BERITAKORUPSI.CO

Kasus Korupsi “OTT” Pemotongan Pajak Oleh Plt. Sekretaris BPPKAD Gresik

“”Mengungkap Misteri” dalam kasus Korupsi OTT Kejari Gresik terhadap terdakwa M. Mukhtar (Plt. Sekretaris BPPKAD Gresik) dalam pemotongan dana Insentif pemungutan pajak Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018 - 2019”     
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEij60ngT_5BfZmfO3cXt-aUL3mzYFYQ-O255koO1E1y8rFTyVBWraWnVYmgVMex03AR27SlikedjaO37rv1Gc209Q1qvhDW9EMla6oSZvRCHynhHyod6XPqMp9azWsgCLN3ZDZzIeioc4A/s1600/IMG20190502123250.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="619" data-original-width="575" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEij60ngT_5BfZmfO3cXt-aUL3mzYFYQ-O255koO1E1y8rFTyVBWraWnVYmgVMex03AR27SlikedjaO37rv1Gc209Q1qvhDW9EMla6oSZvRCHynhHyod6XPqMp9azWsgCLN3ZDZzIeioc4A/s640/IMG20190502123250.jpg" width="594" /></a></div>
beritakorupsi.co - Kamis, 2 Mei 2019, Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Andrie Dwi Subianto,  yang juga Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kasi Pidsus Kejari) Gresik dkk, membacakan surat dakwaannya di muka persidangan dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya  terhadap terdakwa M. Mukhtar selaku Plt. Sekretaris BPPKAD  (Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Gresik dalam kasus Korupsi OTT (Operasi Tangkap Tangan) pada tanggal 14 Januari 2019 lalu, terkait pemotongan dana insetif pemungutan pajak Daerah Kabupaten Gresik dari para pejabat struktural dan staf di kantor BPPKAD Kabupaten Gresik pada tahun 2018 - 2019. Sidang yang berlangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo Jawa Timur (Kamis, 2 Mei 2019) dengan Ketua Majelis Hakim Dede Surayaman dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu Dr. Lufsaiana dan Emma, adalah pembacaan surat dakwaan oleh Tim JPU terhadap terdakwa M. Mukhtar dengan didampingi Penasehat Hukumnya Alwi dkk. Dalam kasus ini ada ada yang menggelitik, yaitu di mana dalam surat dakwaan JPU menyebutkan bahwa pihak Penyelidik Kejaksaan Negeri Gresik melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) kepada terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019, bertempat di ruangan terdakwa di kantor BPPKAD Kabupaten Gresik, dimana pada saat dilakukannya Operasi Tangkap Tangan (OTT) tersebut oleh petugas Kejaksaan Negeri Gresik, ditemukan uang sebesar Rp374.186.000 (tiga ratus tujuh puluh empat juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) di ruang kerja terdakwa yang merupakan hasil penyetoran uang pemotongan insentif pemungutan pajak daerah, dan pada brankas bendahara BPPKAD Kab. Gresik ditemukan uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp157.437.000 (seratus lima puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Kejaksaan Negeri Gresik Seksi Tindak Pidana Khusus untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Sementara menurut pakar hukum Tindak Pidana Korupsi Fakultas Hukum Universitas Airlangga (FH-Unair) Surabaya Prof. Nur Basuki beberapa waktu lalu mengatakan kepada wartawan media ini, bahwa dalam bahasa hukum tidak ada istilah OTT atau Operasi Tangkap Tangan, melainkan kegiatan Tangkap Tangan. Menurut Prof. Basuki, kalau OTT sudah mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan apa yang akan dilakukan, sementara kegiatan tangkap tangan terjadi secara mendadak berdasarkan informasi tanpa ada perencanaan terlebih dahulu. “Dalam bahasa hukum tidak ada OTT, yang ada adalah kegiatan tangkap tangan. Kalau Operasi Tangkap Tangan, berarti sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Nama juga Operasi,” kata Prof. Nur sapaan akrabnya beberapa waktu lalu saat dihubungi melalui telepon selulernya terkait “penangkapan” yang dilakukan oleh Kejari Gresik terhadap terdakwa. Selain itu, dalam surat dakwaan JPU juga menyebutkan, terdakwa sebagai Plt. Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik. Namun di sisi lain disebutkan bahwa terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai Sekretaris BPPKAD Kab. Gresik yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Gresik Nomor : 821.2/64/437.73/Kep/2018 Tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama,  Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas pada tanggal 15 Mei 2018, dan tidak menjelaskan kapan dan SK Bupati Nomor berapa serta tahun berapa pengangkatan terdakwa sebagai Plt. Kepala BPPKAD Kab. Gresik. 
 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgVkmrRSo6FgqehsTC7dzH-JCPF03btAJKOgsvvEPvgYtBc6lm3S8YgJ0s6k-AyGSl7Rg5zeKqLl1Xj7O8-CAP3jVeI1-1iixwXgqRRF2WZLIF7TpMxa8jUDp1EkS4yZ-WbG3NZoCF1fno/s1600/IMG20190502115639.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="363" data-original-width="768" height="302" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgVkmrRSo6FgqehsTC7dzH-JCPF03btAJKOgsvvEPvgYtBc6lm3S8YgJ0s6k-AyGSl7Rg5zeKqLl1Xj7O8-CAP3jVeI1-1iixwXgqRRF2WZLIF7TpMxa8jUDp1EkS4yZ-WbG3NZoCF1fno/s640/IMG20190502115639.jpg" width="640" /></a></div>
 
 Anehnya, dalam surat dakwaan JPU yang dibacakan di muka persidangan dihadapan Majelsi Hakim menyebutkan, bahwa terdakwa melakukan pemotongan pemotongan dana insetif pemungutan pajak Daerah Kabupaten Gresik dari para pejabat struktural dan staf di kantor BPPKAD Kabupaten Gresik pada tahun 2018 - 2019. JPU mengatakan, pada saat pencairan insentif pemungutan pajak daerah triwuan I yang cair di bulan April 2018, terdakwa saat itu ditunjuk sebagai Plt. Sekretaris BPPKAD menggatikan posisi Agus Pramono yang telah memasuki masa pensiun. Kemudian terdakwa menerima setoran dana pemotongan Insentif pemungutan pajak Daerah dari para pegawai BPPKAD, akan tetapi terdakwa tidak menyerahkannya kepada Nurkiah Handayani sebagaimana biasanya di masa kepemimpinan Yetty Sri Suparyatidra selaku Kepala BPPKAD, melainkan dikumpulkan oleh terdakwa sendiri untuk dikelola dan dicatatkan sebagai pemasukan dan pengeluaran. Anehnya lagi, JPU menyatakan dalam surat dakwaannya, bahwa para pegawai BPPKAD Kab. Gresik terpaksa melakukan pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah yang dimilikinya, dikarenakan apabila tidak menyetorkan akan dimutasikan ke luar BPPKAD Kab. Gresik, hal ini dibuktikan dengan adanya istilah “Adol Krupuk” dikalangan para pegawai BPPKAD Kab. Gresik agar turut pada perintah pimpinan di BPPKAD Kab. Gresik Pertanyaannya, apakah Plt. Sekretaris BPPKAD lebih berwenang terkait penerimaan, pemotongan dan pengelolaan dana insetif pemungutan pajak Daerah Kabupaten Gresik dari para pejabat struktural dan staf di kantor BPPKAD Kabupaten Gresik, dan melakukan mutasi terhadap pegawai BPPKAD daripada Kepala BPPKAD ? Yang lebih anehnya lagi adalah, apa yang dilakukan oleh terdakwa atas sepengetahuan dan persetujuan Kepala BPPKAD Andhy Hendro Wijaya. Bahkan, duit dari hasil pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah oleh terdakwa M. Mukhtar, Andhy Hendro Wijaya dan Heny Puspitasari selaku Kepala Bidang di BPPKAD kepada Bupati Gresik, Asisten I, II dan III Setda Kabupaten Gresik, Kepala BKD Kabupaten Gresik,  Kabag Hukum, Kasubag Hukum Kabupaten Gresik, Ajudan dan Sekpri Bupati, Wakil Bupati, Sekda, LSM serta pihak-pihak lainnya. Selain itu, pada saat petugas Kejari Gresik melakukan “OTT” pada tanggal 14 Januari 2019, petugas Kejari Gresik mengamankan duit dari brankas bendahara BPPKAD Kabupaten Gresik sebesar Rp157.437.000. Pertanyaan selanjutnya, apakah JPU Kejari Gresik akan menghadirkan pejabat Kabupaten Gresik yang dikatan dalam surat dakwaan menerima aliran duit hasil  pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah diantaranya Bupati Gresik, Asisten I, II dan III Setda Kabupaten Gresik, Kepala BKD Kabupaten Gresik,  Kabag Hukum, Kasubag Hukum Kabupaten Gresik, Ajudan dan Sekpri Bupati, Wakil Bupati, Sekda, LSM serta pihak-pihak lainnya sebagai saksi kepersidangan ? Sementara dalam kasus Korupsi pemotongan dana Kapisatasi Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik pada tahun 2016 - 2017 dengan terdakwa dr. H.M. Nurul Dholam selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik sebesar Rp.2.451.370.985, di mana JPU menyebutkan bahwa duit itu mengalir ke Bupati Sambari, Wakil Bupati Qosim dan pihak-pihak lainnya, namun orang nomor satu dan dua di Kabupaten Gresik ini tak dihadirkan sebagai saksi. Apalagi mantan Kepala Dinas Kesehatan dr. Sugeng yang sebelumnya telah melakukan pemotangan dana kapitasi sejak 2014, juga tak diminta pertanggungjawaban hukum. Karena mungkin apa yang dilakukan oleh penyuntik orang-orang sakit itu dianggap sah. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEja95qBr9OrI48YXJ775WA8lr50dBZknMeuD0jz_4y2OigFFzlcTu7WXjvzIBsFiaq08fX4kC7kMLxa0m4ELQrpsgylLUVxCmD_xAVnGmftPcVcIYkx_0gd1ENn4ykTuQacn50DO74kagk/s1600/IMG20190502122837.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEja95qBr9OrI48YXJ775WA8lr50dBZknMeuD0jz_4y2OigFFzlcTu7WXjvzIBsFiaq08fX4kC7kMLxa0m4ELQrpsgylLUVxCmD_xAVnGmftPcVcIYkx_0gd1ENn4ykTuQacn50DO74kagk/s640/IMG20190502122837.jpg" width="640" /></a></div>
Sementara Pasal yang dikenakan oleh JPU terhadap terdakwa adalah Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 huruf f  UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jis pasal 64 ayat (1) ke- 1 KUHPidana. Pasal 12 berbunyi :  Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah): Huruf e berbunyi :  pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri; Huruf f berbunyi : pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang; Dalam surat dakwaan JPU mengatakan, bahwa terdakwa M. Mukhtar pada hari-hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara bulan April 2018 ampai dengan Januari 2019, sertaa pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tenantu dalam tahun 2018 dan 2019,  bertempat di Kantor Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Gresik JI. Dr. Wahidin Sudirohusodo No.245 Gresik, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih temasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berdasarkan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 46 tahun 2009 tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam kedudukannya sebagai Sekretaris BPPKAD Kab. Gresik yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gresik Nomor : 821.2/64/437.73/Kep/2018 Tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama,  Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas pada tanggal 15 Mei 2018, telah melakukan beberapa perbuatan (kejahatan) yang saling berhubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai Perbuatan Berlanjut, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri yaitu ; Bahwa terdakwa pada saat menjalankan tugas sebagai Sekretaris BPPKAD Kabupaten Gresik telah memaksa para Pegawai Negori / ASN di lingkungan BPPKAD Kabupaten Gresik, untuk  memberikan sesuatu atau membayar sejumlah uang kepada terdakwa, dimana terdakwa telah menerima sejumlah dana tunai yang diperoleh terdakwa dari setoran para pegawai BPPKAD Kabupaten Gresik dan bersumber dari Potongan dana insentif pungutan pajak daerah triwulanan. Bahwa terdakwa telah memanfaatkan kesempatan sekaligus kedudukannya pada saat menjalankan tugas sebagai Sekretaris BPPKAD Kabupaten Gresik untuk menerima dan mempergunakan dana setoran tersebut dengan dalih melanjutkan kebijakan pimpinan sebelumnya untuk biaya kebutuhan-kebutuhan kantor yang tidak terakomodir dalam DIPA anggaran/APBD, padahal kenyataannya dana tersebut sebagian juga dipergunakan untuk kepentingan-kepentingan pihak lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.   
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEic5aYMQIKY2BphVYu2G-98ksl2KU0X2WVnUK7NAeONv_oZyxFdkp4GIOvwVKywuJ8nHLw3qWM-i2CDzP0AAMaEUqw6gOaxfBA4Ak6y4Em_FGmWqRBz4NAILudTnlVwq0QenDYaGLu50VI/s1600/IMG20190502120107.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="552" data-original-width="1600" height="220" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEic5aYMQIKY2BphVYu2G-98ksl2KU0X2WVnUK7NAeONv_oZyxFdkp4GIOvwVKywuJ8nHLw3qWM-i2CDzP0AAMaEUqw6gOaxfBA4Ak6y4Em_FGmWqRBz4NAILudTnlVwq0QenDYaGLu50VI/s640/IMG20190502120107.jpg" width="640" /></a></div>
 Bahwa terdakwa pada saat menjalankan tugas sebagai Sekretaris BPPKAD Kabupaten Greasik,  telah memaksa para Pegawai Negeri / ASN di lingkungan BPPKAD Kabupaten Gresik untuk memberikan sesuatu atau membayar sejumlah uang kepada terdakwa, dan uang yang seharusnya terkumpul dari pemotongan dana intensif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik triwulan IV Tahun 2018 sebesar Rp1.158.567.190,61 (satu miliar seratus lima puluh delapan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh rupiah koma enam puluh satu sen), akan tetapi pada saat dilakukannya Operasi Tangkap Tangan oleh Tim Penyidik Kejaksaan Negeri  Gresik, uang yang terkumpul sebesar Rp531.623.000 (lime ratus tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah), dengan rincian uang sebesar Rp374.186 000 (tiga ratus tujuh puluh empat juta seratus delapan puluh enam nibu rupiah) ditemukan druang kerja terdakwa yang merupakan hasil penyetoran uang pemotongan insentif pemungutan pajak daerah, dan pada brankas bendahara BPPKAD Kab. Gresik ditemukan uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp157.437.000 (seratus lima puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah). Bahwa Terdakwa telah memanfaatkan kesempatan sekaligus kedudukannya pada saat menjalankan tugas sebagai Sekretaris BPPKAD Kabupaten Gresik untuk menerima dan mempergunakan dana sejumlah Rp531.623.000 tersebut dengan dalih melanjutkan kebijakan pimpinan sebelumnya untuk biaya kebutuhan-kebutuhan kantor yang tidak terakomodir dalam DIPA anggaran/APBD. Padahal patut diduga, dana tersebut sebagian dipergunakan untuk kepentingan-kepentingan pihak lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ; Bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan insentif Pemungutan Pajak daerah dan retribusi daerah yang menjadi dasar pemberian insentif pemungutan pajak daerah bagi pelaksana pemungutan pajak daerah dalam hal ini para pegawai Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Gresik sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang RI Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Adapun mekanisme target penerimaan pajak daerah serta hasil realisasinya sehingga diperoleh insentif pajak daerah di BPPKAD Kabupaten Gresik, prosesnya berawal dari penyusunan konsep Kebijakan Umum Anggaran-Priotas Plafon Anggaran Sememara (KUA-PPAS) tahun anggaran oleh pihak Bappeda Kabupaten Gresik bersama tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik, di mana dari pihak BPPKAD mengajukan anggaran sampai dengan jenis pendapatan dan jenis belanja di dalam Raperda (rencana Peraturan Daerah), serta anggaran  sampai dengan rincian obyek pendapatan RAPERBUP (Rencana Peraturan Bupati)  tersabut ada target pendapatan janis pajak daerah terdiri dari 11 komponen obyek pajak yakni pajak hotel, restoran, hiburan. reklame, penerangan jalan, parkir, air tanah, mineral bukan logam, PBB dan BPHTB.  Setiap obyek pajak tersebut memiliki target pendapatan yang masing-masing tercapai target pendapatannya,  maka akan dibenkan insentif pajak sebesar 5% dari total  pendapatan yang sudah dalam bentuk angka nominal (bukan prosentase) lalu mhd dimasukkan dalam rincian obyek belanja RAPERBUP. Selanjutnya konsep RAPBD yang sudah tuntas disahkan oleh DPRD Kabupaten Gresk untuk kemudian diajukan ke  Pemprov Jatim,  selanjutnya diberikan nomr registrasi PERDA APBD tahun  anggaran dan PERBUP tentang Penjabaran APBD tahun anggaran. Bahwa alokasi peruntukan dana insetif berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan insentif Pemungutan Pajak daerah dan Retribusi Daerah secara Proporsional dibayarkan kepada ; a. Pejabat dan pegawai instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing,; b. Kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah ,; c. Sekretaris daerah selaku koordinator pongelolaan keuangan daerah,; d. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat desa/Kelurahan, Kepala Desa/Lurah atau sebutan lain dan Camat serta tenaga lainnya yang ditugaskan oleh instansi pelaksana oleh pemungut pajak, dan e. Pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana pemungutan Pajak dan retribusi. 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh77RDdbYQ3cmE_6-VBOLSVPmA9WvsSh3nlzngTXK_ngVLn2qc3lzgMsMiHrF5g0SNSPI72EOcIfRaaC_mEXzFgEYAWKamHpQUBsCAzbubzOD5ISlgGkglyHt3jVqy4o9DJUl07VB1Qa2o/s1600/IMG20190502120321.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh77RDdbYQ3cmE_6-VBOLSVPmA9WvsSh3nlzngTXK_ngVLn2qc3lzgMsMiHrF5g0SNSPI72EOcIfRaaC_mEXzFgEYAWKamHpQUBsCAzbubzOD5ISlgGkglyHt3jVqy4o9DJUl07VB1Qa2o/s640/IMG20190502120321.jpg" width="640" /></a></div>
Bahwa dalam pelaksanaannya telah terjadi penyimpangan berupa praktik pemotongan sejulah prosentase tertentu dari insentif yang diberikan kepada para pejabat dan pegawai BPPKAD untuk dikumpulkan dan disetorkan kepada terdakwa, bermula pada sekitar awal tahun 2014 muncul ide untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan internal kantor BPPKAD Kabupamn Gresik yang tidak terakomodir oleh APBD seperti honor Tenaga Harian Lepas (THL), security, OB (Office Boy), parkir, checker, pembelian seragam batik dan rekreasi. Sehingga atas dasar tersebut, Yetty Sri Suparyatidra selaku Kepala BPPKAD dan Agus Pramono  selaku sekretaris BPPKAD saat itu mengadakan rapat yang hanya dihadiri oleh Kepala Bidang (Kabid) tanpa melibatkan para pegawai lainnya untuk membahas pola pemotongan (persentase) insentif  pemungutan pajak  daerah Kbupaten Gresik dan diputuskan untuk besaran pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik yang dibebankan kepada para pejabat struktural dan staf didasarkan atas persentase sebagai berikut ; 1. 30% untuk Kepala Dinas,; 2. 20 % untuk Kepala Bidang,; 3. 15 % untuk Kepala Seksi dan  4. 10 % untuk staf. Bahwa untuk mekanisme pemotongan dana insetif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik dari para pejabat struktural dan staf dengan besaran sebagaimana tersebut di atas dilakukan dengann cara tunai, dalam hal ini para penerima dana sinsentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik, menerima dana insentif tersebut sudah dalam kondisi terpotong (netto), di mana pemotongan dilakukan oleh bendahara pengeluaran diganti oleh Sulis Widriyanti , dan pemotongan itu atas perintah dari Agus Pramono dan Yetty Suparyatidra sekaligus saat itu Nurikah Handayani ditugaskan menyimpan, mengelola dan mencatatkan pemasukan pengeluaran pemotongan dana insentif tersebut. Bahwa pada kenyataannya, pengelolaan dana hasil potongan dana Intentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik tersebut, selain depergunakan untuk membiayai kebutuhan kantor yang tidak terakomodir oleh APBD, namun dialokasikan juga sebagai bentuk hadiah kepada pihak-pihak di luar BPPKAD Kabupaten Gresik antara lain ;  Bupati Gresik, Asisten I, II dan III Setda Kabupaten Gresik, Kepala BKD Kabupaten Gresik,  Kabag Hukum, Kasubag Hukum Kabupaten Gresik, Ajudan dan Sekpri Bupati, Wakil Bupati, Sekda, serta pihak-pihak lainnya. Bahwa pemberian uang hasil potongan dana insentif pemungutan pajak daerah  Kabupaten Gresik kepada pihak-pihak lain di luar BPPKAD Kabupaten Gnasik tersebut,  dilakukan rutin setiap triwulannya ketika dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik dicairkan 4 (empat) kali dalam setahun, yang biasanya menyerahkan/mendistribuskan uang adalah Siti Fauziah, Agus Pramono, Yetty Sri Suparyatidra dan terdakwa sendiri pada saat itu masih menjabat sebagai Kepala Bidang Anggaran/Kepala Bidang PBB. Bahwa besaran pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik,  konsisten setiap periodenya dan praktek pemotongan dana insemif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik pada masa kepemimpinan Yetty Sri Suparyatidra berlangsung sampai dengan pensiun pada bulan Januari 2018. Bahwa pada masa peralihan kepemimpinan dari Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik Yetty Sri Suparyatidra kepada Andhi Hendro Wijaya pada awal bulan Pebruari 2018, diadakan rapat untuk membahas perihal pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik yang dihadiri oleh Andhi Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD, Agus Pramono selaku Skretaris BPPKAD dan para kapala bidang antara lain Anis Nurul Aisni, Herawan Eka Kusuma, Ahmad Haris Fahman, Adriana Tecunan, Bambang Sayogyo dan terdakwa sendiri. 
 
Dalam rapat tersebut diputuskan untuk melanjutkan kebijakan pemotongan 
dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik yang sudah 
berlangsung sejak masa kepemimpinan Yetty Sri Suparyatidra, selanjutnya 
Agus Pramono selaku Sekretaris BPPKAD menyampaikan kepada Andhi Hendro 
Wijaya selaku KepaIa BPPKAD Kabupaten Gresik, bahwa terdapat sisa uang 
hasil pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah pada masa 
kepemampinan Yetty Sri Suparyatidra sebesar Rp106.749.221 yang kemudian 
atas perintah Agus Pramono, uang tersebut diserahkan oleh Nurikah 
Handayani kepada Lilis Sutiyowati untuk disimpan di brankas bendahara 
BPPKAD. Selanjutnya dana sisa tarsebut dipergunakan untuk kebutuhan di 
luar DIPA BPPKAD Kabupaten Gresik. Bahwa untuk triwulan I tahun 
2018, pemotongan dana Insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik,
 besarannya mengikuti persentase pemotongan pada masa kepemimpinan Yetty
 Sri Suparyatidra, dimana hal tesebut telah diketahui dan mendapatkan 
persetujuan oleh Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD Kabupaten 
Gresik. Pada saat pencairan insentif pemungutan pajak daerah 
triwuan I yang cair di bulan April 2018, terdakwa saat itu ditunjuk 
sebagai Plt. Sekretaris BPPKAD menggatikan posisi Agus Pramono yang 
telah memasuki masa pensiun. Kemudian terdakwa menerima setoran dana 
pemotongan Insentif pemungutan pajak daerah dari para pegawai BPPKAD, 
akan tetapi terdakwa tidak menyerahkannya kepada Nurkiah Handayani 
sebagaimana biasanya di masa kepemimpinan Yetty Sri Suparyatidra, 
melainkan dikumpulkan oleh terdakwa sendiri untuk dikelola dan dan 
dicatatkan sebagai pemasukan dan pengeluaran. Mekanisme 
pemotongan dana Insentif pemungutan pajak daerah pada masa kepemimpinan 
Andhy Hendro Wijaya, dilakukan secara nontunai, dimana dana insentif 
pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik didistribusikan kepada 
masing-masing rekening penerima. Kemudian para penerima daperintahkan 
untuk menyetorkan kepada terdakwa melalui para Kepala Bidang Sulis 
Widriyati, Heni Puspitasari dengan besaran yang sebelumnya sudah 
diinformasikan kepada para kepala bidang melalui memo/catatan, untuk 
kemudian pengumpulan dana potongan tersebut dikoordinasikan oleh 
tiap-tiap Kepala Bidang, dan seteIah terkumpul diserahkan kepada 
terdakwa. 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEinUXwDY8Iyivk6LgxaM3cpc-44MRouwRalj7mZ8fekxHgzUt6UrYliJQwYVzsfwBxiBGt2qtb1ltDbukOIqfgaPZyfWcwmZg5OftGOPg9jxBxwCFq9ykHRAOYFzjMXNIaT5wnltX-lY9k/s1600/IMG20190502123249.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEinUXwDY8Iyivk6LgxaM3cpc-44MRouwRalj7mZ8fekxHgzUt6UrYliJQwYVzsfwBxiBGt2qtb1ltDbukOIqfgaPZyfWcwmZg5OftGOPg9jxBxwCFq9ykHRAOYFzjMXNIaT5wnltX-lY9k/s640/IMG20190502123249.jpg" width="640" /></a></div>
Total penerimaan potongan insentif pemungutan pajak 
daerah triwuan I tahun 2018 (cair pada bulan April 2018) yang masuk dan 
disetorkan kepada terdakwa sebesar Rp613.747.960. Dipergunakan untuk 
kebutuhan Intanal BPPKAD yang tidak terakomodir oleh APBD sebesar 
Rp108.500.000, untuk kebutuhan di luar BPPKAD baik yang rutin maupun 
insadentil sebesar Rp286.000.000, sehingga masih ada sisa sebesar 
Rp218.797.960. Adapun pengeluaran untuk kebutuhan di luar 
BPPKAD, antara lain diserahkan sebagai hadiah kepada kepada Asisten I, 
II dan III Setda Kabupaten Gresik, Kepala BKD, Kabag Hukum, Kasubag 
Hukum, Ajudan dan Sekpri Bupati, Wakil Bupati, Sekda, LSM serta 
pihak-pihak lainnya. Dimana untuk penyerahan/pendistribusian 
uang ke pihak lain di luar BPPKAD tersebut,  dilakukan oIeh terdakwa 
sendiri dan Andhy Hendro Wijaya berdasarkan catatan 
pemasukan-penegeluaran tersebut, terdakwa kemudian membuatkan laporan 
Taktis UP Triwulan I, lalu terdakwa menyerahkan kepada Andhy Hendro 
Wijaya untuk diparaf sebagai tanda mengetahui dan menyetujui, akan 
tetapi ada sisa sebesar Rp218.797.960, hingga saat ini kebaradaan dan 
penggunaan uang tersebut tidak bisa dipenanggungjawabkan. Bahwa 
selanjutnya pada periode truwulan II 2018 sekitar bulan Mei 2018, 
terdakwa yang saat itu sudah menjabat sebagai pejabat defmitif 
Sekretaris BPPKAD Kabupaten Gresik menggantikan  Agus Pramono, 
menyampaikan kepada Andhy Hendro Wijaya, perihal pemotongan insetif  
pemungutan pajak daerah untuk triwulan II (yang biasanya cair pada 
sekitar bulan Juli), terdakwa akan mengatur semuanya, serta disampaikan 
pula oleh terdakwa mengenai perubahan presentase pemdongan insentrf, 
dimana atas penyampaian dari terdakwa tersebut, Andhy Hendro Wijaya 
manpersilahkan dan ikut menyetujui. Selanjutnya terdakwa 
mengumpulkan para Kepala Bidang di ruangan sekretaris BPPKAD.  Dalam 
kesempatan tersebut, terdakwa menyampaikan kenaikan besaran persentase 
potangan insentif menjadi sebesar 25% secara merata untuk seluruh 
pejabat struktural dan pegawai BPPKAD dengan dalih untuk azas keadilan 
dan proporsionalitas, hingga akhirnya menjadi keputusan rapat. Selanjutnya
 atas seijin dan sepengetahuan saksi Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala 
BPPKAD, terdakwa memegang kendali penuh pengelolaan dana potongan 
insentif pemungutan pajak daerah. sekaligus membuat catatan pemasukan 
dan pengeluaran. Terdakwa memerintahkan para Kepala Bidang agar 
mengkordinir penyetoran di masing-masing bidang, dan setelah terkumpul 
agar diserahkan kepada temakwa, sedangkan khusus untuk bagian 
kesekretariatan dan Kepala UPT, terdakwa memerintahkan Heni Puspitasari 
untuk mengkoordinir dan menyetorkannya kepada terdakwa. Mekanisme
 pemotongannya, sejumlah uang insentif pemungutan pajak daerah tersebut,
 ditransfer kepada masing-masing pegawai BPPKAD Kab. Gresik, kemudian 
terdakwa memerintahkan para kepala bidang yaitu Anis Nurul Aini, Farida 
Hazanah Makruf, Herawan Eka Kusuma, Ahmad Haris Fahman, Mustofa, Mat 
Yazid dan Heny Puspitasari, dengan menunjukan memo yang berisi besaran 
potongan masing-masing jabatan/golongan untuk disampaikan kepada para 
kepala saksi dan staff pada masing-masing bidang. Kemudian para 
kepala bidang menyampaikan besaran potongan yang harus dibayarkan 
tersebut kepada para kepala seksi dan staff untuk kemudian dikumpulkan 
kepada para kepala bidang masing-masing atau langsung menyerahkannya 
kepada terdakwa. Total penerimaan potongan insentif pemungutan 
pajak daerah triwulan II tahun 2018 (cair pada bulan Juli 2018) yang 
masuk dan disetorkan kepada terdakwa sejumlah tertentu yang tidak dapat 
ditentukan secara pasti, yang mana seperti halnya triwulan I, 
peruntukannya antara lain dipergunakan untuk kebutuhan internal BPPKAD 
yang tidak terakomodir oleh APBD, dan untuk kebutuhan di luar BPPKAD 
baik yang rutin maupun insidentil. Adapun pengeluaran untuk kebutuhan di
 luar BPPKAD antara lain diserahkan sebagai hadiah kepada pihak-pihak di
 luar BPPKAD Kabupaten Gresk antara lain ; Asisten I, II dan III Setda 
Kabupaten Gresik, Kepala BKD, Kabag Hukum, Kasubag Hukum, Ajudan dan 
Sekpri Bupati, Wakil Bupati, Sekda, LSM serta pihak-pihak lainnya. Dimana
 untuk penyerahan/pendistribusian uang ke pihak lain di luar BPPKAD 
tersebut  dilakukan oleh terdakwa sendiri, Andhy Hendro Wijaya dan Heni 
Puspitasri. Bahwa pada bulan Agustus 2018, terdakwa melaksanakan 
lbadah Haji, namun sebelum berangkat menuju Tanah Suci, terdakwa 
menitipkan kepada Lilis Sutiyowati sajumlah uang yang merupakan sisa 
potongan insentif pajak daerah triwuian II, kemudian Lilis Sutiyowati 
menyerahkan kepada Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD. “Akan tetapi penggunaan sisa uang tersebut hingga saat ini, tidak bisa dipertanggungjawabkan,” kata JPU Bahwa
 untuk periode triwulan III tahun 2018 pada sekitar bulan Oktober 2018, 
dilakukan penyesuaian persentase pemotongan insentif pemungutan pajak 
daerah atas perintah Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD, karena 
dianggap terlalu besar dan memberatkan.  Sehingga atas hal tersebut, 
terdakwa kembali membuat kalkulasi dan diperoleh besaran 10% untuk Staf,
 21% untuk para Kasi, 31% untuk kepala bidang dan 31% untuk Kepala 
Badan, dimana kemudian hasi kaikulasi tersebut, terdakwa sampaikan 
kepada para Kepala Bidang serta memerintahkan agar insentif para pegawai
 dipotong sesuai nilai persentase yang baru tersebut. Kemudian 
para kepala bidang menyampaikan besaran potongan yang harus dibayarkan 
tersebut kepada para kepala saksi dan staff untuk kemudian dikumpulkan 
kepada para kepala bidang masing-masing atau langsung menyetorkannya 
kepada terdakwa. Total penerimaan potongan insentif pemungutan 
pajak daerah triwuian III tahun 2018 (yang cair pada buian Oktober 2018)
 yang masuk dan disetorkan kepada terdakwa sebesar Rp850.000.000 
dipergunakan untuk kebutuhan intenal BPPKAD yang tidak terakomodir oleh 
APBD sebesar Rp93.000.000, untuk kebutuhan di luar BPPKAD baik yang 
rutin maupun insidentil sebesar Rp677.401.000. Sehingga masih terdapat 
sisa sebesar Rp79.599.000. Adapun pengeluaran untuk kebutuhan di
 luar BPPKAD antara lain diserahkan sebagai hadiah kepada Asisten I,II 
dan III Setda Kabupaten Gresik, Kepala BKD Kabupaten Gresik, Kabag Hukum
 dan Kasubag Hukum Kabupaten Gresik,Ajudan Bupati, Wakil Bupati, Sekda, 
LSM serta  pihak-pihak lainnya, dimana untuk penyerahan/pendistribusian 
uang tersebut, dilakukan oleh terdakwa sendiri, Andhy Hendro Wijaya dan 
Heni Puspitasari. “Adapun sisa sebesar Rp79.599.000 di triwulan III, hingga saat ini tidak dapat dipertanggungjawabkan,” ungkap JPU kemudian Bahwa
 pada periode triwulan IV tahun 2018, insentif pemungutan pajak 
dicairkan untuk insentif pemungutan Pajak Bumi den Bangunan Pedesaan dan
 Perkotaan sebesar Rp1.590.000.000 (satu miliyar lima ratus sembilan 
puluh juta rupiah), dan insentif pemungutan daerah sebesar 
Rp6.341.364.170 (enam miliyar sembilan ratus empat puluh satu juta tiga 
ratus enam puluh empat ribu seratus tujuh puluh rupiah). “Sehingga
 total pencairan insentif pemungutan pajak daerah dan pajak bumi dan 
bangunan pedesaan dan kota triwulan IV tahun 2018 sebesar 
Rp8.531.364.170 (delapan miliyar lima ratus tiga puluh satu juta tiga 
ratus enam puluh empat ribu seratus tujuh puluh rupiah),” kata JPU 
mengungkapkan. JPU menjelaskan, untuk para pegawai BPPKAD Kab. 
Gresik mendapatkan insentif pemungutan pajak daerah sebesar 79 % (tujuh 
puluh sembilan persen) dari pencairan insentif pemungutan pajak yang 
dilaksanakan sebesar Rp6.739.777.694 (enam miliyar tujuh ratus tiga 
puluh sembilan juta  tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus 
sembilan puluh empat rupiah). Bahwa pada sekitar bulan Desember 
2018, kembali dilakukan penyesuaian persentase pemotongan insentif 
pemungutan pajak daerah atas perintah Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala 
BPPKAD  untuk mengurangi disparitas antara atasan dan bawahan, sehingga 
atas hal tersebut terdakwa kembali membuat kalkulasi dan diperoleh 
besaran 10% untuk staf, 30% untuk para kasi, 20% untuk kepala bidang dan
 20% untuk Kepala Badan. Dimana kemudian basil kalkulasi 
tersebut, terdakwa sampaikan kepada para Kepala Bidang serta 
memerintahkan agar insentif para pegawai dipotong sesuai nilai 
persentase yang baru tersebut. Selanjutnya atas seijin dan sepengetahuan
 Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD, terdakwa memegang kendali 
penuh untuk rnemerintahkan para Kepala Bidang, agar mengkoordinir 
penyetoran di masing-masing bidang, dan setelah terkumpul agar 
diserahkan kepada terdakwa. Sedangkan khusus untuk bagian 
kesekretariatan dan Kepala UPT, terdakwa memerintahkan Heni Puspitasri 
untuk mengkoordinir dan menyetorkannya kepada terdakwa. Menurut 
JPU, total penerimaan potongan insentif pemungutan pajak daerah triwulan
 IV tahun 2018 (cair pada bulan Januari 2019) yang masuk dan disetorkan 
kepada terdakwa, baru terkumpul sebesar Rp428.350.339 (empat ratus dua 
puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu tiga ratus tiga puluh 
Ssembilan rupiah) dari perencanaan yang akan terkumpul sebesar 
Rp1.158.567.190, dan rencananya akan dupergunakan untuk kebutuhan 
internal dan eksternal BPPKAD Kabupaten Gresik, akan tetapi belum sempat
 rencana tersebut telaksana, pihak Penyelidik Kejaksaan Negeri Gresik 
melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) kepada terdakwa pada hari Senin 
tanggal 14 Januari 2019, bertempat di ruangan terdakwa di kantor BPPKAD 
Kabupaten Gresik, dimana pada saat dilakukannya Operasi Tangkap Tangan 
(OTT) tersebut oleh petugas Kejaksaan Negeri Gresik, ditemukan uang 
sebesar Rp374.186.000 (tiga ratus tujuh puluh empat juta seratus delapan
 puluh enam ribu rupiah) di ruang kerja terdakwa yang merupakan hasil 
penyetoran uang pemotongan insentif pemungutan pajak daerah, dan pada 
brankas bendahara BPPKAD Kab. Gresik ditemukan uang yang tidak dapat 
dipertanggung jawabkan sebesar Rp157.437.000 (seratus lima puluh tujuh 
juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa 
berikut barang bukti dibawa ke kantor Kejaksaan Negeri Gresik Seksi 
Tindak Pidana Khusus untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. “Bahwa
 secara keseluruhan penentuan besaran persentase pemotongan dana 
insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik mulai dari triwulan I 
sampai dengan triwulan IV Tahun 2018, diketahui dan mendapatkan 
persetujuan dari saksi Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD 
Kabupaten Gresik,” kata JPU “Bahwa para pegawai BPPKAD Kab. 
Gresik terpaksa melakukan pemotongan insentif pemungutan pajak daerah 
yang dimilikinya dikarenakan apabila tidak menyetorkan akan dimutasikan 
ke luar BPPKAD Kab. Gresik, hal ini dibuktikan dengan adanya istilah 
“Adol Krupuk” dikalangan para pegawai BPPKAD Kab. Gresik. agar turut 
pada perintah pimpinan di BPPKAD Kab. Gresik,” ujar JPU. JPU 
menjelaskan, bahwa perbuatan terdakwa memaksa para Pegawai Negeri atau 
Penyelenggara  Negara/ASN di lingkungan BPPKAD Kabupaten Gresik, 
memberikan sesuatu atau membayar sejumlah uang kepada terdakwa, telah 
mengabaikan tujuan penyaluran dana insenhf pemungutan pajak daerah 
sebagai reward atas tercapainya target penerimaan pajak daerah tahun 
berjalan menjadi tidak tercapai dengan apa yang diharapkan dan 
direncanakan sebegaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 28 tahun 
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jo. Peraturan Pemeritah 
Nomor 69 tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. JPU juga 
menyebutkan, perbuatan terdakwa tersebut telah bertentangan dengan 
kewenangannya sebagai Sekretaris BPPKAD yakni berdasarkan pasal 6 
Peraturan Bupati Gresik Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan 
organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Badan Pendapatan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah Kab. Gresik, yaitu me;aksanakan pengelolaan 
Surat menyurat, kearsipan, administrasi kepegawaian, keuangan, 
perlengkapan dan rumah tangga kantor serta pengkoordinasian penyusunan 
rencana program, evaluasi dan pelaporan. JPU menjelaskan tentang
 fungsi Sekretaris BPPKAD Kab. Gresik (Pasal 7) yaitu ; a. 
Pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan,; b. Pelayanan 
administasi umum,  ketatausahaan, kearsipan, dan dokumentasi dalam 
rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas,; c. Pengelolaan 
administrasi keuangan dan urusan kepegawaian,; d. Pengelolaan urusan 
rumah tangga, perlengkapan dan inventaris kantor,; e. Pelayanan 
administrasi perjalanan dinas,; f. Pengkoordinasian bidang dilingkup 
BPPKAD,; g. Pengkoordinasian dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan 
program dan kegiatan, dan h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang 
diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya. “Perbuatan
 terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e 
(atau Pasal 12 huruf f) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 31 
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana 
diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI 
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jis 
pasal 64 ayat (1) ke- 1 KUHPidana,” ucap JPU. Atas surat dakwaan
 JPU, Penasehat Hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk 
menyampaikan keberatan atau Pledoi. Dan permohonan Penasehat Hukum 
terdakwapun dikabulkan oleh Ketua Majelis Hakim Dede Suryaman. “Baik,
 sidang ditunda dan akan dilanjutkan minggu depan dengan agenda Pledoi. 
Sidang akan kita gelar dua kali dalam seminggu,” perintah Ketua Majelis 
Hakim. Saat ditanya wartawan media ini terkait pihak-pihak lain 
yang turut dalam kasus ini, Kasi Pidsus Kejari Gresik ini mengatakan 
sesuai persidangan, akan melihat persidangan selanjutnya. “Kita lihat persidangan selanjutnya,” jawabnya singkay. (Rd1/*)

News Tipikor Kasus Korupsi “OTT” Pemotongan Pajak Oleh Plt. Sekretaris BPPKAD Gresik

“”Mengungkap Misteri” dalam kasus Korupsi OTT Kejari Gresik terhadap terdakwa M. Mukhtar (Plt. Sekretaris BPPKAD Gresik) dalam pemotongan da...

Plt. Sekretaris BPPKAD Gresik Diadili Karena Korupsi “OTT” Pemotongan Pajak

05.14 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg2t-04EEhPwJFGOGwtiCUIE2ndiPXNMhOv1brD2oUysgiAOAwYw-kg2mxbZ9iYOKnevYMhvMHrF7PeBwkrje-l4xTucR1EpVkwirQSQMN9jVjkr3pJbc0UvqGhlRyIKlwMiKJ2gqKSEaM/s1600/IMG20190502123250.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="619" data-original-width="575" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg2t-04EEhPwJFGOGwtiCUIE2ndiPXNMhOv1brD2oUysgiAOAwYw-kg2mxbZ9iYOKnevYMhvMHrF7PeBwkrje-l4xTucR1EpVkwirQSQMN9jVjkr3pJbc0UvqGhlRyIKlwMiKJ2gqKSEaM/s640/IMG20190502123250.jpg" width="594" /></a></div>
beritakorupsi.co - Kamis, 2 Mei 2019, Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Andrie Dwi Subianto,  yang juga Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kasi Pidsus Kejari) Gresik dkk, membacakan surat dakwaannya di muka persidangan dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya  terhadap terdakwa M. Mukhtar selaku Plt. Sekretaris BPPKAD  (Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Gresik dalam kasus Korupsi OTT (Operasi Tangkap Tangan) pada tanggal 14 Januari 2019 lalu, terkait pemotongan dana insetif pemungutan pajak Daerah Kabupaten Gresik dari para pejabat struktural dan staf di kantor BPPKAD Kabupaten Gresik pada tahun 2018 - 2019. Sidang yang berlangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo Jawa Timur (Kamis, 2 Mei 2019) dengan Ketua Majelis Hakim Dede Surayaman dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu Dr. Lufsaiana dan Emma, adalah pembacaan surat dakwaan oleh Tim JPU terhadap terdakwa M. Mukhtar dengan didampingi Penasehat Hukumnya Alwi dkk. Dalam surat dakwaan JPU mengatakan, bahwa terdakwa M. Mukhtar pada hari-hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara bulan April 2018 ampai dengan Januari 2019, sertaa pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tenantu dalam tahun 2018 dan 2019,  bertempat di Kantor Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Gresik JI. Dr. Wahidin Sudirohusodo No.245 Gresik, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih temasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berdasarkan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 46 tahun 2009 tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam kedudukannya sebagai Sekretaris BPPKAD Kab. Gresik yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gresik Nomor : 821.2/64/437.73/Kep/2018 Tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama,  Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas pada tanggal 15 Mei 2018, telah melakukan beberapa perbuatan (kejahatan) yang saling berhubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai Perbuatan Berlanjut, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri yaitu ; Bahwa terdakwa pada saat menjalankan tugas sebagai Sekretaris BPPKAD Kabupaten Gresik telah memaksa para Pegawai Negori / ASN di lingkungan BPPKAD Kabupaten Gresik, untuk  memberikan sesuatu atau membayar sejumlah uang kepada terdakwa, dimana terdakwa telah menerima sejumlah dana tunai yang diperoleh terdakwa dari setoran para pegawai BPPKAD Kabupaten Gresik dan bersumber dari Potongan dana insentif pungutan pajak daerah triwulanan. Bahwa terdakwa telah memanfaatkan kesempatan sekaligus kedudukannya pada saat menjalankan tugas sebagai Sekretaris BPPKAD Kabupaten Gresik untuk menerima dan mempergunakan dana setoran tersebut dengan dalih melanjutkan kebijakan pimpinan sebelumnya untuk biaya kebutuhan-kebutuhan kantor yang tidak terakomodir dalam DIPA anggaran/APBD, padahal kenyataannya dana tersebut sebagian juga dipergunakan untuk kepentingan-kepentingan pihak lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8xvIjG8KzhLDvexlm5BC048eTweoxkdbiwLw1v9QoB04PZNm6lGd8LK-bB-EKWBsI1VOhPb55GTTA_o4QyCctaxIaXYJ3xhB5-MjEDJzYUnsec71KLHNa0sW95pK5QaHQ60pXI5ogcyU/s1600/IMG20190502115715.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="364" data-original-width="768" height="302" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8xvIjG8KzhLDvexlm5BC048eTweoxkdbiwLw1v9QoB04PZNm6lGd8LK-bB-EKWBsI1VOhPb55GTTA_o4QyCctaxIaXYJ3xhB5-MjEDJzYUnsec71KLHNa0sW95pK5QaHQ60pXI5ogcyU/s640/IMG20190502115715.jpg" width="640" /></a></div>
Bahwa terdakwa pada saat menjalankan tugas sebagai Sekretaris BPPKAD Kabupaten Greasik,  telah memaksa para Pegawai Negeri / ASN di lingkungan BPPKAD Kabupaten Gresik untuk memberikan sesuatu atau membayar sejumlah uang kepada terdakwa, dan uang yang seharusnya terkumpul dari pemotongan dana intensif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik triwulan IV Tahun 2018 sebesar Rp1.158.567.190,61 (satu miliar seratus lima puluh delapan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh rupiah koma enam puluh satu sen), akan tetapi pada saat dilakukannya Operasi Tangkap Tangan oleh Tim Penyidik Kejaksaan Negeri  Gresik, uang yang terkumpul sebesar Rp531.623.000 (lime ratus tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah), dengan rincian uang sebesar Rp374.186 000 (tiga ratus tujuh puluh empat juta seratus delapan puluh enam nibu rupiah) ditemukan druang kerja terdakwa yang merupakan hasil penyetoran uang pemotongan insentif pemungutan pajak daerah, dan pada brankas bendahara BPPKAD Kab. Gresik ditemukan uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp157.437.000 (seratus lima puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah). Bahwa Terdakwa telah memanfaatkan kesempatan sekaligus kedudukannya pada saat menjalankan tugas sebagai Sekretaris BPPKAD Kabupaten Gresik untuk menerima dan mempergunakan dana sejumlah Rp531.623.000 tersebut dengan dalih melanjutkan kebijakan pimpinan sebelumnya untuk biaya kebutuhan-kebutuhan kantor yang tidak terakomodir dalam DIPA anggaran/APBD. Padahal patut diduga, dana tersebut sebagian dipergunakan untuk kepentingan-kepentingan pihak lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ; Bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan insentif Pemungutan Pajak daerah dan retribusi daerah yang menjadi dasar pemberian insentif pemungutan pajak daerah bagi pelaksana pemungutan pajak daerah dalam hal ini para pegawai Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Gresik sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang RI Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Adapun mekanisme target penerimaan pajak daerah serta hasil realisasinya sehingga diperoleh insentif pajak daerah di BPPKAD Kabupaten Gresik, prosesnya berawal dari penyusunan konsep Kebijakan Umum Anggaran-Priotas Plafon Anggaran Sememara (KUA-PPAS) tahun anggaran oleh pihak Bappeda Kabupaten Gresik bersama tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik, di mana dari pihak BPPKAD mengajukan anggaran sampai dengan jenis pendapatan dan jenis belanja di dalam Raperda (rencana Peraturan Daerah), serta anggaran  sampai dengan rincian obyek pendapatan RAPERBUP (Rencana Peraturan Bupati)  tersabut ada target pendapatan janis pajak daerah terdiri dari 11 komponen obyek pajak yakni pajak hotel, restoran, hiburan. reklame, penerangan jalan, parkir, air tanah, mineral bukan logam, PBB dan BPHTB.  Setiap obyek pajak tersebut memiliki target pendapatan yang masing-masing tercapai target pendapatannya,  maka akan dibenkan insentif pajak sebesar 5% dari total  pendapatan yang sudah dalam bentuk angka nominal (bukan prosentase) lalu mhd dimasukkan dalam rincian obyek belanja RAPERBUP. Selanjutnya konsep RAPBD yang sudah tuntas disahkan oleh DPRD Kabupaten Gresk untuk kemudian diajukan ke  Pemprov Jatim,  selanjutnya diberikan nomr registrasi PERDA APBD tahun  anggaran dan PERBUP tentang Penjabaran APBD tahun anggaran. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUVCV4ECaWYRJY-DkrtTmFuT3m6dBvGboXXvxdT2Z8OGeAIgVfgyHhGhb2qJB9FI7sdZoh9FmU2Nb60FSO9rU8Ka2pLp-e6HiWnw8FWibhEkm-5inpO2OG_jirRQMDOYgQ1i_t58R0MXk/s1600/IMG20190502120321.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUVCV4ECaWYRJY-DkrtTmFuT3m6dBvGboXXvxdT2Z8OGeAIgVfgyHhGhb2qJB9FI7sdZoh9FmU2Nb60FSO9rU8Ka2pLp-e6HiWnw8FWibhEkm-5inpO2OG_jirRQMDOYgQ1i_t58R0MXk/s640/IMG20190502120321.jpg" width="640" /></a></div>
Bahwa alokasi peruntukan dana insetif berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan insentif Pemungutan Pajak daerah dan Retribusi Daerah secara Proporsional dibayarkan kepada ; a. Pejabat dan pegawai instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing,; b. Kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah ,; c. Sekretaris daerah selaku koordinator pongelolaan keuangan daerah,; d. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat desa/Kelurahan, Kepala Desa/Lurah atau sebutan lain dan Camat serta tenaga lainnya yang ditugaskan oleh instansi pelaksana oleh pemungut pajak, dan e. Pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana pemungutan Pajak dan retribusi. Bahwa dalam pelaksanaannya telah terjadi penyimpangan berupa praktik pemotongan sejulah prosentase tertentu dari insentif yang diberikan kepada para pejabat dan pegawai BPPKAD untuk dikumpulkan dan disetorkan kepada terdakwa, bermula pada sekitar awal tahun 2014 muncul ide untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan internal kantor BPPKAD Kabupamn Gresik yang tidak terakomodir oleh APBD seperti honor Tenaga Harian Lepas (THL), security, OB (Office Boy), parkir, checker, pembelian seragam batik dan rekreasi. Sehingga atas dasar tersebut, Yetty Sri Suparyatidra selaku Kepala BPPKAD dan Agus Pramono  selaku sekretaris BPPKAD saat itu mengadakan rapat yang hanya dihadiri oleh Kepala Bidang (Kabid) tanpa melibatkan para pegawai lainnya untuk membahas pola pemotongan (persentase) insentif  pemungutan pajak  daerah Kbupaten Gresik dan diputuskan untuk besaran pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik yang dibebankan kepada para pejabat struktural dan staf didasarkan atas persentase sebagai berikut ; 1. 30% untuk Kepala Dinas,; 2. 20 % untuk Kepala Bidang,; 3. 15 % untuk Kepala Seksi dan  4. 10 % untuk staf. Bahwa untuk mekanisme pemotongan dana insetif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik dari para pejabat struktural dan staf dengan besaran sebagaimana tersebut di atas dilakukan dengann cara tunai, dalam hal ini para penerima dana sinsentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik, menerima dana insentif tersebut sudah dalam kondisi terpotong (netto), di mana pemotongan dilakukan oleh bendahara pengeluaran diganti oleh Sulis Widriyanti , dan pemotongan itu atas perintah dari Agus Pramono dan Yetty Suparyatidra sekaligus saat itu Nurikah Handayani ditugaskan menyimpan, mengelola dan mencatatkan pemasukan pengeluaran pemotongan dana insentif tersebut. Bahwa pada kenyataannya, pengelolaan dana hasil potongan dana Intentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik tersebut, selain depergunakan untuk membiayai kebutuhan kantor yang tidak terakomodir oleh APBD, namun dialokasikan juga sebagai bentuk hadiah kepada pihak-pihak di luar BPPKAD Kabupaten Gresik antara lain ;  Bupati Gresik, Asisten I, II dan III Setda Kabupaten Gresik, Kepala BKD Kabupaten Gresik,  Kabag Hukum, Kasubag Hukum Kabupaten Gresik, Ajudan dan Sekpri Bupati, Wakil Bupati, Sekda, serta pihak-pihak lainnya. Bahwa pemberian uang hasil potongan dana insentif pemungutan pajak daerah  Kabupaten Gresik kepada pihak-pihak lain di luar BPPKAD Kabupaten Gnasik tersebut,  dilakukan rutin setiap triwulannya ketika dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik dicairkan 4 (empat) kali dalam setahun, yang biasanya menyerahkan/mendistribuskan uang adalah Siti Fauziah, Agus Pramono, Yetty Sri Suparyatidra dan terdakwa sendiri pada saat itu masih menjabat sebagai Kepala Bidang Anggaran/Kepala Bidang PBB. 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiXgtt_rHKaM2Y-a-NlQQvHNAUadtHxbS2pmXmysUmvPwJDqgFsbiJyhUugwAx79sQCx1U_N-ciO4Q_76p4LGrq-6rZQ6zEhidMRztLhBW4gXKy2p1iRHN5Vxc3A-9exqQkd-bq6Az-yHk/s1600/IMG20190502122428.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiXgtt_rHKaM2Y-a-NlQQvHNAUadtHxbS2pmXmysUmvPwJDqgFsbiJyhUugwAx79sQCx1U_N-ciO4Q_76p4LGrq-6rZQ6zEhidMRztLhBW4gXKy2p1iRHN5Vxc3A-9exqQkd-bq6Az-yHk/s640/IMG20190502122428.jpg" width="640" /></a></div>
Bahwa besaran pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik,  konsisten setiap periodenya dan praktek pemotongan dana insemif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik pada masa kepemimpinan Yetty Sri Suparyatidra berlangsung sampai dengan pensiun pada bulan Januari 2018. Bahwa pada masa peralihan kepemimpinan dari Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik Yetty Sri Suparyatidra kepada Andhi Hendro Wijaya pada awal bulan Pebruari 2018, diadakan rapat untuk membahas perihal pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik yang dihadiri oleh Andhi Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD, Agus Pramono selaku Skretaris BPPKAD dan para kapala bidang antara lain Anis Nurul Aisni, Herawan Eka Kusuma, Ahmad Haris Fahman, Adriana Tecunan, Bambang Sayogyo dan terdakwa sendiri. Dalam rapat tersebut diputuskan untuk melanjutkan kebijakan pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik yang sudah berlangsung sejak masa kepemimpinan Yetty Sri Suparyatidra, selanjutnya Agus Pramono selaku Sekretaris BPPKAD menyampaikan kepada Andhi Hendro Wijaya selaku KepaIa BPPKAD Kabupaten Gresik, bahwa terdapat sisa uang hasil pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah pada masa kepemampinan Yetty Sri Suparyatidra sebesar Rp106.749.221 yang kemudian atas perintah Agus Pramono, uang tersebut diserahkan oleh Nurikah Handayani kepada Lilis Sutiyowati untuk disimpan di brankas bendahara BPPKAD. Selanjutnya dana sisa tarsebut dipergunakan untuk kebutuhan di luar DIPA BPPKAD Kabupaten Gresik. Bahwa untuk triwulan I tahun 2018, pemotongan dana Insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik, besarannya mengikuti persentase pemotongan pada masa kepemimpinan Yetty Sri Suparyatidra, dimana hal tesebut telah diketahui dan mendapatkan persetujuan oleh Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik. Pada saat pencairan insentif pemungutan pajak daerah triwuan I yang cair di bulan April 2018, terdakwa saat itu ditunjuk sebagai Plt. Sekretaris BPPKAD menggatikan posisi Agus Pramono yang telah memasuki masa pensiun. Kemudian terdakwa menerima setoran dana pemotongan Insentif pemungutan pajak daerah dari para pegawai BPPKAD, akan tetapi terdakwa tidak menyerahkannya kepada Nurkiah Handayani sebagaimana biasanya di masa kepemimpinan Yetty Sri Suparyatidra, melainkan dikumpulkan oleh terdakwa sendiri untuk dikelola dan dan dicatatkan sebagai pemasukan dan pengeluaran. Mekanisme pemotongan dana Insentif pemungutan pajak daerah pada masa kepemimpinan Andhy Hendro Wijaya, dilakukan secara nontunai, dimana dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik didistribusikan kepada masing-masing rekening penerima. Kemudian para penerima daperintahkan untuk menyetorkan kepada terdakwa melalui para Kepala Bidang Sulis Widriyati, Heni Puspitasari dengan besaran yang sebelumnya sudah diinformasikan kepada para kepala bidang melalui memo/catatan, untuk kemudian pengumpulan dana potongan tersebut dikoordinasikan oleh tiap-tiap Kepala Bidang, dan seteIah terkumpul diserahkan kepada terdakwa. Total penerimaan potongan insentif pemungutan pajak daerah triwuan I tahun 2018 (cair pada bulan April 2018) yang masuk dan disetorkan kepada terdakwa sebesar Rp613.747.960. Dipergunakan untuk kebutuhan Intanal BPPKAD yang tidak terakomodir oleh APBD sebesar Rp108.500.000, untuk kebutuhan di luar BPPKAD baik yang rutin maupun insadentil sebesar Rp286.000.000, sehingga masih ada sisa sebesar Rp218.797.960. Adapun pengeluaran untuk kebutuhan di luar BPPKAD, antara lain diserahkan sebagai hadiah kepada kepada Asisten I, II dan III Setda Kabupaten Gresik, Kepala BKD, Kabag Hukum, Kasubag Hukum, Ajudan dan Sekpri Bupati, Wakil Bupati, Sekda, LSM serta pihak-pihak lainnya. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhla9TPrhTjwzQpvOqv-Lqau0cEy3by0_bb7Hq5e0BvWZydVT9PZGjXhmf3GVFG8vgkM7Fg8SBJPtb2ch6wGdsQdqW-1TMTATepTU-bZ4oR5rqqyfxtjKzjmWZMkZkwT4vJfQ559n0Go3s/s1600/IMG20190502120107.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="552" data-original-width="1600" height="220" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhla9TPrhTjwzQpvOqv-Lqau0cEy3by0_bb7Hq5e0BvWZydVT9PZGjXhmf3GVFG8vgkM7Fg8SBJPtb2ch6wGdsQdqW-1TMTATepTU-bZ4oR5rqqyfxtjKzjmWZMkZkwT4vJfQ559n0Go3s/s640/IMG20190502120107.jpg" width="640" /></a></div>
Dimana untuk penyerahan/pendistribusian uang ke pihak lain di luar 
BPPKAD tersebut,  dilakukan oIeh terdakwa sendiri dan Andhy Hendro 
Wijaya berdasarkan catatan pemasukan-penegeluaran tersebut, terdakwa 
kemudian membuatkan laporan Taktis UP Triwulan I, lalu terdakwa 
menyerahkan kepada Andhy Hendro Wijaya untuk diparaf sebagai tanda 
mengetahui dan menyetujui, akan tetapi ada sisa sebesar Rp218.797.960, 
hingga saat ini kebaradaan dan penggunaan uang tersebut tidak bisa 
dipenanggungjawabkan. Bahwa selanjutnya pada periode truwulan II 
2018 sekitar bulan Mei 2018, terdakwa yang saat itu sudah menjabat 
sebagai pejabat defmitif Sekretaris BPPKAD Kabupaten Gresik 
menggantikan  Agus Pramono, menyampaikan kepada Andhy Hendro Wijaya, 
perihal pemotongan insetif  pemungutan pajak daerah untuk triwulan II 
(yang biasanya cair pada sekitar bulan Juli), terdakwa akan mengatur 
semuanya, serta disampaikan pula oleh terdakwa mengenai perubahan 
presentase pemdongan insentrf, dimana atas penyampaian dari terdakwa 
tersebut, Andhy Hendro Wijaya manpersilahkan dan ikut menyetujui. Selanjutnya
 terdakwa mengumpulkan para Kepala Bidang di ruangan sekretaris BPPKAD. 
 Dalam kesempatan tersebut, terdakwa menyampaikan kenaikan besaran 
persentase potangan insentif menjadi sebesar 25% secara merata untuk 
seluruh pejabat struktural dan pegawai BPPKAD dengan dalih untuk azas 
keadilan dan proporsionalitas, hingga akhirnya menjadi keputusan rapat. Selanjutnya
 atas seijin dan sepengetahuan saksi Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala 
BPPKAD, terdakwa memegang kendali penuh pengelolaan dana potongan 
insentif pemungutan pajak daerah. sekaligus membuat catatan pemasukan 
dan pengeluaran. Terdakwa memerintahkan para Kepala Bidang agar 
mengkordinir penyetoran di masing-masing bidang, dan setelah terkumpul 
agar diserahkan kepada temakwa, sedangkan khusus untuk bagian 
kesekretariatan dan Kepala UPT, terdakwa memerintahkan Heni Puspitasari 
untuk mengkoordinir dan menyetorkannya kepada terdakwa. Mekanisme
 pemotongannya, sejumlah uang insentif pemungutan pajak daerah tersebut,
 ditransfer kepada masing-masing pegawai BPPKAD Kab. Gresik, kemudian 
terdakwa memerintahkan para kepala bidang yaitu Anis Nurul Aini, Farida 
Hazanah Makruf, Herawan Eka Kusuma, Ahmad Haris Fahman, Mustofa, Mat 
Yazid dan Heny Puspitasari, dengan menunjukan memo yang berisi besaran 
potongan masing-masing jabatan/golongan untuk disampaikan kepada para 
kepala saksi dan staff pada masing-masing bidang. Kemudian para 
kepala bidang menyampaikan besaran potongan yang harus dibayarkan 
tersebut kepada para kepala seksi dan staff untuk kemudian dikumpulkan 
kepada para kepala bidang masing-masing atau langsung menyerahkannya 
kepada terdakwa. Total penerimaan potongan insentif pemungutan 
pajak daerah triwulan II tahun 2018 (cair pada bulan Juli 2018) yang 
masuk dan disetorkan kepada terdakwa sejumlah tertentu yang tidak dapat 
ditentukan secara pasti, yang mana seperti halnya triwulan I, 
peruntukannya antara lain dipergunakan untuk kebutuhan internal BPPKAD 
yang tidak terakomodir oleh APBD, dan untuk kebutuhan di luar BPPKAD 
baik yang rutin maupun insidentil. Adapun pengeluaran untuk kebutuhan di
 luar BPPKAD antara lain diserahkan sebagai hadiah kepada pihak-pihak di
 luar BPPKAD Kabupaten Gresk antara lain ; Asisten I, II dan III Setda 
Kabupaten Gresik, Kepala BKD, Kabag Hukum, Kasubag Hukum, Ajudan dan 
Sekpri Bupati, Wakil Bupati, Sekda, LSM serta pihak-pihak lainnya. Dimana
 untuk penyerahan/pendistribusian uang ke pihak lain di luar BPPKAD 
tersebut  dilakukan oleh terdakwa sendiri, Andhy Hendro Wijaya dan Heni 
Puspitasri. Bahwa pada bulan Agustus 2018, terdakwa melaksanakan 
lbadah Haji, namun sebelum berangkat menuju Tanah Suci, terdakwa 
menitipkan kepada Lilis Sutiyowati sajumlah uang yang merupakan sisa 
potongan insentif pajak daerah triwuian II, kemudian Lilis Sutiyowati 
menyerahkan kepada Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD. “Akan tetapi penggunaan sisa uang tersebut hingga saat ini, tidak bisa dipertanggungjawabkan,” kata JPU Bahwa
 untuk periode triwulan III tahun 2018 pada sekitar bulan Oktober 2018, 
dilakukan penyesuaian persentase pemotongan insentif pemungutan pajak 
daerah atas perintah Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD, karena 
dianggap terlalu besar dan memberatkan.  Sehingga atas hal tersebut, 
terdakwa kembali membuat kalkulasi dan diperoleh besaran 10% untuk Staf,
 21% untuk para Kasi, 31% untuk kepala bidang dan 31% untuk Kepala 
Badan, dimana kemudian hasi kaikulasi tersebut, terdakwa sampaikan 
kepada para Kepala Bidang serta memerintahkan agar insentif para pegawai
 dipotong sesuai nilai persentase yang baru tersebut. Kemudian 
para kepala bidang menyampaikan besaran potongan yang harus dibayarkan 
tersebut kepada para kepala saksi dan staff untuk kemudian dikumpulkan 
kepada para kepala bidang masing-masing atau langsung menyetorkannya 
kepada terdakwa. Total penerimaan potongan insentif pemungutan 
pajak daerah triwuian III tahun 2018 (yang cair pada buian Oktober 2018)
 yang masuk dan disetorkan kepada terdakwa sebesar Rp850.000.000 
dipergunakan untuk kebutuhan intenal BPPKAD yang tidak terakomodir oleh 
APBD sebesar Rp93.000.000, untuk kebutuhan di luar BPPKAD baik yang 
rutin maupun insidentil sebesar Rp677.401.000. Sehingga masih terdapat 
sisa sebesar Rp79.599.000. Adapun pengeluaran untuk kebutuhan di
 luar BPPKAD antara lain diserahkan sebagai hadiah kepada Asisten I,II 
dan III Setda Kabupaten Gresik, Kepala BKD Kabupaten Gresik, Kabag Hukum
 dan Kasubag Hukum Kabupaten Gresik,Ajudan Bupati, Wakil Bupati, Sekda, 
LSM serta  pihak-pihak lainnya, dimana untuk penyerahan/pendistribusian 
uang tersebut, dilakukan oleh terdakwa sendiri, Andhy Hendro Wijaya dan 
Heni Puspitasari. “Adapun sisa sebesar Rp79.599.000 di triwulan III, hingga saat ini tidak dapat dipertanggungjawabkan,” ungkap JPU kemudian Bahwa
 pada periode triwulan IV tahun 2018, insentif pemungutan pajak 
dicairkan untuk insentif pemungutan Pajak Bumi den Bangunan Pedesaan dan
 Perkotaan sebesar Rp1.590.000.000 (satu miliyar lima ratus sembilan 
puluh juta rupiah), dan insentif pemungutan daerah sebesar 
Rp6.341.364.170 (enam miliyar sembilan ratus empat puluh satu juta tiga 
ratus enam puluh empat ribu seratus tujuh puluh rupiah). “Sehingga
 total pencairan insentif pemungutan pajak daerah dan pajak bumi dan 
bangunan pedesaan dan kota triwulan IV tahun 2018 sebesar 
Rp8.531.364.170 (delapan miliyar lima ratus tiga puluh satu juta tiga 
ratus enam puluh empat ribu seratus tujuh puluh rupiah),” kata JPU 
mengungkapkan. JPU menjelaskan, untuk para pegawai BPPKAD Kab. 
Gresik mendapatkan insentif pemungutan pajak daerah sebesar 79 % (tujuh 
puluh sembilan persen) dari pencairan insentif pemungutan pajak yang 
dilaksanakan sebesar Rp6.739.777.694 (enam miliyar tujuh ratus tiga 
puluh sembilan juta  tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus 
sembilan puluh empat rupiah). Bahwa pada sekitar bulan Desember 
2018, kembali dilakukan penyesuaian persentase pemotongan insentif 
pemungutan pajak daerah atas perintah Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala 
BPPKAD  untuk mengurangi disparitas antara atasan dan bawahan, sehingga 
atas hal tersebut terdakwa kembali membuat kalkulasi dan diperoleh 
besaran 10% untuk staf, 30% untuk para kasi, 20% untuk kepala bidang dan
 20% untuk Kepala Badan. Dimana kemudian basil kalkulasi 
tersebut, terdakwa sampaikan kepada para Kepala Bidang serta 
memerintahkan agar insentif para pegawai dipotong sesuai nilai 
persentase yang baru tersebut. Selanjutnya atas seijin dan sepengetahuan
 Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD, terdakwa memegang kendali 
penuh untuk rnemerintahkan para Kepala Bidang, agar mengkoordinir 
penyetoran di masing-masing bidang, dan setelah terkumpul agar 
diserahkan kepada terdakwa. Sedangkan khusus untuk bagian 
kesekretariatan dan Kepala UPT, terdakwa memerintahkan Heni Puspitasri 
untuk mengkoordinir dan menyetorkannya kepada terdakwa. Menurut 
JPU, total penerimaan potongan insentif pemungutan pajak daerah triwulan
 IV tahun 2018 (cair pada bulan Januari 2019) yang masuk dan disetorkan 
kepada terdakwa, baru terkumpul sebesar Rp428.350.339 (empat ratus dua 
puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu tiga ratus tiga puluh 
Ssembilan rupiah) dari perencanaan yang akan terkumpul sebesar 
Rp1.158.567.190, dan rencananya akan dupergunakan untuk kebutuhan 
internal dan eksternal BPPKAD Kabupaten Gresik, akan tetapi belum sempat
 rencana tersebut telaksana, pihak Penyelidik Kejaksaan Negeri Gresik 
melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) kepada terdakwa pada hari Senin 
tanggal 14 Januari 2019, bertempat di ruangan terdakwa di kantor BPPKAD 
Kabupaten Gresik, dimana pada saat dilakukannya Operasi Tangkap Tangan 
(OTT) tersebut oleh petugas Kejaksaan Negeri Gresik, ditemukan uang 
sebesar Rp374.186.000 (tiga ratus tujuh puluh empat juta seratus delapan
 puluh enam ribu rupiah) di ruang kerja terdakwa yang merupakan hasil 
penyetoran uang pemotongan insentif pemungutan pajak daerah, dan pada 
brankas bendahara BPPKAD Kab. Gresik ditemukan uang yang tidak dapat 
dipertanggung jawabkan sebesar Rp157.437.000 (seratus lima puluh tujuh 
juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa 
berikut barang bukti dibawa ke kantor Kejaksaan Negeri Gresik Seksi 
Tindak Pidana Khusus untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. “Bahwa
 secara keseluruhan penentuan besaran persentase pemotongan dana 
insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik mulai dari triwulan I 
sampai dengan triwulan IV Tahun 2018, diketahui dan mendapatkan 
persetujuan dari saksi Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD 
Kabupaten Gresik,” kata JPU “Bahwa para pegawai BPPKAD Kab. 
Gresik terpaksa melakukan pemotongan insentif pemungutan pajak daerah 
yang dimilikinya dikarenakan apabila tidak menyetorkan akan dimutasikan 
ke luar BPPKAD Kab. Gresik, hal ini dibuktikan dengan adanya istilah 
“Adol Krupuk” dikalangan para pegawai BPPKAD Kab. Gresik. agar turut 
pada perintah pimpinan di BPPKAD Kab. Gresik,” ujar JPU. JPU 
menjelaskan, bahwa perbuatan terdakwa memaksa para Pegawai Negeri atau 
Penyelenggara  Negara/ASN di lingkungan BPPKAD Kabupaten Gresik, 
memberikan sesuatu atau membayar sejumlah uang kepada terdakwa, telah 
mengabaikan tujuan penyaluran dana insenhf pemungutan pajak daerah 
sebagai reward atas tercapainya target penerimaan pajak daerah tahun 
berjalan menjadi tidak tercapai dengan apa yang diharapkan dan 
direncanakan sebegaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 28 tahun 
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jo. Peraturan Pemeritah 
Nomor 69 tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. JPU juga 
menyebutkan, perbuatan terdakwa tersebut telah bertentangan dengan 
kewenangannya sebagai Sekretaris BPPKAD yakni berdasarkan pasal 6 
Peraturan Bupati Gresik Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan 
organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Badan Pendapatan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah Kab. Gresik, yaitu me;aksanakan pengelolaan 
Surat menyurat, kearsipan, administrasi kepegawaian, keuangan, 
perlengkapan dan rumah tangga kantor serta pengkoordinasian penyusunan 
rencana program, evaluasi dan pelaporan. JPU menjelaskan tentang
 fungsi Sekretaris BPPKAD Kab. Gresik (Pasal 7) yaitu ; a. 
Pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan,; b. Pelayanan 
administasi umum,  ketatausahaan, kearsipan, dan dokumentasi dalam 
rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas,; c. Pengelolaan 
administrasi keuangan dan urusan kepegawaian,; d. Pengelolaan urusan 
rumah tangga, perlengkapan dan inventaris kantor,; e. Pelayanan 
administrasi perjalanan dinas,; f. Pengkoordinasian bidang dilingkup 
BPPKAD,; g. Pengkoordinasian dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan 
program dan kegiatan, dan h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang 
diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya. “Perbuatan
 terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e 
(atau Pasal 12 huruf f) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 31 
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana 
diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI 
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jis 
pasal 64 ayat (1) ke- 1 KUHPidana,” ucap JPU. Atas surat dakwaan
 JPU, Penasehat Hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk 
menyampaikan keberatan atau Pledoi. Dan permohonan Penasehat Hukum 
terdakwapun dikabulkan oleh Ketua Majelis Hakim Dede Suryaman. “Baik,
 sidang ditunda dan akan dilanjutkan minggu depan dengan agenda Pledoi. 
Sidang akan kita gelar dua kali dalam seminggu,” perintah Ketua Majelis 
Hakim. Saat ditanya wartawan media ini terkait pihak-pihak lain 
yang turut dalam kasus ini, Kasi Pidsus Kejari Gresik ini mengatakan 
sesuai persidangan, akan melihat persidangan selanjutnya. “Kita lihat persidangan selanjutnya,” jawabnya singkay. (Rd1/*)

News Tipikor Plt. Sekretaris BPPKAD Gresik Diadili Karena Korupsi “OTT” Pemotongan Pajak

berita korupsi .co - Kamis, 2 Mei 2019, Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Andrie Dwi Subianto, yang juga Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaa...

Peraturan Lelang Gula Bermasalah

15.59 beritakorupsi 1

ICW : KPK Harus Serius Telusuri Keterlibatan Menteri   
            Enggartiasto 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgv-Eo5mXO54DjDj1BSbIYv25UTRo9m5nYcXWVzsPMHEBN4fSk8qJOEj2fsMcCK0YbGGZXEnaH1X3JrydEKoiXCEWMKJF90CBXM6Zy95rUTHzC8M0moQzcuM9N8XAM8erXUQS70OiLR3Eg/s1600/ICW.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="678" data-original-width="975" height="444" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgv-Eo5mXO54DjDj1BSbIYv25UTRo9m5nYcXWVzsPMHEBN4fSk8qJOEj2fsMcCK0YbGGZXEnaH1X3JrydEKoiXCEWMKJF90CBXM6Zy95rUTHzC8M0moQzcuM9N8XAM8erXUQS70OiLR3Eg/s640/ICW.png" width="640" /></a></div>
Jakarta, beritakorupsi.co - Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan sejumlah permasalahan dan indikasi Tindak Pidana Korupsi dalam kebijakan gula kristal rafinasi, yakni Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 16/M-DAG/Per/3/2017. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus mendalami keterlibatan Menteri Perdagangan RI Enggartiasto Lukita terkait kebijakan tersebut. Permendag No 16/M-DAG/Per/3/2017 mengatur penjualan gula kristal rafinasi melalui pasar lelang komoditas. Dalam penggeledahan di ruang kerja Enggar, sejumlah dokumen terkait Permendag no 16/M-DAG/Per/3/2017 disita. Penggeledahan ruang kerja Enggar, merupakan respon KPK atas keterangan politisi Golkar, Bowo Sidik, yang terkena operasi tangkap tangan pada akhir Maret lalu. Dalam keterangannya kepada penyidik, ia mengatakan bahwa Enggar memberikan uang senilai Rp2 miliar. Bowo menyebut, uang diterima dari Enggar guna mengamankan Permendag No 16/M-DAG/Per/3/2017. Bowo saat itu adalah anggota Komisi IV DPR RI. Permintaan Enggar tidak terlepas dari penolakan yang kencang para anggota dewan dalam rapat dengar pendapat mengenai kebijakan tersebut. Hal iini disampaikan ICW melali siaran Persnya di Jakarta, pada Rabu,1 Mei 2019 yang dikeirimkan ke email wartawan media ini, Rabu, 1 Mei 2019 Dalam siaran Persnya dijelaskan, sejak awal dikeluarkan Permendag no 16/M-DAG/Per/3/2017, memang bermasalah dan memunculkan sejumlah polemik. Kebijakan itu ditunda-tunda berkali-kali hingga dilakukan tiga kali revisi. Kendati terdapat berbagai penolakan, pasar lelang dipaksakan digelar pada 15 Januari 2018. Namun pada bulan Maret 2018, KPK merekomendasikan agar proses lelang dihentikan. Pasca rekomendasi KPK, pasar lelang kemudian dihentikan hingga saat ini. Pada Juni 2018 Ombudsman RI juga menyatakan ada dugaan maldministrasi karena kebijakan ini dikeluarkan tanpa berpayung pada peraturan Presiden. Dalam kajian yang ICW lakukan, paling tidak terdapat tiga masalah besar dalam kebijakan tersebut, yaitu penunjukkan penyelenggara lelang yang tidak sesuai aturan, potensi hilangnya penerimaan negara, dan bertentangan dengan regulasi lainnya. Rinciannya adalah sebagaimana berikut: I. Penunjukkan Penyelenggara Pasar Lelang Gula Kristal Rafinasi Penunjukkan      Penyelenggara Pasar Lelang Tidak Sesuai Kewenangan Berdasarkan Permendag No. 16/M-DAG/PER/3/2017 Pasal 4 ayat (1), Menteri Perdagangan bertanggung jawab untuk menetapkan penyelenggara pasar lelang. Tugas itu lalu diberikan kepada Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) selaku entitas yang berada di bawah Kementerian Perdagangan RI. Namun apabila merujuk pada UU No 10 tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Komoditi, BAPPEBTI memiliki fungsi pengawasan. Sehingga tanggungjawab dalam melaksanakan lelang untuk menunjuk penyelenggara pasar lelang komoditas berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Sesuai dengan Perpres No 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, proses pelaksanaan lelang penyelenggara lelang pasar gula rafinasi mestinya dilakukan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kementerian Perdagangan. Ketidakjelasan Proses dan Mekanisme Penunjukkan Penyelenggara Pasar Lelang. Ada keganjilan dalam proses penunjukkan penyelenggara pasar lelang. Proses berjalan cepat dan terindikasi tidak transparan. Permendag no 16/M-DAG/PER/3/2017 dikeluarkan pada 15 Maret 2017 namun dalam selang waktu kurang dari dua bulan, yaitu 12 Mei 2017, penyelenggara lelang telah ditetapkan. Terdapat enam perusahaan yang mendaftar dan hanya PT Pasar Komoditas Jakarta (PKJ) yang berhasil lolos cek teknis. PT PKJ kemudian ditunjuk sebagai penyelenggara pasar lelang. Padahal PT PKJ adalah perusahaan yang belum genap satu tahun berdiri. Berdasarkan akta perusahaan PT PKJ, perusahaan tersebut berdiri pada 29 November 2016. Ditunjuknya PT PKJ bertentangan dengan pasal 19 ayat (I) Perpres No. 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres no 54 tahun 2010. II. Penerimaan Negara Berpotensi Hilang Berdasarkan Permendag No. 16/M-DAG/PER/3/2017, penyelenggara lelang gula kristal rafinasi diberi keleluasaan untuk mengenakan biaya transaksi. Akan tetapi jumlah biaya transaksi yang dikenakan PT PKJ saat lelang digelar pada Januari 2018 lalu tidak diketahui secara pasti. Terdapat informasi yang mengatakan besaran biaya transaksi tertera dalam Minutes of Meeting yang melibatkan pemangku kepentingan seperti penjual, pembeli, dan PT Pasar Komoditas Jakarta. Informasi lain di media massa menyebutkan, biaya transaksi berjumlah total Rp 200.000 per ton, dengan rincian Rp50.000 bagi pembeli, dan Rp150.000 untuk penjual. Informasi lain menyebutkan, biaya transaksi per ton yang dikenakan kepada pembeli mencapai Rp85.000.   Dalam beberapa pemberitaan media, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita pernah mengatakan, untuk menutupi kebutuhan industri berupa gula rafinasi, pemerintah akan mengimpor sebanyak 3,5 – 4 juta ton. Dengan mengambil asumsi tengah kebutuhan gula rafinasi sebanyak 3 juta ton, maka penyelenggara lelang dapat memperoleh penerimaan sebesar Rp. 255 miliar (Rp. 85.000 x 3 juta ton). Penerimaan belum termasuk biaya lain yang meliputi biaya kepesertaan, biaya keanggotaan, dan lain-lain. Besaran biaya juga dapat dinaikkan oleh penyelenggara lelang sewaktu-waktu. Isu lain adalah ketidakjelasan kontrak atau perjanjian tertulis antara Kementerian Perdagangan dan PT PKJ. Dalam Perpres no 4 tahun 2015, diatur akan keharusan kontrak/perjanjian tertulis dalam hal telah ditetapkannya pemenang lelang. Keberadaan kontrak akan memberikan kejelasan mengenai penerimaan negara yang didapat melalui pasar lelang komoditas. Sehingga penerimaan tidak serta merta hilang atau berpindah sepenuhnya ke PT PKJ. Selama lelang dilaksanakan dari Januari 2018 hingga Maret 2018, besaran penerimaan tidak pernah diketahui. III. Bertentangan dengan Regulasi lain Permendag No. 16/M-DAG/PER/3/2017 bertentangan dengan peraturan-peraturan berikut: i. UU no. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan. Pasal 18 UU No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan mengatur, bahwa ketentuan mengenai pasar lelang diatur berdasarkan Perpres. Permendag No. 16/M-DAG/PER/3/2017 mengabaikan pasal tersebut. Oleh karenanya Ombudsman RI menyatakan terdapat maladministrasi. ii. Perpres No. 4 tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Perpres No. 4 tahun 2015 pasal 19 ayat (1) mensyaratkan adanya keahlian, pengalaman, dan kemampuan teknis bagi penyedia barang/jasa pemerintah. Pasal 19 ayat (2) menyebut bahwa penyedia barang/jasa harus memperoleh paling kurang satu pekerjaan penyedia barang/jasa dalam kurun waktu empat tahun terakhir. Penunjukkan PT PKJ bertentangan dengan Perpres No. 4 tahun 2015. iii. UU no. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Ditunjuknya PT PKJ sebagai penyelenggara tunggal pasar lelang komoditas membuka lebar praktik monopoli dalam pelaksanaan lelang. Rekomendasi Permendag no. 16/M-DAG/PER/3/2017 telah terbukti bermasalah. KPK merekomendasikan agar lelang gula rafinasi dihentikan. Ombudsman menyatakan terdapat maladministrasi dalam kebijakan tersebut. Permendag no. 16/M-DAG/PER/3/2017 mengindikasikan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Enggartiasto Lukita selaku Menteri Perdagangan RI. Perbuatan-perbuatan diatas bahkan telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi. Selain terindikasi menguntungkan pihak-pihak lain yaitu perusahaan penyelenggara lelang, ditengarai terdapat indikasi perbuatan melawan hukum dengan mengabaikan sejumlah regulasi. Pernyataan Bowo kemudian menambah informasi lain bahwa ada pihak lain yang diuntungkan. Tidak menutup kemungkinan aktor-aktor lain yang lebih besar ikut terlibat. Jika indikasi korupsi terbukti, kebijakan ini menunjukkan jenis korupsi yang terjadi secara sistematis. Ada praktik perburuan rente dalam proses kebijakan publik. Pihak-pihak yang ditengarai diuntungkan adalah privat dan partai politik yang digunakan untuk sumberdaya pemenangan pemilu. Atas hal-hal di atas, ICW mendesak: 1. KPK mengusut tuntas kebijakan Permendag no. 16/M-DAG/Per/3/2017 2. KPK mendalami peran aktor-aktor yang terlibat dalam prosesnya. 3. Presiden RI untuk segera memecat Menteri Perdagangan RI Enggartiasto Lukita. (*) Sumber : Egi Primayogha – Adnan Topan Husodo dari ICW (Indonesia Corruption Watch)

News Pemerintahan Pendidikan Regional Tipikor Peraturan Lelang Gula Bermasalah

ICW : KPK Harus Serius Telusuri Keterlibatan Menteri Enggartiasto Jakarta, berita korupsi .co - Indonesia Corruption Wa...

Kepala SMPN 2 Tulungagung Diadili Dalam Kasus Korupsi Tangkap Tangan Jilid II

08.28 beritakorupsi 1

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgG0aI8LcI05FmEbQB-GnitrsAijS1mOCHDWG_Kvd1SS1pWFfechz-lWC9wTifdQ5WjOdJjjPlu2-vvPmPsHabwgx9mxGTubllCw_2P710YiNHerwVa2N_8bdMwmEdAJ3CtZ6GlT-hYY8Y/s1600/IMG20190429132046.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgG0aI8LcI05FmEbQB-GnitrsAijS1mOCHDWG_Kvd1SS1pWFfechz-lWC9wTifdQ5WjOdJjjPlu2-vvPmPsHabwgx9mxGTubllCw_2P710YiNHerwVa2N_8bdMwmEdAJ3CtZ6GlT-hYY8Y/s1600/IMG20190429132046.jpg" /></a></div>
beritakorupsi.co - “Lama ada yang ditunggu, cepat ada yang dikejar”. Kalimat inilah yang sepertinya tepat dalam kasus Korupsi tangkap tangan Tim Saber Pungli Polres Tulungagung pada Juni 2017 lalu dalam jilid II, dengan terdakwa Eko Purnomo selaku Kepala Sekolah SMPN 2 Tulungagung yang saat ini diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidaorjo Jawa Timur, terkait penarikan dana tak resmi alias Punugutan Liar (Pungli) dari orang tua calon siswa/i SMPN 2 Tulungagung Tahun Jaran 2017/2018. 
 
Kasus Korupsi pungutan liar ini bermula pada saat dimulainya Tahun Ajaran Baru 2017/2018. Saat itu, kuota siswa/i SMPN 2 Tulungagung yang diperbolehkan adalah sebanyak 360 orang anak didik. Namun kenyataannya, yang diterima adalah sebanyak 406 siswa, di mana calon siswa sebanyak 32 orang adalah rekomondasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupatena Tulungagung, dari Kejaksaan, Kepolisian dan TNI serta pejabat lainnya. 
 
Karena ada kelebihan kuota, dan untuk memenuhi kebutuhan sekolah berupa Meja dan Bangku, maka orang tua calon siswa/i pun ditarik dana, di mana orang tua calon siswa/i ada yang memberikan sebesar Rp1 juta, ada juga yang 4 juta rupiah. 
 
Pada saat melakukan penarikan dana itulah, petugas Polres Tulungagung melakukan penangkapan terhadap Rudy Bastomi dan Supratiningsih. Pada saat itu, petusag Tim Saber Pungli Polres Tulungagung menyita Barang Bukti (BB) berupa satu bendel daftar hadir orang tua, satu bendel daftar hadir siswa, satu bendel daftar rekapan peserta uji kompotensi, satu buku PPDB jalur tes uji kompetensi 2017/2018, tujuh berkas siswa yang mendaftar PPDB SMPN 2 Tulungagung, satu bendel amplop kosong berkop SMPN 2 Tulungagung dan satu tas warna hitam, uang sebesar 35 juta 500 ribu rupiah. 
 
Dari fakta persidangan, uang itu terkumpul dari beberapa orang tua calon siswa/i SMPN 2 Tulungagung yang mendaftar dan sedang mengikuti tes jalur kompotensi yang diadakan oleh panitia PPDB. Dan uang itu akan dipergunakan untuk membeli meja dan bangku di 4 kelas tambahan baru. Pemungutan uang dari orang tua calon siswa/i ini tak ada aturan yang memperbolehkannya. 
 
Dalam Jilid I, 2 (dua) terdakwa yang saat ini sudah berstatus mantan terpidana itu, yakni Rudy Bastomi selaku Waka (Wakil Kepala) Kesiswaan sekaligus Ketua Panitia PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) tahun ajaran 2017/2018, dan Supratiningsih selaku Kepala Sarana dan Prasarana (Sarpras) merangkap sebagai  panitia PPDB yang juga istri Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung. 
 
Oleh JPU Kejari Tulungagung maupun Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menyatakan, bahwa Rudy Bastomi dan Supratiningsih pun dinyatakan terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi dan dijerat dalam Pasal 11 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana. 
 
Namun oleh JPU, Rudy Bastomi dituntut pidana penjara selama 1 tahun dan 8 bulan dan denda sebesar Rp 5 juta. Dan dalam putusan Majelis Hakim, Rudy Bastomi divonis pidana penjara selama 1 tahun dan 2 bulan, denda sebesar Rp 50 juta subsidair 2 bulan kurungan. 
 
 Dan yang menggelitik adalah putusan Majelis Hakim terhadap istri Kepala Dinas Disperindag Kabupatena Tulungagung. Sebab Supratiningsih divonis pidana penjara selama 10 bulan dan denda sebesar 5 juta rupiah. 
 
Pada hal dalam Pasal 11 UU Tipikor, hukuman pidana paling singkat 1 tahun. sehingga banyak pihak menduga, putusan ringan itu agar Supratiningsih tetap dapat mengajar setelah selesai menjalani hukuman pidana dalam kasus Korupsi. 
 
Namun kenyataannya, Supratiningsih pun dipecat oleh Kepala Daerah Kabupaten Tulungagung, dan saat ini surat pemecatan itu di gugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya. Berhasilkah mantan terpidana Korupsi itu untuk kembali mengajar di SMPN Tulungagung ????. 
 
Sementara dalam sidang perkara kasus Korupsi Pungli Jilid II ini, terdakwa Eko Purnomo selaku kepala SMPN 2 Tulungagung diancama pidana sebagaimana dalam Pasal 12 huruf e atau Pasal 11UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana 
 
Surat dakwaan itu dibacakan Tim JPU Sutan yang juga Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Tulungagung di muka persidangan dihadapan Majelis Hakim, Senin, 29 April 2019. 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh1fAO_fgszjiFiK60os8whd0eqrlBj0iDl_4SIHqW4BJps55t30L8B4pDClJlqSbL92vD-ulb4hf5g36PgoTNiWIzl_urXmJasnXw1tlNMyD1LQqMuLhYRUzlkFJ7dwhzHw-ALEjXbhy0/s1600/IMG20180219104600.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh1fAO_fgszjiFiK60os8whd0eqrlBj0iDl_4SIHqW4BJps55t30L8B4pDClJlqSbL92vD-ulb4hf5g36PgoTNiWIzl_urXmJasnXw1tlNMyD1LQqMuLhYRUzlkFJ7dwhzHw-ALEjXbhy0/s640/IMG20180219104600.jpg" width="640" /></a></div>
“Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e atau Pasal 11UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana,” ucap JPU. 
 
Atas surat dakwaan JPU, Penasehat Hukum terdakwa, Dr. Eddy Suwito menyampaikan kepada Majelis Hakim akan menyampaikan Eksepsi atau keberatan. Dan Permohonan Penasehat Hukum terdakwapun dikabulkan oleh Majelis Hakim. 
 
“Sidang kita tunda satu minggu dengan agenda Eksepsi,” ucap Ketua Majelis Hakim Rochmat lalu mengatakan, “Sidang ditutup,” ucap Hakim Rochmat. 
 
“Kita keberatan dakwaan Jaksa, jadi kita Eksepsi,” kata Dr. Eddy Suwito. (Rd1/*)

News Tipikor Kepala SMPN 2 Tulungagung Diadili Dalam Kasus Korupsi Tangkap Tangan Jilid II

berita korupsi .co - “Lama ada yang ditunggu, cepat ada yang dikejar”. Kalimat inilah yang sepertinya tepat dalam kasus Korupsi tangkap t...

JPU Hadirkan 7 Saksi Di Sidang Korupsi Dana Jasmas Pemkot Surabaya Rp4.9

07.46 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiKZkekJPmwFXvnyvr33b9N_97ZyabBveJD1VitX6r9uc7xK1dr4fWIODRoa0jbWiYMF2y9hUdhtY9vv2YD6oXXYSAA-5_7a031SPU3uITB-Am2nR6LU3RnjqzhndC9PW0EXYy_qWN_Oz8/s1600/IMG20190429135008.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiKZkekJPmwFXvnyvr33b9N_97ZyabBveJD1VitX6r9uc7xK1dr4fWIODRoa0jbWiYMF2y9hUdhtY9vv2YD6oXXYSAA-5_7a031SPU3uITB-Am2nR6LU3RnjqzhndC9PW0EXYy_qWN_Oz8/s640/IMG20190429135008.jpg" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co - Senin, 29 April 2019, Tim JPU Kejari Tanjung Perak menghadirkan 7 (tujuh) orang saksi dalam sidang perkara Korupsi Dana hibah  Jasmas (Jaringan Aspirasi Masyarakat) DPRD Kota Surabaya dalam bentuk NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) sebesar Rp27.465.033.400 (dua puluh tujuh milyar empat ratus enam puluh lima juta tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah)  yang berasal dari APBD-Perubahan  Pemkot Surabaya TA 2016, yang merugikan keuangan negara sejumlah Rp4.991.271.830,61 (Empat milyar Sembilan ratus Sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh rupiah koma enam puluh satu sen) berdasarkan hasil audit BPK RI No. 64/LHP/0I/09/2018 tanggal 19 September 2018. 
 
Ke-7 saksi itu antara lain Freddy Dwi Cahyono dan Robert Siregar selaku marketing terdakwa,;  Agus Sunarto selaku Sekwan (Sekretaris DPRD Kota Surabaya),; Yanto, Muhammad Syafi’i, Muhammad Dwi Bagus masing-masing Staf di DPRD Kota Surabaya,;  Haji Siswanto dan seorang Rohaniawan. 
 
Sidang yang berkangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sedati, Sidaorajo Jawa Timur pada Senin, 29 April 2019 adalah mendengarkan keterangan ke- 7 saksi yang dihadirkan Tim JPU Kejari Tanjung Perak, diketuai Majelis Hakim Rochmat dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu Dr. Andriano dan Emma Elyani, sementara terdakwa Agus Setiawan Jong didampingi Tim Penasehat Hukumnya Benhard Manurung, Utcok Jimmi Lamhot dan Bryan Emanurio yang berkantor di jalan Kartini Surabaya. 
 
Dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim, keterangan saksi Freddy Dwi Cahyono dan Robert Siregar selaku marketing terdakwa tidak jauh beda dengan keterangan 2 saksi pada sidang sebelumnya yakni Santi Diana Rahmawati dan Dea Winnie, yang juga sama-sama marketing dari terdakwa untuk mencari dan mengumpulkan data-data dari RT/RW selaku penerima dana Jasmas atas perintah terdakwa. 
 
“Diperinta terdakwa untuk mencari proposal tahun 2015. Di daerah Tanah Kalikediding. Foto copy KTP dan SK RT/RW,” kata saksi, menjawab pertanyaan JPU maupun Majelis Hakim terkait tugas saksi dalam kasus yang menjerat Agus Setiawan Jong selaku Direktur PT. Sang Surya Dwi Sejati. 
 
“Ada surat perjanjian kerja (SPK), tidak ada yang buat Proposal. Barang sama semua. Untuk Jasmas Pemkot Surabaya atas perintah Pak Agus,” kata Robet Siregar. 
 
Robet Siregar juga menjelaskan tentang usaha terdakwa selain Kontraktor adalah usaha Paving. Selain itu, menurut saksi, bahwa pembuatan rekening di Bank Jatim adalah terdakwa bersama RT/RW, yang kemudian setelah dana cair dari Pemkot Surabaya ke masing-masing rekening TR/RW lalu ditransfer ke rekening terdakwa. 
 
Sementara keterangan saksi Dea Winnie pada sidang sebelumnya menjelaskan kepada Majelis Hakim, bahwa proposal diterima Dea dari tim Marketing terdakwa lalu merevisi pada bulan dan tahun. Setelah direvisi atas perintah terdakwa, kemudian proposal itu dikirimkannya ke DPRD Surabaya melalui Staf Dewan yaitu Agus. Sementara Agus selaku Staf Dewan mengakui, bahwa dirinya pernah menerima proposal dari Dea. 
 
“Saya pernah menerima propsal dari Dea stafnya Pak Agus Setiwan Jong 
Disimpan di meja,” kata Agus 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEji3H4cDKdbgDC9bxrAUu4hk7p6s9i_lKWLiAuA6ABF1E1hKxBvY-QQ4GX02fCIXcjeM2rjSrLhgK4VLQyLjUgho9lX5EQUHfEiPrXVENhkFNJuQkuvGeDi0yuZc7z2JfUPmDtUmS8wUdU/s1600/IMG20190422145628.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEji3H4cDKdbgDC9bxrAUu4hk7p6s9i_lKWLiAuA6ABF1E1hKxBvY-QQ4GX02fCIXcjeM2rjSrLhgK4VLQyLjUgho9lX5EQUHfEiPrXVENhkFNJuQkuvGeDi0yuZc7z2JfUPmDtUmS8wUdU/s640/IMG20190422145628.jpg" width="640" /></a></div>
Dan saksi Yanto selaku staf umum DPRD Surabaya menjelaskan, menerima proposal dari Dea, Dini, Sugito dan yang lain juga Herlina. 
 
“Elok telepon, kalau ada proposal, terima, kita ketemu di Fraksi Demokrat,” kata Yanto. Keterangan Safi’ juga tak jauh beda dengan keterangan saksi lain yang juga sama-sama Staf Dewan. 
 
Seperti yang diberitakan sebelumnya. bahwa terdakwa Agus Setiawan Jong selaku Direktur PT. Sang Surya Dwi Sejati, baik sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama dengan Sugito, H. Darmawan, Binti Rochmah, Dini Rinjanti, Ratih Retnowati, Saeful Aidi (anggota DPRD Surabaya.red, pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara bulan maret 2015 sampai dengan Januari 2017 atau setidak-tidaknya dalam waktu tertentu di tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Kantor DPRD Kota Surabaya Jln. Yos Sudarso No 1822 Kel. Embong Kaliasin, Kec Genteng Kota Surabaya, Jln Bunguran No 27 A Kelurahan Bongkaran,  Kecamatan Pabean Gantikan, Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih temasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan Ketentuan Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini. 
 
Bahwa terdakwa telah melakukan atau yang turut serta melakukan secara melawan hukum,  mengkordinir Pelaksanaan Dana Hibah Jaringan Aspirasi Masyarakat (JASMAS) Pemerintah Kota Surabaya yang bersumber dari APBD Kota Surabaya Tahun 2016, bertentangan dengan Peraturan Wali Kota Surabaya No 25 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian dan Penanggungjawaban Dana Hibah dan Bantuan Sosial Permohonan Hibah, Permendagri No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana telah di ubah dengan Pemendagri No. 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri No 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Permendagri No 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 
 
Telah melakukan perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp4.991.271.830,61 (Empat milyar Sembilan ratus Sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh rupiah koma enam puluh satu sen) atau setidak tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam laporan perhitungan kerugian Negara BPK RI No. 64/LHP/)O(I/09/2018 tanggal 19 September 2018, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut ; 
 
Terdakwa Agus Setiawan Jong, pada bulan Maret 2015 menemui Anggota DPRD Kota Surabaya yaitu H. Darmawan dan Ratih Retnowati untuk membicarakan mengenai Pekerjaan Dana Hibah Jasmas. 
 
Dalam pertemuan tersebut, anggota DPRD Kota Surabaya H.Darmawan dan Ratih Retnowati,  menyampaikan kepada terdakwa Agus Setiawan Jong, bahwa akan ada kegiatan Dana Hibah Jasmas untuk Masyarakat Khususnya Lembaga Kemasyarakatan RT/RWk sehingga terdakwa Agus Setiawan Jong menyampaikan kesanggupannya untuk mengerjakan pekerjaan tersebut dengan mengkoordinir pelaksanaan khususnya pengadaan jenis barang yang akan di berikan ke Lembaga Kemasyarakatan (RT/RW), serta menyusun proposal-proposal permohonan Dana Hibah dari Lembaga Kemasyarakatan (RT/RW). 
 
Setelah pertemuan dengan anggota DPRD Surabaya H. Darmawan dan Ratih Retnowati, selanjutnya terdakwa Agus Setiawan Jong bertemu dengan Anggota DPRD lainnya yaitu Binti Rochmah, Syaiful Aldy, Dini Rijanti dan Sugito. Dan pada saat menemui Anggota DPRD Surabaya Binti Rochmah, Syaiful Aidy, Dini Rijanti dan Sugito, terdakwa Agus Setiawan Jong kembali menyampaikan maksudnya untuk menjadi pihak yang mengerjakan pekerjaan Dana Hibah dalam bentuk Jaringan Aspirasi Masyarakat (JASMAS) khususnya untuk pengadaan  barang-barang yang akan diberikan kepada para penerima Hibah lewat dana Aspirasi milik anggota DPRD kota Surabaya tersebut. 
 
Bahwa dalam pertemuan dengan para Anggota DPRD Kota Surabaya H. Darmawan, Ratih Retnowati, Binti Rochmah, Syaiful Aidy, Dini Rijanti dan Sugito, terdakwa Agus Setiawan Jong selain menyampaikan maksudnya untuk menjadi Penyedia barang yang akan disalurkan kepada Lembaga Kemasyarakatan (RT/RW), juga menjanjikan akan memberikan komisi sebesar 15% (lima belas persen) kepada setiap Anggota DPRD Kota Surabaya sesuai dengan jumlah Dana Aspirasi yang disetujui oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam bentuk Dana Hibah. 
 
Selain itu, terdakwa Agus Setiawan Jong menyampaikan teknis pelaksanaan Kegiatan Dana Hibah, terdakwa Agus Setiawan Jong siap untuk turun langsung kelapangan guna mengurusi segala sesuatu yang berkaitan dengan proses permohonan Dana Hibah mulai dari proses pembuatan proposal, pembelian dan pendistribusian barang hingga membuat Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPPK) Kegiatan Dana Hibah yang disepakati oleh para Anggota DPRD Kota Surabaya. 
 
Dalam pertemuan tersebut, anggota DPRD Surabaya H. Darmawan, Ratih Retnowati, Binti Rochman, Syaful Aidy, Dini Rini Rijanti dan Sugito menyepakati bahwa terdakwa Agus Setiawan Jong sebagai penyedia barang yang akan diberikan oleh anggota DPRD kepada masyarakat pemohon Hibah dari lembaga Masyarakat (RT/RW) berupa Terop, Kursi Crome, Kursi plastik, Meja Besi, Meja Plastik, Soundsistem, Gerobak sampah serta tempat sampah. 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjRXs4ey7QZWDHAGUhm0rQY0l44DEwN5bCcSmAHT7tkmz0ja8XFOaLrOByJRwGFR5GKXYN5WEp0hBRkqRfU5j1L-onXzB6YzzaXKBzoxpfSACG8mu98yNxXGsmk-0r2QCfTTUkjC2Nv6yQ/s1600/IMG20190422153406.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjRXs4ey7QZWDHAGUhm0rQY0l44DEwN5bCcSmAHT7tkmz0ja8XFOaLrOByJRwGFR5GKXYN5WEp0hBRkqRfU5j1L-onXzB6YzzaXKBzoxpfSACG8mu98yNxXGsmk-0r2QCfTTUkjC2Nv6yQ/s640/IMG20190422153406.jpg" width="640" /></a></div>
Selanjutnya para anggota DPRD menyampaikan wilayah Daerah Pemilihan (DAPIL)-nya serta besaran Dana Aspirasi para anggota DPRD Kota Surabaya, yakni: 1. H. Darmawan (Daerah Pemilihan 4, Surabaya meliputi Gayungan, Jambangan, Wonokromo, Sawahan, Sukomanunggal) sebesar Rp3 miliyar,; 2. Ratih Reinowati (Daerah Pemilihan 4, Surabaya meliputi Gayungan, Jambangan, Wonokromo, Sawahan, dan Sukomanunggal) sebesar Rp2 miliyar,; 3. Binti Rochman (Daerah Pemilihan 3, Surabaya meliputi Rungkut, Tenggilis, Mejoyo, Wonocolo, Gunung Anyar, Mulyorejo, Bulak dan Sukolilo) sebesar Rp2 miliyar,; 4. Syaiful Aidi (Daerah Pemilihan 2 Surabaya meliputi Tambaksari, Kenjeran, Semampir, dan Pabean Cantikan) sebesar Rp2 miliyar,; 5. Dini Rinjanti (Daerah Pemillhan 1 Surabaya meliputi Genteng, Gubeng, Tegalsari, Slmokerto, Krembangan, Bubutan) sebesar Rp2 miliyar dan 6. Sugito (Daerah Pemilihan 1 Surabaya meliputi Slmokerto, Krembangan, Genteng, Tegalsari dan Gubeng) sebesar Rp2 miliyar. 
 
Kemudian, setelah bertemu dengan anggota DPRD Kota Surabaya pada bulan Juni 2015. terdakwa Agus Setiawan Jong membentuk Tim, Yaitu Freddy Dwi Cahyono, Robert Siregar, Santi Diana Rahmawati, Rudi Sinaga/Rudi Marudut, untuk turun ke lapangan menemui para Ketua Lembaga Kemasyarakatan yakni Ketua Rukun Warga (RW), Ketua Rukun Tetangga (RT) untuk mencari Lembaga yang akan di berikan Dana Hibah Pemerintah Kota Surabaya di Daerah Pemilihan (DAPIL) ke- 6 Anggota DPRD Kota Surabata tersebut, karena proposal permohonan Dana Hibah sudah harus masuk pada bulan Agustus dan September 2015 untuk dipergunakan sebagai dasar Permohonan Dana Hibah pada APBD Tahun 2016 Pemerintah Kota Surabaya; 
 
Sebelum turun ke lapangan menemui para Ketua RT/RW, terdakwa Agus Setiawan Jong telah menyampaikan kepada Tim agar menyampaikan kepada calon penerima hibah, bahwa bantuan yang akan diberikan adalah dalam bentuk barang bukan dalam bentuk uang, dan jenis barangnya pun sudah ditentukan, yakni berupa Terop, Sound system, kursi, Meja besi, Gerobak besi, tempat sampah dan lampu Spiral, dan tidak boleh meminta barang yang lainnya dengan alasan, apabila meminta barang jenis lain maka tidak akan disetujui. Selain itu juga menyampaikan kepada RT/RW, bahwa terdakwa Agus Setiawan Jong telah mendapatkan kepercayaan dari para Anggota DPRD Kota Surabaya. 
 
Para Tim terdakwa Agus Setiawan Jong yakni Freddy Dwi Cahyono, Robert Siregar, Santi Dlana Rahmawati, Rudi Slnaga/Rudi Marudut dijanjikan oleh terdakwa Agus Setiawan Jong akan mendapatkan komisi sebesar 1,5% - 2,5% per setiap proposal dana Hibah yang diperoleh dari Para RT, RW. 
 
Selanjutnya Tim Marketing tersebut turun menemui para Ketua RT/RW untuk menyampaikan sesuai dengan arahan terdakwa Agus Setiawan Jong, akan ada bantuan dan dipersilahkan membuat Proposal, jika tidak mampu membuat Proposal, maka akan dibuatkan oleh Tim Marketing terdakwa Agus Setiawan Jong, dimana para Ketua RT/RW hanya mengumpulkan SK Pengangkatan sebagai Ketua RW/RT, Strukrur organisasi, Foto copy Pengurus, dan dalam proposal tersebut telah ditentukan jenis dan harga barang yang akan dimintakan. 
 
JPU mengatakan, terhadap Ketua RT/RW yang akan mebuat Proposal sendiri, akan diberikan contoh Proposal yang Jenis dan harga barang yang akan dimintakan telah ditentukan, sementara yang tidak mampu mebuat maka akan dibuatkan oleh Tim Marketing terdakwa Agus Setiawan Jong, dimana para Ketua RT/RW tinggaI mengumpulkankan SK Pengangkatan sebagai Ketua RW/RT, Strukrur organisasi, Foto copy Pengurus, dan setelah membuat Proposal Permohonan Dana Hibah, para Tim terdakwa Agus Setiawan Jong akan menemui para Pengurus RT, RW untuk meminta tandatangan dan stempel. 
 
Selain membuat Proposal, para Tim terdakwa Agus Setiawan Jong, juga membawa Surat Perjanjian Kerjasama antara terdakwa Agus Setiawan Jong dengan Penerima Hibah, dan meminta tandatangan Para Ketua RT/Rw yang pada pokoknya, para Ketua RT/RW akan mentransfer dana hibah ke rekening terdakwa Agus Setiawan Jong di Bank Jatim dengan Nomor Rekening 1692222225 atas nama Agus Setiawan Jong. 
 
Selain proposal dari Tim terdakwa Agus Setiawan Jong, beberapa proposal yang juga berasal dari Anggota DPRD Kota Surabaya itu turut diserahkan ke terdakwa Agus Setiawan Jong untuk direkap, sehingga jumlah Proposal yang mengatasnamakan Anggota DPRD Kota Surabaya sesuai dengan jumlah jatah Dana Aspirasi dari setiap Anggota DPRD tersebut. 
 
Proposal-proposal yang di dibuat dan diperoleh oleh Tim  terdakwa Agus Setiawan Jong, kemudian dikumpulkan di rumah terdakwa Agus Setiawan Jong di Jl. Bunguran No 27 A Kelurahan Bongkaran, Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya, yang selanjutnya disortir berdasarkan wilayah Daerah Pemilihan dari para anggota DPRD Kota Surabaya, dan disesuaikan dengan Pagu Anggaran Dana Aspirasi yang disampaikan. 
 
Jumlah dana Aspirasi setiap Anggota DPRD tersebut, dibagi berdasarkan jumlah Proposal dana hibah yang di peroleh, sehingga mendekati jumlah pagu setiap anggota DPRD, yang dahulu jumlah keseluruhan nilai Proposal dibuat melebihi dari jumlah pagu Dana Aspirasi karena sudah mengetahui, bahwa nantinya akan berkurang setelah diverifikasi oleh Pemerintah Kota Surabaya. 
 
JPU menyatakan, bahwa pada bulan Agustus 2015, berdasarkan perintah dari terdakwa Agus Setiawan Jong, proposaI-proposal tersebut di antar oleh Dea Winnie ke masing-masing Anggota DPRD Kota Surabaya, dan untuk H. Darmawan diterima oleh stafnya yaitu Agus. 
 
Untuk Ratih Retnowati di terima oleh Sani, kemudian untuk Binti Rochmah diterima langsung oleh Suaminya yaitu Budi di rumah Binti Rochmah di Jalan Rungkut atau di Universitas Surabaya tempat kerja suami Binti Rochma. 
 
Selanjutnya Untuk Syaiful Aidy dan Dini Rijanti diserahkan di ruang Fraksi PAN, dan diterima oleh Yanto. Sedangkan untuk Sugito diserahkan di ruang Fraksi Hanura, dan diterima oleh Bagus selaku staf di Fraksi Hanura. Dan seluruh proposal tersebut sudah dilengkapi dengan Rekapan jumlah proposal, nama pemohon dan jumlah Permohonan. 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEibB038UsVSPI76-QetbiQZQR7DxZm-LGezUuItObIf5v9HYLe4u88jHkD8UvfSsUCdr64BYm54KAfhM2ip4ZrRptpohXYKEnlYCMqduP4NvLdzzk-4J_RFjVAP23GpJmqmODKeG76HYkM/s1600/IMG20190429134837.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEibB038UsVSPI76-QetbiQZQR7DxZm-LGezUuItObIf5v9HYLe4u88jHkD8UvfSsUCdr64BYm54KAfhM2ip4ZrRptpohXYKEnlYCMqduP4NvLdzzk-4J_RFjVAP23GpJmqmODKeG76HYkM/s640/IMG20190429134837.jpg" width="640" /></a></div>
Bahwa proposal permohonan yang dikumpulkan oleh terdakwa Agus Setiawan Jong ke Anggota DPRD Kota Surabaya, selanjutnya dikirim oleh Anggota DPRD Kota Surabaya ke Sekertariat DPRD kota Surabaya untuk selanjutnya dikirim ke Pemerintah Kota Surabaya. 
 
JPU mengungkapkan, mulanya proposal-proposal tersebut akan dipergunakan untuk dasar permohonan Dana Hibah APBD Pemerintah Kota Surabaya tahun 2016, namun proposal tersebut tidak dapat dijadikan dasar permohonan Dana Hibah tahun 2016, sehingga selanjutnya dimaksudkan dan dipergunakan untuk APBD-Perubahan Tahun Anggaran 2016, dan  seluruh proposaI-proposal tersebut harus direvisi, khususnya penanggalan.  Sehingga proposal-proposal tersebut dikembalikan oleh para anggota DPRD, dan diambil oleh terdakwa Agus Setiawan Jong untuk dilakukan pembaharuan penanggalan dengan menggunakan tahun 2016, selanjutnya pada bulan Juli 2016 para Tim terdakwa Agus Setiawan Jong (Freddy Dwi Cahyono, Robert Siregar, Santi Diana Rahmawati, Rudi Sinaga/Rudi Marudut) kembali memperbaharui proposal, dan menemui Ketua RT/RW untuk meminta tandatangan dan stempel, yang selanjutnya dikumpulkan di rumah terdakwa Agus Setiawan Jong. 
 
Bahwa setelah mengetahui proposal-proposal tersebut telah di kirim ke Pemerintah Kota Surabaya untuk dilakukan verifikasi, terdakwa Agus Setiawan Jong selanjutnya menyetor barang-barang sesuai dengan jenis yang telah diajukan dalam proposal permohonan Dana Hibah, diantaranya Terop, Kursi Crome, Kursi Plastik, Meja Besi, Meja Plstik,Sound Sistem, Lampu Spiral, Gerobak Sampah, Tong sampah, dan disimpan dirumah terdakwa Agus Setiawan Jong JI Bunguran No 27 A, Surabaya. 
 
Pada tahun 2016, Pemerintah Kota Surabaya memberikan Dana Hibah ke Lembaga masyarakat (Ketua RT/RW) sebesar Rp27.465.033.400 (dua puluh tujuh milyar empat ratus enam puluh lima juta tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah) dengan total jumlah penerima hibah yang bersumber dari APBD Perubahan Tahun Anggaran 2016 sebanyak 665 Lembaga. 
 
Setelah terdakwa Agus Setiawan Jong mengetahui nama-nama pemohon yang diajukan telah lolos verifikasi, selanjutnya terdakwa Agus Setiawan Jong kembali memerintahkan para Tim-nya untuk memanggil para Ketua RT/RW dan bendahara lembaga RT/RW untuk membuat buku tabungan di Bank Jatim cabang Pasar Atom, dan selanjutnya buku tabungan para penerima Hibah itu tetap pada penguasaan terdakwa Agus Setiawan Jong. 
 
Bahwa dari seluruh proposal dana Hibah yang dikoordinir oleh terdakwa Agus Setiawan Jong, yang lolos veriflkas adalah sebanyak 228 Pemohon terdiri dari 65 pemohon atas nama H. Darmawan,; 6 Pemohon atas nama Ratih Retnowati,; 28 Pemohon atas nama Binti Rochmah,; 42 Pemohonatas nama Syaiful Aidy,; 35 Pemohon atas nama Dini Rijanti dan 52 Pemohon atas nama Sugito. 
 
Bahwa setelah mengetahui bahwa proposal-proposal tersebut lolos verifikasi dan telah masuk dalam APBD perubahan 2016, selanjutnya terdakwa Agus Setiawan Jong mencari tahu jadwal penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), dan setelah mengetahui Jadawal Penandatanganan NPHD antara Pemerintah Kota Surabaya dengan penerima Hibah, terdakwa Agus Setiawan Jong kembali memerintahkan para Tim-nya untuk menghubungi para Penerima Hibah yang lolos veriflkasi supaya datang ke Pemerintah Kota Surabaya untuk penandatanganan NPHD  dan melakukan Pembagian buku tabungan Bank Jatim Penerima Hibah. 
 
Pada Desember 2016, setelah terdakwa Agus Setiawan Jong  mengetahui bahwa Dana Hibah telah cair dan masuk ke rekening masing-masing penerima Hibah, selanjutnya terdakwa Agus Setiawan Jong kembali memerintahkan Timnya untuk mengumpulkan para Penerima Hibah di Bank Jatim cabang Pasar Atom atau Bank Jatim Kedung Cowek untuk melakukan transfer kenomor rekening 1692222225 atas nama Agus Setiawan Jong. 
 
Jumlah Dana Hibah yang ditransfer oleh 228 Penerima Hibah ke Rekening terdakwa Agus Setiawan Jong nomor rekening 1692222225 sebesar Rp13.189.104.100 (tiga belas milyar seratus delapan puluh sembilan juta seratus empat ribu seratus rupiah). 
 
Setelah seluruh penerima Hibah mentrasfer ke rekening terdakwa Agus Setiawan Jong, selanjutnya terdakwa Agus Setiawan Jong memerintahkan Timnya untuk mengantarkan barang ke para penerima Hibah sesuai dengan jenis barang yang telah disetujui oleh Pemerintah Kota Surabaya. 
 
Setelah melakukan pengiriman barang, selanjutnya terdakwa Agus Setiawan Jong memerintahkan Timnya untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)  sesuai dengan harga dan jenis barang yang disetujui oleh Pemerintah Kota Surabaya dengan dilampiri Nota yang telah dibuat oleh terdakwa Agus Setiawan Jong, dengan  memerintahkan Timnya untuk meminta tandatangan dan Stempel dari masing-masing Ketua RT/RW selaku penerima Hibah Pemerintah Kota Surabaya tahun 2016. 
 
JPU mengatakan, bahwa kualitas barang yang diterima oleh penerima Hibah sangat jauh dari harga jenis barang yang disetujui oleh Pemerintah kota Surabaya, dan berdasarkan Hitungan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi dalam rangka penghitungan Kerugian keuangan Negara atas Penyaluran dan Penggunaan Dana Hibah kepada Masyarakat pada Pemerintah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2016, oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indoneisa (BPK RI), telah ditemukan adanya kerugian Negara sebesar Rp4.991.271.830,61 (empat milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh rupiah koma enam puluh satu sen). 
 
Atas perbuatannya, terdakwapun diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) atau (pasal pasal 3) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tlndak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tundak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHPidana. (Rd1/*)

News Tipikor JPU Hadirkan 7 Saksi Di Sidang Korupsi Dana Jasmas Pemkot Surabaya Rp4.9

berita korupsi .co - Senin, 29 April 2019, Tim JPU Kejari Tanjung Perak menghadirkan 7 (tujuh) orang saksi dalam sidang perkara Korupsi...

JPU Hadirkan Ahli Audit Disidang Korupsi Pembangunan GIC Kota Probolinggo

07.39 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgNEPQWq4ypkiDczX15eAG_clegl0xy1eaoXX1vIiH7wu-pYsxkXmluPV3RSO4j3TConEYRUvVyG7NOD9R0vObC2S10yz-AytKRrs-KqNh5bO-7PMcMi_Fk_M0tifqr4EWwfLMbTdkuxzs/s1600/IMG20190429124619.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgNEPQWq4ypkiDczX15eAG_clegl0xy1eaoXX1vIiH7wu-pYsxkXmluPV3RSO4j3TConEYRUvVyG7NOD9R0vObC2S10yz-AytKRrs-KqNh5bO-7PMcMi_Fk_M0tifqr4EWwfLMbTdkuxzs/s640/IMG20190429124619.jpg" width="640" /></a></div>
berirakorupsi.co - Senin, 29 Aprl 2019, Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Probolinggo, akhirnya dapat menghadirkan Ahli dari Akutan Publik dalam sidang Perkara Korupsi pembangunan Gedung Islamic Center (GIC) Kota Probolinggo pada tahun 2012 - 2013 yang menelan anggaran DAK (Dana Alokasi Khusus) APBD Kota Probolinggo sebesar Rp6.5 miliyar yang telah merungikan keuangan negara sebesar Rp750 juta dengan terdakwa Suhadak (mantan Wakil Wali Kota Probolinnggo). 
 
Sebelumnya, sidang perkara kasus Korupsi pembangunan GIC Kota Probolinggo ini sempat tertunda pada pekan lalu (Senin, 22 April 2019) karena Ahli dari Akuntan Publik yang menghitung kerugian keuangan negara dalam kasus ini tidak dapat hadir. 
 
“Kita akan panggil lagi untuk sidang pekan depan,” kata JPU yang juga Kepala Seksi Barang Bukti (Kasi BB) Arif Fatchorahmman, SH., MH mendapaingi Kasi Pidusus, pada Senin, 22 Aprl 2019. 
 
Pada sidang kali yang berlangsung di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sedati, Sidoarjo Jawa Timur, Senin, 29 April 2019, adalah agenda mendengarkan keterangan Ahli dari Akutan Publik Dr. M. Achsin dari AHT (Achsin Handoko Tomo) yang akhirnya dapat memberikan keterangan di muka persidangan dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor yang diketuai Hakim Rochman dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) untuk terdakwa Suhdak dengan didampingi Penasehat Hukumnya. 
 
Terdakwa Suhadak selaku mantan Wakil Wali Kota yang juga Direktur CV  Indah Karya, saat ini berstatus terpidana bersama Buchori mantan Wali Kota yang juga suami dari mantan Wali Kota Probolinggo dalam perkara Korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Kota Probolinggo tahun 2009 lalu, untuk pengadaan Meubler, perbaikan ruang kelas, kamar mandi dan WC bagi 70 sekolah SD (Sekolah Dasar) se-Kota Probolinggo yang menelan anggaran sebesar Rp15.907.777.000 termasuk dana pendamping dari APBD sebesar Rp 1.509.777.700, yang merugikan keuangan negara sebesarRp 1,6 milliar, karena tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur. 
 
Kasus yang menjerat terdakwa Suhadak ibarat peri bahasa, sudah jatuh tertimpa tangga, atau ibarat ungkapan yang berbunyi, jagan terperosok dua kali ke jurang yang sama. 
 
Sebab terdakwa Suhadak belum selesai menjalani hukumannya sebagai terpidana kasus Korupsi DAK tahun 2009, namun mantan orang nomor dua di Kota Probolinggo ini justru terseret lagi dalam kasus Korupsi dalam pembangunan Gedung Islamic Center yang merugikan keungan negara sebesar Rp750 juta berdasarkan hasil audit Akuntan Publik pada tahun 2018. 
 
Dihadapan Majelis Hakim, Ahli Akuntan Publik Dr. M. Achsin menjelaskan, bahwa hasil temuannya terkait kerugian keuangan negara dalam pembangunan Gedung Islamic Center yang dilakan pada tahun 2018 lalu adalah sebesar Rp750 juta. 
 
“Ada temuan sebesar tujuh ratus lima puluh juta,” kata Dr. M. Achsin. 
 
Dan kerugian keuangan negara itulah yang diminta untuk dipertanggungjawabkan oleh terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. 
 
“Kerugian negara ia seperti yang dijelaskan oleh Ahli tadi dari Akutan Publik AHT. Dan itulah dalam dakwaan kita,” kata JPU Arif Fatchorahmman, SH., MH mendapaingi Kasi Pidusus 
 
Pembangunan GIC berlangsung dalam 3 (tiga) tahap, yang pertama pada tahun 2012 yang menelan anggaran sebesar Rp4,6 miliar, dan tahap dua pada tahun 2013 dengan nilai anggaran sebesar Rp825,6 juta serta tahap tiga juga ada tahun 2103 dengan jumlah anggaran 1.15 miliyar rupiah. 
 
Ternyata dalam pelaksanaan pembangunan gedung tersebut, di mana terdakwa selaku Sub Kontrak darimpemenang lelang yang mengerjakan proyek pembangunan gedung itu, diduga terjadi Mark Up hingga merugikan keuangan negara sebesar Rp750 juta. 
 
Dalam kasus ini, tidak hanya Suhadak yang diseret oleh JPU ke gedung pengadil orang-orang Koruptor. Namun pada tahun 2016, Kejari Probolinggo sudah terlebih dahulu menyeret 3 (tiga) terdakwa dari Dinas PU, yakni Purnomo, Dini Santi Ikawati dan Johan Wahyudi. 
 
Ketiganya (Purnomo, Dini Santi Ikawati dan Johan Wahyudi) dinyatakan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang diancam dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jis Pasal 55 ayat (l) ke-1 KUHPidana. (Rd1)

News Tipikor JPU Hadirkan Ahli Audit Disidang Korupsi Pembangunan GIC Kota Probolinggo

berira korupsi .co - Senin, 29 Aprl 2019, Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Probolinggo, akhirnya dapat menghad...

Adakah Tersangka Lain Dalam Kasus Suap Bupati Malang Rendra Kresna ?

12.32 beritakorupsi 5

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2UE5Ws2wNHneMYUa37aJ4MmqHDqtjemS3gbBQlcKquV6svCAc4Aa7tsZPn-kzgbrqITDbDhe7An5xmpLIqN-4x2R7HgB51Pj09RgrR2XU47szes_ikyECk_G7UQwqqcZX79ANkCpt5ig/s1600/Rendra.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="412" data-original-width="1096" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2UE5Ws2wNHneMYUa37aJ4MmqHDqtjemS3gbBQlcKquV6svCAc4Aa7tsZPn-kzgbrqITDbDhe7An5xmpLIqN-4x2R7HgB51Pj09RgrR2XU47szes_ikyECk_G7UQwqqcZX79ANkCpt5ig/s640/Rendra.jpg" width="640" /></a></div>
JPU Menyebutkan; Uang sebesar Rp2.745 Miliyar diterima terdakwa Rendra Kresna dari Ubaidillah sebagai fee proyek, dan sebesar Rp850 juta digunkana terdakwa untuk renovasi rumah anknya 
 
 
beritakorupsi.co - Salah satu kejahatan yang luar biasa adalah Tindak Pidana Korupsi. Dan kasus Tindak Pidana Korupsi suap sudah jelas melibatkan dua pihak, yaitu penerima suap adalah pihak penyelenggara negara atau PNS (Pegawai Negeri Spil) atau yang dikenal di zaman Naw ini adalah ASN (Aparatur Spil Negara) yang diatur dalam Pasal 12 huruf a, huruf b, B dan atau Pasal 11 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, sedangka pemberi suap adalah pihak swasta baik sebagai perseorangan maupun pengusaha yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, b dan atau Pasal 13 Undang-undang yang sama. 
 
Namun tak sedikit kasus Korupsi Suap yang ditangani oleh Aparat Pengak Hukum (APH) Khususnya oleh Kepolisian/Kejaksaan di Jawa Timur diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya hanya penerima suap dan dijerat dengan Pasal 11 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara pemberi uang suap itu “SELAMAT”. 
 
Ibarat ungkapan, “ada Api ada Asap”. Kalau ada penerima Suap sudah pasti ada pemberi Suap. 
Dari ratusan bahkan ribuan Kasus Korupsi di tanah air yang ditangani KPK sejak dibentuknya KPK dan berlakunya UU Tindak Pidana Korupsi, salah satu diantaranya adalah kasus Korupsi Suap Bupati Malang Rendra Kresna. 
 
Dan saat ini Rendra Kresna sudah diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya dengan tuduhan, menerima suap, dan dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut, sebagaimana dakwaan Jaksa KPK yaitu Pasal 12 huruf b junckto Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana teteh dtambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jis Pasal 55 ayat (1) Ke-1, Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, dan dituntut pidana penjara selama 8 tahun. 
 
Atas perbuatan terdakwa Rendra Kresna, JPU KPK menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun denda sebesar Rp200 juta subsidair 6 bulan kurungan, dan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti atau mengembalikan uang suap yang dinikmati oleh terdakwa  sebesar Rp4.075.000.000 (empat miliyar tujuh puluh enam juta rupiah) dari total uang yang diterima terdakwa sejumlah Rp7.502.300.000 (tujuh miliar lima ratus dua juta tiga ratus ribu rupiah) serta pencabutan hak Politik selama 5 (lima) tahun. 
 
Surat tuntutan itu sudah dibacakan oleh Tim JPU KPK dalam persidangan yang berlangsung di ruang sidang Cadra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo Jawa Timur, pada Kamis, 25 April 2019. 
 
Pertanyaannya, Siapa yang terlibat dalam pemberian uang suap terhadap Bupati Malang Rendra Kresna melalui Eryk Armando Talla pada tahun 2010 - 2014 ? Atau dari siapa saja uang suap sebesar Rp7.502.300.000 (tujuh miliar lima ratus dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang diterima terdakwa Rendra Kresna ? 
 
Apakah KPK akan mengungkap dan menyeret pihak-pihak yang terlibat pemberian maupun yang menikmati uang “haram” itu ? 
 
Memang KPK tidak hanya menyeret terdakwa Rendra Kresna ke Pengadilan Tipikor untuk diadili dimuka persidangan dihadapan Majelis Hakim. Melainkan  Jaksa KPK juga sudah terlebih dahulu menyeret Ali murtopo selaku pemberi suap. 
 
Ali Murtopo pun sudah terlebih dahulu divonis pidana penjara selama 3 tahun dari tuntutan JPU KPK selama 4 tahun,  serta di hukum untuk mengembalikan uang sebesar Rp1.8 miliyar dari tuntutan JPU KPK sejumlah Rp2.717.745.000. 
 
Mengapa ada uang pengembalian dari Ali Murtopo selaku pemberi suap ? Sebab dalam dakwaan dan surat tuntutan JPU KPK serta putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang mengatakan, bahwa total uang sebagai fee proyek APBD Kabupaten Malang yang dikerjakan oleh Ali Murtopo dan pihak lain yang seharusnya diberikan Ali Murtopo ke terdakwa Rendra Kresna adalah sebesar Rp5.589.479.300. 
 
Ternyata Ali Murtopo hanya menyerahkan sebesar Rp3.026.000.000, sedangkan sisanya dinikmati sendiri oleh Ali Murtopo. Sehingga Ali Murtopo divonis sebagai pemberi suap namun di hukum juga untuk mengembalikan duit “haram” yang dinikamtinya. 
 
Disis lain, JPU KPK menyebutkan dalam surat tuntutan serta fakta persidangan, bahwa ada pihak lain yang terlibat dalam pemberian uang suap sebagai fee proyek terhadap terdakwa Rendra Kresna yaitu selain Ali Murtopo adalah Ubadillah sebesar Rp2.745.000.000. 
 
Dihadapan Majelis Hakim, JPU KPK pun merinci total uang yang diterima terdakwa Rendra Kresna, yang dalam surat dakwaan sebesar Rp7.502.300.000 menjadi Rp5.675.000.000 yang  dalam surat tuntutan dengan rincian ; 
 
1. Sebesar Rp480 juta yang dipergunakan terdakwa Renda Kresna untuk membuat Gathering bersama beberapa Wartawan dan LSM di Kabupaten Malang untuk mengamankan perbuatan terdakwa membagi-bagikan proyek kepada Tim Suksesnya 
 
2. Sebesar Rp500 juta dari Ali Murtopo, diterima terdakwa pada tanggal 13 Januari 2012,; 3. Sebesar Rp750 juta diterima terdakwa pada tanggal 16 Januari 2012,; 4. Sebesar Rp350 juta diterima terdakwa pada tanggal 14 Maret 2012 di rumah terdakwa di Pringgitan, Malang,; 5. Sebesar Rp2.745.000.000 merupakan fee dari Ubadillah, dan 6. Sebesar Rp850 juta yang dipergunakan terdakwa untuk renovasi rumah milik anak terdakwa rendra Kresna. 
 
JPU KPK menyebutkan, dari total uang yang diterima terdakwa sebesar Rp5.675.000.000, sudah dikembalikan sebesar Rp1.6 miliyar pada tanggal 12 Desember 2018 melalui rekening KPK di Bank BNI dengan nomor rekening 8844201805130019. 
 
Lalu apakah pihak-pihak yang terlibat dalam pemberian uang suap terhadap terdakwa Rendra Kresna tidak dianggap bersalah atau turut serta dalam Pasal 55 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) atau pemberian itu dianggap sah sesuai dengan peraturan yang berlaku ?. 
 
Apakah pemberian uang sebesar Rp2.745.000.000 oleh Ubadillah terhadap Bupati dianggap sah sesuai aturan yang belaku atau sebaliknya ?. Bagaimana pula dengan uang digunakan oleh terdakwa untuk merenovasi rumah anakanya terdakwa sendiri ? apakah renovasi itu langsung dilakukan oleh terdakwa sendiri atau terdakwa memberikan uang terhadap anaknya ? apakah itu juga dianggap sah ? Atau itu hanya menjadi tanggung jawab terdakwa ? 
 
Selain Rendra Kresna selaku penerima suap, masih ada teman yang juga tim Sukses Rendra Kresna pada saat Renda Kresna maju sebagai calon Bupati Malang pada tahun 2010 - 2016, dan periode kedua pada tahun 2016 - 2021. Namun hingga saat ini Eryk Armando Talla belum disidangkan, karena KPK belum melimpahkan perkaranaya ke ke Pengadilan Tipikor Surabaya. 
 
Namun menurut Jaksa KPK kepada wartawan media ini, bahwa perkara Eryk Armando Talla direncakan akan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor setelah Hari Raya Idul Fitri tahun ini. 
 
“Kemungkinan habis lebaran ini,” kata JPU KPK Abdul Bisri, Kamis, 25 April 2019. (Rd1)

News Tipikor Adakah Tersangka Lain Dalam Kasus Suap Bupati Malang Rendra Kresna ?

JPU Menyebutkan; Uang sebesar Rp2.745 Miliyar diterima terdakwa Rendra Kresna dari Ubaidillah sebagai fee proyek, dan sebesar Rp850 juta d...

BERITAKORUPSI.CO

Kasus Korupsi “OTT” Pemotongan Pajak Oleh Plt. Sekretaris BPPKAD Gresik

Plt. Sekretaris BPPKAD Gresik Diadili Karena Korupsi “OTT” Pemotongan Pajak

Peraturan Lelang Gula Bermasalah

Kepala SMPN 2 Tulungagung Diadili Dalam Kasus Korupsi Tangkap Tangan Jilid II

JPU Hadirkan 7 Saksi Di Sidang Korupsi Dana Jasmas Pemkot Surabaya Rp4.9

JPU Hadirkan Ahli Audit Disidang Korupsi Pembangunan GIC Kota Probolinggo

Adakah Tersangka Lain Dalam Kasus Suap Bupati Malang Rendra Kresna ?

Arsip Blog

Arsip Berita

Terkini

PIDANA KORUPSI