Saksi Dari Kemendikbud RI Ditanya Ketua Majelis : Boleh Tidak Menerima Siswa Karena Rekomdosi Pejabat ?

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <i><span style="font-size: large;"><b>#Sidang Korupsi Pungli yang terjaring OTT oleh Polres Tulungagung terhadap Dua guru SMPN 2 Tulungagung#</b></span></i><span style="font-size: small;"> <br /><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiCNawJ-AjJxnTjYfiEBu-ZM5r54HEmcn7yIY3tlQmMyMH1ULG3FoB_LF3WhY6CxLxIeqRclAnv_3ffidy0z8d48GBKEnyU4KTFJJbJm5f_-HyHS0ZpY7ntALOCiGXklDmArq22nnEh71k/s1600/IMG20180126101927-1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="422" data-original-width="768" height="351" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiCNawJ-AjJxnTjYfiEBu-ZM5r54HEmcn7yIY3tlQmMyMH1ULG3FoB_LF3WhY6CxLxIeqRclAnv_3ffidy0z8d48GBKEnyU4KTFJJbJm5f_-HyHS0ZpY7ntALOCiGXklDmArq22nnEh71k/s640/IMG20180126101927-1.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto. Saksi M. Hartono selaku Kepala Sub Bagian (Kasubag) Hukum Kementerian Pendidikan Kebudayaan RI</td></tr> </tbody></table> </span><br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhMuDm938LrgWiEnG8X8YP66DvX8Wwz2JNf_1SYEdvOtKITSMFVvIXcvMibWzr73jzXelbaTdQM4YrH09EeMD7MatSN8M79DSb_NuAywTFbocnqBDVYKrjyXJ7x67yFMIG6YE6WfGD71Vc/s1600/IMG20180126113231_1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhMuDm938LrgWiEnG8X8YP66DvX8Wwz2JNf_1SYEdvOtKITSMFVvIXcvMibWzr73jzXelbaTdQM4YrH09EeMD7MatSN8M79DSb_NuAywTFbocnqBDVYKrjyXJ7x67yFMIG6YE6WfGD71Vc/s1600/IMG20180126113231_1.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Foto. Saksi Ninik Suparti dan Suharto </b></td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupis</span>.co –</b></span> <i>Kebobrokan</i> dunia pendidikan terkuak dalam sidang kasus Korupsi pungutan liar yang terjaring OTT (Operasi Tangkap Tangan) oleh Polres Tulungagung terhadap Rudy Bastomi, selaku Ketua Panitia PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) Tahun Ajaran (TA)  2017/2018 merangkap sebagai Wakil Kepala Sekolah bagian Kesiswaan SMPN 2 Tulungagung, bersama Supratiningsih anggota panitia PPDB yang juga sebagai Ketua Sapras (Sarana dan Prasarana SMPN 2 Tulungagung) pada tanggal 16 Juni 2017 lalu.<br /> <br /> <i>Kebobrokan-kebobrokan</i> yang tarjadi di dunia pendidikan sejak TK (Taman Kanak-kanak) hingga perguruan tinggi sudah berlangsung sejak puluhan tahun silam dan bukan rahasia lagi, diantaranya  penarikan uang pungutan liar dari orang tua siswa atau calon siswa/i dengan istilah  formulir pendaftaran baru sebanyak 2 hingga 3 lembar ditambah 1 Sto Map dengan harga mencapai ratusan ribu rupiah tergantung dari status dan fasilitas sekolah. <br /> <br /> Penarikan uang pungutan liar dari orang tua siswa atau calon siswa/i oleh pihak sekolah dengan istilah uang sumbangan gedung dan sumbangan program pendidikan (SPP), yang jumlahnya mencapai ratusan hingga jutaan rupiah, juga tergantung dari elit tidaknya sekolah tersebut.<br /> <br /> Biaya jalan-jalan keluar kota dengan istilah  KTS (Kegiatan Tengah Semester) yang nilainya ratusan ribu rupiah hingga jutaan tergantung kota tujuan, serta biaya-biaya lainnya yang semuanya tanpa ada laporan pertanggung jawaban (LPJ) dari pihak sekolah ke setiap orang tua siswa/i.<br /> <br /> Uang sumbangan berarti kerelaan dari si pemberi kepada si penerima. Sementara fakta yang terjadi adalah, pemberian uang oleh orang tua siswa/i atau calon siswa/i yang nilainya ditentukan oleh pihak sekolah sendiri dengan istilah, formulir pendaftaran siswa/i baru, uang sumbangan gedung, SPP, KTS, daftar ulang dan lain sebagainya. <br /> <br /> Hal ini berlaku bagi semua orang tua siswa/i yang menyekolahkan anaknya, tak perduli itu pemulung sampah, petani “lumpur”, buruh pabrik, Jaksa, Polisi dan Hakim serta pejabat-pejabat lainya. Tak mampu membayar pungutan sekolah, bisa jadi tak sekloah. Sistim pendididikan seperti ini yang harusnya ditindak lanjuti dan dirubah oleh pemerintah pusat dengan membuat suatu aturan yang jelas dan pengawasan yang nyata sebagai bentuk revolusi mental.<br /> <br /> Belum lagi maslah siswa/i yang diterima oleh sekolah karena adanya rekomondasi para pejabat. Di sisi lain, saat terjadi kasus seperti di SMPN 2 Tulungagung yang menerima siswa/i melebihi kuota diantaranya karena adanya titipan atau rekomondasi.<br /> <br /> Ironisya, penerimaan siswa/i SMPN 2 Tulungagung yang melebihi kuota, tetap dibebankan ke punggung pihak sekolah, tak ada pihak lain yang terlibat untuk turut bertanggung jawab. <i>Hukum dijalankan, tapi perbuatan pelanggaran hukum sepertinya dipeliahara dan hanya berlaku bagi rakyat kecil</i><br /> <br /> Di sisi lain, pemerintah membuat Undang-undang tantang Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional; <br /> <br /> <i>Pasal 5 ayat (1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Ayat (5), Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.<br /><br />Pasal 6 ayat (1) Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikandasar.<br /><br /><b>Hak dan Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah</b><br />Pasal 10 ayat (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun. Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<br /><br />Pasal 11 ayat (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.</i><br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgK86YnVzACFwjMPTNw1-LlngDZ_Rw6tqutWVJAkk-O7nbjWMJDZMlcWAC1u8XVXRZu_Hz46ISrTB43Y4qgcHLL7bgxWUIMgaw5Emwo3uFoV9dgqL27ZiCFk9ReWbKblqK1_UNqQLeTfnQ/s1600/IMG20180119101527.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgK86YnVzACFwjMPTNw1-LlngDZ_Rw6tqutWVJAkk-O7nbjWMJDZMlcWAC1u8XVXRZu_Hz46ISrTB43Y4qgcHLL7bgxWUIMgaw5Emwo3uFoV9dgqL27ZiCFk9ReWbKblqK1_UNqQLeTfnQ/s640/IMG20180119101527.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudaayaan Kab. Tulungagung (foto depan, kanan) dan Kepala SMPN 2 Tulungagung (foto kiri, depan) saat menjadi saksi pada minggu lalu </b></td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: small;">Undang-undang ini pun sepertinya tak berjalan efektif. Sebab dalam kenyataan, masih banyak anak-anak Indonesia dibawah usia 15 tahun yang tak bisa mengenyam pendidikan karena tak ada biaya orang tuanya untuk menyekolahkan. Berbagai program pemerintah mengenai pendidikan gratis sepertinya tak jelas pengertiannya di masyarakat. <br /><br />Anehnya, pihak sekolah pun melakukan berbagai cara untuk menarik sejumlah dana dari orang tua siswa/i ibarat “tanaman yang selalu siap dipanen kapan saja” untuk mendukung program belajar mengajar. Masalah pendidikan sepertinya tak ada akhirnya.<br /><br />Kasus Dua pahlawan tanpa jasa alias guru di SMPN 2 Tulungagung yang diringkus Tim Saber Pungli Polres Tulungagung pada tanggal 16 Juni 2017 lalu, dengan barang bukti berupa uang sebesar Rp 35.500.000, dari hasil pungutan liar terhadap orang tua calon siswa/i yang mendaftar dan mengikuti jalur tes kompetensi.<br /><br />Selain itu, Tim Saber Pungli juga menyita barang bukti lainnya, berupa 1 bendel daftar hadir orang tua bersama calon siswa/i, 1 bendel daftar rekapan peserta uji kompetensi, 1 buku PPDB jalur tes uji kompetensi, tujuh berkas siswa yang mendaftar PPDB SMPN 2 Tulungagung, 1 bendel amplop kosong berkop SMPN 2 Tulungagung dan 1 tas warna hitam.<br /><br />Uang itu terkumpul dari beberapa orang tua calon sisa/i SMPN 2 Tulungagung yang mendaftar dan sedang mengikuti tes jalur kompetensi yang diadakan oleh panitia PPDB. Uang itu akan dipergunakan untuk membeli meja dan bangku di 4 kelas tambahan baru. Pungutan liar yang dilakukan oleh panitia PPDB terhadap orang tua calon siswa/i tak ada aturan yang memperbolehkannya.<br /><br />Selain melakukan pungutan liar bagi orang tua calon siswa/i, Panita PPDB menerima jumlah siswa/i TA 2017/208 jauh melebihi kuota dari 320 menjadi 406 orang.  <br /><br />Besaran uang yang ditarik dari setiap orang tua calon siswa/i sebesar Rp 600 ribu ditentukan oleh Kepala Sekolah SMPN 2 Tulungagung, dan penerimaan jumlah siswa/i yang melebihi kuota untuk memenuhi 4 tambahan ruang Kelas baru, adalah semuanya hasil keputusan rapat bersama antara pihak Sekolah dan Komte Sekolah. Penerimaan siswa/i yang melebihi kuota juga terjadi pada TA 2016/2017 yakni sebesar 417 orang siswa/i.<br /><br />Uang pungutan liar yang dilakukan oleh pihak sekolah melalui panitia PPDB untuk membeli Meubelair berupa meja dan bangku di 4 ruang kelas tambahan baru, dengan jumlah siswa per kelas maksimal sebanyak 32 orang. <br /><br />Pemesanan Meubelair dengan uang muka (DP) sebesar Rp 5 juta yang dilakukan oleh guru disebuah toko Mebel juga atas perintah Kepala Sekolah sendiri.<br /><br />Anehnya, Kepala Sekolah SMN 2 Tulungagung hanya melaporkan 1 dari 4 tambahan ruang kelas baru yang direncanakannya ke Dinas Pendidikan. Lalu bagaimana sasib siswa/i lainnya yang tidak dilaporkan ke Dinas Pendidikan ? Atau ada persekongkolan antara pihak sekolah dan Dinas namun tak mau berterus terang dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim ?<br /><br />Yang lebih anehnya lagi, sebahagian siswa/i yang diterima oleh panitia PPDB, karena adanya rekomondasi atau titipan dari Kepala Dinas P dan K Kabupaten Tulungangung sebanyak 32 orang, dan sisanya dari Kejaksaan Tulungangung dan pejabat lainnya yang ada di Kabupaten Tulungagung, yang tidak mengikuti aturan yang dibuat oleh Pemerintah melainkan karena jabatannya, seperti yang terungkap dalm persidangan, pada Jumat, 19 Januari 2018.<br /><br />Atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim dalam persidangan, terkait boleh tidaknya sekolah menerima siswa titipan atau karena rekomondasi dari pejabat, tak dapat dijelaskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  (Kemendikbud) RI melalui Kepala Sub Bagian (Kasubag) Hukum, M. Hartono, pada Jumat, 26 Januari 2018.<br /><br />Pada Jumat, 26 Januari 2018, Sidang perkara kasus Korupsi dengan terdakwa Rudy Bastomi dan Supratiningsih, kembali digelar dengan 2 session dalam agenda yang sama yakni mendengarkan keterangan 3 orang saksi yang dihadirkan JPU Anik.  <br /><br />Ketiga saksi tersebut adalah M. Hartono selaku Kepala Sub Bagian (Kasubag) Hukum Kementerian Pendidikan Kebudayaan RI, dan 2 saksi selaku guru dari SMPN 2 Tulungagung yaitu, Suharto dan Ninik Suparti. <br /><br />Dalam persidangan, anggota Majelis Hakim M. Mahin menanyakkan pejabat Kementerian RI ini terkait perbedaan antara uang pungutan dan sumbangan. Menurut M. Hartono, bahwa sumbangan adalah pemberian dengan keiklasan dari si pemberi, sementara pungutan menurutnya adalah yang ditentukan oleh pihak sekolah.<br /><br />“Kalau sumbangan, itu merupakan pemberian tanpa melibatkan sekolah, sementara kalau yang ditentukan oleh Sekolah itu adalah pungutan,” kata Kasubag Kemendikbud RI, M. Hartono<br /><br />Selain itu, Kabag Hukum Kemendikbud ini menjelaskan, bahwa sekolah tidak boleh melakukan pungutan. Penarikan uang harus ada proposal dari pihak sekolah maupun Komite Sekolah, dan itu boleh kesiapa saja.<br /><br />Ketua Majelis Hakim Rochmat pun curhat atas pengalamannya menyekolahkan anaknya yang dimintai uang sumbangan gedung sebesar Rp Rp 5 juta. Walau Hakim Rochmat tahu bahwa itu salah karena tidak ada aturannya, namun tetap dituruti. Hakim Rochmat pun menanyakkan, apakah itu sumbangan atau pungutan. Namun menurut pejabat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini, bahwa itu adalah pungutan.<br /><br />“Kalau itu pungutan,” jawabnya.<br /><br />Ketua Majelis Hakim Rochmat dan anggota Majelis M. Mahin, sepertinya tak puas atas penjelasan pejabat Kementerian Kemendikbud yang dihadirkan JPU Kejari Tulungagung ini. M. Hartono pun dicerca dengan beberapa pertanyaan oleh Majelis Hakim, diantaranya kewenagan Komite Sekolah untuk menarik dana dari orang tua siswa/i, pertaggung jawaban Komite sekolah.<br /><br />Pada hal sebelum sidang dimulai, JPU Anik sudah terlebih dahulu memberikan arahan kepada pejabat pusat ini tentang apa saja kira-kira yang akan dipertanyakkan. Bahkan JPU Anik mengatakan diperbolehkan untuk membuka buku dan itu sudah biasa. <br /><br />Dari pengamatan wartawan media ini, beberapa orang ahli yang di hadirkan JPU maupun Penasehat Hukum terdakwa, tak kesulitan memang menjawab pertanyaan. Yang sering membuat keringat dingin seorang ahli  dalam persidangan adalah saat Majelis Hakim mengajukan pertanyaan.<br /><br />Terkait kewenangan untuk penarikan uang dari orang tua siswa atau calon siswa/i mapun dari pihak lain yang dilakukan oleh Komite Sekolah, M. Hartono menjelasakan kepada Majelis Hakim, bahwa Komite sekolah berhak menarik dana untuk kebutuhan sekolah tanpa harus diketahui oleh pihak sekolah. Selain itu, Kasubag Hukum di Kementerian Pendidikan ini mengatakan, bahwa Komite Sekolah bertanggung jawab kepada masyarakat, tapi Ia mengakui bahwa adanya Komite Sekolah berdasarkan rekomdasi dari Kepala Sekolah.<br /><br />Namun keterangan yang dijelaskan pejabat Jakarta ini, sepertinya tak membuat para Hakim yang sudah berpengalaman dalam menyidangkan perkara Korupsi puas. Sebab, M. Hartono menjelaskan, bahwa pembentukan Komite Sekolah berdasarkan Rekomondasi dari Kepala Sekolah. Di sisi lain M. Hartono mengatakan bahwa Komite Sekolah bertanggung jawab kepada masyarakat.<br /><br />Selain itu, bagaimana mungkin Komite Sekolah yang berfungsi sebagai mewakili orang tua siswa/i yang dibentuk berdasarkan rekomdasi Kepala Sekolah, namun bertanggung jawab kepada masyarakat ? Bagaimana mungkin Komite Sekolah mengetahui tentang kekurangan yang ada di sekolah, kalau pihak sekolah tidak memberitahukannya ?<br /><br />Sementara kasus yang menjerat Dua guru SMPN 2 Tulungagung yang juga sebagai panitia PPDB ini, ditangkap Tim Saber Pungli Polres Tulungagung karena menarik uang pungutan sebesar Rp 600 ribu per orang tua calon siswa, yang ditentukan oleh Kepala Sekolah. Adanya pungutan liar itu juga atas hasil rapat bersama pihak sekolah dan Komite Sekolah yang harusnya turut bertanggung jawab dihadapan Majelis Hakim.<br /><br />“Saudara kan pejabat di Kementerian sana, pelajari aturan itu,” perintah Ketua Majelis Hakim kemudian. <br /><br />Fakta lain yang terungkap dalam persidangan yaitu, saat mendengarkan keterangan saksi Suharto dan Ninik Suparti selaku guru di SMPN 2 Tulungangung. Dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim, saksi Nini dan Suhartolah yang memesan meubelair ke salah satu toko mebel di Tulungagung atas perintah Kepala Sekolah. Namun kemudian, meja dan bangku yang dibeli dengan menggunkan uang pungutan itu belum dibayar lunas kecuali hanya uang muka (DP) sebesar Rp 5 juta, kasus penarikan uang pungutan inipun membuat kaget pihak sekolah SMPN 2 tulungagung dan Komite Sekolah setelah terjati OTT.<br /><br />Kepada Majelis Hakim, Ninik menjelaskan, bahwa kemudian biaya pembelian meja dan bangku telah dilunasi oleh Dinas Pendidikan. Hal itu diketahuinya setelah pihak toko mebel mengembalikan uang muka yang dibayarkannya.<br /> </span><br /> <span style="font-size: small;">“Saya memesan ke toko mebel dengan membayar uang muka sebesar Rp 5 juta. Yang di Ia kan oleh saksi Suharto<br /><br />Lalu dari mana anggaran Dinas Pendidikan unatuk pengadaan meubelair di SMPN 2 Tulungagung ? Bagaimana proses pengajuan APBD Perubahan untuk anggaran pengadaan meubelair yang secara tiba-tiba setelah terjadi OTT ? Menagapa Dinas secepat kilat dapat mengajukan anggaran APBD Perubahan ke Bupati dan Dewan ? Apakah anggaran APBD Perubahan untuk pengadaan meubelair di SMPN 2 ulungagung akan menajadi masalah Baru ?<br /><br />Kasus ini bermula pada tanggal 16 Juni 2017, saat Tim Saber Pungli Polres Tulungagung melakukan OTT (Operasi Tangkap Tangan) terhadap 2 orang guru di SMPN 2 Tulungagung. Saat penangkapan, Tim Saber Pungli mengamankan barang bukti (BB) berupa uang sekitar Rp 35.500.000,  yang terbungkus dalam beberapa amlop berlogo SMPN 2 Tulungagung daftar orang tua calon siswa/i. <br /><br />Selain itu, Tim Saber Pungli juga menyita barang bukti lainnya, berupa satu bendel daftar hadir orang tua, satu bendel daftar hadir siswa, satu bendel daftar rekapan peserta uji kompetensi, satu buku PPDB jalur tes uji kompetensi 2017/2018, tujuh berkas siswa yang mendaftar PPDB SMPN 2 Tulungagung, satu bendel amplop kosong berkop SMPN 2 Tulungagung dan satu tas warna hitam.<br /><br />Dari hasil penyidikan dan fakta persidangan, bahwa uang yang terkumpul dari beberapa orang tua calon sisa/i SMPN 2 Tulungagung yang mendaftar dan sedang mengikuti tes jalur kompetensi yang diadakan oleh panitia PPDB, untuk dipergunakan membeli meja dan bangku di 4 kelas tambahan baru. Pemungutan uang dari orang tua calon siswa ini pun tak ada aturan yang memperbolehkannya.<br /><br />Selain itu, penerimaan siswa/i di SMPN 2 Tulungagung tahun ajaran 2017/2018 juga menyalahi aturan. Sebab jumlah sisawa/i yang harusnya diterima sesuai kuota sebanyak 360 namun faktanya menjadi 406 siswa. Anehnya, yang dilaporkan ke Dinas pendidiakan hanya penambahan 1 kelas baru. Penerimaan siswa/i diluar kuota juga pernah terjadi pada tahun ajaran 2016/2017 sebanyak 417 siswa. Ada dugaan, bahwa pemungutan dana “siluman” dari orang tua siswa/i bisa jadi dilakukan, hanya saja tak terungkap.<br /><br />Terjadinya penerimaan siswa/i “siluman” diluar kuota karena adanya rekomondasi dari beberapa pejabat di Kabupaten Tulungagung, diantaranya dari Kepala Dinas Pendidikan Tulungagung sebanyak 32 orang siswa dan sisanya dari Kejaksaan dan pejabat lainnya.<br /><br />Sebab, pada April 2017, petugas Inspektorak Kabupaten Tulungagung melakukan Sidak (Inpfeksi mendadak), namun saat itu petugas Inspektorat tak menemukan adanya “kenakalan” guru.<br /><br />Sebelum terjadi OTT, pada 19 Mei 2017 diadakan rapat antara pihak sekolah dengan Komite sekolah yang dipimpin oleh Eko selaku Kepala Sekolah. Dalam rapat itu dibahas mengenai pemungutan dana dari orang tua calon siswa yang besarnya 600 ribu per siswa (orang tua).<br /><br />Pada tanggal 16 Juni 2017, Kedua guru SMPN 2 Tulungagung yang terjaring OTT terkait “pungutan liar” saat pelaksanaan ujian kompetensi bagi calon siswa/i SMPN 2 Tulungagung. Pada saat tes uji  kompetensi bagi calon siswa/i  juga didampingi orang tua masing-masing dan diadakan di ruang Ketua PPDB Rudy Bastomi yang satu ruangan dengan tim penguji, yang juga guru di SMPN 2 Tulungagung. <br /><br />Setiap orang tua calon siswa/i menyerahkan amplop berisi uang kepada Rudy Bastomi dan ada juga yang langsung melalui Eko, Kepala Sekolah lalu dikumpulkan ke Rudy Bastomi, yang nantinya setelah terkumpul seluruhnya, uang tersebut akan diserahkan ke Kepala Sekolah.  <br /><br />Orang tua calon siswa/i yang menyerahkan sejumlah uang, sudah dipastikan akan diterima sekalipun gagal dalam tes kompetensi.  (Redaksi)</span>

News Regional Tipikor Saksi Dari Kemendikbud RI Ditanya Ketua Majelis : Boleh Tidak Menerima Siswa Karena Rekomdosi Pejabat ?

#Sidang Korupsi Pungli yang terjaring OTT oleh Polres Tulungagung terhadap Dua guru SMPN 2 Tulungagung# Foto. Saksi M. Hartono selaku...

»

Mantan Kepsek SD NI Diadili Dalam Kasus Korupsi Dana Hibah Pemkot Surabaya Rp 10 Juta.

<span style="font-size: large;"><b><i>#Total kerugian Negara dalam kasus Dana Hibah untuk renovasi gedung Sekolah SD NI sebesar Rp 231 juta#</i></b></span><br /> <span style="font-size: small;"></span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiWsDhnUX9bb7W2XCBy8JtGBlJHf6PkP6bnYfjTXh2tWWOPAFV0PnBO6urANASGbk7HdAndwQI3qfAH8zZq_K5EINzeHOZX8Jr51S_9N96syhrMPCrdognl1pxGcvtIhQ1b5OvHVi2MT8A/s1600/IMG_20180126_210752.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="450" data-original-width="563" height="511" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiWsDhnUX9bb7W2XCBy8JtGBlJHf6PkP6bnYfjTXh2tWWOPAFV0PnBO6urANASGbk7HdAndwQI3qfAH8zZq_K5EINzeHOZX8Jr51S_9N96syhrMPCrdognl1pxGcvtIhQ1b5OvHVi2MT8A/s640/IMG_20180126_210752.jpg" width="640" /></a></span></div> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co – </b></span>Belum selesai sidang perkara kasus Korupsi pungutan liar dengan terdakwa 2 guru SMPN 2 Tulungagung, kini giliran mantan Kepala Sekolah Dasar (SD) Nurul Iman yang berlokasi dikawasan Sememi, Kecamatan Benowo Surabaya ini menambah jumlah guru yang di adili di Pengadilan Tipikor Surabaya.<br /><br />Jumat, 26 Januari 2018, Iskandar Zulkarnaen mantan Kepala Sekolah SD NI diseret JPU Kejari Surabaya ke Pengadilan Tipikor untuk duduk dikuris pesakitan dihadapan Majelis Hakim, sebagai terdakwa dalam kasus korupsi dana hibah Pemkot Surabaya pada tahun 2014 sebesar Rp 320 juta dan merugikan keuangan negara senilai Rp 231 juta lebih.<br /><br />Dalam persidangan dengan agenda pembacaan surat dakwaan dari JPU digelar dalam 2 session untuk Dua terdakwa dengan agenda yang sama, karena perkara terpisah. Kedau terdakwa yaitu adalah Iskandar Zulkarnaen mantan Kepala Sekolah SD NI dan Asmadi selaku pelaksana.<br /><br />Dalam persidangan yang diketua Hakim Rochmat, JPU Kejari Surabaya menyatakan, bahwa pada tahun 2014, terdakwa mengajukan proposal untuk mendapatkan dana hibah dari Pemerintah Kota Subaya yang akan dipergunakan untuk ronavasi gedung sekolah NI.<br /><br />Namun dalam pelaksanannya, bahwa ronovasi gedung SD NI tidan sesuai dalam pengajuan serta belum selesai dikerjakan, namun pencairan dana sudah dibayarkan kepada Asmadi selaku pelaksana. <br />Dalam surat dakwaan JPU menyatakan, bahwa terdakwa diduga menikamti uang dari dana hibah tersebut sebesar Rp 10 juta. <br /><br />Sementara dalam surat dakwaan JPU terhadap terdakwa Asmadi, diduga menikmati uang negara dari dana hibah sebesar Rp 221 juta lebih. Sehingga total kerugian negara sejumlah Rp 231 juta lebih.<br /><br />JPU menyatakan, bahwa perbuatan terdakwa (Iskandar Zulkarnaen dan Asmadi) diancam dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHAP. <br /><br />Dari surat dakwaan JPU tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepesi), sehingga Majelis Hakim memerintahkan JPU untuk menghadirkan saksi dalam persidangan berikutnya.<br /><br />“Kapan sauadara Jaksa menghadirkan saksi ?,” tanya Ketua Majelis Hakim, yang kmudian dijawab oleh JPU, minta waktu satu minggu.<br /><br />Kasus ini bermula dari laporan masyarakat dan dukungan dari pihak Yayasan Nurul Imam kepada pihak Kejaksaan Negeri Surabaya. Dibahwa komdan Heru Kamarullah selaku Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Surabaya, kemudian melakukan penyelidikan dan penyidikan serta melibatkan tim BPKP Perwakilan Jawa Timur untuk menghitung ada tidaknya kerugian keuangan negara.<br /><br />Dari hasil penghitungan kerugian keuangan negara (HPKN) oleh BPKP Perwakilan Jawa Timur, ditemukan adanya dana hibah sebesar Rp 231 juta lebih yang tidak dapat dipertanggung jawabkan dan tidak dilaporkan pula ke pihak Yayasan.<br /><br />Kemudian, penyidik Pidana Khusus Kejari Surabaya pun menetapkan dua tersangka, yaitu  Iskandar Zulkarnaen selaku Kepala Sekolah SD Nurul Iman yang berlokasi dikawasan Sememi, Kecamatan Benowo Surabaya dan Asmadi selaku pelaksana proyek pembangunan  rehab gedung SD NI yang menggunakan dana hibah Pemkot Surabaya tahun 2014 sebesar Rp 320 juta.    <br /><br />Atas perbuatan Keduanya, penyidik menjeratnya dengan pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHAP.  (Redaksi).<br />

Regional Tipikor Mantan Kepsek SD NI Diadili Dalam Kasus Korupsi Dana Hibah Pemkot Surabaya Rp 10 Juta.

#Total kerugian Negara dalam kasus Dana Hibah untuk renovasi gedung Sekolah SD NI sebesar Rp 231 juta# berita korupsi .co – Belum selesa...

»

Sidang Korupsi PT PWU Jilid II, JPU Hadirkan 4 Orang Saksi

<i><span style="font-size: large;"><b>#Saksi Bacakan Surat Ketua DPRD Jatim Ke Gubernur; Penjualan Aset Harusnya Melalui RUPS dan Persetujuan DPRD#</b></span></i><br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhFtW1yCLVBLWhRGVEUidNEJJL8L6xoWuFT76DIxuZTbJLaog2i8wKY4mxVIWPnBtOUw_sPxQ_x5U013ou9Cw8O8VzjuF1mzEchRLjp31H3qDWvfPwwuUsGCRGw9yzHk62vvfKDW_AMH5A/s1600/PT+PWU.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="600" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhFtW1yCLVBLWhRGVEUidNEJJL8L6xoWuFT76DIxuZTbJLaog2i8wKY4mxVIWPnBtOUw_sPxQ_x5U013ou9Cw8O8VzjuF1mzEchRLjp31H3qDWvfPwwuUsGCRGw9yzHk62vvfKDW_AMH5A/s640/PT+PWU.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto atas, <span style="font-size: small;">saksi Turkan dari BPN, Nanang (Dispenda), R. Widodo dan Sugiono (dari PT PWU)</span></td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Jumat, 26 Januari 2018, sidang perkara Korupsi penjualan asset daerah yang dikelola PT  Panca WIra Usaha (PWU) Jatim jilid II dengan terdakwa Oepoyo Sarjono (Direktur Utama PT Sempulur Adi Mandiri), kembali digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya.<br /><br />Sementara dalam Jilid I dengan terdakwa Dahlan Iskan, mantan Direktur Utama PT PWU dan Wishnu Wardhana selaku Ketua Tim penjualan aseet, dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam penjualan Dua aseet perusahaan daerah (Perusda)  Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Tulungagung dan Kediri pada tahun 2003 lalu, yang dikelola oeh PT PWU  hingga merugikan keuangan negara sebesar Rp 11.071.914.000.<br /><br />Walau kemudian Dahlan Iskan dinyatakan bebas dan Wishnu Wardhana dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Jawa Timur, namun tidak behenti begitu saja. Sebab JPU Kejati Jatim yang menangani kasus raibnya uang negara dari hasil penjualan asset perusda ini masih melakukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung (MA) RI. <br /><br />Lalu dalam jilid II ini, penyidik Kejati Jatim menetapkan 2 tersangka selaku pembeli Dua asset  tersebut, yakni Oepoyo Sarjono dan Sam Santoso. Penetapan tersangka terhadap kedua sahabat ini sesuai dengan putusan Majelis Hakim dalam perkara dengan terdakwa Dahlan Iskan dan Wishnu Wardhana. Dalam Putusan Majelis Hakim saat itu menyatakan, bahwa dalam penjualan asset PT PWU di Tulungagung dan Kediri, yang diuntungkan adalah Oepoyo Sarjono dan Sam Santoso selaku pribadi, karena PT Sempulur Abdi Mandiri belum mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM RI.<br /><br />Sementara sidang kali ini adalah masih seputar mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan JPU Lily Lindawati dkk dari Kejati Jatim dan Kejari Surabaya. Saksi yang dihadirkan JPU kali ini  dalam persidangan yang diketuai Majelis Hakim H.R Unggul Warso Mukti, diantaranya Turkan dari BPN, Nanang (Dispenda), R. Widodo dan Sugiono (dari PT PWU) untuk terdakwa Oepoyo Sarjono yang didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya Syamsul Huda Yudha, Yudi Rhisnandi, Hawit Guritno dan Gatra Yanda.<br /><br />Kepada Majelis Hakim saksi membacakan surat Ketua DPRD Jatim yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Timur terkait pelepasan asset daerah. Surat Ketua DPRD Jatim itu berupa dokumen yang ada di Dinas Pendapatan Daerah Jawa Timur.<br /><br />Dalam Surat Ketua DPRD Jatim  yang dibacakansaksi berbunyi, penjualan asset, seharusnya melalui RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dan konsultasi dengan DPRD Jatim.<br /><br />Isi surat Ketua DPRD Jatim yang dibacakan saksi dihadapan Majelis Hakim tak jauh beda dengan keterangan saksi pada sidang perkara Jilid I, maupun dalam putusan Majelis Hakim.<br /><br />Selin belum mendapatkan persetujuan DPRD, penjualan asset PT PWU sudah ada pembayaran yang dilakukan oleh Sam Santo kepada Dahlan Iskan, sebelum dilakukan lelang dan RUPS.<br /><br />Selain itu, dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 1999 tentang penggabungan Lima perusahaan Daerah, pasal 14 yang berbunyi; penjualan asset dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan DPRD.<br /><br />Sementara saat PH terdakwa mengajukan beberapa pertanyaan terhadap para saksi, lebih banyak menjawab tidak tahu. Apakah memang benar-benar tidak tahu keran kasus ini sudah lama, atau hanya pura-pura tidak tahu ?<br /><br />Anehnya, kasus ini pun tidak terang benderang. Sebab Sam Santoso, sejak perkara jilid I hingga saat ini tidak bisa dihadirkan ke persidangan sebagai saksi apalagi sebagai tersangka. Sam Santos dikabarkan “tak bisa bergerak” sejak perkara ini disidangakn di Pengadilan Tipikor tahun lalu hingga saat ini karena terbaring di Rumah Sakit.<br /><br />Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sepertinya tak serius dan tak punya anggaran menghadirkan dokter lain untuk memeriksa kondisi kesehatan pengusaha keramik terbesar di Indonesia ini. Atau JPU tak punya usaha untuk menghadairkan dokter pribadi terangka Sam Santoso ke persidangan untuk didengar keterangannya. <br /><br />Lebih anehnya lagi, semangat Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk mengusut kasus Korupsi penjualan asset PT PWU yang merugikan keuangan negaran  puluhan milliaran, terkesan hanya sebatas menyeret Dahlan Iskan dan Wishnu Wardhana ke persidangan.  </span><br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjHryc379GnM4vEEOVm80SDuszIvVGk7m5y_ct9B9aaIEXVK-5YXIKl_tnR9_My9aTmHL9sb_1FamDme-ska0mzazjPC7VGdHiDiYBHbbScU4OsNegliMxFkjv5ZAo__o6xfqBa-bg0gRY/s1600/Saksi+adalah+sebagai+panitia+lelang+pelepasan+aset+PT+PWU.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="361" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjHryc379GnM4vEEOVm80SDuszIvVGk7m5y_ct9B9aaIEXVK-5YXIKl_tnR9_My9aTmHL9sb_1FamDme-ska0mzazjPC7VGdHiDiYBHbbScU4OsNegliMxFkjv5ZAo__o6xfqBa-bg0gRY/s640/Saksi+adalah+sebagai+panitia+lelang+pelepasan+aset+PT+PWU.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Saksi adalah sebagai panitia lelang pelepasan aset PT PWU</td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: small;"><b><span style="font-size: large;">Fakta Persidangan Jilid I</span></b><br /><br /><b><span style="font-size: large;">S</span>elasa 17 Januari 2017</b>, Lima orang saksi selaku panitia lelang pelepasan asset dihadirkan JPU, diantaranya, M Sulkhan, staf PT PWU; Budi Raharjo, mantan staf keuangan PT PWU dan Emilia Aziz, mantan staf personalia PT PWU yang menjadi Sekretaris Panitia lelang, Johanes Dasikan dan Suhadi.<br /><br />Dalam fakta persidangan saat itu terungkap. Ternyata sudah ada pembayaran sebelum penjualan asset di Tulungangung. Pembayaran pada tanggal 3 Juni 2003, sementara pembukaan dokumen lelang baru pada tanggal 18 Juni 2003. Empat perusahaan sebagai peserta lelang, salah satu diantanya adalah PT Sempulur sekaligus sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran sebesar Rp 8 milliar. Untuk operasional panitia lelang sebesar Rp 510 juta. Setiap panitia memperoleh honor antara 1 hingga 1,5 juta rupiah, kecuali Emilia Aziz, selaku Sekretaris Panitia lelang memperoleh honor sebesar Rp 5 juta.<br /><br />Emilia Aziz menjelaskan kepada Majelis saat itu, bahwa dirinya menerima dokumen dari terdakwa Wisnu. Sementara menurut terdakwa Wisnu Wardhana, saat ditemui media ini dari balik jeruji besi ruang tahanan Pengadilan Tipikor menjelaskan, tidak pernah memberikan dokumen apapun kepada Emilia. “Nanti pada saatnya, saya akan minta di kroscek dipersidangan. Ke Notaris saya juga tidak tahu, pembayarannya pun sya tidak tahu,” kata Wisnu dari balik jeruji besi.<br /><br /><b><span style="font-size: large;">P</span>ada Jumat, 20 Januari 2017,</b> JPU menghadirikan 6 orang saksi ke Persidangan namun yang hadir hanya 4 saksi, diataranya Suhardi, mantan Direktur Keuangan PT PWU; Sustri Handayani, Kasir PT PWU; Supratiwi; dan Sugeng Hinarjo (sidang terpisah), bagian administrasi keuangan PT Kuda Laut Emas. Sementara saksi Ir. Sofian Lesmanto termasuk Dr. Sam Santoso, tak tampak di gedung pengadil orang-orang yang diduga merugikan keuangan negara alias Koruptor.<br /><br />Dari keterangan saksi ini hampir sama dengan keterangan sebelumnya, yakni adanya pembayaran sebelum penjualan. Dihadapan Majelis Hakim terungkap, bahwa Direktur Keuangan telah menerima pembayaran berupa BG sebesar Rp 8 milliar pada tanggal 30 Agustus 2003. Pada hal, RUPS tentang persetujuan pelepasan asset baru pada tanggal 3 Sepetember 2003.<br /><br />Saat JPU maupun Majelis Hakim melontarkan pertanyaan kepada Suhardi, yang sudah 10 tahun menjabat sebagai Direktur Keuangan ini, “penyakit” lupa tak luput dari ingatannya, karena memang belum ada ahli kesehatan yang menemukannya. Sehingga saksi pun tak bisa menjelaskan Perda No 5 tahun 1999 tentang penggabungan Lima perusahaan Daerah, pasal 14 yang berbunyi; penjualan asset dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan DPRD.<br /><br />pada persidangan saat itu ada terungkap, pada saat anggota Majelis Hakim Dr. Andriano, menanyakkan saksi Suhardi, terkait pembayaran senilai 8 milliar rupiah berupa BG, namun dalam dokumen tercantum sebesar Rp 8,250 M. sehingga ada selisih senilai 250 juta. <br /><br />Inilah yang dipertanyakkan anggota Majelis Hakim kepada saksi. “ Bagaimana pertanggungjawabannya dan bagaimana hasil audit yang dilakukan oleh angkutan publik. Kalau ini yang audit BPK, inilah temuan,” tanya Hakim Dr. Andriano. “Bagaimana, apakah angkutan publiknya dijadikan saksi ?,” Tanya Hakim angota ini pada JPU saat itu.<br /><br />Tidak hanya itu. JPU juga menanyakkan terkait pengeluarana dana dari PT PWU sebesar 8 juta rupiah untuk pembayaran pajak PBB, pada hal pajak PBB dibayar oleh pembeli. Suhardi hanya menjelaskan seputar adanya hasil RUPS.<br /><br />“Ini kan sudah PT jadi UU PT. Kalau sudah ada persetujuan RUPS, sudah sah. unsur kehati-hatian kita sudah minta persetujuan DPRD, tapi nggak berani, lalu melempar ke Gubernur. Kalau asset itu membebani supaya dijual. DPRD dan Gubernur tidak masuk ke PT. Proses kita lakukan kalau ada RUPS bukan dari Gubernur,” kata Suhardi kepada Majelis.<br /><br />Anehnya, mantan anak buah terdakwa Dahlan Iskan ini semasa di PT PWU, tidak tau SOP penjualan kecuali hanya mendengar. Jawaban lupa sering terucap dari saksi Suhadi. Yang lebih anehnya lagi, saat Ketua Majelis Hakim menanyakkan tentang pengertian disetuji terkait hasil RUPS sesudah ada pembayaran.<br /><br />“Apa pengertian saksi tentang disetuji. Apakah disetuji setelah di jual atau disetujui sebelum penjualan ?,” Tanya Ketua Majelis. “Kalau dijual baru disetujui, itu salah,” kata saksi Suhardi tegas.<br /><br /><b><span style="font-size: large;">S</span>elasa, 24 Januari 2017, </b>JPU kembali menghadirkan 4 (Empat) orang saksi diantaranya, M. Mahfud, Kepala Biro Hukum; Emi Risnawati, Kasubag Penghapusan Aset Biro Perlengkapan; Samsudin selaku Kasubag BUMD Biro Perekonomian  (Ketiganya dari Pemrov. Jatim) dan Yantiningsih, selaku Appraisal dari PT Satya Tama Graha selaku Kapala Cabang.<br /><br />Ketiga saksi dari Pemrov ini adalah sebagai Tim Restrukturisasi asset sesuai SK yang dibuat oleh PT PWU. Namun dihadapan Majelis Hakim, Ketiga saksi tidak pernah menerima SK yang dimaksud. Ketiga saksi selaku pejabat Pemrov. Jatim ini lebih “diserang penyakit” lupa pula. Apakah lupa benaran atau memang pura-pura lupa karena ada “tekanan” ?<br /><br />Yang anehnya, M. Mahfud, selaku Kepala Biro Hukum Pemprov Jatim, tidak mengetahui luas asset yang dijual oleh PT PWU. M. Mahfud lebih banyak menjawab tidak tahu. Namun Ia (Mahfud) menjelaskan, bahwa PT PWU adalah penggabungan dari Lima perusahaan daerah berdasarkan Perda Nomor 5 tahun 1999.<br /><br />“PT PWU adalah penggabungan dari Lima perusahaan daerah berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 1999,” kata Mahfud. <br /><br />Sementara Yantiningsih, selaku Appraisal dari PT Satya Tama Graha selaku Kapala Cabang menjelaskan dihadapan Majelis Hakim, bahwa dokumen yang dikeluarkan oleh PT Satya Tama Graha untuk kepentingan Managemen. Dan apa bila dipergunakan oleh pihak lain, harus mendapat persetujuan perusahaan yang dipimpinnya.<br /><br />“Itu hanya untuk Managemen PT PWU,” kata saksi kepada Majelis. </span><br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJIg3ZufP-F7VaqJ5PCn3BQWFS7u8Y-axf36No5rVFTaEMg83eTncl7KBC8XKYsZ183vqkSFXJ3WP86TzIP6GO8TtI2AMBsw4A_FBc8ooMtQa_saVfVsgGxXX61w_M9QHt9U7OdtY8TnQ/s1600/IMG20170407145657.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJIg3ZufP-F7VaqJ5PCn3BQWFS7u8Y-axf36No5rVFTaEMg83eTncl7KBC8XKYsZ183vqkSFXJ3WP86TzIP6GO8TtI2AMBsw4A_FBc8ooMtQa_saVfVsgGxXX61w_M9QHt9U7OdtY8TnQ/s640/IMG20170407145657.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;"><b> Sementara...........</b></span><br /><br />Dalam BAP Sam Santoso, yang dibacakan JPU dalam persidangan saat itu menjelaskan, bahwa dirinya bertemu dengan Dahlan Iskan di Graha Pena, Jalan A. Yani Surabaya, kantor Jawa Pos untuk menanyakkan terkait informasi penjulan sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kabupaten Kediri dan Tulungagung.<br /><br />Beberapa hari kemudian, Sam Santoso menemui Dahlan Iskan di Graha Pena, menyampaikan penawarannya untuk asset di Kediri senilai Rp 17 milliar, dan Tulungagung senilai Rp 8,750 milliar. Dari penawaran Sam Santoso, Dahlan Iskan tidak langsung menyetuji saat itu juga, melainkan menunggu beberapa hari.<br /><br />Pertemuan antara Sam Santoso, Dahlan Iskan dan Wishnu Wardhana menghasilkan kesepakatan nilai asset PT PWU di Kediri dan Tulangagung, diperkirakan sekitar awal Mei 2003, yang merujuk pada pembayaran aset di Kediri senilai Rp 17 miliar pada 3 Juni 2003. <br /><br />Sementara itu, Sam Santoso baru melakukan pembayaran asset di Tulungagung senilai Rp 8,75 miliar pada tanggal 30 Agustus 2003, sedangkan penawaran untuk aset di Tulungagung baru dibuka sekitar taggal 8 September 2003. Dari keterangan Sam Santoso di BAP, bahwa kesepakatan jual-beli asset telah dilakukan jauh sebelum proses lelang atau penawaran dibuka.<br /><br />Selain keterangan Sam Santoso yang dibacakan, JPU juga membacakan keterangan saksi Imam Utomo mantan Gubernur Jawa Timur, karena tidak bisa hadir dalam persidangan dengan alasan sakit.<br /><br />Imam Utomo mengakui dalam BAP-nya, ada surat dari DPRD Jatim yang ditujukan ke Dirut PT PWU. Dan Dia (Imam Utomo) menjelaskan dalam BPA-nya, tidak pernah mengeluarkan Surat Keputusan tentang persetujuan pelepasan asset PT PWU Jatim. Surat yang pernah dikeluarkan Imam Utomo, menindaklanjuti surat dari Ketua DPRD Jatim. <br /><br />Kasus ini pun masih menggelitik. Apakah penyidik Kejati Jatim hanya menyeret 4 tersangka/terdakwa (Wishnu Wardana, Dahlan Iskan, Oepojo Sarjono dan Sam Santoso) dalam pelepasan asset milik Pemprov Jatim ini ? Lalu bagaimana dengan panitia lelang yang menerima honor dan menandatangani dokumen namun tidak melaksanakan tugasnya ? Apakah panitia lepas tanggung jawab hukum karena kasus ini sudag diadili ?<br /><br /><b><span style="font-size: large;">Dalam Putusan Majelis Hakim Tanggal 21 April 2017</span></b><br /><br />Majelis Hakim menyatakan, bahwa benar pada bulan Agustus 2003, terdapat 5 penawar yang memasukkan surat penawarannya, seolah-olah proses lelang sudah berlangsung. Sebelum dibuka penawaran lelang, pada tanggal 30 Agustus 2003, sudah dilakukan pembayaran oleh Sam Santoso berupa BG yang jatuh tempo pada tanggal 23 September 2003. Semua uang tersebut masuk ke PT PWU tanggal 25 September 2003.</span><br /> <br /> <span style="font-size: small;">Sehingga Majelis Hakim menyatakan, adanya rekayasa lelang mulai dari kesepakatan harga, dan pembayaran pada tanggal 30 Agustus 2003. Pada hal, persetujuan RUPS baru dilakukan pada tanggal 3 September 2003, dan taksiran harga dari lembaga terkait baru dilakukan sekitar pertengahan Oktober 2003, setelah dilakukan transaksi dan pembayaran atas asset yang terletak di Kediri dan Tulungagug. Dan negoisasi kedua, harga penjualan asset yang oleh Wishnu Wardana selaku penjual, dengan calon pembeli yang diwakili oleh Sam Santoso, baru dilakukan pada tanggal 16 Oktober 2003. <br /><br />Pada hal, pembayaran sudah dilakukan pada tanggal 30 Agustus 2003. Penanda tanganan Akte No 39 tentang pembatalan atas Akte No 5 dan 6 tentang Akte jual beli, yang ditanda tangani oleh terdakwa Dahlan Iskan selaku penjual asset milik PT PWU Jatim dengan Oepoyo Sarjono dan Sam Santoso selaku pembeli setelah dilakukannya pembayaran. <br /><br />Menurut Majelis Hakim bahwa, pelepasan aseet di dua tempat tesebut seluas ribuan meter persegi berupa bangunan dan tanah, tidak sesuai dengan prosedur diantaranya, harga penjualan dibawah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), tidak melibatkan tim penilai hara tanah (Appraisal), tidak melalui proses lelang, tidak membuat pengumuman di media nasional berbahasa Indonesia, sudah ada pembayaran sebelum jadwal pembukaan lelang dan pelaksanaan RUPS (rapat umum pemegang saham) serta penandatanganan Akte jual beli antara Dahlan Iskan dengan Sam Santoso, Direktur PT Sempulur Adi Mandiri (PT SAM) dan kemudian Akte tersebut dibatalkan setelah adanya pembayaran. Penanda tanganan Akte tersebut di kantor Dahlan Iskan di Graha Pena, Jalan Ahmat Yani Surabaya bukan di kantor Notaris.<br /><br />Sehingga, 5 Majelis Hakim diataranya, Hakim Tahsin, selaku Ketua Majelis dengan dibantu 4 Hakim anggota antara lain, H.R. Unggul Warsomukti. S.H., M.H; DR. Andriano., S.H., M.H; Samhadi. S.H., M.H dan Sanghadi. S.H, sepakat menyatakan bahwa, terdakwa Dahlan Iskan selaku Dirut PT PWU, bersama-sama dengan Wishnu Wardana selaku Ketua Tim Pelepasan asset, adalah perbuatan yang sewenang-wenang, karena jabatan yang melekat pada dirinya.<br /><br />“Mengadili; Menyatakan terdakwa Dahlan Iskan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsidair. Menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 2 tahun denda sebesar Rp 100 juta. Bilamana terdakwa tidak membayar, maka diganti dengan kurungan selama 2 bulan. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan kota,” ucap Ketua Majelis.  (Redaksi)</span>

Regional Tipikor Sidang Korupsi PT PWU Jilid II, JPU Hadirkan 4 Orang Saksi

#Saksi Bacakan Surat Ketua DPRD Jatim Ke Gubernur; Penjualan Aset Harusnya Melalui RUPS dan Persetujuan DPRD# Foto atas, saksi Turkan dar...

»

Kasus Suap OTT Wali Kota Batu, Eddy Rumpoko dan Edy Setiawan Segera Di Adili

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8__3msSb4BobXqsbsip9eGlJeVME7uGMJaBYstycbN2rzEVyYTDVOTb7xfSRoah602Eq7-2_vMDZNkOk8r2hqtrsSihNZe7AENBdBLHE7h1-0R1NlQ09nbG2J8nMXTsxNNhT6iuMshd0/s1600/IMG20171010143417.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8__3msSb4BobXqsbsip9eGlJeVME7uGMJaBYstycbN2rzEVyYTDVOTb7xfSRoah602Eq7-2_vMDZNkOk8r2hqtrsSihNZe7AENBdBLHE7h1-0R1NlQ09nbG2J8nMXTsxNNhT6iuMshd0/s640/IMG20171010143417.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Panmud Pengadilan Tipikor Surabaya A. Nur</b></td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj67pbxnBSXzIleKE1bLdKE6JHfpsKiHTf3XPJUxnmqre768Im7B7-zng6E7rY17gt89ScYUMqTNq7DTAJChgxQK4QroT7Ocvhd6WSq6c0aGuq_ISvegLu1ivfoV0NEKE8d1C4VSVCevQ0/s1600/page.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="1124" height="437" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj67pbxnBSXzIleKE1bLdKE6JHfpsKiHTf3XPJUxnmqre768Im7B7-zng6E7rY17gt89ScYUMqTNq7DTAJChgxQK4QroT7Ocvhd6WSq6c0aGuq_ISvegLu1ivfoV0NEKE8d1C4VSVCevQ0/s640/page.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Edy Setiawan (kiri) dan Eddy Rumpoko saat menjadi saksi di Pengadilan Tipikor untuk terdakwa Filipus Djab (Dok. BK)</td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Tinggal menunggu hari saja, Eddy Rumpoko mantan Wali Kota Batu, dan Edy Setiawan Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan (Kabag ULP) Pemerintah Kota (Pekot) Batu, Malang Jawa Timur akan diadili di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.<br /> <br /> Sebab JPU KPK telah melimpahkan perkara Kedua tersangka kasus Korupsi menerima uang suap ratusan juta rupiah dari pengusaha Filipus Djab (sudah divonis 2 tahun), pada Rabu, 24 Januari 2018.<br /> <br /> Hal itu disampaikan Panmud Pengadilan Tipikor Surabaya A. Nur, saat ditemui diruang kerjanya, beberapa saat setelah JPU KPK meninggalkan gedung pengadil para koruptor itu.<br /> <br /> “Ia, ini baru saja KPK melimpahkan Dua perkara Korupsi atas nama terdakwa Eddy Rumpoko dan Edy Setiawan. Untuk jadwal sidang dan Majelis Hakim yang akan menagani perkara ini, menunggu penetapan dari Ketua PN,” ucap Nur.<br /> <br /> Kasus ini bermula pada tanggal 16 September 2017 lalu, saat tim KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kota Batu, Malang Jawa Timur terhadap Edy Setiawan (Kepala ULP Pemkot Batu), Eddy Rumpoko (Wali Kota Batu) dan Filipus Djab (Pengusaha)<br /> <br /> Penagkapan yang dilakukan oleh KPK terhadap ketiganya, terkait pemberian uang suap dari Direktur PT Dailbana Prima yang juga pemilik Amarta Hills Hotel, Filipus Djap terhadap Edy Setiawan sebesar Rp 100 juta dan ke Eddy Rumpoko, Rp 200 juta<br /> <br /> Penyerahan uang oleh Filipus Djab terhadap Edy Setiawan dilakukan saat Keduanya mengadakan pertemuan di sekitar Hotel milik Filipus Djab, pada tanggal 16 September 2017 sekitar pukul 12.30 WIB.<br /> <br /> Beberapa saat setelah Filipus Djab menyerahkan uang terhadap Edy Setiawan, selanjutnya Filipus Djab menuju rumah dinas Wali Kota Batu Eddy Rumpoko. Duit sebesar Rp 200 juta dalam bentuk pecahan kertas Rp 50 juta, sudah dimasukkan dalam paper bag.<br /> <br /> Namun sial bagi keduanya, kerena tim KPK yang sudah membuntuti perjalanan Filipus Djab, langsung melakukan penangkapan dengan barang bukti berupa uang pecahan Rp 50 ribu yang jumlahnya Rp 200 juta. Sementara Edy Setiawan sudah terlebih dahulu diamankan tim KPK dengan barang bukti berupa uang kertas Rp 50 ribu senilai Rp 100 juta.<br /> <br /> Duit haram yang diserahkan pengusaha itu terhadap Wali Kota dan Kabag ULP Kota Batu itu, diduga sebagai fee terhadap Wali Kota sebesar 10 persen dari anggaran proyek belanja modal dan mesin pengadaan meubelair di Pemkot Batu Tahun Anggaran 2017 sebesarb Rp 5,26 milliar yang dimenangkan oleh PT PT Dailbana Prima.<br /> <br /> Uang fee proyek yang akan diterima Eddy Rumpoko sekitar Rp 500 juta, sementara duit sebesar Rp 300 juta sudah dipergunakan Filipus Djab sebagai uang muka (DP) untuk pembelian sebuah mobil mewah merek Toyota Alphard. Dan sisa Rp 200 juta itulah yang diserahkan Filipus Djab terhadap Eddy Rumpoko. Sementara mobil mewah merek Toyota Alphard juga untuk sang Wali Kota.<br /> <br /> Terkait pembelian mobil mewah merek Toyota Alphard senilai Rp 1,6 milliar oleh Filipus Djab,  atas permintaan Eddy Rumpoko. Sekitar awal 2017, Eddy Rumpoko memanggil Filipus Djab ke kantor Wali Kota. Dalam pertemuan itu, Eddy Rumpoko menyampaikan keinginannya untuk bisa memiliki mobil mewah dari Filipus Djab, dengan imbalan beberapa proyek yang nilainya milliaran. Dijanjikan proyek yang nilainya milliaran oleh orang nomor Satu di Kta Batu, Filipus Djab pun menyangganggupinya. <br /> <br /> Atas perbuatannya, Eddy Rumpoko dan Edy Setiawan dijerat sebagai penerima uang suap sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf  B atau pasal 11 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto pasal 64 ayat (1) KUHPidana, dengan hukuman pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. <br /> <br /> Sementara Filipus Djab, yang sudah terlebih dahulu divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor, dijerat sebagai pemberid engan pasal 5 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto pasal 64 ayat (1) KUHPidana.  (Redaksi)

News Regional Tipikor Kasus Suap OTT Wali Kota Batu, Eddy Rumpoko dan Edy Setiawan Segera Di Adili

Panmud Pengadilan Tipikor Surabaya A. Nur Edy Setiawan (kiri) dan Eddy Rumpoko saat menjadi saksi di Pengadilan Tipikor untuk ter...

»

Terpidana Kasus Korupsi Suap OTT Bakal Jadi Tersangka Lagi ?

<i><span style="font-size: large;"><b>#Terkait Dugaan Penyimpangan DD dan ADD  di Desa Dasok Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Sebesar Rp 1,1 M#</b></span></i><br /> <i><span style="font-size: large;"><b></b></span></i><br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_S1eSGnKVlAjY6DhsegOd6G4UwVvy3OZOIVqb_WFKNI6MVYy-fJEUkr-q7rNTJa8kK6o526dsaR9WVyp3_kTOS2oO8wMRrVlkudR6IC_2WRBrVdaIbvgYPMyhsuDtR89mySYT3KH8vds/s1600/IMG20171124135408.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_S1eSGnKVlAjY6DhsegOd6G4UwVvy3OZOIVqb_WFKNI6MVYy-fJEUkr-q7rNTJa8kK6o526dsaR9WVyp3_kTOS2oO8wMRrVlkudR6IC_2WRBrVdaIbvgYPMyhsuDtR89mySYT3KH8vds/s640/IMG20171124135408.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terpidana kasus SupaAgus Mulyno</td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co – </b><b>K</b></span>ejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan kini kembali mengusut tuntas kasus dugaan Korupsi penyimpangan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Desa Dasok, Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan tahun 2016 lalu, yang menelan anggaran sebesar Rp 1.144.487.378.<br /> <br /> Kasus dugaan penyimpangan DD  sebesar Rp 645.155.378 yang bersumber dari APBN dan ADD sebesar Rp 499.332.000 dari APBD yang totalnya totalnya Rp1.144.487.378 ini menjadi “biang kerok”, karena sempat berhenti dan berujung ke kasus suap Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK terhadap Kekapa Kejaksaan Negeri Rundi Indra Prasetya, Achmad Syafi’i (Bupati Pamekasan), Sutjipto Utomo (Kepala Inspektorat Kabupaten Pamekasan), Noer Solahuddin (Kasubbag Umum dan Kepegawaian Inspektorat Kab. Pamekasan) dan Agus Mulayadi selaku Kepala Desa Dassok, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan (kini ke- 5 pejabat itu berstatus terpidana), pada tangal, 2 Agustus 2018.<br /> <br /> Walau kasus ini sempat mencoreng nama baik Kejari Pamekasan, namu kali ini tak dibiarkan begitu saja, melainkan akan diusut tuntas bagaimana raibnya uang negara. Tidak hanya itu, melainkan Kejari Pamekasan akan mengusut juga bagamana pencairan uang miliaran itu sementara pekerjaan di Desa Dasok disuga fiktif.<br /> <br /> Hal itu disampaikan oleh Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Pameksan, Hermawan saat ditemui wartawan di Pengadilan Tipikor, Selasa, 23 Januari 2018.<br /> <br /> Hermawan menjelaskan, saat ini pihaknya telah menaikan kasus ini dari penyelidikan ke penyeidikan, dan dalam waktu dekat akan memeriksa beberapa saksi yang berkaian dengan penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD maupun dari APBN.<br /> <br /> “Sudah tahap penyidikan, namun belum kita tetapkan siapa terangkanya. Minggu depan kita akan memanggil beberapa saksi, karena kita akan memeriksa juga bagaimana pencairan dana itu sementara pekerjaannya fikif, bagaimana pengawasan dari Kecamatan” kata Hermawan.<br /> <br /> Saat ditanya mengenai bukti-bukti yang sempat disita KPK, Hermawan menjelaskan bahwa semua data yang disita KPK telah dikembalikan KPK ke Kejari Pamekasa. <br /> <br /> “Semua data-data yang disita KPK telah dikembalikan. Kita tinggal memanggil saksi-saksi dulu baru bisa kita tetapkan tersangkanya,” tambahnya.<br /> <br /> Apakah Mantan Kepala Desa Dasok yang kini mendekam dipenjara akan menjadi tersangka ? Hermawan tidak menapiknya. Karena memang dalam fakta persidangan terkait dugaan penyimpangan DD dan ADD di Desa Dasok sudah jelas terungkap.<br /> <br /> Kasus ini berawal pada tahun 2016, dimana Desa Dasok mendapatkan DD  sebesar Rp 645.155.378 yang bersumber dari APBN, dan ADD sebesar Rp 499.332.000 yang bersumber dari APBD, sehingga totalnya Rp1.144.487.378.<br /> <br /> Pada tanggal 17 November 2016, Sucipto Utomo menerbitkan surat perintah tugas Nomor. 700/009/432.401/2016 untuk melaksanakan pemeriksaan DD dan ADD pada Desa se-Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2016, dengan waktu pelaksanaan pemeriksaan sejak tanggal 21 November sampai dengan 20 Desember 2016, termasuk didalamnya melaksanakan pemeriksaan DD dan ADD di Desa Dasok.<br /> <br /> Pada tanggal 14 Desember 2016, Inspektorat melaksanakan pemeriksaan DD dan ADD di Desa Dasok, dan menemukan adanya penyimpangan, antara lain kekurangan bukti pendukung realisasi belanja penggunaan DD yang telah diambil dari kas Desa sebesar Rp 645.155.378. <br /> <br /> Selain itu, Inspektorat juga menemukan realisasi pekerjaan fisik yang tidak sesuai dengan rencana anggaran biaya (RAB) dan gambar rencana pekerjaan saluran air (Drainase) di Dusun Brigeh, dengan anggaran sebesar Rp 441.000.000, dengan volume pekerjaan sesuai dengan RAB 800 meter, sedangkan realisasi pekerjaan 434,4 M atau 54% dimana saluran Sisi kiri belum dikerjakan.<br /> <br /> Tidak hanya itu. Pekerjaan tebing penahan tanah di Desa Lubuk, dengan anggaran sebesar Rp 35.155.378, volume pekerjaan sesuai RAB 125 meter,  sedangkan realisasi progres pekerjaan fisik 81,3 M atau 65%, pekerjaan pembangunan pagar kantor Desa di Dusun Barat dengan anggaran Rp 100 juta,  progres pekerjaan fisik 0%, pekerjaan pembangunan pavingisasi di Dusun Barat Rp 60 juta, progres pekerjaan fisik 0% dan pekerjaan prasasti yang ternyata belum dipasang.<br /> <br /> Pada tanggal 23 mei 2017, Agus Mulyono menerima hasil pemeriksaan tersebut dari Sucipto Utomo melalui surat Nomor X-900/13.1/432.20/2017 tertanggal 8 April 2017 perihal, Laporan hasil pemeriksaan DD dan ADD Tahun Anggaran 2016 di Desa Dasok, Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.<br /> <br /> Pada Juni 2017, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri (Kasi Intel Kejari) Pamekasan Sugeng Prakoso, memperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan penyelewengan DD dan ADD Tahun Anggaran 2016 di Desa Dasok, Kecamatan Pademawu, yang dilakukan oleh Kepala Desa Dasok yaitu Agus Mulyadi.<br /> <br /> Kemudian, pada tanggal 17 Juni 2017, Sugeng Prakoso melakukan Pulbaket (pengumpulan bahan keterangan dan data serta melakukan pengecekan fisik di lapangan secara Informal. Hailnya, ternyata tidak ada pembangunan pavingisasi dan pembangunan pagar di Kantor Desa Dasok.  (Redaksi)

Regional Tipikor Terpidana Kasus Korupsi Suap OTT Bakal Jadi Tersangka Lagi ?

#Terkait Dugaan Penyimpangan DD dan ADD  di Desa Dasok Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Sebesar Rp 1,1 M# Terpidana kasus SupaAgus Mulyno ...

»

12 Terpidana Kasus Korupsi Belum Dieksekusi, Kasi Pidsus Kejari Sidoarjo Tak Mau Menanggapi

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhfVS1PGuOKZdoAh2iR1xydlRrD2iatCjlXOhkieBVfJVboxiPIcPEWva_Bjv-NqhhyphenhyphenWYRVdnTVQcO_TJgy-i7CFFZOxkRhdku7J58SEnV5VOOn_rP0ke7AZpH7d6ZVviq1MsQ0hbZS7Cs/s1600/Korupsi+Prona+Desa+Ploso+Sidoarjo.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="361" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhfVS1PGuOKZdoAh2iR1xydlRrD2iatCjlXOhkieBVfJVboxiPIcPEWva_Bjv-NqhhyphenhyphenWYRVdnTVQcO_TJgy-i7CFFZOxkRhdku7J58SEnV5VOOn_rP0ke7AZpH7d6ZVviq1MsQ0hbZS7Cs/s640/Korupsi+Prona+Desa+Ploso+Sidoarjo.jpg" width="640" /></a><b><span style="font-size: large;">beritako<span style="color: red;">rupsi</span>.co – </span></b>Kejaksaan bertindak atas nama Negara Rebuplik Indonesia selaku eksekutor atas putusan Majelsi Hakim terhadap terpidana kasus pidana Khusunya kasus Korupsi yang diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang sudah berkeuatan hukum tetap (Incrah).<br /> <br /> Namun aneh, bila putusan yang sudah bekekuatan hukum tetap karena Jaksa Penuntut Umum (JPU), mapun pihak terdakwa/terpidana tidak melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Timggi mapun kasasi ke Mahkamah Agung RI, namun pelaksanaan putusan itu belum juga dilaksanakan.<br /> <br /> Seperti kasus Korupsi Prona (Proyek Operasional Nasional Agraria) dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Sertifikat gratis untuk sebanyak 800 KK (Kepala Keluarga atau pemohomo Prona) di Desa Ploso, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur , yang menyeret 8 tersangka/terdakwa/terpidana yang terjaring OTT oleh Polresta Sidoarjo, pada September 2017 lalu.<br /> <br /> Ke- 8 terdakwa/terpidana itu adalah Saiful Efendi selaku Kepala Desa Ploso, Kecamatan Krembung, Abdul Rofiq (Sekdes Ploso) dan 6 perangkat Desa yang menjadi panitia Prona PTSL adalah Moch Ali Imron, Basuki, Muhammad Fuadz Rosyadi, Mochammad Ja’far, Samsul, sera Siti Rosyidah.<br /> <br /> Pada tanggal 24 Nopember 2017, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang diketuai Hakim I Wayan Soesiawan dan dibantu  2 Hakim Ad Hock yakni Hakim Moch. Mahin dan Hakim Sudariwanto,<br /> <br /> Dari putusan itu, Majelis Hakim menyatakan, bahwa para terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi dan menjatuhkan hukuman pidana penjara masing-masing selama 1 tahun.<br /> <br /> Anehnya, hingga saat ini Ke- 8 terpidana itu belum juga dieksekusi oleh Kejari Sidoarjo. Nasib hukum terhadap para terpidana/terdakwa selaku mantan pejabat Desa Ploso yang terjaring OTT itu pun tak jelas. Apakah dipenjara, kurungan, tahanan kota, tahanan rumah atau “bebas”.<br /> <br /> Selain 8 terpidana kasus Korupsi Prona yang belum di ekeskusi, ternyata masih ada 4 terpidana yang sudah inchrah dan belum dieksekusi. Dan ke- 4 terpidana itu sudah divonis beberapa bulan sebalum kasus ke – 8 terpidana ini disidangkan. <br /> <br /> Ke- 4 terpidana itu adalah Amir dan Andriyani (kasus Korupsi PDAM Sidoarjo di Vonis awal 2017), Sudarmi terjerat dalam kasus penggelapan dana Kompensasi tukar guling dan kasus korupsi TKD dan Sri Utama. Kedau wanita ini saat ini berstatus DPO (Daftar Pencaharian Orang)<br /> <br /> Sementara menurut Humas Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya Dr. Lufsaina mengatakan, bahwa pengadilan tidak berwenang untuk melakukan eksekusi karena itu adalah kewenangan Jaksa mewakili negara.<br /> <br /> Menur Dr. Lufsiana, Jaksa dapat melaksanakan eksekusi terhadap terpidana kalau putusan itu sudah berkekuatan hukum tetap, dan itu tergantung Jaksa. Dan Jaksa dapat meminta salinan putusan kapan saja tanpa harus mengirim surat permohonan untuk memperoleh salinan putusan Majelis Hakim, serta pengadilan tidak ada kewajiban untuk mengirim putusan itu ke Kejaksaan.<br /> <br /> “Itu kewenangan Jaksa yang mewakili negara, kita hanya menyidangkan. Pengadilan tidak ada kewajiban untuk mengirim salinan putusan ditingkat pertama. Jaksa dapat kapan saja mengambil salinan putusan itu. Begeitu selesai sidang pembacaan putusan, Jaksa sudah dapat mengambilnya,” kata Dr. Lufsaiana, Selasa, 23 Januari 2018.<br /> <br /> Saat ditanya, apakah Pengadilan Tipikor pernah menerima surat yang berkaitan dengan salinan putusan terhadap 8 terdakwa/terpidana kasus OTT Prona ?. Dr. Lufsiana mengatakan tidak pernah menerima suarat dari Kejari Sidoarjo yang kaitannya dengan putusan itu.<br /> <br /> Lebih lanjut Dr. Lufsiana menjelaskan, terkait Majelis Hakin yang tidak mengeluarkan surat penetapan penahanan terhadap terdakwa pada saat sidang putusan, dilihat dari koopratifnya terdakwa dan tidak dilakukan penahanan sejak penyidikan.<br /> <br /> Dr. Lufsiana mejelaskan, bila terdakwa beretikad baik dan koopratif apalagi tidak dilakukan penahanan sejak penyidikan, Majelis Hakimboleh tidak mengeluarkan surat penetapan.<br /> <br /> “Kalau sejak awal penyidikan tidak ditahan dan terdakwa selalu koopratif tetapi Majelis mengeluarkan surat penahanan, ini akan menjadi pertanyaan banyak pihak. Hakim akan dituding macem-macem,” lanjut Dr. Lufsiana.<br /> <br /> Sementara menurut JPU Wahid saat ditemui di Pengadilan Tipikor mengatakan, bahwa dirinya sudah mengajukan surat pemanggilan terhadap terdakwa. Namun JPU Wahid menjelaskan, apakah surat itu sudah ditanda tangani atau belum, menurutnya bukan lagi kewenangannya melainkan atasannya.<br /> <br /> “Sebenarnya ini bukan kewenangan saya, tapi Kasi Intel atau Kasi Pidsus. Saya sudah megajukan surat, tapi apakah sudah ditanda tangani atau belum bukan kewenangan saya karena jabatan struktural. Tapi saya sudah berkordinasi dengan pengacaranya. Kalau surat itu sudah dikirim, kita tunggu selama Tiga hari sesuai aturan, dan kalau tidak datang langsung kita ekesekusi.,” kata JPU Wahid.<br /> <br /> JPU Wahid menjelaskan menjelaskan terkait 4 terpidana kasus Korupsi yang masih “berkeliaran”, menjelaskan, bahwa ada dua yang berstatus DPO.<br /> <br /> “Amir dan Andriyani kasus Korupsi PDAM, Sudarmi dalam dua kasus yaitu penggelapan dana kompensasi tukar guling dan TKD, kemudian  Sri Utama. Kalau Sri Utama saya kurang tahu karena bukan saya,: ungkap JPU Wahid<br /> <br />  Saat wartawan menghubungi Kasi Pidsus Kejari Sidoarjo melalui pesan WhastApp, terkait belum dieksekusinya 14 terpidana kasus Korupsi hingga saat ini, Hadi Harsanto tak mau menanggapi. <i>Apakah karena nasib hukum ke- 14 terpidana itu dianggap tak penting ? </i><br /> <br /> Kasus ini berawal, pada saat Desa Ploso, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur, mendapat kucuran dana dari APBN melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sidoarjo untuk memberikan sertifikat gratis bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah melalui program Prona PTSL (Proyek Operasional Nasional Agraria  dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) tahun 2017.<br /> <br /> Untuk program Prona PTSL tersebut, sebanyak 800 KK di Desa Ploso terdaftar sebagai peserta atau pemohon untuk mendapatkan sertifikat gratis melalui panitia yang sudah dibentuk, antara lain Moch Ali Imron, Basuki, Muhammad Fuadz Rosyadi, Mochammad Ja’far, Samsul, serta Siti Rosyidah<br /> <br /> Memang proses sertifikat tidak seluruhnya grais, sebab ada beberapa aitem yang ditanggung oleh pemohon, antara lain Materai, pembelian Patok batas tanah dan biaya foto kopy dokumen termasuk biaya pemisahan satu pidang tanah yang dimiliki oleh 2 orang.<br /> <br /> Namun ternyata dalam pelaksanaan program Prona di Desa Ploso, para pejabat Desa Ploso memanfaatkan pelaksanaan program Prona untuk menambah “pundi-pundi” pribadinya dari 800 KK tersebut, dengan cara menarik biaya sebesar Rp 500 ribu per KK. <br /> <br /> Penarikan biaya oleh pejabat Desa dan panitia Prona itu tak ada aturannya, sehingga bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk sumpah jabatan, apalabgi melanggar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 5, pasal 11, pasal 13 (bagi si pemberi janji atau hadiah) dan pasal 12.<br /> <br /> Pada hal, sebagai pejabat pemerintah, mereka sudah digaji dari APBD dan juga ada biaya bagi panitia dalam pelaksanaan Prona, yang sudah tentu anggaran tersebut berasal dari masyarakat pula. Sebab APBD/APBN juga berasal dari masyarakat. <br /> <br /> Akibat dari “ulah nakal” para pejabat Desa Ploso ini, masyarakat yang tidak mengerti hukum apalagi peraturan mengenai pelaksanaan Prona karena kurangnya informasi dari pejabat terkait, akhirnya menajdi korban. Yang mereka pikirkan adalah, memperoleh sertifikat dengan biaya yang sangat murah bila dibandingkan mengurus sendiri.<br /> <br /> Duit yang terkumpul dari 800 pemohon Prona sekitar 500 juta rupiah, dan sebahagian sudah dipergunakan oleh pejabat “nakal” itu untuk biaya jalan-jalan ke luar kota. Dan setelah Polres Sidoarjo memperoleh informasi adanya penarikan biaya diluar kentuan, kemudian penyidik Polresta Sidaorjo melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada September 2017.<br /> <br /> Agar pelayanan masyarakat di kantor Desa Ploso tidak “lumpuh” karena seluruh pejabatnya ditetapkan menjadi tersangka, Polresta Sidoarjo maupun Kejaksaan Negeri Sidaorjo tidak melakukan penahanan Rutan (rumah tahanan negara) alias penjara.<br /> <br /> Tindakan penyidik Polresta Sidoarjo dan JPU Kejari Sidaorjo yang tidak melakukan panahanan terhadap para tersangka/terdakwa/terpidana, menjadi pertanyaan kalangan pemerhati anti Korupsi. (Redaksi)

Regional Tipikor 12 Terpidana Kasus Korupsi Belum Dieksekusi, Kasi Pidsus Kejari Sidoarjo Tak Mau Menanggapi

beritako rupsi .co – Kejaksaan bertindak atas nama Negara Rebuplik Indonesia selaku eksekutor atas putusan Majelsi Hakim terhadap terpidan...

»

Dirut RSUD Nganjuk “Terlibat” Pemberian Uang Suap Rp 150 juta Ke Bupati Taufiqurrahman

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjLKYY0AUaPA1IaIH9WAve_d_OUhkVbR3oy6zfAy1TBfuonzhHV_gVNkIa8S3zvHmSHtuivUUpShovdJunRAZbqfmhBSPnMUdhRMEFiCN1LtFgfVlTSjnAS92N4HUkyFmos11C7InYfeRM/s1600/Nganjuk.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="450" data-original-width="563" height="511" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjLKYY0AUaPA1IaIH9WAve_d_OUhkVbR3oy6zfAy1TBfuonzhHV_gVNkIa8S3zvHmSHtuivUUpShovdJunRAZbqfmhBSPnMUdhRMEFiCN1LtFgfVlTSjnAS92N4HUkyFmos11C7InYfeRM/s640/Nganjuk.jpg" width="640" /></a></div> <b><span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</span> </b>Andai saja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak melakukan OTT (Operai Tangkap Tangan) terhadap para pejabat Khusunya di Jawa Timur selama tahun 2017, bisa jadi perilaku “kotor” para pejabat itu pun tidak akan terkuak.<br /><br />Dari kasus OTT itu pun, ternyata tidak hanya perbuatan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang terkuak melainkan kata istilah atau kata sandi yang biasa dipergunakan para pejabat dan pengusaha untuk menggorogoti uang rakyat melalui APBN atapun APBD juga terbongkar.<br /><br />Kata istilah atau sandi yang dipakai para pejabat “nakal” terkuak dipersidangan, diantaranya Dana Komando (DK)  dan Chas Beck dalam kasus OTT PT PAL Indonesia (Persero), Komitmen fee, Triwulan dan uang lelah tujuh sumur dalam kasus suap OTT Ketua dan 2 Wakil Ketua DPRD bersama Kepala Dinas PUPR Mojokerto serat Wali Kota Mojokerto.<br /><br />Sementara dalam kasus suap OTT Ketua Komis B DPRD Tk I Jawa Timur dengan 10 Kepala SKPK (Satuan Kerja Perangkat Daerah) atau OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Pemrov. Jatim menggunakan istilah Komitmen fee, Triwulan serat undangan.<br /><br />Berbeda dengan kasus suap OTT Wali Kota Batu Eddy Rumpoko bersama Filipus Djab (pengusaha) dan Edi Setiyawan selaku Pejabat Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Batu dengan istilah si Hitam, untuk sebutan mobil mewah merek Alphard yang harganya sekitar Rp 1,6 M.<br /><br />Sementara kata istilah uang syukuran dan Satu setengah meter, digunakan para pejabat yang terjaring kasus suap OTT  Bupati Nganjuk Taufiqurrahman, bersama 4 pejabat bawahannya yakni M. Bisri Kepala Bagian (Kabag) Umum RSUD Kertosono Nganjuk, Harjanto selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk, Ibnu Hajar, yang menjabat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk, dan Suwandi yang menjabat sebagai Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 3 Ngronggot, Kabupaten Nganjuk.<br /><br />Dan mungkin masih banyak lagi kata sandi atau istilah yang dipakai pejabat “nakal” lainnya, namun belum terungkap karena belum terjaring OTT oleh lembaga anti rasuah itu.<br /><br />Istilah setengah meter yang digunakan sebagai kata sandi dalam kasus suap OTT Bupati NganjukTaufiqurrahman, terungkap dari keterangan saksi yang dihadirkan JPU KPK dalam persidangan, pada Senin, 22 Januari 2018.<br /><br />JPU KPK Fitroh Rohcahyanto,  Ahmad Burhanudin, Hery BS Ratna Putra,  Arif Suhermanto, Joko Hermawan, Andhi Kurniawan dan NN Gina Saraswati menghadirkan 3 saksi, diantaranya  Tien Firdayani selaku Dirut RSUD Kertosono  Nganjuk, Nur Rozid Hidayat dan Joni keduanya merupakan ajudan Bupati, untuk terdakwa M. Bisri dan Harjanto yang digelar dalam  2 session.<br /><br />Kepada Majelis Hakim yang di ketuai Hakim I Wayan Sosisawan, saksi Tien  Firdayani selaku Dirut RSUD Kertosono  Mganjuk ini mangakui, bahwa dirinya pernah menyerahkan sejumlah uang Ke Bupati melalui Cholis sebesar Rp 100 juta, dan yang kedua ke- 2 sebesar Rp 30 juta. Tien  Firdayani mengungkapkan, bahwa dirinya sebenayan keberatan untuk menyerahkan uang sebesar 100 juta rupiah, tetapi rela untuk menyerahkan yang 30 juta. <br />. <br />“Saya keberatan yang 100 juta, kalau yang 30 juta saya rela. Uang itu saya sisihkan sebagai jasa pelayanan, tergantung dari pendapatan Rumah Sakit. Penghasilan saya sebagai Kepala Puskemas jauh lebih besar sebagai Direktur. Rumah sakit itu kan milik Bupati, ya saya sisihkan dari jasa itu. Saya mengikuti yang dilakukan sebelumnya,” kata orang nomor satu di RSUD Nganjuk ini, yang sempat turut diamnankan KPK pada saat OTT.<br /><br />“Saya pernah dipanggil oleh beliau, dan saya diminta komitmen fee. Saya tanya, saya ambil uang dari mana. Kata beliau, ada anggaran sebesar 2 milliar, sisihkan 5 persen dari situ,” lanjut doter Tien.<br /><br />Saat Majelis Hakim menanyakkan, siapa yang mempromosikannya menjadi Dirut RS dan apakah diminta uang ?. Tien mengatakan tidak ada yang mempromosikannya, dan bahkan menurutnya tidak pernah memberiakn uang sejak menjadi Kepala Puskesmas hingga diangkat menjadi Direktur.<br /><br />“Pas Pelantikan, secara langsung tidak pernah minta uang, tapi minta komitmen kepada saya. Saya bilang, saya komitmen untuk membangung rumah sakit. Setelah Dua minggu, saya ketemu Pak Sudrajat. Saya ditanya, apakah ada titipan uang komitmen. Saya katakan, komitmen saya membangun rumah sakit. Saya merasa seperyi ditagih hutang,” kaya dokter ini agak berbelit-belit<br /><br />JPU KPK juga menanyakkan, terkait Hand Phon yang diberikan Bupati terhadap Direktur RSUD ini melalui orang kepercayaan Taufiqurrahman. Menurutnya, HP itu tidak boleh dipergunakan untuk menelepon atau SMS, cukup miscoll nantinya akan dihubungi balik.<br /><br />“Katanya HP itu tidak boleh digunakan telepon atau SMS cukup miscoll, nanti akan ditelepon balik,” jawab saksi Tien.<br /><br />selain itu. ada juga aliran uang sebayak Rp 200 juta untuk pejabat lainnya di Kabupaten Nganjuk atas perintah Buati Nganjuk Taufiqurrahman. Uang Rp 200 juta itu dari Tien Firdayani selaku Direktur RSUD melalui Sekpri Bupati Taufiqurrahaman. Namun hal itu dibantah Aspri selaku orang dekat Bupati. Menurutnya, uang dalam amplop itu sebesar Rp 100 juta.<br /><br />Kasus ini bermula pada bulan Mei 2017 sampai dengan Oktober 2017, bertempat di Jalan Semeru Gang I RT 30 RW 01 Desa Tanjungrejo, Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk, di Hotel Luminor Surabaya di Jalan Jemursari Nomor 206 Kota Surabaya dan di RSUD Nganjuk Jalan Dr Soetomo 62 Kabupaten Nganjuk, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sebagai perbuatan berlanjut, memberikan sesuatu berupa uang sebesar Rp 400 juta kepada Taufiqurrahman selaku Bupati Nganjuk periode 2013-2018, melalui Joni Tri Wahyudi dan Suwandi, yang bertentangan dengan jabatannya.<br /><br />JPU KPK mengungkapkan, pemebrian uang itu berhubungan dengan promosi dan mutasi jabatan eselon III dan IV di lingkungan RSUD Nganjuk, yang bertentangan dengan kewajiban Taufiqurrahman selaku  Bupati Nganjuk, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang RI Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme, pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut.<br /><br />Pada awal bulan Mei 2017, saat Bupati Nganjuk Taufiqurrahman memutasi terdakwa M. Bisri yang menjabat sebagai Kepala Bidang (Kabid) perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk, menjadi Kepala Bagian (Kabag) Umum RSUD Nganjuk, sekaligus mau minta terdakwa untuk mengkoordinir para pegawai yang berkeinginan menduduki jabatan Eselon III dan IV, baik pada RSUD Nganjuk dan RSUD Kertosono, dengan syarat bersedia memberikan sejumlah uang sebagai imbalannya yang diistilahkan sebagai uang syukuran dimana terdakwah menyanggupinya.<br /><br />Beberapa hari setelah pertemuan itu, terdakwa M. Bisri mengkoordinir beberapa pegawai untuk dipromosikan maupun mutasi di RSUD Nganjuk dan RSUD Kertosono. Lalu terdakwa M. Bisri membuat daftar nama dan promosi jabatan yang diinginkan. Daftar nama tersebut kemudian diserahkan terdakwa kepada Taufiqurrahman sambil menyampaikan, bahwa para pegawai sanggup untuk memberikan uang syukuran.<br /><br />Daftar nama yang dibuat terdakwa M. Bisri untuk promosi jabatan maupun untuk mutasi adalah, diantaranya Hardi Jono, Waskito Rini, Sofianti Wahyu Setyaningsih, Sri Mumpuni, Yuliana, Anang Agus Susilo, Sri Nuryati, Agustin Rahmawati, Muhammad Yudi Arifin dan Lilik supriyadi.<br /><br />Kemudian pada tanggal 24 Mei 2017, lanjut JPU KPK, Bupati Nganjuk menerbitkan surat keputusan (SK) Nomor 82/86/411.404/2017 tentang pengangkatan dalam jabatan struktural yang mengangkat terdakwa dari jabatan Kepala Bidang Perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk Eselon III/B menjadi Kepala Bagian Umum RSUD Nganjuk Eselon III/B, serta mengangkat para pegawai sebagaimana informasi yang diajukan terdakwa.<br /><br />Setelah pengangkatan terdakwa sebagai Kepala Bagian Umum RSUD Nganjuk dan pengangkatan para pegawai dimaksud, maka untuk merealisasikan uang syukuran yang akan diberikan kepada Taufiqurrahman, terdakwa M. Bisri kemudian menyiapkan uang sebesar Rp 400 juta, yang terdiri dari  100 juta rupiah merupakan uang pribadi terdakwa dan Rp 300 juta uang yang dikumpulkan oleh terdakwa dari para pegawai yang telah berhasil dipromosikan dan dimutasikan. Uang tersebut diterima terdakwa secara bertahap baik secara langsung maupun melalui Tien Farida Yani.<br /><br />Masih menurut JPU KPK dalam surat dakwaannya, sebagai kompensasi atas pelantikan diri terdakwa sebagai Kepala Bagian Umum RSUD Nganjuk dan para pegawai yang diusulkan oleh terdakwa, kemudian memberikan uang yang terkumpul itu kepada Taufiqurrahman melalui Joni Tri Wahyudi, Kepala SMP Negeri 3 Ngeronggot, yakni pada sekitar bulan Juli - Agustus 2017,  bertempat di rumah terdakwa di Jalan Semeru Gang I Rt 03 Rw 01 Desa Tanjungrejo, Kabupaten Loceret Kabupaten Nganjuk, diserahkan kepada Taufiqurrahman melalui Wahyudi sebesar Rp 200 juta. Kemudian oleh Joni Tri Wahyudi, diserahkan kepada Taufiqurrahman di Pendopo Kantor Bupati Nganjuk.<br /><br />“Pada tanggal 12 Oktober 2017, bertempat di Hotel Luminor Surabaya di Jalan Jemursari Nomor 206 Kota Surabaya, diarahkan kepada Taufiqurrahman melalui Suwandi sebesar Rp 100 juta. Pada tanggal 15 Oktober 2017, bertempat di rumah terdakwa diserahkan kepada Taufiqurrahman melalui Suandi sebesar 50 juta. <br /><br />Dan pada tanggal 17 Oktober 2017 bertempat di RSUD Nganjuk diserahkan kepada kepada Taufiqurrahman senilai Rp 50 juta. Bahwa uang sebesar Rp 200 juta yang diterima Suwandi, kemudian diserahkan kepada Taufiqurrahman melalui Rosid Husein Hidayat selaku ajudan Bupati Nganjuk di sebuah rumah makan di Surabaya,” beber JPU KPK Fitroh dalam surat dakwaannya.<br /><br />Pemberian uang sebesar Rp 400 juta kepada Taufiqurrahman selaku Bupati Nganjuk melalui Joni Tri Wahyudi dan Suandi, karena Taufiqurrahman telah mengangkat dirinya sebagai Kepala Bagian Umum RSUD Nganjuk, dan para pegawai lainnya sesuai usulan terdakwa atau pemberian itu berhubungan dengan promosi dan mutasi jabatan di lingkungan RSUD Nganjuk yang bertentangan dengan kewajiban Taufiqurrahman selaku Bupati Nganjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010.<br /><br />Sementara Harjanto, memberikan uang sebesar Rp 500 juta terhadap Buapti Nganjuk, terkait pengankatannya sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk. Pemberian uang tersebut oleh terdakwa diberikan dalam beberapa tahap. <br /><br />Pada sekitar bulan April 2017, terdakwa dihubungi Ibnu Hajar Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk yang merupakan orang kepercayaan Taufiqurrahman, agar menyiapkan uang sebesar Rp 100 juta untuk keperluan Taufiqurrahman yang sedang ada acara di Yogyakarta. Atas permintaan itu, terdakwa meminta Wisnu Anang Wibowo agar menyiapkan uang sebesar Rp 100 juta, tetapi yang sanggup disediakan Wisnu Anak Wibowo hanya sebesar Rp 80 juta. <br /><br />Setelah terdakwa menerima uang sebesar 80 juta itu, terdakwa kemudian menghubungi Ibnu Hajar dan menyampaikan bahwa uang sudah dapat diambil di rumahnya tetapi hanya Rp 80 juta. Ibnu Hajar Kemudian datang ke rumah terdakwa terletak di Desa Kwagean, Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk, lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar 80 juta tersebut kepada Ibnu Hajar. Kemudian Ibnu Hajar menyerahkan uang tersebut kepada Taufiqurrahman yang masih berada di Yogyakarta.<br /><br />Atas perbuatannya, M. Bisri pun dijerat dengan pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 64 ayat 1 KUHAP.  (Redaksi)

News Regional Tipikor Dirut RSUD Nganjuk “Terlibat” Pemberian Uang Suap Rp 150 juta Ke Bupati Taufiqurrahman

berita korupsi .co – Andai saja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak melakukan OTT (Operai Tangkap Tangan) terhadap para pejabat Khus...

»