BERITAKORUPSI.CO

Mantan Anggota DPRD Jombang Siswo Eriana Divonis 4 Tahun Penjara Karena Korupsi KUR

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9lfoT0u4JeOtaHGsT1sViTiZdZ-t1RBeqf7rdIsoizvSiQVsLhA3FcBSqo1SxlT-Dk_AxQOsZVd_62NYVRW4o8suqWof8TWz_rdu0WATbevqT0Kgav8LRQ4iy9g_QSHCKIhWmY3qytvA/s1600/IMG20190528115414.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="353" data-original-width="365" height="618" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9lfoT0u4JeOtaHGsT1sViTiZdZ-t1RBeqf7rdIsoizvSiQVsLhA3FcBSqo1SxlT-Dk_AxQOsZVd_62NYVRW4o8suqWof8TWz_rdu0WATbevqT0Kgav8LRQ4iy9g_QSHCKIhWmY3qytvA/s640/IMG20190528115414.jpg" width="640" /></a></div>
 
beritakorupsi.co - Selasa, 28 Mei 2019, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang diketuai Agus Hamzah dengan dibantu 2 Hakim anggota (Ad Hock) menjatuhkan hukuman (Vonis) pidana penjara selama 4 (emapat), dedan sebesar Rp500 juta subsidair 6 (enam) bulan kurungan terhadap terdakwa Siswo Eriana selaku mantan Anggota DPRD Jombang periode 2004 - 2009 dari F-PDIP karena terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dengan Bambang Waluyo (sudah divonis 12 tahun pada tahun 2016) selaku Kepala Cabang Bank Jatim Cabang Jombang dalam pengucuran kredit fiktif KUR (Kredit Usaha Rakyat) untuk 55 debitur pada tahun 2010 hingga 2012, sebesar Rp24.850.000.000 yang kerugian keuangan negara senilai Rp19.388.656 900,92. 
 
Mantan anggota Dewan yang terhormat ini tak mengira kalau dirinya akan meringkik dipenjara,  karena penyidik Polda Jatim  tak dijadikan sebagai tersangka pada tahun 2016 bersama Bambang Waluyo Kepala Cabang Bank Jatim Cabang Jombang Dedy Nugrahady (Penyelia) serta 9 analisis yaitu Fitriyah Mayasari (Maya), Wiwik Sukesi, Wahyuni Yudiarini, Ginanjar Triono, Fitri Juni Astuti, Suci Rahayu, Andina Hapsari, Hefied Wijayana dan Hasan Sadzili yang sudah divonis pada tahun 2016 lalu. 
 
Pada hal, nama Siswo Eriana sudah dimasukkan dalam petunjuk (P19) Jaksa Kejati untuk diperiksa sebagai tersangka. Bahkan Majelis Hakim dalam persidangan saat itu memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan  Siswo Eriana sebagai saksi yang kedua kalinya dengan pengawalan ketat dengan membawa bukti buku rekeningnya yang dikatakan sempat hilang. karena duit dari Bank Jatim Cabang Jombang sebesar Rp5 miliyar mengalir kerekeningnya dan kemudian diserahkan ke 33 dibetur yang direkomondasinya. 
 
Akibatnya, harapan untuk menyabut dan merayakan Hari Raya Idul Fitri pada Juni 2019 bersama sanak saudaranaya harus pupus karena mantan Dewan yang terhormat ini harus merayakannya bersama narapidana lainnya di balik jeruji besi selama 4 tahun setelah Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara kerana terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama yang merugikan keuangan negara sebesar Rp19.388.656 900,92. 
 
Beruntung, Siswo Eriana hanya di hukum membayar denda dan tidak di hukum untuk mengembalikan kerugian negara. Karena semua kerugian negara sudah ditimpahkan ke terpidana Bambang Waluyo berdasarkan Putusan Mahkamah Agung pada tahun 2018. 
 
Keterlibatan Siswo Eriana dalam kasus ini adalah, karena sebanyak 55 debitur yang mengajukan kredit usaha Rakyat (KUR) melalui Bank Jatim Cabang Jombang pada tahun 2010 - 2012 antara Rp200 - Rp600 juta dengan totalnya senilai Rp24.850.000.000, sebahagian mengalir kereking terdakwa Siswo Eriana. 
 
Sehingga Majelis Hakim menyatakan, bahwa perbuatan terdakwa Siswo Eriana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana 
 
Majelis Hakim menyatakan, terdakwa haruslah di hukum sesuai dengan perbuatannya, dan tidak sependapat dengan pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa. Namun Majelis Hakim tidak menjatuhkan hukuman untuk mengembalikan kerugian negara karena sudah ditanggung oleh Bambang Waluyo berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI tahun 2018. 
 
“Menghukum terdakwa Siswo Eriana dengan hukuman pidana penjara selama emapat (4) tahun, denda sebesar Rp500 juta, subsidair 6 (enam) bulan kurungan,” ucap Ketua Majelis Hakim Agus Hamzah. 
 
Atas putusan Majelis Hakim, terdakwa maupun JPU sama-sama megatakan pikir-pikir. “Pikir-pikir,” ucat terdakwa singkat. (Rd1/*)

News Tipikor Mantan Anggota DPRD Jombang Siswo Eriana Divonis 4 Tahun Penjara Karena Korupsi KUR

berita korupsi .co - Selasa, 28 Mei 2019, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang diketuai Agus Hamzah dengan dibantu 2 Hakim angg...

Sidang PK Marthen Luter Dira Tome Mantan Bupati Sabu Raijua Membawa 104 Novum

21.33 beritakorupsi 2

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEho7lpOfPAgG9eA3Fj328nPL8oyhy7x4qdpLsRFz_Rx3aDiJoF6GRx1ipMrAC1gflOuCaKmm1u6LTGvZ4j_W3Ktr4nYxm_PlKvzvII9BteDdehxKEqxuQjqJN7XjJjTRB_tLz9-1afi8mw/s1600/IMG20190522101930+Marthen..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="347" data-original-width="715" height="310" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEho7lpOfPAgG9eA3Fj328nPL8oyhy7x4qdpLsRFz_Rx3aDiJoF6GRx1ipMrAC1gflOuCaKmm1u6LTGvZ4j_W3Ktr4nYxm_PlKvzvII9BteDdehxKEqxuQjqJN7XjJjTRB_tLz9-1afi8mw/s640/IMG20190522101930+Marthen..jpg" width="640" /></a></div>
 
"4 Saksi di sidang Perkara Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan  Marthen Luter Dira Tome, mantan Kasubdin PLS Dispendikbud NTT tahun 2007 yang juga mantan Bupati Sabu Raijua menjelaskan, bahwa uang yang diterima penyelenggara  sebesar Rp2.9 juta kelompok termasuk untuk upah/gaji tanpa ada pemotongan sama sekali" 
 
 
beritakorupsi.co - “Mencari keadilan itu tak mudah, ibarat mencari mutiara di dasar laut dengan penuh perjuangan menghadapi badai”.  
 
Kalimat di atas, terucap dari terpidana 7 tahun penjara Marthen Luter Dira Tome, mantan Kasubdin PLS (Pendidikan Luar Sekolah) Dispendikbud (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), yang juga mantan Bupati Sabu Raijua, Prov. NTT yang terjerat dalam kasus Korupsi dana Dekonsentrasi Dispendikbud program pemberantasan buta aksara yang menelan anggaran yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) sebesar Rp77.675.354.000, yang merugikan keuangan negara berdasarkan audit BPK RI senilai Rp4.292.378.200, yang saat ini mengajukan sidang Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung RI melalui Pengadilan Tipikor Surabaya atas putusan Hakim Agung Mahkamah Agung RI yang menghukumnya dengan pidana penjara selama 7 tahun dan dijerat dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tindak Pidana Korupsi dengan membawa sebanyak 104 Novum (Bukti) baru. 
 
Tak tanggung-tanggung memang, Marthen Luter Dira Tome bersama tim Penasehat Hukumnya mengusung sebanyak 104 Novum baru untuk diajukan sebagai bukti dalam sidang Peninjauan Kembali. Di mana bukti baru itu terdiri dari 4 orang saksi selaku penyelenggara kegiatan yang menerima pencairan anggaran kegiatan, dan 100 buktinberupa keterangan saksi lainnya yang juga selaku penyelenggara kegiatan yang tertuang dalam Akte Notaris. 
 
Andai saja persidangan PK ini dapat dilaksanakan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang, bisa jadi Marthen bersama tim Penasehat Hukumnya akan menghadirkan ratusan bahkan ribuan saksi selaku penyelenggara. 
 
Dalam kasus ini, Marthen Luter Dira Tome divonis pidana penjara selama 3 tahun denda sebesar Rp100 juta subsidair 3 bulan kurangan serta membayar uang pengganti sebanyak Rp1.5 M subsidair 3 tahun penjara dijerat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya pada tanggal 31 Juli 2017. 
 
Vonis itu lebih ringan 9 tahun dari tahun tuntutan JPU KPK, dan denda sebesar Rp250 juta subsidair 6 bulan kurungan, serta membayar uang pengganti sebanyak Rp3.735.000.000 subsidair 5 tahun penjara. 
 
Sedangkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Jawa Timur menguatkan putusan Pengadilan Tipikor Surabaya, tanpa membayar denda dan uang pengganti. Sedangkan Pasal yang dikenakan terhadap terpidana ini sama dengan Pasal pada tuntutan JPU KPK yaitu Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi. 
 
Namun oleh Hakim Agung Mahkamah Agung RI yang diketuai Prof. Dr. Krisna Harahap, SH, HM dengan dibantu dua Hakim Agung masing-masing sebagai anggota yakni H. Syamsul Rakan Chaniago, SH, MH, dan Dr. Artidjo Alkostar, SH, LLM, menjerat  Marthen Luter Dira Tome dengan Pasal yang berdeda, yaitu Pasal 2 ayat (1) UU Tindak Pidana korupsi dengan hukuman pidana penjara selama 7 tahun denda sebesar Rp200 juta serta membayar uang pengganti senilai Rp1.5 miliyar. 
 
Sejak awal Marthen Luter Dira Tome sudah mengatakan, jangankan di hukum 3 tahun, sehari saja akan melakukan upaya hukum untuk mencari keadilan di tanah Ibu Pertiwi. Sehingga Marthen Luter Dira Tome mengajukan PK dengan membawa sebanyak 104 Novum baru termasuk 4 orang saksi selaku penyelenggara kegiatan di Provonsi Nusa Tengara Timur. 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXlrbogufTgu-ZhiR5URQsQYO-NwFip4YLgiLZ2BwDxsfXx5x6wabN2mjiWmpIZkfRBxPh0z-vmQnUHDfkTgJV0wZZLcwZKAJYQxXzshLeAlNm9mSpKpqtIF4acHqDDSAdS7zjsfOtSuE/s1600/IMG20190515121427.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="353" data-original-width="626" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXlrbogufTgu-ZhiR5URQsQYO-NwFip4YLgiLZ2BwDxsfXx5x6wabN2mjiWmpIZkfRBxPh0z-vmQnUHDfkTgJV0wZZLcwZKAJYQxXzshLeAlNm9mSpKpqtIF4acHqDDSAdS7zjsfOtSuE/s640/IMG20190515121427.jpg" width="640" /></a></div>
Sedangkan keterangan saksi sebanyak 100 orang yang juga sebahagian dari 11.100   penyelnggara kegiatan, tertuang dalam bentuk  Akta Notaris. Novum baru sebanyak 104 itu diusung oleh Marthen Luter Dira Tome  bersama tim Penasehat Hukumnya, dari berbagai Kabupaten Kota di Prov. NTT, untuk ditunjukkan ke Hakim PK Mahkamah Agung RI melalui  Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya di muka persidangan yang menyidangkan sidang perkara PK dengan ketua Majelis Hakim Cokorda Gedearthana dengan dihadiri JPU KPK Dodi Sukmono, pada Rabu, 9 Mei 2019. 
 
Ke- 4 saksi itu adalah Maxen Mau dari Kota Kupang, Oscar Toka dari Kabupaten Ngada, Alfred Labu dari Kabupaten TTU, dan Tibu Robing dari Kabupaten Sabu Raijua. 
 
Para saksi ini belum pernah dihadirkan sebagai saksi dipersidangan oleh JPU KPK maupun pihak pemohon PK. JPU KPK hanya menghadirkan 52 orang saksi termasuk 16 penyelenggara dari 11.100 kelompok. 
 
Sementara pemohon PK memohon kepada Majelis Hakim agar persidangan ini dapat dilangsungkan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang, mengingat jumlah saksi yang akan dihadirkan sebanyak ratusan orang selaku penyelenggara kegiatan program pemberantasan buta aksara. 
 
Alasan pemohon PK, karena tidak mempunyai cukup uang untuk menghadirkan ratusan orang dari NTT ke Pengadilan Tipikor Surabaya. Namun permohonan pemohon PK ditolak oleh Majelis Hakim dan mengatakan bahwa bukti sebanyak 104 itu sudah cukup untuk diajukan. 
 
“Ini kan ada 104 bukti, ini saj sudah cukup,” ucap Ketua Majelis Hakim Cokorda. 
 
Dalam persidangan, para saksi menjelaskan kepada Majelis Hakim atas pertanyaan Penasehat Hukum terpidana maupun JPU KPK, bahwa uang yang diterima penyelenggara untuk satu kelompok sebanyak 10 orang, adalah dua juta sembilan ratus ribu rupiah (Rp2.900.000) termasuk untuk upah/gaji penyelenggara selama 6 bulan dan tidak ada pemotongan. 
 
“Kami menerima dua juta sembilan ratus ribu rupiah (Rp2.900.000) tidak ada potongan. Uang itu digunaka untuk Tutor satu juta dua ratus (Rp1.2 juta) selama 6 bulan, Untuk ATK dua ratus ribu (Rp200 ribu), Untuk evaluasi lima puluh ribu (Rp50 ribu) termasuk untuk sertifikat sebanyak 10 orang, Identifikasi lima puluh ribu (Rp50 ribu), upah/gaji untuk penyelenggara selama 6 bulan sembilan ratus ribu (Rp900 ribu), dan untuk dana belajar usaha warga selama 6 bulan lima ratus ribu (Rp500 ribu),” kata saksi menjelaskan. 
 
Saat ditanaya terkait pemberian duit kepada Camat, Kepala Desa/Lurah, para saksi  menjelaskan bahwa tidak ada pemberian uang, yang ada adalah pembelian snack atau jajan dan minum (kopi), yang diambil dari sebahagian sebahagian upah saksi bila mereka (Camat, Kepala Desa/Lurah)  datang melakukan monitoring. 
 
“Tidak ada potongan, itu kan uang kami sendiri, yang kami terima sebagai upah kami selama 6 bulan. Atas kesepakatan semua pelenggara (11.100) untuk menyediakan jajan dan kopi bila mereka melakukan monitoring. Kami terima dua juta sembilan ratus ribu untuk kegiatan selama enam bulan,” kata para saksi. Dan para saksi juga menjelaskan kepada Majelis Hakim, kalau kegiatan tersebut sudah dilakukan audit. 
 
Apa yang dijelaskan oleh ke- 4 saksi ini berbeda jauh dengan dakwaan JPU KPK yang mengatakan, bahwa terpidana Marthen Luter Dira Tome melakukan pemotongan sebesar Rp3.735.000.000 (Rp50.000 X 6 bulan X 11.100 kelompok) untuk diberikan kepada Camat, Kepala Desa/Lurah, ditambah uang yang diterima terdakwa sebesar Rp405 juta. 
 
Dari keterangan para saksi ini ternyata tidak ada pemotongan, sebab uang yang masuk yang diterima setiap penyelenggara untuk satu kelompok sebesar Rp2.900.000 termasuk upah penyelenggata selama 6 bulan kegiatan.  Bahkan yang memberikan uang kepada Camat, Kepala Desa/Lurah sebesar Rp50 ribu pun bukan terpidana melainkan penyelenggara itu sendiri, dan bukan berupa uang melainkan berupa jajan dan minuman atau kopi. Di mana pembelian untuk snek itu diambil dari sebahagian upah mereka selaku penyelenggara kegiatan kesepakatan seluruh penyelenggara. 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjY3a-enKiGnAF8bW-l_apQzkyd_i8hhJtduEjubyo5jP9kV4lQ7BSSDsXdj8CNsCudv2P69kjnOFjrcCGvw_FPnGTBx_X2Hf9jDT_5FsZrnGdIhGj86ACMpoBJ14MuL1SlgdRkAJ7biEM/s1600/IMG20190515121139.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="443" data-original-width="1025" height="276" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjY3a-enKiGnAF8bW-l_apQzkyd_i8hhJtduEjubyo5jP9kV4lQ7BSSDsXdj8CNsCudv2P69kjnOFjrcCGvw_FPnGTBx_X2Hf9jDT_5FsZrnGdIhGj86ACMpoBJ14MuL1SlgdRkAJ7biEM/s640/IMG20190515121139.jpg" width="640" /></a></div>
Alasan penyelenggara untuk menyediakan makan ringan dan minuman kepada Camat, Kepala Desa/Lura, bukan sebagai penyelenggara melainkan sebagai tokoh masyarakat yang punya pengaruh atau yang lebih di dengar oleh masyarakat desa/plosok agar bersedi sebagai peserta dalam program pebernntasan buta aksara. 
 
Dari keterangan 4 orang saksi disidang PK ini menimbulkan pertanyaan bila dikaitkan dengan dakwaan JPU KPK. Apakah ada pemotongan anggaran dari Rp2.900.00? Sementara para saksi sudah merinci penggunaan uang sebesar Rp2.900.000 yang diterima oleh setiap penyelenggara,  yaitu untuk tutor Rp1.2 juta selama 6 bulan. Untuk Identifikasi Rp50 ribu, untuk Evaluasi termasuk sertifikat bagi peserta sebanyak 10 orang per kelompok sebesar Rp50 ribu. Kemudain sebagai upah/gaji penyelenggara selama 6 bulan sebesar Rp900.000, serta dana belajar usaha warga selama 6 bulan sebesar Rp500 ribu, sehingga total keseluruhan sebesar total Rp2.900.000. 
 
Lalu siapa yang melakukan pemotongan dana Dekonsentrasi Dispendikbud program pemberantasan buta aksara seperti dalam dakwaan JPU KPK ? Sebab berdasarkan keterangan saksi di sidang PK sudah menjelaskan, bahwa uang yang diterima para penyelenggara sebesar Rp2.900.000 tanpa ada potongan, dan juga tidak ada pemberian uang ke Camat, Kepala Desa/Lurah, yang ada adalah menyediakan makan ringan dan minuman bila Camat, Kepala Desa/Lurah datang untuk melakukan monitoring dan motivasi kepada pesera. 
 
Apakah ada yang salah, ketika penyelenggara kegiatan yang sudah menerima upahnya secara utuh sesuai dengan anggaran yang tercantum, yang kemudian para penyelenggara membuat kesepakatan untuk mengambil sebagahian upah/gajinya untuk membeli makan ringan dan minuman kepada Camat, Kepala Desa/Lurah karena bukan sebagai penyelenggara kegiatan melainkan sebagai tokoh masyarakat yang punya pengaruh di mata masyarakat desa/plosok yang dapat dilibatkan untuk memberikan motifasi kepada pesrta (masyarakat) didik dalam program pemberantasan buta aksara yang sudah berusia tua.  
 
Tidak hanya itu. JPU KPK pun tak dapat menunjukkan bukti dalam persidangan terkait adanya aliran duit sebesar Rp405 juta yang masuk kerekening terpidana atau tidak ada saksi sebanyak 52 orang yang dihadirkan JPU KPK dari Flores, Kupang, Sabu Raijua yang mengatakan telah memberikan sejumlah uang kepada terpidana. Uang yang dimaksud sebesar Rp405 juta itu masuk ke rekening Simon Dira Tome yang juga selaku penyelenggara kegiatan. 
 
Dalam persidangan sebelumnya terungkap, bahwa John Radja Pono menghubungi Basa Alim Tualeka, meminta sejumlah uang untuk biaya pengiriman dan pengepakan buku yang akan  dikirimkan melalui rekening Simon Dira Tome. Dan itupun diakui oleh John Radja Pono dan Basa Alim Tualeka dalam persidangan. 
 
Kasus yang menyeret Marthen Luter Dira Tome ini, setelah menjabat sebagai Bupati Sabu Raijua untuk periode kedua dan kemudian berencana untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur NTT periode 2018 - 2020 dengan dukungan masyarakat NTT, namun dirinya sudah dijadikan sebagai tersangka sejak 2014 hingga 2016 oleh penyidik KPK. Hal ini seperti yang diceritakan Marthen Luter Dira Tome kepada beritakorupsi.co 
 
Marthen Luter Dira Tome mengatakan, proses hukum dalam kasus ini memakan waktu yang cukup panjang dan sangat melelahkan yakni kurang lebih 10 tahun sejak 2008. 
 
Bola panas dari kasus ini bergulir pada tahun 2008, saat penyidik Kejari Kupang mulai  melakukan penyelidikan atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dana Dekonsentrasi Dispendikbud pengelolaan program dan anggaran pemberantasan buta aksara yang menelan anggaran APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) sebesar Rp77.675.354.000, dan merugikan keuangan negara berdasarkan audit BPK RI senilai Rp4.292.378.200, namun belum ada tersangkanya segingga kasus tersebut dihentikan. 
 
Lalu pada tahun 2011, Kejaksaan Tinggi NTT membuka kembali kasus ini hingga tahun 2014. Lagi-lagi penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT tak juga menetapkan siapa tersangkanya. Karena kasus ini menggantung, Marthen Luter Dira Tome pun “menantang” Kejati NTT agar melimpahkan ke lembaga super body yang berkantor di Kuningan, Jakarta Selatan. 
 
Dan sejak tanggal 17 November 2014, Penyidik KPK mengambil alih penanganan kasus ini dengan menetapkan Marthen Luter Dira Tome selaku Kasubdin PLS Dispendikbud NTT sebagai  tersangka bersama Yohanis Manulanggga selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. NTT yang sudah meninggal 3 tahun sebelumnya. 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjNAbxioCN2Fse78QXRVhYO3HAg2NVj96iXYJMf56x-5a7bHcnFX758SlDergZUpK971yQP2TT0lihchoz3Y_W90fKZ7YbymM9g7-63UxISw7VMc6VSajazlNwS5rw4EcRppevp0JFdTHU/s1600/IMG20190515121139.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="443" data-original-width="1025" height="276" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjNAbxioCN2Fse78QXRVhYO3HAg2NVj96iXYJMf56x-5a7bHcnFX758SlDergZUpK971yQP2TT0lihchoz3Y_W90fKZ7YbymM9g7-63UxISw7VMc6VSajazlNwS5rw4EcRppevp0JFdTHU/s640/IMG20190515121139.jpg" width="640" /></a></div>
Pada tahun 2016, KPK pun belum melimpahkan kasus ini ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang, sementara status tersangka tetap melekat pada diri Marthen Luter Dira Tome yang saat itu menjabat sebagai Bupati Sabu Raijua. 
 
Pada awal tahun 2016 sekitar bulan Maret, Marthen Luter Dira Tome yang didampingi Tim Penasehat Hukumnya yang terdiri dari Yohanis D. Rihi., SH; Dr. Melkianus., SH., M.Hum; Yanto., SH. M.Hum; Alexander F. Tungga., SH. M.Hum dan Lesly A. Lay., SH mem-praperadilkan KPK ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. 
 
Pada putusan Majelis Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 65 /PID.PRA/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 18 Mei 2016 mengabulkan permohonan pemohon Praperadilan Marthen Luter Dira Tome melalui Tim Penasehat Hukumnya, dan memerintahkan penyidik KPK untuk mengembalikan barang bukti (BB) ke Kejati NTT untuk menghentikan kasus dugaan Korupsi dana Dekonsentrasi Dispendikbud NTT pada pengelolaan program dan anggaran pemberantasan buta aksara 
 
Anehnya, penyidik KPK belum melaksanakan putusan Majelis Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hingga Nopember 2016, namun kembali menetapkan Marthen Luter Dira Tome menjadi tersangka untuk yang kedua kalinya dalam kasus yang sama. 
 
Pada saat KPK menetapkan Marthen Luter Dira Tome sebagai tersangka untuk kedua kalinya dalam kasus yang sama, penyidik KPK mulai melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap  saksi-saksi di Polda NTT. Pada saat itu,  Marthen Luter Dira Tome sepulang dari Sumba dalam rangka sosialisasi pencalonannya sebagai  Gubernur NTT,  langsung menuju Polda untuk menemui Ketua Tim Penydik KPK Kristian, namun tak berhasil. 
 
“KPK belum melaksanakan putusan Praperadilan, saya ditetapkan lagi sebagai tersangka untuk yang keduakalinya dalam kasus yang sama. Sejak itu, KPK mulai melakukan pemanggilan dan memeriksa saksi-saksi di Polda NTT. Karena saya dengar teman-teman sudah ada yang diperiksa di Polda, saya sepulang dari Sumba langsung ke Polda untuk menemui teman-teman dan juga untuk menanyakan ke penyidik yang ketua penydiknya Kristian. Hak saya dong untuk bertanya. Namun hingga jam 5 sore waktu itu, Pak Kristan tidak turun turun-temurun, kamipun pulang,” tutur Marthen Luter Dira Tome 
 
Pada tanggal 14 November 2016 sekira pukul 23.00 WIB, Marthen Luter Dira Tome ditangkap penyidik KPK pada saat berada di rumah makan di sekitar Jalan Hayam Uruk Jakarta, sebelum terbang ke Kupang pada pukul 02.00 WIB setelah selesai mendaftarkan permohonan Praperadilan yang kedua ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hingga akhirnya, KPK melimpahkan perkara Marthen Luter Dira Tome ke Pengadilan Tipikor Surabaya untuk disidangkan dengan alasan keamanan. 
 
“Kemudian besoknya sekitar tanggal 14 Noember 2016, kami berangkat ke Jakarta untuk mendaftarkan Praperadilan yang kedua ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Karena besok paginya sekitar pukul 02.00 WIB kami kembali ke Kupang, kami mampir sebentar ke Rumah Makan  di Jalan Hayam Uruk. Saat itu saya langsung ditangkap dengan alasan menghalang-halangi penyidikanm” ucap Marthen Luter Dira Tome. 
 
Sementara dalam persidangan, Jaksa KPK menghadirkan sebanyak 52 orang saksi untuk terdakwa Marthen Luter Dira Tome dalam perkara Korupsi Dana Dekonsentrasi Derektorat Jenderal (Dirjen) PLS (Pendidikan Luar Sekolah) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) Provinsi NTT (Nusa Tenggara Timur) pada tahun 2007 lalu, yang menelan anggaran APBN sebesar Rp77.675.354.000 milliar, dan merugikan keuangan negara berdasarkan hasil audit BPK RI senilai Rp4.292.378.200. Namun tak satupun saksi yang memberatkan terdakwa. Bahkan ada tiga orang saksi yaitu Martina Singgih, Toni Falentin dan Marten Ferdinan Robe yang mengatakan kalau dirinya mendapat tekanan dari penyidik KPK. 
 
Dalam dakwaan Jaksa KPK, terdakwa didakwa melakukan mengalihkan Penyaluran dana kegiatan PLS melalui Forum Komunikasi Tenaga Lapangan Dikmas (FK-TLD) Provinsi NTT, melakukan pengeluaran anggaran yang seharusnya tidak dikeluarkan dari kas negara, dan melakukan pengadaan barang dan jasa yang bertentangan dengan pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional untuk Prosedur Operasional Standar (POS), pelaksanaan program dan anggaran dana dekonsentrasi Dirjen Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional tahun 2007, dan Keppres Nomor 80 tahun 2003 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. 
 
Terkait hal ini, Marthen menjelaskan, bahwa keberadaan Forum dalam pelaksanaan program PLS, bukanlah inisiatifnya selaku Kepala Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan provinsi NTT, tetapi atas kesepakatan seluruh Kepala Bidang PLS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten se-Provinsi NTT, dan para Ketua FK-TLD Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT sebagai perwakilan penyelenggara atau pengelola program PLS dalam rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan program pendidikan luar sekolah tahun 2007 yang bertempat di Hotel Bahagia 2 SoE, Ibukota Kabupaten Timor Tengah Selatan, pada bulan Maret 2007. 
 
“Dasar pertimbangan dari keterlibatan FK-TLD dalam pengelolaan anggaran TLD tahun 2007 adalah bertolak dari Ketentuan dan syarat pencairan dana oleh para pengelola PLS adalah, bahwa para pengelola program PLS harus mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan nomor rekening Bank,” ungkap Marthen 
 
Pembentukan FK-TLD lanjut Marthen, berpedoman pada Juknis (Petunujk Teknis) yang diterbitkan oleh Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Kependidikan Tenaga Kependidikan (PM-PKTK) non formal Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2006, Akta Notaris serta anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Forum Komunikasi Tenaga Lapangan (FKTL) pusat dan mempunyai cabang di seluruh wilayah Indonesia yang ditetapkan oleh keputusan rapat Badan pendiri, pada pasal 6 yang menyebutkan tentang organisasi berskala nasional yang beranggotakan TLD (Tenaga Lapangan Daerah) di seluruh Indonesia dipimpin oleh pengurus pusat, pengurus Provinsi dan pengurus Kabupaten/Kota. 
 
Selain didakwa telah mengalihkan anggaran, didakwa pula telah melakukan pemotongan Dana Dekonsentrasi Derektorat Jenderal (Dirjen) PLS (Pendidikan Luar Sekolah) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) Provinsi NTT (Nusa Tenggara Timur) pada tahun 2007 lalu yang totalnya sebesar Rp4.292.378.200 atau 50.000 X 6 bulan X 11.100 kelompok ditambah penerimaan uang sebesar Rp405 juta, di mana uang hasil dari pemotongan tersebut diberikan kepada Camat, Desa, Lurah dan Kela Cabang Dinas yang dihadirkan oleh penyelenggara kegiatan untuk mendukung terlaksananya program bemberantasan buta aksara, karena para pesertaya adalah masyarakat yang tidak pernah mengenyam bangku sekolah dan usia yang sudah tua 
 
“Secara akal sehat, jika saja saya memiliki niat buruk untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, maka tidaklah mungkin terjadi efisiensi atau penghematan anggaran pada pengelolaan program dan anggaran pemberantasan buta aksara. Dari target pemerintah pusat  hanya menuntaskan sebanyak 90.320 orang atau 9.032 kelompok. Sementara yang dilaksanakan di Provinsi NTT justru melampaui target tersebut yaitu sebanyak 111.000 orang atau 11.100 kelompok tanpa merubah atau menambah anggaran,” kata Marthen dengan jelas. 
 
“Sudah jelas seperti yang terungkap dalam persidangan PK, di mana 4 orang saksi selaku penyelenggara mengatakan bahwa mereka menerima anggaran untuk kegiatan termasuk untuk  upah penlenggara tanpa ada pemotongan sama sekali. dan tidak ada pemberian uang ke Camat, Kepala Desa/Lurah adalahm penyelenggara kan penyelenggara, yang ada adalah menyediakan makan ringan dan minuman yang uangnya  diambil dari upah/gaji para penyelenggara itu sendiri. Lalu siapa yang memotong ?,” kata Marthen dengan balik bertanya. 
 
Dalam pelaksanaan kegiatan ini, Disependukbud Prov. NTT dapat melaksanakan jauh di atas target pemerintah pusat yaitu sebanyak 111.000 orang atau 11.100 kelompok atau terdapat peningkatan sebanyak 20.680 orang atau 2.068 kelompok (1 kelompok sebanyak 10 orang) dengan anggaran sebesar Rp2.900.000 dari anggaran pemerintah sebesar Rp3.262.690.000 khusus untuk program belajar buta aksara. Sehingga ada efisien anggaran sejumlah Rp5.997.200.000. 
 
“Dari pelaksanaan program tersebut terjadi penghematan keuangan negara sebesar Rp5.997.200.000 atau menguntungkan rakyat yang kurang beruntung sebanyak 20.680 orang, karena mereka bisa menikmati pendidikan dengan program belajar buta aksara,” kata Marthen 
 
Marthen melanjutkan, “Selisih lebih dari target pemerintah pusat yakni 20.680 orang atau 2.068 kelompok jika dikalikan dengan alokasi anggaran per kelompok sebesar Rp2.900.000, maka 2.068 X Rp2.900.000 = Rp5.997.200.000,” kata Marthen Luter Dira Tome kepada beritakorupsi di gedung Pengadilan Tipior Surabaya, Rabu, 22 Mei 2019.  (Rd1/*)

News Tipikor Sidang PK Marthen Luter Dira Tome Mantan Bupati Sabu Raijua Membawa 104 Novum

"4 Saksi di sidang Perkara Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Marthen Luter Dira Tome, mantan Kasubdin PLS Dispendikbud NTT ta...

Kepala Dinas dan Ketua LSM Jember Divonis 1 Tahun Penjara Karena Korupsi Suap

13.00 beritakorupsi 1

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjG5Zd2LafVdG8ZPxWb90o3ItF8uBlsL8GsnmkKHXcoTI1a_b9UikswzxXB2zAyJXaxdjaHp0huCU7y32lotpgVnsAqSZ08hjrEVsHtFp3Hprpwnt9e79a5PaTZMXdveyq6d8BAjCdVmko/s1600/IMG20190524152405.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjG5Zd2LafVdG8ZPxWb90o3ItF8uBlsL8GsnmkKHXcoTI1a_b9UikswzxXB2zAyJXaxdjaHp0huCU7y32lotpgVnsAqSZ08hjrEVsHtFp3Hprpwnt9e79a5PaTZMXdveyq6d8BAjCdVmko/s640/IMG20190524152405.jpg" width="640" /></a></div>
#Terdakwa Abd. Kadar, selain sebagai Ketua LSM Misi Persada Kabupaten Jember juga sebagai Tim Relawan Bupati yang menjadi “makelar” pengurusan administrasi kependudukan divonis selaku pemberi suap ke terdakwa Sri Wahyuniati (Kadis Dispenduk Capil) 
 
 
beritakorupsi.co - Abdul Kadar, dikenal sebagai Ketua LSM (Lembaga Suwadaya Masyarakat) Misi Persada di Kabupaten Jember sejak tahun 2014. Mungkin semakin terkenalnya di lingkungan masyarakat, Dia (Abdul Kadar) bersama Hadi Sufa’at, Agus Mulyono dan Samsul Arifin dijadikan sebagai Tim Relawan dr.Faida selaku Bupati Jember. 
 
Setelah dr. Faida terpilih dan dilantik menjadi Bupati Jember periode 2015 - 2020, salah satu programnya selaku Bupati Jember adalah, percepatan administrasi kependudukan dalam rangka pencapaian target percepatan Adminduk (Administrasi Kependudukan). 
 
Dari program inilah jejak Ketua LSM Misi Persada yang juga sebagai Tim Relawan Bupati Jember dr. Faida, Abdul Kadar bersama Hadi Sufa’at, Agus Mulyono dan Samsul Arifin sesama Tim Relawan menjadi “makelar” pengurusan Administrasi Kependudukan bagi masyarakat Jember yang bekerjasama dengan Akh. Munawir, Mistarum, Sukarni alias Bu Har dan Sunarto alias Pak Afi yang juga sebagai “calo” atau Biro Jasa. 
 
Sebab Bupati Jember dr. Faida menyarankan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Spil Kabupaten Jember Sri Wahyuni dalam pelaksanaan program  percepatan administrasi kependudukan di Kabuapten Jember agar melibatkan tim relawannya, yaitu Abd. Kadar, Hadi Sufa’at, Agus Mulyono dan Samsul Arifin. 
 
Kemudian dalam rangka percepatan adminduk sebagaimana program Bupati Jember, Sri Wahyuniati membuka 2 jalur pelayanan administrasi kependudukan, yaitu jalur umum bertempat di loket depan kantor Dispenduk Capil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Spil), dan jalur “bebas hambatan” alias jalur khusus/percepatan di loket belakang yang diperuntukkan bagi penyandang disabilitas atau orang tidak mampu yang sangat membutuhkan untuk pengurusan kesehatan serta tim relawan sukses/relawan Bupati Faida. 
 
Kemudian Ketu LSM Misi Persada membuat kesepakatan dengan Biro Jasa Akh. Munawir, Mistarum, Sukarni alias Bu Har dan Sunarto alias Pak Afi. Dalam kesepakatan tersebut, yaitu pemohon yang menhajukan pengurusan/pembuatan administrasi/dokumen kependudukan melalui Ketua LSM Misi Persada Abd. Kadir, pemohon tidak perlu hadir ke Kantor Dispenduk Capil Kab. Jember. 
 
Kesepakatan lainnya, adalah penetapan biaya administrasi bagi pemohon, yaitu  1. Pembuatan KTP (Kartu Tanda Penduduk) baru/hilang/rusak/perubahan data sebesar Rp100.000,; 2. Pembuatan KK (Kartu Kelurga) baru/pecah KK/Revisi sebesar Rp100.000,; 3. Pembuatan KIA (Kartu lndentitas Anak) baru/diperbaharui sebesar Rp25 000,; 4. Pembuatan Aktekelahiran/ kematian/ perceraian /perkawinan sebesar Rp. 100.000, dan 5. Pembuatan Surat Pindah sebesar Rp100.000. 
 
Ibarat sebuah ungkapan, “Air memang mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah, tetapi uang mengalir dari bawah ke atas”. 
 
Duit dari hasil penarikan biaya pengurusan administrasi kependudukan inilah yang sebahagian diserahkan oleh Ketua LSM Misi Persada terhadap Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Spil Kabupaten Jember Sri Wahyuniati. Hingga Petugas Polres Jember melakukan tangkap tangan terhadap Sri Wahyuniati berikut barang bukti uang sebesar Rp10 juta, dan Abdul Kadar pada tangal 31 Oktober 2018. 
 
Hal inilah yang terungkap dari putusan Majelis Hakim dalam kasus perkara Tindak Pidana Korupsi dengan nomor perkara 43/PID.SUS/TPK/2019/PN.SBY atas nama terdakwa Abdul Kadar, dan perkara No. 44/PID.SUS/TPK/2019/PN.SBY atas nama terdakwa Sri Wahyuniati (disidangkan terpisah), Jum'at, 24 Mei 2019 
 
Jum'at, 24 Mei 2019 adalah sidang dengan agenda pembacaan putusan oleh Majelis Hakim yang digelar diruang sidang Cakra Penadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sedati, Sidoarjo Jawa Timur, yang diketuai I Wayan Sosiawan, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu Kusdawantao, SH., SE., MH dan John Dista, SH yang dihadiri oleh JPU Kejari Jember serta Penasehat Hukum terdakwa. 
 
Dalam putusan Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa Abdul Kadar dianggap bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal pasal 5 ayat (1) huruf b UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan deak Pidana Korupsi  sebagaimana diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 lentang Pemberantasan Tindak Padana Korupa jo Pasal 64 ayeat (1) KUHPidana 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijbwQ7umN1UHIHtgFBGKBex7oMVYqoRTCxtAE5_lw3JG9BA2ZtQzgUtYUOkNWJbwbwCr2YNglHKW__0zn54x4LnkUc4YCE2N18viovWznjPDo0BmWHEypemwf0taJ7bUaqnNgsI97pUtU/s1600/PhotoGrid_1558778023360.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="765" data-original-width="765" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijbwQ7umN1UHIHtgFBGKBex7oMVYqoRTCxtAE5_lw3JG9BA2ZtQzgUtYUOkNWJbwbwCr2YNglHKW__0zn54x4LnkUc4YCE2N18viovWznjPDo0BmWHEypemwf0taJ7bUaqnNgsI97pUtU/s640/PhotoGrid_1558778023360.jpg" width="640" /></a></div>
Sedakan untuk terdakwa Sri Wahyuniati dijerat dengan Pasal 11 UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan deak Pidana Korupsi  sebagaimana diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 lentang Pemberantasan Tindak Padana Korupa jo Pasal 64 ayeat (1) KUHPidana (sidang terpisah) 
 
Dalam putusan Majelis Hakim untuk kedua terdakwa ini, di hukum lebih ringan 6 (enam) bulan dari tuntutan JPU yang menuntut terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun dan 6 bulan. 
 
“Mengadili ; Menyatakan terdakwa Abdul Kadar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi secara secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 5 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak  Pidana Korupsi  sebagaimana diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 lentang Pemberantasan Tindak Padana Korupa jo Pasal 64 ayeat (1) KUHPidana ; 
 
Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan hukuman pidana penjara selama Satu (1) tahun denda sebesar lima puluh juta rupiah (Rp50.000.000). Bilaman terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan kurungan selama satu (1) bulan,” ucap Ketua Majelis Hakim. 
 
Kemudian Ketua Majelis Hakim I Wayan Sosiawan membacakan putusan (Vonis) terhadap terdakwa Sri Wahyuniati. 
 
“Mengadili ; Menyatakan terdakwa Sri Wahyuniati terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi secara secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 11 UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  sebagaimana diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 lentang Pemberantasan Tindak Padana Korupa jo Pasal 64 ayeat (1) KUHPidana ; 
 
Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan hukuman pidana penjara selama Satu (1) tahun denda sebesar lima puluh juta rupiah (Rp50.000.000). Bilaman terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan kurungan selama satu (1) bulan,” ucap Ketua Majelis Hakim. 
 
“Saudara terdakwa punya hak untuk menyatakan menerima, menolak atau pikir-pikir dalam waktu tujuh (7) hari. Hak yang sama juga berlaku bagi Jaksa Penuntut Umum,” ucap Ketua Majelis Hakim kemudian. Namun oleh terdakwa maupun JPU sama-sama mengatakan pikir-pikir. 
 
“Kita pikir-pikir dululah, masih ada waktu tujuh (7) hari kan,” kata JPU kepada media ini seusai persidangan. (Rd1/*)

News Tipikor Kepala Dinas dan Ketua LSM Jember Divonis 1 Tahun Penjara Karena Korupsi Suap

#Terdakwa Abd. Kadar, selain sebagai Ketua LSM Misi Persada Kabupaten Jember juga sebagai Tim Relawan Bupati yang menjadi “makelar” pengur...

Terima Suap Rp30 Juta, Pejabat ESDM Jatim Divonis 1 Tahun Penjara, “Si Pemberi Bebas”

13.00 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgtnSdbzYSlo5tVDeDm6Oy2piF9OF5cpgw30AOX_Bj_ZgxafqEY_TN1chwO6CymBR8Nq_VdxVBpNeHbWDazPWYfdI1DRXu2OgpMhKoVrf18hw4b1GkKtBGCBP2MVtjc2h4GY0wTyuV5eQs/s1600/IMG20190503153437.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="499" data-original-width="768" height="414" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgtnSdbzYSlo5tVDeDm6Oy2piF9OF5cpgw30AOX_Bj_ZgxafqEY_TN1chwO6CymBR8Nq_VdxVBpNeHbWDazPWYfdI1DRXu2OgpMhKoVrf18hw4b1GkKtBGCBP2MVtjc2h4GY0wTyuV5eQs/s640/IMG20190503153437.jpg" width="640" /></a></div>
“Dari siapa terdakwa menerima suap, mengapa hanya si penerima suap  yang diadili (dijerat Pasal 11 UU Tipikor), apakah si pemberi suap dalam Pasal 5 atau Pasal 13 UU Tindak Pidana Korupsi bebas ?” 
 
 
beritakorupsi.co - Jumat, 24 Mei 2019, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang diketuai Hakim I Wayan Sosiawan, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu Kusdawantao, SH., SE., MH dan John Dista, SH, menjatuhkan hukuman (Vonis) pidana penjara selama 1 (satu) dan denda sebesar Rp50 juta subsidair 1 bulan kururang terhadap terdakwa Korupsi Suap Kholiq wicaksono selaku Kepala Seksi (Kasi) Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pertambangan Dinas Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) Provinsi Jawa Timur, yang tertangkap tangan Kepolisian Jawa Timur pada tanggal 1 Oktober Januari 2018 lalu sekira pukul 12.40 WIB, karena menerima uang suap sebesar Rp30 juta dari Nurul Aandari terkait pengurusan mengajukan Permohonan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi untuk Komoditas Pasir dan Batu seluas 5,55 Ha di Sungai Regoyo Desa Gondoruso Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang pada tanggal 20 Juni 2017. 
 
Hukuman pidana terhadap terdakwa Kholiq wicaksono dibacakan Majelis Hakim diruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sedati, Sidoarjo Jawa Timur dalam agenda pembacaan surat putusan perkara Nomor 21/PID.SUS/TPK/2019/PN.SBY yang dihadiri Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ferry E. Rachman dari  Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya serta Penasehat Hukum terdakwa. 
 
Dalam putusan Majelis Hakim maupun tuntutan JPU pada sidang sebelumnya, terdakwa Kholiq wicaksono dijerat dengan Pasal menerima suap yaitu pasal 11 juncto pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke(1) KUHP. 
 
Anenhya, kasus yang menjerat terdakwa Kholiq wicaksono ada yang menggelitik. Apakah terdakwa Kholiq Wicaksono memang “benar-benar murni tertangkap tangan oleh petugas Kepolisian saat menerima uang suap sebesar Rp30 juta dari Nurul Aandari atau menjadi korban penjebakan” pada tanggal 1 Oktober 2018, yang sebelumnya sudah membuat laporan ke Polda Jawa Timur pada tanggal 24 September 2018? 
 
Andai saja Aparat Penegak Hukum (APH) pihak Kepolisian menjalankan fungsi pencegahan daripada penindakan, bisa jadi terdakwa tidak akan diadili sebagai Korupstor karena menerima uang yang disebut seabagai pungutan liar dari Nurul Aandari yang mengurus Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi untuk Komoditas Pasir dan Batu di Sungai Regoyo Desa Gondoruso Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang pada tanggal 20 Juni 2017. 
 
Namun sepertinya APH lebih mengutamakan fungsi penindakan dari pada pencegahan dengan dasar Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentang Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) yang dikeluarkan oleh Presiden RI pada Nopember 2016 lalu, dan menjerat terdakwa selaku penerima saupa yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
 
Pasal 11 berbunyi : Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya; 
 
Yang lebih anehnya lagi adalah, bahwa si pemberi suap yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 atau Pasal 13 UU Tindak Pidana Korupsi, tak satupun yang turut diseret oleh Aparat Penegak Hukuk (APH) Keploisian/Kejaksaan untuk diadili di pengadilan Tipikor bersama si penerima suap. 
 
Pertanyaannya adalah, “Dari siapa terdakwa Kholiq wicaksono menerima suap, mengapa hanya si penerima suap  yang diadili dan dijerat dengan Pasal 11 UU Tindak Pidana Korupsi, apakah si pemberi suap yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 atau Pasal 13 UU Tindak Pidana Korupsi BEBAS?” 
 
Sementara menurut pakar hukum Pidana Tindak Pidana Korupsi dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga (FH-Unair) Surabaya Prof. Dr. Nur Basuki Minarno. S.H., M.Hum., kepada wartawan media ini beberapa waktu lalu mengatakan, bahwa pasal 11 tidak berdiri sendiri, melainkan ada gandengannya yaitu pasal 13. 
 
“Hehehe…..Ini Tim Saber Pungli ia. Tidak bisa dong, pasal 11 itu ada gandengannya yaitu pasal 13. Kalau ada yang menerima tapi tidak ada yang ngasih bagaimana?. Secara normatifnya, kalau ada penerima, berarti ada pemberinya dong,” ujar Prof. Dr. Nur Basuki Minarno. 
 
Pasal 13 berbunyi : Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjxVL3Tpo86mdzNJPhg91SzCzsrP4ia1byhi5AixOn5U60MOKvqRBFG6pZxSbZ93CkiXctW-D5IwVf39b2oSqiZcixgJRuNM0aTDw541n9eycmOG2NQL4YTzN9MIbi5XFU9WzAI9eKTfc/s1600/IMG20190315152033.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjxVL3Tpo86mdzNJPhg91SzCzsrP4ia1byhi5AixOn5U60MOKvqRBFG6pZxSbZ93CkiXctW-D5IwVf39b2oSqiZcixgJRuNM0aTDw541n9eycmOG2NQL4YTzN9MIbi5XFU9WzAI9eKTfc/s640/IMG20190315152033.jpg" width="640" /></a></div>
Sementara dalam fakta persidangan yang berlangsung pada tanggal 15 Maret 2019, saat JPU menghadirkan 5 orang saksi termasuk diantanranya Nurul Aandari dan anggota Kepolisian dari Polda Jatim terungkap, bahwa Nurul Aandari “memaksa” terdakwa Kholiq Wicaksono untuk menerima sejumlah uang dari Nurul Aandari dengan mengatakan “Terima aja Pak, kala saya bawa pulang, saya takut di jalan”, kata terdakwa menirukan ucapan Nurul Aandari dalam persidangan saat itu. 
 
“Saya dipaksan untuk menerima. Katanya takut kalau bawa uang itu pulang ke Jombang. Surat (dokumen) itu sudah saya berikan sebelumnya tanpa meminta uang”, kata terdakwa kepada Majelis Hakim saat itu. 
 
Saat Ketua Majelis Hakim meminta Nurul Aandari untuk menanggapi keterangan terdawa, Nurul Aandari hanya diam dan tidak berkomentar apapun terkait penjelasan dari terdakwa. 
 
Selain itu, Nurul Aandari menurut terdakwa, punya kakak yang bertugas di Polda Jatim, dan sebelum kejadian penangkapan oleh anggota Kepolisian Poda Jatim pada tanggal 1 Oktober 2018 lalu, terdakwa sudah pernah bertemu dengan salah seorang anggota Kepolisian. 
 
Ternyata anggota Kepolisan yang bertugas di Polda Jatim yang disebutkan terdakwa sebagai kakak dari Nurul Aandari, ternyata “Kakak-kakak’an alias kakak ketemu besar”. Karena saat Ketua Majelis Hakim menanyakan kepada Nurul Aandari, apakah Kakak kandung atau bagaimana?. Wanita berjilbab ini (Nurul Aandari) tak dapat menjawabnya. 
 
Sayangnya saat persidangan saat itu (15 Maret 2019), terdakwa “diterlantarkan” oleh Penasehat Hukumnya karena sedang minum Kopi di Kantin Pengadilan Tipikor yang berada di belakang gedung Pengadilan Tipikor saat itu. Andai saja terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya, bisa jadi pertanyaan-pertanyaan lain terhadap saksi-saksi terkait kasus yang menjerat terdakwa akan mengungkap kasus yang sebenarnya. 
 
Terkait permintaan sejumlah uang dari Nurul Aandari sebagai biaya pengurusan Ijin Penambangan, tidak dilakukan oleh terdakwa Kholik Wicaksono, melainkan Ali Hendro Santoso selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas ESDM Prop. Jatim. Namun si Ali disidangkan menyusul yang bisa jadi akan dijerat sama dengan terdakwa Kholik Wicaksono, sementara si Nurul Aandari akan tetap sebagai “penonton”. 
 
Sementara dalam putusan Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa Kholiq wicaksono selaku Kepala Seksi (Kasi) Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pertambangan Dinas Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) Provinsi Jawa Timur terbukti menerima uang sebesar Rp30 juta Nurul Aandari terkait pengurusan mengajukan Permohonan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi untuk Komoditas Pasir dan Batu seluas 5,55 Ha di Sungai Regoyo Desa Gondoruso Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang pada tanggal 20 Juni 2017. 
 
Majelis Hakim menyatakan, bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 11 juncto pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke(1) KUHP. Sehingga terdakwa haruslah di hukum seseuai dengan perbuatannya, dan Majelis Hakim tidak sependapat dengan pemebelaan penasehat hukum terdakwa. 
 
Majelis Hakim mengatakan, pada sekitar bulan Januari 2018, saat Nurul Aandari datang ke Dinas ESDM Prov. Jatim untuk meminta panduan pengurusan izin, Nurul Aandari bertemu dengan Ali Hendro Santoso, dan pada pertemuan tersebut, Nurul Aandari minta Nomor HP Ali Hendro Santoso. Ali Hendro Santoso juga memberikan gambaran biaya pengurusan pengesahan Rekomendasi Teknis sebesar Rp10.000.000 s/d Rp15.000000, dan juga juga menyampaikan ”untuk pak Kadisnya, perhektar minta Rp50.000.000, karena punya ibu luas lahannya 1,12 Ha, kurang lebih Rp75.000.000, dan dijawab oleh Nurul Aandari ”banyak sekali Pak ya”. 
 
Terdakwa Kholiq Wicaksono selaku Kasi Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pertambangan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur sebagaimana Petikan  Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 821.2/1668/204/2017 tanggal 21 September 2017, tentang Pengangkatan dalam Jabatan, pada Hari Senin tanggal 01 Oktober 2018 sekitar pukul 11.15 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Aula (Ruang Kristal) Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur Jalan Tidar No. 123 Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. 
 
Majelis Hakim, mengatakan, bahwa terdakwa Kholiq Wicaksono telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan bersama sama dengan Ali Hendro Santoso selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas ESDM Prov. Jatim (yang penuntutanya dilkukan secara terpisah), dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang Iain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : 
 
Bahwa pada tanggal 20 Juni 2017, Nurul Aandari mengajukan Permohonan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi untuk Komoditas Pasir dan Batu seluas 5,55 Ha yang berlokasi di Sungai Regoyo Desa Gondoruso Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang ke kantor Pelayanan Ijin Terpadu (P2T) Prov. Jatim untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 
 
Bahwa sebagai Persyaratan untuk mendapatkan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi, Nurul Aandari melampirkan dokumen berupa ; Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Keterangan Domisili Usaha, Daftar Riwayat Hidup dan Surat Pernyataan Tenaga Ahli Pertambangan dan atau Geologi, Salinan Persetujuan/Penetapan IUP, Dokumen Rencana Kerja Eksplorasi, Surat Pernyataan untuk mematuhi ketentuan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Surat pernyataan tentang kebenaran salinan dokumen yang dilampirkan dalam permohonan, Bukti pembayaran biaya pembayaran pencetakan peta WIUP atas permohonan wilayah serta Bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah. 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhv7uZMLoZkjb7vsU2LGElrFzAeaIwdWYKiV_yAPhiKhiFZFFReyrBC2aoB5r1yf8BFfT5YMoaZU772Wmq6QNEbihtsIgpfonb5zGNGaQ0X34_kxOkpfULej181AqB_PjOhdFqfE_scCQM/s1600/IMG20190503153613.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhv7uZMLoZkjb7vsU2LGElrFzAeaIwdWYKiV_yAPhiKhiFZFFReyrBC2aoB5r1yf8BFfT5YMoaZU772Wmq6QNEbihtsIgpfonb5zGNGaQ0X34_kxOkpfULej181AqB_PjOhdFqfE_scCQM/s640/IMG20190503153613.jpg" width="640" /></a></div>
Setelah dokumen tersebut diatas dimasukkan ke Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (P2T) Provinsi Jawa Timur, selanjutnya P2T Prov. Jatim menerbitkan Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi Nomor : P2T/ 192 / 15.01 / XI / 2017, tanggal 2 Nopember 2017 
 
Setelah IUP Eksplorasi diterbitkan oleh Kantor P2T, Nurul Aandari selaku Pemohon wajib membuat dokumen tehnis berupa : 
    1. Laporan Eksplorasi 
    2. Dokumen study kelayakan tambang 
    3. Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya. x 
    4. Dokumen Rencana Reklamasi. 
    5. Dokumen Rencana Pasca Tambang 
 
Pada sekitar bulan Januari 2018, saat Nurul Aandari datang ke Dinas ESDM Prov. Jatim untuk meminta panduan pengurusan izin, Nurul Aandari bertemu dengan Ali Hendro Santoso, dan pada pertemuan tersebut Nurul Aandari minta Nomor HP Ali Hendro Santoso. Ali Hendro Santoso juga memberikan gambaran biaya pengurusan pengesahan Rekomendasi Teknis sebesar Rp10.000.000 s/d Rp15.000000, dan saksi juga menyampaikan ”untuk pak Kadisnya, perhektar minta Rp50.000.000, karena punya ibu luas lahannya 1,12 Ha, kurang lebih Rp75.000.000, dan dijawab ”banyak sekali pak ya”. 
 
Selanjutnya dokumen tersebut diatas dimasukkan ke Kantor Dinas ESDM Prov. Jatim di Jalan Tidar No. 123 Surabaya untuk dimintakan rekomendasi tehnis Ijin Usaha Pertambangan/dimintakan pengesyahan oleh Dinas ESDM Prov. Jatim. Rekomendasi tehnis yang dimintakan Nurul Aandari pada Kantor Dinas ESDM adalah sebagai : 
a. Rekomendasi tekhnis Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP) 
b. Rekomendasi tekhnis Ijin usaha pertambangan (IUP) Eksplorasi 
C. Rekomendasi tekhnis Ijin usaha pertambangan (IUP) Operasi Produksi masih dalam 
proses dan sampai pada Aspek Finansial yaitu jaminan reklamasi dan Jaminan pasca tambang. 
 
Pada sekitar April 2018, dilakukan pemaparan terhadap kelima dokumen tehnis diatas yang dipimpin Kholiq Wicaksono, selaku Kasi Evaluasi dan Pelaporan Pertambangan Bidang Pertambangan pada Dinas Energi Sumber Daya Alam dan Mineral Prov. Jatim yang mana saat itu Nurul Aandari dibantu Marselius Deddy Kasih selaku konsultannya. 
 
Dari pemaparan itu terdapat beberapa revisi dan setelah diperbaiki oleh konsultan diserahkan kembali kepada Dwi Yuda Wahyu Setya Wahyudi selaku Evaluator Dokumen dan selaku staf Bidang Pertambangan. 
 
Sebelum Dinas ESDM Prov. Jatim menerbitkan Rekomendasi Teknis / dokumen tersebut, pada tanggal 2 September 2018 sore hari, Nurul Aandari pernah dihubungi oleh Ali Hendro Santoso melalui telephone dan Whats App yang menyampaikan, ”ada pergantian Kepala Dinas, berkas ibu baru bisa dimajuin setelah pergantian Kepala Dinas”. Dan Ali Hendro Santoso juga menyampaikan dana yang harus saksi siapkan Rp50.000.000 untuk biaya pengesahan. 
 
Dan Nurul Aandari bertanya, ”dulukan reng rengannya Rp10 Juta sampai 15 Juta?". Dijawab Ali Hendro Santoso, karena disini yang kerja kan empat belas orang”. dan menyuruh saksi datang hari senin tanggal 3 September 2018 menemui Sdr. Kholiq”. 
 
Sesuai arahan Ali Hendro Santoso, kemudian Nurul Aandari menemui terdakwa Kholiq Wicaksono diruang kerjanya sekitar pukul 11.00 Wib. Dan pada pertemuan itu, terdakwa bertanya kepada Nurul Aandari, "Sudah disampaikan sama Pak Ali Hendro”. Dan dijawab Nurul Aandari, ”sudah pak, kok banyak ya pak". Kemudian terdakwa Kholiq Wicaksono, menyampaikan, ”Kalau ibu maju sekarang, nanti kena dua kali. Nunggu sertijab Kepala Dinas dulu, nanti kalau sudah masa transisi dan Kepala Dinas Baru sudah ada, baru berkas ibu bisa naik”, setelah itu Nurul Aandari pulang 
 
Pada tanggal 24 September 2018, Nurul Aandari datang kembali ke kantor Dinas ESDM Prov. Jatim untuk menanyakan dokumen pengesahan Rekomendasi tehnis yang ternyata dokumen pengesahan Rekomendasi Teknis milik Nurul Aandari belum ditandatangani oleh Kepala Dinas yang baru. 
 
Pada hari Jum'at, tanggal 28 September 2018, Marselius Deddy Kasih mengirim pesan WhatsApp kepada terdakwa Kholiq Wicaksono untuk menanyakan ”Ijin rekomendasi pertambangan milik Nurul Aandari, apakah sudah selesai apa belum", dan dijawab ”sudah selesai dan silahkan diambil, mas Deddy juga ikut datang biar temani Bu Nurul, sekalian ngurusi Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pasca tambang”. 
 
Selanjutnya pada saat siang harinya sekitar pukul 14.30 Wib ditanggal yang sama (28 September 2018), Marselius Deddy Kasih menghubungi Nurul Aandari dan menyampaikan bahwa ”ijin sudah keluar, kapan mau diambil”, dijawab Nurul Aandari ”hari Senin (tanggal 1 Oktober 2018) saya ambil, mas Deddy temani saya ya nanti kita ketemuan di ESDM", dijawab oleh Deddy "baik Bu”. 
 
Selanjutnya dihari yang sama, Nurul Aandari menghubungi terdakwa Kholiq Wicaksono,  menanyakan apa benar pengesahan rekomendasi teknis miliknya sudah ditandatangani?. Lalu  dijawab terdakwa Kholiq Wicaksono,  ”Sudah”. Nurul Aandari bertanya kembali ”Apa ndak bisa kurang pak dananya pak”. Dijawab terdakwa Kholiq Wicaksono "Ndak bisa bu, soalnya yang kerja didalem banyak bu”. Dan terdakwa Kholiq Wicaksono bertanya "Kapan ibu datang kesini (ke Dinas Energi Sumber Daya Alam dan Mineral)?”. Nurul Aandari menjawab ”Senin saya siap pak Kholiq”. 
 
Pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018, Nurul Aandari datang ke Dinas ESDM Prov. Jatim bersama seorang laki-laki yang mengaku adiknya, dan Marselius Deddy Kasih untuk menemui terdakwa Kholiq Wicaksono, selanjutnya terdakwa Kholiq Wicaksono menemui Nurul Aandari  dengan membawa pengesahan rekomendasi teknis antara lain : 
1. Surat Pernyataan Nurul Aandani. 
2. Surat Kuasa dari Nurul Aandani kepada Setiajit, SH, MM selaku Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Prov. Jatim. 
 
3. Surat Nomor : 545/3345/124.2/2018 tanggal 26 September 2018 perihal Surat Persetujuan  Dokumen Laporan Eksplorasi, StUdi Kelayakan, Rencana Kerja dan Anggaran Biaya dan Rencana Reklamasi dan Pasca Tambang yang ditandatangani Setiajit, Sh, MM selaku Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Prov. Jatim. 
 
4. Surat Persetuiuan Dokumen Laporan Eksplorasi Nomor : S45/3346/124.2/2018 tanggal 26 September 2018 yang ditandatangani Setiaiit, SH., MM., selaku Kepala Dinas Energi Sumter Daya Mineral Prov. Jatim. 
 
5. Surat Persetujuan Dokumen Stud! Kelayakan Nomor : 545/3347/124.2/2018 tanggal 26 Sep‘ember 2018 yang di‘andatangani Setiajit, SH.,MM., selaku Kepala Dlnas Energi Sumber Daya Mineral Prov. Jatim. 
 
6. Surat Dokumen Rencana Keria dan Anggaran Biaya (RKAB) Nomor : 545/ 3348/1242/2018 tanggal 26 September 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Prov. Jatim. 
 
7. Surat Dokumen Rencana Reklamasl Nomor : S45/3349/124.2/2018 tanggal 26 September 2018 yang ditandatanganl Setiallt, SH., MM., selaku Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mheral Prov. Jatim. 
 
8. Surat Persetuiuan Dokumen Rencana Pasca Tambang Nomor : 545/ 3350/ 124.2/ 2018, tanggal 26 September 2018 yang ditandamngani Setiajit, 5H,, MM., selaku Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Prov. Jatim. 
 
9. Surat Nomor : 545/3351/124.2l201 tanggal 26 September 2018 perihal Penyetoran Jaminan Reklamasi dan Pasca Tambang, 
 
Selanjutnya dokumen-dokumen tersebut ditunjukkan kepada Nurul Aandarl dan Marselius Deddy Kasih, kemudian Marselius Deddy Kasih diajak ke ruang terdakwa Kholiq Wicaksono dengan membawa dokumen tersebut diatas untuk dibuatkan tanda terima, kemudian dokumen tersebut dibawa oleh Marselius Deddy Kasih lalu Marselius Deddy Kasih menyuruh Nurul Aandari ke belakang atau ke ruangannya Terdakwa Kholiq Wicakson. 
 
Selanjutnya pada saat  Nurul Aandari bertemu terdakwa Kholiq Wicaksono, menanyakan untuk biaya pengesahannya “Ndak boleh kurang pak, karena luas Iahan kecll, kalau bisa gratis untuk biaya pengesahannya ini pak", diiawab terdakwa Kholiq “Ya sudah Rp30.000.000 saja bu”. Selanjutnya Nurul Aandari menyetujui permintaan terdakwa Kholiq Wicaksono. 
 
Selanjutnya Nurul Aandari  kembali ke ruang kristal yang disusul oleh tetdakwa Kholiq Wicaksono. Sekitar pukul 12.35 Wib menyerahkan amplop berwama coklat yang berisi uang tunai pecahan seratus ribu rupiah sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh luta rupiah).   Setelah amplop berwarna coklat diterima oleh terdakwa Kholiq Wicaksono, kemudian dimasukkan ke dalam saku kanan celana belakang. 
 
Sekitar pukul 12.40 Wib, petugas (Penyidik Subdit III Tipikor Polda Jatim) mengamankan Nurul Aandari dan terdakwa Kholiq Wicaksono di kantor Dinas ESDM Prov. Jatim tepatnya di aula (Ruang Kristal). 
 
Setelah diamankan petugas, terdakwa Kholiq Wicaksono telah diketahui bahwa amplop berwama coklat sudah dimasukkan ke saku celana belakang dan setelah diperiksa (ternyata amplop berwama coklat tersebut berisi uang kertas seratus ribuan senilai Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah). 
 
Bahwa uang sebesar Rp30.000.000 tersebut adalah uang miik Nurul Aandari yang diminta oleh terdakwa Kholiq Wicaksono sebagai pembayaran/biaya yans tidak resmi atas persetujuan Dokumen Teknis Pertambangan untuk atas name Nurul Aandari. 
 
Bahwa uang sebesar Rp30.000000 (tiga puluh luta rupiah) tersebut merupakan biaya yang tidak resmi untuk pengesahan rekomendasi teknis yang diminta oleh terdakwa Kholiq Wicaksono, dan karena merasa keberatan, Nurul Aandari membuat Surat Pernyataan tanggal 24 September 2018 yang ditujukan kepada Penyidik Polda Jatim terkait adanya permintaan biaya Persetujuan dokumen tehnis, yang intinya saksi keberatan dengan permintaan atas biaya tidak resmi yang diminta oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Jatim, jika tidak memberikan uang, Nurul Aandari tidak akan mendapatkan hak berupa pengesahan rekomendasi teknis dari bidang pertambangan Dinas Energi Sumber Daya Alam dan Mineral Prov. Jatim karena dokumen tersebut berada dalam kewenangan terdakwa Kholiq Wicaksono selaku Kasi Evaluasi dan Pelaporan Pertambangan Bidang Pertambangan pada Dinas Energi Sumber Daya Alam dan Mineral Prov. Jatim. 
 
Bahwa Bidang Pertambangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Jatim terkait dengan Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi hanya mengeluarkan rekomendasi tehnis setelah semua persyaratan administrasi Tehnis dipenuhi, dan terkait pelayanan semuanya melalui P2T Prov. Jatim dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Jatim hanya memberikan rekomendasi tehnik setelah ada permintaan dari P2T Prov. Jatim. 
 
Sedangkan produk atau dokumen yang dibuat dan diterbitkan oleh Bidang Pertambangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov Jatim adalah Dokumen rekomendasi tehnik yaitu antara lain ; Rekomtek WIUP, Rekomtek Eksplorasi, Rekomtek IUP-OP, Rekomtek Pemberian ljin Gudang dan Handak, Ijin Kartu meledakkan, Rekomtek pembelian dan Penggunaan bahan peledak Rekomtek IUP-Pengolahan Pemurnian, IUP Pengangkutan penjualan, IUP Penjualan dan IUJP ( Ijin Usaha Jasa Pertambangan ). Yang berwenang untuk menanda tangani Dokumen Rekomendasi Tekhnis adalah Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov Jatim. 
 
Bahwa terhadap pengurusan penerbitan persetujuan dokumen tekhnis Ijin Pertambangan pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral Prov. Jatim adalah Pemohon yang mengurus penerbitan persetujuan dokumen tekhnis ijln Pertambangan bisa datang sendiri, namun disarankan untuk didampingi Konsultan Usaha Pertambangan yang mana untuk rekomendasi tersebut adalah sebagai Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP) yaitu : 
1. Aspek Administrasl dari PZT yaitu mensurus ke Kantor UPT PZT Dinas Penanaman Modal 
Prov Jatlm yang kemudlan dimlntakan rekomendasl kc musing-maslng lnstansi terkait. 
 
2. Aspek tekhnls dimlntakan ke Dinas Energl Sumber Daya Mineral Prov Jatim sesual dengan lokasl permohonan dan RTRW yang menseluarkan darl Pemerintah Kata tergantung dart satker mana yang dltunjuk o'eh Pemerintah Kata serta rekomendasi dari pemilik lahan. 
 
3. Aspek lingkungan yaitu surat pemyataan sanggup taat UU Lingkungan,; 3. Aspek finansial,  yaitu pemohon harus membayar cetak peta dengan biaya sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang disetor ke Kasda Prov Jatim dan pencadangan wilayah dengan biaya  sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) yang mana merupakan penerimaan negara bukan pajak dan pemohon membayar sendiri dan tanda bukti pembayaran ditunjukkan ke Dinas Energi  Sumber Daya Mineral Prov Jatim. 
 
Dasar hukum terhadap pengurusan penerbitan persetujuan dokumen tekhnis ijin Penambangan pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral Prov Jatim adalah UU RI No. 4 tahun 2008 tentang pertambangan mineral dan batubara,; PP No. 22 tahun 2010 tentang wilayah penambangan,; PP No. 23 tahun 20101entang pengelolaan pertambangan mineral dan batubara,; Persub No. 49 tahun 2016 tentang pedoman penerbitan IJIn bldang energl dan sumber daya mineral,; Kepmen ESDM no. 1806 tahun 2018 tentang Pedoman penyusunan dokumen tekhnis,; Kepmen ESDM No. 1827 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan dokumen reklamasi dan pasca tambang. 
 
Bahwa perbutan terdakwa Khaliq Wicaksono selaku Kasi Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas ESDM Prov. Jatim yaitu meminta biaya pengesahan rekomendasi dokumen tehnis diluar ketentuan resmi bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas, sehingga sudah sudah sepantasnya haruslah di hukum sesuai dengan perbuatannya. 
 
“Mengadili ; Menyatakan terdakwa Kholiq wicaksono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan kedua ; Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan hukuman pidana penjara selama Satu (1) tahun denda sebesar lima puluh juta rupiah (Rp50.000.000). Bilamana terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan kurungan selama Satu (satu) bulan,” ucap Ketua Majelis Hakim Iwayan. 
 
Atas putusan Majelis Hakim, terdakwa Kholiq wicaksono maupun JPU sama-sama mengatakan, pikir-pikir. “Kami pikir-pikir,” jawab JPU. (Rd1/*)

News Tipikor Terima Suap Rp30 Juta, Pejabat ESDM Jatim Divonis 1 Tahun Penjara, “Si Pemberi Bebas”

“Dari siapa terdakwa menerima suap, mengapa hanya si penerima suap yang diadili (dijerat Pasal 11 UU Tipikor), apakah si pemberi suap dal...

Bupati dan Wakil Bupati Gresik Akan Dihadirkan Disidang Perkara Korupsi ?

04.42 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiTqlgpOxyea_Ab8z57kCCrwn6BcUhb8bDgMn9Q3ENOY59UCA_QTfxlA37E_rDamBu0IkgDi86DefK6KRkRnErAIZu3UMmBKtGREx8gR4qyhu8NXH3xOMIZYeTLsJXO_BGSJrarhDY4A9U/s1600/IMG20190523113718.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="654" data-original-width="681" height="614" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiTqlgpOxyea_Ab8z57kCCrwn6BcUhb8bDgMn9Q3ENOY59UCA_QTfxlA37E_rDamBu0IkgDi86DefK6KRkRnErAIZu3UMmBKtGREx8gR4qyhu8NXH3xOMIZYeTLsJXO_BGSJrarhDY4A9U/s640/IMG20190523113718.jpg" width="640" /></a></div>
Kasi Pidsus Kejari Gresik Andrie Dwi Subianto : Kita siap menghadirkan Bupati dan Wakil Bupati kalau ada penetapan dari Majelis Hakim Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor : Nggak ada masalah kalau itu 
 
 
beritakorupsi.co - Kamis, 23 Mei 2019, Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang juga Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kasi Pidsus Kejari) Gresik Andrie Dwi Subianto mengatakan, tak keberatan untuk menghadirkan Bupati Gresik Sambari dan Wakil Bupati Gresik Qosim dalam sidang kasus perkara Korupsi tangkap  tangan pada tanggal 14 Januari 2019 lalu oleh petugas Kejari Gresik terhadap terdakwa M. Mukhtar selaku Plt. Sekretaris BPPKAD (Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Gresik terkait pemotongan dana insetif pemungutan pajak Daerah di BPPKAD sejak tahun 2018 - 2019, asalkan ada penetapan dari Majelsi Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya. Hal itu dikatakan Andrie Dwi Subianto menjawab pertanyaan wartawan media ini seusai persidangan terkait keterangan saksi Kasubag (Kepala Subbagian Keuangan) BPPKAD Kab. Gresik Heni Puspitasri maupun saksi lainnya yang mengatakan bahwa uang hasil pemotongan dana insetif mengalir ke Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Kabag Hukum, Asisten I, II dan III, Kasubag Hukum, Ajudan dan Sekpri Bupati dan Wakil Bupati. “Yang berhak menerima hasil pemotongan dana Intensif itu  hanya internal BPPKAD, selain boleh karena tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku,” kata Andrie Dwi Subianto, Kamis, 23 Mei 2019. Wartawan media inipun bertanya lebih lanjut. Apakah keterangan saksi yang mengatakan bahwa uang itu juga mengalir ke Bupati Wakil Bupati, Sekda, Kabag Hukum, Asisten I, II dan III, Kasubag Hukum, Ajudan dan Sekpri Bupati dan Wakil Bupati, itu sah atau tidak, lalau apakah akan ada tersangka lain ? Menanggapi pertanyaan wartawan media ini, Andrie Dwi Subianto menjawab dengan tegas, bahwa selain internal BPPKAD itu tidak sah, “Di luar internal BPPKAD itu tidak sah. Kalau untuk tersangka lain, kita belum bisa jelaskan karena kita perlu gelar perkara lagi dan juga menunggu petunjuk pimpinan,” jawab Andrie Dwi Subianto. “Apakah anda akan menghadirkan Bupati dan Wakil Bupati Gresik walau hanya sebagai saksi dalam persidangan, sebab selama ini belum pernah Kepala Daerah dihadirkan oleh JPU ke persidangan sebagai saksi, mengingat ada Forkopimda (Forum Pimpinan Kepala Daerah) ?,” tanya wartawan media ini kemudian. Namun Andrie Dwi Subianto menjawabnya dengan hati-hati, bahwa dirinya siap menghadirkan Bupati dan Wakil Bupati Gresik sebagai saksi dalam persiangan asalkan ada penetepan dari Ketua Majelis Hakim. “Kita siap menghadirkan asalkan ada surat penetapan dari Ketua Majelis Hakim,” kata Andrie. Sementara, saat wartawan media ini meminta tanggapan dari Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya Dede Suryaman, yang mengadili perkara tersebut di atas mengatakan, tidak ada masalah. “Nggak ada masalah,” ucap Hakim Dede singat dan jelas. Dalam peridangan yang berlangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sedati, Sidaorjo (Kamis, 23 Mei 2019) adalah agenda mendengarkan keterangan 9 orang saksi yang dihadirkan JPU Kejari Gresik untuk di dengar keterangannya di muka persidangan dihadapan Majelis Hakim dalam perkara Tindak Pidana Korupsi pemotongan dana Insentif dengan terdakwa M. Mukhtar selaku Sekretaris BPPKAD Kab. Gresik. 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiGVI4PeSEPi7sP78ry1tmQC0cNAa7m0n_M5P9Y_14u1Q8C7Tq5Iiwx8P4aBIfbFZsJ6SM8T4sFr-QURd9-9vvl8LbezJp_BhJTeSFpcyKWc4f2I1wwyr1uH65qOz6YzEJvSEDTfEN2XMo/s1600/IMG20190523120948.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiGVI4PeSEPi7sP78ry1tmQC0cNAa7m0n_M5P9Y_14u1Q8C7Tq5Iiwx8P4aBIfbFZsJ6SM8T4sFr-QURd9-9vvl8LbezJp_BhJTeSFpcyKWc4f2I1wwyr1uH65qOz6YzEJvSEDTfEN2XMo/s640/IMG20190523120948.jpg" width="640" /></a></div>
Kesembilan orang saksi itu adalah diantaranaya pejabat BPPKAD yaitu Heni Puspitasri, Bendahara BPPKAD Lilis Sutiyowati serta Nurikah Handayani. Dan ada juga Pejabat Pemkab Gresik yaitu Asisten II. Saksi Heni Puspitasri maupun Nurikah menjelaskan kepada Majelis Hakim, bahwa saksilah yang mengantarkan duit-duit itu ke pejabat Kabupaten Gresik diantaranaya Bupati, Wakil Bupati, Sekda, BKD, Kabag Hukum, Asisten I, II dan III, Kasubag Hukum, Ajudan dan Sekpri serta supir Bupati dan Wakil Bupati. “Saya yang menyerahkan atas perintah Pak Mukhtar (terdakwa),” jawab saksi menjawab pertanyaan JPU maupun Majelis Hakim sendiri. seperti yang diberitakan sebelumnya. Bahwa terdakwa M. Mukhtar selaku Sekretaris BPPKAD Kab. Gresik yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gresik Nomor : 821.2/64/437.73/Kep/2018 tanggal 15 Mei 2018, telah melakukan beberapa perbuatan (kejahatan) berlanjut, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri yaitu ; Untuk  memberikan sesuatu atau membayar sejumlah uang kepada terdakwa, dimana terdakwa telah menerima sejumlah dana tunai yang diperoleh terdakwa dari setoran para pegawai BPPKAD Kabupaten Gresik yang bersumber dari Potongan dana insentif pungutan pajak daerah. Bahwa terdakwa telah memanfaatkan kesempatan sekaligus kedudukannya pada saat menjalankan tugas sebagai Sekretaris BPPKAD Kabupaten Gresik untuk menerima dan mempergunakan dana setoran tersebut dengan dalih melanjutkan kebijakan pimpinan sebelumnya untuk biaya kebutuhan-kebutuhan kantor yang tidak terakomodir dalam DIPA anggaran/APBD, padahal kenyataannya dana tersebut sebagian juga dipergunakan untuk kepentingan-kepentingan pihak lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa terdakwa pada saat menjalankan tugas sebagai Sekretaris BPPKAD Kabupaten Greasik,  telah memaksa para Pegawai Negeri / ASN di lingkungan BPPKAD Kabupaten Gresik untuk memberikan sesuatu atau membayar sejumlah uang kepada terdakwa, dan uang yang seharusnya terkumpul dari pemotongan dana intensif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik triwulan IV Tahun 2018 sebesar Rp1.158.567.190,61 (satu miliar seratus lima puluh delapan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh rupiah koma enam puluh satu sen), akan tetapi pada saat dilakukannya Operasi Tangkap Tangan oleh Tim Penyidik Kejaksaan Negeri  Gresik, uang yang terkumpul sebesar Rp531.623.000 (lime ratus tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah), dengan rincian uang sebesar Rp374.186 000 (tiga ratus tujuh puluh empat juta seratus delapan puluh enam nibu rupiah) ditemukan druang kerja terdakwa yang merupakan hasil penyetoran uang pemotongan insentif pemungutan pajak daerah, dan pada brankas bendahara BPPKAD Kab. Gresik ditemukan uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp157.437.000 (seratus lima puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah). 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-27bUoE3jEKWTNdpdZIeezP30KUuTXd-bmQaB8YaMOHkZOU-E0ZxEghFdoAAOmwOF-SDx97PElRjcA6pUSthItJ6_iwR5J6ugjPYAS8JiGg0Xo2OBhE7FjUuCS61cSDCj-iCFTDCzIqc/s1600/IMG20190523120959.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="657" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-27bUoE3jEKWTNdpdZIeezP30KUuTXd-bmQaB8YaMOHkZOU-E0ZxEghFdoAAOmwOF-SDx97PElRjcA6pUSthItJ6_iwR5J6ugjPYAS8JiGg0Xo2OBhE7FjUuCS61cSDCj-iCFTDCzIqc/s400/IMG20190523120959.jpg" width="341" /></a></div>
Bahwa Terdakwa telah memanfaatkan kesempatan sekaligus kedudukannya pada saat menjalankan tugas sebagai Sekretaris BPPKAD Kabupaten Gresik untuk menerima dan mempergunakan dana sejumlah Rp531.623.000 tersebut dengan dalih melanjutkan kebijakan pimpinan sebelumnya untuk biaya kebutuhan-kebutuhan kantor yang tidak terakomodir dalam DIPA anggaran/APBD. Padahal patut diduga, dana tersebut sebagian dipergunakan untuk kepentingan-kepentingan pihak lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ; Bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan insentif Pemungutan Pajak daerah dan retribusi daerah yang menjadi dasar pemberian insentif pemungutan pajak daerah bagi pelaksana pemungutan pajak daerah dalam hal ini para pegawai Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Gresik sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang RI Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Adapun mekanisme target penerimaan pajak daerah serta hasil realisasinya sehingga diperoleh insentif pajak daerah di BPPKAD Kabupaten Gresik, prosesnya berawal dari penyusunan konsep Kebijakan Umum Anggaran-Priotas Plafon Anggaran Sememara (KUA-PPAS) tahun anggaran oleh pihak Bappeda Kabupaten Gresik bersama tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik, di mana dari pihak BPPKAD mengajukan anggaran sampai dengan jenis pendapatan dan jenis belanja di dalam Raperda (rencana Peraturan Daerah), serta anggaran  sampai dengan rincian obyek pendapatan RAPERBUP (Rencana Peraturan Bupati)  tersabut ada target pendapatan janis pajak daerah terdiri dari 11 komponen obyek pajak yakni pajak hotel, restoran, hiburan. reklame, penerangan jalan, parkir, air tanah, mineral bukan logam, PBB dan BPHTB.  Setiap obyek pajak tersebut memiliki target pendapatan yang masing-masing tercapai target pendapatannya,  maka akan dibenkan insentif pajak sebesar 5% dari total  pendapatan yang sudah dalam bentuk angka nominal (bukan prosentase) lalu mhd dimasukkan dalam rincian obyek belanja RAPERBUP. Selanjutnya konsep RAPBD yang sudah tuntas disahkan oleh DPRD Kabupaten Gresk untuk kemudian diajukan ke  Pemprov Jatim,  selanjutnya diberikan nomr registrasi PERDA APBD tahun  anggaran dan PERBUP tentang Penjabaran APBD tahun anggaran. 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj7g08S7R7uVwR-02qDT2Tl5z09j7pATy7ZfFuVXuj0buyCWXeLeH01t6ja7yzBpqdagcUJ2WV7QC_FnKC449rYY8_uiHiAFhg7L8WSxnZZsSxsNEJ-UyUhYoBnDIYBdyiplMBTsSqDJWA/s1600/IMG20190523121003.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="542" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj7g08S7R7uVwR-02qDT2Tl5z09j7pATy7ZfFuVXuj0buyCWXeLeH01t6ja7yzBpqdagcUJ2WV7QC_FnKC449rYY8_uiHiAFhg7L8WSxnZZsSxsNEJ-UyUhYoBnDIYBdyiplMBTsSqDJWA/s400/IMG20190523121003.jpg" width="281" /></a></div>
Alokasi peruntukan dana insetif berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan insentif Pemungutan Pajak daerah dan Retribusi Daerah secara Proporsional dibayarkan kepada ; a. Pejabat dan pegawai instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing,; b. Kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah ,; c. Sekretaris daerah selaku koordinator pongelolaan keuangan daerah,; d. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat desa/Kelurahan, Kepala Desa/Lurah atau sebutan lain dan Camat serta tenaga lainnya yang ditugaskan oleh instansi pelaksana oleh pemungut pajak, dan e. Pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana pemungutan Pajak dan retribusi. Bahwa dalam pelaksanaannya, telah terjadi penyimpangan berupa praktik pemotongan sejumlah prosentase tertentu dari insentif yang diberikan kepada para pejabat dan pegawai BPPKAD untuk dikumpulkan dan disetorkan kepada terdakwa. Bermula pada sekitar awal tahun 2014 muncul ide untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan internal kantor BPPKAD Kabupamn Gresik yang tidak terakomodir oleh APBD seperti honor Tenaga Harian Lepas (THL), security, OB (Office Boy), parkir, checker, pembelian seragam batik dan rekreasi. Sehingga atas dasar tersebut, Yetty Sri Suparyatidra selaku Kepala BPPKAD dan Agus Pramono  selaku sekretaris BPPKAD saat itu mengadakan rapat yang hanya dihadiri oleh Kepala Bidang (Kabid) tanpa melibatkan para pegawai lainnya untuk membahas pola pemotongan (persentase) insentif  pemungutan pajak  daerah Kbupaten Gresik dan diputuskan untuk besaran pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik yang dibebankan kepada para pejabat struktural dan staf didasarkan atas persentase sebagai berikut ; 1. 30% untuk Kepala Dinas,; 2. 20 % untuk Kepala Bidang,; 3. 15 % untuk Kepala Seksi dan  4. 10 % untuk staf. 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjWKSWdNe7V9tEW7X85KgH-yXp8xoBhoHyuk30KvVKqpESf5LoFiuV7uIzOdUjxTr0mJDwhR0EQb4XpbSVYNIbyFlxfWaElRlfWlobgXAr0fKSWCi9ccmM4wGERXQc9eH_SYd2pLDwajJM/s1600/IMG20190523121341.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="637" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjWKSWdNe7V9tEW7X85KgH-yXp8xoBhoHyuk30KvVKqpESf5LoFiuV7uIzOdUjxTr0mJDwhR0EQb4XpbSVYNIbyFlxfWaElRlfWlobgXAr0fKSWCi9ccmM4wGERXQc9eH_SYd2pLDwajJM/s400/IMG20190523121341.jpg" width="331" /></a></div>
Untuk mekanisme pemotongan dana insetif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik dari para pejabat struktural dan staf dengan besaran sebagaimana tersebut di atas dilakukan dengann cara tunai, dalam hal ini para penerima dana sinsentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik, menerima dana insentif tersebut sudah dalam kondisi terpotong (netto), di mana pemotongan dilakukan oleh bendahara pengeluaran diganti oleh Sulis Widriyanti , dan pemotongan itu atas perintah dari Agus Pramono dan Yetty Suparyatidra sekaligus saat itu Nurikah Handayani ditugaskan menyimpan, mengelola dan mencatatkan pemasukan pengeluaran pemotongan dana insentif tersebut. Pada kenyataannya, pengelolaan dana hasil potongan dana Intentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik tersebut, selain depergunakan untuk membiayai kebutuhan kantor yang tidak terakomodir oleh APBD, namun dialokasikan juga sebagai bentuk hadiah kepada pihak-pihak di luar BPPKAD Kabupaten Gresik antara lain ;  Bupati Gresik, Asisten I, II dan III Setda Kabupaten Gresik, Kepala BKD Kabupaten Gresik,  Kabag Hukum, Kasubag Hukum Kabupaten Gresik, Ajudan dan Sekpri Bupati, Wakil Bupati, Sekda, serta pihak-pihak lainnya. Pemberian uang hasil potongan dana insentif pemungutan pajak daerah  Kabupaten Gresik kepada pihak-pihak lain di luar BPPKAD Kabupaten Gnasik tersebut,  dilakukan rutin setiap triwulannya ketika dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik dicairkan 4 (empat) kali dalam setahun, yang biasanya menyerahkan/mendistribuskan uang adalah Siti Fauziah, Agus Pramono, Yetty Sri Suparyatidra dan terdakwa sendiri pada saat itu masih menjabat sebagai Kepala Bidang Anggaran/Kepala Bidang PBB. Besaran pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik,  konsisten setiap periodenya dan praktek pemotongan dana insemif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik pada masa kepemimpinan Yetty Sri Suparyatidra berlangsung sampai dengan pensiun pada bulan Januari 2018. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi6Up4fJJkinCbXH01-7LCBEmyduMnvU0HanjmHvyBmJsSXPDsLUhWAybciMQeIt7OFyFqyb-2Lr-7xOjgIxR8LlpNg3P6-plkg1HgxUXNeHGL0_H9oXK6cBMO1LzLg-XhxaNik0QTyqV4/s1600/IMG20190523121320.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="433" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi6Up4fJJkinCbXH01-7LCBEmyduMnvU0HanjmHvyBmJsSXPDsLUhWAybciMQeIt7OFyFqyb-2Lr-7xOjgIxR8LlpNg3P6-plkg1HgxUXNeHGL0_H9oXK6cBMO1LzLg-XhxaNik0QTyqV4/s640/IMG20190523121320.jpg" width="360" /></a></div>
Pada masa peralihan kepemimpinan dari Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik Yetty Sri Suparyatidra kepada Andhi Hendro Wijaya pada awal bulan Pebruari 2018, diadakan rapat untuk membahas perihal pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik yang dihadiri oleh Andhi Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD, Agus Pramono selaku Skretaris BPPKAD dan para kapala bidang antara lain Anis Nurul Aisni, Herawan Eka Kusuma, Ahmad Haris Fahman, Adriana Tecunan, Bambang Sayogyo dan terdakwa sendiri. Dalam rapat tersebut diputuskan untuk melanjutkan kebijakan pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik yang sudah berlangsung sejak masa kepemimpinan Yetty Sri Suparyatidra, selanjutnya Agus Pramono selaku Sekretaris BPPKAD menyampaikan kepada Andhi Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik, bahwa terdapat sisa uang hasil pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah pada masa kepemampinan Yetty Sri Suparyatidra sebesar Rp106.749.221 yang kemudian atas perintah Agus Pramono, uang tersebut diserahkan oleh Nurikah Handayani kepada Lilis Sutiyowati untuk disimpan di brankas bendahara BPPKAD. Selanjutnya dana sisa tarsebut dipergunakan untuk kebutuhan di luar DIPA BPPKAD Kabupaten Gresik. Untuk triwulan I tahun 2018, pemotongan dana Insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik, besarannya mengikuti persentase pemotongan pada masa kepemimpinan Yetty Sri Suparyatidra, dimana hal tesebut telah diketahui dan mendapatkan persetujuan oleh Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik. 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjNxJNgzKw7joqfrdvMpX6-noSUWmIeLlP-C0N2Y1m55_T5K9HOh08EIiZFQB-v1qy5t8MYz_Jm1SGqlJ3qu9VsWGrDf226kmCQWvaZg77wevZkFYu9Q43aJ16Z5RV3nbrd-2zZubWNu1U/s1600/IMG20190523121458.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="433" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjNxJNgzKw7joqfrdvMpX6-noSUWmIeLlP-C0N2Y1m55_T5K9HOh08EIiZFQB-v1qy5t8MYz_Jm1SGqlJ3qu9VsWGrDf226kmCQWvaZg77wevZkFYu9Q43aJ16Z5RV3nbrd-2zZubWNu1U/s640/IMG20190523121458.jpg" width="360" /></a></div>
Pada saat pencairan insentif pemungutan pajak daerah triwuan I yang cair di bulan April 2018, terdakwa saat itu ditunjuk sebagai Plt. Sekretaris BPPKAD menggatikan posisi Agus Pramono yang telah memasuki masa pensiun. Kemudian terdakwa menerima setoran dana pemotongan Insentif pemungutan pajak daerah dari para pegawai BPPKAD, akan tetapi terdakwa tidak menyerahkannya kepada Nurkiah Handayani sebagaimana biasanya di masa kepemimpinan Yetty Sri Suparyatidra, melainkan dikumpulkan oleh terdakwa sendiri untuk dikelola dan dan dicatatkan sebagai pemasukan dan pengeluaran. Mekanisme pemotongan dana Insentif pemungutan pajak daerah pada masa kepemimpinan Andhy Hendro Wijaya, dilakukan secara nontunai, dimana dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik didistribusikan kepada masing-masing rekening penerima. Kemudian para penerima daperintahkan untuk menyetorkan kepada terdakwa melalui para Kepala Bidang Sulis Widriyati, Heni Puspitasari dengan besaran yang sebelumnya sudah diinformasikan kepada para kepala bidang melalui memo/catatan, untuk kemudian pengumpulan dana potongan tersebut dikoordinasikan oleh tiap-tiap Kepala Bidang, dan seteIah terkumpul diserahkan kepada terdakwa. Total penerimaan potongan insentif pemungutan pajak daerah triwuan I tahun 2018 (cair pada bulan April 2018) yang masuk dan disetorkan kepada terdakwa sebesar Rp613.747.960. Dipergunakan untuk kebutuhan Intanal BPPKAD yang tidak terakomodir oleh APBD sebesar Rp108.500.000, untuk kebutuhan di luar BPPKAD baik yang rutin maupun insadentil sebesar Rp286.000.000, sehingga masih ada sisa sebesar Rp218.797.960. Adapun pengeluaran untuk kebutuhan di luar BPPKAD, antara lain diserahkan sebagai hadiah kepada kepada Asisten I, II dan III Setda Kabupaten Gresik, Kepala BKD, Kabag Hukum, Kasubag Hukum, Ajudan dan Sekpri Bupati, Wakil Bupati, Sekda, LSM serta pihak-pihak lainnya. Dimana untuk penyerahan/pendistribusian uang ke pihak lain di luar BPPKAD tersebut,  dilakukan oIeh terdakwa sendiri dan Andhy Hendro Wijaya berdasarkan catatan pemasukan-penegeluaran tersebut, terdakwa kemudian membuatkan laporan Taktis UP Triwulan I, lalu terdakwa menyerahkan kepada Andhy Hendro Wijaya untuk diparaf sebagai tanda mengetahui dan menyetujui, akan tetapi ada sisa sebesar Rp218.797.960, hingga saat ini kebaradaan dan penggunaan uang tersebut tidak bisa dipenanggungjawabkan. 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2CDocwWaDxxELcmxjYdwbdDpa8o3UAZvQVdbc2GSUNfoR4nQVIhBDfKkfTvocra2ZFQxJXHpSdfjYNZkRbd6yQzDuL8kJr3cFpTiffqIMOQfM_1XOW__UnXx65U2AB5lDzB-dAZDcnXs/s1600/IMG20190523122032.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="433" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2CDocwWaDxxELcmxjYdwbdDpa8o3UAZvQVdbc2GSUNfoR4nQVIhBDfKkfTvocra2ZFQxJXHpSdfjYNZkRbd6yQzDuL8kJr3cFpTiffqIMOQfM_1XOW__UnXx65U2AB5lDzB-dAZDcnXs/s640/IMG20190523122032.jpg" width="360" /></a></div>
Selanjutnya pada periode truwulan II 2018 sekitar bulan Mei 2018, terdakwa yang saat itu sudah menjabat sebagai pejabat defmitif Sekretaris BPPKAD Kabupaten Gresik menggantikan  Agus Pramono, menyampaikan kepada Andhy Hendro Wijaya, perihal pemotongan insetif  pemungutan pajak daerah untuk triwulan II (yang biasanya cair pada sekitar bulan Juli), terdakwa akan mengatur semuanya, serta disampaikan pula oleh terdakwa mengenai perubahan presentase pemdongan insentrf, dimana atas penyampaian dari terdakwa tersebut, Andhy Hendro Wijaya manpersilahkan dan ikut menyetujui. Selanjutnya terdakwa mengumpulkan para Kepala Bidang di ruangan sekretaris BPPKAD.  Dalam kesempatan tersebut, terdakwa menyampaikan kenaikan besaran persentase potangan insentif menjadi sebesar 25% secara merata untuk seluruh pejabat struktural dan pegawai BPPKAD dengan dalih untuk azas keadilan dan proporsionalitas, hingga akhirnya menjadi keputusan rapat. Atas seijin dan sepengetahuan Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD, terdakwa memegang kendali penuh pengelolaan dana potongan insentif pemungutan pajak daerah. sekaligus membuat catatan pemasukan dan pengeluaran. Terdakwa memerintahkan para Kepala Bidang agar mengkordinir penyetoran di masing-masing bidang, dan setelah terkumpul agar diserahkan kepada temakwa, sedangkan khusus untuk bagian kesekretariatan dan Kepala UPT, terdakwa memerintahkan Heni Puspitasari untuk mengkoordinir dan menyetorkannya kepada terdakwa. Mekanisme pemotongannya, sejumlah uang insentif pemungutan pajak daerah tersebut, ditransfer kepada masing-masing pegawai BPPKAD Kab. Gresik, kemudian terdakwa memerintahkan para kepala bidang yaitu Anis Nurul Aini, Farida Hazanah Makruf, Herawan Eka Kusuma, Ahmad Haris Fahman, Mustofa, Mat Yazid dan Heny Puspitasari, dengan menunjukan memo yang berisi besaran potongan masing-masing jabatan/golongan untuk disampaikan kepada para kepala saksi dan staff pada masing-masing bidang. Kemudian para kepala bidang menyampaikan besaran potongan yang harus dibayarkan tersebut kepada para kepala seksi dan staff untuk kemudian dikumpulkan kepada para kepala bidang masing-masing atau langsung menyerahkannya kepada terdakwa. Total penerimaan potongan insentif pemungutan pajak daerah triwulan II tahun 2018 (cair pada bulan Juli 2018) yang masuk dan disetorkan kepada terdakwa sejumlah tertentu yang tidak dapat ditentukan secara pasti, yang mana seperti halnya triwulan I, peruntukannya antara lain dipergunakan untuk kebutuhan internal BPPKAD yang tidak terakomodir oleh APBD, dan untuk kebutuhan di luar BPPKAD baik yang rutin maupun insidentil. Adapun pengeluaran untuk kebutuhan di luar BPPKAD antara lain diserahkan sebagai hadiah kepada pihak-pihak di luar BPPKAD Kabupaten Gresk antara lain ; Asisten I, II dan III Setda Kabupaten Gresik, Kepala BKD, Kabag Hukum, Kasubag Hukum, Ajudan dan Sekpri Bupati, Wakil Bupati, Sekda, LSM serta pihak-pihak lainnya. Dimana untuk penyerahan/pendistribusian uang ke pihak lain di luar BPPKAD tersebut  dilakukan oleh terdakwa sendiri, Andhy Hendro Wijaya dan Heni Puspitasri. Bahwa pada bulan Agustus 2018, terdakwa melaksanakan lbadah Haji, namun sebelum berangkat menuju Tanah Suci, terdakwa menitipkan kepada Lilis Sutiyowati sajumlah uang yang merupakan sisa potongan insentif pajak daerah triwuian II, kemudian Lilis Sutiyowati menyerahkan kepada Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD. “Akan tetapi penggunaan sisa uang tersebut hingga saat ini, tidak bisa dipertanggungjawabkan,” kata JPU Untuk periode triwulan III tahun 2018 pada sekitar bulan Oktober 2018, dilakukan penyesuaian persentase pemotongan insentif pemungutan pajak daerah atas perintah Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD, karena dianggap terlalu besar dan memberatkan.  Sehingga atas hal tersebut, terdakwa kembali membuat kalkulasi dan diperoleh besaran 10% untuk Staf, 21% untuk para Kasi, 31% untuk kepala bidang dan 31% untuk Kepala Badan, dimana kemudian hasi kaikulasi tersebut, terdakwa sampaikan kepada para Kepala Bidang serta memerintahkan agar insentif para pegawai dipotong sesuai nilai persentase yang baru tersebut. 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg8E9t1o_fELOMhXY0Ndvp_vJaFe6lvzq2JpcpCok9zqRAQQ9LKcPnQzHFPuf3Z-fS5Czi1n70-oWepmHkW9MpEQg-9IuCr0eo812mxvB7XNYZpANoeMvroQdJRDZorHagjEoR1BAPV78Y/s1600/IMG20190523121631.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="558" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg8E9t1o_fELOMhXY0Ndvp_vJaFe6lvzq2JpcpCok9zqRAQQ9LKcPnQzHFPuf3Z-fS5Czi1n70-oWepmHkW9MpEQg-9IuCr0eo812mxvB7XNYZpANoeMvroQdJRDZorHagjEoR1BAPV78Y/s1600/IMG20190523121631.jpg" /></a></div>
Kemudian para kepala bidang menyampaikan besaran potongan yang harus dibayarkan tersebut kepada para kepala saksi dan staff untuk kemudian dikumpulkan kepada para kepala bidang masing-masing atau langsung menyetorkannya kepada terdakwa. Total penerimaan potongan insentif pemungutan pajak daerah triwuian III tahun 2018 (yang cair pada buian Oktober 2018) yang masuk dan disetorkan kepada terdakwa sebesar Rp850.000.000 dipergunakan untuk kebutuhan intenal BPPKAD yang tidak terakomodir oleh APBD sebesar Rp93.000.000, untuk kebutuhan di luar BPPKAD baik yang rutin maupun insidentil sebesar Rp677.401.000. Sehingga masih terdapat sisa sebesar Rp79.599.000. Adapun pengeluaran untuk kebutuhan di luar BPPKAD antara lain diserahkan sebagai hadiah kepada Asisten I,II dan III Setda Kabupaten Gresik, Kepala BKD Kabupaten Gresik, Kabag Hukum dan Kasubag Hukum Kabupaten Gresik,Ajudan Bupati, Wakil Bupati, Sekda, LSM serta  pihak-pihak lainnya, dimana untuk penyerahan/pendistribusian uang tersebut, dilakukan oleh terdakwa sendiri, Andhy Hendro Wijaya dan Heni Puspitasari. “Adapun sisa sebesar Rp79.599.000 di triwulan III, hingga saat ini tidak dapat dipertanggungjawabkan,” ungkap JPU kemudian Bahwa pada periode triwulan IV tahun 2018, insentif pemungutan pajak dicairkan untuk insentif pemungutan Pajak Bumi den Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebesar Rp1.590.000.000 (satu miliyar lima ratus sembilan puluh juta rupiah), dan insentif pemungutan daerah sebesar Rp6.341.364.170 (enam miliyar sembilan ratus empat puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu seratus tujuh puluh rupiah). “Sehingga total pencairan insentif pemungutan pajak daerah dan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan kota triwulan IV tahun 2018 sebesar Rp8.531.364.170 (delapan miliyar lima ratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu seratus tujuh puluh rupiah),” kata JPU mengungkapkan. JPU menjelaskan, untuk para pegawai BPPKAD Kab. Gresik mendapatkan insentif pemungutan pajak daerah sebesar 79 % (tujuh puluh sembilan persen) dari pencairan insentif pemungutan pajak yang dilaksanakan sebesar Rp6.739.777.694 (enam miliyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta  tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah). Bahwa pada sekitar bulan Desember 2018, kembali dilakukan penyesuaian persentase pemotongan insentif pemungutan pajak daerah atas perintah Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD  untuk mengurangi disparitas antara atasan dan bawahan, sehingga atas hal tersebut terdakwa kembali membuat kalkulasi dan diperoleh besaran 10% untuk staf, 30% untuk para kasi, 20% untuk kepala bidang dan 20% untuk Kepala Badan. Dimana kemudian basil kalkulasi tersebut, terdakwa sampaikan kepada para Kepala Bidang serta memerintahkan agar insentif para pegawai dipotong sesuai nilai persentase yang baru tersebut. Selanjutnya atas seijin dan sepengetahuan Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD, terdakwa memegang kendali penuh untuk rnemerintahkan para Kepala Bidang, agar mengkoordinir penyetoran di masing-masing bidang, dan setelah terkumpul agar diserahkan kepada terdakwa. Sedangkan khusus untuk bagian kesekretariatan dan Kepala UPT, terdakwa memerintahkan Heni Puspitasri untuk mengkoordinir dan menyetorkannya kepada terdakwa. 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhQgfiXf8V-6rcLrEsNLbOGTthYcWCI4LY1VePPy8WV1bklgmDjS9nDzn3APWBgTup8YcVtm30GxmACiwMp6EW2KZPdhM_NKNKGgpsCFhiiTVixI7tLWjVaqdOheInQbYhunOvjr-l_Cy4/s1600/IMG20190523113946.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhQgfiXf8V-6rcLrEsNLbOGTthYcWCI4LY1VePPy8WV1bklgmDjS9nDzn3APWBgTup8YcVtm30GxmACiwMp6EW2KZPdhM_NKNKGgpsCFhiiTVixI7tLWjVaqdOheInQbYhunOvjr-l_Cy4/s640/IMG20190523113946.jpg" width="640" /></a></div>
Menurut JPU, total penerimaan potongan insentif pemungutan pajak daerah triwulan IV tahun 2018 (cair pada bulan Januari 2019) yang masuk dan disetorkan kepada terdakwa, baru terkumpul sebesar Rp428.350.339 (empat ratus dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu tiga ratus tiga puluh Ssembilan rupiah) dari perencanaan yang akan terkumpul sebesar Rp1.158.567.190, dan rencananya akan dupergunakan untuk kebutuhan internal dan eksternal BPPKAD Kabupaten Gresik, akan tetapi belum sempat rencana tersebut telaksana, pihak Penyelidik Kejaksaan Negeri Gresik melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) kepada terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019, bertempat di ruangan terdakwa di kantor BPPKAD Kabupaten Gresik, dimana pada saat dilakukannya Operasi Tangkap Tangan (OTT) tersebut oleh petugas Kejaksaan Negeri Gresik, ditemukan uang sebesar Rp374.186.000 (tiga ratus tujuh puluh empat juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) di ruang kerja terdakwa yang merupakan hasil penyetoran uang pemotongan insentif pemungutan pajak daerah, dan pada brankas bendahara BPPKAD Kab. Gresik ditemukan uang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan sebesar Rp157.437.000 (seratus lima puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Kejaksaan Negeri Gresik Seksi Tindak Pidana Khusus untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. “Bahwa secara keseluruhan penentuan besaran persentase pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik mulai dari triwulan I sampai dengan triwulan IV Tahun 2018, diketahui dan mendapatkan persetujuan dari saksi Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik,” kata JPU “Bahwa para pegawai BPPKAD Kab. Gresik terpaksa melakukan pemotongan insentif pemungutan pajak daerah yang dimilikinya dikarenakan apabila tidak menyetorkan akan dimutasikan ke luar BPPKAD Kab. Gresik, hal ini dibuktikan dengan adanya istilah “Adol Krupuk” dikalangan para pegawai BPPKAD Kab. Gresik. agar turut pada perintah pimpinan di BPPKAD Kab. Gresik,” ujar JPU. JPU menjelaskan, bahwa perbuatan terdakwa memaksa para Pegawai Negeri atau Penyelenggara  Negara/ASN di lingkungan BPPKAD Kabupaten Gresik, memberikan sesuatu atau membayar sejumlah uang kepada terdakwa, telah mengabaikan tujuan penyaluran dana insenhf pemungutan pajak daerah sebagai reward atas tercapainya target penerimaan pajak daerah tahun berjalan menjadi tidak tercapai dengan apa yang diharapkan dan direncanakan sebegaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jo. Peraturan Pemeritah Nomor 69 tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. JPU juga menyebutkan, perbuatan terdakwa tersebut telah bertentangan dengan kewenangannya sebagai Sekretaris BPPKAD yakni berdasarkan pasal 6 Peraturan Bupati Gresik Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Gresik, yaitu me;aksanakan pengelolaan Surat menyurat, kearsipan, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga kantor serta pengkoordinasian penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan. JPU menjelaskan tentang fungsi Sekretaris BPPKAD Kab. Gresik (Pasal 7) yaitu ; a. Pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan,; b. Pelayanan administasi umum,  ketatausahaan, kearsipan, dan dokumentasi dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas,; c. Pengelolaan administrasi keuangan dan urusan kepegawaian,; d. Pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris kantor,; e. Pelayanan administrasi perjalanan dinas,; f. Pengkoordinasian bidang dilingkup BPPKAD,; g. Pengkoordinasian dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan, dan h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya. Atas perbuatannya, terdakwa terancam pidana penjara paling lama 20 tahun sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e (atau Pasal 12 huruf f) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jis pasal 64 ayat (1) ke- 1 KUHPidana. (Rd1/*)

News Tipikor Bupati dan Wakil Bupati Gresik Akan Dihadirkan Disidang Perkara Korupsi ?

Kasi Pidsus Kejari Gresik Andrie Dwi Subianto : Kita siap menghadirkan Bupati dan Wakil Bupati kalau ada penetapan dari Majelis Hakim Ket...

BERITAKORUPSI.CO

Mantan Anggota DPRD Jombang Siswo Eriana Divonis 4 Tahun Penjara Karena Korupsi KUR

Sidang PK Marthen Luter Dira Tome Mantan Bupati Sabu Raijua Membawa 104 Novum

Kepala Dinas dan Ketua LSM Jember Divonis 1 Tahun Penjara Karena Korupsi Suap

Terima Suap Rp30 Juta, Pejabat ESDM Jatim Divonis 1 Tahun Penjara, “Si Pemberi Bebas”

Bupati dan Wakil Bupati Gresik Akan Dihadirkan Disidang Perkara Korupsi ?

Arsip Blog

Arsip Berita

Terkini

PIDANA KORUPSI