Januari dan Februari 2017 yang diibayarkan/dibagikan melebihi anggaran yang dicairkan atau masih ada kekurangan sekitar Rp21.204.000 (dua puluh satu Juta dua ratus empat ribu rupiah) + (Rp.52.080.000 (-) Rp73.284.000), maka Robiq Yunianto meminta kepada Edy Suprapto untuk menggunakan anggaran Iaian dan pencairan Ganti Uang (GU) ditanggal 09 Februan 2017<br /> <br /> Terdakwa selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran membuat dokumen Laporan Pertanggungjawaban keuangan berupa “Daftar Honorarrum Pelaksana Kegratan Pengamanan Kegratan Penlngkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan untuk bulan Januari dan Februari 2017” atas permintaan Robiq Yunianto, seolah-olah honorarium pelaksana kegiatan tersebut diterima oleh pelaksana piket sesuai dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja nomor : 180/05/KEP/422.118/2017 Januari 2017 dengan besaran sesuai DPA-SKPD meskipun kenyataannya berbeda. <br /> <br /> Terdakwa kemudian merekayasa bukti penerimaan uang honorer dengan cara menandatangani atau menyuruh orang lain untuk membubuhkan tandatangan dalam daftar honorarium,  seolaholah sebagai tanda tangan penerima honorarium yang namanya tertera dalam daftar honorarium tersebut. <br /> <br /> Setelah tandatangan masing-masing penerima dalam dokumen pertanggungjawaban keuangan tersebut telah dilengkapi, kemudian saksi Robiq Yunianto dan Edy Suprapto membubuhkan tandatangan dalam dokumen tersebut sebagai bukti, bahwa penggunaan anggaran tersebut seolaholah telah sesuai, lengkap dan sah<br /> <br /> Pada sekitar  tanggal 6-9  Maret 2017, Inspektorat Kota Batu yang diketuai Andri Laudi berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: 094/15/422.060/2017 tanggal 03 Maret 2017,  melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu, yang hasnnya usampaikan oleh Andri Laudi kepada terdakwa dan Millati selaku Kasubag Umum dan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu merangkap PPK-SKPD, terdapat beberapa temuan dalam pengelolaan anggaran antara lain: <br /> <br /> 1. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (HPPK) PNS dan Honorarium Tim/Panitia/Pelaksana (HTPP) Non PNS yang masuk dalam Kegiatan “Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Tekmk Pencegahan Kejahatan" tidak memiliki korelasi dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan di lapangan, karena kegiatan tersebut pada prakteknya memiliki bentuk yang sama dengan “Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja” yang sudah dianggarkan pada pos belanja ti|dak langsung sehingga terdapat penganggaran ganda; <br /> <br /> 2. Karena ditemukan adanya penganggaran ganda pada Kegiatan “Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan" dan “Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja”, maka penerima honoranum piket (PNS dan Tenaga Honorer) harus mengembalikan honorarium pengamanan/piket yang sudah diterima, karena mereka sudah menerima penghasilan lain berupa Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja; <br /> <br /> 3. Dasar hukum penerimaan “Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (HPPK) PNS” dan “Honoranum Tim/ Panitia/Pelaksana (HTPP) Non PNS" seharusnya adalah Surat Keputusan Wahkota bukan Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja; <br /> <br /> Setelah itu, terdakwa bersama dengan Milati menyampaikan hasiil temuan monitoring dan evaluasi Inspektorat Kota Batu kepada Robiq Yunianto yang salah satunya adalah, agar PNS dan Tenaga Honorer yang terlanjur menerima honorarium pengamanan/piket mengembalikan honorarium pengamanan/piket yang sudah diterima, namun pada saat itu Robiq Yunianto berpendapat bahwa pengembalian honoranum pengamanan/piket tersebut tidak mungkin  dilaksanakan karena honorarium pengamanan/piket sudah terlanjur diterima.<br /> <br /> Walaupun telah ada hasil temuan momtoring dan evaluasi oleh Inspektorat Kota Batu sebagaimana tersebut diatas, namun Robiq Yunianto selaku Pengguna Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu tetap mengajukan pencairan anggaran “Honoranum Pan|t|a Pelaksana Kegiatan (HPPK) PNS" dan “Honorarium Tim/Panitia/Pelaksana (HTPP) Non PNS“ dengan mekamsme pencairan Ganti Uang (GU) bersamaan dengan pencairan anggaran dan bidang lainnya.<br /> <br /> Pada tanggal 14 Maret 2017 dan tanggal 6 April 2017, untuk melengkapi pencairan anggaran tersebut, terdakwa membuat dokumen berupa “Daftar Honorarium Pelaksana Kegiatan Pengamanan Kegiatan Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan Untuk Bulan Maret Dan April 2017” yang berisi daftar nominatif penerima honoranum piket beserta besar/nominal honorarium piket yang diterima. <br /> <br /> Setelah syarat-syarat pencairan anggaran yang diantaranya adalah dokumen berupa “Daftar Honorarium Pelaksana Kegratan Pengamanan Kegiatan Pemngkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam teknik Pencegahan Kejahatan untuk bulan Maret dan April 2017" tersebut dilengkapi, kemudian dilakukan ke Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk dilakukan pencairan dari rekening kas daerah ke rekening Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu setelah terbitnya Surat Penntah Pencairan Dana (SP2D).<br /> <br /> Dari ”pencairan “Honoranum Panitia Pelaksana Kegiatan (HPPK) PNS” dan “Honoranum Tim/Panitia/Pelaksana (HTPP) Non PNS” di bulan Maret dan Apil 2017 yang keseluruhannya berjumlah Rp99.120.000 (sembilan puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu rumah) tersebut, Robiq Yumanto meminta kepada Edy Suprapto untuk membayarkan “Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (HPPK) PNS" dan “Honoranum Tim/Panitia/Pelaksana (HTPP) Non PNS" selama 2 (dua) bulan untuk bulan Maret dan Apr" 2017 secara tidak sesuai dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja nomor : 180/05/KEP/422.118/2017 dan tidak sesuai dengan DPA-SKPD baik dalam pelaksana (anggota-anggota) piket yang penerimanya maupun nominal honoranum piket yang dibagikan. <br /> <br /> Nommal penerimaan sebenarnya (riil) atas honorarium pengamanan/piket tersebut dilakukan seperti bulan-bulan sebelumnya, dengan cara Robiq Yumanto menyerahkan uang sejumlah Rp. 73.908.000,(tujuh puluh tiga juta semb|lan ratus delapan r|bu rup|ah) kepada saksi Edy Suprapto yang kemudian diserahkan kepada Joko Susno sejumlah Rp60.000.000, (enam puluh juta rupiah) dengan perintah untuk membagikan/menyerahkan honorarium piket selama 2 (dua) bulan kepada masing-masing Anggota Piket melalui masing-masing Komandan Regu dengan bukti tanda terima/tanda tangan dari masing-masing Komandan Regu, sedangkan sisa uang sejumlah Rp13.908.000 (tiga belas Juta sembilan ratus delapan nbu rupiah) dibagikan sendiri oleh Edy Suprapto kepada masing-masing Pengawas Piket sesuai Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja nomor : 180/05/KEP/422.118/2017 tanggal Januari 2017. <br /> <br /> Sehingga antara anggaran yang dicairkan sejumlah Rp.99.120.000,(semb|lan puluh semb|lan Juta seratus dua puluh ribu rupiah) dengan realisasi honor yang dibayarkan sejumlah Rp73. 908.000, terdapat selisih sejumlah Rp25.212.000 (dua puluh lima juta dua ratus dua belas ribu rupiah). <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiV-dzxUK5n63zhviEtt6eDGNMtv_zHwhZs4UnFD8LGRkPw0S2DPEWdot2etrwEzwtcRjVKSlf7qTH-q8Qe0-NqMQebz1_PRRs23YBaA7rXQfuMiRCheXbVgogrWQAVX6cLFuu3rhcUSF8/s1600/thumbnail.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1066" data-original-width="538" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiV-dzxUK5n63zhviEtt6eDGNMtv_zHwhZs4UnFD8LGRkPw0S2DPEWdot2etrwEzwtcRjVKSlf7qTH-q8Qe0-NqMQebz1_PRRs23YBaA7rXQfuMiRCheXbVgogrWQAVX6cLFuu3rhcUSF8/s640/thumbnail.jpg" width="320" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Atas penggunaan anggaran dari pencairan “Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (HPPK) PNS" dan “Honorarium Tim/Panitia/Pelaksana (HTPP) Non PNS" dimaksud, terdakwa membuat dokumen Laporan Pertanggungjawaban Keuangan berupa “Daftar Honorarium Pelaksana Kegiatan Pengamanan Kegiatan Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan untuk bulan Maret dan April 2017” atas permintaan Robiq Yumanto dan Edy Suprapto yang berisi seolah-olah honorarium pelaksana kegiatan tersebut diterima oleh pelaksana piket sesuai dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja nomor .: 180/05/KEP/422.118/2017 dengan besaran sesuai DPA-SKPD meskipun kenyataannya berbeda. <br /> <br /> Terdakwa kemudian merekayasa bukti penerimaan uang honorer dengan cara menandatangani atau menyuruh orang lain untuk membubuhkan tandatangan dalam daftar honorarium seolah-olah sebagai tanda tangan penerima honorarium yang namanya tertera di dalam daftar honorarium tersebut. Setelah tandatangan masing-masing penerima dalam dokumen penanggungjawaban keuangan tersebut telah dilengkapi, lalu Robiq Yumanto dan Edy Suprapto membubuhkan tandatangan dalam dokumen tersebut sebagai bukti bahwa penggunaan anggaran tersebut seolaholah telah sesuai, lengkap dan sah.<br /> <br /> Pada tanggal 03 Mei 2017, terdakwa menyusun pengajuan pencairan anggaran “Honorarium Panitla Pelaksana Kegiatan (HPPK) PNS" sejumlah Rp46.800.000 dan “Honorarium Tim/Panitia/Pelaksana (HTPP) Non PNS" sejumlah Rp3.600.000,(tnga juta enam ratus ribu rupiah) dengan mekanisme penca|ran Gant| Uang (GU) bersamaan dengan penca|ran anggaran dan b|dang lamnya dengan cara membuat dokumen berupa “Daftar honorarium Pelaksana Kegiatan Pengamanan Kegiatan Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam teknlk Pencegahan Kejahatan untuk bulan Mei 2017” yang berisi daftar nominatif penerima honorarium piket beserta besar/nominal honorarium piket yang diterima.<br /> <br /> Setelah syarat-syarat pencairan anggaran yang diantaranya adalah dokumen berupa “Daftar honorarium Pelaksana Kegratan Pengamanan Kegiatan Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam teknik Pencegahan Kejahatan untuk bulan Mei 2017” tersebut dilengkapi, kemudian Robiq Yunianto, menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) nomor: 1.05.1.1/004/SPMGU/2017 tertanggal 03 Mei 2017, lalu diajukan ke Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk dilakukan pencairan dari rekening kas daerah ke rekening Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu .<br /> <br /> Setelah terbitnya Surat Perintah Pencairan Dana (SPD), pencairan kedua anggaran tersebut dilakukan dengan mekanisme pencairan Ganti Uang (GU) bersamaan dengan anggaran dari bidang lainnya yang keseluruhan anggaran yang dicairkan pada tanggal 04 Mei 2017 tersebut adalah sejumlah Rp79.191.000 sebagaimana SP2D Nomor: 02386/SP2D-GU/2017 tanggal 04 Mei 2017.<br /> <br /> Selanjutnya Robiq Yunianto meminta kepada Edy Suprapto untuk membagikan/membayarkan “Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (HPPK) PNS” dan “Honorarium Tim/ Panitia/Pelaksana (HTPP) Non PNS” tersebut secara tidak sesuai dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja nomor : 180/05/KEP/422.118/2017, dan tidak sesuai dengan DPA-SKPD baik dalam pelaksana (anggota-anggota) piket yang menerimanya maupun nominal honorarium piket yang dibagikan. <br /> <br /> Penerimaan sebenarnya (riil) atas honorarium pengamanan/piket tersebut dilaksanakan sama seperti bulan sebelumnya, dimana Robiq Yunianto hanya menyerahkan uang sejumlah Rp33.348.000 kepada Edy Suprapto yang dipergunakan untuk pembayaran honorarium piket di bulan Mei 2017 saja, namun terhadap 2 (dua) orang Pengawas Piket sesuai Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja nomor : 180/OS/KEP/422.118/2017 yaitu Andono Joyo, dan Subiantoro tidak diberikan honorariumnya, dan Edy Suprapto menyerahkan uang sejumlah Rp30.000.000 kepada Joko Susilo dan memerintahkannya untuk membagikan/menyerahkan honorarium piket selama 1 (satu) bulan kepada masing-masing Anggota Piket melalui masing-masing Komandan Regu dengan bukti tanda terima/tanda tangan dari masing-masing Komandan Regu. Sedangkan sisa uang sejumlah Rp3.348.000 (tiga juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dibagikan sendiri oleh Edy Suprapto kepada Edy Suprapto sendiri dan kepada Yopy Supriadi, yang keseluruhan rincian riil penerimaan honorarium piket di bulan Mei 2017.<br /> <br /> Sehingga dari pencairan “Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (HPPK) PNS" dan “Honorarium Tim/Panltia/ Pelaksana (HTPP) Non PNS” di tanggal 04 Mei 2017 yang keseluruhannya berjumlah Rp50.400.000 (lima puluh Juta empat ratus ribu rupiah) dengan realisasi yang dibayarkan kepada pelaksana piket yaitu sejumlah Rp33.348.000 (tiga puluh tiga Juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah), terdapat selisih/sisa anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan yaitu sejumlah Rp17.052.000 (tujuh belas juta lima puluh dua ribu rupiah) <br /> <br /> Bahwa dari sisa anggaran Ganti Uang (GU) yang dicairkan pada tanggal 04 Mei 2017 dan potongan anggaran “Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja" selama 1 (satu) bulan yang juga dicairkan pada tanggal 04 Mei 2017, diambil oleh Robiq Yunianto untuk diberikan kepada Achmad Suparto selaku Pelaksana Tugas (PLT) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batu sejumlah Rp50.000.000 melalu Ichwan (sopir dan Achmad Suparto) di ruangan Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu sekitar bulan Mei 2017 yang disaksikan oleh Edy Suprapto, dengan tujuan untuk melancarkan Robiq Yunianto menjabat sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu, yang sebelumnya ROblq Yunianto hanya menjabat sebagai Sekretaris Polisi Pamong Praja Kota Batu merangkap Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu. <br /> <br /> Dan setelah Robiq Yunianto melakukan penyerahan uang sejumlah Rp50.000.000 (lima puluh Juta rupiah) tersebut, tidak lama kemudian pada tanggal 23 Mei 2017, Robiq Yumanto diangkat sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu berdasarkan Keputusan Walikota Batu nomor: 821. 2/26/SK/422. 2. 2/2017 tentang pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Atas penggunaan anggaran dari pencairan “Honoranum Pan|t|a Pelaksana Kegiatan (HPPK) PNS dan “Honorarium Tm/Panitia/Pelaksana (HTPP) Non PNS" dimaksud.<br /> <br /> Kemudian terdakwa membuat Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Keuangan berupa “Daftar honorarium Pelaksana Kegiatan Pengamanan Kegiatan Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam teknik Pencegahan Kejahatan untuk bulan Maret dan April 2017” atas permintaan Robiq Yunianto dan Edy Suprapto yang berisi seolah-olah honorarium pelaksana kegiatan tersebut diterima oleh pelaksana piket sesuai dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja nomor : 180/05/KEP/422.118/2017 tanggal Januari 2017 dengan besaran sesuai DPA-SKPD meskipun kenyataannya berbeda. <br /> <br /> Terdakwa kemudian merekayasa bukti penerimaan uang honorer dengan cara menandatangani atau menyuruh orang lain untuk membubuhkan tandatangan dalam daftar honorarium seolah-olah sebagai tandatangan penerima honorarium yang namanya tertera dalam daftar honorarium tersebut. Setelah dokumen bertanggungjawaban keuangan tersebut penuh dengan tandatangan masmgmasing penerima lalu Robiq Yunianto dan Edy Suprapto membubuhkan tandatangan dalam dokumen tersebut sebagai bukti bahwa penggunaan anggaran tersebut seolah-olah telah sesuai, lengkap dan sah.<br /> <br /> Bahwa pada tanggal 08 Juni 2017 tanpa menghwaukan hasil monitoring dan evaluasi Inspektorat Kota Batu, saksi Drs. Robiq Yunianto, M.AP. selaku Pengguna Anggaran Satuan Polisi Palong Praja Kota Batu kembali mengajukan pencairan anggaran “Honorarium Pamtia Pelaksana Kegiatan (HPPK) PNS” dan “Honorarium Tim/Panan/Pelaksana (HTPP) Non PNS”, kemud|an terdakwa menyusun pengajuan pencairan anggaran “Honorarium Panitia Pelaksana Keg|atan (HPPK) PNS” sejumlah Rp.48.360.000,(empat puluh delapan juta t|ga ratus enam puluh r|bu rupiah) dan “Honorarium Tim/Pamtia/Pelaksana (HTPP) Non PNS” sejumlah Rp.3.720.000,(tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dengan mekanisme pencairan Ganti Uang (GU) bersamaan dengan pencairan anggaran dari bidang lainnya tanpa dilengkapi syarat/dokumen pencairan anggaran berupa “Daftar Honorarium Pelaksana Kegiatan Pengamanan Kegiatan Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan untuk bulan Juni 2017”. Selanjutnya saksi Drs. Rob|q Yumanto, M.AP menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) nomor: 1.05.1.1/005/SPMGU/2017 tanggal 08 Jum 2017, lalu diajukan ke Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk d|lal<ukan pencairan dan rekenmg kas daerah ke rekening Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu setelah terb|tnya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Penca|ran anggaran tersebut dilakukan dengan mekanisme pencairan Ganti Uang (GU) bersamaan dengan anggaran dari. bidang lamnya yang keseluruhan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu yang dicairkan pada tanggal 09 Juni 2017 tersebut adalah sejumlah Rp. 76.586.000(tujuh puluh enam juta lima ratus delapan puluh enam ribu ruplah) sebagaimana Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: 03317/SP2D-GU/2017 tanggal 09 Juni 2017<br /> <br /> Dana “Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (HPPK) PNS” dan “Honorarium Tim/Panltia/ Pelaksana (HTPP) Non PNS” yang keseluruhannya berjumlah Rp.52.080.000 (lima puluh dua juta delapan puluh nbu rupiah) tersebut baru dibagikan pada bulan Juli 2017, bersamaan dengan pembagian/penyerahan honorarium piket untuk bulan Juli 2017, sehingga pelaksana piket menerima honorarium piket selama 2 (dua) bulan untuk bulan Juni  dan Juli 2017, dengan besaran/nominal maupun penerimanya tidak sesuai dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja nomor : 180/05/KEP/422.118/2017 tanggal Januari 2017 dan tidak sesuai dengan DPA-SKPD. <br /> <br /> Penerimaan sebenarnya (riil) atas honorarium pengamanan/piket bulan Juni  dan bulan Juli 2017 tersebut hanya dibayarkan kepada 16 (enam belas) orang Komandan Regu (Danru) sesuai jadwal piket, 16 (enam belas) orang Anggota Pnket yang berasal dari PNS, 11 (sebelas) orang Tenaga Honorer dan 60 (enam puluh) orang Tenaga Banpol. Sedangkan untuk Pengawas Piket yang ditunjuk sesuai Keputusan Kepala Satuan Polusi Pamong Praja nomor : 180/05/KEP/422.118/2017 tidak menerima honorarium piket untuk bulan Juni dan Jul: 2017, dengan cara Robiq Yunianto menyerahkan uang kepada Edy Suprapto sejumlah Rp60.000.000 yang kemudian Edy Suprapto memerintahkan Mutia Maulidina dan Nur Anisyah untuk membagikan/menyerahkan honorarium piket selama 2 (dua) bulan kepada masing-masing Anggota Piket melalui masing-masmg Komandan Regu dengan bukti tanda terima/tanda tangan dari masing-masing Komandan Regu.<br /> <br /> Bahwa antara pencairan anggaran “Honorarium Tim/Panitia/Pelaksana (HTPP) Non PNS” sejak bulan Februari sampai dengan Juni 2017 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang keseluruhannya berjumlah Rp253.680.000 (dua ratus lima puluh tiga juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut diatas, dengan realisasi yang dibagikan kepada seluruh pelaksana piket (PNS (Pengawas Piket, Danru Piket, Anggota Piket), Tenaga Honorer dan Tenaga Banpol)dari bulan Januari  sampai dengan Juli 2017 sejumlah Rp240.540.000 (dua ratus empat puluh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) terdapat selisih/sisa anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan yaitu sejumlah Rp13.140.000<br /> <br /> Sekitar Juni 2017, Satuan Polusi Pamong Praja Kota Batu menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi Inspektorat Kota Batu yang dilaksanakan pada tanggal 6-9 Maret 2017, dengan cara mengusulkan perubahan dasar hukum penerimaan “Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (HPPK) PNS" dan “Honorarium Tim/Panitia/Pelaksana (HTPP) Non PNS" yang semula berupa Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu Nomor : 180/05/KEP/422.118/2017 tanggal Januari 2017, dan setelah Walikota Batu menyetujui usulan tersebut akhirnya diterbitkan Keputusan Walikota nomor : 188.45/255/KEP/422.012/2017  tanggal 15 Juni 2017 tentang Penunjukan Pengawas, Komandan Regu dan Anggota Piket Pada Kegiatan Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan Tahun Anggaran 2017 yang di dalamnya terdapat perubahan struktur pelaksana piket yang berbeda dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu nomor : 180/05/KEP/422.118/2017 dan tercantum pula besarnya nominal “Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (HPPK) PNS” dan “Honorarium Tim/Panitia/Pelaksana (HTPP) Non PNS” yaitu : Untuk Pengawas Piket menerima honorarium sebesar Rp1.700.000,; Untuk Komandan Regu menerima honorarium sebesar Rp1.200.000,; Untuk Pelaksana (anggota) dari PNS menerima honorarium sebesar Rp700.000,; Untuk Pelaksana (anggota) dari Non PNS menerima honorarium sebesar Rp500.000.<br /> <br /> Bahwa untuk menyiasati hasil temuan Inspektorat Kota Batu terkait dengan "Penganggaran ganda” (Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (HPPK) PNS dan Honorarfum Tim/Panitra/Pelaksana (HTPP) Non PNS dengan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja) dan penerima honorarium piket (PNS dan Tenaga Honorer) harus mengembalikan honorarium piket yang sebelumnya telah diterima, maka pada tanggal 31 Juli 2017 Robiq Yunianto menyetujui dan menandatangani Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP-SKPD), yang diantaranya terdapat perubahan/pengalihan anggaran “Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (HPPK) PNS” yang dialihkan ke “Honorarium Tim/Panitia/Pelaksana (HTPP) Non PNS”<br /> <br /> Dalam usulan perubahan DPA (RKAP-SKPD) tertanggal 31 Juli 2017 tersebut, anggaran “Honorarium Tim/ Panitia/Pelaksana (HTPP) Non PNS“ hanya diperuntukkan bagi 60 (enam puluh) orang Tenaga Bantuan Polisi Pamong Praja (Banpol) yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu dan bukan untuk Tenaga Honorer yang diangkat berdasarkan Keputusan Walikota Batu, dengan alasan bahwa Tenaga Honorer sudah tidak berhak menerima honorarium pengamanan/piket karena sudah menerima Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja setiap bulannya. <br /> <br /> Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Batu nomor : 188.45/263/KEP/422.012/2017 tanggal 19 Juni 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Walikota Batu Nomor  188.45/4/KEP/422/012/2017 Tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kota Batu Tahun Anggaran 2017 terdakwa diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota, dan kemudian terdakwa mengajukan pencairan anggaran “Honorarium Tlm/Panltia/Pelaksana (HTPP) Non PNS” sejumlah Rp11.800.000 (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah) dengan mekanisme pencairan Ganti Uang (GU) walaupun RKAP-SKPD tertanggal 31 Juli 2017 belum disetujui/disahkan oleh Pemerintah Kota Batu. <br /> <br /> Terdakwa tidak membuat “Daftar honorarium Pelaksana Kegiatan Pengamanan Kegiatan Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam teknik Pencegahan Kejahatan” yang merupakan salah satu syarat pengajuan anggaran tersebut, dan meskipun mengetahui bahwa anggaran tersebut belum disahkan, terdakwa tidak menolak. perintah pembayaran dan Robiq Yunianto selaku Pengguna Anggaran. Kemudian terdakwa menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor: 1.05.1.1/009/SPP-GU/2017 tanggal 04 Oktober 2017, sedangkan Robiq Yunianto menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) nomor: 1.05.1.1/009/SPM-GU/2017 tanggal 0-4 Oktober 2017, lalu terdakwa mengajukan pencairan anggaran “Honorarium Tim/ Panitia/Pelaksana (HTPP) Non PNS“ sejumlah Rp11.800.000<br /> <br /> Bahwa setelah terdakwa mencairkan/mengambil anggaran “Hpnorarium Tim/Panitia/ Pelaksana (HTPP) Non PNS” sejumlah Rp.11.800.000,(sebelas Juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut, ternyata tidak dibagikan kepada Anggota Piket yang berasat dan Tenaga Honorer, melainkan dipergunakan untuk keperluan lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan baik oleh terdakwa maupun Robiq Yunianto<br /> <br /> Bahwa terhadap usulan RKAP-SKPD tertanggal 31 Juli 2017 tersebut diatas baru disetujui dan ditetapkan oleh Pemerintah Kota Batu pada tanggal 13 November 2017 dengan diterbitkannya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA-SKPD) yang baru. Di dalam DPPA-SKPD tersebut, usulan mengenai perubahan anggaran “Honoranum Panitia Pelaksana Kegiatan (HPPK) PNS” yang dialihkan untuk “Honoranum Honorarium Tim/Panitia/Pelaksana (HTPP) Non PNS” disetujui untuk seluruhnya.<br /> <br /> Dalam rincian DPPA-SKPD tertanggal 13 November 2012 tersebut, anggaran “Honorarium Tim/Pamtia/ Pelaksana (HTPP) Non PNS“ hanya diperuntukkan bagi 60 (enam puluh) orang Tenaga Bantuan Polisi Pamong Praja (Banpol) yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Satuan Pohsu Pamong Praja Kota Batu dan bukan untuk Tenaga Honorer yang diangkat berdasarkan Keputusan Walikota Batu, dengan rinCian perubahan anggarannya yaitu sejumlah Rp360.000.000 diperuntukkan bagi Tenaga Banpol sebanyak 60 (enam puluh) orang yang masing-masing Tenaga Banpol menerima honorarium pengamanan/piket sejumlah Rp.500.000,(lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama 12 (dua belas) bulan. <br /> <br /> Bahwa setelah terbitnya  DPPA-SKPD tertanggal 13 Nopember 2017, pada tanggal 24 Nopember 2017 terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran mengajukan pencairan anggaran “Honorarium Tim/Panitia/Pelaksana (HTPP) Non PNS” sejumlah Rp300.000 atas permintaan Robiq Yunianto selaku Pengguna Anggaran dan Edy Suprapto selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS), dimana terdakwa membuat syarat-syarat dokumen kelengkapan pencairan termasuk diantaranya dokumen “Tanda Terima Honorarium Pelaksana Kegiatan Pengamanan Gedung Balai Kota, Rumdm Wali Kota, Rumdin Wawali Kota dan Gedung DPRD Kegiatan Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan Dalam teknik Pencegahan Kejahatan” yang berisi daftar nominatif penerima honorarium piket beserta besar/nominal  honorarium piket yang ditujukan untuk 60 (enam puluh) orang Tenaga Banpol, dimana dalam dokumen tersebut dibuat seolah-olah “Honorarium Tim/Panitia/Pelaksana (HTPP) Non PNS" akan dibagikan kepada masing-masing Tenaga Banpol secara rapel sebanyak 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak bulan Februari 2017 sampai dengan November 2017 dengan nominal honorarium piket yang diterima setiap bulannya adalah Rp.500.000,(lima ratus ribu rupiah), sehingga masmg-masing Tenaga Banpol menerima honorarium piket sejumlah Rp5.000.000 <br /> <br /> Selanjutnya terdakwa menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor:  1.05.1.1/096/SPP-LS-BJ/2017 tanggal 24 November 2017 guna melengkapi persyaratan/dokumen kelengkapan untuk pencairan anggaran, lalu saksi Drs.Robiq Yunianto, M.AP menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), kemudian diajukan ke Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk dilakukan pencairan dari rekening kas daerah ke rekening Bendahara Pengeluaran Satuan Po|isi Pamong Praja Kota Batu setelah diterbitkannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)<br /> <br /> Bahwa setelah terdakwa mengambil/mencairkan anggaran “Honorariunn Tim/Panitia/Pelaksana (HTPP)” Non PNS” sejumlah Rp300.000.000, Robiq Yunianto meminta kepada Edy Suprapto agar pembagian atas pencairan “Honorarium Tim/Panitia/Pelaksana (HTPP) Non PNS" dimaksud tidak hanya diberikan kepada 60 (enam puluh) orang Tenaga Banpol saja sesuai dengan DPPA-SKPD, melainkan diberikan juga kepada 4 (empat) orang Pengawas Piket, 16 (enam belas) orang Komandan Regu (Danru), 16 (enam) belas orang PNS Anggota Piket serta 11 (sebelas) orang tenaga honorer Anggota Piket sesuai jadwal piket, dengan jumlah uang yang dibayarkan juga tidak sesuai dengan Keputusan Walikota nomor : 188.45/255/KEP/422. 012/2017 tanggal 15 Juni 2017 tentang Penunjukan Pengawas, Komandan Regu dan Anggota Piket Pada Kegiatan Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan Tahun Anggaran 2017. <br /> <br /> Selanjutnya terdakwa dan Robiq Yunianto menyerahkan uang sejumlah Rp206.800.000 kepada Edy Suprapto yang kemudian dari uang tersebut, Edy Suprapto menyerahkan kepada Joko Susilo sejumlah Rp150.000 lalu memerintahkannya untuk membagikan/ menyerahkan honorarium piket selama 5 (lima) bulan terhitung sejak bulan Agustus 2017 sampai dengan Desember 2017 kepada masing-masing Anggota Piket melalui masing-masing Komandan Regu dengan bukti tanda terima/tanda tangan dari masing-masing Komandan Regu, sedangkan sisanya sejumlah Rp56.800.000 dibagikan sendiri Edy Suprapto kepsda 4 (empat) orang Pengawas Piket dan 4 (empat) orang Komandan Regu. <br /> <br /> Bahwa dari pencairan anggaran Rp300.000.000, ternyata keseluruhan honorarium piket yang sebenarnya (riil) dibagikan kepada seluruh pelaksana piket tersebut diatas (baik PNS, Tenaga honorer dan Tenaga Banpol) hanya sejumlah Rp206.800.000, sehingga masih terdapat selisih/sisa anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan yaitu sejumlah Rp93,200.000 yang dikuasai oleh terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran, <br /> <br /> Bahwa kemudian pada tanggal 29 Desember 2017, terdakwa selaku Bamm Pengeluaran mengajukan pencairan sisa anggaran Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp12.840.000 dan sasa anggaran “Honorarium Tim/Panitia/Pelaksana (HTPP) Non PNS” sejumlah Rp30.000.000  atas permintaan Robiq Yunianto selaku Pengguna Anggaran dan Suprapto selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat. <br /> <br /> Pencairan kedua anggaran tersebut dilakukan dengan mekanisme pncairan Ganti Uang (GU) Nihil, dimana untuk syarat-syarat dokumen kelengkapan pencairan anggaran “Honorarium Tim/Panitia/Pelaksana (HTPP) Non PNS” termasuk diantaranya dokumen ”Tanda Terima honor Pelaksana Kegiatan Pengamanan Gedung Balai Kota, Rumdin Wali Kota, Rumdinas  Wakil Wali Kota dan Gedung DPRD, Kegiatan Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam teknik Pencegahan Kejahatan” dibuat oleh terdakwa. <br /> <br /> Sedangkan terhadap kelengkapan persyaratan pancairan anggaran “Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (HPPK) PNS” tidak pernah dibuat oleh terdakwa. Dokumen tidak pernah dibuat kelengkapan pencairan anggaran ”Honorer um Pm Pelaksana Kegiatan (HPPK) PNS”.<br /> <br /> Setelah anggaran sejumlah Rp42.840.000 masuk ke rekening Bendahara Pengeluaran, terdakwa mengambil anggaran tersebut namun tidak membayarkannya kepada pelaksana piket sesuai "Tanda Terima Honorarium Pelaksana Kegiatan Pengamanan Gedung Balai Kota, Rumdin Wali Kota, Rumdin Wawali Kota dan Gedung DPRD Kegiatan Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan Dalam teknik Pencegahan Kejahatan” yang terdakwa lampirkan pada saat pengajuan anggaran tersebut, melainkan uang tersebut dikuasai oleh Terdakwa atas permintaan Robiq Yunianto dengan alasan karena pada tanggal 27 November 2017, seluruh Pelaksana Piket sudah menerima honorarium piket sampai dengan bulan Desember 2017.<br /> <br /> Kemudian atas anggaran sejumlah Rp42.840.000, terdakwa membuat penanggungjawaban keuangan untuk pencairan anggaran “Honorarium Tim/Panitia/Pelaksana (HTPP) Non PNS" sejumlah Rp.30.000.000,(tiga puluh juta rupiah) tersebut dengan cara terdakwa ataupun orang lain yang diperintah oleh terdakwa menandatangani dokumen tanda terima sehingga seolah-olah honorarium tersebut telah dibayarkan kepada 60 (enam puluh) orang Tenaga Banpol untuk bulan Desember 2017 dengan besaran tiap orang sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah).<br /> <br /> Padahal kenyataannya, sebanyak 60 (enam puluh) orang Tenaga Banpol tersebut tidak pernah menerima honorarium tersebut. Sedangkan untuk anggaran “Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (HPPK) PNS” sejumlah Rp12.840.000, terdakwa tidak pernah membuat laporan pertanggungjawabannya. <br /> <br /> Terhadap dokumen-pertanggungjawaban keuangan yang telah dibuat oleh terdakwa tersebut, kemudian terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran, Robiq Yunianto dan Edy Suprapto membubuhkan tandatangan dalam dokumen tersebut sebagai bukti bahwa penggunaan anggaran tersebut telah benar, padahal honorarium tidak dibagikan sehingga penggunaan dana tersebut tidak sesuai peruntukannya<br /> <br /> Bahwa terhadap pencairan maupun penggunaan anggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja  Kota Batu sejak bulan Juli  sampai dengan bulan Desember 2017, terdakwa membuat catatan/buku bantu Bendahara Pengeluaran yang diketahui oleh Edy Suprapto dan didisposisi oleh Robiq Yunianto. <br /> <br /> Namun catatan/buku bantu Bendahara Pengeluaran tersebut juga tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, termasuk anggaran dari pencairan “Honorarium Tim/Panitia/ Pelaksana (HTPP) Non PNS" dan “Honorarium Panitla Pelaksana Kegiatan (HPPK) PNS" di tanggal 27 November 2017 sejumlah Rp300.000.000 dan pencairan anggaran tanggal 29 Desember 2017 sejumlah Rp42.840.000 yang keseluruhannya berjumlah Rp342.000.000, diantaranya adalah: <br /> <br /> Bukti pendukung Surat Setoran Pajak PPh 21 atas pembayaran honorarium piket sebagaimana dalam catatan/buku bantu Bendahara Pengeluaran tersebut tidak pernah ada sampai dengan sekarang, dan ternyata PPh 21 tersebut tidak pernah dibayarkan/disetorkan ke rekening kas Negara oleh terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran, namun justru uang pembayaran pajak tersebut dikuasai/dipegang oleh terdakwa.<br /> <br /> Bahwa dari penyimpangan terhadap anggaran “Honoranum Pamtra Pelaksana Kegnatan (HPPK) PNS" dan “Honorarium Tim/Panitia/Pelaksana (HTPP) Non PNS” di tahun anggaran 2017 serta adanya pemotongan “Tambahan Penghasilan Berdasarkan Konisi Kerja di Bulan Mer 2017, telah memperkaya diri terdakwa sejumlah Rp78.735.000 atau sekitar jumlah tersebut dan memperkaya orang lain yanti Roboq Yunianto sejumlah R120.000 atau sekitar jumlah tersebut, dan 41 (empat puluh satu) orang PNS serta 11 (sebelas) orang Tenaga Honorer di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu yang melaksanakan tugas pengamanan (prket) di tahun 2017 yang keseluruhannya sejumlah Rp297.240.000 atau sekitar jumlah tersebut<br /> <br /> Sehingga perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Robiq Yunianto tealah merugikan keuangan negara Cq. Pemerintah Kota Batu sejumlah Rp464.320.000, (empat ratus enam puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut sebagimana dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugsan Keuangan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Trmur nomor : SR-992/W13/5/2018 tanggal 3 Desember 2018.<br /> <br /> Bahwa perbuatan terdakwa Anita Yuliartiningsih, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) atau (Pasal 3) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat ( 1 ) ke-1 KUHP. (Jen/T1m)</div>

News Tipikor Anita Yuliartiningsih, Bendahara Sat Pol PP Kota Batu Dituntut 2 Thn Penjara Dalam Dugaan Korupsi Rp464 Juta

BERITA KORUPSI .CO - Jumat, 1 Nopember 2019, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Batu, membacakan surat tuntutannya ...

»

Syamsul Hadi, Kepala Inspektorat Bojonegoro Dituntut 7 Thn Penjara Dalam Perkara Korupsi Rp1.7 M

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhAsxNR08Ywskhh8a99ZLk_3MQEFgrm5Jxwkc0F8YGT7GpjpLoTdOKarnk7QLxAkc79vCgPfpLUIM7AhA4q2tm6DfXQi6z6uaQ_6TroNOSdeLah6_W2ZCFhUimkUdlhCCXCA8wxI-42YqQ/s1600/IMG20190711143921.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhAsxNR08Ywskhh8a99ZLk_3MQEFgrm5Jxwkc0F8YGT7GpjpLoTdOKarnk7QLxAkc79vCgPfpLUIM7AhA4q2tm6DfXQi6z6uaQ_6TroNOSdeLah6_W2ZCFhUimkUdlhCCXCA8wxI-42YqQ/s640/IMG20190711143921.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Syamsul Hadi (tengah)</td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>Kasi Pidsus Kejari Bojonegoro, Fauzan </b>: Kesalah terdakwa bukan masalah penganggaran, melinkan pelaksanaan pada anggaran</span></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</b> Kamis, 31 Oktober 2019, Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro membacakan surat tuntutannya terhadap terdakwa  Drs. Syamsul Hadi. Ak. CA selaku Kepala Inspektur atau Inspektorat (Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan) Kabupaten Bojonegoro dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, denda sebesar Rp200 juta subsidair 6 (enam) bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebanyak Rp528.090.000 subsidair 1 tahun dan 3 bulan penjara dalam perkara Nomor 72/PID.SUS/TPK/2019/PN.SBY kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi penyimpangan anggaran belanja di Inspektorat Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2015 hingga 2017 sebesar  Rp528.090.000 (Lima ratus dua puluh delapan juta sembilan puluh ribu rupiah) atau orang lain sebesar Rp1.185.977.500 (Satu miliar seratus delapan puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp1.714.067.500 berdasarkan hasil perhitungan ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Nomor : 101 / LHP / XXI / 12 / 2018 tanggal 28 Desember 2018.</div> <br /> Surat tuntutan itu dibacakan JPU Prya Agung Jatmiko dkk di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda Sidaorjo, Jawa Timur, yang diketuai Majelis Hakim Dede Suryaman dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yakni Dr. Lufsiana dan Emma Elyana serta Panitra Pengganti (PP) Wahyu Wibawati, sementara terdakwa Samsul Hadi didampingi Tim Penasehat Hukumnya yakn Ir. Bayu Wibisono TEP, SH dkk.<br /> <br /> <div style="text-align: justify;"> Dalam surat tuntutan JPU, terdakwa Samsul Hadi dijerat dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena dianggap bersalah dalam penyimpangan anggaran belanja di Inspektorat Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2015, 2016 dan 2017 hingga 2017, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar RP528.090.000 (Lima ratus dua puluh delapan juta sembilan puluh ribu rupiah) </div> <br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi11KjG7FMHHYELNWcSAcVz7dOqUGm8bVj7pIzKxNS82tG_wuU4t_itFEbsJ5hW-mr-dpIAWzuykMFgNH6Kblf9JdHecqC2UIBjelpOVMBm4Zz2WFzQLCvlaK86qcl7HlCo4uWABE8W8_E/s1600/1+BOJONEGORO.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="609" data-original-width="1080" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi11KjG7FMHHYELNWcSAcVz7dOqUGm8bVj7pIzKxNS82tG_wuU4t_itFEbsJ5hW-mr-dpIAWzuykMFgNH6Kblf9JdHecqC2UIBjelpOVMBm4Zz2WFzQLCvlaK86qcl7HlCo4uWABE8W8_E/s640/1+BOJONEGORO.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">JPU Prya Agung Jatmiko dkk</td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> Anehnya, dalam surat dakwaan JPU terkait kerugian keuangan negara berdasarkan hasil penghitungan ahli dari BPK RI Nomor : 101/LHP/XXI /12/2018 tanggal 28 Desember 2018 dijelaskan, sejumlah Rp1.714.067.500  (Satu miliyar tujuh ratus empat belas juta enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), yang terdiri dari ; Rp1.185.977.500 (Satu miliyar seratus delapan puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) pada pihak lain. Sedangkan yang dibebankan terhadpa terdakwa senilai Rp528.090.000 (Lima ratus dua puluh delapan juta sembilan puluh ribu rupiah)<br /> <br /> Yang lebih anehnya lagi adalah, kerugian keuangan negara atau perekonomian negara yang terdapat pada orang lain sebesar Rp1.185.977.500, tidak lagi dipermasalahkan dalam proses hukum Tindak Pidana Korupsi maupun Pasal 55 ayat (1) butir (1) dan (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi : Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: 1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; 2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Serta Pasal 56 ayat (1) KUHP berbunyi: Dipidana sebagai pembantu kejahatan: 1. mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan ;<br /> <br /> Alasannya, karena duit sebanyak Rp1.185.977.500 itu sudah dikembalikan oleh para pegawai Inspektorat Kabupaten Bojonegoro pada saat penyidik Kejari ojonegooro melakukan penyidikan dengan melibatkan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). <br /> <br /> Hal ini seperti yang disampaikan oleh Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Bojonegoro, Fauzan kepada beritakorupsi.co, Kamis, 31 Oktober 2019.<br /> <br /> “Itu sudah dikembalikan. Kesalah terdakwa bukan masalah penganggaran, melinkan pelaksanaan pada anggaran” kata Fauzan.<br /> <br /> Saat ditanya lebih lanjut terkait proses hukum terhadap pihak lain atau orang yang menerima atau menikmati duit sebanyak Rp1.185.977.500, Fauzan menjelaskan, bahwa tidak ada proses hukum. Alasannya, bahwa mereka (pegawai Inspektorat) yang menerima honorarium untuk melaksanakan Kegiatan pengawasan pada Dinas/Badan/Sekretariat DPRD/Kantor/RSUD/BUMD Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2015, 2016 dan 2017, dianggap tidak mengetahui, karena hanya melaksanakan perintah<br /> <br /> “Tidak ada proses hukum. Mereka hanya melaksanakan tugas.,” ujarnya.<br /> <br /> Saat ditanya terkait gugatan terdakwa atas hasil penghitungan yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Jawa Timur ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Suabaya yang mengabulkan  gugatan penggugat (terdakwa), Fauzan mengatakan, bahwa pihaknya berdasarkan hasil penghitungan dari BPK RI. Padahal, BPK melakukan audit setelah gugatan terdakwa dikabukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya.<br /> <br /> “Kita berdasarkan hasil dari BPK,” pungkasnya<br /> <br /> Yang menjadi pertanyaan adalah, andai saja kasus ini adalah kasus Tindak Pidana Umum seperti pencurian, perampokan, narkoba, apakah pasal 55 ayat (1) dan atau pasal 56 ayat (1) KUHP akan dikenakan untuk menjerat pihak-pihak lain yang terlibat?</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiX3xh0g1Na24MuoeEPSSs05stv94_GFCkZJ4WDeg7fV_b_ey9zkbFYammZOeMRJQ9kE2mXDRDJhr2CDwoc3-59fc8FKeNKHklrslMpEc3utYZgc0heW2nTf-_9QmWgDSF4dKK_5fksZNs/s1600/2.+BOJONEGORO.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="590" data-original-width="905" height="416" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiX3xh0g1Na24MuoeEPSSs05stv94_GFCkZJ4WDeg7fV_b_ey9zkbFYammZOeMRJQ9kE2mXDRDJhr2CDwoc3-59fc8FKeNKHklrslMpEc3utYZgc0heW2nTf-_9QmWgDSF4dKK_5fksZNs/s640/2.+BOJONEGORO.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Sementara menurut Penasehat Hukukum terdakwa, Bayu Wibisono menjelaskan, bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa adalah meningkaatkan kwalitas dalam bentuk efesiensi pencegahan kerugian negara yang sudah mengembalikan sebesar 200 persen lebih.<br /> <br /> Bayu Wibisono juga menjelaskan, kerugian negara dalam tuntutan JPU sudah dikembalikan terdakwa berupa aset sebesar Rp800 juta. Namun Jaksa tidak mempertimbangkannya dalam surat tuntannya.<br /> <br /> “Kerugian negara sebesar Rp529 juta itu sudah dikembalikan dalam bentuk aset sebesar Rp800 juta, sudah tidak ada kerugian negara. Yang kedua, bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Samsuil ini adalah meningkaatkan kwalitas dalam bentuk efesiensi. Jaksa itu tidak mempertimbangkan kesana. Dengan metode yang dilakukan oleh Pak Samsul ini, pencegahan kerugian negara sudah mengembalikan sebesar 200 persen lebih,” kata Bayu.<br /> <br /> Seperti yang diberitakannya sebelumnya. Dalam surat dakwaannya JPU menjelaskan, bahwa terdakwa   Drs. Syamsul Hadi, Ak.,CA selaku Kepala Inspektorat Kabupaten Bojonegoro, telah melakukan penyimpangan mengenai   penyusunan anggaran belanja biaya khusus pemeriksaan / pengawasan pada RKA ( Rencana Kerja Anggaran ) Inspektorat Kabupaten Bojonegoro tahun anggaran 2015 sampai dengan 2017 yang tidak di dukung dengan analisis satuan biaya dan tidak mengacu pada standar biaya umum dan Pembayaran belanja biaya khusus pemeriksaan / pengawasan yang seluruhnya dilaksanakan (dibayarkan oleh Inspektur selaku KPA) meskipun waktunya bersamaan dengan tugas pengawasan / pemeriksaan dan perjalanan dinas.<br /> <br /> Sehingga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah,; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan,; Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Standard Biaya Umum di lingkungan pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan atas peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 36 Tahun 2015 tentang Standard Biaya Umum di lingkungan pemerintah  Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016,; Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 48 Tahun 2014 yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2015 tentang Standart Biaya Umum di lingkungan pemerintah Kabupaten Bojonegoro,; Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 30 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Umum di lingkungan Kabupaten Bojonegoro,; Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 36 Tahun 2015 tentang Standr Biaya Umum di lingkungan pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 36 tahun 2015 tentang Standr Biaya Umum di lingkungan pemerintah Kabupaten Bojonegoro,; Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 20 Tahun 2016 tentang standar Biaya Umum di Lingkungan pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017<br /> <br /> Sehingga terdakwa melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri sejak tahun 2015 sampai dengan 2017 sebesar  RP528.090.000 (Lima ratus dua puluh delapan juta sembilan puluh ribu rupiah) atau orang lain sebesar Rp1.185.977.500 (Satu miliar seratus delapan puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp1.714.067.500 (satu milyar tujuh ratus empat belas juta enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).<br /> <br /> Atau setidak–tidaknya sekitar jumlah tersebut, sesuai perhitungan ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia dengan Nomor : 101 / LHP / XXI / 12 / 2018 tanggal 28 Desember 2018  yang dilakukan terdakwa dengan cara–cara sebagai berikut  : </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjJvaQGhcum6d3z4RCKDPIf5YiBFYQg0pdvFD_MQ-N8xUkg-jw7FVsdfI21_mhiM7neBGtmAjN_tIYQx9exrDJmA1Ik49dUQEmednQa0cdsS-EEBvsBOUmcojmQxP8ZZRaGl8IPiutTevU/s1600/2+BOJONEGORO.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="536" data-original-width="964" height="354" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjJvaQGhcum6d3z4RCKDPIf5YiBFYQg0pdvFD_MQ-N8xUkg-jw7FVsdfI21_mhiM7neBGtmAjN_tIYQx9exrDJmA1Ik49dUQEmednQa0cdsS-EEBvsBOUmcojmQxP8ZZRaGl8IPiutTevU/s640/2+BOJONEGORO.jpg" width="640" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> Anggaran pelaksanaan kegiatan pengawasan internal oleh Inspektorat Kabupaten Bojonegoro tahun 2015 bersumber dari APBD Kabupaten Bojonegoro sesuai dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA) tahun anggaran 2015 sebesar RP2.034.209.000 (Dua miliard tiga puluh empat juta dua ratus sembilan ribu rupiah ) dan Dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA) tahun anggaran 2015 sebesar  Rp586.550.000 (Lima  ratus delapan puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)</div> <br /> Anggaran pelaksanaan kegiatan pengawasan internal oleh Inspektorat Kabupaten Bojonegoro tahun 2016 bersumber dari APBD Kabupaten Bojonegoro sesuai dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA) tahun anggaran 2016 dengan jumlah anggaran Rp2.475.600.000 (Dua miliard empat ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPPA) Tahun anggaran 2016 dengan jumlah anggaran Rp789.750.000 (Tujuh ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)<br /> <br /> Anggaran pelaksanaan kegiatan pengawasan internal oleh Inspektorat Kabupaten Bojonegoro tahun 2017 bersumber dari APBD Kabupaten Bojonegoro sesuai DPPA- SKPD ) tahun anggaran 2017  dengan jumlah anggaran Rp2.107.600.000 ( dua milyar seratus tujuh juta enam ratus ribu rupiah )<br /> <br /> Bahwa mekanisme penyusunan anggaran SKPD yaitu diawali dengan Musrenbang, dimana masing–masing SKPD mengalokasikan anggaran untuk disesuaikan dengan kemampuan daerah, selanjutnya alokasi tersebut dibuatkan RKA awal untuk dibahas dengan TAPD ( Tim Anggaran Pemerintah Daerah). Kemudian Hasil pembahasan RKA awal kemudian dikompilasi oleh Bapedda untuk penyusunan KUA dan PPAS.<br /> <br /> Setelah KUA dan PPAS dibahas dan disetujui bersama antara Pemkab dengan DPRD, kemudian SKPD menyusun RKA dengan berpedoman kepada Surat Edaran Pedoman Penyusunan RKA, setelah SKPD menyusun RKA kemudian dilakukan pembahasan kembali dengan TAPD, pembahasan dilakukan bersama–sama dengan masing–masing kepala SKPD. Selain pembahasan oleh TAPD, Inspektorat juga melakukan reviu (RKA -SKPD)<br /> <br /> Bahwa SKPD dalam  menyusun RKA-SKPD berdasarkan Surat Edaran Pedoman Penyusunan RKA-SKPD, terkait dengan besaran untuk masing-masing jenis belanja didasarkan pada Standar Biaya Umum (SBU) dan SSH (harga bahan dan upah) yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah, yang selanjutnya RKA-SKPD yang telah disusun kemudian dilakukan penelaahan dan review RKA-SKPD oleh Inspektorat.<br /> <br /> Bahwa review RKA-SKPD dilakukan pembahasan bersama dengan SKPD selanjutnya TAPD melakukan pencocokan dengan KUA dan PPAS serta sinkronisasi program maupun kegiatan dalam RKA secara umum. TAPD  tidak melakukan penelaahan kesesuaian besaran jenis belanja RKA dengan Standar Satuan Harga (SBU dan SSH) dan kelengkapan instrumen pengukuran kinerja.<br /> <br /> Hal tersebut dilakukan oleh Inspektorat pada saat melakukan review RKA-SKPD yang dilakukan bersamaan dengan pembahasan RKA-SKPD oleh TAPD. Namun pada pelaksanaannya, hasil review RKA oleh Inspektorat tersebut disampaikan kepada Bupati setelah Perda APBD ditetapkan.<br /> <br /> Bahwa hasil dari review oleh Inspektorat kemudian dikompilasi menjadi satu untuk disampaikan kepada Bupati dan ditembuskan kepada TAPD, untuk dilampirkan sebagai bahan penyampaian Ranperda APBD ke Gubernur.<br /> <br /> Terhadap usulan alokasi belanja biaya khusus pemeriksaan/pengawasan yang tercantum pada RKA Kepala Inspektorat Kabupaten Bojonegoro tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun 2017 ditentukan oleh terdakwa Saymsul Hadi selaku Inspektur Kabupaten Bojonegoro, tanpa ada analisis satuan kegiatan pemeriksaan /pengawasan terkait jenis belanja, komponen biaya syarat pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.<br /> <br /> Untuk menunjukkan bahwa dokumen analisis biaya telah dibuat, terdapat analisis biaya tahun 2015 sampai dengan 2017 yang ditandatangani oleh terdakwa yang seolah-olah dibuat pada periode penyusunan RKA, meskipun sebenarnya seluruh dokumen dibuat pada bulan September 2017 setelah penyusunan RKA selesai dilaksanakan dengan memerintahkan saksi Nurkalim dan Hartati untuk menyusun analisis satuan biaya khususpemeriksaa/pengawasan tahun 2015 sampai 2017 secara proforma.<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQysLdKkVcGeSC2swZrKEGQwik-j98JSY2gqZ_addlLdUqkRF8VGO1vsd-EPHEvsTFNKF_dbM1wpNgCZEoVUiTcJuQuRZfs1Ul5FfPvbOYZBcfs83kn-L8ta_lwOmEcS6w3FvcMjAfJCE/s1600/IMG20190711143755.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQysLdKkVcGeSC2swZrKEGQwik-j98JSY2gqZ_addlLdUqkRF8VGO1vsd-EPHEvsTFNKF_dbM1wpNgCZEoVUiTcJuQuRZfs1Ul5FfPvbOYZBcfs83kn-L8ta_lwOmEcS6w3FvcMjAfJCE/s640/IMG20190711143755.jpg" width="640" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> Pada tahun 2015, terdakwa selaku Kepala Inspektorat Kabupaten Bojonegoro mengeluarkan Surat Keputusan Inspektur Kabupaten Bojonegoro Nomor  : 800 / 07 / 201.412 / 2015 tanggal  12 Januari 2015 tentang Satuan Biaya Khusus Pemeriksaan / Pengawasan  penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2015  dengan besaran honorarium yang ditetapkan sebagai berikut :</div> a. Kegiatan pengawasan pada Dinas/Badan/Sekretariat DPRD/Kantor/RSUD/BUMD dilaksanakan selama 10 hari diberikan honorarium per Surat Perintah Tugas (SPT) kepada Penanggung jawab sebesar Rp1 juta,; Wakil sebesar Rp.500 ribu,; Pengendali teknis sebesar Rp1.250.000,; Ketua Tim sebesar Rp2 juta,; Anggota sebesar Rp1.5 juta<br /> <br /> b. Pengelola data sebesar Rp250.000. Kegiatan Pengawasan pada Bagian/Kecamatan/Sekolah dilaksanakan selama 8 hari diberikan honorarium per Surat Perintah Tugas (SPT) kepada Penanggung jawab sebesar Rp800 ribu,; Wakil sebesar Rp400 ribu,; Pengendali teknis sebesar Rp1 juta,; Ketua Tim sebesar Rp1.600 juta,; Anggota sebesar Rp1.200 juta.<br /> <br /> c. Pengelola data sebesar Rp250 ribu. Kegiatan pembinaan dan pengawasan pada Desa/Kelurahan, Penanganan proses ijin perceraian Pegawai Negeri Sipil dan monitoring/evaluasi tindak lanjut atas hasil pengawasan dilaksanakan selama 6 hari diberikan honorarium per Surat Perintah Tugas (SPT) kepada Penaggung jawab sebesar Rp600 ribu,; Wakil penannggung jawab sebesar Rp300 ribu,; Pengendali teknis sebesar Rp800 ribu,; Ketua Tim sebesar Rp1.200 juta,; Anggota Tim sebesar Rp900 ribu,; pengelola data sebesar Rp250 ribu.<br /> <br /> Keputusan Inspektur Kabupaten  Perubahan pertama Nomor : 700 / 24 / 201.412 / 2015 tanggal 4 Mei 2015 tentang Satuan Biaya Khusus Pemeriksaan / Pengawasan  penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2015  dengan besaran honorarium yang ditetapkan untuk Kegiatan pengawasan khusus/kasus dilaksanakan selama 10 hari diberikan honorarium per Surat Perintah Tugas (SPT) kepada Penanggung jawab sebesar Rp1 juta,; Wakil penanggung jawab sebesar Rp500 ribu,; Pengendali teknis sebesar Rp1.250 juta,; Ketua Tim sebesar Rp2 juta,; Anggota Rp1.5 juta,; Pengelola data sebesar Rp250 juta.<br /> <br /> Dalam hal tertentu, bila waktu pengawasan khusus/kasus yang tersedia dipandang tidak cukup,  maka dapat dilakukan perpanjangan pertama selama 10 (sepuluh) hari dan diberikan tambahan honorarium yang sama sebagaimana disebut diatas. Jika setelah perpanjangan pertama belum tuntas, maka diterbitkan surat tugas perpanjangan kedua dengan jumlah hari menyesuiakan kebutuhan, dan atas perpanjangan kedua tersebut diberikan uang harian sesuai standar biaya umum.<br /> <br /> Kegiatan Pengawasan regular pada Dinas/Badan/Sekretariat DPRD/ Kantor/RSUD/BUMD  dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari diberikan honorarium per Surat Perintah Tugas (SPT) kepada Penanggung jawab sebesar Rp1 juta,; Rp1 juta,; Wakil penanggung jawab sebesar Rp500 ribu,; Pengendali teknis sebesar Rp1.250 juta,; Ketua Tim sebesar Rp2 juta,; Anggota Rp1.5 juta,; Pengelola data sebesar Rp250 juta.<br /> <br /> Kegiatan pengawasan regular pada Bagian/Kecamatan/Sekolah dilaksanakan selama 8 (delapan) hari diberikan honorarium per Surat Perintah Tugas (SPT) kepada Penanggung jawab sebesar Rp800 ribu,; Wakil Rp400 ribu,; Pengendali teknis sebesar Rp1 juta,; Ketua Tim sebesar Rp1.6 juta,; Anggota sebesar Rp1.2 juta dan Pengelola data sebesar Rp250 juta<br /> <br /> Kegiatan pembinaan dan pengawasan pada Desa/Kelurahan, penanganan proses ijin cerai Pegawai Negeri Sipil dan monitoring/evaluasi tindak lanjut atas hasil pengawasan dilaksanakan selama 6 (enam) hari diberikan honorarium per Surat Perintah Tugas (SPT) kepada sebesar Rp600 ribu,; Wakil penannggung jawab sebesar Rp300 ribu,; Pengendali teknis sebesar Rp800 ribu,; Ketua Tim sebesar Rp1.200 juta,; Anggota Tim sebesar Rp900 ribu,; pengelola data sebesar Rp250 ribu.<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgS3yEJ-MWLyW2t7klhzGYta6SZBe410tTaRm6d9cjkhQdWPKqaYTsw2iRPxNQEpilCtKeb2wheiWbz3lJMdw1czaRBlFvVgFarXKWlJkn56-i7Swd7f49pqK4Wrph0rUzQrbxy1TcYQNI/s1600/IMG20190711143605.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgS3yEJ-MWLyW2t7klhzGYta6SZBe410tTaRm6d9cjkhQdWPKqaYTsw2iRPxNQEpilCtKeb2wheiWbz3lJMdw1czaRBlFvVgFarXKWlJkn56-i7Swd7f49pqK4Wrph0rUzQrbxy1TcYQNI/s640/IMG20190711143605.jpg" width="640" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> Dalam hal tertentu, bila waktu pengawasan tersebut tidak cukup maka dapat dilakukan perpanjangan dengan jumlah menyesuaikan, dan atas perpanjangan tersebut diberikan uang harian sesuai Standar Biaya Umum.</div> <br /> Keputusan Inspektur Kabupaten  Nomor : 700 / 27 / 201.412 / 2015 tanggal 4 November 2015 tentang Perubahan Keputusan Inspektur Kabupaten Bojonegoro Nomor 700 / 24 / 201.412 / 2015 tentang Satuan Biaya Khusus Pemeriksaan / Pengawasan  penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2015  dengan besaran honorarium yang ditetapkan Kegiatan pengawasan khusus/kasus dilaksanakan selama 10 hari diberikan honorarium per Surat Perintah Tugas (SPT) kepada Penanggung jawab sebesar Rp1 juta,; Wakil Rp500 ribu,; Pengendali teknis sebesar Rp1.250 juta,; Ketua Tim sebesar Rp2 juta,; Anggota sebesar Rp1.5 juta dan Pengelola data sebesar Rp250 ribu.<br /> <br /> Dalam hal tertentu, bila waktu pengawasan khusus/kasus yang tersedia dipandang tidak cukup maka dapat dilakukan perpanjangan pertama selama 10 (sepuluh) hari dan diberikan tambahan honorarium yang sama sebagaimana disebut diatas. Jika setelah perpanjangan pertama belum tuntas, maka diterbitkan surat tugas perpanjangan kedua dengan jumlah hari menyesuiakan kebutuhan, dan atas perpanjangan kedua tersebut diberikan uang harian sesuai standar biaya umum.<br /> <br /> Bahwa pada tahun 2016, terdakwa selaku Kepala Inspektorat Kabupaten Bojonegoro mengeluarkan Surat Keputusan Inspektur Kabupaten Bojonegoro Nomor  : 800 / 13 / 201.412 / 2016 tanggal  6 Januari 2016 tentang Satuan Biaya Khusus Pemeriksaan / Pengawasan  penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2016  dengan besaran honorarium yang ditetapkan untuk Kegiatan pemeriksaan/pengawasan khusus/kasus dilaksanakan selama 10 (hari) diberikan honorarium per surat perintah tugas (SPT) kepada Penanggung  Jawab  sebesar Rp1.5 juta,; Wakil Rp750 ribu,; Pengendali Teknis  sebesar Rp1.750 juta,; Ketua Tim  sebesar Rp2.8 juta,; Anggota sebesar Rp2.5 juta dan Pengelola Data sebesar    Rp350 ribu.<br /> <br /> Dalam hal tertentu, bila waktu pengawasan/khusus/kasus yang tersedia dipandang tidak cukup maka dapat dilakukan perpanjangan sekali selama 10 (sepuluh) hari dan diberikan tambahan honorarium yang sama.<br /> <br /> Kegiatan pemeriksaan/pengawasan regular pada Dinas/Badan/Sekretariat DPRD/ Kantor/Bagian/RSUD/BUMD/Kecamatan dan Desa/Kelurahan  dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari diberikan honorarium per Surat Perintah Tugas (SPT) kepada Penanggung jawab sebesar Rp1.5 juta,;  Wakil penanggung jawab sebesar Rp750 ribu,; Pengendali teknis sebesar Rp1.750 juta,;  Ketua Tim sebesar Rp2.8 juta,; Anggota sebesar Rp2.5 dan Pengelola data sebesar Rp350 ribu.<br /> <br /> Kegiatan evaluasi kinerja, reviu LKPD/LPPD/LAKIP/RKA, penanganan ijin perceraian Pegawai Negeri SIpil/Kepala Desa, Pendampingan pemeriksaan BPK, monitoring/evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan/ pengawasan BPK/BPKP/Inspektorat Propinsi/Inspektorat Kabupaten dilaksanakan selama 8 ( delapan ) hari diberikan biaya khusus pemeriksaan / pengawasan pada setiap penugasan berdasarkan surat perintah tugas ( SPT ) Penanggung jawab sebesar Rp1.2,; Wakil penanggung jawab sebesar Rp600 ribu,; Pengendali teknis sebesar Rp1.4 juta,; Ketua Tim sebesar Rp2.240 juta,; Anggota Tim sebesar Rp2  juta dan Pengelola data sebesar Rp280 <br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmBGptELAKDcWuSiuvuSFWDP46YN6E_uJUdKo4AWU-VxEnljKDgYasJtshRG8rlqnOPyICnIwSy_mMzAcfJ7ogbsey_BHQitsrTLI3IriiObV4MC-dmorgzV-OHIY49RpUuMWkGCXh8l4/s1600/IMG20190711143953.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="365" data-original-width="647" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmBGptELAKDcWuSiuvuSFWDP46YN6E_uJUdKo4AWU-VxEnljKDgYasJtshRG8rlqnOPyICnIwSy_mMzAcfJ7ogbsey_BHQitsrTLI3IriiObV4MC-dmorgzV-OHIY49RpUuMWkGCXh8l4/s640/IMG20190711143953.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Keputusan  Inspektur Nomor  : 800 / 13.a / 201.412 / 2016 tanggal  29 Januari 2016 tentang perubahan atas Keputusan Inspektur 800 / 13 / 201.412 / 2016 tentang Satuan Biaya Khusus Pemeriksaan / Pengawasan  penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2016  dengan besaran honorarium yang ditetapkan untuk Kegiatan pengawasan kasus/khusus dengan tujuan tertentu dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari diberikan biaya khusus pemeriksaan / pengawasan pada setiap penugasan berdasarkan surat perintah tugas (SPT) kepada Penanggung  Jawab  sebesar Rp1.5 juta,; Wakil Penanggung Jawab sebesar Rp750 ribu,; Pengendali Teknis  sebesar Rp2.8 juta,; Ketua Tim sebesar Rp2.8 juta,; Anggota Tim sebesar Rp2.5 juta dan Pengelola Data sebesar Rp350. Dalam hal tertentu, bila waktu pengawasan/khusus/kasus yang tersedia dipandang tidak cukup maka dapat dilakukan perpanjangan sekali selama 10 (sepuluh) hari dan diberikan tambahan honorarium yang sama<br /> <br /> Kegiatan pengawasan  Reguler pada dinas / badan sekretariat DPRD / Bagian/  RSUD / BUMD / Kecamatan dan kelurahan / desa dilaksanakan selama 10 hari diberikan biaya khusus pemeriksaan / pengawasan pada setiap penugasan berdasarkan surat perintah tugas (SPT) kepada Penanggung jawab sebesar Rp1.5 juta,; Wakil penanggung jawab sebesar Rp750 ribu,; Pengendali teknis sebesar Rp1.750 juta,; Ketua Tim sebesar Rp2.8 juta,; Anggota Tim sebesar Rp2.5 dan Pengelola data sebesar Rp350 ribu.<br /> <br /> Kegiatan evaluasi kinerja, reviu LKPD/LPPD/LAKIP/RKA, penanganan ijin perceraian Pegawai Negeri SIpil/Kepala Desa, Pendampingan pemeriksaan BPK, monitoring/evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan/ pengawasan BPK/BPKP/Inspektorat Propinsi/Inspektorat Kabupaten dilaksanakan selama 8 ( delapan ) hari diberikan biaya khusus pemeriksaan / pengawasan pada setiap penugasan berdasarkan surat perintah tugas ( SPT ) Penanggung jawab sebesar Rp1.2 juta,; Wakil penanggung jawab sebesar Rp600 ribu,; Pengendali teknis sebesar Rp1.4 juta,; Ketua Tim sebesar Rp2.240  juta,; Anggota Tim sebesar Rp2 juta dan Pengelola data sebesar Rp280<br /> <br /> Bahwa pada tahun 2017 terdakwa selaku Kepala Inspektorat Kabupaten Bojonegoro mengeluarkan Surat Keputusan Inspektur Kabupaten Bojonegoro Nomor  : 700 / 01 / 412.100 / 2017 tanggal 6 Januari  2017 tentang satuan biaya khusus pemeriksaan / pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bojonegoro untuk Kegiatan pengawasan kasus/khusus dengan tujuan tertentu dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari diberikan biaya khusus pemeriksaan / pengawasan pada setiap penugasan berdasarkan surat perintah tugas (SPT) kepada Penanggung  Jawab  sebesar Rp3 juta,; Wakil Penanggung Jawab sebesar Rp1.5 juta,; Pengendali Teknis  sebesar Rp2.5 juta,; Ketua Tim sebesar Rp3.500 juta,; Anggota Tim sebesar Rp3 juta dan Pengelola Data sebesar Rp500 ribu.<br /> <br /> Kegiatan pengawasan  regular pada Dinas / Badan/ Sekretariat DPRD / Bagian/  RSUD / BUMD / Kecamatan dan Kelurahan / Desa dilaksanakan selama 10 hari diberikan biaya khusus pemeriksaan / pengawasan pada setiap penugasan berdasarkan surat perintah tugas ( SPT ) kepada  Penanggung  Jawab  sebesar Rp3 juta,; Wakil Penanggung Jawab sebesar Rp1.5 juta,; Pengendali Teknis  sebesar Rp2.5 juta,; Ketua Tim sebesar Rp3.500 juta,; Anggota Tim sebesar Rp3 juta dan Pengelola Data sebesar Rp500 ribu.Penanggung jawab sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjeRr_ECZl2SRXrWBiuNvDNRzPBls4SbTjUT2kacDtsxpEnQ0Cun9NvzmdBAd0PDJlH16btdS2p2dM1PNG8hYCjM0e4fX3xx0zzjFCIUFXLlDXrhXASlXbTQaJEEw8sqnCztIeDSx4tYpI/s1600/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjeRr_ECZl2SRXrWBiuNvDNRzPBls4SbTjUT2kacDtsxpEnQ0Cun9NvzmdBAd0PDJlH16btdS2p2dM1PNG8hYCjM0e4fX3xx0zzjFCIUFXLlDXrhXASlXbTQaJEEw8sqnCztIeDSx4tYpI/s640/1.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Kegiatan pengawasan khusus desa/Kelurahan, penanganan proses ijin perceraian Pegawai Negeri Sipil, reviu SAKIP/LPPD/LKPD/RKPD/RENJA/KUA-PPAS/RKA dan Pendampingan pemeriksaan BPK/BPKP/Inspektorat Jenderal/Inspektorat Propinsi dilaksanakan selama 8 ( delapan ) hari diberikan biaya khusus pemeriksaan / pengawasan pada setiap penugasan berdasarkan surat perintah tugas ( SPT ) untuk Penanggung jawab sebesar Rp2.4 juta,; Wakil penanggung jawab sebesar Rp1.2 juta,; Pengendali teknis sebesar Rp2 juta,; Ketua Tim sebesar Rp2.8 juta,; Anggota Tim sebesar Rp2.4 juta dan Pengelola data sebesar Rp400 ribu </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dalam hal tertentu, bila waktu pengawasan tersebut tidak cukup maka dapat dilakukan perpanjangan dengan jumlah hari menyesuaikan kebutuhan, dan atas perpanjangan tersebut diberikan uang harian sesuai Standar Biaya Umum.<br /> <br /> Surat Keputusan  Inspektur Nomor  : 800 / 37 / Kep / 412.100 / 2017 tanggal 9 Oktober 2017 tentang perubahan keputusan Inspektur Kabupaten Bojonegoro tentang satuan biaya khusus pemeriksaan / pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bojonegoro tahun anggaran 2017 untuk Kegiatan pengawasan kasus/khusus dengan tujuan tertentu dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari diberikan biaya khusus pemeriksaan / pengawasan pada setiap penugasan berdasarkan surat perintah tugas (SPT) kepada,; Penanggung  Jawab  sebesar Rp2 juta,; Wakil Penanggung Jawabse besar Rp1 juta,; Pengendali Teknis  sebesar Rp1.7 juta,; Ketua,; Tim sebesar Rp2.3 juta,; Anggota Tim sebesar Rp2 juta dan Pengelola Data sebesar Rp300 ribu<br /> <br /> Kegiatan pengawasan / pemeriksaan khusus dengan tujuan tertentu dilaksanakan selama 8 ( delapan ) hari diberikan honorarium  per surat tugas masing – masing kepada Penanggung  Jawab  sebesar Rp1.6 juta,; Wakil Penanggung Jawab sebesar Rp800 ribu,; Pengendali Teknis    sebesar Rp1. 360 juta,; Ketua Tim  sebesar Rp1.840 juta,; Anggota Tim  sebesar Rp1.6 juta dan Pengelola Data sebesar Rp240 ratus<br /> <br /> Kegiatan pengawasan lainnya yang berupa penanganan proses izin perceraian PNS/Kades, monitoring dan evaluasi, Reviu, pendampingan pemeriksaan oleh BPK, BPKP / Inspektorat Jenderal / Inspektorat Propinsi dilaksanakan selama 8 ( delapan) hari diberikan honorarium per surat tugas masing – masing  Penanggung  Jawab sebesar R1.6 juta,; Wakil Penanggung Jawab sebesar Rp800 ratus,; Pengendali Teknis sebesar Rp1.360 juta,; Ketua Tim sebesar Rp1.840 juta,; Anggota Tim sebesar Rp1.6 juta dan Pengelola Data sebesar Rp240 ratus<br /> <br /> Tahun 2015, Kegiatan Pengawasan Internal oleh Inspektorat Kabupaten Bojonegoro dengan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Bojonegoro TA (tahun anggaran) 2015 terdapat penugasan yang tumpang tindih sebanyak 5.151 (lima ribu seratus lima puluh satu) hari dengan rincian sebagai berikut : Aditya Widodo, Jumlah Hari Penugasan yang Tumpang Tindih 41,; Agus Ictiyanto,  Jumlah Hari Penugasan yang Tumpang Tindih 2,; Agusnanto Jumlah Hari Penugasan yang Tumpang Tindih 12,; Andi Setiawan Jumlah Hari Penugasan yang Tumpang Tindih 2,; Arif Hendra Susanto Jumlah Hari Penugasan yang Tumpang Tindih 17,; Athwar Ashar, Jumlah Hari Penugasan yang Tumpang Tindih 24,; Dewi Retno Indriani, Jumlah Hari Penugasan yang Tumpang Tindih 26.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh1wlqusdRXwxefl1Ks4TLQa5g2Y-mHNl4fT7qTXnjs3Jbq8ZgQ2LeAtA6R5BkGH4KGf5Br5wvaHcLtyVkr56R6n19Gj6rd3WvP6NY36Ubxo93pBGtIHkJeIY9b2EJ9hAvQWE1hEBAPaMY/s1600/IMG20190711143937.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh1wlqusdRXwxefl1Ks4TLQa5g2Y-mHNl4fT7qTXnjs3Jbq8ZgQ2LeAtA6R5BkGH4KGf5Br5wvaHcLtyVkr56R6n19Gj6rd3WvP6NY36Ubxo93pBGtIHkJeIY9b2EJ9hAvQWE1hEBAPaMY/s640/IMG20190711143937.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Dian Siswati Jumlah Hari Penugasan yang Tumpang Tindih 156,; Didik Supriyadi, Jumlah Hari Penugasan yang Tumpang Tindih 29,; Djamari, Jumlah Hari Penugasan yang Tumpang Tindih 196,; Eko Edy Subowo, Jumlah Hari Penugasan yang Tumpang Tindih 14,; Erwin Andriansyah, Jumlah Hari Penugasan yang Tumpang Tindih 16,; Etik Sariyanti, Jumlah Hari Penugasan yang Tumpang Tindih 21,; Gion Muhammad K, Jumlah Hari Penugasan yang Tumpang Tindih 12,; Gugi Indrayana, jumlah hari penugasan yang tumpang tindih 40,;  Hafidhin Rahmawan 8 hari.<br /> <br /> Harsono, jumlah hari penugasan yang tumpang tindih 112,; Ike Rizky Amalia 41hari,; Imam Wahyudi, 6 hari,;  Luqman Effendy, 20 hari,; Maskan Ali 45 hari,; Moch. Hamdani 15 hari,; Nining Kismoyowati 8 hari,; Nurkalim  1.489 hari,; Oryz Setiawan 52 hari,; Pendy Prasetyo 10 hari,; Puguh Eko Yuliarsa 27 hari,; Ririn Umi Sholihatin 24 hari,; Rusmijan 12 hari,; Sigit Gunawan 41 hari,; Soegyarto 201 hari,; Soesilowati 67 hari,; Sri Harini 47 hari,; Sri Isnaningsih 28 hari,; Sugeng Wahyu Utomo 9 hari,; Susanti 48 hari,; Suyono 189 hari,; Syaiful Amin 218 hari,; Syamsul Hadi 1.528 hari,; Tomy Wahyu Setiawan 22 hari,; Untung Sumarso 21 hari,; Widya Ardiyanti Kusuma 179 hari,; Yeni Puspitasari 76 hari.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Tahun 2016, Kegiatan Pengawasan Internal oleh Inspektorat Kabupaten Bojonegoro dengan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Bojonegoro TA 2016 terdapat penugasan yang tumpang tindih sebanyak jumlah 7.446 hari dengan rincian sebagai berikut : Aditya Widodo, penugasan yang tumpang tindih sebanyak 61 hari.; Agung Priyambodo 42 hari,; Agusnanto 18 hari,; Andi Setiawan 49 hari,; Arif Hendra Susanto 19 hari,; Athwar Ashar 109 hari,; Budi Ismanto 30 hari,; Dewi Retno Indriani 20 hari,; Dian Siswati 10 hari,; Didik Supriadi 52 hari,; Djamari 114 hari,; Eko Edy Subowo 5 hari,; Eko Nur Widodo 22 hari,; Enis Suastifa 23 hari,; Erwin Andriansyah 3 hari,; Etik Sariyanti 32 hari,; Fandi Setya Hariyanto 95 hari,; Gatot Nur Iswahyudi 27 hari.<br /> <br /> Gion Muhammad K 23 hari,; Hafidhin Rahmawan 16 hari,; Hartaty 50 hari,; Ike Rizky Amalia 26 hari,; Imam Wahyudi 13 hari,; Joko Purwanto 79 hari,; Luqman Effendy 69 hari,; M. Arbai Hadi Susanto 16 hari,; Maskan Ali 146 hari,; Nining Kismoyowati 19 hari,; Nurkalim 2.087 hari,; Pendy Prasetya 53 hari,; Puguh Eko Yuliarsa 111 hari,; Putri Junianti 63 hari,; Ririn Umi Sholihatin 28 hari,; Septian Haris Nugroho 109 hari,; Sigit Gunawan 51 hari,; Soegyarto 287 hari,; Soesilowati 35 hari,; Sri Harini 114 hari,; Sri Isnaningsih 52 hari,; Sugatot 134 hari,; Sugeng Wahyu Utomo 13 hari,; Suprihadi 144 hari,; Susanti 60 hari,; Suyono 253 hari,; Syaiful Amin 67 hari,; Syamsul Hadi 2.116 hari,; Teguh Sulistyo 106 hari,; Tomy Wahyu Setiawan 18 hari,; Widya Ardiyanti Kusuma 104 hari,; Yeni Puspitasari 67 hari,; Yoesef Elly Abraham 22 hari.<br /> <br /> Tahun 2017, Kegiatan Pengawasan Internal oleh Inspektorat Kabupaten Bojonegoro dengan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Bojonegoro TA 2017 terdapat penugasan yang tumpang tindih sebanyak jumlah 4.799 hari dengan rincian sebagai berikut ; A. Nuril Ashori, penugasan yang tumpang tindih sebanyak 332 hari,; Aditya Widodo 30 hari,; Agung Priyambodo 27 hari,; Agusnanto 9 hari,; Alif Sutono 17 hari,; Andi Setiawan 55 hari,; Arif Hendra Susanto 15 hari,; Athwar Ashar 39 hari,; Budi Ismanto 9 hari,; Dewi Retno Indriani 8 hari ,; Didik Supriadi 12,; Eko Edy Subowo 16 hari,; Eko Nur Widodo 16 hari,; Enis Suastifa 31 hari,; Erwin Andriansyah 18 hari.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjJvaQGhcum6d3z4RCKDPIf5YiBFYQg0pdvFD_MQ-N8xUkg-jw7FVsdfI21_mhiM7neBGtmAjN_tIYQx9exrDJmA1Ik49dUQEmednQa0cdsS-EEBvsBOUmcojmQxP8ZZRaGl8IPiutTevU/s1600/2+BOJONEGORO.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="536" data-original-width="964" height="354" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjJvaQGhcum6d3z4RCKDPIf5YiBFYQg0pdvFD_MQ-N8xUkg-jw7FVsdfI21_mhiM7neBGtmAjN_tIYQx9exrDJmA1Ik49dUQEmednQa0cdsS-EEBvsBOUmcojmQxP8ZZRaGl8IPiutTevU/s640/2+BOJONEGORO.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Etik Sariyanti 23 hari,; Fandi Setya Hariono 30 hari,; Gatot Nur Iswahyudi 47 hari,; Gion Muhammad K 13 hari,; Hafidhin Rahmawan 16 hari,; Hartaty 37 hari,; Ike Rizky Amalia 11 harim; Imam Wahyudi 17 hari,; Joko Purwanto 20 hari,; Luqman Effendy 24 hari,; M. Arbai Hadi Susanto 4 hari,; Masirin 45 hari,; Nining Kismoyowati 12 hari,; Nurkalim 896 hari,; Oryz Setiawan 48 hari,; Puguh Eko Yuliarsa 75 hari,; Putri Junianti 20 hari,; Ririn Umi Sholihatin 13 hari,; Septian Haris Nugroho 21 hari,; Sigit Gunawan 20 hari,; Soegyarto 236 hari,; Soesilowati 163 hari,; Sri Harini 62 hari,; Sugatot 64 hari,; Sugeng Wahyu Utomo 16 hari,; Suprihadi 271 hari,; Susanti 10 hari,; Suyono 374 hari,; Syaiful Amin 90 hari,; Syamsul Hadi 1.382 hari,; Teguh Sulistiono 27 hari,; Tomy Wahyu Setiawan 18 hari,; Widya Ardiyanti Kusuma 16 hari,; Yeni Puspitasari 36 hari,; Yoesef Ellyabraham 8 hari.<br /> <br /> Terdakwa selaku Inspektur Kabupaten Bojonegoro telah menentukan nilai anggaran biaya khusus pemeriksaan / pengawasan pada RKA Inspektorat Kabupaten Bojonegooro tanpa didukung analisis satuan biaya, dan tidak berdasarkan pada standard biaya yang ditetapkan Kepala Daerah, dimana terdakwa memerintahkan Nurkalim dan Hartatik untuk menyusun analisis satuan biaya khusus pemeriksaan / pengawasan tahun 2015, 2016 dan tahun 2017 secara proforma. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, Surat Keputusan Kepala Inspektur Kabupaten Bojonegoro tentang Satuan Biaya Khusus pemeriksaan/Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro tidak ada analisis satuan biaya dalam menentukan besaran alokasi Belanja Biaya Khusus Pemeriksaan/Pengawasan.<br /> <br /> Oleh karena adanya temuan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas pengelolaan anggaran Inspektorat Kabupaten Bojenegoro, kemudian terdakwa memerintahkan Nurkalim dan Hartati untuk menyusun analisis satuan biaya yang seolah-olah sudah dibuat pada  tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 tetapi pada kenyataannya analisis biaya khusus tersebut dibuat pada bulan September 2017.<br /> <br /> Akibat dari perbuatan terdakwa  Drs. Syamsul Hadi. Ak. CA selaku Kepala Inspektur Kabupaten Bojonegoro, telah memperkaya diri sendiri  atau orang lain sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp1.714.067.500  (Satu miliard tujuh ratus empat belas juta enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah ) dengan rincian  (lihat tabel). Atau setidak–tidaknya sekitar sejumlah itu, sesuai perhitungan ahli dari BP RI (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia) Nomor : 101 / LHP / XXI / 12 / 2018 tanggal 28 Desember 2018 .</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> “Perbuatan Terdakwa Drs. Syamsul Hadi. Ak.CA  sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) (atau Pasal 3) jo Pasal 18 Undang–Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP,” ucap JPU.<br /> <br /> Menanggapi surat dakwaan JPU, Tim Penasehat Hukum terdakwa setelah berkonsultasi dengan terdakwa Samsul Hadi, memohon kepada Majelis Hakim akan mengajukan Eksepsi atau keberatan. Dan permohonan itupun dikabulkan oleh Majelis Hakim. (Rd1/*)</div>

News Tipikor Syamsul Hadi, Kepala Inspektorat Bojonegoro Dituntut 7 Thn Penjara Dalam Perkara Korupsi Rp1.7 M

Terdakwa Syamsul Hadi (tengah) Kasi Pidsus Kejari Bojonegoro, Fauzan : Kesalah terdakwa bukan masalah penganggaran, melinkan pelaksanaa...

»

Ketua Komisi IV DPRD Gresik, Muhammad : Dewan Hanya Memberi Rekomondasi, Kalau Pemecatan Kadinkes Itu Kewenangan Bupati

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjaYWQiU_NqW8sHnQ_cPYCXKbXfo940h79RN-N9Fr3evHhRfqcqv3iits6nyudTedQUV6G4KgldjpbvQd7UPVRi00pg-4haAXtZUY0Ulyf6w-bdJKGPim9IZspISrwM5EU996MFj_FmOGU/s1600/20191026_041028.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="299" data-original-width="207" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjaYWQiU_NqW8sHnQ_cPYCXKbXfo940h79RN-N9Fr3evHhRfqcqv3iits6nyudTedQUV6G4KgldjpbvQd7UPVRi00pg-4haAXtZUY0Ulyf6w-bdJKGPim9IZspISrwM5EU996MFj_FmOGU/s640/20191026_041028.jpg" width="443" /></a></div> <b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO </b>–“Ibarat ungkapan, air mengalir dari ketinggian ke tempat yang renda, kalau uang dari bahwan ke atasan”, seperti yang kembali terjadi di Kabupaten Gresik terkait pemotongan gaji pegawai Dinkes (Dinas Kesehatan) Kabupaten Gresik yang diduga dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan, drg. SG. <br /><br />Sebelumnya, pada taahun sejaak 2014 - 2017 lalu, 2 (dua) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik yaitu dr. Sugeng dan dr. H.M. Nurul Dholam yang menggantikan dr. Sugeng, juga pernah melakukan pemotangan jasa pelayanan (Jaspel) dana kapitasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di 32 Puskesmas Kabupaten Gresik pada tahun yang jumlahnya sebesar Rp.2.451.370.985. <br /><br />Anehnya, yang diseret Kejari Gresik ke Pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili hanyalah dr. H.M. Nurul Dholam yang sudaah divonis 6 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya. Sementara dr. Sugeng hingga hari ini, “aman dan nyaman”. Pada hal dalam surat dakwaan JPU sangat jelas menyebutkan, bahwa pemotongan itu sudah berlangsung sejak 2014 dimana dr. Sugeng menjabat sebagai Kepala Dinas.<br /><br />Kemudian hal yang sama juga terjadi di BPKAD (Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Gresi tahun 2018 - 2019 sejumlah Rp2.1 miliyar. Dalam kasus ini tak jauh beda dengan di Dinkes Kab. Gresik tahun 2014 -2017. Tiga Kepala BPAKD Kab. Gresik yaitu Yetty Sri Suparyati (sudaah pensiun), Andhy Hendro Wijaya (Sekda Gresik) dan M. Mukhtar.<br /><br />Dalam kasus ini, baru terdakwa M. Mukhtar yang sudah divonis pidana penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya. Sementara Andhy Hendro Wijaya baru sekitar sepekan yang lalu ditetapkan menjadi tersangka oleh Kejari Gresik.<br /><br />Terkait pemotongan gaji sekitar 900 pegawai Dinkes Kabupaten Gresik yang diduga dilakukan oleh Kepala Dinas, Komisi IV DPRD Kabupaten Gresik langsung bereaksi dengan memanggil drg Saifudin Ghozali selaku Kepala Dinas Kesehatan.<br /><br />Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua Komis IV DPRD Kab. Gresik, Muhammad saat dihubungi beritakorupsi.co melalui saluran telephon genggamnya, Selasa, 29 Oktober 2019.<br /><br />Muhammad menjelaskan, Komisi IV akan memanggil Kepala Dinas Kesehatan untuk diminta penjelasannya terkait pemotongan itu, apakah ada dasar hukumnya.<br /><br />“Besok (hari ini, 30 Oktober 2019) Komisi IV akan memanggil yang bersangkutan, dan meminta penjelasan terkait pemotongan itu, apakah ada dasar hukumnya,” kata Muhammad.<br /><br />Saat disinggung, sangsi terberat yang akan diterima oleh Kepala Dinas Kesehatan andaikan pemotongan itu tidak ada dasar hukumnya, Ketua Komis IV ini menjelaskan, bisa berupa pencopotan jabatan hingga pemecatan, namun hal itu adalah kewenangan Bupati.<br /><br />“Bisa berupa pencoptan jabatan ataau pemecatan. Namun itu adalah kewenangan Bupati, Dewan hanya memberikan rekomondasi,” lanjutnya.<br /><br />Saat ditanya kembali, apakah pemotongan gaji pegawai itu termasuk dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Mohammad menjelaskan, bahwa itu ada di Inspektorat.<br /><br />“Kalau itu tergantung hasil pemeriksaan Inspektorat,” ujarnya.<br /><br />Sementara hingga saat ini, berdasar infirmasi yang didapat beritakorupsi.co dilapangan, belum ada hasil keputusan dari Inspektorat Kabupaten Gresik, apakah itu termasuk pelaanggaran dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi atau hal bisa. Sementara Wakil Bupati Gresik, Qosim, tak mau memberi komentar saat dihubungi beritakorupsi.co melalui pesa WhastApp ke Nomor Hand Phonnya. (Red dan Biro Gresik)

News Pemerintahan Tipikor Ketua Komisi IV DPRD Gresik, Muhammad : Dewan Hanya Memberi Rekomondasi, Kalau Pemecatan Kadinkes Itu Kewenangan Bupati

BERITA KORUPSI .CO –“Ibarat ungkapan, air mengalir dari ketinggian ke tempat yang renda, kalau uang dari bahwan ke atasan”, seperti yang k...

»

Uang Rp2.5 Juta, Menghantarkan Abd. Aziz Kepenjara 1 Thn

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiNSGZcPwpLzQrDLT1N-bhBXO4QdCHudJVFr3yI627PscqNzptyOmMhGpFQJqwYr3VJLWp_JxLFFk-Bv-9gg4V4FefQOSbC7uamY7lsM3wuW9Eo5cviXbrY4ZnfKKmtdY3tgk9yBXpgvUI/s1600/Abd.+Aziz.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="609" data-original-width="1080" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiNSGZcPwpLzQrDLT1N-bhBXO4QdCHudJVFr3yI627PscqNzptyOmMhGpFQJqwYr3VJLWp_JxLFFk-Bv-9gg4V4FefQOSbC7uamY7lsM3wuW9Eo5cviXbrY4ZnfKKmtdY3tgk9yBXpgvUI/s640/Abd.+Aziz.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Abd. Aziz (kanan)</td></tr> </tbody></table> <b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b> Ibarat Peribahasa, Nasi sudah jadi bubur. Penyesalan datangnya belakangan, sebab yang diawal adalah formulir. Itulah yang akan dijalani Abd. Aziz saa ini.<br /><br />Karena uang sebesar Rp2.500.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Abd. Aziz (57) warga Dusun Bringin, Desa Apa’an, Kec. Pangatengan, Kabupaten Sampang Jawa Timur inipun menjadi penghuni warga Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) di Kabupaten Sampang, karena uang itu dianggap sebagai Tindak Pidana Korupsi, dengan meninggalkan anak semata wayang yang saat ini berusia 6 tahun.<br /><br />Yang terseret dalam kasus ini tidak hanya terdakwa Abd. Aziz, melainkan ada beberapa terdakwa yang sedang menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya, diantaranya terdakwa Mastur Kiranda (yang pinjam bendara terdakwa Abd. Aziz),; Noriman (yang membeli bendara terdakwa Abd. Aziz dari Mastur Kiranda),;  Didik Hariyanto Direktur CV Bina Consultan (yang mengerjakan pekerjaan) dan Sofiyan (pengawas/perencana).<br /><br />Kepada beritakrupsi,co, terdakwa Abd. Aziz bercerita. Sejak mendirikan CV Amor Palapa pada tahun 2009 lalu, Abd. Aziz baru mndapat 1 proyek PL (Penunjukan Langsung) dari Bupati Nurcahya, dan mendapat keuntungan sebesar Rp20 juta. Pada tahun 2016, Abdul Aziz meminjaamkan CV nya kepada orang lain dengan imbalan sebesaar Rp1.5 juta. Dan pada tahun 2016, Abdul Aziz kembali meminjamkan CV nya ke pihak lain dengan imbalan Rp2.5 juta sekaligus menghantarnya ke penjara.<br /><br />“Saya menyesal, saya tidak tahu kalau begini. Sejak 2009 samapai sekarang hanya mendapat satu proyek dari Bupati Nurcahya. Tahun 2016 saya dapat uang Rp1.5 juta, saat itu CV saya dipinjam. Tahun 2016, yang saat ini saya alami, saya terima Rp2.5 juta. Anak saya hanya satu, saat ini usia 6 tahun. Saya kapok,” kata terdakwa dengan polos dan tidak ada tampangnya sedikitpun sebagai kontraktor.<br /><br />“Terima kasih karena sudah memberikan saya saran. Tadi Jaksanya bilang ke saya supaya mengucapkan terima kasih ke sampean (anda),” ucapnya polos.<br /><br />Andai saja Abd. Aziz tidak meminjamkan bendera atau CV Amor Palapa miliknya ke sahabatnya sesama kontraktor di Kabupaten Sampang untuk mengerjakan proyek pemerintah daerah dan juga tidak menanda tangani dokumen kontrak dengan imbalan sebesar Rp2.5 juta, mungkin cerita hidupnya akan berbeda. <br /><br />Walaupun uang sebanyak itu sudah dikembalikannya ke kas negara melalui JPU sekitar 3 pekan lalu atas saran dari beritakorupsi.co sebelum JPU membacakan surat tuntutan, namun hal itu tetap dianggap sebagai Tindak Pidana Korupsi. Karena dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, tidak menyebutkan nominal uang yang dinikmati oleh tersangka/terdakwa. Namun bisa jadi salah pertimbangn Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman (Vonis) pidana penjara terhadap terdakwa.<br /><br />Pada sidang sebelumnya, dalam surat tuntutan JPU Kejari Sampang, menuntut terdakwa dengan pidana penjara yang totalnya selama 2 tahun dan 6 bulan. Dengan rincian, yaitu tuntutan pokok (pidana penjara badan) selama 1 (satu) tahun dan 6 (nenam) bulan, denda sebesar Rp50 juta subsidair 6 (enam) bulan kurungan serta dituntut pula untuk mengembalikan uang sebesar Rp2.5 juta dalam waktu 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, dan kalau terdakwa tidak membayar maka jaksa akan menyita harta bendanya, dan bila harta benda terdakwa tidak mencukupi maka diganti dengan penjara selama 6 (enam) bulan.<br /><br />Pada sidang yang berlangsung Selasa, 29 Oktober 2019, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan hukuman (Vonis) pidana penjara selama 1 (satu) tahun tehadap terdakwa Abd. Aziz dalam perkara Nomor 88/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Sby, kasus Korupsi proyek pembangunan kelas baru SMPN 2 Kabupaten Sampang pada tahun 2016 yang menelan anggaran dari APBD Kab. Sampang sebesar Rp Rp134.800.000 (Seratus tiga puluh empatjuta delapan ratus ribu rupiah) dan merugikan keuangan negara sama dengan jumlah anggaran.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-YRI-V58c07VQdyN2cCLrFerVnJd7q6wOQMDte7IVCQkYk_N987UTwvXCjXg_US5bUvTeI3uuShJKCu93hNeXZb8GK1-Td66orTp4zAQr4-886OpyzmwEne6_6OSKDKGN-n1m6JS6H9I/s1600/Abd.+Aziz....jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-YRI-V58c07VQdyN2cCLrFerVnJd7q6wOQMDte7IVCQkYk_N987UTwvXCjXg_US5bUvTeI3uuShJKCu93hNeXZb8GK1-Td66orTp4zAQr4-886OpyzmwEne6_6OSKDKGN-n1m6JS6H9I/s640/Abd.+Aziz....jpg" width="640" /></a></div> Vonis pidana penjara terhadap terdakwa Abd. Aziz yang diampingi Tim Penasehat Hukum (PH)-nya,  Yuliana Heriyanti Ningsih dkk dari LBH YLKI (Lembaga Legundi Keadilan Indoneisa), dibacakan oleh Majelis Hakim yang diketuai Hakim Hisbullah Idris dengan diabantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) serta Panitra Pengganti juga dihadri JPU dari Kejari Sampang.<br /><br />Dalam pertibangannya Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa Abdul Aziz terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum secara bersamaa-sama sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 3 UU No.31 Th.1999 sebagaimana telah telah dirubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana<br /><br />“Mengadili ; Menyatakan terdakwa Abdul Aziz terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ; Menjatuhkan hukuman pidana penjara terhadap terdakwa selama satu (1) tahun, denda sebesar lima puluh juta rupiah (Rp50.000.000). Apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan kurungan selama Satu (1) bulan,” ucap Ketua Majelis Hakim<br /><br />Atas putusan Majelis Hakim, terdakwa langsung menyatakan menerima, sementara JPU pikir-pikir. “Saya menerima,” kata terdakwa.<br /><br />Seperti yang diberitakan sebelumnya. Dalam surat tuntutan  JPU menyatakan, bahwa terdakwa Abd.Aziz selaku Direktur CV.Amor Palapa yang beralamat di Ds. Apa'an, Kec. Pangarengan, Kab. Sampang Madura Jawa Timur bersama-sama dengan Mastur Kiranda dan Noriman (tersangka dalam berkas perkara Terpisah/Splitsing), antara bulan Maret 2016 sampai dengan bulan Oktober 2016 atau setidak tidaknya dalam suatu waktu tahun 2016 bertempat di Sekolah SMPN 2 Ketapang Desa Ketapang Barat Kec.Ketapang Kab.Sampang Madura Jawa Timur, atau setidak tidaknya yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Surabaya Jawa Timur, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :<br /><br />Bahwa pada tahun 2016 Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang mendapat anggaran Kegiatan yang bersumber dari dana APBD Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2016 sebagaimana DPA Nomor : 1.01.1.01.01.16.03.5.2 tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp135.000.000 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) untuk pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 2 Ketapang.<br /><br />Setelah Dokumen Penganggaran Dinas Pendidikan Kab. Sampang di sahkan oleh Tim Anggaran dengan persetujuan DPRD Kab. Sampang, kemudian semua kegiatan di Dinas Pendidikan Kab. Sampang dituangkan dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) melalui website LPSE (Lembaga Pengadaan Secara Elektronik) Kab. Sampang.<br /><br />Selanjutnya dengan adanya penayangan RUP, semua penyedia jasa konsultan di Kab. Sampang mengetahui tentang adanya kegiatan perencanaan dan pengawasan di Dinas Pendidikan Kab. Sampang. Kemudian dari penayangan itu, penyedia jasa konsultan memasukkan profil company (perkenalan) melalui Bagian Sekretariat Dinas Pendidikan Kab. Sampang, kemudian oleh sekretariat akan di Disposisikan ke bidang kebijakan dan pembiayaan Disdik Kab. Sampang,<br /> <br /> Sehingga PPTK Akh. Raji'un (tersangka dalam berkas perkara terpisah/splitsing) profil yang masuk dari masing-masing penyedia jasa konsultan di inventarisir. Setelah diinventarisir kemudian PPK M. Jupri Riyadi, S.Pd, SH, MMPd (tersangka dalam berkas perkara terpisah/splitsing) membuat surat kepada pejabat pengadaan yaitu Sri Warsono, ST.Msi untuk diadakan pengadaan langsung pada perencanaan dan pengawasan kegiatan RKB SMPN 2 Ketapang Kab. Sampang TA 2016 terhadap CV Bina Consultan.<br /><br />Bahwa atas dasar surat dari PPK, kemudian Pejabat Pengadaan mengundang Direktur CV Bina Consultan yakni Didik Hariyanto (tersangka dalam berkas perkara terpisah/splitsing) untuk memasukkan pra kualifikasi dengan melampirkan dokumen-dokumen kelengkapannya antara lain : SUJK (Surat Ijin Usaha Jasa Konsultansi; NPWP Perusahaan; Laporan Pajak; TDP (Tanda Daftar Perusahaan); Kartu Tanda Keanggotaan Asosiasi; SBU (Sertifikat Badan Usaha Jasa Perencanaan dan Pengawasan).<br /><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgECE7eWjzntsuCKUtyr9QafGyc6gv1VJaVntQBFHv8J-qZZXjyYJ2pT-3B6gpCGKhCqONJAGOJ474HC3lNiRX34IIcQ_aH2XtkGHSrWWxxvobL_TvdeU1Cbl1cxjVe1t_ny_MQU9Ab3SU/s1600/2.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgECE7eWjzntsuCKUtyr9QafGyc6gv1VJaVntQBFHv8J-qZZXjyYJ2pT-3B6gpCGKhCqONJAGOJ474HC3lNiRX34IIcQ_aH2XtkGHSrWWxxvobL_TvdeU1Cbl1cxjVe1t_ny_MQU9Ab3SU/s640/2.png" width="640" /></a></div> Setelah memenuhi pra kualifikasi, kemudian dilakukan penawaran harga terhadap perencanaan dan pengawasan untuk selanjutnya Pejabat Pengadaan melaksanakan evaluasi harga (saat itu penawaran CV Bina Consultan memenuhi syarat penawaran dimana harga tersebut msih dibawah Harga Perkiraan Sendiri (HPS).<br /><br />Selanjutnya Pejabat Pengadaan mengundang kembali CV Bina Consultan untuk dilakukan negosiasi harga. Setelah tahap negosiasi selesai, kemudian Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung pada pekerjaan perencanaan dan pengawasan.<br /><br />Kemudian pejabat pengadaan membuat surat penetapan CV Bina Consultan sebagai konsultan perencanaan dan pengawasan yang ditujukan kepada PPK dalam hal ini CV CV Bina Consultan dengan direktur Didik Hariyanto (tersangka dalam berkas perkara terpisah/splitsing) sebagai konsultan perencanaan dan pengawasan sebagaimana kontrak Perencanaan Nomor : 425/01l6.03.PRC.SMPN/KONTRAK/lV/434.101/2016 Tanggal 27 April 2016 dan Pengawasan Nomer : 425/ 16.03/02.pwsviil 16.03/“1/2016 Tanggal 25 Agustus 2016<br /><br />Bahwa setelah RKA (rencana kegiatan anggaran) Dinas Pendidikan Kab. Sampang disahkan semua kegiatan tersebut yang dituangkan dalam RUP (rencana Umum Pengadaan), selanjutnya dengan adanya RUP, semua rekanan yang ada di Kab. Sampang, mengetahui tentang adanya kegiatan pengadaan di Dinas Pendidikan Kab. Sampang baik fisik maupun non ftsik, selanjutnya CV Amor Palapa memasukkan Proposal/Proflle company melalui bagian sekretariat, kemudian didisposisi kebagian sarana dan prasana Dinas Pendidikan. Kemudian oleh PPTK  Akhroji’un (tersangka dalam berkas perkara terpisah/Splitsing) di invetarisir.<br /><br />Dan setelah beberapa waktu kemudian, PPK yakni M. Jupri Riyadi. S.Pd, SH, MMPd (tersangka dalam berkas perkara terpisah/Splitsing) menyurati Pejabat Pengadaan Sri Warsono untuk dilakukan pengadaan Langsung (PL) atas semua proposal yang masuk (dimana yang tertera pada halaman 27 pada Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 1425/16.03/KONTRAK/434.lOl/VIIU2016 Tanggal 25 Agustus 2016 tentang Proyek Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 2 Kec. Ketapang Kab. Sampang TA 2016, CV Amor Palapa di mana tyerdakwa Abd. Aziz adalg sebagai Direktur, ditunjuk dan memenuhi syarat sebagai penyedia barang dan jasa dalam Proyek Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 2 Kec. Ketapang Kab. Sampang TA 2016, karena sudah melewati tahapan evaluasi kualifikasi dan penawaran harga.<br /><br />Bahwa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 425 / 16.03/65/ SPMK / 434 . lOl/VIII/ 2016 tanggal 25 Agustus 2016 dalam Proyek Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 2 Kec. Ketapang Kab. Sampang TA 2016 dimana ketentuan pengerjaan selama 100 (Seratus) hari Kalender dengan spesifikasi teknis sebagai berikut:<br /><br />Bahwa Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 2 Ketapang tersebut tidak dikerjakan oleh terdakwa ABDAZIS selaku Direktur CV AMOR PALAPA, melainkan dalam pelaksanaan proses tahapan Pengadaan Langsung (PL) perusahaan CV. AMOR PALAPA dipinjam oleh saksi Mastur Kiranda (tersangka dalam berkas perkara Terpisah/Splitising) yang mana saksi Mastur Kiranda memberikan Fee kepada Terdakwa selaku Direktur CV. AMOR PALAPA sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) agar dapat mengerjakan Proyek Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 2 Kec. Ketapang Kab. Sampang TA 2016 namun kemudian oleh saksi Mastur Kiranda peketjaan tersebut dijual/dialihkan kepada Noriman (tersangka dalam berkas perkara Terpisah/Splitising) sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).<br /><br />Bahwa pada pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP Negeri 2 Ketapang Ds. Ketapang Barat, Kec. Ketapang Kab. Sampang , Pelaksana pekerjaan tidak sah/tidak sesuai dengan kontrak dikarenakan, Saksi Noriman tidak memegang atau tidak beracuan pada RAB yang sudah ada dan telah di sepakati oleh kedua belah pihak yaitu Pihak PPK yakni Saksi M.JUPRI RIYADI.S.Pd, SH, M.MPd dan terdakwa ABD AZIS selaku Direktur CV AMOR PALAPA, sehingga dapat dipastikan kualitas bangunan tidak sesuai dengan RAB yang ada dalam kontrak.<br /><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhANlPv2evAC4zDm9BQv-ZuC_SNJE-1I83LoM0zPkEg6-ehtY4zD2Tpsga5yae8uDDWupS_ktIxDZ2biPd4grvw54uP6FHif7B0UE5STgqzM_V9nHjncozrySGT79hDjTAR5hbBcY7nyzs/s1600/IMG_20190924_135948.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="562" data-original-width="640" height="562" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhANlPv2evAC4zDm9BQv-ZuC_SNJE-1I83LoM0zPkEg6-ehtY4zD2Tpsga5yae8uDDWupS_ktIxDZ2biPd4grvw54uP6FHif7B0UE5STgqzM_V9nHjncozrySGT79hDjTAR5hbBcY7nyzs/s640/IMG_20190924_135948.jpg" width="640" /></a></div> Bahwa Pembayaran Pekerjaan pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 2 Ketapang tersebut dinyatakan 100% dengan rincian sebagai berikut: Pembayaran Tahap I senilai 45 % yakni sebesar Rp60.660.000 sebagaimana Surat Perintah Membayar TA. 2016 Nomor : 00599/SPM-LS/1.01.01/l1/2016, Tanggal 08 Nopember 2016 perihal pembayaran Termyn I Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 2 Ketapang Kab. Sampang;<br /><br />Pembayaran Tahap II senilai 50 % yakni sebesar Rp67.400.000 sebagaimana Surat Perintah Membayar TA. 2016 Nomor : 00832/SPM-LS/l.01.01/12/2016, Tanggal 06 Desember 2016 perihal pembayaran Termyn II Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 2  Ketapang Kab. Sampang.<br /><br />Pembayaran Tahap III senilai 5 % yakni sebesar Rp. 6.740.000 Surat Surat Perintah Membayar TA. 2016 Nomor : 00833/SPM-LS/l.Ol.01/l2/2016, Tanggal 06 Desember 20l6 perihal pembayaran Termyn lll Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 2 Ketapang Kab. Sampang.<br /><br />Bahwa proses Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 2 Ketapang Kab Sampang tersebut, oleh terdakwa ABD AZlS selaku Direktur CV AMOR PALAPA tidak sesuai dengan Pasal 87 ayat (3) (Penyedia barang dan jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan sub kontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedian barang ataujasa specialist) dan Ayat (4) (Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 3 penyedia barang atau jasa dikenakan sanksi berupa denda yang bentuk dan besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam dokumen kontrak) Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 70 tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.<br /><br />Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Kontruksi H. Ahmad Musyafak setelah melakukan cek fisik bangunan Ruang Kelas Baru SMPN 2 Ketapang Kab Sampang tersebut Roboh, disebabkan karena pekerjaan bagian-bagian fisik, seperti pegerjaan beton, pekerjaan pasangan, pekerjaan atap, pekerjaan Kusen pintu dan jendela tidak dikerjakan secara benar serta tidak sesuai dengan RAB, sehingga menyebabkan adanya perubahan bentuk dari fisik bangunan (rusak) yang akhirnya bangunan tersebut roboh, terjadi kegagalan kontruksi yang mengakibatkan bangunan tidak dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan awal yaitu penambahan ruang kelas baru SMPN 2 Kec. Ketapang Sampang.<br /><br />Bahwa berdasarkan hasil audit oleh Tim Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang No. X.O43/63/434.100/2018 tanggal 28 September 2018 diperoleh hasil penghitungan kerugian negara sebesar Rp l34.800.000 (Seratus tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).<br /><br />Bahwa meskipun hasil pemeriksaan fisik bangunan tersebut terpasang sebesar Rp29.592.130,420 (dua puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh dua ribu seratus tiga puluh koma empat ratus dua puluh rupiah) tetap dinilai sebagai total loss, karena fisik bangunan terjadi kegagalan kontruksi sehingga bangunan tersebut tidak bisa dimanfaatkan, sehingga terjadi Kerugian Negara sebesar Rp134. 800. 000 (Seratus tiga puluh empatjuta delapan ratus ribu rupiah).<br /><br />Bahwa akibat perbuatan terdakwa Abd. Aziz selaku Direktur CV. Amor Palapa bersama-sama dengan Mastur Kiranda dan Noriman (tersangka dalam berkas perkara terpisah/splitsing) tersebut telah merugikan keuangan Negara sebesar Rpl34.800.000 (Seratus tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).<br /><br />Bahwa terdakwa Abd. Aziz selaku Direktur CV Amor Palapa menyalahgunakan kewenangannya meminjamkan perusahaan terdakwa kepada Mastur Kiranda dan mendapat Fee sebesar Rp2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dari  Mastur Kiranda, kemudian oleh Mastur Kiranda dijual kepada Pelaksana yang tidak sah yakni Noriman (tersangka dalam berkas perkara Terpisah/Splitising) sebesar Rp25.000.000 (dua Puluh lima juta Rupiah).<br /><br />Bahwa pada pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP Negeri 2 Ketapang Ds. Ketapang Barat, Kec. Ketapang Kab. Sampang, pelaksana tidak sah karena Noriman tidak memegang atau tidak beracuan pada RAB yang sudah ada didalam kontrak yang sudah di sepakati oleh kedua belah pihak yaitu PPK M. Jupri Riyadi dan terdakwa Abd. Aziz selaku Direktur CV Amor Palapa, sehingga dapat dipastikan kualitas bangunan tidak akan sesuai dengan RAB yang ada dalam kontrak.<br /><br />Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Kontruksi H. Ahmad Musyafak, setelah melakukan cek fisik bangunan Ruang Kelas Baru tersebut yang roboh karena pekerjann bagian-bagian fisik  seperti pegerjaan beton, peketjaan pasangan, pekerjaan atap, pekerjaan kusen pintu dan jendela  tidak dikerjakan secara benar dan sesuai RAB, sehingga menyebabkan adanya perubahan bentuk dari fisik bangunan (rusak) yang akhirnya bangunan tersebut roboh, terjadi kegagalan kontruksi yang mengakibatkan bangunan tidak dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan awal yaitu penambahan ruang kelas baru pada SMPN 2 Kec. Ketapang Sampang.<br /><br />Bahwa berdasarkan hasil audit oleh Tim Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang No. X.O43/63/434.lOO/20l8 tanggal 28 September 2018 diperoleh hasil penghitungan kerugian negara sebesar Rp. 134.800.000,(Seratus tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).<br /><br />Meskipun hasil pemeriksaan fisik bangunan tersebut terpasang senilai Rp29.592.130,420 (dua puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh dua ribu seratus tiga puluh koma empat ratus dua puluh rupiah) tetap dinilai sebagai total loss, karena fisik bangunan terjadi kegagalan kontruksi sehingga bangunan tersebut tidak bisa dimanfaatkan, sehingga terjadi Kerugian Negara sebesar Rp134.800.000,(Seratus tiga puluh empatjuta delapan ratus ribu rupiah).<br /><br />Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU No.31 Th.1999 sebagaimana telah telah dirubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana. (Jen/T1m)

News Tipikor Uang Rp2.5 Juta, Menghantarkan Abd. Aziz Kepenjara 1 Thn

Terdakwa Abd. Aziz (kanan) BERITA KORUPSI .CO – Ibarat Peribahasa, Nasi sudah jadi bubur. Penyesalan datangnya belakangan, sebab yang d...

»