BERITAKORUPSI.CO

Karena Uang “Pokir”, Moch. Anton Dituntut 3 Tahun Penjara

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEikVisMoTfA83tBzCEg0MiJkbeyDNd4bkg1J5g0yIoqoaUpkFJXWnI5PwMuqtfwCG5c6a4QxgCDC35vuFJX8nRTk16VDM7qe4RnWjpRh8cW2XqefYXehxa98xhWiBlmjQy6N-BnYk5d1po/s1600/IMG_20180727_184527.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="658" data-original-width="565" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEikVisMoTfA83tBzCEg0MiJkbeyDNd4bkg1J5g0yIoqoaUpkFJXWnI5PwMuqtfwCG5c6a4QxgCDC35vuFJX8nRTk16VDM7qe4RnWjpRh8cW2XqefYXehxa98xhWiBlmjQy6N-BnYk5d1po/s1600/IMG_20180727_184527.jpg" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Moch. Anton (Wali Kota Mlang non aktif) seusai menjalani sidang tuntutan</td></tr>
</tbody></table>
#Pemberian uang Pokir terhadap DPRD Kota Malang sebesar Rp 700 Juta untuk memperlancar pembahasan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015# 
 
beritakorupsi.co - Apakah pembahasan APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah) atau APBD Perubahan antara Pemerintah (Eksekutif) dan DPRD (Legislatif) bermuatan KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme) supaya berjalan lancar ? Apakah jumlah mata anggaran yang tercantum dalam APBD atau APBD-P  tersebut memang ada yang “tidak “beres” sehingga pihak eksekutif bersedia “membrikan suap” terhadap legislatif supaya pembahasan berjalan lancar ? Sebab kasus Korupsi terkait pembahasan anggaran APBD yang melibatkan pihak eksekitif dan legislatif tidak hanya terjadi dalam kasus suap APBD Kota Malang Tahun Anggaran (TA) 2015 yang disebut dengan istilah uang “pokir” atau pokok-pokok pikiran, melainkan terjadi juga di Pemkot (Pemerintah Kota) Mojokerto dengan DPRD Kota Mojokerto yang disebut dengan istilah “undangan” dan “tujuh sumur”, dan terjadi juga di Komisi B DPRD Jawa Timur (Jatim) dengan 10 OPD (Organisasi Pemerintah Daerah) dibahwa Komisi B sebagai mitra kerja termasuk pembahasan Perda di Dinas Peternakan Jatim dengan istilah “sarung”. Dan bisa juga terjadi di Kabupaten/Kota lainnya dengan istilah yang berbeda namun tidak terungkap. Ibarat peribahasa, “sepandai-pandainya orang menyembunyikan yang busuk akan tercium juga”. Sebab kata kunci atau istilah yang diciptkan oleh penerima dan pemberi uang “haram” itu pun, terdengar juga ketelinga KPK di Jakarta. Nasib yang sama pun dialami oleh Ketua bersama 2 Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto dan Kepala Dinas PUPR Pemkot Mojokerto karena Ke- 4 pejabat itu terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Juni 2017, serta kemudian disusul Wali Kota Mojokerto karena ditetapkan sebagai tersangka setelah Keempatnya di vonis bersalah. Nasib yang sama juga dialami Ketua bersama Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim termasuk 2 staf, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jatim bersama stafnya serta Kepala Dinas Peternakan Jatim yang terjaring OTT pada Juni 2017. Jilid IV dalam kasus ini dengan terdakwa Moch. Anton selaku Wali Kota Malang periode 2013 - 2018 sekaligus sebagai calon Wali Kota Malang periode 2019 - 2023 dalam Pilkada serentak yang berlangsung pada tanggal 27 Juni 2018, namun hasilnya kandas, sebab Anton dikalahkan pasangan Sutiaji. Dalam jilid I kasus perkara Korupsi suap terhadap Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arif Wicaksono sebesar Rp 700 juta pada tahun 2015, terkait pembahasan APBD Kota Malang TA 2015 dengan terpidana, Jarot Edy Sulistiyono, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (PUPPB) Kota Malang selaku pemberi suap, dijerat pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Korupsi No 31 tahun1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, sudah divonis 2,8 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, pada Selasa, 3 April 2018. Sedangkan jilid II, dengan terdakwa Moch. Arif Wicaksono selaku penerima suap, dijerat pasal 12 huruh b Undang-Undang No 31 tahun1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, Moch. Arif Wicaksono divonis pidana penjara selama 5 tahun oleh JPU KPK, pada Selasa, 8 Mei 2018. Sementara Jilid III terdakwanya adalah Hendarwan Maruszaman, anak mantan pejabat tinggi di Kejaksaan Agung. Hendarwan Maruszaman selaku Komisiaris PT Enfys Nusantara Karya (PT ENK) yang bergerak di bidang konstruksi (kontraktor), juga dinyatakan bersalah terkait pemberian uang suap sebesar Rp 250 juta kepada Moch. Arif Wicaksono selaku ketua DPRD Kota Malang pada tahun 2015 lalu, untuk mendapatkan proyek pekerjaan jembatan Kedungkandang Kota Malang, yang pekerjaannya mangkrak sejak tahun 2012 lalu. Hendarwan Maruszaman dijatuhi human pidana penjara selama 2 tahun dari 3 tahun tuntutan JPU KPK. Belum berakhir di jilid IV ini. Sebab masih ada 18 anggota DPRD Kota Malang yang berstatus tersangka dan saat ini tinggal menunggu sidang. Selain itu masih ada yang disebutkan dalam surat dakwaan JPU KPK, yakni Cipto Wiyono selaku Sekda Kota Malang yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas PU dan Tata Ruang Pemprov Jatim sejak Desember 2016, serta 26 anggota DPRD lainnya yng juga menerima dan menikmati uang Pokir tersebut. Pada Jumat, 27 Juli 2018, JPU KPK JPU KPK Arif Suhermanto, Ahmad Burhanudin, Joko Hermawan, Andhi Kurniawan, Ni Nengah Gina Saraswasti dan Dame Maria Silaban membacakan surat tuntutannya  terhadap terdakwa Moch. Anton yang didampingi Penasehat Hukunya Haris Fajar Kustaryo dkk dari Kota Malang, dengan Ketua Majelis Hakim H.R. Unggul Warso Murti dan diabntu Panitra Pengganti (PP) Wahyu Wibawati Dan karena uang Pokir inilah, Moch. Anton, Moch. Arif Wicaksono dan 18 anak buahnya di Dewan serta Jarot selaku Kepala Dinas PU Kota Malang masuk penjara sebelum masa jabatannya berakhir. Setelah Jarot dan Arif divonis pidana penjara, Anton pun menyusul. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg1J9Uo6lL8PiDNSVSojDyCP7GswMkxOFghOJ3JXAuLjkJMlyrbG843S4qGiYwu-n5j7VYCScO9DV7jiiXciOTW2ozEx0vmf4hjH6ZaEGuiw1z22zUKqi4p2WGemjuAN5PhdKjuz57xyUA/s1600/IMG20180302133634-1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="450" data-original-width="600" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg1J9Uo6lL8PiDNSVSojDyCP7GswMkxOFghOJ3JXAuLjkJMlyrbG843S4qGiYwu-n5j7VYCScO9DV7jiiXciOTW2ozEx0vmf4hjH6ZaEGuiw1z22zUKqi4p2WGemjuAN5PhdKjuz57xyUA/s1600/IMG20180302133634-1.jpg" /></a></div>
Dalam surat tuntutan JPU KPK, terdakwa Moch. Anton dituntut pidana penajara selama 3 tahun, denda sebesar Rp 200 juta subsider 6 bulan kiuungan. Selain hukuman badan dan denda, terdakwa juga dituntut untuk pencabutan hak politik selama 4 tahun. Dalam surat tuntutan JPU KPK membeberkan awal dari kasus yang menyeret Anton ke penjara, yaitu berawal pada tanggal 25 Juni 2015, bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Kota Malang, dilakukan rapat paripurna pertama dengan agenda penyampaian sambutan Walikota Malang dalam pengantar konsep kesepakatan persamaan antara Pemkot  Malang dengan DPRD Kota Malang tentang kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) P-APBD Tahun Anggaran 2015. Berlanjut pada tanggal 6 Juli 2015, sebelum dimulainya rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Malang, dan pendapat Fraksi terhadap konsep kesepakatan bersama antara Pemkot Malang dengan DPRD Kota Malang tentang kebijakan umum anggaran (KUA) dan PPAS P-APBD TA 2015, terdakwa Moch. Anton melakukan pertemuan Moch. Arif Wicaksono dan Suprapto (tersangka bersama 17 anggota lainnya), bertempat diruang transit rapat paripurna DPRD Kota Malang yang dihadiri oleh Sutiaji Wakil Walkout, Cipto Wiyono dan Jarot Edy Sulistiyono. Pada pertemuan tersebut, Moch. Arif Wicaksono meminta terdakwa Moch. Anton untuk memberikan uang imbalan pembahasan Rancangan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015  dengan istilah uang “pokir” kepada anggota DPRD Kota Malang agar pembahasan berjalan lancar dan tidak ada halangan dari Anggota DPRD Kota Malang sehingga dapat disetujui. Atas permintaan tersebut terdakwa Moch. Anton menyanggupinya, kemudian memerintahkan Cipto Wiyono untuk menyiapkan uang “pokir” yang dimaskud. Selanjutnya Cipto Wiyono meminta Jarot Edy Sulistiyono agar memerintahkan Tedy Sujadi Sumarna yang menjabat Kepala Bidang (Kabid) PUPPB Kota Malang menemui dirinya (Cipto Wiyono). Setelah Tedy sujadi Sumarna menghadap, Cipto Wiyono meminta agar mengumpulkan uang dari para rekanan/pemborong pada Dinas PUPPB sebesar Rp 700 juta. Atas permintaan Cipto Wiyono, Tedy sujadi Sumarna melaporkannya kepada Jarot Edy Sulistiyono. Setelah uang terkumpul sebesar Rp 700 juta, pada tanggal  13 Juni 2015 Tedy sujadi Sumarna menyerahkan uang pokir kepada Jarot Edy Sulistiyono di kantor Dinas PUPPB Kota Malang Jalan  Bingkil No 1 Malang, dan selanjutnya Jarot Edy Sulistiyono melaporkannya kepada Cipto Wiyono. “Pada tanggal 13 Juli 2015 pagi hari, bertempat di Kantor Dinas PUPPB Kota Malang, terdakwa menerima uang sebesar Rp 700 juta dari Tedy Sujadi Sumarna yang dikumpulkan dari para rekanan, dan kemudian terdakwa melaporkan hal tersebut kepada Cipto Wiyono,” ucap JPU KPK saat membacakan surat tuntutannya. Pada tanggal 13 Juni 2015, terdakwa Moch. Anton meminta Cipto Wiyono agar pembahasan Perubahan APBD segera dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2015 guna mendaptkan persetujuan dari DPRD, karena terdakwa khawatir, pihak DPRD akan berubah pikiran menolak menyetujui Rancangan Perubahan APBD. Masih ditanggal 13 Juni 2015 sekitar pukul 10.00 WIB, Moch. Arif  Wicaksono menghubungi Cipto Wiyono menanyakan kepastian ada tidaknya uang Pokir yang dimintanya untuk Dewan, yang kemudian dijawab Cipto Wiyono dananya sudah ada. Sekitar pukul 12.00 WIB, Cipto Wiyono dan Moch. Arif Wicaksono bersepakat menunda agenda rapat pengambilan keputusan DPRD untuk persetujuan Raperda Kota Malang tentang perubahan APBD TA 2015, dari semula tanggal 14 Juli 2015 menjadi tanggal 22 Juli 2015 atau 24 Juli 2015 dengan alasan terlalu cepat dan tidak wajar apabila pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2015 hanya satu minggu.   Pada tanggal 14 Juli 2015 sekitar pukul 13.00 WIB, Moch. Arief Wicaksono menghubungi Cipto Wiyono meminta realisasi uang pokir untuk DPRD Kota Malang yang kemudian oleh Cipto Wiyono menyampaikan, bahwa uang akan segera diserahkan oleh Jarot Edi Sulistiyono. Sekitar pukul 14.00 WIB dihari yang sama, atas perintah Cipto Wiyono, Jarot Edy Sulistiyono menghubungi Moch. Arif Wicakcono menanyakkan kemana penyerahan uang pokir  sebesar Rp 700 juta. Kemudian Moch. Arif Wicakcono meminta agar agar uang pokir diserahkan dirumah dinasnya di Jalan Panji Soeroso No 7 Malang, dengan terlebih dahulu dipisahkan jatah untuk dirinya (Moch. Arif Wicaksono) sebesar Rp 100 juta, dan untuk seluruh anggota Dewan sebesar Rp 600 juta dibungkus tersendiri. “Pada sekitar pukul 15.00 WIB, Tedy Sujadi Sumarna menyerahkan uang sebesar Rp 700 juta yang terbungkus dalam kardus kepada Moch. Arif Wicaksono di rumah diasnnya. Setelah mendapat laporan penyerahan uang pokir, Cipto Wiyono melaporkannya kepada terdakwa Moch. Anton,” kata JPU kemudian. Selanjutnya, Moch. Arief Wicaksono mengambil uang sebesar Rp 100 juta, sedangkan yang Rp 600 juta tetap terbungkus dalam kardus, kemudian menghubungi Suprapto menyampaikan bahwa uang pokir sudah diterima, dan meminta Suprapto datang kerumahnya. Setelah Suprapto datang, Moch. Arif Wicaksono meminta agar suprapto menghubungi para wakil Ketua,Ketua Fraksi DPRD Kota Malang datang ke rumah dinasnya. Setelah dihubungi, kemudian datang  Wiwik Hendri Astuti (Wakil Ketua DPRD), Rahayu Sugiarti (Wakil Ketua DPRD), Suprapto (Ketua Fraksi PDIP), Sahrawi (Ketua Fraksi PKB), Hery Sugiantono (Ketua Fraksi Partai Demokrat), Sukarno (Ketua Fraksi Golkar), Mohan Katelu (Ketua Fraksi PAN),  Selamat (Ketua Fraksi Gerindra), Heri Pudji Utami (Ketua Fraksi PPP – Nasdem),  Ya'qud Ananda Gudban (Ketua Fraksi Hanura – PKS) dan Tri Yudiani (Komisi D/Fraksi PDIP) ke rumah dinas Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arif Wicaksono. Kemudian Moch. Arif Wicaksono membagikan uang sebesar Rp 600 juta kepada para Wakil Ketua, Ketua Fraksi dan Ketu Komisi DPRD masing-masing sebesar  Rp 15 juta, dan untuk maing-masing anggota sebesar Rp 12.500.000. Pada tanggal 22 Juli 2015, dilaksanakan rapat pembahasan Rancangan Perubahan APBD TA 2015 yang berjalan dengan lancar dan hasilnya, DPRD Kota Malang menyetujui untuk disahkan menjadi Perubahan APBD Kota Malang tahun 2015, lalu dituangkan dalam keputusan DPRD Kota Malang Nomor 188./4/48/35.73.201/2015 tanggal 22 Juli 2015 tentang persetujuan penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Malang, tentang perubahan APBD TA  2015 menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kota Malang tentang P-APBD TA 2015. Kemudian diterbitkan Perda Kota Malang Nomor 6 tahun 2015 tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 pada tanggal 14 Agustus 2015. Bahwa fakta-fakta hukum tersebut, didukung alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, yaitu Cipto Wiyono, Jarot Edy Sulistyono, Tedy Sujadi Soemama, Moch. Arief Wicaksono, Suprapto, M. Zainudin, Rahayu Sugiarti, Wiwik Hendri Astuti, Abdul Hakim, Tri Yudiani, Mohan Katelu, Subur Triono, Syaiful Rusdi, Salamet, Heru Subiantono, Sukarno, Bambang Sumarto, Ribut Harianto, Sahrawi, Abd. Rahman, Imam Fauzi, Heri Pudji Utami, dan keterangan terdakwa sendiri yang mengakui terus terang perbuatannya, terkait menyanggupi untuk memenuhi permintaan uang dari DPRD Kota Malang kepada dirinya, yang saat itu disampaikan oleh Ketua DPRD Moch. Arief Wicaksono dan para Ketua Fraksi di ruangan Ketua DPRD. “Dengan demikian, keterangan saksi Erni Farida, Tutuk Hariyani, Ariel Hermanto, Diana Yanti, Harun Prasodjo. Sulik Lestyowati, Indra Tjahyono, Sony Yudiarto, Suparno Hadiwibowo, Teguh Puji Wahyono, Een Ambarsari, Bambang Sumarto, Choeroel Anwar, Mulyanto, Muhammad Fadli, Syamsul Fajrih, Asia Ariani, Ya'qud Ananda Gudban, Afdhal Fauza, Choirul Amri, Sugiarto, Bambang Triyoso yang mengaku tidak pernah dengar sama sekali adanya kegiatan pokir, uang pokir dan mengaku tidak pernah menerima uang pokir pada pembahasan APBD-P TA 2015 sebagaimana pembagian uang sebesar Rp 15 juta untuk masing-masing pimpinan, Ketua Fraksi dan Ketua Komisi serta uang sebesar Rp 12.5 juta untuk masing-masing anggota DPRD yang telah dibagikan oleh Moch. Arief Wicaksono secara langsung maupun melalui Ketua Fraksi harus diabaikan dan dikesampingkan, karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan merupakan keterangan pengakuan masing-masing yang berdiri sendiri tanpa didukung alat bukti apapun,” kata JPU KPK  
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgc1Dfhqi3lD4Lth4W9Y0vKDM_S3A1pVZIJ3UIArWM_8nj6Dh3wZfrMFGyb6n7y8-E_RL160PZpXY6ZiIHbkkptGq5tX47hRrHF_Qjh_XadhXBQ_Vt-dZhr_r2qJCvmzUPXIDEvqrYpDjc/s1600/IMG_20180225_031307.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgc1Dfhqi3lD4Lth4W9Y0vKDM_S3A1pVZIJ3UIArWM_8nj6Dh3wZfrMFGyb6n7y8-E_RL160PZpXY6ZiIHbkkptGq5tX47hRrHF_Qjh_XadhXBQ_Vt-dZhr_r2qJCvmzUPXIDEvqrYpDjc/s1600/IMG_20180225_031307.jpg" /></a></div>
 
JPU KPK menyatakan, bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomo! 20 Tahun 2001 tentang Pembahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  
 
“Menuntut; Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut; Menyatakan terdakwa Moch Anton terbukti secara sah dan meyakinkm bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan pertama; Menjatuhkan pidana terhadap tetdakwa Moch. Anton berupa pidana penjara selama 3 tahun dikurangi selama terdakwa berada alam tahanan,  dan pidana denda sebesar Rp 200 juta subsidiair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah  terdakwa tetap ditahan; Meniatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa berupa pencabutan hak dipilih dalam suatu pemilihan yang diselenggarakan berdasarkan perundang-undangan selama 4 (ampat) tahun terhitung sejak terdakwa selesai menjalani pidana penjara;  menyatakan terhadap banrang bukti Nomor 1 samapai dengan Nomor 287 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara yang lain,” kata JPU KPK Arif diakhir surat tuntutannya. Atas surat tuntutan JPU KPK, Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan terhadap terdakwa maupun melalui Penasehat Hukumnya untuk menyampaikan pembelaannya pada sidang berikutnya. “Saudara dituntut pidana 3 tahun penjara. Saudara berhak untuk menyampaikan pembelaan pada sidang hari Selasa tanggal 31 (31 Juli 2018.Red),” ucap Ketua Majelis Hakim. Sementara menurut JPU KPK Arif Suhermanto mengatakan, akan diproses sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan. Hal itu disampaikannya menjawab pertanyaan wartawan media ini seusai persidangan terkait 26 anggota DPRD Kota Malang yang saat ini masih duduk dikursi dewan yang terhormat itu sambil menikmati sejuknya udara Kota Apel itu. “Semua mungkin, dan akan diproses sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan,” kata JPU KPK.  (Rd1)

News Tipikor Karena Uang “Pokir”, Moch. Anton Dituntut 3 Tahun Penjara

Terdakwa Moch. Anton (Wali Kota Mlang non aktif) seusai menjalani sidang tuntutan #Pemberian uang Pokir terhadap DPRD Kota Malang sebesa...

Moch. Anton, Wali Kota Malang (non aktif) Dituntut 3 Tahun Penjara

13.25 beritakorupsi 0

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiONG9ULb5uBHSY6htOyz7ZjJ5xkFCMKjDXBfPdZ-DPQi3ZQOUDF1S7uxJPrm9aGV9rCfN1AKE6vGA6L69SPE-_x_tQ9wRfdg6mpJbTwpghs1cyrxF5NhCZ0uHSJgRRdiXqiS5G866IQjk/s1600/2.png" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="703" data-original-width="1250" height="359" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiONG9ULb5uBHSY6htOyz7ZjJ5xkFCMKjDXBfPdZ-DPQi3ZQOUDF1S7uxJPrm9aGV9rCfN1AKE6vGA6L69SPE-_x_tQ9wRfdg6mpJbTwpghs1cyrxF5NhCZ0uHSJgRRdiXqiS5G866IQjk/s640/2.png" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Moh. Anton, Wali Kota Malang (Non Aktif)</td></tr>
</tbody></table>
#JPU KPK : Semua mungkin, dan akan diproses sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan# 
 
beritakorupsi.co - Moch. Anton, Wali Kota Malang periode 2013 – 2018 yang terjerat dalam pusaran kasus Korupsi suap uang “Pokir” atau pokok-pokok pikiran sebesar Rp 700 juta dalam pembahasan Perubahan APBD Kota Malang Tahun Anggaran (TA) 2015, yang diajukan Pemkot Malang untuk disetujui DPRD Kota Malang, dituntut pidana penjara selama 3 tahun, dan pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun oleh JPU KPK, pada Jumat, 27 Juli 2018. Terdakwa Moch. Anton dijerat sebagai pemberi suap terhadap penyelenggara negara (suap menyuap diantara penyelenggara negara) yang diatur dan diancam dalam pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Dan terdakwa ini pun tinggal menunggu “suara palu” Majelis Hakim yang tak akan lama lagi menentukan nasib Anton sebagi warga baru di Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas. Pembahasan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015 yang “berbuntut” uang Pokir inilah yang akhirnya menghantarkan terdakwa Moch. Anton selaku Wali Kota Malang bersama  19 dari total 45 orang  anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019 masuk penjara sebelum masa jabatannya berakhir. Setelah terdakwa Moch. Anton dituntut pidana penjara selama 3 tahun karena perbuatannya menyuap DPRD Kota Malang agar menyetujui pembahasan Perubahan APBD TA 2015 yang diajukan Pemkot Malang, tak lama lagi giliran 18 orang tersangka anggota DPRD Kota Malang yang turut menerima serta menikmati uang “haram” itu akan diadili dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya. Ke- 18 tersangka anggota DPRD Kota Malang itu terdiri dari 3 Wakil Ketua, yaitu; 1. HM. Zainudin (Wakil Ketua/PKB; 2. Wiwik Heri Astuti (Wakil Ketua/Partai Demokrat); 3. Rahayu Sugiarti (Wakil Ketua/Partai Golkar). Sedangkan Ketua DPRD Moch. Arinf Wicaksono sudah terlebih dahulu dihukum penjara selama 5 tahun dari 7 tahun tuntutan JPU KPK. Dan Jarot Edy Sulistyono selaku Kepala Dinas PU Kota Malang juga sudah dijatuhi hukam pidana penjara selama 2 tahun dan 8 bulan dari 4 tahun tuntutan Jaksa KPK. Selain 3 (Tiga) Wakil Ketua DPRD Kota Malang, 4 (Empat) Ketua Komisi diantaranya; 1. Sulik Lestyowati (Ketua Komisi A/Demokrat); 2. Abdul Hakim (Ketua Komis B/PDIP, kemudian menjabat sebagai Ketua DPRD menggantikan Moch. Arif Wicaksono); 3. Bambang Sumarto (Ketua Komisi C/Golkar); 4. Imam Fauzi (Ketua Komisi D/PKB). Dan 8 (Delapan) Ketua Fraksi yaitu; 1. Heri Puji Utami (Ketua Fraksi PPP-Nasdem; 2. Suprapto (Ketua Fraksi PDIP); 3. Sahrawi (Ketua Fraksi PKB); 4. Sukarno (Ketua Fraksi Golkar); 5. Mohan Katelu (Ketua Fraksi PAN); 6. Heri Subianto  (Ketua Fraksi Demokrat); 7. Yaqud Ananda Qudban (Ketua Fraksi Hanura-PKS) dan 8. Salamet (Ketua Fraksi Gerindra). 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi1BhWMI3y8a7yiL3HS9tJ8oWGLsjrRL2m9csKKOe1XAKW3cgZLIb0jRlyaAWkMMaZOq3kHNdZi7wXjJu2Uvu3K5AahXgO3EHPDvnGuv4OuecKGYPjSNrhgsC4CqrxfWqjEaGzs_leeae4/s1600/Erik+Armando+Talla+%2528duduk%2529+dan+Lazuardi+Firdaus+%2528pakai+Peci%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="532" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi1BhWMI3y8a7yiL3HS9tJ8oWGLsjrRL2m9csKKOe1XAKW3cgZLIb0jRlyaAWkMMaZOq3kHNdZi7wXjJu2Uvu3K5AahXgO3EHPDvnGuv4OuecKGYPjSNrhgsC4CqrxfWqjEaGzs_leeae4/s640/Erik+Armando+Talla+%2528duduk%2529+dan+Lazuardi+Firdaus+%2528pakai+Peci%2529.jpg" width="640" /></a></div>
Serta 3 tersangka lainnya yang tidak menduduki jabatan yakni  1. Tri Yudiani (Fraksi PDIP); 2. Syaiful Rusdi  (Fraksi PAN) dan 3. Abdul Rachman (Fraksi PKB). Dan masih aktif hingga saat ini yang juga termasuk menerima dan menikmati uang “haram” itu sebanyak 26 orang, karena KPK “belum” meminta pertanggungjawaban hukum. 
 
Sementara menurut JPU KPK Arif Suhermanto mengatakan, akan diproses sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan. Hal itu disampaikannya menjawab pertanyaan wartawan media ini seusai persidangan terkait 26 anggota DPRD Kota Malang yang saat ini masih duduk dikursi dewan yang terhormat itu sambil menikmati sejuknya udara Kota Apel itu. 
 
“Semua mungkin, dan akan diproses sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan,” kata JPU KPK. 
 
Semetara yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saki mapun percakapan melalui telepon sesama yang diperdengarkan JPU KPK, uang suap yang diterima para dewan yang terhormat di Kota Malang itu bukan hanya uang Pokor, tetapi ada juga uang “sampah” dan uang saat pembahasan APBD murni tahun 2014. Uang yang diterima para anggota DPRD Kota Malang itu pun sesuai jabatan masing-masing. 
 
Pada Jumat, 27 Juli 2018, JPU KPK Arif Suhermanto, Ahmad Burhanudin, Joko Hermawan, Andhi Kurniawan, Ni Nengah Gina Saraswasti dan Dame Maria Silaban membacakan surat tuntutannya diruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap terdakwa Moch. Anton yang didampingi Haris Fajar Kustaryo dkk selaku Penasehat Hukum (PH) terdakwa, dihadapan Majelis Hakim yang diketaui H.R. Unggul Warsito Murti dengan dibantu Panitra Pengganti (PP) Wahyu Wibawati. 
 
Dalam surat tuntutan JPU KPK menyatakan, berdasarkan uraian dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut; pada tanggal 25 Juni 2015 bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Kota Malang, dilakukan rapat paripurna I dengan agenda penyampaian sambutan Walikota Malang dalam menghantar konsep kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota (Pemkot) Malang dengan DPRD Kota Malang tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD TA 2015. 
 
Dalam masa pembahasan tersebut, terdapat anggaran kegiatan pokok-pokok pikiran untuk jatah setiap anggota DPRD adalah sebesar Rp 200 juta. Dan Moch Arief Wicaksono selaku Ketua DPRD mengadakan pertemuan dengan 3 Wakil pimpinan DPRD, yaitu Rahayu Sugiarti, Wiwik Hendri Astuti, M Zainudin bersama para Ketua Fraksi yaitu Suprapto (Ketua Fraksi PDIP), Mohan Katelu (Ketua Fraksi PAN), Sukarno (Ketua Fraksi Golkar), Heri Puji Utami (Ketua Fraksi PPP-Nasdem),  Yaqud Ananda Qudban (Ketua Fraksi Hanura-PKS), Heri Subianto  (Ketua Fraksi Demokrat), Salamet (Ketua Fraksi Gerindra) dan Sahrawi (Ketua Fraksi PKB) serta dihadiri Ketua Komisi C Bambang Sumarto diruangan Ketua DPRD Kota Malang terkait usulan kegiatan pokok-pokok pikiran yang ada di Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (PUPPB). 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhOTygpkvv-3-w7vKGQTCWg7dCOmu2jQ-54EyP2mpvykfH6LeF8E-8X4En9M0pJ5W-zu900zTG2Mab3QgkFuuZm3k2fRaiBAdeUtYRIfjClJpapWFLadX0l_q1WqCfugdfqJTa7wgWpTvc/s1600/IMG_20180225_031307.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhOTygpkvv-3-w7vKGQTCWg7dCOmu2jQ-54EyP2mpvykfH6LeF8E-8X4En9M0pJ5W-zu900zTG2Mab3QgkFuuZm3k2fRaiBAdeUtYRIfjClJpapWFLadX0l_q1WqCfugdfqJTa7wgWpTvc/s1600/IMG_20180225_031307.jpg" /></a></div>
“Dalam pertemuan tersebut menyepakati, bahwa anggota DPRD tidak usah mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan Dinas PUPPB yang diusulkan oleh Konstituen atau istilahnya pokok-pokok pikiran (POKIR). Karena sebagai penggantinya akan diberikan uang POKIR yang besarnya 10 persen dari nilai kegiatan anggaran Pokir,” ucap JPU KPK saat membacakan surat tuntutannya. 
 
JPU KPK menyatakan, bahwa pada tanggal 6 Juli 2015 sebelum dimulainya rapat panrpuma dengan agenda penyampaian pendapat Badan Anggaran DPRD Kota Malang, dan pendapat Fraksi-fraksi terhadap konsep kesepakatan bersama antara Pemkot Malang dan DPRD Kota Malang tentang KUA dan PPAS  Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015, terdakwa Moch. Anton melakukan pertemuan dengan Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arif Wicaksono dan anggota DPRD Suprapto serta para Ketua Fraksi DPRD Kota Malang bertempat di ruang Ketua DPRD Kota Malang yang dihadiri pula Wakil Walikota Malang Sutiadji, dan Sekretaris Daerah Kota Malang Cipto Wiyono. Dalam  dalam penemuan tersebut Moch Arief Wicaksono dan Suprapto menjadi juru bicara para yang menyampaikan, Ketua Fraksi meminta terdakwa memberikan uang imbalan pembahasan Rancangan Perubahan APBD TA 2015 dengan istilah uang “Pokii” kepada anggota DPRD Kota Malang agar pembahasan berjalan lancar, tidak ada halangan dari Anggota DPRD Kota Malang,  sehingga dapat disetuju. 
 
Atas permintaan tersebut terdakwa Moch. Anton menyanggupi, dengan memerintahkan Cipto Wiyono untuk menyiapkan uang "Pokif' yang dimaksud. Selanjutnya Cipto Wiyono meminta Jarot Edy Sulistiyono memerintahkan Tedy Sujadi Soemarna selaku Kepala Bidang Perumahan dan Tata Ruang pada Dinas PUPPB Kota Malang untuk menemui dirinya. Setelah Tedy Sujadi Soemarna menghadap, Cipto Wiyono meminta Tedy Sujadi Soemarna agar mengumpulkan uang dari para rekanan/pemborong pada Dinas PUPPB Kota Malang sebesar Rp 900 juta. 
 
“Uang sebesar Rp 700 juta untuk diserahkan kepada Ketua DPRD Moch Arief Wicaksono, sementara yang Rp 200 juta diserahkan kepada Cipto Wiyono. Atas permintaan tersebut, Tedy Sujadi Soemarna melaporkannya kepada Jarot Edy Sulistiyono dan diperintahkan untuk melaksanakannya. Setelah uang terkumpul sebesar Rp 900 juta, pada tanggal 13 Juli 2015 pagi hari, Tedy Sujadi Soemarna menyerahkan uang "Pokif’ kepada Jarot Edy Sulistiono di Kantor Dinas PUPPB Kota Malang Jalan Bingkil No.1 Kota Malang. Selanjutnya Jarot Edy Sulistiono melaporkan kepada Cipto Wiyono,” ucap JPU KPK kemudian 
 
JPU KPK menyatakan, bahwa pada tanggal 14 Juli 2015 sekitar pukul 13.00 
WIB, Moch Arief Wicaksono menghubungi Cipto Wiyono untuk meminta 
realisasi uang “Pokir”, yang kemudian Cipto Wiyono menyampaikan bahwa 
uang akan segera diserahkan oleh Jarot Edy Sulistiyono. Sekitar pukul 
14.00 WIB, atas perintah Cipto Wiyono, Jarot  Edy Sulistiyono 
menghubungi Moch Arief Wicaksono untuk  menanyakan kemana penyerahan 
uang “Pokir” sebesar Rp 700 juta. Kemudian Moch Arief Wicaksono meminta 
agar uang “Pokir” tersbut diserahkan di rumah dinasnya Jalan Panji 
Soeroso No. 7 Kota Malang, dengan terlebih dahulu memisahkan jatah untuk
 dirinya sebesar Rp 100 juta dan sisanya sebesar Rp 600 juta untuk 
seluruh anggota DPRD Kota Malang dibungkus tersendiri. 
 
Sekitar 
pukul 15.00 WIB dihari yang sama, Jarot Edy Sulistiyono meminta Tedy 
Sujadi Soemarna untuk menyerahkan uang sebesar Rp 700 kepada Moch. Arief
 Wicaksono ke rumah dinasynya, dan uang sebesar Rp 200 juta diserahkkan 
kepada Cipto Wiyono juga kerumah dinasnya namun Cipto Wiyono tidak ada, 
sehingga Tedy Sujadi Soemarna menyerahkan uang tersebut melalui staff 
Cipto Wiyono yang saat itu berada dirumah dinas. Setelah mendapat 
laporan penyerahan uang “Pokir”, Cipto Wiyono melaporkannya kepada 
Terdakwa Moch. Anton 
 
Selanjutnya Moch Arief Wicaksono mengambil 
unga sebesar Rp 100 juta, sedangkan yang sebesar Rp 600 juta tetap 
didalam kardus. Kemudian Moch Arief Wicaksono menghubungi Suprapto dan 
menyampaikan, bahwa uang “Pokir” sudah diterima dan meminta Suprapto 
datang kerumah dinasnya. 
 
“Setelah Suprapto datang, Moch Arief 
Wicaksono meminta Suprapto menghubungi para Wakil Ketua, Ketua Fraksi 
DPRD agar datang kerumah dinasnya. Setelah dihubungi, Wiwik Hendri 
Astuti, Rahayu Sugiarti, Sumanto, Sahrawi, Hery Subiantono, Sukarno, 
Mohan Katelu, Salamet,  Heri Pudji Utami, Ya'qud Ananda Gudban dan Tri 
Yudiani Komisi  D/Fraksi PDIP datang kerumah dinas Moch Arief Wicaksono.
 Selanjutnya, Moch Arief Wicaksono membagikan uang sebesar Rp 600 juta 
kepada Ketua, Wakil Ketua, Ketua Fraksi dan Ketua Komisi masing-masing 
sebesar Rp 15 juta. Dan untuk anggota masing-masing sebesar Rp 12.5 
juta,” kata JPU KPK 
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjIfF1HR9uTGMmD4At4MxzOcVUwW0i9hB8gsvrdHAMvi_R886npv20SjlH6jcqG__s7jV3pAd8kQ7uLLJ8CAp9l04w68qmEY7tanQTyjZi_-PQxnZWWyg88wjfIHMO2ZLCD8NolztxIv4/s1600/1.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="703" data-original-width="1250" height="359" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjIfF1HR9uTGMmD4At4MxzOcVUwW0i9hB8gsvrdHAMvi_R886npv20SjlH6jcqG__s7jV3pAd8kQ7uLLJ8CAp9l04w68qmEY7tanQTyjZi_-PQxnZWWyg88wjfIHMO2ZLCD8NolztxIv4/s640/1.png" width="640" /></a>Pada tanggal 22 Juli 2015, dilaksanakan rapat pembahasan Rancangan APBD-P TA 2015 yang berjalan dengan lancar, yang hasilnya disetujui oleh DPRD dan disahkan menjadi Perubahan APBD TA 2015, yang dituangkan dalam Keputusan DPRD Kota Malang Nomor 188.4/48/35.73.201/2015 tanggal 22 Juli 2015 tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Perda) Pemkot Malang, atas Perubahan APBD TA 2015 menjadi Peraturan Daerah Kota Malang No 6 Tahun 2015 tentang Perubahan APBD TA 2015 tanggal 14 Agustus 2015 
 
“Bahwa fakta-fakta hukum tersebut, didukung alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, yaitu Cipto Wiyono, Jarot Edy Sulistyono, Tedy Sujadi Soemama, Moch. Arief Wicaksono, Suprapto, M. Zainudin, Rahayu Sugiarti, Wiwik Hendri Astuti, Abdul Hakim, Tri Yudiani, Mohan Katelu, Subur Triono, Syaiful Rusdi, Salamet, Heru Subiantono, Sukarno, Bambang Sumarto, Ribut Harianto, Sahrawi, Abd. Rahman, Imam Fauzi, Heri Pudji Utami, dan keterangan terdakwa sendiri yang mengakui terus terang perbuatannya, terkait menyanggupi untuk memenuhi permintaan uang dari DPRD Kota Malang kepada dirinya, yang saat itu disampaikan oleh Ketua DPRD Moch. Arief Wicaksono dan para Ketua Fraksi di ruangan Ketua DPRD,” ungkap JPU KPK. 
 
Atas permintaan itu, terdakwa meminta Cipto Wiyono merealisasikannya, yang sealnjutnya  Cipto Wiyono dan Jarot Edy Sulistiyono menyerahkan uang kepada DPRD Kota Malang melalui Ketua DPRD Moch. Arief Wicaksono yang diserahkan oleh Tedy Sujadi Soemama, yang diakuio oleh Moch. Arief Wicaksono telah menerima pemberian uang sebesar Rp 700 juta dirumah dinasnya pada tanggal 14 Juli 2015, yang kemudian Moch Arief Wicaksono meminta Suprapto untuk membaginya kepada seluruh anggota DPRD Kota Malang dengan jumlah masing-masing Wakil Ketua, Ketua Komisi dan Ketua Fraksi sebesar Rp 15 juta, dan untuk anggota  masing-masing sebesar Rp 12.5 juta serta didukung pula alat bukti petunjuk berupa rekaman percakapan telepon sebagai berikut; 
 
JPU KPK pun membeberkan hasil percakapan diantanya, pada tanggal 13 Juli 2015 pukul 10:05:21 WIB, Voice dan transkrip percakapan telepon antara Ketua DPRD Moch. Arif Wicaksono (6281333121270) dengan Sekda Cipto Wiyono (628113113003) yang intinya, Moch Arief Wicaksono menanyakan uangnya ada atau tidak, tetapi Sekda Cipto Wiyono meminta agar tidak membicarakan ditelepon tetapi ketemuan saja dan Moch Arief Wicaksono menyetujuinya. 
 
Pada tanggal 13 Juli 2015 pukul 21:15:35 WIB, Voice dan transkrip percakapan telepon antara terdakwa Moch. Anton (628113018888) dengan Ketua Fraksi Hanura-PKS Ya'qud Ananda Gudban (628113015550) yang intinya, terdakwa Moch. Anton menanyakan mengapa dilakukan penundaan pengambilan keputusan DPRD terhadap Perubahan APBD TA 2015 yang seharusnya besok tanggal 14 Juli 2015 (sebelum hanri raya), dan terdakwa Moch. Anton sering di nego terus (didesak untuk permintaan uang) oleh Moch. Arief Wicaksono dan Suprapto. Dalam hal ini,  Yaqud Ananda Gudban setuju dan mendorong terdakwa Moch. Anton untuk meminta agar  tanggal 14 Juli 2015 persetujuan P-APBD TA 2015 serta Yaqud Ananda Gudban di DPRD juga telah meminta konsisten atas komitmen teman-teman DPRD dengan tidak melakukan interupsi. 
 
Pada tanggal 13 Juli 2015 pukul 21:19:34 WIB, Voice dan transkrip percakapan telepon antara terdakwa Moch. Anton (628113018888) dengan Sekda Cipto Wiyono (628113113003) yang intinya, terdakwa Moch. Anton meminta pengambilan keputusan DPRD terhadap P-APBD TA 2015 dilakukan tanggal 14 Juli 2015 (sebelum hari raya) karena khawatir DPRD berubah-ubah lagi (mencari-cari), tapi Sekda meminta mundur tanggal 22 Juli 2015 dengan alasan terlalu rawan kalau diputuskan tanggal 14 Juli 2015 karena terlalu cepat pembahasannya yang hanya seminggu dan menjamin DPRD tidak berubah karena Sekda sudah sepakat. 
 
Pada tanggal 13 Juli 2015 pukul 21.23.09 WIB, SMS (pesan singkat) dari Sekda Cipto Wiyono kepada terdakwa Moch. Anton yang menyampaikan bahwa anggota DPRD menagih terus uang pokok-pokok pikiran (Pokir). 
 
Pada tanggal 14 Juli 2015 pukul 13:06:08 WIB, Voice dan transkrip percakapan telepon antara Ketua DPRD Moch. Arief Wicaksono (6281333121270) dengan Sekda Cipto Wiyono (628113113003) yang intinya, Ketua DPRD Moch. Arief Wicaksono menanyakan uang pembahasan APBD-P (uang pokir yang diurus Suprapto) dan Sekda Cipto Wiyono mengatakan sudah beres, akan diantar ke rumah Ketua DPRD oleh Tedy. 
 
Pada tanggal 14 Juli 2015 pukul 13:42:16 WIB, Voice dan transkrip percakapan telepon antara Jarot Edy Sulistyono (6285101552395) dengan Ketua DPRD Moch. Arief Wicaksono (6281333121270) yang intinya, Jarot Edy Sulistiyono menyampaikan kepada Ketua DPRD Moch. Arief Wicaksono bahwa kesepakatan pokok pikiran berupa uang sebanyak Rp 720 sudah ada pada Jarot Edy Sulistiyono mau diantarkan oleh Tedy, dan Ketua DPRD meminta diantarkan kerumah dinasnya. 
 
Pada tanggal 14 Juli 2015 pukul 13:44:31 WIB, Voice dan transkrip percakapan telepon antara Jarot Edy Sulistyono (6285101552395) dengan Ketua DPRD Moch Arief. Wicaksono (6281333121270) yang intinya, Jarot Edy Sulistyono menyampaikan bahwa Tedy berangkat menuju rumah dinas Ketua DPRD Moch Arief. Wicaksono membawa uang sebesar Rp 720 juta,  tetapi Ketua DPRD Moch. Arief Wicaksono meminta Jarot Edy Sulistyono untuk memisahkan tersendiri jatah untuk dirinya sebesar Rp 100 juta, dan Rp 620 juta untuk anggota DPRD yang lain. 
 
Pada tanggal 14 Juli 2015 pukul 13:49:40 WIB, Voice dan transkrip percakapan telepon antara Ketua DPRD Moch. Arief Wicaksono (6281333121270) dengan Ketua Fraksi Gerindra Drs. Salamet (6281233903988) yang intinya, Moch Arief Wicaksono menginformasikan bahwa akan dapat tambahan uang untuk pembahasan APBD-P (perjuangan Suprapto) sebesar Rp 600 juta, Slamet juga dapat bagiannya dan datang kerumah Moch Arief Wicaksono. 
 
Pada tanggal 14 Juli 2015 pukul 14:06:40 WIB, Voice dan transkrip percakapan telepon antara Jarot Edy Sulistyono (6285101552395) dengan Ketua DPRD Moch Arief Wicaksono (6281333121270) yang intinya, Jarot Edy Sulistyono menyampaikan kepada Ketua, bahwa pemberian uang sebesar Rp 700 juta oleh terdakwa kepada DPRD Kota Malang yang dilakukan oleh Cipto Wiyono dan Jarot Edy Sulistiyono telah diakui oleh saksi Moch Arief Wicaksono selaku Ketua DPRD Kota Malang yang menerima langsung uang tersebut dan membaginya ke seluruh anggota DPRD Kota Malang. 
 
“Hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi Cipto Wiyono, Jarot Edy Sulistiyono, Tedy Sujadi Soemarma yang mengetahui pemberian uang tersebut dan saksi Rahayu Sugiarti, Wiwik Hendri Astuti, M. Zainudin, Suprapto, Abdul Hakim,Tri Yudiani, Mohan Katelu, Subur Triono, Syaeful Rusdi, Heru Subiantono, Salamet, Sukarno, Ribut Harianto, Sahrawi, Abd. Rahman, Imam Fauzi  dan Heri Pudji Utami yang mengakui, telah menerima uang pokir dari Moch. Arief Wicaksono pada saat menjelang hari raya, pada tanggal 14 Juli 2015,” ungkap JPU KPK 
 
Bahkan Moch. Arief Wicaksono juga memberikan tambahan uang diantaranya, untuk Rahayu Sugiarti, Wiwik Hendri Astuti, M. Zainudin selaku Wakil Ketua meminta dibedakan jatahnya dengan para ketua komisi dan ketua fraksi, sehingga diberikan tambahan masing-masing uang sebesar Rp 2.5 juta. Mohan Katelu, Subur Triono dan Suprapto diberikan tambahan uang masing-masing sebesar Rp 5 juta. Dan untuk Syaiful Rusdi, Tti Yudiani, Diana Yanti, Sukarno, Abdul Hakim diberikan tambahan uang masing-masing sebesar Rp 2.5 juta 
 
Fakta tersebut didukung keterangan Moch Arief Wicaksono yang bersesuaian dengan keterangan Subur Triono, Suprapto, Cipto Wiyono, dan Jarot Edy Sulistiyono serta bukti rekaman percakapan telepon maupun SMS antara Moch. Arif Wicaksono dengan Syaiful Rusdi, Mohan Katelu, Suprapto, Abd Rahman, Heri Pudji Utami, Tri Yudiani, Rahayu Sugiarti, Wiwik Hendri Astuti, Cipto Wiyono dan Jarot Edy Sulistiyono. 
 
“Dengan demikian, keterangan saksi Erni Farida, Tutuk Hariyani, Ariel Hermanto, Diana Yanti, Harun Prasodjo. Sulik Lestyowati, Indra Tjahyono, Sony Yudiarto, Suparno Hadiwibowo, Teguh Puji Wahyono, Een Ambarsari, Bambang Sumarto, Choeroel Anwar, Mulyanto, Muhammad Fadli, Syamsul Fajrih, Asia Ariani, Ya'qud Ananda Gudban, Afdhal Fauza, Choirul Amri, Sugiarto, Bambang Triyoso yang mengaku tidak pernah dengar sama sekali adanya kegiatan pokir, uang pokir dan mengaku tidak pernah menerima uang pokir pada pembahasan APBD-P TA 2015 sebagaimana pembagian uang sebesar Rp 15 juta untuk masing-masing pimpinan, Ketua Fraksi dan Ketua Komisi serta uang sebesar Rp 12.5 juta untuk masing-masing anggota DPRD yang telah dibagikan oleh Moch. Arief Wicaksono secara langsung maupun melalui Ketua Fraksi harus diabaikan dan dikesampingkan, karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan merupakan keterangan pengakuan masing-masing yang berdiri sendiri tanpa didukung alat bukti apapun,” kata JPU KPK  
 
Bahwa dari rangkaian fakta-fakta hukum di atas, lanjut JPU KPK, dapat disimpulkan telah ada pemberian uang sebesar Rp 700 juta dari terdakwa Moch. Anton bersama-sama dengan Cipto Wiyono selaku Sekda Kota Malang dan Jarot Edy Sulistiyono Kepala Dinas PUPB yang diserahkan melalui Tedy Sujadi Soemama kepada Moch Arief Wicaksono selaku Ketua DPRD Kota Malang, supaya Moch. Arief Wicaksono bersama anggota DPRD Kota Malang memberikan persetujuan penetapan Perubahan APBD TA 2015, yang sebelumnya telah disepakati pemberiannya oleh terdakwa selaku Walikota Malang bersama Cipto Wiyono atas permintaan Ketua DPRD Moch.  Arief Wicaksono, dan para Ketua Fraksi yang juga dihadiri Wakil Walikota Sutladji pada saat pertemuan diruang Ketua DPRD Kota Malang sebelum mengikuti Rapat. 
 
“Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, untuk menghindarkan Negara Indonesia dari kemungkinan dipimpin oleh orang yang pernah dijatuhi hukuman akibat melakukan tindak pidana Korupsi, maka terhadap tendakwa Moch. Anton dapat dtlatuhi pidana tambahan pencabutan hak-hak tertentu,” ucap JPU KPK 
 
JPU KPK menyatakan, bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 5 ayat (1) huruf a UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Kompsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Rl Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junckto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. 
 
“Menuntut; Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan; Bahwa terdakwa Moch Anton terbukti secara sah dan meyakinkm bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan pertama; Menjatuhkan pidana terhadap tetdakwa Moch. Anton berupa pidana penjara selama 3 tahun dikurangi selama terdakwa berada alam tahanan,  dan pidana denda sebesar Rp 200 juta subsidiair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah  terdakwa tetap ditahan; Meniatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa berupa pencabutan hak dipilih dalam suatu pemilihan yang diselenggarakan berdasarkan perundang-undangan selama 4 (ampat) tahun terhitung sejak terdakwa selesai menjalani pidana penjara;  menyatakan terhadap banrang bukti Nomor 1 samapai dengan Nomor 287 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara yang lain,” kata JPU KPK Arif diakhir surat tuntutannya. 
 
Atas surat tuntutan JPU KPK, Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan terhadap terdakwa maupun melalui Penasehat Hukumnya untuk menyampaikan pembelaannya pada sidang berikutnya. 
 
“Saudara dituntut pidana 3 tahun penjara. Saudara berhak untuk menyampaikan pembelaan pada sidang hari Selasa tanggal 31 (31 Juli 2018.Red),” ucap Ketua Majelis Hakim. (Rd1)

News Tipikor Moch. Anton, Wali Kota Malang (non aktif) Dituntut 3 Tahun Penjara

Terdakwa Moh. Anton, Wali Kota Malang (Non Aktif) #JPU KPK : Semua mungkin, dan akan diproses sesuai fakta yang terungkap dalam persidan...

Saksi Wiwik Emy Tjitrawatie Mengakui Memberikan Uang Ke Bupati Jombang dan Mengatakan Kilaf

13.09 beritakorupsi 0

News Tipikor Saksi Wiwik Emy Tjitrawatie Mengakui Memberikan Uang Ke Bupati Jombang dan Mengatakan Kilaf

Saksi dari kanan ke kiri, Wiwik Emy Tjitrawatie (Plt Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupten Jombang), Yusminingsih (Kasubbag TU P...

Mantan Kadis Perikanan dan Peternakan Kab. Kediri Dituntut 1,6 Tahun Penjara

10.00 beritakorupsi 0

News Tipikor Mantan Kadis Perikanan dan Peternakan Kab. Kediri Dituntut 1,6 Tahun Penjara

Terdakwa drh. Sri Suparmi (Foto. Dok. BK) beritakorupsi.co - Terdakwa drh. (Dokter Hewan) Sri Suparmi, Mantan Kepala Dinas Perikanan dan...

drg. Magdalena Nurainy Sitinjak,MM: Melawan Korupsi dan Memperbaiki SDM Masyarakat

08.51 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhGNKlSTx6bYoaOZZhaoFRwOSDcUW6fdOZzP8h4QL6-DH4NETs_yZV2OTyyQcF5G-3PiJYkVOoPuXYaKQpH600k951bjlPP1hYd-RiSyJImcUUz0N5Ldsa9ni5f9V3vp0wcwpkP8QUvJto/s1600/drg.+Magdalena.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="537" data-original-width="228" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhGNKlSTx6bYoaOZZhaoFRwOSDcUW6fdOZzP8h4QL6-DH4NETs_yZV2OTyyQcF5G-3PiJYkVOoPuXYaKQpH600k951bjlPP1hYd-RiSyJImcUUz0N5Ldsa9ni5f9V3vp0wcwpkP8QUvJto/s640/drg.+Magdalena.jpg" width="271" /></a></div>
<div style="text-align: left;">
#Menjadi Caleg bukan tujuan utama, tetapi  sebagai pintu masuk untuk Melawan Korupsi dan memperbaiki SDM masyarakat Kabupaten samosir#</div>
<div style="text-align: left;">
 </div>
beritakorupsi.co - drg (dokter gigi). Magdalena Nurainy Sitinjak,MM, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Landak di Provinsi Kalimantan Barat, memilih meninggalkan profesinya menjadi salah satu Caleg (Calon Legislatif) dari Partai NasDem (Nasional Demokrat) untuk Kabupaten Samosir, dipinggiran Danau Toba yang beberapa bulan lalu ditimpah bencana tenggelamnya kapal KM Sinar Bangun. Selain itu, Sumatra Utara (Sum-Ut) yang terdiri dari 27 Kabupaten Kota itu saat ini menjadi sorotan masyarakat umum karena beberapa Kepala Daerah yang terdiri dari Bupati/Wali Kota, Gubernur dan anggota DPRD-nya terseret ke pusaran kasus Korupsi. Hingga saat ini, KPK telah menyeret 9 Kepala Daerah dan menetapkan 38 anggota DPRD Sumatra Utara menjadi tersangka kasus Korupsi. Ke- 9 Kepala Daerah itu diantaranya; Bupati Labuhan Batu Pangonal Harahap,; Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho bersama Istrinya, Evi Susanti;  mantan Wali Kota Medan Rahudman Harahap,; mantan Wali Kota Siantar Robert Edison Siahaan,; mantan Bupati Nias Selatan Fahuwusa Laia,; mantan Bupati Nias Binahati Benedictus Baeha,; Gubernur Sumut Non-aktif Syamsul Arifin,; mantan Wali Kota Medan  Abdillah, dan  mantan Wakil Wali Kota Medan Ramli Lubis. Sementara menurut drg. Magdalena Nurainy Sitinjak mengatakan, bahwa menjadi Caleg bukan tujuan utamanya, tetapi  sebagai pintu masuk untuk melawan Korupsi dan memperbaiki SDM (Sumber Daya Masyarakat) khususnya di Kabupaten Samosir, dimana kedua orang tuanya dilahirkan. Hal itu disampaikannya menjawab pertanyaan Redaksi beritakorupsi.co, ketika berhasil mewawancarainya melalui telepon selulernya (HP), pada Kamis, 25 Juli 2018. Inilah wawancara singkat antara Redaksi beritakorupsi.co (BK) dengan drg. Magdalena Nurainy Sitinjak,MM  (drg. Magdalena) BK (beritakorupsi.co): Masyarakat sering meranggapan, bahwa politik dan DPR/D sering dipersepsikan sebagai tempat yang “kotor dan Korup”. Disisi lain, anda memilih justru masuk kesana. Apa tanggapan dan visi anda menajadi Caleg ? drg. Magdalena: Saya hanya mengetahui memaluli berbagai media, karena saya maupun keluarga saya bukan orang politik. Saya adalah anak pertama dari Delapan bersaudara, semua tidak ada yang masuk politik termasuk suami saya, pensiunan PNS sebagai Dosen. Seperti yang saya katakan diawal tadi, menjadi Caleg bukan tujuan utama saya, tetapi sebagai pintu masuk untuk melawan yang namanya Korupsi di lembaga legislatif dan meningkatkan SDM (sumber daya manuasi) masyarakat di Kabuoaten Samosir, itulah visi saya menjadi Caleg andai saya terpilih. BK: Kalau tidak salah, jumlah anggota DPRD Kabupaten Samosir dalam Pileg (Pemilihan Legislatif) tahun 2019 nanti sebanyak 25 orang mewakili 8 Kecamatan. Apakah anda yakin bisa sejalan dengan yang lainnya mewujudkan Visi anda ? Lalu bagaimana anda menghadapi masyarakat yang terkadang mengatakan, “ada uang ada suara”. drg. Magdalena: Saya yakin dan saya harus berupaya, bagaimana agar anggota DPRD benar-benar mewujudkan aspirasi masyarakat, bukan sekedar mencari perhatian dengan cara bagi-bagi ini dan itu agar bersedia memilih. Saya melihat kalau masyarakat itu sudah semakin pintar untuk memilih wakilnya di DPRD. Kalau karena sesuatu hal yang diberikan ke masyarakat itu baru bersedia memilih, itu sama saja mereka yang merusak moral para DPRD. BK: Ok. Anda tadi mengatakan meningkatkan SDM, seperti apa?. drg. Magdalena: Saya melihat masyarakat Kabupaten Samosir indah diluar tapi sebaliknya kalau kita menyaksikan langsung. Salah satu contoh yang baru-baru ini saja terjadi, yaitu tenggelamnya kapal yang membuat masyarakat Indonesia khusunya Samosir dan sikitarnya. Kalau saja pemerintah daerah punya SDM dengan didukung Peraturan daerah (Perda), artinya ada pengawasan dan perhatian pemerintah sejak awal. Kemudian kalau kita melihat setiap akhir tahun ajaran baru, berapa puluh orang yang meninggalkan kampung halamannya untuk mencari pekerjaan bagi mereka yang tidak melanjutkan pendidikan. Nah, salah satu yang ingin saya uwujudkan adalah  membuka balai pengobatan dengan menjalin kerjasama denga berbagai pihak, diantaranya RSCM dan RS. Darmais milik Pemda Kab.Samosir, merencanakan program Kapal pelayanan kesehatan keliling Danau Toba. Danau Toba kan sudah menjadi salah satu Wisata Dunia. Kemudian membuka berbagai pelatihan keterampilan dan membentuk Koperasi UKM. Memang tidak mudah, tapi tidak ada yang tidak mungkin kalau kita selalu berusaha. Jangan hanya sekedar memberi janji kepada masyarakat dengan memberi ini itu. (Redaksi)   
   
Bio Data          Nama                           : drg. Magdalena Nurainy Sitinjak,MM          Tempat/tgl. lahir          : Pematang Siantar 17 April 1959          Jabatan Terakhir         : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Landak,   
                                                 Provinsi Kalimantan Barat           Suami                           : Alm. Ir. Sabar M. Silalahi, M.Sc (Pensiunan PNS/Dones)           Anak                            : dr. Glory Arthauli Silalahi   Pendidikan          SD          : Katholik Cinta Rakyat Tahun 1972          S.M.P     : Katholik Cinta Rakyat Tahun 1975          SMAN 3 : Pematang Siantar Tahun 1978          Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatra Utara Tahun 1985          Magister Manajemen Universitas Tanjungpura 2009 Jabatan yang pernah didudukinya;                Ka. Puskesmas Banjar Serasan Tanggal 28 Mei 1996                Ka. Puskesmas Siantan Hulu tanggal 14 Juni 2003                Plt .Ka.Subdin Yankes Tanggal 17 November 2006                Ka.Subdin Yankes anggal 31 Mei 2005                Direktur RSUD Landak Tanggal 31 Mei 2007                Sekretaris Badan PP dan KB Kab. Landak Tanggal 9 Pebruari 2009                Ka Dinas Kesehatan Kab.Landak Tanggal 18 November 2010 Penghargaan Tahun 2000. Sebagai Dokter Teladan 1 Tingkat Kota Pontianak             2013. Juara I Inovasi Otonomi Award sebagai Se- Kalimantan Barat             2015 Juara I Inovasi Pelayanan Publik Se- Kalimantan Barat

News Pidana Regional drg. Magdalena Nurainy Sitinjak,MM: Melawan Korupsi dan Memperbaiki SDM Masyarakat

#Menjadi Caleg bukan tujuan utama, tetapi sebagai pintu masuk untuk Melawan Korupsi dan memperbaiki SDM masyarakat Kabupaten samosir# ...

18 Tersangka Anggota DPRD Kota Malang Di Pindah Ke Surabaya

23.32 beritakorupsi 0

News Tipikor 18 Tersangka Anggota DPRD Kota Malang Di Pindah Ke Surabaya

Syamsul Fajrih, Anggota DPRD Kota Malang saat foto selfi diruang sidang (Dok. Foto BK) berita korupsi .co - Sebanyak 18 anggota DPRD Ko...

Disidang Perkara Suap APBD-P Kota Malang Terungkap Ketidak Harmonisan

21.46 beritakorupsi 0

News Tipikor Disidang Perkara Suap APBD-P Kota Malang Terungkap Ketidak Harmonisan

Sutiaji (kiri) dan terdakwa Moch. Anton #JPU KPK : Terdakwa mengakui adanya permintaan uang THR dan 1 persen untuk APBD murni yang dibah...

BERITAKORUPSI.CO

Karena Uang “Pokir”, Moch. Anton Dituntut 3 Tahun Penjara

Moch. Anton, Wali Kota Malang (non aktif) Dituntut 3 Tahun Penjara

Saksi Wiwik Emy Tjitrawatie Mengakui Memberikan Uang Ke Bupati Jombang dan Mengatakan Kilaf

Mantan Kadis Perikanan dan Peternakan Kab. Kediri Dituntut 1,6 Tahun Penjara

drg. Magdalena Nurainy Sitinjak,MM: Melawan Korupsi dan Memperbaiki SDM Masyarakat

18 Tersangka Anggota DPRD Kota Malang Di Pindah Ke Surabaya

Disidang Perkara Suap APBD-P Kota Malang Terungkap Ketidak Harmonisan

Arsip Blog

Arsip Berita

Terkini

PIDANA KORUPSI