Mantan Ketua Komis B DPRD Jatim Divonis 7 Thn Penjara Dan Hak Politiknya Dicabut

<i><b><span style="font-size: large;">#Terkait Kasus Korupsi Suap ke Komis B dari Kepala Dinas yang terjaring OTT oleh KPK pada Juni 2017 lalu</span></b></i><br /> <span style="font-size: small;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiEGnwW8ragVuNUZ0Ry4bZr6XHadvypZvU_GtK0RSSTFwkUZzl4XmcKJ3udNGtOORIkEiN2RZ7Y-_PuM_YeTp6JVBT3r6r0YJvFiK_pqiqecZPTthzwDaDJGSUMM8Cy5acu4boUHJhJisc/s1600/DPRD+Jatim.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="550" data-original-width="550" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiEGnwW8ragVuNUZ0Ry4bZr6XHadvypZvU_GtK0RSSTFwkUZzl4XmcKJ3udNGtOORIkEiN2RZ7Y-_PuM_YeTp6JVBT3r6r0YJvFiK_pqiqecZPTthzwDaDJGSUMM8Cy5acu4boUHJhJisc/s640/DPRD+Jatim.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto atas dari kiri, terdakwa M. Basuki, Santoso dan Rahman Agung. Foto bawa JPU KP (kiri) dan Tim PH terdakwa</td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><br /></td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Mohammat Basuki, nama ini tak asing lagi di masyarakat Khususnya Kota Surabaya, selain pernah menjabat Ketua DPRD Surabaya di tahun 2000 an, lalu di tahun 2014 terpilih menjadi anggota DPRD Jawa Timur dan menjabat sebagai Ketua Komis B.<br /><br />Namun nasibnya tragis, sebab Dua kali menduduki jabatan di DPRD, Dua kali pula masuk penjara dengan kasus yang sama, yakni Tindak Pidan Korupsi. <br /><br />Kasus pertama yang menghantar Basuki ke penajra adalah kasus Korupsi Dana Kesehatan dan Biaya Operasional pada 2003 lalu sebesar Rp 2,7 milliyar, terkait terbitnya Surat Keputusan (SK) Nomor 3 Tahun 2002 serta 2 SK lain, yaitu SK Nomor 5 Tahun 2002 tentang tunjangan kesehatan dan SK Nomor 9 tentang biaya operasional. Dalam kasus ini, Basuki ditemani Ali Burhan selaku wakil Ketua DPRD Surabaya.<br /><br />Pada tanggal 19 Juli 2003 lalu, M. Basuki dan Ali Burhan dinyatakan terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya di Jalan Arjuna No 16 – 18 Surabaya. Keduanya pun dijatuhi hukuman pidana penjara masing-masing 1 tahun dan 6 bulan. Serta pidana tabahan berupa pengembalian uang kerugian negra sebesar Rp 200 juta.<br /></span><span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;">pada tanggal 19 Juli 2003 lalu, Basuki </span>divonis pidana penjara 1 tahun dan 6 bulan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya di Jalan Raya Arjuna Surabaya, serta pidana tabahan berupa pengembalian uang pengganti kurungan negra sebesar Rp 200 juta, </span><br /> <span style="font-size: small;"></span><br /> <span style="font-size: small;"><br />Pada Oktober 2003, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Jalan Sumatra Surabaya, memberikan “bonus” hukuman menjadi 1 tahun penjara bagi Basuki. Setelah menjalani hukuman sebagai terpidana kasus Korupsi di Lapas (Lembaga Pemasyarakatan), Basuki pun meninggalkan Lapas pada tahun 2004.<br /><br />Pengalamannya sebagai anggota penghuni Lapas, tak membuat Basuki jera. Buktinya, setelah bebas dari Hotel Prodeo, mantan narapidana kasus Korupsi itu terpilih kembali menjadi anggota DPRD Jatim periode 2014 – 2019 dengan menduduki jabatan sebagai Ketua Komisi B. <br /><br />Disaat menduduki jabatan terhormat di DPRD Jatim, Basuki mungkin lupa kalau dirinya pernah menjadi penghuni Lapas karena menikmati uang rakyat yang tidak semestinya. Dia pun kembali melakukan Korupsi dengan cara yang lebih halus namun tetap jahat. </span><br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiOPCIcGfh-nH8kQmABtx_wtXGGiS9PGEY4ORyh2qOJK3F5zzjOEXIWJFjeUUTub8SsudW0s0NXGwNoI6kC5oCfopT-HCQyQ9fWdDI_BJ8CT-T-UlC4VKcumGd0lr_glcb5_cXKEhmP-yg/s1600/Basuki.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiOPCIcGfh-nH8kQmABtx_wtXGGiS9PGEY4ORyh2qOJK3F5zzjOEXIWJFjeUUTub8SsudW0s0NXGwNoI6kC5oCfopT-HCQyQ9fWdDI_BJ8CT-T-UlC4VKcumGd0lr_glcb5_cXKEhmP-yg/s640/Basuki.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Basuku, Santoso adn Rahman Agung saat sidang tuntutan</td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><br /></td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: small;">Sebab KPK maupun para penggiat anti Korupsi mengatakan, bahwa perbuatan Korupsi adalah suatu kejahatan yang luar biasa, yang tidak meninggalkan bekas namun dapat merusak tatanan perekoniman bangsa dan negara.<br /><br />Kasus kedua lebih tragis. M. Basuki, yang menjabat sebagai Ketua Komisi B DPRD Jatim, dijebloskan ke penjara oleh KPK pada Juni tahun 2017, setelah terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) karena menerima uang suap sebesar Rp 500 juta dari beberapa Kepala Dinas,  diantaranya dari Bambang Heriyanto selaku Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jawa Timur dan Rohayati yang baru dilantik akhir Desember 2017 sebagai Plt. Kepala Dinas Peternakan Jatim.<br /><br />Dalam kasus Korupsi Suap Operasi Tangkap Tangan kali ini, Basuki juga ditemani 6 orang masuk penjara, diantara Mohammat Ka’bil Mubarok  mantan Wakil Ketua Komis B, Santoso dan Rahman Agung, keduanya sebagai Staf di Komisi B DPRD Jatim sekaligus mewakili Basuki menerima uang “haram” dari beberapa Kepala Dinas sebagai mitra kerja Komisi B, agar “mengotak-atik” anggaran dan konerja para Kepala Dinas yang dilantik Gubernur Jatim ini. <br /><br />Selain itu, Basuki juga ditemani Bambang Heriyanto (Kadis Pertanian) bersama ajudannya Anang Basuki Rahmat, serta  Rohayati (Kepala dari Dinas ). Ketiganya sudah terlebih dahulu “dikirim” ke Lapas setelah divonis pidana penjara selaku pemberi uang “haram”, agar kenerja dan anggaran yang dipergunakannya bersumber dari APBD tidak “otak-atik” para Dewan yang terhormat ini. <br /><br />Sebagai imbalan atas perbuatannya, Mohammat Basuki dihukum jauh lebih lama untuk menjadi penghuni Lapas oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.<br /><br />Pada Senin, 29 Januari 2018, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang diketuai Hakim Rochmat, dibantu 2 Hakim Ad Hock yakni Dr. Andriano dan Samhadi membacakan surat putusannya dalam persidangan yang dihadiri JPU Fitroh Rohcahyanto, Wawan W dkk dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sementara terdakwa Basuki, Santoso, Rahman Agung dan Mohammat Ka’bil Mubarok (perkara terpisah) didampingi Penasehat Hukumnya masing-masing diantaranya Indar Priangkasa dkk.<br /><br />Dalam amar putusannya Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa 1 (Satu) Mohammat Basuki, terdakwa 2 Santoso dan terdakwa 3 Rahman Agung terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupis, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 12 huruf a jo pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana jo pasal 64 KUHP. <br /><br />Sebelum dijatuhi hukuman pidana penjara,  Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan Khusus untuk Basuki sudah pernah dihukum, dan sebagai Ketua Komis B seharusnya dapat menghentikan perbuatan yang melnggar hukum. Serta tidak mendukung program pemerintah. Sementara yang meringankan terdakwa Santoso dan Rahman Agung, belum pernah dihukum dan juga sebagai Jastice Collabolator (JC).<br /><br />“Mengadili; Menghukum terdakwa Mohammat Basuki dengan hukuman pidana penajara selama 7 tahun dan denda sebesar Rp 300 juta. Apa bila terdakwa tidak membayar, maka diganti kurungan selama 5 bulan. Serta menghukum terdakwa untuk mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 225 juat. Apa bila terdakwa tidak membayar dalam waktu 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa akan disita oleh Jaksa dan dilelang sebagai pengganti kerugian negara. Apa bila harta benda terdakwa tidak mencukupi, maka diganti dengan penjara selama 1 tahun. Pidana tambahan berupa pencabutan hak jabatan publik (Politik) selama 4 tahun setelah terdakwa selesai menjalani pidana pokok (badan),” ucap Ketua Majelis Hakim.  </span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQ4JXhdskN6JGCdoLkgqsYgJzvChqT9l3uVsr9PjJt1JQz52XUQUl8GeAFwqqIGjaIT-LzdVoq-7CCcFwyXZDjgEL6WLe_X7DNLMbbAD_tB9iXUvacNlcrf3AzHcI9uEBtS89tHZZ8guo/s1600/IMG2017091812355.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="582" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQ4JXhdskN6JGCdoLkgqsYgJzvChqT9l3uVsr9PjJt1JQz52XUQUl8GeAFwqqIGjaIT-LzdVoq-7CCcFwyXZDjgEL6WLe_X7DNLMbbAD_tB9iXUvacNlcrf3AzHcI9uEBtS89tHZZ8guo/s400/IMG2017091812355.jpg" width="322" /></a></div> <span style="font-size: small;">Sementara terdakwa Santoso dan Rahman Agung dipidana penjara masing-masing selama 4 tahun dan denda sebesar Rp 200 juta subsidair 1 bulan kurungan. Serta pidana tambahan berupa membayar kerugian negara sebesar masing-masing sebesar Rp 15 juta subsidair 3 bulan penjara.<br /><br />Pada sidang sebelumnya dalam perkara yang sama dengan terdakwa Mohammat Ka’bil Mubarok, dihukum pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan, denda sebesar Rp 350 juta subsidair 3 bulan kurungan. Selain itu, Majelis Hakim juga menghukum terdakwa dengan mencabut hak jabatan publik (Politi) selama 3 tahun setelah terdakwa selesai menjalani pidana pokok (badan).<br /><br />Hukuman pidana penjara yang dijatuhkan Majelis hakim ini lebih ringan dari tuntutntan JPU KPK sebelumnya. Dalam tuntutan JPU KPK terhadapa Basuki dan Ka’bil Mubarok, masing-masing dengan pidana penjara selama 9 tahun dan denda sebesar Rp 300 juta subsidair 5 bulan kurungan serta membayar uang penganti kerugian negara sejumlah Rp 225 juat atau 2 tahun penajara untuk Basuki, dan Ka’bil Mubarok didenda senilai Rp 650 juta susidair 6 bulan kurungan tanpa uang pengganti. Namnun Keduanya dituntut untuk dihukum pencabutan hak politiknya masing-masing selama 5 tahun.<br /><br />Sementara tuntutan JPU KPK terhadap Rahman Agung dan Santoso, dengan pidana penjara masing-masing selama 4 tahun dan 6 bulan, denda sebesar Rp 200 juta subsider 2 bulan kurangan. Kedua terdakwa ini juga dituntut untuk membayar uang pengganti masing-masing sebesar Rp 15 juta, subside 1 tahun penjara.<br /><br />Usai persidangan, Indra Priangkasa salah satu dari Tim PH terdakwa Basuki mengatakan, bahwa Majelis Hakim dianggap salah menerapkan pasal dalam putusan terhdap kliennya. Menurut mantan PH terdakwa Dahlan Iskan dan mantan Wakil Buapti Ponorogo ini, dalam dakwaan terdakwa didakwa meneriama suap pasal 11, tetapi dalam putusan dinyatakan melanggar pasal 12.<br /><br />“Kami merasa Majelis Hakim salah menerapkan pasal. Karena dalam dakwaan, terdakwa didakwa menerima suapa sebagaiaman dalam pasal 11, tetapi dalam putusan pasal 12 menerima gratifikasi. Makanya kami masih pikir-pikir dulu,” ucap Indra.<br /><span id="goog_1998873767"></span><span id="goog_1998873768"></span></span><br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgC422vBUszlwdkYc1unHiXyooJRGwNeO87f6Rx_hHT8ekt_4q4J8t_-P8ZkZXVW_YjGzQbryjz6eacJ7zWSoOxMl1OWKK4_HUrQrMot2Ovm58Zr-OKmwZR7pqI_ZEN2XLSc4VI8IY5o8k/s1600/Anang+Basuki+Rahmat+dan+Bambang+Heriyanto+%2528Kanan%2529.png" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="350" data-original-width="600" height="373" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgC422vBUszlwdkYc1unHiXyooJRGwNeO87f6Rx_hHT8ekt_4q4J8t_-P8ZkZXVW_YjGzQbryjz6eacJ7zWSoOxMl1OWKK4_HUrQrMot2Ovm58Zr-OKmwZR7pqI_ZEN2XLSc4VI8IY5o8k/s640/Anang+Basuki+Rahmat+dan+Bambang+Heriyanto+%2528Kanan%2529.png" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Anang Basuki Rahmat (kiri) dan Bambang Heriyanto (kanan)</td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><br /></td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: small;"> Sementara JPU Wawan dari KPK ,saat ditanya wartawan media ini terkait tersangka baru dalam kasus pemberian suap dari beberapa Kepala Dinas terhadap terdakwa megatakan, bahwa ada peluang untuk membuka perkara baru. Alasannya, sesuai fakta persidangan dan putusan Majelis Hakim yang menyatakan, bahwa uang yang diterima terdakwa Basuki, juga dibagi-bagikan ke anggota Komisi B lainnya<br /><br />“Berdasarkan fakta-fakta persidanagan dan putusan Majelis Hakim tadi, masih ada peluang bagi KPK untuk penyidikan lanjutan kasus ini, karena disitu kan ada penerimaan oleh anggota Komis B lainnya dan juga ada pemberian dari Dinas yang lain,” kata JPU KPK Wawan.<br /><br />Ada kemungkinan tersangka baru dalam kasus ini terhadap anggota Komisi B dan Dinas lainnya ? tanya wartawan media ini kemudia.<br /><br />Menurut JPU KPK Wawan, bahwa ada peluang untuk membuka penyidikan baru berdasarkan fakta persidangan dan putusan setelah incrah, namun Ia belum bisa memastikan saat ini.<br /><br />“Kalau dari KPK belum bisa mengatakan pasti, tapi membuka ruang, Ia. Berdasarkan fakta persidangan dan putusan setelah inkrah membuka ruang, Ia. Dan itu menjadi dasar kita,” lanjut JPU KPK Wawan.<br /><br />Apakah hanya untuk anggota Dewan atau juga Dinas yang lain ?. JPU KPK Wawan mejelaskan, ada penerimaan oleh anggota Komisi B yang lainnya dan aja juga yang member Dinas lain.<br /><br />“Tadi kan sudah dikatakan, ada penerimaan oleh anggota Komisi B yang lain dan ada juga pemberian oleh Dinas yang lain. Dari 4, baru 2 Dinas yang menjadi terdakwa yaitu Dinas Pertanian dan Dinas Peternakan. Yang belum adalah Dinas Pekebunan dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Dalam dakwaan ada 4 yaitu Dinas Perkebunan dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang belum. Dan dalam persidangan ada lagi dua yaitu Dinas Koperasi dan ada Satu lagi, saya lupa namanya. Walaupun uang itu belum diberikan tapi ada janji dan bukti percakapan. Karena dalam pasal 12 UU Korupsi, tidak hanya memberikan tapi juga janji. Karena ini sudah ketangkap makanya uang itu tidak jadi diberikan,” ujar Wawan kemudian.<br /><br />Kasus ini bermula pada pada sekitar bulan Pebruari 2017, bertempat di Kantor DPRD Jatim, diadakan rapat dengar pendapat (Hearing) antara Bambang Heriyanto selaku Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim dengan komisi B DPRD Jtim. Setelah selesai acara Hearing, Bambang Heriyanto, bertemu dengan  Moh. Ka’bil Mubarok. <br /><br />Dalam pertemuan tersebut, Moh. Ka’bil Mubarok menyampaikan kepada Bambang Heriyanto, mengenai pemberian uang yang bersumber dari iuran Dinas-Dinas yang bermitra dengan komisi B Provinsi Jatim, akan berubah menjadi Triwulan, sehingga pemberiannya dilakukan 3 bulan sekali. <br /><br />Pemberian uang Triwulan kepada komisi B DPRD Jatim tersebut, agar komisi B DPRD Jatim dalam rangka melakukan evaluasi Triwulan, tidak mempersulit Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim, terhadap pelaksanaan anggaran APBD 2017 dan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, sehingga tidak berdampak pada alokasi anggaran Dinas tahun berikutnya.<br /><br />Bambang Heriyanto menyetujui perubahan yang disampaikan oleh Moh. Ka’bil Mubarok dengan nominal sebagaimana yang telah disepakati antara Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim dengan komisi B DPRD Jatim, yaitu 1 tahun anggaran sebesar Rp 600.000.000, sehingga dibagi Triwulan menjadi Rp 150 juta. <br /><br />Pemberian komitmen fee dan triwulan termasuk dari Dinas Peternkana terkait revisi Perda No 3 Thn 2012 tentang ternak sapid an kerbau di Jawa Timur serta dari Dinas-Dinas lainnya yang ada di lingkungan Pemprov Jatim, agar tidak dipersulit oleh Komisi B.<br /><br />Sekitar bulan Maret 2017, Anang Basuki Rahmat selaku ajudan dari Bambang Heriyanto, menerima telepon dari Moh. Ka’bil Mubarok, untuk bertemu di ruas jalan Perumahan Central Park Ketintang Surabaya, kemudian dilakukan pertemuan dan pembicaraan di dalam mobil Fortuner milik Moh. Ka’bil Mubarok, yang membicarakan agar Anang Basuki Rahmat menyampaikan kepada Bambang Heriyanto  untuk segera menyetorkan uang sebesar Rp 150 juta, sebagai komitmen Triwulan pertama pada Moh. Ka’bil Mubarok.<br /><br />Setelah pertemuan tersebut, Anang Basuki Rahmat melaporkan Bambang Heriyanto, mengenai adanya permintaan uang sebesar Rp 150 juta, sebagai komitmen Triwulan pertama. Kemudian, Anang Basuki Rahmat menawarkan bantuan dengan cara meminjamkan uangnya kepada Bambang Heiyanto, dan Bambang Heriyanto pun menyetujuinya. </span><br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhQqoALnz9v2lW8mxQAoVMTbZ4KX0BKS2dkKgnNrd53H8lwPuJ1SQsVFwlBrONm5P58wE9Qcf9VEoHh-mw0Sc3v33dvIgzXK75ZPa9xHARLQQAvfsxYxUrRVJsUCg9UyWRfAXXUl7grkq4/s1600/Rohayati.png" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhQqoALnz9v2lW8mxQAoVMTbZ4KX0BKS2dkKgnNrd53H8lwPuJ1SQsVFwlBrONm5P58wE9Qcf9VEoHh-mw0Sc3v33dvIgzXK75ZPa9xHARLQQAvfsxYxUrRVJsUCg9UyWRfAXXUl7grkq4/s640/Rohayati.png" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Rohayati</td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: small;"> Masih pada bulan yang sama, Anang Basuki Rahmat, menghubungimu Moh. Ka’bil Mubarok melalui telepon menyampaikan bahwa, uang sebesar Rp 150 juta telah siap untuk diserahkan. Kemudian Moh. Ka’bil Mubarok, mengajak Anang Basuki Rahmat untuk bertemu kembali di ruas Jalan Perumahan Central Park Ketintang Surabaya. Setelah disepakati tempat pertemuan, Anang Basuki Rahmat pun langsung menghampiri mobil Fortuner milik Moh. Ka’bil Mubarok, sambil membawa Paper Bag yang berisi uang sebesar Rp 150 juta dan menyerahkannya kepada Moh. Ka’bil Mubarok.<br /><br />Dalam perjalanan pulang, Anang Basuki Rahmat melaporkan kepada Bambang Heriyanto melalui SMS yang berisi, “proposal” sudah diterima oleh komisi B, yang dijawab oleh Bambang Heriyanto “Oh ya terima kasih”. Setelah menerima uang komitmen Triwulan pertama tersebut, Moh. Ka’bil Mubarok membagikan kepada pimpinan, anggota dan staf dari komisi B DPRD Jatim. <br /><br />Sekitar Mei 2017, terjadi pergantian wakil ketua komisi B DPRD Jatim, dari Moh. Ka’bil Mubarok kepada Anis Maslachah.  Sedangkan untuk ketua komisi B, Masih dijabat oleh Muhammad Basuki, sebagaimana keputusan pimpinan DPRD.<br /><br />Masih bulan yang sama, dilakukan hearing kembali antara Bambnag Heriyanto yang diwakili Ahmad Nurfalaki dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim dengan komisi B, untuk membahas kebutuhan pokok menjelang bulan Ramadhan. Sebelum dilakukan hearing, Bambang Heriyanto dipanggil oleh Muhammad Basuki keruangannya, dan menanyakan perihal, komitmen Triwulan 2 sebesar Rp 150 juta, yang belum dipenuhinya, sambil mengatakan “iuran sekarang saya yang pegang, karena Pak Ka’bil pindah ke Komisi E, nanti untuk evaluasi Triwulan ke II ditiadakan”. Dan Bambang Heriyanto menjawab akan mengusahakan secepatnya. <br /><br />Dalam surat dakwaan JPU KPK terungkap pula, bahwa atas permintaan Mochammad Basuki, Bambang Heriyanto mengumpulkan pejabat Eselon III berjumlah 13 orang yang terdiri dari, Kabid dan kepala UPTD. Pada pertemuan tersebut, Bambang Heriyanto menyampaikan, adanya kebutuhan uang sebesar Rp 150 juta, terkait komitmen Triwulan ke II kepada komisi B DPRD Jatim, untuk evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017, dan kemudian hal itu disepakati oleh masing-masing Eslon III, akan mendapat tanggung jawab sebesar Rp 17. 500.000, yang nantinya uang tersebut dikumpulkan melalui Sri Wilujeng, selaku staf keuangan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim.<br /><br />Pada tanggal 2 Juni 2017, Mochammad Basuki melalui telepon, terkait belum adanya kepastian mengenai pemberian komitmen Triwulan ke II, diterima sebelum tanggal 15 Juli 2017. Bambang Heriyanto menyatakan kesiapannya, untuk menyerahkan komitmen perubahan kedua Paling lambat hari Senin, tanggal 5 Juni 2017, yang akan diserahkan Bambang Heriyanto kepada staf Mochammad Basuki di kantor DPRD Provinsi Jatim<br /><br />Beberapa hari kemudian, Bambang Heriyanto memanggil Sri Wilujeng dan menanyakan mengenai pengumpulan uang pemenuhan komitmen Triwulan ke II kepada komisi B. Saat itu, Sri Wilujeng mengatakan, uangnya sudah terkumpul sebesar Rp 150 juta. Dan kemudian, uang tersebut diserahkan Bambang Heriyanto. Setelah menerima uang tersebut, Bambang Heriyanto mendatangi Anang Basuki Rahmat di ruangannya, sambil membawa Paper Bag yang berisi uang sebesar Rp 150 juta, untuk diserahkan kepada Mochammad Basuki sambil mengatakan, disampaikan ke komisi B.<br /><br />Uang sebesar Rp 150 juta diamasukkan ke dalam Paper Bag motif batik, dan Anang Basuki Rahmat  menghubungi Rahmat Agung, staf komisi B DPRD Jatim melalui telepon dan meminta nomor handphone Mochammad Basuki, lalu Rahman Agung,  mengirimkan nomor handphone Mochammad Basuki kepada Anang Basuki Rahmat melalui pesan pendek (SMS).<br /><br />Anang Basuki Rahmat kemudian menghubungi Mochammad Basuki melalui telepon, minta arahan mengenai penyerahan uang Triwulan ke II dari Bambang Heriyanto, dengan istilah “proposal” akan diserahkan langsung kepada Mochammad Basuki, atau melalui Rahman Agung, dan dijawab oleh Mochammad Basuki, agar diserahkan kepada Rahman Agung.<br /><br />Selanjutnya, Anang Basuki Rahmat menghubungi Rahman Agung melalui telepon, Anang Basuki Rahmat akan berangkat menuju kantor DPRD untuk menyerahkan uang Triwulan ke II dengan didampingi oleh supir kantor yaitu, Mulyono.<br /><br />Sesampainya dikantor DPRD Provinsi Jawa Timur, Anang Basuki Rahmat langsung menuju ruang komisi B sambil membawa Paper Bag motif batik yang berisi uang sebesar Rp 150 juta, dan bertemu dengan Santoso yang juga staf komisi B.<br /><br />Kemudian Anang Basuk Rahmat menanyakan kepada Santoso, mengenai keberadaan Rahmat Agung, namun ternyata Rahman Agung tidak berada ditempat, sehingga Anang Basuki Rahmat menyerahkan Paper Bag motif batik yang berisi uang tersebut kepada Santoso, dan mengatakan, untuk “Pak Basuki”. <br /><br />Setelah itu, Anang Basuki Rahmat memberikan uang sebesar Rp 500.000 sebagai tanda pertemanan antara Anang Basuki Rahmat dengan Santoso. Tak lama kemudian, setelah uang tersebut diserahkan Anang Basuki Rahmat kepada Santoso, keduanya pun langsung diringkus Tim KPK untuk diproses hukum. (Redaksi). </span>

News Tipikor Mantan Ketua Komis B DPRD Jatim Divonis 7 Thn Penjara Dan Hak Politiknya Dicabut

#Terkait Kasus Korupsi Suap ke Komis B dari Kepala Dinas yang terjaring OTT oleh KPK pada Juni 2017 lalu Foto atas dari kiri, terdakwa M....

»

Empat Kepala Dinas dan Anggota Komisi B DPDR Jatim Bisa Jadi Tersangka ?

<span style="font-size: large;"><i><b>#Terkait pemberian uang Suap berupa Komitmen Fee dan Triwulan oleh beberapa Kepala Dinas terhadap Ketua Komis B DPRD Jatim Periode 2014 – 2019#</b></i></span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhuArusKzquuaKEkeYzNa1OzF6Coz-cZ0lOzuylnhT8fqscrzWv-O0VRjHS1nsYW8OdgSce-kPa5gj9pB_AFA5suiOLcCTM8Y9Gi5xvc4QG7Nlbmpcc_t3cfE8QtU4PZDYFojb9E2FRu24/s1600/IMG20171229111111.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhuArusKzquuaKEkeYzNa1OzF6Coz-cZ0lOzuylnhT8fqscrzWv-O0VRjHS1nsYW8OdgSce-kPa5gj9pB_AFA5suiOLcCTM8Y9Gi5xvc4QG7Nlbmpcc_t3cfE8QtU4PZDYFojb9E2FRu24/s640/IMG20171229111111.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Kasus perkara Korupsi suap terhadap Ketua Komisi B DPRD Jatim periode 2014 – 2019 M. Basuki, dan Wakil Ketua Komis B DPRD Jatim M. Ka’bil Mubarok oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Pemerintah Provinsi - Jawa Timur (Pemprov Jatim) Bambang Heriyanto, serta Plt. Kepala Dinas Peternakan Jatim Rohayati, akan “menyeret” tersangka baru. <br /> <br /> Hal itu dikatakan JPU KPK Wawan kepada wartawan media ini seusai persidangan dengan agenda pembacaan Vonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, terhadap 4 terdakwa yakni M. Basuki, Santoso, Rahman Agung dan M. Ka’bil Mubarok, pada Senin, 29 Januari 2018.<br /> <br /> JPU Wawan dari KPK, menjawab pertanyaan wartawan media ini terkait tersangka baru dalam kasus pemberian suap dari beberapa Kepala Dinas terhadap terdakwa Basuki dan Ka’bil Mubarok megatakan, bahwa ada peluang untuk membuka perkara baru. Alasannya, sesuai fakta persidangan dan putusan Majelis Hakim yang menyatakan, bahwa uang yang diterima terdakwa Basuki, juga dibagi-bagikan ke anggota Komis B lainnya.<br /> <br /> “Berdasarkan fakta-fakta persidanagan dan putusan Majelis Hakim tadi, masih ada peluang bagi KPK untuk penyidikan lanjutan kasus ini, karena disitu kan ada penerimaan oleh anggota Komis B lainnya dan juga ada pemberian dari Dinas yang lain,” kata JPU KPK Wawan.<br /> <br /> Ada kemungkinan tersangka baru dalam kasus ini terhadap anggota Komisi B dan Dinas lainnya ? tanya wartawan media ini kemudia.<br /> <br /> Menurut JPU KPK Wawan, bahwa ada peluang untuk membuka penyidikan baru berdasarkan fakta persidangan dan putusan Majelis Hakim setelah incrah, namun Ia belum bisa memastikan saat ini.<br /> <br /> “Kalau dari KPK belum bisa mengatakan pasti, tapi membuka ruang, Ia. Berdasarkan fakta persidangan dan putusan setelah inkrah membuka ruang, Ia. Dan itu menjadi dasar kita,” lanjut JPU KPK Wawan.<br /> <br /> Apakah hanya untuk anggota Dewan atau juga Dinas yang lain ?. Tanya meida ini lebih lanjut.<br /> <br /> JPU KPK Wawan mejelaskan, ada penerimaan oleh anggota Komisi B yang lainnya dan aja juga yang pemberian dari Dinas lain.<br /> <br /> “Tadi kan sudah dikatakan, ada penerimaan oleh anggota Komisi B yang lain dan ada juga pemberian oleh Dinas yang lain. Dari 4, baru 2 Dinas yang menjadi terdakwa yaitu Dinas Pertanian dan Dinas Peternakan. Yang belum adalah Dinas Pekebunan dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian,” ungkap JPU KPK Wawan. <br /> <br /> “Dalam dakwaan ada 4 yaitu Dinas Perkebunan dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang belum. Dan dalam persidangan ada lagi dua yaitu Dinas Koperasi dan ada Satu lagi, saya lupa namanya. Walaupun uang itu belum diberikan tapi ada janji dan bukti percakapan. Karena dalam pasal 12 UU Korupsi, tidak hanya memberikan tapi juga janji. Karena ini sudah ketangkap makanya uang itu tidak jadi diberikan,” ujar Wawan kemudian.<br /> <br /> Apa yang disampaikan JPU Wawan dari KPK ini memang bisa jadi. Sebab sesuai fakta persidangan terungkap, bahwa uang suap yang diberikan Bambang Heriyanto terhadap Ketua Komisi B DPRD Jatim adalah berupa Komimen Fee sebesar Rp 600 juta per tahun dan uang triwulan, agar kinerja dan anggaran 2017 serta rencana anggaran 2018 tidak dipermasalahkan oleh Komisi B.<br /> <br /> Sementara pemberian uang suap dari Dinas Pertanian sebesar Rp 500 juta pertahun, agar kinerja dan anggaran 2017 serta rencana anggaran 2018 tidak dipermasalahkan, termasuk pembahsan perubahan Perda Nomor 3 tahun 2012 tentang ternak Sapi dan Kerbau betina di Jawa Timur dimuluskan oleh Komisi B.<br /> <br /> Pemberian uang suap berupa Komitmen Fee dan Triwualan terhadap Komisi B DPRD Jatim tidak hanya dari Dinas Pertanian dan Peternakan. Sebab ada 10 Dinas sebagai mitra kerja Komis B DPRD Jatim, diantaranya Dinas Perkebunan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kehutanan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Koperasi dan UMKM serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.<br /> <br /> Dari fakta persidangan, selama tahun anggaran, Komisi B DPRD Jatim diperkirakan akan menerima uang “haram” dari 10 Kepala Dinas sebesar Rp 3 milliar lebih. Uang itu sebagai “penutup mulut” Ketua, Wakil Ketua serta anggota Komis B DPRD Jatim terhadap kinerja dan anggaran 2017 serta rencana anggaran 2018 disetiap Dinas, termasuk pembahasan dan perubahan Perda Nomor 3 tahun 2012 di Dinas Peternakan.<br /> <br /> Pemerian uang “haram” dari setiap Dinas ke Komisi B DPRD Jatim bukan hayan kali ini, melainkan tradisi yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Itulah yang disampaikan oleh Basuki dalam persidangan, dan itu pula yang dilakukannya serta menghantarnya untuk yang kedua kalinya ke penjara.<br /> <br /> Uang “haram” berupa Komitmen Fee dan uang lelalh tujuh sumur, terjadi juga di DPRD Kota Mojokerto hingga menyeret Purnomo selaku Ketua DPRD bersama 2 wakil Ketua DPRD, Fanani dan Faruq serta Kepala Dinas PUPR ke penjara setelah terajring OTT oleh KPK pada Juni tahun lalu. Yang kemudian KPK menetapkan Wali Kota menjadi tersangka yang saat ini masih berada di tahanan KPK di Jakarta. <br /> <br /> Timbul pertanyaan. Apakah uang “haram” berupa Komitmen Fee dan Triwulan hanya berlaku di Komisi B DPRD Jatim dan DPRD Kota Mojokerto ? Atau berlaku juga di Komisi lainnya serta DPRD dan instansi lainnya diseluruh Indonesia namun tak terungkap ?.<br /> <br /> Sebab yang terungkap dalam persidangan dari kasus suap OTT yang dilakukan oleh KPK di Jawa Timur, tak beda dengan yang terja di di Komis B DRPD Jatim dan DPRD Kota Mojokerto, namun nama atau istilahnya berbeda.<br /> <br /> Seperti kasus OTT PT PAL Indonesia (Persero) yang menyeret 2 Direksi dan 1 GM PT PAL (Ketiganya sudah divonis masing-masing 4 tahun penjara) serta 1 dari pihak swasta (Divonis 1 thn penjara) selaku perantara suap. Dalam kasus suap OTT PT PAL ini, ada sitilah cash back dan Dana Komando dari PT PAL ke Mabes TNI AL yang jumlahnya milliaran.<br /> <br /> Kemudian ada istilah uang syukuran dalam kasus suap OTT Bupati Nganjuk terkait promosi jabatan. Dalam kasus ini, KPK menetapakan 5 orang tersangka untuk sementara. Kelima tersangka itu adalah Bisri (Kabag Umum RSUD Nganjuk), Harjanto (Kepala Dinas Lingkunagn Hidup Kab. Nganjuk), Ibnu Hajar (Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Nganjuk) dan Kepalas Sekolah SMPN 3 Nganjuk (Keempatnya sudah berstatus terdakwa), dan Bupati Nganjuk Taufiqurrahman.<br /> <br /> Lalu ada istilah “si hitam” dalam kasus suap OTT di Kota Batu. Dalam kasus ini, KPK menetapkan 3 orang tersangka yakni Filipus Djab (pengusaha sudah divonis 2 tahun penjara), Edy Setiawan (Pejabat Pengadaan) dan Wali Kota Batu Eddy Rumpoko.<br /> <br /> Kemudian ada pula uang pungutan liar (Pungli) dalam kasus OTT terhadap 2 guru SMPN 2 Tulungagung. Pungutan liar ini bukan istilah baru dan tidak hanya terjadi di SMPN 2 Tulungagung. Namun karena bernasib sial, kasus pungli dan siswa titipan para pejabat pun jadi terbongkar setelah Tim Saber Pungli Polres Tulungagung menangkap Wakil Kepala Sekolah bagian kesiswaan yang menjadi Ketua PPDB bersama seoarng anggota PPDB yang menjabat sehari-hari sebagai Kepala Sarana dan Prasarana (Sarpras).<br /> <br /> Selanjutnya, ada istilah uang menutup kasus dalam kasus suap OTT di Kab. Pamekasan, terkait penanganan kasus dugaan penyalahgunaan Dana Desa dan ADD di Desa Dasuk oleh Kejari Pamekasan . Dalam Kasus ini, KPK menetapkan 5 orang tersangka diantaranya Kepala Kejaksaan Negeri Pamkesan Rudi Indra Prasetya (divonis 4 thn penjara), Bupati Pamekasan Achmad Syafi’i (divonis 2,8 tahun penjara), Kepala Inspektorat Kab. Pamekasan Noer Sutjipto, dan Bagian Kepegawaian Dinas Inspektorat serta Kepala Desa Dasuk dan masing-masing  divonis diatas 1 thn lebih.<br /> <br /> Sementara dalam kasus Korupsi suap OTT Ketua dan Wakil Ketua Komis B DPRD Jatim yang terjadi pada Juni tahun lalu, KPK menetapkan 7 tersangka daintaranya M. Basuki, Santoso dan Rahman Agung (1 perkara) serta M. Ka’bil Mubarok (Perkara terpiah), Bambang Heriyanto bersama Anang Basuki Rahmat (1 perkara) lalu Rohayati (perkara terpisah). <br /> <br /> Ke- 7 terdakwa pun dinyatakan terbukti melakukan korupsi suap dan sudah divonis diantaranya Bambang Heriyanto (1 ,8 tahun penjara), Anang Basuki Rahmat (1 tahun penjara), Royati (1 thaun dan 6 bulan), M. Basuki (7 tahun penjara dan pencabutan hak jabatan publik selama 4 tahun), M. Ka’bil Mubarok (6,6 tahun penjara dan pencabutan hak jabatan publik selama 3 tahun), Santoso dan Rahman Agung masing-masing 4 tahun penjara.  (Redaksi)

News Tipikor Empat Kepala Dinas dan Anggota Komisi B DPDR Jatim Bisa Jadi Tersangka ?

#Terkait pemberian uang Suap berupa Komitmen Fee dan Triwulan oleh beberapa Kepala Dinas terhadap Ketua Komis B DPRD Jatim Periode 2014 – 20...

»

Sukseskan Progam Swasembada Pangan Nasional dalam pendampingan pertanian

<span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;"><b><i>#Kegiatan Koramil 09 Mantup saat memberikan contoh dan Motivasi di Wilayah Binaannya#</i></b></span> </span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgk2o5hDitnNAyvZYAaeBUYytWSz6Ja1HdUUY63EuosG8zxIJpHald1TruVrUP-OZYILPuZF7Ox63abXH7LscMyL17jfo1QPkv1lZkWmfjgccSyEXjx5V7LJnXPuO8vzHehKFuBm4-8uUA/s1600/Koramil+09+Mantup.gif" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="475" data-original-width="768" height="395" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgk2o5hDitnNAyvZYAaeBUYytWSz6Ja1HdUUY63EuosG8zxIJpHald1TruVrUP-OZYILPuZF7Ox63abXH7LscMyL17jfo1QPkv1lZkWmfjgccSyEXjx5V7LJnXPuO8vzHehKFuBm4-8uUA/s640/Koramil+09+Mantup.gif" width="640" /></a></span></div> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Kegiatan pendampingan pertanian adalah salah satu tugas dan tanggung jawab yang dilakukan Prajurit TNI Korem 09 Mantup, di Desa Kedungsuko, Kecamatan Mantup.<br /><br />Hal itu seperti yang disampaikan Danramil 09 Mantup Kapten Arm Yusniady, Sabtu, 27 Januari 2018.<br /><br />“Kegiatan pendambingan pertanian ini sudah bagian tugas  dan tanggung jawab kami sebagai Bintara Pembina Desa (Babinsa) yang harus bisa memberikan contoh dan motivasi di setiap ada kegiatan di wilayah binaan, seperti yang di lakukan Babinsa Koramil 09 Mantup Sertu Sunggono, di Desa Kedungsuko, Kec Mantup.  Semangat dan tidak merasa  canggung, serta ragu dalam membantu memotong padi yang mau di panen dengan menggunakan alat manual,” kata Kapten Arm Yusniady <br /><br />Danramil 09 Mantup Kapten Arm Yusniady menjelaskan, bahwa dalam menyukseskan program swasembada pangan nasional, seluruh Babinsa Koramil 09 Mantup, diterjunkan langsung diwilayah binaannya dengan melaksanakan pembinaan dan pendampingan untuk para petani, serta berkoordinasi dengan PPL dalam memberikan penyuluhan pertanian.<br /><br />“Diharapkan dengan kehadiran Babinsa di tengah-tengah para petani, bisa memberikan motivasi dan  semangat, sehingga panen petani akan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya,” ungkapnya.<br /><br />Sementara, Ketua Kelompok Tani (Poktan) Subur Makmur Jasman meyambut baik dan meraa senang atas kegiatan pendambingan pertanian yang diberikan oleh Babinsa Koramil 09 Mantup.<br />“Masyarakat sangat senang dengan adanya Babinsa yang terjun langsung membantu para petani, serta memberikan penyuluhan dan bimbingan dalam bertani,” ucap Jasman<br /><br />Dia berharap, pendampingan dari Babinsa Koramil 09 Mantup tidak hanya disini melainkan untuk berkelanjutan, sehingga kesejahteraan para petani  dapat meningkat.<br /><br /><b>Sumber : Pendim 0812</b><br />

Regional Sukseskan Progam Swasembada Pangan Nasional dalam pendampingan pertanian

#Kegiatan Koramil 09 Mantup saat memberikan contoh dan Motivasi di Wilayah Binaannya# berita korupsi .co – Kegiatan pendampingan pertan...

»

Saksi Dari Kemendikbud RI Ditanya Ketua Majelis : Boleh Tidak Menerima Siswa Karena Rekomdosi Pejabat ?

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <i><span style="font-size: large;"><b>#Sidang Korupsi Pungli yang terjaring OTT oleh Polres Tulungagung terhadap Dua guru SMPN 2 Tulungagung#</b></span></i><span style="font-size: small;"> <br /><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiCNawJ-AjJxnTjYfiEBu-ZM5r54HEmcn7yIY3tlQmMyMH1ULG3FoB_LF3WhY6CxLxIeqRclAnv_3ffidy0z8d48GBKEnyU4KTFJJbJm5f_-HyHS0ZpY7ntALOCiGXklDmArq22nnEh71k/s1600/IMG20180126101927-1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="422" data-original-width="768" height="351" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiCNawJ-AjJxnTjYfiEBu-ZM5r54HEmcn7yIY3tlQmMyMH1ULG3FoB_LF3WhY6CxLxIeqRclAnv_3ffidy0z8d48GBKEnyU4KTFJJbJm5f_-HyHS0ZpY7ntALOCiGXklDmArq22nnEh71k/s640/IMG20180126101927-1.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto. Saksi M. Hartono selaku Kepala Sub Bagian (Kasubag) Hukum Kementerian Pendidikan Kebudayaan RI</td></tr> </tbody></table> </span><br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhMuDm938LrgWiEnG8X8YP66DvX8Wwz2JNf_1SYEdvOtKITSMFVvIXcvMibWzr73jzXelbaTdQM4YrH09EeMD7MatSN8M79DSb_NuAywTFbocnqBDVYKrjyXJ7x67yFMIG6YE6WfGD71Vc/s1600/IMG20180126113231_1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhMuDm938LrgWiEnG8X8YP66DvX8Wwz2JNf_1SYEdvOtKITSMFVvIXcvMibWzr73jzXelbaTdQM4YrH09EeMD7MatSN8M79DSb_NuAywTFbocnqBDVYKrjyXJ7x67yFMIG6YE6WfGD71Vc/s1600/IMG20180126113231_1.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Foto. Saksi Ninik Suparti dan Suharto </b></td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupis</span>.co –</b></span> <i>Kebobrokan</i> dunia pendidikan terkuak dalam sidang kasus Korupsi pungutan liar yang terjaring OTT (Operasi Tangkap Tangan) oleh Polres Tulungagung terhadap Rudy Bastomi, selaku Ketua Panitia PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) Tahun Ajaran (TA)  2017/2018 merangkap sebagai Wakil Kepala Sekolah bagian Kesiswaan SMPN 2 Tulungagung, bersama Supratiningsih anggota panitia PPDB yang juga sebagai Ketua Sapras (Sarana dan Prasarana SMPN 2 Tulungagung) pada tanggal 16 Juni 2017 lalu.<br /> <br /> <i>Kebobrokan-kebobrokan</i> yang tarjadi di dunia pendidikan sejak TK (Taman Kanak-kanak) hingga perguruan tinggi sudah berlangsung sejak puluhan tahun silam dan bukan rahasia lagi, diantaranya  penarikan uang pungutan liar dari orang tua siswa atau calon siswa/i dengan istilah  formulir pendaftaran baru sebanyak 2 hingga 3 lembar ditambah 1 Sto Map dengan harga mencapai ratusan ribu rupiah tergantung dari status dan fasilitas sekolah. <br /> <br /> Penarikan uang pungutan liar dari orang tua siswa atau calon siswa/i oleh pihak sekolah dengan istilah uang sumbangan gedung dan sumbangan program pendidikan (SPP), yang jumlahnya mencapai ratusan hingga jutaan rupiah, juga tergantung dari elit tidaknya sekolah tersebut.<br /> <br /> Biaya jalan-jalan keluar kota dengan istilah  KTS (Kegiatan Tengah Semester) yang nilainya ratusan ribu rupiah hingga jutaan tergantung kota tujuan, serta biaya-biaya lainnya yang semuanya tanpa ada laporan pertanggung jawaban (LPJ) dari pihak sekolah ke setiap orang tua siswa/i.<br /> <br /> Uang sumbangan berarti kerelaan dari si pemberi kepada si penerima. Sementara fakta yang terjadi adalah, pemberian uang oleh orang tua siswa/i atau calon siswa/i yang nilainya ditentukan oleh pihak sekolah sendiri dengan istilah, formulir pendaftaran siswa/i baru, uang sumbangan gedung, SPP, KTS, daftar ulang dan lain sebagainya. <br /> <br /> Hal ini berlaku bagi semua orang tua siswa/i yang menyekolahkan anaknya, tak perduli itu pemulung sampah, petani “lumpur”, buruh pabrik, Jaksa, Polisi dan Hakim serta pejabat-pejabat lainya. Tak mampu membayar pungutan sekolah, bisa jadi tak sekloah. Sistim pendididikan seperti ini yang harusnya ditindak lanjuti dan dirubah oleh pemerintah pusat dengan membuat suatu aturan yang jelas dan pengawasan yang nyata sebagai bentuk revolusi mental.<br /> <br /> Belum lagi maslah siswa/i yang diterima oleh sekolah karena adanya rekomondasi para pejabat. Di sisi lain, saat terjadi kasus seperti di SMPN 2 Tulungagung yang menerima siswa/i melebihi kuota diantaranya karena adanya titipan atau rekomondasi.<br /> <br /> Ironisya, penerimaan siswa/i SMPN 2 Tulungagung yang melebihi kuota, tetap dibebankan ke punggung pihak sekolah, tak ada pihak lain yang terlibat untuk turut bertanggung jawab. <i>Hukum dijalankan, tapi perbuatan pelanggaran hukum sepertinya dipeliahara dan hanya berlaku bagi rakyat kecil</i><br /> <br /> Di sisi lain, pemerintah membuat Undang-undang tantang Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional; <br /> <br /> <i>Pasal 5 ayat (1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Ayat (5), Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.<br /><br />Pasal 6 ayat (1) Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikandasar.<br /><br /><b>Hak dan Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah</b><br />Pasal 10 ayat (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun. Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<br /><br />Pasal 11 ayat (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.</i><br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgK86YnVzACFwjMPTNw1-LlngDZ_Rw6tqutWVJAkk-O7nbjWMJDZMlcWAC1u8XVXRZu_Hz46ISrTB43Y4qgcHLL7bgxWUIMgaw5Emwo3uFoV9dgqL27ZiCFk9ReWbKblqK1_UNqQLeTfnQ/s1600/IMG20180119101527.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgK86YnVzACFwjMPTNw1-LlngDZ_Rw6tqutWVJAkk-O7nbjWMJDZMlcWAC1u8XVXRZu_Hz46ISrTB43Y4qgcHLL7bgxWUIMgaw5Emwo3uFoV9dgqL27ZiCFk9ReWbKblqK1_UNqQLeTfnQ/s640/IMG20180119101527.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudaayaan Kab. Tulungagung (foto depan, kanan) dan Kepala SMPN 2 Tulungagung (foto kiri, depan) saat menjadi saksi pada minggu lalu </b></td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: small;">Undang-undang ini pun sepertinya tak berjalan efektif. Sebab dalam kenyataan, masih banyak anak-anak Indonesia dibawah usia 15 tahun yang tak bisa mengenyam pendidikan karena tak ada biaya orang tuanya untuk menyekolahkan. Berbagai program pemerintah mengenai pendidikan gratis sepertinya tak jelas pengertiannya di masyarakat. <br /><br />Anehnya, pihak sekolah pun melakukan berbagai cara untuk menarik sejumlah dana dari orang tua siswa/i ibarat “tanaman yang selalu siap dipanen kapan saja” untuk mendukung program belajar mengajar. Masalah pendidikan sepertinya tak ada akhirnya.<br /><br />Kasus Dua pahlawan tanpa jasa alias guru di SMPN 2 Tulungagung yang diringkus Tim Saber Pungli Polres Tulungagung pada tanggal 16 Juni 2017 lalu, dengan barang bukti berupa uang sebesar Rp 35.500.000, dari hasil pungutan liar terhadap orang tua calon siswa/i yang mendaftar dan mengikuti jalur tes kompetensi.<br /><br />Selain itu, Tim Saber Pungli juga menyita barang bukti lainnya, berupa 1 bendel daftar hadir orang tua bersama calon siswa/i, 1 bendel daftar rekapan peserta uji kompetensi, 1 buku PPDB jalur tes uji kompetensi, tujuh berkas siswa yang mendaftar PPDB SMPN 2 Tulungagung, 1 bendel amplop kosong berkop SMPN 2 Tulungagung dan 1 tas warna hitam.<br /><br />Uang itu terkumpul dari beberapa orang tua calon sisa/i SMPN 2 Tulungagung yang mendaftar dan sedang mengikuti tes jalur kompetensi yang diadakan oleh panitia PPDB. Uang itu akan dipergunakan untuk membeli meja dan bangku di 4 kelas tambahan baru. Pungutan liar yang dilakukan oleh panitia PPDB terhadap orang tua calon siswa/i tak ada aturan yang memperbolehkannya.<br /><br />Selain melakukan pungutan liar bagi orang tua calon siswa/i, Panita PPDB menerima jumlah siswa/i TA 2017/208 jauh melebihi kuota dari 320 menjadi 406 orang.  <br /><br />Besaran uang yang ditarik dari setiap orang tua calon siswa/i sebesar Rp 600 ribu ditentukan oleh Kepala Sekolah SMPN 2 Tulungagung, dan penerimaan jumlah siswa/i yang melebihi kuota untuk memenuhi 4 tambahan ruang Kelas baru, adalah semuanya hasil keputusan rapat bersama antara pihak Sekolah dan Komte Sekolah. Penerimaan siswa/i yang melebihi kuota juga terjadi pada TA 2016/2017 yakni sebesar 417 orang siswa/i.<br /><br />Uang pungutan liar yang dilakukan oleh pihak sekolah melalui panitia PPDB untuk membeli Meubelair berupa meja dan bangku di 4 ruang kelas tambahan baru, dengan jumlah siswa per kelas maksimal sebanyak 32 orang. <br /><br />Pemesanan Meubelair dengan uang muka (DP) sebesar Rp 5 juta yang dilakukan oleh guru disebuah toko Mebel juga atas perintah Kepala Sekolah sendiri.<br /><br />Anehnya, Kepala Sekolah SMN 2 Tulungagung hanya melaporkan 1 dari 4 tambahan ruang kelas baru yang direncanakannya ke Dinas Pendidikan. Lalu bagaimana sasib siswa/i lainnya yang tidak dilaporkan ke Dinas Pendidikan ? Atau ada persekongkolan antara pihak sekolah dan Dinas namun tak mau berterus terang dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim ?<br /><br />Yang lebih anehnya lagi, sebahagian siswa/i yang diterima oleh panitia PPDB, karena adanya rekomondasi atau titipan dari Kepala Dinas P dan K Kabupaten Tulungangung sebanyak 32 orang, dan sisanya dari Kejaksaan Tulungangung dan pejabat lainnya yang ada di Kabupaten Tulungagung, yang tidak mengikuti aturan yang dibuat oleh Pemerintah melainkan karena jabatannya, seperti yang terungkap dalm persidangan, pada Jumat, 19 Januari 2018.<br /><br />Atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim dalam persidangan, terkait boleh tidaknya sekolah menerima siswa titipan atau karena rekomondasi dari pejabat, tak dapat dijelaskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  (Kemendikbud) RI melalui Kepala Sub Bagian (Kasubag) Hukum, M. Hartono, pada Jumat, 26 Januari 2018.<br /><br />Pada Jumat, 26 Januari 2018, Sidang perkara kasus Korupsi dengan terdakwa Rudy Bastomi dan Supratiningsih, kembali digelar dengan 2 session dalam agenda yang sama yakni mendengarkan keterangan 3 orang saksi yang dihadirkan JPU Anik.  <br /><br />Ketiga saksi tersebut adalah M. Hartono selaku Kepala Sub Bagian (Kasubag) Hukum Kementerian Pendidikan Kebudayaan RI, dan 2 saksi selaku guru dari SMPN 2 Tulungagung yaitu, Suharto dan Ninik Suparti. <br /><br />Dalam persidangan, anggota Majelis Hakim M. Mahin menanyakkan pejabat Kementerian RI ini terkait perbedaan antara uang pungutan dan sumbangan. Menurut M. Hartono, bahwa sumbangan adalah pemberian dengan keiklasan dari si pemberi, sementara pungutan menurutnya adalah yang ditentukan oleh pihak sekolah.<br /><br />“Kalau sumbangan, itu merupakan pemberian tanpa melibatkan sekolah, sementara kalau yang ditentukan oleh Sekolah itu adalah pungutan,” kata Kasubag Kemendikbud RI, M. Hartono<br /><br />Selain itu, Kabag Hukum Kemendikbud ini menjelaskan, bahwa sekolah tidak boleh melakukan pungutan. Penarikan uang harus ada proposal dari pihak sekolah maupun Komite Sekolah, dan itu boleh kesiapa saja.<br /><br />Ketua Majelis Hakim Rochmat pun curhat atas pengalamannya menyekolahkan anaknya yang dimintai uang sumbangan gedung sebesar Rp Rp 5 juta. Walau Hakim Rochmat tahu bahwa itu salah karena tidak ada aturannya, namun tetap dituruti. Hakim Rochmat pun menanyakkan, apakah itu sumbangan atau pungutan. Namun menurut pejabat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini, bahwa itu adalah pungutan.<br /><br />“Kalau itu pungutan,” jawabnya.<br /><br />Ketua Majelis Hakim Rochmat dan anggota Majelis M. Mahin, sepertinya tak puas atas penjelasan pejabat Kementerian Kemendikbud yang dihadirkan JPU Kejari Tulungagung ini. M. Hartono pun dicerca dengan beberapa pertanyaan oleh Majelis Hakim, diantaranya kewenagan Komite Sekolah untuk menarik dana dari orang tua siswa/i, pertaggung jawaban Komite sekolah.<br /><br />Pada hal sebelum sidang dimulai, JPU Anik sudah terlebih dahulu memberikan arahan kepada pejabat pusat ini tentang apa saja kira-kira yang akan dipertanyakkan. Bahkan JPU Anik mengatakan diperbolehkan untuk membuka buku dan itu sudah biasa. <br /><br />Dari pengamatan wartawan media ini, beberapa orang ahli yang di hadirkan JPU maupun Penasehat Hukum terdakwa, tak kesulitan memang menjawab pertanyaan. Yang sering membuat keringat dingin seorang ahli  dalam persidangan adalah saat Majelis Hakim mengajukan pertanyaan.<br /><br />Terkait kewenangan untuk penarikan uang dari orang tua siswa atau calon siswa/i mapun dari pihak lain yang dilakukan oleh Komite Sekolah, M. Hartono menjelasakan kepada Majelis Hakim, bahwa Komite sekolah berhak menarik dana untuk kebutuhan sekolah tanpa harus diketahui oleh pihak sekolah. Selain itu, Kasubag Hukum di Kementerian Pendidikan ini mengatakan, bahwa Komite Sekolah bertanggung jawab kepada masyarakat, tapi Ia mengakui bahwa adanya Komite Sekolah berdasarkan rekomdasi dari Kepala Sekolah.<br /><br />Namun keterangan yang dijelaskan pejabat Jakarta ini, sepertinya tak membuat para Hakim yang sudah berpengalaman dalam menyidangkan perkara Korupsi puas. Sebab, M. Hartono menjelaskan, bahwa pembentukan Komite Sekolah berdasarkan Rekomondasi dari Kepala Sekolah. Di sisi lain M. Hartono mengatakan bahwa Komite Sekolah bertanggung jawab kepada masyarakat.<br /><br />Selain itu, bagaimana mungkin Komite Sekolah yang berfungsi sebagai mewakili orang tua siswa/i yang dibentuk berdasarkan rekomdasi Kepala Sekolah, namun bertanggung jawab kepada masyarakat ? Bagaimana mungkin Komite Sekolah mengetahui tentang kekurangan yang ada di sekolah, kalau pihak sekolah tidak memberitahukannya ?<br /><br />Sementara kasus yang menjerat Dua guru SMPN 2 Tulungagung yang juga sebagai panitia PPDB ini, ditangkap Tim Saber Pungli Polres Tulungagung karena menarik uang pungutan sebesar Rp 600 ribu per orang tua calon siswa, yang ditentukan oleh Kepala Sekolah. Adanya pungutan liar itu juga atas hasil rapat bersama pihak sekolah dan Komite Sekolah yang harusnya turut bertanggung jawab dihadapan Majelis Hakim.<br /><br />“Saudara kan pejabat di Kementerian sana, pelajari aturan itu,” perintah Ketua Majelis Hakim kemudian. <br /><br />Fakta lain yang terungkap dalam persidangan yaitu, saat mendengarkan keterangan saksi Suharto dan Ninik Suparti selaku guru di SMPN 2 Tulungangung. Dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim, saksi Nini dan Suhartolah yang memesan meubelair ke salah satu toko mebel di Tulungagung atas perintah Kepala Sekolah. Namun kemudian, meja dan bangku yang dibeli dengan menggunkan uang pungutan itu belum dibayar lunas kecuali hanya uang muka (DP) sebesar Rp 5 juta, kasus penarikan uang pungutan inipun membuat kaget pihak sekolah SMPN 2 tulungagung dan Komite Sekolah setelah terjati OTT.<br /><br />Kepada Majelis Hakim, Ninik menjelaskan, bahwa kemudian biaya pembelian meja dan bangku telah dilunasi oleh Dinas Pendidikan. Hal itu diketahuinya setelah pihak toko mebel mengembalikan uang muka yang dibayarkannya.<br /> </span><br /> <span style="font-size: small;">“Saya memesan ke toko mebel dengan membayar uang muka sebesar Rp 5 juta. Yang di Ia kan oleh saksi Suharto<br /><br />Lalu dari mana anggaran Dinas Pendidikan unatuk pengadaan meubelair di SMPN 2 Tulungagung ? Bagaimana proses pengajuan APBD Perubahan untuk anggaran pengadaan meubelair yang secara tiba-tiba setelah terjadi OTT ? Menagapa Dinas secepat kilat dapat mengajukan anggaran APBD Perubahan ke Bupati dan Dewan ? Apakah anggaran APBD Perubahan untuk pengadaan meubelair di SMPN 2 ulungagung akan menajadi masalah Baru ?<br /><br />Kasus ini bermula pada tanggal 16 Juni 2017, saat Tim Saber Pungli Polres Tulungagung melakukan OTT (Operasi Tangkap Tangan) terhadap 2 orang guru di SMPN 2 Tulungagung. Saat penangkapan, Tim Saber Pungli mengamankan barang bukti (BB) berupa uang sekitar Rp 35.500.000,  yang terbungkus dalam beberapa amlop berlogo SMPN 2 Tulungagung daftar orang tua calon siswa/i. <br /><br />Selain itu, Tim Saber Pungli juga menyita barang bukti lainnya, berupa satu bendel daftar hadir orang tua, satu bendel daftar hadir siswa, satu bendel daftar rekapan peserta uji kompetensi, satu buku PPDB jalur tes uji kompetensi 2017/2018, tujuh berkas siswa yang mendaftar PPDB SMPN 2 Tulungagung, satu bendel amplop kosong berkop SMPN 2 Tulungagung dan satu tas warna hitam.<br /><br />Dari hasil penyidikan dan fakta persidangan, bahwa uang yang terkumpul dari beberapa orang tua calon sisa/i SMPN 2 Tulungagung yang mendaftar dan sedang mengikuti tes jalur kompetensi yang diadakan oleh panitia PPDB, untuk dipergunakan membeli meja dan bangku di 4 kelas tambahan baru. Pemungutan uang dari orang tua calon siswa ini pun tak ada aturan yang memperbolehkannya.<br /><br />Selain itu, penerimaan siswa/i di SMPN 2 Tulungagung tahun ajaran 2017/2018 juga menyalahi aturan. Sebab jumlah sisawa/i yang harusnya diterima sesuai kuota sebanyak 360 namun faktanya menjadi 406 siswa. Anehnya, yang dilaporkan ke Dinas pendidiakan hanya penambahan 1 kelas baru. Penerimaan siswa/i diluar kuota juga pernah terjadi pada tahun ajaran 2016/2017 sebanyak 417 siswa. Ada dugaan, bahwa pemungutan dana “siluman” dari orang tua siswa/i bisa jadi dilakukan, hanya saja tak terungkap.<br /><br />Terjadinya penerimaan siswa/i “siluman” diluar kuota karena adanya rekomondasi dari beberapa pejabat di Kabupaten Tulungagung, diantaranya dari Kepala Dinas Pendidikan Tulungagung sebanyak 32 orang siswa dan sisanya dari Kejaksaan dan pejabat lainnya.<br /><br />Sebab, pada April 2017, petugas Inspektorak Kabupaten Tulungagung melakukan Sidak (Inpfeksi mendadak), namun saat itu petugas Inspektorat tak menemukan adanya “kenakalan” guru.<br /><br />Sebelum terjadi OTT, pada 19 Mei 2017 diadakan rapat antara pihak sekolah dengan Komite sekolah yang dipimpin oleh Eko selaku Kepala Sekolah. Dalam rapat itu dibahas mengenai pemungutan dana dari orang tua calon siswa yang besarnya 600 ribu per siswa (orang tua).<br /><br />Pada tanggal 16 Juni 2017, Kedua guru SMPN 2 Tulungagung yang terjaring OTT terkait “pungutan liar” saat pelaksanaan ujian kompetensi bagi calon siswa/i SMPN 2 Tulungagung. Pada saat tes uji  kompetensi bagi calon siswa/i  juga didampingi orang tua masing-masing dan diadakan di ruang Ketua PPDB Rudy Bastomi yang satu ruangan dengan tim penguji, yang juga guru di SMPN 2 Tulungagung. <br /><br />Setiap orang tua calon siswa/i menyerahkan amplop berisi uang kepada Rudy Bastomi dan ada juga yang langsung melalui Eko, Kepala Sekolah lalu dikumpulkan ke Rudy Bastomi, yang nantinya setelah terkumpul seluruhnya, uang tersebut akan diserahkan ke Kepala Sekolah.  <br /><br />Orang tua calon siswa/i yang menyerahkan sejumlah uang, sudah dipastikan akan diterima sekalipun gagal dalam tes kompetensi.  (Redaksi)</span>

News Regional Tipikor Saksi Dari Kemendikbud RI Ditanya Ketua Majelis : Boleh Tidak Menerima Siswa Karena Rekomdosi Pejabat ?

#Sidang Korupsi Pungli yang terjaring OTT oleh Polres Tulungagung terhadap Dua guru SMPN 2 Tulungagung# Foto. Saksi M. Hartono selaku...

»

Mantan Kepsek SD NI Diadili Dalam Kasus Korupsi Dana Hibah Pemkot Surabaya Rp 10 Juta.

<span style="font-size: large;"><b><i>#Total kerugian Negara dalam kasus Dana Hibah untuk renovasi gedung Sekolah SD NI sebesar Rp 231 juta#</i></b></span><br /> <span style="font-size: small;"></span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiWsDhnUX9bb7W2XCBy8JtGBlJHf6PkP6bnYfjTXh2tWWOPAFV0PnBO6urANASGbk7HdAndwQI3qfAH8zZq_K5EINzeHOZX8Jr51S_9N96syhrMPCrdognl1pxGcvtIhQ1b5OvHVi2MT8A/s1600/IMG_20180126_210752.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="450" data-original-width="563" height="511" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiWsDhnUX9bb7W2XCBy8JtGBlJHf6PkP6bnYfjTXh2tWWOPAFV0PnBO6urANASGbk7HdAndwQI3qfAH8zZq_K5EINzeHOZX8Jr51S_9N96syhrMPCrdognl1pxGcvtIhQ1b5OvHVi2MT8A/s640/IMG_20180126_210752.jpg" width="640" /></a></span></div> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co – </b></span>Belum selesai sidang perkara kasus Korupsi pungutan liar dengan terdakwa 2 guru SMPN 2 Tulungagung, kini giliran mantan Kepala Sekolah Dasar (SD) Nurul Iman yang berlokasi dikawasan Sememi, Kecamatan Benowo Surabaya ini menambah jumlah guru yang di adili di Pengadilan Tipikor Surabaya.<br /><br />Jumat, 26 Januari 2018, Iskandar Zulkarnaen mantan Kepala Sekolah SD NI diseret JPU Kejari Surabaya ke Pengadilan Tipikor untuk duduk dikuris pesakitan dihadapan Majelis Hakim, sebagai terdakwa dalam kasus korupsi dana hibah Pemkot Surabaya pada tahun 2014 sebesar Rp 320 juta dan merugikan keuangan negara senilai Rp 231 juta lebih.<br /><br />Dalam persidangan dengan agenda pembacaan surat dakwaan dari JPU digelar dalam 2 session untuk Dua terdakwa dengan agenda yang sama, karena perkara terpisah. Kedau terdakwa yaitu adalah Iskandar Zulkarnaen mantan Kepala Sekolah SD NI dan Asmadi selaku pelaksana.<br /><br />Dalam persidangan yang diketua Hakim Rochmat, JPU Kejari Surabaya menyatakan, bahwa pada tahun 2014, terdakwa mengajukan proposal untuk mendapatkan dana hibah dari Pemerintah Kota Subaya yang akan dipergunakan untuk ronavasi gedung sekolah NI.<br /><br />Namun dalam pelaksanannya, bahwa ronovasi gedung SD NI tidan sesuai dalam pengajuan serta belum selesai dikerjakan, namun pencairan dana sudah dibayarkan kepada Asmadi selaku pelaksana. <br />Dalam surat dakwaan JPU menyatakan, bahwa terdakwa diduga menikamti uang dari dana hibah tersebut sebesar Rp 10 juta. <br /><br />Sementara dalam surat dakwaan JPU terhadap terdakwa Asmadi, diduga menikmati uang negara dari dana hibah sebesar Rp 221 juta lebih. Sehingga total kerugian negara sejumlah Rp 231 juta lebih.<br /><br />JPU menyatakan, bahwa perbuatan terdakwa (Iskandar Zulkarnaen dan Asmadi) diancam dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHAP. <br /><br />Dari surat dakwaan JPU tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepesi), sehingga Majelis Hakim memerintahkan JPU untuk menghadirkan saksi dalam persidangan berikutnya.<br /><br />“Kapan sauadara Jaksa menghadirkan saksi ?,” tanya Ketua Majelis Hakim, yang kmudian dijawab oleh JPU, minta waktu satu minggu.<br /><br />Kasus ini bermula dari laporan masyarakat dan dukungan dari pihak Yayasan Nurul Imam kepada pihak Kejaksaan Negeri Surabaya. Dibahwa komdan Heru Kamarullah selaku Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Surabaya, kemudian melakukan penyelidikan dan penyidikan serta melibatkan tim BPKP Perwakilan Jawa Timur untuk menghitung ada tidaknya kerugian keuangan negara.<br /><br />Dari hasil penghitungan kerugian keuangan negara (HPKN) oleh BPKP Perwakilan Jawa Timur, ditemukan adanya dana hibah sebesar Rp 231 juta lebih yang tidak dapat dipertanggung jawabkan dan tidak dilaporkan pula ke pihak Yayasan.<br /><br />Kemudian, penyidik Pidana Khusus Kejari Surabaya pun menetapkan dua tersangka, yaitu  Iskandar Zulkarnaen selaku Kepala Sekolah SD Nurul Iman yang berlokasi dikawasan Sememi, Kecamatan Benowo Surabaya dan Asmadi selaku pelaksana proyek pembangunan  rehab gedung SD NI yang menggunakan dana hibah Pemkot Surabaya tahun 2014 sebesar Rp 320 juta.    <br /><br />Atas perbuatan Keduanya, penyidik menjeratnya dengan pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHAP.  (Redaksi).<br />

Regional Tipikor Mantan Kepsek SD NI Diadili Dalam Kasus Korupsi Dana Hibah Pemkot Surabaya Rp 10 Juta.

#Total kerugian Negara dalam kasus Dana Hibah untuk renovasi gedung Sekolah SD NI sebesar Rp 231 juta# berita korupsi .co – Belum selesa...

»

Sidang Korupsi PT PWU Jilid II, JPU Hadirkan 4 Orang Saksi

<i><span style="font-size: large;"><b>#Saksi Bacakan Surat Ketua DPRD Jatim Ke Gubernur; Penjualan Aset Harusnya Melalui RUPS dan Persetujuan DPRD#</b></span></i><br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhFtW1yCLVBLWhRGVEUidNEJJL8L6xoWuFT76DIxuZTbJLaog2i8wKY4mxVIWPnBtOUw_sPxQ_x5U013ou9Cw8O8VzjuF1mzEchRLjp31H3qDWvfPwwuUsGCRGw9yzHk62vvfKDW_AMH5A/s1600/PT+PWU.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="600" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhFtW1yCLVBLWhRGVEUidNEJJL8L6xoWuFT76DIxuZTbJLaog2i8wKY4mxVIWPnBtOUw_sPxQ_x5U013ou9Cw8O8VzjuF1mzEchRLjp31H3qDWvfPwwuUsGCRGw9yzHk62vvfKDW_AMH5A/s640/PT+PWU.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto atas, <span style="font-size: small;">saksi Turkan dari BPN, Nanang (Dispenda), R. Widodo dan Sugiono (dari PT PWU)</span></td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Jumat, 26 Januari 2018, sidang perkara Korupsi penjualan asset daerah yang dikelola PT  Panca WIra Usaha (PWU) Jatim jilid II dengan terdakwa Oepoyo Sarjono (Direktur Utama PT Sempulur Adi Mandiri), kembali digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya.<br /><br />Sementara dalam Jilid I dengan terdakwa Dahlan Iskan, mantan Direktur Utama PT PWU dan Wishnu Wardhana selaku Ketua Tim penjualan aseet, dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam penjualan Dua aseet perusahaan daerah (Perusda)  Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Tulungagung dan Kediri pada tahun 2003 lalu, yang dikelola oeh PT PWU  hingga merugikan keuangan negara sebesar Rp 11.071.914.000.<br /><br />Walau kemudian Dahlan Iskan dinyatakan bebas dan Wishnu Wardhana dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Jawa Timur, namun tidak behenti begitu saja. Sebab JPU Kejati Jatim yang menangani kasus raibnya uang negara dari hasil penjualan asset perusda ini masih melakukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung (MA) RI. <br /><br />Lalu dalam jilid II ini, penyidik Kejati Jatim menetapkan 2 tersangka selaku pembeli Dua asset  tersebut, yakni Oepoyo Sarjono dan Sam Santoso. Penetapan tersangka terhadap kedua sahabat ini sesuai dengan putusan Majelis Hakim dalam perkara dengan terdakwa Dahlan Iskan dan Wishnu Wardhana. Dalam Putusan Majelis Hakim saat itu menyatakan, bahwa dalam penjualan asset PT PWU di Tulungagung dan Kediri, yang diuntungkan adalah Oepoyo Sarjono dan Sam Santoso selaku pribadi, karena PT Sempulur Abdi Mandiri belum mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM RI.<br /><br />Sementara sidang kali ini adalah masih seputar mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan JPU Lily Lindawati dkk dari Kejati Jatim dan Kejari Surabaya. Saksi yang dihadirkan JPU kali ini  dalam persidangan yang diketuai Majelis Hakim H.R Unggul Warso Mukti, diantaranya Turkan dari BPN, Nanang (Dispenda), R. Widodo dan Sugiono (dari PT PWU) untuk terdakwa Oepoyo Sarjono yang didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya Syamsul Huda Yudha, Yudi Rhisnandi, Hawit Guritno dan Gatra Yanda.<br /><br />Kepada Majelis Hakim saksi membacakan surat Ketua DPRD Jatim yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Timur terkait pelepasan asset daerah. Surat Ketua DPRD Jatim itu berupa dokumen yang ada di Dinas Pendapatan Daerah Jawa Timur.<br /><br />Dalam Surat Ketua DPRD Jatim  yang dibacakansaksi berbunyi, penjualan asset, seharusnya melalui RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dan konsultasi dengan DPRD Jatim.<br /><br />Isi surat Ketua DPRD Jatim yang dibacakan saksi dihadapan Majelis Hakim tak jauh beda dengan keterangan saksi pada sidang perkara Jilid I, maupun dalam putusan Majelis Hakim.<br /><br />Selin belum mendapatkan persetujuan DPRD, penjualan asset PT PWU sudah ada pembayaran yang dilakukan oleh Sam Santo kepada Dahlan Iskan, sebelum dilakukan lelang dan RUPS.<br /><br />Selain itu, dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 1999 tentang penggabungan Lima perusahaan Daerah, pasal 14 yang berbunyi; penjualan asset dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan DPRD.<br /><br />Sementara saat PH terdakwa mengajukan beberapa pertanyaan terhadap para saksi, lebih banyak menjawab tidak tahu. Apakah memang benar-benar tidak tahu keran kasus ini sudah lama, atau hanya pura-pura tidak tahu ?<br /><br />Anehnya, kasus ini pun tidak terang benderang. Sebab Sam Santoso, sejak perkara jilid I hingga saat ini tidak bisa dihadirkan ke persidangan sebagai saksi apalagi sebagai tersangka. Sam Santos dikabarkan “tak bisa bergerak” sejak perkara ini disidangakn di Pengadilan Tipikor tahun lalu hingga saat ini karena terbaring di Rumah Sakit.<br /><br />Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sepertinya tak serius dan tak punya anggaran menghadirkan dokter lain untuk memeriksa kondisi kesehatan pengusaha keramik terbesar di Indonesia ini. Atau JPU tak punya usaha untuk menghadairkan dokter pribadi terangka Sam Santoso ke persidangan untuk didengar keterangannya. <br /><br />Lebih anehnya lagi, semangat Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk mengusut kasus Korupsi penjualan asset PT PWU yang merugikan keuangan negaran  puluhan milliaran, terkesan hanya sebatas menyeret Dahlan Iskan dan Wishnu Wardhana ke persidangan.  </span><br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjHryc379GnM4vEEOVm80SDuszIvVGk7m5y_ct9B9aaIEXVK-5YXIKl_tnR9_My9aTmHL9sb_1FamDme-ska0mzazjPC7VGdHiDiYBHbbScU4OsNegliMxFkjv5ZAo__o6xfqBa-bg0gRY/s1600/Saksi+adalah+sebagai+panitia+lelang+pelepasan+aset+PT+PWU.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="361" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjHryc379GnM4vEEOVm80SDuszIvVGk7m5y_ct9B9aaIEXVK-5YXIKl_tnR9_My9aTmHL9sb_1FamDme-ska0mzazjPC7VGdHiDiYBHbbScU4OsNegliMxFkjv5ZAo__o6xfqBa-bg0gRY/s640/Saksi+adalah+sebagai+panitia+lelang+pelepasan+aset+PT+PWU.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Saksi adalah sebagai panitia lelang pelepasan aset PT PWU</td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: small;"><b><span style="font-size: large;">Fakta Persidangan Jilid I</span></b><br /><br /><b><span style="font-size: large;">S</span>elasa 17 Januari 2017</b>, Lima orang saksi selaku panitia lelang pelepasan asset dihadirkan JPU, diantaranya, M Sulkhan, staf PT PWU; Budi Raharjo, mantan staf keuangan PT PWU dan Emilia Aziz, mantan staf personalia PT PWU yang menjadi Sekretaris Panitia lelang, Johanes Dasikan dan Suhadi.<br /><br />Dalam fakta persidangan saat itu terungkap. Ternyata sudah ada pembayaran sebelum penjualan asset di Tulungangung. Pembayaran pada tanggal 3 Juni 2003, sementara pembukaan dokumen lelang baru pada tanggal 18 Juni 2003. Empat perusahaan sebagai peserta lelang, salah satu diantanya adalah PT Sempulur sekaligus sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran sebesar Rp 8 milliar. Untuk operasional panitia lelang sebesar Rp 510 juta. Setiap panitia memperoleh honor antara 1 hingga 1,5 juta rupiah, kecuali Emilia Aziz, selaku Sekretaris Panitia lelang memperoleh honor sebesar Rp 5 juta.<br /><br />Emilia Aziz menjelaskan kepada Majelis saat itu, bahwa dirinya menerima dokumen dari terdakwa Wisnu. Sementara menurut terdakwa Wisnu Wardhana, saat ditemui media ini dari balik jeruji besi ruang tahanan Pengadilan Tipikor menjelaskan, tidak pernah memberikan dokumen apapun kepada Emilia. “Nanti pada saatnya, saya akan minta di kroscek dipersidangan. Ke Notaris saya juga tidak tahu, pembayarannya pun sya tidak tahu,” kata Wisnu dari balik jeruji besi.<br /><br /><b><span style="font-size: large;">P</span>ada Jumat, 20 Januari 2017,</b> JPU menghadirikan 6 orang saksi ke Persidangan namun yang hadir hanya 4 saksi, diataranya Suhardi, mantan Direktur Keuangan PT PWU; Sustri Handayani, Kasir PT PWU; Supratiwi; dan Sugeng Hinarjo (sidang terpisah), bagian administrasi keuangan PT Kuda Laut Emas. Sementara saksi Ir. Sofian Lesmanto termasuk Dr. Sam Santoso, tak tampak di gedung pengadil orang-orang yang diduga merugikan keuangan negara alias Koruptor.<br /><br />Dari keterangan saksi ini hampir sama dengan keterangan sebelumnya, yakni adanya pembayaran sebelum penjualan. Dihadapan Majelis Hakim terungkap, bahwa Direktur Keuangan telah menerima pembayaran berupa BG sebesar Rp 8 milliar pada tanggal 30 Agustus 2003. Pada hal, RUPS tentang persetujuan pelepasan asset baru pada tanggal 3 Sepetember 2003.<br /><br />Saat JPU maupun Majelis Hakim melontarkan pertanyaan kepada Suhardi, yang sudah 10 tahun menjabat sebagai Direktur Keuangan ini, “penyakit” lupa tak luput dari ingatannya, karena memang belum ada ahli kesehatan yang menemukannya. Sehingga saksi pun tak bisa menjelaskan Perda No 5 tahun 1999 tentang penggabungan Lima perusahaan Daerah, pasal 14 yang berbunyi; penjualan asset dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan DPRD.<br /><br />pada persidangan saat itu ada terungkap, pada saat anggota Majelis Hakim Dr. Andriano, menanyakkan saksi Suhardi, terkait pembayaran senilai 8 milliar rupiah berupa BG, namun dalam dokumen tercantum sebesar Rp 8,250 M. sehingga ada selisih senilai 250 juta. <br /><br />Inilah yang dipertanyakkan anggota Majelis Hakim kepada saksi. “ Bagaimana pertanggungjawabannya dan bagaimana hasil audit yang dilakukan oleh angkutan publik. Kalau ini yang audit BPK, inilah temuan,” tanya Hakim Dr. Andriano. “Bagaimana, apakah angkutan publiknya dijadikan saksi ?,” Tanya Hakim angota ini pada JPU saat itu.<br /><br />Tidak hanya itu. JPU juga menanyakkan terkait pengeluarana dana dari PT PWU sebesar 8 juta rupiah untuk pembayaran pajak PBB, pada hal pajak PBB dibayar oleh pembeli. Suhardi hanya menjelaskan seputar adanya hasil RUPS.<br /><br />“Ini kan sudah PT jadi UU PT. Kalau sudah ada persetujuan RUPS, sudah sah. unsur kehati-hatian kita sudah minta persetujuan DPRD, tapi nggak berani, lalu melempar ke Gubernur. Kalau asset itu membebani supaya dijual. DPRD dan Gubernur tidak masuk ke PT. Proses kita lakukan kalau ada RUPS bukan dari Gubernur,” kata Suhardi kepada Majelis.<br /><br />Anehnya, mantan anak buah terdakwa Dahlan Iskan ini semasa di PT PWU, tidak tau SOP penjualan kecuali hanya mendengar. Jawaban lupa sering terucap dari saksi Suhadi. Yang lebih anehnya lagi, saat Ketua Majelis Hakim menanyakkan tentang pengertian disetuji terkait hasil RUPS sesudah ada pembayaran.<br /><br />“Apa pengertian saksi tentang disetuji. Apakah disetuji setelah di jual atau disetujui sebelum penjualan ?,” Tanya Ketua Majelis. “Kalau dijual baru disetujui, itu salah,” kata saksi Suhardi tegas.<br /><br /><b><span style="font-size: large;">S</span>elasa, 24 Januari 2017, </b>JPU kembali menghadirkan 4 (Empat) orang saksi diantaranya, M. Mahfud, Kepala Biro Hukum; Emi Risnawati, Kasubag Penghapusan Aset Biro Perlengkapan; Samsudin selaku Kasubag BUMD Biro Perekonomian  (Ketiganya dari Pemrov. Jatim) dan Yantiningsih, selaku Appraisal dari PT Satya Tama Graha selaku Kapala Cabang.<br /><br />Ketiga saksi dari Pemrov ini adalah sebagai Tim Restrukturisasi asset sesuai SK yang dibuat oleh PT PWU. Namun dihadapan Majelis Hakim, Ketiga saksi tidak pernah menerima SK yang dimaksud. Ketiga saksi selaku pejabat Pemrov. Jatim ini lebih “diserang penyakit” lupa pula. Apakah lupa benaran atau memang pura-pura lupa karena ada “tekanan” ?<br /><br />Yang anehnya, M. Mahfud, selaku Kepala Biro Hukum Pemprov Jatim, tidak mengetahui luas asset yang dijual oleh PT PWU. M. Mahfud lebih banyak menjawab tidak tahu. Namun Ia (Mahfud) menjelaskan, bahwa PT PWU adalah penggabungan dari Lima perusahaan daerah berdasarkan Perda Nomor 5 tahun 1999.<br /><br />“PT PWU adalah penggabungan dari Lima perusahaan daerah berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 1999,” kata Mahfud. <br /><br />Sementara Yantiningsih, selaku Appraisal dari PT Satya Tama Graha selaku Kapala Cabang menjelaskan dihadapan Majelis Hakim, bahwa dokumen yang dikeluarkan oleh PT Satya Tama Graha untuk kepentingan Managemen. Dan apa bila dipergunakan oleh pihak lain, harus mendapat persetujuan perusahaan yang dipimpinnya.<br /><br />“Itu hanya untuk Managemen PT PWU,” kata saksi kepada Majelis. </span><br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJIg3ZufP-F7VaqJ5PCn3BQWFS7u8Y-axf36No5rVFTaEMg83eTncl7KBC8XKYsZ183vqkSFXJ3WP86TzIP6GO8TtI2AMBsw4A_FBc8ooMtQa_saVfVsgGxXX61w_M9QHt9U7OdtY8TnQ/s1600/IMG20170407145657.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJIg3ZufP-F7VaqJ5PCn3BQWFS7u8Y-axf36No5rVFTaEMg83eTncl7KBC8XKYsZ183vqkSFXJ3WP86TzIP6GO8TtI2AMBsw4A_FBc8ooMtQa_saVfVsgGxXX61w_M9QHt9U7OdtY8TnQ/s640/IMG20170407145657.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;"><b> Sementara...........</b></span><br /><br />Dalam BAP Sam Santoso, yang dibacakan JPU dalam persidangan saat itu menjelaskan, bahwa dirinya bertemu dengan Dahlan Iskan di Graha Pena, Jalan A. Yani Surabaya, kantor Jawa Pos untuk menanyakkan terkait informasi penjulan sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kabupaten Kediri dan Tulungagung.<br /><br />Beberapa hari kemudian, Sam Santoso menemui Dahlan Iskan di Graha Pena, menyampaikan penawarannya untuk asset di Kediri senilai Rp 17 milliar, dan Tulungagung senilai Rp 8,750 milliar. Dari penawaran Sam Santoso, Dahlan Iskan tidak langsung menyetuji saat itu juga, melainkan menunggu beberapa hari.<br /><br />Pertemuan antara Sam Santoso, Dahlan Iskan dan Wishnu Wardhana menghasilkan kesepakatan nilai asset PT PWU di Kediri dan Tulangagung, diperkirakan sekitar awal Mei 2003, yang merujuk pada pembayaran aset di Kediri senilai Rp 17 miliar pada 3 Juni 2003. <br /><br />Sementara itu, Sam Santoso baru melakukan pembayaran asset di Tulungagung senilai Rp 8,75 miliar pada tanggal 30 Agustus 2003, sedangkan penawaran untuk aset di Tulungagung baru dibuka sekitar taggal 8 September 2003. Dari keterangan Sam Santoso di BAP, bahwa kesepakatan jual-beli asset telah dilakukan jauh sebelum proses lelang atau penawaran dibuka.<br /><br />Selain keterangan Sam Santoso yang dibacakan, JPU juga membacakan keterangan saksi Imam Utomo mantan Gubernur Jawa Timur, karena tidak bisa hadir dalam persidangan dengan alasan sakit.<br /><br />Imam Utomo mengakui dalam BAP-nya, ada surat dari DPRD Jatim yang ditujukan ke Dirut PT PWU. Dan Dia (Imam Utomo) menjelaskan dalam BPA-nya, tidak pernah mengeluarkan Surat Keputusan tentang persetujuan pelepasan asset PT PWU Jatim. Surat yang pernah dikeluarkan Imam Utomo, menindaklanjuti surat dari Ketua DPRD Jatim. <br /><br />Kasus ini pun masih menggelitik. Apakah penyidik Kejati Jatim hanya menyeret 4 tersangka/terdakwa (Wishnu Wardana, Dahlan Iskan, Oepojo Sarjono dan Sam Santoso) dalam pelepasan asset milik Pemprov Jatim ini ? Lalu bagaimana dengan panitia lelang yang menerima honor dan menandatangani dokumen namun tidak melaksanakan tugasnya ? Apakah panitia lepas tanggung jawab hukum karena kasus ini sudag diadili ?<br /><br /><b><span style="font-size: large;">Dalam Putusan Majelis Hakim Tanggal 21 April 2017</span></b><br /><br />Majelis Hakim menyatakan, bahwa benar pada bulan Agustus 2003, terdapat 5 penawar yang memasukkan surat penawarannya, seolah-olah proses lelang sudah berlangsung. Sebelum dibuka penawaran lelang, pada tanggal 30 Agustus 2003, sudah dilakukan pembayaran oleh Sam Santoso berupa BG yang jatuh tempo pada tanggal 23 September 2003. Semua uang tersebut masuk ke PT PWU tanggal 25 September 2003.</span><br /> <br /> <span style="font-size: small;">Sehingga Majelis Hakim menyatakan, adanya rekayasa lelang mulai dari kesepakatan harga, dan pembayaran pada tanggal 30 Agustus 2003. Pada hal, persetujuan RUPS baru dilakukan pada tanggal 3 September 2003, dan taksiran harga dari lembaga terkait baru dilakukan sekitar pertengahan Oktober 2003, setelah dilakukan transaksi dan pembayaran atas asset yang terletak di Kediri dan Tulungagug. Dan negoisasi kedua, harga penjualan asset yang oleh Wishnu Wardana selaku penjual, dengan calon pembeli yang diwakili oleh Sam Santoso, baru dilakukan pada tanggal 16 Oktober 2003. <br /><br />Pada hal, pembayaran sudah dilakukan pada tanggal 30 Agustus 2003. Penanda tanganan Akte No 39 tentang pembatalan atas Akte No 5 dan 6 tentang Akte jual beli, yang ditanda tangani oleh terdakwa Dahlan Iskan selaku penjual asset milik PT PWU Jatim dengan Oepoyo Sarjono dan Sam Santoso selaku pembeli setelah dilakukannya pembayaran. <br /><br />Menurut Majelis Hakim bahwa, pelepasan aseet di dua tempat tesebut seluas ribuan meter persegi berupa bangunan dan tanah, tidak sesuai dengan prosedur diantaranya, harga penjualan dibawah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), tidak melibatkan tim penilai hara tanah (Appraisal), tidak melalui proses lelang, tidak membuat pengumuman di media nasional berbahasa Indonesia, sudah ada pembayaran sebelum jadwal pembukaan lelang dan pelaksanaan RUPS (rapat umum pemegang saham) serta penandatanganan Akte jual beli antara Dahlan Iskan dengan Sam Santoso, Direktur PT Sempulur Adi Mandiri (PT SAM) dan kemudian Akte tersebut dibatalkan setelah adanya pembayaran. Penanda tanganan Akte tersebut di kantor Dahlan Iskan di Graha Pena, Jalan Ahmat Yani Surabaya bukan di kantor Notaris.<br /><br />Sehingga, 5 Majelis Hakim diataranya, Hakim Tahsin, selaku Ketua Majelis dengan dibantu 4 Hakim anggota antara lain, H.R. Unggul Warsomukti. S.H., M.H; DR. Andriano., S.H., M.H; Samhadi. S.H., M.H dan Sanghadi. S.H, sepakat menyatakan bahwa, terdakwa Dahlan Iskan selaku Dirut PT PWU, bersama-sama dengan Wishnu Wardana selaku Ketua Tim Pelepasan asset, adalah perbuatan yang sewenang-wenang, karena jabatan yang melekat pada dirinya.<br /><br />“Mengadili; Menyatakan terdakwa Dahlan Iskan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsidair. Menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 2 tahun denda sebesar Rp 100 juta. Bilamana terdakwa tidak membayar, maka diganti dengan kurungan selama 2 bulan. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan kota,” ucap Ketua Majelis.  (Redaksi)</span>

Regional Tipikor Sidang Korupsi PT PWU Jilid II, JPU Hadirkan 4 Orang Saksi

#Saksi Bacakan Surat Ketua DPRD Jatim Ke Gubernur; Penjualan Aset Harusnya Melalui RUPS dan Persetujuan DPRD# Foto atas, saksi Turkan dar...

»

Kasus Suap OTT Wali Kota Batu, Eddy Rumpoko dan Edy Setiawan Segera Di Adili

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8__3msSb4BobXqsbsip9eGlJeVME7uGMJaBYstycbN2rzEVyYTDVOTb7xfSRoah602Eq7-2_vMDZNkOk8r2hqtrsSihNZe7AENBdBLHE7h1-0R1NlQ09nbG2J8nMXTsxNNhT6iuMshd0/s1600/IMG20171010143417.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8__3msSb4BobXqsbsip9eGlJeVME7uGMJaBYstycbN2rzEVyYTDVOTb7xfSRoah602Eq7-2_vMDZNkOk8r2hqtrsSihNZe7AENBdBLHE7h1-0R1NlQ09nbG2J8nMXTsxNNhT6iuMshd0/s640/IMG20171010143417.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Panmud Pengadilan Tipikor Surabaya A. Nur</b></td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj67pbxnBSXzIleKE1bLdKE6JHfpsKiHTf3XPJUxnmqre768Im7B7-zng6E7rY17gt89ScYUMqTNq7DTAJChgxQK4QroT7Ocvhd6WSq6c0aGuq_ISvegLu1ivfoV0NEKE8d1C4VSVCevQ0/s1600/page.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="1124" height="437" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj67pbxnBSXzIleKE1bLdKE6JHfpsKiHTf3XPJUxnmqre768Im7B7-zng6E7rY17gt89ScYUMqTNq7DTAJChgxQK4QroT7Ocvhd6WSq6c0aGuq_ISvegLu1ivfoV0NEKE8d1C4VSVCevQ0/s640/page.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Edy Setiawan (kiri) dan Eddy Rumpoko saat menjadi saksi di Pengadilan Tipikor untuk terdakwa Filipus Djab (Dok. BK)</td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Tinggal menunggu hari saja, Eddy Rumpoko mantan Wali Kota Batu, dan Edy Setiawan Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan (Kabag ULP) Pemerintah Kota (Pekot) Batu, Malang Jawa Timur akan diadili di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.<br /> <br /> Sebab JPU KPK telah melimpahkan perkara Kedua tersangka kasus Korupsi menerima uang suap ratusan juta rupiah dari pengusaha Filipus Djab (sudah divonis 2 tahun), pada Rabu, 24 Januari 2018.<br /> <br /> Hal itu disampaikan Panmud Pengadilan Tipikor Surabaya A. Nur, saat ditemui diruang kerjanya, beberapa saat setelah JPU KPK meninggalkan gedung pengadil para koruptor itu.<br /> <br /> “Ia, ini baru saja KPK melimpahkan Dua perkara Korupsi atas nama terdakwa Eddy Rumpoko dan Edy Setiawan. Untuk jadwal sidang dan Majelis Hakim yang akan menagani perkara ini, menunggu penetapan dari Ketua PN,” ucap Nur.<br /> <br /> Kasus ini bermula pada tanggal 16 September 2017 lalu, saat tim KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kota Batu, Malang Jawa Timur terhadap Edy Setiawan (Kepala ULP Pemkot Batu), Eddy Rumpoko (Wali Kota Batu) dan Filipus Djab (Pengusaha)<br /> <br /> Penagkapan yang dilakukan oleh KPK terhadap ketiganya, terkait pemberian uang suap dari Direktur PT Dailbana Prima yang juga pemilik Amarta Hills Hotel, Filipus Djap terhadap Edy Setiawan sebesar Rp 100 juta dan ke Eddy Rumpoko, Rp 200 juta<br /> <br /> Penyerahan uang oleh Filipus Djab terhadap Edy Setiawan dilakukan saat Keduanya mengadakan pertemuan di sekitar Hotel milik Filipus Djab, pada tanggal 16 September 2017 sekitar pukul 12.30 WIB.<br /> <br /> Beberapa saat setelah Filipus Djab menyerahkan uang terhadap Edy Setiawan, selanjutnya Filipus Djab menuju rumah dinas Wali Kota Batu Eddy Rumpoko. Duit sebesar Rp 200 juta dalam bentuk pecahan kertas Rp 50 juta, sudah dimasukkan dalam paper bag.<br /> <br /> Namun sial bagi keduanya, kerena tim KPK yang sudah membuntuti perjalanan Filipus Djab, langsung melakukan penangkapan dengan barang bukti berupa uang pecahan Rp 50 ribu yang jumlahnya Rp 200 juta. Sementara Edy Setiawan sudah terlebih dahulu diamankan tim KPK dengan barang bukti berupa uang kertas Rp 50 ribu senilai Rp 100 juta.<br /> <br /> Duit haram yang diserahkan pengusaha itu terhadap Wali Kota dan Kabag ULP Kota Batu itu, diduga sebagai fee terhadap Wali Kota sebesar 10 persen dari anggaran proyek belanja modal dan mesin pengadaan meubelair di Pemkot Batu Tahun Anggaran 2017 sebesarb Rp 5,26 milliar yang dimenangkan oleh PT PT Dailbana Prima.<br /> <br /> Uang fee proyek yang akan diterima Eddy Rumpoko sekitar Rp 500 juta, sementara duit sebesar Rp 300 juta sudah dipergunakan Filipus Djab sebagai uang muka (DP) untuk pembelian sebuah mobil mewah merek Toyota Alphard. Dan sisa Rp 200 juta itulah yang diserahkan Filipus Djab terhadap Eddy Rumpoko. Sementara mobil mewah merek Toyota Alphard juga untuk sang Wali Kota.<br /> <br /> Terkait pembelian mobil mewah merek Toyota Alphard senilai Rp 1,6 milliar oleh Filipus Djab,  atas permintaan Eddy Rumpoko. Sekitar awal 2017, Eddy Rumpoko memanggil Filipus Djab ke kantor Wali Kota. Dalam pertemuan itu, Eddy Rumpoko menyampaikan keinginannya untuk bisa memiliki mobil mewah dari Filipus Djab, dengan imbalan beberapa proyek yang nilainya milliaran. Dijanjikan proyek yang nilainya milliaran oleh orang nomor Satu di Kta Batu, Filipus Djab pun menyangganggupinya. <br /> <br /> Atas perbuatannya, Eddy Rumpoko dan Edy Setiawan dijerat sebagai penerima uang suap sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf  B atau pasal 11 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto pasal 64 ayat (1) KUHPidana, dengan hukuman pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. <br /> <br /> Sementara Filipus Djab, yang sudah terlebih dahulu divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor, dijerat sebagai pemberid engan pasal 5 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto pasal 64 ayat (1) KUHPidana.  (Redaksi)

News Regional Tipikor Kasus Suap OTT Wali Kota Batu, Eddy Rumpoko dan Edy Setiawan Segera Di Adili

Panmud Pengadilan Tipikor Surabaya A. Nur Edy Setiawan (kiri) dan Eddy Rumpoko saat menjadi saksi di Pengadilan Tipikor untuk ter...

»