14 Anggota Polres Kediri Tertangkap Tangan Tim Saber Pungli Mabes Polri

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQQ0mXt9P8N57kzYkdumeRufllCMe9bCVL6mNrHlJflVypffVRarwSEm62GqiIWLlleYVr5S7VnFLIvzS7OtUL4S0Hto5W56McpBOXHcwXFaaGCnMTGYvl033Mxsgz2I_2Dz9Qg1ykyoU/s1600/IMG_20171107_142902.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="640" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQQ0mXt9P8N57kzYkdumeRufllCMe9bCVL6mNrHlJflVypffVRarwSEm62GqiIWLlleYVr5S7VnFLIvzS7OtUL4S0Hto5W56McpBOXHcwXFaaGCnMTGYvl033Mxsgz2I_2Dz9Qg1ykyoU/s640/IMG_20171107_142902.jpg" width="640" /></a></div> <span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><b><span style="color: black;"><span style="color: red;"><i>#Akankah Transparan Penangan Kasus Ini ?#</i></span></span></b></span></span><br /> <br /> <span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><b><span style="color: black;">berita</span>korupsi<span style="color: black;">.co - </span></b></span></span>Jawa Timur kembali digemparkan dengan tertangkapnya 14 oknum anggota Polres Kabupaten Kediri mulai dari level bawah hingga atas oleh Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Mabes Polri, pada Sabtu 18 Agustus 2018<br /> <br /> Ke- 14 IPTU “B”, Baur Sim BRIPKA “I”, AIPTU “YO”Y, AIPDA “K”U, BRIGADIR “DF”, BRIPKA “AS”, BRIPDA “HC”, BRIPDA “AH”, BRIPDA “ZR”, BRIGADIR “AF”, BRIGADIR “PJ”, BRIPKA “ZA”, BRIPKA “CE”, PNS “A”, PNS “H”, PNS “S”, PHL “B”, PHL “T”, PHL “D”, Pegawai BRI “TY” dan AKBP “ER”.<br /> <br /> Para oknum Polres Kabupaten Kediri ini diamankan Tim Satgas Saber Pulngki Mabes Plori terkait ditemukan adanya kegiatan Pungli di Satpas Polres Kabupaten Kediri, Polda Jatim, dimana setiap pemohon SIM dikenakan biaya diluar PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang nilainya bervatiatif, mulai dari Rp500 ribu  sampai dengan Rp650 ribu per orang, tergantung jenis SIM nya, yang dilakukan oleh anggota Satpas SIM Polres Kediri dengan calo “H”, “AX”, “B”, “D” dan “Y” yang sudah terkoordinir.<br /> <br /> Kabarnya, setiap hari para calo menyetorkan uang pungutan diluar PNBP kepada PNS “A” yang kemudian dilaporkan kepada Baur Sim BRIPKA “IK”, setelah direkap setiap minggunya uang tersebut di distribusikan kepada Kapolres, Kasat lantas, KRI, Kas dan Baur Sim.<br /> <br /> Untuk setiap anggota Satpas menerima uang hasil pungli itu setiap hari sekitar Rp300 ribu PNS “A”, sementara Kapolres AKBP diduga menerima jatah setiap minggunya sekitar Rp40 juta sampai dengan Rp50 juta. Sedangkan Kasatlantas AKP diduga menerima sekitar Rp10 sampai dengan Rp15 juta. KRI IPTU “BG” sekitar Rp2 juta sampai dengan Rp3, Baur SIM antara Rp2 sampai dengan Rp3 juta. Namun Dua minggu terakhir, Kasatlantas dan KRI belum menerima setoran karena banyaknya kegiatan, sehingga uangnya dipergunakan untuk operasional kantor oleh BRIPKA “I”<br /> <br /> Dalam Tangkap Tangan oleh Tim Satgas Saber Pungli Mabes Polri, berhasil mengamankan barang bukti (BB) berupa berkas pemohon SIM, Rekapan pungutan diluar PNBP, uang hasil pungutan diluar PNBP sejumlah Rp71.177.000,-, dgn rincian; pungutan diluar PNBP  sebesar Rp14.546.000 diamankan dari Calo “B”, uang sebanyak Rp7.451.000  diamankan dari BRIPDA “CY” dan Rp9.180.000 dari BRIPKA “I”, uang sebesar Rp40 juta diamankan dari AKBP “ER”  untuk pungutan diluar PNBP periode 13 sampai dngan 16 Agustus 2018 yang diterima dari BRIPKA “I” pada tanggal 17 Agustus 2018, uang sebesar Rp18.450.000 diamankan dari petugas Bank BRI  “TY”, dan 30 (tiga puluh) buah Handphone.<br /> <br /> Sementara, saat Wartawan media ini mengkonformasi kepada Kabid Humas Polda Jatim Kombes. Pol. Frans Barung Mangera mengatakan, bahwa penangkapan itu dilakuikan Mabes Polri.<br /> <br /> “Itu Mabes, bukan Polda. Tanya Mabes deh,” kata Kombes. Pol. Frans. (Rd1)

News Tipikor 14 Anggota Polres Kediri Tertangkap Tangan Tim Saber Pungli Mabes Polri

#Akankah Transparan Penangan Kasus Ini ?# berita korupsi .co - Jawa Timur kembali digemparkan dengan tertangkapnya 14 oknum anggota Polr...

»

JPU KPK Tanggapi Eksepsi PH Terdakwa Ya’qud Ananda Gudban Pada Jumat Mendatang

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjuxs8TiHQb2EAkspLn0WEjADu0bdsL0HUWkA9XtDIq3vxY5HIhnuPU0wFLbXSeMAkP6z6ch4iqAzkIa2_kNJnhE9vNLdQ-yS2HAwEmsY5G1vqIsG_j2J11rkhcQ_KrpJyxmPWN_hZt57o/s1600/IMG20180820104819.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1250" data-original-width="703" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjuxs8TiHQb2EAkspLn0WEjADu0bdsL0HUWkA9XtDIq3vxY5HIhnuPU0wFLbXSeMAkP6z6ch4iqAzkIa2_kNJnhE9vNLdQ-yS2HAwEmsY5G1vqIsG_j2J11rkhcQ_KrpJyxmPWN_hZt57o/s640/IMG20180820104819.jpg" width="359" /></a></div> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Tim JPU (Jaksa Penuntut Umum) dari Komisi Pemberantasan Kotupsi (KPK) Arif Suhermanto dkk, kepada wartawan media ini menyatakan, akan menanggapi Eksepsi atau keberatan dari Penasehat Hukum terdakwa atas surat dakwaan JPU KPK, pada Jumat, 22 Agustus 2018<br /> <br /> “Kita akan tanggapi pada sidang hari Jumat (22 Agustus 2018.Red),” kata JPU KPK Arif.<br /> <br /> JPU KPK Arif Suhermanto menambahkan, bahwa Penasehat Hukum terdakwa Ya’qud Ananda Gudban menyatakan dakwaan tidak jelas. Untuk itu kita akan menanggapinya dalam sidang berikutnya.<br /> <br /> Sebelumnya, kepada wartawan media ini, terdakwa Ya’qud Ananda Gudban menyatakan bahwa dirinya tidak menerima uang apapun terkait dalam surat dakwaan JPU KPK. Bahwkan saat ditanya wartawan media ini terkait pembahasan APBD murni Tahun Anggaran 2015 yang diajukan Pemkot Malang pada sekita November - Desember 2014, bahwa anggota DPRD Kota Malang menerima uang. Namun hal itu dibantah terdakwa.<br /> <br /> “Saya tidak menerima” kata terdakwa.<br /> <br /> Ditanya lebih lanjut, apakah terdakwa sendiri yang tidak menerima uang saat pembahasan APBD murni, uang pokir dalam pembahasan Perubahan APBD dan uang sampah. Sementara saksi-saksi lainnya mengatakan, kalau tidak kebagian sudah pasti ribut. Sementara saat terjadi keributan bukan karena tidak menerima, malinkan kerena pembagian yang tidak merata.<br /> <br /> Namun terdakwa Ya’qud Ananda Gudban dengn percaya diri mengatakan tidak menerima uang apapun. “Saya tidak memperhatian orang lain, saya tidak menerima apapun,” kata terdakwa.<br /> <br /> Sementara Patra M. Zen selaku Penasehat Hukum terdakwa Ya’qud Ananda Gudban menambahkan, bahwa ada beberapa saksi yang mengaku tidak menerima. Jadi surat dakwaan Jaksa tidak jelas dan batal demi hukum.<br /> <br /> “Ada beberapa saksi yang mengatakan tidak menerima. Jadi surat dakwaan Jaksa batal demi hukum karena tidak jelas dan tidak cermat,” kata Patra, mantan Penasehat Hukum terpidana Korupsi Anas Urbaningrum ini.<br /> <br /> Saat ditanya kemudian, apakah punya bukti atau saksi dalam persdiangan, andaikan Majelis Hakim menolak Eksepsinya. Patra mengatakan, bahwa yang akan membuktika adalah Jaksa, bukan dirinya selaku PH terdakwa maupun terdakwa sendiri.<br /> <br /> Harusnya terdakwalah yang membuktikan bahwa dirinya tidak menerima uang seperti dalam surat dakwaan JPU KPK, karena terdakwa keberatan dan tidak menerima pula isi dakwaan JPU KPK tersebut.<br /> <br /> Terdakwa Ya’qud Ananda Gudban adalah salah satu dari 18 terdakwa lainnya bersama Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arif Wicaksono (sudah divonis 5 tahun penjara) telah didakwa menerima suap yang disebut dengan istilah uang Pokir (Pokok-pokok Pikiran) sebesar Rp700 juta saat pembahasan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015, pembahasan APBD murni TA 2015 yang pembahasannya pada tahun 2014 sebesar Rp5,5 milliar dan uang sampah sebesar Rp300 juta.<br /> <br /> Uang sebesar Rp700 dan Rp5,5 milliar serta uang sejumlah Rp300 juta itu kemudian dibagikan keseluruh anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019 yang berjumlanh 45 orang, yang masing-masing anggota menerima totalnya ratusan juta rupiah. <br /> <br /> Sementara hingga saat ini, anggota DPRD Kota Malang yang diseret ke Pengadilan Tipikor Surabaya baru 19 orang. Sementara 25 (1 orang telah meninggal) anggota DPRD lainnya belum diminta pertanggungjawaban hukum, karena dalam surta dakwaan JPU KPK jelas, bahwa semua anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019 menerima uang suap. <br /> <br /> Anehnya, dari 19 anggota DPRD Kota Malang yang menejadi terdakwa dalam kasus ini, hanya terdakwa Ya’qud Ananda Gudban melalui Penasehat Hukumnya yang mengatakan, bahwa dakwaan JPU KPK tidak jelas. Sementara puluhan terdakwa lainnya tidak mengatakan seperti yang diakatakn terdakwa, bahkan Ketuanya pun sudah dinyatakan terbukti bersalah menerima uang “haram” itu. <br /> <br /> Pun demikian, Surat dakwaan JPU KPK maupun Eksepsi terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang sudah dibacakan dalam persidangan, keputusannya ada ditangan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, yang sudah tentu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebelumnya. Dimana 3 terdakwa sudah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhui hukuman pidana penjara. (Rd1)

News Tipikor JPU KPK Tanggapi Eksepsi PH Terdakwa Ya’qud Ananda Gudban Pada Jumat Mendatang

berita korupsi .co - Tim JPU (Jaksa Penuntut Umum) dari Komisi Pemberantasan Kotupsi (KPK) Arif Suhermanto dkk, kepada wartawan media ini...

»

Sidang Korupsi Kredit Fiktif BRI Jombang, Majelis Hakim : Kepala Unit BRI Harus Brtangungjawab

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhu0DBrmdHjI9V5LP7pgNS8lyT496aNvYUrMcxarRyCMQOTCkPOO1bJp9Q_GPKNRPV5DlGUD3hmqDKYZXfJ3gaP1enKqWvy-qfM16D1IWl7b750CaLKKbRPmtCP44g8lb9d9woKwIb8088/s1600/IMG20180820113515.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="705" data-original-width="1250" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhu0DBrmdHjI9V5LP7pgNS8lyT496aNvYUrMcxarRyCMQOTCkPOO1bJp9Q_GPKNRPV5DlGUD3hmqDKYZXfJ3gaP1enKqWvy-qfM16D1IWl7b750CaLKKbRPmtCP44g8lb9d9woKwIb8088/s640/IMG20180820113515.jpg" width="640" /></a></div> <span style="color: red;"><i><span style="font-size: large;"><b>#Majelis Hakim pertanyakan surat dakwaan terkait Nama Mantri BRI Unit Panglima Sudirman, Jombang dalam pencairan Kredit Fiktif tahun 2016 - 2017#</b></span></i></span><br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Senin, 20 Agustus 2018, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang diketuai I Wayan Sosisawan dan dibantu Hakim anggota (Ad Hock) Dr. Andrianus dan Agusudarayanto dalam persidangan mengatakan, bahwa Akbar Ahmad Akbar Salaman selaku Kepala Unit BRI Panglima Sudirman, Jombang, Cabang BRI Jombang  harus ikut bertanggungjawab dalam “raibnya” duit negara dalam kasus krdit fiktif sebesar R7 milliar lebih pada tahun 2014 - 2015.<br /> <br /> “Siapa Kepala Unitnya, dia harus ikut bertanggungjawab. Dia dijadikan sakis nggak,” kata Majelis Hakim sambil bertanya<br /> <br /> Tidak hanya itu. Majelis Hakim juga mempertanyakan isi dakwaan JPU terkait nama pejabat Mantri Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Panglima Sudirman Jombang, Cabang BRI Jombang terkait proses pencairan kredit fiktif itu pada tahun 2016 - 2017. Sebab dalam surat dakwaan JPU Kejari Jombang, hanya menyebutkan nama terdakwa Wendy Yoga Pratama. Sementara pencairan kredit fiktif itu sejak 2014 - 2017.<br /> <br /> “Saudara Jaksa, siapa Mantri pada tahun 2016. Sebab dalam surat dakwaan saudara ini ada pencairan tahun 2016,” tanya Majelis Hakim kemudian.<br /> <br /> Apa yang ditanyakan Majelis Hakim ini terhadap JPU adalah sepertinya membuka “sesuatu hal” dalam sidang perkara Korupsi kredit fiktif BRIGUNA Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Panglima Sudirman Jombang, Cabang BRI Jombang tahun 2014 - 2015 sebesar Rp7.205.000.000 (tujuh miliar dua ratus lima juta rupiah) yang merugikan keuangan negara sebesar Rp5.819.045.051 dengan terdakwa Wendy Yoga Pratama selaku Mantri di BRI Unit Panglima Sudirman, dan Erni Ernawati (perkara terpisah) selaku karyawan Rumah Sakit Ibu dan Anak Muslimat Jombang bagian Apotik.<br /> <br /> Sebab dalam surat dakwaan JPU menyebutkan, bahwa terdakwa Wendy Yoga Pratama selaku Mantri BRI Unit Panglima Sudirman memproses pencairan kredit fiktif yang diajukan karyawan Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Muslimat Jombang melalui Erni Ernawati (perkara terpisah) selaku karyawan RSIA Muslimat Jombang bagian Apotek pada tahun 2014 - 2015.<br /> <br /> Apakah hanya terdakwa Wendy yang bertanggungjawab dalam proses pencairan kredit Fiktif ini atau ada pihak lain dari BRI sendiri ?<br /> <br /> Dalam sidang yang berlangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya (Senin, 20 Agustus 2018) yang diketuai Majelis Hakim I Wayan Sosisawan dan dibantu Hakim anggota (Ad Hock) Dr. Andrianus dan Agusudarayanto, adalah ageda mendengarkan keterangan 18 orang saksi yang dihadirkan JPU dari Kejari Jombang adalah pegawai BRI Unit Panglima Sudirman, Cabang BRI Jombang bagian Cs dan teller, diantaranya Septi, Dinar Tiara, Lukman, Ratna, Yanuar untuk terdakwa Wendy Yoga Pratama dan Erni Ernawati yang didampingi Penasehat Hukumnya Yuliana dkk.<br /> <br /> Sementar keterangan para saksi mengatakan, bahwa saksi hanya sebatas mencocokan dokumen persayaratan yang diajuakn debitur dan kemudian menyerahkannya kepada terdakwa Wendy Yoga Pratama untuk melakukan pemeriksaan terhadap seluruh dokumen-dokumen persyaratan dan memastikan,  bahwa seluruh dokumen-dokumen tersebut adalah sah dan masih berlaku. Dan selanjutnya Mantri harus memastikan bahwa calon debitur adalah benar-benar merupakan pegawai instansi atau pegawai tetap perusahaan, dengan cara mendatangi instansi yang bersangkutan untuk melakukan konfirmasi kepada Bendahara atau Juru Bayar mengenai calaon debitur tersebut, serta memastikan telah ada perjanjian kerja sama dengan instansi atau perusahaan yang bersangkutan.<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgp1Hqp7td17XcDMCssyG80Si2OZo3ED15-dh9EYzoqiGgWlQdhu-Vao4-TQxNPBdGfO8GRNf-C3V7QVRW4y7OnSJavqKfCSUQuW3twMPI_G8WNaqmbmnpH4HzqpQHoPORP61LEvB5UjqQ/s1600/IMG20180820124014.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="705" data-original-width="1250" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgp1Hqp7td17XcDMCssyG80Si2OZo3ED15-dh9EYzoqiGgWlQdhu-Vao4-TQxNPBdGfO8GRNf-C3V7QVRW4y7OnSJavqKfCSUQuW3twMPI_G8WNaqmbmnpH4HzqpQHoPORP61LEvB5UjqQ/s640/IMG20180820124014.jpg" width="640" /></a></div> Selanjutnya Mantri melaksanakan analisa kredit sesuai dengan Perhitungan yang telah di tetapkan (60 persen dari THP). Setelah menurut Mantri dokumen kredit tersebut layak untuk diproses, maka selanjutnya putusan kredit di Ka Unit/AMBM/MBM sesuai dengan Kewenangan PDWK (Pendelagasian Wewenang Kredit). Setelah pinjaman tersebut diputus oleh Ka Unit/AMBM/MBM, maka berkas pinjaman dikembalikan ke Customer Service untuk dilakukan penandatanganan dokumen pencairan kredit oleh debitur tersebut di hadapan Customer Service. Setelah proses penandatanganan lengkap, maka Customer Service memberikan kwitansi pencairan kredit kepada Teller yang telah dilihat oleh Ka Unit. Kemudian kwitansi pencairan kredit ditandatangani oleh debitur untuk selanjutnya dilakukan pencairan uang pinjaman tersebut secara Overbooking/ pemindahbukuan ke Rekening Tabungan debitur oleh Teller. <br /> <br /> Dari keterangan para saksi inilah, Majelis Hakim mengatakan bahakwa Kepala Unit BRI Panglima Sudirman ikut bertanggungjawab. Mejelis Hakim juga mengatakan, bahwa BRI dalam pencairan kredit tidak menjalanlan prinsip ketidak hati-hatian sehingga mengakibatkan terjadinya kredit fiktif.<br /> <br /> “Bank itu hany ketat ke External tetapi longgar di Internal. Untuk mnekliring buku tabungan saja, harus pake KPT kita sendiri, kalau nggak, ya nggak bisa,” kata Hakim anggota.<br /> <br /> Sementara Penasehat Hukum terdakwa Wendy Yoga Pratama yang mangajukan agar Kepala Unit BRI Panglima Sudirman dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan berikutnya langsung disetuhui Majelis Hakim.<br /> <br /> Kasus ini disebutkan, bahwa terdakwa Wendy Yoga Pratama selaku Mantri pada Bank Rakyat Indonesia (BRI)  Cabang Jombang Unit Panglima Sudirman, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pemimpin BRI Cabang Jombang Nomor : B.O4 KC-IX/SDM/01/2014 tanggal 06 Januari 2014 bersama-sama dengan Erni Ernawati selaku pegawai RSIA Muslimat Jombang bagian Apotek (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada kurun waktu antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 bertempat di Kantor BRI Cabang Jombang Unit Panglima Sudirman Jl. A. Yani No. 135 Ruko Citra Niaga Blok B No. 3 Jombang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, “telah melakukan atau turut serta mlakukan, beberapa perbuatan yang berhubungan satu dengan yang lainnya sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:<br /> <br /> Bahwa Bank Rakyat Indonesia adalah Bank BUMN yang didalamnya ada penyertaan modal Negara/keuangan Negara. Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh BRI antara lain, adalah penyaluran dana dalam bentuk kredit BRIGUNA, yaitu kredit yang diberikan kepada calon debitur/debitur dengan sumber pembayaran (repayment) berasal dari sumber penghasilan tetap atau fixed income  (gaji/uang pensiun). Bahwa pedoman pelaksanaan pemberian kredit BRIGUNA pada BRI diatur dalam beberapa ketentuan antara lain : a. Surat Keputusan Direksi BRI Nokep : S.277-DIR/ADK/12/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK,; b. Surat Edaran Direksi BRI Nose : S.19-DIR/ADK/04/2010 tentang BRIGUNA, dengan sumber dana kredit BRIGUNA berasal dari dana yang dikelola oleh BRI. <br /> <br /> Bahwa pemberian Kredit BRIGUNA bisa dilakukan apabila telah ada perjanjian kerja sama antara BRI dengan instansi atau perusahaan yang dapat dilayani adalah : 1. Warga Negara lndonesia; 2. Pegawai yang telah diangkat sebagai pegawai tetap terdiri dari : PNS, Anggota TNI, POLRI, BUMN, BUMD dan Pegawai Perusahaan swasta yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, Pensiunan dan/atau Janda/Duda, degan sistim dan prosedur (SISDUR) atau mekanisme pengajuan kredit BRIGUNA adalah sebagai berikut; yaitu pada saat permohonan calon debitur mengisi form permohonan BRIGUNA dengan dilampiri Foto copy Identitas diri (suami/istri); Kartu Keluarga; Surat Keputusan Pengangkatan Pertama; Surat Keputusan Terakhir; Dahar Perincian Gaji; Surat Pernyataan Debitur; Surat Rekomendasi dari atasan; Surat Kuasa Potong Gaji; Surat Kuasa Pendebetan Rekening. Setelah calon debitur mengisi form permohonan BRIGUNA dan melengkapi dokumen-dokumen persyaratan, kemudian aplikasi pinjaman diberikan oleh calon debitur kepada customer service, setelah itu customer service melakukan verifikasi mengenai kelengkapan dokumen persyaratan yang diberikan calon debitur.<br /> <br /> Selanjutnya Customer Service melakukan pendaftaran pada register SKPP, kemudian diserahkan  kepada Kepala Unit (Ka Unit) untuk dilakukan disposisi kepada Mantri yang ditunjuk untuk mengerjakan berkas. Pada saat Mantri mendapatkan berkas dari Ka.Unit. kemudian Mantri melakukan pemeriksaan terhadap seluruh dokumen-dokumen persyaratan dan memastikan,  bahwa seluruh dokumen-dokumen tersebut adalah sah dan masih berlaku. Setelah Mantri memastikan seluruh dokumen persyaratan tersebut lengkap, sah dan masih berlaku, selanjutnya Mantri harus memastikan bahwa calon debitur adalah benar-benar merupakan pegawai instansi atau pegawai tetap perusahaan, dengan cara mendatangi instansi yang bersangkutan untuk melakukan konfirmasi kepada Bendahara atau Juru Bayar mengenai calaon debitur tersebut, serta memastikan telah ada perjanjian kerja sama dengan instansi atau perusahaan yang bersangkutan.  <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh5G16QCdAn-a6hou0zrH2RiNeqHuyRboJ2siWxre2URrKc1khtfhIPXlB5299pV95zbHao17YlQ5g1N95Sa0kQhzkJshl4rcom8aYuULdZW53ai5jh4zcg4cwc4rydBEi-jSzAaXinjcc/s1600/IMG20180820124133.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="705" data-original-width="1250" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh5G16QCdAn-a6hou0zrH2RiNeqHuyRboJ2siWxre2URrKc1khtfhIPXlB5299pV95zbHao17YlQ5g1N95Sa0kQhzkJshl4rcom8aYuULdZW53ai5jh4zcg4cwc4rydBEi-jSzAaXinjcc/s640/IMG20180820124133.jpg" width="640" /></a></div> Mantri selanjutnya melaksanakan analisa kredit sesuai dengan Perhitungan yang telah di tetapkan (60 persen dari THP). Setelah menurut Mantri dokumen kredit tersebut layak untuk diproses, maka selanjutnya putusan kredit di Ka Unit/AMBM/MBM sesuai dengan Kewenangan PDWK (Pendelagasian Wewenang Kredit). Setelah pinjaman tersebut diputus oleh Ka Unit/AMBM/MBM, maka berkas pinjaman dikembalikan ke Customer Service untuk dilakukan penandatanganan dokumen pencairan kredit oleh debitur tersebut di hadapan Customer Service. Setelah proses penandatanganan lengkap, maka Customer Service memberikan kwitansi pencairan kredit kepada Teller yang telah dilihat oleh Ka Unit. Kemudian kwitansi pencairan kredit ditandatangani oleh debitur untuk selanjutnya dilakukan pencairan uang pinjaman tersebut secara Overbooking/ pemindahbukuan ke Rekening Tabungan debitur oleh Teller. <br /> <br /> Bahwa BRI Cabang Jombang memberikan pelayanan Kredit BRIGUNA kepada para Pegawai atau Karyawan RSIA Muslimat Jombang berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Jombang dengan BKIA Muslimat Jombang Nomor :  /KC-Vlll/PP/lO/2001 tertanggal 27 September 2001 tentang Pemberian Fasilitas Kupedes Golongan Berpenghasilan Tetap, dimana dalam pelaksanaannya yang memberikan pelayanan tersebut adalah BRI Cabang Jombang Unit Merdeka. Bahwa Kredit Kupedes Golongan Berpenghasilan Tetap adalah jenis kredit untuk karyawan berpenghasilan tetap yang dilayani di BRI Unit sebelum dihannonisasi dengan BRIGuna menjadi BRIGUNA berdasarkan Surat Edaran BRI Pusat Nose : S.l9-DLR/ADK/04/2010 tanggal 30 April 2010 tentang BRIGUNA.<br /> <br /> Selain memberikan pelayanan Kredit BRIGUNA kepada para pegawai atau karyawan RSIA Muslimat Jombang, pada tahun 2012 BRI Unit Merdeka juga memberikan pelayanan kredit Kupedes (dalam bentuk modal usaha), diantaranya diberikan kepada saksi Hendra Wijaya yang merupakan suami dari Erni Ernawti, dimana Mantri yang menangani proses Kredit Kupedes atas nama saksi Hendra Wijaya tersebut adalah terdakwa Wendy Yoga Pratama selaku Mantri pada BRI Unit Merdeka pada waktu itu. Kemudian pada saat menangani Kredit Kupedes atas nama saksi Hendra Wijaya tersebut, terdakwa Wendy Yoga Pratama melakukan survey ke rumah saksi Hendra Wijaya dan bertemulah dengan Erni Ernawti, sehingga pada saat terdakwa Wendy Yoga Pratama mulai kenal dengan saksi Erni Ernawti dan mengetahui bahwa saksi Erni Ernawti merupakan karyawan RSIA Muslimat Jombang bagian Apotek yang juga merupakan nasabah BRIGUNA di BRI Unit Merdeka. Selain Mantri Kupedes, terdakwa Wendy Yoga Pratama juga Mantri BRIGUNA yang menangani pengajuan Kredit BRIGUNA dari para pegawai atau Karyawan RSIA Muslimat Jombang, dimana dalam pengajuan Kredit BRIGUNA dari para pegawai atau Karyawan RSIA Muslimat Jombang tersebut karyawan yang ditunjuk oleh RSIA Muslimat Jombang untuk membantu dan mengurusi pinjaman di BRI Unit Merdeka adalah Suti Rilys.<br /> <br /> Selanjutnya pada tahun 2014, terdakwa Wendy Yoga Pratama dimutasi ke BRI Unit Panglima Sudirman sebagai Mantri yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pemimpin BRI Cabang Jombang Nomor : B.O4 KC-IX/SDM/Ol/20l4 tanggal 06 Januari 2014, dan pada saat itu terdakwa Wendy Yoga Pratama menyampaikan kepada Ahmad Akbar Salaman selaku Kepala BRI Unit Panglima Sudirman Jombang, bahwa banyak keluhan dari para nasabah RSIA Muslimat Jombang terhadap pelayanan BRIGUNA di BRI Unit Merdeka, kemudian terdakwa Wendy Yoga Pratama menyampaikan usulan kepada Ahmad Akbar Salaman agar BRI Unit Panglima Sudirman juga memberikan pelayanan BRIGUNA kepada para pegawai atau Karyawan RSIA Muslimat Jombang.<br /> <br /> Setelah itu Ahmad Akbar Salaman menyampaikan usulan tersebut kepada saksi Moh. Mas’ud selaku Asisten Manager Bisnis Mikro (AMBM) pada BRI Cabang Jombang yang membawahi BRI Unit Panglima Sudirman, hingga akhirnya disepakati bahwa BRI Unit Panglima Sudirman bisa memberikan pelayanan BRIGUNA kepada para Pegawai atau Karyawan RSIA Muslimat Jombang.  <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhK2vP4b_KMLmFOispWEnDCqlNKL4rd2aAc2C14kg6VipCfpr76u8vIKAbf5rmswcgpyyR5qynUmejGCntBzKssQzMB3r_q_IdlfH_YjFtHXUUaYpd6-h-chyphenhyphenwKK7EgFuKFtxOyni9j6Gw/s1600/IMG20180820124130.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="705" data-original-width="1250" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhK2vP4b_KMLmFOispWEnDCqlNKL4rd2aAc2C14kg6VipCfpr76u8vIKAbf5rmswcgpyyR5qynUmejGCntBzKssQzMB3r_q_IdlfH_YjFtHXUUaYpd6-h-chyphenhyphenwKK7EgFuKFtxOyni9j6Gw/s640/IMG20180820124130.jpg" width="640" /></a></div> Semestinya BRI Unit Panglima Sudirman tidak bisa memberikan pelayanan BRIGUNA kepada RSIA Muslimat Jombang, karena pelayanannya telah diberikan oleh BRI Unit Merdeka sesuai dengan ketentuan bahwa Kanca/KCP/BRI Unit dilarang memberikan fasilitas BRIGUNA kepada instansi/debitur yang telah mendapat fasilitas BRIGUNA dari Unit Kerja BRI (Kanca/KCP/BRI Unit) lainnya. <br /> <br /> Pada sekitar bulan Mei 2014, terdakwa Wendy Yoga Pratama menemui saksi Erni Ernawati selaku karyawan RSIA Muslimat Jombang Bagian Apotek memberitahukan, bahwa di BRI Unit Panglima Sudirman sudah bisa melayani pengajuan kredit pegawai seperti di BRI Unit Merdeka, sehingga Erni Ernawai mempunyai keinginan untuk mengajukan kredit BRIGUNA di BRI Unit Panglima Sudirman, namun karena Erni Ernawai sebagai Karyawan RSIA Muslimat Jombang sudah mempunyai pinjaman BRIGUNA di BRI Unit Merdeka, Erni Ernawai pun tidak bisa mengajukan pinjaman BRIGUNA kembali. <br /> <br /> Untuk mewujudkan niatnya mengajukan pinjaman BRIGUNA di BRI Unit Panglima Sudirman, Erni Ernawai menemui Salim bagian Cleaning Service RSIA Muslimat Jombang, dan menyampaikan keinginanya untuk menggunakan nama Salim sebagai pengajuan pinjaman BRIGUNA di BRI Unit Panglima Sudirman, dan uang pencairan dari pinjaman tersebut akan  digunakan Erni Ernawai termasuk untuk membayar angsuran pinjaman. Setelah Erni Ernawai  berhasil meyakinkan Salim yang kemudian disetuji Salim, untuk mengajukan kredit BRIGUNA di BRI Unit Panglima Sudirman. <br /> <br /> Pada hal, Salim bukan sebagai kariyawan tetap ada RSIA Musliamat Jombang, dan BRI Unit Cabang Jombang yang melayani pinjaman BRIGUNA secara resmi adalah BRI Unit Merdeka, sehingga Erni Ernawai dalam pengajuan pinjaman BRIGUNA tersebut tidak melalui saksi Suti selaku Juru Bayar yang ditunjuk oleh RSIA Muslimat Jombang untuk membantu dan mengurusi pengajuan pinjaman para Karyawan RSIA Muslimat Jombang, namun Erni Ernawai dalam melengkapi dokmnen-dokmnen persyaratan kredit berupa Surat Keterangan Karyawan dan Surat Keputusan Karyawan RSIA Muslimat Jombang tidak melengkapi dengan dokumen yang asli, tetapi dengan cara membuat atau mengetik Surat Keterangan Karyawan dan Surat Keputusan Karyawan RSIA Muslimat Jombang di Rental Pengetikan Halmahera Jombang yang dikelola oleh Indrawan Sugiarto, dengan mencontoh Surat Keputusan dan Surat Keterangan Karyawan RSIA Muslimat Jombang yang sudah ada.<br /> <br /> Kemudian dicontoh atau dicetak pada kertas HVS yang sudah ada Logo RSIA Muslimat Jombang pada bagian atas dan stempel RSIA Muslimat Jombang pada bagian bawah kertas, kemudian untuk tanda tangan Direktur RSIA Muslimat Jombang dr. Suparmin dan Bendahara Chusnul Chotimah, ditandatangani sendiri oleh Erni Ernawati sendiri, sedangkan untuk dokumen persyaratan kredit yang lainnya berupa Surat Permohonan Pinjaman, Surat Rekomendasi dari Direktur RSIA Muslimat Jombang, Surat Pernyataan dari Bendahara untuk memotong gaji, Surat Keterangan Gaji dan Surat Pernyataan Bendahara, Erni Ernawati mengambil blangko di BRI Unit Panglima Sudirman, kemudian mengisinya dengan menggunakan mesin ketik lalu menandatanganinya. <br /> <br /> Setelah permohanan pinjaman atas nama Salim, selanjutnya Erni Ernawati menghubungi terdakwa Wendy Yoga Pratama dan memberitahukan, bahwa akan mengajukan pinjaman BRIGUNA di BRI Unit Panglima Sudirman, namun bukan atas namanya sendiri, dan kemudian menyerahkan berkas permohonan pinjaman BRIGUNA kepada terdakwa Wendy Yoga Pratama. Selanjutnya terdakwa Wendy Yoga Pratama selaku Mantri yang ditunjuk sebagai Pejabat Pemrakarsa melakukan analisa kredit terhadap berkas kredit BRIGUNA atas nama Salim. Dalam melakukan analisa kredit tersebut, semestinya terdakwa Wendy Yoga Pratama memeriksa seluruh kelengkapan dan memastikan bahwa seluruh dokumen adalah sah dan masih berlaku, serta memastikan bahwa calon debitur adalah benar-benar merupakan pegawai instansi atau pegawai tetap perusahaan, termasuk memastikan adanya Peijanjian Kerja Sama instansi/perusahaan dengan memperhatikan prinsip kehatihatian dalam pemberian kredit, namun dalam melakukan analisa kredit tersebut, terdakwa Wendy Yoga Pratama tidak pemah memeriksa dan menguji keabsahan/kebenaran dokumen-dokmnen kredit atas nama Salim. <br /> <br /> Selain itu, terdakwa Wendy Yoga Pratama juga tidak pernah memastikan apakah debitur atas nama Salim benar sebagai karyawan tetap pada RSIA Muslimat Jombang, terdakwa Wendy Yoga Pratama tidak pernah melakukan klarifikasi atau koniirmasi kepada pihak RSIA Muslimat Jombang yang dalam hal ini adalah bagian kepegawaian untuk memastikan status saksi Sakin, apakah benar sebagai karyawan tetap pada RSIA Muslimat Jombang atau tidak. <br /> <br /> Padahal terdakwa Wendy Yoga Pratama sudah mengetahui bahwa Erni Ernawati  <br /> bukanlah Juru bayar atau bendahara RSIA Muslimat Jombang, dan terdakwa Wendy Yoga Pratama mengetahui siapa juru bayar dan bendahara RSIA Muslimat Jombang. Bahwa meskipun terdakwa Wendy Yoga Pratama tidak melakukan analisa kredit secara benar, terdakwa Wendy Yoga Pratama menyatakan layak terhadap berkas kredit atas nama Salim, hingga akhirnya pinjaman BRIGUNA atas nama Salim tersebut disetujui dan dilakukan pencairan. <br /> <br /> Setelah pinjaman atas nama Salim tersebut disetujui dan akan dilakukan pencairan, selanjutnya terdakwa Wendy Yoga Pratama menghubungi Erni Ernawati  dan memberitahukan, bahwa pinjaman atas nama Salim telah disetujui dan akan dilakukan pencairan. Kemudian Erni Ernawati  meminta Salim untuk datang ke Kantor BRI Unit Panglima Sudirman. Sebelum saksi Salim tiba di Kantor BRI Unit Panglima Sudirman, Erni Ernawati terlebih dahulu memberikan arahan kepada Salim, yaitu apabila ditanya oleh petugas BRI agar menjawab bahwa benar dia (Salim) sebagai karyawan tetap RSIA Muslimat Jombang, dengan memberikan kode “dari Bu Erni”. Selanjutnya, setelah Salim datang ke Kantor BRI Unit Panglima Sudirman dan telah menerima uang pencairan pinjaman BRIGUNA sebesar Rp75 juta, kemudian Salim kembali menemui Erni Ernawati dan menyerahkan semua uang pencairan pinjaman tersebut.<br /> <br /> Pada bulan berikutnya yaitu Juni 2014 sampai dengan Januari 2015, Erni Ernawati kembali mengajukan kredit BRIGUNA ke BRI Unit Panglima Sudirman dengan cara yang sama, namun   menggunakan nama orang lain melalui terdakwa Wendy Yoga Pratama sebanyak l7 (tujuh belas) permohonan pinjaman, sehingga total permohonan pinjaman yang telah diajukan oleh Erni Ernawati melalui terdakwa Wendy Yoga Pratama adalah 18 (delapan belas) permohonan pinjaman. <br /> <br /> Dalam mengajukan permohonan pinjaman BRIGUNA tersebut, Erni Ernawati tidak selalu menyerahkan berkas permohonan pinjaman secara langsung yang diserahkan melalui Customer Service, tetapi Erni Ernawati sudah terlebih dahulu menghubungi terdakwa Wendy Yoga Pratama. <br /> <br /> Bahwa semua berkas kredit yang diajukan Erni Ernawati, terdakwa Wendy Yoga Pratama juga tidak melakukan analisa kredit secara benar sebagaimana analisa kredit yang dilakukan terhadap berkas kredit atas nama saksi Salim, dan terdakwa Wendy Yoga Pratama menyatakan layak hingga akhirnya semua pinjaman yang diajukan oleh saksi Erni Ernawati tersebut disetujui dan dilakukan pencairan.<br /> <br /> Ke- 18 (delapan belas) nama debitur yang namanya digunakan oleh Erni Ernawati, tanggal permohonan, jumlah pencairan dan tanggal realisasi serta pejabat kredit yang menangani antara lain adalah Wendy Yoga Pratama yang dimutasi dari BRI Unit Panglima Sudirman ke BRI Unit Perak, dengan cara-cara yang sama Erni Ernawati kembali mengajukan 79 (tujuh puluh sembilan) permohonan pinjaman BRIGUNA fiktif di BRI Unit Panglima Sudirman, dan terhadap permohonan kredit fiktif tersebut BERHASIL MEMBUAT PARA PEJABAT KREDIT BRIGUNA pada BRI Unit Panglima Sudirman yakin (Kaepala Unit ini yang disebut Majelis Hakim dalam persidangan ikut bertanggungjawab.Red), dan menyetujui permohonan pinjaman tersebut melalui terdakwa Wendy Yoga Pratama dan kemudian ke Akbar Ahmad Akbar Salaman selaku Kepala BRI Unit Panglima Sudirman Jombang hingga dilakuan pencairan.<br /> <br /> Bahwa Erni Ernawati dalam menggunakan nama-nama yang digunakan mengajukan permohonan Kredit BRIGUNA di BRI Unit Panglima Sudirman tersebut, disamping mencari sendiri, Erni Ernawati juga memperoleh KTP orang-orang yang namanya digunakan untuk mengajukan pinjaman dari beberapa orang, antara lain dari Petti Turita Sari, Yunus Permadani, Tri Prastio Adi S, Yongki Arif Prastyawan, Angger Bagus Sinawang dengan memberikan imbalan termasuk kepada orang-orang yang namanya digunakan untuk mengajukan pinjaman.<br /> <br /> Bahwa jumlah keseluruhan permohonan Kredit BRIGUNA fiktif yang diajukan oleh Erni Ernawati di BRI Unit Panglima Sudirman adalah sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) pinjaman dengan jumlah pencairan sebesar Rp7.205.000.000 (Tujuh miliar Dua ratus Lima juta rupiah). Dari pencairan uang pinjaman tersebut, ada beberapa orang yang memang ikut menggunakan sebagian uang pencairan pinjaman, namun sebagian besar uang pencairan pinjaman tersebut diserahkan oleh para debitur kepada Erni Ernawati. Orang-orang yang ikut menggunakan sebagian uang pencairan pinjaman antara lain adalah sebagai berikut : <br /> <br /> 1. Muhamad Arif Rhman sebesar Rp25 juta,; 2. Hari Setiawan Rp30 juta,; 3. Rini Sasiki Hari Satuti Rp15 juta,; 4. Haris Misbah Rp25 juta,; 5. Susiana Rp20 juta,; 6. Iftitah Dini Herawatie Rp30 juta,; 7. Cincin Distarya Rp35 juta,; 8. Miftahul Yaroh Rp15 juta dan 9. Petti Turita Sari  Rp25 juta. <br /> <br /> Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Wendy Yoga Pratama selaku Mantri pada BRI Unit Panglima Sudirman dan Pejabat Kredit lainnya yang telah memberikan kredit BRIGUNA kepada 97 (Sembilan puluh tujuh) debitur atas nama Karyawan RSIA Muslimat Jombang pada BRI Unit Panglima Sudirman bersama-sama dengan saksi Erni Ernawati tidak sesuai dengan ketentuan yaitu : Surat Edaran Direksi BRI Nose : S.l9-DIR/ADK/O4/2010 tentang BRIGUNA menyebutkan : Pada butir V.C.1.b “Kanca/KCP/BRI Unit dilarang memberikan fasilitas BRIGUNA kepada instansi/debitur yang telah mendapat fasilitas BRIGUNA dari Unit Kexja BRI (Kanca/KCP/BRI Unit) lainnya”. Pada butir V.C.2.a : “Setelah seluruh persyaratan permohonan BRIGUNA dipenuhi dan diserahkan oleh calon debitur, maka selanjutnya Pejabat Pemrakarsa memeriksa seluruh kelengkapan dan memastikan bahwa seluruh dokumen adalah sah dan masih berlaku”. Pada butir V.C.2.b : “Pejabat Kredit Lini harus meyakini dan memastikan bahwa calon debitur adalah benar-benar merupakan pegawai instansi atau pegawai tetap perusahaan, serta memastikan telah ada Pexjanjian Kerja Sama dengan instansi/perusahaan yang bersangkutan”.<br /> <br /> Surat Keputusan Direksi BRI Nokep : S.277-DIR/ADK/12/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK pada Bab III tentang Organisasi dan Manajemen Perkreditan Huruf D tentang Tugas dan Tanggung Jawab Pemrakarsa dan Pemutus Kredit angka 1 huruf a. Tugas Pejabat Pemrakarsa point ii. Melakukan pemeriksaan Langsung atas semua data atau informasi awal dari debitur/calon debitur iii. Memastikan bahwa debitur/calon debitur yang akan dilayani sudah memenuhi ketentuan persyaratan yang berlaku iv. Meneliti, meyakini dan memastikan bahwa dokumen yang dipersyaratkan untuk mendukung putusan kredit masih berlaku, sah dan lengkap. Huruf b. Tanggung Jawab Pejabat Pemrakarsa point iii. Memastikan bahwa data, informasi dan dokumen yang disajikan oleh calon debitur/debitur adalah lengkap, benar, masih berlaku dan sah. <br /> <br /> Peratman Bank Indonesia Nomor : 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles) : Pasal 4 (1) : “Sebelum melakukan hubungan usaha dengan Nasabah, Bank wajib meminta informasi mengenai: a. identitas calon Nasabah; b. maksud dan tujuan hubungan usaha yang akan dilakukan calon Nasabah dengan Bank; c. informasi lain yang memungkinkan Bank untuk dapat mengetahui prom calon Nasabah; dan d. identitas pihak lain, dalam hal calon Nasabah bertindak untuk dan atas nama pihak lain sebagaimana diatur dalam Pasal 6”. Pasal 4 (2) : “Identitas calon Nasabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dapat dibuktikan dengan keberadaan dokumen-dokumen penduktmg”. Pasal 4 (3) : “Bank wajib meneliti kebenaran dokumen pendukung identitas calon Nasabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)”. <br /> <br /> Bahwa dari jumlah pencairan sebesar Rp7.205.000.000 (tujuh miliar dua ratus lima juta rupiah) tersebut, digunakan oleh Erni Ernawti antara lain untuk memberikan imbalan kepada para debitur atau orang-orang yang digunakan namanya sebesar Rp l juta per-orang, untuk memberikan imbalan kepada orang-orang yang mencarikan KTP yaitu Petti Turita Sari, Yunus Permadani, Tri Prastio Adi S, Yongki Arif Prastyawan, Angger Bagus Sinawang, masing-masing sebesar Rp juta per-KTP, sedangkan untuk saksi Petti Turita Sari diberikan imbalan antara Rp 5 juta s/d Rp 25 juta  per-KTP, serta digunakan oleh Erni Ernawati untuk membayar angsuran semua pinjaman atas nama Karyawan RSIA Muslimat Jombang tersebut sampai dengan bulan April 2017, dan sisanya digunakan oleh Erni Ernawati sendiri untuk kepentingan pribadinya. Kemudian pinjaman yang sudah dikembalikan atau diangsur sebesar Rp1.385.954.949, sehingga sisa pinjaman adalah sebesar Rp5.819.045.051<br /> <br /> Bahwa atas perbuatan terdakwa Wendy Yoga Pratama selaku Mantri pada BRI Unit Panglima Sudirman dan Pejabat Kredit lainnya yang telah memberikan kredit BRIGUNA kepada 97 (Sembilan puluh tujuh) debitur atas nama Karyawan RSIA Muslimat Jombang pada BRI Unit Panglima Sudirman bersama-sama dengan saksi Erni Ernawati tidak sesuai dengan ketentuan, sehingga memperkaya orang lain yaitu Erni Ernawati, saksi Muhamad Arief Rahman, Hari Setiawan, Rini Sasiki Hari Astuti,  Haris Misbah, Susiana, Iftitah Dini Herawatie, Cincin Distarya, Miftahul Yaroh, Petti Turita Sari, Yunus Permadi,  Tri Prasetyo Adi S, Yongki Arirf Prasetyawan, dan Angger Bagus Sinawang, yang mengakibatkan kerugian negara atau perekonomian negara, Cq. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Jombang sebesar Rp5.819.045.051.<br /> <br /> Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-l KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP. (Rd1)

News Tipikor Sidang Korupsi Kredit Fiktif BRI Jombang, Majelis Hakim : Kepala Unit BRI Harus Brtangungjawab

#Majelis Hakim pertanyakan surat dakwaan terkait Nama Mantri BRI Unit Panglima Sudirman, Jombang dalam pencairan Kredit Fiktif tahun 2016 ...

»

ICW : Tolak Gugatan Terhadap Saksi Ahli!

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEio-pvN6ELX-1SRvIyh1tmcf6jZdRfboGy4fZN7HLB45GZLJqPDhWZSLIVhGV2TzrA7eWOuir13P_7_44sos-Rn_Og1mnF0AE6z2RLaRpCoGeI1mj6eS-zbNkx3GCcm-dILq2MR4zDL6MA/s1600/ICW.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="430" data-original-width="768" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEio-pvN6ELX-1SRvIyh1tmcf6jZdRfboGy4fZN7HLB45GZLJqPDhWZSLIVhGV2TzrA7eWOuir13P_7_44sos-Rn_Og1mnF0AE6z2RLaRpCoGeI1mj6eS-zbNkx3GCcm-dILq2MR4zDL6MA/s640/ICW.png" width="640" /></a></div> <br /> <span style="color: red;"><i><span style="font-size: large;"><b>#Ancaman terhadap pejuang lingkungan dan antikorupsi semakin serius, dan saat ini sasarannya terhadap ahli penghitungan kerugian lingkungan#</b></span></i></span><br /> <br /> <span style="font-size: small;"><b>Sumatra Barat, <span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</span> </b>Pada Rabu, 15 Agustus 2018, ICW dalam siaran Pers yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil & Akademisi Antikorupsi Sumatera Barat menyetakan, bahwa ancaman terhadap pejuang lingkungan dan antikorupsi semakin serius. Saat ini, sasarannya tidak hanya kelompok masyarakat sipil yang aktif melawan kejahatan lingkungan dan korupsi, tetapi juga menerpa ahli perhitungan kerugian lingkungan. Padahal untuk memberikan kesaksian sebagai ahli di Pengadilan adalah bagian dari kewajiban yang diatur dan dilindungi oleh Undang-Undang. <br /><br />Dijelaskan, saat ini seorang ahli perhitungan kerugian dampak lingkungan DR. Ir. Basuki Wasis, M.Si tengah digugat secara perdata, oleh mantan Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam. Sebagaimana diketahui, Nur Alam telah menyandang status sebagai terpidana dalam kasus korupsi dalam pemberian persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi milik PT Anugerah Harisma Barakah (AHB) di pulau Kabaena, Sulawesi Tenggara. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menghukum Nur Alam 12 (dua belas) tahun penjara. Selain itu, hakim juga mewajibkan Nur Alam membayar denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan. Menurut majelis hakim, Nur Alam juga diharuskan membayar uang pengganti Rp 2,7 miliar. <br /><br />Pada tingkat banding, Ketua Majelis Hakim Elang Prakoso Wibowo beserta anggotanya, Zubaidi Rahmat, I Nyoman Adi Juliasa, Reny Halida Ilham Malik, dan Lafat Akbar memperberat vonis Nur Alam menjadi 15 tahun penjara. Selain itu, majelis hakim juga mempertimbangkan keterangan Basuki Wasis. Bahwa tindakan terdakwa yang memberikan persetujuan IUP kepada PT. AHB tanpa prosedur semetinya telah mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan secara massif di Pulau Kabaena. Belum lagi, bila dihitung dengan biaya pemulihan akibat kerusakan lingkungan hidup telah mengakibatkan kerugian yang berskala besar. <br /><br />Putusan ini pada prinsipnya menjadi bukti bahwa, apa yang didalilkan oleh KPK dalam surat dakwaan adalah benar adanya. KPK menyebutkan bahwa korupsi yang dilakukan oleh Nur Alam mengakibatkan kerugian Negara dan kerugian ekologis. Menurut perhitungan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) perkara ini telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar 1.596.385.454.137 rupiah. Sedangkan menurut Basuki Wasis, perkara ini juga mengakibatkan kerugian lingkungan. Yaitu dengan musnahnya atau berkurangnya ekologis/lingkungan, pada lokasi tambang di Pulau Kabaena sebesar 2.728.745.136.000 rupiah. <br /><br />Jika melihat dan menyusuri semua pertimbangan hakim dalam putusan, gugatan perdata yang dilakukan oleh kepada Basuki Wasis tentu saja keliru dan salah alamat. Segala bentuk keberatan terhadap perhitungan yang dilakukan oleh Basuki Wasis sudah tersedia dalam mekanisme pengadilan pidana. Sebagai terdakwa, Nur Alam sudah mendapatkan kesempatan untuk melakukan pembelaan. Bahkan Nur Alam sudah mengajukan 3 (tiga) orang saksi ahli untuk membantah perhitungan Basuki Wasis. Lebih dari itu, proses hukum yang dialami oleh Nur Alam adalah urusan pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK, yaitu urusan Negara dengan pelaku kejahatan yang tidak sama sekali tidak bisa dibebankan kepada Basuki Wasis. Lantas kenapa masih menggugat? Apakah ada urgensinya? <br /><br />Fenomena yang dialami Basuki Wasis hanya merupakan salah satu cerita, betapa rentannya partisipasi dalam pemberantasan korupsi dan memperjuangkan lingkungan dilemahkan. Selain Basuki Wasis, masih banyak ancaman yang diterima oleh masyarakat sipil tidak terkecuali di Sumatera Barat. Pada tanggal 14 Agustus 2018 kemarin, ada masyarakat yang divonis karena dianggap menghasut. Padahal masyarakat tersebut sedang menyuarakan atau mempertanyakan kebijakan pemerintah, terkait kejelasan proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi (geothermal) di Kabupaten Solok.<br /><br />Pada sisi yang lain, Negara menjamin setiap bentuk partisipasi untuk memperjuangkan lingkungan hidup yang lebih baik. Berdasarkan Pasal 66 UU 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup jelas menyebutkan: “Setiap orang yang memperjuangkan hak lingkungan hidup yang baik dan sehat yang didasarkan i'tikad baik tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata”. Dengan kata lain, undang-undang ini seharusnya menjamin partisipasi publik dari ancaman SLAPP (strategic lawsuit against public participation).<br /><br />Koalisi Masyarakat Sipil & Akademisi Antikorupsi Sumatera Barat pun meminta agar;<br />    1. Pengadilan menolak gugatan terhadap Basuki Wasis.<br />    2. Penegak hukum untuk menerapkan prinsip anti-SLAPP dalam melakukan penegakan hukum <br />        khususnya Kepolisian.<br />    3. Mahkamah Agung untuk mengatur lebih lanjut mekanisme publik untuk menangani SLAPP, <br />        mengingat aturan yang sudah ada selama ini, yaitu 36/KMA/SK/II/2013 belum cukup untuk <br />        menjawab persoalan. <br />    4. Mahkamah Agung untuk melakukan sosialisasi kepada hakim yang ada dibawahnya untuk <br />        menerapkan pedoman SLAPP yang sudah berlaku. (*)</span>

Regional Tipikor ICW : Tolak Gugatan Terhadap Saksi Ahli!

#Ancaman terhadap pejuang lingkungan dan antikorupsi semakin serius, dan saat ini sasarannya terhadap ahli penghitungan kerugian lingkung...

»

Salam Merdeka. Mari kita menggalang, Gerakan Memperbaiki Ahlak Moral Pikiran dan Hati (GEMAMPIH)

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhroUwwqEWFE0AtF0MbVk4Wj6M0Fq65mWOH3yDZE2ieZ9VpKGneSVMedxHsajKZQEuNiVdPsMEYhtojIgFl3tiqjcvnWDyCSd4y1Ag4lftCYHVPVKK_tLOEjdxYnNSBhFg1N0EcTXk2TfU/s1600/GEMAMPIH.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="377" data-original-width="640" height="235" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhroUwwqEWFE0AtF0MbVk4Wj6M0Fq65mWOH3yDZE2ieZ9VpKGneSVMedxHsajKZQEuNiVdPsMEYhtojIgFl3tiqjcvnWDyCSd4y1Ag4lftCYHVPVKK_tLOEjdxYnNSBhFg1N0EcTXk2TfU/s400/GEMAMPIH.jpg" width="400" /></a></div> <span style="font-size: large;"><b>Mari kita menggalang, Gerakan Memperbaiki Ahlak, Moral, Pikiran, dan Hati (GEMAMPIH) <span style="font-size: small;">Oleh: Jentar Sitinjak (Pemimpin Redaksi)</span></b></span><br /> <br /> <div style="text-align: justify;"> <b><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;">H</span>ari ini, </span></span></b><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"><b><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;">tepatnya tanggal 17 Agustus 2018,</span></span></b> rakyat Indonesia di seluruh dunia  merayakan Ke 73 Tahun Hari Kemerdekaan. Usia yang sangat dewasa dalam kehidupan manusia. Dalam cita-cita yang di proklamasikan para pejuang Kemerdekaan Indonesia Khususnya Ir. Soekurno sebagai Presiden pertama, adalah untuk menuju rakyat Indonesa yang merdeka, dan makmur sejahtera.<br /><br />Bebagai upaya dilakukan pemerintah untuk membangun Indonseia menuju rakyat yang sejahtera, namun disisi lain masih banyak pula terdapat rakyat yang menderita baik dari segi pendidikan maupun pembangunan yang tidak merata. Indonesia memang kaya raya akan alam semestanya. Gunung-gunung yang dipenuhi butiran-butiran emas, dilautan dengan kekayaan ikan dan gas bumi, namun rakyat tetap menderita karena pajak yang semakin tahun semakin naik termasuk harga sembako (Sembilan bahan pokok) dan biaya sekolah yang semakin mahal menabah pendertaan rakyat.</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;">Calon-calon Kepala Daerah maupun calon Legislaitif (DPR dan DPRD) selalu mengatasnaman kesejahteraan rakya saat mereka menyampaikan tentang Visi dan Misinya disaat kempanye. Tak ada yang mengatakan demi keluarga atau kroni-kroninya. Kesajahteraan akyat dan pembangunan yang menjadi utama. Namun tak sedikit pula Kepala Darah maupun anggota Legislatif yang masuk penjara karena Korupsi anggaran maupun menerima suap demi kepentingannya sendiri. Mereka lupa akan janji kampanye terutama sumpah jabatan saat dilantik untuk menduduki jabatannya.</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"><br /></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;">Rakyat yang tidak memeiliki Identitas Diri atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai warga negara  Indonesia asli,tak sedikit pula yang terjaring petugas Yustisi. Disisi lain, uang rakyat yang terkumpul dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang disediakan pemerintah untuk pembuatan KTP untuk rakyat, telah habis lebih dari setengahnya di Korupsi oleh oknum-oknu pejabat-pejabat yang "tidak bermoral". Anehnya, hukum pun tak mampu untuk menyentuh sebahagian dari mereka yang terlibat. <br /> </span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;">Ironisnya, kasus Korupsi di negeri tercinta ini ibarat akar Ilalang yang sulit dimusnahkan menjadi salah satu hambatan untuk mencapai rakyat yang makmur dan sejahtera. Karena akarnya sudah menjalar ke mana-mana baik ke kiri dan ke kanan, ke depan dan ke belakang maupun ke bawah serta  ke atas. Yang telibat dalam kasus Korupsi itupun tidak hanya pejabat pusat di Jakarta, melainkan hampir seluruh Desa maupun Kota di 34 provinsi di negeri tercinta ini.<br /><br />Sebaba yang terseret ke pusaran kasus korupsi adalah mulai dari oknum  Kelompok Tani (Poktan), LSM (Lembaga Suwadaya Masyarakat), Lurah/Kepala Desa, Kepala Dinas, Bupati, Wali Kota, Gubernur, Menteri, DPRD, DPR RI, Polisi, Pengacara, Jaksa dan Hakim serta pengusaha. Oknum-oknum tersebut pun sudah ada yang dihukum dengan pidana penjara seumur hidup (mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Aqil Muktar), ada pula yang dihukum penjara 1 tahun oleh oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) setempat, serta masih ada dalam proses hukum.<br /><br />Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maupun Undang-Undang serta Peraturan Pemerintah lainnya tentang pejabat yang Bersih,  Bebas dari Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN) sepertinya hanya dijadikan sebagai buku bacaan biasa.<br /> </span></span><br /> <span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;">Anehnya, sekalipun sudah banyak oknum pejabat yang dihukum penjara karena Korupsi, bukannya  membuat jera bagi oknum pejabat lainnya, melainkan justru semakin tahun semakin bertambah. Oknum-oknum pejabat di negeri ini sepertinya memegang prinsip meneruskan atau mengikuti jejak pendahulunya.<br /> </span></span><br /> <span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;">Yang lebih anehnya lagi, sejak tahun 2016, Kepala Daerah semakin banyak yang dipenjarakan oleh Khususnya KPK karena tertangkap tangan maupun karena penyidikan, seperti yang terjadi di Jawa Timur salah satu kota terbesar di Indonesia. Dari 38 Kepala Derah (Bupati/Wali Kota), 11. diantaranya sudah menjadi tersangka, ada yang sudah divonis dan ada yang masih dalam proses persidangan maupun penyidikan, yaitu 1. Wali Kota Madiun (hasil penyidikan KPK, sudh divonis),; 2. Wali Kota Batu (tertangkap tangan KPK, sudah divonis),; 3. Bupati Nganjuk (tertangkap tangan KPK, sudah divonis),; 4. Bupati Pamekasan (tertangkap tangan KPK, sudah divonis),; 5. Wali Kota Mojokerto (tertangkap tangan KPK, proses persidangan),; 6. Bupati Jombang (tertangkap tangan KPK, proses persidangan),; 7. Bupati Mojokerto (masih dalam tahap penyidikan), 8. Wakil Bupati Malang (masih dalam tahap penyidikan),; 9. Bupati Tulungagun (tertangkap tangan KPK, proses penyidikan), 10. Wali Kota Blitar (tertangkap tangan KPK, proses penyidikan),; 11. Wali Kota Malang (penyidikan KPK, sudah divonis) bersama dengan 19 dari 45 anggota DPRD Kota Malang menjadi tersangka karena kasus suap APBD Kota Malang.<br /><br />Menyusul Provinsi kedua, yakni Sumatra Utara. Dari 27 Kepala Daerah (Kabupaten/Kota), 9 diantaranya sudah dipenjarakan oleh KPK karena terlibat kasus Korupsi, yaitu 1. Bupati Labuhan Batu Pangonal Harahap,; 2. Wali Kota Medan Rahudman Harahap,; 3. Wali Kota Siantar Robert Edison Siahaan,; 4. Bupati Nias Selatan Fahuwusa Laia,; 5. Bupati Nias Binahati Benedictus Baeha,; 6. Wali Kota Medan Abdillah,; 7. mantan Wakil Wali Kota Medan Ramli Lubis,’ 8. Gubernur Sumatra Utara (non aktif) Syamsul Arifin dan 9. Gubernur Sumatra Utara Gatot Pujo Nugroho serta 38 dari jumlah anggota DPRD Medan juga menjadi tersangka oleh KPK. Belum lagi di daerah-daerah lainnya di 34 Provinsi Indonesia.<br /><br />Pada hal, sebagai Kepala Daerah (Eksekutif) maupun sebagai anggota Legislatif yang membuat suatu Undang-Undang atau Peraturan Daerah (Perda) tentang penyelenggara negara yang bersih dari Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN), justru melanggar aturan itu sendiri. Pada hal, kasus Korupsi itu adalah suatu kejahatan yang luar biasa, yang terencana namun tidak meninggalkan bekas luka, tetapi dapat merusak pembangunan dan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat Indonesia. <br /><br />Melihat kasus Korupsi yang semakin tahun semakin bertambah, Pemerintah memang tidak  tinggal diam begitu saja. Presiden RI Ir. Joko Widodo, berupaya keras untuk memberantas praktek-praktek korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) oleh oknum-oknum pejabat maupun pengusaha yang “bermoral rusak” hanya demi kepentingan pribadinya. <br /><br />Salah satu bentuk upaya tegas yang dilakukan oleh Presiden RI Ir. Joko Widodo, adalah dengan mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 tanggal 20 Oktober 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar atau yang disebut Satgas Saber Pungli.<br /><br />Sepertinya, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, keberadaan KPK, dan Stagas Saber Pungli, tidak membuat rasa takut para oknum pejabat yang masih melakukan Korupsi dengan berbagai cara dilakukan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain dan/atau Korporasi. Apakah rakyat Indonesia terutama para pejabatnya selama ini hanya berpangku tangan dengan tetap menerima gaji sehingga ada Gerakan Indonesia kerja ?. Kerja dengan moral dan ahklah yang sudah “rusak" akan tetap melahirkan pejabat yang Korupsi. Tetapi apa bila dengan moral, ahklah, pikiran dan hati yang baik dan bersih, maka akan melairkan pejabat yang bersih dan megutamakan nasib rakyatnya.<br /><br />Lalu apa yang harus kita lakukan untuk menuju Indonseia yang bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) menuju rakyat Indonesia yang makmur dan sejahtera dengan kakyaan alam yang terdapat di bumi nusantara Ini ?<br /><br />Saatnya Indonesia bukan hanya Bekerja, melainkan mari kita kita  menggalang <b>Gerakan Memperbaiki Ahlaq, Moral, Pikiran, dan Hati (GEMAMPIH)</b>, sebagai anggota masyarakat baik sebagai swasta, BUMD, BUMN terutama sebagai PNS (Pegawai Negeri Spil) atau yang saat ini dikelan dengan ANS (Aparatur Negara Spil) terutama para pejabat di negeri ini, serta mengubah sistim lama dengan istilah “loyal dan patuh pada pimpinan” serta melaksanakan keterbukaan informasi publik secara total “bukan setengah hati”. Bila Akhlaq, Moral, Pikiran, dan Hati sudah baik, kasus Korupsi secara perlahan-lahan akan berkurang, dan cita-cita Kemerdekaan yang di Proklamasikan para penjuang kemerdeakaan negeri tercinta ini untuk  menuju <b>rakyat Indonesia  yang Makmur dan Sejahtera </b>dapat tercapai. (*)</span></span></div>

Opini Salam Merdeka. Mari kita menggalang, Gerakan Memperbaiki Ahlak Moral Pikiran dan Hati (GEMAMPIH)

Mari kita menggalang, Gerakan Memperbaiki Ahlak, Moral, Pikiran, dan Hati (GEMAMPIH) Oleh: Jentar Sitinjak (Pemimpin Redaksi) H ari ini...

»

Terdakwa Tunggal Kasus Suap Tangkap Tangan Kepolisan Divonis 1 Tahun Penjara

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjQrU9umTV5GgnTrZPGlfGMCkblON7gqly1vTHI7ca-mNamOndELoUtRkvi5w8LkhYxCdLLQQK_7xBAruyQPSuWZPsS_jg3At92g2k-fa4BDVMo5ggW3axcarCQTN-fFP7fgI0h_A4DxX4/s1600/IMG20180426141448.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1197" data-original-width="768" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjQrU9umTV5GgnTrZPGlfGMCkblON7gqly1vTHI7ca-mNamOndELoUtRkvi5w8LkhYxCdLLQQK_7xBAruyQPSuWZPsS_jg3At92g2k-fa4BDVMo5ggW3axcarCQTN-fFP7fgI0h_A4DxX4/s1600/IMG20180426141448.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Terdakwa Zainal Imron (tengah) diapit kedua Penasehat Hukumnya seusai persidangan</b></td></tr> </tbody></table> <span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><i><b>#Tersangka/terdakwa Kasus Korupsi Suap yang yang tertangkap tangan oleh Kepolisian dan Kejaksaan tak ubahnya pelaku “copet”, berbeda dengan penangan oleh KPK#</b></i></span></span><br /> <br /> <span style="font-size: small;">beritakorupsi.co - Sejak Presiden RI, Ir. Joko Widodo mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tanggal 20 Oktober 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli), tak sedikit pelaku/tersangka yang tertangkap tangan oleh pihak Kepolisian Khsusnya di Jawa Timur hanya 1 (Satu) orang saja seperti "pelaku tindak pidana kriminal atau pencopet" dengan barang bukti berupa uang dari 3 juta hingga puluhan juta, dan kemudian di adili di Pengadilan Tipikor Surabaya.<br /><br />Pasal yang dikenakan terhadap tersangka/terdakwa pun, ada yang pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, tentang menerima sesuatu janji atau hadih. Anehnya, sipemberi hadiah atau janji yang diatur dalam pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 13 UU yang sama, “tak berlaku”. <br />    <br />Ada pula yang dijerat dengan pasal 12 huruh e tentang menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. <br /><br />Entah memaksa bagaimana si pelaku terhadap seseorang hingga menyerahkan sejumlah uangnya lalu tertangkap tangan oleh Polisi. Apakah kerena berteriak hingga terdengar petugas lalu ditangkap, atau karena memang sengaja sipemberi menjebak si pelaku supaya ditangkap Polisi ?<br /><br />Yang jelas, kasus tangkap tangan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian, berbeda dengan kasus tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK, baik terhadap pelakunya apa lagi barang bukti berupa uang. Namun yang pasti, Undang-Undang yang dipakai oleh Kepolisan bersama Kejaksaan Negeri sama dengan yang dipakai oleh KPK. Namun bisa jadi, lain lembaganya lain pula cara penarapan hukum dalam Undang-Undang yang sama digunakan.<br /><br />Bedanya lagi, kasus tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK belum ada yang bebas di Pengadilan Tipikor, berbeda dengan kasus tangkap tangan yang dilakukan oleh Mabes Polri bersama Polda Jatim dan Polres Tanjung Perak pada tahun 2016 terhadap Pejabat Pelindo III Surabaya, yang dijerat dengan pasal pemerasan yang diatur dalam KUHP, dan kemudian divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. <br /><br />Kali ini adalah Zainal Imran, Lurah Ardirejo, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo adalah terdakwa tunggal dalam kasus suap tangkap tangan Polres Situbondo pada Senin, 20 Maret 2017 lalu, namun baru disidangkan pada tanggal 24 April 2018, dan divonis pidana penjara selama 1 tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, pada Kamis, 16 Agustus 2018.<br /><br />Terdakwa Zainal Imran, ditangkap petugas Kepolisian Polres Situbonda pada tanggal 20 Maret 2017 di kantornya. Pada saat itu, Map berwarna hijau ditangan Kuncoro, salah satu pejabat di Kelurahan Ardirejo, Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo yang duduk disamping Gumilang sipemberi Map itu. Namun oleh Kuncoro sambil berdiri, dijatuhkan Map itu secara spontan diatas meja begitu melihat anggota Polres Situbondo dihadapannya. <br /><br />Anehnya, Barang Bukti (BB) berupa Map yang ditunjukkan JPU kepada Majelis Hakim bukan Map berwarna Biru melainkan Map berwarna Hijau. Yang menurut Penasehat hukum terdakwa dalam pembelaannya (2 Agustus 2018) bukan alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHPidana. Hal ini seperti yang terungkap dipersidangan.<br /><br />Zainal Imron yang pertama kali menjabat sebagai Lurah dan baru 2 bulan menjabat sebagai terdakwa tunggal dalam kasus Korupsi suap tangkap tangan oleh Polres Sutubondo, yang di jerat dengan pasal 12 huruf e atau pasal 11 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.<br /><br />Setelah menjalani proses persidangan dimana Jaksa Penuntut Umum menghadirkan Gumilang sebagai saksi korban, tak ada keterangan saksi yang mengatakan ada pemaksaan dari terdakwa. Selain itu, saksi anggota Polisi Polres Situbondo yang dihadirkan JPU, bukan sebagai penyidik dalam kasus terdakwa melainkan dalam perkara lain. Dan saat itu pun Penasehat Hukum terdakwa keberatan. Sehinga tak banyak pertanyaan dari Majelis Hakim terhadap saksi. Sementara saksi Kuncoro mengakui, pernah menerima uang dari orang lain sebelum terdakwa Zainal Imron mejabat sebagai Lurah.<br /><br />Namun yang jelas, pasal yang terbukti menurut JPU Kejari Situbondo maupun Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap terdakwa Zainal Imron adalah pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan tuntutan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar Rp50 juta.<br /><br /><b><i>Pasal 11; Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.<br /><br />Pasal 5 (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang : huruf a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;<br /><br />Pasal 13; Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat  kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan  pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).</i></b><br /><br />Pada Kamis, 16 Agustus 2018, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang diketuai Dede Suryamana menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 tahun dan denda sebesar Rp50 juta, atau kurungan 1 bulan bila terdakwa tak membayar. Tak ada uang pengganti, sebab uang yang Rp10 juta yang menjadi barang bukti dirampas untuk negara.<br /><br />“Mengadili ; Menyatakan, bahwa terdakwa terdakwa Zainal Imron terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Primer tersebut; Menghukum terdakwa Zainal Imron dengan hukuman pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan denda sebesar Rp50 juat. Apabila terdakwa tidak membayar maka diganti kurungan selama 1 bulan,” ucap Ketua Majelis Hakim.<br /><br />Atas ptusan Majelis Hakim, terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya, Markacung dan Ridwan Saleh maupun JPU menyatakan pikir-pikir.<br /><br />Usai persidangan, Ridwan Saleh selaku Penasehat Hukum terdakwa mengatakan, masih pikir-pikir dalam waktu 7 hari. Ridwan menambahkan, bahwa dalam putusan Majelis Hakim tak ada orang yang turut terlibat dalam kasus yang menjerat terdakwa.<br /><br />“Masih pikir-pikir dalam 7 hari ini. Dalam pertimabangan Majelis Hakim tak ada orang lain,” kata Ridwan.<br /><br />Kasus ini bermula pada sekitar bulan Desember 2016. Saat itu Gumilang hendak menjual tanah miliknya yang terletak di Dusun Cappore Kelurahan Ardirejo, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, tetapi ukuran tanah tersebut tidak lurus alias bengkok pada bagian selatan,  sehingga sulit untuk di Kavling dan dijual. Kemudian untuk meluruskan ukuran tanah tersebut,  Kuncoro mempunyai keinginan untuk membeli sebagian tanah di sebelahnya yang merupakan tanah milik perkumpulan kematian masyarakat Situbondo (PKMS).<br /><br />Pada bulan Januari 2017, Gumilang mendatangi Onny, wakil ketua PKMS. Pada saat itu Gumilang menyampaikan keinginannya kepada Onny, selanjutnya Onny menyampikan keinginan Gumilang kepda Ketua PKMS. Setelah terjadi tawar-menawar, kemudian disepakati  bahwa tanah PKMS seluas kurang lebih 200 meter seharga Rp 7 juta, sesuai dengan kwitansi pembebasan pada tanggal 23 Januari 2017.<br /><br />Kemuidan, Gumilang datang ke kantor Kelurahan Ardirejo untuk mengurus akta jual beli tanah tersebut, pada saat itu Gumilang ditemui Kuncoro selaku Kasi Pemerintahan di Kelurahan Ardirejo. Kemuidan, Guliang memberikan data pendukung berupa sertifikat tanah dan fotocopy bukti kuitansi pembebasan lahan kepada Kuncoro. Untuk biaya pengurusan, Kuncoro meminta biaya sebesar Rp 650 ribu untuk membeli materi dan biaya pengetikan. Gumilang pun menitipkan uang sebesar Rp 650 juta kepada Kuncoro dengan kesepakatan pada saat itu, apabila uang titipkan tersebut lebih, akan dikembalikan, dan apabila kurang akan ditalangi terlebih dahulu oleh Gemilang. Untuk maslah akta jual beli tanah, Kuncoro menyarankan Gumilang untuk berkordinasi dengan terdakwa.<br /><br />Setelah dua hari kemudian, Gumilang datang lagi ke kantor Kelurahan dan bertemu dengan Kuncoro. Pada saat itu, Gumilang bercerita kepada Kuncoro, jika terdakwa meminta biaya sebesar Rp 20 juta untuk pengurusan akte jual beli dan Gumilang merasa keberatan. Kuncoro mengatakan, apabila ada keberatan langsung menawar atau bernego dengan terdakwa, karena terdakwa selaku Lurah yang mempunyai kuasa untuk menentukan harga. setelah itu Gumilang diajak ke ruang kerja untuk menawar biaya pengurusan akte jual beli sebesar yang diminta oleh terdakwa sebesar Rp 20 juta yang belum ada kesepakatan.<br /><br />Keesokan harinya, terdakwa menyuruh Kuncoro untuk menyampaikan kepada Gumila, jika biaya pengurusan akte jual beli turun menjadi Rp 15 juta, tetapi Gumilang pun tetap merasa keberatan. <br /><br />Satu minggu kemudian, Gumilang ditelepon oleh Kuncoro agar datang ke kantor Kelurahan untuk tawar-menawar atau nego ulang biaya akta jual beli tanah. Kemudian, sekira pukul 11.15 WIB, Gumilang datang ke kantor Kelurahan Ardirejo yang ditemui oleh Kuncoro. setelah itu, Gumilang diajak masuk ke kerja terdakwa. Pada saat itu, Gumilang menyampaikan keberatannya  atas biaya akte jual beli yang diminta oleh terdakwa sebesar Rp 15 juta. Terdakwa pun kemudian menurunkan lagi biaya akte jual beli menjadi Rp 10.750.000, namun Gumilang tetap merasa keberatan.<br /><br />Karena Gumilang tetap merasa keberatan, lalu terdakwa mengatakan jika tidak ada tanda tangan dan stempel darinya (terdakwa) maka akta jual beli tersebut tidak akan jadi bahkan sampai Kecamatan, dan jika tidak ada kesepakatan masalah uangnya, maka tanah tersebut akan diwakafkan.<br /><br />Setelah dua hari kemudian, Kuncoro dipanggil oleh terdakwa ke ruangannya, pada saat itu terdakwa menyuruh Kuncoro untuk menyampaikan kepada Gumilang, bahwa biaya pembuatan akta jual beli tanah diturunkan lagi menjadi Rp 10 juta.<br /><br />Dua hari kemuidan, Gumilang datang ke kantor Kelurahan untuk menyampaikan bahwa pembayaran akan dilakukan dua kali, dan pelunasan setelah akta jual beli tanaha selesai, namun terdakwa menolaknya dan meminta sekaligus. Dan Gumilang pun akhirnya meminjam uang saudaranya sebesar Rp 10 juta. <br /><br />Satu minggu kemudian, Gumilang mendapatkan pinjaman uang sebesar Rp 10 juta, dan pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017 sekira pukul 20.00 WIB, Gumilang menghubungi Kuncoro, pada saat itu Gumilang menyampaikan jika uang untuk biaya pengurusan akte jual beli sebesar 10 juta sudah ada.<br /><br />Pada senin 20-03-2017 sekira pukul 11.00 WIB, Gumilang menghubungi Kuncoro dan menyampaikan, jika uang biaya akte jual beli yang diminta oleh terdekat sudah siap. Selanjutnya Kuncoro menjawab, jika terdakwa masih ada acara di luar kantor dan akan dihubungi bila sudah kembali. <br /><br />Sekitar pukul 14.00 30 WIB di hari yang sama, Kuncoro menghubungi Gumilang menyampaikan jika terdakwa sudah di kantor. Tiga puluh menit kemudian, Gumilang datang ke kantor Kelurahan, dan pada saat itu terdakwa sedang berada di ruang kerja Kuncoro, dan terdakwa langsung Gumilang ke ruang kerja terdakwa.<br /><br />Saat Gumilang hendak menyerahkan sebuah map warna hijau berisi uang Rp 10 juta sebagai biaya akte jual beli yang diminta oleh terdakwa serta fotokopi KTP dan kartu keluarga (KK),  tetapi pada saat itu terdakwa tidak langsung menerima, tetapi terdakwa mengatakan jika tugasnya sudah selesai dan untuk keuangan serta administrasi diwakilkan kepada Kuncoro. <br /><br />Beberapa saat setelah Gumilang hendak menyerahkan map berisi uang tersebut, polisi dari Polres Situbondo yang sebelumnya telah mendapatkan informasi jika terdakwa meminta sejumlah uang dalam pengurusan akte jual beli tanah langsung melakukan penggerebekan di ruang kerja terdakwa. <br /><br />JPU menyebutkan, bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain, UU RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), PP RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil (PNS), Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan,  Peraturan Bupati Situbondo Nomor 67 tahun 2008 tentang uraian tugas dan fungsi Kelurahan di Kabupaten Situbondo<br /><br />Dan atas perbuatannya, terdakwa diancam pidana penjara sebagaiamana dalam pasal 12 huruf e atau pasang 11 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. (Rd1) </span>

News Tipikor Terdakwa Tunggal Kasus Suap Tangkap Tangan Kepolisan Divonis 1 Tahun Penjara

Terdakwa Zainal Imron (tengah) diapit kedua Penasehat Hukumnya seusai persidangan #Tersangka/terdakwa Kasus Korupsi Suap yang yang terta...

»

Mantan Kadis Perikanan dan Peternakan Kab. Kediri Divoni 1 Tahun Penjara

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_Q5mvguy0Jgc7G_2VYU39m_IF9CDDsnNcYgw-RcOu_sgvo_keH05dY8IrrPY3QF15zZkeN4MDT1uMI9qw3Oc08y6oo2d3XOtPJDFhyphenhyphenDbAppwv9sCiwtvZ41Ml6gjd3nxHAxlFEb4Qo6w/s1600/IMG20180816104432.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="1362" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_Q5mvguy0Jgc7G_2VYU39m_IF9CDDsnNcYgw-RcOu_sgvo_keH05dY8IrrPY3QF15zZkeN4MDT1uMI9qw3Oc08y6oo2d3XOtPJDFhyphenhyphenDbAppwv9sCiwtvZ41Ml6gjd3nxHAxlFEb4Qo6w/s640/IMG20180816104432.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Terdakwa drh. Sri Suparmi saat berdiskusi dengan PH-nya atas Vonis dari Majelis Hakim</b></td></tr> </tbody></table> <span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><b><i>#Tersangka/terdakwa Kasus Korupsi Anggaran di Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kediri hanya 1 orang  “ibarat pencopet”, berbeda dengan penangan oleh KPK#</i></b></span></span><br /> <br /> <span style="font-size: small;">beritakorupsi.co - Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 tahun terhadap terdakwa drh. Sri Suparmi, mantan Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kediri dalam perkara Korupsi penyalahgunaan anggaran kegiatan di Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kediri pada tahun 2015 - 2016 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 547 juta.<br /><br />Hukuman terhadap terdakwa drh. Sri Suparmi ini dibacakan dalam Surat Putusan di persidangan oleh Majelis Hakim yang diketuai Dede Suryaman dengan agenda putusan yang dihadiri oleh JPU Ribut dari Kejari Kabupaten Kediri, maupun Penasehat Hukum terdakwa, pada Kamis, 16 Agustus 2018.<br /><br />Perbuatan terdakwa dalam pertimbangan Majelis Hakim sama dengan dakwaan JPU yang menyatakan, bahwa terdakwa diancam dalam pasal 3 Undang - Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Kompsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Rl Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<br /><br />Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa drh. Sri Suparmi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidan Korupsi penyalahgunaan anggaran kegiatan di Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kediri pada tahun 2015 - 2016 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 547 juta.<br /><br />Fakta yang terungkap di persidangan sebelumnya, bahwa terdakwa drh. Sri Suparmi semasa menjabat sebagai Kepala Dinas, menyuruh anak buahnya untuk melakukan pemotongan anggaran sebesar 8 hingga 10 persen dari setiap kegiatan yang dapat dilakukan. Kemudian pejabat setingakt Kepala Seksi (Kasi) dan Kepala Bidang (Kabid) melalkukan pemotongan sendiri pada setiap anggaran yang ditentukannya sendiri sebesar 10 persen hingga terkumpul seebesar Rp547.357.000. <br /><br /><b><i>Pada hal pasal 55 Ayat (1) KUHP berbunyi: Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana: Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu. <br /><br />Pasal 15 UU Tindak Pidana Korupsi berbunyi: Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.</i></b><br /><br />Anehnya, dalam kasus Korupsi yang ditangani Kejari Kabuapetan Kediri ini, “tak ubahnya seorang copet” karena hanya 1 orang pelaku saja, yakni terdakwa drh. Sri Suparmi. Jauh berbeda dengan kasus Korupsi yang ditangani oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Pada hal, Undang-Undang yag diterapkanpun sama, yaituUndang - Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Kompsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Rl Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<br /> </span><br /> <span style="font-size: small;">Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa haruslah dihukum sesaui denagan perbuatannya, dan menolak pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa. Karena terdakwa sudah mengembalikannya sebesar Rp547.357.000 maka terdakwa tidak dibebani untuk membayar uang pengganti.<br /><br />“Mengadili ; Menyatakan bahwa terdakwa terdakwa drh. Sri Suparmi terbukti secara sah dan meyakinkm bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Subsider; Menghukum terdakwa drh. Sri Suparmi dengan hukuman pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan denda sebesar Rp50 juat. Apabila terdakwa tidak membayar maka diganti kurungan selama 1 bulan,” ucap Ketua Majelis Hakim.<br /><br />Atas putusan Majelis Hakim, terdakwa maupun JPU sama-sama mengatakan pikir-pikir. Namun sepertinya terdakwa menerima putusan itu karena hukumannya ringan.<br /><br />“Masih pikir-pikirlah. Kalau dendanya sudah nggak ada karena sudah dikembalikan semuanya,” kata Penasehat Hukum terdakwa seuasi sidang. (Rd1) </span><br />

News Tipikor Mantan Kadis Perikanan dan Peternakan Kab. Kediri Divoni 1 Tahun Penjara

Terdakwa drh. Sri Suparmi saat berdiskusi dengan PH-nya atas Vonis dari Majelis Hakim #Tersangka/terdakwa Kasus Korupsi Anggaran di Dina...

»