Sidang Perkara Suap Wali Kota Pasuruan Setiyono Terungkap, ‘Penyelesaian Proyek Di Karaoke Dinas PUPR’

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjE60ZB-nncIt-aVhnHpDypWGMSvbkNcgdnl3Yg4EEr-yRPc8Brfag487WApmGtY1b-wFboehdYa9sRlMLIVBQhZuxOBEb6NqbDP3vEkEzSrbawjlNFPBpu-se5CxQA_RVCHiMinzAcDyk/s1600/IMG20190318110611.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="548" data-original-width="768" height="456" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjE60ZB-nncIt-aVhnHpDypWGMSvbkNcgdnl3Yg4EEr-yRPc8Brfag487WApmGtY1b-wFboehdYa9sRlMLIVBQhZuxOBEb6NqbDP3vEkEzSrbawjlNFPBpu-se5CxQA_RVCHiMinzAcDyk/s640/IMG20190318110611.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Dedik Usdikari (Kasubsi Sarana dan Prasarana ULP), Samsul Rizal (Kepala Bidang Dinas PUPR), Akung N (Kabid Dinas PUPR), Roni Abas (Kepala Seksi Perencanaan Dinas PUPR), Arif Brilianto, Agus Widodo (Ketua Kelompok Kerja II ULP), Wakhfudi Hidayat (Kepala Sub Bagian Pengendalian ULP), Siti Amini selaku Kepala Dinas Koperasi dan UMKM (dihadapan Majelis Majelis Hakim) dan Njoman Swasti selaku Kepala BLP.</td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: large;"><b>JPU KPK Kiki Ahmad Yani : Proses lelang proyek pekerjaan yang tidak sesuai dengan prosedur dapat dilakukan penyidikan baru </b></span><br /> <br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Pasuruan ternyata tidak hanya mengurusi proyek pekerjaan pembangunan, melainkan juga urusan “mengendorkan urat-urat yang tegang” akibat pekerjaan para pejabat ataupun pegawai bersama pihak-pihak lainnya.<br /><br />Bayangkan saja, salah satu cara untuk penyelesaian proses proyek di Dinas PUPR Kota Pasuruan TA 2018 antara pejabat ULP (Unit Layanan Pengadaan) dengan kontraktor, diselesaikan di ruang Karaoke Dinas PUPR Kota Pasuruan.<br /><br />Agus Widodo selaku Ketua Pokja (Kelompok Kerja) II ULP, Dedik Usdikari (Kasubsi Sarana dan Prasarana ULP) dan Roni Abas dan (Kepala Seksi Perencanaan Dinas PUPR) bersama Haji Ahmad, memaanfatkan ruang Karaoke di Dinas PUPR Kota Pasuruan. Dalam ruang Karaoke itulah Haji Ahmad menyerahkan uang “siluman” sebesar Rp50 juta untuk urusan proyek tahun 2018.<br /><br />Tidak hanya itu. Agus Widodo, ternyata melakukan negoisasi dengan pihak kontraktor yang akan mengerjakan proyek bernilai sekitar Rp5 miliyar berdasarkan PL (penunujkan Langsung) sebelum proses penunjukan di mulai. <br /><br />Yang lebih konyolnya lagi, Seorang Kepala Dinas KUMKM (Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) yaitu Siti Amini, tidak melaporkan pekerjaannya ke atasannya, yakni Wali Kota Setiyono melainkan membuat melaporkan proses lelang PLUT-KUMKM (Pusat Layanan Usaha Terpadu - Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke Edy Trisulo Yudo selaku Kepala Bagian (Kabid) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan yang juga adi kandung Wali Kota Setiyono (terdakwa), yang dalam surat dakwaan JPU KPK disebutan, bahwa Edy Trisulo Yudo sebagai Wali Kota 2 yang memperoleh Proyek bersama Wartawan, Wawali (Raharto Teno Prasetyo),; Anggota DPRD Pasuruan,; Partai Politik,; Tim sukses sewaktu Terdakwa Setyono ikut Pilkada, yaitu Kaji Yunus,; Kaji,; Kodir dan Kaji Mali,; AKLI (Asosiasi Jasa Kelistrikan),; TANDON (rekanan yang merupakan pilihan Dwi Fitri Nurcahyo dan disetujui Terdakwa),; dan Pihak-pihak lain yang diplotting oleh Terdakwa.<br /><br />Hal inlah yang terungkap dalam persidangan kasus perkara Korupsi Suap tangkap tangan oleh KPK pada tanggal 3 Oktober 2018 terhadap 3 (tiga) terdakwa dalam dua perkara, yaitu Setiyono selaku Wali Kota Pasuruan (perkara tersendiri), dan terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kadis PUPR) Kota Pasuruan bersama terdakwa II Wahyu Tri Hardianto (pegawai Honorer Kelurahan) yang berlangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya dengan Ketua Majelis Hakim I Wayan Sosiawan dan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) Yakni Kusdarwanto dan Bagus Handoko serta  Panitra Pengganti Slamet Suripta, yang dihadiri oleh Penasehat Hukum (PH) para terdakwa, pada Senin, 18 Maret 2019.<br /><br />Sidang yang berlangsung, pada Senin, 4 Maret 2019, adalah agenda mendengarkan keterangan 9 (sembilan) orang saksi yang dihadirkan Tim PU KPK Kiki Ahmad Yani, Ferdian Adi Nugroho, Amir Nurdianto, I Wayan Riana, Taufiq Ibnugroho dan Bayu Satriyo ke muka persidangan dihadapan Majelis Hakim, untuk 3 (tiga) terdakwa, yaitu Setiyono, Dwi Fitri Nurcahyo dan Wahyu Tri Hardianto. <br /><br />Saksi yang dimaksud adalah Dedik Usdikari (Kasubsi Sarana dan Prasarana ULP), Samsul Rizal (Kepala Bidang Dinas PUPR), Akung N (Kabid Dinas PUPR), Roni Abas (Kepala Seksi Perencanaan Dinas PUPR), Arif Brilianto, Agus Widodo (Ketua Kelompok Kerja II ULP), Wakhfudi Hidayat (Kepala Sub Bagian Pengendalian ULP), Siti Amini selaku Kepala Dinas Koperasi dan UMKM dan Njoman Swasti selaku Kepala BLP.<br /><br />Namun dihadapan Majelis Hakim, Siti Amini selaku Kepala Dinas Koperasi dan UMKM sempat membantah atau tidak mengakui. Pada hal, dalam sindag sebelumnya, Edy Trisulo Yudo selaku Kepala Bagian (Kabid) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan.<br /><br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh5aZVqIfq15Q66sifpxSuni_45u4OdBNM6LgMc8tM9jKzCNCrV7pmKLgmW5-WQmgiUrqv8Z90E50qz84T8WG8ulQ9MffKH7C3SERT1bvPiXCDCcRS4JO2E86EVGc1NlXJsJkViAdloHzM/s1600/IMG20190318110640.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="494" data-original-width="768" height="410" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh5aZVqIfq15Q66sifpxSuni_45u4OdBNM6LgMc8tM9jKzCNCrV7pmKLgmW5-WQmgiUrqv8Z90E50qz84T8WG8ulQ9MffKH7C3SERT1bvPiXCDCcRS4JO2E86EVGc1NlXJsJkViAdloHzM/s640/IMG20190318110640.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">(Berdiri, kiri) Siti Amini selaku Kepala Dinas Koperasi dan UMKM</td></tr> </tbody></table> “Saya tidak pernah melaporkan ke Edy,” kata si Siti mengelak. <br /><br />Namun setelah JPU KPK menunjukkan buki dihadapan Majelis Hakim, Siti Amini pun tak dapat mengelaknya lagi. “ibarat main catur Skak Mat”. <br /><br />“Karena Pak Edy lebih dekat dengan Wali Kota,” jawan si Siti beralasan mengapa membuat laporan ke si Edy, adik kandung terdakwa Setiyono.<br /><br />Selain itu terungkap pula, bahwa Kepala Dinas KUMKM ini bersama Pokja ULP lainnya juga menerima uang “siluman” sebagai uang lembur, di mana uang itu tidak atau bersumber darimana. <br /><br />Yang diketahui Siti dan anggota Pokja ULP adalah, bahwa uang itu diterima dari terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo sebagai uang lembur. Dan uang itu pun sudah dikembalikan ke KPK setelah Setiyono ditangkap KPK. <br /><br />“Sudah kami kembalikan, itu dikumpulkan,” kata Agus menjawab pertanyaan Jaksa KPK Kiki.<br /><br />Terkait adanya negoisasi antara Agus Widodo dengan si “Kingkong” alias Haji Unus tidak dapat mengelak lagi. Agus pun mengakui negoisasi itu saat ditanya JPU KPK. Haji Unus saat ini adalah sebagai Caleg DPRD Jatim dari Hanura.<br /><br />“Terkait pengadaan lelang ini, bisa dilakukan proses hukum,” kata JPU KPK Kiki<br /><br />Sementara, terkait penerimaan uang oleh Agus Widodo Cs dari Haji Ahmad di ruang Karaoke di Dinas PUPR yang ditanyakan PH terdakwa, tidak diakuinya. Pada hal pemberian uang oleh Haji Unus ke Agus disaksikan oleh Terdakw Dwi.<br /><br />Tidak hanya itu. Saat PH terdakwa Dwi menanyakan proses lelang puluhan proyek ke Dedy selaku Kepala ULP, tak dapat menjelaskannya.<br /><br />Seusai persidangan. JPU KPK Kiki Ahmad Yani mengatakan, bahwa proses pengadaan lelang yang tidak sesuai dengan prosedur dapat dilakukan penyidikan, namun akan menunggu terlebih dahulu hingga proses persidangan ini berakhir.<br /><br />JPU KPK Kiki menambahkan, bahwa proyek PL berdasarkan Perpres perubahan dapat dilakukan dengan jumlah anggaran sebesar Rp5 miliyar, namun Kiki mengatakan, bahwa tidak boleh dilakukan negoisasi dan peserta lelang tidak boleh hanya 1.<br /><br />“Bisa dilakukan penyidikan baru. Ini kan tangkap tangan, di mana dalam kasus ini kita fokus untuk menyelesaikan dalam waktu 20 hari. Jangan karena kasus lainnya, kasus pokoknya menjadi tertunda. Harus fokus untuk menuntaskan ini,” kata JPU KPK Kiki.<br /><br />Saat ditanya lebih lanjut, terkait pihak-pihak yang terlibat dalam pemberian suap terhadap Wali Kota melalui Kepala Dinas, yaitu para kontraktor dan Asosiasi di Kota Pasuruan, JPU KPK Kiki mengatakan, tidak menutup kemungkinan tetapi menunggu proses persidangan yang saat ini berlangsung selesai dulu.<br /><br />Kata “menunggu” yang diucapkan JPU KPK Kiki Ahmad Yani tak jauh beda dengan yang diucapkan JPU KPK lainnya dalam perkara suap tangkap tangan KPK terhadap Wali Kota Mojokerto, Wali Kota Batu, Bupati Jombang, Bupati Nganjuk, Bupati Mojokerto, Kasus suap DPRD Kota Malang, Komisi B DPRD Jatim, Bupati Tulungagung, Wali Kota Blitar.<br /><br />Dan bisa jadi kata “menunggu” yang tidak ada kepastian akan hilang dengan sendirinya karena masyarakat telah “bosan” menunggunya. Sebab “menunggu adalah pekerjaan yang tidak berujung dan yang paling membosankan”.<br /><br />Terpisah. Penasehat Hukum terdakwa Dwi Fitri Nurcahyo mengatakan, bahwa terdakwa akan membuka kasus yang belum terungkap dalam persidangan termasuk dalam dakwaan Jaksa. Selain itu, Proyek lain yang dianggap bermasalah akan dilaporkan ke aparat penegak hukum baik  KPK, Kejaksaan maupun ke Kepolisian.<br /><br />“Masih banyak yang belum terungkap. Makanya terdakwa baru menyadari sekarang akan mengungkap semuanya termasuk rarusan proyek yang bermasalah yang belum terungkap dalam persidangan maupun dakwaan KPK. Bahkan akan membuat laporan ke KPK atau ke Kejaksaan atau juga ke Kepolisian,” kata Tim Penasehat Hukum terdakwa<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjrfIQtKdJ6wM8GCyHvKfJxSBc11IWs0W9lBP2yz_A7cFdOLBSuiZ1yJSVfxeDoAPza6Sg5tZ2fcVuKRpzhc_Pg9pA1diNNxIor2oKxLl5Gbp4i95io1MZUoPSySgAT9UzIKcHntsqs-Ec/s1600/IMG20190318120455.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjrfIQtKdJ6wM8GCyHvKfJxSBc11IWs0W9lBP2yz_A7cFdOLBSuiZ1yJSVfxeDoAPza6Sg5tZ2fcVuKRpzhc_Pg9pA1diNNxIor2oKxLl5Gbp4i95io1MZUoPSySgAT9UzIKcHntsqs-Ec/s640/IMG20190318120455.jpg" width="640" /></a></div> <br /> <br /> Saat ditanya bagaimana cara terdakwa untum membuat laporan terkait ratusan proyek yang bermasalah di Pasuruan, menurut PH terdakwa akan dilakukan oleh masyarakat yang tergabung melalui Lembaga Suwadaya Masyarakat atau LSM. <br /><br />“Masyarakata melalui LSM yang akan melaporkannya. Kita maupun masyarakat meminta penegakan hukum, bahkan terdakwa siap bertanggung jawab bilamana terlibat. Yang diinginkan masyarakat adalah penegakan hukum yang seadil-adilnya,” kata Tim PH terdakwa kemudian. <br /><br />Seperti yang diberitakan sebelumnya. Kasus ini berawal pada tanggal 3 Oktober 2018. Di mana pada saat itu KPK mengamankan 4 (emapt) tersangka/terdakwa, yaitu pengusaha kontraktor (Direktur CV Mahadhir) Muhammad Baqir selaku penyuap,; Setiyono selaku Wali Kota Pasuruan periode 2016 - 2021, Dwi Fitri Nurcahyo selaku Kepala Dinas  Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kadis PUPR) Kota Pasuruan dan Wahyu Tri Hardianto, orang kepercayaan Kadis PUPPR (pegawai Honorer Kelurahan) ketiganya selaku penerima suap<br /><br />Namun, Muhammad Baqir sudah terlebih dahulu diadili dan dinyatakan terbukti bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi memberikan uang suap sebesar Rp115 juta kepada Wali Kota Setyono melalui Dwi Fitri Nurcahyo sebagai fee 7.5% dari proyek PLUT-KUMKM (Pusat Layanan Usaha Terpadu - Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah)  Tahun Anggaran 2018 dengan anggaran dari APBD Kota Pasuruan sebesar Rp2.213.496.000.00 (dua milyar dua ratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah. <br /><br />Sebagai “hadiah” atas perbuatan Muhammad Baqir, Majelis Hakim pun menghukumnya dengan (Muhammad Baqir) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Dan saat ini yang diadili adalah ketiga terdakwa (Setiyono, Dwi Fitri Nurvahyo dan Wahyu Tri Hardianto) sebagai penerima suap dari Muhammad Baqir.<br /><br />Namun ternyata, uang suap yang diterima terdakwa Setiyono dan Dwi Fitri Nurvahyo serta Wahyu Tri Hardianto dari Muhammad Baqir adalah “pintu masuk” untuk “membuka” uang suap dari pihak-pihak lain, yaitu rekanan atau kontraktor sekaligus sebagai tim sukses Setiyono pada saat pencalonan sebagai Wali Kota, yaitu M. Wongso Kusumo selaku Direktur CV. Sinar Perdana yang juga Ketua Gapensi, Achmad Fadoli, Andi Wiyono dan Prawito atau dikenal dengan istilah “Trio Kuwek-Kuwek”<br /><br />Menurut Penuntut Umum KPK dalam surat dakwaannya, bahwa total uang suap sebagai fee Proyek yang diterim terdakwa Setiyono sajak 2016, 2017 dan 2018 adalah sejumlah Rp2.967.243.360 (dua milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah), sedangkan yang diterima terdakwa Dwi Fitri Nurcahyo dan Wahyu Tri Hardianto sejumlah Rp1.528.000.000 (satu milyar lima ratus dua puluh delapan juta rupiah), di mana duit itu kemudian diserahkan ke terdakwa Setiyono.<br /><br />Suksesnya  yang memiliki cara tersendiri untuk “merangkul” massa yang sebanyak-banyaknya,  dan piawai untuk mengarahkan masyarakay agar memilih sang jagoannya. Dan para tim sukses itu akan lebih sukses lagi bila sang kandidatnya terpilih dan dilantik menjadi Kepala Daerah (Bupati/Wali Kota), karena pekerjaan-pekerjaan (proyek) sudah menunggunya sebagai imbalan atas jerihpayahnya menghantarkan jagoannya menjadi Kepala Daerha. Dan bila bernasib sial, maka akan senasib seperti Wali Kota Pasuruan Setiyono.<br /><br />Namun yang memalukan dalam kasus ini adalah keterlibatan Wartawan, bukan mendapat berita sesuai dengan UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalis, melainkan memperoleh proyek APBD dari terdakwa begitu juga dengan LSM. <br /><br />Itulah yang terjadi dalam kasus Korupsi Suap tangkap tangan KPK terhadap beberapa Kepala Daerah Khussunya di Jawa Timur, termasuk di Kota Pasuruan yang menyeret sang Wali Kota Setiyono. Hal itu terungkap dari surat dakwaan serta pengakuan dari saksi yang dihadirkan PU KPK pada sidang kali ini (Senin, 4 Maret 2019).<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgiRPUHtSrp_zPVD33VaESsc2z0yK0Atqwe5PSOiZyfs-dApAIViOKIcB04ncuiqV6Nfgw_eb16xEJap4zaz_SWoWaTydglTsaT11eDmBrwSDg60aHAA_aIuyAQtywxyTp2pzrU29i0k-I/s1600/IMG20190318120203.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="370" data-original-width="768" height="308" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgiRPUHtSrp_zPVD33VaESsc2z0yK0Atqwe5PSOiZyfs-dApAIViOKIcB04ncuiqV6Nfgw_eb16xEJap4zaz_SWoWaTydglTsaT11eDmBrwSDg60aHAA_aIuyAQtywxyTp2pzrU29i0k-I/s640/IMG20190318120203.jpg" width="640" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <br /></div> Dalam surat dakwaan Jaksa KPK dijelaskan, berawal sekitar bulan Maret atau April 2016, setelah terdakwa Setiyono dilantik menjadi Walikota Pasuruan, terdakwa Setiyono memanggil Dwi Fitri Nurcahyo selaku Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Pasuman serta Tim Sukses terdakwa saat mencalonkan diri sebagai Walikota Pasuruan yakni Prawito, Andi Wiyono dan Achmad Fadoli ke Rumah Dinas Walikota. Pertemuan dilakukan dengan maksud Terdakwa meminta Dwi Fitri Nurcahyo, Prawito, Andi Wiyono dan Achmad Fadoli untuk membuat plotingan paket pekerjaan dan menentukan pemenang tetang paket pekerjaan dilingkungan Kota Pasuruan pada TA 2016.<br /><br />Atas pemintaan terdakwa tersebut. selanjutnya Dwi Fitri Nurcahyo, Prawito, Andi Wiyono dan Achmad Fadoli membuat plottingan paket pekerjaan TA 2016 dengan mengakomodir Tim Sukses Terdakwa, Asosiasi Pengusaha Jasa Konstruksi, LSM, Wartawan dan pihak-pihak lainnya. <br /><br />Setelah plottingan selesai dibuat, kemudian diserahkan kepada Terdakwa, dimana terdakwa kemudian memberi masukan beberapa nama rekanan yang dikenal terdakwa. Setelah final lalu Terdakwa meminta Dwi Fitri Nurcahyo agar menyerahkan plottingan itu ke seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD di Dinas Kota Pasuruan, dan ke Asosiasi Pengusaha Jasa Konstruksi. <br /><br />Pada kesempatan itu, terdakwa berkata kepada Dwi Fitri Nurcahyo bahwa “Wali Kota (terdakwa) banyak kebutuhan uang, dan meminta Dwi Fitri Nurcahyo dapat memahaminya". selanjutnya terdakwa menyerahkan sepenuhnya kepada Dwi Fitri Nurcahyo mengenai cara memenangkan perusahaan yang telah di plotting, kemudian terdakwa menyampaikan kepada Dwi Fitri Nurcahyo, Prawito, Andi Wiyono dan Achmad Fadoli, bahwa terdakwa meminta commitment fee iumbalan sejumlah 5% (lima persen) untuk pekerjaan bangunan gedung/jalan diatas tanah, dan 7.5% (tujuh setengah persen) untuk pekerjaan plengsengan atau saluran air. <br /><br />Sekitar bulan April 2016, lanjut PU KPK, terdakwa meminta Dwi Fitri Nurcahyo untuk mengumpulkan seluruh Asosiasi Pengusaha Jasa Konstruksi yang ada di Kota Pasuruan guna melakukan pertemuan di Gedung Gradika Komplek Rumah Dinas Walikota Pasuruan. Dalam pertemuan tersebut, terdakwa memberikan arahan terkait masalah pengadaan barang dan jasa yang akan dilaksanakan di Kota Pasuruan. <br /><br />Selepas pertemuan tersebut, Dwi Fitri Nurcahyo, Tim Sukses Terdakwa, Ketua serta Sekretaris Asosiasi Pengusaha Jasa Konstruksi melakukan pertemuan terbatas di rumah Dinas Walikota Pasuruan. Pada pertemuan tersebut, Dwi Fitri Nurcahyo membagikan daftar plottingan pekerjaan kepada para Ketua Asosiasi, dan menyampaikan bahwa setiap pemenang lelang harus memberikan commitment fee imbalan bagi terdakwa sejumlah 5% (lima persen) untuk pekerjaan bangunan gedung/jalan diatas tanah, dan 7,5% (tujuh setengah persen) untuk plengsengan atau saluran air.<br /><br />Setelah Ketua dan Sekretaris Asosiasi Pengusaha Jasa Konstruksi memperoleh daftar plottingan paket pekerjaan di lingkungan Kota Pasuruan TA 2016, selanjutnya paket pekerjaan itu dibagikan kepada anggota masing-masing asosiasi, dengan menyampaikan bahwa dari setiap paket pekerjaan terdapat commitment fee/imbalan yang harus diberikan pemenang lelang kepada terdakwa sebagaimana yang disampaikan Dwi Fitri Nurcahyo sebelumnya. <br /><br />Bahwa terdakwa Setiyono secara langsung, ada juga memberikan paket pekerjaan tersendiri kepada Prawito, Andi Wiyono dan Achmad Fadoli selaku tim sukses terdakwa pada saat mencalonkan diri menjadi Walikota Pasuruan.<br /><br />Sebelum lelang pekerjaan TA 2016 dilaksanakan, terdakwa memanggil Dwi Fitri Nurcahyo dan Agus Setiyono (Koordinator Konsultan Perencana dan Pengawasan Kota Pasuruan) ke rumah dinas Walikota Pasuruan. Saat bertemu, terdakwa meminta Agus Setiyono untuk membantu proses penyusunan perencanaan di Kota Pasuruan. <br /><br />Selanjutnya Agus Setiyono dan Dwi Fitri Nurcahyo yang mengatur semua proses perencanaan proyek di Pemerintahan Kota Pasuruan, dan kepada siapa paket pekerjaan konsultan tersebut diberikan. Untuk paket pekerjaan konsultan, disepakati commitment fee/mbalan untuk terdakwa sejumlah 10% (sepuluh persen) dari nilai kontrak setelah dipotong pajak, kemudian terdakwa meminta Dwi Fitri Nurcahyo untuk menerima uang commitment fee yang dipungut dari pemenang paket pekerjaan konsultan, dan selanjutnya diberikan kepada terdakwa.<br /><br />Bahwa terdakwa beberapa kali melakukan pertemuan dengan lintas Asosiasi Jasa Konstruksi di Rumah Dinas Walikota dalam rangka membahas upaya pengamanan lelang, agar nanti “manten" alias rekanan/perusahaan yang sudah di plott menjadi pemenang lelang tersebut, bisa memenangkan paket pekerjaan yang telah ditentukan terdakwa. Dalam beberapa pertemuan tersebut, terdakwa menyampaikan, bahwa Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Pasuruan bertugas membuka akses bagi “manten” untuk menyusun kelengkapan persyaratan administrasi. Selanjutnya Dwi Fitri Nurcahyo menemui kepala ULP yakni Dedik Usdikari dengan maksud meminta ULP untuk membantu para rekanan atau penyedia jasa yang telah ditunjuk oleh Terdakwa.<br /><br />Sebelum dilaksanakan lelang/tender, ada beberapa rekanan yang datang secara langsung menemui Dedik Usdikari, dimana rekanan tersebut sudah menyebut nama paket pekerjaan yang menjadi miliknya atau akan dikerjakan olehnya sesuai plottingan dari terdakwa. Setelah itu, pada saat pembukaan lelang/tender, Dedik Usdikari menyampaikan kepada anggota Kelompok Kerja (Pokja) ULP Kota Pasuruan, bahwa ada rekanan penyedia jasa yang merupakan titipan, dan agar dibantu dalam proses pemenangan lelang. Bahkan Dwi Fitri Nurcahyo juga melakukan pengecekan secara langsung ke ruang kerja Pokja untuk melihat hasil evaluasi lelang atau tender paket kegiatan, jika ada rekanan yang sudah jadi “manten” tidak lulus, maka Dwi Fitri Nurcahyo meminta pokja memberikan toleransi.<br /><br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEipuoEj_MWewPSSpcrG7iaYT9tKNFVk-AIuPGn7sbU4gcoc-Rd7j4po_qlGPPUzbL3i_Wey0F8f1xFtqRwSGiKgIB4qSSxaqWYftO6KkhSYKdhiF1K6fToPjlLHoIEu8Cp0hCl8s2GL37I/s1600/Setiyono+dan+M.+Baqir.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEipuoEj_MWewPSSpcrG7iaYT9tKNFVk-AIuPGn7sbU4gcoc-Rd7j4po_qlGPPUzbL3i_Wey0F8f1xFtqRwSGiKgIB4qSSxaqWYftO6KkhSYKdhiF1K6fToPjlLHoIEu8Cp0hCl8s2GL37I/s640/Setiyono+dan+M.+Baqir.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">terdakwa Setiyono dan terpidana Ali Baqir </td></tr> </tbody></table> Setelah para rekanan memenangkan paket pekerjaan, sebagian rekanan pemenang lelang TA 2016 memberikan commitment fee berupa uang secara langsung kepada terdakwa di rumah dinas Walikota, dan sebagian menyerahkannya melalui Dwi Fitri Nurcahyo. Adapun commitment fee yang diterima terdakwa adalah sebagai berikut :<br /><br />a. Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) diterima Terdakwa melalui Dwi Fitri Nurcahyo dan Agus Setiyono untuk paket pekerjaan konsultan. <br /><br />b. Rp434.000.000 (empat ratus tiga puluh empat juta rupiah) yang diterima terdakwa melalui Dwi Fitri Nurcahyo untuk 11 (sebelas) paket pekerjaan yang dikerjakan Andi Wiyono, Wongso Kusumo, Siti Chalimah, Bambang Parikesit, Murti Cahyani dan rakanan lainnya. <br /><br />c. Rp267.441.735 (dua ratus enam puluh tujuh juta empat ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) yang diterima terdakwa dari Andi Wiyono untuk 11 (sebelas) paket Pekerjaan yang dikerjakan Andi Wiyono, Sugeng Cahya Patria, Suko Setyo dan rekanan lainnya. <br /><br />d. Rp229.000.000 (dua ratus dua puluh sembilan juta rupiah) yang diterima Terdakwa dari Achmad Fadoli untuk 9 (sembilan) paket pekerjaan yang dikerjakan Achmad Fadoli, Abd. Rasyid, Achmad Fauzi, Aunur Rofiq dan Sugiono Kartiadi Sudjoyo<br /><br />e. Rp169.000.000,(seratus enam puluh sembilan juta rupiah) yang diterima terdakwa dari Prawito untuk 9 (sembilan) paket pekerjaan yang dikerjakan Prawito, Arif Rozak, Fenty Bangkit Ardyansyah, Sugeng Cahya Patria dan rekanan lainnya. <br /><br />f. Rp125.000.000 (seratus dua puluh Iima juta rupiah) yang diterima Terdakwa dari Muhammad Yahya untuk 1 (satu) paket pekerjaan. <br /><br />Bahwa uang yang diterima secara langsung oleh terdakwa maupun yang diterima melalui Dwi Fitri Nurcahyo dari rekanan pemenang lelang paket pekerjaan konsultan dan konstruksi di lingkungan Kota Pasuruan TA 2016 seluruhnya berjumlah Rp1.474.441.735 (satu milyar empat ratus tujuh puluh empat juta empat ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah)<br /><br /><span style="font-size: large;"><b>II. Pada tahun 2017, duit duit commitmen fee/imbalan proyek yang diterima terdakwa dari para pemenang lelang paket pekerjaan TA 2017 sebesar Rp Rp878.801.625</b></span><br /><br />Pada sekitar awal bulan Januari 2017, terdakwa memutuskan untuk mengganti Kepala Dinas PUPR Kota Pasuruan dari Dwi Fitri Nurcahyo kepada Muhammad Agus Fadjar. Setelah mengganti Kepala Dinas PUPR, terdakwa mendapat saran dari Achmad Fadoli, Prawito dan Andi Wiyono untuk pengadaan paket pekerjaan di lingkungan Kota Pasuruan TA 2017,  sebaiknya melibatkan seluruh Asosiasi Pengusaha Jasa Konstruksi di Kota Pasuruan. Atas saran tersebut, terdakwa melakukan pertemuan dengan Achmad Fadoli, Prawito, Andi Wiyono dan Wongso Kusumo di Rumah Dinas Walikota Pasuruan, saat itu terdakwa meminta mereka berempat untuk membuat plottingan paket pekerjaan yang akan diadakan di tahun anggaran 2017, kemudian terdakwa menugaskan Wongso Kusumo untuk membagikan paket pekerjaan kepada seluruh Asosiasi dengan berkordinasi bersama Mohammad Agus Fadjar selaku Kepala Dinas PUPR Kota Pasuruan yang baru. <br /><br />Pada sekitar bulan April 2017, terdakwa meminta Mohammad Agus Fadjar untuk menyerahkan rekapan paket pekerjaan kegiatan Kota Pasuman TA 2017, baik paket pekerjaan yang akan dilakukan Penunjukan Langsung (PL) maupun Lelang Umum (LU), terdakwa bermaksud untuk mem-plotting seluruh paket pekerjaan tersebut. Berdasarkan rekapan paket pekerjaan Kota Pasuruan TA 2017 tersebut, kemudian terdakwa kembali melakukan pertemuan di Rumah Dinas Walikota Pasuruan dengan Achmad Fadoli, Prawito, Andi Wiyono dan Wongso Kusumo untuk mendiskusikan plottingan paket pekerjaan Kota Pasuruan TA 2017 tersebut. <br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjG5uZaB63o0ogghgAc7xOn_JVE_1q9y7UOb7PDsd7ycq46MKZy3egcPbArCTYUXW6Nq_XsaeIDr33diLrk9qE2vXhrPqDa8gqQaKDlJznUd4v8UGxkxkz7HrEwOsU3yDDBOanMvnhvFVk/s1600/Setiyono%252C+Dwi+dkk.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjG5uZaB63o0ogghgAc7xOn_JVE_1q9y7UOb7PDsd7ycq46MKZy3egcPbArCTYUXW6Nq_XsaeIDr33diLrk9qE2vXhrPqDa8gqQaKDlJznUd4v8UGxkxkz7HrEwOsU3yDDBOanMvnhvFVk/s640/Setiyono%252C+Dwi+dkk.jpg" width="640" /></a></div> <br /> Sekitar Mei 2017, plotting-an paket peketjaan Kota Pasuruan TA 2017 yang sudah mencantumkan nama rekanan/penyedia jasa calon pemenang lelang (manten) diberikan terdakwa kepada Mohammad Agus Fadjar untuk dilaksanakan dengan berkoordinasi bersama Wongso Kusumo terkait pembagian ke semua Asosiasi Pengusaha Jasa Konstruksi yang ada di Kota Pasuruan antara lain ; <br /><br />1. Paket Pekerjaan jatah terdakwa yang akan dibagikan terdakwa kepada rekanan yang dikenalnya,; 2. Paket Pekerjaan jatah Wakil Walikota yang memilih sendiri calon pemenangnya,; 3. Paket Pekerjaan jatah Tim Sukses terdakwa seperti Achmad Fadoli, Prawito, Andi Wiyono,; 4. Paket Pekerjaan untuk jatah lain-lain adalah pembagian proyek untuk tokoh Partai Politik dan Rim sukses dari Partai Pengusung,; 5. Paket Pekerjaan jatah untuk anggota DPRD, dimana calon pemenangnya dipilih oleh anggota DPRD sendiri,; 6. Paket Pekerjaan jatah untuk LSM dan Wartawan, dimana LSM dan wartawan memilih sendiri calon pemenangnya,; 7. Paket Pekerjaan jatah untuk AKLI (Asosiasi Ketenaga Listrikan) memilih sendiri calon pemenangnya,; 8. Paket Pekerjaan jatah untuk Dinas, dimana pemenangnya dipilih sendiri oleh Dinas-dinas,; 9. Paket Pekedaan jatah untuk Partai Politik, dimana calon pemenangnya dipilih oleh partai politik koalisi sandiri, dan 10. Pebagian ke pihak-pihak lainnya.<br /><br />Bahwa terdakwa meminta Mohammad Agus Fadjar untuk menyerahkan paket pekerjaan yang akan dilelang dengan metode Penunjukan Langsung (PL) kepada masing-masing Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di setiap SKPD/Dinas Kota Pasuruan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan perintah terdakwa, dan memerintahkan PPK untuk berhubungan langsung dengan rekanan/penyedia barang dan jasa yang sudah ditunjuk oleh terdakwa untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan langsung tersebut. <br /><br />Kemudian terdakwa menyampaikan kepada Mohammad Agus Fadjar, bahwa untuk paket pekerjaan yang bukan penunjukan langsung untuk teknis pelaksanaannya diserahkan seluruhnya kepada Asosiasi. <br /><br />Mengikuti arahan terdakwa, sebelum dilaksanakan lelang paket pekerjaan Kota Pasuman TA 2017, Wongso Kusumo bersama bersama dengan Sugeng Cahya Fitria dan Muhammad Yahya menemui Mohammad Agus Fadjar di kantor dinas PUPR Kota Pasuruan, dan menyampaikan bahwa Wongso Kusumo bersama rekan dari Asosiasi Pengusaha Jasa Konstruksi telah membentuk Lintas Asosiasi Kota Pasuruan (Gabungan beberapa asosiasi konstruksi Kota Pasuruan), dan Wongso Kusumo ditunjuk menjadi ketuanya. <br /><br />Pembentukan lintas asosiasi ini bertujuan untuk mengakomodir seluruh anggota Asosiasi yang ada di kota Pasuruan agar mendapatkan pekerjaan, saat itu juga Wongso Kusumo menyampaikan bahwa paket pekerjaan yang nantinya akan diberikan kepada Asosiasi akan diatur secara merata ke seluruh anggota Lintas Asosiasi.<br /><br />Setelah mendengar penjelasan Wongso Kusumo, kemudian Mohammad Agus Fadjar menyerahkan kurang lebih 3 (tiga) lembar kertas yang berisi print out kolom paket pekerjaan, di saat bersamaan Mohammad Agus Fadjar menjelaskan bahwa paket pekerjaan yang diserahkan itu untuk asosiasi dan mempersilahkan Wongso Kusumo untuk  mengaturnya. <br /><br />Kemudian masih sekitar bulan Mei 2017, lanjut PU KPK, terdakwa mengadakan rapat dengan seluruh Kepala SKPD/Dinas di Kota Pasuruan yang bertempat di Ruang Untung Suropati Kantor Walikota Pasuruan. Pada kesempatan itu dibahas mengenai kegiatan paket pekerjaan pada TA 2017 yang akan dilaksanakan di lingkungan Kota Pasuruan, dan terdakwa meminta bila ada orang-orang yang mengaku rekanan dan Wali Kota, agar dikonfirmasikan tertebih dahulu kepada terdakwa. <br /><br />Bahwa terdakwa mendapatkan laporan dari Mohammad Agus Fadjar dan Wongso Kusumo, bahwa paket pekerjaan yang sudah di plotting terdakwa sudah dibagikan kepada masing-masing asosiasi yang memenangkan lelang paket pekerjaan dilingkungan Kota Pasuruan TA 2017, selanjutnya memberikan commitment fee berupa uang kepada terdakwa baik secara langsung maupun yang dikumpulkan oleh Wongso Kusumo terlebih dahulu, lalu diberikan kepada Terdakwa. Setiap Wongso Kusumo memberikan commitment fee kepada terdakwa, selalu disampaikan oleh Wongso Kusumo, bahwa “ini titipan dari teman-teman asosiasi.<br /><br />Bahwa commitment fee yang telah diterima secara langsung oleh terdakwa maupun yang dikumpulkan oleh Wongso Kusumo, lalu diberikan kepada terdakwa dari pemenang lelang pengadaan paket pekerjaan Kota Pasuruan TA 2017 adalah sebagai berikut ; <br /><br />1. Rp511.000.000 (lima ratus sebelas juta rupiah) yang diterima beberapa kali oleh terdakwa dari Wongso Kusumo untuk 18 (delapan belas) paket pekerjaan yang dikerjakan oleh Wongso Kusumo, Hariadi Wicaksono, Nurcholis, Muslimin, Doddy Barnowo, Arif Rozak, Muhammat Kahar Muzakir, Muchammad Ali Rifki Amirudin, Hadi Santoso, Bambang Parkesit, Muhammad Arifianto, Suko Setyo Budi dan Ninil Kusumiyati dan rekanan lainnya. <br /><br />2. Rp122.801.625 (seratus dua puluh dua juta delapan ratus satu ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) yang diterima beberapa kali oleh terdakwa dan Andi Wiyono untuk 3 (tiga) paket pekerjaan,; 3. Rp85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah) yang diterima terdakwa dari Prawito untuk 3 (tiga) paket pekerjaan,; 4. Rp80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) yang diterima terdakwa dari Achmad Fadoli untuk 1 (satu) paket pekerjaan,; 5. Rp80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) yang diterima terdakwa dan  Agus Setiyono untuk 14 (empat belas) paket pekerjaan perencanaan dan pengawasan. <br /><br />Bahwa total uang yang diterima terdakwa dari rekanan pemenang lelang paket pekerjaan di lingkungan Kota Pasuman TA 2017 seluruhnya sejumlah Rp878.801.625 (delapan ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus satu ribu enam ratus dua puluh Iima rupiah).<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEivdSjerDzjEejkFrOhEINHsN7w5GR2ABsYCs76nPj_vMwGrByCLXsfWJ-l5kK6JAqtBEY86BGUzVpdDKRYYgWcVLqaGTFSdpqAgOAeo8_UX5ot7zag6zDmfGKHdPjYuXm4ll5-kZXtmS0/s1600/IMG20190225133740.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="900" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEivdSjerDzjEejkFrOhEINHsN7w5GR2ABsYCs76nPj_vMwGrByCLXsfWJ-l5kK6JAqtBEY86BGUzVpdDKRYYgWcVLqaGTFSdpqAgOAeo8_UX5ot7zag6zDmfGKHdPjYuXm4ll5-kZXtmS0/s640/IMG20190225133740.jpg" width="640" /></a></div> <br /> <b><span style="font-size: large;">III Kemudian, selain duit commitmen fee/imbalan proyek paket pekerjaan TA 2016 sebesar Rp1.474.441.735 dan TA 2017 sebesar Rp878.801.625, juga penerimaan duit commitmen fee/imbalan proyek oleh terdakwa dari para pemenang lelang paket pekerjaan TA 2018 sebesar Rp614.000.000</span></b><br /><br /><br />Pada awal tahun 2018 bertempat di rumah dinas Walikota, terdakwa kembali meminta Dwi Fitri Nurcahyo bersama Muhammad Agus Fadjar selaku Kadis PUPR Kota Pasuruan untuk mengatur dan menentukan pemenang lelang dari setiap paket pekerjaan (plotting paket pekerjaan) TA 2018. <br /><br />Menindaklanjuti permintaan terdakwa, sekitar bulan Maret 2018 bertempat di rumah Edy Trisulo Yudo yang merupakan adik kandung terdakwa dilakukan pertemuan oleh Muhammad Agus Fadjar, Dwi Fitri Nurcahyo bersama dengan Edy Trisulo Yudo untuk menyusun draft plotting paket pekerjaan dalam bentuk tabeI/kolom yang terdiri dari kolom Nomor, SKPD, Paket Pekerjaan, Pagu, HPS, PP, Apel dan Keterangan yang telah mencantumkan calon pemenang lelang (manten) untuk masing-masing paket pekerjaan.<br /><br />Beberapa hari kemudian, draft plotfing paket pekerjaan tersebut dipaparkan oleh Muhammad Agus Fadjar kepada Terdakwa di ruang kerja rumah dinas Walikota yang dihadiri pula oleh Dwi Fitri Nurcahyo dan Edy Trisulo Yudo, dimana terdakwa banyak memberikan koreksi mengenai perusahaan mana yang akan menjadi pemenang lelang dari setiap paket pekerjaan dan jatah siapa paket pekerjaan tersebut. Pada kesempatan itu Terdakwa juga menyampaikan mengenai commitment fee yang harus dipenuhi oleh pemenang proyek yaitu untuk pembangunan gedung fee-nya sejumlah 5% (lima persen) sedangkan untuk plengsengan atau saluran air sejumlah 7% (tujuh persen). Atas revisi Terdakwa selanjutnya Muhammad Agus Fadjar melakukan 2 (dua) kali perbaikan plotting paket pekerjaan sebelum akhirnya menjadi draft final dan disetujui Terdakwa.<br /><br />Draft final plotting paket pekerjaan, lanjut PU KPK, selanjutnya dicetak (print) dan hasil cetakannya (print out) disampaikan Muhammad Agus Fadjar kepada terdakwa di Rumah Dinas Walikota, print out itu berisi plotting paket pekerjaan untuk: Walikota 1 (Terdakwa),; Walikota 2 (Edy Trisulo Yudo selaku adik Kandung Terdakwa),; Wawali (Raharto Teno Prasetyo),; Wartawan,; Anggota DPRD,; Partai Politik,; Tim sukses sewaktu Terdakwa Setyono ikut Pilkada, yaitu Kaji Yunus,; Kaji,; Kodir dan Kaji Mali,; AKLI (Asosiasi Jasa Kelistrikan),; TANDON (rekanan yang merupakan pilihan Dwi Fitri Nurcahyo dan disetujui Terdakwa),; dan Pihak-pihak lain yang diplotting oleh Terdakwa.<br /><br />Saat menyerahkan print out plotting paket pekerjaan, Terdakwa meminta Muhammad Agus Fadjar untuk menginformasikan kepada setiap Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tentang adanya plotting-an paket pekerjaan tersebut. dan arahan itu dipenuhi oleh Muhammad Agus Fadjar dengan cara menemui langsung para Kepala SKPD di lingkungan Pemkot Pasuruan. <br /><br />Bahwa salah satu paket pekerjaan yang sudah di plotting adalah Pekerjaan pembangunan PLUT- KUMKM pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pasuruan dengan pagu anggaran senilai Rp2.297.464.000.00 (dua milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus enam puluh empatribu rupiah). sesuai plotting yang dibuat Terdakwa untuk pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM ini masuk paket pekerjaan kelompok “TANDON” yang dikelola oleh Dwi Fitri Nurcahyo dan telah ditentukan calon pemenang lelangnya adalah Wongso Kusumo pemilik CV. Sinar Perdana sekaligus sebagai Ketua Gapensi Kota Pasuruan. <br /> <br /> Bahwa lelang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM dilakukan oleh Kelompok Kerja (Pokja) II Bagian Layanaan Pengadaan (BLP).  <br /><br />Pada tanggal 8 Agustus 2018, Agus Widodo selaku Ketua Pokja II mengumumkan Paket Belanja Modal Gedung Dan Bangunan Pengembangan PLUT-KUMKM di SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) Kota Pasuruan, ada 21 (Dua puluh satu) perusahaan yang mendaftar namun hanya satu pemsahaan yang memasukkan penawaran yakni CV. Sinar Perdana milik M. Wongso Kusumo dengan nilai penawaran Rp2.213.496.000.00 (dua milyar dua ratus tiga belasjuta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), akan tetapi setelah dilakukan evaluasi penawaran berupa evaluasi teknis, ternyata CV. Sinar Perdana tidak memenuhi persyaratan teknis personil inti sehingga menyebabkan lelang tersebut gagal.<br /><br />Pada tanggal 20 Agustus 2018, Njoman Swasti selaku Kepala BLP, dan Siti Amini selaku Kepala Dinas Koperasi dan UMKM menghadap terdakwa untuk melaporkan gagalnya lelang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM. Saat itu terdakwa menanyakan kemungkinan dilakukan lelang ulang serta meminta Njoman Swasti dan Siti Amini untuk berkoordinasi dengan Dwi Fitri Nurcahyo terkait teknis lelang ulang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM, kemudian siang harinya dilakukan pertemuan kembali di ruang Wali Kota antara terdakwa bersama Njoman Swasti, Siti Amini dan Dwi Fitri Nurcahyo. <br /><br />Pada kesempatan itu terdakwa bertanya kepada Dwi Fitri Nurcahyo, apakah pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM dapat dilaksanakan dalam sisa waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender, dan dijawab Dwi Fitri Nurcahyo bisa. Kemudian Terdakwa meminta agar paket pekerjaan PLUT-KUMKM dilakukan lelang ulang dan meminta Dwi Fitri Nurcahyo mencari back up perusahaan sehingga lelang bisa diikuti minimal oleh 2 perusahaan.<br /><br />Kemudian Dwi Fitri Nurcahyo menghubungi Supaat (almarhum) untuk mencari perusahaan back up peserta lelang proyek pembangunan PLUT-KUMKM. saat itu Supaat merekomendasikan CV Mahadir yang dikelola Muhammad Baqir. Keesokan harinya, Dwi Fitri Nurcahyo mengajak Wahyu Tri Hardianto dan Roby Abdulrochman yang keduanya mempakan orang kepercayaan Dwi Fitri Nurcahyo untuk menemui Supaat dirumahnya, ketika itu Supaat menghubungi Muhammad Baqir melalui telepon yang intinya,  menyampaikan adanya pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM, dan Supaat juga menjelaskan kondisi lelang pertama yang gagal karena perusahaan milik Wongso Kusumo tidak lengkap dokumen penawarannya. Pada saat itu Supaat bertanya, berapa yang harus disisihkan. Dwi Fitri Nurcahyo menjelaskan, bahwa untuk 'Kanjengnya' atau terdakwa disisihkan 5% (lima persen).<br /><br />Pada tanggal 21 Agustus 2018, sesuai dengan petunjuk Terdakwa selanjutnya Siti Amini membuat surat pengantar untuk dilakukan lelang ulang terhadap pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM, dan di hari yang sama Pokja II BLP Kota Pasuruan mengumumkan lelang ulang tersebut. <br /><br />Pada tanggal 22 Agustus 2018, Muhammad Baqir menghubungi Dwi Fitri Nurcahyo untuk mengkonfirmasi paket pekerjaan PLUT-KUMKM TA 2018 yang intinya, ketika itu Dwi Fitri Nurcahyo menyampaikan bahwa benar ada paket pekerjaan PLUT-KUMKM senilai kurang lebih Rp2,3 milyar serta ada Commitment Fee sejumlah 5% (lima persen) untuk juragan-nya yakni Terdakwa. <br /><br />Saat itu juga Dwi Fitri Nurcahyo menegaskan, bahwa perusahaan yang dibawa Muhammad Baqir (CV Mahadir) menjadi manten (calon pemenang) paket pekerjaan tersebut dan hal itu disanggupi oleh Muhammad Baqir. Kemudian Muhammad Baqir dan ayahnya yakni Hud Muhdlor menemui Dwi Fitri Nurcahyo di rumahnya untuk membahas teknis lelang ulang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM, saat itu Muhammad Baqir juga sudah mengetahui telah menjadi "manten" (kandidat pemenang lelang). <br /><br />Selanjutnya, kepastian Muhammad Baqir menjadi manten pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM disampaikan juga oleh Dwi Fitri Nurcahyo kepada Wahyu Tri Hardianto, hari itu juga Wahyu Tri Hardianto menelpon Muhammad Baqir dan meminta Muhammad Baqir untuk mengirimkan uang sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk Pokja II BLP yang melaksanakan lelang pekerjaan Pembangunan PLUT-KUMKM.<br /><br />Pada tanggal 24 Agustus 2018 Muhammad Baqir melalui m-banking men-transfer uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening BCA nomor 08910229704 a.n Wahyu Tri Hardianto, kemudian uang itu diserahkan kepada Dwi Fitri Nurcahyo untuk diberikan kepada Wakhfudi Hidayat selaku Kepala Sub Bagian (Kasubag) Pengendalian BLP. Wakhfudi Hidayat disarankan oleh Edy Trisulo Yudo yang merupakan adik kandung terdakwa untuk membantu Dwi Fitri Nurcahyo. <br /><br />Dwi Fitri Nurcahyo menyampaikan kepada Wakhfudi Hidayat, bahwa manten pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM berubah yang awalnya CV. Sinar Perdana milik M. Wongso Kusumo menjadi CV. Mahadir perusahaan milik Muhammad Baqir. Untuk itu, Wakhfudi Hidayat bersama Dwi Fitri Nurcahyo dan Wahyu Tri Hardianto membantu melengkapi kekurangan syarat-syarat lelang CV. Mahadhir yang diajukan Muhammad Baqir, kemudian Wakhfudi Hidayat juga membagi uang yang ditenma dari Muhammad Baqir dengan anggota Pokja II yang melaksanakan lelang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM. <br /><br />Pada Tanggal 27 agustus 2018, dibuka pendaftaran lelang ulang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM, perusahaan yang mendaftar sebanyak 28 (dua puluh delapan) perusahaan termasuk CV. Mahadhir yang diajukan Muhammad Baqir, dan yang memasukkan penawaran hanya 2 (dua) perusahaan yaitu CV. Sinar Perdana dengan nilai penawaran Rp2.213.496.000 (dua milyar dua ratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), dan CV. Mahadhir  dengan nilai penawaran Rp2.210.429.000 (dua milyar dua ratus sepuluh juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), namun saat dilakukan evaluasi teknis hanya CV. Mahadhir yang lulus persyaratan teknis, setelah dilakukan negosiasi dan klarifikasi selanjutnya disepakati nilai penawaran menjadi Rp2.195.813.000 (dua milyar seratus sembilan puluh lima juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah).<br /><br />Sehingga pada tanggal 4 September 2018, CV. Mahadhir diumumkan sebagai pemenang lelang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM. Pada tanggal 5 September 2018, karena CV. Mahadhir telah ditetapkan sebagai pemenang lelang, Muhammad Baqir dihubungi oleh Supaat  menanyakan commitment fee, dan Muhammad Baqir menyampaikan fee 5% (lima persen) akan dikirimkan pada hari Jumat tanggal 7 September 2018.<br /><br />Selanjutnya pada tanggal 7 September 2018, Muhammad Baqir melakukan setor tunai di BCA Kantor Cabang Pembantu (KCP) Singosari Malang ke rekening Bank BCA milik Supaat dengan Nomor Rekening 0891003489 sejumlah Rp115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah), Muhammad Baqir mengetahui bahwa uang fee itu untuk terdakwa. <br /><br />Bahwa setelah Muhammad Baqir mengirimkan uang fee ke rekening Supaat, selanjutnya Supaat  memberitahukan ke Wahyu Tri Hardianto yang kemudian disampaikan pula kepada Dwi Fitri Nurcahyo. Mengetahui uang fee telah dikirimkan, lalu Dwi Fitri Nurcahyo mengajak Wahyu Tri Hardianto dan Roby Abdulrochman untuk mengambil uang fee tersebut ke rumah Supaat, akan tetapi uang fee tersebut tidak jadi diambil hari itu karena Supaat sedang sakit keras.<br /><br />Bahwa sejak tanggal 10 September 2018, Dwi Fitri Nurcahyo menjadi Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas PUPR Kota Pasuruan, karena Mohammad Agus Fadjar selaku Kepala Dinas PUPR defimitif dalam keadaan sakit dan harus dirawat di rumah sakit.<br /><br />Pada tanggal 17 September 2018, dilaksanakan penandatanganan Surat Perjanjian antara Susilo Rifai selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pasuruan dengan Hud Muhdlor selaku Direktur CV Mahadhir untuk pekerjaan Pengembangan PLUT-KUMKM dengan No Kontrak 600/1320/423.111/2018 dengan nilai kontrak Rp2.195.813.000 (dua milyar seratus sembilan puluh lima juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah). <br /><br />Pada tanggal 24 September 2018, Supaat meninggal dunia dan ATM beserta buku tabungan yang berisi uang fee dari Muhammad Baqir dipegang oleh Novita Sugiastuti selaku istri Supaat, lalu pada tanggal 3 Oktober 2018, Wahyu Tri Hardianto bersama dengan Roby Abdulrochman menemui Novita Sugiastuti, kemudian Novita Sugiastuti memberikan kartu ATM rekening BCA atas nama Supaat yang didalamnya tersisa uang sejumlah Rp106.000.000 (seratus enam juta rupiah), karena ada yang terpakai untuk biaya pengobatan Supaat selama sakit. <br /><br />Kemudian Wahyu Tri Hardianto melaporkannya kepada Dwi Fitri Nurcahyo, lalu Dwi Fitri Nurcahyo memerintahkan agar uang tersebut ditarik tunai dan dipindahbukukan ke rekening Wahyu Tri Hardianto untuk kemudian diberikan kepada Terdakwa melalui Hendriyanto Heru Prabowo alias Hendrik keponakan terdakwa. <br /><br />Bahwa selain uang dari Muhammad Baqir selaku pemenang lelang paket Pekerjaan PLUT-KUMKM TA 2018, sekitar tahun 2018 di rumah dinas Walikota Pasuruan, terdakwa juga beberapa kali menerima commitment fee berupa uang dari rekanan pemenang lelang paket pekerjaan TA 2018 yang rinciannya adalah sebagai berikut ; <br /><br />1. Rp100.000.000 (seratusjuta rupiah) yang diterima Terdakwa dari Andi Wiyono untuk 1 (satu) paket pekerjaan,; 2. Rp77.000.000 (tujuh puluh tujuh juta rupiah) yang diterima terdakwa dari Prawitno untuk 2 (dua) paket pekerjaan,; 3. Rp15.000.000 (lima belasjuta rupiah) yang diterima terdakwa dari Wongso Kusumo untuk 1 (satu) paket Pekerjaan yang dikerjakan Sri Wahono,; <br /><br />4. Rp316.000.000 (tiga ratus enam belas juta rupiah) yang diterima terdakwa melalui Hendriyanto Heru Prabowo alias Hendrik yang sebelumnya uang tersebut diterima dan dikumpulkan Dwi Fitri Nurcahyo bersama Wahyu Tri Hardianto dari 8 (delapan) pemenang lelang paket Pekerjaan yaitu Wongso Kusumo, Bambang Parkesit, Sugeng Cahya Patria, Ninil Kusmiyati, Mohammad Mujib dan Muhammad Arifianto.<br /><br />Bahwa uang yang diterima secara langsung oleh Terdakwa maupun yang diterima melalui Dwi Fitri Nurcahyo bersama Wahyu Tri Hardianto dari rekanan pemenang lelang paket pekerjaan di lingkungan Kota Pasuruan TA 2018 seluruhnya berjumlah Rp614.000.000 (enam ratus empat belas juta rupiah). <br /><br /><span style="font-size: large;"><b>Total Duit “Suap” yang diterima terdakwa Setiyono sejak Thn 2016, 2017 dan 2018 sebesar Rp2.967.243.360</b></span><br /><br />Atas perbuatan terdakwa yang menerima uang seluruhnya sejumlah Rp2.967.243.360 (dua milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah) dari rekanan pemenang lelang paket pekerjaan di Kota Pasuruan TA 2016, TA 2017 dan TA 2018, telah bertentangan dengan kewajiban terdakwa selaku Penyelenggara Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yaitu “setiap Penyelenggara Negara memiliki kewajiban untuk tidak melakukan perbuatan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. <br /><br />Selain itu, juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 huruf h Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, terakhir dirubah dengan perubahan Keempat yaitu Perpres Nomor 4 Tahun 2015, yaitu “Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika untuk tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa”<br /><br />Dan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atas perbuatan terdakwa, diancam pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana teteh dtambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jis Pasal 55 ayat (1) Ke-1, Pasal 65 ayat (1) KUHPidana,” ucap PU KPK Ferdian Adi Nugroho di akhir surat dakwaannya. (Rd1)

News Tipikor Sidang Perkara Suap Wali Kota Pasuruan Setiyono Terungkap, ‘Penyelesaian Proyek Di Karaoke Dinas PUPR’

Dedik Usdikari (Kasubsi Sarana dan Prasarana ULP), Samsul Rizal (Kepala Bidang Dinas PUPR), Akung N (Kabid Dinas PUPR), Roni Abas (Kepala...

»

Wakil Ketua KPK Basria Panjaitan : Yang Diamankan Dari Unsur DPR RI dan Pejabat Kementerian Agama Di Daerah

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEih1Y_d_LzaNiZLx797kBtbgFuUz-mKWbB-iJHDSTukEawkVH4M9ts392ufkKfIO6P0c9DT-F2rshSqZ8B2nx0J_RbDgcfkUcewNZ8PMSiN3yK0l1OsrANDohmRbwAAiJ8gbtEwpNqbWaU/s1600/IMG_20190315_2215.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="443" data-original-width="647" height="438" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEih1Y_d_LzaNiZLx797kBtbgFuUz-mKWbB-iJHDSTukEawkVH4M9ts392ufkKfIO6P0c9DT-F2rshSqZ8B2nx0J_RbDgcfkUcewNZ8PMSiN3yK0l1OsrANDohmRbwAAiJ8gbtEwpNqbWaU/s640/IMG_20190315_2215.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;"><b># Wakil Ketua KPK Basria Panjaitan juga menyampaikan terimakasih kepada Polda Jatim yang telah memfasilitasi dan membantu tim yang sedang bertugas#</b></span><br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span>“Mati Satu tumbuh Seribu”. Peribahasa ini sepertinya tepat dalam kasus Korupsi suap Tangkap Tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhapat pejabat Khususnya di Jawa Timur.<br /><br />Karena belum berakhir sidang perkara kasus Korupsi suap/gratifikasi terdakwa Rendra Kresna selaku Bupati Malang sebagai Kepala Daerah ke-13 yang diseret oleh KPK ke Pengadilan Tipikor Surabaya, yang saat ini masih dalam proses persidangan, KPK kembali melakukan tangkap tangan terhadap pejabat di Surabaya, Jawa Timur, Jum'at, 15 Maret 2019.<br /><br />Dalam kegiatan tangkap tangan tersebut, KPK mengamankan sebanyak 5 (lima) orang dari unsur Penyelenggara Negara di DPR-RI dan pejabat dari Kementerian Agama srta pihak swasta. <br /><br />KPK juga mengamankan sejumlah uang yang diduga terkait dengan pengisian jabatan di Kementerian Agama. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Basria Panjaitan kepada berirakorupsi.co melalui telepon.<br /><br />“Benar, ada kegiatan tim Penindakan KPK di Jawa Timur pagi ini. Hal ini karena sebelumnya KPK mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa akan terjadi transaksi yang melibatkan Penyelenggara Negara. Sesuai pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK, tentu kami harus menindaklanjuti hal tersebut,” ucap Basria.<br /><br />Wakil Ketua KPK Basria Panjaitan menerangkan, dari kegiatan tangkap tangan itu, Tim KPK mengamankan sebanyak 5 (lima) orang dan sejumlah uang sebagai barang bukti. <br /><br />“Informasi awal yang bisa disampaikan, telah diamankan 5 (lima) orang dari unsur Penyelenggara Negara di DPR-RI, pejabat dari Kementerian Agama di Daerah, dan Swasta. KPK juga mengamankan sejumlah uang yang diduga terkait dengan pengisian jabatan di Kementerian Agama. Hal ini kami duga sudah terjadi beberapa kali sebelumnya. Saat ini tim masih melakukan klarifikasi secara intensif terhadap pihak yang diamankan tersebut. Permintaan keterangan dilakukan di Polda Jatim. Informasi lebih lengkap akan kami sampaikan pada konferensi pers,” imbuhnya. . <br /><br />Wakil Ketua KPK Basria Panjaitan menambahkan, sesuai dengan aturan yang ada di KUHAP, maka ada waktu maksimal 24 jam bagi KPK sebelum menentukan status hukum perkara ini, dan juga orang-orang yang diamankan. <br /><br />“Saat ini kami masih belum bisa menyebutkan siapa saja pihak yang diamankan tersebut. Namun, kami pastikan ada tim KPK yang bertugas di Jatim terkait hal tersebut. Mereka yang diamankan di Polda Jatim akan dibawa malam ini ke kantor KPK sesuai kebutuhan penanganan perkara,” ujarnya<br /><br />Wakil Ketua KPK Basria Panjaitan juga menyampaikan terima kasih kepada Polda Jatim yang telah memfasilitasi dan membantu tim KPK dalam kegiatan ini.<br /><br />“KPK juga menyampaikan terimakasih pada pihak Polda Jatim yang telah memfasilitasi dan membantu tim yang sedang bertugas di sana,” kata Basria. (Rd1)

News Tipikor Wakil Ketua KPK Basria Panjaitan : Yang Diamankan Dari Unsur DPR RI dan Pejabat Kementerian Agama Di Daerah

# Wakil Ketua KPK Basria Panjaitan juga menyampaikan terimakasih kepada Polda Jatim yang telah memfasilitasi dan membantu tim yang sedang ...

»

Siswo Eriana, Mantan Anggoat DPRD Jombang Akhirnya Diadili Karena Perkara Korupsi KUR

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgKBE7SpnForSa22pGeUh0gfGb-0aIww4EWt4zcj4KxAnwB2pUPqDGj1g0jYOjnLG03i0ORWVQVgwFLfFetXSr4E4LczCM16qDbJryn0t9Q-cuo9Ry1sdTDxTVWTw8rbzOrx06HdljBBIc/s1600/IMG20190314132419.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgKBE7SpnForSa22pGeUh0gfGb-0aIww4EWt4zcj4KxAnwB2pUPqDGj1g0jYOjnLG03i0ORWVQVgwFLfFetXSr4E4LczCM16qDbJryn0t9Q-cuo9Ry1sdTDxTVWTw8rbzOrx06HdljBBIc/s640/IMG20190314132419.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> “Makan tak enak, tidurpun tak nyenyak dengan udara dingin dan nyamuk-nyamuk nakal yang sewaktu-waktu menggodainya”. Mungkin itulah yang saat dirasakan Siswo Eriana, mantan anggota Dewan yang terhormat (DPRD) di Kabupaten Jombang periode 2009 - 2014.<br /><br />Sebab, Siswo Eriana saat ini telah meringkuk di kamar penjara milik Kejaksaan Tinggi - Jawa Timur yang terletak di Jalan Raya Ahmad Yani sejak beberapa bulan yang lalu, yang tertunda sejak tahun 2016.<br /><br />Sebab, pada saat penyidik Polda Jatim melimpahkan perkara ini ke Kejati Jatim tahun 2016, nama Siswo Eriana masuk dalam P19 dari Kejati Jatim. Namun Siswo Eriana selaku politikus PDI Perjuangan ini lolos dari tangan penyidi Polda Jatim.<br /><br />Hal itu seperti yang disampaikan oleh  Kepala Seksi Penyidikan Pidana Khusus (Kasidik Pidsus) Kejati Jatim, Dandeni Herdiana saat itu (16 Juni 2016). Menurut Dandeni, nama Siswo Eriana tercantum dalam petunjuk (P19) Jaksa ke penyidik Polda Jatim.<br /><br />“Memang sudah kita kasih petunjuk. Kami sih siap aja mengangkat perkara itu. Kalau penyidik awalnya Kepolisian, lebih bagus kalau ditindaklanjuti oleh Kepolisian,” kata Dandeni saat itu saat dihubungi wartawan media ini (16 Juni 2016)<br /><br />Dalam fakta persidangan, nama Siswo Eriana, mantan anggota DPRD Kabupaten Jombang di tahun 2009 dari Fraksi-PDIP ini terungkap, bahwa aliran dana dari Bank Jatim Cabang Jombang masuk ke rekening pribadinya sebesar Rp 500 juta. Hal itu diakuinya dalam persidangan dengan alasan, bahwa buku rekeningnya dipinjam.<br /><br />Karena keterangannya yang berbeli-belit, Ketua Majelis Hakim yang saat itu H.R. Unggul Warsomukti, memerintahkan JPU untuk menghadirkan dengan pengawalan ke mantan anggota Dewan yang terhormat itu untuk hadir dalam persidangan berikutnya, serta memerintahkan kepada Siswo Eriana membawa bukti berupa buku tabungan rekeningnya. <br /><br />Anehnya, mantan politikus itu, juga tak bisa menunjukkan buku tabungan rekening pribadi yang dimaksud. Tak hanya disitu. Ketua Majelis Hakim meminta ke JPU untuk menjadikan Siswo Eriana menjadi tersangka.<br /><br />Terdakwa Siswo Eriana terseret dalam kasus Korupsi usaha rakyat (KUR) fiktif pada tahun 2010 hingga 2012 lalu senilai Rp 24.850.000.000 yang merugikan keuangan negara sejumlah Rp 19.388.656 900,92 dan menjerat Kepala Cabang Bank Jatim Cabang Jombang, Bambang Waluyo (sudah divonis 10 tahun penjara oleh Hakim PT), 2 penyelia dan 8 analisis Bank Jatim Cabang Jombang. <br /><br />Kasus Korupsi KUR fiktif senilai Rp24,8 miliar yang merugikan negara senilai Rp 19,5 milliar, Penyidik Subdit Perbankan Ditreskrimsus Polda Jatim, justru mengabaikan petunjuk (P19) Jaksa Kejati Jatim, terkait salah satu nama yakni, Siswo Eriana.<br /><br />“Kelicinan” Siswo Eriana untuk lolos dari kasus KUR ini tak dapat dielakkan. Buktinya, JPU Kejari Jombang dan Kejati Jatim akhirnya menyeret Siswo Eriana ke Pengadilan Tipikor Surabaya (Kamis, 15 Maret 2019) dan didudukkan di kursi pesakitan untuk diadili dihadapan Majelis Hakim yang di Ketuai Agus Hamzah, dengan didampingi Penasehat Hukumnya Fahmi H. Bachmid yang berkantor di Jakrta dan Surabaya.<br /><br />JPU pun masih memperlakukan Siswo Eriana bukan sebagai terdakwa Korupsi. Karena JPU tidak memborgol tagan terdakwa, dan juga tidak memberikannya pakaian kebesaran para terdakwa Korupsi, berbeda dengan 16 petani warga Kabupaten Malang yang terseret kasus korupsi “Sapi”. “Tebal tipisnya perut terdakwa, sepertinya berbeda pula memperlakukannya”<br /><br />Apakah karena Siswo Eriana adalah mantan anggota DPRD Kab. Jombang ? Atau memang berbeda cara perlakuan Jaksa Kejari dengan Jaksa KPK (walau sama-sama dari satu lembaga Adhiyaksa) terhadap terdakwa Korupsi dengan memperhatikan latar belakang yang berbeda?. <br /><br />Sebab terdakwa kasus Korupsi yang ditangani KPK, apakah itu anggota Dewan, pengusaha atau Kepala Daerah, “Emas putih” alias borgol dipasangkan ke kedua pergelanagan tangan terdakwa dengan pakaian kebesaran yang bertuliskan “Tahanan KPK”.<br /><br />Bukan politikus namanya kalau tidak berusaha mengelak tuduhan Jaksa Penuntut Umum. Surat dakwaan yang dibacakan oleh JPU dihadapan Majelis Hakim, ditolaknya dengan mengajukan Eksepsi atau keberatan melalui Penasehat Hukumnya.<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgvUNvNzD_npDhLqOwrtKymTT6V6e1eo1_6LZBcJq_oWIy0Uj6eMwAc9lpyXDMRagQQ1RS9lBqwVbvTnNvo5jyRGnTP9wWlnIUn1h9ZNAoSP6CN1OSJ_we9mqtGsOtsh_-S14U_s4QVCIQ/s1600/Siswo+Eriana.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="480" data-original-width="640" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgvUNvNzD_npDhLqOwrtKymTT6V6e1eo1_6LZBcJq_oWIy0Uj6eMwAc9lpyXDMRagQQ1RS9lBqwVbvTnNvo5jyRGnTP9wWlnIUn1h9ZNAoSP6CN1OSJ_we9mqtGsOtsh_-S14U_s4QVCIQ/s640/Siswo+Eriana.JPG" width="640" /></a></div> “Ia benar, ini kasus KUR. Tadi pembacaan surat dakwaan, minggu depan eksepsi,” kata salah seorang Tim JPU.<br /><br />Hal yang sama juga dikatakan Fahmi H. Bachmid selaku Penasehat Hukum terdakwa, saat ditemui wartawan media ini seuai persidangan.<br /><br />“Minggu depan baru Eksepsi,” katanya singkat.<br /><br />Kasus ini bermula pada tahun 2010 lalu, saat pemerintah melalui Kementerian Pertanian mengadakan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) lewat Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (PT Bank Jatim) selaku pelaksana kepada pelaku usaha selaku Debitur.<br /><br />Dalam proses pengajuan kredit, antara dokumen dengan fakta dilapangan yang diajukan oleh 55 debitur tidak sesuai. Hal itu pun telah disampaikan para terdakwa ke pimpinan cabang. Namun karena sebagai pegawai bawahan, pekerjaan yang diberikan sang Bos, tetap mereka kerjakan walaupun sudah dilaporkan fakta yang sebenarnya yang tidak sesuai Karena salah satu debiturnya adalah orang terhormat dan terpandang di Kabupaten Jombang yaitu Siswo Eriana, saat itu sebagai anggota DPRD dari F-PDIP periode 2009 – 2014, maka dokumennya pun tetap dikerjakan oleh para terdakwa setelah ada perintah dari sang pimpinan dengan mengatakan, “Jangan lihat dokumennya, tapi lihat siapa yang bawa (mengajukan).” Itulah perintah dari Bambang Waluyo, seperti yang terungkap di persidangan serta diakui sendiri oleh mantan orang nomor satu di Bank Jatim, Jombang itu.<br /><br />Tak enak memang jadi pegawai bawahan, hanya bisa patuh pada pimpinan ibarat “buah simalakama”, tidak patuh pimpinan, bisa jadi berujung ke pemutusan hubungan kerja alias di pecat, mematuhi perintah lisan pimpinan, bisa jadi masuk penjara. Terkait ketaatan bawahan ke pimpinan, mungkin berlaku disemua jenis usaha maupun instansi/lembaga pemerintah.<br /><br />Setelah di proses, dana KUR pun mengalir ke salah satu debitur yaitu Siswo Eriana sebesar Rp 12 milliar dan beberapa debitur lain dengan pencairan dana antara 400 hingga 500 juta per debitur. Sehingga, total dana KUR yang dicairkan Bank milik Pemprov Jatim cabang Jombang itu berjumlah Rp 24.850.000.000.<br /><br />Ibarat peribahasa, sepintar-pintarnya orang menyembunyikan bangkai, akan tercium juga. Pengucuran kredit kesejumlah debitur ternya menimbukan keuangan negara dirugikan senilai Rp 19.388.656 900,92, setelah Bank Indonesia (BI) selaku Induk perbankan melakukan audit. Kemudian, pihkan BI melaporkan ke Polda Jatim.<br /><br />Dari hasil penyidikan Tim penyidik Polda Jatim menetapkan Kepala cabang, Bambang Waluyo sebagai tersangka dalam dua kasus Korupsi KUR dan KUPS.<br /><br />Sebagai Pimpinan, Bambang Waluyo pun mengajak 11 anak buahnya untuk menemaninya di “Hotel Prodeo” alias penjara. Ke-11 orang itu terdiri dari 2 orang penyelia, yaitu Cahyo Setiyono (terjerat dalam dua kasus Korupsi KUR dan KUPS) dan Dedy Nugrahady serta 8 analisis.<br /><br />Anehnya, tak satupun debitur yang diseret sebagai tersangka termasuk Siswo Eriana. Padahal, dalam petunjuk Jaksa ke penyidik, nama Siswo Eriana tercantum untuk “dijadikan tersangka”. (Rd1)

News Tipikor Siswo Eriana, Mantan Anggoat DPRD Jombang Akhirnya Diadili Karena Perkara Korupsi KUR

berita korupsi .co - “Makan tak enak, tidurpun tak nyenyak dengan udara dingin dan nyamuk-nyamuk nakal yang sewaktu-waktu menggodainya”. ...

»

Tersangka Baru Dalam Perkara Korupsi Dana Bansos Kab. Jember sebesar Rp38 M !?

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjuBGPcQStZLkg_SAOenxbZnrJVoYS-NVjr7cLXkDba2RikXOCex6g-O8lGF2rWkZ_cQRgJrnwZuPpDBZbFcAhtqM8kxzgvWSledECUC9xMZZWYMZOEhyphenhyphenL_cKqWuG2ooJMYUbeN08PXhZ4/s1600/IMG20181227111105.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjuBGPcQStZLkg_SAOenxbZnrJVoYS-NVjr7cLXkDba2RikXOCex6g-O8lGF2rWkZ_cQRgJrnwZuPpDBZbFcAhtqM8kxzgvWSledECUC9xMZZWYMZOEhyphenhyphenL_cKqWuG2ooJMYUbeN08PXhZ4/s640/IMG20181227111105.jpg" width="640" /></a></div> <span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><b>#Apakah mantan Bupati dan 3 Wakil Ketua DPRD periode 2014 - 2019 serta 13 Kepala SKPD Kabupaten Jember akan jadi tersangka Korupsi Dana Hibah Bansos dalam putusan Majelis Hakim?#</b></span></span><br /> <br /> beritakorupsi.co - Apakah mantan Bupati Jember MZA. Djalal dan 3 (tiga) Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jember periode 2014 - 2019 yaitu Ayub Junaidi, Dr. Ni Nyoman Putu Martini, Dr.Yuli Priyanto serta 13 Kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat daerah) yang saat ini dikenal Organisasi Perangkat Daerah (Organisasi Perangkat Daerah) akan jadi tersangka dalam kasus perkara Korupsi “raibnya” uang rakyat melalui dana hibah Bansos APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran (TA) 2015 sebesar Rp38 miliyar, yang disebut oleh Majelis Hakim dalam putusannya terhadap terdakwa Sugiarto, dan terdakwa Ita Poeriandayani, pada Kamis, 14 Maret 2019 ?<br /><br />Sebab dalam putusan Majelis Hakim disebutkan, bahwa Barang Bukti dikembalikan kepada Jaksa untuk perkara yang lain. Sedangkan 1 (satu) ekor Sapi (dari seorang LSM), Bebek dan ayam dilelang dan uangnya disetorkan ke kas negara.<br /><br />Sementara hingga hari ini, penyidik Kejari Jember maupun Kejati Jatim, tidak melakukan penyidikan baru yang berkaitan dengan perkara yang menyeret terpidana 2 tahun penjara Thoif Zamroni selaku Ketua DPRD sekaligus sebagai Ketua Badan Anggaran (Banggar), terdakwa Sugiarto selaku Sekda sekaligus sebagai Ketua  Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan terdakwa Ita Poeriandayani, Kepala DPPKAD (Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Jember yang juga sebagai Wakil Ketua TAPD.<br /><br />Pada hal dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan JPU terhadap terdakwa/terpidana  Thoif Zamroni, terdakwa Sugiarto, dan terdakwa Ita Poeriandayani disebutkan, bahwa terdakwa Sugiarto selaku Sekda kab. Jember sekaligus Ketua Tim Anggaran bersama dengan Dra. Ita Poeriandayani selaku Kepala BPKAD dan sebagai Wakil ketua Tim Anggaran Kabupaten Jember, serta H.M. Thoif Zamroni selaku Ketua DPRD Kabupaten Jember periode 2014-2019, yang juga sebagai Ketua Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jember bersama-sama dengan Ayub Junaidi, Dr. Ni Nyoman Putu Martini, Dr.Yuli Priyanto (masing-masing selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jember periode  2014 - 2019 dalam kedudukannya sebagal Wakil Badan Anggaran), telah menyebabkan dana hibah Dewan Tahun Anggaran 2015 bisa dikeluarkan/dicairkan.<br /><br />Cairnya duit Bansos sebesar Rp38 miliyar itu tidak terlepas dari MZA. Jala selaku Bupati yang menyetujui secara lisan atas permintaan Dewan untuk pencairan dana Bansos untuk masing-masing Ketua sebesar Rp1 miliyar lebih, dan masing-masing anggota sebesar Rp900 juta, di mana pencairan itu tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Hal ini diakui oleh terdakwa Sugiarto pada saat sebagai saksi untuk terdakwa Thoif Zamroni.<br /><br />Belum lagi para Kepala SKPD selaku Verifikator yang tidak melakukan verifikasi terhadap proposal pengajuan anggaran dari para pemohon selaku kelompok tani ternak, yang ternyata banyak yang fiktif.<br /><br />“Harsunya Dia (MZA. Djalal) dan 13 SKPD bisa masuk dalam Pasal 55 (Pasal 55 KUHP.Red). Dia itu sudah niat. Terus siapa yang mau membayar kerugian negara ?,” kata Ketua Majelis Hakim Agus Hamzah sambil bertanya.<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj1sDSZIZfrY8NXOpZLzxtuQqmOR63w04Z2ZTC2b1matZKXtSjnckYddggAl57LfcC8mgVX_8QENtDYl9nIH1SVPpdt0OrYsG34UjmvyKQE7NYQWFl6PThE6NH8HF3HPhN27ac_4FtmkFk/s1600/7.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="333" data-original-width="500" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj1sDSZIZfrY8NXOpZLzxtuQqmOR63w04Z2ZTC2b1matZKXtSjnckYddggAl57LfcC8mgVX_8QENtDYl9nIH1SVPpdt0OrYsG34UjmvyKQE7NYQWFl6PThE6NH8HF3HPhN27ac_4FtmkFk/s640/7.jpg" width="640" /></a></div> Hal itu dikatakan Ketua Majelis Hakim Agus Hamzah dalam persidangan yang berlasung di Pengadilan Tipikor Surabaya dengan agenda pemeriksaan terdakwa Sugiarto dan terdakwa Ita Poeri Andayani (perkara terpisah) pada Kamis, 23 Januari 2019 <br /><br />Sementara dalam sidang yang berlangsung diruang sidang Cakra Pengadilan Tipkor pada, Kamis 15 Maret 2019 adalah pembacaan surat putusan oleh Majelis Hakim terhadap terdakwa Sugiarto dan Ita Poeriandayani.<br /><br />Terdakkwa Sugiarto, selaku Sekda (Sekrtaris Daerah) sekaligus sebagai Ketua  Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan terdakwa Ita Poeriandayani, Kepala DPPKAD (Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Jember yang juga sebagai Wakil Ketua TAPD dalam kasus  Korupsi dana hibah Bansos (bantuan sosial) pada tahun 2015 lalu sebesar Rp38.5 milliar yang bersumber dari APBD Perubahan Kabupaten Jember Tahuan Anggaran 2015 sejumlah Rp206.111.625.480, yang merugikan keuangan negara senilai Rp90 juta yang termasuk dari total kerugian negara sebesar Rp1.045.000.000 (satu milyar empat puluh lima juta rupiah) berdasarkan laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Jawa Timur Nomor : 5-1214/ PW13/ 05/ 2018 tanggal 05 Maret 2018, divonis pidana penjara selama 1 (satu) tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, pada Kamis, 14 Maret 2019.<br /><br />Hukuman pidana penjara terhadap ke- 2 terdakwa, dibacakan oleh Majelis Hakim yang diketuai Agus Hamzah., SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) serta Panitra Pengganti (PP) diruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya jalan Raya Juanda Sidaorjo, Jawa Timur dengan dihadiri Tim JPU dari Kejati Jatim dan Kejari Jember serta Penasehat Hukum Kedua terdakwa, yakni M. Nuril.<br /><br /> Kasus  Korupsi dana Bansos Kab. Jember yang menyeret terdakwa Sugiarto dan Ita Poeriandayani ini adalah lanjutan dari perkara yang sama dengan terpidana Thoif Zamroni selaku Ketua DPRD Kabupaten Jember periode 2014 - 2019, yang sudah divonis terlebih dahulu pada sidang beberapa bulan lalu.<br /><br />Dalam surat tuntutan JPU maupun putusan Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa Sugiarto dan Ita Poeriandayani dianggap bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana Pidana secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal yang sama dengan terpidana Thoif Zamroni, yaitu Pasal 3 juncto pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagalmana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-l KUHP. <br /><br />Terdakwa Sugiarto dan Ita Poeriandayani pun dijatuhi hukuman pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp50 juta subsider 2 bulan kurangan.<br /><br />Namun siapakah yang menjadi tersangka baru dalam kasus ini, atas putusan Majelis Hakim terhadap Sugiarto dan Ita Poeriandayani ?<br /><br />Apakah mantan Bupati Jember MZA. Djalal dan 3 (tiga) Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jember periode 2014 - 2019 yaitu Ayub Junaidi, Dr. Ni Nyoman Putu Martini, Dr.Yuli Priyanto serta 13 Kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat daerah) yang saat ini dikenal Organisasi Perangkat Daerah (Organisasi Perangkat Daerah) akan jadi tersangka dalam kasus perkara Korupsi “raibnya” uang rakyat melalui dana hibah Bansos APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran (TA) 2015 sebesar Rp38 miliyar, yang disebut oleh Majelis Hakim dalam putusannya terhadap terdakwa Sugiarto, dan terdakwa Ita Poeriandayani, pada Kamis, 14 Maret 2019 ?<br /><br />Sebab dalam putusan Majelis Hakim disebutkan, bahwa Barang Bukti dikembalikan kepada Jaksa untuk perkara yang lain.<br /><br />Sementara hingga hari ini, penyidik Kejari Jember maupun Kejati Jatim, tidak melakukan penyidikan baru yang berkaitan dengan perkara yang menyeret terpidana 2 tahun penjara Thoif Zamroni selaku Ketua DPRD sekaligus sebagai Ketua Badan Anggaran (Banggar), terdakwa Sugiarto selaku Sekda sekaligus sebagai Ketua  Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan terdakwa Ita Poeriandayani, Kepala DPPKAD (Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Jember yang juga sebagai Wakil Ketua TAPD.<br /><br />Pada hal dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan JPU terhadap terdakwa/terpidana  Thoif Zamroni, terdakwa Sugiarto, dan terdakwa Ita Poeriandayani disebutkan, bahwa terdakwa Sugiarto selaku Sekda kab. Jember sekaligus Ketua Tim Anggaran bersama dengan Dra. Ita Poeriandayani selaku Kepala BPKAD dan sebagai Wakil ketua Tim Anggaran Kabupaten Jember, serta H.M. Thoif Zamroni selaku Ketua DPRD Kabupaten Jember periode 2014-2019, yang juga sebagai Ketua Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jember bersama-sama dengan Ayub Junaidi, Dr. Ni Nyoman Putu Martini, Dr.Yuli Priyanto (masing-masing selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jember periode  2014 - 2019 dalam kedudukannya sebagal Wakil Badan Anggaran), telah menyebabkan dana hibah Dewan Tahun Anggaran 2015 bisa dikeluarkan/dicairkan.<br /><br />Cairnya duit Bansos sebesar Rp38 miliyar itu tidak terlepas dari MZA. Jala selaku Bupati yang menyetujui secara lisan atas permintaan Dewan untuk pencairan dana Bansos untuk masing-masing Ketua sebesar Rp1 miliyar lebih, dan masing-masing anggota sebesar Rp900 juta, di mana pencairan itu tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Hal ini diakui oleh terdakwa Sugiarto pada saat sebagai saksi untuk terdakwa Thoif Zamroni.<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhxI96PHMVyYCQLbZ0NZ1IHSRHOMWTsXwz111D69mgyf852qxNk2ISn5ZQwyHTyBCc7F5eWxl8tqKwVyWy4xj4sA9T7zDM0465UPUwEIcQxqf-_2lTrdAEXQvqXygEvRZbgSVpywCiO824/s1600/IMG_20181230_233155.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="424" data-original-width="640" height="424" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhxI96PHMVyYCQLbZ0NZ1IHSRHOMWTsXwz111D69mgyf852qxNk2ISn5ZQwyHTyBCc7F5eWxl8tqKwVyWy4xj4sA9T7zDM0465UPUwEIcQxqf-_2lTrdAEXQvqXygEvRZbgSVpywCiO824/s640/IMG_20181230_233155.jpg" width="640" /></a></div> Belum lagi para Kepala SKPD selaku Verifikator yang tidak melakukan verifikasi terhadap proposal pengajuan anggaran dari para pemohon selaku kelompok tani ternak, yang ternyata banyak yang fiktif.<br /><br />“Harsunya Dia (MZA. Djalal) dan 13 SKPD bisa masuk dalam Pasal 55 (Pasal 55 KUHP.Red). Dia itu sudah niat. Terus siapa yang mau membayar kerugian negara ?,” kata Ketua Majelis Hakim Agus Hamzah sambil bertanya.<br /><br />Hal itu dikatakan Ketua Majelis Hakim Agus Hamzah dalam persidangan yang berlasung di Pengadilan Tipikor Surabaya dengan agenda pemeriksaan terdakwa Sugiarto dan terdakwa Ita Poeri Andayani (perkara terpisah) pada Kamis, 23 Januari 2019 <br /><br />Sementara menurut Ketua Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi - Jawa Timur Trimo, saat dihubungi wartawan media ini mengatakan, masih menunggu putusan Majelis Hakim.<br /><br />“Kita tunggu dulu putusan Majelis Hakim bagaiama,” kata Trimo melalui telepon selulernya, Kamis, 15 Maret 2015<br /><br />Aneh memang bila Kejaksaan mengatakan menunggu putusan Majelis Hakim. Pada hal dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan JPU maupun surat putusan Majelis Hakim terhadap terdakwa/terpidana  Thoif Zamroni, terdakwa Sugiarto, dan terdakwa Ita Poeriandayani disebutkan, bahwa terdakwa Sugiarto selaku Sekda kab. Jember sekaligus Ketua Tim Anggaran bersama dengan Dra. Ita Poeriandayani selaku Kepala BPKAD dan sebagai Wakil ketua Tim Anggaran Kabupaten Jember, serta H.M. Thoif Zamroni selaku Ketua DPRD Kabupaten Jember periode 2014-2019, yang juga sebagai Ketua Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jember bersama-sama dengan Ayub Junaidi, Dr. Ni Nyoman Putu Martini, Dr.Yuli Priyanto (masing-masing selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jember periode  2014 - 2019 dalam kedudukannya sebagal Wakil Badan Anggaran), telah menyebabkan dana hibah Dewan Tahun Anggaran 2015 bisa dikeluarkan/dicairkan.<br /><br />Apakah putusan Majelis Hakim “menjadi penyidikan” untuk menentukan tersangka baru dalam kasus perkara Korupsi ? Pada hal, perkara Korupsi yang disidangkan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor berdasarkan surat dakwaan dari Jaksa. <br /><br />“Apakah ibarat makanan 4 sehat 5 sempurna, atau makanan 4 sehat tidak sempurna” sehingga Jaksa harus menunggu putusan Majelis Hakim untuk menentukan tersangka Baru ?<br /><br />Anehnya lagi, ada beberapa perkara Korupsi yang disebutkan oleh Majelis Hakim dalam surat putusannya, bahwa Wali Kota Batu dan Kepala Inspektorat turut bertanggung jawab dalam kasus Korupsi Road Show Kota Batu ke Kalimantan pada tahun 2015, dan kasus perkara pelepasan aset daerah Kabupaten Jember pada tahun 2013 juga disebutkan dalam putusan Majelis Hakim, bahwa Bupati Blitar Heri Nugroho turut bertanggung jawab. <br /><br />Namun hingga saat ini, Penyidik Kejaksaan Tinggi - Jawa Timur tak mampu menyentuh Kedua Kepala Daaerah itu. Lalu di mana ucapan menunggu putusan Majelis Hakim ?????<br /><br />Sementara dalam putusan Majelis Hakim terhadap kasus yang menyeret mantan Sekda Sugiarto dan Kepala DPPKAD Kabupubaten Jember disebutkan, bahwa pencairan dana Bansos Kabupaten Jember ini bermula pada saat pembahasan KUA-PPAS TA 2015, di mana unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Jember meminta anggaran Hibah kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk setiap anggota DPRD sesuai dengan jabatannya (pimpinan dan anggota) dengan berdasarkan kepada daftar nama-nama kelompok (by name by addresss) yang dihimpun oleh Diena Ivandayani.<br /><br />Dalam rapat tersebut, unsur Pimpinan DPRD menyampaikan kepada terdakwa Sugiaro selaku  Ketua Panitia Anggaran, bilamana permintaan tersebut tidak diakomodir, maka tidak akan ada pembahasan APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015.<br /><br />Menanggapi permintaan oleh unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Jember tersebut, terdakwa Sugiarto selaku Sekda sekaligus sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Jember, melaporkannya kepada Bupati Jember MZA Djalal, dan Bupati MZA. Djalal  menyampaikan agar permintaan alokasi anggaran hibah oleh Unsur Pimpinan DPRD Kab. Jember tersebut supaya diakomudir. <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgkdSIQ8FD5h_4gonRdJCJhfmJnIpXeqa1DotCLoocJ7ZBNGtFwpYx6gLE2SpMRZUa72dTLmk24Fnqu9FIho7dKXkWmYJmzCq2ivF-QT2jb_HNE8qx0otB5kENcIuGxtI7rmD2WjkZK3QQ/s1600/Thoif+Zamroni+%2528pada+saat+disidangkan+di+Pengadilan+Tipikor%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgkdSIQ8FD5h_4gonRdJCJhfmJnIpXeqa1DotCLoocJ7ZBNGtFwpYx6gLE2SpMRZUa72dTLmk24Fnqu9FIho7dKXkWmYJmzCq2ivF-QT2jb_HNE8qx0otB5kENcIuGxtI7rmD2WjkZK3QQ/s640/Thoif+Zamroni+%2528pada+saat+disidangkan+di+Pengadilan+Tipikor%2529.jpg" width="640" /></a></div> Kemudian dalam rapat berikutnya, terdakwa Sugiarto menyampaikan, bahwa permintaan alokasi anggaran belanja hibah dari Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Jember tersebut dapat disetujui,  dan untuk administrasinya agar disesuaikan, meskipun tanpa melalui Mekanisme sebagaimana diatur dalam Ketentuan yang ada,  namun Bupati Jember MZA. Djalal bersama dengan Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Jember yaitu H.M Thoif Zamroni selaku Ketua DPRD kabupaten Jember dan Wakil Ketua DPRD jember yaitu Ayub Junaidi, Dr. Ni Nyoman Putu Martini, Dr.Yuli Priyanto membuat dan menandatangani Nota kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Jember dengan DPRD  Kabupaten Jember Tanggal 4 Nopember 2014 Nomor : 22 Tahun 2014 Tentang KebIjakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015. <br /><br />Selanjutnya, terdakwa Sugiarto selaku Sekretaris Daerah (Sekda) sekaligus sebagai  Ketua Tim Anggaran Kab. Jember, memerintahkkan Ita Poeri Andayani (perkara terpisah) selaku Kepala DPPKAD sekaligus sebagai Wakil Ketua 1 Tim Anggaran untuk menindaklanjutinya.  <br /><br />Kemudian terbitlah SK Bupati Jamber No.188.45l34/012/2015 tertanggal 2 Januari 2015 tentang daftar penerima hibah lengkap dengan nama kelompok, nama ketua dan nominal uang hibah (by name by addres) tanpa melalui pengajuan proposal, ferivikasi dan tanpa adanya rekomendasi dari masing-masing SKPD sebelumnya.<br /><br />Setelah SKPD menerima SK Bupati Jember tentang penerima hibah tersebut, kemudian SKPD selaku Ferivikator menerima proposal yang tanggalnya dibuat mundur seolah-olah pengajuannya sebelum adanya SK Bupati Jember. <br /><br />Untuk pembuatan proposal bagi kelompok yang pengusulannya melalul Tholf Zamroni, dikoordinir oleh Subairi dan Mokhtar Sami’an dengan cara, sebelumnya mengecek nama kelompok ke Dinas Peternakan, agar sama dengan nama kelompok yang tercantum dalam Surat Keputusan Bupati. Setelah proposal selesai, kemudian proposal diserahkan langsung ke Dinas Peternakan dan ada yang diserahkan kepada Thoif Zamronl, kemudian oleh Thoif Zamroni  di kumpulkan pada Diena Ivandayani untuk selanjutnya diserahkan kepada SKPD Dinas Petemakan. <br /><br />Setelah menerima SK Bupati Jember, selanjutnya SKPD selaku ferivikator membuat rekomendasi dari masing-masnng SKPD yang tanggalnya dibuat mundur disesuaikan dengan surat dari DPRD Nomor : 170/2483/3S.09.2/2014 tanggal 14 Nopember 2014, perihal Data Usulan Dana Hubah Tahun Anggaran 2015, sehingga seolah-olah terbitnya SK bupati tersebut sudah ada rekomendasli dari SKPD Ferivikator.<br /><br />Dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan JPU dijelaskan, bahwa pada tanggal 8 Oktober 2014, pada suatu waktu dalam kurun tahun 2014 - 2015, bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Jember atau pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam Kabupaten Jember, atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaran Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan, atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomlan Negara, yaitu mengalokasikan serta menyalurkan dana bantuan sosial (Bansos)/hibah dan APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015, yang pengusulannya melalui DPRD Kabupaten Jember, dimana penyalurannya tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak tepat sasaran.<br /><br />Dengan maksud, supaya terdakwa maupun orang lain mendapatkan sejumlah uang dari para kelompok ternak yang diusulkan untuk mendapatkan bantuan hibah serta memberikan aliran dana kepada perorangan yang mengatasnamakan sebagai kelompok maupun perkumpulan keluarga, yang dibuat seolah-olah sebagai satu kelompok melalui Satuan Kerja Dinas Peternakan, Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Bagian Ekonomi Pemerintah Kabupaten Jember, sehingga bertentangan dengan ketentuan pasal 400 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014.<br /><br />Selain itu, mekanisme pengusulan maupun pencairan kepada kelompok-kelompok penerima dana hibah APBD/P Tahun Anggaran (TA) 2015 tanpa melalui proses ferivikasi, serta tanpa dilengkapi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). Sehingga bertentangan dengan ketentuan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD  sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 39 tahun 2012, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 900/4627/5] tanggal 18 Agustus 2015, Peraturan DPRD Kabupaten Jember 24 tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Jember, Peraturan Bupati Jember No. 46 tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Kabupaten Jember. <br /><br />Majelis Hakim mengatakan, sehingga memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya diri  Thoif  Zamroni sebesar Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah) sebagaimana telah dikembalikan oleh Thoif Zamroni dalam perkara terpisah yang sudah putus serta berkekuatan hukum tetap, atau orang lain yakni : Subairi,; Muhtar dan Indra Prsetya (terpidana dalam perkara lain) masing-masing selaku koordinator kepercayaan terdakwa dalam penyaluran bantuan hibah.<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhDW4Hkjk1XIpB0Si9OAclrYjbLygfm_XDK3jwHhn30eUrpN38sg557To0j9YiuRnNih8CNUVWJr1gb2bBKzIso1mVb4OHTiL4vQIbYIdznzEct4UPTlTwcYVcCwWz24hz8VvoIEqiTHm0/s1600/IMG20181214110323.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhDW4Hkjk1XIpB0Si9OAclrYjbLygfm_XDK3jwHhn30eUrpN38sg557To0j9YiuRnNih8CNUVWJr1gb2bBKzIso1mVb4OHTiL4vQIbYIdznzEct4UPTlTwcYVcCwWz24hz8VvoIEqiTHm0/s640/IMG20181214110323.jpg" width="640" /></a></div> Kemudian Abd. Jalal (Ketua Kelompok ternak bebek Abadi),; Makhuf Baikuni selaku Ketua Kelompok Bintang Jaya,; Nafhan Baidi (Ketua Kelompok Ternak Agung Jaya),; Amar Suselo (Ketua Kelompok Ternak Maju),; Ika Puspita Dewi selaku Bendahara Kelompok Temak Ayam Maju,; Helmi Rutaib (Ketua Kelompok Temak Kambing Mayang Jaya),; Heri (Ketua Kelompok Fajar),; As’yari (Ketua Kelompok Ternak kambing Sentosa),; Iskandar  (Ketua Kelompok ternak ayam perkasa),; Yasin (Ketua Kelompok Trnak Sidodadi).<br /><br />Juga Qusyairi (Ketua Kelompok Ternak Ikan Air Jaya),; Jumari (Ketua Kelompok Temak Ikan Nila Jaya),; Khoirudin (Ketua Kelompok Ternak Sapi Sidomulyo),; PURWANTO (Ketua Kelompok Temak Kambing Garahan Jaya), BENI AFWAN DAI ROBY (Ketua Kelompok Ternak Bebek Mayang Saqri),; NOSAMAN (Ketua Kelompok Ternak Sapi Majujaya), WATIB AS'ARI (penerima bantuan untuk Kelompok Ternak Sapi Baru Makmur dan Maju Jaya),; AGUS NOVAL dan MUKHTAR SAMI'AN masing-masing selaku Sekretaris dan Bendahara Kelompok Ternak Sapi Bimasakti,; AANG (Ketua Kelompok Temak Sapi Barokah Jaya). <br /><br />Selain itu, juga Ketua/Pengurus Mushola atau TPQ, diantaranya FARIDATUL JANAH (Ketua Pengurus Mushola AL Husni Desa Mayang),; M. ANDI SUHAIMY, selaku Ketua TPQ Raudlatul Mutaabbidln Desa Mayang,; NURHASIP selaku Imam Mushola NURUL JADID Desa Tegalgusi,; DENI ISLAMI selaku Ketua Mushola Dzikrul Muchlishm,; SAHARI selaku Ketua Pengurus Mushola Al-hidayah,; EKO BASORI selaku Pengurus Mushalla Al-Fatah.; NUR AHMAD FAINUR selaku Pengurus Musholla ASSA'ADAH,; JAZULI selaku Bendahara Mushola Alhuda,; MAHFUD BAIKUNI selaku Ketua Pengurus Mushola Al Hikmah,; ISBAD UBAIDILLAH selaku PENANGGUNG JAWAB Mushola Assaidnah,; BAHRULLAH selaku PENANGGUNG JAWAB Mushola AL Mubarok,; FALIQ DAIROBI selaku Pengurus Mushola Al Hikmah,; BAHRONI Bin PENJESIT selaku Pengurus Mushollah,; NUR HASAN HABSYI selaku Ketua Panitia Mushola Al Husni dan Wina pengurus Mushola Al Ikhlas,; SA'ADAH selaku Ketua Panitia Musholla ASSA'ADAH,: AS'ARI selaku Pengurus Mushola Al Hikmah,; ISMAIL selaku Pengurus Mushola Ar Rahman<br /><br />Majelis Hakim mengatakan, sehubungan dengan mekanisme dan tata cara pengalokasian bantuan hibah / bantuan sosial diatur dalam Peraturan Permendagri tentang Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang pada pokoknya adalah pemohon bantuan mengajukan Surat permohonan bantuan belanja hibah / bantuan sosial secara tertulis yang ditujukan ke panitia Daerah.<br /><br />Setelah pemohonan/usulan/proposal tertuils dari pemohon baik dari anggota (Individu, keluarga  dan/atau masyarakat) maupun dari kelompok masyarakat (lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain) diterima, selanjutnya Kepala Daerah menunjuk SKPD terkait (melalui disposis| dan/atau penunjukan melalui keputusan Kepala Daerah) untuk dilakukan evaluasi usulan / permohonan tersebut. <br /><br />Untuk mengevaluasi usulan dimaksud, SKPD terkait dapat membentuk tim evaluasi. Tim evaluasi akan mengevaiuasi syarat pemberian bantuan hibah / bantuan sosial serta syarat dan kriteria penerima bantuan sosial atau hibah dengan memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku. <br /><br />Kepala SKPD terkait menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Kepala Daerah melaiul TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) dan TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah. TAPD pada prinsipnya hanya sebatas memberikan pertimbangan atas kemampuan keuangan daerah, oleh karena kelayakan administrasi serta bisa dan tidaknya usulan pemohon ditentukan hasil evalusi melalui rekomendasi SKPD terkait. <br /><br />Rekomendasi kepala SKPD yang mengevaluasi kelayakan administrasi pemohon yang berkaitan dengan keabsahan syarat pemberian dan syarat serta kriteria penerima dan pertimbangan T4PD mengenai kemampuan keuangan daerah menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan hibah / bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS anggaran.<br /><br />Bahwa penganggaran bantuan hibah / bantuan sosial sudah harus lebih awal dicantumkan dalam KUA dan PPAS. Dengan demikian pencantuman anggaran bantuan hibah / bantuan sosial tidak boleh dadakan, artinya pencantuman anggaran bantuan hibah / bantuan sosial nanti dicantumkan pada saat penyusunan RAPBD, apalagi anggaran bantuan sosial nantl diusulkan dan/atau dicantumkan dalam pembahasan RAPBD antara TAPD dengan Badan anggaran DPRD. <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhe44AT5hyphenhyphenfE9CHWsHRrj1389dZAsICiQxQAwmAU_AUMqRPJbQQH2siRfI8vUYwyre3M9lNuKYwfEIe-i8RKJ8WS5zJnCcEysepNmt8yshHcoqzyHQh5RvK_OnpNl1wm-sJSSznU4sPUO8/s1600/IMG20181207150448.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhe44AT5hyphenhyphenfE9CHWsHRrj1389dZAsICiQxQAwmAU_AUMqRPJbQQH2siRfI8vUYwyre3M9lNuKYwfEIe-i8RKJ8WS5zJnCcEysepNmt8yshHcoqzyHQh5RvK_OnpNl1wm-sJSSznU4sPUO8/s640/IMG20181207150448.jpg" width="640" /></a></div> Setelah dicantumkan dalam KUA dan PPA, maka pencantuman bantuan hibah I bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD (Dinas DPPKAD) dan hibah berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD sesuai bidang usulannya. Seianjutnya dipahami bahwa RKA-PPKD dan RKA-SKPD menjadi dasar dalam RAPBD. Bahwa bantuan hibah / bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis obyek belanja bantuan sosuai, dan rincian obyek belanja bantuan sosial pada PPKD (Dinas PPKAD) meliputi; Individu dan/atau keluarga,; masyarakat dan lembaga non pemerintahan. <br /><br />Pada hal nama, alamat penerima dan besaran bantuan hibah / bantuan sosial dalam Lampiran IV Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.  <br /><br />Untuk penandatangan NPHD ini, Kepala Daerah dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang oleh Kepala Daerah yang ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah atau Keputusan Kepala Daerah. Setelah Keputusan Kepala Daerah tentang daftar penerima hibah dan besaran uang atau jenis barang atau jasa yang dihibahkan ditetapkan dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sudah ditandatangani oleh Kepala Daerah dan penerima, maka proses berikutnya adalah pengajuan persetujuan kepada Kepala Daerah tentang persetujuan pembayaran dan besaran yang akan disalurkan/diserahkan dan dicairkan sesuai kemampuan keuangan daerah.<br /><br />Apakah besaran hibah disalurkan/diserahkan dan dicairkan sekaligus atau secara bertahap,  tergantung pada kemampuan keuangan daerah. Setelah Itu dilakukan proses penyaluran/pencairan dan diserahkan langsung kepada penerima melalui rekening pihak penerima hibah dengan nomor rekening sesuai yang tercantum dalam NPHD<br /><br />Bahwa pada tahun 2015, Dana Hibah yang bersumber dari dana APBD Tahun Anggaran 2015 di Kabupaten Jember adalah sebesar Rp206.111.625.480 (dua ratus enam mliyar seratus sebelas juta enam ratus dua puluh lima ribu empat ratus delapan puluh rupiah ), sebagaimana yang telah dituangkan dalam Perda No. 3 Tahun 2014, tanggal 18 Desember 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember TA 2015, serta Peraturan Bupati Jember No. 60 Tahun 2014 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Jember TA 2015 tanggal 18 Desember 2014. <br /><br />JPU menjelaskan, bahwa dari Dana hibah sebesar Rp206.111.625.480 tersebut, sebesar Rp38.500.000.000 (tiga puluh delapan miliyar lima ratus juta rupiah) merupakan permintaan dari Unsur pimpinan DPRD Kabupaten Jember, yang ditujukan kepada Bupati Jember melalui 14 (empat belas) SKPD Kab. Jember antara lain ; 1. Bagian Kesra (Kepala Dinas, Drs. Imam Bukhori) Rp8.426500000,; 2. Bagian Ekonomi (Kepala Dinas, Drs. Widodo) Rp7.530.000.000,; 3. Kanpora (Drs. Suparno) Rp665.000.000,; 4. DPU Bina (Kepala Dinas, Marga Ir. Rasyid Zakaria) Rp2.337500300,; 5. DPU Cipta Karya (Kepala Dinas, lr. Merwin) Rp2.091.900000,; 6. Dinas Sosial (Kepala Dinas, Drs. Heru) Rp60.000.000,; 7. Pariwisata (Drs. Arif Cahyono) Rp195.000.000,; 8. Dinas Peternakan (Kepala Dinas, Ir. Mahfudz Afandi) Rp23.563.000.000,; 9. Dinas Pertanian (Kepala Dinas, lr. Hari Wijayadi)  Rp2.202.000000,; 10. Dinas pendidikan (Kepala Dinas, Drs. Bambang) Rp1.477.000.000,; l1. Dinas Koperasi (Kepala Dinas, Ir. Erfano) Rp710.000.000,; 12. Kantor perpustakaan (Kepala Dinas, Drs. Suparno) Rp50.000.000,; 13. Dinas Kesehatan (Kepala Dinas, Dr. Bambang) Rp30.000.000, dan 14. Disperindag (Kepala Dinas, Drs. Ahmad Sudlon Rp150.000.000.<br /><br />Bahwa  Thoif Zamroni sebagai Anggota sekaligus Ketua DPRD serta Ketua Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jember, menghimpun usulan bantuan dana hibah dari masyarakat dengan cara mengumpulkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon bantuan Bansos/hibah yang selanjutnya untuk pelaksanaan di lapangan, Thoif Zamroni menunjuk Subairi dan Mokhtar Sami’an yang kemudian oleh Subairi dan Mokhtar Sami’an ditmdaklanjuti dengan membuat nama kelompok dan menyetorkannya kepada Thoif Zamroni.<br /><br />Sedangkan mengenai besaran dan jenis bantuan, yang menentukan adalah Thoif Zamroni, selain Itu juga menyuruh Indra Prasetya untuk mencari kelompok ternak yang akan diajukan melalui Thoif Zamroni dengan ketentuan, apabila cair sebagian akan dipotong untuknya.  <br /><br />Bahwa kelompok ternak yang diusulkan melalui Thoif Zamroni adalah Dinas Peternakan berjumlah 24 kelompok dengan jumlag sebesar Rp835.000.000, (delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah).<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiV_yroGu91kB6poUsK7QoGHVutRuBYejeZVy08vy5m0rqq3QN4OTznPInWQF-SvPuqFNRQKVRk5X0Tys7RlvYPa-2y_z68ifoM7CdxIz1aPub0oGe5wyfXOr7E4c-nrvky6CY94uuusJs/s1600/IMG-20190207-WA0004.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiV_yroGu91kB6poUsK7QoGHVutRuBYejeZVy08vy5m0rqq3QN4OTznPInWQF-SvPuqFNRQKVRk5X0Tys7RlvYPa-2y_z68ifoM7CdxIz1aPub0oGe5wyfXOr7E4c-nrvky6CY94uuusJs/s640/IMG-20190207-WA0004.jpg" width="640" /></a></div> Bahwa kelompok ternak maupun penerima hibah dari Satker Kesra dan Bagian Ekonomi yang pengusulannya melalui Thoif Zamroni adalah simpatisan Thoif Zamroni pada pemilihan legislatif tahun 2014, dan baru membentuk kelompok hanya untuk mendapatkan dana hibah. Selain Itu, kelompok tersebut bukan peternak, bukan pengurus masjid / mushola atau mempunyai  usaha sebagaimana pada proposal dengan susunan ketua dan bendahara yang mayoritas masih ada hubungan keluarga. Selain Itu terdapat juga beberapa kelompok ternak yang mengajukan bantuan ke Dinas Peternakan, namun kelompok tersebut juga membuat kelompok dengan nama lain yang mengajukan bantuan ke Bagian Kesra Pemerintah Kabupaten Jember.<br /><br />Faktanya, pengusulan belanja hibah yang dimintakan Kelompok masyarakat dengan permintaan dari Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Jember yaitu Thoif Zamroni selaku Ketua,; Ayub Junaidi, Dr. Ni Nyoman Putu Martini, Dr.Yuli Priyanto (masing-masing selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jember periode  2014 - 2019) tidak melalui prosedur dan mekanisme yang ditentukan dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 46 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial Pemerintah Kabupaten Jember karena Secara riel tidak ada Permohonan/usulan hibah dari Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan sebelum ditetapkan dan disahkannya Perda No. 3 Tahun 2014, tanggal 18 Desember 2014 tentang APBD Kabupaten Jember TA 2015, serta Peraturan Bupati Jember No. 60 Tahun 2014 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Jember TA 2015 tanggal 18 Desember 2014<br /><br />Selain itu, tidak ada Surat Keputusan Bupati Jember yang menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan belanja hibah dari Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Tidak ada Penyampaian hasil evaluasi berupa rekomendasi dari Kepala SKPD terkait usulan belanja hibah dari Pemenntah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang diamkan kepada Bupati melalui TAPD. Tidak ada pertimbangan dan TAPD atas rekomendasi dari SKPD terkait usulan belanja hibah dari Pemerintah, pemenntah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang seharusnya dijadikan sebagai dasar pencantuman alokasi anggaran hlbah dalam rancangan KUA dan PPAS. <br /><br />Bahwa pada saat Rapat Gabungan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Jember yang diketuai terdakwa Sugiarto bersama dengan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jember yang dipimpin oleh Thoif Zamroni dengan 3 (tiga) orang wakil ketua yaitu Ayub Junaidi, Dr. Ni Nyoman Putu Martini, Dr.Yuli Priyanto dalam rangka pembahasan KUAPPAS TA 2015, Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Jember meminta anggaran Hibah kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk setiap anggota DPRD sesuai dengan jabatannya (pimpinan atau anggota) dengan berdasarkan kepada daftar nama-nama kelompok (by name by addresss) yang dihimpun oleh Diena Ivandayani, dalam rapat tersebut Unsur Pimpinan menyampaikan kepada terdakwa Sugiaro selaku  Ketua Panitia Anggaran, bilamana permintaan tersebut tidak diakomodir, maka tidak akan ada pembahasan APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015.<br /><br />Menanggapi permintaan Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Jember tersebut. terdakwa Sugiarto  selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Jember, melaporkan secara lisan kepada Bupati Jember MZA Djalal, dan Bupati menyampaikan agar permintaan alokasi anggaran hibah dari Unsur Pimpinan DPRD Kab. Jember tersebut diakomudir. <br /><br />Selanjutnya dalam rapat benkutnya, terdakwa Sugiarto menyampaikan, bahwa permintaan alokasi anggaran belanja hibah dari Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Jember tersebut dapat disetujui dan untuk admlnistrasmya agar disesuaikan.<br /><br />Bahwa meskipun tanpa melalui Mekanisme sebagaimana diatur dalam Ketentuan yang ada,  namun Bupati Jember MZA. Djalal bersama dengan Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Jember yaitu H.M Thoif Zamroni selaku Ketua DPRD kabupaten Jember dan Wakil Ketua DPRD jember yaitu Ayub Junaidi, Dr. Ni Nyoman Putu Martini, Dr.Yuli Priyanto membuat dan menandatangani Nota kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Jember dengan DPRD  Kabupaten Jember Tanggal 4 Nopember 2014 Nomor : 22 Tahun 2014 Tentang KebIjakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015. <br /><br />Bahwa selanjutnya, terdakwa Sugiarto selaku Sekretaris Daerah (Sekda) sekaligus sebagai  Ketua Tim Anggaran Kab. Jember, memerintahkkan Ita Poeri Andayani (perkara terpisah) selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) sekaligus sebagal Wakil Ketua 1 Tim Anggaran untuk menindaklanjutinya. sehingga terbit SK Bupati Jamber No.188.45l34/012/2015 tertanggal 2 Januari 2015 tentang daftar penerima hibah lengkap dengan nama kelompok, nama ketua dan nominal uang hibah (by name by addres) tanpa melalui pengajuan proposal, tanpa ferivlkasi dan tanpa adanya rekomendasi dari masing-masing SKPD.<br /><br />Setelah SKPD menerima SK Bupati Jember tentang penerima hibah tersebut, kemudian SKPD  Ferivikator menerima proposal yang tanggalnya dibuat mundur seolah-olah pengajuannya sebelum adanya SK Bupati Jember. <br /><br />Untuk pembuatan proposal bagi kelompok yang pengusulannya melalul Tholf Zamroni, dikoordinir oleh Subairi dan Mokhtar Sami’an dengan cara, sebelumnya mengecek nama kelompok ke Dinas Peternakan, agar sama dengan nama kelompok yang tercantum dalam Surat Keputusan Bupati. Setelah proposal selesai, kemudian proposal diserahkan langsung ke Dinas Peternakan dan ada yang diserahkan kepada Tholf Zamronl, kemudian oleh Thoif Zamroni  di kumpulkan pada Diena Ivandayani untuk selanjutnya diserahkan kepada SKPD Dinas Petemakan. <br /><br />Setelah menerima SK Bupati Jember, selanjutnya SKPD ferivikator membuat rekomendasi dari masing-masnng SKPD yang tanggalnya dibuat mundur disesuaikan dengan surat dari DPRD Nomor : 170/2483/3S.09.2/2014 tanggal 14 Nopember 2014, perihal Data Usulan Dana Hubah Tahun Anggaran 2015, sehingga seolah-olah terbitnya SK bupati tersebut sudah ada rekomendasli dari SKPD Ferivikator. <br /><br />       PROSES PENCAIRAN DANA BANSOS<br /><br />Walaupun Dra. Ita Poeri Andayani selaku Kepala BPKA sekailgus Pengguna Anggaran untuk pencairan bantuan hibah mengetahui, kalau proses penganggaran bantuan hibah yang diajukan oleh DPRD Kabupaten jember melalui unsur Pimpinannya tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun Dra. Ita Poeri Andayani masih tetap memproses dan menyetujui agar permohonan hibah tersebut dapat dicairkan. Bahwa dari permohonan bantuan hibah yang diajukan oleh Thoif  Zamroni tersebut, oleh Ita Poeri Andayani telah dicairkan ke Dinas Pertanian, Bagian Kesra dan Bagian Perekonomian.<br /><br />Dengan menggunakan wewenang dari Terdakwa Sugiarto selaku Sekda, yang secara eksofficio  sebagai Ketua Tim Anggaran yang mengetahui, kalau dana hibah yang diusulkan H.M Thoif Zamroni bersama unsur pimpinan dan anggota DPRD Jember, belum dilengkapi proposal melainkan hanya usulan by name by addres yang seharusnya ditolak, namun justru diakomodir dengan cara memerintahkan kepada Ita Poeri Andayani selaku Kepala BPKA Kab. Jember sekaligus Pengguna Anggaran untuk alokasi dan pencairan bantuan hibah berupa uang adalah menentukan bisa atau tidaknya Permohonan hibah dari Pemohon (baik perorangan maupun kelompok) diproses pencairanya.<br /><br />Bahwa dengan adanya Penetapan alokasi anggaran belanja hibah TA 2015 oleh Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten jember bersama dengan Badan Anggaran Kabupaten Jember yang tidak melalui mekanisme atau tata cara sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Jember, dan Peraturan tentang Belanja hibah lainnya, berdampak pada proses pencairan dan penggunaan belanja hibah TA 2015 yang tidak tepat sasaran dan tidak sesuai peruntukannya. <br /><br />Bahwa dalam pelaksanaannya, dana yang dicairkan oleh kelompok digunakan tidak sesuai dengan proposal antara lain, ada yang menaikkan harga dan ada pula pembelian fiktif yang tentunya bukti-bukti dukung penggunaan bantuan juga direkayasa,; Ada potongan harga terhadap kelompok ternak Sidomulyo dan kelompok Nila Jaya masing-masing sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yang dilakukan oleh Indra Prasetya, yang kemudian uang sebesar Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah) tersebut diberikan kepada H.M. Thof Zamroni  sebagaimana perjanjian awal antara H.M. Thof Zamroni  dengan Indra Prasetya.<br /><br />Karena pemanfatanya tidak tepat sasaran, berpengaruh juga terhadap pembuatan laporan penanggungjawaban, yang mana seharusnya dibuat dan menjadi kewajiban oleh kelompok, namun dalam pelaksanaannya yang membuat LPJ adalah Subairi selaku Koordinator dan dibantu oleh Mokhtar Sami'an dengan merekayasa bukti pembelian<br /><br />Delain itu, ada juga penerima hibah yang tidak membuat laporan penanggungjawaban, dan ketika dilakukan pengecekan ke lokasi temyata kelompok yang mengajukan dana hibah yang pengusulannya melalui H.M. Thoif Zamroni sudah tidak ada lagi. <br /><br />Sehingga bantuannya juga tidak tepat sasaran karena digunakan tidak sesuai dengan tujuan sebagaimana tercantum dalam proposal maupun Laporan Pertanggung jawabannya, yaitu ternak atau unggas yang dibeli atas nama ke ompok tidak lagi dinikmati oleh kelompok melainkan dinikmati perorangan karena memang kelompoknya tidak ada;<br /><br /> PERUBAHAN APBD KABUPATEN JEMBER TA 2015<br /><br />Bahwa pada Juli 2015, dilakukan perubahan APBD Kab. Jember termasuk dana hibah yang pengusulannya melalui DPRD Jember yang dalam pengusulan dana hibah, perubahan tersebut prosesnya seperti pada saat usulan pertama. Ada penambahan anggaran untuk masing-masing anggota DPRD sesuai dengan jabatannya, khusus untuk H.M. Thoif Zamroni yang awalnya  sebesar Rp1.000.000.000 untuk 40 kelompok  menjadi Rp1.495.000.000 untuk 70 kelompok dengan rincian sebagai berikut : Dinas peternakan ada tambahan sebanyak 4 kelompok (Rp 320.000.000),; Bagian Kesra ada tambahan 25 kelompok (Rp125.000.000),; Bagian Ekonomi ada tambahan 1 kelompok (Rp50.000.000) <br /><br />Bahwa pencairan dana bantuan hibah sebagaimana tersebut di atas dilakukan 2 kali, pertama pada bulan Agustus 2015 (8 kelompok pada dinas peternakan) dan terakhir pada bulan Desember 2015 (16 kelompok pada Dinas Peternakan, 1 kelompok pada Bagian Perekonomian, 28 kelompok pada Bagian Kesra, 1 kelompok pada Dinas Pertanian, dan 1 kelompok pada Dinas Pendidikan). <br /><br />Sehingga dari 70 kelompok yang diusulkan oleh H Thoif Zamroni yang dicairkan sebanyak 52 kelompok. Khusus peternakan yang dicairkan adalah sebanyak 21 kelompok dengan jumlah sebesar Rp665.000.000 (enam ratus enam puluh lima juta rupiah).<br /><br />Majelis Hakim mengatakan, bahwa perbuatan terdakwa Sugiarto selaku Sekda kab. Jember sekaligus Ketua Tim Anggaran bersama dengan Dra. Ita Poeriandayani selaku Kepala BPKAD dan sebagai Wakil ketua Tim Anggaran Kabupaten Jember, serta H.M. Thoif Zamroni selaku Ketua DPRD Kabupaten Jember periode 2014-2019, yang juga sebagai Ketua Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jember bersama-sama dengan Ayub Junaidi, Dr. Ni Nyoman Putu Martini, Dr.Yuli Priyanto (masing-masing selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jember periode  2014 - 2019 dalam kedudukannya sebagal Wakil Badan Anggaran), telah menyebabkan dana hibah Dewan Tahun Anggaran 2015 bisa dikeluarkan/dicairkan.<br /><br />Pada hal mekanismenya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pencaiurannya tidak tepat sasaran dan tidak sesuai peruntukanya, hingga menyebabkan bertambahnya kekayaan H.M. Thoif Zamroni sebesar Rp60.000.000 (enam puiuh juta rupiah) serta memperkaya pula orang lain yakni orang-orang dekat maupun kelompok yang diusulkan oleh H.M. Thoif Zamroni untuk mendapatkan bantuan hibah hingga menyebabkan timbulnya kerugian keuangan negara sejumlah Rp1.045.000.000 (satu milyar empat puluh lima juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam laporan Perhitungan Keuangan Negara BPKP Perwakilan Jawa Timur Nomor : 5-1214/ PW13/ 05/ 2018 tanggal 05 Maret 2018.<br /><br />Majelis Hakim mengatakan, bahwa perbuatan terdakwa Sugiarto bersama dengan Dra. Ita Poeriandayani sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 3 juncto pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagalmana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-l KUHP.<br /><br />“Mengadili ; Menyatakan terdakwa Sugiarto dan (terdakwa Dra. Ita Poeriandayan) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair ; Menghukum terdakwa Sugiarto dan terdakwa Dra. Ita Poeriandayani dengan hukuman pidana penjara selama (masing-masing) 1 (satu) tahu dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp50 juta  subsidiair 2 (dua) bulan kurungan. dengan perintah terdakwa tetap ditahan,” ucap Ketua Majelis Hakim Agus Hamzah.<br /><br />Atas surat putusan Majelis Hakim, Penasehat Hukum Kedau terdakwa, M. Nuril maupun JPU mengatakan pikir-pikir. (Rd1<br /> <br />

News Tipikor Tersangka Baru Dalam Perkara Korupsi Dana Bansos Kab. Jember sebesar Rp38 M !?

#Apakah mantan Bupati dan 3 Wakil Ketua DPRD periode 2014 - 2019 serta 13 Kepala SKPD Kabupaten Jember akan jadi tersangka Korupsi Dana Hi...

»