BERITAKORUPSI.CO

Terpidana Kasus Korupsi Suap OTT Bakal Jadi Tersangka Lagi ?

#Terkait Dugaan Penyimpangan DD dan ADD  di Desa Dasok Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Sebesar Rp 1,1 M# 
 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_S1eSGnKVlAjY6DhsegOd6G4UwVvy3OZOIVqb_WFKNI6MVYy-fJEUkr-q7rNTJa8kK6o526dsaR9WVyp3_kTOS2oO8wMRrVlkudR6IC_2WRBrVdaIbvgYPMyhsuDtR89mySYT3KH8vds/s1600/IMG20171124135408.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_S1eSGnKVlAjY6DhsegOd6G4UwVvy3OZOIVqb_WFKNI6MVYy-fJEUkr-q7rNTJa8kK6o526dsaR9WVyp3_kTOS2oO8wMRrVlkudR6IC_2WRBrVdaIbvgYPMyhsuDtR89mySYT3KH8vds/s640/IMG20171124135408.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terpidana kasus SupaAgus Mulyno</td></tr>
</tbody></table>
beritakorupsi.co – Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan kini kembali mengusut tuntas kasus dugaan Korupsi penyimpangan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Desa Dasok, Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan tahun 2016 lalu, yang menelan anggaran sebesar Rp 1.144.487.378. 
 
Kasus dugaan penyimpangan DD  sebesar Rp 645.155.378 yang bersumber dari APBN dan ADD sebesar Rp 499.332.000 dari APBD yang totalnya totalnya Rp1.144.487.378 ini menjadi “biang kerok”, karena sempat berhenti dan berujung ke kasus suap Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK terhadap Kekapa Kejaksaan Negeri Rundi Indra Prasetya, Achmad Syafi’i (Bupati Pamekasan), Sutjipto Utomo (Kepala Inspektorat Kabupaten Pamekasan), Noer Solahuddin (Kasubbag Umum dan Kepegawaian Inspektorat Kab. Pamekasan) dan Agus Mulayadi selaku Kepala Desa Dassok, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan (kini ke- 5 pejabat itu berstatus terpidana), pada tangal, 2 Agustus 2018. 
 
Walau kasus ini sempat mencoreng nama baik Kejari Pamekasan, namu kali ini tak dibiarkan begitu saja, melainkan akan diusut tuntas bagaimana raibnya uang negara. Tidak hanya itu, melainkan Kejari Pamekasan akan mengusut juga bagamana pencairan uang miliaran itu sementara pekerjaan di Desa Dasok disuga fiktif. 
 
Hal itu disampaikan oleh Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Pameksan, Hermawan saat ditemui wartawan di Pengadilan Tipikor, Selasa, 23 Januari 2018. 
 
Hermawan menjelaskan, saat ini pihaknya telah menaikan kasus ini dari penyelidikan ke penyeidikan, dan dalam waktu dekat akan memeriksa beberapa saksi yang berkaian dengan penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD maupun dari APBN. 
 
“Sudah tahap penyidikan, namun belum kita tetapkan siapa terangkanya. Minggu depan kita akan memanggil beberapa saksi, karena kita akan memeriksa juga bagaimana pencairan dana itu sementara pekerjaannya fikif, bagaimana pengawasan dari Kecamatan” kata Hermawan. 
 
Saat ditanya mengenai bukti-bukti yang sempat disita KPK, Hermawan menjelaskan bahwa semua data yang disita KPK telah dikembalikan KPK ke Kejari Pamekasa. 
 
“Semua data-data yang disita KPK telah dikembalikan. Kita tinggal memanggil saksi-saksi dulu baru bisa kita tetapkan tersangkanya,” tambahnya. 
 
Apakah Mantan Kepala Desa Dasok yang kini mendekam dipenjara akan menjadi tersangka ? Hermawan tidak menapiknya. Karena memang dalam fakta persidangan terkait dugaan penyimpangan DD dan ADD di Desa Dasok sudah jelas terungkap. 
 
Kasus ini berawal pada tahun 2016, dimana Desa Dasok mendapatkan DD  sebesar Rp 645.155.378 yang bersumber dari APBN, dan ADD sebesar Rp 499.332.000 yang bersumber dari APBD, sehingga totalnya Rp1.144.487.378. 
 
Pada tanggal 17 November 2016, Sucipto Utomo menerbitkan surat perintah tugas Nomor. 700/009/432.401/2016 untuk melaksanakan pemeriksaan DD dan ADD pada Desa se-Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2016, dengan waktu pelaksanaan pemeriksaan sejak tanggal 21 November sampai dengan 20 Desember 2016, termasuk didalamnya melaksanakan pemeriksaan DD dan ADD di Desa Dasok. 
 
Pada tanggal 14 Desember 2016, Inspektorat melaksanakan pemeriksaan DD dan ADD di Desa Dasok, dan menemukan adanya penyimpangan, antara lain kekurangan bukti pendukung realisasi belanja penggunaan DD yang telah diambil dari kas Desa sebesar Rp 645.155.378. 
 
Selain itu, Inspektorat juga menemukan realisasi pekerjaan fisik yang tidak sesuai dengan rencana anggaran biaya (RAB) dan gambar rencana pekerjaan saluran air (Drainase) di Dusun Brigeh, dengan anggaran sebesar Rp 441.000.000, dengan volume pekerjaan sesuai dengan RAB 800 meter, sedangkan realisasi pekerjaan 434,4 M atau 54% dimana saluran Sisi kiri belum dikerjakan. 
 
Tidak hanya itu. Pekerjaan tebing penahan tanah di Desa Lubuk, dengan anggaran sebesar Rp 35.155.378, volume pekerjaan sesuai RAB 125 meter,  sedangkan realisasi progres pekerjaan fisik 81,3 M atau 65%, pekerjaan pembangunan pagar kantor Desa di Dusun Barat dengan anggaran Rp 100 juta,  progres pekerjaan fisik 0%, pekerjaan pembangunan pavingisasi di Dusun Barat Rp 60 juta, progres pekerjaan fisik 0% dan pekerjaan prasasti yang ternyata belum dipasang. 
 
Pada tanggal 23 mei 2017, Agus Mulyono menerima hasil pemeriksaan tersebut dari Sucipto Utomo melalui surat Nomor X-900/13.1/432.20/2017 tertanggal 8 April 2017 perihal, Laporan hasil pemeriksaan DD dan ADD Tahun Anggaran 2016 di Desa Dasok, Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. 
 
Pada Juni 2017, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri (Kasi Intel Kejari) Pamekasan Sugeng Prakoso, memperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan penyelewengan DD dan ADD Tahun Anggaran 2016 di Desa Dasok, Kecamatan Pademawu, yang dilakukan oleh Kepala Desa Dasok yaitu Agus Mulyadi. 
 
Kemudian, pada tanggal 17 Juni 2017, Sugeng Prakoso melakukan Pulbaket (pengumpulan bahan keterangan dan data serta melakukan pengecekan fisik di lapangan secara Informal. Hailnya, ternyata tidak ada pembangunan pavingisasi dan pembangunan pagar di Kantor Desa Dasok.  (Redaksi)

Regional Tipikor Terpidana Kasus Korupsi Suap OTT Bakal Jadi Tersangka Lagi ?

#Terkait Dugaan Penyimpangan DD dan ADD di Desa Dasok Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Sebesar Rp 1,1 M# Terpidana kasus SupaAgus Mulyno ...

12 Terpidana Kasus Korupsi Belum Dieksekusi, Kasi Pidsus Kejari Sidoarjo Tak Mau Menanggapi

01.34 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhfVS1PGuOKZdoAh2iR1xydlRrD2iatCjlXOhkieBVfJVboxiPIcPEWva_Bjv-NqhhyphenhyphenWYRVdnTVQcO_TJgy-i7CFFZOxkRhdku7J58SEnV5VOOn_rP0ke7AZpH7d6ZVviq1MsQ0hbZS7Cs/s1600/Korupsi+Prona+Desa+Ploso+Sidoarjo.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="361" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhfVS1PGuOKZdoAh2iR1xydlRrD2iatCjlXOhkieBVfJVboxiPIcPEWva_Bjv-NqhhyphenhyphenWYRVdnTVQcO_TJgy-i7CFFZOxkRhdku7J58SEnV5VOOn_rP0ke7AZpH7d6ZVviq1MsQ0hbZS7Cs/s640/Korupsi+Prona+Desa+Ploso+Sidoarjo.jpg" width="640" /></a>beritakorupsi.co – Kejaksaan bertindak atas nama Negara Rebuplik Indonesia selaku eksekutor atas putusan Majelsi Hakim terhadap terpidana kasus pidana Khusunya kasus Korupsi yang diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang sudah berkeuatan hukum tetap (Incrah). 
 
Namun aneh, bila putusan yang sudah bekekuatan hukum tetap karena Jaksa Penuntut Umum (JPU), mapun pihak terdakwa/terpidana tidak melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Timggi mapun kasasi ke Mahkamah Agung RI, namun pelaksanaan putusan itu belum juga dilaksanakan. 
 
Seperti kasus Korupsi Prona (Proyek Operasional Nasional Agraria) dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Sertifikat gratis untuk sebanyak 800 KK (Kepala Keluarga atau pemohomo Prona) di Desa Ploso, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur , yang menyeret 8 tersangka/terdakwa/terpidana yang terjaring OTT oleh Polresta Sidoarjo, pada September 2017 lalu. 
 
Ke- 8 terdakwa/terpidana itu adalah Saiful Efendi selaku Kepala Desa Ploso, Kecamatan Krembung, Abdul Rofiq (Sekdes Ploso) dan 6 perangkat Desa yang menjadi panitia Prona PTSL adalah Moch Ali Imron, Basuki, Muhammad Fuadz Rosyadi, Mochammad Ja’far, Samsul, sera Siti Rosyidah. 
 
Pada tanggal 24 Nopember 2017, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang diketuai Hakim I Wayan Soesiawan dan dibantu  2 Hakim Ad Hock yakni Hakim Moch. Mahin dan Hakim Sudariwanto, 
 
Dari putusan itu, Majelis Hakim menyatakan, bahwa para terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi dan menjatuhkan hukuman pidana penjara masing-masing selama 1 tahun. 
 
Anehnya, hingga saat ini Ke- 8 terpidana itu belum juga dieksekusi oleh Kejari Sidoarjo. Nasib hukum terhadap para terpidana/terdakwa selaku mantan pejabat Desa Ploso yang terjaring OTT itu pun tak jelas. Apakah dipenjara, kurungan, tahanan kota, tahanan rumah atau “bebas”. 
 
Selain 8 terpidana kasus Korupsi Prona yang belum di ekeskusi, ternyata masih ada 4 terpidana yang sudah inchrah dan belum dieksekusi. Dan ke- 4 terpidana itu sudah divonis beberapa bulan sebalum kasus ke – 8 terpidana ini disidangkan. 
 
Ke- 4 terpidana itu adalah Amir dan Andriyani (kasus Korupsi PDAM Sidoarjo di Vonis awal 2017), Sudarmi terjerat dalam kasus penggelapan dana Kompensasi tukar guling dan kasus korupsi TKD dan Sri Utama. Kedau wanita ini saat ini berstatus DPO (Daftar Pencaharian Orang) 
 
Sementara menurut Humas Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya Dr. Lufsaina mengatakan, bahwa pengadilan tidak berwenang untuk melakukan eksekusi karena itu adalah kewenangan Jaksa mewakili negara. 
 
Menur Dr. Lufsiana, Jaksa dapat melaksanakan eksekusi terhadap terpidana kalau putusan itu sudah berkekuatan hukum tetap, dan itu tergantung Jaksa. Dan Jaksa dapat meminta salinan putusan kapan saja tanpa harus mengirim surat permohonan untuk memperoleh salinan putusan Majelis Hakim, serta pengadilan tidak ada kewajiban untuk mengirim putusan itu ke Kejaksaan. 
 
“Itu kewenangan Jaksa yang mewakili negara, kita hanya menyidangkan. Pengadilan tidak ada kewajiban untuk mengirim salinan putusan ditingkat pertama. Jaksa dapat kapan saja mengambil salinan putusan itu. Begeitu selesai sidang pembacaan putusan, Jaksa sudah dapat mengambilnya,” kata Dr. Lufsaiana, Selasa, 23 Januari 2018. 
 
Saat ditanya, apakah Pengadilan Tipikor pernah menerima surat yang berkaitan dengan salinan putusan terhadap 8 terdakwa/terpidana kasus OTT Prona ?. Dr. Lufsiana mengatakan tidak pernah menerima suarat dari Kejari Sidoarjo yang kaitannya dengan putusan itu. 
 
Lebih lanjut Dr. Lufsiana menjelaskan, terkait Majelis Hakin yang tidak mengeluarkan surat penetapan penahanan terhadap terdakwa pada saat sidang putusan, dilihat dari koopratifnya terdakwa dan tidak dilakukan penahanan sejak penyidikan. 
 
Dr. Lufsiana mejelaskan, bila terdakwa beretikad baik dan koopratif apalagi tidak dilakukan penahanan sejak penyidikan, Majelis Hakimboleh tidak mengeluarkan surat penetapan. 
 
“Kalau sejak awal penyidikan tidak ditahan dan terdakwa selalu koopratif tetapi Majelis mengeluarkan surat penahanan, ini akan menjadi pertanyaan banyak pihak. Hakim akan dituding macem-macem,” lanjut Dr. Lufsiana. 
 
Sementara menurut JPU Wahid saat ditemui di Pengadilan Tipikor mengatakan, bahwa dirinya sudah mengajukan surat pemanggilan terhadap terdakwa. Namun JPU Wahid menjelaskan, apakah surat itu sudah ditanda tangani atau belum, menurutnya bukan lagi kewenangannya melainkan atasannya. 
 
“Sebenarnya ini bukan kewenangan saya, tapi Kasi Intel atau Kasi Pidsus. Saya sudah megajukan surat, tapi apakah sudah ditanda tangani atau belum bukan kewenangan saya karena jabatan struktural. Tapi saya sudah berkordinasi dengan pengacaranya. Kalau surat itu sudah dikirim, kita tunggu selama Tiga hari sesuai aturan, dan kalau tidak datang langsung kita ekesekusi.,” kata JPU Wahid. 
 
JPU Wahid menjelaskan menjelaskan terkait 4 terpidana kasus Korupsi yang masih “berkeliaran”, menjelaskan, bahwa ada dua yang berstatus DPO. 
 
“Amir dan Andriyani kasus Korupsi PDAM, Sudarmi dalam dua kasus yaitu penggelapan dana kompensasi tukar guling dan TKD, kemudian  Sri Utama. Kalau Sri Utama saya kurang tahu karena bukan saya,: ungkap JPU Wahid 
 
 Saat wartawan menghubungi Kasi Pidsus Kejari Sidoarjo melalui pesan WhastApp, terkait belum dieksekusinya 14 terpidana kasus Korupsi hingga saat ini, Hadi Harsanto tak mau menanggapi. Apakah karena nasib hukum ke- 14 terpidana itu dianggap tak penting ? 
 
Kasus ini berawal, pada saat Desa Ploso, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur, mendapat kucuran dana dari APBN melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sidoarjo untuk memberikan sertifikat gratis bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah melalui program Prona PTSL (Proyek Operasional Nasional Agraria  dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) tahun 2017. 
 
Untuk program Prona PTSL tersebut, sebanyak 800 KK di Desa Ploso terdaftar sebagai peserta atau pemohon untuk mendapatkan sertifikat gratis melalui panitia yang sudah dibentuk, antara lain Moch Ali Imron, Basuki, Muhammad Fuadz Rosyadi, Mochammad Ja’far, Samsul, serta Siti Rosyidah 
 
Memang proses sertifikat tidak seluruhnya grais, sebab ada beberapa aitem yang ditanggung oleh pemohon, antara lain Materai, pembelian Patok batas tanah dan biaya foto kopy dokumen termasuk biaya pemisahan satu pidang tanah yang dimiliki oleh 2 orang. 
 
Namun ternyata dalam pelaksanaan program Prona di Desa Ploso, para pejabat Desa Ploso memanfaatkan pelaksanaan program Prona untuk menambah “pundi-pundi” pribadinya dari 800 KK tersebut, dengan cara menarik biaya sebesar Rp 500 ribu per KK. 
 
Penarikan biaya oleh pejabat Desa dan panitia Prona itu tak ada aturannya, sehingga bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk sumpah jabatan, apalabgi melanggar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 5, pasal 11, pasal 13 (bagi si pemberi janji atau hadiah) dan pasal 12. 
 
Pada hal, sebagai pejabat pemerintah, mereka sudah digaji dari APBD dan juga ada biaya bagi panitia dalam pelaksanaan Prona, yang sudah tentu anggaran tersebut berasal dari masyarakat pula. Sebab APBD/APBN juga berasal dari masyarakat. 
 
Akibat dari “ulah nakal” para pejabat Desa Ploso ini, masyarakat yang tidak mengerti hukum apalagi peraturan mengenai pelaksanaan Prona karena kurangnya informasi dari pejabat terkait, akhirnya menajdi korban. Yang mereka pikirkan adalah, memperoleh sertifikat dengan biaya yang sangat murah bila dibandingkan mengurus sendiri. 
 
Duit yang terkumpul dari 800 pemohon Prona sekitar 500 juta rupiah, dan sebahagian sudah dipergunakan oleh pejabat “nakal” itu untuk biaya jalan-jalan ke luar kota. Dan setelah Polres Sidoarjo memperoleh informasi adanya penarikan biaya diluar kentuan, kemudian penyidik Polresta Sidaorjo melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada September 2017. 
 
Agar pelayanan masyarakat di kantor Desa Ploso tidak “lumpuh” karena seluruh pejabatnya ditetapkan menjadi tersangka, Polresta Sidoarjo maupun Kejaksaan Negeri Sidaorjo tidak melakukan penahanan Rutan (rumah tahanan negara) alias penjara. 
 
Tindakan penyidik Polresta Sidoarjo dan JPU Kejari Sidaorjo yang tidak melakukan panahanan terhadap para tersangka/terdakwa/terpidana, menjadi pertanyaan kalangan pemerhati anti Korupsi. (Redaksi)

Regional Tipikor 12 Terpidana Kasus Korupsi Belum Dieksekusi, Kasi Pidsus Kejari Sidoarjo Tak Mau Menanggapi

beritako rupsi .co – Kejaksaan bertindak atas nama Negara Rebuplik Indonesia selaku eksekutor atas putusan Majelsi Hakim terhadap terpidan...

Dirut RSUD Nganjuk “Terlibat” Pemberian Uang Suap Rp 150 juta Ke Bupati Taufiqurrahman

07.36 beritakorupsi 1

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjLKYY0AUaPA1IaIH9WAve_d_OUhkVbR3oy6zfAy1TBfuonzhHV_gVNkIa8S3zvHmSHtuivUUpShovdJunRAZbqfmhBSPnMUdhRMEFiCN1LtFgfVlTSjnAS92N4HUkyFmos11C7InYfeRM/s1600/Nganjuk.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="450" data-original-width="563" height="511" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjLKYY0AUaPA1IaIH9WAve_d_OUhkVbR3oy6zfAy1TBfuonzhHV_gVNkIa8S3zvHmSHtuivUUpShovdJunRAZbqfmhBSPnMUdhRMEFiCN1LtFgfVlTSjnAS92N4HUkyFmos11C7InYfeRM/s640/Nganjuk.jpg" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co – Andai saja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak melakukan OTT (Operai Tangkap Tangan) terhadap para pejabat Khusunya di Jawa Timur selama tahun 2017, bisa jadi perilaku “kotor” para pejabat itu pun tidak akan terkuak. Dari kasus OTT itu pun, ternyata tidak hanya perbuatan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang terkuak melainkan kata istilah atau kata sandi yang biasa dipergunakan para pejabat dan pengusaha untuk menggorogoti uang rakyat melalui APBN atapun APBD juga terbongkar. Kata istilah atau sandi yang dipakai para pejabat “nakal” terkuak dipersidangan, diantaranya Dana Komando (DK)  dan Chas Beck dalam kasus OTT PT PAL Indonesia (Persero), Komitmen fee, Triwulan dan uang lelah tujuh sumur dalam kasus suap OTT Ketua dan 2 Wakil Ketua DPRD bersama Kepala Dinas PUPR Mojokerto serat Wali Kota Mojokerto. Sementara dalam kasus suap OTT Ketua Komis B DPRD Tk I Jawa Timur dengan 10 Kepala SKPK (Satuan Kerja Perangkat Daerah) atau OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Pemrov. Jatim menggunakan istilah Komitmen fee, Triwulan serat undangan. Berbeda dengan kasus suap OTT Wali Kota Batu Eddy Rumpoko bersama Filipus Djab (pengusaha) dan Edi Setiyawan selaku Pejabat Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Batu dengan istilah si Hitam, untuk sebutan mobil mewah merek Alphard yang harganya sekitar Rp 1,6 M. Sementara kata istilah uang syukuran dan Satu setengah meter, digunakan para pejabat yang terjaring kasus suap OTT  Bupati Nganjuk Taufiqurrahman, bersama 4 pejabat bawahannya yakni M. Bisri Kepala Bagian (Kabag) Umum RSUD Kertosono Nganjuk, Harjanto selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk, Ibnu Hajar, yang menjabat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk, dan Suwandi yang menjabat sebagai Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 3 Ngronggot, Kabupaten Nganjuk. Dan mungkin masih banyak lagi kata sandi atau istilah yang dipakai pejabat “nakal” lainnya, namun belum terungkap karena belum terjaring OTT oleh lembaga anti rasuah itu. Istilah setengah meter yang digunakan sebagai kata sandi dalam kasus suap OTT Bupati NganjukTaufiqurrahman, terungkap dari keterangan saksi yang dihadirkan JPU KPK dalam persidangan, pada Senin, 22 Januari 2018. JPU KPK Fitroh Rohcahyanto,  Ahmad Burhanudin, Hery BS Ratna Putra,  Arif Suhermanto, Joko Hermawan, Andhi Kurniawan dan NN Gina Saraswati menghadirkan 3 saksi, diantaranya  Tien Firdayani selaku Dirut RSUD Kertosono  Nganjuk, Nur Rozid Hidayat dan Joni keduanya merupakan ajudan Bupati, untuk terdakwa M. Bisri dan Harjanto yang digelar dalam  2 session. Kepada Majelis Hakim yang di ketuai Hakim I Wayan Sosisawan, saksi Tien  Firdayani selaku Dirut RSUD Kertosono  Mganjuk ini mangakui, bahwa dirinya pernah menyerahkan sejumlah uang Ke Bupati melalui Cholis sebesar Rp 100 juta, dan yang kedua ke- 2 sebesar Rp 30 juta. Tien  Firdayani mengungkapkan, bahwa dirinya sebenayan keberatan untuk menyerahkan uang sebesar 100 juta rupiah, tetapi rela untuk menyerahkan yang 30 juta. . “Saya keberatan yang 100 juta, kalau yang 30 juta saya rela. Uang itu saya sisihkan sebagai jasa pelayanan, tergantung dari pendapatan Rumah Sakit. Penghasilan saya sebagai Kepala Puskemas jauh lebih besar sebagai Direktur. Rumah sakit itu kan milik Bupati, ya saya sisihkan dari jasa itu. Saya mengikuti yang dilakukan sebelumnya,” kata orang nomor satu di RSUD Nganjuk ini, yang sempat turut diamnankan KPK pada saat OTT. “Saya pernah dipanggil oleh beliau, dan saya diminta komitmen fee. Saya tanya, saya ambil uang dari mana. Kata beliau, ada anggaran sebesar 2 milliar, sisihkan 5 persen dari situ,” lanjut doter Tien. Saat Majelis Hakim menanyakkan, siapa yang mempromosikannya menjadi Dirut RS dan apakah diminta uang ?. Tien mengatakan tidak ada yang mempromosikannya, dan bahkan menurutnya tidak pernah memberiakn uang sejak menjadi Kepala Puskesmas hingga diangkat menjadi Direktur. “Pas Pelantikan, secara langsung tidak pernah minta uang, tapi minta komitmen kepada saya. Saya bilang, saya komitmen untuk membangung rumah sakit. Setelah Dua minggu, saya ketemu Pak Sudrajat. Saya ditanya, apakah ada titipan uang komitmen. Saya katakan, komitmen saya membangun rumah sakit. Saya merasa seperyi ditagih hutang,” kaya dokter ini agak berbelit-belit JPU KPK juga menanyakkan, terkait Hand Phon yang diberikan Bupati terhadap Direktur RSUD ini melalui orang kepercayaan Taufiqurrahman. Menurutnya, HP itu tidak boleh dipergunakan untuk menelepon atau SMS, cukup miscoll nantinya akan dihubungi balik. “Katanya HP itu tidak boleh digunakan telepon atau SMS cukup miscoll, nanti akan ditelepon balik,” jawab saksi Tien. selain itu. ada juga aliran uang sebayak Rp 200 juta untuk pejabat lainnya di Kabupaten Nganjuk atas perintah Buati Nganjuk Taufiqurrahman. Uang Rp 200 juta itu dari Tien Firdayani selaku Direktur RSUD melalui Sekpri Bupati Taufiqurrahaman. Namun hal itu dibantah Aspri selaku orang dekat Bupati. Menurutnya, uang dalam amplop itu sebesar Rp 100 juta. Kasus ini bermula pada bulan Mei 2017 sampai dengan Oktober 2017, bertempat di Jalan Semeru Gang I RT 30 RW 01 Desa Tanjungrejo, Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk, di Hotel Luminor Surabaya di Jalan Jemursari Nomor 206 Kota Surabaya dan di RSUD Nganjuk Jalan Dr Soetomo 62 Kabupaten Nganjuk, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sebagai perbuatan berlanjut, memberikan sesuatu berupa uang sebesar Rp 400 juta kepada Taufiqurrahman selaku Bupati Nganjuk periode 2013-2018, melalui Joni Tri Wahyudi dan Suwandi, yang bertentangan dengan jabatannya. JPU KPK mengungkapkan, pemebrian uang itu berhubungan dengan promosi dan mutasi jabatan eselon III dan IV di lingkungan RSUD Nganjuk, yang bertentangan dengan kewajiban Taufiqurrahman selaku  Bupati Nganjuk, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang RI Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme, pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Pada awal bulan Mei 2017, saat Bupati Nganjuk Taufiqurrahman memutasi terdakwa M. Bisri yang menjabat sebagai Kepala Bidang (Kabid) perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk, menjadi Kepala Bagian (Kabag) Umum RSUD Nganjuk, sekaligus mau minta terdakwa untuk mengkoordinir para pegawai yang berkeinginan menduduki jabatan Eselon III dan IV, baik pada RSUD Nganjuk dan RSUD Kertosono, dengan syarat bersedia memberikan sejumlah uang sebagai imbalannya yang diistilahkan sebagai uang syukuran dimana terdakwah menyanggupinya. Beberapa hari setelah pertemuan itu, terdakwa M. Bisri mengkoordinir beberapa pegawai untuk dipromosikan maupun mutasi di RSUD Nganjuk dan RSUD Kertosono. Lalu terdakwa M. Bisri membuat daftar nama dan promosi jabatan yang diinginkan. Daftar nama tersebut kemudian diserahkan terdakwa kepada Taufiqurrahman sambil menyampaikan, bahwa para pegawai sanggup untuk memberikan uang syukuran. Daftar nama yang dibuat terdakwa M. Bisri untuk promosi jabatan maupun untuk mutasi adalah, diantaranya Hardi Jono, Waskito Rini, Sofianti Wahyu Setyaningsih, Sri Mumpuni, Yuliana, Anang Agus Susilo, Sri Nuryati, Agustin Rahmawati, Muhammad Yudi Arifin dan Lilik supriyadi. Kemudian pada tanggal 24 Mei 2017, lanjut JPU KPK, Bupati Nganjuk menerbitkan surat keputusan (SK) Nomor 82/86/411.404/2017 tentang pengangkatan dalam jabatan struktural yang mengangkat terdakwa dari jabatan Kepala Bidang Perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk Eselon III/B menjadi Kepala Bagian Umum RSUD Nganjuk Eselon III/B, serta mengangkat para pegawai sebagaimana informasi yang diajukan terdakwa. Setelah pengangkatan terdakwa sebagai Kepala Bagian Umum RSUD Nganjuk dan pengangkatan para pegawai dimaksud, maka untuk merealisasikan uang syukuran yang akan diberikan kepada Taufiqurrahman, terdakwa M. Bisri kemudian menyiapkan uang sebesar Rp 400 juta, yang terdiri dari  100 juta rupiah merupakan uang pribadi terdakwa dan Rp 300 juta uang yang dikumpulkan oleh terdakwa dari para pegawai yang telah berhasil dipromosikan dan dimutasikan. Uang tersebut diterima terdakwa secara bertahap baik secara langsung maupun melalui Tien Farida Yani. Masih menurut JPU KPK dalam surat dakwaannya, sebagai kompensasi atas pelantikan diri terdakwa sebagai Kepala Bagian Umum RSUD Nganjuk dan para pegawai yang diusulkan oleh terdakwa, kemudian memberikan uang yang terkumpul itu kepada Taufiqurrahman melalui Joni Tri Wahyudi, Kepala SMP Negeri 3 Ngeronggot, yakni pada sekitar bulan Juli - Agustus 2017,  bertempat di rumah terdakwa di Jalan Semeru Gang I Rt 03 Rw 01 Desa Tanjungrejo, Kabupaten Loceret Kabupaten Nganjuk, diserahkan kepada Taufiqurrahman melalui Wahyudi sebesar Rp 200 juta. Kemudian oleh Joni Tri Wahyudi, diserahkan kepada Taufiqurrahman di Pendopo Kantor Bupati Nganjuk. “Pada tanggal 12 Oktober 2017, bertempat di Hotel Luminor Surabaya di Jalan Jemursari Nomor 206 Kota Surabaya, diarahkan kepada Taufiqurrahman melalui Suwandi sebesar Rp 100 juta. Pada tanggal 15 Oktober 2017, bertempat di rumah terdakwa diserahkan kepada Taufiqurrahman melalui Suandi sebesar 50 juta. Dan pada tanggal 17 Oktober 2017 bertempat di RSUD Nganjuk diserahkan kepada kepada Taufiqurrahman senilai Rp 50 juta. Bahwa uang sebesar Rp 200 juta yang diterima Suwandi, kemudian diserahkan kepada Taufiqurrahman melalui Rosid Husein Hidayat selaku ajudan Bupati Nganjuk di sebuah rumah makan di Surabaya,” beber JPU KPK Fitroh dalam surat dakwaannya. Pemberian uang sebesar Rp 400 juta kepada Taufiqurrahman selaku Bupati Nganjuk melalui Joni Tri Wahyudi dan Suandi, karena Taufiqurrahman telah mengangkat dirinya sebagai Kepala Bagian Umum RSUD Nganjuk, dan para pegawai lainnya sesuai usulan terdakwa atau pemberian itu berhubungan dengan promosi dan mutasi jabatan di lingkungan RSUD Nganjuk yang bertentangan dengan kewajiban Taufiqurrahman selaku Bupati Nganjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010. Sementara Harjanto, memberikan uang sebesar Rp 500 juta terhadap Buapti Nganjuk, terkait pengankatannya sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk. Pemberian uang tersebut oleh terdakwa diberikan dalam beberapa tahap. Pada sekitar bulan April 2017, terdakwa dihubungi Ibnu Hajar Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk yang merupakan orang kepercayaan Taufiqurrahman, agar menyiapkan uang sebesar Rp 100 juta untuk keperluan Taufiqurrahman yang sedang ada acara di Yogyakarta. Atas permintaan itu, terdakwa meminta Wisnu Anang Wibowo agar menyiapkan uang sebesar Rp 100 juta, tetapi yang sanggup disediakan Wisnu Anak Wibowo hanya sebesar Rp 80 juta. Setelah terdakwa menerima uang sebesar 80 juta itu, terdakwa kemudian menghubungi Ibnu Hajar dan menyampaikan bahwa uang sudah dapat diambil di rumahnya tetapi hanya Rp 80 juta. Ibnu Hajar Kemudian datang ke rumah terdakwa terletak di Desa Kwagean, Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk, lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar 80 juta tersebut kepada Ibnu Hajar. Kemudian Ibnu Hajar menyerahkan uang tersebut kepada Taufiqurrahman yang masih berada di Yogyakarta. Atas perbuatannya, M. Bisri pun dijerat dengan pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 64 ayat 1 KUHAP.  (Redaksi)

News Regional Tipikor Dirut RSUD Nganjuk “Terlibat” Pemberian Uang Suap Rp 150 juta Ke Bupati Taufiqurrahman

berita korupsi .co – Andai saja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak melakukan OTT (Operai Tangkap Tangan) terhadap para pejabat Khus...

Kasus Suap OTT Wali Kota Batu, Filipus Divonis 2 Tahun Penjara

07.30 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh52NchN3L6rJj4yG5Quvyxpcoc8WPUHPqoqxlnNRg530mM-aV5Tp8k9JkQipdQikDB6KuPtj8_lA2gatinQFegQ0CRSyQIYKhbYaeSGnbgiQX5lIxZrlZ4ao7sxQmIPL1Z9Ci-l8M7KLc/s1600/OTT+Batu.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="500" data-original-width="500" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh52NchN3L6rJj4yG5Quvyxpcoc8WPUHPqoqxlnNRg530mM-aV5Tp8k9JkQipdQikDB6KuPtj8_lA2gatinQFegQ0CRSyQIYKhbYaeSGnbgiQX5lIxZrlZ4ao7sxQmIPL1Z9Ci-l8M7KLc/s640/OTT+Batu.jpg" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co – Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang diketua Hakim Rochmat menyatakan, bahwa terdakwa Filipus Djap terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi Suap kepada Wali Kota Batu Eddy Rumpoko secara berlanjut, dan divonis pidana penjara selama 2 tahun, pada Senin, 22 Januari 2018. Majelis Hakim menjatuhkan hukum pidana penjara terhadap Direktur PT Dailbana Prima ini, sama dengan tuntutan JPU KPK. Sekalipun tertangkap tangan saat menyuap Wali Kota Batu, Pengusaha asal Kota Batu, Malang Jawa Timur ini masih diberi hukuman ringan oleh KPK maupun Majelis Hakim dengan mengabulkan sebagai JC (Jastice Collabolator). Aneh tapi nyata memang. Terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan kerana menyuap, lalu mengajukan sebagai JC, dengan alasan akan membantu penyidik KPK untuk mengungkap kasus yang terdakwa perbuat bersama sang Wali Kota dan Edi Setiawan selaku pejabat pengadaan. Andai saja terdakwa Filipus Djab, Eddy Rumpoko dan Edy Setiawan tidak terjaring OTT oleh KPK pada 16 September 2017 lalu, bisa jadi kasus suap di Kota Batu akan tetap “tumbuh ibarat pohon anggur ditanah yang subur” Kota Batu, Malang Jawa Timur. Dalam amar putusan Majelis Hakim menyatakan, bahwa Eddy Rumpoko selaku Wali Kota Batu, ingin memiliki mobil mewah merek Toyota Alphard yang harganya sekitar Rp 1,6 M. Kemudian Eddy Rumpoko memanggil Filipus Djab ke kantornya dan menyampaikan permintaan itu dengan imbalan beberapa proyek yang nilainya milliaran rupiah yang bersumber dari APBD Kota Batu, dan permintaan itupun dipenuhi oleh terdakwa. Kemudian pada tanggal 16 September 2017 lalu, Direktur PT Dailbana Prima salah satu rekana di Pemkot Batu ini mengadakan pertemuan dengan Edi Setyawan selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota (pemkot) Pemkot Batu di sebuah restoran milik Filipus di Kota Batu, untuk menyerahkan sejumlah uang sebagai fee sebesar Rp 100 juta. Beberapa menit kemudian setelah pertemuan keduanya, Filipus menuju rumah dinas Wali Kota Batu Eddy Rumpoko, untuk menyerahkan uang sebesar Rp 200 juta dalam pecahan Rp 50 ribu. Uang tersebut dimasukkan dalam kantong kertas atau paper bag dan selanjutnya tertangkap KPK. Atas perbuatanya, maka terdakwa pantaslah dijatuhui hukuman yang setimpal. Majelis Hakim juga mempertimbangkan, bahwa terdakwa sebagai Jastice Collabolator (JC) sebagai hukuman yang meringankan terdakwa, karena turut membantu penyidik KPK mengungkap kasus suap yang menyeretnya ke penjatra. Majleis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa Filipus Djab, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Suap yang berkelanjutan, sebagaimana diatur dan dan diancam dalam pasal 5 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto pasal 64 ayat (1) KUHPidana. “Mengadili; Menyatakan terdakwa Filipus Djab terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Suap yang berkelanjutan sebagaimana diatur dalam pasal pirmer. Menjatuhkan hukuman pidanapenjara selama 2 tahun dan denda sebesar Rp 50 juta subside 2 bulan kurungan,” ucap Hakim Rochmat. “Atas putusan ini, saudara berhak menyatakan menerima, menolak atau pikir-pikir dalm waktu 7 hari,” lanjut Hakim Rochmat. Penasehat Hukum terdakwa Filipus Djab, Luhut Simanjuntak pengacara asal Jakarta ini mengatakan pikir-pikir. “Kami menerima semua atas pertimbangan Majelis Hakim, tapi kami masih pikir-pikir,” kata Luhut. Hal yang sama juga diampaikan JPU KPK. Usai persidangan, Luhut Simanjutak selaku PH terdakwa Filipus Djab mengakatan, bahwa apa yang disampaikan Majelis Hakim dalam pertimbangannya adalah berdasarkan fakta. Namun saat ditanya alasan pikir-pikir, Luhut hanya mengatakan masih ada waktu 7 hari untuk pikir-pikir, apakah menerima atau banding. “Kita pikir-pikir dulu selama 7 hari. Kalau mengenai pertimbangan Majelis Hakim tadi, sudah sesuai dengan fakta persidangan,” kata Luhut. Sementara JPU KPK juga mengatakan hal yang sama. Namun saat ditanya mengenai tersangka Eddy Rumpoko yang saat terjaring OTT menjabat sebagai Wali Kota Batu, JPU KPK mengatakan, belum di limpahkan ke Pengadilan Tipikor karena masih menata berkas-berkasnya. “Belum dilimpahkan, nanti sekitar Pebruaruilah, kan banyak berkas-berkasnya yang harus ditata,” jawab JPU KPK.  (Redaksi)

News Regional Tipikor Kasus Suap OTT Wali Kota Batu, Filipus Divonis 2 Tahun Penjara

berita korupsi .co – Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang diketua Hakim Rochmat menyatakan, bahwa terdak...

Ka’bil Baru Sadar Kalau Penjara Itu Pengap, Sementara Basuki Minta Hukuman Ringan

07.27 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
 #Kasus suap ratusan juta rupiah menghantarkan Dua anggota Dewan yang terhormat ini kepenjara, setelaht terjaring OTT oleh KPK # 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhf9kezI3i3x5v5IuylrQTCat_YDyLu5-Dofn_seYcNKZ2p6C9FB94KlTn9aEvrLlfcziNDAZguE4RxG-4VyLZjTNHAazxnegTvG-f-ZT8yVtxtZYxrS5mxq7BlfOjd74y-CTDyB9M3lTI/s1600/Basuki.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhf9kezI3i3x5v5IuylrQTCat_YDyLu5-Dofn_seYcNKZ2p6C9FB94KlTn9aEvrLlfcziNDAZguE4RxG-4VyLZjTNHAazxnegTvG-f-ZT8yVtxtZYxrS5mxq7BlfOjd74y-CTDyB9M3lTI/s640/Basuki.jpg" width="640" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4_SR1PgrEoQDy_CBQS7kAs6_G5R2Db3TOW4DQt4h1h9KwBRbnIB8oXf9ueO5V_UHLjodkxSs14OTD4Mkul0Q2EG_xUdvdIfG5ZocHN_0ahn9YPUDQigKb069ORGQPvGp_qX3uAJwrX-A/s1600/Ka%2527bil.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4_SR1PgrEoQDy_CBQS7kAs6_G5R2Db3TOW4DQt4h1h9KwBRbnIB8oXf9ueO5V_UHLjodkxSs14OTD4Mkul0Q2EG_xUdvdIfG5ZocHN_0ahn9YPUDQigKb069ORGQPvGp_qX3uAJwrX-A/s640/Ka%2527bil.jpg" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co – Penyesalan datangnya selalu belakngan, kalau terlebih dahulu namanya formulir. Kalimat ini seringkai terdengan dikalangan msyarakat. Dan ini pula yang dirasakan oleh Ka’bil Mubarok saat ini, setelah 5 bulan mendekam di penjara setelah terjaring OTT oleh KPK, pada Juni 2017 lalu. 
 
Sementara, M. Basuki, mantan Ketua Komisi B DPRD Jatim  yang juga mantan Ketua DPRD Kota Surabaya diear 2010an ini, meminta hukuman ringan kepada Yang Mulia Majelis Hakim, dimana Kedau terdakwa ini akan ditentukan hukumannya pada tanggal 29 Januari mendatang. 
 
Penyesalan Ka’bil Mubarok dan permintaan M. Basuki, terucap dihadapan Majelis Hakim Pengadian Tipikor Surabaya, yang diketuai Hakim Rochmat  pada persidangan dengan agenda pembacaan pledoi (pembelaan) dari terdakwa maupun Penasehat Hukum (PH) terdakwa, yang dibagi dalam 2 session. Seission pertama digelar sidang dengan terdakwa Ka’bil Mubarok dan dilanjutkan sidang dengan terdakwa M. Basuki bersama dua staf Komisi B DPRD Jatim, yakni Rahmant Agung dan Santoso. 
 
Dihadapan Majelis Hakim, terdakwa Ka’bil Mubarok baru menyesali perbuatannya dan merasa berat beban yang dipikulnya saat ini. Ka’bil mengatakan, bahwa apa yangdilakukannya sangatlah bertentangan dan seharusnya tidak dilakukannya sebagai anggota Dewan, 
 
“Saya baru sadar dan meneyesal kalau apa yang saya lakukan itu adalah salah. Sebagai Anggota Dewan seharusnya saya tidak lakukan,” kata Ka’bil dalam pemeblaannya yang dibacakan sendri. 
 
Sementara M. Basuki, yang sudah pernah “tinggal” di penjara atau Lapas karena kasus Korupsi juga, sepertinya tidak dijadikannya sebagai pelarajan. Malah Basuki yang terjaring OTT bersama Dua staf Komis B DPRD Jatim dan Kepala Dinas Pertanian bersama ajudannya serta Kepala Dinas Peternakan Pemprov Jatim ini meminta hukuman bebas. 
 
Namun demikian, apapun permintaan para terdakwa ini adalah bagian dari Hak Azasi Manusia (HAM), yang jelas Majelis Hakimlah yang akan menentukan nasib hukumannya, apakah dikurangi dari tuntutan JPU KPK atau malah ditambah, atau bisa jadi sama dengan tuntutan JPU KPK. 
 
Dalam Tuntutan JPU KPK, Basuki dan Ka’bil Mubarok dituntut pidana penjara masing-masing selama 9 tahun serta pencabutan hak jabatan public selama 5 tahun. selain itu, M. Basuki juga dituntut untuk membayar denda sebesar Rp 300 juta subsider 5 bulan kurungan. Membayar uang pengganti sebesar Rp 225 juta susider 2 tahun penjara. Sementara Ka’bil Mubarok hanya dituntut membayar denda sebesar Rp 650 juta subsider 6 bulan kurungan tanpa membayar uang pengganti. 
 
Dan terdakwa Rahman Agung dan Santoso, dituntut pidana penjara masing-masing 4 tahun dan 6 bulan. Kedua terdakwa ini diberi penghargaan sebagai JC (justice collaborator). Pun demikian, Kedua terdakwa ini juga dituntut untuk mengembalikan kerugian negara masing-masing sebesar Rp 15 juta, subsider 1 tahun penjara. 
 
Ke- 4 terdakwa ini sama-sama dijerat pasal 12 ayat (1) huruf a jo pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana jo pasal 64 KUHP. 
 
Dalam kasus OTT ini, KPK menyeret 7 tersangka/terdakwa/terpidana ke Pengadilan Tipikor untuk diadili. Ke- 7 terdakwa itu adalah Bambang Heriyanto (Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Pemprov. Jatim) bersama ajudannya Anang Basuki Rahmat dan Rohayati, selaku Plt. Kepala Dinas Peternakan Pemprov. Jatim. Ketiga terdakwa ini sudah terlebih dahulu divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor dan sudah berkekuatan hukum tetap atau Incrah. 
 
Kasus ini bermula pada pada sekitar bulan Pebruari 2017, bertempat di Kantor DPRD Jatim, diadakan rapat dengar pendapat (Hearing) antara Bambang Heriyanto selaku Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim dengan komisi B DPRD Jtim. Setelah selesai acara Hearing, Bambang Heriyanto, bertemu dengan  Moh. Ka’bil Mubarok. 
 
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEguBNb818_TqoUP_ggs-mnmI2WKylYs9wAG4i4HFYLGzTKolZNIHiXWMbdKEhtONv-xuDjDwv6OnXVVX6y9XyXFgp8FkBbhKMw-td1m3zPxXCG9OGT06BGr1Nn-uQDhLRLQMzhQ4TZHEng/s1600/Basuki..jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="674" data-original-width="450" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEguBNb818_TqoUP_ggs-mnmI2WKylYs9wAG4i4HFYLGzTKolZNIHiXWMbdKEhtONv-xuDjDwv6OnXVVX6y9XyXFgp8FkBbhKMw-td1m3zPxXCG9OGT06BGr1Nn-uQDhLRLQMzhQ4TZHEng/s640/Basuki..jpg" width="426" /></a>Dalam pertemuan tersebut, Moh. Ka’bil Mubarok menyampaikan kepada Bambang Heriyanto, mengenai pemberian uang yang bersumber dari iuran Dinas-Dinas yang bermitra dengan komisi B Provinsi Jatim, akan berubah menjadi Triwulan, sehingga pemberiannya dilakukan 3 bulan sekali. 
 
Pemberian uang Triwulan kepada komisi B DPRD Jatim tersebut, agar komisi B DPRD Jatim dalam rangka melakukan evaluasi Triwulan, tidak mempersulit Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim, terhadap pelaksanaan anggaran APBD 2017 dan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, sehingga tidak berdampak pada alokasi anggaran Dinas tahun berikutnya. 
 
Bambang Heriyanto menyetujui perubahan yang disampaikan oleh Moh. Ka’bil Mubarok dengan nominal sebagaimana yang telah disepakati antara Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim dengan komisi B DPRD Jatim, yaitu 1 tahun anggaran sebesar Rp 600.000.000, sehingga dibagi Triwulan menjadi Rp 150 juta. 
 
Pemberian komitmen fee dan triwulan termasuk dari Dinas Peternkana terkait revisi Perda No 3 Thn 2012 tentang ternak sapid an kerbau di Jawa Timur serta dari Dinas-Dinas lainnya yang ada di lingkungan Pemprov Jatim, agar tidak dipersulit oleh Komisi B. 
 
Sekitar bulan Maret 2017, Anang Basuki Rahmat selaku ajudan dari Bambang Heriyanto, menerima telepon dari Moh. Ka’bil Mubarok, untuk bertemu di ruas jalan Perumahan Central Park Ketintang Surabaya, kemudian dilakukan pertemuan dan pembicaraan di dalam mobil Fortuner milik Moh. Ka’bil Mubarok, yang membicarakan agar Anang Basuki Rahmat menyampaikan kepada Bambang Heriyanto  untuk segera menyetorkan uang sebesar Rp 150 juta, sebagai komitmen Triwulan pertama pada Moh. Ka’bil Mubarok. 
 
Setelah pertemuan tersebut, Anang Basuki Rahmat melaporkan Bambang Heriyanto, mengenai adanya permintaan uang sebesar Rp 150 juta, sebagai komitmen Triwulan pertama. Kemudian, Anang Basuki Rahmat menawarkan bantuan dengan cara meminjamkan uangnya kepada Bambang Heiyanto, dan Bambang Heiyanto pun menyetujuinya. 
 
Masih pada bulan yang sama, Anang Basuki Rahmat, menghubungimu Moh. Ka’bil Mubarok melalui telepon menyampaikan bahwa, uang sebesar Rp 150 juta telah siap untuk diserahkan. Kemudian Moh. Ka’bil Mubarok, mengajak Anang Basuki Rahmat untuk bertemu kembali di ruas Jalan Perumahan Central Park Ketintang Surabaya. Setelah disepakati tempat pertemuan, Anang Basuki Rahmat pun langsung menghampiri mobil Fortuner milik Moh. Ka’bil Mubarok, sambil membawa Paper Bag yang berisi uang sebesar Rp 150 juta dan menyerahkannya kepada Moh. Ka’bil Mubarok. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjsdK3fummVklJZvLckBz7nO3rm9xo3-0LYu1C2eKysPxX5QkeWJLmUbsBpS2MMU0oIwzg_c1loRcceMImWobUmKbosDwdiGGJqEeg3_RaO44egZL0wT0HwumRiarqGuBBeIkdQRvS2cyg/s1600/2017-08-28.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="231" data-original-width="640" height="231" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjsdK3fummVklJZvLckBz7nO3rm9xo3-0LYu1C2eKysPxX5QkeWJLmUbsBpS2MMU0oIwzg_c1loRcceMImWobUmKbosDwdiGGJqEeg3_RaO44egZL0wT0HwumRiarqGuBBeIkdQRvS2cyg/s640/2017-08-28.png" width="640" /></a></div>
Dalam perjalanan pulang, Anang Basuki Rahmat melaporkan kepada Bambang Heriyanto melalui SMS yang berisi, “proposal” sudah diterima oleh komisi B, yang dijawab oleh Bambang Heriyanto “Oh ya terima kasih”. Setelah menerima uang komitmen Triwulan pertama tersebut, Moh. Ka’bil Mubarok membagikan kepada pimpinan, anggota dan staf dari komisi B DPRD Jatim. 
 
Sekitar Mei 2017, terjadi pergantian wakil ketua komisi B DPRD Jatim, dari Moh. Ka’bil Mubarok kepada Anis Maslachah.  Sedangkan untuk ketua komisi B, Masih dijabat oleh Muhammad Basuki, sebagaimana keputusan pimpinan DPRD. 
 
Masih bulan yang sama, dilakukan hearing kembali antara Bambnag Heriyanto yang diwakili Ahmad Nurfalaki dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim dengan komisi B, untuk membahas kebutuhan pokok menjelang bulan Ramadhan. Sebelum dilakukan hearing, Bambang Heriyanto dipanggil oleh Muhammad Basuki keruangannya, dan menanyakan perihal, komitmen Triwulan 2 sebesar Rp 150 juta, yang belum dipenuhinya, sambil mengatakan “iuran sekarang saya yang pegang, karena Pak Ka’bil pindah ke Komisi E, nanti untuk evaluasi Triwulan ke II ditiadakan”. Dan Bambang Heriyanto menjawab akan mengusahakan secepatnya. 
 
Dalam surat dakwaan JPU KPK terungkap pula, bahwa atas permintaan Mochammad Basuki, Bambang Heriyanto mengumpulkan pejabat Eselon III berjumlah 13 orang yang terdiri dari, Kabid dan kepala UPTD. Pada pertemuan tersebut, Bambang Heriyanto menyampaikan, adanya kebutuhan uang sebesar Rp 150 juta, terkait komitmen Triwulan ke II kepada komisi B DPRD Jatim, untuk evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017, dan kemudian hal itu disepakati oleh masing-masing Eslon III, akan mendapat tanggung jawab sebesar Rp 17. 500.000, yang nantinya uang tersebut dikumpulkan melalui Sri Wilujeng, selaku staf keuangan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim. 
 
Pada tanggal 2 Juni 2017, Mochammad Basuki melalui telepon, terkait belum adanya kepastian mengenai pemberian komitmen Triwulan ke II, diterima sebelum tanggal 15 Juli 2017. Bambang Heriyanto menyatakan kesiapannya, untuk menyerahkan komitmen perubahan kedua Paling lambat hari Senin, tanggal 5 Juni 2017, yang akan diserahkan Bambang Heriyanto kepada staf Mochammad Basuki di kantor DPRD Provinsi Jatim 
 
Beberapa hari kemudian, Bambang Heriyanto memanggil Sri Wilujeng dan menanyakan mengenai pengumpulan uang pemenuhan komitmen Triwulan ke II kepada komisi B. Saat itu, Sri Wilujeng mengatakan, uangnya sudah terkumpul sebesar Rp 150 juta. Dan kemudian, uang tersebut diserahkan Bambang Heriyanto. Setelah menerima uang tersebut, Bambang Heriyanto mendatangi Anang Basuki Rahmat di ruangannya, sambil membawa Paper Bag yang berisi uang sebesar Rp 150 juta, untuk diserahkan kepada Mochammad Basuki sambil mengatakan, disampaikan ke komisi B. 
 
Uang sebesar Rp 150 juta diamasukkan ke dalam Paper Bag motif batik, dan Anang Basuki Rahmat  menghubungi Rahmat Agung, staf komisi B DPRD Jatim melalui telepon dan meminta nomor handphone Mochammad Basuki, lalu Rahman Agung,  mengirimkan nomor handphone Mochammad Basuki kepada Anang Basuki Rahmat melalui pesan pendek (SMS). 
 
Anang Basuki Rahmat kemudian menghubungi Mochammad Basuki melalui telepon, minta arahan mengenai penyerahan uang Triwulan ke II dari Bambang Heriyanto, dengan istilah “proposal” akan diserahkan langsung kepada Mochammad Basuki, atau melalui Rahman Agung, dan dijawab oleh Mochammad Basuki, agar diserahkan kepada Rahman Agung. 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh7po06l9o2n-aoomhpizluuQEahHjeM9UjVV39B69kYH9nRUXofVzf4eZpyLXXoBaeNtSZ-eEURmf1x9g6chRC0caTVnrt2subl1f0zwiVENNzmMUE3sNn1YBAWgKudrRMlWEMuAi2aIw/s1600/Rohayati.png" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh7po06l9o2n-aoomhpizluuQEahHjeM9UjVV39B69kYH9nRUXofVzf4eZpyLXXoBaeNtSZ-eEURmf1x9g6chRC0caTVnrt2subl1f0zwiVENNzmMUE3sNn1YBAWgKudrRMlWEMuAi2aIw/s640/Rohayati.png" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Rohayati</td></tr>
</tbody></table>
Selanjutnya, Anang Basuki Rahmat menghubungi Rahman Agung melalui telepon, Anang Basuki Rahmat akan berangkat menuju kantor DPRD untuk menyerahkan uang Triwulan ke II dengan didampingi oleh supir kantor yaitu, Mulyono. 
 
Sesampainya dikantor DPRD Provinsi Jawa Timur, Anang Basuki Rahmat langsung menuju ruang komisi B sambil membawa Paper Bag motif batik yang berisi uang sebesar Rp 150 juta, dan bertemu dengan Santoso yang juga staf komisi B. 
 
Kemudian Anang Basuk Rahmat menanyakan kepada Santoso, mengenai keberadaan Rahmat Agung, namun ternyata Rahman Agung tidak berada ditempat, sehingga Anang Basuki Rahmat menyerahkan Paper Bag motif batik yang berisi uang tersebut kepada Santoso, dan mengatakan, untuk “Pak Basuki”. 
 
Setelah itu, Anang Basuki Rahmat memberikan uang sebesar Rp 500.000 sebagai tanda pertemanan antara Anang Basuki Rahmat dengan Santoso. Tak lama kemudian, setelah uang tersebut diserahkan Anang Basuki Rahmat kepada Santoso, keduanya pun langsung diringkus Tim KPK untuk diproses hukum. (Redaksi).

News Regional Tipikor Ka’bil Baru Sadar Kalau Penjara Itu Pengap, Sementara Basuki Minta Hukuman Ringan

#Kasus suap ratusan juta rupiah menghantarkan Dua anggota Dewan yang terhormat ini kepenjara, setelaht terjaring OTT oleh KPK # ber...

Sidang Korupsi OTT, Kepala Sekolah “Terlibat” Pemungutan Dana Dari Orang Tua Calon Siswa

03.37 beritakorupsi 0

#Penerimaan Siswa SMPN 2 Tulungagung TA 2017/2018  melebihi Kuota dari 360 menjadi 406 Siswa, Sebahagian Rekomondasi dari Kadispendikbud, Kejaksaan dan Pejabat lainnya # 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4PI0iqXRHWCM_7aS4lNw-SToAFVjV17X_2DhaOpqE6_lNVLymXlnan1XaiMuNSEUA35-flB3a7jP1TuIe2By468qzTs5cDSDx14h8T7fEzNUbWw7bBM_smYQ5vRXVHVN0ic3EF95WTZQ/s1600/OTT+Tulungagung.gif" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4PI0iqXRHWCM_7aS4lNw-SToAFVjV17X_2DhaOpqE6_lNVLymXlnan1XaiMuNSEUA35-flB3a7jP1TuIe2By468qzTs5cDSDx14h8T7fEzNUbWw7bBM_smYQ5vRXVHVN0ic3EF95WTZQ/s640/OTT+Tulungagung.gif" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co – “Guru kencing berdiri, murid kencing berlari”. Bila guru telah terlibat dalam praktik Korupsi Kolusi dan Nepotisme, bisa jadi anak didiknya (siswa/i) akan mengikuti jejak sang guru, seperti yang terjadi saat ini, dimana ratusan pejabat mulai dari petani, Lurah/Kepala Desa, Kepala Dinas, anggota DPR, Jaksa, Polisi Hakim, Pengacara dan tak menutup kemungkinan oknum wartawan sendiri. Kasus Korupsi Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Polres Tulungagung terhadap 2 guru SMPN 2 Tulungagung pada tanggal 16 Juni 2017 lalu menambah jumlah guru yang diadili di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya. Kedua guru SMPN 2 Tulungagung yang saat ini diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya adalah Rudy Bastomi (44) selaku Waka (Wakil Kepala) Kesiswaan SMPN 2 Tulungagung sekaligus Ketua Panitia PPDB tahun ajaran 2017/2018, dan Supratiningsih (56) selaku Kepala Sarana dan Prasarana (Sarpras) SMPN 2 Tulungagung merangkap sebagai  panitia PPDB Tahun ajaran 2017/2018. Kedua tersangka/terdakwa ini dijerat dengan pasal penerima dan pemberi yakni pasal 5 ayat 1 dan 2 serta pasal 11 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Anehnya, dalam kasus ini tak ada sipemberi yang diamankan oleh tim Saber Pungli Polres Tulungagung. Yang ditangkap hayan sipenerima, sama halnya dengan kasus OTT yang dilakuan oleh Polres lainnya. Lalu apakah pelaku dalam Perpres Nomor 86 tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar atau UU Korupsi pasal 5 dn pasal 11 hanya sipenerima ? Bagaimana dengan sipemberi ? Pasal 5 (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang: a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.  (2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji  sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Pasal 11; Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya. Pada tanggal 17 Juni 2017, Kedua pahlawan tanpa jasa ini diringkus oleh tim Saber Pungli Polres Tulungagung dengan barang bukti berupa uang sekitar Rp 35.500.000,  yang terbungkus dalam beberapa amlop berlogo SMPN 2 Tulungagung daftar orang tua calon siswa/i. Selain itu, Tim Saber Pungli juga menyita barang bukti lainnya, berupa satu bendel daftar hadir orang tua, satu bendel daftar hadir siswa, satu bendel daftar rekapan peserta uji kompetisi, satu buku PPDB jalur tes uji kompetensi 2017/2018, tujuh berkas siswa yang mendaftar PPDB SMPN 2 Tulungagung, satu bendel amplop kosong berkop SMPN 2 Tulungagung dan satu tas warna hitam. Uang itu terkumpul dari beberapa orang tua calon sisa/i SMPN 2 Tulungagung yang mendaftar dan sedang mengikuti tes jalur kompotensi yang diadakan oleh panitia PPDB. Uang itu akan dipergunakan untuk membeli meja dan bangku di 4 kelas tambahan. Pemungutan uang dari orang tua calon siswa ini tak ada aturan yang memperbolehkannya. Selain itu, penerimaan siswa/i di SMPN 2 Tulungagung tahun ajaran 2017/2018 juga menyalahi aturan. Sebab jumlah sisawa/i yang harusnya diterima sesuai kuota sebanyak 360 namun faktanya menjadi 406 siswa. Anehnya, yang dilaporkan ke Dinas pendidiakan hanya penambahan 1 kelas baru. Penerimaan siswa/i diluar kuota juga pernah terjadi pada tahun ajaran 2016/2017 sebanyak 417 siswa. Ada dugaan, bahwa pemungutan dana “siluman” dari orang tua siswa/i bisa jadi dilakukan, hanya saja tak terungkap. Terjadinya penerimaan siswa/i “siluman” diluar kuota karena adanya rekomndasi dari beberapa pejabat di Kabupaten Tulungagung, diantaranya dari Kepala Dinas Pendidikan Tulungagung sebanyak 32 orang siswa dan sisanya dari Kejaksaan dan pejabat lainnya. Sebab, pada April 2017, petugas Inspektorak Kabupaten Tulungagung melakukan Sidak (Inpfeksi mendadak), namun saat itu petugas Inspektorat tak menemukan adanya “kenakalan” guru. Sebelum terjadi OTT, pada 19 Mei 2017 diadakan rapat antara pihak sekolah dengan Komite sekolah yang dipimpin oleh Eko selaku Kepala Sekolah. Dalam rapat itu dibahas mengenai pemungutan dana dari orang tua calon siswa yang besarnya 600 ribu per siswa (orang tua). 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiF_tlreu9AKjt5N22MjoPw_ZcP0849b0vdwJfRSzRewgUYKF8W8RASkUm4XcnP8ByxQShJ0glNCNCPNh8xCEWXWNU-STfiJGGUVb1JGQX6J-e5wb3SUgOlXp-sQZTvPP6fMr7Zs6WWDRg/s1600/page.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="600" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiF_tlreu9AKjt5N22MjoPw_ZcP0849b0vdwJfRSzRewgUYKF8W8RASkUm4XcnP8ByxQShJ0glNCNCPNh8xCEWXWNU-STfiJGGUVb1JGQX6J-e5wb3SUgOlXp-sQZTvPP6fMr7Zs6WWDRg/s640/page.jpg" width="640" /></a></div>
Pada tanggal 16 Juni 2017, Kedua guru SMPN 2 Tulungagung yang terjaring OTT terkait “pungutan liar” saat pelaksanaan ujian kompetensi bagi calon siswa/i SMPN 2 Tulungagung. Pada saat tes uji  kompetensi bagi calon siswa/i  juga didampingi orang tua masing-masing dan diadakan di ruang Ketua PPDB Rudy Bastomi yang satu ruangan dengan tim penguji, yang juga guru di SMPN 2 Tukungagung. Setiap orang tua calon siswa/i menyerahkan amplop berisi uang kepada Rudy Bastomi dan ada juga yang langsung melalui Eko, Kepala Sekolah lalu dikumpulkan ke Rudy Bastomi, yang nantinya setelah terkumpul seluruhnya, uang tersebut akan diserahkan ke Kepala Sekolah.  Orang tua calon siswa/i yang menyerahkan sejumlah uang, sudah dipasytikan akan diterima sekalipun gagal dalam tes kompetensi. Hal inilah yang terungkap dalam persidangan dengan agenda mendengarkan keterangan 6 orang saksi yang diahdirkan oleh JPU Anik dkk dari Kejari Tulungangung dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang diketua Hakim I Wayan Sosisawan, pada Jumat, 19 Januari 2018. Ke- 6 saksi tersebut diantaranya Suharno (Kepala Dinas Pendidikan) Kabupaten Tulungagung, Eko (Kepala SMPN 2 Tulungangung), Sulam (Ex. Lurah yang menjabat sebagai Komite Sekolah),  Edi, Suratno, Purmono masing-masing sebagai guru SMPN 2 Tulungangung yang merangkap sebagai panitia PPDB bagian penguji. Kepada Majelis Hakim, saksi Eko selaku Kepala SMPN 2 Tulungangung dan Sulam mantan Lurah yang menjadi Sekretaris II Komite Sekolah “melakukan pembohongan”. Karena keterangan yang diucapkan para pejabat ini tak sesuai dengan fakta. Saksi Sulam menjawab tidak ada, atas pertanyaan Majelis Hakim terkait hasil rapat mengenai penambahan ruang kelas dan besaran pungutan dari orang tua calon siswa yang ditentukan oleh Kepala Sekolah. Pada hal, Ketua Komite Sekolah mengakui bahwa Kepala Sekolah SMPN 2 Tulungagung menentukan besaran pungutan yakni Rp 600 ribu per orang tua calon siswa. “Rapat tanggal 19 Mei 2017 belum ada membahas besar tarikan,” kata saksi Sulam. Anggota Majelis Hakim pun menyarankan agar saksi berkata jujur. Namun saksi yang mantan pejabat ini tetap tak mau jujur. “Saudara juju raja, karena pada minggu lalu, Ketua Komite Sekolah mengakui besar pungutan 600 ribu per calon siswa,” kata Hakim Mahin. Anehnya, mantan lurah yang kemudian menjadi Komite Sekolah ini tidak tau kalau dirinya menjabat sebagai Sekertaris II Komte Sekolah. Ketidak tahuannya itu dikatakan saat Penasehat Hukum terdakwa menanyakkan tentang jabatannya di Komite Sekolah. Bahkan Majelis Hakim pun menganjurkan agar saki Sulam berobat Saksi Eko tak mau kalah dengan saksi Sulam, malah keterangan orang nomor satu di sekolah milik pemerintah ini bisa jadi akan “menyeret”-nya ke penjara. Karena ternyata ada 12 amplop berisis uang yang disita dan dijadikan sebagai barang bukti dipersidangan. Uang itu adalah uang pungutan dari orang tua calon siswa SMPN 2 Tulungagung. Namun dengan PD (Percaya Diri) sambil tertawa, Eko tak mengakui. Bahkan pejabat yang satu ini tak mengakui sejak kapan terdakwa melakukan pemungutan dana. Dan pada saat OTT dilakukan oleh tim Saber Pungli Polres Tulungagung, Eko mengakui sedang rapat di Dinas. “Saya tidak tau. Penarikan dana diperbolehkan sesuai dengan Peraturan Meneteri,” kata Eko. Saat Majelis Hakim menanyakkan Permen (Peraturan Meneteri) dan tahun berapa, Eko menjawab lupa. Atas keterangan Eko, Hakim Mahin maupun Ketua Majelis Hakim I Wayan langsung menanyakkan JPU Anik terkait barang bukti. JPU Anik pun menjelaskan bahwa ada 12 amplop berisi uang yang berasal dari saksi. “Ada 12 amplop,” jawab JPU Anik kepada Ketua Majelis sambil menunjukkan amplop dimaksud yang dijadikan sebagai barang bukti. Majelis Hakim juga menanyakkan anggaran untuk pembelian meubler terhadap saksi. Menurut saksi, bahwa untuk pembelian meubler di 4 ruang kelas itu berasal dari Dinas Pendidikan karena proposal yang diajukannya pada Juni sudah terealisasi pada oktober 2017. “Dari Dinas Pendidikan, proposalnya sudah diterima,” kata Kepala Sekolah ini. Sementara Majelis Hakim menanyakkan perbedaan antara pungutan dan sumbangan terhadap Kepala Dinas Pendidikan. Pejabat nomor satu di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tulungagung ini menjelaskan, bahwa sumbangan adanya kesepakatan, sementara kalau pungutan tidak. “Kalau sumbangan karena ada kesepakatan dan tidak dipaksa, dan ada Permenya” kata Kepal Dinas ini. Namun Suharno menjawab lupa Permen nomor berapa saat ditanya Majelis Hakim. Majelis Hakim juga menanyakkan terkait APBD-Perubahan atun anggaran 2018 untuk SMPN 2 Tulungagung. Suharno menjelaskan, bahwa terpaksa dia lakukan karena melihat kondisi. “Apaka karena terjadi OTT atau karena kondisi ?,” tanya anggota Majelis Hakim Hahin. “Karena kondisi,” jawab saksi. Dari keterangan pejat di Dinas Pendidikan Tulungangung ini mengingatkan atas keterangan terpidana kasus Korupsi suap OTT yang dilakukan KPK terhadap Ketua DPDR Kota Mojokerto Purnomo. Purnomo mengatakan, bahwa uang suap itu adalah rejeki dari “Tuhan”. Pada hal, dua kata itu tak jauh beda pengertiannya. sama dengan padi, beras dan nasi bila diterjemahkan ke dalam bahas inggris sama dengan raice. Lalu apakah sumbangan diperbolehkan dilakukan oleh sekolah-sekolah walau tidak ada aturan perundang-undangan sebagai paying hukum ? Bisa jadi orang tua Aneh memang! Mengapa penyidik Polres Talungagung tidak “menyeret” Eko dalam kasus ini ? Sementara sebagai perbandingannya, saat KPK melakukan OTT suap Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan Rudi Indra Prasetya, KPK juga menyeret Bupati Pamekasan A. Syafi’i sebagai tersangka (saat ini menjadi terpidana). Pada hal dalam kasus OTT tersebut, tak ada bukti tetapi dari pengakuan Rudi Indra Prasetya dan Soetjipto Utomo selaku Kepala Inspektorat (juga saat ini sebagai terpidana) mengakui, bahwa kasus yang menimpa para pejabat di Kabupaten Pamekasan itu karena Bupati. Lalu ada apa dengan saksi Eko selaku Kepala Sekolah SMPN 2 Tulungagung, yang terlibat dalam pemungutan dana dari orang tua calon siswa, apalagi barang bukti ada yang disita, namun hingga saat ini masih aman dan nyaman menjalankan tugsanya ? Usai persidangan. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungangung Suharno kepada wartawan media ini mengatakan, bahwa sekolah diperbolehkan untuk menerima sumbangan berdasarkan Permen. Saat ditanya Permen nomor berapa dan tahun berapa, Suharno menjawab lupa, tapi tahunnya diingatnya yakni  2017 “Saya lupa tapa, tahun 2017 awal,” jawabnya Saat ditanya lebih lanjut terkait jumlah siswa diluar kuota dan pengawasan secara langsung setelah dimulainya belajar mengajar tahun ajaran 2017/2018 termasuk jumlah anggaran dalam APBD-P, Kepala Dinas Pendidikan ini menjawab tidak tau. Suharno menjelaskan, bahwa Kepala Sekolah SMPN 2 Tulungagung hanya memberitahukannya adanya penambahan kuota 1 kelas, dan Ia juga mengatakan telah dilakukan pengawasan secara langsung. “Saya tidak tau, saya hanya dilapori kalau ada penambahan ruang kelas. Ada pengawasan secara langsung. Kalau anggaran dalam APBD-P sebesar Rp 80 juta untuk pembelian meja dan bangku, setelah meliha kondisi sekolah. Kan kasihan anak-anak, sudah terlanjur diumumkan diteriam,” jawabnya. Pada hal, terjadinya jumlah kuoata karena adanya rokomondasi dari pejabat di Kabupaten Tulungagung termasuk dari Suharno selaku Kepala Dinas Pendidikan sebayak 32 orang siswa. Terkait Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang dimaksud adalah Permendikbud No 11 tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 6 tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam Permendikbud Nomor 11 tahun 2017 ini adalah tentang penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bukan tentang penerimaan bantuan dari orang tua siswa atau orang tua calon siswa.  (Redaksi)

Regional Tipikor Sidang Korupsi OTT, Kepala Sekolah “Terlibat” Pemungutan Dana Dari Orang Tua Calon Siswa

#Penerimaan Siswa SMPN 2 Tulungagung TA 2017/2018 melebihi Kuota dari 360 menjadi 406 Siswa, Sebahagian Rekomondasi dari Kadispendikbud, Ke...

Sudah Dua Kali Terpidana, Direktur CV Global Inc. Dituntut 10,6 Thn Penjara

03.13 beritakorupsi 0

#Terkait kasus dugaan Korupsi pengadaan Alat Laboratorium SMKN 2 Kota Mojokerto tahun 2013 dengan kerugian negara senilai Rp 1 milliar lebih#  
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj8NrRZGs6OfSFi7_xG4nMmp1GTSK29MarIYQ3T9Eh0sNJcUCOHFRTzNVSLHnnxs-LE1Ucg7P26Vz1xcfYPdJ14EJyZIIRajmErG7QUxugohdyf7H7pzNHzaSRDRj8uAfwoilxV6Tdc0as/s1600/Nur+Sasongko.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj8NrRZGs6OfSFi7_xG4nMmp1GTSK29MarIYQ3T9Eh0sNJcUCOHFRTzNVSLHnnxs-LE1Ucg7P26Vz1xcfYPdJ14EJyZIIRajmErG7QUxugohdyf7H7pzNHzaSRDRj8uAfwoilxV6Tdc0as/s640/Nur+Sasongko.jpg" width="640" /></a></div>
 beritakorupsi.co – “Hanya Keledai yang jatuh ke lubang yang sama dua kali.” Peribahasa ini sepertinya tak berlaku bagi Direktur CV Global Inc, yang saat ini berstatus terpidana 5 tahun penjara di Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) Kelas II A Jambi, Sumatra Selatan. Pasalnya, Nur Sasongko selaku Direktur CV Global Inc ini berstatus terpidana kasus Korupsi pembangunan pabrik sawit mini di SMKN 1 Sarolangun Jambi pada tahun 2009 lalu. Dalam kasus ini, pada tanggal 18 April 2016,  Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jambi menghukum pengusaha kontraktor ini dengan hukuman pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebesar Rp 200 juta susider 3 bulan kurungan. Selain itu, pengusaha yang memiliki istri 3 di Surabaya ini juga dihukum untuk membayar kerugian negara sebesar Rp 1,6 M atau hartanya disita kalau tidak dibayar subside 2 tahun penjara bila tidak dibayar. Vonis itu memang lebih ringan dari tuntutan JPU, yang menuntut Nur Sasongko dengan pidana penjara selama 7,5 tahun dan denda Rp 200 juta subside 6 bulan kurungan, serta menuntutnya untuk mengembalikan kerugian negara sebesar Rp1,6 milyar subsider 3,8 tahun penjara. Kasus ke- 2. Nur Sasongo yang masih menjalani hukuman pidana penjara di Lapas Jambi, terseret lagi dalam kasus Korupsi DAK Pendidikan proyek pengadaan alat peraga untuk 164 Sekolah Dasar di Kabupaten Ponorogo tahun 2012 dan tahun 2013 lalu, yang menelan anggaran dari APBD sebesar Rp 8,1 M dan merugikan keuangan negara sejumlah Rp 4,5 M bersama  Anang Prasetyo (Staf Marketing CV Global Inc), Keke Aji Novalin (Staf Administrasi CV Global Inc), dan Hartoyo salah satu anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Madiun, yang menajdi “calo” CV Global untuk mendaptkan  proyek. Kasus ini juga menyeret Wakil Bupati Ponorogo, Yuni Widyaningsih Dalam kasus ini, terpidana/terdakwa Nur Sasongko yang didampingi Suryono Pane, mantan Ketua Panwaslu Pasuruan ini sebagai Penasehat Hukumnya, dituntut ringan bersama 3 terdakwa lainnya, dengan pidana penjara selama 1,6 tahun oleh JPU Beni Nugroho dari Kejari Ponorogo, dan kemudian divonis ringan pula oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, dengan hukuman pidana penjara selama 1,3 tahaun dan denda sebesar Rp 50 juta subsider 1 bulan kurungan, pada 4 Agustus 2015. Hukuman ringan juga dijatuhkan terhadap 3 terdakwa lain, yakni Anang Prasetyo, Keke Aji Novalin, dan Hartoyo masing-masing 1 tahun penjara. Sementara terdakwa Yuni Widyaningsih divonis pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan dari tuntutan 5 tahun, denda sebesar Rp 50 juta subsider 2 bulan kurungan, serta dihukum pidana membayar uang penganti sebesar Rp Rp 600 juta subside 1 tahun penjara. Tak terima dihukum “ringan”, terdakwa Yuni Widyaningsih banding. Dan hukuman pun diperberat oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur menjadi 3 tahun penjara. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhGCu5qfENuUxSbCAAiblMd7AC6SnFcIQipV5e4aFo3Wf942aF-_4kC9H6BLFN34hXeIIFsCKc183v9OgKYAjDlGlNJeKH3NDSeJ0jTCUFQ-GN0YUSRf9-Mu_lxLOzUMklxRzm8EtOx2M8/s1600/IMG20180119152604.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhGCu5qfENuUxSbCAAiblMd7AC6SnFcIQipV5e4aFo3Wf942aF-_4kC9H6BLFN34hXeIIFsCKc183v9OgKYAjDlGlNJeKH3NDSeJ0jTCUFQ-GN0YUSRf9-Mu_lxLOzUMklxRzm8EtOx2M8/s640/IMG20180119152604.jpg" width="640" /></a></div>
 Kasus yang ke- 3. Nur Sasasongko terseret lagi dalam kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi pengadaan Alat Laboratorium SMKN 2 Kota Mojokerto tahun 2013 lalu, yang  menelan anggaran sebesar Rp 3.353.000.000 yang merugikan keuangan negara senilai Rp 1.202.705.668.000 bersama dengan Hartoyo (broker proyek), Moch Armanu (Direktur PT Integritas Pilar Utama), Nurhayati (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Moch Hadi Wiyono (Ketua Panitia Pengadaan Barang). Kali ini, Nur Sasongko akan menghuni Hotel Prodeo alias penjara setelah JPU Agustri Hartono dkk dari Kejari Kota Mojokerto menuntut pidana penjara selama 6 tahun dan 2 bulan, denda sebesar Rp 250 juta subside 4 bulan kurungan. Selain itu, Direktur CV Global yang selalu dikunjungi istri ke duanya disetiap persidangan dituntut untuk mengembalikan uang yang “dinikmatinya” sejumlah Rp 500 juta subsider 4 tahun penjara. Sehingga total hukuman yang dituntut JPU terhadap terpidana, mantan terpidana kasus Korupsi sekaligus terdakwa Nur Sasongko selama 10 tahun dan 6 bulan. Jumat, 19 Januari 2018, JPU Agustri Hartono dkk dari Kejari Kota Mojokerto, membacakan surat tuntutannya di dihadapan Majelis Pengadilan Tipikor pada  Negeri Surabaya yang diketuai Hakim I Wayan Sosisawan dalam 2 session, yang pertama dengan terdakwa Nur Sasongko dan Moch Hadi Wiyono (satu perkara) dan session Kedua dalam Satu perkara dengan terdakwa Moch. Armanu (Direktur PT Integritas Pilar Utama berinisial), Hartoyo (broker proyek) dan Nurhayati selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen). Para terdakwa ini didampingi Penasehat Hukum (PH), diantaranya M. Harjono, Ucuk Agiyanto dkk. Dalam surat tuntutan JPU menyatakan, bahwa perbuatan terdakwa (Nur Sasongko, Moch Hadi Wiyono, Moch. Armanu, Hartoyo, Nurhayati) diancam pidana sebagaimana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana. “Meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Negeri Surabaya untuk menyatakan, bahwa terdakwa Nur Sasongko terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaiamana dakwaan primer.  Menjatuhkan hukuman pidana penjara terhadap terdakwa selama 6 tahun dan 2 bulan, denda sebesar Rp 250 juta. Apabila terdakwa tidak dibayar, maka diganti kurungan selama 4 bulan. Menghukum terdakwa untuk membayar kerugian negara sebesar Rp 500 juta satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap (Incrah). Apabila terdakwa tidak membayar, maka harta bendanya akan disita untuk dilelang sebagai pengganti kerugian negara. Apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi, maka diganti hukuman 4 tahun penjara,” ucap JPU. Sementara terdakwa Moch. Hadi Wiyono dituntut penjara selama 4 tahun dan 6 bulan, denda sebesar Rp 250 juta subside 4 bulan kurungan. Terdakwa M. Hadi Wiyono juga dituntut pidana mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 5 juta atau dipenjara selama 2 tahun dan 4 bulan. Tuntutan yang sama juga diberikan terhadap terdakwa Nur Hayati. Bedanya, Nur Hayati tidak dihukum pidana tambahan berupa pengembalian kerugian negara. Dan untuk terdakwa Armanu, dituntut pidana penjara selama 7 tahun dan 6 bulan, denda sebesar Rp 250 juta subside 4 bulan kurungan. Terdakwa Armanu juga dituntut untuk membayar kerugian negara sebesar Rp 500 juta subside 4 tahun penjara. Sementara untuk terdakwa Hartoyo, dituntut pidana penjara selama 7 tahun dan 2 bulan, denda sebesar Rp 250 juta subside 4 bulan kurungan serta membayar kerugian negara senilai Rp 500 juta subsider 4 tahun penjara. Atas tuntutan JPU, Ketua Majelis Hakim I Wayan Sosisawan memberikan kesempatan terhadap masing-masing terdakwa ataupun melalui PH-nya untuk menyampaikan Pledoi (Pembelaan) pada persidangan berikatnya. “Saudara diberi kesempatan untuk menyampaikan pembelaan atau melalui Penasehat Hukum saudara,” ucap Hakim I Wayan. Usai persidangan, kepada wartawan media ini, istri kedua terdakwa mengatakan keinginannya agar suaminya lekas keluar dari balik jeruji besi alias penjara dengan membayar denda dan uang pengganti yang harus dibayar dalam kasus ini maupun dalam kasus Korupsi di Jambi. “Kalau dibayar semua bisa nggak mengurus PB atau bebas bersyarat. Ia menjual hartanya (Nur Sasongko),” ucap istri terpidana/terdakwa. Terpisah. PH terdakwa Nur Sasongko kepada wartawan media ini, terkait denda yang dituntut JPU terhadap terdakwa mengatakan, bahwa itu termasuk ringan bila dibandingkan dengan denda sebear Rp 250 juta, “Ia entenglah, lebih baik dijalani dari pada dibayar,” kata PH terdakwa. Kasus ini berawal pada tahun 2013 lalu. Pemerintah Kota Mojokerto mengucurkan dana melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemkot Mojokerto untuk pengadaan alat-alat laboratorium dan alat praktikum di SMKN 2 Kota Mojokerto dengan anggaran sebesar Rp 3.353.000.000. Berdasarkan fakta persidangan, dari pengakuan Gaguk Tri Prasetyo dihadapan Majelis Hakim mengatakan, bahwa penyusunan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) sudah dibuat pada bulan Maret 2013, namun pelaksanaan lelang dilaksanakan pada Oktober 2103 setelah Gaguk Tri Prasetyo pindah jabatan menjadi Sekda Kabupaten Blitar Untuk proyek pengadaan alat-alat laboratorium dan alat praktik SMKN 2 Kota Mojokerto tahun 2013,  dilaksanakan di bawah tanggung jawab Gaguk Tri Prasetyo selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto.  
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiCNSjT1shu5kig64HW2UyPsgxn60mCPsOk-1hoAam51mIdLsR-DUNZ3UpGlU3lcx94hkyM7OhHbNSPWPf5RzI848HvTWpfAbKhtWKkvQvhRojLJXQqyr4b9rTXu5RFLCR_YSsDfJg-PYo/s1600/Nurhayati%252C+Moch+Armanu+dan+Hartoyo.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiCNSjT1shu5kig64HW2UyPsgxn60mCPsOk-1hoAam51mIdLsR-DUNZ3UpGlU3lcx94hkyM7OhHbNSPWPf5RzI848HvTWpfAbKhtWKkvQvhRojLJXQqyr4b9rTXu5RFLCR_YSsDfJg-PYo/s640/Nurhayati%252C+Moch+Armanu+dan+Hartoyo.jpg" width="640" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
 Pengadaan alat laboratorium dan praktek, diadakan secara lelang terbuka dengan harga HPS sebesar Rp 3.353.000.000 yang dimenangkan PT Integritas Pilar Utama (IPU) dengan nilai penawaran Rp Rp 3.284.390.900. Namun dalam pelaksanaannya, diduga terjadi mark up atau penggelembungan harga barang dari 1 juta rupiah menjadi Rp 6 juta. Selain itu, ada beberapa pengadaan alat yang tidak dibutuhkan di SMKN 2 Mojokerto seperti alat praktik IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) Selain itu, terungkap pula dalam persidangan, adanya pertemuan antara Hartoyo, dan Nur Sasongko dengan Kepala Dinas sebelum pelaksanaan lelang. Pertemuan itu diduga kuat agar proyek tersebut dikerjakan oleh pihak Hartoyo. Dari pengakuan Hartoyo, bahwa dia telah memberikan sejumlah uang terkait proyek tersbut. Tak hanya disitu. Pengakuan  Gaguk Tri Prasetyo dihadapan Majelis Hakim, bahwa HPS untuk pengadaan anggaran tahun 2012, diserahkan ke Konsultan. Alasannya, karena Gaguk Tri Prasetyo tidak mengerti tentang HPS dan belum mengantongi sertifikasi pengadaan barang dan jasa sebagaimana diatur dalam Perpres No 54 tahun 2010 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Prepres No 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Namun, mantan orang nomor Satu di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemkot Mojokerto itu tidak diminta pertanggung jawabannya dihadapan hukum. Pada hal, Gaguk Tri Prasetyo sempat “pucat” saat Majelis Hakim menanyakkannya terkait pengakuan terdakwa Hartoyo dan juga proses pembuatan HPS. Akibat dari ulah para terdakwa maupun pejabat lainnya di Dinas pendidikan Pemkot Mojokerto terkait proyek pengadaan alat Laboratorium dan alat praktek SMKN 2 Mojokerto yang didanai dari uang rakyat ini, mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp 1.202.705.668.000 berdasarkan hasil penghitungan kerugian negara yang dilakukan oleh tim BPKP perwakilan Jawa Timur. Apakah Ke- 5 terdakwa ini akan divonis sesuai dengan tunutan JPU atau akan diovonis dibahwa tuntutan JPU ? lalu, apakah dalam putusan Majelis Hakim akan menyebutkan pihak-pihak lain yang turut bertanggung jawab atas kerugian negara ? (Redaksi).

Regional Tipikor Sudah Dua Kali Terpidana, Direktur CV Global Inc. Dituntut 10,6 Thn Penjara

#Terkait kasus dugaan Korupsi pengadaan Alat Laboratorium SMKN 2 Kota Mojokerto tahun 2013 dengan kerugian negara senilai Rp 1 milliar lebih...

BERITAKORUPSI.CO

Terpidana Kasus Korupsi Suap OTT Bakal Jadi Tersangka Lagi ?

12 Terpidana Kasus Korupsi Belum Dieksekusi, Kasi Pidsus Kejari Sidoarjo Tak Mau Menanggapi

Dirut RSUD Nganjuk “Terlibat” Pemberian Uang Suap Rp 150 juta Ke Bupati Taufiqurrahman

Kasus Suap OTT Wali Kota Batu, Filipus Divonis 2 Tahun Penjara

Ka’bil Baru Sadar Kalau Penjara Itu Pengap, Sementara Basuki Minta Hukuman Ringan

Sidang Korupsi OTT, Kepala Sekolah “Terlibat” Pemungutan Dana Dari Orang Tua Calon Siswa

Sudah Dua Kali Terpidana, Direktur CV Global Inc. Dituntut 10,6 Thn Penjara

Arsip Blog

Arsip Berita

Terkini

PIDANA KORUPSI