BERITAKORUPSI.CO

Terdakwa Ali Murtopo Si penyuap Bupati Malang Sebesar Rp3 M Diadili

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4ivqZKNEFU1bPQI4dsxXugim902dxRHrZ-iBc9la22HkUooC-Oat3cVhk33VaGV4lopbgvonC1ZIgJ1vIuCdjx5Aj5nJ5am60w6VIVJ1bWrrAssItVf6qvMD1eod_-u6tJDuEbmP9Rtc/s1600/IMG20190103135023.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="505" data-original-width="775" height="416" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4ivqZKNEFU1bPQI4dsxXugim902dxRHrZ-iBc9la22HkUooC-Oat3cVhk33VaGV4lopbgvonC1ZIgJ1vIuCdjx5Aj5nJ5am60w6VIVJ1bWrrAssItVf6qvMD1eod_-u6tJDuEbmP9Rtc/s640/IMG20190103135023.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Ali Murtopo</td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"> </td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"> </td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"> </td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"> </td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"> </td></tr>
</tbody></table>
#Dalam surat dakwaan JPU KPK juga disebutkan, bahwa sejumlah Wartawan dan LSM di Malang menerima aliran duit “haram” sebesar Rp880 juta# 
 
beritakorupsi.co - Kolusi, Korupsi dan Nepotisme itu sepertinya sudah terjalin sejak awal antara Calon Kepala Daerah dengan para tim suksesnya maupun dengan berbagai pihak yang memberikan bantuan kampanye maupun  dukungan sebagai tim pemenangan. Seperti dalam kasus Korupsi suap Bupati Malang Rendra Kresna dengan Ali Murtopo selaku pengusaha yang juga tim sukse Bupati Malang pada tahun 2011 lalu. Seperti Peribahasa yang berbunyi; “Sepintar-pintarnya orang menyembunyikan yang busuk, akan tercium juga”. Dan ini pula yang dialami oleh Ali Murtopo selaku Pengusaha yang juga tim sukses Rendra Kresna dan Ahmad Subhan (Wakil Buti Malang yang saat ini berstatus terangka dan sudah ditahan oleh KPK dalam kasus Korupsi suap Bupati Mojokerto pada tahun 2015). Mungkin Ali Murtopo maupun Rendra Kresna tak mengira, kalau perbuatan jahatnya di tahun 2011-2012 lalu tak akan tercium oleh Lembaga Anti karena sudah berlalu sekitar 8 tahun lamanya, namun ternyata meleset. Buktinya, pada tahun 2018, perbuatan jahat Ali Murtopo dan Rendra Kresna maupun dengan pihak-pihak lain, ternyata tercium juga. Mimpi indah berubah menjadi mimpi buruk. Udara segar dan cahaya mentari pagi tak lagi dirasakan. Lenggak lenggok langkah kakinyapun tak pula menyertai hiruk pikuknya masyarakat Kabupaten Malangh di pagi, siang maupun malam hari. Karena Ali Murtopo dan Rendra Kresna sudah meringkuk di penjara milik KPK. Yang lebih memalukan lagi adalah, keterlibatan beberapa Wartawan yang disebut sebagai orang yang profesional, dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang “terlibat” dalam beberapa kasus Korupsi suap Kepala Daerah yang ditangani oleh KPK, karena menerima aliran duit sebagai “tutup mulut”, ataupun hanya sebagai saksi dalam persidangan, seperti dalam kasus Korupsi suap tangan KPK terhadap Bupati Tulungagung (Dakwaan JPU KPK menyebutkan, Aparat Penegak Hukum, Wartawan dan LSM menerima sebesar Rp2 miliyar lebih), Kasus Korupsi Suap Ketua DPRD Kota Malang (mantan Wartawan Radar Malang menerima duit dari Ketua DPRD Malang dan Eryk Armando Talla), Kasus Korupsi suap tangkap Tangan KPK terhadap Bupati Nganjuk (Wartawan Rada Nganjuk menjadi saksi di persidangan dan sempat diamankan KPK). Dan juga dalam kasus Korupsi Suap Bupati Malang Rendra Kresna, yang disebut dalam surat dakwaan JPU KPK dengan terdakwa Ali Murtopo selaku penyuap Bupati, di mana beberapa Wartawan dan LSM di Kabupetan Malang menerima duit “haram” sebesar Rp880 juta sebagai “tutup mulut”. Namun tak satu pun para pejabat dinegeri ini Khususnya di Kabupaten Malang yang “mencaci maki” perbuatannya. Berbeda dengan seseorang wartawan yang hendak menemuinya untuk mendapatkan informasi yang akan disampaikan kepada masyarakat, maka berbagai carapun akan dilakukan untuk menghindarinya termasuk peran Dewan Pers yang harusnya bertindak tegas terhadap si Wartawan maupun Medianya, di mana si wartawan itu bekerja. Sementara dalam kasus Korupsi Suap Bupati Malang, Tim JPU KPK menyeret Ali Murtopo selaku pengusaha yang juga sebagai tim sukses Rendra Kresna ke muka persidangan untuk diadili dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya dalam kasus Tindak Pidana Korupsi selaku penyuap Bupati pada tahun 2011 sebesar Rp3 miliyar lebih. Kamis, 3 Januari 2019, Tim JPU KPK Abdul Basir, Joko Hermawan, N.N. Gina Saraswati, Mufti Nur Irawan dan Nur Haris Arhadi, membacakan surat dakwaannya atas nama terdakwa Ali Murtopo dihadapan Majelis Hakim yang di Ketuai Hakim Agus Hamzah dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hoc) yang berlangsung di ruang sidang Candra Pengadilan Tipkor Surabaya, sementara terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya, Haris Fajar Kustaryo dkk dari Kota Malang. Dalam sudar dakwaan JPU KPK, terdakwa Ali Murtopo dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pldana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik lndonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik lndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP Dalam surat dakwaan JPU KPK menjelaskan, pada bulan Desember 2009 sampai dengan Maret 2012 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Rumah Makan Amsterdam Malang, di ruang kerja Bupati Malang atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, bahwa terdakwa ALI MURTOPO telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan cara memberi sesuatu berupa uang sejumlah Rp3.026.000.000 (tiga milyar dua puluh enam juta rupiah) kepada Penyelenggara Negara yaitu RENDRA KRESNA selaku Bupati Malang, melakukan intervensi secara langsung maupun tidak langsung dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Malang untuk memenangkan perusahaan yang dipergunakan terdakwa ALI MURTOPO. Perbuatan itu bertentangan dengan kewajiban RENDRA KRESNA sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJkZpqI7GDLflv6We42aoZWkp-N8xhJXhQEuVyrbCL3aMN3U1EJ1ROZHrT3PE2rbsfD53dlyUYqgF9jyosZNjlfmsT-gXuFyZTRgi5X0IAnS6ASgyBr8p1V_OVc2JeITT-f3bBjebyJt4/s1600/IMG20190103134949.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="494" data-original-width="876" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJkZpqI7GDLflv6We42aoZWkp-N8xhJXhQEuVyrbCL3aMN3U1EJ1ROZHrT3PE2rbsfD53dlyUYqgF9jyosZNjlfmsT-gXuFyZTRgi5X0IAnS6ASgyBr8p1V_OVc2JeITT-f3bBjebyJt4/s640/IMG20190103134949.jpg" width="640" /></a></div>
Perbuatan itu dilakukan dengan cara sebagai berikut ; Pada akhir tahun 2009, bertempat di rumah makan Amsterdam Malang, terdakwa ALI MURTOPO melakukan pertemuan dengan pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Malang, yaitu RENDRA KRESNA dan AHMAD SUBHAN beserta tim suksesnya yakni ERYK ARMANDO TALLA yang mempunyai kedekatan dengan RENDRA KRESNA, CHAIRUL ANAM, JOSHUA, YOYOK, WILDAN, MOH. ZAINI ILYAS Alias ZAINI dan tim sukses lainnya. Dalam pertemuan tersebut disepakati cara pengumpulan dana untuk kampanye RENDRA KRESNA dan AHMAD SUBHAN, yakni dengan cara pengusaha-pengusaha yang tergabung dalam tim sukses memberikan pinjaman kepada RENDRA KRESNA dan AHMAD SUBHAN, yang pengembaliannya akan diambilkan dari fee proyek di Pemerintah Daerah Malang, jika RENDRA KRESNA dan AHMAD SUBHAN terpilih menjadi Bupati dan wakil Bupati Malang. “Dalam pelaksanaannya, IWAN KURNIAWAN selaku Direktur PT. Anugerah Citra Abadi, memberikan pinjaman sejumlah Rp11.900.000.000 (sebelas milyar sembilan ratus juta rupiah),  dan pinjaman dari pengusaha-pengusaha lainnya sejumlah Rp20.000.000.000 (dua puluh milyar rupiah). Atas bantuan Terdakwa Ali MURTOPO dan tim suksesnya tersebut, RENDRA KRESNA dan AHMAD SUBHAN terpilih sebagai Bupati dan wakil Bupati Malang periode 2010 - 2015, dan dilantik pada tanggal 26 Oktober 2010,” ungkap JPU KPK dalam surat dakwaannya. JPU KPK mengatakan, guna mengembalikan uang yang telah dipergunakan untuk kampanye, beberapa hari setelah dilantik sebagai Bupati Malang, RENDRA KRESNA melakukan pertemuan dengan HENRY TANJUNG selaku Kabag PDE-LPSE Kabupaten Malang, dan ERYK ARMANDO TALLA di ruang kerja Bupati Malang. Dalam pertemuan tersebut, RENDRA KRESNA memerintahkan HENRY TANJUNG dan ERYK ARMANDO TALLA untuk mengatur pelaksanaan lelang proyek pada LPSE, agar proyek-proyek di Pemda Kabupaten Malang hanya dapat dimenangkan oleh tim sukses RENDRA KRESNA temasuk Terdakwa. Menindaklanjuti pertemuan tersebut, selanjutnya ERYK ARMANDO TALLA dan HENRY TANJUNG beberapa kali melakukan pertemuan guna membahas mengenai pelaksanaan teknis pengaturan lelang di LPSE. Berdasarkan pertemuan-pertemuan tersebut, disepakati bahwa untuk pengaturan lelang akan dilaksanakan oleh Terdakwa dan TRI DHARMAWAN selaku Administrator Pejabat Pengadaan Elektronik (PPE) pada Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Malang. Pada bulan November 2010 di ruang kerja Bupati Malang, Terdakwa menghadiri pertemuan dengan RENDRA KRESNA, ERYK ARMANDO TALLA, SUWANDI selaku kepala dinas pendidikan, HENRY TANJUNG, ANWAR selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, SUJONO selaku kepala dinas Peternakan, WlLLEM selaku kepala dinas pengelolaan dan pendapatan aset, dan beberapa kepala SKPD Iainnya. “Dalam pertemuan tersebut, disepakati akan dilakukan pengaturan lelang e-procurementagar,  pemenangnya adalah tim sukses RENDRA KRESNA, serta adanya kewajiban pemenang lelang untuk memberikan fee kepada RENDRA KRESNA yang besarnya telah ditentukan yakni untuk proyek-proyek di Dinas pengairan sebesar 17,5 % 20%, fee untuk proyek di Dinas Pekerjaan Umum sebesar 15% - 17,5%, dan fee untuk proyek di Dinas Pendidikan sebesar 17,5% - 20%. Dan terdakwa juga ditunjuk untuk mengerjakan proyek peningkatan fisik dan mutu pada Dinas Pendidikan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK),” beber JPU KPK dalam surat dakwaannya. Menindaklanjuti pertemuan tersebut, pada bulan Desember 2010 di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, terdakwa melakukan pertemuan dengan ERYK ARMANDO TALLA dan SUWANDI beserta stafnya. Dalam pertemuan tersebut disepakati, bahwa terdakwa akan langsung melakukan pemesanan buku dan alat peraga kepada produsen atau perantara produsen yakni BAGUS TRISAKTI selaku Direktur PT. Jakarta Smart Media, dan MANSYUR TUALEKA selaku perantara produsen buku PT. Tiga Serangkai. “Sedangkan ERYK ARMANDO TALLA akan berkoordinasi dengan HENRY TANJUNG guna pembentukan ULP, serta akan membentuk tim IT Hacker guna mengkondisikan proses pelelangan elektronik, agar pemenangnya adalah pihak-pihak yang telah ditentukan oleh RENDRA KRESNA,” kata JPU KPK. JPU KPK memberkan perbuatan terdakwa dalam hal pemesanan alat peraga dan buku sebelum proses lelang di mulai. Bulu dan alat perga itu dipesan oleh terdakwa dari BAYU TRISAKTI yakni: a. Study kit untuk IPA. ‘IPBA, IPS dan Bahasa untuk Pendidikan tingkat SD,; b. Alat permainan matematika, IPS, Bentang Alam dan alat pembelajaran elektronik untuk SD dan SMP, dan c. Peralatan elektronik dan permainan matematika untuk SD. Pada sekira September - Oktober 2011, bertemapt di Hotel Regent's Park Malang dan Hotel Kartika Graha Malang, terdakwa melakukan pertemuan beberapa kali dengan ERYK ARMANDO TALLA, BAGUS TRISAKTI, MANSYUR TUALEKA, HENRY TANJUNG dan KHUSNUL FARID, guna membahas persiapan pelelangan buku dan alat peraga sebagaimana yang telah dipesan oleh Terdakwa. Dalam pertemuan tersebut disepakati, spesifikasi teknis dan buku dan alat peraga, menyesuaikan dengan buku dan alat peraga yang telah dibeli oleh Terdakwa terlebih dahulu, dan dalam penyusunan HPS, agar memasukkan fee untuk RENDRA KRESNA. Fee peminjaman perusahaan pemenang dan pendamping serta fee untuk pejabat Dinas Pendidikan sebagai komponen biaya. “Pada tanggal 8 November 2011, ULP mengumumkan lelang penyediaan sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan dari Dana Alokasi Khusus tahun 2010 dan 2011, dengan spesifikasi teknis dan HPS, sebagaimana yang telah ditentukan oleh Terdakwa. Dalam pelaksanaannya, Terdakwa dibantu oleh tim IT untuk mengkondisikan, agar perusahaan-perusahaan yang dipergunakan oleh Terdakwa menjadi pemenang dalam pelelangan elektronik (e-procurement),” ungkap JPU KPK “Dalam pelelangan tersebut, Terdakwa mengikuti lelang sebanyak 4 (empat) paket pekerjaan pada Dinas Pendidikan dengan menggunakan perusahaan CV Sawunggaling, CV Karya Mandiri, CV Kartika Fajar Utama, CV TUnjang Langit, CV Adhijaya Sakti dan CV Adhikersa. Perusahaan-perusahaan tersebut dipergunakan oleh Terdakwa sebagai calon peserta pemenang lelang dan sebagai peserta pendamping,” lanjut JPU KPK kemudian JPU KPK mengatakan, Pada tanggal 20 Desember 2011, panitia lelang menetapkan beberapa perusahaan yang dipergunakan Terdakwa sebagai pemenang lelang, dan dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak antara PPK Dinas Pendidikan dengan direktur perusahaan-perusahaan tersebut, sebagai berikut: 1. Paket Pengadaan buku pangayaan, buku referensi dan Buku panduan pendidik SD/SDLB dengan nilai kontrak sejumlah Rp8.930.000.000 (delapan milyar sembilan ratus tiga puluhjuta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV Sawunggaling. 2. Paket Pengadaan peralatan pendidikan SMP yang meliputi peralatan laboratorium bahasa, alat peraga matematika, alat peraga IPS, alat olahraga dan alat kesenian dengan nilai kontrak sejumlah Rp7.050.000.000 (tujuh milyar lima puluh juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV Karya Mandiri 3. Paket Pengadaan alat peraga pendidikan, sarana penunjang pembelajaran dan sarana TIK penunjang perpustakaan elektronik dan multimedia, interaktif pembelajaran SD/SDLB dengan nilai kontrak sejumlah Rp7.952.776.000 (tujuh milyar sembilan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) yang dilaksanakan oleh CV Kartika Fajar Utama 4. Paket Pengadaan buku pengayaan, buku referensi dan buku panduan pendidik SMP/SMPLB dengan nilai kontrak sejumlah Rp12.232.346.500 (dua belas milyar dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah) yang dilaksanakan oleh CV Adhikersa. Pada tanggal 27 - 28 Desember 2011, perusahaan-perusahaan pemenang lelang tersebut menerima pembayaran dari pemerintah daerah kabupaten Malang sebagai berikut: a. CV Sawunggaling menerima pembayaran bersih setelah dipotong pajak seluruhnya berjumlah Rp8.808.227.250 (delapan milyar delapan ratus delapan juta dua ratus dua puluh rujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang dikirim melalui Bank Jawa Timur Nomor rekening 0011192815,;  b. CV Adikersa menerima pembayaran bersih setelah dipotong pajak seluruhnya berjumlah Rp12.065.541.775.00 (dua belas milyar enam puluh lima juta lima ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) yang dikirim melalui rekening Bank Jatim Nomor rekening 0011190898. c. CV Karya Mandiri menerima pembayaran bersih setelah dipotong pajak seluruhnya berjumlah Rp6.293.283.450 (enam milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) melalui rekening Bank Jatim nomor rekening 0041048719 d. CV Kartika Fajar menerima pembayaran bersih setelah dipotong pajak seluruhnya berjumlah Rp7.121.349.300 (tujuh miliar seratus dua puluh satu juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah). Selanjutnya uang pembayaran tersebut diberikan kepada Terdakwa dengan perincian sebagai berikut: 1. Sejumlah Rp3.270.000.000 (tiga milyar dua ratus tujuh puluh juta rupiah) diberikan oleh HARI MULYANTO dengan menggunakan cek Bank Jatim nomor BA 118287 dan nomor BA 118293 dari rekening CV Karya Mandiri nomor 0041048719. 2. Sejumlah Rp11.885.000.000 (sebelas milyar delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah) diberikan oleh ADIK DWI PUTRANTO melalui SUDARSO yang bersumber dari rekening CV Adikersa pada Bank Jatim nomor 0011190898. 3. Sejumlah Rp8.450.000.000 (delapan milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) diberikan oleh MOH. ZAINI ILYAS selaku direktur CV Sawunggaling kepada Terdakwa menggunakan rekening BCA milik Terdakwa nomor 3170461010. 4. Sejumlah Rp5.921.349.300 (lima miliar sembilan ratus dua puluh satu juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) diberikan oleh CHOIRIYAH selaku pemilik CV Kartika Fajar Utama dan ERYK ARMANDO TALLA kepada Terdakwa. “Sehingga Terdakwa menerima uang dari keempat proyek tersebut seluruhnya berjumlah Rp29.526.349.300 (dua puluh sembilan miliar lima ratus dua puluh enam juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah),” ungkap JPU KPK JPU KPK menjelaskan, selanjutnya Terdakwa membayarkan sebagian uang tersebut kepada BAGUS TRISAKTI sebagai pembayaran buku dan alat peraga yang telah dipesan oleh Terdakwa sejumlah Rp23.936.870.000 (dua puluh tiga miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah). Sedangkan sisanya sebesar Rp5.589.479.300 (lima miliyar lima ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) diberikan kepada RENDRA KRESNA sebagai fee sebesar 7,5%, karena RENDRA KRESNA memberikan proyek-proyek tersebut kepada Terdakwa. dengan perincian sebagai berikut: 1. Pada tanggal 5 Januari 2012, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp880.000.000 (delapan ratus delapan puluh juta rupiah) kepada RENDRA KRESNA melalui ERYK ARMANDO TALLA yang diambilkan dari rekening Terdakwa di Bank BCA Cabang Gondanglegi Nomor 3170461010. Selanjutnya, kata JPU KPK dalam surat dakwaannya, atas perintah RENDRA KRESNA, uang Rp880.000.000 (delapan ratus delapan puluh juta rupiah) diberikan ERYK ARMANDI TALLA kepada beberapa wartawan dan LSM untuk mengamankan praktek pengaturan lelang proyek yang dilakukan oleh RENDRA KRESNA. 2. Pada tanggal 13 Januari 2012, atas permintaan RENDRA KRESNA,  Terdakwa kembali memberikan uang sejumlah Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) kepada RENDRA KRESNA. Uang tersebut ditarik oleh Terdakwa dari Bank BCA Cabang Gondanglegi dengan Nomor Rekening 3170461010. Setelah melakukan penarikan uang tersebut, atas perintah RENDRA KRESNA, Terdakwa mendatangi ERYK ARMANDO TALLA di gudang Jalan Raya Karangploso, dan menyerahkan uang sejumlah Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tersebut kepada IWAN KURNIAWAN sebagai pengembalian hutang biaya pilkada. 3. Pada tanggal 16 Januari 2012, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada RENDRA KRESNA melalui BUDIONO. Uang tersebut diambil dari rekening Terdakwa di Bank Mandiri Cabang Merdeka dengan Nomor Rekening 1440011228977. 4. Pada tanggal 14 Maret 2012. Terdakwa memberikan uang kepada RENDRA KRESNA sejumlah Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) di rumah RENDRA KRESNA di Pringgitan melalui BUDIONO selaku asisten pribadi RENDRA KRESNA. 5. Selain itu. dalam kurun waktu antara 16 Desember 2011 sampai dengan 27 Maret 2012, Terdakwa juga beberapa kali memberikan uang kepada RENDRA KRESNA melalui ERYK ARMANDO TALLA secara bertahap sejumlah Rp546.000.000,00 (lima ratus empat puluh enamjuta rupiah). Sehingga total uang yang diberikan oleh terdakwa kepada RENDRA KRESNA seluruhnya berjumlah Rp3.026.000.000 (tiga miliar dua puluh enamjuta rupiah). Selain memberikan sejumlah uang kepada RENDRA KRESNA dari pembayaran tersebut, Terdakwa juga menggunakannya untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri sejumlah Rp2.563.479.300 (dua miliar lima ratus enam puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) JPU KPK mengatakan, bahwa pemberian uang sebagaimana tersebut di atas oleh terdakwa, karena telah mendapatkan beberapa proyek dari RENDRA KRESNA yang berhubungan serta dan bertentangan dengan kewajiban RENDRA KRESNA selaku Bupati Kabupaten Malang sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pasal 67 huruf e Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 5 Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah. “Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b (atau Pasal 13 ) Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pldana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik lndonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik lndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP,” ucap JPU KPK di akhir surat dakwaannya. Atas surat dakwaan JPU KPK, Tim Penasehta Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi. Sehingga Ketua Majelis Hakim memerintahkan JPU KPK untuk menghadirkan saks-saksi pada sidang yang akan berlangsung pada tanggal 17 Januari mendatang. Menurut JPU KPK Joko Hemawan, jumlah saksi yang akan dihadirkan dalam kasus ini sebanyak 36 saksi. Namu saksi yang akan dihadirkan pada sidang yang akan datang, JPU KPK Joko Hermawan tak menyebutkannya. “Saksinya tak lebih dari 36 orang,” katanya Saat ditanya, apakah Wartawan dan LSM yang disbut dalam surat dakwaan akan dihadirkan juga dalam persidangan. Menurut JPU KPK Joko Hermawan, akan melihat fakta persidangan. “Nanti kita lihat dalam fakta persidangan,” ujarnya. (Rd1)

News Tipikor Terdakwa Ali Murtopo Si penyuap Bupati Malang Sebesar Rp3 M Diadili

Terdakwa Ali Murtopo #Dalam surat dakwaan JPU KPK juga disebutkan, bahwa sejumlah Wartawan dan LSM di Malang menerima aliran d...

Terdakwa Sutrsino Beberkan Aliran Uang “Suap” Keberbagai Pejabat

12.39 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5LOjDLNDv_nK96zTzHZ8cljjmh-ijd4QpLziqz85vnNE2tjSUza-QcnwCwsGtkMmKnIhwKmaWXqw-D_FD68sTjSm7YFHabXcrNLu_28Mll9ESxzRHrwM2UMjHSAecw5PqSs4U3P8VcKY/s1600/2..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="1155" height="424" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5LOjDLNDv_nK96zTzHZ8cljjmh-ijd4QpLziqz85vnNE2tjSUza-QcnwCwsGtkMmKnIhwKmaWXqw-D_FD68sTjSm7YFHabXcrNLu_28Mll9ESxzRHrwM2UMjHSAecw5PqSs4U3P8VcKY/s640/2..jpg" width="640" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
• Terdakwa Sutrisno : </div>
<div style="text-align: justify;">
   "Uang ke  Ketua DPRD  Tulungagung  (Supriyono), Wakil   </div>
<div style="text-align: justify;">
   Bupati  Tulungagung (Maryoto Birowo), Bupati   Tulungagung </div>
<div style="text-align: justify;">
   (Syahri Mulyo), Komis  DPRD Tulungagung, Kepala DPPKAD </div>
<div style="text-align: justify;">
   (Hendri Setiyawan), Riski Sadig   (DPR RI   F-PAN),  </div>
<div style="text-align: justify;">
   Kusainudin  (DPRD Jatim),Toni, Perbaikan Rumah Dinas  </div>
<div style="text-align: justify;">
   Polres, Pembangunan Kantor Sentra Polres"</div>
<div style="text-align: justify;">
 
 
• JPU KPK Joko Hermawan : "Semua fakta yang terungkap  </div>
<div style="text-align: justify;">
  dalam persidangan akan kita laporkan ke Pimpinan Bagaimana </div>
<div style="text-align: justify;">
   hasilnya tergantung Pimpinan nanti"</div>
<div style="text-align: justify;">
 
beritakorupsi. co - Apakah KPK akan meminta pertanggungjawaban hukum dari para pejabat Kabupaten Tulungagung seperti Ketua DPRD, Wakil Bupati, Sekda dan Kepala DPPKAD  yang menerima uang “suap” ratusan juta rupiah dari terdakwa Sutrsino maupun dari saksi Yamani (Pejabat DPPKAD Tulungagung), atau hanya berlaku di DPRD Kota Malang, di mana KPK langsung menetapkan 41 dari 45 jumlah anggota DPRD Kota Malang yang menerima uang “Pokir” Rp12.5 juta ??? Barangkali inilah pertanyaan publik yang menyaksikan ataupun yang mengetahui jalannya persidangan kasus perkara Korupsi Suap Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, Kepala Dinas PUPR Tulungagung Sutrisno dan orang dekat Bupati, Agung Prayitno yang ditangkap KPK pada tanggal 6 Juni 2018. Sebab dalam persidangan, terdakwa Sutrisno telah membeberkan sejumlah nama pejabat di Tulungagung, anggota DPRD Jatim, pejabat  Pemprov Jatim dan anggota DPR RI yang disebut  menerima uang “panas” itu. Dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Surabaya (Kamis, 3 Januari 2019),  dengan ketua Majelis Hakim Agus Hamzah dan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hoc), adalah dengan agenda pemeriksaan 3 orang terdakwa yakni Syahri Mulyo selaku Bupati (nonaktif) Tulungagung, Sutrisno (Kepala Dinas PUPR) dan Agung Prayitno (orang dekat Bupti), Sutrisno membeberkan nama-nama pejabat di Kabupaten Tulungagung, anggota DPRD Jatim, pejabat Pemprov Jatim dan anggota DPR RI yang menerima aliran duit “panas” yang dikumpulkan dari fee puluhan APBD Tulungagung sejak 2014 hingga 2018. Nama-naman pejabat yang menerima duit “haram” itu tidak hanya dibeberkan oleh terdakwa Sutrisno dalam persidangan kali ini. Namun di surat dakwaan JPU KPK maupun dalam persidangan sebelumnya, juga sudah dibeberkan oleh Yamani sebagai Kasubag (Kepala Sub bagian) Perencanaan DPPKAD (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aset Daerah), dan Hendry Setyawan selaku Kepala DPPKAD Tulungagung pada sidang yang berlangsung, Kamis, 13 Desember 2018. Dalam surat dakwaan JPU KPK disebutkan, bahwa total “uang” suap yang diterima Bupati Tulungagung Syahri Mulyo sejumlah Rp138,4 miliyar yang bersumber dari fee puluhan proyek APBD yang diberikan Bupati kepada para kontraktor dan Asosiasi di Kabupaten Tulugagung melalui Sutrisno selaku Kepala Dinas PUPR, yang sebesarnya 15 persen dari jumlah anggaran. Dan uang fee proyek tersebut dikumpulkan melalui beberapa Kepala Bidang yang ada di Dinas PUPR diantaranya ; 1. Agung Haryanto selaku Kasubag Keuangan menerima dan mengumpulkan uang fee seluruhnya berjumlah Rp4.286.500.000 (empat miliar dua ratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) atas proyek yang dikelola Sekretariat Dinas PUPR dan Bidang Kebersihan yang bersumber dari DAU (Dana Alokasi Umum) dengan perincian sebagai berikut: Tahun Anggaran 2015 sejumlah Rp1.335.500.000,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), TA 2016 sebesar Rp1.620.750.000 (satu miliar enam ratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan TA 2017 sejumlah Rp1.330.250.000 (satu miliar tiga ratus tiga puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh7u3kfaK6_KPNeGwziSBG5fGUFPtjWz7ZVsd8yHzaO6Ss0tUtCyt6GhNKxHL4NxCj3_1iEd8_u7k0E0IXHCFOv_NBowhIQjjncyCQbSgxXIetdbpEEG8u7lDyZREk9VnKAvXlVMeB7OT4/s1600/IMG20190103154909.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh7u3kfaK6_KPNeGwziSBG5fGUFPtjWz7ZVsd8yHzaO6Ss0tUtCyt6GhNKxHL4NxCj3_1iEd8_u7k0E0IXHCFOv_NBowhIQjjncyCQbSgxXIetdbpEEG8u7lDyZREk9VnKAvXlVMeB7OT4/s640/IMG20190103154909.jpg" width="640" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
2. Saiful Bakri selaku Sekretaris Dinas PUPR. pada TA 2014 menerima dan mengumpulkan fee atas proyek-proyek di Dinas PUPR sejumlah Rp403.050.000 (empat ratus tiga juta lima puluh ribu rupiah),; 3. Erwin Novoanto selaku Kabid Infrastruktur Persampahan dan Pertamanan, menerima dan mengumpulkan fee atas proyek-proyek pada Dinas PUPR yang bersumber dari anggaran DAU tahun 2016-2017 seluruhnya berjumlah Rp1.639.500.000 (satu miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah). 4. Evi Purvitasari sebagai Kabid Tata Ruang dan Tata Bangunan, menerima dan mengumpulkan fee atas proyek-proyek pada Dinas PUPR tahun 2014 hingga 2017 sejumlah Rp2.198.200.000  (dua miliar seratus sembilan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah),; 5. Farid Abadi  selaku Kabid Laboratorium dan Perbengkelan, menerima dan mengumpulkan fee atas proyek-proyek pada Dinas PUPR tahun 2015 - 2017 sejumlah Rp259.708.042 (dua ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus delapan ribu empat puluh dua rupiah),; 6. Niken Setuyawati Triansari selaku Kabid Cipta Karya, mengumpulkan uang dari kontraktor dan Asosisi sejak tahun 2014 - 2018 sejumlah Rp4.807.353.868 (empat miliar delapan ratus tujuh juta tiga ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah),; 7. Sukarji sebagai Kabid Bina Marga, menerima dan mengumpulkan fee atas proyek-proyek pada Dinas PUPR tahun 2014 - 2018 seluruhnya berjumlah Rp55.908.980.653 (lima puluh lima miliar sembilan ratus delapan juta sembilan ratus delapan puluh ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah) dan para Kepala Bidang ini juga sudah memberikan keterangan dihadapan Majelis Hakim. Sedangkan Yamani dan Hendry Setyawan sebagai pejabat DPPKAD Kabupaten Tulungagung ini adalah salah satu saksi kunci atas kasus suap majikannya yakni Syahri Mulyo yang tertangkap tangan KPK bersama Sutrisno (Kepala Dinas PUPR) dan Agung Prayitno (orang dekat Syahri Mulyo) pada tanggal 6 Juni 2018 lalu. Mengapa menjadi saksi kunci ? Karena keterangan beberapa Kepala Bidang di Dinas PU yang menjadi pengepul uang fee proyek tersebut menjelaskan kepada Majelis Hakim, bahwa uang dikumpulkannya disetorkan ke DPPKAD melalui Yamani. </div>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-left: 0px; margin-right: 0px; text-align: left;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-qWyjSZm3cVzhHtbw6H0lXikiB7TJWI-IYsX9F0sZv5MCFQZLxQd8_xnnk1rzyfNBrmUR9vUbtoyO9f2hYMNV97ubWCJnmWsOxUf3g1VNBhydn1gCxEDJpoZmFS1AtVHE-hQ8A4s3d2A/s1600/Amaning..jpg" imageanchor="1" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="521" data-original-width="984" height="338" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-qWyjSZm3cVzhHtbw6H0lXikiB7TJWI-IYsX9F0sZv5MCFQZLxQd8_xnnk1rzyfNBrmUR9vUbtoyO9f2hYMNV97ubWCJnmWsOxUf3g1VNBhydn1gCxEDJpoZmFS1AtVHE-hQ8A4s3d2A/s640/Amaning..jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr align="left"><td class="tr-caption">                                                                              Yamani (Pegang Microfon)</td></tr>
</tbody></table>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
Selain dari keterangan saksi selaku Kabid di Dinas PU, dalam surat dakwaan JPU KPK juga dijelaskan, bahwa uang tersebut secara bertahap sejak awal tahun 2014 hingga 2018 diserahkan langsung oleh Sutrisno kepada Syahri Mulyo juga melalui Hendry Setyawan dan Yamani. Selain menerima fee dari para penyedia barang/jasa di Dinas PUPR Kabupaten Tulungangung, Syahri Mulyo juga menerima fee atas pembagian (plaoing) proyek pada Dinas Perhubungan sebesar Rp80 juta melalui Maryani selaku Kepala Dinas Perhubungan, dari Eko Sugiono selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Dr. Eko Sugiono sudah memberikan keterangan dihadapan Majelis Hakim). Dan di surat dakwaan JPU KPK juga di jelaskan, bahwa uang fee proyek APBD Kabupaten Tulungagung yang diterima terdakwa Syahri Mulyo, dibagi-bagikan, ada yang rutin setiap tahun ada pula yang bulanan sejak sejak 2014 - 2018 melalui anakbuahnya. Para pejabat yang menerima kucuran duit “panas” itu dalam surat dakwaan JPU KPK diantaranya 1. Maryoto selaku Wakil Bupati Tulungagung yang saat ini menajabat sebagai Plt Bupati,; 2. Supriyono selaku Ketua DPRD Tulungagung,;  3. Indra Fauzai selaku Sekretaris Daerah Tuiungagung,; 4. Hendry Setiyawan Kepala DPPKAD Kab. Tulungagung,; 5. Aparat Penegak Hukum, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan Wartawan. Selain pejabat Tulungagung, duit “haram” itu juga mengucur ke pejabat Pemrov Jatim yaitu Budi Juniarto selaku Kepala Bidang Fisik Prasarana Bappeda Provinsi Jawa Timur melalui Wawan salah satu Pengurus Asosiasi di Tulungagung, Toni Indrayanto dan Budi Setiawan juga pejabat Pemprov, salah seorang anggota DPRD Jatim dan salah seorang anggota DPR RI. Dihadapan Majelis Hakim, Tim JPU KPK Mufti Nur Irawan membacakan dan menanyakan keterangan Yamani dalam BAP (berita acara pemeriksaan) yang dijelaskannya pada saat di peyidik KPK pada Agustus 2018. Dalam BAP Yamani dijelaskan, bahwa uang yang diterimanya dari Dinas PU diberikannya secara langsung maupun melalui Hendry Setyawan ke Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Ketua Banggar DPRD, Aparat Penegak Hukum termasuk ke Hendry Setiawan sendiri. Dalam persidangan saat itu (Kamis, 13 Desember 2018), Saksi Yamani membebenarkan semua isi BAB yang dibacakan dan dipertanyakan oleh JPU KPK Mufti Irawan. Yamani menjelaskan,  bahwa dirinya telah menyerahkan sejumlah uang yang totalnya ratusan juta perbulan sejak tahun 2015 hingga tahun 2018 ke pejabat Tulungagung diantaranya Maryoto Birowo (Wakil Bupati), Supriyono (Ketua DPRD), Indra Fauzai (Sekda), Hendry Setiyawan Kepala BPAKD Kab. Tulungagung dan Andik dari Polres Tulungagung melalui Kepala BPKAD Kabupaten Tulungagung Hendry Setiyawan. Yamani mengatakan dihadapan Majelis Hakim, bahwa dirinya memberikan uang ke Aparat Penegak Hukum Polres Tulungagung yakni Andik yang sering datang ke kantor BPAD, dan ada juga yang diantarkan langsung oleh saksi bersama dengan Hendry Setiawan. Yamani menambahkan, bahwa setoran ke Paolres sebesar Rp125 juta per bulan. “Itu ke Polres, Andik. Sering datang ke kantor meminta dokumen. Kalau ke Aparat penegak hukum, itu pertahun dan setiap bulan R125 juta. Saya pernah mengantar ke Polres sama Pak Hendty. Uang saya serahkan ke Pak Hendry,” kata Yamani terus terang, Kamis, 13 Desember 2018.</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjxMyK_NpsgP5Os8UVrBC-zQrNpV1xBtRuuR1DppWJHfM9UB7t3A_RkFlxq6Tszhx9XWO0wlKa76_8rn96TUOOcipMQKl7PnQKrnY3JcpkLdKyjjAtVItl_3gJy5iqs30VUHBPyZLjRrLg/s1600/IMG_20181221_215952.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="539" data-original-width="338" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjxMyK_NpsgP5Os8UVrBC-zQrNpV1xBtRuuR1DppWJHfM9UB7t3A_RkFlxq6Tszhx9XWO0wlKa76_8rn96TUOOcipMQKl7PnQKrnY3JcpkLdKyjjAtVItl_3gJy5iqs30VUHBPyZLjRrLg/s640/IMG_20181221_215952.jpg" width="400" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
 
Sementara dalam sidang kali ini (Kamis, 3 Januari 2019), terdakwa Sutrisno menjelaskan Kepada Majelis Hakim, bahwa dana DAU (Dana Alokasi Umum), DAK (Dana Alokasi Khusus) dan BK Prov (Bantuan Keuangan Provinsi) yang dikelolanya di Dinas PUPR pada tahun 2014 hingga 2018 sebesar Rp73.639 miliyar. “Tahun 2014 DAU (Dana Alokasi Umum) Rp3.807 miliyar, Unduhan (untuk mendapatkan) DAK (Dana Alokasi Khusus) Rp.1.4 M, BK Prov (Bantuan Keuangan Provins Jatim) Rp3.760 M, dan di akhir pekerjaan Rp1.368 miliyar. Total Rp10.335 miliyar. Tahun 2015 DAU Rp5.605 miliyar, Unduhan DAK Rp2.300 miliyar, BK Prov Rp4.000 miliyar, di akhir pekerjaan Rp1.278 miliyar. Total Rp13.183 miliyar. Tahun 2016 DAU Rp6.381 miliyar, Unduhan DAK Rp12.965, BK Prov Rp2.400 miliyar, akhir pekerjaan Rp3.365 miliyar. Total Rp25.111 miliyar. Tahun 2017 DAU Rp7.046 miliyar, Unduhan DAK Rp4.600 miliyar, BK Prov Rp4.000 miliyar, akhir pekerjaan Rp1.764 miliyar. Total Rp17.410 miliyar. Tahun 2018 DAU Rp4.000 miliyar, Unduhan DAK Rp7.600 miliyar, BK Prov Rp6.000 miliyar. Total Rp17.600 miliyar,” jawab terdakwa Sutrisno, Kamis, 3 Januari 2019 Terdakwa Sutrisno juga membeberkan nana-nama pejabat yang menerima duit kepada Majelis Hakim atas pertanyaan JPU KPK maupun Penasehat Hukumnya. Nama-nama pejabat yang menerima duit sejak 2014 hingga 2018 yang dibeberkan terdakwa Sutrsino dihadapan Majelis Hakim adalah Ketua DPRD Tulungagung, Wakil Bupati Tulungagung, Komisi D DPRD Tulungagung, Kepala DPPKAD Tulungagung, Polres Tulungagung, salah seorang Pejabat Bapeda Pemrov Jatim, salah seorang anggota DPRD Jatim, dan salah seorang anggota DPR RI dari F-PAN yang membantu pengucuran dana DAK. “Tahun 2014, Budi Juniarto 325 M, Ketua Dewan 150 juta, Komisi D 180 juta, Operasionl Wabup 400 juta, Operasional Bupati 3.25 M, DPPKAD 2.507 M, Operasional Dinas 100 juta, Bina Lingkungan 273 juta; Tahun 2015 Budi Setiawan 3.750 M, Ketua Dewan 150 juta, Komisi D 180 juta, Operasional Wabup 400 juta, Operasional Bupati 4.000 M, DPPKD 4.405 M, Operasional Dinas 125 juta, Bina Lingkungan 173 juta; Tahun 2016 Riski Sadig (anggota DPR RI dari PAN) 10.530 M, Budi Juniarto 2.250 M, Ketua Dewan 150 juta, Komisi D 180 juta, Operasional Wabup 1.675 M, Operasional Bupati 3.850 M, DPPKD 5.381 M, Operasional Dinas 150 juta, Bina Lingkungan 915 juta; Tahun 2017 Riski Sadig (anggota DPR RI dari PAN) 2.990 M, Toni Indrayanto 2.250 M, Ketua Dewan 150 juta, Komis D 180 juta, Operasional Wabup 940 juta, Operasional Bupati 2.256 M, DPPKD 6.740 M, Kusainudi (anggota DPRD Jatim) 1.000 M, Operasional Dinas Rp150 juta, Bina Lingkungan 754 juta Tahun 2018 Riski Sadig (anggota DPR RI dari PAN) 4.940 M, Toni Indrayanto 4.500 M, Ketua Dewan 150  juta, Komisi D 75 juta, DPPKAD 3.500 M, Renovasi rumah Dinas dan kantor Sentra Polres 500 juta, Operasional Wabup 1.250 M juta, Operasional Bupati 2.500 M, Operasional Dinas 100 juta, Bina Lingkung 85 juta,” beber terdakwa Sutrisno sambil membacakan catatan kecilnya. Dan catatan itupun diminta JPU KPK diakhir persidangan. JPU KPK kemudian menanyakan kalimat Unduhan Dana Bantuan Keuangan Propinsi yang dijelskan terdakwa Sutrisno. Menurut terdakwa Sutrisno adalah, bahwa Unduhan yang dimaksudkan untuk mengurus bantuan Prpvinsi, ada peran Koordinator Asosiasi. “Untuk pengurusan Bantuan Propinsi  ada peran yang besar oleh kordinator Asosiasi yaitu  Santoso, Endro Basuki, Anjar Handriyanto dan Wawan. Merekalah yang berperan mengurus anggaran BanProp  kepada Budi Juniarto. Hubungan mereka sangat dekat  karena Santoso mengatasnamakan  Adik  Wabup  dan Wawan  masih mempunyai hubungan Keluarga dengan mantan Kabid Fisik  sebelum Budi Juniarto. Sehingga mulai tahun 2014, 2015 dan tahun 2016,  empat orang inilah yang berperan  melakukan pungutan unduhan kepada anggota Asosiasi yang lain  sebesar 10 % dan menyetorkan  unduhan ke Kabid Fisik sebesar  7,5 %,” kata terdakwa Sutrisno.</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjQ8hDyONwnrtPiile8p1zSQCVTYK9bz-QcO1yjVL94_UqUOFXL3hyphenhyphenc2RWO5hhkZESRFmNLANnLYdJbt9cEMQ3CrRH3WMpL19C2Y5LM-r6N2GfzLikN-s6jDGLYdkhNn8jvnD57FPz-J54/s1600/IMG20190103162007.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="312" data-original-width="768" height="260" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjQ8hDyONwnrtPiile8p1zSQCVTYK9bz-QcO1yjVL94_UqUOFXL3hyphenhyphenc2RWO5hhkZESRFmNLANnLYdJbt9cEMQ3CrRH3WMpL19C2Y5LM-r6N2GfzLikN-s6jDGLYdkhNn8jvnD57FPz-J54/s640/IMG20190103162007.jpg" width="640" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
Sementara terdakwa Agung Prayitno, walau terkesan tidak jujur, namun terdakwa Agung Prayitno mengakui terus terang kepada Majelis Hakim, bahwa duit yang diterimanya dari Susilo Prabowo alis Embun (sudah divonis terlebih dahulu sebagai penyuap Bupati), langsung diserahkannya kepara terdakwa Syahri Mulyo selaku Bupati Tulungagung. “Langsung saya serahkan ke Bupati. Saya nggak atau itu uang apa. Saya hanya disuruh untuk mengambil,” kata terdakwa Agung Prayitno kepada Majelis Hakim. Karena terdakwa Agung Prayitno yang juga tim sukses Syahri Mulyo ini terkesan pura-pura tidak atau asal usul duit yang diterimanya dari Susilo Prabowo alis Embun, JPU KPK maupun Ketua Majelis Hakim kembali menanyakan terdakwa, tentang sejauh mana pemahaman terdakwa tentang uang yang diterimanya. “Pemahaman saudara tenang uang itu apa?,” tanya Ketua Majelis Hakim Agus Hamzah. Namun terdakwa tetap menjawab tidak atau. Ketidak jujuran itu terlihat juga dari keterangan terdakwa Syahri Mulyo. Terdakwa yang terpilih kembali untuk periode kedua sebagai Bupti Tulungagung dalam Pilkada yang berlangsung tanggal 27 Juni 2018 lalu untuk periode 2018 - 2023, sekalipun terdakwa sudah dijebloskan ke dalam penjara oleh KPK, dua minggu sebelum Pilkada berlangsung. Terdakwa Syahri Mulyo tidak mengakui sebahagian keterangan terdakwa Sutrisno terkait sejumlah duit “suap”. Namun terdakwa hanya mengakui menerima sebahagian dari jumlah yang dijelaskan terdakwa Sutrsino, dan duit itu dipergunakan untuk keperluan Kampanye, diantaranya biaya Ngopi bareng, beli sarung, Kaus, spanduk, biaya saksi di TPS dan lain-lain. “Perlu saya luruskan, Yang Mulia. Bahwa apa yang dijelaskan Sutrisno tidak seluruhnya saya terima. Memang saya terima tapi tidak seperti yang disampaikan Pak Tris. Uang itu saya perguankaan untuk biaya Kampanye seperti ngopi bareng, beli sarung, Kaus yang 30ribua, spanduk, biaya saksi di TPS,” kata terdakwa Syahri Mulyo. Seusai persidangan. Saat wartawan media ini menanyakan JPU KPK Joko Hermawan, apakah ada kemungkinan pengembangan dari kasus ini, terkait fakta-fakta yang terungkap selama dalam persidangan atas sejumlah pejabat di Tuklungagung seperti Polres, Ketua DPRD, Wakil Bupati, Sekda, Kepala DPPKAD, Komisi D dan Pemrprov Jatim  maupun salah seorang anggota DPR RI yang menerima uang ? JPU KPK Joko Hermawan menjelaskan, dirinya hanya sebagai JPU (Jaksa Penuntut Umum). Pun demikian, menurut JPU KPK Joko Hermawan, semua fakata-fakta yang terungkap dalam persidangan akan disampaikannya ke Pimpinan KPK, apakah ada pengembangan tergantung dari Pimpinan. “Semua fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan akan kita sampaikan ke Pimpinan. Apakah itu ada pengembangan atau tidak, itu tergantung dari Pimpinan,” kata JPU KPK Joko. Sementara terdakwa Sutrisno mengatakan kepada media ini sambil berjalan meninggalkan ruang sidang, bahwa yang berperan mengurus Unduhan itu adalah ke Empat orang yang disebutkannya dalam persidangan. “Saya sudah sebutkan tadi kan. Sejak tahun 2014, 2015 dan 2016,  ke Empat orang itulah  yang berperan  termasuk melakukan pungutan Unduhan kepada anggota Asosiasi yang lain.  mereka memungut 10 % dan menyetorkannya  untuk Unduhan ke Kabid Fisik sebesar  7,5 %.   Sehingga tanpa harus keluar keringat, Santoso, Endro Basuki, Anjar Hendrayanto dan Wawan setiap tahunnya bisa mengantongi kelebiahan uang unduhan sebesar Rp1 sampai dengan  Rp1.5  M. Betapa nikmatnya mereka demi uang sampai rela memakan teman sendiri,” kata terdakwa. (Tim beritakorupsi.co)</div>

News Tipikor Terdakwa Sutrsino Beberkan Aliran Uang “Suap” Keberbagai Pejabat

• Terdakwa Sutrisno : "Uang ke Ketua DPRD Tulungagung (Supriyono), Wakil Bupati Tulungagung (Maryoto Birowo), Bupa...

Mantan Bupati Jember MZA. Djalal Tak Bisa Menjawab Pertanyaan Majelis Hakim

12.30 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjDeWJMvt0B5RB2QF8uEUKa9yToot4oqQT-rACB12KAu8WUWVJK6zUiJmgQdvEb9X792LYHCVuvtk__OhZC8rvAx5fvlxNKsrPcNV6CNsp1Y_mzVSOXOmeBXP0qk8gJxWehkFzODt8VveM/s1600/IMG20190103105238.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="410" data-original-width="786" height="332" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjDeWJMvt0B5RB2QF8uEUKa9yToot4oqQT-rACB12KAu8WUWVJK6zUiJmgQdvEb9X792LYHCVuvtk__OhZC8rvAx5fvlxNKsrPcNV6CNsp1Y_mzVSOXOmeBXP0qk8gJxWehkFzODt8VveM/s640/IMG20190103105238.jpg" width="640" /></a></div>
- Ahli Auditor Dari BPKP Perwakilan Prov. Jatim   
  Menyebutkan, pencairan dana Bansos Kabuopaten Jember   
  tidak sesuai Prosedur, dan tanggal pembuatan Profosal   
  dibuat mundur# 
 
beritakorupsi.co - Mantan Bupati Jember MZA. Djalal, terdiam dalam persidangan Pengadilan Tipikor Surabaya (Kamis, 3 Januari 2019) saat anggota Manejelis Hakim Dr. Andriano maupun Ketua Majelis Hakim Agus Hamzah, menanyakan tentang tanggung jawab MZA. Djalal sebagai Bupati terkait proses pencairan dana Bansos tahun 2015 Kasus Korupsi dana Bansos Kabupaten Jember ini bermula pada saat pembahasan KUA-PPAS TA 2015. Di mana unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Jember meminta anggaran Hibah kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk setiap anggota DPRD sesuai dengan jabatannya (pimpinan dan anggota) dengan berdasarkan kepada daftar nama-nama kelompok (by name by addresss) yang dihimpun oleh Diena Ivandayani. Dalam rapat tersebut, unsur Pimpinan menyampaikan kepada terdakwa Sugiaro selaku  Ketua Panitia Anggaran, bilamana permintaan tersebut tidak diakomodir, maka tidak akan ada pembahasan APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015. Menanggapi permintaan oleh unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Jember tersebut, terdakwa Sugiarto selaku Sekda sekaligus sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Jember, melaporkannya kepada Bupati Jember MZA Djalal, dan Bupati MZA. Djalal  menyampaikan agar permintaan alokasi anggaran hibah oleh Unsur Pimpinan DPRD Kab. Jember tersebut supaya diakomudir. Kemudian dalam rapat berikutnya, terdakwa Sugiarto menyampaikan, bahwa permintaan alokasi anggaran belanja hibah dari Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Jember tersebut dapat disetujui,  dan untuk administrasinya agar disesuaikan, meskipun tanpa melalui Mekanisme sebagaimana diatur dalam Ketentuan yang ada,  namun Bupati Jember MZA. Djalal bersama dengan Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Jember yaitu H.M Thoif Zamroni selaku Ketua DPRD kabupaten Jember dan Wakil Ketua DPRD jember yaitu Ayub Junaidi, Dr. Ni Nyoman Putu Martini, Dr.Yuli Priyanto membuat dan menandatangani Nota kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Jember dengan DPRD  Kabupaten Jember Tanggal 4 Nopember 2014 Nomor : 22 Tahun 2014 Tentang KebIjakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015. Selanjutnya, terdakwa Sugiarto selaku Sekretaris Daerah (Sekda) sekaligus sebagai  Ketua Tim Anggaran Kab. Jember, memerintahkkan Ita Poeri Andayani (perkara terpisah) selaku Kepala DPPKAD sekaligus sebagai Wakil Ketua 1 Tim Anggaran untuk menindaklanjutinya.   
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiKyY10xAtj2YnstT_NgJ_TjyCqEd3eyWtQpFIVYYGxe1qcyF2l88o-PI3KBlZmb2VVy4GeNOJgpYO20vqxwYYeuZiwfi0CVAIZFrR9VWIUxH21YM0i_1XoGghu9BJ5xZlWZAzsm3SQsoo/s1600/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="333" data-original-width="500" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiKyY10xAtj2YnstT_NgJ_TjyCqEd3eyWtQpFIVYYGxe1qcyF2l88o-PI3KBlZmb2VVy4GeNOJgpYO20vqxwYYeuZiwfi0CVAIZFrR9VWIUxH21YM0i_1XoGghu9BJ5xZlWZAzsm3SQsoo/s640/1.jpg" width="640" /></a></div>
Kemudian terbitlah SK Bupati Jamber No.188.45l34/012/2015 tertanggal 2 Januari 2015 tentang daftar penerima hibah lengkap dengan nama kelompok, nama ketua dan nominal uang hibah (by name by addres) tanpa melalui pengajuan proposal, ferivikasi dan tanpa adanya rekomendasi dari masing-masing SKPD sebelumnya. 
Setelah SKPD menerima SK Bupati Jember tentang penerima hibah tersebut, kemudian SKPD selaku Ferivikator menerima proposal yang tanggalnya dibuat mundur seolah-olah pengajuannya sebelum adanya SK Bupati Jember. Untuk pembuatan proposal bagi kelompok yang pengusulannya melalul Tholf Zamroni, dikoordinir oleh Subairi dan Mokhtar Sami’an dengan cara, sebelumnya mengecek nama kelompok ke Dinas Peternakan, agar sama dengan nama kelompok yang tercantum dalam Surat Keputusan Bupati. Setelah proposal selesai, kemudian proposal diserahkan langsung ke Dinas Peternakan dan ada yang diserahkan kepada Thoif Zamronl, kemudian oleh Thoif Zamroni  di kumpulkan pada Diena Ivandayani untuk selanjutnya diserahkan kepada SKPD Dinas Petemakan. Setelah menerima SK Bupati Jember, selanjutnya SKPD selaku ferivikator membuat rekomendasi dari masing-masnng SKPD yang tanggalnya dibuat mundur disesuaikan dengan surat dari DPRD Nomor : 170/2483/3S.09.2/2014 tanggal 14 Nopember 2014, perihal Data Usulan Dana Hubah Tahun Anggaran 2015, sehingga seolah-olah terbitnya SK bupati tersebut sudah ada rekomendasli dari SKPD Ferivikator. Dan dalam persidangan kali ini (Kamis, 3 Januari 2019), Hal tersebut di ataspun dipertanyakan Majelis Hakim terhadap terdakwa, terkait pengajuan proposal dari penerima hibah dana bansos setelah Saksi (MZA. Jala) sebagai Bupati mengeluarkan SK tentang pencairan dana hibah tersebut. Mantan Bupati Jember MZA. Djalal, dihadirkan Tim JPU Kejari Jember dan JPU Kejati Jatim  ke persidangan sebagai saksi untuk dua terdakwa, yaitu Sugiarto (mantan Sekda sekaligus sebagai Ketua Tim Anggaran Pemkab. Jember) dan terdakwa Ita Poeri Andayani (Kepala DPPKAD yang juga sebagai Wakil Ketua Tim anggaran) yang didampingi Penasehat Hukumnya M. Nuril. Selain mantan orang nomor satu di Kabupaten Jember ini, Tim JPU juga menghadirkan ahli audit dari BPKP Perwakilan Jawa Timur, yakni Melly. “Saat proposal itu ada dimeja saudara, ada ngga saudara memeriksa, tidak semua, satu saja ada nggak yang saudara periksa?,” tanya Majelis Hakim. “Tidak,” jawab mantan orang nomor satu di Kabupaten Jemberi ini singkat. “Lalau di mana tanggung jawab saudara sebagai Bupati?,” tanya Majelis Hakim kemudian, namun mantan Bupati Jember ini terdiam, tak bisa menjawab. 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg8dVadrGh5zY3N5z_pJTDflyfcbqGSirJHAhqh2ntAOa68Amw9PSwXHNED8XUxHgc3MPY0yelz-bTb_R2ZqWNCbQ1o7JBJrrjnFAoqwaJX0rgsVD_5DY1n2FKoBgqj_uUuXXuh2OjvW7c/s1600/IMG_20190104_145521.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="912" data-original-width="1309" height="444" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg8dVadrGh5zY3N5z_pJTDflyfcbqGSirJHAhqh2ntAOa68Amw9PSwXHNED8XUxHgc3MPY0yelz-bTb_R2ZqWNCbQ1o7JBJrrjnFAoqwaJX0rgsVD_5DY1n2FKoBgqj_uUuXXuh2OjvW7c/s640/IMG_20190104_145521.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Melly, Audit dari BPKP Jatim</td></tr>
</tbody></table>
Dalam kasus ini ada yang menggelitik. Karena yang di proses hukum adalah mengenai pencairan yang merugikan negara sebesar Rp60 juta, berdasarkan hasil penghitungan Tim Audit BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Jawa Timur Nomor S-1214/13/05/2018 tanggal 5 Maret 2018. Pada hal, kasus Korupsi dana Bansos Kabupaten Jember tahun 2015 lalu sebesar Rp38 miliyar, bukan hanya proses dipencairan, melainkan sejak awal proses penganggarannya. Hasil penghitungan kerugian negara yang dilakukan oleh PBKP Jatim dalam kasus ini, adalah hasil pengihitungan BPKP untuk terdakwa Thoif Zamroni selaku Ketua DPRD Kabupaten Jember periode 2014 - 2019 yang sudah divonis pidana penjara selama 2 tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya beberapa bulan lalu. Hal itu pun diakui oleh Melly selaku Ahli Audit dari BPKP Perwakilan Jawa Timur yang dihadirkan oleh JPU ke persidangan, untuk memberikan keterangan tekait temuannya. Melly, kepada Majelis Hakim mengatakan, bahwa proses pencairan dana Bansos tidak sesuai prosedur. Proposal pengajuan oleh penerima dana hiba dibuat mundur seolah-olah profosal itu sudah ada sebelum SK Bupati dikeluarkan. “Proses pencairan tidak sesuai prosedur. Tanggal pada Proposal dibuat mundur. Para Kelompok Ternak selaku penerima ternyata tidak ada. Pembentukan Kelompok dibuat menjelang pencairan, pada hal aturannya, Kelompok penerima sudah aktif paling sedikit 3 tahun sebelumnya. Namun dari Bakesbangpol, dibuat tahun mundur, seolah-olaholah Kelompok sudah ada sejak tahun 2011,” kata Melly menjelaskan. (Rd1)

News Tipikor Mantan Bupati Jember MZA. Djalal Tak Bisa Menjawab Pertanyaan Majelis Hakim

- Ahli Auditor Dari BPKP Perwakilan Prov. Jatim Menyebutkan, pencairan dana Bansos Kabuopaten Jember tidak sesuai Prosedur, dan ...

Tahun 2018 Sidang Perkara Korupsi di Pengadilan Tipikor Surabaya Menurun, Bobotnya Meningkat

14.35 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg197J9gpeLtt6vNSeKcPEIc_MWEH3ZrkDxVPljWLF44p9Nd1jcjTj4CSFvpNCQ1Ipz4jwCt-hGj0LzTFVePpNYHMQ0aSSfLW8Hs-cLMvYwFFxkVAegvlWfGvsjXYAH4mCoM28vVsKr9oI/s1600/Ketua+PN+Surabaya.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="961" data-original-width="1600" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg197J9gpeLtt6vNSeKcPEIc_MWEH3ZrkDxVPljWLF44p9Nd1jcjTj4CSFvpNCQ1Ipz4jwCt-hGj0LzTFVePpNYHMQ0aSSfLW8Hs-cLMvYwFFxkVAegvlWfGvsjXYAH4mCoM28vVsKr9oI/s640/Ketua+PN+Surabaya.jpg" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co - Selama tahun 2018, perkara kasus Korupsi yang masuk ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Surabaya, jauh menurun sejak 4 tahun terakhir (2014 - 2018), namun bobot perkaranya lebih meningkat sejak Pengadilan Tipikor Surabaya diresmikan pada Desember 2010 lalu, karena yang diadili adalah para Kepala Daerah (Bupati/Wali Kota serta anggota DPRD). Hal itu seperti yang dijelaskan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Khusus Surabaya Sujatmiko, saat ditemui wartawan beritakorupsi.co diruang kerjanya di PN Surabaya Jalan Raya Arjuna, pada Senin, 31 Desember 2018 “Perkara yang masuk ke kita (Pengadilan Tipikor Surabaya) tahun ini menurun dibandingkan tahun kemarin. Tapi bobot perkaranya jauh meningkat karena yang disidangkan adalah Kepala Daerah dan anggota DPRD. Namun demikian, kita tetap berupaya keras untuk dapat menuidangkannya dengan tepat waktu. Kalau nggak salah sisa perkara tahun ini tidak sampai 100 perkara. Nanti lebih jelasnya ke Panmud Tipikor,” ujar Sujatmiko Sujatmiko menambahkan, prioritas baru yang sudah dilaksanakan sejak tahun ini (2018) untuk tetap dilanjutkan untuk lebih baik di tahun 2019 adalah percepatan penyelesaian perkara dan peningkatan pelayanan publik dengan pemanfaatan IT (Information and Technology), serta peningkatan SDM (Sumber Daya Manusia) di Pengadilan Negeri Kelas I-A Khusus Surabaya, yang membawahi Peradilan Umum meliputi Pidana Umum, pidana anak dan HAM. Kemudian Pengadilan Niaga, Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dan Pengadilan Tipikor. “Prioritas baru tahun 2018 adalah percepatan penyelesaian perkara dan pelayanan publik dengan cara peningkatan dalam pemanfaatan IT serta peningkatan SDM. Dan ini akan terus ditingkatkan,” ucapnya. Sementara Panmud (Panitra Muda) Pengadilan Tipikor Surabaya Akhmad Nur, saat ditemui beritaakorupsi.co diruang kerjanya di gedung Pengadilan Tipikor Jalan Raya Juanda, Sidaorjao Jawa Timur (Senin 31 Desember 2018) mengatakan, bahwa sejak 4 tahun terakhir (2014) jumlah  Perkara Korupsi jauh menurun di tahun 2018. Akhmad Nur menjelaskan, tahun 2014, jumlah perkara Korupsi yang masuk ke Pengadilan Tipikor Surabaya sebanyak 241, dan tahun 2015 sebanyak 215 (meningkat 0.5%), tahun 2016 juga meningkat sebesar 27.9% atau menjadi 298 perkara, namun tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 3.4% atau menjadi 288 perkara (Lihat tabel). “Tahun 2018, jumlah perkara Korupsi yang masuk ke Pengadilan Tipikor Surabaya sebanyak 206 perkara, ditambah sisa perkara tahun 2017 sebanyak 214. Sehingga total keseluruhan menjadi 420 Perkara,” ujar Akhmad Nur. Tahun 2018, kata Akhmad Nur melanjutkan, menurun sebanyak 82 perkara atau 28.4% dibandingkan tahun 2017 menjadi 206 perkara. Namun masih ada sisa perkara tahun 2017 sebanyak 214 perkara. Sehingga total perka Korupsi tahun 2018 dan sisa tahun 2017 menjadi 420 perkara. Dari 420 perkara tersebut, 351 sudah di putus (Vonis) sehingga sisa perkara tahun 2018 yang akan disidangkan tahun 2019 ini sebanyak 69 perkara, dan ini adalah yang pertama kalinya. “Perkara Korupsi yang masuk ke Pengadilan Tipikor untuk tahun 2018 menurun, yaitu sebanyak 206 perkara. Tahun 2017 sebanyak 288, tetapi ada sisa perkara tahun lalu yang belum diputus karena msih proses persidangan. Jadi jumlah seluruhnya 420 perkara. Dari jumlah perkara tersebut, 351 sudah di putus. Jadi sisa perkara tahun ini yang masih dalam proses persidangan sebanyak 69 perkara,” kata Akhmad Nur.  
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQEP6Ux7-fLwrRwAT1Fj_u3-uKXrmr3nYGadotJDQGFYRQti6xZuLkHC31tp9_5qNPlsvkBWl9CP9FxV4jOfW5RTJyBEB_DHVybiX_XjuzDHPDDIPQPSMGt48uh0piRYfV_koj6k3sECY/s1600/Catatan+Redaksi+BERITA+KORUPSI+Akhir+Tahun+2018.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="715" data-original-width="1600" height="286" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQEP6Ux7-fLwrRwAT1Fj_u3-uKXrmr3nYGadotJDQGFYRQti6xZuLkHC31tp9_5qNPlsvkBWl9CP9FxV4jOfW5RTJyBEB_DHVybiX_XjuzDHPDDIPQPSMGt48uh0piRYfV_koj6k3sECY/s640/Catatan+Redaksi+BERITA+KORUPSI+Akhir+Tahun+2018.jpg" width="640" /></a></div>

News Tipikor Tahun 2018 Sidang Perkara Korupsi di Pengadilan Tipikor Surabaya Menurun, Bobotnya Meningkat

berita korupsi .co - S elama tahun 2018, perkara kasus Korupsi yang masuk ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Sur...

Editorial : “Rapor Merah” Penanganan Kasus Korupsi Di Jawa Timur

14.30 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgnTJwLQdTKhQLW2SuL-DiLbYC9U7mDUcfuc-RKnHBF_3NaTfsHbqW2C5cbR6LBYmxlIjYWYj9xLNMaP24PhE5-f9idCsBY2EUmKrqs-F7ehwebQnSjNs84kmEnmi9TngnJhwduAO3n_qg/s1600/Catatan+Redaksi+BERITA+KORUPSI+Akhir+Tahun+2018.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="715" data-original-width="1600" height="284" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgnTJwLQdTKhQLW2SuL-DiLbYC9U7mDUcfuc-RKnHBF_3NaTfsHbqW2C5cbR6LBYmxlIjYWYj9xLNMaP24PhE5-f9idCsBY2EUmKrqs-F7ehwebQnSjNs84kmEnmi9TngnJhwduAO3n_qg/s640/Catatan+Redaksi+BERITA+KORUPSI+Akhir+Tahun+2018.jpg" width="640" /></a></div>
#34.2% Kepala Daerah, 1 Kajari dan 46 DPRD Di Jawa Timur Terjerat Korupsi Suap# 
 
Provinsi Jawa Timur adalah salah satu dari 11 Provinsi terbesar (terdiri dari 34 Provinsi) di Indonesia dengan luas 47,799.75 Kilo meter atau setara dengan 2.498 persen wilayah Indonesia,  serta nomor 1 dari seluruh Provinsi yang memiliki 38 Kabupuaten/Kota (29 Kabupaten dan 9 Kota), termasuk 38 Kejaksaan Negeri, yaitu Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep, Kota Kediri, Kota Blitar, Kota Malang, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan, Kota Mojokerto, Kota Madiun, Kota Surabaya. Anehnya, sebagai salah satu Provinsi terbesar dengan memiliki 38 Kabupaten/Kota, Jawa Timur ternyata  salah satu Provinsi yang Kepala Daerah dan DPRD nya terkorup. Banyangkan, dari 38 Kepala Daerah Kabupaten maupun Kota (Bupati/Wali Kota), 13 diantaranya terseret dalam kasus Korupsi suap dan gratifikasi yang berkaitan dengan pembahasan APBD, proyek dan jual beli jabatan, dan tak ketinggalan sebanyak 46 anggota DPRD di Kabupaten/Kota maupun Provinsi juga terjerat Korupsi suap pembahasan APBD/anggaran di SKPD. Yang lebih anehnya lagi, Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan yang ditangkap KPK pada tahun 2017 bersama Bupati Pamekasan mencoreng Lembaga pengakan hukum di Jawa Timur karena menerima uang suap sebesar Rp250 juta dalam, penanganan kasus dugaan Korupsi Dana Desa (DD) dan ADD (Alokasi Dana Desa). Pada hal, sebelum penangkapan Kajari Pamekasan Rudi Indra Prasetya, Tim Saber Pungli Kejati Jatim juga menangkap oknum Jaksa penyidik di Kejati Jatim yaitu Ahmat Fauzi karena menerima uang sebesar Rp1.5 M  saat menangani kasus Korupsi penyimpangan Tanah Kas Desa. Ke- 13 Kepala Daerah itu diantaranya ; 1. Wali Kota Madiun Bambang Irianto (hasil penyidikan KPK terkait Korupsi Gratifikasi, Suap dan TPPU dan sudah divonis Penjara 7 Tahun dari tuntutan JPU KPK 9 Thn) 2. Wali Kota Batu Eddy Rumpoko  (Kasus suap Tangkap tangan KPK, sudah divonis 3 Tahun Penjara dari tuntutan JPU KPK selama 7 Thn),; 3. Bupati Nganjuk Taufiqurrahman (Kasus suap Tangkap tangan KPK, sudah divonis 7 Tahun Penjara ari tuntutan JPU KPK 9 Thn namun kasus TPPU saat masih berstatus tersangka) 4. Bupati Pamekasan Achmad Syafii (Kasus suap Tangkap tangan KPK, sudah divonis 2.8 Tahun penjara dari 4 Tahun tuntutan JPU KPK) 5. Wali Kota Mojokerto Mas’ud Yunus, lanjutan dari Kasus suap Tangkap tangan KPK terhadap Kepala Dinas PU dan Ketua serta 2 Wakil Ketua DPRD Kota Mojkerto periode 2014 - 2019, ke-Empatnya sudah divonis bersalah (dan Mas’ud Yunus divonis 2 Tahun Penjara dari 4 tahun tuntutan JPU KPK) 6. Bupati Jombang Nyono Suharli wihandoko (Kasus suap Tangkap Tangan KPK, sudah divonis 3.6 Tahun Penjara dari 8 tahun tuntutan JPU KPK) 7. Wali Kota Malang Moch. Anton (Kasus suap Tangkap Tangan KPK, sudah divonis bersalah) 8. Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasha (Kasus Korupsi suap pemberian Izin Tower dari penyidikan KPK dan sudah dituntut 12 Tahun penjara menunggu Vonis) 9. Wakil Bupati Malang Achmat Subhan (terkait kasus Korupsi Bupati Mojokerto, dan saat ini sudah ditahan KPK),; 10. Bupati Tulungagung Syahri Mulyo (Kasus suap Tangkap tangan KPK, saat ini proses persidangan),; 11. Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar (Kasus suap Tangkap tangan KPK, saat ini menunggu Vonis),; 12. Bupati Malang Rendra (Penyidikan KPK, saat ini masih ditahan KPK),; 13. Wali Kota Pasuruan (Kasus suap Tangkap Tangan KPK, saat ini masih tahan KPK) Sementara 46 anggota DPRD periode 2014 - 2019 yang terjerat Korupsi suap terdiri dari; 3 di DPRD Kota Mojkerto (1 Ketua dan 2 Wakil DPRD Kota Mojokerto Tertangkap Tangan KPK pada 2017 bersama Kepala Dinas PUPR Kota Mojokerto). Ketua dan 2 Wakil Ketua Dewan ini terjerat kasus Korupsi suap pembahasan APBD dan APBD-P Kota Mojokerto TA 2017. Namun 22 anggota DPRD Kota Mojokerto yang disebut dalam surat Dakwaan JPU KPK kebagian duit “panas” itu hingga saat ini belum jelas kelanjutannya Sedangkan di DPRD Provinsi Jawa Timur adalah Ketua dan Wakil Ketua Komis B juga ditangkap KPK bersama 2 Stafnya, dan 2 Kepala Dinas serta 1 staf. Ketua dan Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim ini ditangkap KPK pada tahun 2017 karena menerima suap dari 9 SKPD (Kepala Dinas). Dan kemudian pada tahun 2018, 2 Kepala Dinas baru disidangkan dan divonis bersalah. Namun 5 Kepala Dinas dan anggota Komis B DPRD Jatim yang disebut-sebut dalam surat Dakwaan JPU KPK juga belum jelas kelanjutannya. Berbeda dengan DPRD Kota Malang. Sebanyak 41 dari 45 jumlah anggota DPRD Kota Malang (Ketua, Wakil Ketua, Ketua Komisi, Ketua Fraksi, Ketua Banggar, Badan Kehormatan Dewan dan anggota) langsung menjadi tersangka/terdakwa/terpidana kasus Korupsi suap dalam pembahasan APBD dan APBD-P Kota Malang TA 2015, karena dalam surat Dakwaan JPU KPK sejak kasus ini disidangkan di Pengadilan Tipikor Surabaya dengan terdakwa/terpidana Jarot Edy Sulistyono (Kepala Dinas PUPR), dan terdakwa/terpidana Moch. Arif Wicaksono (Ketua DPPD)  Kota Malang disebut-sebut bahwa semua anggota DPRD Kota Malang menerima duit “panas” itu. Namun kasus ini juga masih mengundang pertanyaan. Karena Pejabat PUPR (Kabid) Teddy Soemarma dan mantan Sekda Kota Malang belum juga ada kelanjutannya. Belum lagi kasus Suap Ketua DPRD Kota Malang terkait Proyek Jembatan Kedungkadang. Selain kasus tersebut di atas, masih ada kasus yang belum tuntas ditangani KPK di Jawa Timur, yaitu Kasus TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) dengan tersangka/terpidana Taufiqurrahman mantan Bupati Nganjuk. Taufiqurrahman divonis dalam kasus Korupsi Suap Tangkap Tangan KPK, namun kasus TPPU dari pengembangan kasus suap itu belum tuntas hingga saat ini. Begitu juga dengan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Rumah Sakit Unair Surabaya pada tahun 2010. Di mana mantan Rektor periode 2006 - 2015 “FAS” sudah ditetapkan KPK sebagai tersangka pada Juni 2016 lalu. Selain kasus Korupsi yang ditangani KPK, tak Ketinggalan di lembaga Adhyaksa maupun Kepolisian yang menangani Kasus Korupsi di Jawa Timur yang belum tuntas, diantaranya kasus Korupsi penjualan 13 aset daerah Jawa Timur yang dikelola oleh PT PWU (Panca Wiwa Usaha). Dari 13 aset tersebut, baru 2 yang ditangani dan sudah divonis di Pengadilan Tipikor Surabaya dengan terdakwa Dahlan Iskan (mantan Dirut PT PWU) yang divonis pidana penjara selama 2 tahun dari 5 tahun tuntutan JPU Kejati Jatim. Namun oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur, Dahlan Iskan divonis bebas. Dan saat ini JPU Kejati Jatim masih menunggu putusan Hamkim Agung di Mahkamah Agung RI. Selain Dahlan Iskan, juga divonis 3 tahun penjara dari 6 tahun tuntutan JPU Kejati Jatim. Wisnu Wardahana adalah Ketua Tim penjualan aset dengan pembeli terdakwa Oepoyo Sarjono selaku Dirut PT SAM, sedangkan Direktur PT SAM telah meninggal beberapa bulan lalu di Singapur sebelum disidangkan dengan berstatus tersangka. Selain kasus penjualan aset, masih ada kasus korupsi proyek Jembatan Brawijaya Kediri, kasus Korupsi kredit Bank Jatim sebesar Rp155 miliyar. Dalam kasus ini, 4 Staf Bank Jatim Pusat serta Komisaris PT SGS sudah divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya. Sedangkan pihak lainnya hingga saat ini belum juga ada kelanjutannya. Dan kasus kredit Bank Jatim ini, dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya dengan terdakwa Komisaris PT SGS berkaitan dengan 8 kasus dugaan korupsi di beberapa Kabupaten/Kota di Jawa Timur, diantaranya ; 1. Kasus Korupsi proyek pembaungunan Jembatan Brawijaya Kediri yang dikerjakan oleh PT Fajar Parahiyangan sesuai Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Harga Satuan (Kontrak Induk) Nomor : 1032/KONT.FISIK/APBD/2010 tanggal 27 September 2011 antara NUR MAN SATRIOWIDODO.ST selaku PPK dan HM MOENAWAR selaku Kepala Cabang PT. Fajar Parahiyangan dengan nilai kontrak sebesar Rp86.409.000.000. 2. Kasus Korupsi proyek pembaungunan Gedung Sekretariat Daerah Kab Madiun sesuai Surat Perjanjian Kontrak Multi Years tahun Jamak antara lr. Gunawi selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan PT Nugraha-Airtanggatama, KSO selaku Leader Drs. Ribut Wahyudi Utomo tentang pekerjaan Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun Nomor Kontrak : 602.1/728/402.103I2012, Tanggal 14 Agustus 2012 dengan nilai Kontrak sebesar Rp46.668.046.000 3. Proyek Pembangunan Gedung Kantor Terpadu Kab. Ponorogo sesuai Surat Perjanjian Kontrak Multi Years tahun Jamak antara BUDI DARMAWAN, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan PT. Nugraha Adi Tarunaselaku kepala Cabang Drs.R|BUT WAHYU UTOMO, tentang pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Terpadu Kab Ponorogo Nomor Kontrak : 5.2.3.26.01[02.8IGDI405.14I2012, Tanggal 11 Juni 2012 dengan nilai Kontrak sebesar Rp42.148.000.000 4. Proyek Pembangunan Gedung Kantor BPR Jatim, Surat Perjanjian antara AMIRUDDIN selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan PT NUGRAHA ADI TARUNA selaku kepala Cabang Drs. RIBUT WAHYU UTOMO, tentang Pembangunan Gedung Kantor Pusat Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur Nomor. 012/Pimpro-N1/2012 tenggat 22 Juni 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp22.189.000.000. 5. Proyek Pembangunan Poltek Kediri, Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Harga Satuan (Kontrak Induk) antara lr. DATIK INDRIJASWATI AP, MM. selaku PPK  dengan PT NUGRAHA ADI TARUNA selaku kepala Cabang Drs. RIBUT WAHYU UTOMO, tentang Petaksanaan  Konstruksi (Pemborongan) Pembangunan Gedung Pekerjaan Pottek II Kediri Nomor Kontrak No. 1032/KONT.FISIKIAPBDIZOOS tgl 8 Okt 2009 dengan nilai Kontrak Rp88.901.861.280 6. Proyek Pembangunan Jembatan Kedungkandang Kota Malang, Surat Perjanjian antara Ir. HEROE AGOESDIJANTO selaku PPK dengan PT NUGRAHA ADI TARUNA selaku kepala Cabang Drs. RIBUT WAHYU UTOMO, tentang Pembangunan Jembatan Kedungkandang Kota  Malang, dengan nilai kontrak sebesar Rp54.183.811.000 7. Proyek Pembangunan Pasar Caruban Kab. Madiun, Surat Perjanjian antara Ir. GUNAWI selaku PPK dengan PT. IDEE MURNI PRATAMA selaku kepala Cabang ROEDHY SETIJO BUDI RAHARDJO,SH, tentang pembangunan Pasar Caruban Kab. Madiun Kab Malang, Nomor : 602.1I645/402.103I/2011 tanggal 9 September 2011 dengan nilai kontrak sebesar Rp67.420.081.000, 8. Proyek Pembangunan RSUD Gambiran II Kota Kediri yang dikerjakan oleh PT MURNI KONSTRUKSI INDONESIA sesuai Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Harga Satuan (Kontrak Induk) Nomor. 1033 / KONT. FISIK l APBD/ 2009 Tanggal 08 Oktober 2009 antara KASENAN, ST, MM, MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan PT. MURNI KONSTRUKSI INDONESIA tentang pekerjaan pembangunan RSUD Gambiran II Kota Kediri dengan nilai Kontrak sebesar Rp208.685.176.000 Selain kasus di atas, kasus Korupsi pembangunan gedung Kampus UIN Mailiki Malang tahun 2013. Di mana mantan Rektornya “IS” sudah ditetapkan menjadi tersangka oleh Kejari Malang pada tanggal 8 Mei 2014. Namun hingga saat ini belum juga tuntas.Sedangkan dalam kasus ini, PPK Dr. Jamalul  Laif dan anggota Panitia Pengadaan Heri serta 2 terdakwa lainnya sudah divonis pada tahun 2014. Kasus Korupsi Roadshow (Pariwisata) Kota Batu ke Kaliantan pada tahun 2015. Dalam putusan   Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya dengan 3 terdakwa disebutkan, bahwa Wali Kota Batu dan Kepala Inspektorat turut bertanggungjawab. Begitu juga kasus Korupsi pelepasan aset daerah Kabupaten Blitar pada tahun 2013. Dalam kasus ini, yang sudah divonis bersalah oleh Majelis Hakim adalah kepala Kantor Aset Kab. Blitar. Dalam putusan Majelis Hakim juga disebutkan, bahwa Bupati Blitar turut bertanggung jawab. Namun hingga saat ini tak juga ada kelanjutannya. Belum lagi kasus Korupsi P2SEM Jawa Timur sebesar Rp277 miliyar pada tahun 2008, yang melibatkan Ketua DPRD Jatim periode 2004 - 2009. Sebelum mantan Ketua DPRD Jatim itu meninggal, pada tahun 2016 sudah membuat laporan ke Kejati Jatim, namun tak ada hasilnya. Dan pada akhir tahun 2017 setelah dr. Bagus yang disebut-sebut sebagai DPO namun bekerja di beberapa Rumah Sakit Pemerintah dengan jabatan Kepala Divisi, dan Koordinator Ujian Akhir di beberapa Universiatas Pemerintah sejak 2011 hingga 2017, di ditangkap di Malaysia, Kejati Jatim sempat memanggil dan memeriksa beberapa mantan anggota DPRD Jatim setelah terlebih dahulu memeriksa/meminta keterangan dari dr. Bagus terpidana 20 tahun itu. Namun hingga dr. Bagus meninggal dunia di Lapas Porong pada tanggal 20 Desember 2018 sekitar pukul 05.30 WIB (berdasar informasi dari petugas Kesehatan Lapas yang menelophon ke beritakorupsi.co) tak kunjung ada tersangkanya sekalipun Kejati Jatim telah melibatkan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) untuk menelusuri aliran duit dari dana P2SEM yang bersumber dari APBD Jawa Timur TA 2008. Yang lebih anehnya lagi, setiap tanggal 9 Desember, lembaga Adhiyaksa selalu memperingati dengan berbagai kegiatan untuk memperingati Hari Anti Korupsi Internasinal berdasarkan Resolusi PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa).  
 
Lalu, apakah Hari Anti Korupsi se- Dunia hanya sekedar kegiatan memperingati atau menjadikannya sebagai cermin untuk penagakan hukum Khususnya pada kasus Korupsi yang disebut sebagai suatu tindak pidana kejahatan yang sangat luar biasa karena dapat memporak ;porandakan tatan perekonomian dan pembangunan serta menyengsarakan rakyat Indonesia ?   (*)

News Opini Pemerintahan Pendidikan Regional Tipikor Editorial : “Rapor Merah” Penanganan Kasus Korupsi Di Jawa Timur

#34.2% Kepala Daerah, 1 Kajari dan 46 DPRD Di Jawa Timur Terjerat Korupsi Suap# P rovinsi Jawa Timur adalah salah satu dari 11 Provins...

Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasha Dituntut “14.6” Tahun Penjara

14.00 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhnj8QRT7KCxy398FB-Hb90_sL2SXoaxmQNvZGF3PpE6YQHkIuaROaup8tXQZffiEdtIlC-F0abHqiV0oIBoAPKwakXnNvWYlZHrQJPERrUB2NJb5YXva22oKtvz8pH3Phzc3c8Wr41GxE/s1600/MKP.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhnj8QRT7KCxy398FB-Hb90_sL2SXoaxmQNvZGF3PpE6YQHkIuaROaup8tXQZffiEdtIlC-F0abHqiV0oIBoAPKwakXnNvWYlZHrQJPERrUB2NJb5YXva22oKtvz8pH3Phzc3c8Wr41GxE/s640/MKP.png" width="640" /></a></div>
- Terdakwa juga dituntut untuk mengembalikan uang Suap   
   sebesar Rp2.750 Miliyar yang diterimanya untuk   
   dikebalikan serta tuntutan pencabutan Hak Politiknya   
   selama  5 Tahun 
 - JPU KPK : Terdakwa masih ada kasus lainnya, yaitu TPPU   
   (Tindak Pidana Pencucian Uang). 
 
beritakoruspi.co - Jum'at, 28 Desember 2018, Mustofa Kamal Pasha atau yang dikenal dengan panggilan MKP ini adalah Bupati Mojokerto 2 periode sejak 2010 hingga 2020, adalah terdakwa dalam kasus Tindak Pidana Korupsi suap terkait pemberian 11 Izin Prinsip Pemanfataan Ruang (IPPR), dan 11 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pembangunan Tower di Kabupaten Mojokerto  pada tahun 2015 lalu yang diajukan oleh Onggo Wijaya, dituntut pidana penjara selama 12 tahun dan denda sebesar Rp750 juta subsidair 6 (enam) bulan kurungan, serta tuntutan pidana tambahan berupa membahwar uang pengganti sebesar Rp2.750.000.000 (dua miliyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan dipenjara selama 2 tahun apabila harta bedanya tidak mencukupi saat dirampas oleh Jaksa sebagai pengganti uang suap yang diterimanya bila terdakwa tidak membayar. Sehingga total hukuman penjara yang dituntut terhadap Bupati (non aktif) Mojokerto ini adalah selama 14 tahun dan 6 bulanm, selain tuntutan pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik (hakpolitiknya) selama 5 tahun setelah terdakwa selesai menjalani hukuman pokok (pidana penjara badan). Hukuman pidana penjara terhadap terdakwa Mustofa Kamal Pasha, tertuang dalam surat tuntutan yang dibacakan Tim JPU KPK Joko Hermawan, Eva Yustisiana, Ni Nengah Gina Saraswati, Mufti Nur Irawan, Nur Haris Harhadi di ruang sidang Cadra Pengadilan Tipikor Surabaya dengan Ketua Majelis Hakim I Wayan Sosisawan dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) serta Panitra Pengganti PP) Muktar. Sementara terdakwa di damping Penasehat Hukumnya, Mariam  Fatimah dkk. Sementara dalam kasus ini, Penyidik KPK sudah menetepkan 5 (lima) tersangka baru, yaitu Onggo Wijaya selaku Direktur Pemasaran PT Protelindo,; Ockyanto  dari PT Tower Bersama Infrastructure/Tower Bersama Group,; Nabiel Titawano selaku penyedia Jasa di PT Tower Bersama Group,; Ahmad Suhawi dan Achmad Subhan yang juga mantan Wakil Bupati Malang. Dan para tersangka ini pun sudah meringkuk di penjara milik KPK untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgInjcwD-1sXkW1LawDRZmpX3QrVkNslr3XINdkjsrr1r-P8n8O_Xh-7JhWeCdYMYYvsslF-nmZMmUP8gHghpSL3ZxT2KVUCXm-_wPRi8QmI45R7ytSCqO9_vXCrJ5CEnVFBgScbDJb8MI/s1600/IMG20181112143720.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgInjcwD-1sXkW1LawDRZmpX3QrVkNslr3XINdkjsrr1r-P8n8O_Xh-7JhWeCdYMYYvsslF-nmZMmUP8gHghpSL3ZxT2KVUCXm-_wPRi8QmI45R7ytSCqO9_vXCrJ5CEnVFBgScbDJb8MI/s640/IMG20181112143720.jpg" width="640" /></a></div>
Dalam surat tuntutan JPU KPK, terdakwa Mustofa Kamal Pasha dijerat dalam Pasal 12 huruf a  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagalmana telah dlubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tlndak Pidana Korupsl juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana JPU KPK menjelaskan dalam surat tuntutannya, bahwa pada awal tahun 2015, terdakwa Mustofa Kamal Pasha mendapat laporan dari Suharsono selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kabupaten Mojokerto, bahwa di wilayah Kabupaten Mojokerto banyak ditemukan Tower Telekomunikasi yang telah beroperasi yang belum memiliki Izin Prinsip Pemanfataan Ruang (IPPR) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Atas laporan itu, lanjut JPU KPK, terdakwa memerintahkan untuk dilakukan pemetaan dan pendataan sejumlah Tower Telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto yang belum memiliki izin. Menindaklanjuti perintah terdakwa, Suharsono melakukan pemetaan dan menemukan ada sekitar 22 tower Telekomunikasi yang telah beroperasi tetapi belum memiliki IPPR dan IMB, yakni 11 Tower atas nama perusahaan PT Tower Bersama Infrastructure/Tower Bersama Grup (PT TBG),  dan 11 Tower lagi atas nama PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (PT Protelindo). Atas temuan tersebut, Suharsono melaporkan kepada Terdakwa, dimana Terdakwa kemudian memerintahkan agar dilakukan penyegelan atas tower-tower tersebut sampai ada izin IPPR dan IMB-nya. JPU KPK menyatakan, setelah dilakukan penyegelan atas tower-tower tersebut, terdakwa memerintahkan Bambang Wahyudi selaku Kepala Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kabupaten Mojokerto, terkait perijinan dari tower dimaksud harus ada fee untuk terdakwa sebesar Rp200 juta per towernya, dan fee tersebut agar diserahkan melalui orang kepercayaannya yakni Nano Santoso Hudiarti alias Nono. Dalam fakta persidangan sebelumnya terungkap, bahwa Nano Santoso Hudiarti alias Nono adalah mantan Lurah di Mojokerto yang kemudian menjadi tim pemanagan terdakwa Mustofa Kamal Pasha saat Pilkada Mojokerto pada tahun 2010 lalu. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg013kgRoU8IEZ0YvBne_X0xcyLjRe5n0VzQcxn4ybPWNMqy-NjX5Ca6OpfQTDJLn00eANbpOvreQ7J1ZToa3IqXdhXhf2Qm0jzJAO6rlr9jyllzLTDlad0GBpsxbqV4QJFjx8de3acKRQ/s1600/IMG20181112162638.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="223" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg013kgRoU8IEZ0YvBne_X0xcyLjRe5n0VzQcxn4ybPWNMqy-NjX5Ca6OpfQTDJLn00eANbpOvreQ7J1ZToa3IqXdhXhf2Qm0jzJAO6rlr9jyllzLTDlad0GBpsxbqV4QJFjx8de3acKRQ/s400/IMG20181112162638.jpg" width="400" /></a></div>
Setelah Mustofa Kamal Pasha terpilih menjadi Bupati Mojokerto Periode 
2010 - 2015, Nano Santoso Hudiarti alias Nono pun menjadi orang 
kepercayaan Mustofa Kamal Pasha. Dan pengakuan Nano Santoso Hudiarti 
alias Nono dalam persidangan menjelaskan, bahwa dirinya diperintahkan 
oleh terdakwa untuk menerima uang dari pengurusan izin tower serta 
penerimaan uang dari Dinas-Dinas lainnya. Tidak hanya itu. Dalam 
persidangan juga terungkap bahwa Nano Santoso Hudiarti alias Nono 
berperan dalam mutasi beberapa pejabat di Kabupaten Mojokerto. Namun 
terdakwa tidak mengakui apa yang dijelaskan oleh orang dekatnya itu. 
 
JPU KPK membeberkan asal usul duit “panas” yang diterima terdakwa, dari pemberian rekomendasi izin IPPR dan IMB diantaranya ; a. Penerimaan fee dari PT Tower Bersama Infrastructure Tower Bersama Grup (TBG) Beberapa hari setelah dilakukan penyegelan terhadap 11 tower telekomunikasi milik PT Tower Bersama Infrastructure/Tower Bersama Group (TBG). Sekitar awal tahun 2015, Ockyanto  meminta bantuan Nabiel Titawano untuk mengurus perizinan atas 11 tower yang disegel tersebut, dimana dalam perjalanannya, pengurusan perijinan dibantu oleh Agus Suharyanto dan Moh. Ali Kuncoro Dalam rangka pengurusan ijin tower tersebut, sekitar bulan April 2015, Agus Suharyanto dan Moh. Ali Kuncoro melakukan pertemuan dengan Bambang Hahyudi. Dalam pertemuan itu,  Bambang Hahyudi menyampaikan untuk mendapatkan IPPR dan IMB harus disediakan fee sebesar Rp220 juta per tower dengan rincian;  Rp200 juta untuk terdakwa dan Rp20 untuk UKL dan UKP. Sehingga fee untuk 11 tower yang harus disiapkan adalah sebesar Rp2.420 milliar. “Permintaan itu disanggupi Agus Suharyanto dan Moh. Ali Kuncoro, dan akan disampaikan kepada Nabiel Titawano selaku pihak yang mewakili PT TBG. Beberapa hari setelah pertemuan, Agus Suharyanto menyampaikan hasil pertemuan tersebut kepada Nabiel Titawano dan disepakati oleh Nabiel Titawano,” kata JPU KPK dalam surat tuntutannya. JPU KPK menjelaskan, kemudian Nabiel Titawano menemui Ockyanto yang menyampaikan, bahwa ia sanggup mengurus ijin tower, tetapi harus disiapkan fee untuk terdakwa sekaligus biaya operasional yang seluruhnya sebesar Rp2.6 milliar, dengan perhitungan per towernya sebesar Rp260 juta, dan disepakati Ockyanto, setelah berbicara dengan Herman Setyabudi selaku Presiden Direktur PT Tower Bersama Infrastructure. “Pada bulan Juni 2015, Ockyanto menyerahkan uang seluruhnya sebesar Rp2.600 milyar kepada Nabiel Titawano melalui transfer ke Rekening Bank BCA cabang Pondok Indah Nomor rekening 04980347678 atas nama Nabiel Titawano dalam tiga tahap yakni ; Tanggal 10 Juni 2015 sebesar Rp780 juta; Tanggal 17 Juni 2015 sebesar Rp780 juta rupiah); Tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp1.040 milyar,” ungkap JPU KPK “Dari total uang sebesar Rp2.600 milyar yang diterima Nabiel Titawano tersebut, sebesar Rp2.410 milyar diserahkan kepada Agus Suharyanto secara bertahap, yakni  I. Sekitar awal bulan Juni  2015 diberikan secara tunai sebesar Rp220 juta,; 2. Tanggal 11 Juni 2015 melalul transfer ke rekening atas nama Moh. Ali Kuncoro dengan nomor 6105090777 sebesar Rp350 juta,; 3. Tanggal 11 Juni 2015 melalui transfer ke rekening atas nama Dian Setyawan dengan nomor 0331614687 sebesar Rp300 juta,; 4. Tanggal 17 Juni 2015 melalui transfer ke rekening atas nama Moh. Ali Kuncoro dengan nomor 6105090777 sebesar Rp220 juta,; 5. Tanggal 17 Juni 2015 melalui transfer ke rekening atas nama Dian Setyawan dengan nomor 0331614687 sebesar Rp220 juta,; 6. Tanggal 17 Juni 2015 melalui transfer rekening atas nama Indhung Betharia  dengan nomor 8290529507 sebesar Rp220 juta,; 7. Tanggal 30 Juni 2015 melalui transfer ke rekening atas nama Moh. Ali Kuncoro dengan nomor 6105090777 sebesar Rp220 juta,; 8. Tanggal 30 Juni 2015 melalui transfer ke rekening atas nama Dian Setyawan dengan nomor 0331614687 sebesar Rp220 juta,; 9. Tanggal 30 Juni 2015 melalui transfer rekening atas nama Indhung Betharia  dengan nomor 8290529507 sebesar Rp220 juta,; 10.Tanggal 30 Juni 2015 melalui transfer ke rekening atas nama Vici Dwi Indarta sebesar Rp220 .juta. Sedangkan sebesar Rp190 juta dinikmati Nabiel Titawano,” beber JPU KPK kemudian. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgeXClarqdSG_FOqv8s6UeupE05SJijzlbNruXKtoima457-vxpFPkAJ5bCVrNgWKxF3I9KKIA4J3qa63VRs5MoDUSULeA5o3-tr2oQfpwfSt76UbPbyuzf_brT6SPf1jDl3x_nO6q9zLg/s1600/IMG20181203113246.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgeXClarqdSG_FOqv8s6UeupE05SJijzlbNruXKtoima457-vxpFPkAJ5bCVrNgWKxF3I9KKIA4J3qa63VRs5MoDUSULeA5o3-tr2oQfpwfSt76UbPbyuzf_brT6SPf1jDl3x_nO6q9zLg/s640/IMG20181203113246.jpg" width="640" /></a></div>
Dari total uang yang diterima Agus Suharyanto seluruhnya sebesar Rp2.410 milliar itu, kemudian diserahkannya kepada Moh. Ali Kuncoro secara bertahap, dengan rincian sebagai berikut : 1. Awal Juni 2015 rumah Moh. Ali Kuncoro di Jalan Maret A-07 BSP Regency Mojokerto sebesar Rp600 juta,; 2. Awal Juni 2015 di kantor BPTPM Kabupaten Mojokerto sebesar Rp200 juta,; 3. Pertengahan Juni 2015 di rumah Moh. Ali Kuncoro di Jalan Maret A-07 BSP Regency Mojokerto sebesar Rp600 juta,; 4. Tanggal 30 Juni 2015 di rumah Moh. Ali Kuncoro di Jalan Maret A-07 BSP Regency Rp1 milliar. Sedangkan sebesar Rp10 juta dinikmati Agus Suharyanto. JPU KPK mengungkapkan dalam surat tuntutannya, dari total uang yang diterima Moh. Ali Kuncoro sebesar Rp2.400 milliar, dan Rp2.200 milliar  diserahkan kepada Bambang Hayudi yaitu : 1. Tanggal 11 Juni 2015 di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Dlanggu, Mojokerto sebesar Rp600 juta,; 2. Tanggal 17 Juni 2015 di rumah Moh. Ali Kuncoro di Jalan Maret A-07 BSP Regency Mojokerto sebesar Rp600 juta,; 3. Tanggal 30 Juni 2015 di rumah Moh. Ali Kuncoro di Jalan Maret A-07 BSP Regency Rp1 milliar. “Sedangkan sebesar Rp100 juta diserahkan kepada Khoiru; Munif selaku Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu, yang mengurusi masalah pembayaran retribusi IMB, dan sebesar Rp100 juta dinikmati Moh. Ali Kuncoro,” kata JPU KPK Sesuai perintah terdakwa, Bambang Wahyudi kemudian menyerahkan uang fee sebesar Rp2.200 milliar kepada Nano Santoso Hudiarti alias Nono secara bertahap yakni : 1. Sebesar Rp600 juta  diserahkan di parkiran Indomaret daerah Sanggrahan Kutorejo, pada bulan Juni 2015,; 2. Sebesar Rp600 juta diserahkan di sekitar masjid di daerah Merr, Mojokerto, pada bulan Juni 2015,; 3. Sebesar Rp1 milliar diserahkan di sekitar Masjid Pacing, Mojokerto, pada tanggal 30 Juni 2015 Selanjutnya Nano Santoso Hudiarti alias Nono, atas perintah terdakwa menyerahkan fee itu kepada Lutfi Arif Muttaqin selaku ajudan terdakwa secara bertahap yakni ; 1. Sebesar Rp600 juta diserahkan di parklran Indomaret daerah Sanggrahan Kutorejo,; 2. Sebesar Rp600 juta  diserahkan di sekitar masjid di daerah Meri, Mojokerto,; 3. Sebesar Rp1 milliar diserahkan di sekitar Masjid Pacing Mojokerto. Setelah menerima fee tersebut, Lutfi Arif Muttaqin menyimpannya di rumah dinas terdakwa dan setelah itu melaporkannya kepada terdakwa. “Setelah merima fee, terdakwa kemudian mengeluarkan 11 Izin Prinsip Pemanfataan Ruang (IPPR) dan 10 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di beberapa Desa dan beberapa Kecamatan Kabupaten Mojokerto, atas tower telekomunikasi PT Tower Bersama Infrastucture/Tower Bersama Grup (TBG) yang diajukan oleh Herman Setya Budi dari PT Sulusindo Pratama antara bulan Juni hingga Juli 2015,” kata JPU KPK JPU KPK juga membeberkan asal usul duit “panas” lainnya yang diterima oleh terdakwa, yang masih berhubungan dengan  pemberian rekomendasi izin IPPR dan IMB diantaranya ; 
 
b. Penerimaan uang dari PT Protelindo atas penyegelan 11 tower 
telekomunikasi PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo), 
Onggo Wijaya memerintahkan Indra Mardani dan Suciratin untuk 
menyelesaikannya, kemudian Indra Mardani dan Suciratin meminta bantuan 
Ahmad Suhawi, dimana Ahmad Suhawi menyanggupinya asal disediakan biaya 
termasuk fee untuk terdakwa. Akhirnya disepakati biaya pengurusan ijin 
termasuk fee untuk terdakwa seluruhnya sebesar Rp3.030.612.247 (tiga 
milyar tiga puluh juta enam ratus dua belas ribu dua ratus empat puluh 
tujuh rupiah). Setelah ada kesepakatan, pada awal bulan Juni 
2015, Ahmad Suhawi menemui terdakwa di Vila milik terdakwa, meminta 
bantuan terkait penyegelan tower telekomunikasi milik PT Protelindo, 
dimana terdakwa menyampaikan agar diurus melalui BPTPM Kabupaten 
Mojokerto. Setelah pertemuan itu, Ahmad Suhawi menemui Bambang Hayudi di
 kantor BPTPM Kabupaten Mojokerto, menanyakan tentang penyegelan tower 
telekomunikasi PT Protelido, Ialu Bambang Hayudi menyanggupinya. JPU
 KPK menyebutkan, pada tanggal 22 Oktober 2015 sebesar Rp275.510.204 
(dua ratus tujuh puluh lima juta lima ratus sepuluh ribu dua ratus empat
 rupiah). Dari total uang yang diterima Ahmad Suhawi sebesar 
Rp3.030.612.255 (tiga milyar tiga puluh juta enam ratus dua belas ribu 
dua ratus lima puluh lima rupiah) itu, sebesar Rp2.460 milliar diberikan
 kepada Subhan secara bertahap melalui cek dan melalui transfer dengan 
rincian sebagai berikut : 1. tanggal 16 Juni 2015 sebesar Rp500 
juta di Hotel Utami Surabaya,; 2. tanggal 17 Juni 2015 sebesar Rp500 
juta di Hotel Mercure Surabaya,; 3. tanggal 23 Juni 2015 sebesar Rp150 
juta di Bank BRI Cabang Jembatan Merah Surabaya,; 4. tanggal 25 Juni 
2015 secara tunai sebesar Rp850 juta di Bank BRI Mojokerto Cabang 
Mojopahit,; 5. 17 September 2015 melalui cek sebesar Rp460 juta di 
Gedung Bidakara. Sedangkan sisanya sebesar Rp570.612.255 (lima ratus 
tujuh puluh juta enam ratus dua belas ribu dua ratus lima puluh lima 
rupiah) dinikmati Ahmad Suhawi Pada tanggal 20 Mei 2015, sebelum
 Achmat Subhan menerima uang dari Ahmad Suhawi, Achmat  Subhan menemui 
Bambang Wahyudi, dan menyampaiakan bahwa PT. Protelindo sanggup 
memberikan uang untuk biaya pengurusan izin termasuk fee untuk terdakwa 
sebesar  Rp2.2 milliar, atau sebesar Rp200 juta per towernya. Dan la 
akan memberikan uang muka terlebih dahulu sebesar Rp550 juta kepada 
terdakwa. 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg43v2iHCIEVgofnYRe93hvWWaxjqRpF19QU9x7UxkGCwH6XP1ZiP-BUJ2luSjzNjRB8gMqPbS-er5w_Ppk1t1z0pVSMJRQuea8-gxvvjuaazvjQqzRzvIjYhgfyEZZLUgrvqhJNhadbDQ/s1600/Herman+Setya+Budi%252C+Presiden+Direktur+PT+Tower+Bersama+Infrastucture.Tbk+dan+Direktur+Utaama+PT+Solu+Sindo+Kreasi+Pratama%2529%252C+Budianto++Purwahjo+%2528Direktur+PT+Tower+Bersama+Infrastucture.Tbk%252C.+Alexandra+Yota+Dharmawanti%252C+Division+Hand.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="259" data-original-width="566" height="292" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg43v2iHCIEVgofnYRe93hvWWaxjqRpF19QU9x7UxkGCwH6XP1ZiP-BUJ2luSjzNjRB8gMqPbS-er5w_Ppk1t1z0pVSMJRQuea8-gxvvjuaazvjQqzRzvIjYhgfyEZZLUgrvqhJNhadbDQ/s640/Herman+Setya+Budi%252C+Presiden+Direktur+PT+Tower+Bersama+Infrastucture.Tbk+dan+Direktur+Utaama+PT+Solu+Sindo+Kreasi+Pratama%2529%252C+Budianto++Purwahjo+%2528Direktur+PT+Tower+Bersama+Infrastucture.Tbk%252C.+Alexandra+Yota+Dharmawanti%252C+Division+Hand.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Herman Setya Budi, Presiden Direktur PT Tower Bersama Infrastucture.Tbk dan Direktur Utaama PT Solu Sindo Kreasi Pratama), Budianto  Purwahjo (Direktur PT Tower Bersama Infrastucture.Tbk,. Alexandra Yota Dharmawanti, Division Hand</td></tr>
</tbody></table>
Setelah pertemuan itu, Bambang Wahyudi meminta Khoirul Munif untuk segera memfinalisasi berkas permohonan pengurusan 11 Izin tower telekomunikasi milik Protelindo. Pada tanggal 24 Juni 2015, Bambang Wahyudi menemui terdakwa di ruang kerjanya, mengajukan permohonan rekomendasi pendirian 11 menara (tower) telekomunikasi dari PT  Protelindo guna mendapatkan disposisi dari terdakwa. Sebelum memberikan disposisi, terdakwa menanyakan fee sebagaimana pernah disampaikan sebelumnya kepada Bambang Hayudi, dan mendapat jawaban uang fee telah disanggupi. JPU KPK mengatakan, pada tanggal 25 Juni 2015, Achmat Subhan dan Ahmad Suhawai melakukan pertemuan dengan Bambang Wahyudi di perumahan Griya Permata Meri Mojokerto  guna menyerahkan uang muka sebesar Rp550 juta sebagai fee untuk terdakwa. Atas perintah Terdakwa sebelumnya, agar uang fee diserahkan melalui Nano Santoso Hudiarti alias Nono, maka Bambang Wahyudi kemudian menghubungi Nano Santoso Hudiarti alias Nono, meminta untuk datang ke perumahan Griya Permata Meri, Mojokerto guna mengambil uang tersebut. Sesampainya Nano Santoso Hudiarti alias Nono ditempat tersebut, Achmat Subhan kemudian menyerahkan uang sebesar Rp550 juta kepada Nano Santoso Hudiarti alias Nono. “Setelah menerima uang, Nano Santoso Hudiarti alias Nono meminta Lutfi Arif Muttaqim (ajudan Bupati) untuk  menemuinya di daerah Mojosari Mojokerto, dan setelah Lutfi Arif Muttaqim datang, Nano Santoso Hudiarti alias Nono menyerahkan uang sebesar Rp550 .juta itu kepada Lutfi Arif Muttaqim, dan uang itu  kemudian disimpan Lutfi Arif Muttaqim di meja kerja ruang dinas terdakwa, dan melaporkanya. Setelah uang diterima terdakwa, Izin Prinsip Pemanfataan Ruang (IPPR) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas 11 tower telekomunikasi PT Protelindo itupun diterbitkan” kata JPU KPK Bahwa terdakwa mengetahui atau patut menduga, bahwa uang seluruhnya sebesar Rp2.750.000.000 (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta ruplah) yang diterimanya dari  Ockyanto sebesar Rp2.200.000.000 (dua milyar dua ratusjuta rupiah), dan dari Onggo Wijaya sebesar Rp550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah) melalui Bambang Wahyudi, Nano Santoso Hudiarti alias Nono dan Lutfi Arif Muttaqim, supaya terdakwa selaku Bupati Mojokerto memberikan rekomendasi terbitnya Izin Prinsip Pemanfataan Ruang (IPPR) dan Izln Mendlrikan Bangunan (IMB) atas beroperasinya Tower Telekomunikasi PT Tower Bersama Infrastructure/Tower Bersama Grup (TBG) dan PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protellndo) di wilayah kabupaten Mojokerto. Padahal, lanjut JPU KPK, uang yang diterima oleh terdakwa bertentangan dengan kewajibannya  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, angka 4 yang menyatakan : “Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidak melakukan  perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme. Angka 6 yang menyatakan : “Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” kata JPU KPK dalam surat dakwaannya. Selain itu, kata JPU KPK membacakan surat tuntutannya, Pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan: “Setiap PNS dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapa pun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya. Terkait pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum terdakwa, menurut JPU KPK haruslah dikesampingkan. JPU KPK menjelaskan, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa Mustofa Kamal Pasha melalui Bambang Wahyudi, Nano Santoso Hudiarti alias Nono dan Lutfi Arif Muttaqim sejumlah Rp2.750.000.000 (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta ruplah) sebagai fee dari pemberian 11 izin IPPR dan 11 izin IMB Tower di Kabupaten Mojokerto. JPU KPK mengatakan, bahwa Terdakwa Mustofa Kamal Pasha terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagalmana telah dlubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tlndak Pidana Korupsl juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair. “Meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengdilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara ini untuk ; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mustofa Kamal Pasha berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp750 juta  subsidiair 6 (enam) bulan kurungan. dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ; Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa Terdakwa Mustofa Kamal Pasha untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp2.750.000.000  (dua miliyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selambat-lambat 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh hukum tetap. Jika dalam jangka waktu tersebut Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya di sita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 2 (dua)  tahun ; Menjatuhkan hukuman tambahan kepada Terdakwa Mustofa Kamal Pasha berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun setelah Terdakwa Terdakwa Mustofa Kamal Pasha selesai menjalani pidana pokoknya,” ucap JPU KPK Joko Hermawan di akhir surat tuntutannya. Atas tuntutan JPU KPK, Ketua Majelis Hakim I Wayan Sosisawan memberikan kesempatan kepada terdakwa maupun melalui Penasehat Hukumnya untuk menyampaikan Pledoi atau pembelaannya pada sidang pekan depan. “Saudara terdakwa dituntut 12 tahun penjara dan denda sebesar Rp750 juta  subsidiair 6 (enam) bulan kurungan. Saudara juga dituntut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp2.750.000.000. Terkait tuntutan Jaksa, saudara maupun melalui Penasehat Hukum saudara berhak untuk menyampaikan pembelaan,” kata Ketua Majelis Hakim. Sesuai persidangan, kepada media ini JPU KPK menjelaskan, bahwa tuntutan terhadap terdakwa sesuai dengan perbuatannya. Selain itu, lanjut JPU KPK Joko Hermawan, masih ada perkara lainnya yaitu TPPU. (Rd1)

News Tipikor Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasha Dituntut “14.6” Tahun Penjara

- Terdakwa juga dituntut untuk mengembalikan uang Suap sebesar Rp2.750 Miliyar yang diterimanya untuk dikebalikan serta tuntut...

BERITAKORUPSI.CO

Terdakwa Ali Murtopo Si penyuap Bupati Malang Sebesar Rp3 M Diadili

Terdakwa Sutrsino Beberkan Aliran Uang “Suap” Keberbagai Pejabat

Mantan Bupati Jember MZA. Djalal Tak Bisa Menjawab Pertanyaan Majelis Hakim

Tahun 2018 Sidang Perkara Korupsi di Pengadilan Tipikor Surabaya Menurun, Bobotnya Meningkat

Editorial : “Rapor Merah” Penanganan Kasus Korupsi Di Jawa Timur

Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasha Dituntut “14.6” Tahun Penjara

Arsip Blog

Arsip Berita

Terkini

PIDANA KORUPSI