BERITAKORUPSI.CO

Korupsi Prona Rp29 juta, Kades Divonis 1 Tahun Penjara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjPwFRXhgaxbMXipXkQ2KJcFFEyaketXbg4_3immXiZWP1Nh91gZilS3CEaQhg53xLeqTzeBEMHDCM78NRMoFHNOsXzWn1QB_82sPuAFHEZeF4YtEQY1HAb6E6iuPO3xreY8efdutI5_WY/s1600/Sumenep.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjPwFRXhgaxbMXipXkQ2KJcFFEyaketXbg4_3immXiZWP1Nh91gZilS3CEaQhg53xLeqTzeBEMHDCM78NRMoFHNOsXzWn1QB_82sPuAFHEZeF4YtEQY1HAb6E6iuPO3xreY8efdutI5_WY/s1600/Sumenep.jpg" /></a></div>
#Besarnya biaya Prona ditentukan bersama dalam Rapat Rembuk Desa yang dihadiri Kapolsek dan Danramil Kalianget, dan penarikan biaya oleh 4 Kepala Dusun yang tak tersenutuh HUKUM# 
 
beritakorupsi.co - Terdakwa Diki Candra Permana adalah Kepala Desa (Kades) Kertasada, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, Madura Jawa Timur. Diki Candra Permana terseret kepusaran kasus Korupsi Penarikan biaya Prona sebesar Rp29 juta, dan divonis pidana penjara selama 1 tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, pada Kamis, 11 Oktober 2018. Vonis itu dibacakan Majelis Hakim yang diketuai Dede Suryaman dalam persidangan dengan agenda pembacaan surat putusan, yang dihadiri Tim JPU Indra Hadi Niza dari Kejari Sumenep, serta Penasehat Hukum terdakwa, Wiyono Subagio dkk. Terdakwa Diki Candra Permana diseret JPU dari Kejari Sumenep karena melakukan Tindak Pidana Korupsi yang sangat besar sekali, yakni sebesar Rp Rp29.750.000. Uang itu adalah sisa dari uang Rp160.850.000 hasil penarikan biaya pengurusan Sertifikat dalam program (PTSL) tahun 2017 sebanyak 669 pemohon dengan biaya 400 ribu rupiah per pemohon. Memang Program Prona, sertifikat bukanlah gratis 100 persen. Sebab ada beberapa hal yang harus ditanggung oleh si pemohon itu sendiri, diantaranya patok tanah sebanyak 4 buah, materai sebanyak 9 lembar, foto copy, biaya sporadik. Sementara yang diperbolehkan untuk menarik biaya sesuai aturan adalah sebesar Rp150 ribu. Namun biaya yang dienakan oleh terdajwa ke setiap pemohon sebesar Rp400 ribu, lebih besardari yang sudah ditentutkan oleh pemerintah. Nah… Karena penarikan biaya itulah sehingga penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Sumenep menetapkan Diki Candra Permana sebagai tersangka kasus Tindak Pidana Korupsi. Anehnya, Mengapa penyidik Pidana Khusus Kejari Sumenep hanya menetapkan Diki Candra Permana sebagai tersangka, sementara penentuan biaya itu bukan hanya terdakwa sendiri, melainkan hasil rembuk Desa. Dan penarikan uang itu pun bukan oleh terdakwa sendiri. Melainkan oleh 4 Kepala Dusun. Di mana uang itu dikumpulkan kesalah seorang pejabat Desa , sekaligus membelanjakannya. Sisa dari pembelanjaan itulah yang diserahkan ke Kades Diki Candra Permana. Artinya, ada 4 Kepala Dusun dan seorang pejabat Desa Kertasada yang terlibat dalam penarikan biaya Prona di luar ketentuan yang sudah diatur oleh Pemerintah. Mungkin keterlibatan pihak lain oleh penyidik Pidana Khusus Kejari Sumenep dianggap bukan suatu tindakan yang turut membantu atau sebagainya. Tetapi apakah pelaku Tindak Pidana Korupsi itu hanya dilakukan oleh satu orang saja atau lebih dari itu, seseuai dengan UU Tindak Pidana Korupsi yang sudah barang tentu, berbeda dengan Tindak Pidana Umum yang diatur dalam Kitab Undang-undang  Hukum Pidana (KUHP). Yang lebih anehnya lagi adalah, kasus ini sepertinya “sengaja dibiarkan untuk bisa dijerat hukum”, mengingat pada saat terdakwa bersama warga dalam Rembuk Desa dari 4 Dusun di Desa Kertasada, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep saat menentukan biaya untuk Prona sebesar Rp400 ribu, dihadiri oleh Kapolsek dan Danramil Kalianget. Hal ini terungkap dalam surat dakwaan JPU. Namun tak menghadirkan kedua Penegak Hukum itu sebagai saksi dipersidangan. Selain itu, Pasal 55 KUHP yang dapat menejerat pihak lain dalam dakwaan JPU juga ridak ada. Ada “pembiaran” terdakwa menarik biaya di luar yang sudah ditentukan oleh pemerintah, namun tak “ada larangan atau teguran” kalau hal itu melanggar aturan. Namun setelah terlaksana, si Kades pun langsung dikrangkeng dengan tuduhan melakukan Tindak Pidana Korupsi. Sangat ironis memang, namun itulah fakta yang terungkap dalam persidangan. Sementara, dalam putusan Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa Diki Candra Permana terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 11 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa Diki Candra Permana selaku Kepala Desa (Kades) Kertasada, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, Madus Jawa Timur, telah mengadakan rembuk warga bersama-sama dengan warga desa kertasada, dan perangkat Desa Kertasada untuk membahas pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) tahun 2017, dan membentuk besaran biaya yang dibebankan kepada setiap pemohon program PTSL. Majelis Hakim menyatakan, untuk Desa Kertasada Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep, yang dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 21 Oktober 2017 sekitar pukul 19.00 WIB, yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya yang berwenang mengadili memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi di wilayah provinsi Jawa Timur, bahwa terdakwa Diki Candra Permana selaku Kades  menguntungkan diri sendiri dengan cara melaksanakan pemungutan kepada setiap pemohon dalam program PTSL yang besarnya Rp400.000 dari setiap pemohon PTSL hingga terkumpul sebesar Rp160.500.000, di mana terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Uang sebesar Rp400.000 yang dipungut dari setiap pemohon pendaftaran program PTSLcdi Desa Kertasada yang dituangkan dalam rembuk warga, bertentangan dengan Surat Keputusan bersama antara lembaga yang mengatur tentang berapa besarnya biaya yang ditanggung oleh pemerintah, dan berapa biaya yang harus ditanggung oleh pemohon, yaitu materai agrarian dan tata ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional, menteri dalam negeri dan menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/V/ 2017, Nomor 590-3167A tahun 2017, dan Nomor 34 Tahun 2017 tanggal 20 Mei 2017 yang memutuskan pada angka 7, angka 5 bahwa kategori V (Jawa Bali) sebesar Rp150.000 biaya yang dibebankan kepada pemohon. Pemohon program PTSL ditarik biaya oleh terdakwa melalui kepala Dusun, Desa Kertasada atas perintah terdakwa. Dan uang yang terkumpul dari Kepala Dusun, Desa Kertasada sebesar Rp160.850.000. Setelah dibelanjakan dalam kegiatan PTSL sebesar Rp131.582.500, ada sisa sejumlah Rp29.750.000. Sisanya inilah yang dinikmati oleh terdakwa untuk keperluan pribadinya. Pada tahun 2017, BPN Kabupaten Sumenep mendapatkan program PTSL tahun 2017 dengan anggaran yang bersumber dari APBN Kementerian ATR BPN Nasional TA 2017, untuk Kabupaten Sumenep, program PTS ada dua kali kucuran dana, yang pertama DIPA tahun 2017 awal bulan Januari yang diperuntukkan bagi 8000 bidang tanah untuk Prona dengan anggaran sebesar R1.676.000.000, dan kuncuran ke 2 revisi ke 4 tanggal 12 Agustus 2017 yang diperuntukkan bagi 10.000 bidang tanah yang termasuk dalam program PTSL dengan anggaran Rp2.828.250.000 Biaya anggaran dana PTS tahun 2017 untuk 10.000 bidang tanah sebesar Rp2.828.250.000 dengan rincian, antara lain ; penyuluhan Rp105 juta, pengumpulan data Rp245 juta, pengukuran bidang tanah ditender pihak ketiga Rp1.768.250.000, pemeriksaan tanah Rp570 juta, penerbitan SK pengesahan data fisik dan yuridis Rp20 juta, penerbitan sertifikat Rp100 juta,  pelaporan Rp20 juta, sehingga total Rp2.828.250.000 Dalam program ini, Desa yang mendapatkan pendaftaran PTSL tahun 2017 yang diperuntukkan untuk 10 ribu  bidang tanah ada di 18 Desa. Kemudian Desa Kertasada mengajukan permohonan untuk program PTS tahun 2017. Pemohon yang disetujui oleh BPN Kabupaten Sumenep untuk program PTSL 2017 untuk Desa Kertasada, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep adalah sebanyak 669 pemohon. Kemudian dilakukan sosialisasi oleh BPN Kabupaten Sumenep terkait program PTSLtahun 2017 di Desa Kertasada, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep. Untuk melaksanakan program PTSL tahun 2017, terdakwa Diki Candra Permana selaku Kades Kertasada, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep mengadakan rembuk warga untuk membahas program pendaftaran PTSL untuk Desa Kertasada tersebut adalah ide dari terdakwa Diki Candra Permana  sendiri, yang kemudian disampaikan kepada perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk membahas program PTSL Pada hari Sabtu, tanggal 21 Oktober 2017, bertempat di Balai Desa Kertasada, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, bersama dengan perangkat Desa mengadakan rembuk Desa yang dihadiri oleh ketua BPD Encung Riyadi, Kepala Desa Kertasada, anggota BPD, Perangkat Desa, RT, RW, pemohon program, Kapolsek Kalianget dan Danramil Kalianget. Dari hasil rembuk Desa disepakatain untuk pelaksanaan PTSL/Prona tahun 2017 yang dilaksanakan di balai Desa, pada hari Sabtu, tanggal 21 Oktober 2017 jam 19.00 WIB, sebagai berikut; 1. Semua warga masyarakat Desa Kertasada sangat bersyukur dengan adanya program PTSL/Prona Desa Kertasada tahun 2017, sehingga dapat memiliki sertifikat tanah yang gampang dan murah,; 2. Atas pertanyaan warga masyarakat Desa Kertasada, mengapa biaya PTSL dan Prona tidak dianggarkan, karena APBDes tahun 2017 telah disahkan sebelum adanya SK Kepala BPN Sumenep, bahwa Desa Kertasada menerima program PTSL dan Prona,; 3. Masyarakat percaya kepada pemerintah Desa tentang besarnya operasional pelaksanaan Prona dan PTSL, namun diharapkan pemerintah Desa terbuka dengan besarnya biaya tersebut,; 4. Disepakati besarnya biaya operasional pelaksanaan PTSL dan Prona yang harus ditanggung oleh setiap pemohon PTSL dan Prona sebesar 400 ribu rupiah,; 5. Pembayaram tersebut dapat dicicil sebanyak 2 kali Dalam pelaksanaan rembuk warga tersebut, ada warga pemohon program PTSL yang hadir dan  menyetujui, ada juga yang tidak setuju tentang besarnya biaya yang dibebankan kepada pemohon sebesar Rp400.000, namun terdakwa tetap ngotot meminta kepada warga, bahwa uang yang dibebankan kepada pemohon kalau di bawah Rp400 ribu, maka program PTSL tidak akan jalan,  dan Desa Kertasada tidak mendapatkan program PTSL dari BPN. Mendengar penyampaian tersebut, maka perangkat Desa langsung menyampaikan kepada warga,  bahwa uang yang dibebankan kepada pemohon sebesar Rp400.000. Kemudian terdakwa Diki Candra Permana menyampaikan kepada masing-masing Kepala Dusun untuk dapat menarik uang dari pemohon di wilayah Dusun masing-masing, dan uang yang dikumpulkan oleh masing-masing Kepala Dusun disetorkan kepada Sayuti sebagai kasi kesra Desa Kertasada. Nama-nama Kepala Dusun, Desa Kertasada sebagai berikut; Kepala Dusun Boom Masjuri,  Kepala Dusun Kerkop Saefudin, Kepala Dusun Kenatuh Ainurrahman dan Kepala Dusun Baru masuk Masukni dengan ketua RT Asnawi. Kemudian terdakwa Dicky Chandra Permana memerintahkan masing-masing Kepala Dusun untuk melakukan penarikan uang kepada setiap pemohon, dan hasilnya ada yang membayar, dan ada pula yang tidak membayar. Kepala dusun Boom dengan jumlah pemohon 169 orang sebesar Rp57.800 sedangkan yang belum membayar sebanyak 40 orang. Kepala Dusun Baru dengan jumlah pemohon 71 orang sebesar 24 juta, sementara yang belum bayar sejumlah Rp250.000 sebanyak 11 orang. Kepala Dusun Kerkop dengan jumlah pemohon 211 orang, yang bayar jumlah 166 orang sebesar Rp44.700 juta dan yang belum bayar 45 orang Bahwa total jumlah uang yang terkumpul di Sayuti sebagai Kasi Kesra Desa Kertasada dari 4 kepala Dusun sebesar Rp160.850.000 Bahwa Kepala Dusun masing-masing wilayah menarik uang kepada setiap pemohon, dan dengan cara menagih pembayaran ke rumah pemohon pada saat pengukuran, dan ada pula yang mengantarkan sendiri kepada Kepala Dusun masing-masing wilayah dengan jumlah pembayaran bervariasi, antara Rp200 ribu hingga Rp400 ribu. Uang yang terkumpul dari Kepala Dusun Boom, Kepala Dusun Baru, Kepala Dusun Kerkop semuanya berjumlah 160.850.000. Dari jumlah uang sebesar Rp160.850 juta, kemudain  Sayuti belanjakan untuk kegiatan PTSL  sebesar Rp131.582.500, sehingga sisa sebesar Rp29.267.500, dan kemudian sisa uang tersebut    diserahkan oleh Sayuti kepada terdakwa Diki Candra Permana.  Usai persidangan, kepada wartawan media ini, terdakwa mengakatan pasrah untuk menjalaninya, yang sudah 6 bulan berada penjara sejak dirinya ditatapkan menjadi terangka. “Divonis 1 tahun, pasrah aja menjalaninya, Mas. Saya sudah 6 bulan ditaha,” kata terdakwa tanpa bicara banyak. (rd1)

News Tipikor Korupsi Prona Rp29 juta, Kades Divonis 1 Tahun Penjara

#Besarnya biaya Prona ditentukan bersama dalam Rapat Rembuk Desa yang dihadiri Kapolsek dan Danramil Kalianget, dan penarikan biaya oleh 4...

Kasus Dugaan Korupsi LPDP Segera Dilipahkan Ke Pengadilan Tipikor

02.25 beritakorupsi 0

News Tipikor Kasus Dugaan Korupsi LPDP Segera Dilipahkan Ke Pengadilan Tipikor

Kasi Pidsus Kejari Surabaya Heru Kamarullah berita korupsi .co - Dalam dekat, Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya akan melimpahlan berkas...

Ada "Setya Novanto" Di Sidang Korupsi Suap DPRD Kota Malang

11.35 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhxZpdik-LWUEhy_Ety9wLUx6ClvCjVAyHsD57_X2-5arob_32iNTr3UbPxZepC1krlsrLHiMW6pdrUiKcih09h5T7o0roMVPG7GC3ANfFPp81MkHZKMMicVvmPEnb5AWq3wZroMq9BRls/s1600/Dewan.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhxZpdik-LWUEhy_Ety9wLUx6ClvCjVAyHsD57_X2-5arob_32iNTr3UbPxZepC1krlsrLHiMW6pdrUiKcih09h5T7o0roMVPG7GC3ANfFPp81MkHZKMMicVvmPEnb5AWq3wZroMq9BRls/s640/Dewan.jpg" width="640" /></a></div>
<div style="text-align: center;">
#JPU KPK : Ini yang ke 4 kalinya saksi (Bambang Priatmoko) “beralasan” sakit setiap kali menjadi saksi, namun aktif menjalankan aktivitas sebagai anggota DPRD Kota Malang, dan tanggal 29 Agustsut 2018 terlihat di Bandara Juanda# </div>
<div style="text-align: center;">
 </div>
<div style="text-align: left;">
beritakorupsi.co - Sakit adalah “Senjata” yang paling ampuh dipergunakan oleh seseorang bilamana berhubungan dan atau hedank diperiksa Khususnya dalam kasus Korupsi. Dan masyarakat mungkin masih ingat, saat KPK menangani kasus Korupsi E-KTP yang menjerat ketua DPR RI Setya Novanto atau Setnov. Untuk menghindari pengapnya udara penjara milik KPK, Setnov pun berusaha dengan berbagai cara untuk menghindariya, yang bermula dengan kecelakaan mobil yang ditumpanginya bersama dengan seorang Jurnalis TV Suwasta terkenal, lalu masuk Rumah Sakit hingga dikatakan dengan keadaan parah, namun KPK tak percaya begitu saja walau dengan balutan KPK pun membawa Setnov ke Rumah Sakit terbesar di Indonesia yaitu Rumah Saki Cipto, dengan hasil pemeriksaan dokter yang berbeda. Setelah itu Setnov pun kemudian dijebloskan ke penjara. Nah…Hal yang hampir sama dengan Setnov juga terjadi dalam kasus Korupsi suap DPRD Kota Malang dalam pembahasan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015 yang menjerat 41 anggota termasuk Ketua DPDR bersama Wali Kota Malang serta Kepala Dinas PUPR Kota Malang. Kasus Korupsi suap DPRD Kota Malang dalam pembahasan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015, saa ini KPK sudah menyeret 18 anggota Dewan untuk diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya, sementara yang 22 anggota lainnya masih berada di tahanan KPK menunggu dilimpahkannya ke Pengadilan Tipikor Surabaya. Dalam proses persidangan kasus DPRD Kota Malang inilah dicurigai seperti apa yang dialami mantan Ketua DPR RI, saat JPU KPK menghadirkan salah seorang anggota DPRD Kota Malang yang belum tersangka untuk menjadi saksi bagi 18 terdakwa anggota DPRD Kota Malang yang dibagi dalam 3 nomor perkara pada persidangan yang berlangsung, Rabu, 10 Oktober 2018. Saksi yang dimaksud adalah Bambang Priyatmoko Oetomo (Ketua Fraksi PDIP). Bambang Priyatmoko Oetomo  atau yang akrab disapa Moko ini adalah salah 1 dari 3 anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019 yang belum ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK, sedangkan  yang 2 anggota Dewan lainnya ialah Tutuk Hariyani (Fraksi PDIP) dan Subur Triono (Fraksi PAN). Sementara 18 terdakwa anggota DPRD Kota Malang dalam kasus Korupsi suap DPRD Kota Malang dalam pembahasan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015, yaitu 1. Terdakwa Sulik Lestyowati (Ketua Komisi A/Demokrat),; 2. Abd. Hakim (Ketua Komis B/PDIP),; 3. Bambang Sumarto (Ketua Komisi C/Golkar),; 4. Imam Fauzi (Ketua Komisi D/PKB),; 5. Syaiful Rusdi (Fraksi PAN),; 6. Tri Yudiani dari Fraksi PDIP (satu perkara),; 7. Terdakwa Sprapto (Ketua Fraksi PDIP,; 8. Sahrawi (Ketua Fraksi PKB),; 9. Mohan Katelu (Ketua Fraksi PAN),; 10. Slamet (Ketua Fraksi Gerindra),; 11. H.M. Zainuddin AS (Wakil Ketua/PKB),; 12. Wiwik Hendri Astuti, Wakil Ketua/Partai Demokrat (satu perkara),; 13. Rahayu Sugiarti (Wakil Ketua/Partai Golkar),;  14. Ya’quban Ananda Gudban (Ketua Fraksi Hanura-PKS),; 15. Hery Subiantono (Ketua Fraksi Demokrat),; 16. Heri Pudji Utami (Ketua Fraksi PPP-Nasdem),; 17. Abdul Rahman, dan 18. Sukarno (Keduanyan dari Fraksi PKB). Nah… Dalam sidang yang berlangsung Pada Rabu, 10 Oktober 2018 digelar 2 session dipimpin Ketua Majelis Cokorda Gede Arthana, Tim JPU KPK Arif Suhermanto, Burhanudin, Iskandar Marwanto, Dameria Silaban dan Gina, menghadirkan Bambang Priyatmoko. Selain Bambang Priyatmoo,  juga menghadirkan 4 saksi yang juga terdakwa dalam kasus ini, yaitu Mohan Katelu (Ketua Fraksi PAN),; Wiwik Hendri Astuti, Wakil Ketua/Partai Demokrat,; H.M. Zainuddin AS (Wakil Ketua/PKB) dan Dr. Salamet (Ketua Fraksi Gerindra) Dalam session pertama, ke- 5 saksi ini dihadirkan dalam persidangan untuk 12 terdakwa, diantaranya 1. Terdakwa Sulik Lestyowati (Ketua Komisi A/Demokrat),; 2. Abd. Hakim (Ketua Komis B/PDIP),; 3. Bambang Sumarto (Ketua Komisi C/Golkar),; 4. Imam Fauzi (Ketua Komisi D/PKB),; 5. Syaiful Rusdi (Fraksi PAN),; 6. Tri Yudiani dari Fraksi PDIP (satu perkara),; 7. Rahayu Sugiarti (Wakil Ketua/Partai Golkar),;  7. Ya’quban Ananda Gudban (Ketua Fraksi Hanura-PKS),; 9. Hery Subiantono (Ketua Fraksi Demokrat),; 10. Heri Pudji Utami (Ketua Fraksi PPP-Nasdem),; 11. Abdul Rahman, dan 12. Sukarno (Keduanyan dari Fraksi PKB). Pada saat JPU KPK memanggil satu persatu saksi untuk masuk ke ruang sidang, Bambang Priatmoko pun memasuki ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor dengan kondisi tubuh lemah dan tidak kuat berjalan sehingga dibantu seorang wanita yang diketahui istrinya. Seperti orang kebingungan, istri Bambang Priyatmok menyodorkan surat tanpa amplop ke JPU KPK, dan surat itupun kemudian diserahkan JPU KPK kepada Ketua Majelis Hakim. Surat yang disodorkan istri Bambang Priyatmo itu ternyata dari seorang dokter di Malang, namun dalam surat tersebut tidak menjelaskan sakit yang dialami oleh Bambang. Bahasa dalam surat tersebut adalah bahas medis yang tidak dapat diterjemahkan oleh Majelis Hakim. Dalam persidangan sempat terjadi perdebatan antara beberapa Penasehat Hukum (Penasehat Hukum) terdakwa dengan JPU terkait kondisi saksi Bambang Priyatmoko. Namun dengan berbagai bukti yang dimiliki JPU KPK terkait kondisi saksi, JPU KPK menolak keberatan Penasehat Hukum beberapa terdakwa dan menjelaskan serta menunjukkan bukti tentang kondisi Bambang Priyatmoko. Penjelasan JPU KPK kepada Majelis Hakim diantaranya, adalah pada saat Bambang Priyatmoko dihadirkan menjadi saksi untuk terdakwa/terpidana Jarot Edy Sulistyono selaku Kepala Dinas PUPR Kota Malang. Dalam kasus ini (jilid I), Jarot adalah penyuap DPRP. Saat itu Bambang Priyatmoko masih tampak segar bugar memberikan keterangan dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim bersama beberapa anggota DPRD lainnya. Perubahan Bambang Priyatmoko ini mulai terjadi dalam jilid II, dengan terdakwa Ketua DPRD Kota Malang yang sesama satu Fraksi, yakni Moch. Arif Wicaksono selaku penerima suap. Saat itu Bambang dikatakan sakit. Lalu pada sidang perkara beriukutnya dengan terdakwa Hendrawan seorang pengusaha sebagai penyuap Ketua DPRD Kota Malang. Bambang Priyatmoko juga dikabarkan sakit Lalu dalam jilid III dengan terdakwa Wali Kota Malang Moch. Anton. Bambang Priyatmoko hadir di Pengadilan Tipikor Surabaya untuk menjadi saksi, namun dengan kondisi lemah lalu tidur-tiduran di kursi panjang yang tersedia di luar samping ruang sidang Candra dan Cakra, dengan alasan tidak kuat duduk berlama-lama. Sementara dalam pantauan wartawan media ini, Bambang Priyatmoko juga dikabarkan sakit pada saat tim penyidik KPK hendak memeriksan 25 dari 27 anggota DPRD Kota Malang pada akhir Agustus lalu, yang kemudian KPK menetapkan 22 anggota Dewan yang terhormat itu menjadi tersangka saat ini. Dan Bambang Priyatmoko bersama Tutuk Hariyani (Fraksi PDIP) dan Subur Triono (Fraksi PAN) saat itu lolos dari pemeriksaan penyidik KPK di Polres Kota Malang. JPU KPK juga menjelaskan, bahwa Bambang Priyatmoko selama ini selalu aktif dalam mengikuti aktifitasnya sebagai anggota DPRD Kota Malang termasuk Kunjungan Kerja kedaerah. Selain itu, JPU KPK menunjukkan bukti berupa foto, bahwa pada tanggal 29 Agustus 2018, Bambang Priyatmoko terlihat di Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo Jawa Timur dan foto sedang makan disebuah restoran. Dari penjelasan JPU KPK ini, Ketua Majelis Hakim menanyakan langsung ke saksi Bambang Priyatmoko yang sudah duduk dikursi sebagai saksi. Memang terlihat kondisi tubuh lemah dan berbicara tidak lancar (seperti lida kaku). Namun saat Ketua Majelis Hakim menayakkan saksi, saksi Bambang Priyatmoko terlihat bingung sambil mengusap sesekali kepalanya. Apakah karena gatal atau karena bingung untuk menjawab. Lalu Ketua Majelis Hakimpun memberi syarat mengangkat jempol tandanya saksi dapat mengikuti persidangan. “Silahkan saudara angkat jempol (Ketua Majelis Hakim sambil memberi contoh) tandanya saudara dapat mengukiti persidangan. Apakah saudara bisa mengikuti persidangan ini?.” Tanya Ketua Majelis Hakim. Dan saksi pun memberi isyarat seperti arahan Ketua Majelis Hakim. Dan persidanganpun tetap dilanjutkan. Hal yang aneh bin nyata pun terdengar, saat giliran saksi Bambang Priyatmoko mendapat giliran pertanyaan mengenai penerimaan uang suap berupa uang Pokir, uang sampah dan uang pembahasan APBD murni. “Apakah saudara terima uang, pokir, uang sampah dan uang APBD murni?,” tanya Ketua Majelis Hakim beberapakali dengan hati yang sabar. Dengan agak kaku, saksi menjawab sudah habis. Ketua Majelis Hakim pun bertanya tentang jawaban saksi yang mengatakan habis. “Untuk apa habis” lanjut Ketua Majelis Hakim. Saksi ini menjawab dibagi-bagibagi. “Dibagi-bagibagi, nikah” jawab saksi Bambang Priyatmoko. Pengunjung pun sontak tertawa. “Sudah berapa kali saudara nikah,” tanya Ketua Majelis Hakim lagi. Dijawab oleh saksi, dua kali. “Apa hubungannya habis dengan nika,” tanya Ketua Majelis Hakim namun tak menunggu jawab saksi lalu kemudian memerintahkan JPU KPK melanjutkan pertanyaannya. Sementara dari keterangan saksi lainnya menjelaskan dan mengakui, menerima uang 3 kali dengan jumlah yang berbeda-bedabeda, ada yang Rp12.5 juta, ada yangRp10 juta dan adapula yang 50 juta. Uang yang diterima saksi yang juga terdakwa ini adalah uang Pokir, uang sampah yang berkaitan dengan pembahasan perubahan APBD TA 2015, dan uang pembahasan APBD murni TA 2015 yang penerimaannya pada November - Desember 2015. Usai persiangan, JPU KPK Arif Suhermanto, terkait kondisi saksi Bambang Proyatmoko mengatakan, bahwa JPU KPK sudah memantau kondisi saksi, yang selama ini selalu aktif mengikuti kegiatan Dewan Kota Malang. Selain itu, lanjut JPU KPK Arif, juga melihatnya di Bandara Juanda. “Selama ini kita selalu menatau, bahwa saksi selalu akstif mengikuti kegaiatan Dewan termasuk Kunker (Kunjungan Kerja). Selain itu, tanggal 29 Agustus lalu, kita melihatnya di Bandara dan di sebuah rumah makan,” kata JPU KPK Arif sambil menunjukkan Video saat Bambang Proyatmoko berada di sebuah Restoran. “Apakah KPK akan terus memantau perkembangan saksi mengingat sakasi ini belum tersangka?,” tanya wartawan media ini. Menurut JPU KPK Arif, akan selalu memantaunya. “Ada kemungkinan KPK akan menetapkannya menjadi tersangka bersama 2 anggota Dewan linnya,” tanya wartawan media ini kemudian. “Kita akan selalu mempelajari dari perkembangan sesuai fakta persidangan, dan tidak menutup kemungkinan masih kita pelajari,” jawab JPU KPK Arif. (Rd1) </div>
<div style="text-align: left;">
</div>

News Tipikor Ada "Setya Novanto" Di Sidang Korupsi Suap DPRD Kota Malang

#JPU KPK : Ini yang ke 4 kalinya saksi (Bambang Priatmoko) “beralasan” sakit setiap kali menjadi saksi, namun aktif menjalankan aktivitas...

Kasus Korupsi BRI Jombang, 2 Terdakwa Dituntut “15” dan “7.6” Tahun Penjara

02.11 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgxfb3RxYplTEuU5jiYPw-oUnr7U2elLnssjmLYx-R2pybmDKVQdPohaifXOzs5F4VG1olRWKjZuostGtj57aHnbcw4ZVnbjm60RV1iCxS361WIjqYGlI1T6C1pHQE4GZsQY3m2DJrcJek/s1600/IMG20180820124014.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="361" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgxfb3RxYplTEuU5jiYPw-oUnr7U2elLnssjmLYx-R2pybmDKVQdPohaifXOzs5F4VG1olRWKjZuostGtj57aHnbcw4ZVnbjm60RV1iCxS361WIjqYGlI1T6C1pHQE4GZsQY3m2DJrcJek/s640/IMG20180820124014.jpg" width="640" /></a></div>
<div style="text-align: center;">
#Sebelumnya Majelis Hakim pertanyakan surat dakwaan JPU terkait Nama Mantri Bank BRI Unit Panglima Sudirman, Jombang dalam pencairan Kredit Fiktif tahun 2016 - 2017, dan meminta Kepala Unit turut bertanggungjawab#</div>
beritakorupsi.co - Senin, 8 Oktober 2018, JPU (Jaksa Pununtut Umum) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Jombang, membacakan surat tuntutannya terhadap 2 (dua) terdakwa, yakni  Wendy Yoga Pratama selaku Mantri Bank BRI unit Panglima Sudirman, Jombang, dan terdakwa Erni Ernawati karyawan Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Muslimat Jombang (perkara terpisah) dalam kasus perkara Korupsi kredit Fiktif tahun 2014 hingga 2017 sebesar Rp7.205.000.000, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp5.819.045.051. Terdakwa Wendy Yoga Pratama dituntut pidana penjara selama 7 tahun, denda sebesar Rp 500 juta subside 6 bulan kurungan, sementara terdakwa Erni Ernawati dituntut pidana penjara selama 10 tahun dan denda sebesar Rp1 milyar subside 6 bulan kurungan. Selain itu, terdakwa Erni Ernawati juga ditutut pidana tambahan berupa mengembalikan kerugian negara atau Jaksa akan menyita harta bedanya untuk dilelang sebagai pengganti kerugian negara. Dan apabila harta beda terdakwa tidak mencukupi, maka diganti penjara selama 15 tahun. Sehingga tuntutan JPU terhadap Terdakwa Wendy Yoga Pratama selam 7 tahun dan 6 bulan. Sedangkan acaman hukuman oleh JPU terhadap terdakwa Erni Ernawati selama 15 tahun dan 6 bulan. Dalam tuntutan JPU, keduanya dijerat dalam Pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-l KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Surat tuntutan itu dibacakan JPU Yoga Adhyatma dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang diketuai I Wayan Sosisawan., SH., MH dan dibantu Hakim anggota (Ad Hock) Dr. Andrianus dan Agusudarayanto., SH. Sementara kedua terdakwa didampingi masing-masingmasing Penasehat Hukum (PH)-nya. Dalam kasus ini, JPU Kejari Jombang menyeret Wendy Yoga Pratama selaku Mantri Bank BRI unit Panglima Sudirman, Jombang, karena dianggap telah mencairkan 97 permohonan kredit fiktif yang diajukan toleh erdakwa Erni Ernawati, karyawan Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Muslimat Jombang sejak tahun 2014 hingga 2017 sebesar Rp7.205.000.000 hingga merugikan keuangan negara sebesar Rp5.819.045.051. Namun anehnya, dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan JPU dari Kejari Jombang ini mengatakan, bahwa terdakwa Wendy Yoga Pratama selaku Mantri Bank BRI unit Panglima Sudirman, Jombang menyetujui 97 permohonan kredit yang diajukan Erni Ernawati tanpa melakukan analisis. Yang lebih anehnya lagi adalah, JPU mengatakan bahwa terdakwa Wendy Yoga Pratama menangani proses pengajuan Kredit sejak 2014 - 2015 yang kemudian disetujinya. Namun di sisi lain, dakwaan JPU menjelaskan bahwa pengajuan kredit fiktif yang diajukan oleh terdakwa Erni Ernawati dengan jumlah permohonan yang sudah dicairkan itu sejak 2014 hingga 2017. Lalu siapa pejabat Bank BRI Unit Panglima Sudirman, Jombang yang terlibat dalam proses pencairan kredit fiktif yang diajukan oleh terdakwa Erni Ernawati? Mengapa JPU Kejari Jombang mendakwa terdakwa Wendy Yoga Pratama melakukan proses pencairan kredit yang diajukan oleh Erni Ernawati yang di 2015 - 2017? Mengapa pula JPU Kejari Jombang tidak meminta pertanggungjawaban dari Akbar Ahmad Akbar Salaman selaku Kepala BRI Unit Panglima Sudirman Jombang, seperti yang dipertanyakan Majelis Hakim pada sidang sebelumnya ? Sebab pada sidang sebelumnya (tanggal 20 Agustus 2018) Majelis Hakim mengatakan, bahwa  Akbar Ahmad Akbar Salaman selaku Kepala Unit BRI Panglima Sudirman, Jombang, Cabang BRI Jombang  harus ikut bertanggungjawab dalam “raibnya” duit negara dalam kasus krdit fiktif pada tahun 2014 - 2015.sebesar Rp7.205.000.000 Tidak hanya itu. Majelis Hakim juga mempertanyakan isi dakwaan JPU terkait nama pejabat Mantri Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Panglima Sudirman Jombang, Cabang BRI Jombang terkait proses pencairan kredit fiktif pada tahun 2015 - 2016 dan 2016 - 2017. Karena dalam surat dakwaan JPU Kejari Jombang, hanya menyebutkan bahwa terdakwa Wendy Yoga Pratama yang menangani pengajuan kredit hingga proses pencai kredit fiktif itu sejak 2014 - 2015, namun diminta peratnggungjwabannua hingga pencairan di tahun 2017. “Saudara Jaksa, siapa nama Mantri pada tahun 2016. Sebab dalam surat dakwaan saudara ini ada pencairan tahun 2016 dan 2017,” tanya Majelis Hakim saat itu. Apa yang ditanyakan Majelis Hakim terhadap JPU saat itu, sepertinya membuka “menarik benang merah dalam tumpukan benang putih” dalam sidang perkara Korupsi kredit fiktif BRIGUNA Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Panglima Sudirman Jombang, Cabang BRI Jombang tahun 2014 - 2017 sebesar Rp7.205.000.000 (tujuh miliar dua ratus lima juta rupiah) yang merugikan keuangan negara sebesar Rp5.819.045.051. Apakah terdakwa Wendy Yoga Pratama “menjadi korban” untuk “menyelamatkan pejabat BPRI Unit Panglima Sudirman Jombang lainnya yang terlibat dalam proses pencairan kredit fiktif itu ? 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhOeAgAhBSLKTG21AO5yIfQPsL52y9B_sYmQfvUbRvXfLHpxm4Z2gDIAlZdA-7x2ZNOLMRdUyF9bTvKEp57MdGOfe4UHmOznFj7FL_I-k1mt3C_FhG1zGNzFtNikpBkf5Hs7TKs-aUro8I/s1600/IMG20180820113515.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhOeAgAhBSLKTG21AO5yIfQPsL52y9B_sYmQfvUbRvXfLHpxm4Z2gDIAlZdA-7x2ZNOLMRdUyF9bTvKEp57MdGOfe4UHmOznFj7FL_I-k1mt3C_FhG1zGNzFtNikpBkf5Hs7TKs-aUro8I/s640/IMG20180820113515.jpg" width="640" /></a></div>
Sementara dalam surat tuntutan JPU menyatakan, bahwa terdakwa Wendy Yoga Pratama selaku Mantri pada Bank Rakyat Indonesia (BRI)  Cabang Jombang Unit Panglima Sudirman, “telah melakukan atau turut serta mlakukan, beberapa perbuatan yang berhubungan satu dengan yang lainnya sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: Bahwa BRI Cabang Jombang memberikan pelayanan Kredit BRIGUNA kepada para Pegawai atau Karyawan RSIA Muslimat Jombang berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Jombang dengan BKIA Muslimat Jombang Nomor :  /KC-Vlll/PP/lO/2001 tertanggal 27 September 2001 tentang Pemberian Fasilitas Kupedes Golongan Berpenghasilan Tetap, dimana dalam pelaksanaannya yang memberikan pelayanan tersebut adalah BRI Cabang Jombang Unit Merdeka. Bahwa Kredit Kupedes Golongan Berpenghasilan Tetap adalah jenis kredit untuk karyawan berpenghasilan tetap yang dilayani di BRI Unit sebelum dihannonisasi dengan BRIGuna menjadi BRIGUNA berdasarkan Surat Edaran BRI Pusat Nose : S.l9-DLR/ADK/04/2010 tanggal 30 April 2010 tentang BRIGUNA. Selain memberikan pelayanan Kredit BRIGUNA kepada para pegawai atau karyawan RSIA Muslimat Jombang, BRI Unit Merdeka juga memberikan pelayanan kredit Kupedes (dalam bentuk modal usaha), diantaranya diberikan kepada saksi Hendra Wijaya yang merupakan suami dari Erni Ernawti, dimana Mantri yang menangani proses Kredit Kupedes atas nama saksi Hendra Wijaya tersebut adalah terdakwa Wendy Yoga Pratama selaku Mantri pada BRI Unit Merdeka pada waktu itu. Kemudian pada saat menangani Kredit Kupedes atas nama saksi Hendra Wijaya tersebut, terdakwa Wendy Yoga Pratama melakukan survey ke rumah saksi Hendra Wijaya dan bertemu dengan Erni Ernawti, sehingga pada saat terdakwa Wendy Yoga Pratama mulai kenal dengan saksi Erni Ernawti dan mengetahui bahwa saksi Erni Ernawti merupakan karyawan RSIA Muslimat Jombang bagian Apotek yang juga merupakan nasabah BRIGUNA di BRI Unit Merdeka. Selain Mantri kredit Kupedes, terdakwa Wendy Yoga Pratama juga Mantri yang menangani pengajuan Kredit BRIGUNA dari para pegawai atau Karyawan RSIA Muslimat Jombang, dimana dalam pengajuan Kredit BRIGUNA dari para pegawai atau Karyawan RSIA Muslimat Jombang tersebut, karyawan yang ditunjuk oleh RSIA Muslimat Jombang untuk membantu dan mengurusi pinjaman di BRI Unit Merdeka adalah Suti Rilys. Pada tahun 2014, terdakwa Wendy Yoga Pratama dimutasi ke BRI Unit Panglima Sudirman sebagai Mantri yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pemimpin BRI Cabang Jombang Nomor : B.O4 KC-IX/SDM/Ol/20l4 tanggal 06 Januari 2014, dan pada saat itu terdakwa Wendy Yoga Pratama menyampaikan kepada Ahmad Akbar Salaman selaku Kepala BRI Unit Panglima Sudirman Jombang, bahwa banyak keluhan dari para nasabah RSIA Muslimat Jombang terhadap pelayanan BRIGUNA di BRI Unit Merdeka, kemudian terdakwa Wendy Yoga Pratama menyampaikan usulan kepada Ahmad Akbar Salaman agar BRI Unit Panglima Sudirman juga memberikan pelayanan BRIGUNA kepada para pegawai atau Karyawan RSIA Muslimat Jombang. Setelah itu Ahmad Akbar Salaman menyampaikan usulan tersebut kepada saksi Moh. Mas’ud selaku Asisten Manager Bisnis Mikro (AMBM) pada BRI Cabang Jombang yang membawahi BRI Unit Panglima Sudirman, hingga akhirnya disepakati bahwa BRI Unit Panglima Sudirman bisa memberikan pelayanan BRIGUNA kepada para Pegawai atau Karyawan RSIA Muslimat Jombang.  JPU menyatakan, semestinya BRI Unit Panglima Sudirman tidak bisa memberikan pelayanan BRIGUNA kepada RSIA Muslimat Jombang, karena pelayanannya telah diberikan oleh BRI Unit Merdeka sesuai dengan ketentuan bahwa Kancab/KCP/BRI Unit dilarang memberikan fasilitas BRIGUNA kepada instansi/debitur yang telah mendapat fasilitas BRIGUNA dari Unit Kerja BRI (Kanca/KCP/BRI Unit) lainnya. JPU menyatakan, pada sekitar bulan Mei 2014, terdakwa Wendy Yoga Pratama menemui saksi Erni Ernawati selaku karyawan RSIA Muslimat Jombang Bagian Apotek memberitahukan, bahwa di BRI Unit Panglima Sudirman sudah bisa melayani pengajuan kredit pegawai seperti di BRI Unit Merdeka, sehingga Erni Ernawai mempunyai keinginan untuk mengajukan kredit BRIGUNA di BRI Unit Panglima Sudirman, namun karena Erni Ernawai sebagai Karyawan RSIA Muslimat Jombang sudah mempunyai pinjaman BRIGUNA di BRI Unit Merdeka, Erni Ernawai pun tidak bisa mengajukan pinjaman BRIGUNA kembali. “Namun untuk mewujudkan niatnya mndapatkan pinjaman BRIGUNA di BRI Unit Panglima Sudirman, Erni Ernawai menemui Salim bagian Cleaning Service RSIA Muslimat Jombang, dan menyampaikan keinginanya untuk menggunakan nama Salim sebagai pengajuan pinjaman BRIGUNA di BRI Unit Panglima Sudirman, dan uang pencairan dari pinjaman tersebut akan  digunakan Erni Ernawai termasuk untuk membayar angsuran pinjaman. Setelah disetuji Salim yang bukan sebagai kariyawan tetap di  RSIA Musliamat Jombang, namun Erni Ernawai mengajukan kredit BRIGUNA di BRI Unit Panglima Sudirman,” kata JPU 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhgK8yUDgQYCmQiRD-4E4YUM3GaZVOH9e2PpuR9LIElUN_cfcWue_c9AXhOe0SjlC_cvDlDaRK2HS4Db55Zviqislb9qETCs_CwJLoggMuKez-35O1_u0w7y7SFf-eGsEchGX3xEFeg8cU/s1600/IMG20180820124133.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="361" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhgK8yUDgQYCmQiRD-4E4YUM3GaZVOH9e2PpuR9LIElUN_cfcWue_c9AXhOe0SjlC_cvDlDaRK2HS4Db55Zviqislb9qETCs_CwJLoggMuKez-35O1_u0w7y7SFf-eGsEchGX3xEFeg8cU/s640/IMG20180820124133.jpg" width="640" /></a></div>
Menurut JPU, pada saat pengajuan pinjaman BRIGUNA, Erni Ernawai tidak melalui saksi Suti selaku Juru Bayar yang ditunjuk oleh RSIA Muslimat Jombang untuk membantu dan mengurusi pengajuan pinjaman para Karyawan RSIA Muslimat Jombang, tetapi dengan cara membuat Surat Keterangan Karyawan, dan Surat Keputusan Karyawan RSIA Muslimat Jombang di Rental milik  Indrawan Sugiarto, dengan mencontoh Surat Keputusan dan Surat Keterangan Karyawan RSIA Muslimat Jombang yang sudah ada. 
 
“Kemudian Erni Ernawati menghubungi Wendy Yoga Pratama dan memberitahukan, bahwa akan mengajukan pinjaman BRIGUNA di BRI Unit Panglima Sudirman, namun bukan atas namanya sendiri melainkan atas nama Salim, serta menyerahkan berkas permohonan pinjaman BRIGUNA kepada Wendy Yoga Pratama,” ujar JPU Selanjutnya Wendy Yoga Pratama selaku Mantri yang ditunjuk sebagai Pejabat Pemrakarsa,  melakukan analisa kredit terhadap berkas kredit BRIGUNA atas nama Salim. Dalam melakukan analisa tersebut, semestinya Wendy Yoga Pratama memeriksa seluruh kelengkapan dan memastikan bahwa seluruh dokumen adalah sah dan masih berlaku, serta memastikan bahwa calon debitur adalah benar-benar merupakan pegawai instansi atau pegawai tetap perusahaan, termasuk memastikan adanya Peijanjian Kerja Sama instansi/perusahaan dengan memperhatikan prinsip kehatihatian dalam pemberian kredit, namun terdakwa Wendy Yoga Pratama tidak pemah memeriksa dan menguji keabsahan/kebenaran dokumen-dokmnen kredit atas nama Salim. Karena Wendy Yoga Pratama sudah mengetahui, bahwa Erni Ernawati bukanlah Juru bayar atau bendahara RSIA Muslimat Jombang, sehingga tidak melakukan analisa kredit secara benar, yang kemudaian Wendy Yoga Pratama menyatakan layak untuk disetukui terhadap berkas kredit atas nama Salim. Selanjutnya, Salim menerima uang pencairan pinjaman BRIGUNA sebesar Rp75 juta dan kemudian diserahkannya kembali terhadap Erni Ernawati Pada bulan berikutnya yaitu Juni 2014 sampai dengan Januari 2015, Erni Ernawati kembali mengajukan kredit BRIGUNA ke BRI Unit Panglima Sudirman dengan cara yang sama, namun   menggunakan nama orang lain juga melalui t Wendy Yoga Pratama sebanyak l7 (tujuh belas) permohonan pinjaman, sehingga total permohonan pinjaman yang telah diajukan oleh Erni Ernawati melalui Wendy Yoga Pratama adalah sebanyak 18 permohonan pinjaman. Dalam mengajukan permohonan pinjaman BRIGUNA tersebut, Erni Ernawati tidak selalu menyerahkan berkas permohonan pinjaman secara langsung melalui Customer Service, tetapi terlebih dahulu menghubungi Wendy Yoga Pratama. Dan Wendy Yoga Pratama juga tidak melakukan analisa “Setelah berhasil mengajukan 18 permohonan kredit BRITAMA,  Erni Ernawati kembali mengajukan 79 perpohanan pengaujuan kredit yang sama melalui Wendy Yoga Pratama yang kemudian disetujui untuk diteruskan ke Akbar Ahmad Akbar Salaman selaku Kepala BRI Unit Panglima Sudirman Jombang hingga dilakuan pencairan,” ungkap JPU JPU menjelaskan, pada saat Erni Ernawati mengajukan permohonan kredit BRIGUNA tersebut, selain mencari sendiri, Erni Ernawati juga memperoleh KTP beberapa orang untuk digunakannya sebagai pemohon, antara lain Petti Turita Sari, Yunus Permadani, Tri Prastio Adi S, Yongki Arif Prastyawan dan Angger Bagus Sinawang dengan memberikan imbalan termasuk kepada orang-orang yang namanya digunakan sebagai pemohon. “Bahwa perbuatan terdakwa Wendy Yoga Pratama selaku Mantri pada BRI Unit Panglima Sudirman dan Pejabat Kredit lainnya yang telah memberikan kredit BRIGUNA kepada 97 (Sembilan puluh tujuh) debitur atas nama Karyawan RSIA Muslimat Jombang pada BRI Unit Panglima Sudirman bersama-sama dengan saksi Erni Ernawati tidak sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Direksi BRI Nose : S.l9-DIR/ADK/O4/2010 tentang BRIGUNA  Surat Keputusan Direksi BRI Nokep : S.277-DIR/ADK/12/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK serta Peratman Bank Indonesia Nomor : 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenai  Nasabah (Know Your Customer Principles),” ucap JPU JPU mengungkapkan, bahwa dari jumlah pencairan sebesar Rp7.205.000.000 (tujuh miliar dua ratus lima juta rupiah) tersebut, digunakan oleh Erni Ernawti antara lain untuk memberikan imbalan kepada para debitur atau orang-orang yang digunakan namanya sebesar Rp l juta per-orang, imbalan kepada orang-orang yang mencarikan KTP, yaitu Petti Turita Sari, Yunus Permadani, Tri Prastio Adi S, Yongki Arif Prastyawan dan Angger Bagus Sinawang masing-masing sebesar Rp1 juta per-KTP.  Untuk Petti Turita Sari diberikan imbalan antara Rp 5 juta - Rp 25 juta  per-KTP, dan sebahagian lagi digunakan oleh Erni Ernawati untuk membayar angsuran semua pinjaman atas nama Karyawan RSIA Muslimat Jombang tersebut sampai dengan bulan April 2017, dan sisanya digunakan oleh Erni Ernawati sendiri untuk kepentingan pribadinya. Jumlah pinjaman yang sudah dikembalikan atau diangsur sebesar Rp1.385.954.949, sehingga sisa pinjaman yang belum dibayar oleh Erni Ernawati adalah sebesar Rp5.819.045.051 Atas surat tututan tersebut, Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan terhadap kedua terdakwa maupun melalui masing-masingmasing Penasehat Hukumnya untuk menyampikan Pledoi atau pembelaannya pada sidang pekan depan. (Rd1)

News Tipikor Kasus Korupsi BRI Jombang, 2 Terdakwa Dituntut “15” dan “7.6” Tahun Penjara

#Sebelumnya Majelis Hakim pertanyakan surat dakwaan JPU terkait Nama Mantri Bank BRI Unit Panglima Sudirman, Jombang dalam pencairan Kred...

Siapa Dibalik Pemalsuan Data Paspor Yang Ditarik Imigrasi Tanjung Perak? (1)

19.47 beritakorupsi 0

<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiL1GWimmCFNcjbdzFXJyL1o3ESQnLPiqXvj_MMaRW5aRIJjnUODf5k1Ds6VC1JKWVpP28C63wfjevsai3sDO54-rXmrO0gygtyetnKDgmYJU7kqPJ2xx8vqs9vARDY2SZmVPf2W94ONhk/s1600/Paspor.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="980" data-original-width="703" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiL1GWimmCFNcjbdzFXJyL1o3ESQnLPiqXvj_MMaRW5aRIJjnUODf5k1Ds6VC1JKWVpP28C63wfjevsai3sDO54-rXmrO0gygtyetnKDgmYJU7kqPJ2xx8vqs9vARDY2SZmVPf2W94ONhk/s1600/Paspor.jpg" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"> </td></tr>
</tbody></table>
“Romi Yudianto Kepala Kantor Imigrasi Tanjung Perak : tidak mengetahui apakah sudah dilaporkan ke Polisi atau belum. Selain itu, di UPI cabang Gresik diduga ada 6 orang Calo yang mematok harga antara Rp1.5 - Rp3.5 juta per Paspor” 
 
beritakorupsi.co - “Tidak ada asap kalau tidak ada Api”. Peribahasa ini mungkin tepat dalam kasus penarikan Paspor Nomor C0762815 tanggal 19 Juli 2018, NIKIM 110268961801 No.Reg. 1A11CY3214FSNN atas nama “NYM” warga Sampang, Jawa Timur oleh pihak Kantor Imigrasi Tanjung Perak, Surabaya. Menurut Kepala Kantor Imigrasi (Ka Kanim) Kelas I Tanjung Perak, Romi Yudianto saat dihubungi wartawan media ini pada Senin, tanggal 8 Oktober 2018 mengatakan, bahwa Paspor tersebut sudah ditarik dan kemudian dilakukan pengguntingan sesuai aturan yang ada. “Jadi gini, Jadi itu ditarik Pspornya sesuai aturan yang ada di kita terus dilakukan pengguntingan. Kalau proses masalah pemalsuan itu urusan Kepolisian,” jawab Ka Kanim Kelas I Tanjung Perak Romi Yudianto melalui sambungan Telepon Seluler. Saat ditanya, apakah sudah dilaporkan kepihak Kepolisian?. Menurut Ka Kanim Kelas I Tanjung Perak Romi Yudianto mengatakan, belum mengetahuinya . “Saya belum tahu, kan anggota saya dinas di sana. Apakah anggota saya sudah melaporkan atau nggak saya nggak tahu, cuman saya sarankan agar dilaporkan pemalsuan itu,” jabwa Romi kemudian. Ka Kanim Kelas I Tanjung Perak Romi Yudianto ini menambahkan, Imigrasi sudah melakukan tuganya yang benar. Artinya menarik Paspornya dan dilakukan pengguntingan sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011. Saat ditanya kemudian tentang UU Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, dalam Pasal 31 ayat (1) berbunyi; Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk berwenang Melakukan penarikan atau pencabutan Paspor biasa, Surat Perjalanan Laksana Paspor, dan surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas yang telah dikeluarkan. Ayat (3) berbunyi ; Penarikan Paspor biasa dilakukan dalam hal: a. pemegangnya melakukan tindak pidana atau melanggar peraturan perundang-undangan di Indonesia; atau b. pemegangnya termasuk dalam daftar Pencegahan. Menanggapi pertanyaan di atas, menurut Romi Yudianto selaku Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak ini mengatakan, bahwa apa yang ditanyakan wartawan media ini mengatakan, bahwa sudah diatur dalam PP dan Permenkum Ham Nomor 8 Tahun 2014 tentang tatacara penarikan dan pengguntingan Paspor. “Jadi gini, sudah diatur lagi dengan PP dan Permenkum HAM (Peraturan Menteru Hukum dan Hak Azasi Manusia) Nomor 8 Tahun 2014 tentang pengguntingan dan tata cara pengguntingan itu. Dan apabila kita melakukan penarikan itu ada dasarnya,” ujar Romi. Anehnya, apa yang dijelaskan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak Romi Yudianto adalah tentang tatacara penarikan dan pengguntingan Paspor. Sementara yang ditanyakan yaitu, apakah pihak Kantor Imigrasi sudah melaporkan tentang dugaan pemalsuan data dokumen dalam Paspor Nomor C0762815 tanggal 19 Juli 2018, NIKIM 110268961801 No.Reg.  1A11CY3214FSNN atas nama “NYM” Sementara dalam PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, pada Pasal 63 ayat (1) berbunyi :  Penarikan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dapat dilakukan kepada pemegangnya pada saat berada di dalam atau di luar Wilayah Indonesia. Dan pasal 63 ayat Ayat (2) berbunyi : Penarikan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal: a. pemegangnya telah dinyatakan sebagai tersangka oleh instansi berwenang atas perbuatan pidana yang diancam hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau red notice yang telah berada di luar Wilayah Indonesia; atau b. masuk dalam daftar Pencegahan. Serta pasal 63 ayat (3) Dalam hal penarikan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dilakukan pada saat pemegangnya berada di luar Wilayah Indonesia berupa Paspor, kepada yang bersangkutan diberikan Surat Perjalanan Laksana Paspor sebagai dokumen pengganti yang akan digunakan untuk proses pemulangan. Yang lebih anehnya lagi adalah, penarikan dan pengguntingan Paspor Nomor C0762815 tanggal 19 Juli 2018, NIKIM 110268961801 No.Reg. 1A11CY3214FSNN atas nama “NYM” bukan karena pemegangnya telah dinyatakan sebagai tersangka oleh instansi berwenang atas perbuatan pidana yang diancam hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau red notice yang telah berada di luar Wilayah Indonesia atau masuk dalam daftar Pencegahan sesuai dengan bunyi pasal 63 ayat  (3) PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Melainkan, penarikan dan Pengguntinga Paspor Nomor C0762815 tanggal 19 Juli 2018, NIKIM 110268961801 No.Reg. 1A11CY3214FSNN atas nama “NYM” karena pihak Imgrasi mengetahui adanya dugaan pemalsuan data dalam Paspor tersebut. Lalu siapa orang dibalik pemalsuan data untuk memperoleh Paspor  Nomor C0762815 tanggal 19 Juli 2018, NIKIM 110268961801 No.Reg. 1A11CY3214FSNN atas nama “NYM”, sementara proses pengajuan Paspor berdasarkan PP Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 62 ayat (1) berbunyi ; Penerbitan Paspor biasa dilakukan melalui tahapan: a. pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 50 ayat (1); b. pembayaran biaya Paspor; c. pengambilan foto dan sidik jari; dan d. wawancara, ayat (2) Pasal 62 PP Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian berbunyi ; Selain tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dilakukan: a. verifikasi; dan b. adjudikasi. Sementara keluarnya Paspor menurut Kepala Kan tor Imgrasi Kelas I Tanjung Perak Romi Yudianto sebelumnya mengatakan, bahwa proses pengajuan permohonan Paspor secara Online,  dan ada persetujuan dari Pusat. “Semua dokumen pemohon Paspor di upload melalui Online dan ada pereujuan dari Pusat,” kata Romi. Lalau bagaimana pihak kantor Imgrasi Kelas I Tanjung Perak bisa bobolan data “palsu” dalam Paaspor Nomor C0762815 tanggal 19 Juli 2018, NIKIM 110268961801 No.Reg. 1A11CY3214FSNN atas nama “NYM” yang masih di bawah umur ? Selain itu, dalam UU RI No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, ada sangsi pidana bagi pelaku  yang dengan sengaja memberikan surat atau data palsu atau yang dipalsukan atau keterangan tidak benar dengan maksud untuk memperoleh Visa atau Izin Tinggal bagi dirinya sendiri atau orang lain. Dalam pasal 123 UU RI No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian berbunyi; Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta IDR): a. setiap orang yang dengan sengaja memberikan surat atau data palsu atau yang dipalsukan atau keterangan tidak benar dengan maksud untuk memperoleh Visa atau Izin Tinggal bagi dirinya sendiri atau orang lain; Pasal 126 UU RI No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian berbunyi; Setiap orang yang dengan sengaja: a. menggunakan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia untuk masuk atau keluar Wilayah Indonesia, tetapi diketahui atau patut diduga. Bahwa Dokumen Perjalanan Republik Indonesia itu palsu atau dipalsukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta IDR); Huruf c Pasal 126 UU RI No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian berbunyi ; Memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta IDR). (Tim beritakorupsi.co)

News Pemerintahan Pidana Regional Siapa Dibalik Pemalsuan Data Paspor Yang Ditarik Imigrasi Tanjung Perak? (1)

“Romi Yudianto Kepala Kantor Imigrasi Tanjung Perak : tidak mengetahui apakah sudah dilaporkan ke Polisi atau belum. Selain itu, di UPI ...

JPU KPK Hadirkan 3 Terpidana Kasus Korupsi Suap Komis B DPRD Jatim Jadi Saksi

19.37 beritakorupsi 0

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmFKy8JtbscVt6S6kiE7w2PcHqc3GWdJn-6frOtnLAHl2CwUil367F4QUb7u5EnxQO9soKQmYWpRV6EKljXMpIcnV1ccKiEzAmE3Jk6u9ox50YFzmkoqcy7eof4pisxBI_qpeKBZKjhnA/s1600/terdakwa+Ardi+dan+Samsul.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="563" data-original-width="720" height="500" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmFKy8JtbscVt6S6kiE7w2PcHqc3GWdJn-6frOtnLAHl2CwUil367F4QUb7u5EnxQO9soKQmYWpRV6EKljXMpIcnV1ccKiEzAmE3Jk6u9ox50YFzmkoqcy7eof4pisxBI_qpeKBZKjhnA/s640/terdakwa+Ardi+dan+Samsul.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto kiri terdakwa Moch. Ardi Prasetiayawan dan terdakwa Samsul Arifin</td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: center;">
#Dalam persidangan terungkap, 10 Dinas termasuk Dinas Kelautan dan Perikanan  turut memberikan uang "suap" </div>
<div style="text-align: left;">
sebagai komitmen fee ke Komis B DPRD Jatim#"</div>
<div style="text-align: left;">
beritakorupsi.co - Senin, 8 Oktober 2018, Tim JPU KPK Trimulyono Hendradi, M. Wiraksanajaya, Luki Dwi Nugroho, Iskandar Marwanto, Arin Karniasih dan Tri Anggro Mukti untuk terdakwa Samsul Arifin (mantan Kepala Dinas Perkebunan Jatim) bersama Tim JPU KPK  Wawan Yunarwanto, Taufiq Ibnugroho,  Ariawan Agustiartono dan Riniyati Karniasih untuk Moch. Ardi Prasetiayawan (Kepala Dinas Perindustrian Jatim) menghadirkan 3 (tiga) orang terpidana kasus Korupsi suap Ketua dan Wakil Ketua Komis B DPRD Jatim, M. Basuki dan M. Ka’bil Mubarok yang Tertangkap Tangan KPK pada Juni 2017 jilid I, sebagai saksi dalam persidangan untuk Kedua terdakwa dalam kasus jilid II yang berlangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya, dengan Ketua Majelis Hakim Rochmad. Sementara terdakwa Samsul Arifin didampingi Penasehat Hukumnya Jamal Abdul Nasib dan Taufan Hidayat, dan terdakwa Moch. Ardi Prasetiayawan Ir, Djoko Supriyono., SH., MH dan kawan-kawan. 
 
Ke- 3 saksi yang sudah terpidana dalam jili I yaitu M. Basuki selaku Ketua Komis B DPRD Jatim, Santoso dan R. Rahmat Agung. Keduanya sebagai staf di Komisi B. 
 
Selain ke- 3 saksi, Tim JPU KPK juga menghadirkan 4 saksi lainnya termasuk 2 anggota Komimis B DPRD Jatim, diantaranya Samsuri (Staf terdakwa Samsul Arifin), Sayuli Sukardono (Driver Ketua Komis B DPRD Jatim M. Basuki), Agus Maulana (anggota Komis B DPRD Jatim) dan Yusuf Rohman juga anggota Komis B DPRD Jatim periode 2014 - 2019. 
 
Kasus yang menyeret terdakwa Samsul Arifin dan terdakwa Moch. Ardi Prasetiayawan (perkara terpisah), bermula pada Juni 2017 saat KPK melakukan Tangkap Tangan terhadap Moch. Basuki selaku Ketua Komis B DPRD Jatim, Moch. Ka’bil Mubarok Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim periode 2014 - 2019 bersama 2 Stafnya Santoso dan R. Rahmat Agung, karena KPK mengetahui, bahwa kedua Politikus itu menerima uang suap melalui Kedua Stafnya dari Rohayati selaku Kepala Dinas Peternakan dan dari Bambang Hariyanto, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur bersama ajudannya Anang Basuki Rahmat. 
 
Dalam Jilid I, ke- 7 terdakwa yaitu Moch. Basuki, Moch. Ka’bil Mubarok, Santoso dan R. Rahmat Agung divonis bersalah sebagai penerima suap, dan dijerat dengan Pasal 12 huruf a Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan pidana penjara selama 7 tahun untuk M. Basuki yang juga mantan narapidana kasus Korupsi saat menjabat Ketua DPRD Kota Surabaya beberapa tahun lalu. Sedangkan M. Ka’bil Mubarok dihukm penjara selama 6 tahun dan 6 bulan. Sementara untuk 2 staf Komisi B DPRD Jatim yaitu Santoso dan R. Rahmat Agung divonis masing-masing 4 tahun.</div>
<div style="text-align: left;">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh40JxDQgHyAKzVz88P1Hr5l78-Z_COJQnI894NwZjDSI-mvSadTnv9V_Mapzp6LXGAFLkidjyf5B3GwDZR96laKROxqpZlCa_IByV1Tjto39UiXjAmCANX_Rw5-XSkwV8IgAM-8iKt_u8/s1600/IMG20181008104234.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="492" data-original-width="875" height="359" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh40JxDQgHyAKzVz88P1Hr5l78-Z_COJQnI894NwZjDSI-mvSadTnv9V_Mapzp6LXGAFLkidjyf5B3GwDZR96laKROxqpZlCa_IByV1Tjto39UiXjAmCANX_Rw5-XSkwV8IgAM-8iKt_u8/s640/IMG20181008104234.jpg" width="640" /></a></div>
Dan untuk terdakwa Rohayati, Bambang Hariyanto dan Anang Basuki Rahmat (saat ini sudah terpidana) dinyatakan terbukti bersalah sebagai pemberi suap, dan dijerat dengan pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun untuk terdakwa Rohayati dan Anang Basuki Rahmat. Sedangkan untuk terdakwa Bambang Hariyanto di hukum pidana penjara selama 1 tahun dan 4 bulan. 
 
Dalam fakta persidangan Jilid I terungkap, ternyata yang memberikan uang suap sebagai komitmen fee kepada Komis B DPRD Jatim periode 2014 - 2019 tidak hanya Rohayati selaku Kadis Peternakan, dan Bambang Hariyanto Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Pemprov. Jatim, melainkan termasuk dari Kepala Dinas Perkebunan Pemprov. Jatim M. Samsul Arifin dan dari Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Moch. Ardi Prasetiayawan. Fakta lain yang terungkap dalam persidangan jilid I adalah, ada 10 SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) atau yang sekarang menjadi OPD (Organisasi Perangkat Daerah) sebagai mitra Komisi B DPRD Jatim, diantaranya Dinas Pertanian,; Dinas Peternakan,; Dinas Kehutanan,; Dinas Perikanan dan Kelautan,; Dinas Kebudayaan dan Pariwisata,; Dinas Perindustrian dan Perdagangan,; Dinas Koperasi dan Usaha Menengah Kecil Mikro,; Biro Perekonomian dan Biro Sumber Daya Alam yang sudah memberikan komitmen fee tahap I terhadap Komis B DPRD Jatim, sementara tahap ke II tak berlanjut karena kasus tangkap tangan oleh KPK terhadap para terdakwa/terpidana. Di persidangan diketahui pula, dari 10 SKPD ini, andai saja KPK tidak melakukan Tangkap Tangan terhadap Ketua dan Wakil Ketua Komis B DPRD Jatim, diperkirakan selama tahun 2017 Komisi B DPRD Jatim akan menerima uang “haram” yang disebut sebagai komitmen fee sebesar Rp3.07 Milliar. Dalam peridangan kali ini (Senin, 8 Oktober 2018) juga terungkap seperti dalam persidangan jilid I, yaitu adanya 10 SKPD/OPD yang sudah memberikan komitmen fee terhadap Komis B DPRD Jatim. Pemberian uang “haram” itu oleh setiap SKPD/OPD melalui perantaranya terhadap perantara yang juga sebagai staf di Komisi B DPRD Jatim. Hal itu diungkapkan saksi M. Basui dihadapan Majelis Hakim, Senin, 8 Otober 2018. Menurut saksi yang juga terpidana dalam kasus yang sama ini mengatakan, 10 Dinas sudah memberikan komitmen fee tahap I termasuk Dinas Perikanan sebesar Rp150 juta dari anggaran APDB Tahun Anggaran (TA) 2017 di Kelautan dan Dinas Perikanan sebesar Rp1.5 milyar. Sedangkan tahan II tidak berjalan karena kasus Tangkap Tangan.Saksi M. Basuki selaku Ketua Komis B DPRD Jatim ini mengatakan, bahwa pemberian uang sebagai komitmen fee oleh setiap Dinas sudah menjadi tradisi turun temurun sebelum dirinya menjadi anggota DPRD Jatim sejak 2014 lalu. Dalam sidang kali ini maupun sidang sebelumnya saat saksi sebagai terdakwa mengatakan, bahwa dirinya berusaha untuk menghentikan budaya turun temurun di 10 Dinas sebagai mitra kerja Komis B DPRD Jatim, namun menurut saksi tidak dapat menghentikannya. Alasannya, takut mendapat mosi tak percaya dari anggota Komis B DPRD Jatim, dan bisa berakibat terjadinya PAW (Pergantian Antara Waktu). Karena takut kehilangan sebutan Dewan yang terhormat dan jabatan di Komis B DPRD Jatim, M. Basuki pun tetap melaksanakan budaya turun temurun itu. Yang akhirnya menghantarkan M. Basuki ke penjara untuk yang kedua kalinya. 
 
“Ada 10 SKPD sebagai mitra Komisi B. Kalau tahap I semua Dinas sudah setor. Anggaran di Dinas Kelautan dan Perikanan, Satu setengah milyar. Tahap pertama semua sudah setor. Dan itu sadah  menjadi tradisi memberikan uang. Semua nggota menerima,” kata M. Basuki kepada Majelis Hakim. Lalau apakah Heru Tjahjono selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jawa Timur (Jatim) sejak tanggal 25 September 2018 akan “menyusul” 4 kerabatnya sesama Kepala Dinas Pemprov. Jatim atau JPU KPK akan menghadirkannya sebagai sebagai saksi untuk 2 kerabatnya yang menjadi terdakwa karena turut memberikan uang “suap” terhadap Komis B DPRD Jatim, yaitu Samsul Arifin sebagai Kepala Dinas Perkebunan dan Moch. Ardi  Prasetiayawan Kepala Dinas Perindustrian Jatim ini ? 
 
Sementara saksi Samsuri selaku Staf terdakwa Samsul Arifin menjawab pertanyaan JPU KPK Wawan, terkait penyerahan uang pada tanggal 2 Juni 2017 sebesar Rp100 juta kepada Rahman Agung mengatakan, bahwa penyerahan uang itu atas perintah Kepala Dinas Perkebunan Samsul Arifin. “Saya nggak tahu persis Pak. Saya ditugaskan pimpinan yaitu Pak Samsul Arifin untuk menyerahkan uang ke Komisi B. Waktu itu hari Jum'at sekiat kurang lebih jam sepuluh, saya diminta ngantar itu (uang) ke Komisi B. Uang itu saya terima dan langsung berangkat, komunikasi dulu dengan Rahman Agung. Dan uang itu langsung saya serahkan ke Pak Agung,” jawab saksi Samsuri kepada Majelis Hakim. Saat JPU KPK Wawan kembali menanyakan saksi Samsuri, terkait penyerahan uang sekitar bulan Januari sampai bulan April 2017, Samsuri mengakui. “Pernah, persisinya saya lupa. Jumlahnya kurang lebih seratus juta, saya serahkan ke Pak Ka’bil langsung. Uang itu sayan terima dari Pak Samsul Arifin (terdakwa),” jawab saksi Samsuri Saksi berikutnya adalah Sayuli Sukardono sebagai Driver Ketua Komisi B yang mengakui atas pertanyaan JPU KPK Wawan, terkait penerimaan uang dari Dinas Perkebunan dan Dinas Perindustrian melalui Rahman Agung. 
 
“31 Mei 2017. Waktu itun ada giring, saya menunggu di Fraksi, kemudian saya ditelepon Pak Basuki disuruh menghadap Pak Agung. Kemudian dititipi sama Pak Agung, Ini untuk Pak Ketua” gitu. Uang sama surat-suratsurat jadi satu dalam Map, saya nggak atau jumlahnya. Terus saya serahkan ke Pak Basuki. Waktu itu pas hari Jum'at Pak Basuki nggak ikut rapat. Saya nggak atau Pak, ya isinya sama Map sama surat-surat yang akan ditandatangani,” jawab saksi Sayuli agak bingung untuk berkata jujur. JPU KPK Wawan kembali menanyakan saksi Sayuli terkait nama Andi Sumarjono. Menurut saksi Sayuli, bahwa Andi Sumarjono dikenalnya sebagai seorang pengacara. JPU KPK menjelaskan ke saksi, bahwa Basuki pernah menitipkan uang yang berasala dari Dinas. “Ia itu pengacara Pak, saya kenal. Pernah dititipi tapi saya nggak atau itu darimana. Waktu itu hari Senin, Setelah kejadian itu, (kejadian apa ini, tanya JPU KPK bertanya) yang OTT (Operasi Tangkap Tangan masksudnya). Kemudian dipanggil Pak Basuki untuk ketemu kemudian menanyakan, “gaji saya sudah diambil belum”, saya jawab saudah dan beberapa proposal sduah diambil juga. Sambil jalan dengar berita di Radio mobil tentang itu (OTT) terus mencoba menghubungi beberapa pengacara salah satunya Mas Andi itu. Saat ketemu hanya sebatas konsultasi aja, kemudian Pak Basuki menyerahkan titipan ke Pak Andi tandi,” jawab saksi Sayuli. Nah…. Tibalah saat JPU KPK meminta kejujuran dari Dewan yang terhormat ini sebagai anggota Komis B DPRD Jatim periode 2014 - 2019, yaitu Agus Maulana dan Yusuf Rohma. Ternya kejujuran itu “tidak ada”, tak jauh beda dengan 41 anggota DPRD Kota Malang terkait penerimaan uang Pokir dan uang sampah, beigitu juga dengan anggota DPRD Kota Mojokerto terkait penerimaan uang tambahan penghasilan, uang Tujuh Sumur dan uang komitmen fee bagi semua anggota DPRD Kota Mojokerto, namun tak satupun yang mengakui. Setelah KPK menetapkan hampir seluruh anggota DPRD Kota Malang dan 18 saat ini sudah diadili, barulah mengakui telah menerima uang Pokir, uang sampah dan uang 1 persen dari total anggaran APBD Kota Malang TA 2015. 
 
Karena tak mengakui telah menerima uang dari Dinas sebagai mitra Komisi B melalui Ketua dan Wakil Ketua Komis B, Ketua Majelis Hakim Rochmat pun sempat “berceramah sebagai sesama satu agama” agar saling mengingatkan untuk saling jujur, karena akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Namun saksi tetap bersikukuh tidak menerima apalagi mengetahuinya. Pada hal, M. Basuki dan M. Ka’bil Mubarok sebagai Ketua dan Wakil Ketua Komis B DPRD Jatim sudah dijembloskan kepenjara karena menerima uang suap itu dari 10 SKPD. Harusnya KPK betindak tegas dan adil untuk menangani kasus Korupsi Khususnya yang melibatkan Kepala Daerah dan Dewan seperti saat KPK menangani kasus suap DPRD Kota Malang, agat masyarakat tidak menilai, bahwa penaganan kasus Korupsi itu adadugaan unsur Politiknya. Sesuai persidangan. JPU KPK Wawan kepada media ini mengatakan, bahwa pemberian uang oleh 10 SKPD sebagai mitra Komis B DPRD Jatim per tahun di tahun 2016, namun setelah 2017 menjadi triwulan yang dalam satu tahun ada pemberian sebanyak 4 kali. JPU KPK Wawan menambahkan, yang sudah terealisasi baru tahap pertama dengan jumlah yang berbeda-beda, sedangkan tahap ke dua belum terlaksana karena sudah tertangkap tangan KPK. “Di tahun 2016 itu pemberian pertahun. Baru setelah 2017 berubah menjadi triwulan, jadi 1 tahun itu ada 4 kali pemberian. Yang sudah terealisasi baru tahap pertama, karena setelah itu tertangkap tangan KPK. Kalau jumlahnya beda-beda ada 10 Dinas, saya contohkan misalnya Dinas Pertanian itu 1 tahunnya sebesar Rp600 juta. Dibuat triwulan sehingga Rp150 juta,” ujar JPU KPK Wawan. Saat ditanya terkait keterangan 2 saksi sebagai anggota Komis B DPRD Jatim, JPU KPK Wawan mengatakan bahwa saat ini untuk sementara belum bisa menjelaskan apa-apa. Namun JPU KPK Wawan mengingatkan kembali kasus DPRD Kota Malang yang berawal dari ketidak jujuran apara politikus itu. “Kita belum bisa menentukan apa-apa. Tapi kalau belajar dari kasusnya DPRD Kota Malang, saya tidak mengatakan akan ditersangkakan semua, cuma di Kota Malang (DPRD) itu karena berawal dari ketidak jujuran. Makanya tadi kita berikan kesempatan untuk menjelaskan untuk jujur, tapi mungkin sudah punya pendapat lain gitu ya,” pungkas JPU KPK wawan Saat ditanya lebih lanjut terkait jumlah Dinas yang sudah memberikan uang ke Komis B DPRD Jatim, JPU KPK Wawan menjelaskan, bahwa semua Dinas sudah menyerahkan komitmen fee tahap pertama sesuai dengan keterangan M.Basuki. “Kalau dari keterangannya Basuki tadi, semua sudah menyerahkan. Untuk leb ih jelasnya, dari keterangan Kab’bil Mubarok. Karena yang lebih atau detailnya adalah Ka’bil Mubarok. Kalau menurut keterangan Basuki, itu sudah lama berlangsung dan sudah tradisi,” kata JPU KPK Wawan. JPU KPK menambahkan, dari keterangan Basuki juga mengatakan bahwa dia ingin menghentikan kasus itu, tapi karena takut dapat mosi dan PAW, sihingga diteruskan. (Rd1).</div>

News Tipikor JPU KPK Hadirkan 3 Terpidana Kasus Korupsi Suap Komis B DPRD Jatim Jadi Saksi

Foto kiri terdakwa Moch. Ardi Prasetiayawan dan terdakwa Samsul Arifin #Dalam persidangan terungkap, 10 Dinas termasuk Dinas Kelautan d...

Majelis Hakim Menolak Keberatan dan Permohonan Terdakwa “MKP” Bupati Mojokerto

19.09 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg5hZJW4z0uaFHcd-DqJ4WL2w9DucPCr0tQVGwppb-QiKbiyjF3deeuZ8lLcyYL9oFInPUMMe-UoyMSjfdqjR2W-jymAlWOAfNkOzUQwYxUSoGLlHd7PcmUrSSUKJxLzhv2rtvlpKnYYPE/s1600/IMG_20180923_104012.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="528" data-original-width="476" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg5hZJW4z0uaFHcd-DqJ4WL2w9DucPCr0tQVGwppb-QiKbiyjF3deeuZ8lLcyYL9oFInPUMMe-UoyMSjfdqjR2W-jymAlWOAfNkOzUQwYxUSoGLlHd7PcmUrSSUKJxLzhv2rtvlpKnYYPE/s640/IMG_20180923_104012.jpg" width="576" /> </a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
 #JPU KPK akan buktikan Kasus perkara Korupsi Mustofa Kamal Pasha (MKP) yang “menerima uang suap” </div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
Tahun 2015 sebesar Rp2.7 M #</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
 </div>
beritakorupsi.co - Selasa, 8 Oktober 2018, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang diketuai I Wayan Sosisawan, menolak Eksespi atau keberatan dan permohonan terdakwa Mustopa Kamal Pasha atau yang biasa disapa MKP selaku Bupati Mojokerto untuk bebas dari penjara karena kasus dugaan Korupsi suap pada Juni 2015 lalu, sebesar Rp2.750.000.000 (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) terkait pemberian izin Prinsip Pemanfataan Ruang (IPPR), dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas beroperasinya Tower Telekomunikasi PT Tower Bersama Infrastructure/Tower Bersama Grup (TBG), dan PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protellndo) di wilayah Kabupaten Mojokerto. Pada sidang sebelumnya, Jum'at, 14 September 2018, JPU KPK menyeret orang “terkuat” di Kabupaten Mojokerto ini ke Pengadilan Tipikor untuk diadili dalam perkara dugaan Korupsi suap pada tahun 2015 lalu. Dalam surat dakwaan JPU KPK disebutkan, kalau terdakwa mengetahui atau patut menduga, bahwa uang yang diterimanaya dari  Ockyanto sejumlah Rp2.750.000.000 (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta ruplah), dan uang sebesar Rp2.200.000.000 (dua milyar dua ratusjuta rupiah) dari Onggo Wijaya serta uang sebesar Rp550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah) melalui Bambang Wahyudi, Nano Santoso Hudiarti alias Nono dan Lutfi Arif Muttaqim, supaya terdakwa selaku Bupati Mojokerto memberikan rekomendasi terbitnya Izin Prinsip Pemanfataan Ruang (IPPR) dan Izln Mendlrikan Bangunan (IMB) atas beroperasinya Tower Telekomunikasi PT Tower Bersama Infrastructure/Tower Bersama Grup (TBG) dan PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protellndo) di wilayah kabupaten Mojokerto. Atas perbuatan Mustofa Kamal Pasha ini pun terancam hukuman pidana penjara paling lama 20 tahun sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 12 huruf a (atau pasal 11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagalmana telah dlubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tlndak Pidana Korupsl juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana. Mungkin Mustofa Kamal Pasha tak menyangka, kalau duit yang diterimanya itu akan menjadi “tiket termahal” baginya untuk meringkuk dipenjara lebih lama. Andai saja KPK tidak turun tangan, biasa jadi Mustofa Kamal Pasha akan terus melaju melangkahkan kakinya mempin masyarakat Kabupaten Mojokerto hingga tahun 2021, dan akan  senasib pula dengan Bupati Blitar Heri Nugroho dalam kasus Korupsi pelepasan asset Daerah pada tahun 2013 diman Kepala Kantor Aset Kabupaten B;itar sudah dipenjarakan. Begitu juga dengan Wali Kota Batu Eddy Rumpoko dalam kasus Korupsi pariwisata Kota Batu ke Kalimantan pada tahun 2015. Di mana Kepala Dina dan penyelenggara sudah dipenjarakan, namun Eddy Rumpoko yang dikabarkan punya keluarga “kuat” dipemerintahan pusat Jakarta. Namun bernasib sial yang lebih tragis karena Tertangkap Tangan KPK dalam kasus Korupsi suap. Anehnya, dalam surat Eksepsi yang dibacakannya dihadapan Majelis Hakim yang diketuai I Wayan Sosisawan mengatakan, bahwa surat dakwaan JPU KPK tidak jelas dan kabur. “Apakah kabur karena kurang jelas atau kurang jelas karena kabur” hanya terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang mengetahuinya Alasan Mariam Fatimah dkk, karena JPU KPK tidak menyebutkan ada rekaman pembicaraan oleh terdakwa dengan pihak lain, dan kliennya Mustofa Kamal Pasha tidak menerima duit “haram” sama sekali. Pada hal, Tim JPU KPK Joko Hermawan, Eva Yustisiana, Ni Nengah Gina Saraswati, Mufti Nur Irawan dan Nur Haris Harhadi baru membacakan surat dakwaan, belum menunjukkan barang bukti serta menghadirkan saksi-saksi. Namun Mariam  Fatimah dkk bersama dengan terdakwa Mutofa Kamal Pasha sudah sudah mengatakan kalau terdakwa tidak menerima duit dan tidak ada rekaman pembicaraan si MPK dengan pihak lain. Harusnya Mariam Fatimah dkk bersama dengan terdakwa menunjukkan bukti, bahwa terdakwa tidak menerima uang “suap” seperti dalam dakwaan JPU KPK, serta membantah keterangan para saksi nanti dalam persidangan dengan memperlihatkan bukti-bukti lainnya. Karena dakwaan JPU KPK bukan dibuat begitu saja, melainkan dengan bukti-bukti yang cukup kuat serta keterangan beberapa saksi yang akan diperlihatkan JPU KPK kehadapan Majelis Hakim untuk memenjarakan Mustofa Kamal Pasha lebih lama di penjara atas perbuatannya. Sementara dalam sidang yang di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya dalam agenda putusan Sela yang dihadiri JPU KPK Gina, serta terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya, Majelis Hakim menolak Eksepsi atau keberatan serta permohonan dari terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, dan Majelsi Hakim memerintahkan JPU KPK untuk menghadirkan saksi-saksi serta menunjukkan barang bukti (BB) dalam persidangan supaya terdakwa maupun Penasehat Hukumnya serta masyarakat mengetahui tentang bagaimana perbuatan terdakwa. “Menyatakan ; Menolak Eksepsi (keberatan) Penasehat Hukum terdakwa Mustofa Kamal Pasha selaku Bupati Mojokerto, dan memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi-saksi dan barang bukti kepersidangan,” ucap Ketua Majelis Hakim. Sesuai persidangan, JPU KPK Gina mengatakan, JPU KPK akan menghadirkan saksi pada sdiang yang akan datang. Namun JPU KPK belum bisa menjelaskan siapa-siapa saksi yang akan dihadirkan karena harus berkonsultasi dulu dengan Tim JPU KPK lainnya. “Kita akan menghadirkan saksi-saksi, namun belum atau siapa-siapa saksinya,” kata JPU KPK Gina. (Rd1)

News Tipikor Majelis Hakim Menolak Keberatan dan Permohonan Terdakwa “MKP” Bupati Mojokerto

#JPU KPK akan buktikan Kasus perkara Korupsi Mustofa Kamal Pasha (MKP) yang “menerima uang suap” Tahun 2015 sebesar Rp2.7 M # b...

BERITAKORUPSI.CO

Korupsi Prona Rp29 juta, Kades Divonis 1 Tahun Penjara

Kasus Dugaan Korupsi LPDP Segera Dilipahkan Ke Pengadilan Tipikor

Ada "Setya Novanto" Di Sidang Korupsi Suap DPRD Kota Malang

Kasus Korupsi BRI Jombang, 2 Terdakwa Dituntut “15” dan “7.6” Tahun Penjara

Siapa Dibalik Pemalsuan Data Paspor Yang Ditarik Imigrasi Tanjung Perak? (1)

JPU KPK Hadirkan 3 Terpidana Kasus Korupsi Suap Komis B DPRD Jatim Jadi Saksi

Majelis Hakim Menolak Keberatan dan Permohonan Terdakwa “MKP” Bupati Mojokerto

Arsip Blog

Arsip Berita

Terkini

PIDANA KORUPSI