Ketua Majelis Perintahkan JPU KPK Memeriksa Sekda dan Anggota Dewan

<div style="text-align: left;"> <span style="font-size: large;"><i><b>#Terkait keterangan palsu dalam persidangan Kasus pekara Kurupsi Suap Ketua DPRD Malang dalam pembahasan APBD-P Pemkot Malang TA 2015#</b></i></span></div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: right; margin-left: 1em; text-align: right;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhamzB8nZ992oZ74fTOuvLl_SqONjfs4SdTXhh6bX3UlLlISPQbxbj7_B24ICwz5XYL4JIwDnVSCdzVojBshlW-WIYnIyNylOAh1lSw8HDRkdQqzYkICL7053rIck8pcNoV8pEG31mvLRE/s1600/Saiful+Rusdi..gif" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="320" data-original-width="240" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhamzB8nZ992oZ74fTOuvLl_SqONjfs4SdTXhh6bX3UlLlISPQbxbj7_B24ICwz5XYL4JIwDnVSCdzVojBshlW-WIYnIyNylOAh1lSw8HDRkdQqzYkICL7053rIck8pcNoV8pEG31mvLRE/s400/Saiful+Rusdi..gif" width="300"></a></td></tr></tbody></table>

Tipikor Ketua Majelis Perintahkan JPU KPK Memeriksa Sekda dan Anggota Dewan

#Terkait keterangan palsu dalam persidangan Kasus pekara Kurupsi Suap Ketua DPRD Malang dalam pembahasan APBD-P Pemkot Malang TA 2015#

»

Ketua Fraksi PDIP DPRD Malang Akui Menerima Uang “Pokir dan Uang Sampah” Rp 17,5 Juta

<i><span style="font-size: large;"><b>#Terkait Kasus Kurupsi Suap APBD-P untuk Ketua DPRD Malang, Sekda Cipto Wiyono menerima Rp 200 juta dari Rp 900 juta yang dikumpulkan oleh Tedy Sujadi Sumarna dari para Kontraktor#</b></span></i><br /> <span style="font-size: small;"></span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh6xzNYyx7iFqi2k5rdHUDcC3-DlKik2hddFVxAyvYMT1kdwvEjE3S0ZR2TTowE1k3_Tz8B9bBQnuU2e8e-wi7lKEwPVdV5EW7IrP72iO-qVUjHvkayO51FiggDF7rKyilPyqVT1muIXs0/s1600/IMG20180220163231.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh6xzNYyx7iFqi2k5rdHUDcC3-DlKik2hddFVxAyvYMT1kdwvEjE3S0ZR2TTowE1k3_Tz8B9bBQnuU2e8e-wi7lKEwPVdV5EW7IrP72iO-qVUjHvkayO51FiggDF7rKyilPyqVT1muIXs0/s640/IMG20180220163231.jpg" width="640" /></a></span></div> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Tak heran memang, bila banyak pihak berlomba dan berharap dengan “berbagai cara” untuk maju menjadi Caleg (Calon Legislatif) yang diusung oleh berbagai Parpol serta terpilih menjadi anggota Dewan yang terhormat.<br /><br />Janji politik tak sulit diucapkan saat kempanye dihadapan ratusan bahkan ribuan masyarakat. Sebab “Lidah tak bertulang”, sebatas mengucapkan memang memang tak ada yang melarang selama tidak melanggar norma-norma hukum yang berlaku di negeri ini.<br /><br />Namun timbul pertanyaan. Benarkah janji politik itu dijalankan para Caleg yang kemudian terpilih menjadi anggota Dewan ? Atau hanya “sebatas” janji agar masyarakat terbius lalu memilihnya ? Bagaimana dengan gaji yang mereka terima yang berasal dari hasil keringat rakyat ? Apakah setiap anggota Dewan hanya menerima gaji atau ada “uang siluman yang menjadi harapan” yang jauh lebih besar dari gaji untuk menambah pundi-pundinya ?.<br /><br />Faktanya, tidak sedikit anggota DPR RI, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota yang dijebloskan ke penjara oleh aparat pengak hukum (APH) karena kasus Korupsi yang dilakukannya bersama pihak lainnya.<br /><br />Seperti kasus yang menjerat Ketua DPRD Malang Moch. Arif Wicaksono yang berstatus tersangka dan di tahan oleh penyidik KPK dalam kasus suap sebesar Rp 700 juta dalam pembahsan APBD Perubahan Kota Malang tahun 2015 lalu bersama terdakwa selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (PUPPB) Pemerintah Kota (Pemkot) Malang, yang saat ini diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya.<br /><br />Uang Rp 700 juta itu disebut istilah uang ‘Pokir’ untuk DPRD Malang, atas permintaan tersangka Moch. Arif Wicaksono kepada Wali Kota Malang Moch. Anton, agar DPRD Malang tidak mempermasalahkan melainkan menyetujui Perubahan APBD TA 2015 yang diajukan Pemkot Malang.<br /><br />Lalu, uang itupun dibagi-bagi. jatah untuk Ketua DPRD sebesar Rp 100 juta, jatah untuk Wakil Ketua dan Ketua Fraksi masing-masing Rp 15 juta dan setiap anggota DPRD Malang yang jumlahnya 45 orang kebagian Rp 12.500.000. <br /><br />Tenyata, yang di terima angota DPRD Malang tidak hanya uang ‘Pokir’ meliankan ada istilah uang ‘sampah’ yang jumlahnya untuk masing-masing anggota sebesar Rp 500 ribu. Sehingga jumlah yang diterima setiap anggot sebesar Rp 17.500.000.<br /><br />Hal itu terungkap dari keterangan 2 anggota DPRD Malang yang dihadirkan JPU KPK sebagai saksi untuk terdakwa Jarot Edi Sulistiyono, dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim yang diketuai H.R Unggul Warso Mukti, pada Selasa, 20 Pebruari 2018.<br /><br />Kedua anggota DPRD Malang itu adalah Subur dari Fraksi PAN dan Suprapto Ketua Fraksi PDIP. Selain Kedua anggota Dewan yang terhormat ini, JPU KPK juga menghadirkan 3 saksi lainnya diantaranya Tedy Sujadi Sumarna yang menjabat Kepala Bidang (Kabid) PUPPB Kota Malang, Nunu (Bidang Perencanaan PUPPB Kota Malang) dan Retno selaku bagian Keuangan Dinas PUPPB Kota Malang.<br /><br />Persidangan digelar dalam 2 session, yang prtama saksi Nunu dan Retno. Kemudian Tedy Sujadi Sumarna, Suprapto dan Subur. Subur adalah anggota DPRD Malang untuk yang ketiga Priode, yang sebelumnya Subur diusung oleh Partai Demokrat (PD). Subur juga pernah menjadi saksi dalam kasus Korupsi yang melibatkan Nazarudi, Bendahar Umum PD. Dimana Subur menjadi penghubung antara Rosalina Manullang dengan salah satu Rektor PTN.<br /><br />Kepada Majelis hakim, Kedua anggota DPRD Malang ini mengakui, bahwa uang yang diterimanya dari Moch. Arif Wicalsono adalah berkaitan dengan pembahasan APBD Kota Malang, agar tidak ada yang keberatan melainkan menyetujui.<br /><br />“Masing-masing Rp 12.500.000 untuk anggota dan Rp 15 juta untuk Ketua Frkasi. Uang sampah besarnya Rp 500 ribu. Tiap anggota menerima Rp 17.500.000 dan Rp 500 ribu dipotong untuk Fraksi,” kata Suprapto yang di Ia kan saksi Subur.<br /><br />Kedua anggota Dewan yang terhormat ini juga mengakui, bahwa anggota DPRD Malang sempat memprotes dan “berunjuk rasa” hendak menginap dirumah Dinas Ketua DPRD Malang karena uang yang diterimanya kurang banyak.<br /><br />Subur mengatakan, pembahasan APBD P TA 2015 yang diajukan Pemkot Malang hanya seminggu, pada hal pembahasan TA sebelumnya memakan waktu lama.<br /><br />“Cepat, kalau sebelumnya lama,” kata Subur.<br /><br />Dari pengakuan saksi Suprapto, pembahasan APBD-P Kota Malang ternyata untuk menghapus atau menggeser anggaran pada Dinas PU terkait proyek Jembatan Kedungkandang dan saluran (Drenaise). <br /><br />“Menggeser anggaran di Dinas PU untuk Jembatan Kedungkandang dan saluran (Drenaise),” jawab Suprapto atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim.<br /><br />Dari data yang dimiliki<b><i> berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co</i></b> terkait proyek Jembatan Kedungkandang di Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Malang menelan anggaran sebesar Rp 54.183.811.000 dari APBD sejak tahun 2012 lalu dikerjakan oleh PT Nugraha Adi Taruan (Group PT Surya Graha Semesta) Jalan Rungkut Megah Raya, Surabaya, berdasarkan surat penunjukan Penyedia No. 056/BM-SDA/35.73.301/2012 tanggal 11 April 2012 dan Surat Perjanjian No. 056/75/BM-SDA/35.73.301/2012 tanggal 1 Mei 2012 serta Surat Perintah MulaiKerja (SPMK) No. 056/83/BM-SDA/35.73.301/2012 tanggal 26 Juni 2012. Dan proyek tersebut hingga saat ini macet alias magkrak.<br /><br />Menjadi pertanyaan, apakah “uang” menjadi patokan bagi Dewan setiap pembahasan APBD yang diajukan Pemerintah ? lalu pemerintah akan melakukan yang sama terhadap pihak lain seperti yang terjadi dalam kasus suap OTT Bupati Nganjuk dan Wali Kota Malang serta Buapti Jombang ? <br /><br />Pembahasan APBD atau anggaran tidak hanya terjadi di DPRD Malang, melainkan di DPRD Kota Mojokerto dan DPRD Provinsi Jawa Timur, seperti yang terungkap dalam persidangan beberapa waktu lalu.<br /><br />Sementara saksi Tedy Sujadi Sumarna menjelaskan kepada Majelis Hakim, bahwa uang yang berhasil dikumpulkan dari para Kontraktor sebesar Rp 900 juta. Uang sebesar Rp 200 juta diseerahkan ke Sekda Cipto Wiyono melalui orang kepercayaannya yang ada di rumah dinas Sekda, sementara yang Rp 600 juta diserhkan ke Moch. Arif Wicaksono.<br /><br />“Yang terkumpul Rp 900 juta dari kontraktor. Dua ratus juta ke Sekda melalui orang yang ada di rumah dinas Sekda, saya nggak tau namanya. Yang Enam ratus ke Ketua (Ketua DPRD Moch. Arif Wicaksono),” kata Tedy<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg-N2GeNJq6xa_zj3dEmySch3LoNfMpF7UNQI2Awqrp8oc5OavKP0QYy64t3GREzmIC_kvru8kata2Hyaaob4ORH6991MALgxkGgiRlhnSvZr707oaDt6ckHDrn_kmPlekhLooJ-3Wmx48/s1600/Nunu.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="609" data-original-width="1080" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg-N2GeNJq6xa_zj3dEmySch3LoNfMpF7UNQI2Awqrp8oc5OavKP0QYy64t3GREzmIC_kvru8kata2Hyaaob4ORH6991MALgxkGgiRlhnSvZr707oaDt6ckHDrn_kmPlekhLooJ-3Wmx48/s640/Nunu.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;">K</span>eterangan Tedy ini tak jauh beda dengan keterangan saksi sebelumnya yakni Nunu dan Retno. Saksi Nunu mengatakan kepada Majelis Hakim, bahwa dirinya mengumpulkan  uang sebanyak 3 kali, yakni yang pertama sebesar 250 juta rupiah, kemudian 100 juta dan 50 juta. <br /><br />“Saya diperintahkan Pak Jarot melalui telepon,” kata Nunu.<br /><br />Seusai persingan, saat wartawan media ini menanyakkan terhadap Kedua anggota DPRD Malang Subur dan Suprapto, terkait uang ‘Pokir’ dan uang ‘Sampah’ yang diterimanya, ternya belum dokembalikan hingga saat ini. <br /><br />“Belum dikembalikan,” kata kedua anggota Dewan ini singkat. “Masih ingat juga sama saya ya,” lanjut Subur. <br /><br />Kasus ini bermula pada tanggal 25 Juni 2015, bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Kota Malang, dilakukan rapat paripurna pertama dengan agenda penyampaian sambutan Walikota Malang dalam pengantar konsep kesepakatan persamaan antara Pemkot  Malang dengan DPRD Kota Malang tentang kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) P-APBD Tahun Anggaran 2015.<br /><br />Pada tanggal 6 Juli 2015, sebelum dimulainya rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat badan anggaran DPRD Kota Malang, dan pendapat Fraksi terhadap konsep kesepakatan bersama antara Pemkot Malang dengan DPRD Kota Malang, tentang kebijakan umum anggaran (KUA) dan PPAS P-APBD Tahun Anggaran 2015, dilakukan pertemuan antara Walikota Malang Moch. Anton, Wakil Wali Kota Malang Sutiadji bersama-sama dengan terdakwa Jarot Edy Sulistiyono dan Cipto Wiyono dengan Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arif Wicaksono dan Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Malang Suprapto, bertempat di ruang kerja Ketua DPRD Kota Malang.<br /><br />Pada pertemuan tersebut, Moch. Arif Wicaksono meminta Moch. Anton untuk memberikan uang imbalan dengan istilah uang “Pokir” anggota DPRD Kota Malang, agar pembahasan P-APBD Tahun Anggaran 2015 berjalan lancar dan tidak ada intrupsi atau halangan dari DPRD Kota Malang, sehingga dapat diberikan persetujuan P-APBD Tahun Anggaran 2015. Moch. Anton menyanggupinya Dengan mengatakan, nanti uang “pokir” akan disisipkan oleh Cipto dan Djarot.<br /><br />Menindaklanjuti pertemuan tersebut, Cipto Wiyono meminta terdakwa agar stafnya yaitu Tedy Sujadi Sumarna yang menjabat Kepala Bidang (Kabid) PUPPB Kota Malang menemui Cipto Wiyono terkait dengan penyiapan uang untuk anggota DPRD Kota Malang, guna memperlancar persetujuan P-APBD Tahun Anggaran 2015.<br /><br />Kemudian terdakwa memanggil Tedy sujadi Sumarna untuk menemui Cipto Wiyono di ruang Sekda Kota Malang. Tedy Sujadi Sumarna menghadap Cipto Wiyono dan mendapat perintah untuk meminta uang kepada para rekanan pemborong di Dinas PUPPB Kota Malang sebesar Rp 700 juta, untuk diberikan kepada Moch. Arif Wicaksono guna mendapatkan persetujuan P-APBD Tahun Anggaran 2015, dan Tedy Sujadi Sumarna menyanggupinya. Selanjutnya Tedy Sujadi Sumarna melaporkannya kepada terdakwa, dan terdakwa meminta Tedy Sejadi Sumarna segera melaksanakan perintah Cipto Wiyono untuk mengumpulkan uang yang dimaksud.<br /><br />Pada tanggal 8 Juli 2015, bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Kota Malang, dilakukan rapat paripurna dengan agenda penyampaian sambutan Walikota Malang dalam menghantar rencana perubahan daerah (Perda) Kota Malang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015.<br /><br />Pada tanggal 13 Juli 2015 pagi hari, bertempat di Kantor Dinas PUPPB Kota Malang, terdakwa menerima uang sebesar Rp 700 juta dari Tedy Sujadi Sumarna yang dikumpulkan dari para rekanan, dan kemudian terdakwa melaporkan hal tersebut kepada Cipto Wiyono. <br /><br />Pada tanggal 17 Juli 2015 sekitar pukul 10.00 WIB, Moch.Arief Wicaksono menghubungi Cipto Wiyono, menanyakan kepastian ada tidaknya uang Pokir yang dimintanya untuk DPRD Kota Malang, yang kemudian dijawab, bahwa dananya sudah tersedia. Selanjutnya, sekitar pukul 12.00 WIB, Moch. Arif Wicaksono bersepakat dengan Cipto Wiyono melakukan penundaan agenda pengambilan keputusan DPRD, untuk persetujuan Raperda Kota Malang tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2015, dari tanggal 14 Juli 2015 menjadi tanggal 22 Juli 2015 atau 24 Juli 2015 dengan alasan, pengambilan keputusan terlalu cepat dan tidak wajar apabila pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2015 hanya satu minggu, walaupun Moch. Anton menghendaki persetujuan raperda APBD Tahun Anggaran 2015 dilakukan tanggal 14 Juli 2015 atau sebelum lebaran, karena jika pengambilan keputusannya dilakukan setelah lebaran, di khawatirkan DPRD Kota Malang berubah pikiran.<br /><br />Pada tanggal 14 Juli 2015 sekitar pukul 13.00 WIB, Moch. Arief Wicaksono menghubungi Cipto Wiyono, meminta realisasi uang pokir untuk DPRD Kota Malang yang kemudian oleh Cipto Wiyono menyampaikan, bahwa uang akan segera diserahkan oleh terdakwa. Sekitar pukul 14.00 WIB, terdakwa menghubungi Moch. Arif Wicaksono dan menanyakan, ke mana penyerahan uang Pokir sebesar Rp 700 juta. Atas arahan Moch. Arif Wicaksono, uang itu pun diantarkan terdakwa ke rumah dias Moch. Arif Wicaksono di  Jalan Panji Suroso No 7, Kecamatan Blimbing Kota Malang, dengan terlebih dahulu memisahkan uang sebesar Rp 100 juta untuk bagian Moch. Arif Wicaksono selaku Ketu DPRD Kota Malang, dan sisanya sebesar Rp 600 juta untuk bagian seluruh anggota DPRD Kota Malang di bungkus tersendiri.<br /><br />Kemudian pada pukul 15.00 WIB, terdakwa meminta Tedy Sujadi Sumarna mengantarkan dan menyerahkan uang tersebut kepada Moch. Arif Wicaksono di rumah diasnnya dengan mengatakan, “ada titipan dari Pak Kadis” dan kemudian dibalas oleh Moch. Arif Wicaksono dengan ucapan terimaskasih. kepada terdakwa bahwa uang tersebut sudah diserahkan kepada Moch. Arif Wicaksono.<br /><br />Setelah menerima uang dari terdakwa, Moch. Arief Wicaksono memberitahu Suprapto, bawa uang Pokirnya sudah diterima, dan meminta Suprapto untuk  datang ke rumah dinasnya saat itu juga. Sebelum Suprapto dating, Moch. Arif Wicaksono terlebih dahulu mengambil uang bagiannya sebesar Rp 100 juta, sementara yang Rp 600 juta tetap dalam kardus. Setelah Suprapto datang, Moch. Arif Wicaksono meminta Suprapto untuk menghubungi para Wakil Ketua dan Ketua Fraksi DPRD, agar datang ke rumah dinasnya. Para Wakil Ketua dan Ketua Fraksi DPRD Kota Malang yang datang, adalah Wiwik Hendri Astuti (Wakil Ketua DPRD), Rahayu Sugiarti (Wakil Ketua DPRD), Suprapto (Ketua Fraksi PDIP), Sahrawi (Ketua Fraksi PKB), Heri Sugiantono (Ketua Fraksi Partai Demokrat), Sukarno (Ketua Fraksi Golkar), Mohan Katelu (Ketua Fraksi PAN),  Selamat (Ketua Fraksi Gerindra), Heri Pudji Utami (Ketua Fraksi PPP – Nasdem),  Ya'qud Ananda Gudban (Ketua Fraksi Hanura – PKS) dan Tri Yudiani (Komisi D/Fraksi PDIP).<br /><br />Selanjutnya, Moch. Arif Wicaksono membagikan uang sebesar Rp 600 juta kepada para Wakil Ketua dan Ketua Fraksi DPRD untuk diberikan kepada seluruh anggota DPRD yang berjumlah 45 orang, yang masing-masing untuk Wakil Ketua DPRD  dan Ketua Fraksi sebesar  Rp 15 juta, dan untuk maing-masing anggota sebesar Rp 12.500.000.<br /><br />Pada tanggal 22 Juli 2015, dilaksanakan kegiatan penyampaian pendapat akhir Fraksi terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2015, yang akhirnya menyetujui rancangan APBD tahun 2015 menjadi P-APBD tahun 2015 Kota Malang. Persetujuan tersebut dituangkan dalam keputusan DPRD Kota Malang Nomor 188./4/48/35.73.201/2015 tanggal 22 Juli 2015 tentang persetujuan penetapan Raperda Kota Malang, tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kota Malang tentang P-APBD Tahun Anggaran 2015. Kemudian diterbitkan Perda Kota Malang Nomor 6 tahun 2015 tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 pada tanggal 14 Agustus 2015.  (Redaksi)

Tipikor Ketua Fraksi PDIP DPRD Malang Akui Menerima Uang “Pokir dan Uang Sampah” Rp 17,5 Juta

#Terkait Kasus Kurupsi Suap APBD-P untuk Ketua DPRD Malang, Sekda Cipto Wiyono menerima Rp 200 juta dari Rp 900 juta yang dikumpulkan oleh T...

»

“Otak” Kasus Korupsi Dispendikbud Pemkot Mojokerto Divonis 7 Tahun Penjara

<span style="color: red;"><i><span style="font-size: large;"><b>#Terkait pengadaan alat Peraga dan Laboratorium di SMKN 2 Kota Mojokerto Tahun 2013 sebesar Rp 3.302.705.000 dengan kerugian negara Rp 1,1 M#</b></span></i></span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8y4xoaehArgI-5_ihzPa3vKa6kQ_HAvXz7JJcVkCO-cx33WZULe7MgN8LvLCkqesV_4nW_egx-Et7LipXoQK7XJNYITtU8LDqDUr4GOTMbASBMVSBEwmSqSb3CQIIBh5axlPWN-_RDSU/s1600/IMG20180220114244.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8y4xoaehArgI-5_ihzPa3vKa6kQ_HAvXz7JJcVkCO-cx33WZULe7MgN8LvLCkqesV_4nW_egx-Et7LipXoQK7XJNYITtU8LDqDUr4GOTMbASBMVSBEwmSqSb3CQIIBh5axlPWN-_RDSU/s640/IMG20180220114244.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Salah Satu “otak” dari kasus Korupsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kota Mojokerto tahun 2013 lalu dinyatakan terbukti bersalah dan divonis pidana penjara selama 7 tahun dengan rincian, pidana pokok 5 tahun dan pidana 2 tahun penjara apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti kerugian negara yang dinikmatinya sebesar Rp 400 juta.<br /><br />Hal itu dinyatakan dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya dalam persidangan dengan agenda pembacaan putusan untuk 3 terdakwa, yakni Hartoyo, Moch. Armanu (Direktur PT Integritas Pilar Utama) dan Nurhayati (Pejabat Pembuat Komitmen) masing-masing dengan perkara terpisah, pada Selasa, 20 Pebruari 2018.<br /><br />Sementara untuk terdakwa Nur Sasongko dan Moch. Hadi Wiyono akan divonis pada tanggal 5 Maret 2018 mendatang.<br /><br />Dalam kasus ini, Kejari Kota Mojokerto menetapkan 5 tersangka diantaranya Hartoyo (broker proyek), Nur Sasongko (Direktur CV Global Inc), Moch. Armanu (Direktur PT Integritas Pilar Utama), Nurhayati (Pejabat Pembuat Komitmen), Moch Hadi Wiyono (Ketua Panitia Pengadaan Barang) dengan perkara masing-masing terpisah.<br /><br />Hartoyo, terdakwa yang juga mantan terpidana kasus Korupsi DAK Pendidikan Kabupaten Ponorogo ini, oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menyakatakan sebagai salah satu “otak” dari terjadinya kerugian negara dalam proyek pengadaan alat Laboratorium SMKN 2 Kota Mojokerto yang  menelan anggaran sebesar Rp 3.353.000.000 pada tahun 2013 lalu, hingga merugikan keuangan negara senilai Rp 1.102.705.668.000 bersama dengan Nur Sasongko selaku Direktur CV Global Inc.<br /><br />Dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang diketuai I Wayan Sosisawan menyatakan, bahwa pada tahun 2013 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto mengeluarkan anggaran dari APBD untuk pengadaan alat peraga dan Laboratorium SMKN 2 Kota Mojokerto. <br /><br />Proyek pengaadan tersebut dimenangkan oleh PT Integritas Pilar Utama dengan nilai penawaran Rp 3.285.940.00 dari 21 peserta lelang. Sementara urutan kedua dan ketiga adalah CV Bintang Peraga Nusantara  Rp 3.302.705.000 dan CV Hadisty Cemerlang senilai Rp 3.317.314.500, namun yang melaksanakan adalah CV Global Inc.<br /><br />Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa Hartoyo bukan pegawai atau Direksi CV Global, namun terdakwa Hartoyo punya peran penting di CV Global milik Nur Sasongko yang juga terjerat dalam 2 kasus Korupsi sebelumnya, yakni Kasus Korupsi DAK Pendidikan Kab. Ponorogo dan kasus Korupsi pembangunan pabrik sawit mini di SMKN 1 Sarolangun Jambi pada tahun 2009 lalu. <br /><br />Bahkan Nur Sasongko selaku Direktur CV Global tak dapat berpuat apa-apa terhadap terdakwa Hartoyo, karena peran penting terdakwa yang sudah banyak mencariakan proyek yang dikerjakan oleh CV Global sendiri, termasuk pengadaan alat Laboratorium SMKN 2 Kota Mojokerto yang merugikan negara sebesar Rp 1.102.705.668.000.<br /><br />Uang tersebut, lanjut anggota Majelis Hakim Agus Sudariwanto saat membacakan putusannya menyatakan, uang sebesar 400 juta rupiah untuk terdakwa Hartoyo, 265 juta rupiah untuk  Moch. Armanu dan sisannya sebesar Rp 500 juta untuk Nur Sasongko.<br /><br />Sementara dalam fakta persidangan terungkap dari pengakuan mantan Kepala Dinas Pendidikan Kota Mojokerto, Gaguk Tri Prasetyo dihadapan Majelis Hakim mengatakan, bahwa penyusunan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) sudah dibuat pada bulan Maret 2013, namun pelaksanaan lelang dilaksanakan pada Oktober 2103 setelah Gaguk Tri Prasetyo pindah jabatan menjadi Sekda Kabupaten Blitar.<br /><br />Untuk proyek pengadaan alat-alat laboratorium dan alat praktik SMKN 2 Kota Mojokerto tahun 2013,  dilaksanakan di bawah tanggung jawab Gaguk Tri Prasetyo selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto. Pengadaan alat laboratorium dan praktek, diadakan secara lelang terbuka dengan harga HPS sebesar Rp 3.353.000.000 yang dimenangkan PT Integritas Pilar Utama (IPU) dengan nilai penawaran Rp Rp 3.284.390.900.<br /><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjl9dGbXvRTkGHsfCsbBQ9e_S9CyfsTayosYIBPZPOnptaTRg9tr3f1BgW9UuYwz_47TjZMlfpb4yoncyaM8SIZASfR3FjzVnXL0KLJbMfEZ5RPDMKOJ6r4cYmTyr3KJx4nYgPyJK8At4k/s1600/IMG20180220124301.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjl9dGbXvRTkGHsfCsbBQ9e_S9CyfsTayosYIBPZPOnptaTRg9tr3f1BgW9UuYwz_47TjZMlfpb4yoncyaM8SIZASfR3FjzVnXL0KLJbMfEZ5RPDMKOJ6r4cYmTyr3KJx4nYgPyJK8At4k/s640/IMG20180220124301.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Moch. Armanu</td></tr> </tbody></table> </span><br /> <span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;">N</span>amun dalam pelaksanaannya, diduga terjadi mark up atau penggelembungan harga barang dari 1 juta rupiah menjadi Rp 6 juta. Selain itu, ada beberapa pengadaan alat yang tidak dibutuhkan di SMKN 2 Mojokerto seperti alat praktik IPA (Ilmu Pengetahuan Alam).<br /><br />Selain itu terungkap pula dalam persidangan, adanya pertemuan antara Hartoyo, dan Nur Sasongko dengan Kepala Dinas sebelum pelaksanaan lelang. Pertemuan itu diduga kuat agar proyek tersebut dikerjakan oleh pihak Hartoyo. Dari pengakuan Hartoyo, bahwa dia telah memberikan sejumlah uang terkait proyek tersebut.<br /><br />Tak hanya disitu. Pengakuan  Gaguk Tri Prasetyo dihadapan Majelis Hakim, bahwa HPS untuk pengadaan anggaran tahun 2012, diserahkan ke Konsultan. Alasannya, karena Gaguk Tri Prasetyo tidak mengerti tentang HPS dan belum mengantongi sertifikasi pengadaan barang dan jasa sebagaimana diatur dalam Perpres No 54 tahun 2010 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Prepres No 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.<br /><br />Atas perbuatannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti sacara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diancam dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHAPidana.<br /><br />“Mengadili; Menghukum terdakwa Hartoyo dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebesar Rp 200 juta, apabila terdakwa tidak membayar maka diganti dengan kurungan selama 2 bualan. Menghukum terdakwa pula untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 400 juta. Apabila terdakwa tidak membayar dalam 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bnedanya akan disita oleh Jaksa untuk dilelang sebagai pengganti kerugian negara. Apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi, maka diganti penjara selama 2 tahun dan 6 bulan,” ucap Ketua Majelis Hakim I Wayan.<br /><br />Hukuman yang sama juga dijatuhkan Majelis Hakim terhadap terdakwa Moch. Armanu. Hanya saja yang membedakan adalah pidana tambahan berupa pengembalian kerugian engara sebesar Rp 265 juta.<br /><br />Vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap terdaka Hartoyo dan Armanu lebih ringan dari tuntutan JPU, yakni masing-masing pidana penjara selama 7 tahun dan 2 bulan dan denda sebesar Rp 250 juta subside 4 bulan kurungan. serta membayar kerugian negara masing-masing senilai Rp 500 juta subsider 4 tahun penjara.<br /><br />Sementara untuk terdakwa Nurhayati selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dijerat dengan pasal 3 jo pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.<br /><br />Nurhayati pun divonis pidana penjara selama 3 tahunn dan denda sebesar Rp 50 jiuta subsidair 2 bulan kurungan. Vonis ini pun lebih ringan dari tuntutan JPU, yakni pidana penjara 4 tahun 6 bulan, denda Rp 250 juta subsider 4 bulan kurungan. Dan pidana tambahan berupa  pengembalian kerugian negara negara sebesar Rp 5 juta.<br /><br />Atas putusan Majelis Hakim tersbeut, terdakwa maupun JPU Agustri Hartono dkk dari Kejari Kota Mojokerto masih pikir-pikir. Kecuali untuk terdakwa Armanu, langsung menyatakan upaya hukum banding.<br /><br />Menurut Agung Nugrogo, selaku Penasehat Hukum terdakwa Moch. Armanu saat ditemui wartwan media ini seusai persidangan mengatakan, bahwa terdakwa mengatakan banding atas putusan Majelis Hakim. Alasannya, uang pengganti yang harus dibayar terdakwa berdsarkan fakta persdiangan tidak benar, karena uang tersebut ada pada terdakwa Hartoyo.<br /><br />“Kita langsung mengatakan banding. Uang itu tidak ada sama terdakwa, melainkan Hartoyo,” ucap Agung.<br /><br />Kasus ini berawal pada tahun 2013 lalu. Pemerintah Kota Mojokerto mengucurkan dana melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemkot Mojokerto untuk pengadaan alat-alat laboratorium dan alat praktikum di SMKN 2 Kota Mojokerto dengan anggaran sebesar Rp 3.353.000.000.<br /><br />Berdasarkan fakta persidangan, dari pengakuan Gaguk Tri Prasetyo dihadapan Majelis Hakim mengatakan, bahwa penyusunan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) sudah dibuat pada bulan Maret 2013, namun pelaksanaan lelang dilaksanakan pada Oktober 2103 setelah Gaguk Tri Prasetyo pindah jabatan menjadi Sekda Kabupaten Blitar.<br /><br />Untuk proyek pengadaan alat-alat laboratorium dan alat praktik SMKN 2 Kota Mojokerto tahun 2013,  dilaksanakan di bawah tanggung jawab Gaguk Tri Prasetyo selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto. <br /><br />Pengadaan alat laboratorium dan praktek, diadakan secara lelang terbuka dengan harga HPS sebesar Rp 3.353.000.000 yang dimenangkan PT Integritas Pilar Utama (IPU) dengan nilai penawaran Rp Rp 3.284.390.900.<br /><br />Namun dalam pelaksanaannya, diduga terjadi mark up atau penggelembungan harga barang dari 1 juta rupiah menjadi Rp 6 juta. Selain itu, ada beberapa pengadaan alat yang tidak dibutuhkan di SMKN 2 Mojokerto seperti alat praktik IPA (Ilmu Pengetahuan Alam)<br /><br />Selain itu, terungkap pula dalam persidangan, adanya pertemuan antara Hartoyo, dan Nur Sasongko dengan Kepala Dinas sebelum pelaksanaan lelang. Pertemuan itu diduga kuat agar proyek tersebut dikerjakan oleh pihak Hartoyo. Dari pengakuan Hartoyo, bahwa dia telah memberikan sejumlah uang terkait proyek tersbut.<br /><br />Tak hanya disitu. Pengakuan  Gaguk Tri Prasetyo dihadapan Majelis Hakim, bahwa HPS untuk pengadaan anggaran tahun 2012, diserahkan ke Konsultan. Alasannya, karena Gaguk Tri Prasetyo tidak mengerti tentang HPS dan belum mengantongi sertifikasi pengadaan barang dan jasa sebagaimana diatur dalam Perpres No 54 tahun 2010 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Prepres No 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.<br /><br />Namun, mantan orang nomor Satu di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemkot Mojokerto itu tidak diminta pertanggung jawabannya dihadapan hukum. Pada hal, Gaguk Tri Prasetyo sempat “pucat” saat Majelis Hakim menanyakkannya terkait pengakuan terdakwa Hartoyo dan juga proses pembuatan HPS.<br /><br />Akibat dari ulah para terdakwa maupun pejabat lainnya di Dinas pendidikan Pemkot Mojokerto terkait proyek pengadaan alat Laboratorium dan alat praktek SMKN 2 Mojokerto yang didanai dari uang rakyat ini, mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp 1.202.705.668.000 berdasarkan hasil penghitungan kerugian negara yang dilakukan oleh tim BPKP perwakilan Jawa Timur. (Redaksi)</span>

Tipikor “Otak” Kasus Korupsi Dispendikbud Pemkot Mojokerto Divonis 7 Tahun Penjara

#Terkait pengadaan alat Peraga dan Laboratorium di SMKN 2 Kota Mojokerto Tahun 2013 sebesar Rp 3.302.705.000 dengan kerugian negara Rp 1,1 M...

»

Kasus Suap OTT Bupati Nganjuk, Dua Terdakwa Dituntut 2 Tahun Penjara

<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: right; margin-left: 1em; text-align: right;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg-a8nt6_PEYYp831sC5M-BdZZzeMrmzLb9spr16XL-pHrw7Cc62y4crcfRBU44PlHodo-whzec9mpmYYdmBcVHjC3OlysXUnAPSF-mv-WH0l7uYyYCub3xATcWbssCPSR8YG7yI4HpbTI/s1600/Harjanto.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="609" data-original-width="1080" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg-a8nt6_PEYYp831sC5M-BdZZzeMrmzLb9spr16XL-pHrw7Cc62y4crcfRBU44PlHodo-whzec9mpmYYdmBcVHjC3OlysXUnAPSF-mv-WH0l7uYyYCub3xATcWbssCPSR8YG7yI4HpbTI/s640/Harjanto.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Harjanto</td></tr> </tbody></table> <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgTq3pz-InrZXT0d5-lDYc-QymHBoal72oB0mrH-0d2k-k-5KLMIAgVk8WJNmWJ1LJ9HQy18TbwsmJ6NcEGfnRPilb8WGuG3gnxOUB3xTFDJUN6VIo3tZZqrAU8vdwoK33hwgcT2EJ1qmc/s1600/M.+Bisri.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="609" data-original-width="1080" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgTq3pz-InrZXT0d5-lDYc-QymHBoal72oB0mrH-0d2k-k-5KLMIAgVk8WJNmWJ1LJ9HQy18TbwsmJ6NcEGfnRPilb8WGuG3gnxOUB3xTFDJUN6VIo3tZZqrAU8vdwoK33hwgcT2EJ1qmc/s640/M.+Bisri.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa M. Bisri</td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><br /></td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><br /></td></tr> </tbody></table> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Setelah hampir dua bulan sejak tanggal 5 Januari lalu, proses persidangan kasus perkara Korupsi suap Buapti Nganjuk yang terjaring operasi tangkap tangan oleh KPK pada Oktober 2017, JPU KPK  membacakan surat tuntutannya terhadpa 2 terdakwa di Pengadilan Tipkor Surabaya, pada Selasa, 20 Pebuari 2018.<br /><br />Dalam kasus OTT ini, KPK menetapkan 5 tersangka yakni M. Bisri (Kabag Umum RSUD Nganjuk), Harjanto (Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. KNganjuk), Ibnu Hajar (Kepala Dinas Pendidikan), Suwandi (Kepala Sekolah SMPN 3 Ngeronggot) dan Taufiqurrahman (Bupati Nganjuk). Empat dari 5 tersangka ini sudah menjalani persidangan, sementara tersangka Taufiqurrahman masih mnunngu pelimpahan perkaranya dari KPK ke Pengadilan Tipikor.<br /><br />Namun kali ini, yang menjalani sidang tuntutan dari JPU KPK adalah terdakwa M. Bisri, yang didampingi Yuliana dkk selaku Penasehat Hukum secara gratis dari YLKI (Yayasan Legundi Keadilan Indonesia), dan terdakwa Harjanto di damping Penasehat Hukumnya Yun Suryonoto. Sementara Ibnu Hajar dan Suwandi masih proses persidangan pemeriksaan saksi, dan tak lama lagi akan menyusul kedua kerabatnya sesame pejabat di Kabupaten Nganjuk<br /><br />Dihadapan Majelis Hakim yang diketuai I Wayan Sosisawan, JPU KPK Fitroh Rohcahyanto,  Ahmad Burhanudin, Hery BS Ratna Putra,  Arif Suhermanto, Joko Hermawan, Andhi Kurniawan dan NN Gina Saraswati mengatakan, bahwa terdakwa Harjanto memberikan sejumlah uang terhadap Taufiqurrahman terkait pengangkatannya sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang sebelumnya menjabaat sebagai Kepala Bidang Perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk.<br /><br />Untuk terdakwa M. Bisri, JPU KPK menyatakan hal yang sama, terkait pengangkatannya menjadi Kabag Umum RSUD Nganjuk, yang sebelumnya menjabat sebagai staf ahli Bupati setelah dicopt jabatannya sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Terdakwa sekaligus menjadi kordinator bagi para pejabat Eslon III dan IV di lingukungan Kab. Nganjuk.  yang hendak dipromosikan jabatan dengan imbalan sejumlah uang yang disebut dengan uang lelah. <br /><br />Para pejabat yang di promosikan jabatan diantaranya Hardi Jono, Waskito Rini, Sofianti Wahyu Setyaningsih, Sri Mumpuni, Yuliana, Anang Agus Susilo, Sri Nuryati, Agustin Rahmawati, Muhammad Yudi Arifin dan Lilik supriyadi.<br /><br />JPU KPK menyatakan, bahwa perbuatan terdakwa diancam dalam pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 64 ayat 1 KUHAPidana. Kedua terdakwa pun dituntut pidana penjara masing-masing selama 2 tahun. <br /><br />“Menuntut; Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan; Mohammad Bisri (dan Harjanto) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun dan pdana denda sebesar Rp 200 juta. Apa bila denda tidak dibayar, maka diganti  kurungan 2 bulan,” ucap JPU KPK Andhi Kurniawan. <br /><br />Atas tuntutan JPU KPK, Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan seminggu untuk kedua terdakwa mempersiapkan Pledoi atau pembelaannya.<br /><br />Kasus ini bermula pada bulan Mei 2017 sampai dengan Oktober 2017, bertempat di Jalan Semeru Gang I RT 30 RW 01 Desa Tanjungrejo, Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk, di Hotel Luminor Surabaya di Jalan Jemursari Nomor 206 Kota Surabaya dan di RSUD Nganjuk Jalan Dr Soetomo 62 Kabupaten Nganjuk, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sebagai perbuatan berlanjut, memberikan sesuatu berupa uang sebesar Rp 400 juta kepada Taufiqurrahman selaku Bupati Nganjuk periode 2013-2018, melalui Joni Tri Wahyudi dan Suwandi, yang bertentangan dengan jabatannya.<br /><br />Pemebrian uang itu berhubungan dengan promosi dan mutasi jabatan eselon III dan IV di lingkungan RSUD Nganjuk, yang bertentangan dengan kewajiban Taufiqurrahman selaku  Bupati Nganjuk, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang RI Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme, pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut.<br /><br />Pada awal bulan Mei 2017, saat Bupati Nganjuk Taufiqurrahman memutasi terdakwa M. Bisri yang menjabat sebagai Kepala Bidang (Kabid) perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk, menjadi Kepala Bagian (Kabag) Umum RSUD Nganjuk, sekaligus mau minta terdakwa untuk mengkoordinir para pegawai yang berkeinginan menduduki jabatan Eselon III dan IV, baik pada RSUD Nganjuk dan RSUD Kertosono, dengan syarat bersedia memberikan sejumlah uang sebagai imbalannya yang diistilahkan sebagai uang syukuran dimana terdakwah menyanggupinya.<br /><br />Beberapa hari setelah pertemuan itu, terdakwa M. Bisri mengkoordinir beberapa pegawai untuk dipromosikan maupun mutasi di RSUD Nganjuk dan RSUD Kertosono. Lalu terdakwa M. Bisri membuat daftar nama dan promosi jabatan yang diinginkan. Daftar nama tersebut kemudian diserahkan terdakwa kepada Taufiqurrahman sambil menyampaikan, bahwa para pegawai sanggup untuk memberikan uang syukuran.<br /><br />Daftar nama yang dibuat terdakwa M. Bisri untuk promosi jabatan maupun untuk mutasi adalah, diantaranya Hardi Jono, Waskito Rini, Sofianti Wahyu Setyaningsih, Sri Mumpuni, Yuliana, Anang Agus Susilo, Sri Nuryati, Agustin Rahmawati, Muhammad Yudi Arifin dan Lilik supriyadi.<br /><br />Kemudian pada tanggal 24 Mei 2017, lanjut JPU KPK, Bupati Nganjuk menerbitkan surat keputusan (SK) Nomor 82/86/411.404/2017 tentang pengangkatan dalam jabatan struktural yang mengangkat terdakwa dari jabatan Kepala Bidang Perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk Eselon III/B menjadi Kepala Bagian Umum RSUD Nganjuk Eselon III/B, serta mengangkat para pegawai sebagaimana informasi yang diajukan terdakwa.<br /><br />Setelah pengangkatan terdakwa sebagai Kepala Bagian Umum RSUD Nganjuk dan pengangkatan para pegawai dimaksud, maka untuk merealisasikan uang syukuran yang akan diberikan kepada Taufiqurrahman, terdakwa M. Bisri kemudian menyiapkan uang sebesar Rp 400 juta, yang terdiri dari  100 juta rupiah merupakan uang pribadi terdakwa dan Rp 300 juta uang yang dikumpulkan oleh terdakwa dari para pegawai yang telah berhasil dipromosikan dan dimutasikan. Uang tersebut diterima terdakwa secara bertahap baik secara langsung maupun melalui Tien Farida Yani.<br /><br />Sebagai kompensasi atas pelantikan diri terdakwa sebagai Kepala Bagian Umum RSUD Nganjuk dan para pegawai yang diusulkan oleh terdakwa, kemudian memberikan uang yang terkumpul itu kepada Taufiqurrahman melalui Joni Tri Wahyudi, Kepala SMP Negeri 3 Ngeronggot, yakni pada sekitar bulan Juli - Agustus 2017,  bertempat di rumah terdakwa di Jalan Semeru Gang I Rt 03 Rw 01 Desa Tanjungrejo, Kabupaten Loceret Kabupaten Nganjuk, diserahkan kepada Taufiqurrahman melalui Wahyudi sebesar Rp 200 juta. Kemudian oleh Joni Tri Wahyudi, diserahkan kepada Taufiqurrahman di Pendopo Kantor Bupati Nganjuk.<br /><br />Pada tanggal 12 Oktober 2017, bertempat di Hotel Luminor Surabaya di Jalan Jemursari Nomor 206 Kota Surabaya, diarahkan kepada Taufiqurrahman melalui Suwandi sebesar Rp 100 juta. Pada tanggal 15 Oktober 2017, bertempat di rumah terdakwa diserahkan kepada Taufiqurrahman melalui Suandi sebesar 50 juta. Dan pada tanggal 17 Oktober 2017 bertempat di RSUD Nganjuk diserahkan kepada kepada Taufiqurrahman senilai Rp 50 juta. Bahwa uang sebesar Rp 200 juta yang diterima Suwandi, kemudian diserahkan kepada Taufiqurrahman melalui Rosid Husein Hidayat selaku ajudan Bupati Nganjuk di sebuah rumah makan di Surabaya.<br /><br />Pemberian uang sebesar Rp 400 juta kepada Taufiqurrahman selaku Bupati Nganjuk melalui Joni Tri Wahyudi dan Suandi, karena Taufiqurrahman telah mengangkat dirinya sebagai Kepala Bagian Umum RSUD Nganjuk, dan para pegawai lainnya sesuai usulan terdakwa atau pemberian itu berhubungan dengan promosi dan mutasi jabatan di lingkungan RSUD Nganjuk yang bertentangan dengan kewajiban Taufiqurrahman selaku Bupati Nganjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010.<br /><br />Sementara Harjanto, memberikan uang sebesar Rp 500 juta terhadap Buapti Nganjuk, terkait pengankatannya sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk. Pemberian uang tersebut oleh terdakwa diberikan dalam beberapa tahap. <br /><br />Pada sekitar bulan April 2017, terdakwa dihubungi Ibnu Hajar Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk yang merupakan orang kepercayaan Taufiqurrahman, agar menyiapkan uang sebesar Rp 100 juta untuk keperluan Taufiqurrahman yang sedang ada acara di Yogyakarta. Atas permintaan itu, terdakwa meminta Wisnu Anang Wibowo agar menyiapkan uang sebesar Rp 100 juta, tetapi yang sanggup disediakan Wisnu Anak Wibowo hanya sebesar Rp 80 juta. Setelah terdakwa menerima uang sebesar 80 juta itu, terdakwa kemudian menghubungi Ibnu Hajar dan menyampaikan bahwa uang sudah dapat diambil di rumahnya tetapi hanya Rp 80 juta. Ibnu Hajar Kemudian datang ke rumah terdakwa terletak di Desa Kwagean, Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk, lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar 80 juta tersebut kepada Ibnu Hajar. Kemudian Ibnu Hajar menyerahkan uang tersebut kepada Taufiqurrahman yang masih berada di Yogyakarta.  (Redaksi)

News Tipikor Kasus Suap OTT Bupati Nganjuk, Dua Terdakwa Dituntut 2 Tahun Penjara

Terdakwa Harjanto Terdakwa M. Bisri berita korupsi .co – Setelah hampir dua bulan sejak tanggal 5 Januari lalu, proses persid...

»

Wujud Bhakti Sosial TNI, Donor Darah dalam rangka HPN 2018. PWI Kab Lamongan

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh1dB1sfPDVK44o39YKdWzjuX4Isec09Ecxo_xSWj1sgc7fB3K4mqqBZuXvAruYCRM3bR6RV_ztKKdCQColFqmr6lFgC81IyF-dVYSrBeoqVLDH5K4r6SNel9D66CgD3jwUfi0xMTGnuZY/s1600/Dandim+0812.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="550" data-original-width="733" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh1dB1sfPDVK44o39YKdWzjuX4Isec09Ecxo_xSWj1sgc7fB3K4mqqBZuXvAruYCRM3bR6RV_ztKKdCQColFqmr6lFgC81IyF-dVYSrBeoqVLDH5K4r6SNel9D66CgD3jwUfi0xMTGnuZY/s640/Dandim+0812.jpg" width="640" /></a></div> <b>Makodim 0812, <span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</span></b> Minimnya pasokan darah dan meningkatkanya kebutuhan darah di PMI Cabang Lamongan, ternyata mengugah motivasi masyarakat untuk mendonorkan darahnya, termasuk para wartawan yang tergabung dalam organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Lamongan, ikut andil dalam bahkti sosial, dalam rangkaian Hari Pers Nasional (HPN) 2018 PWI Kab Lamongan, pada Senin, 19 Pebruari 2018.<br /><br />Dalam kegiatan donor darah tersebut, nampak dihadiri Dandim 0812 lamongan Letkol Arh Sukma Yudha Wibawa, para Danramil, Babinsa, anggota Polres Lamongan, anggota Persit KCK cabang XXVII, dan sejumlah masyarakat.<br /><br />Disela kegiatan tersebut, Dandim 0812Lamongan Letkol Arh. Sukma Yudha Wibawa menyampaikan bahwa kegiatan Bhakti Sosial Donor Danar dalam rangka Hari Pers Nasional tahun 2018 brsama PWI Kab Lamongan. <br /><br />“Ini adalah wujud perhatian dan kepedulian TNI AD kepada rakyat dalam hal kemanusiaan. Disamping itu juga membantu PMI Kabupaten Lamongan guna menyediakan stok darah bagi mereka yang membutuhkan transfusi darah,” papar Dandim<br /><br />Lebih lanjut Dandim mengatakan bahwa kegiatan-kegiatan bhakti sosial seperti ini merupakan komitmen TNI AD untuk membantu masyarakat yang membutuhkan pertolongan, dan juga sebagai media perekat antara TNI dan Rakyat sehingga mampu menjadikan kemanunggalan yang solid dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI.<br /><br />“Semoga setiap tetes darah yang hari ini kita sumbangsihkan kepada masyarakat dapat menjadikan manfaat kebaikan dan juga menjadi contoh dalam menjaga persatuan dan kesatuan melalui kegiatan kemanusiaan,” pungkas Dandim. (Redaksi)<br /><br /><br /><br /><b>Sumber : pendim 0812 Lamongan</b>

Pemerintahan Regional Wujud Bhakti Sosial TNI, Donor Darah dalam rangka HPN 2018. PWI Kab Lamongan

Makodim 0812, berita korupsi .co - Minimnya pasokan darah dan meningkatkanya kebutuhan darah di PMI Cabang Lamongan, ternyata mengugah mo...

»

Tren Penindakan Kasus Korupsi: Objek Penyalahgunaan APBD Paling Banyak Dikorupsi Oleh Kepala Daerah

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgxXz0qsbfTvSCZ-0Gx9bit2N8216Y7pMLG9H4FZYwqvBq9ah64W_nJe90Im6YVf2C4ajTxNMVHrnZW-BorSBhIOWQxwTKjncIM1Z3dTvsKchxqXPhoOYsunZRvs8N9Jxep6I4Ucf6mvQ0/s1600/ICW%252C%252C%252C.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="960" data-original-width="1280" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgxXz0qsbfTvSCZ-0Gx9bit2N8216Y7pMLG9H4FZYwqvBq9ah64W_nJe90Im6YVf2C4ajTxNMVHrnZW-BorSBhIOWQxwTKjncIM1Z3dTvsKchxqXPhoOYsunZRvs8N9Jxep6I4Ucf6mvQ0/s640/ICW%252C%252C%252C.jpg" width="640" /></a></div> <b>Jakarta, <span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co - </span></b>Kepala daerah rentan melakukan tindak pidana korupsi. Sepanjang tahun 2017, 30 orang kepala daerah yang terdiri dari 1 Gubernur, 24 Bupati/Wakil Bupati dan 5 Walikota/Wakil Walikota telah menjadi tersangka kasus korupsi. Mereka terlibat dalam 29 korupsi dengan kerugian negara Rp 231 miliar dan nilai suap Rp 41 miliar. Korupsi kepala daerah ini terutama terkait dengan penyalahgunaan APBD, perizinan, infrastruktur, pengadaan barang dan jasa, promosi dan mutasi pejabat daerah, pengelolaan aset daerah dan lainnya. Dari semua kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah tersebut 11 kasus ditangani oleh KPK, 9 kasus oleh Kejaksaan dan 8 kasus oleh Kepolisian. <br /><br />Demikian temuan utama pemantauan penanganan kasus korupsi sepanjang tahun 2017 yang ditangani oleh APH (KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian). <br /><br />Sepanjang tahun 2017, terdapat 576 kasus korupsi yang ditangani dengan kerugian negara mencapai Rp 6,5 triliun dan suap Rp 211 miliar. Jumlah tersangka mencapai 1.298 orang. Dibanding dengan tahun 2016, penanganan kasus korupsi tahun 2017 mengalami peningkatan signifikan terutama dalam aspek kerugian negara. Pada tahun 2016, kerugian negara dalam 482 kasus korupsi mencapai Rp 1,5 triliun dan naik menjadi Rp 6,5 triliun pada tahun 2017 ini. Hal ini disebabkan karena adanya kasus dengan kerugian negara yang besar yang ditangani oleh KPK (Kasus KTP elektronik), Kepolisian (Kasus TPPI) dan Kejaksaan.<br /><br />Tidak hanya dalam dalam aspek kerugian negara dalam aspek tersangka juga mengalami peningkatan signifikan. Tahun 2016, terdapat 1.101 tersangka kasus korupsi dan naik menjadi 1.298 tersangka kasus korupsi. Kepala daerah yang menjadi tersangka kasus korupsi juga ikut andil berkontribusi terhadap peningkatan jumlah tersangka. Tahun sebelumnya kepala daerah yang menjadi tersangka korupsi sebanyak 21 orang. Tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi sebanyak 30 orang.<br /><br />Selain itu, modus korupsi paling banyak digunakan dalam kasus korupsi tahun 2017 adalah Penyalahgunaan anggaran yang mencapai 154 kasus dengan kerugian negara mencapai Rp 1,2 triliun. Selanjutnya diikuti oleh penggelembungan harga (mark up) dan pungutan liar dengan masing-masing sebanyak 77 kasus dan 71 kasus. Sementara, modus terkait dengan suap dan gratifikasi sebanyak 44 kasus dengan total nilai suap mencapai Rp 211 kasus. <br /><br />Sementara itu berdasarkan sektor, anggaran desa merupakan sektor paling banyak korupsi dengan total 98 kasus dengan kerugian negara RP 39,3 miliar. Selanjutnya, sektor pemerintahan dan penndidikan menempati sektor kedua dan ketiga terbanyak dengan jumlah kasus dan kerugian negara berturut-turut adalah sebesar 55 dan 53 kasus serta kerugian negara Rp 255 miliar dan Rp 81,8 miliar. <br /><br />Lembaga terbanyak tempat terjadi korupsi adalah pemerintah kabupaten dengan kasus sebanyak 222 dengan kerugian negara Rp 1,17 triliun. Tempat kedua adalah pemerintah desa sebanyak 106 kasus denga kerugian negara Rp 33,6 miliar. Dan ketiga adalah pemerintah kota dengan jumlah kasus 45 dengan kerugian negara Rp 159 miliar.<br /><br />Provinsi paling banyak kasus korupsi pada tahun 2017 adalah Jawa timur dengan 68 kasus dengan kerugian negara mencapa Rp 90,2 miliar. Jabar dan Sumatera Utara menempati Sumatera utama menempati urutan kedua dengan jumlah kasus berturut-turut adalah 42 dan 40 kasus. Meski Jatim menempati urutan pertama dalam jumlah kasus, dan Jabar dari aspek kerugian negara provinsi kalah dibandingkan dengan provinsi Sumut dan Jabar yang memiliki kerugian negara mencapai Rp 647 miliar dan 286 miliar. Namun demikian, kasus yang terjadi pada tingkat nasional memiliki magnitude kerugian negara yang besar meski kasusnya sedikit yakni mencapai Rp 3,3 triliun.<br /><br />Banyaknya kasus korupsi kepala daerah yayang terkait dengan penyalahgunaan APBD diduga terkait dengan kontestasi pemilu serentak yang akan dihelat pada tahun 2018. Salah satu kasusnya adalah yang melibatkan Wali Kota Mojokerto, Masud Yunus. Ia diduga menerima suap untuk mengalihkan anggaran dari hibah Politeknik Elektronik Negeri Surabaya (PENS) menjadi program penataan lingkungan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Mojokerto tahun 2017.<br /><br />Selain itu, objek korupsi terkait perizinan pun menjadi terbanyak kedua setelah penyalahgunaan APBD yaitu, enam kasus. Salah satu kasusnya adalah yang melibatkan Bupati Kutai Kertanegara, Rita Widyasari. Ia diduga menerima suap terkait dengan pemberian izin perkebunan kelapa sawit.<br /><br />Modus korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah beragam, paling banyak adalah suap menyuap. Ada sekitar 11 kasus korupsi yang bermodus suap menyuap. Selain itu ditemukan juga modus penyalahgunaan anggaran sekitar 9 kasus. <br /><br />Hal tersebut perlu diantisipasi mengingat Pilkada serentak tahun 2018 akan dilangsungkan. Dari 29 daerah tempat terjadinya korupsi 12 diantaranya akan menyelenggarakan Pilkada. Dari 12 daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada 5 kepala daerah yang telah ditetapkan tersangka berencana akan mencalonkan kembali sebagai kepala daerah. <br /><br />Dengan maraknya modus suap yang dilakukan oleh kepala daerah, ICW menduga hal tersebut dilakukan untuk biaya kampanye yang memakan dana sangat besar. Selain itu kurangnya transparansi anggaran dan lemahnya partisipasi masyarakat menjadikan dana-dana strategis dengan mudah dialihkan untuk kepentingan pemenangan salah satu pasangan calon.<br /><br /><span style="font-size: large;"><b>Rekomendasi</b></span><br /><br />Dari hasil pantauan yang dilakukan, terdapat beberapa rekomendasi yang hendak ICW sampaikan antara lain: 1. Perlu adanya transparansi dan pelibatan masyarakat dalam memantau APBD. Hal ini penting untuk meminimalisir potensi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh kepala daerah terutama menjelang tahun politik. Dan Kedua, Kepala daerah yang akan mencalonkan kembali perlu untuk menekan biaya kampanye agar meminimalisir konflik kepentingan dengan menerima uang dari beberapa pihak yang memiliki kepentingan. (Redaksi)<br /> <br /><b> </b><br /> <b>Sumber : Indonesia Corruption Watch </b>

Regional Tren Penindakan Kasus Korupsi: Objek Penyalahgunaan APBD Paling Banyak Dikorupsi Oleh Kepala Daerah

Jakarta, berita korupsi .co - Kepala daerah rentan melakukan tindak pidana korupsi. Sepanjang tahun 2017, 30 orang kepala daerah yang terd...

»

PH Terdakwa Sebut Kepala Sekolah Dan Ketua Komite Ikut Bertanggug Jawab

<i><span style="font-size: large;"><b>#Terkait kasus OTT Pungutan Liar sebesar Rp 600 ribu per orang tua calon Siswa/i SMPN 2 Tulungagun Tahun Ajaran 2017/2018#</b></span></i><br /> <span style="font-size: small;"></span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhGJpWag7MlFzhC30-YJzEFJnG5Ikr_k-PQ-PfoNN0GRfwIlWlcIXccBCiETkxIgpjKZ-2nke5qoHz_J471kn-TZLX8W8wVsOBtpSqqnnWOWCf4XtE9qmgwD5_rWawrvYV0YrzrEsbMOHY/s1600/OTT+Tulungagung.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhGJpWag7MlFzhC30-YJzEFJnG5Ikr_k-PQ-PfoNN0GRfwIlWlcIXccBCiETkxIgpjKZ-2nke5qoHz_J471kn-TZLX8W8wVsOBtpSqqnnWOWCf4XtE9qmgwD5_rWawrvYV0YrzrEsbMOHY/s640/OTT+Tulungagung.jpg" width="640" /></a></span></div> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Sejak lengsernya Presiden Soeharto (alm) pada tahun 1998 lalu, sejak itu pulah Pemerintah bertekad untuk memberantas praktek-praktek Korupsi di negeri ini dengan membuat UU Korupsi dan membentuk lembaga penegak hukum, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).<br /><br />Tidak hanya itu. Pada Nopember 2016, Presiden Jokowi mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 tentang satuan tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saberpungli).<br /><br />Disatu sisi, pemerintah pertekad untuk “membersihakan” pejabat-pejabat “nakal” yang melakukan KKN (Kolusi Korupsi dan Nepotisme). Disisi lain, praktek-praktek KKN tersebut “masih bertumbuh diakar bawah”, yakni di dunia pendidikan sejak TK (Taman Kanak-kanak) hingga perguruan tinggi, yang sudah berlangsung sejak puluhan tahun silam dan bukan rahasia lagi, diantaranya pembelian formulir pendaftaran baru sebanyak 2 hingga 3 lembar ditambah 1 Sto Map yang harganya mencapai ratusan ribu rupiah tergantung dari status dan fasilitas sekolah.<br /><br />Kemudian uang sumbangan gedung dan sumbangan program pendidikan (SPP), yang jumlahnya mencapai ratusan hingga jutaan rupiah, juga tergantung dari elit tidaknya sekolah tersebut.<br /><br />Biaya jalan-jalan keluar kota dengan istilah  KTS (Kegiatan Tengah Semester) yang nilainya ratusan ribu hingga jutaan rupiah, tergantung kota tujuan serta biaya-biaya lainnya yang semuanya tanpa ada laporan pertanggung jawaban (LPJ) dari pihak sekolah ke setiap orang tua siswa.<br /><br />Ironisnya, orang tua siswa/i tak ubahnya seperti “hewan kurba”, yang mau tak mau, suka tak suka harus mengikutinya aturan yang dibuat oleh pihak sekolah bila anaknya hendak bersekolah. Lalu bagaimana dengan UU Korupsi dan Perpres dengan kasus-kasus seperti ini ? Sampai kapan kasus KKN bisa diberantas dari negeri ini ?<br /><br />Seperti kasus Korupsi Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Polres Tulungagung terhadap 2 guru SMPN 2 Tulungagung dengan barang bukti berupa uang sebesar Rp 35.500.000 pada tanggal 16 Juni 2017 lalu, yang saat ini diadili di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya.<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjt-xnnczcDTQi74iLk77M9DbC6Z3Dvh-0YXLvBd8kFB7kvJeujBT65yTo7Gh8tgTuOJtjs4qkpCks57U8xH0SMbfzR2pdkFSP2vtFP42kVYS-njtxU4b3S7y_wM4Aj1_sEXjLqj9PyP-c/s1600/OTT+Tulungagung....jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjt-xnnczcDTQi74iLk77M9DbC6Z3Dvh-0YXLvBd8kFB7kvJeujBT65yTo7Gh8tgTuOJtjs4qkpCks57U8xH0SMbfzR2pdkFSP2vtFP42kVYS-njtxU4b3S7y_wM4Aj1_sEXjLqj9PyP-c/s640/OTT+Tulungagung....jpg" width="640" /></a></div> <b><span style="font-size: large;">K</span></b>edua guru SMPN 2 Tulungagung yang terjaring OTT itu, adalah Rudy Bastomi (44) selaku Waka (Wakil Kepala) Kesiswaan SMPN 2 Tulungagung sekaligus Ketua Panitia PPDB tahun ajaran 2017/2018, dan Supratiningsih (56) selaku Kepala Sarana dan Prasarana (Sarpras) SMPN 2 Tulungagung merangkap sebagai  panitia PPDB Tahun ajaran 2017/2018.<br /><br />Selain itu, Tim Saber Pungli juga menyita barang bukti lainnya, berupa satu bendel daftar hadir orang tua, satu bendel daftar hadir siswa, satu bendel daftar rekapan peserta uji kompetisi, satu buku PPDB jalur tes uji kompetensi 2017/2018, tujuh berkas siswa yang mendaftar PPDB SMPN 2 Tulungagung, satu bendel amplop kosong berkop SMPN 2 Tulungagung dan satu tas warna hitam.<br /><br />Dari fakta persidangan, uang itu terkumpul dari beberapa orang tua calon siswa/i SMPN 2 Tulungagung yang mendaftar dan sedang mengikuti tes jalur kompotensi yang diadakan oleh panitia PPDB sebesar Rp 600 ribu per orang tua calon siswa. <br /><br />Uang itu akan dipergunakan untuk membeli meja dan bangku untuk 4 kelas tambahan baru. Pemungutan uang dari orang tua calon siswa ini tak ada aturan yang memperbolehkannya.<br /><br />Selain itu, penerimaan siswa/i di SMPN 2 Tulungagung tahun ajaran 2017/2018 juga menyalahi aturan. Sebab jumlah sisawa/i yang harusnya diterima sesuai kuota sebanyak 360 namun faktanya menjadi 406 siswa. Anehnya, yang dilaporkan ke Dinas pendidikan hanya penambahan 1 kelas baru. <br /><br />Penerimaan siswa/i diluar kuota juga pernah terjadi pada tahun ajaran 2016/2017 sebanyak 417 siswa. Ada dugaan, bahwa pemungutan dana “siluman” dari orang tua siswa/i bisa jadi dilakukan, hanya saja tak terungkap.<br /><br />Terjadinya penerimaan siswa/i “siluman” diluar kuota karena adanya rekomndasi dari beberapa pejabat di Kabupaten Tulungagung, diantaranya dari Kepala Dinas Pendidikan Tulungagung sebanyak 32 orang siswa dan sisanya dari Kejaksaan, Polisi dan Tentara.<br /><br />Tidak hanya itu, penarikan uang sebesar Rp 600 ribu per orang tua calon siswa yang dilakukan oleh kedua terdakwa adalah berdasarkan perintah Kepala Sekolah SMPN 2 Tulungagung setelah terlebih dahulu diadakan rapat antara pihak sekolah degan Komite sekolah. <br /><br />Hal itu seperti yang disampaikan oleh Penasehat Hukum (PH) terdakwa Rudy Bastomi dan Supratiningsih, Ma’arif, Darusman dkk dihadapan Majelis Hakim dalam persidangan dengan agenda pembacaan Pledoi (Pembelaan), pada Senin, 19 Pebruari 2018.<br /><br />Pledoi atau pembelaan yang disampaikan Tim PH terdakwa adalah atas tuntutan JPU Anik dari Kejari Tulungagung yang menuntut terdakwa Rudi Bastomi dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 8 bulan dan denda sebesar Rp 5 juta, sedangkan  terdakwa Supratiningsih dituntut pidana penjara selama 1 tahun dan 2 bulan dan denda Rp 5 juta.<br /><br /> Dalam pledoinya, PH terdakwa juga mempertanyakkan pihak Kepolisian dan Kejaksaan yang tidak “menyeret” Kepala Sekolah dan Ketua Komite sebagai pejabat atau atasan dari kedau terdakwa yang turut bertanggung jawab dalam hukum atas terjadinya penarikan uang pungutan liar dari orang tua calon siswa di SMPN 2 Tulungangung.<br /><br />Anenhnya, PH terdakwa justru memohon kepada Majelis Hakim agar ke- 2 terdakwa dibebaskan. Sementara Rudy Bastomi dan Supratiningsih diamankan oleh Polres Pasuruan saat kedua terdakwa menerima sejumlah uang dari orang tua calon siswa. Alasannya, karena ke- 2 terdakwa hanya melaksanakan perintah.<br /><br />“Memohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan terdakwa (Rudy Bastomi dan Supratiningsih) dari tuntan Jaksa Penuntut Umum,” kata PH terdakwa diakhir pledoinya.<br /><br />Usai persidangan, Darusman, salah seorang Tim PH terdakwa kepada wartawan media ini mengatakan, bahwa Kepala sekolah dan Ketua Komite harus ikut bertanggung jawab sebagai “otaknya”. Menurutnya, apa yang dilakukan oleh terdakwa adalah atas perintah Kepala Sekolah berdasarkan rapat dengan Komite.<br /><br />“Kepala Sekolahnya namanya Eko Purnomo, dan Ketua Komitenya Lukman Sukaji. Kedua ini sebagai otaknya harus ikut bertanggungjawab,” ujar Darusman.<br /><br />Darusman menambahkan, pada saat OTT terdakwa tidak ditahan sehingga penarikan uang dari orang tua calon siswa tetap berlangsung. Tidak hanya itu. Siswa berdasarkan rekomdasi dari pejabat, tetap membayar uang tersebut.<br /><br />Bahkan pesan Kepaka Sekolah terhadap terdakwa Rudi Bastomo melalui aplikasi WhatsApp mengatakan, bagi yang tidak membayar agar dipertimbangkan. Artinya, walau nilai Nol hasil tes yang dilakukan oleh Panitia PPDB dijamin masuk apa bila orang tua calon siswa bersediaa membayar.  <br /><br />“Saat terjadi OTT, jumlah uang sebagai barang bukti Rp 36 juta, tapi masih tetap dilanjutkan untuk menarik uag dari orang tua calon siswa itu,” ujar Darusman. <br /><br />Terpisah. Saat wartawan media ini meminta tanggapan JPU Anik terkait Kepala Sekolah dan Ketua Komite mengatakan, akan menunngu pada persindangan yang akan datang.<br /><br />‘Nanti aja, kita akan tanggapi pada persidangan berikutnya,” kata JU. <br /><br />Kasus ini bermula pada tanggal 16 Juni 2017, saat Tim Saber Pungli Polres Tulungagung melakukan OTT (Operasi Tangkap Tangan) terhadap 2 orang guru di SMPN 2 Tulungagung. Saat penangkapan, Tim Saber Pungli mengamankan barang bukti (BB) berupa uang sekitar Rp 35.500.000,  yang terbungkus dalam beberapa amlop berlogo SMPN 2 Tulungagung daftar orang tua calon siswa/i. <br /><br />Selain itu, Tim Saber Pungli juga menyita barang bukti lainnya, berupa satu bendel daftar hadir orang tua, satu bendel daftar hadir siswa, satu bendel daftar rekapan peserta uji kompetensi, satu buku PPDB jalur tes uji kompetensi 2017/2018, tujuh berkas siswa yang mendaftar PPDB SMPN 2 Tulungagung, satu bendel amplop kosong berkop SMPN 2 Tulungagung dan satu tas warna hitam.<br /><br />Dari hasil penyidikan dan fakta persidangan, bahwa uang yang terkumpul dari beberapa orang tua calon sisa/i SMPN 2 Tulungagung yang mendaftar dan sedang mengikuti tes jalur kompetensi yang diadakan oleh panitia PPDB, untuk dipergunakan membeli meja dan bangku di 4 kelas tambahan baru. Pemungutan uang dari orang tua calon siswa ini pun tak ada aturan yang memperbolehkannya.<br /><br />Selain itu, penerimaan siswa/i di SMPN 2 Tulungagung tahun ajaran 2017/2018 juga menyalahi aturan. Sebab jumlah sisawa/i yang harusnya diterima sesuai kuota sebanyak 360 namun faktanya menjadi 406 siswa. Anehnya, yang dilaporkan ke Dinas pendidiakan hanya penambahan 1 kelas baru. Penerimaan siswa/i diluar kuota juga pernah terjadi pada tahun ajaran 2016/2017 sebanyak 417 siswa. Ada dugaan, bahwa pemungutan dana “siluman” dari orang tua siswa/i bisa jadi dilakukan, hanya saja tak terungkap.<br /><br />Terjadinya penerimaan siswa/i “siluman” diluar kuota karena adanya rekomondasi dari beberapa pejabat di Kabupaten Tulungagung, diantaranya dari Kepala Dinas Pendidikan Tulungagung sebanyak 32 orang siswa dan sisanya dari Kejaksaan dan pejabat lainnya.<br /><br />Sebab, pada April 2017, petugas Inspektorak Kabupaten Tulungagung melakukan Sidak (Inpfeksi mendadak), namun saat itu petugas Inspektorat tak menemukan adanya “kenakalan” guru.<br /><br />Sebelum terjadi OTT, pada 19 Mei 2017 diadakan rapat antara pihak sekolah dengan Komite sekolah yang dipimpin oleh Eko selaku Kepala Sekolah. Dalam rapat itu dibahas mengenai pemungutan dana dari orang tua calon siswa yang besarnya 600 ribu per siswa (orang tua).<br /><br />Pada tanggal 16 Juni 2017, Kedua guru SMPN 2 Tulungagung yang terjaring OTT terkait “pungutan liar” saat pelaksanaan ujian kompetensi bagi calon siswa/i SMPN 2 Tulungagung. Pada saat tes uji  kompetensi bagi calon siswa/i  juga didampingi orang tua masing-masing dan diadakan di ruang Ketua PPDB Rudy Bastomi yang satu ruangan dengan tim penguji, yang juga guru di SMPN 2 Tulungagung. <br /><br />Setiap orang tua calon siswa/i menyerahkan amplop berisi uang kepada Rudy Bastomi dan ada juga yang langsung melalui Eko, Kepala Sekolah lalu dikumpulkan ke Rudy Bastomi, yang nantinya setelah terkumpul seluruhnya, uang tersebut akan diserahkan ke Kepala Sekolah.  <br /><br />Orang tua calon siswa/i yang menyerahkan sejumlah uang, sudah dipastikan akan diterima sekalipun gagal dalam tes kompetensi.  (Redaksi)

News Tipikor PH Terdakwa Sebut Kepala Sekolah Dan Ketua Komite Ikut Bertanggug Jawab

#Terkait kasus OTT Pungutan Liar sebesar Rp 600 ribu per orang tua calon Siswa/i SMPN 2 Tulungagun Tahun Ajaran 2017/2018# berita kor...

»