BERITAKORUPSI.CO

Ketua DPRD Tulungagung Tak Mengakui Menerima Uang Fee Proyek

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiMurZPRJcuIIvd0g5IrAM0Pted6pWzuuAqL4oq4nj8n6zRcN1M2FXRbopVNNc-Yhyphenhyphenwlj-wSjjsq0u0lmeIYXbwpupD3s2CRX-nrI3kRKH-aWfHp7V-jl26WUhczocrLW-xQdOIlodFDa8/s1600/IMG_20181221_220034.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="696" data-original-width="594" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiMurZPRJcuIIvd0g5IrAM0Pted6pWzuuAqL4oq4nj8n6zRcN1M2FXRbopVNNc-Yhyphenhyphenwlj-wSjjsq0u0lmeIYXbwpupD3s2CRX-nrI3kRKH-aWfHp7V-jl26WUhczocrLW-xQdOIlodFDa8/s1600/IMG_20181221_220034.jpg" /></a></div>
#Dalam Persidangan JPU KPK membeberkan keterangan Kepala Dinas Pendidikan Suharno, terkait aliran uang dari fee proyek ke Wakil Bupati, Ketua DPRD, Kajari dan Kapolres# 
 
beritakorupsi.co - Supriyono, Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung yang disebut-sebut menerima aliran dana dari fee proyek APBD di Kabupaten Tulungagung sejak 2014 hingga 2018, ternyata tak mengakuinya dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tipikor (Kamis, 21 Desember 2018), dalam kasus perkara Korupsi Suap tangkap tangan KPK terhadap Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, Sutrisno (Kepala Dinas PUPR Kab. Tuklungagung) dan Agung Prayitno (orang dekat Syahri Mulyo). Kamis, 21 Desember 2018, Tim JPU KPK Mufti Irawan dkk menghadirkan Supriyono bersama dengan 4 (empat) saksi lainnya yaitu Suharno (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung), Hendro Basuki (Ketua Asosiasi/Kontraktor), Isa Asyori (Anak buah Soni Sandra selaku Kontraktor) bersama Reni Rahmawati. Ke- 5 saksi ini dihadirkan sebagai saksi di persidangan untuk di dengar keterangannya dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang di ketuai Hakim Agus Hamzah., SH., MH, dalam perkara kasus Korupsi Suap Tangkap Tangan KPK dengan terdakwa Syahri Mulyo (Bubapti non aktif Kabupaten Tulungagung), Sutrisno (Kepala Dinas PUPR Kab. Tulungagung) dan Agung Prayitno (orang dengak Syahri Mulyo). Para terdakwa didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya masing-masing, diantaranya Andy Firasadi untuk terdakwa Syahri Mulyo, dan Leonardus Sagala dkk untuk terdakwa Sutrisnno. Dalam kasus ini, Supriyono selaku Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung disebut-sebut telah menerima aliran uang dari fee proyek-proyek APBD di Kabupaten Tulungangung sejak 2014 hingga 2018 yang nilainya miliaran.  Dalam surat dakwaan JPU KPK maupun keterangan beberapa saksi, diantaranya Sukarji (Kepala Bidang Dinas PUPR Kab. ulungagung), Yamani selaku Kasubag (Kepala Sub bagian) Perencanaan BPKAD (Badan Pegawas Keuangan dan Aset Daerah), dan Hendry Setyawan Kepala BPKAD Kabupaten Tulungagung dalam persidangan sebelumnya menjelaskan dihadapan Majelis Hakim, bahwa uang fee yang dikumpulkannya dari proyek-proyek APBD di Kabupaten Tulungagung, sebahagian diserahkan ke Ketua DPRD Kabupaten Tulungung Supriyono, Wakil Bupati Tulungagung Maryoto Biroyo, Sekretaris Daerah Tuiungagung, Indra Fauzai selaku Sekretaris Daerah Tuiungagung, Hendry Setiyawan Kepala BPAKD Kab. Tulungagung, Aparat Penegak Hukum dan Wartawan serta LSM. Yang dalam pengakukan Yamani dipersidangan (13 Desember 2018) diserahkan ke Andik dari Polres Tulungagung. Yamani dan Hendry Setiyawan selaku pejabat BPKAD Kabupaten Tulungagung adalah salah satu saksi kunci atas kasus suap majikannya yakni Syahri Mulyo yang tertangkap tangan KPK bersama Sutrisno (Kepala Dinas PUPR) dan Agung Prayitno (orang dekat Syahri Mulyo) pada tanggal 6 Juni 2018 lalu. Mengapa menjadi saksi kunci ? Karena keterangan beberapa Kepala Bidang di Dinas PU sebagai  pengepul uang fee proyek tersebut, di  antaranya Sukarji menjelaskan kepada Majelis Hakim, bahwa uang dikumpulkannya disetorkan ke BPKAD melalui Yamani karena ada kewajiban. Sementara keterangan Yamani dan Hendry Setiawan juga mengakui dihadapan majelis Hakim, bahwa sejumlah uang telah disetorkan ke pejabat Kabupaten Tulungagung diantaranya Supriyono selaku Ketua DPRD Kab. Tulungagung, Wakil Bupati Maryoto Birowo, Sekda Kab. Tulungagung Indra Fauzi termasuk Kepala PBKAD sendiri, termasuk Aparat Penegak Hukum serta LSM dan Wartawan. Yang dari keterangan Yamani menyebutkan, bahwa dirinya maupun melalui Kepala BPKAD telah menyetorkan sejumlah uang  setiap bulannya sebesar Rp125 juta ke Aparat Penegak Hukum Polres Tulungagung yakni Andik. Selain dari keterangan saksi Sukarji selaku Kabid di Dinas PU, dalam surat dakwaan JPU KPK juga dijelaskan, bahwa uang tersebut secara bertahap sejak awal tahun 2014 hingga 2018 diserahkan langsung oleh Sutrisno kepada Syahri Mulyo melalui Hendry Setyawan dan Yamani. Selain menerima fee dari para penyedia barang/jasa di Dinas PUPR Kabupaten Tulungangung, Syahri Mulyo juga menerima fee atas pembagian (plaoing) proyek pada Dinas Perhubungan sebesar Rp80 juta melalui Maryani selaku Kepala Dinas Perhubungan, dari Eko Sugiono selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Dr. Eko Sugiono sudah memberikan keterangan dihadapan Majelis Hakim). 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgDfm-Htvl7RpUv3YQsDGQq_sMq0pTs5X6I7YbHYa9RoKJYKOKVrc2aXQai1GsQzMlq3W-LbPf7Y4edNquDY2tC_WYduyATA1bMhh7EgW8h6cEYOoH5a1PZbngZIfbl402h0be9XzaYLXQ/s1600/Supriyono.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgDfm-Htvl7RpUv3YQsDGQq_sMq0pTs5X6I7YbHYa9RoKJYKOKVrc2aXQai1GsQzMlq3W-LbPf7Y4edNquDY2tC_WYduyATA1bMhh7EgW8h6cEYOoH5a1PZbngZIfbl402h0be9XzaYLXQ/s640/Supriyono.png" width="640" /></a></div>
Dan dakwaan JPU KPK juga menjelaskan, bahwa uang fee proyek APBD Kabupaten Tulungagung yang diterima terdakwa Syahri Mulyo, dibagi-bagikan juga keberapa pejabat di Tulungagung, ada yang rutin setiap tahun ada pula yang bulanan sejak sejak 2014 - 2018 melalui anak buahnya. Para pejabat yang menerima kucuran duit “panas” dalam surat dakwaan JPU KPK diantaranya ;  1. Maryoto Birowo selaku Wakil Bupati Tulungagung yang saat ini menajabat sebagai Plt Bupati, 2. Supriyono selaku Ketua DPRD Tulungagung,  3. Indra Fauzai selaku Sekretaris Daerah Tuiungagung, 4. Hendry Setiyawan Kepala BPAKD Kab. Tulungagung, 5. Aparat Penegak Hukum, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan Wartawan. Pada sidang sebelumnya yang berlangsung Kamis, 13 Desember 2018, Selain Yamani, Tim JPU KPK juga menghadirkan 5 (lima) saksi lainnya, yaitu Hendrik Setyawan (Kepala BPKAD Kab. Tulungagung), Indra Fauzi (Sekda Kab. Tulungagung), Maryani (Kepala Dinas Perhubungan), Wiwik Setyawati (Kabid Ciptakarya), dan Soni (swasta) dengan didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya masing-masing, diantaranya Andy Firasadi untuk terdakwa Syahri Mulyo, dan Leonardus Sagala dkk untuk PH terdakwa Sutrisnno. Dihadapan Majelis Hakim, Yamani menjelaskan,  bahwa dirinya telah menyerahkan sejumlah duit “haram” itu yang totalnya ratusan juta perbulan sejak tahun 2015 hingga tahun 2018 ke pejabat Tulungagung diantaranya Maryoto Birowo (Wakil Bupati), Supriyono (Ketua DPRD), Indra Fauzai (Sekda), Hendry Setiyawan Kepala BPAKD Kab. Tulungagung dan Andik dari Polres Tulungagung maupun melalui Kepala BPKAD Kabupaten Tulungagung Hendry Setiyawan. Yamani mengatakan dihadapan Majelis Hakim, bahwa dirinya memberikan uang ke Aparat Penegak Hukum Polres Tulungagung yakni Andik yang sering datang ke kantor BPAD, dan ada juga yang diantarkan langsung oleh saksi bersama dengan Hendry Setiawan. Yamani menambahkan, bahwa setoran ke Paolres sebesar Rp125 juta per bulan. “Itu ke Polres, Andik. Sering datang ke kantor meminta dokumen. Kalau ke Aparat penegak hukum, itu pertahun dan setiap bulan R125 juta. Saya pernah mengantar ke Polres sama Pak Hendty. Uang saya serahkan ke Pak Hendry,” kata Yamani terus terang saat itu, Kamis, 13 Desember 2018. Keterangan saksi Yamani ini sama dengan isi dakwaan JPU KPK yang menjelaskan, bahwa pada tahun 2016, jumlah uang yang serahkan ke Aparat Penegak Hukum sebesar Rp1.1 miliyar lebih. Pada saat JPU KPK menanyakan saksi Yamani terkait sisa uang, Yamani mengakui sudah dikembalikannya ke KPK pada Agustus 2018. Dalam persidangan kali ini, Kamis, 21 Desember 2018, keterangan Sukarji, Yamani dan Hendri Setiawan, diperkuat keterangan Suharno yang  menjelaskan kepada Majelis Hakim, bahwa Supriyono juga mengatur mutasi para Kepala Sekolah SMP dan SMA di Kabupaten Tulungagung. Keterangan Suharno inipun sempat membuat kaget JPU KPK, sehingga langsung menanyakan ke Supriyono, tentang kewenangan apa saksi (Supriyono) untuk mengurusi itu (mutasi). Namun Ketua Dewan yang terhormat ini pun mengelak dan tidak mengakui. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhyLBRxEdxoZ7Y8yRAfLJrgFAGjMuscGQesRjQNhyphenhyphenWwKoeKRJO-izKLKlMaSLCbSIXPHwUev1tgQZSPbUY-9NqJ2hQJf4fpDeWwc6qFC5yjhRVUdHSCKkJIF2V5WGzO-E5oSun9QjAiLqg/s1600/IMG_20181221_225001.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="380" data-original-width="768" height="316" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhyLBRxEdxoZ7Y8yRAfLJrgFAGjMuscGQesRjQNhyphenhyphenWwKoeKRJO-izKLKlMaSLCbSIXPHwUev1tgQZSPbUY-9NqJ2hQJf4fpDeWwc6qFC5yjhRVUdHSCKkJIF2V5WGzO-E5oSun9QjAiLqg/s640/IMG_20181221_225001.jpg" width="640" /></a></div>
Dari keterangan Suharno ini, JPU KPK Mufti menanyakannya langsung terhadap Supriyono yang duduk persis di sebelah kanan Suharno. Namun dengan wajah yang terlihat tidak tenang, Supriyono tidak mengakuinya. Dari nama-nama yang disebutkan JPU KPK diantaranya Sukarji, Yamani dan Hendry Setiawan, tak satupun yang diakui Supriyono. “Tidak pernah,” jawab Ketua DPRD Supriyono kepada Majelis Hakim menjawab pertanyaan JPU KPK Mufti Irawan, Kamis, 21 Desember 2018 Suharno sempat mengatakan, bahwa keterangannya dalam BAP terkait besaran fee proyek 10 persen dipaksa oleh penyidik KPK. Namun pada akhirnya, Suharno mengakui dan menyetujui  saat JPU KPK mengatakan, bisa diambil alih sebagai keterangan saksi dalam persidangan. Dalam BAP Suharno menjelaskan yang dibacakan JPU KPK Mufti Irawan, bahwa fee proyek ABPD di Dinas Pendidikan sebesar sebesar 10 persen. Namun Suharno mengakatakan bahwa nilai fee 10 persen dalam BAP dipaksa penyidik. Namun BAP tersebut diparaf dan ditandatanganinya. Saksi pun mengakui, bahwa uang fee proyek APBD di Dinas Pendidikan, 1 persen adalah untuk dirinya. Selain itu, dibagikian juga sebagai THR (Tunjangan Hari Raya) kepada Pejabat Kabupaten Tulungagung diantaranya, Ketua DPRD, Wakil Bupati, Kajari dan Kapolres. “Dalam pin 3 BAP saudara menjelaskan, bahwa fee proyek dari masing-masing Bidang pada tahun 2014 sebagai THR ini, untuk Pejabat Tulungagung diantaranaya, Wakil Bupati Maryoto Birowo sebesar 15 juta, Kajari Tulungagung melalui Kasi Intel sebesar 20 juta, Kapolres Tulungagung melalui Kasat Reskrim sebesar Rp20 juta. Para Kabid sebesar 3 juta, Kasi 1.5 juta dan staf antar 500 hingga 750 apa benar ini,” tanya JPU KPK, yang kemudian dibenarkan saksi. Dari keterangan Suharno, terkait aliran fee proyek ke Kajari melalui Kasi Intel dan Kapolres melelui Kasat Reskrim, menimbulkan pertayaan dalam penegakan hukum di negeri ini. Apakah JPU KPK akan menghadirkan kedua lembaga/Instansi Aparat Penegak Hukum itu dalam persidangan ?. Dari pantaun media ini, sepertinya dalam beberapa kali persidangan, diikuti oleh aparat penegak hukum dari Kabupaten Tulungagung. Sementara dari tanggapan terdakwa Syahri Mulyo, menolak keterangan saksi Suharno. Selain itu, terdakwa Syahri Mulyo juga mengatakan, bahwa Suharno selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung adalah titipan dari Supriyono selaku Ketua DPRD. Sesuai persidangan. Penasehat Hukum para terdakwa mengatakan, tidak banyak mengajukan pertanyaan ke Ketua DPRD, karena dianggap percuma. “Percuma kita tanya, karena jawabannya pasti tidak mengakui. Sama dengan jawabannya ke Jaksa,” kata PH terdakwa Syahri Mulyo maupun PH terdakwa Sutrisno. Sementara Agung Prayitno mengatakan, tidak ada saksi untuk dirinya kecuali Syahri Mulyo. “Kalau ke saya kan nggak ada, hanya Syahri Mulyo,” kata Agung ke wartawan media ini. Terpisah. JPU KPK hanya menjelaskan, bahwa apa yang disampaikan saksi sudah jelas dan sama-sama mendengar. “Tadi kan sudah sama-sama dengar,” kata JPU KPK. (Tim beritakorupsi)

News Tipikor Ketua DPRD Tulungagung Tak Mengakui Menerima Uang Fee Proyek

#Dalam Persidangan JPU KPK membeberkan keterangan Kepala Dinas Pendidikan Suharno, terkait aliran uang dari fee proyek ke Wakil Bupati, ...

18 Anggota DPRD Kota Malang Dipidana Penjara 4.1 - 4.8 Thn

12.12 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEicqN7yrgjHOSHYCTSUTmtsuSq2nLpGI59XZBhQOIkV9g7tzBP8ODrmC9uYoU8y-G2KJMhrNVEZrdSWkCM49Ky5NqWAkXoztjwOhU3Iv6fM8dYQQSMCxUMzu446pCBNb3061jXErL04zcY/s1600/IMG_20180815_175832.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="485" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEicqN7yrgjHOSHYCTSUTmtsuSq2nLpGI59XZBhQOIkV9g7tzBP8ODrmC9uYoU8y-G2KJMhrNVEZrdSWkCM49Ky5NqWAkXoztjwOhU3Iv6fM8dYQQSMCxUMzu446pCBNb3061jXErL04zcY/s400/IMG_20180815_175832.jpg" width="303" /></a></div>
beritakorupsi.co - Rabu, 19 Desember 2018, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menyatakan, bahwa 18 terdakwa (masing-masing 6 terdakwa dalam satu berkas perkara) selaku anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019 terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi Suap dan Gratifikasi dalam pembahasan APBD dan  Perubahan APBD Kota Malang Tahun Anggaran (TA) 2015 lalu, yang totalnya sebesar Rp6.5 miliyar, sehingga di pidana penjara antar 4.1 tahun  (4 tahun dan 1 bulan) hingga 4.8 tahun (4 tahun dan 8 bulan) serta pencabutan hak politik masing-masing terdakwa selama 3 tahun setelah selesai menjalani hukuman pokok (pidana badan) Dalam persidangan yang berlangsung (Rabu, 19 Desember 2018) diruang sidang Cakra dengan agenda pembacaan surat putusan oleh Majelis Hakim yang diketuai Cokorda Gede Arthana., SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim Anggota (Ad Hoc) Samhadi., SH., MH dan Dr. Lufsiana, dan dihadiri Tim JPU KPK Burhanudin, Arif Suhermanto dan Andi Kurniawan. sementara para terdakwa didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya masing-masingmasing. Ke- 18 terdakwa ini dibagi dalam 3 berkas perkara dan disidangkan dalam III session masing-masing 1 (satu) berkas perkara terdiri dari 6 terdakwa, yakni Sulik Lestyowati, Abd. Hakim, Bambang Sumartono, Imam Fauzi, Syaiful Rusdi dan Tri Yudiani (1 berkas perkara session I), dan Rahayu Sugiarti, Ya’quban Ananda Gudban, Hery Subiantono, Heri Pudji Utami, Abdul Rahman dan Sukarno (1 berkas perkara session ke II), serta  Sprapto, Sahrawi, Mohan Katelu, Slamet, H.M. Zainuddin AS dan Wiwik Hendri Astuti, satu berkas perkara dan session ke III. Dalam surta putusan Majelis Hakim, para politikus dari beberapa Partai Politik ini dijerat dalam dalam Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 huruf B UU RI 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI  Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP juncto pasal 65 ayat (1) KUHP   
Dalam putusan Majelis Hakim menyatakan, bahwa duit yang diterima para terdakwa yang disebut dengan istilah Uang Pokir dan Uang Sampah pada saat pembahasan Perubahan APBD Kota Malang Tahun Anggaran (TA) 2015 adalah merupakan uang suap dan gratifikasi karena berhubungan dengan jabatan para terdakwa selaku anggota DPRD Kota Malang. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9tgi-Y2mnjIhdq6YVEHABte2Gudj0sDaSn4tqV7lvcGsc1krYwxjdK0yKjBVjsalv_htjtYDH6Fyg1vhc2jTxEhbRqtfwhiFS0oAln4glWoymdE2eFPVPOuCdUSCIRGrJSnlsC1pZx6Y/s1600/Nanda.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="377" data-original-width="640" height="376" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9tgi-Y2mnjIhdq6YVEHABte2Gudj0sDaSn4tqV7lvcGsc1krYwxjdK0yKjBVjsalv_htjtYDH6Fyg1vhc2jTxEhbRqtfwhiFS0oAln4glWoymdE2eFPVPOuCdUSCIRGrJSnlsC1pZx6Y/s640/Nanda.jpg" width="640" /></a></div>
 
Majelis Hakim menjelaskan tentang Pasal yang dijerat terhadap para terdakwa, yaitu Pasal 12 huruh a terkait penerima uang Pokir (pokok pokok pikiran) sebesar Rp15 juta untuk Ketua sedangkan masing-masing anggota Rp12.5 juta atau sejumlah Rp700 juta, yang dihitung 10 persen dari total anggrana Pokir sejumlah Rp9 miliyar, dan uang “Sampah” senilai Rp10 juta untuk masing-masing Ketua, dan anggota Rp5 juta atau totalnya sebesar Rp300 juta, yang diterima  pada Juni 2015, saat pembahasan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015. Selain itu, Majelis Hakim juga menjelaskan tentang Pasal 12 huruf B dalam UU Korupsi terkait penerimaan duit sebesar Rp125 juta untuk Ketua (Ketua dan Wakil Ketua, Ketua Komisi dan Ketua Fraksi), dan Rp100 juta bagi setiap anggota, yang diterima pada sekitar Nopember - Desember 2014 pada saat pembahasan APBD (murni) Kota Malang TA 2015, yang tidak diakui oleh beberapa terdakwa dalam persidangan, pada hal perbuatan para dewan yang terhormat ini bertentangan dengan peraturan yang berlaku tentang MPR, DPD, DPR dan DPRD, maupun tentang pemerintahan yang bersih dari Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN). Majelis Hakim juga menyebutkan, bahwa uang pokir yang yang diterima masing-masing anggota sebesar Rp10 juta menjadi Rp12.5 juta adalah atas usulan terdakwa Ya’quban Ananda Gudban. Dan hal ini sesuai dengan keterangan beberapa saksi dalam persidangan, walaupun terdakwa sendiri tidak mengakuinya. 
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg1WJB8MSY95MA0XIcj0bSxHYHTXudvfMUypLoqzvMlj77erDV5fofM82K1iIShsd5zcMkP3BiRRNzw9OsimGs1kGfByYEBHuCulwg7zTroi6Ny-LlNaAU8oE7v5sewPwSIShFeuLGvHVA/s1600/IMG_20180815_172042.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="485" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg1WJB8MSY95MA0XIcj0bSxHYHTXudvfMUypLoqzvMlj77erDV5fofM82K1iIShsd5zcMkP3BiRRNzw9OsimGs1kGfByYEBHuCulwg7zTroi6Ny-LlNaAU8oE7v5sewPwSIShFeuLGvHVA/s400/IMG_20180815_172042.jpg" width="302" /></a>  
 
Dalam
 putusannya Majelis Hakim menyatakan, bahwa bahwa Terdakwa Rahayu 
Sugiarti, terdakwa Ya’qud Ananda Gudban, terdakwa Hery Subaintono, 
terdakwa Sukarno, terdakwa Heri Puji Utami, dan Terdakwa H. Abd. Rachman
 (juga terdakwa lainnya adkwaan sama) bersama-sama dengan Moch. Arif 
Wicaksono, Wiwik Hendri Astuti, H.M. Zainuddin AS, Mohan Katelu, 
Salamat, Sahrawi, Bambang Sumarto, Suprapto, Abdul Hakim, Sulik 
Lestyowati, Imam Fauzi, Tri Yudiani dan Siful Rusdi, pada tanggal 25 
Juni 2015 sampai dengan tanggal 22 Juli 2015,  Atau setidak tidaknya 
pada suatu waktu di tahun 2015, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum
 Perumahan dan Pengawasan Bangunan (PUPPB) Jalan Bingkil No.1 Kota 
Malang, Kantor DPRD Kota Malang di Jalan Tugu No. 1A Kota Malang dan 
Rumah Dinas Ketua DPRD Kota Malang Jalan Panji Soeroso No. 7 Kota 
Malang, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam 
daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri 
Surabaya yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, 
telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan selaku pegawai 
negeri atau penyelenggara negara yaitu sebagai anggota DPRD Kota Malang 
masa jabatan periode tahun 2014 - 2019, menerima hadiah atau janji yaitu
 menerima uang sebesar Rp700 juta dari Moch. Anton, Cipto Wiyono dan 
Jarot Edy Sulistlyono yang diserahkan melalui Tedy Sujadi Soemama, pada 
hal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut 
diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu
 dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, yaitu para 
terdakwa mengetahui atau patut menduga uang tesebut diberikan agar 
memberikan persetujuan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(P-APBD) Kota Malang Tahun Anggaran (TA) 2015 yang diajukan oleh 
Pemerintah Kota Malang, yang bertentangan dengan kewajiban anggota DPRD 
Kota Malang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 UU RI Nomor
 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
 Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN)  juncto pasal 400 ayat (3) 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, 
DPD, dan SPRD juncto UU RI Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU
 RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan SPRD yang dilakukan 
dengan cara-cara sebagai berikut : 
 
Bahwa
 pada tanggal 25 Juni 2015, bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Kota
 Malang, dilakukan Rapat Paripurna I dengan agenda penyampaian sambutan 
Walikota Malang dalam menghantar Konsep Kesepakatan Bersama antara 
Pemerintah Kota Malang dengan DPRD Kota Malang tentang Kebijakan Umum 
Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan 
APBD TA 2015. Dalam pembahasan tersebut. dibahas juga tentang 
anggaran kegiatan pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD yang 
hasilnya, setiap anggota DPRD mendapatkan anggaran sebesar Rp200 juta 
dimasukkan pada Dinas PUPPB Kota Malang yang seluruhnya sebesar Rp9 
milliar. Terkait anggaran Pokir tersebut, Ketua DPRD Moch. Arief 
Wicaksono mengadakan pertemuan dengan pimpinan DPRD, yaitu terdakwa l 
Rahayu Sugiarti, Wiwik Hendri Astuti, H.M Zainuddin AS dan para Ketua 
Fraksi, yaitu terdakwa II Ya'qud Ananda Gudban, terdakwa III Heri 
Subiantono, terdakwa IV Sukarno, terdakwa V Hery Pudji Astuti, Suprapto,
 Mohan Katelu, Salamet, Sahrawi serta dihadiri Ketua Komisi C Bambang 
Sumarto diruangan Ketua DPRD Kota Malang, terkait usulan kegiatan 
pokok-pokok pikiran yang ada di Dinas PUPPB Kota Malang, dan menyepakati
 bahwa anggota DPRD tidak usah mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang 
berhubungan dengan pekerjaan pokir di Dinas PUPPB yang diusulkan oleh 
Konstituen, dan sebagai penggantinya akan diberikan imbalan fee dengan 
istilah 'uang pokir' dengan besaran 10 persen dari nilai kegiatan 
anggaran pokir atau sebesar Rp 900 juta. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhvpoEXo9H7UYkNALbY1N0B_BWShH0RX_E8Ig3_Y_Af6nyZX65iYCnNiikxaBnAS9ZHM3TEqjZj_nF006IGlIdEBNUaee8qu9Xg-SW7YuUtZPBkVeZNwQ-b5Yt-kd7FDqVBY0llusM6CF0/s1600/A.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="767" data-original-width="1303" height="376" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhvpoEXo9H7UYkNALbY1N0B_BWShH0RX_E8Ig3_Y_Af6nyZX65iYCnNiikxaBnAS9ZHM3TEqjZj_nF006IGlIdEBNUaee8qu9Xg-SW7YuUtZPBkVeZNwQ-b5Yt-kd7FDqVBY0llusM6CF0/s640/A.jpg" width="640" /></a></div>
 
“Pada tanggal 6 Juli 2015, sebelum dimulainya rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Malang dan pendapat Fraksi-fraksi terhadap Konsep Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Malang dan DPRD Kota Malang tentang KUA dan PPAS Perubahan APBD TA 2015, Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arief Wicaksono, terdakwa l Rahayu Sugiarti, Wiwik Hendri Astuti, H.M Zainuddin AS dan para Ketua Fraksi DPRD Kota Malang, yaitu terdakwa Il Ya'qud Ananda Gudban, terdakwa III Heri Subiantono, terdakwa IV Sukarno, terdakwa V Hery Pudji Astuti, Suprapto, Mohan Katelu, Salamet, dan Sahrawi melakukan pertemuan dengan Walikota Malang Moch. Anton, Wakil Walikota Malang Sutiadji, dan Sekretaris Daerah Kota Malang Cipto Wiyono bertempat di ruangan Ketua DPRD Kota Malang,” kata anggota Majelis Hakim Dr. Lufsiana pada saat membacakan pertimbangan dalam surat putusan. Pada pertemuan tersebut, lanjut anggota Majelis Hakim Dr. Lufsiana, Moch. Arief Wicaksono dan Suprapto menjadi juru bicara para Ketua Fraksi yang mewakili seluruh anggota DPRD Kota Malang. meminta kepada Walikota Malang Moch. Anton untuk memberikan uang imbalan fee pembahasan Rancangan Perubahan APBD TA 2015 dengan istilah 'uang pokir' kepada anggota DPRD Kota Malang, agar pembahasan berjalan lancar dan tidak ada halangan dari Anggota DPRD Kota Malang sehingga dapat disetujui. “Atas permintaan tersebut, Moch Anton menyanggupi dengan memerintahkan Cipto Wiyono untuk menyiapkan 'uang pokir' dimaksud. Setelah pertemuan di ruangan Ketua DPRD tersebut, Moch. Arief Wicaksono membicarakan kembali dengan Moch. Anton secara berdua saja, agar Moch. Anton memenuhi permintaan uang oleh anggota DPRD tersebut, dan Moch Anton menyanggupinya,” kata Majelis Hakim kemudian.Majelis Hakim menyebutkan, hal itu disampaikan kepada seluruh anggota DPRD Kota Malang dan seluruh anggota DPRD Malang menyetujuinya. Selanjutnya Cipto Wiyono meminta Jarot Edy sulistyono untuk memerintahkan Teddy Sujada sumama selaku Kepala Bidang PUPPB Kota Malang untuk menemui dirinya. Setelah Teddy Sujada sumama menghadap, Cipto Wiyono meminta Teddy Sujada sumama agar mengumpulkan uang dari para rekanan atau kontraktor pada Dinas PUPPB  Kota Malang sebesar 9p900 juta, yang mana uang sebesar Rp700 juta diserahkan kepada Moch. Arif Wicaksono, dan uang Rp200 juta diserahkan kepada Cipto Wiyono. Atas permintaan tersebut, Teddy Sujada sumama melaporkannya kepada Jarot Edy Sulistyono,  dan diperintahkan untuk melaksanakannya. Setelah uang terkumpul sebesar Rp900 juta, pada tanggal 13 Juli 2015 pagi hari, Teddy Sujada sumama menyerahkan uang pokir kepada Jarot Edy sulistyono di kantor Dinas PUPPB Kota Malang Jalan Bingkil No 1 Kota Malang. Selanjutnya, Jarot Edy Sulistyono melaporkan kepada Cipto Wiyono. “Pada tanggal 14 Juli 2015 sekitar pukul 13.00 WIB, Moch. Arif Wicaksono menghubungi Cipto Wiyono, meminta realisasi uang pokir untuk anggota DPRD Kota Malang, yang kemudian Cipto Wiyono menyampaikan bahwa uang akan segera diserahkan oleh Jarot Edy sulistyono. Sekitar pukul 14.00 WIB, atas perintah Cipto Wiyono, Jarot Edy Sulistyono menghubungi Moch. Arif Wicaksono, menanyakan ke mana penyerahan uang pokir sebesar Rp700 juta. Kemudian Moch.  Arif Wicaksono meminta agar uang Pokir diserahkan di rumah dinasnya Jalan Panji Suroso No 7 Kota Malang dengan terlebih dahulu dipisahkan jatah untuk dirinya sebesar Rp100 juta, dan untuk seluruh anggota DPRD Kota Malang sebesar Rp600 juta dibungkus tersendiri. Kemudian,  pada pukul 14.24 WIB, Moch. Arif Wicaksono menyampaikan kepada Bambang Sumarto,  bahwa uang pokir dari Moch. Anton akan segera diterima,” ungkap Majelis Hakim.Sekitar pukul 15.00 WIB, Jarot Edy Sulistiyono meminta Teddy Sujadi Soemama untuk menyerahkan uang sebesar Rp700 juta kepada Moch. Arief Wicaksono, dan uang sebesar Rp200  juta kepada Cipto Wiyono. Kemudian Tedy Sujadi Soemama menyerahkan uang sebesar Rp700  juta yang terbungkus dalam kardus kepada Moch. Arief Wicaksono dirumah dinasnya, dan Rp200 juta kepada Cipto Wiyono di rumah dinasnya, namun Cipto Wiyono tidak ada sehingga Teddy Sujadi Soemama menyerahkan uang tersebut melalui staff Cipto Wiyono yang berada dirumah dinas. “Setelah mendapat laporan penyerahan "uang pokir", Cipto Wiyono melaporkannya kepada Moch. Anton. Setelah Moch. Arief Wicaksono menerima uang tersebut, Moch. Arief Wicaksono kemudian memberitahukan kepada Suprapto, bahwa uang pokir sebesar Rp700 juta sudah diterima, dan meminta Suprapto datang ke rumah dinasnya. Setelah Suprapto datang, Moch. Arief Wicaksono meminta Suprapto untuk menghubungi para Ketua Fraksi DPRD Kota Malang supaya datang ke rumah dinasnya untuk membagi uang pokir kepada seluruh anggota DPRD Kota Malang, antara lain : Rahayu Sugiarti sebesar Rp17.500.00,;  Ya'qud Ananda Gudban sebesar Rp15.000.000,; Hery Subiantono sebesar Rp15.000.000,; Sukarno sebesar Rp17.500.000,; Heri Pudji Utami sebesar Rp15.000.000,; H. Abd. Rachman sebesar Rp12.500.000,; Moch. Anef Wmaksono sebesar Rp82.500.000,; Wiwik Hendri Astuti sebesar R917 500.000,;  H.M. Zainuddin AS sebesar Rp17.500.000; Mohan Katelu sebesar Rp17.500.000,; Salamet sebesar Rp15.000,; Sahrawl sebesar Rp15.000.000,; Bambang Sumarto sebesar Rp15.000.000,; Suprapto sebesar Rp17.500.000,; Abdul Hakim sebesar Rp17.500.000,; Sullk Lestyowatl sebesar Rp12.500.000,; Imam Fauzi sebesar Rp12.500.000,; Tri Yudlani sebesar Rp15.000.000, dan  Syaiful Rusdi sebesar Rp15.000.000,” beber Majelis Hakim dalam surat usannya. 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgva5yc3-WYOI0fG97UbLrqqKO6enuKGTOx1tt-ihx5MN85bIZVXDn9FrEc6YKYUzIwm3dQJO4qp7ltNfmvorQiKIjSW9j4z4LBKpCqkF8zp5xRVxXSN7nR6yjHT9fV0l1xsCReDWD9_Ko/s1600/IMG_20180815_174718.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="485" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgva5yc3-WYOI0fG97UbLrqqKO6enuKGTOx1tt-ihx5MN85bIZVXDn9FrEc6YKYUzIwm3dQJO4qp7ltNfmvorQiKIjSW9j4z4LBKpCqkF8zp5xRVxXSN7nR6yjHT9fV0l1xsCReDWD9_Ko/s400/IMG_20180815_174718.jpg" width="302" /></a></div>
Majelis
 Hakim menyatakan, bahwa setelah para terdakwa dan anggota DPRD Kota 
Malang lainnya menerima uang tersebut, proses pembahasan Perubahan APBD 
Kota Malang TA 2015 berjalan lancar tanpa ada hambatan dari para anggota
 DPRD Kota Malang. Sehingga pada tanggal 22 Juli 2015, dapat 
dilaksanakan kegiatan penyampaian Pendapat Akhir Fraksi DPRD Kota Malang
 terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pembahan APBD TA 2015 
yang pada pokoknya, menyetujui Rancangan Perubahan APBD TA 2015 menjadi 
APBD-P TA 2015 Kota Malang sebagaimana dituangkan dalam Keputusan DPRD 
Kota Malang Nomor:  188.4/48/35.73.201/2015 tanggal 22 Juli 2015 tentang
 Persetujuan Penetapan Recangan Peraturan Daerah Kota Malam Tentang 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Beianja Dumh Tahm Anggaran 2015 yang 
ditandatangani oleh Moch. Arief Wicaksono selaku Ketua DPRD Kota Malang. 
<div style="text-align: left;">
 </div>
<div style="text-align: left;">
Bahwa
 para terdakwa mengetahui atau patut diduga, bahwa uang tersebut 
diberikan agar memberikan pemetujuan terhadap usulan Perubahan APBD 
Pemerintah Kota Malang TA 2015,  yang bertentangan dengan kewajiban para
 terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 UU RI Nomor 28 
Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) juncto Pasal 400 ayat (3) UU RI Nomor
 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD juncto UU RI Nomor 42 
Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, 
DPR, DPD dan DPRD. </div>
<div style="text-align: left;">
 </div>
“Perbuatan
 para terdakwa merupakan tindak pidana, sebagaimana diatur dan diancam 
dalam  Pasal 12 huruf a (atau pasal 11) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah 
dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 
ayat (1) ke-1 KUHP,” ucap Majelis Hakim. 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjIV_z2oLtyMiw9y3G76R-p-zFkBMo6kABsQ9IEY34313I_nGp4aVw3-2fcQsVG2OPUFo8B6RxMLWVxqySomeIy8h3u-Th4hkgpDq7F8Hm2h-jWAs_vr6BxHDA7I5e20loF_bb73Gr4GPc/s1600/C.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="766" data-original-width="1301" height="376" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjIV_z2oLtyMiw9y3G76R-p-zFkBMo6kABsQ9IEY34313I_nGp4aVw3-2fcQsVG2OPUFo8B6RxMLWVxqySomeIy8h3u-Th4hkgpDq7F8Hm2h-jWAs_vr6BxHDA7I5e20loF_bb73Gr4GPc/s640/C.jpg" width="640" /></a></div>
<div style="text-align: left;">
Selain suap,  para terdakwa juga dijerat tentang penerimaan Gratifikasi Majelis Hakim juga menjerat para terdakwa selaku anggota DPRD Kota Malang ini, telah menerima gratifikasi berupa uang “sampah” sebesar Rp300 juta. Dan uang itu tidak hanya diterima oleh terdakwa, melainkan seluruh Anggota DPRD Kota Malang dalam pembahasan persetujuan pelaksanaan proses Investasi pembangunan dan pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Kota Malang, berupa tanah yang difungsikan sebagai Tempat Pembuangan Akhir  (TPA) Supit Urang sebesar Rp300 juta, dan penerimaan uang pada tahun 2014 dalam pembahasan APBD Kota Malang TA 2015 sebesar Rp5.5 milliar </div>
<div style="text-align: left;">
 </div>
<div style="text-align: left;">
Majelis Hakim dalam surat putusannya mengungkapkan, bahwa dalam rentang waktu antara bulan September 2014 sampai dengan bulan Juli 2015,  bertempat di Kantor DPRD Kota Malang di Jalan Tugu No. 1A Kota Malang, para tendakwa telah menenema uang sebesar Rp5.500.000.000 (Lima milyar Lima ratus juta rupiah) pada saat  pembahasan APBD Kota Malang Tahun Anggaan 2015, Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arief Wicaksono kemudian membagikannya kepada 45 (Empat puluh lima) anggota DPRD Kota Malang Mulai: para Ketua Fraksi. diantaranya ; </div>
<div style="text-align: left;">
 </div>
<div style="text-align: left;">
1. Terdawak I Rahayu Sugiarti ”besar Rp125 000000 2. Terdakwa II Ya’qud Ananda Gudban sebesar Rp125.000.000 3. Terdakwa III Hery Sublantono sebesar Rp125.000.000 4. Terdakwa IV Sukarno sebesar Rp125.000.000 5. Terdakwa V Heri Pudji Utami sebesar Rp110.000.000 6. Terdakwa VI H. Abd. Rachman sebesar Rp100.000.000 7. Moch Anef Wicaksono sebesar Rp125.000.000 8. Wiwik Hendri Astuti sebesar Rp125.000.000 9. H.M. Zainuddin AS sebesar Rp125.000.000 10. Mohan Katelu sebesar Rp125 000.000 11. Salamat sebesar Rp125.000.000 12. Sahrawi sebesar Rp125.000 000 13. Bambang Sumarto sebesar Rp100.000.000 14. Suprapto sebesar Rp100.000.000 15. Abdul Hakim sebesar Rp100.000.000 16. Sulik Lestyowati sebesar Rp100.000.000 17. Imam Fauzi sebosar Rp100.000.000 18. Tri Yudiani  sebesar Rp100 juta 19. Syaiful Rusdi sebesar Rp100 juta,Selain itu, Majelis Hakim juga membeberkan tentang penerimaan uang sampah oleh anggota DPRD Kota Malang sebesar Rp300 juta pada saat pembahasan persetujuan pelaksanaan proses Investasi pembangunan dan pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Kota Malang, berupa tanah yang difungsikan sebagai Tempat Pembuangan Akhir  (TPA) Supit Urang yang diterima Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arief Wicaksono untuk kemudian dibagikan kepada 45 (Empat puluh Lima) anggota DPRD Kota Malang melaiui para Ketua Fraksi, diantaranya : 1. Terdakwa I Rahayu Sugiarti sebesar Rp10.000.000 2. Terdakwa ll Ya’qud Ananda Gudban sebesar Rp10.000.000 3. Terdakwa III Hery Subiantono sebesar Rp10.000.000 4. Terdakwa IV Sukarno sebesar Rp10.000.000 5. Terdakwa V Heri Pudji Utami sebesar Rp10.000.000 6. Terdakwa VI H. Abd. Rachman sebesar Rp10.000 7. Moch Arief Wicaksono sebesar Rp25.000.000 8. Wiwik Hendri Astuti sebesar Rp10.000.000 9. H.M. Zainuddin AS sebesar Rp10.000.000 10. Mohan Katelu sebesar Rp10.000.000 11. Salamet sebesar Rp10.000.000 12. Sahrawi sebesar Rp10.000.000 13. Bambang Sumarto sebesar Rp5.000.000 14. Suprapto sebesar Rp5.000.000 15. Abdul Hakim sebesar Rp5.000.000 16. Sullk Lestyowati sebesar Rp5.000.000 17. Imam Fauzi sebesar Rp5.000.000 18. Tn Yudianl sebesar Rp5.000.000 19. Syaiful Rusdi sebesar Rp5.000.000</div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_cHO8QW9fgcasSqQL4GMBTiP21SaXyb97zVrtNhXSwuhSQY3JEBSAnSeanrgW98LkPPndwuSsbmNv9YEJP8nEYxyiaeZcnCHqjYRAuAkFPRnX8bDYTbCHkU-kmrnAfkTfyAd3teelLXE/s1600/Terpidana+5+tahun+penjara+mantan+Ketua+DPRD+Kota+Malang+Moch.+Arif+Wicaksono+saat+menjadi+saksi+untuk+18+terdakwa+selaku+anggota+DPRD+Kota+Malang+periode+2014+-+2019.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_cHO8QW9fgcasSqQL4GMBTiP21SaXyb97zVrtNhXSwuhSQY3JEBSAnSeanrgW98LkPPndwuSsbmNv9YEJP8nEYxyiaeZcnCHqjYRAuAkFPRnX8bDYTbCHkU-kmrnAfkTfyAd3teelLXE/s640/Terpidana+5+tahun+penjara+mantan+Ketua+DPRD+Kota+Malang+Moch.+Arif+Wicaksono+saat+menjadi+saksi+untuk+18+terdakwa+selaku+anggota+DPRD+Kota+Malang+periode+2014+-+2019.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terpidana 5 tahun penjara mantan Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arif Wicaksono saat menjadi saksi untuk 18 terdakwa selaku anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019</td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: left;">
“Bahwa para terdakwa, sejak menerima uang tersebut diatas tidak melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai dengan batas waktu 30 (Tiga puluh) hari kerja,  sebagaimana yang dipersyaratkan dalam UU RI Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  padahal penerimaan itu tidak ada alasan yang sah menurut hukum,” kata Majelis Hakim. Majelis Hakim menyatakan, bahwa perbuatan para terdakwa menerima gratifikasi dalam bentuk uang tersebut, haruslah dianggap suap karena berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban, atau tugas para terdakwa selaku Penyelenggara Negara, yaitu sebagai anggota DPRD Kota Malang. Hal mana bertentangan dengan kewajiban para terdakwa selaku anggota DPRD Kota Malang periode tahun 2014 2019 sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), pasal 5 angka 4, Pasal 400 ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, juncto UU RI Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Majelis Hakim pun menolak pembelaan para terdakwa maupun melalui Penasehat Hukum masing-masing terdakwa. Dan sebaliknya, Majelis Hakim setuju atas surat dakwaan JPU KPK. Sehingga para terdakwa haruslah di hukum sesuai dengan perbuatannya. Dalam surat putusannya Majelis Hakim menyatakan, selain menghukum pidana pokok (pidana badan), para terdakwa juga di hukum dengan pidana tambahan berupa mengembalikan seluruh uang yang diterima para terdakwa sesuai dengan dakwaan JPU KPK, serta pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan Publik yang diselenggarakan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku (hak Politik) masing-masing selama 3 tahun. Dan Majelis Hakim pun mempertimbangkan, terkait uang yang diterima para terdakwa yang sudah dikemabalikan seluruhnya melalui KPK sehingga, kecuali terdakwa Sulik Lestyowati, Bambang Sumartono dan Ya’quban Ananda Gudban yang tidak menegembalikan. Dan Majelis Hakim menyatakan dalam putusannya, bahwa duit yang dikembalikan para terdakwa ini untuk disetorkan oleh KPK ke Kas Pemkot Kota Malang. “Mengadili : Menyatakan terdakwa Sulik Lestyowati, Abd. Hakim, Bambang Sumartono, Imam Fauzi, Syaiful Rusdi dan Tri Yudiani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum telah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan pertama (Pasal 12 huruf a) dan dakwaan ke- 2 (kedua, Pasal 12 huruf B) UU RI 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI  Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP juncto pasal 65 ayat (1) KUHP,” ucap Ketua Majelis Hakim Cokorda. Ketua Majelis Hakim melanjutkan, “Menghukum terdakwa Sulik Lestyowati dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 8 bulan, denda sebesar Rp200 juta. Bilamana terdakwa tidak membayar maka diganti dengan kurungan selama 1 bulan. Menghukum terdakwa Sulik Lestyowati untuk membayar uang pengganti yang seluruhnya sebesar Rp150 juta. Bilamana terdakwa tidak membayar dalam 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bedandanya akan rampas oleh Jaksa. Apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan,” ucap Ketua Majelis Hakim dalam putusannya. Hukuman yang sama dengan terdakwa Sulik Lestyowati, juga dijatuhkan Majelis Hakim terhadap terdakwa Bambang Sumartono dan Ya’quban Ananda Gudban. Hukuman ini jauh lebih ringan dari tuntutan JPU KPK yang masing-masing ke- 3 terdakwa selama 7 tahun. Sementara terdakwa Abd. Hakim, Imam Fauzi, Syaiful Rusdi, Tri Yudiani, Rahayu Sugiarti, Hery Subiantono, Heri Pudji Utami, Abdul Rahman, Sukarno, Sprapto, Sahrawi, Mohan Katelu, Slamet, H.M. Zainuddin AS dan Wiwik Hendri Astuti juga di hukum lebih ringan dari tuntuntan JPU KPK (lihat tabel). Atas putusan Majelis Hakim, 15 terdakwa maupun JPU KPK menerima. Sedangkan 3 terdakwa yaitu Sulik Lestyowati, Bambang Sumartono dan Ya’quban Ananda Gudban mengatakan pikir-pikir, begitu juga dengan JPU KPK. “Terkait terdakwa Sulik Lestyowati, Bambang Sumartono dan Ya’quban Ananda Gudban kami pikir-pikir,” kata JPU KPK Burhanuddin kepada Majelis Hakim. Sesuai persidangan, JPU KPK Burhanuddin menjelaskan kepada media ini terkait putusan Majelis Hakim terhadap terdakwa Sulik Lestyowati, Bambang Sumartono dan Ya’quban Ananda Gudban, JPU KPK masih pikir-pikir selama 7 hari dan akan berkoordinasi dengan seluruh Tim. Alasannya, karena putusan Majelis Hakim jauh dari tuntutan. “Kami masih pikir-pikir selama 7 hari, dan akan berkoordinasi dengan seluruh Tim. Karena  putusan Majelis Hakim jauh dari tuntutan kami yaitu 7 tahun penjara,” ujar JPU KPK Burhanuddin. Tekait 3 anggota DPRD Kota Malang yang belum ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini, diantaranya Subur Triyono yang saat ini sebagai Calon Anggota DPR RI dari Partai Hanura Dapil Banyuwangi, JPU KPK Burhanuddin mengatakan, masih menunggu proses persidangan dengan 22 tersangka, di mana 10 diantaranya tinggal menunggu jadwal persidangan. “Ini kan masih ada yang 22 orang, 10 sudah kita limpahkan dan tinggal menunggu sidang, dan yang 12 lagi tak akan lama lagi akan kita limpahkan. Jadi kita liha dari persidangan nanti,” ucap JPU KPK Burhanuddin. (Rd1)</div>

News Tipikor 18 Anggota DPRD Kota Malang Dipidana Penjara 4.1 - 4.8 Thn

berita korupsi .co - Rabu, 19 Desember 2018, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menyatakan, bahwa 18 terdakwa (masing-masing 6 t...

Terbukti Menerima Suap dan Gratifikasi, Mantan Calon Wali Kota Malang Divonis 4.8 Tahun Penjara

23.17 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjlQrfTKt5BgXNZbpw3T9aNlsl9RmWNtJ4Lvj8xVFEVGm6J93UBLw-D50SntJ0K7BEAl8qZk6ihx17JJpNPfUd_fujb8hRJh29-LLUFzOqDgjJuex_l_FRqNZgr-pG6eouAX90rPnRfr1A/s1600/IMG_20180815_170558.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1049" data-original-width="768" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjlQrfTKt5BgXNZbpw3T9aNlsl9RmWNtJ4Lvj8xVFEVGm6J93UBLw-D50SntJ0K7BEAl8qZk6ihx17JJpNPfUd_fujb8hRJh29-LLUFzOqDgjJuex_l_FRqNZgr-pG6eouAX90rPnRfr1A/s1600/IMG_20180815_170558.jpg" /></a></div>
beritakorupsi.co - Ya’qud Ananda Gudban, sebelumnya adalah anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019 sebagai Ketua Fraksi Hanura - PKS, yang kemudian mencalonkan Wali Kota Malang untuk periode 2018 - 2024 dalam Pilkada serentak yang berlangsung pada tanggal 27 Juni 2018 lalu, namun wanita cantik ini terjerat dalam kasus Korupsi suap dan Gratifikasi bersama seluruh anggota DPRD Kota Malang lainnya saat pembahasambahasan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015 lalu, dan dinyatakan terbukti bersalah sehingga wanita yang akrab dipanggil Nanda ini pun divonis pidana penjara selama 4 tahun dan 8 bulan, serta hukuman pidana tambahan berupa pengembalian uang suap dan gratifikasi yang diterimanya sebesar Rp150 juta dan pencabutan hak politiknya selama 3 tahun setelah selesai menjalani hukuman pokok. Putusan itu dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya (Rabu, 19 Desember 2018),  dengan Ketua Majelis Hakim Cokorda Gede Arthana., SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim Anggota (Ad Hoc) Samhadi., SH., MH dan Dr. Lufsiana, dengan dihadiri Tim JPU KPK Burhanuddin, Arif Suhermanto dkk.  Sementara para terdakwa didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya masing-masing diantanya  Fatra M. Zein dkk dari Jakarta sebagai PH terdakwa Ya’qud Ananda Gudban. Sidang yang berlangsung dalam III session, masing-masing sebanyak 6 terdakwa dalam 1 berkas perkara yang sama, Majelis Hakim juga menjatuhkan hukuman pidana penjara  terhadap 17 terdakwa lainnya yang juga selaku anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019, diantaranya Terdakwa Sulik Lestyowati, Abd. Hakim, Bambang Sumarto, Imam Fauzi, Syaiful Rusdi dan Tri Yudiani (1 berkas perkara ) sidang session I. Dalam session ke II, dengan terdakwa Rahayu Sugiarti, Ya’quban Ananda Gudban, Hery Subiantono, Heri Pudji Utami, Abdul Rahman dan Sukarno (1 berkas perkara). Dan Sesion ke III adalah terdakwa Sprapto, Sahrawi, Mohan Katelu, Slamet, H.M. Zainuddin AS dan Wiwik Puji Astuti, satu berkas perkara. Dalam persidangan sejak awal pada tanggal 15 Agustus 2018, terdakwa Ya’quban Ananda Gudban menolak dakwaan Jaksa. Bahkan terdakwa selaku mantan calon Wali Kota Malang ini bersumpah dengan meletakkan Al’Qur'an di atas kepalanya dan mengatakan tidak menerima uang apapun. Namun apapun kata terdakwa, putusan Majelis Hakim adalah berdasarkan fakta-fakta persidangan dan keyakinan Majelsi Hakim sendiri. Dalam putusan Majelis Hakim menyebutkan, bahwa uang pokir sebesar Rp12.5 juta setiap anggota Dewan adalah atas usulan terdakwa Ya’qud Ananda Gudban. Putusan Majelis Hakim ini sama dengan keterangan saksi dalam persidangan. Walu dalam persidangan, terdakwa tak mengakuinya. Bahkan terdakwa mengatakan tidak menerima uang apapun dengan meletakkan Al’Qur'an di atas kepalanya. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEinEGo3CmiPOv0w9lpA0B-IrB-aAwQ5q8VlTeDpFe0p20-XhUv5knMqtNYcXKLWBwHRF3gE4secpuaZSxBvratFcQCBqWlw3a9ZxI88zuNExQr6PmMiJvoqMJ_oVcJH4TiGcsgS0Nr6LQs/s1600/IMG20180912195222.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEinEGo3CmiPOv0w9lpA0B-IrB-aAwQ5q8VlTeDpFe0p20-XhUv5knMqtNYcXKLWBwHRF3gE4secpuaZSxBvratFcQCBqWlw3a9ZxI88zuNExQr6PmMiJvoqMJ_oVcJH4TiGcsgS0Nr6LQs/s640/IMG20180912195222.jpg" width="640" /></a></div>
 
Majelis Hakim menyatakan, bahwa penerimaan uang oleh para terdakwa berkaitan dengan kedudukannya sebagai anggota DPRD Kota Malang pada saat pembahasan Perubahan APBD Kota Malang haruslah dianggap suap dan gratifikasi karena terdakwa tidak melaporkannya ke KPK dalam kurun waktu 30 hari sesuai dengan Undang-Undang. Tedakwa Ya’qud Ananda Gudban pun dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bdersalah menurut hukum sebagaimana dalam dakwaan kesatu yaitu Pasal 12 huruf a dan dakwaan kedua Pasal 12 huruf B UU RI 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI  Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP juncto pasal 65 ayat (1) KUHP. “Mengadili ; Menyatakan terdakwa Ya’qud Ananda Gudban terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum telah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan pertama (Pasal 12 huruf a) dan dakwaan ke- 2 (kedua, Pasal 12 huruf B) UU RI 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI  Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP juncto pasal 65 ayat (1). ucap Ketua Majelis Hakim Cokorda, Rabu, 19 Desember 2018 Ketua Majelis Hakim melanjutkan, “Menghukum terdakwa Ya’qud Ananda Gudban dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 8 bulan, denda sebesar Rp200 juta. Bilamana terdakwa tidak membayar maka diganti dengan kurungan selama 1 bulan. Menghukum terdakwa Ya’qud Ananda Gudban untuk membayar uang pengganti yang seluruhnya sebesar Rp150 juta. Bilamana terdakwa tidak membayar dalam waktu 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bedandanya akan rampas oleh Jaksa. Apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan,” ucap Ketua Majelis Hakim dalam putusannya. Ke- 18 terdakwa ini sama-sama dianggap bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaiamana dalam dakwaan kesatu dan kedua, yaitu Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 huruf B UU RI 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI  Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP juncto pasal 65 ayat (1) Para terdakwa di pidana penjara antara 4 tahun dan 1 bulan hingga 4 tahun dan 8 bulan. Hukuman pidana tambahan juga dijatuhkan Majelis Hakim terhadap semua para terdakwa, yaitu dengan mengembalikan uang yang diterimanya. Selain itu, para terdakwa juga di hukum berupa pencabutan hak politiknya masing-masing selama 3 tahun setelah selesai menjalani pidana pokok (lihat tabel). 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwxh8oXdWER65oypEs7HWrB7d9v7UGjRE9H8dBeFZynbPiU4c3JQmYSv3WHpU0499i230yN74AascdTrYY-mt0FojXT8m2SSlSz5_tC_uc9PFpwdXfHTpG8DfODAABp-_5u7FEkhyphenhyphenEHPc/s1600/Nanda.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="767" data-original-width="1303" height="376" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwxh8oXdWER65oypEs7HWrB7d9v7UGjRE9H8dBeFZynbPiU4c3JQmYSv3WHpU0499i230yN74AascdTrYY-mt0FojXT8m2SSlSz5_tC_uc9PFpwdXfHTpG8DfODAABp-_5u7FEkhyphenhyphenEHPc/s640/Nanda.jpg" width="640" /></a></div>
Atas putusan Majelis Hakim, 3 dari 18 terdakwa mengatakan pikir-pikir, begitu juga dengan JPU KPK. Sementara 15 terdakwa lainnya menerima dan telah mengembalikan seluruh uang yang diterimanya melalui KPK pada saat proses peridangan berlangsung. Pada hal sebelumnya, tak satu pun para terdakwa ini yang mengakui telah menerima uang pokir, karena para terdakwa mengatakan bahwa itu adalah uang rezki dari Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arif Wicaksono yang sudah divonis pidana penjara selama 5 tahun pada persidangan sebelumnya. Sementara dalam surat tuntutan JPU KPK terhadap terdakwa Ya’qud Ananda Gudban menyebutkan, terkait pembahasan Perunahan APBD Kota Malang Tahun Anggaran (TA) 2015 lalu, dan penerimaan uang Pokir sebesar Rp15 juta dan uang sampah Rp10 jta pada pembahasan Perubahan APBD Kota Malang Tahun Anggaran (TA) 2015, pada Juni - Juli 2015, serta uang 1 (satu) persen dari total anggaran APBD Kota Malang TA 2017 yang masing-masing Ketua sebesar Rp125 juta, sedangkan untuk setiap anggota sejumlah Rp100 juta, pada saat pembahasan APBD Kota Malang TA 2015, pada November - Desembaer 2014. Dihadapan Majelis Hakim, JPU KPK membeberkan dalam surat tuntutannya, sedikitnya 10 (sepuluh) kesalahan terdakwa Ya’quban Ananda Gudban diantaranya, berupa  hasil percakapan antara terdakwa dengan Wali Kota Malang Moch. Anton, Jarot Edi Sulistiyono selaku Kepala Dinas PU yang dalam percakapan tersebut membahas Pokir dan percepatan pembahasan Perubahan APBD. Percakapan terdakwa dengan Sekda Kota Malang Cipto Wiyono dengan sebutan “synk”  oleh Cipto, termasuk ATM milik Cipto Wiyono yang dipakai oleh terdakwa.  Bahkan dalam surat tuntutan JPU KPK ini juga dijelaskan, adanya pertemuan antara terdakwa dengan Cipto Wiyono disalah satu tempat di Kota malang. Selain itu, JPU KPK juga menjelaskan beberapa keterangan saksi yang juga terdakwa, yakni Wiwit Puji Astuti yang menjelaskan bahwa terdakwalah yang mengusulkan uang pokir menjadi Rp12.5 juta untuk setiap anggota yang semula oleh Ketua DPRD Moch. Arif Wicaksono sebesar Rp10 juta untuk masing-masing Dewan. Sedangkan keterangan Rahayu Sugiarti dan Bambang Sumarto, yang pada intinya menjelaskan bahwa terdakwa hadir pada saat pertemuan informal membahasan Pokir antara Ketua DPRD Moch. Arif Wicaksono dengan para Ketua Fraksi dan Ketua Komisi diruang kerja Ketua DPRD. Dalam surat tuntutan JPU KPK mengatakan, bahwa terdakwa tidak mengakui haruslah dikesampingkan. Sehingga atas perbuatan terdakwa, JPU KPK menuntutnya dengan pidana penjara selama 7 tahun dan pencabutan hak melih dan dipilih dalam jabatan Publik yang diselnggarakan oleh pemerintah selama 5 tahun setelah terdakwa selesai menjalani hukuman pokok. Dalam surat tuntutan JPU KPK dijelaskan, bahwa terdakwa I Rahayu Sugiarti, terdakwa II Ya’qud Ananda Gudban, terdakwa III Hery Subaintono, terdakwa IV Sukarno, terdakwa V Heri Puji Utami, dan Terdakwa VI H. Abd. Rachman (juga terdakwa lainnya dalam sidang session ke II dan ke III) bersama-sama dengan Moch. Arif Wicaksono, Wiwik Hendri Astuti, H.M. Zainuddin AS, Mohan Katelu, Salamat, Sahrawi, Bambang Sumarto, Suprapto, Abdul Hakim, Sulik Lestyowati, Imam Fauzi, Tri Yudiani dan Siful Rusdi, pada tanggal 25 Juni 2015 sampai dengan tanggal 22 Juli 2015. Atau setidak tidaknya pada suatu waktu di tahun 2015, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (PUPPB) Jalan Bingkil No.1 Kota Malang, Kantor DPRD Kota Malang di Jalan Tugu No. 1A Kota Malang dan Rumah Dinas Ketua DPRD Kota Malang Jalan Panji Soeroso No. 7 Kota Malang, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu sebagai anggota DPRD Kota Malang masa jabatan periode tahun 2014 - 2019, menerima hadiah atau janji yaitu menerima uang sebesar Rp700 juta dari Moch. Anton, Cipto Wiyono dan Jarot Edy Sulistlyono yang diserahkan melalui Tedy Sujadi Soemama, pada hal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, yaitu para terdakwa mengetahui atau patut menduga uang tesebut diberikan agar memberikan persetujuan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kota Malang Tahun Anggaran (TA) 2015 yang diajukan oleh Pemerintah Kota Malang, yang bertentangan dengan kewajiban anggota DPRD Kota Malang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 UU RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN)  juncto pasal 400 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan SPRD juncto UU RI Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan SPRD yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : “Pada tanggal 25 Juni 2015, bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Kota Malang, dilakukan Rapat Paripurna I dengan agenda penyampaian sambutan Walikota Malang dalam menghantar Konsep Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Malang dengan DPRD Kota Malang tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD TA 2015,” ucap JPU KPK 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjkzy4h63vXYmEkfpa5jlajmDrLQ1Y8-XZrImPrRSKSHXEUKgiG7cLdpp8-QtrPovjTwbD909uWVKwHqdA_ADT9WRCS3ESa8hsOEHy_cVe8eMDJWyFnwXLtE8tp1lgbWNodDwBETX8RoW0/s1600/Sulik.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="766" data-original-width="1299" height="376" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjkzy4h63vXYmEkfpa5jlajmDrLQ1Y8-XZrImPrRSKSHXEUKgiG7cLdpp8-QtrPovjTwbD909uWVKwHqdA_ADT9WRCS3ESa8hsOEHy_cVe8eMDJWyFnwXLtE8tp1lgbWNodDwBETX8RoW0/s640/Sulik.jpg" width="640" /></a></div>
Dalam pembahasan tersebut, dibahas juga tentang anggaran kegiatan pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD yang hasilnya, setiap anggota DPRD mendapatkan anggaran sebesar Rp200 juta dimasukkan pada Dinas PUPPB Kota Malang yang seluruhnya sebesar Rp9 milliar. Terkait anggaran Pokir tersebut, Ketua DPRD Moch. Arief Wicaksono mengadakan pertemuan dengan pimpinan DPRD, yaitu terdakwa l Rahayu Sugiarti, Wiwik Hendri Astuti, H.M Zainuddin AS dan para Ketua Fraksi, yaitu terdakwa II Ya'qud Ananda Gudban, terdakwa III Heri Subiantono, terdakwa IV Sukarno, terdakwa V Hery Pudji Astuti, Suprapto, Mohan Katelu, Salamet, Sahrawi serta dihadiri Ketua Komisi C Bambang Sumarto diruangan Ketua DPRD Kota Malang, terkait usulan kegiatan pokok-pokok pikiran yang ada di Dinas PUPPB Kota Malang, dan menyepakati bahwa anggota DPRD tidak usah mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan pekerjaan pokir di Dinas PUPPB yang diusulkan oleh Konstituen, dan sebagai penggantinya akan diberikan imbalan fee dengan istilah 'uang pokir' dengan besaran 10 persen dari nilai kegiatan anggaran pokir atau sebesar Rp 900 juta. “Pada tanggal 6 Juli 2015, sebelum dimulainya rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Malang dan pendapat Fraksi-fraksi terhadap Konsep Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Malang dan DPRD Kota Malang tentang KUA dan PPAS Perubahan APBD TA 2015, Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arief Wicaksono, terdakwa l Rahayu Sugiarti, Wiwik Hendri Astuti, H.M Zainuddin AS dan para Ketua Fraksi DPRD Kota Malang, yaitu terdakwa Il Ya'qud Ananda Gudban, terdakwa III Heri Subiantono, terdakwa IV Sukarno, terdakwa V Hery Pudji Astuti, Suprapto, Mohan Katelu, Salamet, dan Sahrawi melakukan pertemuan dengan Walikota Malang Moch. Anton, Wakil Walikota Malang Sutiadji, dan Sekretaris Daerah Kota Malang Cipto Wiyono bertempat di ruangan Ketua DPRD Kota Malang,” kata JPU KPK Pada pertemuan tersebut, Moch. Arief Wicaksono dan Suprapto menjadi juru bicara para Ketua Fraksi yang mewakili seluruh anggota DPRD Kota Malang. meminta kepada Walikota Malang Moch. Anton untuk memberikan uang imbalan fee pembahasan Rancangan Perubahan APBD TA 2015 dengan istilah 'uang pokir' kepada anggota DPRD Kota Malang, agar pembahasan berjalan lancar dan tidak ada halangan dari Anggota DPRD Kota Malang sehingga dapat disetujui. “Atas permintaan tersebut, Moch Anton menyanggupi dengan memerintahkan Cipto Wiyono untuk menyiapkan 'uang pokir' dimaksud. Setelah pertemuan di ruangan Ketua DPRD tersebut, Moch. Arief Wicaksono membicarakan kembali dengan Moch. Anton secara berdua saja, agar Moch. Anton memenuhi permintaan uang oleh anggota DPRD tersebut, dan Moch Anton menyanggupinya,” kata JPU KPK JPU KPK menyebutkan, hal itu disampaikan kepada seluruh anggota DPRD Kota Malang dan seluruh anggota DPRD Malang menyetujuinya. Selanjutnya Cipto Wiyono meminta Jarot Edy sulistyono untuk memerintahkan Teddy Sujada sumama selaku Kepala Bidang PUPPB Kota Malang untuk menemui dirinya. Setelah Teddy Sujada sumama menghadap, Cipto Wiyono meminta Teddy Sujada sumama agar mengumpulkan uang dari para rekanan atau kontraktor pada Dinas PUPPB  Kota Malang sebesar 9p900 juta, yang mana uang sebesar Rp700 juta diserahkan kepada Moch. Arif Wicaksono, dan uang Rp200 juta diserahkan kepada Cipto Wiyono. “Pada tanggal 14 Juli 2015 sekitar pukul 13.00 WIB, Moch. Arif Wicaksono menghubungi Cipto Wiyono, meminta realisasi uang pokir untuk anggota DPRD Kota Malang, yang kemudian Cipto Wiyono menyampaikan bahwa uang akan segera diserahkan oleh Jarot Edy sulistyono. Sekitar pukul 14.00 WIB, atas perintah Cipto Wiyono, Jarot Edy Sulistyono menghubungi Moch. Arif Wicaksono, menanyakan ke mana penyerahan uang pokir sebesar Rp700 juta. Kemudian Moch.  Arif Wicaksono meminta agar uang Pokir diserahkan di rumah dinasnya Jalan Panji Suroso No 7 Kota Malang dengan terlebih dahulu dipisahkan jatah untuk dirinya sebesar Rp100 juta, dan untuk seluruh anggota DPRD Kota Malang sebesar Rp600 juta dibungkus tersendiri. Kemudian,  pada pukul 14.24 WIB, Moch. Arif Wicaksono menyampaikan kepada Bambang Sumarto,  bahwa uang pokir dari Moch. Anton akan segera diterima,” ungkap JPU KPK Sekitar pukul 15.00 WIB, Jarot Edy Sulistiyono meminta Teddy Sujadi Soemama untuk menyerahkan uang sebesar Rp700 juta kepada Moch. Arief Wicaksono, dan uang sebesar Rp200  juta kepada Cipto Wiyono. Kemudian Tedy Sujadi Soemama menyerahkan uang sebesar Rp700  juta yang terbungkus dalam kardus kepada Moch. Arief Wicaksono dirumah dinasnya, dan Rp200 juta kepada Cipto Wiyono di rumah dinasnya, namun Cipto Wiyono tidak ada sehingga Teddy Sujadi Soemama menyerahkan uang tersebut melalui staff Cipto Wiyono yang berada dirumah dinas. “Setelah mendapat laporan penyerahan "uang pokir", Cipto Wiyono melaporkannya kepada Moch. Anton. Setelah Moch. Arief Wicaksono menerima uang tersebut, Moch. Arief Wicaksono kemudian memberitahukan kepada Suprapto, bahwa “uang pokir" sebesar Rp700 juta sudah diterima, dan meminta Suprapto datang ke rumah dinasnya. Setelah Suprapto datang, Moch. Arief Wicaksono meminta Suprapto untuk menghubungi para Ketua Fraksi DPRD Kota Malang supaya datang ke rumah dinasnya untuk membagi “uang pokir” kepada seluruh anggota DPRD Kota Malang. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjyTsR5RAWikZO9DUthIZMq6pEYkw7FXF038C7pr9dmE6x-4iMNh_gHN152zt8vhrUB3Wwh2JxHXbr5T_j6QJ4dY0p-VbQ1wtpWS8Ikhs2SJDkLLX-_NVAYUQS4u5SDKJ72KfOUm7j6rnM/s1600/C.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="766" data-original-width="1301" height="376" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjyTsR5RAWikZO9DUthIZMq6pEYkw7FXF038C7pr9dmE6x-4iMNh_gHN152zt8vhrUB3Wwh2JxHXbr5T_j6QJ4dY0p-VbQ1wtpWS8Ikhs2SJDkLLX-_NVAYUQS4u5SDKJ72KfOUm7j6rnM/s640/C.jpg" width="640" /></a></div>
Dalam surat tuntutan JPU KPK disebutkan nama-nama para anggota dewan yang menerima uang Pokir itu adalah : 1. terdakwa I Rahayu Sugiarti sebesar Rp17.500.00,;  2. Terdakwa II Ya'qud Ananda Gudban sebesar Rp15.000.000,; 3. Terdakwa III Hery Subiantono sebesar Rp15.000.000,; 4. Terdakwa IV Sukarno sebesar Rp17.500.000,; 5. Terdakwa V Heri Pudji Utami sebesar Rp15.000.000,; 6. Terdakwa VI H. Abd. Rachman sebesar Rp12.500.000,; 7. Moch. Anef Wmaksono (divonis penjara 5 tahun dan sudah inckrah) sebesar Rp82.500.000,; 8. Wiwik Hendri Astuti sebesar R917 500.000,;  9. H.M. Zainuddin AS sebesar Rp17.500.000; 10. Mohan Katelu sebesar Rp17.500.000,; 11. Salamet sebesar Rp15.000,; 12. Sahrawl sebesar Rp15.000.000,; 13. Bambang Sumarto sebesar Rp15.000.000,; 14. Suprapto sebesar Rp17.500.000,; 15. Abdul Hakim sebesar Rp17.500.000,; 16. Sullk Lestyowatl sebesar Rp12.500.000,; 17. Imam Fauzi sebesar Rp12.500.000,; 18. Tri Yudlani sebesar Rp15.000.000, dan 19. Syaiful Rusdi sebesar Rp15.000.000,” beber JPU KPK dalam surat dakwaannya JPU KPK menyatakan, bahwa setelah para terdakwa dan anggota DPRD Kota Malang lainnya menerima uang tersebut, proses pembahasan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015 berjalan lancar tanpa ada hambatan dari para anggota DPRD Kota Malang. Sehingga pada tanggal 22 Juli 2015, dapat dilaksanakan kegiatan penyampaian Pendapat Akhir Fraksi DPRD Kota Malang terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pembahan APBD TA 2015 yang pada pokoknya, menyetujui Rancangan Perubahan APBD TA 2015 menjadi APBD-P TA 2015 Kota Malang sebagaimana dituangkan dalam Keputusan DPRD Kota Malang Nomor:  188.4/48/35.73.201/2015 tanggal 22 Juli 2015 tentang Persetujuan Penetapan Recangan Peraturan Daerah Kota Malam Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Beianja Dumh Tahm Anggaran 2015 yang ditandatangani oleh Moch. Arief Wicaksono selaku Ketua DPRD Kota Malang. JPU KPK menyatakan, bahwa pemberian uang itu supaya DPRD memberikan pemetujuan terhadap usulan Perubahan APBD Pemerintah Kota Malang TA 2015,  yang bertentangan dengan kewajiban para terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 UU RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) juncto Pasal 400 ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD juncto UU RI Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. “Perbuatan para terdakwa merupakan tindak pidana, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 12 huruf a UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” ucap JPU KPK. Bahwa “uang sampah” sebesar Rp300 juta pada saat pembahasan persetujuan pelaksanaan proses Investasi pembangunan dan pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Kota Malang, berupa tanah yang difungsikan sebagai Tempat Pembuangan Akhir  (TPA) Supit Urang yang diterima Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arief Wicaksono untuk kemudian dibagikan kepada 45 (Empat puluh Lima) anggota DPRD Kota Malang melaiui para Ketua Fraksi, diantaranya : 1. Terdakwa I Rahayu Sugiarti sebesar Rp10.000.000 2. Terdakwa ll Ya’qud Ananda Gudban sebesar Rp10.000.000  3. Terdakwa III Hery Subiantono sebesar Rp10.000.000  4. Terdakwa IV Sukarno sebesar Rp10.000.000 5. Terdakwa V Heri Pudji Utami sebesar Rp10.000.000  6. Terdakwa VI H. Abd. Rachman sebesar Rp10.000  7. Moch Arief Wicaksono (divonis penjara 5 tahun dan sudah inckrah) sebesar Rp25.000.000 8. Wiwik Hendri Astuti sebesar Rp10.000.000 9. H.M. Zainuddin AS sebesar Rp10.000.000 10. Mohan Katelu sebesar Rp10.000.000 11. Salamet sebesar Rp10.000.000 12. Sahrawi sebesar Rp10.000.000 13. Bambang Sumarto sebesar Rp5.000.000  14. Suprapto sebesar Rp5.000.000 15. Abdul Hakim sebesar Rp5.000.000 16. Sullk Lestyowati sebesar Rp5.000.000 17. Imam Fauzi sebesar Rp5.000.000  18. Tn Yudianl sebesar Rp5.000.000 19. Syaiful Rusdi sebesar Rp5.000.000 Selain menerima uang suap untuk memperlancar pembahasan Perubahan APBD TA 2015 pada Juni 2015,  para terdakwa juga didakwa menerima Gratifikasi pada sekitar Nopember - Desember 2014 pada saat pembahasan APBD (murni) Kota Malang TA 2015 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiulDb1qFNAjGKRqHnkeDpxPEmEBOoCCZyA4TvcOlWZ2Rq2fIoATPBD1i05DlWOVRuplVz2JcbVhHYQPkK9kF1jA9wwUvFgH7z4IMmTDc6R1iypAopEhNmT9RYUjbnnHbyBG-1pt7sa1q8/s1600/Terpidana+5+tahun+penjara+mantan+Ketua+DPRD+Kota+Malang+Moch.+Arif+Wicaksono+saat+menjadi+saksi+untuk+18+terdakwa+selaku+anggota+DPRD+Kota+Malang+periode+2014+-+2019.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiulDb1qFNAjGKRqHnkeDpxPEmEBOoCCZyA4TvcOlWZ2Rq2fIoATPBD1i05DlWOVRuplVz2JcbVhHYQPkK9kF1jA9wwUvFgH7z4IMmTDc6R1iypAopEhNmT9RYUjbnnHbyBG-1pt7sa1q8/s640/Terpidana+5+tahun+penjara+mantan+Ketua+DPRD+Kota+Malang+Moch.+Arif+Wicaksono+saat+menjadi+saksi+untuk+18+terdakwa+selaku+anggota+DPRD+Kota+Malang+periode+2014+-+2019.jpg" width="640" /></a></div>
JPU KPK dalam surat tuntutannya menjelakan, bahwa dalam rentang waktu antara bulan September 2014 sampai dengan bulan Juli 2015,  bertempat di Kantor DPRD Kota Malang di Jalan Tugu No. 1A Kota Malang, para tendakwa telah menenma uang berkaitan dengan pembahasan APBD murni : 1. Terdawak I Rahayu Sugiarti ”besar Rp125 000000 2. Terdakwa II Ya’qud Ananda Gudban sebesar Rp125.000.000 3. Terdakwa III Hery Sublantono sebesar Rp125.000.000 4. Terdakwa IV Sukarno sebesar Rp125.000.000 5. Terdakwa V Heri Pudji Utami sebesar Rp110.000.000 6. Terdakwa VI H. Abd. Rachman sebesar Rp100.000.000 7. Moch Anef Wicaksono (divonis penjara 5 tahun dan sudah inckrah) sebesar Rp125.000.000 8. Wiwik Hendri Astuti sebesar Rp125.000.000 9. H.M. Zainuddin AS sebesar Rp125.000.000 10. Mohan Katelu sebesar Rp125 000.000 11. Salamat sebesar Rp125.000.000 12. Sahrawi sebesar Rp125.000 000 13. Bambang Sumarto sebesar Rp100.000.000 14. Suprapto sebesar Rp100.000.000 15. Abdul Hakim sebesar Rp100.000.000 16. Sulik Lestyowati sebesar Rp100.000.000 17. Imam Fauzi sebosar Rp100.000.000 18. Tri Yudiani  sebesar Rp100 juta 19. Syaiful Rusdi sebesar Rp100 juta, “Bahwa para terdakwa, sejak menerima uang tersebut diatas tidak melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai dengan batas waktu 30 (Tiga puluh) hari kerja,  sebagaimana yang dipersyaratkan dalam UU RI Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  padahal penerimaan itu tidak ada alasan yang sah menurut hukum,” kata JPU KPK Bahwa perbuatan para terdakwa menerima gratifikasi dalam bentuk uang tersebut, haruslah dianggap suap karena berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban, atau tugas para terdakwa selaku Penyelenggara Negara, yaitu sebagai anggota DPRD Kota Malang. Hal mana bertentangan dengan kewajiban para terdakwa selaku anggota DPRD Kota Malang periode tahun 2014 2019 sebagaimana ketentuan : JPU KPK mengatakan, bahwa perbuatan para terdakwa bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), pasal 5 angka 4 yang menyatakan : “Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme”. Pasal 5 angka 6 lebih lanjut menyatakan : “Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” “Perbuatan para terdakwa merupakan Tindak Pidana, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 B UU RI 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI  Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP juncto pasal 65 ayat (1) KUHP,” ucap JPU KPK kemudian JPU KPK dalam surat tuntutannya menuntut terdakwa Ya’qud Ananda Gudban dengan pidana penjara selama 7 tahun. Selain itu, terdakwa juga dituntut pidana tambahan berupa pengembalian uang yang diterimanya serta pencabutan hak politiknya selama 5 tahun setelah selesai menjalani pidana pokok. (Tim beritakorupsi)

News Tipikor Terbukti Menerima Suap dan Gratifikasi, Mantan Calon Wali Kota Malang Divonis 4.8 Tahun Penjara

berita korupsi .co - Ya’qud Ananda Gudban, sebelumnya adalah anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019 sebagai Ketua Fraksi Hanura - P...

Terdakwa Mustopa Kamal Pasha Tak Mengaku Menerima Uang Suap

05.55 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhz42w9baLW-tlI3pZemNz-KAo8uQE5qfkl_Ggegd5txO72pFVGkhFhQFZSrCPMOoQzhyphenhyphen8WZRBoIk_-90TVTi4CorxMyl5JKFROjSWlMkcR-DMEAKy10kiGyhop3wsY6hGQHDirlzdR6VA/s1600/IMG_20180923_104012.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="1600" data-original-width="753" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhz42w9baLW-tlI3pZemNz-KAo8uQE5qfkl_Ggegd5txO72pFVGkhFhQFZSrCPMOoQzhyphenhyphen8WZRBoIk_-90TVTi4CorxMyl5JKFROjSWlMkcR-DMEAKy10kiGyhop3wsY6hGQHDirlzdR6VA/s640/IMG_20180923_104012.jpg" width="300" /></a></div>
beritakorupsi.co - “Tak ada maling yang mengaku”. Mungkin ucapan ini yang pas bagi terdakwa Mustofa Kamal Pasha selaku Bupati Mojokerto yang diseret oleh JPU KPK ke Pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili oleh Majelis Hakim dalam kasus perkara Tindak Pidana Korupsi suap pengurusan Izin IMB dan IPPR pembangunan  11 Tower milik perusahaan PT Tower Bersama Infrastructure/Tower Bersama Grup (PT TBG), dan PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (PT Protelindo) pada tahun 2015 lalu. Dalam surat dakwaan JPU KPK disebutkan, bahwa duit sebesar Rp2.750.000.000 (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta ruplah) yang diterima oleh terdakwa Mustofa Kamal dari  Ockyanto sebesar Rp2.200.000.000 (dua milyar dua ratusjuta rupiah) dan dari Onggo Wijaya sebesar Rp550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah) melalui Bambang Wahyudi, Nano Santoso Hudiarti alias Nono dan Lutfi Arif Muttaqim adalah berkaitan dari pengurusan izin IMB (Izln Mendirikan Bangunan) dan IPPR (Izin Prinsip Pemanfataan Ruang)pembangunan  11 Tower milik perusahaan PT Tower Bersama Infrastructure/Tower Bersama Grup (PT TBG), dan PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (PT Protelindo) pada tahun 2015 lalu. Selain itu, dari fakta yang terungkap dalam persidangan saat JPU KPK mengahadirkan saksi Nano Santoso Hudiarti alias Nono di persidangan (Senin, 3 Desember 2018) mengungkapkan, bahwa pada tahun 2015, terdakwa Mustofa Kamal Pasha, memerintahkan Nano untuk menerima fee sebesar Rp2.2 miliyar (Rpp200 juta per Tower) dari Achmat Subhan (Ahmat Subhan, mantan Wakil Bupati Malang saat ini sudah ditahan KPK).  Achmat Subhan dari pihak pemberi suap yaitu PT Tower Bersama Infrastructure/Tower Bersama Grup (PT TBG) untuk pengurusan Izin IMB dan IPPR pembangunan 11 Tower pada tahun 2015 di Kabupaten Mojkerto. Nano Santoso Hudiarti alias Nono adalah mantan Kepala Desan yang kemudian menjadi tim pemenangan terdakwa pada saat mencalonkan sebagai Bupati Mojokerto pada tahun 2013 lalu. Sehingga hubungan kedua sahabat ini berlanjut setelah terdakwa terpilih menjadi Bupti. Kemudian menurut pengakuan Nano, bahwa dirinya diminta untuk menerima duait pengurusan Izin Tower tersebut. Tidak hanya itu. Nano juga diminta oleh terdakwa untuk menerima duit ari Dinas PU, sedangkan untuk kenaikan maupun kenaikan jabatan, menurut terdakwa sudah berlangsung. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhI33-T4T2HlTuQZfI_D9GdSpaXRzy7UK2aqWAVvZ6MxJJcX_Uk54dYCY5FbuwniC0v_3VnN604EgPFbJ7lLA7jL4Yee-NlPOaTeuptNtikRwmxiTSAyqL2BkPa-lP8n77c1-LBJueddWE/s1600/IMG20181217123732.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="371" data-original-width="768" height="308" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhI33-T4T2HlTuQZfI_D9GdSpaXRzy7UK2aqWAVvZ6MxJJcX_Uk54dYCY5FbuwniC0v_3VnN604EgPFbJ7lLA7jL4Yee-NlPOaTeuptNtikRwmxiTSAyqL2BkPa-lP8n77c1-LBJueddWE/s640/IMG20181217123732.jpg" width="640" /></a></div>
“Saya Tim Suksesnya, tahun 2015 saya diperintahkan untuk menerima (uang), dan saya serahkan ke Lutfi (ajudan terdawa) atas perintah Bupati,” kata Nano kepada Majelis Hakim menjawab pertanyaan JPU KPK dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Surabaya (Senin, 3 Desember 2018). Dihapan Majelis Hakim, saksi Nano mengakui terus terang, bahwa uang sebesar Rp1.650.000.000 diterima dari supir pribadi Ahmat Subhan, atas sepengetahuan Bambang Wahyudi. Dan uang itu diserahkan Nano ke Lutfi atas perintah terdakwa. “Ya, dari sopirnya Subhan, seribu enam ratus lima puluh…(maksudnya satu miliyar enam ratus limapuluh juta ? tanya Ketua Majelis Hakim memperjelas, yang dijawab saksi “Ya) diketahui Pak Bambang. Saya serahkan ke Lutfi,” jawab saksi Nano. Apa yang disampaikan Nano, tak dibantah Bambang maupun Lutfi. Selain itu, dari keterangan saksi sebelumnya yaitu Wahono selaku Kepala Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kabupaten Mojokerto mengakui, bahwa setiap pengurusan izin di Kabupaten Mojokerto ada penerimaan duit sebagai pelicin agar urusan lacar. Menurut Kepala BPT-PM yang mengumpulkan duit sebesar Rp850 juta diserahkannya terhadap terdakwa. “Setiap pengurusan izin ada penerimaan, dan itu sudah tradisi. Itu bukan uang resmi,” kata Wahono dihadapan Majelis Hakim atas pertanyaan JPU KPK Djoko Hermawan, Senin, 15 Oktober 2018. Anehnya, terdakwa justru tak mengakui. Kepada Majelis Hakim, terdakwa Mutopa Kamal Pasha hanya mengakui telah menerima duit sebesar Rp500 juta. Hal itu disampaikan langsung oleh terdakwa dalam persidangan yang berlasngun di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Suraaya yang di Ketuai Majelis Hakim I Wayan Sosisawa dengan agenda pemeriksaan terdakwa, Senin, 17 Desember 2018 “Saya hanya menerima limaratus, saya lupa Yang Mulia,” kata terdakwa kepada Majelis Hakim. Anehnya, sekalipun terdakwa Mustopa Kamal Pasha, tidak mengakui telah menerima duit suap dari pengurusan izin Tower, namun terdakwa mengucapkan terima kasih kepada KPK, karena kasus ini terdakwa dapat lebih dekat dengan Tuhan dan dapat melakukan Shalat berjamaah “Saya tidak memerima Yang Mulia, yang saya ingat hanya menerima Rp500 juta. Saya mengucapak terima kasih, sehingga saya bisa menyadari apa yang saya lakukan. Saya bisa lebih dekat dengan Tuhan dan dapat Shalat berjamaah,” kata terdakwa. Karena terdakwa tidak mengaukui terus terang tentang apa perbuatannya, Majelis Hak pun tidak memaksa tersangka untuk menjawab pertanyaan JPU. “Saudara tidak mau berterus terang, dan itu adalah hak saudara. Kejujuran saudara akan menjadi pertimbangan bagi Jaksa maupun bagi Majelis untuk menjatuhkan hukuman” keta Ketua Majelis Hakim. Seperti yang diberitakan sebelumnya. Pada awal tahun 2015, terdakwa Mustofa Kamal Pasa mendapat laporan dari Suharsono selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kabupaten Mojokerto, bahwa di wilayah Kabupaten Mojokerto banyak ditemukan Tower Telekomunikasi yang telah beroperasi tetapi belum memiliki Izin Prinsip Pemanfataan Ruang (IPPR) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).  Atas laporan itu, Terdakwa memerintahkan untuk dilakukan pemetaan dan pendataan jumlah Tower Telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto yang belum memiliki izin. Menindaklanjuti perintah terdakwa, Suharsono melakukan pemetaan dan menemukan ada sekitar 22 tower Telekomunikasi yang telah beroperasi tetapi belum memiliki IPPR dan IMB yakni 11 atas nama perusahaan PT Tower Bersama Infrastructure/Tower Bersama Grup (PT TBG) dan 11 atas nama PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (PT Protelindo). Atas temuan tersebut, Suharsono melaporkan kepada Terdakwa, dimana Terdakwa kemudian memerintahkan agar dilakukan penyegelan atas tower-tower tersebut sampai ada IPPR dan IMB. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjyi1rvCLADUAGFE23F4rLQseDYf9xUWBG16pIys4g8hV0S_DobcSVZeMVb5o9q9vBfyKtybwY7BDG6u255BOPRcZ-txfgQO46F_DK0VF9wt-RsPoLnykB12n-aNh6BFy6qXiASGbb6EEo/s1600/MKP.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjyi1rvCLADUAGFE23F4rLQseDYf9xUWBG16pIys4g8hV0S_DobcSVZeMVb5o9q9vBfyKtybwY7BDG6u255BOPRcZ-txfgQO46F_DK0VF9wt-RsPoLnykB12n-aNh6BFy6qXiASGbb6EEo/s640/MKP.png" width="640" /></a></div>
Setelah dilakukan penyegelan atas tower-tower tersebut, terdakwa memerintahkan Bambang Wahyudi selaku Kepala Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kabupaten Mojokerto, terkait perijinan dari tower dimaksud harus ada fee untuk terdakwa sebesar Rp200 juta per towernya, dan fee tersebut agar diserahkan melalui orang kepercayaan terdakwa yakni Nano Santoso Hudiarti alias Nono. Bahwa dari pemberian rekomendasi IPPR dan IMB, terdakwa menerima fee diantaranya ; a. Penerimaan fee dari PT Tower Bersama Infrastructure Tower Bersama Grup (TBG) Beberapa hari setelah dilakukan penyegelan terhadap 11 tower telekomunikasi milik PT Tower Bersama Infrastructure/Tower Bersama Group (TBG). Sekitar awal tahun 2015, Ockyanto  meminta bantuan Nabiel Titawano untuk mengurus perizinan atas 11 tower yang disegel tersebut, dimana dalam perjalanannya, pengurusan perijinan dibantu oleh Agus Suharyanto dan Moh. Ali Kuncoro Dalam rangka pengurusan ijin tower tersebut, sekitar bulan April 2015, Agus Suharyanto dan Moh. Ali Kuncoro melakukan pertemuan dengan Bambang Hahyudi. Dalam pertemuan itu,  Bambang Hahyudi menyampaikan untuk mendapatkan IPPR dan IMB harus disediakan fee sebesar Rp220 juta per tower dengan rincian;  Rp200 juta untuk terdakwa dan Rp20 untuk UKL dan UKP. Sehingga fee untuk 11 tower yang harus disiapkan adalah sebesar Rp2.420 milliar. Permintaan itu disanggupi Agus Suharyanto dan Moh. Ali Kuncoro, dan akan disampaikan kepada Nabiel Titawano selaku pihak yang mewakili PT TBG. Beberapa hari setelah pertemuan, Agus Suharyanto menyampaikan hasil pertemuan tersebut kepada Nabiel Titawano dan disepakati oleh Nabiel Titawano. Selanjutnya Nabiel Titawano menemui Ockyanto menyampaikan, bahwa ia sanggup mengurus ijin tower, tetapi harus disiapkan fee untuk terdakwa sekaligus biaya operasional seluruhnya sebesar Rp2.600 milliar, dengan perhitungan per towernya sebesar Rp260 juta, dan disepakati Ockyanto, setelah berbicara dengan Herman Setyabudi selaku Presiden Direktur PT Tower Bersama Infrastructure. Pada bulan Juni 2015, Ockyanto menyerahkan uang seluruhnya sebesar Rp2.600 milyar kepada Nabiel Titawano melalui transfer ke Rekening Bank BCA cabang Pondok Indah Nomor rekening 04980347678 atas nama Nabiel Titawano dalam tiga tahap yakni ; Tanggal 10 Juni 2015 sebesar Rp780 juta; Tanggal 17 Juni 2015 sebesar Rp780 juta rupiah); Tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp1.040 milyar. Dari total uang sebesar Rp2.600 milyar yang diterima Nabiel Titawano tersebut, sebesar Rp2.410 milyar diserahkan kepada Agus Suharyanto secara bertahap, yakni  I. Sekitar awal bulan Juni  2015 diberikan secara tunai sebesar Rp220 juta,; 2. Tanggal 11 Juni 2015 melalul transfer ke rekening atas nama Moh. Ali Kuncoro dengan nomor 6105090777 sebesar Rp350 juta,; 3. Tanggal 11 Juni 2015 melalui transfer ke rekening atas nama Dian Setyawan dengan nomor 0331614687 sebesar Rp300 juta,; 4. Tanggal 17 Juni 2015 melalui transfer ke rekening atas nama Moh. Ali Kuncoro dengan nomor 6105090777 sebesar Rp220 juta,; 5. Tanggal 17 Juni 2015 melalui transfer ke rekening atas nama Dian Setyawan dengan nomor 0331614687 sebesar Rp220 juta,; 6. Tanggal 17 Juni 2015 melalui transfer rekening atas nama Indhung Betharia  dengan nomor 8290529507 sebesar Rp220 juta,; 7. Tanggal 30 Juni 2015 melalui transfer ke rekening atas nama Moh. Ali Kuncoro dengan nomor 6105090777 sebesar Rp220 juta,; 8. Tanggal 30 Juni 2015 melalui transfer ke rekening atas nama Dian Setyawan dengan nomor 0331614687 sebesar Rp220 juta,; 9. Tanggal 30 Juni 2015 melalui transfer rekening atas nama Indhung Betharia  dengan nomor 8290529507 sebesar Rp220 juta,; 10.Tanggal 30 Juni 2015 melalui transfer ke rekening atas nama Vici Dwi Indarta sebesar Rp220 .juta. Sedangkan sebesar Rp190 juta dinikmati Nabiel Titawano. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhMdf6953MHEzrpca5X0UyfmElZ73w2Vp5KviMvjObyT5xcM8lR_hnxSIoqAmeLqvOFQzT3jqrvxv3sXWAduBua9MwbTo6Xw672bkO3wbaSXgFeervsHVg_YxEKeYeS3r9d-S4Zn8cvgbo/s1600/IMG20181203113246.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhMdf6953MHEzrpca5X0UyfmElZ73w2Vp5KviMvjObyT5xcM8lR_hnxSIoqAmeLqvOFQzT3jqrvxv3sXWAduBua9MwbTo6Xw672bkO3wbaSXgFeervsHVg_YxEKeYeS3r9d-S4Zn8cvgbo/s640/IMG20181203113246.jpg" width="640" /></a></div>
Dari total uang yang diterima Agus Suharyanto seluruhnya sebesar Rp2.410 milliar itu, kemudian diserahkannya kepada Moh. Ali Kuncoro secara bertahap, dengan rincian sebagai berikut : 1. Awal Juni 2015 rumah Moh. Ali Kuncoro di Jalan Maret A-07 BSP Regency Mojokerto sebesar Rp600 juta,; 2. Awal Juni 2015 di kantor BPTPM Kabupaten Mojokerto sebesar Rp200 juta,; 3. Pertengahan Juni 2015 di rumah Moh. Ali Kuncoro di Jalan Maret A-07 BSP Regency Mojokerto sebesar Rp600 juta,; 4. Tanggal 30 Juni 2015 di rumah Moh. Ali Kuncoro di Jalan Maret A-07 BSP Regency Rp1 milliar. Sedangkan sebesar Rp10 juta dinikmati Agus Suharyanto. Dari total uang yang diterima Moh. Ali Kuncoro sebesar Rp2.400 milliar, dan Rp2.200 milliar  diserahkan kepada Bambang Hayudi yaitu : 1. Tanggal 11 Juni 2015 di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Dlanggu, Mojokerto sebesar Rp600 juta,; 2. Tanggal 17 Juni 2015 di rumah Moh. Ali Kuncoro di Jalan Maret A-07 BSP Regency Mojokerto sebesar Rp600 juta,; 3. Tanggal 30 Juni 2015 di rumah Moh. Ali Kuncoro di Jalan Maret A-07 BSP Regency Rp1 milliar. Sedangkan sebesar Rp100 juta diserahkan kepada Khoiru; Munif selaku Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu yang mengurusi masalah pembayaran retribusi IMB, dan sebesar Rp100 .juta dinikmati Moh. Ali Kuncoro. Sesuai perintah terdakwa, Bambang Wahyudi kemudian menyerahkan uang fee sebesar Rp2.200 milliar kepada Nano Santoso Hudiarti alias Nono secara bertahap yakni : 1. Sebesar Rp600 juta  diserahkan di parkiran Indomaret daerah Sanggrahan Kutorejo, pada bulan Juni 2015,; 2. Sebesar Rp600 juta diserahkan di sekitar masjid di daerah Merr, Mojokerto, pada bulan Juni 2015,; 3. Sebesar Rp1 milliar diserahkan di sekitar Masjid Pacing, Mojokerto, pada tanggal 30 Juni 2015 Selanjutnya Nano Santoso Hudiarti alias Nono, atas perintah terdakwa menyerahkan fee itu kepada Lutfi Arif Muttaqin selaku ajudan terdakwa secara bertahap yakni ; 1. Sebesar Rp600 juta diserahkan di parklran Indomaret daerah Sanggrahan Kutorejo,; 2. Sebesar Rp600 juta  diserahkan di sekitar masjid di daerah Meri, Mojokerto,; 3. Sebesar Rp1 milliar diserahkan di sekitar Masjid Pacing Mojokerto. Setelah menerima fee tersebut, Lutfi Arif Muttaqin menyimpannya di rumah dinas terdakwa dan setelah itu melaporkannya kepada terdakwa. Setelah merima fee, terdakwa kemudian mengeluarkan 11 Izin Prinsip Pemanfataan Ruang (IPPR) dan 10 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di beberapa Desa dan beberapa Kecamatan Kabupaten Mojokerto, atas tower telekomunikasi PT Tower Bersama Infrastucture/Tower Bersama Grup (TBG) yang diajukan oleh Herman Setya Budi dari PT Sulusindo Pratama antara bulan Juni hingga Juli 2015. b. Penerimaan uang dari PT Protelindo atas penyegelan 11 tower telekomunikasi PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo), Onggo Wijaya memerintahkan Indra Mardani dan Suciratin untuk menyelesaikannya, kemudian Indra Mardani dan Suciratin meminta bantuan Ahmad Suhawi, dimana Ahmad Suhawi menyanggupinya asal disediakan biaya termasuk fee untuk terdakwa. Akhirnya disepakati biaya pengurusan ijin termasuk fee untuk terdakwa seluruhnya sebesar Rp3.030.612.247 (tiga milyar tiga puluh juta enam ratus dua belas ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah). Setelah ada kesepakatan, pada awal bulan Juni 2015, Ahmad Suhawi menemui terdakwa di Vila milik terdakwa, meminta bantuan terkait penyegelan tower telekomunikasi milik PT Protelindo, dimana terdakwa menyampaikan agar diurus melalui BPTPM Kabupaten Mojokerto. Setelah pertemuan itu, Ahmad Suhawi menemui Bambang Hayudi di kantor BPTPM Kabupaten Mojokerto, menanyakan tentang penyegelan tower telekomunikasi PT Protelido, Ialu Bambang Hayudi menyanggupinya. Pada tanggal 22 Oktober 2015 sebesar Rp275.510.204 (dua ratus tujuh puluh lima juta lima ratus sepuluh ribu dua ratus empat rupiah). Dari total uang yang diterima Ahmad Suhawi sebesar Rp3.030.612.255 (tiga milyar tiga puluh juta enam ratus dua belas ribu dua ratus lima puluh lima rupiah) itu, sebesar Rp2.460 milliar diberikan kepada Subhan secara bertahap melalui cek dan melalui transfer dengan rincian sebagai berikut : 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi4iF8jZpxUAr3mKWX210eOB5scPceSdZTl1cBPP-VygoBTmiQOwj-Pp7DDlKHgLpTeyIZbtHbVUJDwZxuzEALxvVG5DcIRl0O4vJIqM_QNIwR2JL9zjvD-Q-Ja2jRmbdLYaCrG_g1KOSw/s1600/Herman+Setya+Budi%252C+Presiden+Direktur+PT+Tower+Bersama+Infrastucture.Tbk+dan+Direktur+Utaama+PT+Solu+Sindo+Kreasi+Pratama%2529%252C+Budianto++Purwahjo+%2528Direktur+PT+Tower+Bersama+Infrastucture.Tbk%252C.+Alexandra+Yota+Dharmawanti%252C+Division+Hand.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi4iF8jZpxUAr3mKWX210eOB5scPceSdZTl1cBPP-VygoBTmiQOwj-Pp7DDlKHgLpTeyIZbtHbVUJDwZxuzEALxvVG5DcIRl0O4vJIqM_QNIwR2JL9zjvD-Q-Ja2jRmbdLYaCrG_g1KOSw/s640/Herman+Setya+Budi%252C+Presiden+Direktur+PT+Tower+Bersama+Infrastucture.Tbk+dan+Direktur+Utaama+PT+Solu+Sindo+Kreasi+Pratama%2529%252C+Budianto++Purwahjo+%2528Direktur+PT+Tower+Bersama+Infrastucture.Tbk%252C.+Alexandra+Yota+Dharmawanti%252C+Division+Hand.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Herman Setya Budi, Presiden Direktur PT Tower Bersama Infrastucture.Tbk dan Direktur Utaama PT Solu Sindo Kreasi Pratama), Budianto  Purwahjo (Direktur PT Tower Bersama Infrastucture.Tbk,. Alexandra Yota Dharmawanti, Division Hand</td></tr>
</tbody></table>
1. tanggal 16 Juni 2015 sebesar Rp500 juta di Hotel Utami Surabaya,; 2. tanggal 17 Juni 2015 sebesar Rp500 juta di Hotel Mercure Surabaya,; 3. tanggal 23 Juni 2015 sebesar Rp150 juta di Bank BRI Cabang Jembatan Merah Surabaya,; 4. tanggal 25 Juni 2015 secara tunai sebesar Rp850 juta di Bank BRI Mojokerto Cabang Mojopahit,; 5. 17 September 2015 melalui cek sebesar Rp460 juta di Gedung Bidakara. Sedangkan sisanya sebesar Rp570.612.255 (lima ratus tujuh puluh juta enam ratus dua belas ribu dua ratus lima puluh lima rupiah) dinikmati Ahmad Suhawi Sebelum Subhan menerima uang dari Ahmad Suhawi, yakni pada tanggal 20 Mei 2015, Subhan menemui Bambang Hayudi dan menyampaiakan bahwa PT. Protelindo sanggup memberikan uang untuk biaya pengurusan ijin termasuk fee untuk terdakwa sebesar  Rp2.200 milliar, atau sebesar Rp200 juta per towernya, dan la akan memberikan uang muka terlebih dahulu sebesar Rp550 juta kepada terdakwa. Setelah pertemuan itu, Bambang Hayudi meminta Khoirul Munif untuk segera memfinalisasi berkas permohonan pengurusan 11 Izin tower telekomunikasi milik Protelindo. Pada tanggal 24 Juni 2015, Bambang Hayudi menemui terdakwa di ruang kerjanya, mengajukan permohonan rekomendasi pendirian 11 menara (tower) telekomunikasi dari PT  Protelindo guna mendapatkan disposisi dari terdakwa. Sebelum memberikan disposisi, terdakwa menanyakan fee sebagaimana pernah disampaikan sebelumnya kepada Bambang Hayudi, dan mendapat jawaban uang fee telah disanggupi Pada tanggal 25 Juni 2015, Subhan dan Ahmad Suhawai melakukan pertemuan dengan Bambang Hahyudi di perumahan Griya Permata Meri Mojokerto, guna menyerahkan uang muka sebesar Rp550 juta sebagai fee untuk terdakwa. Atas perintah Terdakwa sebelumnya agar uang fee diserahkan melalui Nano Santoso Hudiarti alias Nono, maka Bambang Hayudi kemudian menghubungi Nano Santoso Hudiarti alias Nono meminta datang ke perumahan Griya Permata Meri, Mojokerto guna mengambil uang tersebut. Sesampainya Nano Santoso Hudiarti alias Nono ditempat tersebut, Subhan kemudian menyerahkan uang sebesar Rp550 juta kepada Nano Santoso Hudiarti alias Nono. Setelah menerima uang, Nano Santoso Hudiarti alias Nono meminta Lutfi Arif Muttaqim untuk  menemuinya di daerah Mojosari Mojokerto, dan setelah Lutfi Arif Muttaqim datang, Nano Santoso Hudiarti alias Nono menyerahkan uang sebesar Rp550 .juta itu kepada Lutfi Arif Muttaqim, dan uang itu kemudian  kemudian disimpan Lutfi Arif Muttaqim di meja kerja ruang dinas terdakwa, dan melaporkanya. Setelah uang diterima terdakwa, Izin Prinsip Pemanfataan Ruang (IPPR) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas 11 tower telekomunikasi PT Protelindo itupun diterbitkan. Bahwa terdakwa mengetahui atau patut menduga, bahwa uang seluruhnya sebesar Rp2.750.000.000 (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta ruplah) yang diterimanya dari  Ockyanto sebesar Rp2.200.000.000 (dua milyar dua ratusjuta rupiah) dan dari Onggo Wijaya sebesar Rp550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah) melalui Bambang Wahyudi, Nano Santoso Hudiarti alias Nono dan Lutfi Arif Muttaqim. Uang tersebut diberikan supaya terdakwa selaku Bupati Mojokerto memberikan rekomendasi terbitnya Izin Prinsip Pemanfataan Ruang (IPPR) dan Izln Mendlrikan Bangunan (IMB) atas beroperasinya Tower Telekomunikasi PT Tower Bersama Infrastructure/Tower Bersama Grup (TBG) dan PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protellndo) di wilayah kabupaten Mojokerto. Padahal uang yang diterima oleh terdakwa bertentangan dengan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam: Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, angka 4 yang menyatakan : “Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidak melakukan  perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme. Angka 6 yang menyatakan : “Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, dan Pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Dislplin Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan: “Setiap PNS dilarang : menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapa pun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya. Dan atas perbuatannya, terdakwa Mustopa Kamal Pasha pun diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a (atau pasal 11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagalmana telah dlubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tlndak Pidana Korupsl juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana. (Rd1)

News Tipikor Terdakwa Mustopa Kamal Pasha Tak Mengaku Menerima Uang Suap

berita korupsi .co - “Tak ada maling yang mengaku”. Mungkin ucapan ini yang pas bagi terdakwa Mustofa Kamal Pasha selaku Bupati Mojokerto...

BERITAKORUPSI.CO

Ketua DPRD Tulungagung Tak Mengakui Menerima Uang Fee Proyek

18 Anggota DPRD Kota Malang Dipidana Penjara 4.1 - 4.8 Thn

Terbukti Menerima Suap dan Gratifikasi, Mantan Calon Wali Kota Malang Divonis 4.8 Tahun Penjara

Terdakwa Mustopa Kamal Pasha Tak Mengaku Menerima Uang Suap

Arsip Blog

Arsip Berita

Terkini

PIDANA KORUPSI