Terdakwa Korupsi yang Menderita Penyakait “TBC” Divonis 3 Tahun Penjara

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgNyziN6CE7gX7cAUkhLlbaFdjjBnstsJfDqsxjay8V9fXZeURgjMfkm0hHpXcIBAEfn3aV1KJ79-cb6ePDzdCQL28YLHXk0wUJwAA0niQNXsq130P0JT02nvJlHA1asZh21v6kmYHCSnI/s1600/IMG20190613144400.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="365" data-original-width="647" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgNyziN6CE7gX7cAUkhLlbaFdjjBnstsJfDqsxjay8V9fXZeURgjMfkm0hHpXcIBAEfn3aV1KJ79-cb6ePDzdCQL28YLHXk0wUJwAA0niQNXsq130P0JT02nvJlHA1asZh21v6kmYHCSnI/s640/IMG20190613144400.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Choiril Suparjo di gendong kelaurganya keluar dari ruang sidang</td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: large;">#Selain divonis 3 tahun penjara, terdakwa Choiril Suparjo selaku Ketua Koperasi Tani Ketajek Makmur Kabupaten Jember di hukum untuk mengembalikan kerugian keuangan negara sebesar Rp11 Miliyar, Sedangkan terdakwa Moslih Tomo adalah Bendahara Koperasi divonis 1 tahun penjara#</span><br /> <br /> <br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Kamis, 13 Juni 2018, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang diketuai Hakim Dede Suryaman dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu Dr. Lufsiana dan Emma Suryani, menjatuhkan hukuman (Vonis) pidana penjara selama 3 (tiga) tahun denda sebesar Rp100 juta subsidair 2 (dua) bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp11.302.138.760 (sebelas miliyar tiga ratus dua juta seratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) terhadap terdakwa Choiril Suparjo selaku Ketua Koperasi Tani Katajek Makmur (TKM) Kabaupaten Jember.<br /> <br /> Selain Choiril Suparjo yang sedang menderita penyakit menular (TBC) bertahun-tahun, Majelis Hakim juga menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50 juta subsidair 1 (satu) bulan kurungan terhadap terdakwa Moslih Tomo selaku Bendahara Koperasi Tani Katajek Makmur (TKM) Kabaupaten Jember.<br /> <br /> Persidangan yang berlangsung berbeda dari ratusan bahkan ribuan kasus perkara Korupsi yang disidangkan di Pengadilan Tipikor Surabaya. Sebab sidang kali ini, Majelis Hakim, JPU, Penasehat Hukum terdakwa, Wartawan maupun pengunjung sidang termasuk yang berada diluar sidang, sama-sama menggunakan masker untuk menjaga kesehatan.<br /> <br /> Kedua terdakwa (Choiril Suparjo dan Moslih Tomo) selaku pengurus Koperasi Koperasi Tani Katajek Makmur (TKM) Kabaupaten Jember ini terseret dalam kasus Korupsi penerimaan biaya maupun pajak hak kelola lahan kebun Ketajek milik Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Kahyangan Jember, salah satu peruhaan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) Kabupaten Jember oleh Koperasi Tani Ketajek Makmur sejak tahun 2015 hingga 2017 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp11.302.138.760 (sebelas miliyar tiga ratus dua juta seratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).<br /> <br /> Hukuman pidana penjara terhadap terdakwa Choiril Suparjo dan Moslih Tomo dibacakan oleh Majelis Hakim dalam dua session di muka persidangan di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sedati, Sidaorjo Jawa Timur dengan agenda pembacaan surat putusan, yang dihadiri oleh JPU Herdian yang juga selaku Kasi Pidsus (Kepala Seksi Pidana Khusus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember serta Penasehat Hukum (PH) terdakwa, M. Nuril<br /> <br /> Hukuman pidana penjara selama 3 tahun bagi terdakwa Choiril Suparjo, mungkin tidak seimbang dengan kerugian negara yang ditimbulkan oleh perbuatannya, namun bila melihat kondisi terdakwa yang sangat memprihatinkan saat ini karena penyakit “TBC” yang diderita oleh terdakwa sejak lama, akan lebih berat untuk dirasakan oleh terdakwa sendiri, begitu juga bagi orang-orang di sekitar terdakwa maupun petugas Lapas.<br /> <br /> Karena bila dibiarkan menjalani hukuman di dalam penjara tanpa penanganan dokter secara serius, bisa jadi akan menebar ke narapidana lainnya. Dan itulah sebabnya, pihak Kejaksaan Jember yang semepat menahan terdakwa merasa direpotkan dan akhirnya menawarkan kepada keluarga terdakwa untuk pengalihan status tahana Rutan (rumah Tahanan Negara) menjadi tahanan Kota, yang semula permohonan penangguhan penahanan ditolak oleh Kejaksaan Negeri Jember, seperti yang disapaikan oleh Penasehat Hukum (PH) terdakwa, M. Nuril.<br /> <br /> Sementara dalam putusan Majelis Hakim, Kedua terdakwa (Choiril Suparjo dan Moslih Tomo) dijerat  dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) K UHP juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sedangkan Moslih Tomo dijerat dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b dalam Undang-Undang yang sama.<br /> <br /> Majelis Hakim pun mungkin tak mau terdakwa berlama-lama duduk dikursi pesakitan Pengadilan Tipikor Surabaya dengan kondisi yang kurang sehat, sehingga surat putusan yang terdiri dari puluhan lembar itu tidak dibacakan selehuruhnya, namun sudah termuat dalam amar putusan Majelis Hakim. <br /> <br /> Penyakit yang diderita terdakwa Coiril Suparjo menjadi salah satu hal yang meringankan dalam pertimbangan  Majelis. Sehingga putusan 3 tahun dijatuhkan dari tuntutan JPU selama 5 tahun.<br /> <br /> “Mengadili ; Menyatakan terdakwa Coiril Suparjo terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan  Tindak Pidana Korupsi sebagaiaman diatur dan diancam dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) K UHP juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;<br /> <br /> Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, denda sebesar Rp100 juta subsidair 2 (dua) bulan kurungan ; Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp11.302.138.760 (sebelas miliyar tiga ratus dua juta seratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah). Bilamana terdakwa tidak membayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa untuk dilelang sebagai uang pengganti. Bilamana harta benda terdakwa tidak mencukupi, maka diganti dengan penjara selama 1 (satu) tahun,” ucap Ketua Majelis Hakim.<br /> <br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiFL7GXaHo5ykevQdOhQ2F9XHKJ7P-YL87lfmW3-uo65p4B5tr64pNQX-DzqjHrLLAyFlIH5W9gJdnO4QDCUt4-Gc1PtRRVEe49EKXb36JpzpriNpShzt98q5pRcF6xwj-vyucfJqOnka8/s1600/IMG20190613143502.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="365" data-original-width="647" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiFL7GXaHo5ykevQdOhQ2F9XHKJ7P-YL87lfmW3-uo65p4B5tr64pNQX-DzqjHrLLAyFlIH5W9gJdnO4QDCUt4-Gc1PtRRVEe49EKXb36JpzpriNpShzt98q5pRcF6xwj-vyucfJqOnka8/s640/IMG20190613143502.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Moslih Tomo</td></tr> </tbody></table> Kemudian Majelis Hakim melanjutkan pembacaan putusan pada sidang session kedua dengan terdakwa Mosleh Tomo. <br /> <br /> Terdakwa bendahara Koperasi ini dinyatakan terbuki berasalah sebagaiaman diatur dan diancam dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) K UHP juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;<br /> <br /> Terdakwa Mosleh Tomo pun dihukm (Vonis) pidana pejara selama 1 tahun denda sebesar Rp50 juta subsidair 1 bulan kurungan. Hukuman (vonis) terhadap terdakwa inipun juga dikurangi 6 bulan dari tuntutan JPU.<br /> <br /> Atas putusan Majelis Hakim, kedua terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya maupun JPU sama-sama mengatakan pikir-pikir.<br /> <br /> Seperti yang diberitakan sebelumnya. Dalam surat tuntutan JPU dijelaskan, bahwa terdakwa maupun pihak Koperasi Tani Ketajek Makmur, sejak menerima hak pengelolaan kebun ketajek, yakni sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang tidak pernah menyerahkan bagi hasil kepada Pihak PDP Kahyangan Jember yang merupakan bagian dari PAD Pemkab Jember, yang seharusnya hal tersebut disikapi oleh Ir. Sujatmiko selaku Mantan Dirut PDP Kahyangan Jember 2011 - 2015 dengan melakukan peringatan/ teguran serta penagihan, namun justru disikapi oleh saksi Ir. Sujatmiko dengan mengeluarkan surat nomor : 01/ 611.2/1344/710/2014 Tanggal 25 Juni 2014 tentang pembetalan MoU Kebun Ketajik yang ditindaklanjuti dengan surat Nomor : 01/ 611.2/1438/710/2014 Tanggal 08 Juli 2014 perihal pembatalan MoU Ketajek yang selanjutnya surat tersebut dipakai sebagai dasar oleh terdakwa maupun pihak Koperasi Tani Ketajek Makmur untuk tidak melaksanakan kewajibannya memberikan kontribus kepada PAD Pemkab Jember melalui penyerahan bagi hasil pengelolaan komoditi tanaman di kebun Ketajek hingga saat ini, sebagaimana tertuang dalam kesepakatan.<br /> <br /> Tanah kebun Ketajek seluas 477,8 ha yang terletak di Desa Pakis dan Desa Suci Kecamatan Panti Kabupaten Jember berdasarkan SK Kepala BPN No. 2/HGUIBPN/2000 tanggal 21 Jaunari 2000, dikuasai oleh PDP Kabupaten Jember yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.<br /> <br /> Selanjutnya berdasarkan SK. DPRD Kab. Jember Nomor 14 Tahun 2013 tentang persetujuan Divestasi dan Penyerahan Tanah Ketajek (hibah) kepada warga melalui Koperasi Ketajek Makmur dan Surat Bupati Jember Nomor 590/130/1.11/2014 perihal penarikan kembali asset Pemkab Jember Kebun Ketajek Tanah Ketajek adalah merupakan aset Pemerintah Kabupaten Jember yang dipisahkan dan pengelolaannya dilaksanakan oleh PDP Kahyangan sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). <br /> <br /> JPU mengatakan, bahwa atas dasar Surat Bupati Jember kepada Ketua DPRD Jember Nomor : 590/691/1.11I2013 tanggal 12 November 2013 tentang permohonan persetujuan pelakanaan Divestasi dan Penyerahan tanah Ketajek (Hibah) kepada warga Ketajek melalui Koperasi Ketajek Makmur. Dan Surat DPRD Jember Nomor : 14 tahun 2013 tentang persetujuan Divestasi dan Penyerahan Tanah Ketajek (hibah) kepada warga Ketajek memlaui Koperasi Ketajek Makmur Ketua Koperasi mengirim surat nomor 01/Kop-1IKM/lV/2014 tanggal 23 April 2014 Pen'hal Permohonan percepatan penyerahan Tanah warga Ketajek atau ahli wan'snya melalui Koperasi Ketajek Makmur, atas permohonan Surat Tersebut pihak PDP Kahyangan Jember membalas dengan surat Nomor : 01/611.21920/7 10/2014 tanggal 29 April 2014. <br /> <br /> JPU menjelaskan, ahwa Koperasi Tani Ketajek Makmur berdiri sejak tanggal 30 November 2011 berdasarkan Akta Pendirian Koperasi Ketajek Makmur Nomor : 518l1008.BH/XVI.7I410/2011 dan beranggotakan sejumlah nama yang tertuang dalam SK bupati nomor 188.45/161/012/2013 tentang hasil verifikasi pemilik hak tanah ketajek yang berjumlah 668 nama. Bahwa berdasarkan Berita Acara Perubahan Pengurus Koperasi Tani Ketajek Makmur pada hari Rabu, tanggal 5 Maret 2014 mengalami perubahan dengan susunan sebagai berikut : Ketua Koperasi : Suparnno,; Wakil Ketua, Sirod,; Sekrestaris, Fahrul Rasid,;  Bendahara, Aritin/Yuyun.<br /> <br /> Serah terima Kebun Ketajek oleh Bupati Jember kepada Koperasi Tani Ketajek Makmur dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 21 Juli 2014 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Aset Daerah Nomor : 028/2327/318l2014 tanggal 21 Juli 2014 dengan total nilai asset Perusahaan Daerah Perkebunan Kahyangan Jember yang diserahkan sebesar Rp6.868.096.654,62 (enam milyar delapan ratus enam puluh delapan juta Sembilan puluh enam ribu enam ratus lima puluh empat rupiah enam puluh dua sen), selanjutnya seluruh asset Perusahaan Daerah Perkebunan Kahyangan Jember, pengelolaan kebun ketajek menjadi tangung jawab Koperasi Tani Ketajek Makmur.<br /> <br /> Bahwa setelah penyerahan asset milik PDP Khayangan Jember selanjutnya agar pengelolaan tanaman yang tumbuh di atas tanah kebun ketajek yang masih berstatus sebagai aset dari PDP Kahyangan Jember dapat memberikan kontribusi kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemkab Jember melalui PDP Kahyangan Jember selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemkab Jember Daerah serta memberikan pemasukan kepada Koperasi Tani Ketajek Makmur selaku penerima hak kelola atas lahan kebun ketajek serta anggotanya yang terdiri atas 668 orang ahli waris pengelola tanah kejatejk sebagaimana tersebut dalam surat Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45/ 161/ 012/ 2013 tanggal 20 Februari 2013 yang diperkuat dengan Putusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur Nomor 1/ HGR AGRARIAI XII HMI llI tanggal 17 Desember 1964, dan mengingat HGU PDP Kahyangan Jember atas lahan kebun Ketajek sampai dengan tahun 2024 maka selanjutnya dibuat kesepakatan (MOU) dalam pengelolaan tanaman komoditi dan non komoditi yang menjadi asset dari PDP Kahyangan Jember antara pihak Koperasi Tani Ketajek Makmur dengan Direktur Umum dan Keuangan PDP Kahyangan Jember sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Akta Notaris Nomor 08 tanggal 02 Juni 2014, yang ditandatangani oleh lr. SUJATMIKO selaku Dirut PDP Kahyangan Jember sebagai Pihak Pertama, dan Chairil Suparjo selaku Ketua Koperasi Tani Ketajek Makmur sebagai Pihak Kedua.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiFhYzKXn2t0ab4sMRFBbF399o0SwzHG5yjalBcRWLRhRUDpP_wTQmNQmGN7KZDoRpmFjg35RQQ9DJNZkPupaHKxgO90U7AHJmP5YMWkaW5hn3t6gM5WJXz1tm5GifKanhtGtXWCdZ_1hc/s1600/IMG20190509161310.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiFhYzKXn2t0ab4sMRFBbF399o0SwzHG5yjalBcRWLRhRUDpP_wTQmNQmGN7KZDoRpmFjg35RQQ9DJNZkPupaHKxgO90U7AHJmP5YMWkaW5hn3t6gM5WJXz1tm5GifKanhtGtXWCdZ_1hc/s640/IMG20190509161310.jpg" width="640" /></a></div> Menindaklanjuti kerja sama antara PDP Kahyangan Jember dengan Koperasi Ketajek Makmur sesuai MoU tanggal 24 Juli 2014, yaitu kerja sama bagi hasil panen komoditi kopi dan cengkeh yang disepakati sharing profit sebesar 70% bagi PDP, dan 30% bagi koperasi untuk tahun 2014, karena PDP membiayai mulai awal pemeliharaan sampai dengan panen. Kemudian untuk tahun 2015 sampai seterusnya, disepakati sharing profit 30% bagi PDP dan 70% untuk pihak Koperasi, sedangkan untuk tanaman non komoditi sharing profit sebesar 70% bagi PDP dan 30% bagi koperasi.<br /> <br /> JPU mengatakan, bahwa terdakwa maupun pihak Koperasi Tani Ketajek Makmur, sejak menerima hak pengelolaan kebun ketajek, yakni sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang tidak pernah menyerahkan bagi hasil kepada Pihak PDP Kahyangan Jember yang merupakan bagian dari PAD Pemkab Jember, yang sehanrsnya hal tersebut disikapi oleh Ir. Sujatmiko selaku Mantan Dirut PDP Kahyangan Jember 2011 - 2015 dengan melakukan peringatan/ teguran serta penagihan, namun justru disikapi oleh saksi Ir. Sujatmiko dengan mengeluarkan surat nomor : 01/ 611.2/1344/710/2014 Tanggal 25 Juni 2014 tentang pembetalan MoU Kebun Ketajik yang ditindaklanjuti dengan surat Nomor : 01/ 611.2/1438/710/2014 Tanggal 08 Juli 2014 perihal pembatalan MoU Ketajek yang selanjutnya surat tersebut dipakai sebagai dasar oleh terdakwa maupun pihak Koperasi Tani Ketajek Makmur untuk tidak melaksanakan kewajibannya memberikan kontribus kepada PAD Pemkab Jember melalui penyerahan bagi hasil pengelolaan komoditi tanaman di kebun ketajek hingga saat ini sebagaimana tertuang dalam kesepakatan.<br /> <br /> Bahwa hasil yang belum diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jember melalui PDP Kahyangan Jember dari Koperasi tani Ketajek Makmur sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 ; 1. Bagi bagi hasil untuk tanaman komoditi sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 sebesar Rp1.629.262.800,; 2. Sedangkan bagi hasil untuk tanaman non komoditi sebanyak 9376 pohon dengan volume 11.303.748 M3 dengan nilai sebesar Rp24.172.297.000 (sebagai kerugian).<br /> <br /> JPU mengungkapkan, karena sesuai dengan kesepakatan antara PDP Kahyangan dengan Koperasi Tani Ketajek Makmur untuk tanaman non komoditi sharing profit sebesar 70% untuk pendapatan, dan 30% bagi koperasi, maka yang menjadi hak PDP Kahyangan Jember terkait pengelolaan tanaman non komoditi adalah sebesar 70 % dari Rp24.172.297.000 (dua puluh empat milyar seratus tujuh puluh dua juta dua ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah) yakni sejumlah Rp16.921.097.900 (enam belas milyar Sembilan ratus dua puluh satu juta Sembilan puluh tujuh ribu Sembilan ratus mpiah). <br /> <br /> “Sehingga total yang menjadi hak PDP Kahyangan dalam pengelolaan tanaman komoditi dan non komoditi di lahan kebun ketajek adalah seiumlah Rp11.302.138.760 (sebelas miliyar tiga ratus dua juta seratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah). <br /> <br /> Bahwa selain mendapatkan hasil dari pengelolaan tanaman komoditi dan non komoditi sebagaimana teruraiu di atas, terdakwa maupun Pihak Koperasi tani Ketajek Makmur bersama dengan H. M. Moslih Tomo juga melakukan pungutan secara sepihak kepada warga penerima hak atas pengelolaan lahan ketajek dengan dalih retribusi atas hak garap dan pembayaran pajak tanpa adanya bukti tanda terima, selain itu terdakwa maupun Pihak Koperasi tani Ketaiek Makmur telah menyerahkelolakan lahan kebun ketajek kepada pihak ketiga dengan permintaan sejumlah uang, serta pemberian hak kepada pihak ketiga untuk memungut hasil atas tanaman komoditi maupun non komoditi di atas lahan kebun ketajek serta hak untuk menanami lahan kebun ketajek dengan luas dan jangka waktu kelola sesuai dengan yang telah diperjanjikan oleh terdakwa maupun Pihak Koperasi tani Ketajek Makmur dengan pihak ketiga dengan dasar perjanjian akta Notaris, yaitu ;<br /> <br /> a. Akte Notaris Nomor 70 tanggal O7 Aptil 2017 oleh Notaris Achmad Saleh Perihal Perjanjian pengelolaan Lahan Kebun ketajek antara Choril Suparjo selaku pihak pertama selaku Ketua Koperasi Tani Ketajek makmur dengan Wajihuddin selaku pihak kedua, untuk pengelolaan lahan kebun ketajek dengan hak untuk menanam pohon sengon sebanyak 150.000 (seratus lima puluh ribu) pohon per hektar, dengan hak tanam seluas 10 (sepuluh) hektar selama 6 (enam) tahun sejak tanggal 05 April 2017 sampai dengan 05 April 2023 dengan persentase bagi hasil sebesar 40 % (empat puluh persen) untuk pihak pertama  dan 60 % (enam puluh persen) untuk pihak kedua.<br /> <br /> b. Akta Notaris Nomor 181 tanggal 15 Mei 2017 oleh Notaris Achmad Saleh Perihal Perjanjian pengelolaan Lahan Kebun ketaiek antara Choril Suparjo selaku pihak pertama dalam kapasitas sebagai Ketua Koperasi Tani Ketajek makmur dengan Sugeng Yulianto selaku pihak kedua yakni pengelolaan lahan kebun ketajek dengan hak untuk menanam pohon sengon sebanyak 150.000 (seratus lima puluh ribu) pohon per hektar, dengan hak tanam seluas 10 (sepuluh) hektar selama 6 (enam) tahun sejak tanggal 12 Mei 2017 sampai dengan 12 Mei 2023 dengan persentase bagi hasil sebesar 40 % (empat puluh persen) untuk pihak pertama dan 60 % (enam puluh persen) untuk pihak kedua<br /> <br /> c. Akta Notaris Nomor 338 tanggal 23 Maret 2017 oleh Notaris Achmad Saleh Perihal Perjanjian pengelolaan Lahan Kebun ketaiek antara Choril Suparjo selaku pihak pertama dalam kapasitas sebagai Ketua Koperasi Tani Ketaiek makmur dengan HAJI SAMAJI selaku pihak kedua yakni pengelolaan tahan kebun ketaiek dengan hak untuk menanam pohon sengon sebanyak 150.000 (seratus lima puluh ribu) pohon per hektar, dengan hak tanam seluas 25 (dua puluh lima) hektar selama 6 (enam) tahun sejak tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan 23 Maret 2023 dengan persentase bagi hasil sebesar 40 % (empat puluh persen) untuk pihak pertama dan 60 % (enam puluh persen) untuk pihak kedua.<br /> <br /> d. Akta Notaris Nomor 373 tanggal 24 Maret 2017 oleh Notaris Achmad Saleh Perihal Perjanjian pengelolaan Lahan Kebun ketajek antara Choiril Suparjo selaku pihak pertama dalam kapasitas sebagai Ketua Koperasi Tani Ketajek makmur dengan Hanafi selaku pihak kedua yakni pengelolaan lahan kebun ketaiek dengan hak untuk menanam pohon sengon sebanyak 150.000 (seratus lima puluh ribu) pohon per hektar, dengan hak tanam seluas 30 (tiga puluh) hektar selama 6 (enam) tahun sejak tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan 23 Maret 2023 dengan persentase bagi hasil sebesar 40 % (empat puluh persen) untuk pihak pertama dan 60 % (enam puluh persen) untuk pihak kedua; <br /> <br /> e. Akta Notaris N0mor 452 tanggal 26 Oktober 2017 oleh Notaris Achmad Saleh Perihal Perjanjian pengelolaan Lahan Kebun ketajek antara Choiril Suparjo selaku pihak pertama dalam kapasitas sebagai Ketua Koperasi Tani Ketajek makmur dengan Mohammad Homsin Faqih selaku pihak kedua yakni pengelolaan lahan kebun Bendo 3 dan Kebun Jemkan. Desa Suci dengan hak untuk menanam pohon sengon sejak tanggal 20 Oktober 2017 sampai dengan 20 Oktober 2023 dengan persentase bagi hasil sebesar 40 % (empat puluh persen) untuk pihak pertama dan 60 % (enam puluh persen) untuk pihak kedua; <br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4px7mNc5xB64L1maVR7BV0604lbkdVigwPezk8PZDIraVrBA2UPEBV55UR8A77mLtMsR3e4EDjX-DQtMRb0zy_ZECvjpD_d-fqTO5GEkMFkTCa0gXcdK0KgZsDfYaV8MRB3avcr7O8fY/s1600/IMG20190613143534.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="365" data-original-width="647" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4px7mNc5xB64L1maVR7BV0604lbkdVigwPezk8PZDIraVrBA2UPEBV55UR8A77mLtMsR3e4EDjX-DQtMRb0zy_ZECvjpD_d-fqTO5GEkMFkTCa0gXcdK0KgZsDfYaV8MRB3avcr7O8fY/s640/IMG20190613143534.jpg" width="640" /></a></div> f. Akta Notaris Nomor 464 tanggal 30 Oktober 2017 oleh Notaris Achmad Saleh Perihal Perjanjian pengelolaan Lahan Kebun ketajek antara Choiril Suparjo selaku pihak pertama dalam kapasitas sebagai Ketua Koperasi Tani Ketajek makmur dengan Samaji dan Seleh Laksono masing-masing selaku pihak kedua, yakni pengelolaan lahan kebun Besaran, Desa Pakis, dengan hak untuk menanam pohon sengon sejak tanggal 30 Oktober 2017 sampai dengan 30 Oktober 2023 dengan syarat,  pihak kedua memberikan uang sejumlah Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) kepada pihak pertama<br /> <br /> g. Surat Perjanjian di Notaris Achmad Sholeh, SH. Yang beralamat Jl. Hos Cokroaminoto No. 47 Jember untuk mengelola lahan kosong milik Koperasi Tani Ketajek Makmur untuk ditanami pohon sengon seluas 20 ha yang terletak di Kebon Bendo 3 dan Kebun Jerukan Desa Suci Kabupaten Jember Jawa Timur dengan masa garap selama 6 tahun terhitung sejak tanggal 23 Maret 2017 sd. 23 Maret tahun 2023 dengan pembagian pihak pertama 40 % dan pihak kedua 60 %. Dengan jumlah tanaman kurang lebih 1000 pohon I ha, yakni kerja sama antara Choiril Suparjo selaku pihak pertama dalam kapasitas sebagai Ketua Koperasi Tani Ketajek makmur dengan Jumadik Biantoro.<br /> <br /> h. Akte notaris atas nama Achmad Shaleh, SH Nomor : 49 tanggal 04 April 2017, sebanyak 10 hektar untuk ditanami kayu sengon dengan prosentase bagi hasil sebesar 40% untuk Koperasi Tani Ketajek Makmur dan 60% untuk Eddy Suyanto selaku penggarap atas dasar perjanjian kerja sama antara Choiril Suparjo selaku pihak pertama dalam kapasitas sebagai Ketua Koperasi Tani Ketajek makmur dengan Eddy Suyanto. Selain itu, juga memberikan hak garap/kelola atas lahan kebun ketajek yang lebih luas kepada H.M. Mosleh Tomo yang berbeda dengan luas hak kelola pada ahli waris pemegang hak kelola atas lahan kebun ketajek yang lain. <br /> <br /> JPU mengatakan, bahwa perjanjian pengelolaan sebagaimana dimaksud di atas, bertentangan dengan tujuan hibah yang diatur dalam Pasal 1 ayat (5) NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Darah) antara Pemerintah Kabupaten Jember yang diwakili oleh MZA. DJalal selaku Bupati Jember sebagai pihak kesatu dengan Koperasi Ketajek Makmur yang diwakili oleh Choril Suparjo selaku Ketua Koperasi Tani Nomor 74 tahun 2014 (Nomor 05/BR/KTKM VI/2014} tanggal 24 Juni 2014, serta merupakan bentuk perubahan tujuan hibah yang juga tidak diperbolehkan berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) NPHD antara Pemerintah Kabupaten Jember yang diwakili oleh MZA DJalal selaku Bupati Jember sebagai pihak kesatu dengan Koperasi  Tani Ketajek Makmur yang diwakili oleh Choril Suparjo selaku Ketua Koperasi  Tani Ketajek Makmur sebagai pihak kedua Nomor 74 tahun 2014 (Nomor 05/BR/KTKM VI/2014} tanggal 24 Juni 2014 yang juga dilakukan tanpa seijin pihak PDP Kahyangan, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Pihak kedua tidak boleh memindahtangankan ataupun melakukan penambahan pada perjanjian kecuali seijin Pihak Kesatu dalam Akta Notaris perjanjian kerjasama antara Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Kahyangan Jember selaku pihak pertama yang diwakili oleh Sujatmiko selaku Direktur Utama, dan Koperasi Tani Ketajek Makmur Panti Jember selaku pihak kedua yang diwakili oleh Suparjo alias Choril Suparjo selaku Ketua Koperasi tentang pengelolaan kebun ketajek nomor 8 tahun 2014 tanggal 2 Juni 3014 <br /> <br /> Bahwa dalam pengelolaan tanaman komoditi dan komoditi maupun pungutan secara sepihak kepada warga penerima hak atas pengelolaan lahan ketajek dengan dalih retribusi atas hak garap dan pembayaran pajak tanpa adanya bukti tanda terima dilakukan secara aktif oleh saksi H. M. Mosleh Tomo selaku orang kepercayaan terdakwa yang sejak Pebruari 2018 diangkat menjadi bendahara Koperasi Tani Ketajek makmur, disamping menerima uang hasil pengelolaan komoditi maupun non komoditi, saksi H. M. Mosleh Tomo leluasa untuk menentukan harga komoditi dan Koperasi Tani Ketajek makmur karena kedudukannya sebagai pengepul atau pembeli tunggal serta melakukan penarikan biaya pengelolaan lahan kebun ketajek kepada warga selaku ahli waris pengelola lahan kebun ketajek masing-masing sejumlah Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa bukti kuitansi/bukti tanda terima, serta penarikan pajak kepada warga selaku ahli waris pengelola lahan kebun ketajek yang juga tanpa bukti kuitansi/ bukti tanda terima yang jumlahnya berkisar antara Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) per orang. <br /> <br /> Agar hasil pengelolaan kebun ketajek tidak dapat diketahui dan dihitung secara pasti,  maka terdakwa maupun Pihak Koperasi tani Ketajek Makmur tidak pernah membuat pembukuan baik terkait asset maupun operasional termasuk pendapatan dari Koperasi tani Ketajek makmur serta tidak pernah dilakukan audit oleh pihak auditor publik selaku auditor eksternal.<br /> <br /> Selain itu, laporan pelaksanaan RAT (Rapat Anggota Tahunan) maupun laporan keuangan kepada Dinas Koperasi Kabupaten Jember dibuat dengan cara dimanipulasi sekedar untuk menunjukkan eksitensi dari Koperasi tani Ketajek Makmur yang dalam kondisi untung karena tidak adanya pembukuan yang mendukung laporan keuangan tersebut, sehingg menyulitkan pihak PDP Kahyangan Jember maupun SKPD terkait selaku pihak yang mewakili Bupati Jember dalam memantau perkembangan keuangan Koperasi, maupun perkembangan lahan ketajek berikut tanaman yang ada di atasnya, padahal telah nyata selama Koperasi Tani Ketajek Makmur mengelola lahan kebun ketajek telah mempunyai pertambahan aset yakni antara lain berupa sepeda motor china seperti KTM sebanyak 9 unit (yang dibeli tahun 2017 sebanyak 11 unit), kendaraan roda empat berupa truk 1 unit, hartop 1 unit, taft kotak 1 unit, taft GT1, katana 1 unit, dan Excavator 1 unit (truk dan excavator dibeli tahun 2017). <br /> <br /> Selain adanya penambahan aset sebagaimana terurai di atas, selama pengelolaan lahan kebun ketajek dari pemanenan tanaman komoditi maupun non komoditi, melalui terdakwa maupun saksi H. M. Mosleh Tomo dalam setiap Rapat Anggota Tahunan (RAT) tidak pemah menjelaskan riil jumlah hasil pengelolaan dalam satu tahun, dan juga tidak pernah membuat atau memerintahkan kepada petugas bagian administrasi untuk membuat pembukuan terkait asset maupun keuangan Koperasi termasuk membuat dan atau memerintahkan untuk membuat laporan keuangan dan asset kepada PDP Kahyangan maupun SKPD terkait selaku pihak yang mewakili Bupati Jember selaku Pihak Pemberi hibah lahan kebun ketajek, yang dalam aktifitas sebagai pengepul atau pembeli tunggal atas komoditi yang ada di lahan kebun ketajek, maka asset H. M. Mosleh Tomo telah nyata bertambah berupa sebuah rumah di dalam lahan kebun ketajek. <br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgnJxj3coTCgnoYelGdlsTsC2EF9qGEhJMdV0-nUKAGsgWO2xnJSm2gItK4YGQ1ByYc8RVRzyE2e__CWmhC3NLzQ4Zg0HZby1Hsp-yQubH_Dz332wpiaNVtYKyH-V7YsJS_3fIYkOkIsWY/s1600/IMG20190613144358.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="365" data-original-width="647" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgnJxj3coTCgnoYelGdlsTsC2EF9qGEhJMdV0-nUKAGsgWO2xnJSm2gItK4YGQ1ByYc8RVRzyE2e__CWmhC3NLzQ4Zg0HZby1Hsp-yQubH_Dz332wpiaNVtYKyH-V7YsJS_3fIYkOkIsWY/s640/IMG20190613144358.jpg" width="640" /></a></div> Bahwa penambahan asset Koperasi Tani Ketajek Makmur maupun H. M. Mosleh Tomo sebagaimana terurai di atas adalah wujud dari hasil selama terdakwa bersama dengan H. M. Mosleh Tomo dan Pihak Koperasi Tani Ketaiek Makmur mengelola tanaman komoditi dan non komoditi asset PDP (Perusahaan Daerah Perkebunan) Kahyangan Jember selaku BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) yang ada di kebun ketajek.<br /> <br /> Bahwa terdakwa bersama dengan H. M. Mosleh Tomo dan Pihak Koperasi Tani Ketaiek Makmur selama mengelola tanaman komoditi dan non komoditi asset milik PDP (Perusahaan Daetah Pemabunan) Kahyangan Jember selaku BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) yang ada di kebun ketaiek, tidak pernah membuat laporan kepada PDP (Perusahaan Daerah Perkebunan) Kahyangan Jember selaku BUMD (Badan Usaha Mitik Daerah) sebagai pemilik asset sebagaimana diatur dalam ketentuan Akta Notaris perjanjian kerjasama antara Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Kahyangan Jember selaku pihak pertama yang diwakili oleh Sujatmiko selaku Direktur Utama, dan Koperasi Tani Ketajek Makmur selaku pihak kedua yang diwakili oleh Suparjo alias Choiril Suparjo selaku Ketua, tentang pengelolaan kebun ketajek, Nomor 8 tanggal 2 Juni 2014. <br /> <br /> Bahwa pengelolaan tanaman komoditi dan non komoditi yang ada di lahan kebun ketajak yang keuangannya diterima oleh terdakwa bersama dengan H. M. Mosleh Tomo maupun Pihak Koperasi Tani Ketajek Makmur salaku koperasi yang bertanggung jawab atas pengelolaan kebun ketajek tanpa disertai dengan pelaksanaan kewajiban untuk menyerahkan bagi hasil sebagaimana diatur dalam UU RI No. 17 tahun 2003 tentang keuangan negara pasal 1 angka 1, angka 11, angka 15, dan UU RI No. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara Pasal 1 angka 7 dan angka 11, karena taman komoditi dan non komoditi yang ada di kebun ketajek merupakan asset PDP Kahyangan yang dijadikan peryataan modal PDP Kahyangan Jember kepada Koperasi Tani Kelaiek Makmur, yang seharusnya bagi hasil ditetima oieh PDP Kahyangan selaku Badan Usaha Milik daerah (BUMD) Pemkab Jember yang jga merupakan keuangan negara. <br /> <br /> JPU mengatakan, bahwa dengan tidak disetorkannya bagi hasil pengelolaan tanaman komoditi dan non komoditi kepada PDP Kahyangan Jember yang keuangannya diterima oleh terdakwa bersama dengan H. M. Mosleh Tomo maupun Pihak Koperasi Tani Ketajek Makmur selaku korporasi yang bertanggung jawab atas pengelolaan kebun ketajek dengan cara tidak mempedomani aturan sebagaimana tersebut di atas, dan tidak dibuatkan administrasi pembukuan keuangan maupun laporan pengelolaan kepada Pihak PDP Kahyangan Jember selaku pemilik asset dengan dalih menggunakan dasar surat dari  Ir. Sujatmiko yakni surat Nomor : 01/ 611.2/1344/710/2014 Tanggal 25 Juni 2014 pembetulan MoU Kebun Ketajek yang ditindaklanjuti dengan surat nomor : 01/ 611.2/1438/710/2014 Tanggal 08 Juli 2014 perihal pembatalan MoU Ketajek.<br /> <br />  Sehingga atas perbuatan terdakwa bersama H. M. Mosleh Tomo maupun Pihak Koperasi Tani Ketajek Makmur selaku korporasi yang bertanggung jawab atas pengelolaan kebun ketajek telah nyata, selain menguntungkan terdakwa juga Pihak Koperasi Tani Ketajek selaku Korporasi karena adanya pertambahan asset yang tentunya juga menyulitkan pihak PDP Kahyangan Jember selaku BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) pemegang HGU atas tanah kebun ketajek sampai dengan tahun 2024 yang merupakan asset dari Pemkab Jember.<br /> <br /> Bahwa selain itu dengan adanya perjanjian pengelolaan lahan kebun ketajek kepada pihak ketiga oleh terdakwa selaku Ketua Koperasi Tani Ketajek Makmur yang bertanggung jawab atas pengelolaan kebun ketajek serta adanya pengelolaan lahan kebun ketajek oleh H. M. MOSLIH TOMO dengan jumlah luasan yang berbeda dengan ahli waris pemegang hak yang lainnya menyebabkan hibah lahan kebun ketajek yang sebelumnya merupakan asset yang dipisahkan milik Pemkab Jember yang HGU/ Hak Guna Usahanya berada dalam penguasaan PDP Kahyangan Jember selaku BUMD  menjadi tidak tepat sasaran dan tidak sesuai dengan tujuannya.  <br /> <br /> Bahwa selain adanya pengelolaan lahan kebun ketajek yang tidak tepat sasaran serta tidak sesuai peruntukkannya sebagaimana terurai di atas, juga menyebabkan terjadinya kerugian Keuangan Negara Cq Daerah Pemkab Jember karena pengelolaan tanaman komoditi dan non komoditi yang ada di lahan kebun ketajek yang keuangannya diterima oleh terdakwa, H. M. Mosleh Tomo maupun Pihak Koperasi Tani Ketajek makmur selaku Korporasi yang bertanggung jawab atas pengelolaan Iahan kebun ketajek, tidak disertai dengan penyerahan bagi hasil kepada PDP (Perusahaan Daerah Perkebunan) Kahyangan Jember selaku BUMD (Badan Usaha Milik Daera) yakni Pemkab Jember yang pada akhirnya merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemkab Jember, maka telah nyata menimbulkan kerugian Keuangan Negara Cq. Keuangan Daerah Pemkab Jember sebesar Rp18.550.360.700 (delapan belas milyar lima ratus lima puluh juta tiga ratus enam puluh ribu tujuh ratus rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut. <br /> <br /> “Bahwa peebuatan terdakwa Choiril Suparjo bersama H. M. Mosleh Tomo maupun Koperasi Tani Ketajek Makmur telah nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ucap JPU<br /> <br /> “Meminta kepada Majelis Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk ; Menyatakan terdakwa Coiril Suparjo terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaiaman diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) K UHP juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;<br /> <br /> Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun, denda sebesar Rp200 juta subsidair 2 (dua) bulan kurungan ; Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp11.302.138.760 (sebelas miliyar tiga ratus dua juta seratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah). Bilamana terdakwa tidak membayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa untuk dilelang sebagai uang pengganti. Bilamana harta benda terdakwa tidak mencukupi, maka diganti dengan penjara selama 2 (dua) tahun,” ucap JPU, dan kemudian melanjutkan surat tuntutannya terhadap terdakwa Mosleh Tomo. <br /> <br /> “Menyatakan terdakwa H.M. Mosleh Tomo terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaiaman diatur dan diancam dalam Pasal 3  juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) K UHP juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sebesar Rp50 juta subsidair 2 (dua) bulan kurungan,” ucap JPU di akhir surat tuntutannya. (Rd1/*)

News Tipikor Terdakwa Korupsi yang Menderita Penyakait “TBC” Divonis 3 Tahun Penjara

Terdakwa Choiril Suparjo di gendong kelaurganya keluar dari ruang sidang #Selain divonis 3 tahun penjara, terdakwa Choiril Suparjo selak...

»

Dirut PT Dok Surabaya, Diadili Dalam Perkara Korupsi Rp63 M Pengadaan Flotting Dock

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgDoQnOF_KQW4FuvnpsuUkE_F6Q5Y_vJZgKnnr2QpXlJHZj4uM1MdKUJRHcnA4wGF2E5sprN5FW6PdLOA-i8cfgcsgpM10F_6DG70Oy0CSfV0rDjmpd-iKXI1GOWRFRDeo0_2yGGxptMJI/s1600/IMG20190613132624.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="365" data-original-width="647" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgDoQnOF_KQW4FuvnpsuUkE_F6Q5Y_vJZgKnnr2QpXlJHZj4uM1MdKUJRHcnA4wGF2E5sprN5FW6PdLOA-i8cfgcsgpM10F_6DG70Oy0CSfV0rDjmpd-iKXI1GOWRFRDeo0_2yGGxptMJI/s640/IMG20190613132624.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;">Koordinator Pidsus Kejarti Jatim Trimo, SH., MH : Tidak menutup kemungkinan adanya tersangka lain, karena pengadaan Flotting Dock ini tidak sesuai prosedur.</span><br /> <br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> “Jangan jatuh ke jurang yang sama untuk yang kedua kalinya”. Perumpaan ini sepertinya tak berlaku bagi beberapa perusahaan milik pemerintah, salah satu diantaranya adalah PT DPS (PT Dok dan Perkapalan Surabaya Persero). <br /> <br /> Dan untuk yang kedua kalinya, PT Dok dan Perkapalan Surabaya yang lebih kenal dengan sebutan PT Dok Surabaya yang beralamat di Jalan Tanjung Perak Barat Nomor 433-435 Surabaya ini adalah salah satu perusahaan negara yang bergerak di bidang perkapalan yang terbesar di Indonesia atau bahkan di Asia di bawah naungan Menteri BUMN (Badan Usaha Milik Negara) kemabli terjerat dalam kasus dugaan Korupsi  pegadaan Floating Dock Kapasitas 8500 TLC Eks. Rusia  buatan tahun 1973 yang merugikan keuangan negara sebesar 4.500.000 Dolla Amerika Serikat (AS) atau setara dengan nilai rupiah senilai Rp63.342.000.000 (kurs tengah Bank Indonesia tanggal 11 Januari 2019 sebesar Rp14.076/USD) berdasarkan laporan penghitungan kerugian negara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Nomor : 04/LHP/XX1/01/2019 tanggal 31 Januari 2019.<br /> <br /> Sebelumnya pada tahun 2010, PT DPS juga terjerat dalam kasus Korupsi proyek fiktif pengadaan tengki pendam di Muara Sabak, Jambi Provinsi Sumatra Selatan yang merugikan keuangan negara sejumlah UD$ 3,963,725 atau dengan ekuivalen Rp35.063.047.625.<br /> <br /> Dalam kasus ini, Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Surabaya menyeret 4 Direksi PT Dok Surabaya ke Pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili. Ke- 4 Direksi itu antara lain M. Firmansyah Arifin selaku Dirut, Nana Suryana Tahir (Direktur Administrasi dan Keuangan PT Dok), ), I Wayan Yoga Djunaedi (Direktur Produksi) dan Muhammad Yahya selaku Deriktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha. Ke- 4 Direksi inipun sudah divonis pidana penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya pada Jum'at, 12 Oktober 2018.<br /> <br /> Kasus Korupsi proyek fiktif pengadaan tengki pendam di Muara Sabak, Jambi Provinsi Sumatra Selatan ini, juga melibatkan 2 (dau) warga Singapur dari 2 (dua) perusahaan yang berbeda, yaitu Wong Cheng Lim selaku pemilik perusahaan Zhang Hong Pte dan Chia Lee Mee dari perusahaan AE.Marine Pte Ltd, yang hingga saat ini keberadaannya tidak dketahui, dan Kejaksaan Agung RI tak mampu melaksanakan putusan Majelis Hakim Pegadlan Tipikor yang mengatakan, supaya kedua warga Singapura itu (Wong Cheng Lim dan Lee Mee) dimasukkan dalam Daftar Pencrian Orang (DPO) dengan bekerjasama dengan pihak Interpol (International Criminal Police Organization) untuk mempertangungjawabkan perbuatannya secara hukum karena telah mengakibatkan terjadinya kerugian negara,<br /> <br /> Dan akibat dari perbuatan kedua warga negara asing itu pun, 4 Direksi PT DPS menanggung  kerugian keuangan negara sebesar UD$ 3,963,725 atau sejumlah Rp35.063.047.625.<br /> <br /> Majelis Hakim pun memerintahkan JPU agar Kedua warga Singapur itu dimasukkan ke daftar DPO yang bekerjasama dengan pihak Interpol, karena keberadaan kedua pengusaha itu tidak diketahui keberadaannya, sememtara uang sebesar UD$3.963.725 sudah ditransfer oleh PT DPS ke perusahaan Singapur itu melalui Bank UOB Buana Jalan Embong Malang Surabaya ke Bank OCBC Singapore dengan Nomor rekening 503-009979-8301 secara bertahap.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgiFVCz2nANRKo7T9Qmt8E991A1AQKYX2rkVKKzQyQle3tDzPHWZD3g-NZI2_lerYMcExk2Q5FHvYziTQ-XOTwWEsvncojHYyIBFJ-8xQBhap2TLUQRqB6_YhyKHmcTZwqZvhW1fUeDVJQ/s1600/IMG20190613133949_2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="365" data-original-width="647" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgiFVCz2nANRKo7T9Qmt8E991A1AQKYX2rkVKKzQyQle3tDzPHWZD3g-NZI2_lerYMcExk2Q5FHvYziTQ-XOTwWEsvncojHYyIBFJ-8xQBhap2TLUQRqB6_YhyKHmcTZwqZvhW1fUeDVJQ/s640/IMG20190613133949_2.jpg" width="640" /></a></div> Dalam kasus Korupsi yang Kedua saat ini, terjadi pada tahun 2014 - 216, dalam kegiatan pengadaan Floating Dock Kapasitas 8500 TLC Eks. Rusia  pembuatan tahun 1973 antara Antonius Aris Saputro (WNI) selaku Direktur A&C Trading Network (ACTN) Pte.Ltd yang berkedudukan di Singapura sebagai penyedia barang dengan Riry Syeried Jetta  selaku Direktur Utama PT DPS sebagai pengguna barang.<br /> <br /> Dan untuk kedua kalinya pula, pimpinan tertinggi di perusahaan plat merah inipun yakni Direktur Utmama terseret dalam lingkaran kasus Korupsi yang merugikan keuangan negara sebesar puluhan miliyaran ini karena pengadaan Floating Dock Kapasitas 8500 TLC Eks. Rusia  pembuatan tahun 1973 tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<br /> <br /> Kamis, 13 Juni 2019, Dr. Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama (Dirut) PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (PT DPS Persero) atau yang lebih dikenal PT. Dok Surabaya beralamat di Jalan Tanjung Perak Barat 433-435 Surabaya ini adalah salah satu perusahaan perkapalan terbesar di Indonseia atau bahkan di Asia  milik negara (BUMN), saat ini diadili sebagai terdakwa dalam perkara Korupsi pegadaan Floating Dock Kapasitas 8500 TLC Eks. Rusia  buatan tahun 1973 yang merugikan keuangan negara sebesar 4.500.000 Dolla Amerika Serikat (AS) atau setara dengan nilai rupiah senilai Rp63.342.000.000 (kurs tengah Bank Indonesia tanggal 11 Januari 2019 sebesar Rp14.076/USD) berdasarkan laporan penghitungan kerugian negara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Nomor : 04/LHP/XX1/01/2019 tanggal 31 Januari 2019.<br /> <br /> Menurut Trimo, S.H., M.H selaku Ketua Tim JPU yang juga selaku Koordinator Pidsus Kejati Jatim kepada beritakorupsi mengatakan, bahwa tidak menututp kemungkinan akan bertambahnya tersangka lain.<br /> <br /> Hal itu dikatakan Trimo menjawab pertanyaan beritakorupsi.co sesuai persidangan dengan agenda pembacaan surat dakwaan, terkait alira duit yang masuk ke PT Dok Surabaya maupun beberapa pejabatnya dari Direktur A&C Trading Network (ACTN) Pte.Ltd, Singapuraa, Antonius Aris Saputro (WNI) pada tahun 2014, 2016 pada saat melakukan Suvey Flotting Dock ke Singapura dan Rusia<br /> <br /> “Tidak menutup kemungkinan ada tersangka lain, karena karena pengadaan Flotting Dock ini tidak sesuai prosedur,” kata Trimo, Kamis, 13 Juni 2019<br /> <br /> Perusahaan A&C Trading Network (ACTN) Pte.Ltd yang berkedudukan di Singapura dalam pengadaan Floating Dock Kapasitas 8500 TLC Eks. Rusia  pembuatan tahun 1973 ternyata tidak memenuhi persyaratan kualifikasi sebagai penyedia barang/jasa pada PT DPS (persero), karena perusahaan A&C Trading Network Pte Ltd Singapura berdasarkan Company Profile, Accounting & Corporate Regulatory Autority (ACRA) adalah Perusahaan yang didirikan pada tanggal 09 Juni 2006 dan bergerak dalam bidang usaha energy, Solar & Security Equipments dengan modal perusahaan sebesar SGH Dollar 50.000, sedangkan kontrak pembelian Floating Dock kapasitas 8500 TLC tahun pembuatan 1973 eks. Rusia antara PT. DPS (persero) dengan A&C Trading Network Pte, Ltd Singapura adalah senilai USD7,486,170.<br /> <br /> Anehnya, sekalipun perusahaan A&C Trading Network (ACTN) Pte.Ltd tidak memenuhi persyaratan kualifikasi sebagai penyedia barang/jasa, Riry Syerled Jetta selaku Dirut PT DPS (persero) tanpa melibatkan Tim Investasi tetap menandatangani kontrak pembelian Floating Dock 8500 TLC eks. Rusia pembuatan tahun 1973 dengan Antonius Aris Saputro selaku Direktur A&C Trading Network Pte Ltd.<br /> <br /> Yang lebih anehnya lagi adalah, barang jenis Floating Dock 8500 TLC eks. Rusia pembuatan tahun 1973 yang dibeli dan sudah dibayarkan oleh PT DPS kepada perusahaan ACTN Pte.Ltd, tidak pernah sampai pihak PT DPS, karena kabarnya, kapal pengangkut barang tersebut tenggelam dilautan China dan tidak ada tanggung jawab dari perusahaan Singapur itu hingga saat ini. Pada hal, PT Dok Surabaya sudah melakukan pembayaran muka sebesar USD 4.500.000. Selain itu, terdakwa selaku Direktur Utama PT. DPS tidak juga mencairkan jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan sampai berakhimya masa berlaku jaminan. Akibatnya, negara melalui PT DPS selaku BUMN mengalami kerugian sejumlah Rp63 miliyar.<br /> <br /> Dan beberapa pejabat PT Dok Surabaya menerima aliran duit dari Direktur A&C Trading Network (ACTN) Pte.Ltd diantaranya, Terdakwa Riry Syeried Jetta (Dirut), Ina Rahmawati (Senior Manager Keuangan), I Wayan Yoga (Direktur Produksi), Doniarsal Nurdin, Penta Parawati, Diana Rosa, Gatot Sudaryanto dan aliran duit yang masuk ke PT. DPS (persero) yang tercatat sebagai Pinjaman / Hutang tanpa bunga kepada Adri Slawu, dalam mata uang dollar senlilai USD 75.000, yang sampai saat ini masih belum dikembalikan. Hal ini terungkap dalam surat dakwaan JPU.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjaFckNBMlEgAH5z6QdRu1Lg9MnJEvyX8ONQC04JMGxtzpjLfeFWoUsxuMU0_H5rM8Bkcr0WXLKYz-DTuo0fiNTd5yY8NAIPTF2S-0WMwFe4Hpururv9gA038zou3jB3BJ0xG6sNOTyadA/s1600/IMG20190613132657.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="365" data-original-width="833" height="280" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjaFckNBMlEgAH5z6QdRu1Lg9MnJEvyX8ONQC04JMGxtzpjLfeFWoUsxuMU0_H5rM8Bkcr0WXLKYz-DTuo0fiNTd5yY8NAIPTF2S-0WMwFe4Hpururv9gA038zou3jB3BJ0xG6sNOTyadA/s640/IMG20190613132657.jpg" width="640" /></a></div> Dalam surat dakwaan yang dibacakan JPU Trimo dan JPU Tirta secara bergantian menyatakan, terdakwa Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (PT. DPS) Persero yang diangkat berdasarkan SK Menteri BUMN Nomor SK-161/MBU/2014 tanggal 21 Juli 2014, bersama-sama dengan Antonisu Aris Saputro (terdakwa dilakukan penuntutan terpisah) selaku Direktur A&C Trading Network Pte.Ltd (disingkat ACTN) berkedudukan di Singapura sejak bulan Agustus 2014 sampai dengan tanggal 13 Juni 2016 atau setidak-tldaknya dalam kurun waktu antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Kantor PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (persero) JL Tanjung Perak Barat 433-435 Surabaya, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak  Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan Undang-Undang RI Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.<br /> <br /> Bahwa terdakwa Riry Syeried Jetta sebagai orang yang melakukan, turut melakukan perbuatan pidana secara melawan hukum dalam kegiatan pengadaan Floating Dock Kapasitas 8500 TLC Eks. Rusia pembuatan tahun 1973 yang dibeli melalui A&C Trading Network Pte, Ltd, yang dilakukan tidak sesuai dengan kententuan-ketentuan yang berlaku karena :<br /> <br /> Terdakwa Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama (Dirut) PT DPS (persero), selaku Inisiator dalam pelaksanaan proses Pengadaan Floating Dock PT DPS, tidak melibatkan Komite Investasi Pengadaan Barang Modal yang bersumber dari PMN (Penambahan Modal Negara) APBN-P Tahun Anggaran (TA) 2015, dengan menyusun, membuat dan menggunakan dokumen pengadaan / Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS),; Tidak membuat dan menetapkan HPS (Harga perkiraan sendiri),; tidak menetapkan tata cara atau metode pengadaan, dan terdapat adanya persekongkolan antara pembeli / Pengguna barang yaitu PT DPS (persero) dengan penjual / Penyedia Barang yaitu A&C Trading Network Pte, Ltd.<br /> <br /> Karena Pengadaan Floating Dock (disingkat FD) 8.500 TLC pada PT DPS didahului dengan adanya pertemuan antara terdakwa Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT DPS bersama I Wayan Yoga selaku Direktur Produksi dan Ina Rahmawati selaku Sekretaris Perusahaan dengan Antonius Aris Saputro selaku Direktur dan Adri Siwu selaku Marketing Representative A&C Trading Network Pte, Ltd (ACTN) untuk Wilayah Indonesia pada bulan November 2014.<br /> <br /> “Pada tanggal 13 November 2014, Setelah pertemuan tersebut, terdakwa Riry Syeried Jetta memerintahkan Ina Rahmawati untuk mengirimkan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) pengadaan Floating Dock kepada Antonius Aris Saputro, dan dilanjutkan dengan pelaksanaan survei penilaian teknis dan harga serta pembahasan kontrak,” ucap JPU. <br /> <br /> JPU menjelaskan, dalam pengadaan Floating Dock kapasitas 8.500 TLC, terdakwa Riry Syeried Jetta telah memerintahkan pejabat-pejabat PT DPS, yaitu I Wayan Yoga, Penta Parawati, Ina Rahmawati, Diana Rosa dan Slamet Riyadi untuk melakukan pencarian Floating Dock(survei), melakukan kerjasama dengan surveyor PT Karya Amal Reka (KAR) dan Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) Iskandar & Rekan dalam menilai Floating Dock, Mereview draf kontrak pengadaan dan menyepakati harga kontrak yang tidak sesuai dengan ketentuan. <br /> <br /> Pada hal kontrak pengadaan Floating Dock 8.500 TLC yang dilakukan oleh ACTN dengan PT DPS belum memlliki Floating Dock 8.500 TLC yang ditawarkan kepada PT DPS karena Floating Dock tersebut masih milik perusahaan swasta di Rusia. <br /> <br /> Pengadaan Floating Dock 8.500 TLC tidak melalui mekanisme lelang terbatas, sehingga tidak ada proses penilaian kualifikasi, evaluasi admlnistrasi, teknis, dan harga. Selain itu, ACTN selaku Penjual / penyedia Floating Dock 8.500 TLC tidak memenuhi persyaratan kualiflkasi sebagai penyedia barang/jasa pada PT DPS. <br /> <br /> Penentuan harga Floating Dock 8.500 TLC senilai USD7.486.174 adalah kesepakatan terdakwa Riry Syeried Jetta dengan Adri Slwu selaku Marketing Representative A&C Trading Network Pte, Ltd pada saat pertemuan di Jakarta tanggal 25, 26 dan 29 Mei 2015, Di mana harga Floating Dock yang disepakati tersebut telah di mark up. <br /> <br /> Untuk membuat pengadaan Floating Dock 8.500 TLC seolah-olah sesuai ketentuan, terdakwa Riry Syerled Jetta memerintahkan Ina Rahmawati meminta bantuan KAR untuk melakukan pendampingan dan menyusun dokumen pengadaan yang meliputi Dokumen Prakualifikasi, Kerangka Acuan Kerja (KAR), Rencana Kerja dan Syarat-syarat dan dokumen sistem evaluasi/penilaian. padahal dokumen-dokumen tersebut hanya untuk kelengkapan admnstras pembelan Floating Dock 8.500 TLC yang sudah dlakukan sebelumnya.  <br /> <br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhMug391iPrkBxfmVei6TxujSfGO4QrYjVzaJ330dQ9gNY2Y-HD_0UiA7mljxoLMUz9IyOtMHlfDbmV4E_q6_tWDIITDWq9ATMCKhfK6uKajRdaibyy1R0jmeeZrcNkYRZ_U0vIiByqdTE/s1600/IMG20190612145225.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="355" data-original-width="631" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhMug391iPrkBxfmVei6TxujSfGO4QrYjVzaJ330dQ9gNY2Y-HD_0UiA7mljxoLMUz9IyOtMHlfDbmV4E_q6_tWDIITDWq9ATMCKhfK6uKajRdaibyy1R0jmeeZrcNkYRZ_U0vIiByqdTE/s640/IMG20190612145225.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Saksi yang juga terpidana dalam kasus Korupsi PT DPS Thn 2012, I Wayan Yoga mantan Direktur Produksi PT DPS</td></tr> </tbody></table> Pada tanggal 26 Maret 2015, terdakwa Riry Syeried Jetta meminta Antonius Aris Saputro dan Adri Slawu untuk membuat dokumen penawaran Floating Dock Shanghai, Floating Dock Batam dan Floating Dock Singapura dari beberapa perusahaan melalui email.<br /> <br /> “Pada tanggal 28 Maret 2016 terdakwa Riry Syeried Jetta meminta Antonius Aris Saputro selaku Direktur ACTN untuk membuat penawaran Floating Dock 8.500 TLC melalui email yang diberi tanggal 28 November 2014,” kata JPU<br /> <br /> “Terdakwa Riry Syeried Jetta mengesahkan revisi peraturan pengadaan barang dan jasa yang dibuat surut (backdate) dari tahun 2016 menjadi tahun 2014 agar proses pengadaan Floating Dock 8.500 TLC seolah-olah sesuai dengan ketentuan,” ungkap JPU<br /> <br /> JPU mengatakan, terdakwa Riry Syeried Jetta menandatangani kontrak pengadaan Floating Dock 8.500 TLC tanpa didukung dokumen dan proses pengadaan yang tidak sesuai ketentuan, dan tanpa ada paraf dari Pejabat Pengadaan serta jajaran Direksi lainnya. Usia Floating Dock 8.500 TLC yang ditawarkan sudah melampaui batas maksimal umur kapal, yakni 20 tahun, dan belum dimintakan rekomendasi dari Kementerian Perlndustrian dan Perdagangan RI. <br /> <br /> Sampai dengan berakhimya pemeriksaan oleh Auditor BPK RI pada tanggal 11 Januarl 2019, ACTN tidak dapat memenuhi Floating Dock 8.500 TLC sesuai kontrak, meskipun sudah menerima pembayaran uang muka sebesar USD 1.000.000 dan USD 3.500.000 atau seluruhnya sebesar USD 4.500.000. Selain itu, terdakwa selaku Direktur Utama PT. DPS tidak mencairkan jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan sampai berakhlmya masa berlaku jaminan. <br /> <br /> Biaya perjalanan dinas dan akomodasi dalam rangka survei Floating Dock oleh PT. DPS bersumber dari ACTN yaitu Antonlus Aris Saputro selaku dan Adri Slawu selaku Marketing Representative untuk Wilayah Indonesia. PT. DPS (persero) memperoleh pinjaman tanpa bunga sebesar USD75.000 dari Adri Slawu <br /> <br /> Dirut PT. DPS terdakwa Riry Syerled Jetta menerima transfer dana dari Adri Salwu sebesar Rp132.000.000,; Diana Rosa Sekretaris Perusahaan PT DPS tahun 2015 menerima transfer dana dari Adri Slawu sebesar Rp136.000.000 sebagai biaya perjalanan penarikan Floating Dock din Rusia dan pengeluaran PT. DPS (persero) Iainnya. <br /> <br /> Perbuatan tersebut bertentangan dengan : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas,;  2. Permen BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN, Surat Keputusan Direksi PT DPS Nomor 367/KPts/DS/7/l/2013 tentang Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa PT DPS tanggal 8 Juli 2013,; Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 7S/M.DAG/PER/12/2013 tanggal 17 Desernber 2013 tentang Ketentuan lmpor Barang Modal Bukan Baru. <br /> <br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi0PldIKaX2AD9IkLMgc00A5RcqW03W8e_9CmoG0R-74L4YZGAIJKP7Mkd7C0hzeyIAtgd99BGSyIJE1ye9fsCcbgGsueSF42FodpV9EeizeL6-RgR1wjP1Epljqf7PXhxGhdep0LRLsdU/s1600/IMG20190612112054.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="355" data-original-width="631" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi0PldIKaX2AD9IkLMgc00A5RcqW03W8e_9CmoG0R-74L4YZGAIJKP7Mkd7C0hzeyIAtgd99BGSyIJE1ye9fsCcbgGsueSF42FodpV9EeizeL6-RgR1wjP1Epljqf7PXhxGhdep0LRLsdU/s640/IMG20190612112054.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Saksi Ina RahmawatiSenior Manager Keuangan PT DPS</td></tr> </tbody></table> Akibat dari itu, terdakwa Riry Syerled Jetta telah memperkaya diri sendiri yaitu terdakwa Riry Syerled Jetta atau orang lain yaitu Antonisu Aris Saputro (Direktur Utama A&C Trading Network Pte.Ltd yang berkedudukan dl Singapura) atau suatu korporasi yaltu A&C Trading Network Pte.Ltd (dlslngkat ACTN) yang berkedudukan dl Singapura yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomlan Negara sebesar USD 45.000.000 ekuivalen Rp63.342.000.000 (kurs tengah Bank Indonesia tanggal 11 Januarl 2019 sebesar Rp14.076/USD) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam laporan penghitungan kerugian negara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) nomor : 04/LHP/XXI/01/2019 tanggal 31 Januarl 2019.<br /> <br />  JPU membeberkan perbuatan terdakwa Riry Syerled Jetta bersama-sama dengan Antonisu Aris Saputro dengan cara-cara sebagai berikut : <br /> <br /> Pada tanggal 7 dan 8 Nopember 2014, terdakwa Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT DPS memerintahkan I Wayan Yoga selaku Direktur Operasional  bersama dengan Ina Rahmawati Senior Manager Keuangan untuk berangkat ke Singapura dengan tujuan melakukan meeting dengan Gloria Marine, Triton Marine dan DDW atau Naninda.<br /> <br /> Dalam pertemuan tersebut, terdakwa Riry Syeried Jetta memperkenalkan Ina Rahmawati dan I Wayan Yoga dengan pihak A&C Trading Network Pte, Ltd, dengan menyampaikan bahwa A&C Trading Network Pte, Ltd tersebut adalah vendor yang berpengalaman di PT Dok Koja Bahari  (DKB) dan punya Akses ke Rusia. <br /> <br /> Pada tanggal 13 November 2014, terdakwa Riry Syeried Jetta memerintahkan Slamet Riyadi untuk membuat Revisi RAB terkait pengadaan Floating Dock 13000 TLC. Setelah selesai dibuat,  kemudian disampaikan ke Ina Rahmawati.<br /> <br /> Namun pada tanggal 28 November 2014, terdakwa Riry Syeried Jetta kembali memerintahkan Slamet Riyadi untuk merevisi RAB Floating Dock 13000 TLC menjadi pengadaan Floating Dock 8500 TLC. Kemudian Slamet Riyadi membuat estimasi biaya untuk Infrastruktur Floating Dock 8500 TLC, sedangkan data terkait dengan spesifilkasi dan harga Floating Dock 8500 diperoleh dari terdakwa Riry Syeried Jetta. <br /> <br /> Pada tanggal 13 November 2014, terdakwa Riry Syeried Jetta memerintahkan Ina Rahmawati untuk mengirimkan Revisi RAB Floating Dock 8500 TLC yang sudah selesai dibuatkan selanjutnya ke Antonius Aris Saputro melalul email.<br /> <br /> Pada bulan Desember 2014, Adri Slawu selaku Marketing Representative PT A&C Trading Network Pte, Ltd untuk Wilayah Indonesia (berdasarkan Surat Nomor : 11/ACTN/AS/L/I/2013 tanggal 21 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Antonius Aris Saputro), telah menghubungi Mukti Wibowo selaku Direktur Utama PT Karya Amal Reka (PT KAR) menawarkan untuk melakukan pekerjaan survey / Inspeksi kondisi teknis Floating Dock 8,500 di Khabarovks Rusia, dan menyampaikan bahwa yang meminta untuk melakukan survey adalah PTDPS.<br /> <br /> Setelah berkomunikasi melalui telephon, kemudian Mukti Wibowo, Adri Salwu dan pihak PT DPS yang diwakili oleh Ina Rahmawati atas perintah terdakwa melakukan pertemuan di Jakarta untuk membicarakan teknis pekerjaan survey/ inspeksi kondisi teknis Floating Dock 8,500 di Khabarovks Rusia.<br /> <br /> Pada tanggal 12 Desember 2014, Mukti  Wibowo mengirimkan proposal penawaran untuk jasa pekerjaan survey / lnspeksi kondisi teknis Floating Dock 8,500 di Khabarovks Rusia melalui email ke Ina Rahmawati setelah dilakukan beberapakali pertemuan dengan hasil kesepakatan nilai kerja sebesar Rp99.000.000<br /> <br /> Pada tanggal 15 Deesember 2014, terdakwa Riry Syeried Jetta selaku Dlrut PT. DPS (persero) memerintahkan Ina Rahmawati selaku Senlor Manager Keuangan PT DPS untuk menandatangani perjanjian Jasa Konsultan Appraisal Pembelian Floating Dock PT. DPS Nomor : Ktr.497/DS/12/Um/14 dengan Mukti Wibowo selaku Dirut PT Karya Amal Reka dengan nilai Rp99.000.000 tidak termasuk biaya perjalanan ke Khabarovks Rusia, sedangkan untuk tenaga Ahli / Surveyor,  Mukti Wlbowo menggunakan jasa Doniarsal Nurdin yang sebelumnya sudah diberikan dokumen dan data-data tentang Floating Dock bekas yang akan di survey tersebut. <br /> <br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: right; margin-left: 1em; text-align: right;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgHarl2mz0c1wxsfxiydoDU9iMR2j2d4LV0boE3QQ-Gzyn1WqiV9UGaUADtXrIXx6oge7uMR5AGnP0BRFqcL1zYE-YrmY18OTL8eKPE2urVFPZ2qdX9K_rZcl1fw5obNZl4q27xtm9BLqQ/s1600/IMG_20190410_212122.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1166" data-original-width="877" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgHarl2mz0c1wxsfxiydoDU9iMR2j2d4LV0boE3QQ-Gzyn1WqiV9UGaUADtXrIXx6oge7uMR5AGnP0BRFqcL1zYE-YrmY18OTL8eKPE2urVFPZ2qdX9K_rZcl1fw5obNZl4q27xtm9BLqQ/s640/IMG_20190410_212122.jpg" width="480" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Aris Saputro, Direktur  A&C Trading Network Pte.Ltd Singapura</td></tr> </tbody></table> Pada tanggal 16 s/d 22 Desember 2014,  Ina Rahmawati dan Slamet Riyadi diperintah oleh terdakwa untuk melakukan Survey Floating Dock yang ada di galangan kapal di Rusia, mereka sepakat dengan Surveyor Doniarsal Nurdin dan pihak A&C Trading Network berangkat dari Bandara Sukarno Hatta, saat berada di bandara bertemu dengan Antonius Aris Saputro , Lucky Oerian Melwan dan Doniarsal Nurdin.  Untuk biaya akomodasi serta operasional ditanggung oleh A&C Trading Network, Pte Ltd.  <br /> <br /> Selain itu Adri Slawu selaku Marketing Representative ACTN untuk Wilayah Indonesia memberikan uang saku kepada Ina Rahmawati dan Slamet Riyadi masing-masing senilai Ushuluddin 1.000. Pada saat menerima uang dari Adri Slawu, Ina Rahmawati dan Slamet Riyadi melaporkan kepada terdakwa Riry Syeried Jetta, dan terdakwa menyampaikan agar mereka menerimanya karena tidak ada biaya perjalanan Dinas dari Perusahaan. <br /> <br /> Pada tanggal 18 Desember 2014, saat berada di Khabarovks Rusia mereka dijemput oleh pihak pemilik Floating Dock kemudian diantar ke Sovetskaya Gavan, tempat dimana Floating Dock bekas tersebut berada, selanjutnya melakukan penelitian dan pengecekan obyek, dan dituangkan dalam Sumerry Floating Dock-9K. <br /> <br /> Pada tanggal 24 Desember 2014, dibuatkan Kontrak kerja antara PT. DPS dengan KJPP Iskandar dan Rekan atas objek 1 unit Floating Dock9K Nomor 235.6/IDR/Pr-AL/XII/2014 senilai Rp54.000.000 tidak termasuk pajak. Hasil Penilaian dituangkan dalam laporan tertanggal 3O Desember 2014 tentang hasil survey dan penaksiran harga oleh KJPP Iskandar dan Rekan untuk Floating Dock di Sovgavan, Rusia, yaitu sebesar USD 4.450.000 (Certificate of Appraisal No. 135.4/DR/AL/XII/2014) Nilai tersebut hanya terbatas pada nilai propertynya saja pada saat itu (kurs dollar tanggal 18 Desember 2014). <br /> <br /> Bahwa KJPP Iskandar dan Rekan mengeluarkan laporan hasil penilaian terhadap nilai pasar satu unit Floating Dock-9K yang berada di Sovetskaya Gavan, Khabarovsk, Rusia tertanggal 30 Desember 2014. Nilai pasar menurut pendapat KJPP Iskandar dan rekan terhadap obyek tersebut adalah USD 4.450.000. Pendekatan yang digunakan adalah data pasar dengan metode adjusted market data grid methode atau perbandingan langsung dengan alasan penggunaan data pasar property pembanding yang sejenis dan sebanding tersedia. <br /> <br /> Data-data pendukung penilaian menunjukan hal-hal sebagai berikut : Data pembanding yang digunakan: a. Floating Dock dengan kapasitas 20.000 GRT tahun pembuatan 1971, berada di galangan Kroasia dengan perkiraan harga sebesar USD7,785,000.00,; b. Floating Dock dengan kapasitas 3.500 GRT tahun pembuatan 1975, berada di galangan Far East Rusia dengan perkiraan harga sebesar USD1.665.000, dan c. Floating Dock dengan kapasitas 2.200 GRT tahun pembuatan 1974, berada di galangan USA dengan perkiraan harga sebesar USD2.430.000 yang sebelumnya sudah diberikan dokumen dan data-data tentang Floating Dock bekas yang akan di survey tersebut. <br /> <br /> Pada tanggal 3 Maret 2015, Direksi membentuk Komite Investasi Pengadaan Barang Modal yang bersumber dari PMN APBN-P 2015 PT Dok dan Perkapalan Surabaya berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 096/Kpts/DS/3/IV/2015 yang ditanda tangani oleh Direktur Keuangan PT. DPS (Persero) Penta Parawati.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgm-K5axTmQw3-4TmryPsshP8AdD35f4pkD-yJnYldVrvVYe5qT4tAvnKDbFdJlAlEg7CQSFUikoSllweXFhXjBFOvpHA2nosD_4ELEUfnYzza2gDFCnLhMhO7joXP8sk-w04-CLtHuNYk/s1600/IMG20190515141533.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="302" data-original-width="640" height="302" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgm-K5axTmQw3-4TmryPsshP8AdD35f4pkD-yJnYldVrvVYe5qT4tAvnKDbFdJlAlEg7CQSFUikoSllweXFhXjBFOvpHA2nosD_4ELEUfnYzza2gDFCnLhMhO7joXP8sk-w04-CLtHuNYk/s640/IMG20190515141533.jpg" width="640" /></a></div> Namun kenyataannya, Komite Investasi tidak pernah dilibatkan terkait proses dan kegiatan pengadaan Floating Dock Tahun 2015 tersebut, karena sebelum dibentuk Komite Investasi berdasarkan SK Direksi tanggal 3 maret 2015, terdakwa telah melakukan “kesepakatan” dengan Antonius Aris Saputro selaku Direktur ACTN di Singapura terkait proses pengadaan Floating Dock bekas tersebut.<br /> <br /> Pengadaan Floating dock 8.500 TLC pada PT DPS didahului pada saat terdakwa Riry Syeried Jetta menugaskan I Wayan Yoga selaku Direktur Produksi dan Ina Rahmawati selaku Sekretaris Perusahaan pada bulan November 2014 untuk melakukan rapat di Singapura dengan Gloria Marine.<br /> <br /> Dalam kesempatan tersebut, terdakwa Riry Syeried Jetta memperkenalkan I Wayan Yoga dan Ina Rahmawati dengan Antonius Aris Saputro selaku Direktur ACTN di Singapura dan Adri Slawu selaku Marketing Representative ACT N Wilayah Indonesia, dan terdakwa menyampaikan bahwa ACTN adalah rekanan dari PT. DKB (persero) yang sudah berpengalaman dan mempunyai hubungan baik dengan Rusia. <br /> <br /> Terdakwa Riry Syeried Jetta memerintahkan jajaran Direksi dan Senior Manager untuk melakukan Survey Floating Dock diantaranya ; memerintahkan Ina Rahmawati yang saat itu menjabat selaku sekretaris Perusahaan untuk Menjalin Komunikasi melalui email dengan Antonius Aris Saputro selaku direktur A&C Trading network Pte, Ltd untuk memberikan informasi terkait dengan RAB dan Revisi RAB pengadaan Floating Dock. <br /> <br /> Terdakwa Riry Syeried Jetta memerintahkan Ina Rahmawati dan Slamet Riyadi untuk melakukan Survey Floating Dock eks. Rusia di Sovetskaya Gavan, Khabarovsk, Rusia bersama dengan Doniarsal Nurdin dan Antonius Aris Saputro pada tanggal 16 s/d 22 Desember 2014, yang dibiayai oleh A&C Trading network Pte Ltd. <br /> <br /> Terdakwa Riry Syeried Jetta memerintahkan Ina Rahmawati yang saat itu menjabat selaku Sekretaris Perusahaan untuk membuat Kontrak Kerja dengan PT. KAR (tanggal 15 Desember 2014 ) dan membuat Kontrak Kerja dengan KJPP Iskandar (tanggal 24 Desember 2014) <br /> <br /> Memerintahkan Ina Rahmawati yang saat itu menjabat selaku sekretaris Perusahaan untuk Komunikasi melalui email dengan Antonius Aris Saputro selaku direktur A&C Trading network untuk pembahasan Draft Contrak Pengadaan Floating Dock dengan A&C Trading network Pte, Ltd. <br /> <br /> Berdasarkan fakta tersebut diatas, diketahui bahwa niatan atau inisiatif untuk pembelian Floating Dock Kapsitas 8.500 TLC Tahun Pembuatan 1973 eks. Rusia dari A&C Trading network Pte, Ltd tersebut sudah terjadi dan diarahkan oleh terdakwa Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) sebelum Komite Investasi Pengadaan Barang Modal yang bersumber dari PMN APBN-P 2015 PT Dok dan Perkapalan Surabaya dibentuk pada tanggal 3 Maret 2015 <br /> <br /> Padahal berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Direksi Nomor 367/Kpts/DS/7/I/2013 tentang Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa PT Dok dan Perkapalan Surabaya (PT.DPS) Persero pada Ringkasan Kebijakan Pokok disebutkan ; Cara Pengadaan Barang / jasa konstruksi / Subkontraktor atau jasa lainnya,; Cara Pengadaan Nilai Pengadaan ; a. Pelelangan Terbuka diatas nilai Rp100 Milyar,; b. Pelelangan Terbatas Rp50 Milyar s/d Rp100 Milyar,; c. Pemilihan Langsung Tidak ada batasan nilai,; d. Penunjukan Langsung Tidak ada batasan nilai,; e. Pembelian Iangsung Rp5 juta dan atau sesuai kondisi.<br /> <br /> Namun kenyataanya dalam proses pembelian Floating Dock Kapsitas 8.500 TLC Tahun Pembuatan 1973 eks. Rusia dari A&C Trading network Pte, Ltd tersebut tidak memenuhi ketentuan tersebut diatas. <br /> <br /> Bahwa pada tanggal 16 Maret 2015, Riry Syeried Jetta mengajukan surat No. 15/0793-3/DS/1/D-9 ke Dewan Komisaris PT DPS untuk meminta persetujuan pencarian dana talangan sebesar Rp200 Milyar. Dan pada tanggal 27 Maret 2015, melalui surat Nomor : 04.111/ DK.DPS/2015 Dewan Komisaris PT DPS menyetujui permintaan untuk mencari dana talangan sebesar Rp100 Milyar untuk membiayai pengadaan Floating Dock bekas pakai tersebut.<br /> <br /> Setelah mendapat Persetujuan dari Dewan Komisaris, pada tanggal 7 April 2015, melalui surat No. 15/1034-4/DS/1/M-1, terdakwa Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT DPS (persero) bersurat ke Menteri BUMN untuk mencari dana talangan sebesar Rp100 Milyar untuk pembelian Floating Dock bekas. Selanjutnya Menteri BUMN RI melalui Suratnya Nomor : S-386/MBU/07/2015 tanggal 6 Juli 2015 perihal Persetujuan penggunaan dana talangan untuk pengadaan floating dock 8500 TLC, telah menyetujui penggunaan pinjaman sementara (Dana Talangan), tersebut. <br /> <br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjQHFt5xtOIJl7ADzeDhWHwehEpXvywK950__gzWu-iWd2BQO2H9TVOIOc2FhLUR093o-79aPyRphZzsM8l_-Uuc_O_-irVLlYgdf0WMRRjd_811QeVb9krD7HhGTJ2FIfd4wNgtxultL0/s1600/IMG20190613132610.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="365" data-original-width="647" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjQHFt5xtOIJl7ADzeDhWHwehEpXvywK950__gzWu-iWd2BQO2H9TVOIOc2FhLUR093o-79aPyRphZzsM8l_-Uuc_O_-irVLlYgdf0WMRRjd_811QeVb9krD7HhGTJ2FIfd4wNgtxultL0/s640/IMG20190613132610.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Tim JPU dari Kejati Jatim</td></tr> </tbody></table> Bahwa Permintaan dana talangan yang diajukan oleh terdakwa selaku Dirut PT. DPS (persero) kepada PT  PPA Finance (anak perusahaan dari BUMN / Perusahaan pengelola Aset) senilai USD 1.000.000, Bank BNI Jakarta senilai USD3.500,000. <br /> <br /> Pada tanggal 29 Mei 2015, terdakwa mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 238/Kpts/DS/5/I/2015 Tentang Perubahan Komite Investasi Pengadaan Barang Modal yang bersumber dari PMN APBN-P 2015 PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero). <br /> <br /> Padahal terdakwa tidak pernah melibatkan Komite Investasi terkait proses dan kegiatan pengadaan Floating Dock bekas pakai tersebut, karena terdakwa sudah menentukan bahwa pembelian Floating Dock bekas pakai di Rusia dari A&C Trading Network Pte, Ltd yang berkedudukan di Singapura sebelum dibentuk Komite Investasi berdasarkan SK Direksi tanggal 3 Maret 2015.<br /> <br /> Terdakwa Riry Syeried Jetta memerintahkan Ina Rahmawati merekayasa proses pemilihan penyedia Floating dock 8.500 TLC dengan menunjuk ACT N sebagai penyedia Floating dock 8.500 TLC, meskipun ACTN belum memiliki Floating dock 8.500 TLC yang ditawarkan kepada PT DPS karena Floating dock tersebut masih millk perusahaan swasta di Rusia. <br /> <br /> Proses pengadaan Floating Dock Kapasitas 8500 TLC eks. Rusia pembuatan tahun 1973, oleh terdakwa selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) yang dibeli dari A&C Trading Network Pte, Ltd yang berkedudukan dl Singapura tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku karena : 1. Tidak melalui lelang terbatas sehingga tidak ada proses penllaian kualmkasi, evaluasi administrasl, teknis, dan harga,; 2. Tidak menyusun dokumen pengadaan / Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS),; 3. Tidak membuat dan tidak menetapkan HPS sebagal acuan penllaian kewajaran harga, dan 4. Tidak menetapkan tata cara atau metode pengadaan. <br /> <br /> Untuk menunjukkan agar proses pengadaan seolah-olah sesuai ketentuan, pihak-pihak terkait kemudian diarahkan untuk melengkapi persyaratan administrasi setelah proses pengadaan selesal, yaltu antara lain : 1. Terdakwa Riry Syeried Jetta memerintahkan Ina Rahmawati untuk membuat dokumen pengadaan lelang terbatas pada bulan Mei s/d Agustus 2015 dengan bantuan PT Karya Amal Reka (KAR) untuk melakukan pendampingan dan menyusun dokumen pengadaan, meliputi Dokumen Prakualifikasi, Kerangka Acuan Kerja (TOR), Rencana Kerja dan Syarat-syarat dan dokumen sistem evaluasi/penilaian,; <br /> <br /> 2. Terdakwa Riry Syeried Jetta memerintahkan Ina Rahmawatl untuk meminta Antonius Arls Saputro agar membuat dokumen penawaran Floating dock Shanghai, Floating dock Batam dan Floating dock Singapura darl beberapa perusahaan melalui email pada tanggal 26 Maret 2015,; 3. Surat penawaran dari A&C Trading Network Pte, Ltd tertanggal 28 November 2014, baru disampaikan ke PT DPS setelah Ina Rahmawatl diperintah terdakwa Riry Syeried Jetta agar memlnta dokumen penawaran dari A&C Trading Network Pte, Ltd melalul email pada tanggal 28 Maret 2016,; <br /> <br /> 4.Terdakwa Riry Syeried Jetta mengesahkan revisi peraturan pengadaan barang dan jasa (Surat Keputusan DIreksi PT. DPS (persero) Nomor: 290/Kpts/DS/10/I/2014 tanggal 15 Oktober 2014) yang dI beri tanggal mundur dari tahun 2016 ke tahun 2014, agar proses pengadaan Floating Dock 8.500 TLC seolah-olah sesuai ketentuan. <br /> <br /> Untuk penentuan harga Floating dock 8.500 TLC senilai USD 7.486.174 merupakan kesepakatan terdakwa Riry Syeried Jetta dengan Adri Slawu selaku Marketing Representative ACTN untuk Wilayah Indonesia pada saat pertemuan di Jakarta tanggal 25, 26 den 29 Mei 2015, yang dihadiri  oleh terdakwa Riry Syeried Jetta, Penta Parawati, Diana Rosa dan Adri Slawu. <br /> <br /> Bahwa berdasarkan dokumen kontrak tertanggal 30 Juni 2015 antara PT DPS bersama dengan A&C Trading Network Pte, Ltd yang berkedudukan di Singapura telah dilakukan perjanjian Contract for Supply and Purchase of one unit Floating Dock 8,500 TLC dengan Nomor Ktr.380/DS/6/I/2015 yang ditandatangani oleh terdakwa Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT DPS dan Antonius Aris Saputro selaku Direktur A&C Trading Network Pte, Ltd. Jangka waktu pelaksanaan terhitung mulai 30 Juni 2015 dan berakhir sampai dengan 31 Desember 2015. <br /> <br /> Harga barang sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini dengan franco Galangan Surabaya senilai USD7,486,170.00 dengan uraian sebagai berikut : a. Floating Dock 5.000.000,; b. Towing to Surabaya port. Indonesia including insurance 535.000.; c. Dredging and infrastructure installation 951/174-00. <br /> <br /> Pembayaran dilakukan dengan cara per termin dengan rincian sebagai berikut : Termin pertama sebesar USD1.497.234 atau setara 20% yang harus dibayarkan tujuh hari dari uang muka setelah penandatanganan,; termin ke II sebesar USD 2.994.468 atau setara 40% harus dibayarkan pembeli setelah tujuh hari tanggal diterima faktur dari penjual dan sebelum proses perbaikan Floating Dock,; Termin ke III sebesar USD 1.871.543.50 atau setara 25% harus dibayarkan oleh pembeli setelah tujuh hari tanggal diterima faktur dari penjual pada saat Floating Dock siap dikirim dari Rusia, dan ke IV sebesar USD 1.122.925.50 atau setara 15% harus dibayarkan oleh pembeli setelah tujuh hari tanggal faktur diterima dan Floating Dock terpasang, pelatihan dan famlliarisasi.<br /> <br /> Bahwa terkait dengan Kontrak pengadaan Floating Dock 8500 TLC eks. Rusia tersebut sudah dilakukan pembahasan antara terdakwa Riry Syeried Jetta selaku direktur Utama PT. DPS (persero) dengan Antonius Aris Saputro selaku Direktur A&C Trading Network Pte, Ltd yang berkedudukan di Singapura bersama dengan Adri Slawu selaku Marketing representative ACTN Wilayah Indonesia. <br /> <br /> Bahwa A&C Trading Network Pte Ltd berdasarkan Company Profile, Accounting & Corporate Regulatory Autority (ACRA) yang dikirim ke PT DPS (persero) melalui akun email Ina Rahmawati tanggal 14 April 2015, ternyata Perusahaan yang didirikan pada tanggal 09 Juni 2006  hanya bergerak dalam bidang usaha energy, Solar & Security Equipments dengan modal perusahaan sebesar SGH Dollar 50.000.<br /> <br /> Sedangkan kontrak pembelian Floating Dock kapasitas 8500 TLC tahun pembuatan 1973 eks. Rusia antara PT. DPS (persero) dengan A&C Trading Network Pte, Ltd adalah senilai USD 7.486.170<br /> <br /> Hal ini tidak sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 367/Kpts/DS/7/I/2013 tentang Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa PT Dok dan Perkapalan Surabaya (PT.DPS) Persero Pasal 1  ayat (14) yang menyatakan bahwa Penyedia Barang dan/atau Jasa adalah badan hukum atau perorangan sebagai penyedia barang dan/atau jasa yang mempunyai kemampuan teknis, administratif dan finansial untuk menjadi penyedia Barang dan/atau Jasa di Perusahaan <br /> <br /> Berdasarkan ketentuan tersebut, maka A&C Trading Network Pte Ltd selaku penyedia Floating Dock 8.500 TLC tidak memenuhi persyaratan kulifikasi sebagai penyedia barang/jasa pada PT DPS<br /> <br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhYqGoRJZyXtm3oU0gKiJ-etlCoLtgDZU_4lEtk8LYdMhpd0Ot19p0dHbMJkmiOw2HWFxVyIKM2fs3mxz1RpA2Obw8wGMVK2QXavYFZ4PuhiQf7NoVX0sv7CHgVvbeeOCe3hjcJEuLnVf4/s1600/IMG20190613132729.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="365" data-original-width="647" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhYqGoRJZyXtm3oU0gKiJ-etlCoLtgDZU_4lEtk8LYdMhpd0Ot19p0dHbMJkmiOw2HWFxVyIKM2fs3mxz1RpA2Obw8wGMVK2QXavYFZ4PuhiQf7NoVX0sv7CHgVvbeeOCe3hjcJEuLnVf4/s640/IMG20190613132729.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Tim Penasehat Hukum terdakwa</td></tr> </tbody></table> Namun terdakwa selaku Dirut PT DPS (persero) tetap menandatangani kontrak pembelian Floating Dock 8500 TLC eks. Rusia pembuatan tahun 1973 dengan A&C Trading Network Pte Ltd, meskipun tanpa didukung dokumen dan proses pengadaan sesuai ketentuan, dan tanpa ada paraf dari Pejabat Pengadaan dan Direksi lainnya. <br /> <br /> A&C Trading Network Pte Ltd belum memiliki Floating Dock 8.500 TLC yang ditawarkan kepada PT DPS karena Floating Dock tersebut masih milik perusahaan swasta di Rusia. Floating Dock 8.500 TLC eks Rusia dibuat tahun 1973 yang dibeli dari A&C Trading network Pte, Ltd tidak layak impor, dan jika dihubungkan perjanjian yang disepakati pada Juni 2015 maka umur telah mencapai 42 tahun yang sudah melewati batas umur Barang Modal Bukan Baru, karena  yang diijinkan masuk ke Indonesia yaitu maksimal 20 tahun. <br /> <br /> Berdasarkan pasal 13 Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 75/M.DAG/PER/12/2013 tanggal 17 Desember 2013 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru : 1. Barang Modal bukan Baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) yang termasuk dalam Pos tarif/ HS 84, 85, 88, 8901, 8903, 8904 dan 8905 yang tercantum dalam Lampiran peraturan Menteri ini harus berusia maksimal 20 tahun,; 2. Barang Modal bukan Baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) yang termasuk dalam Pos tarif/ HS 84, 85, 88, 8901, 8903, 8904 dan 8905 yang tercantum dalam Lampiran peraturan Menteri ini dengan usia lebih dari 20 tahun harus mendapat Rekomendasi dari kementrian Perindustrian. Berdasarkan Lampiran peraturan Menteri Perdagangan RI, Floating Dock atau dock apung masuk dalam Pos tarif/HS 89.05. <br /> <br /> Meskipun tanpa melalui proses pengadaan sebagaimana yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) Nomor 367/KPts/DS/7/I/2013 tentang Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa PT DOK dan Perkapalan Surabaya pada tanggal 8 Juli 2013.<br /> <br /> Atas permintaan dari Antonius Aris Saputro selaku Direktur ACTN yang berkedudukan di Singapura, terdakwa Riry Syeried Jetta selaku direktur Utama telah melakukan pembayaran uang muka atas Pembelian Floating Dock Kapasitas 8500 TLC eks Rusia tersebut pada A&C Trading Network Pte, Ltd sebanyak 2 kali tahapan yaitu pada tanggal 10 Juli 2015 senilai USD 1.000,000 dengan menggunakan dana talangan dari PT PPA Finance (anak perusahaan dari BUMN / Perusahaan pengelola Aset) dan tanggal 30 Oktober 2015 senilai USD3,.500.000 dengan menggunakan dana talangan dari Bank BNI. <br /> <br /> Selanjutnya PT DPS (persero) telah melakukan pelunasan dana talangan dari PPAF dan BNI pada tanggal 21 Januari 2016 setelah adanya pencairan dana PMN pada tanggal 31 Desember 2015. <br /> <br /> Pada saat Antonius Saputro selaku Direktur ACT N yang berkedudukan di Singapura menandatangani kontrak dengan Riry syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) pada tanggal 30 Juni 2015, obyek berupa Floating Dock 8500 TLC masih milik Hogla Shipping LTD berdasarkan term of conditions of the Memorandum of Agrrement No. 1 date 15.07.2015, <br /> <br /> Berdasarkan bukti dokumen Berita Acara Penarikan Nomor 265/BA/DS/11/II/2015 tanggal 7 November 2015, yang ditanda tangani oleh Antonius Aris Saputro selaku Direktur ACTN, Floating Dock bekas, ditarik dari Sovetskaya Gavan Rusia dengan tujuan Indonesia.<br /> <br /> Dari bukti dokumen diketahui, bahwa pada tanggal 1 Desember 2015, A&C Trading Network Pte, Ltd mengirimkan surat No.122/ANC/TRADING/DPS/L/ XII/2015 yang ditujukan kepada Direksi PT DPS (persero) mengabarkan bahwa Floating Dock 8.500 TLC mengalami musibah tenggelam pada kedalaman laut 302 meter, di perairan laut China Selatan. <br /> <br /> Bahwa sampai dengan berakhirnya pemeriksaan oleh Auditor BPK RI tanggal 11 Januari 2019, Antonius Aris Saputro selaku Direktur ACT N tidak dapat memenuhi Floating Dock 8.500 TLC sesuai kontrak meskipun sudah menerima pembayaran berupa uang muka sebesar USD 1.000.000 dan USD 3.500.000 atau seluruhnya sebesar USD 4.500.000<br /> <br /> Selain itu, terdakwa Riry syeried Jetta selaku Dirut PT DPS (persero) tidak mencairkan jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan sampai berakhirnya masa berlaku jaminan. <br /> <br /> Perbuatan terdakwa Riry syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (persero) bersama dengan Antonius Aris Saputro selaku Direktur ACTN dalam pengadaan floating dock kapasitas 8500 TLC bukan baru adalah perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya : <br /> <br /> 1. Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas : a. Pasal 92 ayat (1), Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan ; b. Pasa197 ayat (1), Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1),; 2. ayat (2), Pengurusan wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab;; 3. ayat (3), setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). <br /> <br /> 2. Permen BUMN Nomor PER-Ol/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN pada Bab II Prinsip dan Tujuan Pasal 3: a. Poin 3, mengenai pertanggungjawaban (responsibility) yaitu kesesuaian didalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat,; b. Poin 4, mengenai kemandirian (independensi) yaitu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. <br /> <br /> 3. Surat Keputusan Direksi PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) Nomor 367/KPts/DS/7/I/2013 tentang Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa PT DOK dan Perkapalan Surabaya tanggal 8 Juli 2013 : a. Pasal 1, ayat (14) menyatakan bahwa Penyedia Barang dan/atau Jasa adalah badan hukum atau perorangan sebagai penyedia barang dan/atau jasa yang mempunyai kemampuan teknis, administratif dan fmansial untuk menjadi penyedia Barang dan/atau Jasa di Perusahaan,; b. Pasal 2 mengenai Prinsip Umum, yang menyatakan bahwa Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa ini sepenuhnya memperhatikan prinsip-prinsip tentang pengadaan barang dan/atau jasa.<br /> <br /> Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pengadaan Floating Dock 8500 TLC pada PT Dok dan perkapalan Surabaya (persero) dan Instansi terkait lainnya Tahun 2014 s/d 2018 di Jakarta, Surabaya dan Rusia Nomor Laporan : 04/LHP/XXI/01/2019 tanggal 31 Januari 2019 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia diketahui, bahwa terdapat aliran dana dari Adri Slawu selaku Marketing Representative ACT N wilayah Indonesia dan Antonius Aris Saputro selaku Direktur ACT N Singapura, kepada pejabat PT DPS (persero) dan surveyor dengan uraian sebagai berikut : <br /> <br /> 1. Ina Rahmawati menerima uang saku dari Adri Siwu sebesar USD 1,000.00 pada saat mendampingi surveyor PT KAR melakukan penilaian Floating Dock 8.500 TLC dl Rusia dan tiket Jakarta Rusia PP, pada tanggal 16 Desember 2014. <br /> <br /> 2. Slamet Riyadi menerima uang saku dari Adri Slawu sebesar USD 1,000.00 pada saat mendampingi surveyor PT KAR pada anggal 16 Desember 2014. Dan juga memperoleh uang saku dari Adri Slawu sebesar USD 300 pada saat survey Floating Dock pengganti di tahun 2016. <br /> <br /> 3. Doniarsal Nurdin menerima biaya perjalanan termasuk uang saku (Expenses) dari teamnya Antonius Aris Saputro, pada tanggal tanggal 16 Desember 2014. <br /> <br /> 4. Penta Parawati menerima tambahan uang makan selama di Rusia dari Antonius Aris Saputro sebesar USD 1,000.00. <br /> <br /> 5. Penta Parawati dan Diana Rosa menerima dana dari Adri Slawu, pada bulan September 2015 sebesar Rp136.000.000,00 dengan rincian : Pada tanggal 10 Agustus 2015 sebesar Rp30.000.000  dengan cara transfer dari rekening BCA Nomor 06280619980 atas nama Adri Slawu ke rekening BCA No. 05130068415 atas nama Diana Rosa <br /> <br /> Tanggal 2 November 2015 sebesar Rp56.000.000 dengan cara transfer dari rekening BRI atas nama Adri Slawu ke rekening BRI Nomor 32801056201505 atas nama Diana Rosa sesuai dengan arahan Adri S;awu. Uang tersebut sebagai uang saku kegiatan survey kesiapan keberangkatan Floating Dock dari Rusia yang diperuntukkan I Wayan Yoga sebesar USD 1,500 <br /> <br /> 6. Gatot Sudaryanto sebesar USD 1,500, dan Diana Rosa sebesar USD 1,000 serta sisanya sebesar Rp1.000.000 untuk keperluan selama di Indonesia (bandara). <br /> <br /> 7. Tanggal 31 Mei 2016 sebesar Rp50.000.000 dengan cara transfer dari rekening BCA nomor 06280619980 atas nama Adri S;awu ke rekenlng BCA No. 05130068415 atas nama Diana Rosa, <br /> <br /> 8. Tanggal 2 November 2015 terdapat uang masuk ke PT. DPS (persero) yang tercatat sebagai Pinjaman / Hutang tanpa bunga kepada Adri Slawu, dalam mata uang dollar senlilai USD 75.000, yang sampai saat sekarang masih belum ada pengembalian. <br /> <br /> 9. Terdakwa Riry Syeried Jetta menerima transfer uang dari Adri Slawu total sebesar Rp132.000.000 dengan rincian : Tanggal 10 Juli 2015 terdapat dana keluar dari rekening Bank Mandiri Nomor 1250006970537 atas nama Adri Slawu ke rekening Bank Mandiri atas nama Riry syeried Jetta sebesar Rp50.000.000,; Tanggal 12 Oktober 2015 terdapat dana keluar dari  rekening atas nama Adri Slawu ke rekening BRI nomor : 182001000005566 atas nama Riry Syeried Jetta sebesar Rp50.000.000, dan Tanggal 17 Mel 2016, terdapat dana keluar dari rekening BCA nomor 06280619980 atas nama Adri Slawu ke rekening BCA nomor : 02101256768 atas nama Riry Syeried Jetta sebesar Rp32.500.000.<br /> <br /> Bahwa perbuatan terdakwa Riry Syeried Jetta selaku Dlrektur Utama PT. DPS (persero) yang bekerjasama dengan Antonius Aris Saputro selaku Dlrektur ACTN yang berkedudukan di Singapura dalam pengadaan Floating Dock 8500 TLC eks. Rusia Produksi tahun 1973 yang dibiayai dengan menggunakan dana Penyertaan Modal Negara adalah tdak sesua dengan prosedur serta ketentuan yang berlaku. Sehingga memperkaya terdakwa sendiri maupun orang Iain yaitu Antonius Arls Saputro atau korporasi yaltu A&C Trading Network, Pte, Ltd yang berkedudukan di Singapura.<br /> <br /> Sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara cq. PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (persero) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pengadaan Floating Dock 8500 TLC pada PT Dok dan perkapalan Surabaya (persero) dan Instansi terkait lainnya Tahun 2014 s/d 2018 di Jakarta, Surabaya dan Rusia Nomor Laporan : 04/LHP/XXI/01/2019 tanggal 31 Januari 2019 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebesar USD 4.500.000 ekuivalen Rp63.342.000.000  (kurs tengah Bank Indonesia tanggal 11 Januari 2019 sebesar Rp14.076 pers USD sebagai pembayaran atas pengadaan Floating Dock 8.500 TLC oleh PT DPS (persero) kepada ACTN namun Fisik barang Floating Dock 8.500 TLC tidak dapat direalisasikan oleh ACTN, atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut. <br /> <br /> “Perbuatan terdakwa Riry Syeried Jetta sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) atau (Pasal 3) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b Jo. Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana,” ucap JPU Tirta di akhir surat dakwaannya.<br /> <br /> Atas surat dakwaan JPU, Ketua Majelis Hakim memberikan hak terhadap terdakwa maupun melalui Tim Penasehat Hukumnya untuk menanggapi, dan Tim PH terdakwa mengatakan tidak keberatan atau tidak akan melakukan Eksepsi. <br /> <br /> Sehingga Ketua Majelis Hakim memerintahkan JPU untuk menghadirkan saksi-saksi maupun bukti-bukti pada sidang berikutnya. Dan JPU meminta waktu sepekan untuk melaksanakan perintah Ketua Majelis Hakim.<br /> <br /> “Kalau begitu, sidang kita tunda satu minggu dengan agenda mendengarkan keterangan saksi,” ucap Ketua Majelis Hakim Dede. (Rd1/*)

News Tipikor Dirut PT Dok Surabaya, Diadili Dalam Perkara Korupsi Rp63 M Pengadaan Flotting Dock

Koordinator Pidsus Kejarti Jatim Trimo, SH., MH : Tidak menutup kemungkinan adanya tersangka lain, karena pengadaan Flotting Dock ini tida...

»

Beranikah Kejari Gresik “Menyeret” Sekda Gresik Andhi Hendro Wijaya Sebagai Tersangka Korupsi ?

<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhqYCyqZTfSAf7_vIarHzFYF2SW-SzQw88mu0P5D7V0FJroGpairPesMTgZAlq0jZbSPpLwK1U0NEz06j_LHwMtxGMZ5dH5hVHF-V0qLYNn-AblHeYC0M5IQCtIQsgxqRd0CLsP1fmFZHA/s1600/IMG_20190615_000645.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="483" data-original-width="291" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhqYCyqZTfSAf7_vIarHzFYF2SW-SzQw88mu0P5D7V0FJroGpairPesMTgZAlq0jZbSPpLwK1U0NEz06j_LHwMtxGMZ5dH5hVHF-V0qLYNn-AblHeYC0M5IQCtIQsgxqRd0CLsP1fmFZHA/s640/IMG_20190615_000645.jpg" width="385" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><u>Andhi Hendro Wijaya mantan Kepala BPPKAD yang saat ini Sekda Gresik</u></td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: large;"><u>Kasi Pidsus Kejari Gresik Andrie Dwi Subianto :</u> Andhi Hendro Wijaya (mantan Kepala BPPKAD yang saat ini sebagai Sekda Kab. Gresik) turut bertanggung jawab <span style="font-size: small;"> </span></span><br /> <br /> <br /> <span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Kepercayaan masyarakat kepada Aparat Penegak Hukum (APH) Kejaksaan dan Kepolisian dalam penanganan proses hukum kasus Tindak Pidana Korupsi masih kurang, jauh lebih memepercayakan kepada KPK (Komisi Pemberntasan Korupsi) walaupun agak terkesan lambat.<br /> </span></span><br /> <span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;">Sebab, tak sedikit pejabat-pejabat yang terlibat dalam kasus Tindak Pidana Korupsi “lebih kuat” dari hukum, sehingga Kepolisian dan Kejaksaan “tak berani” menyeretnya ke Pengadilan Tipikor untuk diadili sebagai orang yang turut bertanggung jawab. <br /><br />Pada hal negara mengatakan, bahwa salah satu tindak pidana kejahatan yang luar biasa adalah kasus Korupsi. Karena dapat merusak pembangunan, perekonomian negara serta dapat menyengsarakan rakyat.<br /><br />Anehnya, justru PKL (Pedagang Kaki Lima) atau masyarakat pengendara R2 (sepeda motor) yang sedang melintas di jalan raya, sepertinya “lebih berbahaya” dari pada orang-orang yang terlibat dalam kasus Korupsi, karena sepeda motor yang dikendarainya tidak memiliki kaca spion lengkap, atau tidak menyalakan lampu utama di siang hari, atau tidak membayar pajak tahunan yang di datur dalam Perda (Peraturan Daerah). Akibatnya, si pengendara itupun ditilang karena dianggap melanggar Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009. </span></span><br /> <br /> <span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;">Yang anehnya lagi, pejabat-pejabat atau orang-orang yang terlibat dalam kasus Tindak Pidana Korupsi itu disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Di mana surat dakwaan itu lahir dari BAP (Berita Acara Pemeriksaan), dan BAP itu lahir dari keterangan-keterangan langsung  orang-orang yang diperiksa oleh penyidik Kepolisian maupun Kejaksaan.<br /><br />Yang lebih anehnya lagi, sekalipun dalam surat putusan Majelis Hakim menyebutkan tentang keterlibatan pihak-pihak lain dalam kasus Tindak Pidana Korupsi itu, tak mampu juga untuk menyeret sipelaku diantaranya kasus pelepasan aset daerah Kabupaten Blitar tahun 2013, Kasus Korupsi Roud Show Kota Batu tahun 2015. <br /><br />Belum lagi kasus Korupsi pembebasan tanah pembangunan Kampus UIN Malang. Di mana mantan Rekornya sudah ditetapkan menjadi tersangka oleh Kejari Malang pada tahun 2014, namun informasinya sudah di SP3 kan alias dihentikan dan Kasus Korupsi P2SEM Jawa Timur tahun 2008 sebesar Rp277,6 Miliyar hingga saat ini tak ada kejelasannya.<br /><br />Tak kalah menghebohkannya lagi adalah “SPDP Nomor: B/ 415/ V/2015/Ditreskrimum Polda Jatim 28 Mei 2015 atas laporan Polisi Nomor : LP/852/V/2015/UM/SPKT tanggal 21 Mei 2015 ” yang sempat menggemparkan Jagad Nusantara di saat menjelang Pilwali (Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota) Surabaya tahun 2015 lalu. Karena berita terkait “SPDP” itu sempat mencuat di beberapa media di Jawa Timur, namun akhirnya Kepolisian mengeluarkan SP3 atau Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPPP/515.A/X.2015/Ditreskrimum yang dibuat pada 26 Oktober 2015. (sumber Tempo.co, Senin, 26 Oktober 2015 18:21 WIB).<br /><table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: right; margin-left: 1em; text-align: right;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgiDF4z20MPptrREbxO_n7IsLEIwUvVb1X8Ave-SWIEVk8cGgKP97UZRvGMSCc8IopgrX9OiDsy_Qf8TiGfdmsJld19_8GjpW__6f-8voNq8CoH-Mrw7GjLiIbddGsW6O77W_0X6CZnC9I/s1600/IMG20190523132707.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="433" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgiDF4z20MPptrREbxO_n7IsLEIwUvVb1X8Ave-SWIEVk8cGgKP97UZRvGMSCc8IopgrX9OiDsy_Qf8TiGfdmsJld19_8GjpW__6f-8voNq8CoH-Mrw7GjLiIbddGsW6O77W_0X6CZnC9I/s640/IMG20190523132707.jpg" width="360" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;">Kasi Pidsus Kejari Gresik Andrie Dwi Subianto</span></span></td></tr> </tbody></table> </span></span><br /> <br /> <span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;">Begitu juga kasus perkara Korupsi yang saat ini ditangani oleh Kejari Gresik, terkait pemotongan dana insetif pemungutan pajak Daerah di BPPKAD (Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Gresi tahun 2018 - 2019 yang menyeret M. Mukhtar selaku Plt. Sekretaris BPPKAD (Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Gresik sebagai terdakwa setelah tertangkap tangan terlebih dahulu oleh penyidik Kejari Gresik pada tanggal 14 Jauari 2019 dengan barang buki berupa uang sebanyak Rp531.623.000 yang disita dari tangan terdakwa sebanyak RpRp374.186.000 dan dari brankas Bendahara BPPKAD sejumlah Rp157.437.000 <br /><br />Pertanyaannya adalah, beranikah kejari Gresik menyeret mantan Kepala BPPKAD yang saat ini menjabat sbegai Sekda Kabupaten Gresik Andhi Hendro Wijaya sebagai tersangka dalam kasus ini ?. <br /><br />Sebab Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kasi Pidsus Kejari) Gresik Andrie Dwi Subianto mengatakan, bahwa Andhi Hendro Wijaya turut bertanggung jawab. Namun kata turut bertanggung jawab juga menjadi pertanyaan. Apakah turut bertanggung jawab hanya dalam ucapan atau atau turut bertanggung jawab dalam proses persidangan berikutnya ?<br /><br />Sebab kasus yang hampir sama, yaitu kasus Korupsi pemotongan Jaspel (Jasa Pelayanan) dana Kapitasi Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik, Kejari Gresik juga tak menyeret mantan Kepala Dinas Kesehatan sebelumnya yang juga melakukan pemotongan Jaspel dana Kapitasi, di mana uang sebesar Rp451 juta dari sisa pemotongan dana Kaspitasu itu diserahkam ke Pejabat yang menggantikannya dan melakukan pemotongan yang sama mengikuti apa yang dilakukan pendahulunya. Uang hasil pemotongan dana Kapitasi itu, juga mengalir ke pejabat-pejabat dan LSM di Kabupaten Gresik.  </span></span><br /> <br /> <span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;">Inilah wawancara singkat berikorupsi.co dengan Kasi Pidsus Kejari Gresik Andrie Dwi Subianto seusai persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya pada Kamis, 13 Juni 2019 dengan agenda mendengarkan 4 orang saksi diantaranya Yetty Sri Suparyatidra mantan Kepala BPPKAD, Andhi Hendro Wijaya mantan Kepala BPPKAD menggantikan Yetty Sri Suparyatidra. Kemudian Agus Pramono  mantan sekretaris BPPKAD dijamannya Yetty Sri Suparyatidra dan Lilis Sutiyowati serta Nurika selaku Staf sekretaris BPPKAD.<br /><br />beritakorupsi.co : Dalam kasus ini, di mana dalam dakwaan Jaksa mengatakan bahwa pemotongan pemotongan dana insetif pemungutan pajak Daerah atas sepepengatahuna dan persetujuan Kepala BPPAD Andhi Hendro Wijaya yang saat ini sebagai Sekda. Bahkan Andhi Hendro Wijaya ikut mendistribusikan atau membagikan ke ke Bupati, Wakil Bupati, Sekda sebelumnya. Apakah yang dilakukan Andhi Hendro Wijaya ini benar ?<br /><br />Andrie Dwi Subianto : Hasil eksposnya nantilah ya<br /><br />beritakorupsi.co : Di mana uang itu oleh terdakwa, dibagi-bagikan ke pejabat-pejabat Kabupaten Gresik. Sementara dalam dakwaan Jaksa disebutkan, bahwa Andhi Hendro Wijaya yang sekarang jadi Sekda juga turut membagikan uang itu (menyetujui….kata Andrie Dwi Subianto)…dalam dakwaan tidak hanya menyetujui tapi ikut mendistribusikan (…itu fakta persidangan ikut mendistribusikan…kata ndrie Dwi Subianto) tapi dalam dakwaan juga ada. Pertanyaannya, apakah yang dilakukan oleh mantan Kepala BPPKAD yang sekarang jadi Sekda benar, tap yang dilakukan oleh M. Mukhtar (terdakwa) salah ?<br /><br />Andrie Dwi Subianto : Apa iya….salahlah.<br /><br />beritakorupsi.co : Ok. Ketika dianggap salah, apakah proses hukum akan berjalan terhadap orang-orang termasuk ke mantan Kepala BPPKAD yang sekarang menjadi Sekda ini ?<br /><br />Andrie Dwi Subianto : Kita lihat aja nanti hasil eksposnya. Kita ekspos dulu.<br /><br />beritakorupsi.co : Artinya bengini. Ketika yang dilakukan terdakwa ini dianggap salah, tedakwapun harus mempertanggungjawabkan secara hukum. Sementara mantan Kepala BPPKAD yang sekarang menjadi Sekda melakukan hal yang sama.<br /><br />Andrie Dwi Subianto : ikut bertanggung jawab.<br /><br />beritakorupsi.co : Ok, makasih bang. </span></span><br /> <br /> <span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEivsp4aA_dmRnJpsEDZ20Ie-u7FWGkYjJj6ur2KfoWSm7wMm0PQyxXQohPisLReJxQDIg9ekB0hpOq1Nd-juNEVf2b7tyc3bHvFofsEtJ98nYnAP8pp92OhzEw6M6ELBrrjDInx1g9J5BA/s1600/IMG20190613105148.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="365" data-original-width="647" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEivsp4aA_dmRnJpsEDZ20Ie-u7FWGkYjJj6ur2KfoWSm7wMm0PQyxXQohPisLReJxQDIg9ekB0hpOq1Nd-juNEVf2b7tyc3bHvFofsEtJ98nYnAP8pp92OhzEw6M6ELBrrjDInx1g9J5BA/s640/IMG20190613105148.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Saksi dari kanan, Andhi Hendro Wijaya mantan Kepala BPPKAD yang saat ini menjabat sebagai Sekda Kabupaten Gresik,; Yetty Sri Suparyatidra mantan Kepala BPPKAD sebelum Andhi Hendro Wijaya,; Agus Pramono  mantan sekretaris BPPKAD dijamannya Yetty Sri Suparyatidra,; Lilis Sutiyowati serta Nurika selaku Staf sekretaris BPPKAD.</td></tr> </tbody></table> </span></span><br /> <span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;">S</span>eperti yang diberitakan sebelumnya. Dalam dakwaan JPU menjelaskan, pada masa peralihan kepemimpinan dari Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik Yetty Sri Suparyatidra kepada Andhi Hendro Wijaya pada awal bulan Pebruari 2018, diadakan rapat untuk membahas perihal pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik yang dihadiri oleh Andhi Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD, Agus Pramono selaku Skretaris BPPKAD dan para kapala bidang antara lain Anis Nurul Aisni, Herawan Eka Kusuma, Ahmad Haris Fahman, Adriana Tecunan, Bambang Sayogyo dan terdakwa sendiri.<br /><br />Dalam rapat tersebut diputuskan untuk melanjutkan kebijakan pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik yang sudah berlangsung sejak masa kepemimpinan Yetty Sri Suparyatidra, selanjutnya Agus Pramono selaku Sekretaris BPPKAD menyampaikan kepada Andhi Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik, bahwa terdapat sisa uang hasil pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah pada masa kepemampinan Yetty Sri Suparyatidra sebesar Rp106.749.221 yang kemudian atas perintah Agus Pramono, uang tersebut diserahkan oleh Nurikah Handayani kepada Lilis Sutiyowati untuk disimpan di brankas bendahara BPPKAD. Selanjutnya dana sisa tarsebut dipergunakan untuk kebutuhan di luar DIPA BPPKAD Kabupaten Gresik. <br /><br />Untuk triwulan I tahun 2018, pemotongan dana Insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik, besarannya mengikuti persentase pemotongan pada masa kepemimpinan Yetty Sri Suparyatidra, dimana hal tesebut telah diketahui dan mendapatkan persetujuan oleh Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik. <br /><br />Pada saat pencairan insentif pemungutan pajak daerah triwuan I yang cair di bulan April 2018, terdakwa saat itu ditunjuk sebagai Plt. Sekretaris BPPKAD menggatikan posisi Agus Pramono yang telah memasuki masa pensiun. Kemudian terdakwa menerima setoran dana pemotongan Insentif pemungutan pajak daerah dari para pegawai BPPKAD, akan tetapi terdakwa tidak menyerahkannya kepada Nurkiah Handayani sebagaimana biasanya di masa kepemimpinan Yetty Sri Suparyatidra, melainkan dikumpulkan oleh terdakwa sendiri untuk dikelola dan dan dicatatkan sebagai pemasukan dan pengeluaran. <br /><br />Mekanisme pemotongan dana Insentif pemungutan pajak daerah pada masa kepemimpinan Andhy Hendro Wijaya, dilakukan secara nontunai, dimana dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik didistribusikan kepada masing-masing rekening penerima. Kemudian para penerima daperintahkan untuk menyetorkan kepada terdakwa melalui para Kepala Bidang Sulis Widriyati, Heni Puspitasari dengan besaran yang sebelumnya sudah diinformasikan kepada para kepala bidang melalui memo/catatan, untuk kemudian pengumpulan dana potongan tersebut dikoordinasikan oleh tiap-tiap Kepala Bidang, dan seteIah terkumpul diserahkan kepada terdakwa. <br /><br />Total penerimaan potongan insentif pemungutan pajak daerah triwuan I tahun 2018 (cair pada bulan April 2018) yang masuk dan disetorkan kepada terdakwa sebesar Rp613.747.960. Dipergunakan untuk kebutuhan Intanal BPPKAD yang tidak terakomodir oleh APBD sebesar Rp108.500.000, untuk kebutuhan di luar BPPKAD baik yang rutin maupun insadentil sebesar Rp286.000.000, sehingga masih ada sisa sebesar Rp218.797.960.<br /><br />Adapun pengeluaran untuk kebutuhan di luar BPPKAD, antara lain diserahkan sebagai hadiah kepada kepada Asisten I, II dan III Setda Kabupaten Gresik, Kepala BKD, Kabag Hukum, Kasubag Hukum, Ajudan dan Sekpri Bupati, Wakil Bupati, Sekda, LSM serta pihak-pihak lainnya. <br /><br />Dimana untuk penyerahan/pendistribusian uang ke pihak lain di luar BPPKAD tersebut,  dilakukan oIeh terdakwa sendiri dan Andhy Hendro Wijaya berdasarkan catatan pemasukan-penegeluaran tersebut, terdakwa kemudian membuatkan laporan Taktis UP Triwulan I, lalu terdakwa menyerahkan kepada Andhy Hendro Wijaya untuk diparaf sebagai tanda mengetahui dan menyetujui, akan tetapi ada sisa sebesar Rp218.797.960, hingga saat ini kebaradaan dan penggunaan uang tersebut tidak bisa dipenanggungjawabkan.<br /><br />Selanjutnya pada periode truwulan II 2018 sekitar bulan Mei 2018, terdakwa yang saat itu sudah menjabat sebagai pejabat defmitif Sekretaris BPPKAD Kabupaten Gresik menggantikan  Agus Pramono, menyampaikan kepada Andhy Hendro Wijaya, perihal pemotongan insetif  pemungutan pajak daerah untuk triwulan II (yang biasanya cair pada sekitar bulan Juli), terdakwa akan mengatur semuanya, serta disampaikan pula oleh terdakwa mengenai perubahan presentase pemotongan insentrf, dimana atas penyampaian dari terdakwa tersebut, Andhy Hendro Wijaya manpersilahkan dan ikut menyetujui. <br /><br />Selanjutnya terdakwa mengumpulkan para Kepala Bidang di ruangan sekretaris BPPKAD.  Dalam kesempatan tersebut, terdakwa menyampaikan kenaikan besaran persentase potangan insentif menjadi sebesar 25% secara merata untuk seluruh pejabat struktural dan pegawai BPPKAD dengan dalih untuk azas keadilan dan proporsionalitas, hingga akhirnya menjadi keputusan rapat.  </span></span><br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgzsJhKZ9GUA_ifwmKq9FiYBb9NOyIMN3GvEWV9eHGuVquQvJGE4H8i7jaoD8az5yD5OH35YBV15xtuUJwJ9x3HLWyodcdrdfoxfFPN3cnD3OM482CUD7Yvs6oRx2hoyA2gCa3665OPgAU/s1600/IMG20190523120948.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgzsJhKZ9GUA_ifwmKq9FiYBb9NOyIMN3GvEWV9eHGuVquQvJGE4H8i7jaoD8az5yD5OH35YBV15xtuUJwJ9x3HLWyodcdrdfoxfFPN3cnD3OM482CUD7Yvs6oRx2hoyA2gCa3665OPgAU/s640/IMG20190523120948.jpg" width="640" /></a></span></span></div> <br /> <span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"> Atas seijin dan sepengetahuan Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD, terdakwa memegang kendali penuh pengelolaan dana potongan insentif pemungutan pajak daerah. sekaligus membuat catatan pemasukan dan pengeluaran. Terdakwa memerintahkan para Kepala Bidang agar mengkordinir penyetoran di masing-masing bidang, dan setelah terkumpul agar diserahkan kepada temakwa, sedangkan khusus untuk bagian kesekretariatan dan Kepala UPT, terdakwa memerintahkan Heni Puspitasari untuk mengkoordinir dan menyetorkannya kepada terdakwa. <br /><br />Mekanisme pemotongannya, sejumlah uang insentif pemungutan pajak daerah tersebut, ditransfer kepada masing-masing pegawai BPPKAD Kab. Gresik, kemudian terdakwa memerintahkan para kepala bidang yaitu Anis Nurul Aini, Farida Hazanah Makruf, Herawan Eka Kusuma, Ahmad Haris Fahman, Mustofa, Mat Yazid dan Heny Puspitasari, dengan menunjukan memo yang berisi besaran potongan masing-masing jabatan/golongan untuk disampaikan kepada para kepala saksi dan staff pada masing-masing bidang. <br /><br />Kemudian para kepala bidang menyampaikan besaran potongan yang harus dibayarkan tersebut kepada para kepala seksi dan staff untuk kemudian dikumpulkan kepada para kepala bidang masing-masing atau langsung menyerahkannya kepada terdakwa. <br /><br />Total penerimaan potongan insentif pemungutan pajak daerah triwulan II tahun 2018 (cair pada bulan Juli 2018) yang masuk dan disetorkan kepada terdakwa sejumlah tertentu yang tidak dapat ditentukan secara pasti, yang mana seperti halnya triwulan I, peruntukannya antara lain dipergunakan untuk kebutuhan internal BPPKAD yang tidak terakomodir oleh APBD, dan untuk kebutuhan di luar BPPKAD baik yang rutin maupun insidentil. <br /><br />Adapun pengeluaran untuk kebutuhan di luar BPPKAD antara lain diserahkan sebagai hadiah kepada pihak-pihak di luar BPPKAD Kabupaten Gresk antara lain ; Asisten I, II dan III Setda Kabupaten Gresik, Kepala BKD, Kabag Hukum, Kasubag Hukum, Ajudan dan Sekpri Bupati, Wakil Bupati, Sekda, LSM serta pihak-pihak lainnya. <br /><br />Dimana untuk penyerahan/pendistribusian uang ke pihak lain di luar BPPKAD tersebut  dilakukan oleh terdakwa sendiri, Andhy Hendro Wijaya dan Heni Puspitasri.<br /><br />Bahwa pada bulan Agustus 2018, terdakwa melaksanakan lbadah Haji, namun sebelum berangkat menuju Tanah Suci, terdakwa menitipkan kepada Lilis Sutiyowati sajumlah uang yang merupakan sisa potongan insentif pajak daerah triwuian II, kemudian Lilis Sutiyowati menyerahkan kepada Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD. <br /><br />Akan tetapi penggunaan sisa uang tersebut hingga saat ini, tidak bisa dipertanggungjawabkan.<br /><br />Untuk periode triwulan III tahun 2018 pada sekitar bulan Oktober 2018, dilakukan penyesuaian persentase pemotongan insentif pemungutan pajak daerah atas perintah Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD, karena dianggap terlalu besar dan memberatkan.  Sehingga atas hal tersebut, terdakwa kembali membuat kalkulasi dan diperoleh besaran 10% untuk Staf, 21% untuk para Kasi, 31% untuk kepala bidang dan 31% untuk Kepala Badan, dimana kemudian hasi kaikulasi tersebut, terdakwa sampaikan kepada para Kepala Bidang serta memerintahkan agar insentif para pegawai dipotong sesuai nilai persentase yang baru tersebut. <br /><br />Kemudian para kepala bidang menyampaikan besaran potongan yang harus dibayarkan tersebut kepada para kepala saksi dan staff untuk kemudian dikumpulkan kepada para kepala bidang masing-masing atau langsung menyetorkannya kepada terdakwa. <br /><br />Total penerimaan potongan insentif pemungutan pajak daerah triwuian III tahun 2018 (yang cair pada buian Oktober 2018) yang masuk dan disetorkan kepada terdakwa sebesar Rp850.000.000 dipergunakan untuk kebutuhan intenal BPPKAD yang tidak terakomodir oleh APBD sebesar Rp93.000.000, untuk kebutuhan di luar BPPKAD baik yang rutin maupun insidentil sebesar Rp677.401.000. Sehingga masih terdapat sisa sebesar Rp79.599.000. <br /><br />Adapun pengeluaran untuk kebutuhan di luar BPPKAD antara lain diserahkan sebagai hadiah kepada Asisten I,II dan III Setda Kabupaten Gresik, Kepala BKD Kabupaten Gresik, Kabag Hukum dan Kasubag Hukum Kabupaten Gresik,Ajudan Bupati, Wakil Bupati, Sekda, LSM serta  pihak-pihak lainnya, dimana untuk penyerahan/pendistribusian uang tersebut, dilakukan oleh terdakwa sendiri, Andhy Hendro Wijaya dan Heni Puspitasari. <br /><br />Adapun sisa sebesar Rp79.599.000 di triwulan III, hingga saat ini tidak dapat dipertanggungjawabkan.<br /><br />Bahwa pada periode triwulan IV tahun 2018, insentif pemungutan pajak dicairkan untuk insentif pemungutan Pajak Bumi den Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebesar Rp1.590.000.000 (satu miliyar lima ratus sembilan puluh juta rupiah), dan insentif pemungutan daerah sebesar Rp6.341.364.170 (enam miliyar sembilan ratus empat puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu seratus tujuh puluh rupiah). <br /><br />Sehingga total pencairan insentif pemungutan pajak daerah dan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan kota triwulan IV tahun 2018 sebesar Rp8.531.364.170 (delapan miliyar lima ratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu seratus tujuh puluh rupiah).<br /><br />JPU menjelaskan, untuk para pegawai BPPKAD Kab. Gresik mendapatkan insentif pemungutan pajak daerah sebesar 79 % (tujuh puluh sembilan persen) dari pencairan insentif pemungutan pajak yang dilaksanakan sebesar Rp6.739.777.694 (enam miliyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta  tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah). </span></span><br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjfscatxvCdkXpbekVWVPmeavaBX6sB_35g66jtjU-YT5SHl12DH3s1iXikVVUA2sM88x0PmdJNxNLH5AZJhchfwVC_Mf5QMgR5foZsLupOY5k_1FytBRgCu4ljT7HbxND1G_xEsjszLOY/s1600/IMG20190523121631.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="558" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjfscatxvCdkXpbekVWVPmeavaBX6sB_35g66jtjU-YT5SHl12DH3s1iXikVVUA2sM88x0PmdJNxNLH5AZJhchfwVC_Mf5QMgR5foZsLupOY5k_1FytBRgCu4ljT7HbxND1G_xEsjszLOY/s400/IMG20190523121631.jpg" width="290" /></a></div> <span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;">Bahwa pada sekitar bulan Desember 2018, kembali dilakukan penyesuaian persentase pemotongan insentif pemungutan pajak daerah atas perintah Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD  untuk mengurangi disparitas antara atasan dan bawahan, sehingga atas hal tersebut terdakwa kembali membuat kalkulasi dan diperoleh besaran 10% untuk staf, 30% untuk para kasi, 20% untuk kepala bidang dan 20% untuk Kepala Badan. <br /><br />Dimana kemudian hasil kalkulasi tersebut, terdakwa sampaikan kepada para Kepala Bidang serta memerintahkan agar insentif para pegawai dipotong sesuai nilai persentase yang baru tersebut. Selanjutnya atas seijin dan sepengetahuan Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD, terdakwa memegang kendali penuh untuk rnemerintahkan para Kepala Bidang, agar mengkoordinir penyetoran di masing-masing bidang, dan setelah terkumpul agar diserahkan kepada terdakwa. Sedangkan khusus untuk bagian kesekretariatan dan Kepala UPT, terdakwa memerintahkan Heni Puspitasri untuk mengkoordinir dan menyetorkannya kepada terdakwa.<br /><br />Menurut JPU, total penerimaan potongan insentif pemungutan pajak daerah triwulan IV tahun 2018 (cair pada bulan Januari 2019) yang masuk dan disetorkan kepada terdakwa, baru terkumpul sebesar Rp428.350.339 (empat ratus dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu tiga ratus tiga puluh Ssembilan rupiah) dari perencanaan yang akan terkumpul sebesar Rp1.158.567.190, dan rencananya akan dupergunakan untuk kebutuhan internal dan eksternal BPPKAD Kabupaten Gresik, akan tetapi belum sempat rencana tersebut telaksana, pihak Penyelidik Kejaksaan Negeri Gresik melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) kepada terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019, bertempat di ruangan terdakwa di kantor BPPKAD Kabupaten Gresik, dimana pada saat dilakukannya Operasi Tangkap Tangan (OTT) tersebut oleh petugas Kejaksaan Negeri Gresik, ditemukan uang sebesar Rp374.186.000 (tiga ratus tujuh puluh empat juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) di ruang kerja terdakwa yang merupakan hasil penyetoran uang pemotongan insentif pemungutan pajak daerah, dan pada brankas bendahara BPPKAD Kab. Gresik ditemukan uang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan sebesar Rp157.437.000 (seratus lima puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Kejaksaan Negeri Gresik Seksi Tindak Pidana Khusus untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. <br /><br />Bahwa secara keseluruhan penentuan besaran persentase pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik mulai dari triwulan I sampai dengan triwulan IV Tahun 2018, diketahui dan mendapatkan persetujuan dari saksi Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik. <br /><br />Bahwa para pegawai BPPKAD Kab. Gresik terpaksa melakukan pemotongan insentif pemungutan pajak daerah yang dimilikinya dikarenakan apabila tidak menyetorkan akan dimutasikan ke luar BPPKAD Kab. Gresik, hal ini dibuktikan dengan adanya istilah “Adol Krupuk” dikalangan para pegawai BPPKAD Kab. Gresik. agar turut pada perintah pimpinan di BPPKAD Kab. Gresik,” ujar JPU.  </span></span><br /> <br /> <span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"></span></span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiKVtwNcWGtrzfJyp8JhWnA1JkFevf28mP9teVPD-ND_6Af7DUFRzE2Jzqz-GvhXFQRR6kvI3B-UfzF1Hlt6mDKoeFNU3WsvooSKLTzfF23Jsyezlkx2Lqbi25lDUA3c4IB6EX98x8gq-U/s1600/IMG20190523120959.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="342" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiKVtwNcWGtrzfJyp8JhWnA1JkFevf28mP9teVPD-ND_6Af7DUFRzE2Jzqz-GvhXFQRR6kvI3B-UfzF1Hlt6mDKoeFNU3WsvooSKLTzfF23Jsyezlkx2Lqbi25lDUA3c4IB6EX98x8gq-U/s1600/IMG20190523120959.jpg" /></a></span></span></div> <br /> <span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;">JPU menjelaskan, bahwa perbuatan terdakwa memaksa para Pegawai Negeri atau Penyelenggara  Negara/ASN di lingkungan BPPKAD Kabupaten Gresik, memberikan sesuatu atau membayar sejumlah uang kepada terdakwa, telah mengabaikan tujuan penyaluran dana insenhf pemungutan pajak daerah sebagai reward atas tercapainya target penerimaan pajak daerah tahun berjalan menjadi tidak tercapai dengan apa yang diharapkan dan direncanakan sebegaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jo. Peraturan Pemeritah Nomor 69 tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.<br /><br />JPU juga menyebutkan, perbuatan terdakwa tersebut telah bertentangan dengan kewenangannya sebagai Sekretaris BPPKAD yakni berdasarkan pasal 6 Peraturan Bupati Gresik Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Gresik, yaitu me;aksanakan pengelolaan Surat menyurat, kearsipan, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga kantor serta pengkoordinasian penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan. <br /><br />JPU menjelaskan tentang fungsi Sekretaris BPPKAD Kab. Gresik (Pasal 7) yaitu ; a. Pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan,; b. Pelayanan administasi umum,  ketatausahaan, kearsipan, dan dokumentasi dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas,; c. Pengelolaan administrasi keuangan dan urusan kepegawaian,; d. Pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris kantor,; e. Pelayanan administrasi perjalanan dinas,; f. Pengkoordinasian bidang dilingkup BPPKAD,; g. Pengkoordinasian dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan, dan h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.<br /><br />Atas perbuatannya, terdakwa terancam pidana penjara paling lama 20 tahun sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e (atau Pasal 12 huruf f) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jis pasal 64 ayat (1) ke- 1 KUHPidana. (Rd1/*) </span></span>

News Tipikor Beranikah Kejari Gresik “Menyeret” Sekda Gresik Andhi Hendro Wijaya Sebagai Tersangka Korupsi ?

Andhi Hendro Wijaya mantan Kepala BPPKAD yang saat ini Sekda Gresik Kasi Pidsus Kejari Gresik Andrie Dwi Subianto : Andhi Hendro Wijaya...

»